Posts Tagged ‘Nation & Character Building

01
Nov
14

Politik : Tim Sekoci, Senjata Rahasia SBY

Mengenang “Tim Sekoci”, Senjata Rahasia SBY

Susilo Bambang Yudhoyono sempat berang ketika dibilang “kapalnya segera karam” menjelang lengser dari jabatan presiden. Konon, itu yang membuat banyak orang di sekitarnya melirik perahu lain selain kapal Partai Demokrat yang dinahkodai SBY.

Tapi Demokrat memang nyaris karam. Pada Pemilu 2014, mereka kehilangan setengah suara yang didapat ketika jadi pemenang Pemilu 2009.

Tapi manuver politik yang jitu sepanjang masa transisi ke Presiden Joko Widodo membuat Demokrat—yang partai tengah—justru meraih kursi pimpinan DPR dan MPR. Rupanya, mesin partai Demokrat sudah mulai panas.

Berbeda dengan saat sepuluh tahun mengawal pendirinya, SBY, Demokrat lebih sering tersapu gelombang strategi politik oleh partai yang lebih tua. Sebut saja kegagalan membendung Pansus Kasus Bank Century yang didukung oleh Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP.

Dibentuk menjelang Pemilu 2004, SBY rupanya tak terlalu yakin dengan partainya yang baru keluar dari galangan. Karena itu ia membentuk organisasi sayap di tim suksesnya yang dikapteni purnawirawan militer angkatan 1970. Mereka belakangan dikenal dengan nama “Tim Sekoci”.

Ihwal “Tim Sekoci” ini diungkap dalam buku Mengawali Integrasi Mengusung Reformasi yang ditulis Sudradjat dkk.

Berikut ini nukilan tentang “Tim Sekoci” dalam buku yang membahas soal Alumni Akabri 1970 ini:

Setahun sebelum Pemilihan Presiden 2004, SBY mengontak seniornya, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soeprapto yang lulusan Akabri 1970.  “Mayjen Soeprapto yang punya hubungan dekat dengan SBY diminta membantu membentuk tim kecil memperkuat tim suksesnya.”

Lulusan Akabri pada 1970 adalah angkatan pertama yang menjalani pendidikan taruna militer secara terintegrasi antara angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Sebelumnya, para taruna dididik secara terpisah di kesatuannya masing-masing.

Perasaan spesial itu membuat angkatan yang masuk Akabri pada 1967 paling sering mengadakan reuni. Pertama kali mereka menggelar reuni pada 1996 di kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Lalu pada 2000, mereka kumpul lagi di kompleks Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Reuni buat merayakan 30 tahun mereka menjadi perwira itu juga menjadi awal pembentukan paguyuban berdasarkan matra.

Yang angkatan darat membentuk Paguyuban Ada Perdana (Akabri Darat Angkatan Pertama), matra laut membuat Gelang Moro Pratama (Magelang menuju Bumi Moro Pertama). Sementara itu angkatan udara bernaung di bawah Paguyuban Purboyo, sedangkan yang polisi mendirikan AWET alias Angkatan Waspada 67.

Setahun setelahnya, mereka reuni lagi di komplek Akademi Angkatan Udara Maguwo. Pada 2002 bikin reuni lagi di komplek Akademi Polisi Semarang.

Tak heran Soeprapto mudah mengontak teman-teman seangkatannya buat membantu SBY. Yang diundang seperti Mayjen (Purn.) Irvan Eddyson, Brigjen (Purn.) Dadi Pratjipto, dan Mayjen (Purn.) Max Tamaela. Tim kecil ini lalu merekrut 16 orang lagi dari angkatan yang sama.

Setelahnya mereka mulai mencari alumni angkatan 1971 hingga 1973. Mereka juga menggandeng pengusaha buat sokongan dana.

Soeprapto cs. menamai organisasinya “Tim Sekoci”. Sekoci ini ternyata kependekan dari Sekelompok Orang Yang Cinta Indonesia. “Sebuah perahu kecil, tetapi justru berfungsi sebagai kelengkapan vital sebuah kapal kapal besar,” tulis Sudradjat dkk.

Tim Sekoci ini menjadi mesin yang mengantarkan SBY menuju kursi Presiden RI. Namun para petingginya tidak masuk ke struktur kabinet.

