Posts Tagged ‘Nation & Character Building

30
Aug
14

MiGas : Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Logo PKP 17845 jpeg

Alumni ITB Minta Transparansi Komponen Harga Jual BBM

Saatnya kini Ir Jero Wacik SE yang Menteri ESDM dan Ir Susilo Siswoutomo yang Wakil Menteri ESDM, keduanya sesama Alumni ITB segera secara ber-sama2 terbuka paparkan rincian komponen harga jual BBM kepada khalayak publik pemangku kepentingan BBM sehingga transparansi ini mengundang pemahaman publik terbaik atas situasi dan kondisi terburuk pasokan BBM yang kini berkembang.

Hal ini penting mengingat telaah rekan Nur Lapong SH, deklarator PARRINDO, bahwa kenaikan BBM dilema bagi si Miskin dan si Kaya.

Gila! APBN Indonesia 400 triliun atau seperlimanya ternyata dihabiskan untuk mengisi tangki2 mobil pribadi. Dan habis Begitu saja, DIBAKAR. IJka anggaran tersebut di share maka kira2 menghidupkan 4000 pengusaha; 4 juta keluarga; atau 16 juta orang Indonesia/thn.

Gila! Disisi lain ada 97 juta rakyat Indonesia hidup dengan uang dikantong hanya dengan Rp 15.000 /hari.

Jika BBM dinaikkan si Kaya pada sebahagian tidak terasa dan pada yang lainnya harus mengerutu karena harus irit. Tapi bagi si Miskin dampak kenaikan BBM, yang terpikir jangankan biaya sekolah atau biaya kesehatan yang sudah lama hilang dalam ingatan mereka, untuk makan se-hari2pun bisa jadi sekedar makan apa nggak bagi mereka ?

Anehnya hasil Survei LSI kemaren ada sekitar 73% tidak setuju BBM dinaikkan, artinya baik si kaya dan si miskin kompak tidak setuju BBM dinaikkan. Karena yang satu tidak setuju kenyamanannya berkurang dan yg satu mereka pikir apa masih makan apa nggak ya ?

Hasil survei LSI itu juga membuktikan bahwa benar bahwa BBM itu “hajat hidup orang banyak” sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 sebagai jaminan bagi politik TRISAKTI dapat dikiprahkan yang terbaik demi capaian Kesejahteraan Sosial per Bab XIV UUD 1945.

Jakarta, 30 Agustus 2014

Alumni ITB,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/59723-sah-ruu-panas-bumi-diketok.html

Sah! RUU Panas Bumi Diketok

  • Print
  • Email
Created on Friday, 29 August 2014 19:25

Jakarta, GATRAnews – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 27/2003 tentang Panas Bumi. Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Jakarta, Selasa, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

 “Panas bumi akan berkembang lebih besar dan cepat lagi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang memimpin sidang itu. Panas bumi ini akan menjamin kemandirian energi. Kita makin optimis karena ini adalah energi terbarukan yang bisa menggantikan BBM, sehingga energi makin mandiri,” katanya.

 Ia menambahkan, keberadaan undang-undang itu akan mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, rancangan undang-undang yang baru memuat setidaknya empat hal yang berbeda dari Undang-Undang 27/2003 tentang Panas Bumi.

 Dalam rancangan undang-undang itu, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi tidak masuk dalam ketegori kegiatan pertambangan. Selama ini, pengategorian sebagai bagian dari pertambangan menjadi kendala pengembangan panas bumi.

 Sebagian besar potensi energi masa depan tersebut berada di hutan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan. Indonesia diperkirakan memiliki potensi panas bumi 29.000 MW namun baru termanfaatkan sekitar 1.300 MW. “Dengan tidak lagi masuk kategori pertambangan, panas bumi bisa dioptimalisasi di wilayah konservasi,” kata Rida.

Perbedaan lainnya, menurut regulasi yang baru pelelangan pengelolaan wilayah kerja panas bumi dikembalikan ke pusat, tidak lagi dilakukan oleh daerah seperti sebelumnya. Pertimbangannya selama ini daerah terkendala mengeluarkan perizinan dan sering kali mesti berkoordinasi dengan pusat terlebih dahulu.

Selain itu, menurut rancangan regulasi yang baru pengembang panas bumi memberikan bonus produksi secara langsung kepada pemerintah daerah dan pemanfaatan langsung panas bumi untuk nonlistrik diserahkan ke pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan asli daerah (PAD).

Rancangan undang-undang yang baru juga memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat. Menurut Rida, RUU Panas Bumi mengamanatkan pembuatan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yakni pemanfaatan langsung, pemanfaatan tidak langsung, dan bonus produksi. Pembuatan ketiga PP itu diharapkan selesai dalam dua tahun setelah UU diundangkan. “Paling tidak PP tentang bonus produksi selesai akhir tahun ini,” katanya.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji juga mengatakan, persetujuan RUU akan membuat panas bumi makin berkembang. “Karena kegiatan eksplorasi yang semula terlarang, menjadi boleh,” ujarnya. Ketua Panitia Khusus RUU Panas Bumi DPR Nazarudin Kiemas mengatakan DPR telah melakukan kunjungan kerja ke dalam maupun luar negeri untuk mendapat masukan terkait rancangan undang-undang tersebut.

 “Dengan persetujuan RUU ini akan memberikan kepastian hukum dan peningkatan investasi panas bumi menuju ketahanan energi,” katanya. RUU tentang Panas Bumi merupakan inisiatif pemerintah yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada 13 Agustus 2013.


Penulis: JNR

Editor: Nur Hidayat

30
Aug
14

Kepemerintahan : Lima Opsi Arsitektur Kabinet

Logo Garuda Merah Putih
http://www.antaranews.com/berita/450886/lima-opsi-kabinet-diserahkan-pada-jokowi

Lima opsi kabinet diserahkan pada Jokowi

Jumat, 29 Agustus 2014 15:12 WIB | 2.412 Views
Pewarta: Ida Nurcahyani
Lima opsi             kabinet diserahkan pada Jokowi

Andi Widjajanto (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) – Tim Transisi telah menyerahkan lima opsi kelembagaan pemerintahan mendatang kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Transisi Andi Wijayanto sesaat sebelum menemui Jokowi di kantornya di Balaikota, Jumat.

“Lima opsi itu sekarang tinggal tergantung Pak Jokowi-JK akan memberikan arahan lebih lanjut seperti apa, apakah nanti akan dipanggil lagi atau sudah cukup buat Pak Jokowi untuk jadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan struktur kabinet ke depan yang diinginkan,” kata Andi.

Andi menjelaskan, struktur kabinet yang diserahkannya bervariasi sesuai dengan segala konsekuensi anggaran dan menghindari tumpang tindih kebijakan yang ada.

Lima opsi kabinet itu, pertama status quo dengan 34 Kementerian, opsi dua 27 Kementerian, opsi 3A 20 kementerian dan 3B 20 kementerian, opsi empat 27 Kementerian serta opsi kelima menggabungkan opsi pertama dan opsi keempat.

Kelima opsi itu, selain hasil rapat Tim Transisi, juga merupakan masukan dari berbagai organisasi, kelompok masyarakat dan akademisi seperti tim Universitas Andalas, Universitas Airlangga, UGM, LIPI, Komnas Permenpuan, Relawan, Walhi dan Komnas HAM beri masukan soal kriteria HAM.

Laporan lima opsi kabinet itu sudah termasuk opsi perampingan dan pembentukan kementerian baru termasuk pembentukan Kementerian Kedaulatan Pangan, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Maritim.

“Yang saya ingat itu yang menonjol, selalu hampir muncul di semua opsi adalah keinginan untuk memunculkan kementerian kedaulatan pangan, kementerian ekonomi kreatif, maritim, dan hal-hal yang langsung terkait dengan program revolusi mental. Apakah dia nanti mengerucut pada kementerian kebudayaan. Ada beberapa hal menonjol lainnya misalnya usulan tentang penguatan fungsi pengawasan kantor kepresidenan atau badan pemerintahan negara yang menggabungkan pajak dan cukai,” katanya.

Teknis peleburan kementerian, menurut Andi, akan sama seperti teknis pembentukan daerah baru hasil pemekaran suatu wilayah.

“Logika sederhananya, mirip-mirip kalau kita membentuk kabupaten aau provinsi baru hasil pemekaran. Di masa SBY kementerian di 2009 tidak sama plek dg kementerian 2004,” katanya.

Dengan penyerahan lima opsi kabinet, tugas Tim Transisi usai sudah. Saatnya bagi Jokowi menentukan menggunakan opsi yang paling baik yang disarankan.

“Saya pikir sudah prerogatif Pak Jokowi untuk menentukan opsi mana yang ingin digunakan,” kata Andi.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2014

29
Aug
14

Kebangsaan : Berita-berita Tanah Papua d/h Irian Jaya

merah-putihBerita dan Foto

Terlama Terbaru

 

Jumat, 29 Agustus 2014 11:48:04

Aparat berupaya mengejar pelaku pembunuhan rekan mereka hanya bermodal semangat.

Rabu, 27 Agustus 2014 13:01:56

Pendekatan yang dilakukan pun harus dengan pendekatan kebudayaan yang khusus.

Rabu, 27 Agustus 2014 11:05:45

Pemerintah diduga menutupi sesuatu karena membatasi akses bagi wartawan asing ke Papua.

Rabu, 27 Agustus 2014 10:44:29

“Banyak informan perusahaan di Papua,” Viktor Mambor, wartawan asli Papua.

Rabu, 27 Agustus 2014 10:25:31

Media lokal dan nasional masih belum menyoroti akar persoalan di bumi Papua.

Selasa, 12 Agustus 2014 14:19:05

Tersangka Zeth Demotokai dikenakan pasal UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kamis, 7 Agustus 2014 14:12:27

Dokumen kelompok menamakan dirinya tentara pembebasan nasional (TPN) organisasi papua merdeka (OPM) juga disita.

Rabu, 16 Juli 2014 16:18:10

Menurut Pudjo, mereka juga menembaki sopir di sekitar Kampung Danggobak Kalome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Rabu, 9 Juli 2014 05:00:00

Gejolak itu nanti menjadi pekerjaan rumah presiden yang akan datang.

Kamis, 3 Juli 2014 14:35:44

“Senpi dan amunisi dari berbagai jenis itu untuk memperkuat kelompok bersenjata di Paniai,” kata Tito.

Selasa, 1 Juli 2014 15:52:47

Kata Rontini, “Lihat Papua Nugini (PNG) yang berada di bawah ketiak Australia. Selama ini apa yang dia dapatkan?”

Selasa, 1 Juli 2014 12:25:49

“Kami ingin memperingati proklamasi kemerdekaan Papua Barat ke 47 dan meminta pengakuan kemerdekaan kami,” kata Agus.

Jumat, 27 Juni 2014 09:38:06

“Ke depan kami akan mengusulkan adanya metal detektor dan scanner di kantor perbatasan,” kata Tito.

Jumat, 20 Juni 2014 13:24:25

Dengan ditutup kembali pagar di perbatasan kedua negara maka praktis pelayanan imigrasi dialihkan ke Hamadi, Jayapura.

Senin, 16 Juni 2014 17:01:49

“Saat ini kami menahan mereka sehubungan kasus senjata tajam,” kata Tito.

Kamis, 27 Maret 2014 06:14:00

Rata-rata menyerukan hak pemerintah itu harus ditagih, tapi oleh Kemenkeu.

Selasa, 4 Maret 2014 13:44:49

Tuntutan ini disampaikan oleh warga Papua melalui aksi unjuk rasa di Bundaran HI.

Jumat, 5 Juli 2013 18:46:52

Pemerintah dinilai lepas tangan soal pengembangan pendidikan, jaminan kesehatan hingga kesejahteraan.

Jumat, 5 Juli 2013 16:57:28

Dalam pertemuan dengan Kevin Rudd, SBY juga membahas 2 isu lainnya, yakni penyelundupan manusia dan perdagangan.

Jumat, 5 Juli 2013 15:22:38

SBY menyesalkan pemberitaan media internasional yang membesar-besarkan kekerasan yang dilakukan polisi dan TNI di Papua.

Senin, 1 Juli 2013 14:28:24

Selama 42 tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, mereka merasa hanya kekerasan yang dirasakan rakyat.

Minggu, 23 Juni 2013 19:56:52

Melalui petisi ini diharapkan Pemerintah Indonesia menyadari akan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua.

Jumat, 14 Juni 2013 14:22:00

Papua bisa mengirim putra putri terbaiknya untuk mengambil gelar S-2 dan S-3 di Universitas Hawai dengan biaya murah.

Rabu, 12 Juni 2013 13:44:37

Tabuni giat memperjuangkan agar Papua Barat meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan Melanesia Spearhead Group.

Senin, 10 Juni 2013 13:11:22

Dalam aksinya, mereka juga mengusung spanduk besar bertuliskan ‘Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah Solusi Demokrasi’.

Senin, 10 Juni 2013 11:15:56

“Papua, merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka. Bapak bukan merah putih, Bapak bintang kejora !!!!” teriak Frans.

Senin, 20 Mei 2013 21:39:21

Rapat tertutup dihadiri Gubernur Papua, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri & Jaksa Agung membahas permasalahan Papua.

Kamis, 16 Mei 2013 19:24:15

Sejumlah masyarakat Papua yang bergabung dengan KontraS ini meminta pembebasan sejumlah aktivis di depan Istana Negara.

Rabu, 8 Mei 2013 11:40:12

Aktivis dari Suara Anak Papua ini menuntut keras pemerintah Inggris untuk menutup tempat yang dijadikan markas OPM.

Selasa, 7 Mei 2013 15:31:29

Mereka menuntut pemerintah Inggris untuk membubarkan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.

Selasa, 7 Mei 2013 11:45:23

Dia pernah menjadi tahanan militer Indonesia kemudian kabur ke Inggris. Dari sana dia terus berkampanye Papua Merdeka.

Senin, 6 Mei 2013 17:12:18

“Ini menunjukkan banyak negara sahabat kita yang bermain dua kaki,” kata Tantowi Yahya.

Senin, 6 Mei 2013 12:34:35

“Pemerintah Indonesia harus melakukan protes resmi segera kepada Perdana Menteri Inggris,” kata Priyo Budi Santoso.

Jumat, 3 Mei 2013 19:03:00

Mereka akan menggantikan pasukan dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kamis, 2 Mei 2013 10:21:48

Saat Tim mendekati lokasi, sekelompok warga tersebut kemudian menyerang mobil yang digunakan patroli.

Selasa, 30 April 2013 22:25:56

Malam renungan yang bertema “Save Our Papua” itu juga untuk mengenang 50 tahun kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Jumat, 1 Maret 2013 13:56:29

Kekerasan di Papua tidak terkait pemilu presiden.

Jumat, 1 Maret 2013 13:39:12

Pemerintah harus segera berdialog dengan perwakilan masyarakat Papua.

Jumat, 1 Maret 2013 13:21:01

Solusi konflik Papua masih belum menyeluruh.

Selasa, 18 Desember 2012 13:01:06

Warga Papua menuding wakapolres Jayawijaya dalang pembakaran kantor dewan adat di Lani Pago Balim.

Rabu, 4 Juli 2012 11:06:01

Perlu ada perlakuan khusus buat Papua di semua sektor hingga mereka setara dengan daerah lain.

Rabu, 4 Juli 2012 08:00:00

“Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus,” kata Pendeta Socrates Sofyan Yoman.

Rabu, 4 Juli 2012 07:29:00

Salah satu tokoh Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman, mengaku sampai saat ini masih dimata-matai aparat keamanan.

Rabu, 4 Juli 2012 07:00:00

“Tentara memaksa saya minum air kencing,” kata korban bersandi SRG002 kepada tim dari ELSHAM Papua dan ICTJ.

 1  2  3  4  5  
29
Aug
14

PARRINDO : Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun [Akademisi FISIP UI]

Logo PARRINDO

Akademisi Perkirakan Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun

Jakarta (Antara) – Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana memperkirakan kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2014-2019 bisa sama atau mungkin lebih menurun daripada periode sebelumnya.

“Jika mencermati komposisi anggota DPR RI periode 2014-2019, sekitar 42 persen adalah wajah lama serta ada kecenderungan peningkatan oligarki,” kata Panji Anugrah Permana pada diskusi “Wajah Baru Parlemen” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Panji Anugrah, sekitar 58 persen wajah baru anggota DPR RI juga tidak semuanya adalah kader partai yang sudah lama berkarir di politik.

Pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka, kata dia, maka konskuensinya adalah figur populer dan punya kemampuan finansial kuat yang lebih banyak terpilih sebagai anggota dewan.

Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, Panji Anugrah juga mencermati adanya kecenderungan peningkatan oligarki yakni keluarga dan kerabat elite daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang jumlahnya sekitar 13 persen.

Ia mencontohkan, istri, anak, adik, atau kepokakan dari kepala daerah atau pejabat daerah.

“Kecenderungan meningkatnya anggota DPR RI karena kekuatan finansial atau oligarki, saya agak pemisis kinerja DPR RI mendatang dapat meningkat. Saya memperkirakan kinerjanya masih sama atau cenderung menurun,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik Harun Husein mengatakan, tugas utama DPR RI dan DPD RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari ketiga tugas utama tersebut, yang paling mudah mengukur kinerjanya adalah bidang legislasi yang membuatan rancangan undang-unadang (RUU) dan pembahasan hingga selesai menjadi undang-undang (UU).

Harun melihat DPR RI selama dua periode terakhir yakni 2004-2009 dan 2009-2014 realisasi penyelesaian RUU menjadi UU sangat rendah.

“Hal ini karena target legislasi melalui prolegnas (program prioritas leguislasi nasional)nya sangat tinggi,” katanya.(ma)

Berita Lainnya

Para Senator Terpilih Harus Ikuti Orientasi Tiga Hari

Kamis, 28 Agustus 2014 – 16:08 WIB

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan dua tahap orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi (daerah pemilihan) se-Indonesia (minus Kalimantan Utara), yakni tanggal 29 Agustus–1 September 2014 dan tanggal 23–26 September 2014. Para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, mengikuti kegiatan itu sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014.

“Orientasi bagi calon terpilih anggota DPD dua tahap,” Ketua DPD Irman Gusman menyatakannya dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (25/8), di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD. Dia menyinggungnya setelah pengambilan keputusan DPD atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di Sidang Paripurna DPD sebelumnya, Kamis (14/8) dan Selasa (8/7), Irman juga mengingatkan kegiatan itu.

Periode 2014-2019 adalah periodeisasi DPD yang ketiga. Sebagaimana dua periode sebelumnya (2004-2009 dan 2009-2014), para senator periode 2014-2019 mengikuti orientasi tahap kesatu di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014. Pukul 19.30 WIB, panitia pengarah (steering committee/SC) dan panitia pelaksana (organizing committee/OC) memberikan pengantar.

Senator asal Sumatera Barat yang kembali lolos untuk periode 2014-2019 ini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan persiapan bagi para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, untuk melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya melalui pengayaan wawasan dan informasi sejarah pembentukan DPD, kinerja, serta harapan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak dan kewajiban para senator.

Peraih suara terbanyak (407.443 dari 2.278.870 suara sah) Pemilu 9 April 2014 di Sumatera Barat ini menambahkan, pihaknya membentuk panitia penyelenggaraan orientasi yang terdiri atas panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah diketuai oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta (senator asal Bali), sedangkan panitia pelaksana diketuai oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Mohammad Sofwat Hadi (senator asal Kalimantan Selatan).

Selaku penanggung jawab panitia, Ketua DPD yang membuka dan menutup orientasi. Agendanya meliputi penjelasan posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan, sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau wewenang legislasi DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) sebagai pengganti UU 27/2009, termasuk uji formil dan materil UU 17/2014; pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), perjuangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sistem pendukung (supporting system), anggaran kerumahtanggaan, serta building brand differentiation DPD.

Irman tergolong senator petahana yang kembali lolos. Total jenderal, 53 orang (40,15 persen) anggota DPD periode 2009-2014 yang terpilih menjadi anggota DPD periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengapa orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi se-Indonesia (minus Kalimantan Utara)? Karena Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia. Sebagai provinsi baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi, dan pengisian perangkat daerahnya belum memadai. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan, Pemerintah menyiapkan dan menyerahkan data penduduk kepada KPU.

KPU memutakhirkannya sebagai bahan dalam menyusun daerah pemilihan DPR dan DPD. Data penduduk di Kalimantan Utara masih bergabung ke provinsi induk, yakni Kalimantan Timur, dan daerah pemilihannya masih berdasarkan pemetaan Pemilu 2009 di 33 provinsi. Penghitungan suara untuk Kalimantan Utara pun masih bergabung ke provinsi induk. Perwakilan Kalimantan Utara di DPR dan DPD dipilih dalam Pemilu 2019, sehingga para senator asal Kalimantan Timur mewakili kepentingan Kalimantan Utara beserta masyarakatnya. (rus)

BERITA LAINNYA
29
Aug
14

MiGas : Poros Koalisi Proklamasi 17845 dan Poros Maritim

Logo PKP 17845 jpeg

Poros Koalisi Proklamasi 17845

Kamis, 28 Agustus 2014 – 10:32 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Poros Koalisi Proklamasi 17845

Menyambut gebyar tradisi politik baru yaitu dialog Presidensiil di Bali 27 Agustus 2014 antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo di tahap transisi pemerintahan rezim 2009 – 2014 ke rezim 2014 – 2019 terkait RAPBN 2015 dengan isu utama politik bahan bakar minyak (BBM) nasional, sungguh mencerahkan.

Disadari bahwa temu dialog itu dibangun bertumpu pada semangat pengkokohan budaya kemerdekaan berpikir, bersikap, bertindak dalam koridor Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia 18 Agustus 1945.

Oleh karena itulah sungguh bijak bilamana dalam konteks politik BBM nasional tersebut dipertimbangkan selalu pemberlakuan makna dan hakekat “hajat hidup orang banyak” bagi komoditas BBM itu dengan segala konsekuensi dan implikasinya, mengingat Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 berpayung pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial, artinya Politik BBM Nasional mutlak ditujukan bagi harmoni Kesejahteraan Sosial nasional, bukan utamakan hitung-hitungan kalkulasi Perekonomian Nasional per judul Bab XIV UUD 2002 sehingga ironis muncul politik “subsidi” bagi komoditas “hajat hidup orang banyak”.

Politik pembatasan konsumsi BBM yang tepat adalah pengurangan mobilitas atau lintasan harian rata-rata (LHR) kendaraan-kendaraan pribadi dengan politik-politik struktural fungsional imbangan seperti alih fungsi gedung-gedung perkantoran swasta dan pemerintah menjadi rumah kantor (RuKan) sehingga kurangi mobilitas komuter di hari-hari kerja Senin – Jumat, penyediaan Parking Area disamping Rest Area di jalan-jalan tol ke kota-kota Metropolitan berlanjut dengan rute Bis Kota, penyediaan Parking Area di stasiun-stasiun kereta api dan terminal bis antar kota di kota-kota penyokong kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya, penyediaan warnet-warnet plat merah di wilayah-wilayah perbatasan kota metropolitan, penyediaan jaringan wifi guna perbanyak intensitas kerja bergerak, penyebaran terpola pusat-pusat pasar modern, dan lain sebagainya, selain perbanyak angkutan bis-bis kota mini, besar, gandeng, tingkat dan trotoar pejalan kaki.

Diyakini dengan berkesadaran Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini dapat dikembangkan dua arah, top down dan bottom up sehingga tidak terjadi segregasi antara Koalisi Elit Politik dan Koalisi Rakyat yang dalam prakteknya dapat diametral berpotensi saling berseberangan kepentingan praktis.

Salam Poros Koalisi Proklamasi 17845 demi realisasi politik “hajat hidup orang banyak” !

Jakarta, 28 Agustus 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

KSPI Duga Kenaikan Harga BBM Kepentingan Asing

Jakarta (Antara) – Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Nandar menduga rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ada kepentingan dari pihak asing.

“Kami menduga kebijakan menaikkan harga BBM ini ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini,” kata Nandar melalui siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.

Nandar berpendapat bahwa efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani dan nelayan. Karena itu, KSPI menyampaikan sikap tegas menuntut kepada pemerintah menolak rencana kenaikan harga BBM.

Apalagi, kata Nandar, upah buruh masih jauh tertinggal di saat perekonomian Indonesia berhasil menembus masuk 10 besar dunia.

Nandar membandingkan upah buruh di Thailand yang saat ini mencapai Rp3,27 juta, Tiongkok Rp3,4 juta dan Filipina Rp3,74 juta. Apalagi upah buruh di Korea Selatan yang mencapai Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.

“Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini,” ucapnya.

Karena itu, KSPI menyatakan akan mengorganisasikan mogok nasional di seluruh kawasan industri pada Oktober-November, bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pasokan ke stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah kota berkurang.

Akibatnya, terjadi antrean panjang untuk membeli BBM di sejumlah kota setelah SPBU menerima pasokan dari Pertamina. Di beberapa SPBU, pasokan tersebut langsung habis hanya dalam hitungan jam.(rr)

Berita Lainnya

 

Megawati Tanggapi Wacana Kenaikan Harga BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menanggapi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu mengingat selama ini PDI Perjuangan selalu bersikap menolak kenaikkan BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun.

“Ingat PDIP bukan oposisi, kalian mesti tahu konstitusi, tidak ada oposisi, kami berada diluar kabinet. karena di tingkat provinsi dan kabupaten pemilihan langsung dan kami ada. Kami bersikap tidak pernah oposisi,” kata Megawati mengawali pembicaraan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ia mengatakan bila masih subsidi masih bisa ditahan maka BBM tidak dinaikkan harganya. “Jangan kami dibilang tidak konsisten, bukan begitu,” ujarnya.

Megawati mencontohkan saat ini terjadi antrean BBM. Apalagi BBM bersubsidi kini dibatasi.

“Rakyat jadi kacau. Sebagai pemerintah yang akan datang, Pak Jokowi sudah bertemu Pak SBY,” kata Megawati.

Presiden RI ke-5 itu mempertanyakan kebijakan SBY yang sudah menjalakan roda pemerintahan selama 10 tahun.

“Realitasnya bagaimana, kenyataan. Ini bukan hal sembarangan, kita berhitung terus, kalau bisa ditahan dan didiskusikan,” imbuhnya.

Ia menuturkan fakta bahwa telah terjadi defisit APBN. “Ini yang harus diketahui, bagaimana mencari pemasukannya, bagaimana?” kata Megawati menutup pembicaraan.

Sementara Presiden Terpilih Joko Widodo belum dapat memutuskan wacana kenaikkan BBM. “Semua harus dievaluasi secara ekonomi dan politik,” kata Jokowi.

Baca Juga:

Stok BBM di Surabaya Aman Untuk 4 Hari Kedepan

Isu Kelangkaan BBM, Rahmad Pribadi: Jangan Hancurkan Nama SBY

Tim Jokowi-JK Siapkan ‘Bantalan Sosial’ Jika Harga BBM Dinaikkan

 

Reformasi Sektor Pertahanan Harus Dilakukan Guna Mewujudkan Poros Maritim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya usulan untuk memperkuat poros maritim dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga harus dipertimbangkan dengan memperkuat sektor keamanan dan pertahanan maritim.

“Kami berharap poros maritim juga diperkuat dengan sistem pertahanan maritim dengan tidak melupakan kekuatan di darat dan udara,” ujar Al A’raf selaku Direktur Program Imparsial di Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (29/8/2014) siang.

Reformasi dalam alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam armada maritim harus diperkuat Jokowi-JK untuk mewujudkan poros maritim.

Strategi pertahanan poros maritim ini diharapkan bisa merubah strategi orientasi untuk memperkuat pertahanan laut. Imparsial mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalihan bisnis militer.

“Jokowi-JK harus membangun good governance di sektor pertahanan dan keamanan dalam pengadaan alutsista sehingga transparansi bisa berjalan,” kata Al A’raf.

Guna mewujudkan reformasi di sektor keamanan, Jokowi-JK diminta untuk menyegerakan pembahasan revisi undang-undang peradilan militer. Revisi undang-undang ini terkait peradilan militer nomor 31 tahun 1997 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kebijakan untuk reksturisasi Komando Teritorial.

Baca Juga:

Imparsial Desak Jokowi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pansus Pilpres Penting untuk Koreksi Pemilu Selanjutnya

Perempuan Indonesia Menaruh Harapan pada Jokowi-JK

Berita Lainnya

Harga BBM jadi Rp 9.500, ini permintaan pengusaha pada Jokowi

MERDEKA.COM. Pengusaha muda, Erwin Aksa mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Tak tanggung-tanggung, dia meminta pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp 3.000 per liter, sehingga harga premium menjadi Rp 9.500 per liter.

Apabila BBM subsidi dinaikkan, Jokowi dinilai bisa penghematan anggaran. Anggaran subsidi bisa digunakan untuk pembangunan perekonomian bangsa. “Kalau ada solusi lain Jokowi, perlu dijabarkan. Kalau mengandalkan anggaran negara dan tetap subsidi besar saya kira tidak mungkin,” katanya ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Erwin mempunyai beberapa permintaan ke pemerintah Jokowi, jika BBM jadi dinaikkan. Diantaranya, pemerintahan mendatang Jokowi harus mementingkan transportasi jalan khususnya di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Sekarang banyak kawasan industri tidak punya akses ke jalan tol. Pelabuhan kan sudah dibenahi Pelindo.”

Selanjutnya Erwin meminta Jokowi untuk fokus menggunakan anggaran subsidi untuk membenahi bandara. Pelayanan bandara Indonesia saat ini masih buruk, di mana masih banyaknya antrean pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat.

“Kalau mau ke Singapura biasanya 1,5 sekarang sudah 3 jam karena antre pesawatnya. Pelaku usaha Singapura menghabiskan 1 hari atau dua hari untuk bisnis ke Indonesia. Bisnis kita rugi kalau begini.”

Menurut Erwin harga BBM subsidi memang mendesak untuk dinaikkan saat ini. Hal ini akan mendorong pendapatan negara tidak bisa naik. Kemudian ekspor juga terus turun dan ini membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau ada komunikasi baik, transparan dan membangun kilang minyak tidak akan apa pa harga minyak naik. Selanjutnya dana subsidi bisa digunakan untuk membangun pelabuhan di beberapa daerah kawasan timur, pelabuhan perintis,” katanya.

Baca Berita Selanjutnya:
Bank Dunia: Ekonomi Indonesia bakal melambat
Semangat Trisakti kini diadopsi hampir seluruh negara
Teknologi informasi dongkrak sektor barang dan jasa
Indonesia masih untung hingga 30 tahun ke depan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

29
Aug
14

IpTek : Debu Bulan Berbau Seperti Bubuk Mesiu

http://sains.kompas.com/read/2014/08/27/19423631/Terungkap.Debu.Bulan.Berbau.seperti.Bubuk.Mesiu?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp

Terungkap, Debu Bulan Berbau seperti Bubuk

Mesiu

Rabu, 27 Agustus 2014 | 19:42 WIB
altNASA Wajah kutub utara Bulan dalam citra terbaru NASA.


KOMPAS.com — Tanah di Bumi memiliki bau yang khas. Demikian pula debu di Bulan. Astronot dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) yang pernah mendarat di Bulan mengatakan, debu satelit Bumi itu berbau seperti mesiu.

Harrison “Jack” Schmitt, astronot misi Apollo 17 yang melakukan “moonwalk” pada Desember 1972, mengatakan, “Yang bisa saya katakan adalah bahwa kesan sekilas setiap orang tentang baunya adalah seperti mesiu.”

Scmitt yakin bahwa rekan-rekan astronot yang pernah mendarat di Bulan juga akan mencium bau yang sama. Kesan tentang bau Bulan yang menyerupai mesiu lebih kuat dari aroma yang lain. Schmitt mengungkapkan, butuh 7 menit bagi dirinya untuk mengenali bau itu.

Larry Taylor, Direktur Planetary Geosciences Institute di University of Tennessee di Knoxville, sependapat dengan Schmitt. Taylor adalah orang bertugas di “back room” Johnson Space Center di Houston dalam misi Apollo 17.

Menurut Taylor, bau yang tercium oleh astronot mirip dengan bau yang tercium oleh geolog saat mereka menggali atau mengebor batuan. Di Bulan, bau khas itu bisa bertahan lebih lama karena kandungan oksigen yang hanya 43 persen.

Bau Bulan yang khas juga tercium oleh Buzz Aldrin, manusia kedua yang mendarat di Bulan dalam misi Apollo 11. Kepada Space.com, Selasa (26/8/2014), ia mengatakan bahwa bau Bulan “seperti arang yang dibakar”.

Apa yang menyebabkan debu Bulan berbau seperti mesiu? Ilmuwan mengatakan, bau khas itu disebabkan disintegrasi batuan basal dan anorthosit. Disintegrasi itu sendiri disebabkan oleh tumbukan meteorit pada masa lalu.


Penulis : Yunanto Wiji Utomo
Editor : Yunanto Wiji Utomo
29
Aug
14

Kepemimpinan : Tol Laut JokoWi dan Global Fortune 500

Logo NasPan45

Ini Kata Direksi Bank RI Soal Biayai Tol Laut Jokowi

Ide membangun tol laut kembali mencuat setelah Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden baru periode 2014-2019.

Namun realisasi gagasan tersebut masih terkendala anggaran. Apakah perbankan tertarik membiayai tol laut Jokowi?

Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Felia Salim mengaku, pihaknya akan mengkaji rencana pembangunan tol laut Jokowi sebagai prioritas membangun infrastruktur kemaritiman.

“Nanti kita kaji dulu (proyeknya) karena sektor maritim juga penting,” ungkap dia usai hadir di Indonesia Banking Expo, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Felia mengaku, BNI sangat mendukung pembiayaan di sektor infrastruktur karena memberikan dampak positif bagi pengembangan industri dan perekonomian ke depan. Sayang, dia enggan menyebut dana infrastruktur perseroan tahun ini.

“Saya lupa angka dana infrastruktur tahun ini, tapi yang pasti ini salah satu industri unggulan kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja mengaku dalam menentukan pendanaan terhadap sebuah proyek infrastruktur, perlu kejelasan dari segala aspek.

“Kalau membiayai kan harus jelas proyeknya apa, jaminannya apa. Ini kan belum ada,” sambungnya.

Meski begitu, dia bilang, perseroan melirik sektor infrastruktur untuk menggenjot pertumbuhan penyaluran kredit, seperti membantu Jasa Marga dalam pendanaan proyek jalan tol dan sebagainya.

“Tapi kita nggak masuk ke sektor infrastruktur dulu tahun ini, karena likuiditas sedang ketat. Tahun depan kita lihat lagi likuiditasnya akan seperti apa,” tandas Jahja. (Fik/Nrm)

Ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook

Berita Lainnya

 

Iklim Prof untuk Balapan Tingkat Dunia

Senin, 14 Juli 2014

Waktu tahun lalu Pertamina diberitakan di luar negeri sebagai perusahaan pertama dari Indonesia yang berhasil masuk Fortune Global 500, saya ditanya wartawan:

T: Apa perasaan Anda?
J: Terkejut, bangga, dan sedih.
T: Mengapa sedih?
J: Peringkatnya terlalu baik, ha ha ha…
T: Seharusnya peringkat berapa?
J: Ekspektasi saya di peringkat 400-an dulu lah. Baru kian tahun kian meningkat. Bukan sekali masuk, langsung di peringkat ke-122 begini. Terlalu baik, he he… Bisa menekan direksi Pertamina terlalu keras.

Tentu kebanggaan saya lebih besar daripada kesedihan (pura-pura) saya. Pertamina yang begitu lama jadi bulan-bulanan akhirnya bisa sangat profesional dan berhasil masuk Fortune Global 500.

Tapi, yang saya sedihkan benar-benar terjadi. Tahun ini peringkat Pertamina turun satu tangga menjadi ke-123.

Tentu saya tidak kaget dan tidak sedih. Meski turun, turunnya hanya satu tangga. Meski turun, toh masih di papan 100-200. Masih sangat terhormat. Bahkan, masih sangat sulit untuk mempertahankannya. Terutama karena ekonomi AS kian baik.

Tentu akan banyak perusahaan di sana yang segera membesar. Ekonomi AS bangkit karena mendapat “stimulus” yang luar biasa: harga energi yang yang tiba-tiba murah sejak ditemukannya gas di celah-celah bebatuan.

Ke depan, mungkin penurunan peringkat Pertamina masih akan terjadi. Bukan lantaran kinerja Pertamina merosot, melainkan lebih disebabkan melonjaknya kinerja perusahaan-perusahaan di AS atau Jerman atau Jepang atau Tiongkok. Tentu balapan tingkat dunia itu akan terus menghantui Pertamina.

Karena itu, kewajiban kita semua memberikan iklim yang terus kian profesional kepada Pertamina. Termasuk dukungan untuk membuatnya kian steril dari berbagai intervensi kepentingan nonkorporasi. Saya melihat, ekspansi Pertamina di Aljazair sebagaimana yang saya tulis di Manufacturing Hope sebelumnya bisa menjadi salah satu alat bagi Pertamina untuk balapan di tingkat dunia itu.

Saya juga lagi menunggu dengan berdebar proyek besar yang satu ini: penggelaran pipa gas dari Arun ke Medan. Tanpa APBN. Mestinya tiga bulan lagi selesai. Kemajuan pengerjaannya sesuai dengan target. Saya sudah sampaikan kepada Karen Agustiawan harapan saya agar proyek itu selesai 15 Oktober depan. Atau lima hari sebelum masa jabatan saya berakhir.

Ini akan bisa menghemat uang negara Rp 4 triliun per tahun. Ini akan mengakhiri sejarah panjang pemakaian BBM untuk membangkitkan listrik di Medan. Ini sekaligus mengatasi ketiadaan gas untuk industri di seluruh Medan. Lebih dari itu, instalasi raksasa LNG Arun yang sudah nganggur bisa segera dimanfaatkan.

Kemarin saya langsung mengontak Menteri ESDM Jero Wacik untuk bisa memutuskan alokasi gas yang dialirkan melalui pipa itu ke Medan. Pak Wacik pun langsung merespons. “Saya bereskan. Banyak hal ribet begini bisa saya bereskan. Contohnya gas Tangguh itu,” katanya. Alhamdulillah.

Proyek pipa gas Arun-Medan itu akan menjadi agenda 100 hari terakhir pemerintahan Pak SBY. Tentu saya juga mengucapkan selamat kepada direksi PLN. Perusahaan “Lilin” Negara (karena dirinya sendiri sering terbakar untuk menerangi orang lain) itu menyusul Pertamina masuk Fortune Global 500. Peringkatnya pun tidak membuat saya sedih: ke-477. Terus terang saya kaget, PLN sudah begitu besarnya untuk ukuran dunia.

“Anda hebat, Pak Nur. Anda telah tercatat. Di masa Anda jadi Dirut-lah PLN masuk Fortune Global 500,” tulis saya untuk Nur Pamudji, Dirut PT PLN. Itu tentu akan jadi riwayat hidup yang manis. Terutama untuk direksi PLN yang tahun ini akan habis masa baktinya.

Saya melihat, masih ada tiga lagi BUMN yang memiliki potensi untuk masuk Fortune Global 500 dalam dua tahun ke depan. Tentu mereka memerlukan dukungan yang kuat. Terutama untuk bisa melakukan aksi-aksi korporasi yang mereka perlukan. Direksi mereka sangat mampu. Asal tidak banyak diintervensi. (*)

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Sumber:

http://dahlaniskan.wordpress.com/2014/07/14/iklim-prof-untuk-balapan-tingkat-dunia/

http://harian-oftheday.blogspot.com/

“…menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama…”




Blog Stats

  • 2,151,327 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers