Posts Tagged ‘Nation & Character Building

22
Nov
14

Al Qur’an : Bisa Menebak Tahun Kelahiran

Subhanallah ! Alquran Memang Istimewa, Bisa Menebak Tahun Kelahiran Manusia

Sabtu, 22 November 2014 12:00 WIB

Subhanallah ! Alquran Memang Istimewa, Bisa Menebak Tahun Kelahiran Manusia
Tribun Pontianak/Galih Nofrio Nanda
Ilustrasi Alquran dengan terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kitab suci umat Islam, Alquran memiliki banyak keistimewaan. Alquran dianggap sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya.

Al-Quran juga memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil dan lain-lain. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Alquran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Yang Maha Esa, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur serta berbudi mulia dan lain-lain.

Ternyata tidak hanya berhenti disitu menyoal keistimewaan Alquran. Alquran juga bisa digunakan untuk menebak tahun kelahiran seorang manusia. Secara matematis, sebanyak 114 surat yang ada di Alquran ternyata jika dikurangi usia anda saat ini maka nantinya akan diperoleh tahun kelahiran anda.

Contohnya, usia Presiden Joko widodo saat ini 53 tahun. Apabila kita ingin mengetahui kapan tahun kelahiran Presiden Joko Widodo, maka tinggal dikurangi saja 114 dengan angka 53, hasilnya akan didapat angka 61. Maka tahun kelahiran Presiden Joko widodo adalah tahun 1961, benarkah itu?

Dikutip dari situs resmi Wikipedia, Presiden Joko Widodo tercatat lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah.

Contoh lainnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia ke-6 ini tercatat saat ini berusia 65 tahun. Berapa tahun kelahirannya. Kita akan menggunakan rumus yang sama seperti diatas.

Jumlah surat di Alquran 114 dikurangi usia Presiden SBY 65 tahun. Hasil yang diperoleh adalah 49. Itu artinya Presiden SBY lahir di tahun 1949. Atau tepatnya pada tanggal 9 September 1949.

Namun, hitung-hitungan ini hanya berlaku untuk kalender Gregorian. Jika dihitung berdasarkan penanggalan hijriah, hasilnya tidak akan cocok.

Semisal, seseorang yang berusia 34 tahun saat ini, menurut kalender Hijriah ia tercatat dilahirkan pada tahun 1400 dan sekarang usianya 36 tahun, atau 114-36 mendapatkan hasil 78 jika dihitung berdasarkan kalender Gregorian.

Subhanallah ! banyak sekali keistimewaan Alquran, anda mau mencoba yang satu ini kepada orang-orang terdekat anda, orang-orang yang anda kasihi, selamat mencoba.

Penulis: Willy Widianto
22
Nov
14

Maritim : 61 Pencuri Ikan Natuna Ditangkap

images Maritime

http://www.tempo.co/read/news/2014/11/21/090623481/Menteri-Susi-Sergap-61-Pencuri-Ikan-di-Natuna

Jum’at, 21 November 2014 | 14:55 WIB

Menteri Susi Sergap 61 Pencuri Ikan di Natuna

Menteri Susi          Sergap 61 Pencuri Ikan di Natuna

Menteri Susi Pudjiastuti menjawab pertanyaan saat wawancara di kantor KKP, Jakarta, 31 Oktober 2014. Susi Pudjiastuti mengatakan, akan mengajak semua pemangku kepentingan untuk membangun kegiatan ekonomi periknan dan kelautan yang berkelanjutan. TEMPO/Aditia Noviansyah

 can-stock-photo_csp17923787
images SailBoat2

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap lima kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 19 November 2014. Kelima kapal berbendera Indonesia itu berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing. (Baca: Ide Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ternyata Wajib)

“Kapal yang ditangkap tidak terdaftar atau palsu semua,” ujar Menteri Koodinator Kemaritiman Indroyono Soesilo di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat, 21 November 2014.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pengawasan terhadap kapal yang lalu-lalang di perairan Indonesia minim. Karena itu, kata dia, lembaganya butuh bantuan TNI Angkatan Laut dan kepolisian. Sebab, petugas Kementerian Kelautan tidak memiliki senjata. (Baca: Taktik Mafia Mencuri Ikan dari Perairan RI)

Saat ini, untuk menegakkan hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya memiliki penyidik dan pengadilan perikanan. Namun Susi berjanji untuk mengoptimalkan fungsi dua lembaga ini. (Baca: Mau Bom Kapal Asing? Mantan Pejabat: Kuatkan Niat)

Adapun Presiden Joko Widodo mengatakan setiap tahun ada 5.400 kapal yang mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, sebagian di antaranya melakukan illegal fishing. Ia mengatakan pencurian ikan telah membuat Indonesia kehilangan Rp 300 triliun. Karena itu, Jokowi memerintahkan Susi untuk tak hanya menangkap kapal pencuri ikan. (Baca: Menteri Susi Diminta Tambah Peti Es Ikan di NTB)

ROBBY IRFANY

images SailBoat1

__._,_.___

Attachment(s) from Awind j.gedearka@upcmail.nl [nasional-list] | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)


Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

 

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/560825-kapal-nelayan-asing–sita-atau-tenggelamkan-

FOKUS

Kapal Nelayan Asing, Sita atau

Tenggelamkan?

Ada ratusan nelayan Malaysia ditangkap, karena pencurian ikan.

ddd
Jum’at, 21 November 2014, 22:29 Adrianus Mandey, Ni Kumara Santi Dewi
Ilustrasi        kapal nelayan

Ilustrasi kapal nelayan (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

VIVAnews – Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Artinya, terdiri dari banyak pulau yang menjadi komponen bagian dari Indonesia. Namun, kepulauan-kepulauan tersebut dikelilingi oleh rantai-rantai lautan yang tersusun indah dan berbagai macam kekayaan di dalamnya.

Termasuk, melimpah ruahnya beraneka jenis ikan dan hewani yang hidup di dalamnya, yang biasa dimanfaatkan para nelayan RI dalam mencari penghidupan sehari-hari.

Namun, ternyata kekayaan hasil laut kita, juga memancing dahaga para nelayan dari negeri tetangga untuk ikut memanfaatkannya dalam meneguk keuntungan pribadinya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, bahkan mengakui, ada sekitar 200 nelayan Malaysia ditangkap, karena pencurian ikan di perairan Indonesia, Rabu 19 November, atau sehari setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah penenggelaman kapal pencuri ikan asing.

“Sudahlah nggak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan,” kata Jokowi, Selasa 18 November lalu, setelah menerima laporan penangkapan empat kapal penangkap ikan asing di Kalimantan, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut Presiden ketujuh Indonesia itu, dibutuhkan ketegasan dalam penanganan pencurian ikan oleh asing. “Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir. Tongkap-tangkep saja nggak akan rampung,” ujarnya.

Baca selengkapnya, di sini: Jokowi Perintahkan TNI Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan

“Presiden telah mengatakan sektor kelautan kita dalam keadaan darurat, jadi kita perlu pendekatan baru yang lebih berani,” katan Andi. Walau begitu, instruksi penenggelaman kapal nelayan sebetulnya bukan hal baru.

Andi mengatakan, dia menduga bakal ada lebih dari 300 nelayan ilegal yang ditangkap dalam beberapa hari mendatang, dan tindakan keras akan diberlakukan seperti yang telah ditegaskan oleh Presiden.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut RI (Kadispenal), Laksamana Pertama, Manahan Simorangkir, menyebut terdapat 390 hingga 400 warga Malaysia yang ditangkap. Mereka merupakan manusia perahu yang sehari-hari menggantungkan hidup dengan mencari ikan.

“Jadi, mereka bukan nelayan dengan kapal besar dan peralatan modern,” ujar dia.

Ratusan warga Negeri Jiran itu sudah lama menetap di Derawan, Kalimantan Timur. Bahkan, diketahui sudah sejak tahun 1980an.

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim, mengatakan hingga saat ini masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri RI mengenai identitas ratusan warganya yang dikabarkan ditangkap otoritas Indonesia. Mereka diduga merupakan nelayan yang tengah mencuri ikan di perairan Indonesia.

Zahrain yang dihubungi VIVAnews pada Jumat 21 November 2014, melalui telepon mengaku tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa ratusan orang yang ditahan oleh otoritas Indonesia adalah warganya.

“Kami perlu data seperti identitas masing-masing orang dan asal kewarganegaraannya. Selain itu, kami juga ingin mengetahui jika mereka memang berprofesi sebagai nelayan, atau tidak,” ujar Zahrain.

Dia mengaku bingung dengan adanya perbedaan data yang beredar di publik. Media, kata Zahrain, menulis ada 200 orang yang ditangkap.

“Sementara, tadi saya dengan hasil jumpa pers Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ada sekitar 400 orang. Jadi, kami butuh data yang benar-benar pasti dan tidak ingin berspekulasi,” kata dia.

Kendati begitu, Zahrain menegaskan, isu ini tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara, kata dia, akan tetap menjalin hubungan baik, karena ada agenda yang lebih besar dari itu.

Potensi Kelautan

Potensi pendapatan negara dari sektor kelautan, bisa dilihat dari izin penangkapan ikan yang telah dikeluarkan pemerintah. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarief Widjaja menyebut ada dua jenis izin penangkapan ikan berdasarkan muatannya.

Pemerintah pusat mengatur izin untuk kapal penangkap ikan berbobot 30 grosston (GT), dan pemerintah daerah untuk kapasitas lebih rendah. Saat ini sudah 5.329 izin yang dikeluarkan untuk kapal di 30 GT, dan 630.000 izin untuk kapal di bawah 30 GT.

Berdasarkan hal itu, masuk akal jika Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar, mengatakan potensi kelautan Indonesia bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Data organisasi pangan dunia (FAO), Indonesia di urutan ketiga penghasil ikan setelah China dan India.

Tingginya potensi kelautan Indonesia, ditambah dengan lemahnya pengamanan maritim oleh otoritas Indonesia, jelas menjadi kabar baik untuk para penangkap ikan ilegal dari negara lain. Keluhan Menteri Susi, semestinya menjadi perhatian serius.

“Saya ngancem bom (kapal pencuri ikan asing), tetapi kapal buat ngebomnya tidak bisa jalan, karena tidak ada Solar,” kata Susi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutarman, mengatakan armada polisi air tidak bisa digunakan untuk menangani pencurian di tengah laut.

Sutarman mengatakan bahwa ada setidaknya 700 kapal dimiliki polisi air, tetapi hanya kapal kecil untuk pengamanan wilayah pantai. Sedangkan pengamanan di zona ekonomi eksklusif, disebutnya, hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut.

Instrumen hukum

Satu dekade lalu, Endriartono Sutarto yang menjabat Panglima TNI, pada Februari 2004, meminta pada pemerintah agar menyiapkan Undang-undang (UU) tentang Penyitaan Kapal yang tertangkap melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Sebab, berdasarkan peraturan yang telah ada, kapal-kapal yang ditangkap hanya mendapat denda yang ringan lalu dilepaskan. Lebih lanjut, Endriartono menyebut selain efek jera, kapal asing yang disita dapat dimanfaatkan oleh para nelayan Indonesia.

Sementara itu, untuk penenggelaman kapal asing, sudah ada Pasal 69 Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang mengatur pemusnahan kapal asing ilegal bila ada bukti yang kuat. Beberapa negara pun telah melakukan hal serupa.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio, mengatakan penenggelaman kapal asing yang melanggar wilayah perairan Indonesia sudah dilakukan sejak 2004. Tetapi, dia menegaskan bahwa kapal asing tidak bisa langsung ditenggelamkan.

“Kita lihat dulu, tergantung kesalahannya apa. Sekarang era hukum. Hanya studi kasus yang pernah kita lakukan pada 2004, beberapa kapal bodong yang tidak dilengkapi surat, personelnya kita amankan, kapal kita tenggelamkan untuk memberi efek jera,” kata Marsetio.

Beberapa kapal nelayan Indonesia pun pernah dibakar oleh otoritas Australia, karena tuduhan pelanggaran wilayah perairan mereka, dan tidak pernah ada protes dari pemerintah Indonesia atas tindakan keras itu.

Sita atau tenggelamkan

Penenggelaman kapal-kapal asing mungkin dapat menimbulkan efek jera. Tapi usul Endriartono, untuk menyita kapal dan memberikannya pada nelayan Indonesia, jelas menarik. Apalagi, dengan masih sulitnya nelayan Indonesia untuk memiliki kapal yang tidak murah harganya.

Satu kapal kecil sepanjang enam hingga tujuh meter dan lebar dua setengah meter, harganya dapat mencapai Rp35-40 juta. Masalah modal, membuat banyak warga Indonesia yang hanya menjadi pekerja kapal penangkap ikan, terutama kapal ikan asing.

Jika mereka diberikan kemudahan untuk memiliki kapal sendiri, disertai perbaikan dalam sistem pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan, tentunya tidak perlu lagi warga Indonesia mengandalkan pekerjaan dari kapal-kapal ikan asing.

Walau begitu, penyitaan kapal asing menyimpan masalah, akibat buruknya penegakan hukum selama ini.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Zulfahri Siagian, beberapa waktu lalu, mengatakan penyitaan kapal tidak membuat jera. Sebab, kapal sitaan dijual dengan harga murah, dan dapat dibeli oleh pemilik lama.

Jadi, tidak ada efek jera bagi para pemilik kapal asing yang tertangkap karena pelanggaran. Rata-rata kapal nelayan Indonesia memiliki kapasitas di bawah 10 GT.

Sedangkan kapal-kapal nelayan mereka, kapasitasnya lebih dari 30 GT, dengan harga miliaran. Lantas, kata Zulfahri, kapal-kapal asing berukuran antara 60-70 yang disita, hanya dilelang dengan harga paling mahal Rp70 juta.

Sayangnya, harga kapal sangat murah itu tidak dinikmati oleh nelayan Indonesia, karena ada oknum yang terlibat dalam pelelangan. Oknum itu akan membeli kapal dengan harga murah, lalu mengirimnya pada pengusaha asing pemilik lama kapal.

Jadi, ketegasan yang diperlihatkan Presiden Jokowi sangat layak mendapat apresiasi. Apalagi, terkait dengan ambisi membangun potensi maritim Indonesia yang telah lama terabaikan. Luasnya perairan Indonesia, berarti besarnya potensi pendapatan dari sektor kelautan jika dikelola dengan tepat. (asp)

© VIVA.co.id

images IMO


22
Nov
14

Politik MiGas : Reformasi Kedudukan Ibukota

logo_BARPETA

Reformasi Kedudukan Ibukota

Jumat, 21 November 2014 – 11:24 WIB

Suara Pembaca:
Reformasi Kedudukan Ibukota

Situasi dan kondisi Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia atau terjadinya kolaborasi aspiratif antara kantor Merdeka Selatan dengan istana Merdeka Utara, sebenarnya peluang dapat konstruktif dalam menata ulang kedudukan ibukota guna penataaanruang yang lebih baik.

Disadari kini masalah kemacetan lalulintas juga menyumbangkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang ternyata berujung tingkat kendala subsidi skala Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Keputusan Presidensiil menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar telah menuai demo tolakan dari berbagai komponen masyarakat bahkan opini bahwa rakyat yang terbebani tambahan biaya sektor-sektor produktif padahal seharusnya dibiayai dari nilai tambah oleh sector-sektor produktif itu sendiri sebagai produk kinerja atau prestasi kerja pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja, bukan Rakyat yang jadi Kerja Keras.

Keputusan Presidensiil yang mengundang ungkapan Salam Gigit 2 Jari, Salam 2000, Shame On You JokoWi dlsb itu menurut kami perlu dibarengi keputusan-keputusan Presidensiil lain sebagai penyeimbang misalnya reformasi kedudukan ibukota dari pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan saja seperti ketika asal usul Jakarta yaitu Nusaklapa, Sundakelapa dan Batavia.

Keputusan Presidensiil pindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta akan menurunkan tingkat kemacetan lalulintas dan Istana Negara bisa saja beralih fungsi sebagai pusat kegiatan2 politik & budaya kenegaraan berskala nasional dan internasional.

Paripurna Kabinet Kerja sendiri dapat saja beraktifitas di luar Jakarta bahkan dapat sementara ini bergiliran di gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja dan Presiden serta Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta, kalau perlu di kantor bersama.

Strategi penurunan konsumsi BBM memang perlu secara berkelanjutan dikembangkan termasuk upaya2 memperkecil tingkat penyalahgunaan, pencurian dan perdagangan sekunder BBM.

Jakarta, 21 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Jumat, 21 November 2014 23:25 WIB
Ketua DPR Amerika Sebut Presiden Obama Seperti Raja
Jumat, 21 November 2014 22:56 WIB
Buruh Jawa Tengah Tolak Penetapan Upah
Jumat, 21 November 2014 22:39 WIB
Kapal Terbesar Berlayar Menuju Rotterdam, Belanda
Jumat, 21 November 2014 21:03 WIB
Polisi Bubarkan Demo Mahasiswa UBK Tolak BBM Naik
Jumat, 21 November 2014 18:16 WIB
Komisi VI DPR Sesalkan Kenaikan BBM

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-reformasi-kedudukan-ibukota.html#ixzz3JlgWvY1o

Indonesia Pengimpor Minyak Terbesar di Dunia: Cadangan Migas Justru Jadi ‘Beban’ APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cadangan minyak yang di perut bumi Indonesia yang seharusnya jadi potensi besar pemasukan negara demi kemakmuran rakyat, saat ini justru menjadi  beban dan “pelengkap penderita” dari pengeluaran belanja migas pemerintah termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi itu terjadi lantaran besarnya selisih defisit pendapatan negara terhadap ekspor dan impor minyak. Hal itu dijelaskan oleh Ahmad M Ali, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem terkait kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia tengah turun.

“Defisit neraca perdagangan bukanlah masalah sepele, sebab hal ini dapat berimplikasi terhadap penurunan pendapatan nasional yang pada gilirannya berimbas pada penurunan penerimaan negara. Di sisi lain, defisit yang terjadi pada ekspor-impor komoditas minyak dan gas (migas) mengindikasikan adanya kebutuhan konsumsi migas yang besar di dalam negeri,” ujar Ahmad M Ali, Jumat (21/11/2014).

Ali, sapaannya, menjelaskan pendapatan migas merupakan komponen terpenting dalam penerimaan negara. Karena itu, katanya, ketika terjadi penambahan beban impor yang melebihi kemampuan ekspor migas dalam negeri, maka akan mengganggu fundamental fiskal negara.

“Beban impor yang tinggi untuk kebutuhan konsumsi migas termasuk BBM sangat mempengaruhi keuangan negara. Beban pembeliannya dialokasikan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dari sini muncul definisi mengecilnya fiscal space yang sering dikeluhkan jika beban impor BBM terkoreksi lebih besar lantaran beberapa sebab antara lain, realisasi lifting rendah, harga minyak mentah (crude oil/ICP) naik, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika,“ papar anggota DPR RI bernomor A-32 ini.

Merujuk pada nomenklatur kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN Indonesia, kata dia, ekspor minyak dan gas didefinisikan sebagai lifting minyak dan gas. Rendahnya lifting migas Indonesia beserta sejumlah keganjilan yang menyertai, ujar Ali, sering disebut oleh pengamat perminyakan sebagai gejala permafiaan migas di dalam negeri.

“Negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Negeri ini susah untuk bangkit karena ada segelintir anak negeri yang bersekutu merampok negerinya sendiri,” kata Ali tanpa menyebutkan pihak yang ia maksud.

Ali kemudian menunjukkan dua grafis untuk melihat lebih dalam seberapa besar beban impor migas yang berdampak pada ruang fiskal yang tersedia dalam APBN sejak era presiden SBY hingga pemerintahan Jokowi saat ini.

Berikut current defisit neraca perdagangan Ekspor-Impor Minyak dan Gas Indonesia yang tercatat pada qurtal pertama (Januari-Maret) dan quartal kedua (April-Juni) Tahun 2014 (lihat tabel). Data yang tersaji merupakan olahan tim Litbang dari Ahmad M Ali:

Keterangan:

EQ1                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal pertama

IQ1                     : Impor Minyak dan Gas Quartal pertama

Selisih EQ1-IQ1 : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas Quartal pertama

EQ2                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal kedua

EQ2                    : Ekspor Minyak dan Gas Quartal kedua

Selisih EQ2-IQ2 : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas Quartal kedua

Berdasarkan grafik neraca perdagangan pada quartal pertama di tahun 2014 (Januari-Maret), katanya, terjadi defisit ekspor-impor komoditas migas nasional yang mencapai 2,75 miliar dolar Amerika. Kondisi ini berlanjut pada quartal kedua di tahun 2014 (April-Juni) dengan penambahan defisit sebesar 3,19 miliar dolar Amerika. Sehingga total beban defisit perdagangan yang terjadi dalam periode qurtal pertama dan quartal kedua mencapai 5,94 miliar dolar Amerika.

Beban defisit ekspor-impor komoditas migas Indonesia yang mencapai 5,94 miliar dolar menunjukkan terdapat selisih impor minyak dan gas yang mencapai 5,94 miliar dolar Amerika untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri.

Beban anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar fosil dalam negeri tersebut, mayoritas tergantung pada ketersediaan alokasi APBN yang tersedia di tahun anggaran 2014.

Keterangan:

Ekspor Q1-Q4  : Ekspor Minyak dan Gas satu tahun.

Impor Q1-Q4    : Impor Minyak dan Gas satu tahun.

Selisih E-I        : Selisih Ekspor-Impor Minyak dan Gas satu tahun.

Perkembangan neraca perdagangan yang menunjukkan terjadinya gejala peningkatan beban impor BBM mulai terjadi sejak tahun 2011 dan terus berlanjut hingga tahun 2013 dengan tren peningkatan yang secara gradual menunjukkan kenaikan.

Namun sebelum tahun 2011, selisih neraca perdagangan komoditas minyak dan gas menunjukkan nilai yang selalu positif (neraca perdagangan 2007-2010).

Meskipun neraca perdagangan tidak defisit selama kurun waktu 2007 hingga 2010, tetapi gejala penurunan rasio ekspor terhadap impor migas sudah mulai terlihat dalam periode 2008-2010 (masing-masing naik 7,79 miliar dolar Amerika, 4,61 miliar dolar Amerika, dan 3,23 miliar dolar Amerika).

Selama kurun waktu 2011 sampai quartal kedua tahun 2014, tren neraca perdagangan komoditas migas nasional telah mengalami defisit. Setidaknya beban defisit impor minyak dan gas sepanjang periode tersebut mencapai 21,54 miliar dolar.

“Dari waktu ke waktu defisit beban impor migas semakin besar. Hal ini harus disikapi serius oleh Pemerintahan Jokowi jika tidak ingin selalu menaikkan harga BBM ketika ruang fiskal dalam APBN terus berkurang,” kata Ali.

Sejumlah masalah yang menyandera hulu migas nasional dan hilir migas, kata Ali, harus segera dituntaskan oleh Pemerintah. Sebab terdapat banyak cadangan migas nasional yang masih belum di eksploitasi oleh sejumlah pemegang kontrak produksi migas.

Padahal dalam kesempatan lain, ujar Ali, sejumlah pemegang kontrak migas tersebut mendulang keuntungan yang tidak terhingga jumlahnya sebagai hasil memperjualbelikan cadangan minyak dan gas yang mereka miliki melalui pasar saham.

“Presiden Jokowi harus memastikan serius mengatasi persoalan migas secara komprehensif, tidak dengan merespons setiap gejala tergerusnya ruang fiskal dalam APBN dengan selalu bersikap reaktif dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Peran BBM bersubsidi sangat besar bagi jutaan rakyat kecil, sebagai jaring pengaman bagi pertumbuhan sektor rill dan UKM ekonomi kerakyatan,” kata Ali.

Baca Juga:

Menkeu: Inflasi karena Kenaikan Harga BBM Sudah Terasa

Mabes Polri Belum Cabut Status Siaga 1 Pascakenaikan Harga BBM

Hasil Survei: Publik Kota Lebih Tak Puas Kerja Jokowi

18
Nov
14

Politik Ekonomi : Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Selasa, 18 November 2014 – 08:07 WIB

Suara Pembaca:
Harga BBM Naik Kebijakan Pemerintah Blunder

Terkait Ekonomi Bahan Bakar Minyak, maka kompetensi Tim Menteri Koordinator JokoWi dipertanyakan karena rendah kepekaan terhadap perUUan Politik Ekonomi dan rezim Ekonomi Minyak Mentah Dunia.

Opini diatas patut dikemukakan karena MenKo Ekonomi tidak berkeringat di PilPres 2014 hingga kepekaan terhadap Pro Rakyat relatif rendah.

Kami sebagai kader senior PKP Indonesia yang pendukung Salam 2 Jari jelas layak berpendapat seperti diatas mengingat PKP Indonesia bersemangat Bekerja Untuk Rakyat sesuai Kongres Nasional tahun 2010.

Dan kami berpendapat juga bahwa JokoWi-JK menjadi dipersulit mengemban amanat hasil PilPres 2004 karena opini Sdr Salamuddin yang pengamat Politik Ekonomi adalah relevan yaitu bahwa KEBIJAKAN JOKOWI ILEGAL !

Kebijakan Jokowi tentang kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR adalah tidak sah, ilegal, inkonstitusional. Jokowi melakukan pelanggaran terhadap terhadap UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Dalam Pasal 14 Ayat (13) Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 US$/ barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi Menaikkan harga BBM.

Kewajiban pemerintah Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Dalam Pasal 13 ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. (4) Dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Sehingga keputusan Jokowi menaikkan harga BBM seolah “kesurupan” selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit, ASEAN Summit, dan G20 Summit, ditenggarai merupakan hasil deal deal Jokowi dengan perusahaan multinasional dan Negara maju yang mendesak liberalsiasi migas.

Keputusan Jokowi yang menaikkan harga Preimium menjadi  Rp. 8.500 dan Solar menjadi Rp. 7.500 adalah kebijakan illegal dan Jokowi dapat di impeach oleh DPR.

Salam Gigit 2 Jari,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita–harga-bbm-naik-kebijakan-pemerintah-blunder.html#ixzz3JPBwLDqt

“Subsidi Rakyat di APBN/APBD” :

BAPPENAS dan BANGGAR DPRRI saatnya kini menghitung berapa besaran Subsidi Rakyat di APBN dan APBD untuk mata2 anggaran pengeluaran seperti : 1) tarif pajak ekspor dan tarif impor negara tujuan ekspor hasil laut ke luar negeri [ temuan Menteri KKP http://m.detik.com/finance/read/2014/11/14/123537/2748340/4/ ], 2) beda biaya impor minyak mentah LN terhadap pendapatan ekspor minyak mentah DN [mengingat volume impor LN meningkat vs volume produksi DN menurun], 3) proyeksi2 kerugian illegal logging, illegal fishing, illegal trading baik di laut bebas maupun lintas batas, 4) pembiayaan rutin eksesif birokrasi, 5) biaya penyimpangan program kerja infrastruktur dlsb

Tradisi hitungan Subsidi Rakyat di APBN ini bisa dikembangkan pula oleh pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA dan BANGGAR DPRD untuk keperluan transparansi APBD.

Dengan demikian baik Revolusi Mental JokoWi dkk maupun Bina Mental Anti Korupsi Abraham Samad dkk akan lebih terarah dan menemukan jalannya lebih tepat sasaran ketika dioperasikan di praktek keseharian penyelenggaran negara dan daerah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat peduli pemerintahan bersih dan akuntabel menuju kearah Indonesia Mulia 2015-2025 sebagai tumpuan Indonesia Bermartabat 2025-2035 dan rintisan kearah Indonesia Sejahtera Lahir Batin 2035-2045 untuk menggapai Indonesia Jaya 2045 dst.

Jakarta, 17 November 2014

Pandji R Hadinoto
Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

16
Nov
14

Kepribadian : Catatan Sifat2 JokoWi

Sifat Jokowi Yang Selalu Disenangi Rakyat

Ditulis Oleh Didin Sunariyanto di Monday, 9 June 2014 | 09:13

Sifat – sifat pemimpin merupakan salah satu contoh panutan dari setiap rakyat yang mengikutinya. Dalam kesempatan pemilihan umum, kelayakan kepemimpinan itu tergantung darimana pemimpin itu memiliki citra yang baik, teguh dalam tujuan pembangunan, dan setia kepada rakyat. Hal ini memang diperhitungkan banyak orang mengenai bagaimana perubahan yang dilakukan untuk membentuk perubahan baik di dalam suatu kepemimpinan.

Jokowi merupakan panutan yang baik bagi masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Karena Jokowi atau Joko Widodo yang selalu disenangi dan digandrungi oleh banyak orang, itu merupakan jiwa dan sifat kepemimpinannya untuk membentuk perubahan didalam lingkungan kekuasannya. Dengan pemimpin seperti jokowi sifat – sifat itu tentu menjadi pembicaraan semua orang, kenapa seorang Joko Widodo dapat diangkat sebagai gubernur DKI Jakarta dalam waktu tergolong singkat dan mencalonkan diri menjadi President RI kurang dari 5 tahun masa jabatannya.

Nah sekarang kita bahas mengenai sifat agung yang dimiliki seorang Joko Widodo.

Sifat – Sifat Jokowi antara lain sebagai Berikut ini :

Mementingkan Rakyat

Jika kita telusuri kenapa Jokowi selalu blusukan, mementingkan kepentingan rakyat, dan melakukan pembangunan secara cepat demi rakyat. Itu disebabkan karena seorang Jokowi lahir dari rakyat. Kehidupan Jokowi sebelum menjabat jadi Walikota Solo memang suram, banyak tantangan dan ejekan mengenai kehidupan Jokowi. Dan Jokowi tidak pernah goyah dengan pendiriannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan. Sehingga sifat Jokowi merupakan salah satu sifat yang mementingkan rakyat karena beliau dari rakyat.

Silaturahmi

Keagamaan seorang Jokowi memang tinggi, beliau selalu ingin bersilaturahmi ke semua rakyat yang membutuhkan bantuannya. Melakukan opservasi dan tantangan untuk membentuk silaturahmi yang baik. Di Surakarta sendiri pada pemilihan umum sebelum menjabat sebagai Walikota, Joko Widodo menggunakan metode Silaturahmi sebagai cara memenangkan kampanye. Bayangkan saja tanpa adanya spanduk yang berlebih, tanpa suap untuk rakyat, dan tanpa apapun yang dikeluarkan, dan hanya dengan silaturahmi saja seorang Jokowi berhasil memenangkan 90% suara dari pemilihan tersebut.

Sederhana

Memang bukan hal lain dan tentunya semua orang tau bahwa Jokowi merupakan seorang yang sederhana, tanpa adanya kerumitan berpikir, dan selalu melaksanakan secara langsung atau simple. Sehingga patut dicontoh bila seorang Jokowi selalu melaksanakan tugasnya secara langsung dan tanpa adanya penghambatan mental sedikitpun. Patut dicontoh bila seorang Jokowi memberikan keterangan kepada semua rakyat Jakarta untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sebagai misal Kartu Jakarta Sehat, ini menunjukkan bahwa Jokowi adalah pemimpin sederhana yang selalu mementingkan rakyatnya.

Tidak Banyak Bicara dan Bermakna

Dalam pidato sendiri Jokowi memang merupakan pemimpin tanpa adanya konsep berbicara yang mengarahkan kepada tujuannya. Namun Jokowi menggunakan visi dan misi untuk membentuk perubahan daerah yang akan dikuasai. Sebagai misal ketika berpidato yang diadakan pemilihan umum presiden, beliau menggunakan pidatonya dengan sambutan hangat, dan visi misinya tersampaikan dengan padat, singkat dan jelas. Hanya kurang dari 2 menit Jokowi berhasil menyeleseikan pidatonya. Memang makna itu harus diperjelas dan berbicara itu haruslah penuh makna.

Merakyat dengan Rakyat

Ini berarti Jokowi senang dengan kepemimpinannya dan senang dengan rakyat yang akan dipimpinnya. Jokowi merupakan panutan hebat bagi keseluruhan rakyatnya. Beliau menjabat sebagai gubernur Jakarta sendiri selalu memakan atau mencicipi makanan khas daerah DKI Jakarta untuk menghargai seluruh masakan tradisional dan masakan khas daerah demi terciptanya kerakyatan yang adil. Dengan merakyat inilah seorang Jokowi banyak yang menyukai.

Tidak Suka Bermewah – Mewahan

Jika kita telusuri apa yang terjadi pada seorang Jokowi ketika berangkat ke Jakarta dan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Beliau menggunakan Bis untuk pergi ke Jakarta, ini dikarenakan Jokowi merasa bila ada kendaraan iring – iringan itu hanya membuat jalanan menjadi macet, tidak kondusif dan banyak orang menyita waktunya untuk berhenti. Sehingga jiwa tidak suka bermewah – mewahan ada dalam jiwa seorang Jokowi. Dan itulah yang banyak disenangi rakyat.

Thursday, May 29, 2014

Mengintip sifat Jokowi dari tandatangannya

Anggap saja ini tulisan sok teu, benar tidaknya memang sulit dibuktikan kecuali tanya kedia atau bertanya kepada teman dan saudara ybs yang mengenal dia belasan tahun secara dekat. Dan bertanya itupun harus dijawab jujur sama ybs, jika dia tidak mengakui maka tidak akan tahu juga kan benar atau tidaknya. Jokowi sebelumnya tidak dikenal banyak, dia mendadak muncul karena “umpan lambung” komunitas pers Solo yang gencar meliput dia saat jadi walikota disana. Dibanding lawannya Prabowo, jelas dia lebih tidak diketahui sifat aslinya, masih misterius.
Perlu dicatat saya bukan pro dia, dan bukan pula musuh dia.
Sama sekali gak ada kepentingan politik menjelang pilpres ini. Jadi lupakan tudingan saya membuat tuduhan jelek dll yang gak ada gunanya. Ini tulisan iseng saja kok. Jadi ada baiknya membaca ini dengan santai saja, gak usah ditanggapi serius ya  :-) Selain itu TT ini didapatkan dari Google, dan semoga mmg orisinalitasnya terjamin milik ybs. Tapi jika salah, mohon jangan segan mengkritik disini.

* Dari sisi ukuran, TT ini termasuk besar jika dibubuhkan diatas kertas. Awalnya dibuka dengan lengkungan besar mirip cendawan atau angka 8. Sebetulnya hampir mirip dengan Prabowo yang sama sama mempunyai lengkungan besar membulat oval. Bedanya hanya di sizenya. Prabowo lebih lebih lebih besar. Tipikal manusia pekerja dan tukang gebrak, berani mengambil jalan sendiri, goal ekspektasi dikepalanya serba besar lah.
* Menunjukan indikasi dia cenderung menyukai pemikiran yang besar, mimpi2 nya besar, berbakat jadi pemimpin atau memimpin sesuatu pekerjaan yang besar.
* Dia bukan orang suka berterus terang, cenderung tertutup, pasif, rahasianya banyak. Bahkan namanyapun tidak bisa terbaca jelas disana dan siapapun yang melihat TT itu gak akan bisa membaca namanya. Bisa disebut dia termasuk pandai menyimpan rahasia dan akan berkelit terus jika dicecar soal rahasia tertentu, misal soal pekerjaan, jabatan, pribadinya dll. Sikap ini terbukti dia diserang isu SARA cuma diam saja, dan dia gak berusaha segera mengkoreksinya, dia juga gak sadar (atau gak mau tahu) isu sensi ini bisa mengoyak masyarakat diakar rumput. Sikap pasifnya semoga gak kayak Mega yg ketika bencana Tsunami Aceh malahan gak menjenguk kesana, itu sangat buruk soalnya :-)
* Estetikanya termasuk baik, selera artistik dan keseniannya tidak mengecewakan. Menyukai sikap balance dan cenderung menyukai sesuatu yang imbang, indah, harmonis selalu ada dipikirannya.
* Orang ini bisa disebut eksentrik. Perilaku dan cara pikirnya bisa jadi beda dari orang kebanyakan. Dan perilaku ini juga susah diduga, susah ditebak, mengejutkan, berbeda.
* Tandatangannya dibuat rapih dan indah, tau tau terputus dan sengaja diputus begitu saja, seolah dirusak sesaat lalu dibenarkan lagi bentuknya. Mungkin harus dilihat dimasa lalunya, pekerjaan apa saja yang ditinggalkan ybs dan tidak selesai. Tulisan disana tidak mengalir dan mengalun seirama, itu tulisan terputus.
* Ada juga yang mengatakan TT spt ini menunjukan dia tidak akrab dengan keluarga aslinya, dia lebih lekat

dengan keluarga dari perkawinannya.
* Jika memakai penggaris busur, terlihat derajat kemiringan TT itu diawal dan dipenutup berbeda arah kemiringan. Sesutau yang dimulai diawal tidak siknron dengan buntutnya.
* Sejak awal TT dibuka sekitar 20% kemudian mendadak terputus dan diputuskan oleh garis sangat kuat. Kuat sekali, bisa dilihat dari tebalnya garis vertikal disisi bawahnya (bottom tip). Ini agak aneh, seolah dia sengaja memisahkan 20% bagian depan dan 80% bagian sisa TT nya. Ketegasan garis itu menjadi catatan khusus, bukan sekedar oretan iseng yang dilakukan dengan ringan.
* Yang unik adalah bagian penutup TT disana secara kontras dan gak imbang dibentuk coretan mirip Y, atau garis keatas dikombinasikan dengan coretan kebawah. Rasanya ini gak ideal dengan alur TT sejak dari depan, dibagian buntut mendadak “seperti rusak berantakan”. Jika ini diartikan sebagai “bagus diawal dan berantakan dibelakang” bisa saja sih, walaupun itu debatable dan butuh pembuktian :-)  **** hsgautama.blogspot.com

Sumber foto: Rakyat Merdeka Online

16
Nov
14

Presidensiil : Pidato JokoWi, KTT G-20, Brisbane, 15 Nop 2014

http://news.detik.com/read/2014/11/15/220156/2749410/10/2/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-g-20

Sabtu, 15/11/2014 22:01 WIB

Laporan dari Brisbane

Ini Pidato Lengkap Jokowi di KTT G-20

*Rachmadin Ismail* – detikNews
Halaman 1 dari 4

foto : CahyoBruri Sasmito/Setpres
Jokowi ke Luar Negeri
<http://news.detik.com/indeksfokus/2343/jokowi-ke-luar-negeri?ndt992204lblartikel>
*Jakarta* – Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato perdananya di
hadapan 19 pemimpin negara maju dan Uni Eropa dalam forum G-20. Jokowi
bicara soal reformasi birokrasi dan berbagai program prioritasnya ke depan.

Pidato Jokowi berlangsung selama 6 menit dalam rapat pleno yang tertutup
untuk media, Sabtu (15/11/2014) di BCEC, Brisbane, Australia. Jokowi
didampingi oleh Mahendra Siregar selaku pemangku kepentingan dalam forum
tersebut.

Berikut pidato lengkapnya seperti yang disampaikan transkripnya oleh
Mahendra dan Seskab Andi Widjajanto:

INTERVENSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SESI RETREAT
“TANTANGAN PELAKSANAAN REFORMASI EKONOMI”

PERTEMUAN TINGKAT TINGGI G20
BRISBANE, AUSTRALIA

SABTU, 15 NOVEMBER 2014

Sabtu, 15/11/2014 22:01 WIB

Laporan dari Brisbane

Ini Pidato Lengkap Jokowi di KTT G-20

*Rachmadin Ismail* – detikNews
Halaman 2 dari 4
Jokowi ke Luar Negeri
<http://news.detik.com/indeksfokus/2343/jokowi-ke-luar-negeri?ndt992204lblartikel>
Bapak Pimpinan Sidang,

Saya baru memulai tugas menjadi Presiden Indonesia kurang dari satu
bulan lalu. Keikutsertaan saya yang pertama dalam forum Leaders G20 ini
ingin saya manfaatkan untuk memperkenalkan diri, sekaligus berbagi
pengalaman dan visi kami tentang langkah-langkah reformasi untuk
mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2005, saya pertama kali memasuki dunia politik ketika terpilih
langsung sebagai Walikota Solo di Jawa Tengah yang berpenduduk 560 ribu
jiwa. Solo merupakan kota sejarah, namun saat itu kurang tertib, agak
kumuh, dan rendah pendapatan daerahnya.

Untuk menertibkan dan memperbaiki prasarana kota, saya membutuhkan dana
yang besar. Karenanya, yang saya lakukan adalah mentargetkan kenaikan
penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak.

Untuk pajak daerah, saya mengubah metode pembayaran dari cara manual ke
sistem online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang
lebih transparan dan akuntabel. Hasilnya adalah proses yang bersih,
cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun,
Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen.

Kemudian untuk menertibkan kota, saya mengundang para pedagang yang
sebelumnya kurang tertib berdagang di pasar tumpah. Saya membujuk dan
meyakinkan mereka untuk pindah ke tempat baru yang lebih bersih, nyaman,
rapi dan manusiawi. Untuk itu, saya melakukan dialog dan sosialisasi
hingga lebih dari 50 kali. Hasilnya para pedagang tersebut bukan saja
secara sukarela bersedia pindah, bahkan kepindahan mereka dirayakan
seperti layaknya suatu pawai atau perayaan.

Reformasi lain yang saya lakukan adalah membangun unit pelayanan
perijinan satu pintu untuk ijin mendirikan usaha dan seluruh perijinan
yang terkait dengan itu. Saya tetapkan berapa hari seluruh ijin harus
diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya.Next
<http://news.detik.com/read/2014/11/15/220156/2749410/10/3/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-g-20>

<http://newopenx.detik.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8197__zoneid=275__cb=25f22a38cd__oadest=http%3A%2F%2Ffood.detik.com%2Fread%2F2014%2F10%2F28%2F143235%2F2731999%2F314%2Ffestive-cake–pastry-bersama-chef-chandra-dan-eric-gouteyron%3Fd8800053142>

Sabtu, 15/11/2014 22:01 WIB

Laporan dari Brisbane

Ini Pidato Lengkap Jokowi di KTT G-20

*Rachmadin Ismail* – detikNews
Halaman 3 dari 4
Jokowi ke Luar Negeri
<http://news.detik.com/indeksfokus/2343/jokowi-ke-luar-negeri?ndt992204lblartikel>
Pendekatan serupa saya lakukan ketika terpilih menjadi Gubernur Ibu Kota
Jakarta pada tahun 2012. Sebagai sebuah kota kosmopolitan yang
berpenduduk 12 juta jiwa ini, strategi pemerintahan saya adalah
me-revitalisasi sektor-sektor strategis yang berdampak luas kepada
peningkatan kehidupan kota dan ekonomi masyarakatnya, antara lain sektor
transportasi umum, penanggulangan banjir, perbaikan pasar tradisional,
pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.

Salah satu agenda pertama yang saya lakukan adalah memperkuat kualitas
birokrasi. Saya harus mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada
“melayani masyarakat”, bukan “memerintah”. Oleh karenanya, saya
memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based. Saya
terapkan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat,
sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh
masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut. Tidak ada
lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku.
Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat.

Berbekal pengalaman dari Solo, saya juga memperbaiki sistim pembayaran
pajak daerah di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistim online.
Hasilnya, penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 50 persen dalam
waktu satu tahun.

Melalui sistem on-line ini, saya juga mengidentifikasi secara cepat
sektor-sektor potensial yang dapat saya target penerimaan pajaknya akan
lebih tinggi di masa depan.

Saya juga bentuk one-stop-service perijinan daerah, untuk membuat proses
berjalan sederhana, murah, dan singkat, serta transparan. Ini upaya
pemerintah saya untuk meningkatkan ‘ease of doing business’ di Jakarta,
yang praktis merupakan lebih dari 50 persen perijinan nasional berada.

Keberhasilan yang saya capai saat memimpin kedua kota tersebut, Solo dan
Jakarta, bukanlah karena saya membawa sebuah sistem pemerintahan baru.
Saya hanya memperkenalkan pendekatan dialog dari hati ke hati langsung
kepada masyarakat, yang disebut ‘blusukan’. Dengan cara itu, saya
memperoleh masukan yang bukan saja sesuai dengan keinginan masyarakat,
namun juga menghasilkan sistem dan perbaikan sistem yang lebih efisien,
transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Kini, pengalaman melakukan reformasi sebagai Walikota Solo dan Gubernur
Jakarta tersebut akan saya bawa dan kembangkan pada tingkat nasional.
Pertama kali yang saya lakukan sebelum membentuk Kabinet Kerja yang baru
berusia 3 minggu itu adalah memberikan daftar calon menteri itu kepada
Komite Penanggulangan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
memperoleh klarifikasi bahwa tidak ada di antara mereka yang terindikasi
atau memiliki kaitan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani KPK.
Pendekatan itu saya harapkan dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia
yang sudah begitu baik dan semangatnya memberikan mandat besar kepada
saya memimpin mereka 5 tahun ke depan.Next
<http://news.detik.com/read/2014/11/15/220156/2749410/10/4/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-ktt-g-20>

Sabtu, 15/11/2014 22:01 WIB

Laporan dari Brisbane

Ini Pidato Lengkap Jokowi di KTT G-20

*Rachmadin Ismail* – detikNews
Halaman 4 dari 4
Jokowi ke Luar Negeri
<http://news.detik.com/indeksfokus/2343/jokowi-ke-luar-negeri?ndt992204lblartikel>
Dengan bekal pengalaman refomasi itu, ke depannya, saya ingin membangun
demokrasi politik yang akuntabel dan dipercaya rakyat, bukan yang
ditentukan dan mementingkan kelompok elit politik. Sehingga, Indonesia
yang saat ini menjadi negara demokrasi langsung terbesar di dunia yang
dibuktikan dengan 71 juta pemilih langsung yang mendukung saya dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla, akan mampu menghasilkan pertumbuhan dan
pembangunan yang didambakan masyarakat.

Beberapa agenda prioritas yang akan saya lakukan adalah:

Pertama, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan
perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional.
Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perijinan
investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online.

Kedua, di bidang pajak, saya ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP
menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Dengan
perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, saya
optimis angka ini akan meningkat.

Ketiga, saya ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan
memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur,
yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung
program kesejahteraan rakyat.

Keempat, saya ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu
pembangunan kualitas ‘manusia’nya. Sebagai tahap awal, saya sudah
meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar,
Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi
jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan membangun sumber daya manusia yang
baik, maka akan tercipta produktivitas dan daya saing nasional yang
lebih tinggi.

Berbagai upaya ini akan kami laksanakan secara simultan. Ini merupakan
cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’,
serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok pembangunan Indonesia.

Di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia beberapa tahun
ini, Indonesia selama 8 tahun terakhir tumbuh rata-rata 5,8 persen. Hal
itu dicapai dengan mengandalkan pertumbuhan kelompok berpendapatan
menengah, yang jumlahnya sekitar 25 persen dari populasi. Agenda
prioritas yang saya jalankan bukan saja akan menjaga pertumbuhan
kelompok berpendapatan menengah itu, tapi justru menjadikan kelompok
lainnya yang lebih besar lagi, yaitu kelompok menengah bawah dan
kelompok berpendapatan rendah sebagai pilar pertumbuhan Indonesia yang
akan lebih besar lagi ke depan. Pola pertumbuhan yang menyeluruh dan
bertumpu kepada kelompok-kelompok yang selama ini belum memiliki akses
yang cukup terhadap pembangunan, saya pandang sejalan dengan tujuan kita
bersama negara-negara G20, yaitu pertumbuhan yang kuat, berkelanjutatan,
seimbang dan inklusif. Itu adalah sumbangan Indonesia 5 tahun ke depan
memulihkan perekonomiannya, dan pada gilirannya kontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi global.

Terima kasih.

 

Baca Juga
On 11/15/2014 10:28 PM, Awind wrote:

http://sp.beritasatu.com/home/jokowi-serukan-reformasi-ekonomi-di-ktt-g-20/69168

Jokowi Serukan Reformasi Ekonomi di KTT G-20

Sabtu, 15 November 2014 | 22:25

[BRISBANE] Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara anggota G-20 (KTT G-20) sudah dimulai Sabtu (15/11) dan akan berakhir Minggu (16/11). KTT digelar di Kota Brisbane, Australia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu pemimpin G-20 yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Pemimpin lainnnya yang hadir seperti Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Perdana Menteri Inggris David Cameron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pada sesi retret, Jokowi memberikan intervesi atau pernyataan. Intinya menyangkut masalah pelaksanaan reformasi ekonomi. Berikut ini adalah pidato (intervensi) lengkap Jokowi pada sesi retret.

Bapak Pimpinan Sidang,

Saya baru memulai tugas menjadi Presiden Indonesia kurang dari satu bulan lalu. Keikutsertaan saya yang pertama dalam forum Leaders G20 ini ingin saya manfaatkan untuk memperkenalkan diri, sekaligus berbagi pengalaman dan visi kami tentang langkah-langkah reformasi untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2005, saya pertama kali memasuki dunia politik  ketika terpilih langsung sebagai Walikota Solo di Jawa Tengah yang berpenduduk 560 ribu jiwa. Solo merupakan kota sejarah, namun saat itu kurang tertib, agak kumuh, dan rendah pendapatan daerahnya.

Untuk menertibkan dan memperbaiki prasarana kota, saya membutuhkan dana yang besar. Karenanya, yang saya lakukan adalah mentargetkan kenaikan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak.

Untuk pajak daerah, saya mengubah metode pembayaran dari cara manual ke sistim online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Hasilnya adalah proses yang bersih, cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun, Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen.

Kemudian untuk menertibkan kota, saya mengundang para pedagang yang sebelumnya kurang tertib berdagang di pasar tumpah. Saya membujuk dan meyakinkan mereka untuk pindah ke tempat baru yang lebih bersih, nyaman, rapih dan manusiawi. Untuk itu, saya melakukan  dialog dan sosialisasi hingga lebih dari 50 kali. Hasilnya para pedagang tersebut bukan saja secara sukarela bersedia pindah, bahkan kepindahan mereka dirayakan seperti layaknya suatu pawai atau perayaan.

Reformasi lain yang saya lakukan adalah membangun unit pelayanan perijinan satu pintu untuk ijin mendirikan usaha dan seluruh perijinan yang terkait dengan itu.  Saya tetapkan berapa hari seluruh ijin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya.

Pendekatan serupa saya lakukan ketika terpilih menjadi Gubernur Ibu Kota Jakarta pada tahun 2012. Sebagai sebuah kota kosmopolitan yang berpenduduk 12 juta jiwa ini, strategi pemerintahan saya adalah me-revitalisasi sektor-sektor strategis yang berdampak luas kepada peningkatan kehidupan kota dan ekonomi masyarakatnya, antara lain sektor transportasi umum, penanggulangan banjir, perbaikan pasar tradisional, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.

Salah satu agenda pertama yang saya lakukan adalah memperkuat kualitas birokrasi. Saya harus mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada “melayani masyarakat”, bukan “memerintah”. Oleh karenanya, saya memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based.  Saya terapkan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat, sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut. Tidak ada lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku. Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat.

Berbekal pengalaman dari Solo, saya juga memperbaiki sistim pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistim online. Hasilnya, penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 50 persen dalam waktu satu tahun.

Melalui sistim on-line ini, saya juga mengidentifikasi secara cepat sektor-sektor potensial yang dapat saya target penerimaan pajaknya akan lebih tinggi di masa depan.

Saya juga bentuk one-stop-service perijinan daerah, untuk membuat proses berjalan sederhana, murah, dan singkat, serta transparan. Ini upaya pemerintah saya untuk meningkatkan “ease of doing business” di Jakarta, yang praktis merupakan lebih dari 50 persen perijinan nasional berada.

Keberhasilan yang saya capai saat memimpin kedua kota tersebut, Solo dan Jakarta, bukanlah karena saya membawa sebuah sistim pemerintahan baru. Saya hanya memperkenalkan pendekatan dialog dari hati ke hati langsung kepada masyarakat, yang disebut “blusukan”. Dengan cara itu, saya memperoleh masukan yang bukan saja sesuai dengan keinginan masyarakat, namun juga menghasilkan sistem dan perbaikan sistem yang lebih efisien, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Kini, pengalaman melakukan reformasi sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta tersebut akan saya bawa dan kembangkan pada tingkat nasional.
Pertama kali yang saya lakukan sebelum membentuk Kabinet Kerja yang baru berusia 3 minggu itu adalah memberikan daftar calon menteri itu kepada Komite Penanggulangan Korupsi (KPK) untuk memperoleh klarifikasi bahwa tidak ada di antara mereka yang terindikasi atau memiliki kaitan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani KPK. Pendekatan itu saya harapkan dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah begitu baik dan semangatnya memberikan mandat besar kepada saya memimpin mereka 5 tahun ke depan.

Dengan bekal pengalaman refomasi itu, ke depannya, saya ingin membangun demokrasi politik yang akuntabel dan dipercaya rakyat, bukan yang ditentukan dan mementingkan kelompok elit politik. Sehingga, Indonesia yang saat ini menjadi negara demokrasi langsung terbesar di dunia yang dibuktikan dengan 71 juta pemilih langsung yang mendukung saya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan mampu menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan yang didambakan masyarakat.

Beberapa agenda prioritas yang akan saya lakukan adalah:

Pertama, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional. Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perijinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online.

Kedua, di bidang pajak, saya ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, saya optimis angka ini akan meningkat.

Ketiga, saya ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung program kesejahteraan rakyat.

Keempat, saya ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas “manusia”nya. Sebgai tahap awal, saya sudah meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan membangun sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta produktifitas dan daya saing nasional yang lebih tinggi.

Berbagai upaya ini akan kami laksanakan secara simultan. Ini merupakan cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’, serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok pembangunan Indonesia.

Di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia beberapa tahun ini, Indonesia selama 8 tahun terakhir tumbuh rata-rata 5,8 persen. Hal itu dicapai dengan mengandalkan pertumbuhan kelompok berpendapatan menengah, yang jumlahnya sekitar 25 persen dari populasi. Agenda prioritas yang saya jalankan bukan saja akan menjaga pertumbuhan kelompok berpendapatan menengah itu, tapi justru menjadikan kelompok lainnya yang lebih besar lagi, yaitu kelompok menengah bawah dan kelompok berpendapatan rendah sebagai pilar pertumbuhan Indonesia yang akan lebih besar lagi ke depan.

Pola pertumbuhan yang menyeluruh dan bertumpu kepada kelompok-kelompok yang selama ini belum memiliki akses yang cukup terhadap pembangunan, saya pandang sejalan dengan tujuan kita bersama negara-negara G20, yaitu pertumbuhan yang kuat, berkelanjutatan, seimbang dan inklusif. Itu adalah sumbangan Indonesia 5 tahun ke depan memulihkan perekonomiannya, dan pada gilirannya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi global. [ANT/N-6]

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>


Jokowi ke Luar Negeri
« Sebelumnya1234567891718Berikutnya »

Displaying 1 to 10 of 179 entries
16
Nov
14

Ekonomi Politik : Harga Minyak Dunia Turun, BBM Premium Rp 4.500 ?

FASTNEWS, Jakarta (15/11) –  Rencana pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak tepat. Pasalnya,  sejumlah kalangan menilai pada saat ini harga minyak dunia yang menjadi acuan harga BBM bersubsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengalami penurunan tajam selama empat tahun terakhir.

Hingga penutupan perdagangan akhir pekan ini, Jumat (14/11/2014) harga minyak mentan acuan WTI spot berada di level US$ 75,82 per barel, sehari sebelumnya sempat meenyentuh level US$ 74,21 per barel. Level tersebut terendah selama kurang lebih empat tahun terakhir. Harga minyak mentah sempat berada di level US$ 71,24 pada 24 Agustus 2010.

Di satu sisi, sejumlah pengamat menyebutkan perubahan harga BBM tidak tergantung harga minyak mentah dunia karena itu akan berarti mengikuti mekanisme pasar. Namun di sisi lain, faktanya sejak era pemerintahan Megawati, perubahaan (kenaikan) harga minyak mintah dunia memicu perubahan harga BBM bersubsidi.

Pada era Megawati, ketika harga minyak mentah dunia menyentuh level US$ 32,68, BBM bersubsidi pun ikuti naik, premium naik Rp 100 menjadi Rp 1.550 per liter dan solar naik Rp 250 menjadi Rp 1.150 per liter. Pada 2003, ketika minyak mentah dunia menyentuk level tertinggi US$ 37,96, premium ikut naik Rp 260 menjadi Rp 1.810 per liter dan solar menjadi Rp 1.890 per liter atau naik Rp 740.

Memasuki era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SB) – Jusuf Kalla (JK), kenaikan harga BBM bersubsidi lebih lagi. Selama tiga kali kenaikan BBM subsidi pada era tersebut, mencapai hingga 300 persen. Pada Maret 2005, ketika minyak mentah dunia menyentuh level US$ 56,8 per barel, kenaikan BBM bersubsidi premium sebesar RP 590 menjadi Rp 2.400 per barel dan solar naik Rp 210 menjadi Rp 2.100 per liter.

Selang delapan bulan berikutnya, tepatnya Oktober 2005, premium naik tajam Rp 2.100 menjadi Rp 4.500 per liter dan solar naik Rp 2.200 menjadi Rp 4.300 per liter. Saat itu harga minyak mentah kembali menyentuh level tertinggi di harga US$ 69,91 per barel.

Kenaikan ketiga kalinya pada era SBY-JK, terjadi pada 2008, di mana kala itu harga minyak menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah ke harga US$ 145,31 per barel. Pemerintah pun menaikkan BBM bersubsidi premium naik Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter sedangkan solar naik Rp 1.200 menjadi Rp 5.500.

Pada periode keduanya Presiden SBY yang didampingi wapres Boediono pada periode 2009-2012 kembali menurunkan harga BBM bersubsidi premium kembali ke level Rp 4.500 dan solar pun kembali ke level Rp 4.500 per liter. Saat itu harga minyak mentah dunia berangsur turun dan menyentuh level tertinggi pada periode tersebut di harga US$ 113,39 per barel.

Namun pada 2013 lalu ketika harga minya dunia stabil di kisaran US$ 90 – US$ 113 per barel, pemerintahan SBY kembali menaikan harga BBM bersubsidi premium ke level Rp 6.500 dan solar ke Rp 6.500.

BBM Naik, Pengusaha Istana Makin Kaya.

Lalu bagaimana harga minyak dunia 2014 ini setelah pergantian tampuk pimpinan nasional ke Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla? Minyak dunia sebetulnya meluncur tajam hingga menyentuh level terendah selama kurang lebih empat tahun. Menyentuh level terendah di harga US$ 74.2 per barel pada perdagangan Kamis (13/11/2014).

Meski demikian Presiden Jokowi rencananya akan menaikan harga BBM bersubsidi sekitar Rp 1.500 – Rp 3.000. Hal itu berarti harga BBM bersubsidi akan berada di kisaran Rp 8.000 – Rp 9.500 per liter. Pertanyaan lain pun kembali muncul, mengapa ketika Jusuf Kalla menjabat wapres, kenaikan harga BBM bersubsidi begitu drastis? Padahal negara bisa meraup untunng sekitar US$ 25 per barel, mengingat asumsi harga minyak mentah pada APBN-P 2014 mencapati US$ 106 per barel

Pengamat ekonomi, Tarli Nugroho menyarankan agar pemerintahan Jokowi-JK tidak menaikan harga BBM bersubsidi.  Menurutnya subsidi adalah hak rakyat dan bentuk insentif untuk rakyat. “Yang bermasalah selama ini adalah angka subsidi milik pemerintah itu ilusi,” tegasnya.

Lebih lanjut diungkapkan Tarli, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya menguntungkan para pengusaha yang berada dibalik Jokowi-JK. Menaikkan harga BBM bersubsidi memang akan menambah pendapatan negara. Lalu peningkatan pendapatan tersebut akan turut mendorong belanja negara untuk pembiayaan proyek infrastruktur meningkat tajam. Siapa yang diuntungkan? Tentu, pengusaha-pengusaha di lingkaran istana, pendukung Jokowi – JK yang dengan mudahnya mendapatkan proyek.

Ditambahkan Tarli, harga riil BBM bersubsidi tidak dapat diketahui publik karena pemerintah, Pertamina dan SKK Migas selama ini tidak transparan dalam memberikan penjelasan berapa sebenarnya biaya pokok produksi BBM. “Selalu koar-koar subsidi sekian-sekian, tapi angka-angka itu tidak pernah terverifikasi,” tegas Tarli.

Di sisi lain menurut Tarli, penurunan tajam harga minyak mentah dunia tidak serta merta harga BBM bersubsidi juga harus turun. Menurutnya itu akan memberi kesan perubahan harga BBM dalam negeri mengikuti mekanisme pasar. Menaikan ataupun menurunkan harga BBM seturut harga minyak dunia tidak tepat. “Konstitusi kita melarang soal yang menyangkut hajat hidup orang banyak diserahkan pada mekanisme pasar,” tandasnya.

Tarli menjelaskan kalau logika harga minyak turun lalu harga BBM juga harus turun, berarti apalagi kalau harga minyak naik, berarti pemerintah sangat boleh menaikan harha BBM. Masalahnya bukan  soal naik atau turunnya harga minyak, tapi soal bagaimana sebenarnya perhitungan subsidi pemerintah, karena subsidi itu bukan barang haram.

Menurut Tarli, yang dituntut oleh masyarakat adalah kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Jadi, bukan harga BBM yang diturunkan, tapi standar pendapatan masyarakat yang dinaikan. Jangan bunuh ekonomi rakyat dengan kebijakan ekonomi yang hanya pro konglomerat dan modal asing. Rakyat harus diberi kredit murah, supaya bisa mengembangkan usaha. Pasar tradisional harus dilindungi, industri ritel harus dibatasi, karena itu adalah urat nadi ekonomi rakyat. Selain itu, batasi impor produk-produk agro agar para petani mendapatkan pasar dengan mudah. “Berapapun harga BBM, kalau daya beli rakyat tinggi, tidak akan jadi beban,” tegas Tarli. FN-05

- See more at: http://fastnews.today/article/harga-minyak-dunia-turun-tajam-seharusnya-bbm-premium-rp-4500#sthash.fJkKs959.dpuf




Blog Stats

  • 2,301,595 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 129 other followers