Pada 24 Mei 2006, Tim Sekoci berubah menjadi lembaga swadaya masyarakat Sekoci Indonesia Raya Bersatu yang membantu sosialisasi program pemerintah dan memberi masukan kepada Presiden SBY.

Selain faktor keakraban para alumninya, pemilihan alumni Akabri 1970 juga tak lepas dari peran Hadi Utomo. Hadi adalah alumni Akabri angkatan 1970 yang pangkat terakhirnya kolonel dan sempat ditugaskan bekerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hadi terjun ke politik pada saat SBY mendirikan Partai Demokrat. Hadi yang kakak ipar Ani Yudhoyono ini menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Ani Yudhoyono sendiri menjabat Wakil Ketua Umum Demokrat.

Besarnya peran Angkatan 1970 dalam Partai Demokrat berlanjut dengan terpilihnya Hadi sebagai anggota DPR pada Pemilu 2004. Bahkan dalam Kongres Demokrat pertama di Bali pada Mei 2005, Hadi terpilih jadi ketua umum.

Selain Hadi, alumni Akabri 1970 lainnya yang jadi kader Demokrat adalah Mayjen (Purn.) Ignatius Mulyono yang mewakili partai ini di DPR. Ignatius ini yang memilih tetap berada di dalam ruang sidang paripurna DPR ketika Demokrat walk-out dalam voting pemilihan kepala daerah oleh DPRD saat pengesahan UU Pilkada.

Alumni Akabri 1970 dan juniornya angkatan 1970-an punya kecenderungan terjun ke politik karena banyak dari mereka yang awalnya anggota kesatuan aksi pelajar dan mahasiswa. Sebelum masuk ke akademi militer, mereka ikut berunjuk rasa menentang Presiden Sukarno dan menuntut pembubaran PKI pada 1965-1966.

Selain itu, kata Peneliti LIPI dan dosen Universitas Pertahanan M. Riefqi Muna, pada 1970-an para instruktur sering melontarkan kalimat “segenggam kekuasaan lebih penting dari segudang hak”. Doktrinasi itu, kata Riefqi, mendorong militer angkatan itu dekat dengan politik.

Tak heran selain di Demokrat, alumni Akabri 1970 juga tersebar di partai politik lain. Ketika Jenderal (Purn.) Wiranto membentuk Partai Hati Nurani Rakyat, Jenderal (Purn.) Subagyo HS dan Jenderal (Purn.) Fachrul Razi ikut menjadi inisiatornya. Mayor Jenderal (Purn.) Djoko Besariman juga menjadi pengurusnya.

Sementara itu di Partai Golkar ada Jenderal (Purn.) Luhut B. Panjaitan yang didapuk Ketua Umum Aburizal Bakrier menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Sementara itu Mayjen (Purn.) Muchdi Pr. Menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pada 2011, lalu ia pindah ke Partai Persatuan Pembangunan, dan terakhir jadi Dewan Penasihat Partai Nasional Republik milik Tommy Suharto.

***

Selengkapnya bisa dibaca di buku:

Judul:
Mengawali Integrasi Mengusung Reformasi
Pengabdian Alumni Akabri Pertama 1970
Pengarang:
Sudradjat dkk.
Penerbit:
Kata Hasta Pustaka, September 2012
Tebal:
xLvi + 501 halaman

01
Nov
14

Kemaritiman : Pembenahan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program 100 Hari Menteri Susi, Apa Saja?   

Menteri Susi bongkar kebobrokan alat pemantau kapal kementerian

MERDEKA.COM. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku peralatan di kementeriannya tidak sempurna. Salah satunya adalah alat pemantau kapal yang berlayar di laut Indonesia. Alat berbasis satelit yang saat ini digunakan, tidak bisa memantau kapal nakal yang mematikan pemancar mereka di tengah laut.

“Kita punya alat tracking tapi tidak sempurna. Kalau mereka nakal matikan transmitter (pemancar) tidak ke detect lagi,” ucap Susi saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (31/10).

Susi mengakui dengan alat sekarang ini pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Pemerintah tidak tahu apakah kapal tersebut merusak lingkungan atau tidak. Pemerintah juga tidak tahu di mana posisi kapal tersebut mencari ikan.

“Tidak ada pengawasan kerusakan alam seberapa jauh yang timbul,” tegasnya.

Dengan kondisi seperti Susi menginginkan peralatan bisa diperbaharui dengan menggunakan teknologi satelit iridium. Melalui teknologi ini, pemerintah bisa memantau kapal yang berlayar meski tidak menyalakan pemancar.

“Saya menginginkan satelit pakai iridium, jadi tidak ada blank spot. Di mana saja di bumi iridium bisa detect,” tutupnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Kecurigaan Menteri Susi pendapatan dari izin kapal cuma Rp 300 M
Menteri Susi akan usir negara tak ikut aturan kelautan Indonesia
Candaan Menteri Susi soal Rp 11 triliun bikin nelayan makmur
Ajak peran rakyat awasi kelautan, Menteri Susi buka data kapal
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

BERITA LAINNYA

ARTIKEL BISNIS TERPOPULER

Dropout SMA, Ini Catatan Akademik Menteri Susi

Menteri Susi Pertanyakan Jatah Solar Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta – Selepas serah-terima jabatan dengan pejabat lama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi langsung membuat gebrakan. Salah satu tindakan Susi adalah mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membatasi solar bersubsidi untuk nelayan. (Baca: Gaya Susi Pudjiastuti saat Sertijab Menteri)

Hal tersebut dibahas Susi saat memimpin rapat bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf di gedung Mina Bahari II, Rabu, 29 Oktober 2014. Dalam rapat tersebut, Susi mempertanyakan cara pemerintah untuk membedakan perusahaan dan kapal ikan yang boleh menggunakan solar bersubsidi atau tidak. “Pemerintah bisa dirugikan oleh tindakan tersebut,” kata Susi. (Baca: Gagal di SMA, Menteri Susi Tak Lupakan Almamater)

Salah satu peserta rapat kemudian menjelaskan kepada Susi, bahwa pemerintah memiliki aturan yang dapat membedakan perusahaan yang bisa menggunakan solar bersubsidi atau tidak. Perusahaan yang mengoperasikan kapal berbobot di atas 100 gros ton tidak bisa menggunakan solar bersubsidi. (Baca: LSM Nelayan Tak Soal Menteri Susi Lulusan SMP)

Namun Susi tidak puas dengan jawaban tersebut. Susi kembali mempertanyakan cara petugas untuk menerapkan kebijakan tersebut di lapangan. “Memangnya warna solar berbeda antara yang disubsidi atau tidak,” kata Susi. Susi meminta bawahannya untuk mengevaluasi tata cara pemantauan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, agar penangkap ikan skala kecil tidak dirugikan oleh tindakan perusahaan besar. (Baca: Menteri Susi Temperamental?)

Selepas memimpin rapat, Susi dengan pakaian santai mendatangi ruangan bawahannya. Dia memperhatikan sistem informasi digital yang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Baca:Sosok Menteri Nyentrik Susi Pudjiastuti)

SAID HELABY

Berita Terpopuler

Penghina Jokowi di Facebook Unggah Gambar Cabul

Tukang Sate Penghina Jokowi Dibela Netizen

Ahok Sayangkan Tiga ‘Orang Baik’ Tak Jadi Menteri

01
Nov
14

IpTek : Alat Kurangi Polusi Udara Temuan Pemuda Usia 14 Tahun

http://health.detik.com/read/2014/10/31/195916/2735987/763/wuih-masih-smp-dua-bocah-ini-mampu-buat-alat-untuk-kurangi-polusi-udara?l992203755

Penemuan Peneliti Muda

Wuih! Masih SMP,

Dua Bocah Ini Mampu Buat Alat untuk Kurangi Polusi Udara

M Reza Sulaiman – detikHealth
Jumat, 31/10/2014 19:59 WIB
Asma
Alkoholik
Jakarta, Jika dilihat, kedua bocah ini tak ada bedanya dari bocah SMP lainnya di Indonesia. Namun siapa sangka, kedua bocah ini sudah mampu membuat alat untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor. Wuih!

Budiman Halim (14) dan Fernando Augustin (14) adalah dua bocah tersebut. Murid kelas 9 Narada School di Kosambi, Jakarta Barat ini menciptakan alat yang dapat mengurangi kadar karbon dioksida dari asap kendaraan bermotor sehingga aman dihirup manusia.

“Prinsipnya memecah gas karbon dioksida (CO2) dari asap kendaraan bermotor menjadi karbon monoksida (CO), oksigen (O2) dan hidrogen (H2) jadinya nggak terlalu bahaya kalau dihirup,” tutur Budiman kepada detikHealth di acara International Exhibition for Young Inventor (IEYI) di Gedung SMESCO, Jl Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2014).

‎Bukan hanya itu saja, alat dibuat dengan modal tak lebih dari Rp 500 ribu juga dapat menangkap debu dan partikel halus lainnya yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Budiman menjelaskan bahwa hal ini terjadi akibat arus listrik yang dihasilkan oleh taser (alat penyetrum) dapat menangkap komponen cahaya yang ada di zat kimia pada debu dan partikel halus.

“Prinsipnya semakin dekat jaraknya semakin besar hasilnya. Makanya taser yang menghasilkan listrik saya taruh di dalam paralon. Jadi kalau ditempel di motor atau mobil kena listrik langsung terpecah CO2-nya dan partikelnya ditangkap,” tuturnya.

Bukan itu saja, dengan mengaplikasikan prinsip yang sama, Budiman membuat alat serupa untuk mengurangi polusi udara di jalanan. Bedanya, alat ini tak ditempel di paralo‎n, namun dimasukkan ke dalam kotak dari kardus dan disambungkan ke kipas exhaust.

“Jadi alatnya saya keluarin dan di sampingnya bisa ditempel exhaust fan. Nanti kan dia menyedot udara dan istilahnya disaring di alat ini, keluarnya sudah tak berbahaya lagi,” sambungnya.

Sayangnya, alat ini memiliki bentuk yang besar dan berat. Budiman mengatakan bahwa alat bisa ditempelkan ke motor atau mobil, namun harus disolder sehingga tak akan kendor dan akhirnya terlepas di tengah jalan.

Baik Budiman maupun Nando mengaku mendapat dukungan dari orang tua mereka untuk mengikuti pameran. Dijelaskan Budiman bahwa dirinya memang suka bereksperimen sejak kecil, sementara Nando adalah sahabatnya yang memiliki hobi yang sama.

“Bedanya kalau dia (Budiman) lebih suka sama fisika-fisika. Kalau saya lebih kepada kimianya, he he,” tutur Nando.

NEXT »

Foto: M Reza (detikHealth)

(mrs/vit)

01
Nov
14

migas : subsidi bbm adalah bohong [Kwik Kian Gie, 27Aug14]

Kwik Kian Gie: Subsidi BBM Adalah Bohong

 Tulisan Kwik Kian Gie yang menyatakan Subsidi BBM adalah bohong. Jika kita teliti, itu memang benar. Sesungguhnya biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/barel.

Ada baiknya kita naikan saja jadi US$ 15/brl untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.

Buat yang ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS: http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel

Di situ dijelaskan biaya minyak mentah 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran 5%, Pajak 11%.

Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter.
Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/barrel atau US$ 71/brl.

Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/barrel, sebetulnya pemerintah untung US$ 56/barrel. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 trilyun/tahun.

Itu kalau pakai harga “Subsidi” Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun. Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/barrel? Bukankah kita rugi US$ 79/barrell?

Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain. Tapi Indonesia memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. Bahkan mungkin lebih jika tidak dikadali perusahaan minyak asing yang mengelola 90% minyak kita. Sementara kebutuhan BBM “Subsidi” itu hanya 723 ribu bph (42 juta kilo liter/tahun). Jadi masih untunglah pemerintah. Mau harga minyak dunia naik sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl.

Cuma ya itu beda pemikiran ekonom kerakyatan atau Islam dibanding ekonom Neoliberal yang berpihak pada perusahaan-perusahaan minyak asing. Meski untung, mereka tetap bilang rugi.
Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan harga “Internasional”.
Simulasi Harga Minyak dalam bentuk XLS bisa didownload di sini:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Kita akan tahu bahwa meski harga minyak dunia US$ 200/brl, Indonesia tetap untung dgn harga Rp 4500/ltr atau US$ 71 brl mengingat biaya produksi hanya US$ 15/brl.

Lihat perbandingan beda pandangan antara pemahaman untung/rugi penjualan minyak antara pemikiran Ekonom Islam/Rakyat dengan Ekonom Neoliberal yang dipengaruhi Yahudi.

Di zaman Nabi ada Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada rakyat. Harap diketahui, hingga sekarang harga air di Arab Saudi lebih mahal daripada harga minyak karena air di sana sangat langka. Namun setelah dibeli ummat Islam sumur airnya, Nabi membagikannya gratis kepada rakyat. Ini karena rakyat harus bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Perbandingan di bawah dengan asumsi:

1 barel = 159 liter

1 US$ = Rp 10.000

Produksi minyak Indonesia = 907 ribu bph

Kebutuhan BBM “Subsidi” dgn harga Rp 4500/ltr (US$ 71/brl) = 740 ribu bph

Total biaya produksi minyak Indonesia = US$ 15/barrel

- See more at: http://www.presidenbernyali.com/2014/08/kwik-kian-gie-subsidi-bbm-adalah-bohong.html#sthash.s4ivBBLI.dpuf

 

Hemat Miliaran/Hari, Jokowi Minta Pembelian Minyak ke Angola Dipercepat

Rivki – detikfinance
Jumat, 31/10/2014 15:43 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/31/1034/jokowiangola.jpgFoto: Jokowi dan Wapres Angola
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Wakil Presiden Angola‎ Manuel Domingos Vicente‎ di Istana Merdeka. Pertemuan itu menyepakati nota kesepahaman (MoU) antara Pertamina dengan BUMN energi Angola, Sonangol. 

Dalam keterangannya, Jokowi ingin pembelian minyak langsung dari Angola segera direalisasikan. Ini bisa menghemat banyak uang, dibandingkan pembelian atau impor minyak lewat trader.

“Kita harapkan kerjasama ini konkret, karena saya beri batasan satu minggu mengkongkretkan kerjasama. MoU ini seminggu harus berguna bagi negara,” ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (30/10/2014).

Jokowi menambahkan, MoU antara Pertamina dan Sonangol akan membuat efisiensi pengeluaran impor minyak. Efisiensi itu terjadi karena Pertamina langsung membeli dari pusat produksi.

“Karena minyak langsung kita ambil dari produksi Sonangol,” ucapnya.

Menteri ESDM Sudirman Said, menambahkan, efisiensi yang dilakukan dalam MoU ini memiliki nilai triliunan per tahun.

“Efisiensinya kalau dapat 100 barel/hari, kita bisa efisiensi (hemat) US$ 2,5 juta (sekitar Rp 30 miliar) per hari,” ujarnya.

(rvk/dnl)

31
Oct
14

Politik : Utamakanlah Persatuan Indonesia, bersatulah KIH dan KMP

MPRRI Bersidanglah Atasi Dualisme Kepemimpinan DPRRI

Jumat, 31 Oktober 2014 – 10:21 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
MPRRI Bersidanglah Atasi Dualisme Kepemimpinan DPRRI

Menguatkan sikap Presiden Joko Widodo, 30 Oktober 2014,  agar “KIH dan KMP Bersatu” maka bersegeralah lembaga tinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dapat bersidang luar biasa untuk atasi peristiwa keterbelahan kelembagaan yaitu dualisme kepemimpinan lembaga tinggi negara DPRRI yang kini telah terjadi.

Legitimasi MPRRI bersidang adalah didorong pula oleh amanat Penjelasan UUD45 yakni “Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan” yang merupakan trisemangat dari keseluruhan saptasemangat yang dipesankan konstitusi 18 Agustus 1945.

Dan Penjelasan UUD45 ini bagaimanapun keberadaannya masih berlaku mengingat memang belum pernah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut secara tradisi hukum konstitusi.

Oleh karena itulah tidak ada alasan bagi MPRRI untuk tidak segera bertindak guna cegah tangkal situasi politik kenegaraan yang dapat lebih mengeras sebagai dampak daripada situasi dan kondisi keterbelahan daripada lembaga kepemimpinan DPRRI.

Kepada teman-teman politisi dari kedua kubu koalisi yang ada baik di DPRRI maupun di MPRRI, direkomendasikan dapat berkiblat kepada aktualisasi sila-3 Persatuan Indonesia yaitu 7 butir sebagai berikut :

1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberpihakan kepada paham Poros Koalisi Proklamasi 17845 (yang juga bermakna 17 butir JSN45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI XVIII/1998, adalah sungguh disarankan kiranya dapat selalu dipedomani bersama oleh semua komponen bangsa).

Lebih daripada itu, pernyataan bersama para pemangku kepentingan kedua koalisi partai2 politik yang berkiprah baik di DPRRI maupun di MPRRI itu diharapkan segera terjadi juga guna turut membangun situasi dan kondisi yang mewakili cita Persatuan Indonesia, demi pembangunan berkelanjutan

Jakarta, 31 Oktober 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/30/20404951/presiden.jokowi.berharap.kih.dan.kmp.bersatu?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp

Presiden Jokowi Berharap KIH dan KMP Bersatu

Kamis, 30 Oktober 2014 | 20:40 WIB
altKOMPAS.com/SABRINA ASRIL Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Baca juga

“Presiden sebagai eksekutif itu sangat berharap DPR bisa segera mencari solusi-solusi politik sehingga pilar-pilar kenegaraan bisa langsung berfungsi secara utuh untuk bisa menjalankan peran masing-masing,” kata Andi, yang pekan depan resmi menjabat sekretaris kabinet, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Hingga saat ini, menurut Andi, Presiden Jokowi belum mempertimbangkan usulan Koalisi Indonesia Hebat untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut Andi, usulan itu belum disampaikan secara resmi kepada Presiden.

“Belum ada usulan konkret ke arah sana ya. Jadi, biasanya bila ada usulan seperti itu akan muncul beberapa kajian dari beberapa lembaga, seperti Menko Polhukam dan Lembaga Ketahanan Nasional. Sampai sekarang belum ada,” kata dia.

Seperti diberitakan, DPR belum juga bekerja secara efektif karena masih adanya tarik ulur kekuatan dari dua kubu, yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. KIH akhirnya membentuk pimpinan DPR tandingan karena merasa tidak diakomodasi dalam proses pemilihan alat kelengkapan Dewan yang dikuasai mutlak oleh Koalisi Merah Putih.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Setelah 6 Bulan, Jokowi-JK Bakal `Pindah Perahu` ke KMP

Sabtu, 01 November 2014 – 01:02 WIB

Jakarta – Ketua DPP Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) FX Arief Poyuono, Jumat (31/10), mendapat informasi bahwa setelah enam bulan memerintah, Presiden Jokowo Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bakal menyeberang alias pindah perahu (bergabung) ke Koalisi Merah Putih (KMP) dengan enam alasan.

Yakni, Pertama, Jokowi tidak ingin menterinya menduduki jabatan di partai politik karena dia tidak mungkin menjadi ketua umum PDIP, akibat sudah ada komitmen kalau Jokowi hanya menjadi petugas partai (PDIP) saja.

Kedua, untuk memfokuskan program Jokowi selama kampanye perlu dukungan DPR jika berkoalisi maka program bisa terealisasi.

Ketiga, Jokowi akan segera mencabut Perppu tentang Sistim Pilkada (Pemilihan umum kepala daerah) agar gubenur dan bupati/walikota sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat karena Pilkada pasti dengan mudah disapu bersih oleh KMP.

Keempat, JK sudah berumur dan hanya Ingin dikenang sebagai wapres yang berhasil.

Kelima, kalau hal ini dilakukan Jokowi- JK maka pemerintahan berjalan mulus dan KIH hanya jadi oposisi ompong.

Keenam, Jokowi tidak senang dengan parlemen tandingan dan lebih suka KIH tidak dapat posisi pimpinan di DPR sehingga menteri-menterinya dalam 6 bulan tidak diganggu oleh kepentingan pribadi anggota DPR dari KIH. (ari)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Jumat, 31 Oktober 2014 23:43 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:43 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:26 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:26 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:04 WIB
Rakyat Burkina Tetap Menuntut Presiden Turun
Jumat, 31 Oktober 2014 22:31 WIB
DPR Tandingan Justru Bahayakan Jokowi-JK
Jumat, 31 Oktober 2014 21:42 WIB
Jokowi Diminta Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan
Jumat, 31 Oktober 2014 20:15 WIB
Muktamar VIII PPP Siap Memilih Pengganti SDA
Jumat, 31 Oktober 2014 19:23 WIB
Kata Fadli Zon, DPR Hanya Satu dan Jalan Terus

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-setelah-6-bulan-jokowijk-bakal-pindah-perahu-ke-kmp.html#ixzz3HnD5Q6Bs

DPR Tandingan Justru Bahayakan Jokowi-JK

Jumat, 31 Oktober 2014 – 22:31 WIB

Jakarta – Adanya DPR tandingan yang digagas oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indoensia Hebat (KIH) justru membahayakan pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi kalau hal itu berlangsung lama dan kerjanya terganggu, maka pemerintah juga terganggu. Karena itu, penggagas DPR tandingan harus ditangkap oleh TNI/Polri, sebab hal itu sebagai tindakan makar.

“Kalau LSM tandingan tidak ada masalah, tapi DPR itu lembaga tinggi negara, sehingga tidak boleh main-main dengan membentuk tandingan. Kalau nanti banyak lembaga negara seperti kepresidenan, TNI/Polri, MK, MA, pengadilan negara dan lainnya semua membuat tandingan, mau jadi apa negara ini? Jadi, mereka itu harusnya segera ditangkap,” tegas Fuad.

Bawazier mantan menteri keuangan di era Soeharto itu dalam perspektif Indonesia ‘Kabinet kerja dan kesejahteraan masyarakat daear’ bersama Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (Oso), dan pengamat politik Paramadina Herdi Syahrazad di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Yang paling membahayakan lagi dengan DPR tandingan tersebut adalah pada sektor perekonomian. “Kalau sampai perekonomian terganggu dagelan politik di DPR RI, dan mengganggu stabilitas, maka ekonomi terncam dan itu sekali lagi membahayakan pemerintah. Jadi, DPR tandingan itu harus disikapi secara tegas oleh pemerintah,” katanya.

Sementara itu Oesman Sapta berjanji DPD RI ke depan tidak akan menjadi ‘terompet’ kepentingan politik manapun, apalagi sampai ada DPD tandingan. “DPD tidak lagi akan menjadi terompet kepentingan kelompok manan pun dan juga tak akan ada DPD tandingan. Kalau kita sudah lebih majulah dari kamar sebelah sana,” ujarnya. (sor)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Jumat, 31 Oktober 2014 23:43 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:43 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:26 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:26 WIB
Jumat, 31 Oktober 2014 23:04 WIB
Rakyat Burkina Tetap Menuntut Presiden Turun
Jumat, 31 Oktober 2014 22:31 WIB
DPR Tandingan Justru Bahayakan Jokowi-JK
Jumat, 31 Oktober 2014 21:42 WIB
Jokowi Diminta Berpihak pada Ekonomi Kerakyatan
Jumat, 31 Oktober 2014 20:15 WIB
Muktamar VIII PPP Siap Memilih Pengganti SDA
Jumat, 31 Oktober 2014 19:23 WIB
Kata Fadli Zon, DPR Hanya Satu dan Jalan Terus
31
Oct
14

Kenegarawanan : Rekonstruksi Situs Proklamasi Indonesia Merdeka 17845

jsn45

Situs Proklamasi Indonesia Merdeka 17845

Kamis, 30 Oktober 2014 – 11:02 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Situs Proklamasi Indonesia Merdeka 17845

Episode kejuangan bangsa di tahun 1945 seperti 1) perlawanan PETA (Pembela Tanah Air) terhadap pemerintahan pendudukan Jepang di Blitar dipimpin oleh Shodancho Supriyadi pada tanggal 14 Pebruari, 2) Rapat BPUPKI yang melahirkan Pancasila Dasar Negara pada tanggal 1 Juni, 3) Proklamasi Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus, 4) pembentukan Undang Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus, pendirian Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 23 Agustus, 5) Rapat Raksasa Rakyat Surabaya di Tambaksari 18 September, 6) Rapat Raksasa Rakyat Jakarta di Ikada 19 September, 7) perlawanan Rakyat Surabaya terhadap invasi Tentara Sekutu 10 Nopember adalah diyakini sebagai terakumulasi menjadi Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) atau Roh Indonesia Merdeka. JSN45 itu kemudian dirumuskan kedalam 17 butir kejuuangan bangsa yakni 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Jiwa dan Semangat Merdeka, 3) Nasionalisme, 4) Patriotisme.

Kemudian, 5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, 6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, 7) Persatuan dan Kesatuan, 8) Anti Penjajah dan Penjajahan, 9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, 10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, 11) Idealisme kejuangan yang tinggi, 12)  Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara, 13)  Kepahlawanan, 14) Sepi ing pamrih rame ing gawe, 15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, 16)  Disiplin yang tinggi, 17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Oleh sebab peristiwa kebangsaan 17 Agustus 1945 itu adalah tonggak kenegaraan yang penting dan strategik maka aspirasi banyak pihak berjiwa patriotik berpendapat perlunya rekonstruksi situs bangunan rumah Proklamasi Indonesia Merdeka yang notabene adalah rumah tinggal Proklamator Bung Karno kala itu, dan artinya kedepan tidak cukup ditandai dengan Tugu Proklamasi saja.

Dalam pengertian itulah adalah sangat dimohonkan kepada Kabinet Kerja JokoWi-JK dapat memprogramkerjakan rekonstruksi situs bangunan rumah Proklamasi Indonesia Merdeka itu demi kokohnya JSN45 dalam olah bina Revolusi Mental yang dicanangkan JokoWi dimasa kampanye JokoWi-JK 2014.

Jakarta, 30 Oktober 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
30
Oct
14

Politik : Imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern

Logo Garuda Merah Putih

Imperialisme Kuno dan Imperialisme Modern

Imperialisme ditinjau dari segi etimologis berasal dari kata Latin imperare yang artinya memerintah atau menguasai. Kekuasaan untuk memerintah (imperare) disebut imperium dan raja yang memerintah disebut imperator. Pada periode penaklukan kebesaran seorang raja diukur berdasarkan luas daerahnya, maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan raja inilah yang disebut imperialisme, dan selanjutnya berkembang pengertian lain sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Imperialisme menurut isitilah (terminologis) ialah politik menguasai negara lain untuk kepentingan negara penjajah.

Imperialisme Kuno (Ancient Imperialism) 
Imperialisme kuno adalah upaya suatu negara mencari tanah jajahan karena terdorong 3G (gold, gospel, glory). Gold adalah mencari kekayaan berupa logam mulia, emas dan perak, termasuk rempah-rempah, gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani, dan glory, yakni untuk kejayaan negeri induknya. Imperialisme kuno melakukan praktek penjajahan yang amat buruk, mereka mengangkut sebesar-besarnya kekayaan alam tanah jajahan ke negara penjajah, tanpa memedulikan nasib rakyat jajahan. Pelopor imperialisme kuno adalah Portugis dan Spanyol.

Imperialisme Modern (Modern Imperialism) 
Imperialisme modern timbul setelah revolusi industri, pertama kali di Inggiris lalu menyebar ke negara Eropa lainnya. Kemajuan industri berdampak pada masalah pemenuhan kebutuhan bahan mentah dan pasar yang luas. Negara penjajah mencari tanah jajahan untuk kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri yaitu sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan pasaran hasil industrinya, sehingga ekonomi merupakan inti dari imperialisme modern. Inggris adalah pelopor imperialisme modern.
Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Italia La Prima
•  Gerakan Nasionalisme Mahatma Gandhi
•  Kongres Wina (1814-1815) dan Akibatnya bagi Indonesia
•  Sikap Bangsa Indonesia terhadap Kedatangan Sekutu
•  Tujuan Kedatangan Sekutu di Indonesia
•  Kedudukan Hindia Belanda Berdasarkan Perjanjian Potsdam
•  Latar Belakang Revolusi Perancis
•  Latar Belakang Lahirnya Reformasi
•  Pertumbuhan dan Perkembangan Humanisme
•  Pengaruh Kebudayaan Islam di Andalusia (Spanyol) terhadap Perkembangan Eropa
•  Latar Belakang Renaissance
•  Pengertian Humanisme
•  Pengertian Sejarah
•  Awal Perkembangan Islam di Cina
•  Korte Verklaring (Perjanjian Pendek)




Blog Stats

  • 2,264,197 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers