Posts Tagged ‘Trading

04
Jun
14

Perdagangan : CEPA ditengah Nasionalisme

Al Faqir Ilmi alfaqirilmi@yahoo.com [ppiindia]

To
Today at 1:34 PM

 

Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Eropa (CEPA) Di Tengah Propganda Nasionalisme Ekonomi Menjelang Pemilihan Presiden 2014

2 days ago in news Leave a comment
Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Pemerintahan SBY secara mengejutkan mengambil kebijakan untuk tidak memperbaharui Perjanjian Kerjasama Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) antara Indonesia dengan Belanda. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengevaluasi sedikitnya 67 BIT yang sebelumnya sudah ditandatangani.
BIT adalah perjanjian perlindungan Investasi tingkat tinggi, yang melindungi investor asing dari segala bentuk nasionalisasi, kerugian, dan gangguan politik lainnya.
Sebagai mana di release sebuah media eropa yang menyatakan bahwa “According to the Netherlands Embassy in Jakarta, Indonesia has informed the Netherlands that it has decided to terminate the Bilateral Investment Treaty between the two nations from 1 July 2015. The Embassy also states that “the Indonesian Government has mentioned it intends to terminate all of its 67 bilateral investment treaties.“(www.lexology.com)
Reaksi pemerintah oleh banyak kalangan dipandang sebagai respon atas maraknya gugatan terhadap Indonesia dengan menggunakan BIT. Sebelumnya pemerintah digugat Churcill Mining 2 miliar dolar ke ICSID menggunkan BIT Indonesia – United Kingdom (UK). ICSID telah memutuskan Indonesia akan membayar ganti rugi kepada Churchill Mining senilai 1,05 miliar US dolar termasuk bunga. Selain itu terdapat beberapa gugatan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan asing ke pengadilan arbitrase International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID).
Apa konsekuensi dari pembatalan BIT? Tentu, akan berimplikasi luas terhadap berbagai perjanjian internasional lainnya, terutama yang membuat klausul tentang Bab Investasi (Investment Chapter). Salahsatunya adalah perjanjian antara Indonesia – European Union (EU). Perjanjian yang dikenal denganComprehenship Economic Partnership Agreement (CEPA), memasukkan BIT sebagai bagian utama dari perjanjian.
Langkah yang diambil pemerintahan SBY di akhir masa jabatannya ini patut direspon mengingat akan membawa konsekuensi pada pemerintahan berikutnya. Sikap ini mestinya ditindak lanjuti oleh pemerintahan yang akan dihasilkan setelah Pilpres 2014 mendatang. Namun tampaknya sikap pemerintahan SBY tersebut belum diketahui atau dimengerti oleh para kandidat yang bertarung dalam pemilu 2014 mendatang.
Sementara isu utama yang diusung oleh para kandidat pasangan Capres Cawapres dalam pemilu 2014 adalah tema-tema nasionalisme. Kandidat Jokowi-JK menyebutkan dalam visi misi mereka tentang gagasan utama pemerintahannya ke depan untuk mengusung Trisakti (mengambil dari gagasan nasionalismenya Soekarno Proklamator RI) meskipun dalam uraiannya masih sangat sumir.
Sementara pasangan Prabowo-Hatta Rajasa juga mengusung gagasan nasionalisme,
namun dalam urian visi misi juga tidak secara tegas menyebutkan operasionalisasinya. Apa yang ditawarkan oleh pasangan Capres Cawapres tampaknya lebih merupakan strategi sales marketing dalam rangka pemenangan Pilpres ditengah menguatnya isu nasionalisme beberapa tahun terahir.
Dalam pandangan IGJ sedikitnya ada 3 hal yang menjadi penghambat terwujudnya nasionalisme Indonesia saat ini yaitu ; (1) berbagai perjanjian internasional yang mengikat (legally binding) termasuk perjanjian CEPA. (2) Berbagai peraturan perundangan yang lahir dalam era reformasi seperti UUPM, UU Sektor Migas, Energi, UU Sektor Keuangan dan Perbankan, UU sektor Pertanian, Perburuhan, UU tentang Pemerintahan Daerah, belakangan UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Seluruh UU yang lahir dalam era reformasi tidak lain adalah pelembagaan kepentingan
dominasi modal asing dalam ekonomi nasional.
Lalu, (3) adalah berbagai kontrak penjualan kekayaan alam dan kontrak dalam penguasaan kekayaan alam, seperti Kontrak Karya (KK), kontrak kerjasama migas (KKS), kontrak kerja batubara, HGU, HPH, dll, yang telah diserahkan pemerintah kepada investor untuk dikuasai dalam jangka waktu yang cukup lama.
Langkah nasionalisasi dalam berbagai sektor ekonomi sebagaimana amanat UUD 1945 asli, tentu akan menimbulkan konsekuensi gugatan arbitrase internasional oleh perusahaan-perusahaan swasta melalui peradilan internasional sebagaimana yang ditelah disepakati dalam perjanjian internasional. Kecendrungan pemerintah Indonesia untuk membuat perjanjian secara brutal akan menjadi hambatan bagi terwujudnya kedaualatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Terkait itu Indonesia for Global Justice (IGJ) sejak tahun 2011 lalu telah melakukan riset dan monitoring terkait perjanjian CEPA dan menemukan banyak indikasi bahwa perjanjian ini akan membawa kerugian yang besar bagi ekonomi Indonesia. Sejak dimulainya perundingan melalui Partnership Co-operation Agreement/PCA (2009) dan Rekomendasi Joint Study Group (2011) antara pemerintah Indonesia dan EU menunjukkan bahwa arah perjanjian ini merupakan terjemahan dari seluruh kepentingan EU di Indonesia. Sebaliknya, tanpa membawa kepentingan Indonesia terhadap EU.
Perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka CEPA merupakan perjanjian ekonomi yang bersifat menyeluruh (comprehensive) meliputi isue investasi, perdagangan, jasa-jasa dan Intelectual Property Right (IPR). Perjanjian ini merupakan bentuk penyerahan kedaualatan Indonesia kepada rezim internasional dan menyerahkan konflik akibat ketidak adilan ekonomi yang terjadi pada hukum hukum internasional. Para Capres tidak dalam kapasitas pemahaman yang cukup memadai terkait dengan konsekuensi perjanjian internasional semacam ini. Sehinga visi misi yang bombastis terlihat bak “sales marketing” semata.
Jakarta, 29 Mei 2014
Lampiran – Lampiran
A. Kasus Gugatan terhadap Indonesia dalam ICSID
  1. Planet Mining Pty. Ltd. v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/40, December 26, 2012.
  2. Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14, June 22, 2012,
  3. Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/11/13, May 19, 2011
  4. Cemex Asia Holdings Ltd. v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/04/3, Claimant brought a claim for USD 400 Million in damages under the 1987 ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments against the Indonesian government for blocking investment in an Indonesian firm. The case was eventually settled., January 27, 2004
  5. Amco Asia Corporation, et al. v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1, February 27, 1981, Dispute arose out of the implementation of an agreement for the construction and management of a hotel/office complex in Jakarta for the duration of 30 years. In 1980, PT Wisma, an Indonesian company under the guidance of the Indonesian government, forcibly took over management of the hotel. In 1980, the Indonesian government revoked Amco’s license to engage in business ventures in Indonesia. In 1984, the tribunal rendered a decision in favor of the claimants that granted USD 3.2 Million in damages plus interest from date of request for arbitration. This award was annulled in 1986 and resubmitted to arbitration in 1987. In its 1990 decision, the second tribunal found that the takeover of the hotel and the revocation of the license had been internationally unlawful acts attributable to Indonesia. It then proceeded to award a discretionary lump sum of USD 10 Thousand for the general disturbance that occurred in April – July 1980 as well as the amount of USD 2.696 Million including 6% in simple interest as damages.
  6. Hesham T. M. Al Warraq v. Republic of Indonesia, case Century
  7. Government of the Province of East Kalimantan v. PT Kaltim Prima Coal and others, ICSID Case No. ARB/07/3, January 18, 2007
B. Fasilitas Investasi dalam CEPA
  1. Pra-pendirian/fasilitasi ; dimana Pembatasan kepemilikan asing: sehingga semua persyaratan ambang batas ekuitas dan joint venture dipandang penanam modal sebagai hambatan dalam melakukan bisnis. Dikatakan bahwa investor asing lebih senang jika mampu mengendalikan investasi mereka. Jika perusahaan asing tidak dapat memiliki kepemilikan mayoritas, perusahaan tersebut tidak bisa melakukan investasi sesuai kehendak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan menanamkan modal dengan cara yang sama seperti di negara lain yang memungkinkan hal tersebut. Perusahaan tidak akan melakukan transfer teknologi ataupun pengetahuan dan cara pengerjaan, juga keahlian in-houseperusahaan yang lainnya, karena tidak ingin berisiko kehilangan aset penting mereka di perusahaan.
  2. Persyaratan konten lokal: Perusahaan global kerap memiliki strategi produk global yang diciptakan sebelum memasuki suatu pasar spesifik. Jika persyaratan konten lokal yang ditentukan oleh negara terlalu ketat hingga perusahaan perlu untuk memodifikasi produksinya atau rantai suplainya, hal ini dianggap sebagai disinsentif untuk menanam modal di pasar tersebut. secara umum persyaratan lokal konten lebih banyak dikaitkan dengan masalah infrastruktur.
  3. Iklim perpajakan: Dari perspektif Kelompok Visi, penanam modal Indonesia dan UE akan memetik keuntungan dari perjanjian yang transparan, dan dapat diprediksi dengan semua negara-negara UE. Sebenarnya Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, dengan 19 dari 27 Negara Anggota UE.
  4. Perlindungan Investasi Pasca-pendirian ; Perjanjian Investasi Bilateral ini memberikan perlindungan hukum untuk fase investasi pasca-pendirian. Elemen-elemen dari perjanjian ini meliputi jaminan hukum untuk: 1) Perjanjian Non-diskriminasi, 2). Nasionalisasi/ ekspropriasi, 3) Kompensasi atas kerugian. 4) Subrogasi, 5). Transfer 6). Penyelesaian sengketa.
  1. C. Perjanian BIT Indonesia Belanda
Ketentuan
Keterangan
Pengertian/definisi Berisi definisi investasi, hak yang diperoleh, termasuk pengakuan haki, konsesi, dan prospek sumber daya alam, kewarganegaran dan kewilayahan.
Promosi dan perlindungan investasi Kerangka hukum yang menjamin keuntungan dan melindungi dari berbagai faktor baik dari dalam negara maupund ari luar.
Ketentuan perlakuan non-diskriminasi (Most Favoured Nation) Memberikan perlakukan tanpa diskriminasi baik dengan perusahaan dalam negeri maupun perusahan negara lain, termasuk keamanan fisik, penerapan pajak, dan perlakuan khusus.
Perpajakan Insentif pajak, penghindaran pajak berganda, dan pajak yang bersifat timbal balik
Pengambilalihan aset oleh negara (expropriation) Kopensasi atas perampasan hak secara langsung atau tidak langsung, tindakan nasionalisasi, diambil alih atau mengalami tindakan yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambilalihan.
Kompensasi atas kerugian (Compensation for Losses) Kompensasi atau ganti rugi yang adil dan rasional atas kerugian akibat perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru hara.
Transfer Kebebasan melakukan transfer dalam mata uang yang bebas, seperti laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya; dana yang diperlukan
untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, semi-fabrikasi atau selesai produk, atau untuk mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal, dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan penanaman modal, dana pembayaran kembali pinjaman, royalti atau biaya, pendapatan perorangan, hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal, kompensasi atas kerugian dan kompensasi atas pengambilalihan.
Subrogasi Jaminan atas resiko usaha dan asuransi
Penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait Mekanisme penyelesaian sengketa
12
Mar
14

Ekonomi : UU Perdagangan Langgar Konstitusi

Pelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan

Oleh: Indonesia for Global Justice & IKAPPI
Pengantar
Pengesahan Undang-undang Perdagangan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah pada dasarnya tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu. Hal ini karena pasal-pasal yang diatur dalam UU Perdagangan yang baru merupakan pengadopsian dari ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni WTO. Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan neo-kolonialisme yang mendorong liberalisasi perdagangan sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan Negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya akibat komitmen yang diikatkannya. Oleh karena itu, UU perdagangan berpotensi melanggar Konstitusi. Berikut merupakan analisis IGJ mengenai pelanggaran UU Perdagangan terhadap Konstitusi:
NO
PELANGGARAN KONSTITUSI
PASAL DALAM UU PERDAGANGAN
PENJELASAN
1. UU Perdagangan telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha kecil (petani, nelayan, dan UMKM).

  • Prinsip non-diskriminasi yang diterapkan dalam UU perdagangan terhadap seluruh pelaku usaha telah merugikan petani, nelayan, dan UMKM ketika harus berhadap-hadapan secara langsung dengan pelaku usaha yang lebih besar. Perbedaan yang sangat besar diantara mereka mengakibatkan petani, nelayan, dan UMKM tidak akan mampu bersaing secara setara dalam medan perdagangan bebas yang berjalan hari ini. Hal ini akan berdampak terhadap kesejahteraan serta kelangsungan atas usaha yang menjadi penghidupan petani, nelayan, dan UMKM.
  • Oleh karena itu, Negara seharusnya memberikan perlindungan bagi petani, nelayan, dan UMKM secara eksklusif dengan perlakuan khusus terhadap mereka. Dan hal ini telah dilindungi dalam Konstitusi.
Pasal 28 H ayat (2) Konstitusi: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 2 huruf c: kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas – adil dan sehat.

Penjelasannya: Yang dimaksud dengan asas adil dan sehat adalah adanyakesetaraan kesempatandan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang bersama.
Dalam penjelasannya disebutkan mengenai makna adil dan sehat ini adalah perwujudan dari kesetaraan kepada setiap pelaku usaha. Hal ini kemudian dapat mendiskriminasi pelaku usaha kecil yang secara kemampuan tidak akan bisa bersaing secara setara dengan pelaku usaha lainnya yang lebih besar.
Pasal 14 ayat (1):Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Sarana Perdagangan, tentang frasa kesetaraan terhadap pasar rakyat. Hal ini sama saja mensejajarkan pasar rakyat dengan pasar-pasar modern yang secara nyata telah menghancurkan keberadaan pasar rakyat.
Pasal 20 ayat (1): Penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasawajib didukung tenaga teknis yang kompetensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu diwajibkanmemiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdagangan jasa. yang menyebutkan penyedia jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten. Maksudnya adalah wajib memiliki sertifikasi. Lalu bagaimana dengan usaha jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dengan keahlian yang didapat dari pengalaman otodidak?
Pasal 57 ayat (1): Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

  1. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  2. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
Standarisasi. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang akan kesulitan memenuhi SNI. Mengingat dukungan yang diberikan pemerintah sangat minim. Hal ini akan semakin mendiskriminasikan pelaku usaha rakyat ketika tidak mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.
Pasal 113: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.
2. UU Perdagangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kelompok rakyat ekonomi rentan sehingga menghilangkan tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan yang dirugikan dari praktik perdagangan bebas.

  • Praktek perdagangan bebas yang merugikan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan UMKM, semakin dilanggengkan dengan keberadaan UU Perdagangan. Bahkan aturan perlindungan kepentingan nasional terhadap ancaman perdagangan bebas seakan sengaja dibuat mengambang dan tidak mengikat kuat secara hukum. Sehingga menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
  • Hal ini akibat pengikatan komitmen terhadap berbagai perjanjian perdagangan internasional yang tidak dapat dilanggar sehingga menghilangkan kedaulatan pemerintah dalam menetapkan isi dari regulasi nasional yang mampu melindungi kepentingan nasional secara tegas, kuat, dan mengikat. Inilah yang akhirnya menyebabkan hilangnya tanggung jawab Negara dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana amanat dari konstitusi.
Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 I ayat (1):Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
Pasal 13 ayat (2) huruf a: Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

  1. Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat.
Dalam Pasal ini tidak melibatkan pedagangan pasar tradisional dalam rencana pembangunan/revitalisasi pasar rakyat. Hal ini telah menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pedagangan tradisional dimana selama ini hak-haknya hilang setelah revitalisasi pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah.Tidak adanya partisipasi pedagang tradisional dalam rencana revitalisasi pasar telah menghilangkan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum dimana pedagang tradisional berhak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya.
Pasal 14 ayat (3):Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Pengaturan zonasi mengenai keberadaan pasar modern selama ini tidak memberikan dampak positif, bahkan pembangunan pasar modern semakin banyak. Hal ini membuktikan pengaturan ke dalam Kepmen ataupun Perpres tidak akan cukup kuat mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga pengaturan zonasi ke dalam peraturan presiden telah menimbulkan hilangnya jaminan kepastian hukum bagi pedagang tradisional.
Pasal 25 ayat (3): barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.Penjelasan: yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud denganbarang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
Pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Suatu hal yang strategis bagi kesejahteraan rakyat Hanya ditetapkan melalui peraturan presiden yang secara hirarki lebih rendah dari PP. Hal ini mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum masyarakat dalam upaya melindungi kepentingan nasional.
Pasal 26 ayat (3): Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistic, serta pengelolaan ekspor dan impor. Ayat (3): pentingnya suatu tindakan penjaminan pasokan dan stabilisasi harga hanya ditetapkan dengan Kepmen. Sehingga jaminan kepastian hukum bagi masyarakat tidak ada.
Pasal 35 ayat (2): Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Larangan dan Pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa. Ayat 2 hanya ditetapkan dengan Perpres. Secara hirarki lebih rendah dari PP. Hal ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum masyarakat dalam mendapatkan perlindungan dari praktik perdagangan bebas demi kepentingan nasional. Seharusnya pelarangan dan pembatasan perdagangan tersebut dijelaskan secara memadai dalam undang-undang dan PP.
Pasal 50 ayat (2): Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untukkepentingan nasional dengan alasan:

  1. Untuk melindungi keamanan nasionalatau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.
b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan/atau Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor. UU ini tidak menjelaskan secara memadai terkait alasan kepentingan naisonal untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini menjadi abu-abu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani, nelayan, dan UMKM akibat dampak buruk praktik perdagangan bebas belum terakomodir dalam aturan tersebut.
Pasal 54 ayat (1): Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

  1. Untuk melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum, dan/atau
b. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Pasal 54 ayat (3): Pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  1. Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
Untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.
tidak ada penjelasan yang memadai dalam konteks melindungi kepentingan nasional sehingga jaminan kepastian hukum dari pasal ini tidak ada.
Pasal 57 ayat (2): Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.Pasal 57 ayat (4): Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

c/ Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.
Ketentuan ini tidak dibarengi dengan ketentuan yang dapat memberikan fleksibilitas waktu bagi pelaku usaha kecil untuk memenuhi kewajibannya (masa transisi). Sehingga hal ini menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha kecil.
Pasal 66: Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui system elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada dasarnya ketentuan ini telah diatur tersendiri melalui UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Benturan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pasal 83: Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)dapat berkonsultasidengan DPR. Kerjasama Perdagangan Internasional. Dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dimana sifat dari konsultasi sangat tidak mengikat. Seharusnya konteksnya adalah memberikan persetujuan dalam perundingan.
Pasal 84 ayat (1): Setiap perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada DPR paling lama 90 hari kerjasetelah penandatanganan perjanjian.Pasal 84 ayat (7): Peraturan presiden mengenai pengesahan perjanjian perdagangan internasional sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukankepada DPR. Penyampaian perjanjian perdagangan internasional setelah penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum, dimana kontrol dari DPR menjadi tidak relevan mengingat kemudian ada ketentuan yang secara tersendiri pemerintah dapat mengesahkan melalui Perpres sehingga kewenangannya menjadi amat luas.Pada ayat 7, pengesahan perjanjian perdagangan internasional melalui perpres sifatnya hanya pemberitahuan kepada DPR.
Pasal 85 ayat (2): Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan peraturan presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Sangat tidak memberikan kepastian hukum, khususnya mengenai pengesahan melalui Perpres dimana hanya akan menjadi subyektifitas pemerintah dalam menentukan kepentingan nasional. Seharusnya DPR juga memiliki kewenangan untuk dapat membatalkan pengesahan perjanjian perdagangan internasional yang dibuat dengan Perpres. Dan sifatnya mengikat.
Pasal 113: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5 miliar. Ketentuan Pidana, tentang barang yang diperdagangkan tidak memenuhi SNI. Hal ini akan merugikan pelaku usaha kecil yang sangat jauh dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi tidak ada pasal yang mengatur mengenai fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi SNI.
3. UU Perdagangan telah menghilangkan hak-hak petani, nelayan, dan UMKM untuk mendapatkan perlindungan dan melakukan pembelaan untuk mempertahankan kepentingannya.

  • Dalam hal pengambilan kebijakan perdagangan yang akan berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyararakat, Negara tidak melibatkan petani, nelayan, dan UMKM sebagai unsur utama. Terlebih lagi pengadopsian mekanisme perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diambil dari perjanjian WTO sama sekali tidak mencerminkan suatu mekanisme yang diperuntukan bagi perlindungan pelaku usaha kecil. Hal ini karena mekanisme WTO diperuntukan bagi perusahaan multinasional yang dirugikan dari kebijakan sebuah Negara yang melakukan proteksi terhadap kepentingan nasionalnya.
  • Oleh karena itu, setiap warga Negara mempunyai hak untuk melakukan pembelaan dan memperjuangkan haknya demi mempertahankan kepentingannya. Hal ini telah dilindungi di dalam Konstitusi.
Pasal 28 C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum.
Pasal 67 ayat (3): Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional;
  2. Pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh Negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut;
  3. Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi Negara lain;
  4. Pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat;
  5. Pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor;
  6. Pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh Negara lain.
Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan. Tidak mengatur tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku usaha kecil yang terkena dampak dari perdagangan bebas. Karena aturan ini mengadopsi dari WTO sehingga aspek-aspek pembelaannya sangat pro terhadap mekanisme pasar dan industri besar.
Pasal 70 ayat (1): Dalam hal terdapat produk impor dengan harga yang lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan anti-dumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut. tidak menjadikan pelaku usaha kecil sebagai salah satu actor utama dalam perdagangan yang juga mengalami kerugian dari praktek perdagangan bebas.
Pasal 97 ayat (3): Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsure:

  1. Pemerintah
b. Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan.
  1. Lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan.
d. Lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen.
e. Pelaku usaha atau asosiasi usaha di bidang perdagangan
  1. Akademisi atau pakar di bidang perdagangan.
Komite Perdagangan Nasional. Tidak melibatkan unsur kelompok masyarakat rentan seperti kelompok koperasi petani, nelayan, dan UMKM dalam menetapkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan.
4. UU Perdagangan telah menghilangkan kedaulatan rakyat untuk dapat mempertahankan penghidupannya.

  • Pembukaan pasar telah mendorong lonjakan impor yang akhirnya menyingkirkan keberadaan produk lokal yang kalah bersaing dengan produk impor. Selain itu, pembukaan pasar tidak lagi mewajibkan pemerintah untuk mengutamakan produksi dalam negeri sebagai satu-satunya sumber dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. Pengelolaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan strategis menjadi hilang. Sehingga pilihan impor selalu menjadi jalan keluar.
  • Hal ini kemudian berdampak terhadap pelaku usaha kecil lokal yang semakin tersingkir perannya dan pada akhirnya menghilangkan sumber penghidupannya. Kedaulatan rakyat atas ekonominya menjadi hilang.
Pasal 28A ayat (1): Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 26 ayat (1)Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  • Ayat (1): Pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Dalam hal ini pasal 26 hanya merujuk pada kondisi tertentu, dimana hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian terhadap perlindungan kesejahteraan masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya.
  • Ayat (3): tidak ada jaminan dari Negara untuk memastikan ketersediaan barang pokok dari produksi dalam negeri dan menghentikan ketergantungan terhadap impor.
Pasal 57 ayat (4):Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:c/ Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional.

Pasal 57 ayat (7): Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dikenai sanksi administrative berupa penarikan barang dari distribusi.
Pelaku usaha kecil akan sulit mempertahankan keberlangsungan usahanya yang merupakan sumber penghidupannya ketika tidak mampu memenuhi standarisasi yang ditetapkan akibat tidak adanya waktu yang relevan untuk beradaptasi dengan ketentuan standarisasi, akhirnya hanya akan menjadikan pelaku usaha kecil korban dari pelaksanaan pasal tersebut.
5. UU Perdagangan telah menghilangkan jaminan dan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.Berdasarkan Point 5 diatas, ketika kedaulatan rakyat telah hilang dalam mempertahankan kepentinganya, dalam halini adalah sumber-sumber penghidupan ekonominya, maka hal ini sudah tentu juga telah menghilangkan jaminan perlindungan terhadap hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat.

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (4) dan ayat (7).
6. UU Perdagangan telah melanggar kedaulatan ekonomi nasional. Bahwa esensi dari pengaturan perdagangan dalam uu ini didasari pada semangat liberalisasi ekonomi, bukan kepada semangat ekonomi kerakyatan yang didasari pada Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 33 ayat (1):Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3): bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 13 ayat (1):Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing. Frasa ‘peningkatan daya saing’ telah mengarahkan perekonomian nasional dilakukan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan yang menganut persaingan bebas. Pemerintah telah mendorong perekonomian nasional masuk ke dalam jebakan kompetisi bebas. Sehingga daya saing tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi unsur utama dalam kedaulatan ekonomi rakyat sebagaimana dilindungi dalam Konstitusi.
baca juga :

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-uu-perdagangan-karpet_19.html?m=0

21
Feb
14

Politik Hukum : UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing – Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional

Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU Perdagangan pada saat ini adalah pengganti terhadap UU Perdagangan warisan kolonial yang disebut dengan Ordonansi Pengaturan Perusahaan (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie) dibuat oleh Belanda pada tahun 1934.

Namun apakah UU Perdagangan yang baru ini lebih baik dibandingkan dengan produk UU pada zaman kolonial? Dan apakah UU Perdagangan dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang sudah kadung dirugikan dan gulung tikar sebagai akibat pelaksanaan perjanjian perdagangan lalu?

Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional. Bentuknya berupa Bilateral Investment Treaties (BIT) dengan bab investasi dan Free Trade Agreement. Setidaknya ada 63 BIT (Juni 2012) dan 45 dari 63 BIT sudah dilaksanakan. Selain itu juga terdapat 20 Free Trade Agreement (FTA) dengan bab investasi sampai dengan Januari 2013 yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

Baca Juga :
Pengesahan RUU Perdagangan Harus Ditunda ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-pengesahan-ruu.html?m=0

Noorsy : RUU Perdagangan Sangat NeoLiberal ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-menunggu-aksi-jenderal.html?m=0

Panglima TNI : Tolak paham NeoLiberalisme di Indonesia !!! ==>http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2014/02/medianusantara-panglima-tni-tolak-paham.html?m=1

UU Perdagangan yang ada sekarang ini lebih memperlihatkan pengharmonisasian terhadap substansi FTA dengan substansi dari hukum atau undang-undang terkait yang sudah ada di Indonesia. Sementara itu, di dalam FTA, poin umum yang disepakati seperti penurunan tariff, liberalisasi layanan dibidang jasa, aturan dalam pengadaan barang-barang pemerintah (government procurement) dan penerapan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) menjadi semakin ketat dibandingkan yang tertuang didalam aturan yang lebih tinggi diatasnya seperti TRIP dan WTO. Provisi atau persyaratan yang diajukan dalam FTA tujuannya lebih memberikan atau melindungi investor yang seringkali dipersyaratkan didalam perjanjian.

Contoh FTA Indonesia dengan China yang diimplementasikan pada 2010. ACFTA telah merugikan Indonesia karena di dalam perjanjian tersebut China dapat mengekspor raw materials seperti mineral dan minyak dari Indonesia dengan berbagai kemudahan. Selain itu, pelaksanaan zero tariff pada 2010 secara keseluruhan untuk produk pertanian telah mengakibatkan membanjirnya produk impor di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, nilai impor dari Jakarta pada semester I/2010 mencapai US$31,41 juta atau naik 49% dibandingkan dengan periode sebelum implementasi ACFTA. Produk impor ini telah membanjiri pusat perbelanjaan dan ritel di DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Disamping banjirnya produk impor di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, pedagang tradisional juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya UU Perdagangan ini. Masuknya investor dengan dalih revitalisasi pasar telah mengakibatkan matinya pedagang tradisional yang umumnya lemah terhadap manajemen pengelolaan pasar. Sebanyak 78% Pasar Rakyat yang ada di Indonesia terus menurun sepanjang tahun 2007 (IKAPPI). Selain itu menjamurnya pasar modern telah mematikan pedagang pasar dan juga pedagang kecil di wilayah yang berdekatan dengan pasar termasuk usaha usaha kecil di dalam kampung.

Perdagangan bebas seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith di dalam The Wealth of Nations (1776) membutuhkan spesialisasi ekonomi antar dua negara dan antara barang yang berbeda sehingga mendapatkan nilai lebih. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perdagangan bebaspun, apabila memang Indonesia sudah kadung terjerat di dalam liberalisasi perdagangan, membutuhkan peran negara sebagai pengatur administrasi keadilan melalui hukum dan undang-undang. UU Perdagangan yang ada pada saat sekarang ini ternyata belum mampu memberikan jawaban terhadap hal itu

05
Feb
14

Keuangan : Defisit Neraca Perdagangan RI

 

awind

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:23 AM

 

Defisit Neraca Perdagangan RI Membengkak 149 Persen

04 February 2014 Faisal Rachman Ekonomi 

dok / ist

Ilustrasi.

Peningkatan defisit terjadi karena kinerja ekspor lebih rendah dan impor migas yang tinggi.

JAKARTA – Neraca perdagangan sepanjang 2013 tercatat defisit US$ 4,063 miliar, membengkak 149 persen dibandingkan defisit 2012, US$ 1,63 miliar. Peningkatan defisit ini karena kinerja ekspor lebih rendah dan impor, terutama minyak dan gas (migas), masih tinggi.

Hal ini bisa diartikan, kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak efektif menahan laju impor migas. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menuturkan, kebijakan kenaikan BBM bersubsidi belum memberikan dampak terhadap penurunan impor migas.

“Tidak efektif (kebijakan kenaikan BBM bersubsidi). Masyarakat tetap bisa membeli (BBM), baik yang punya motor maupun mobil. Mereka tidak mengurangi konsumsi,” tuturnya di Jakarta, Senin (3/2).

Ia menjelaskan, surplus neraca perdagangan 2013 ini terjadi karena ekspor sepanjang 2013 mencapai US$ 182,57 miliar, sedangkan impor US$ 286,63 miliar.

Menurutnya, defisit neraca perdagangan 2013 lebih rendah dibandingkan perkiraan awal yang mencapai US$ 5 miliar. Itu karena perbaikan kinerja perdagangan pada tiga bulan terakhir.

Suryamin mengatakan, pada Desember 2013, neraca perdagangan untuk ketiga kalinya mengalami surplus US$ 1,52 miliar. Surplus ini terjadi karena ekspor Desember mencapai US$ 16,98 miliar, naik 10,33 persen dibandingkan Desember 2012, US$ 15,39 miliar.

Peningkatan kinerja ekspor ini, Suryamin melanjutkan, karena pelemahan nilai tukar dan peningkatan permintaan ekspor nonmigas. Ia juga melihat permintaan ekspor, khususnya nonmigas, di akhir tahun mengalami peningkatan cukup tajam karena musim dingin.

Suryamin mengatakan, impor Desember mencapai US$ 15,49 miliar, turun 0,79 persen dibandingkan Desember 2012, US$ 15,58 miliar. “Penurunan ini kemungkinan karena kebijakan pengereman impor,” serunya.

Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) menambahkan, perbaikan ekonomi negara tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat (AS), menjadi pendorong utama membaiknya kinerja ekspor di akhir-akhir 2013. Di sisi lain, ia melihat kebijakan pemerintah, seperti peningkatan pajak penghasilan (PPh) impor dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) membuat kinerja impor menurun.

Pelemahan Rupiah
Pelemahan impor juga di dorong pelemahan nilai tukar sehingga permintaan menurun karena harga lebih tinggi. Sementara itu, permintaan produk dalam negeri mengalami peningkatan.

Kepala Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Juniman mengatakan, defisit neraca perdagangan tahun ini yang mencapai US$ 4 miliar sebenarnya cukup baik.

Itu karena lebih rendah dari perkiraan awal yang akan di atas US$ 5 miliar. Perbaikan ini terjadi karena peningkatan perdagangan, khususnya ekspor dalam tiga bulan terakhir, meskipun impor masih cenderung stabil di kisaran US$ 15 miliar.

Kinerja perdagangan membaik dalam tiga bulan terakhir,m terutama pada Desember 2013 karena pelemahan nilai tukar yang membuat ekspor Indonesia cukup kompetitif; mulai membaiknya kinerja perekonomian negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang; dan window dressing di ekspor minerba.

Itu karena pada Januari mulai diberlakukan pelarangan ekspor tersebut. “Aji mumpung ekspor minerba terlihat pada Desember. Minerba ekspor mencapai US$ 900 juta, meningkat dari tiap bulannya US$ 600 juta,” tuturnya.

Dari sisi impor, Juniman melanjutkan, terjadi penekanan karena kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah mulai dari peningkatan PPh impor dan PPnBM, serta pelemahan nilai tukar. Selain itu, kebijakan kenaikan BI rate hingga 175 basis poin (Bps) membuat daya beli masyarakat melambat sehingga kebutuhan barang impor turun.

Juniman menambahkan, defisit neraca perdagangan ini akan berakhir tahun ini. Diperkirakan pada 2014, neraca perdagangan surplus US$ 0,5 miliar-1,5 miliar. Hal ini akibat kinerja perdagangan yang kemungkinan masih membaik dan impor yang sedikit tertahan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pada 2013.

David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berpendapat senada. Menurutnya,  defisit neraca perdagangan US$ 4 miliar merupakan kabar baik. Itu ditambah lagi kinerja perdagangan di tiga bulan terakhir mulai membaik, bahkan pada Desember 2013 mencapai US$ 16,98 miliar, hampir menyentuh tren bulanan.

“Ekspor mineral mendominasi peningkatan kinerja ekspor karena pada Januari dilakukan pelarangan impor mineral mentah,” ucapnya.

Menurut David, tren membaiknya ekspor dalam tiga bulan terakhir belum tentu berlanjut hingga tahun depan. Hal itu karena harga komoditas masih cenderung stagnan. Di sisi lain, impor migas cenderung masih tinggi karena konsumsi BBM belum bisa direm.

__._,_.___
02
Oct
13

Perekonomian : Indonesia Hanya Pecundang di KTT APEC

Indonesia Hanya Pecundang di KTT APEC
Senin, 30 September 2013 | 17:46

[JAKARTA] Posisi Indonesia dalam KTT APEC 2013 di Bali hanya sebagai pecundang.

Tidak ada yang bisa dibanggakan, karena Indonesia tidak memiliki daya tahan yang kuat dalam persaingan dunia global, khususnya dalam liberalisasi ekonomi dan investasi.

Justru liberalisasi yang didukung Indonesia itu hanya akan menciptakan ketimpangan, dan Indonesia akan menjadi pecundang. Karena itu, siapa pun presiden terpilih pada Pemilu 2014 nanti,  Indonesia akan tetap dimanfaatkan oleh Amerika Serikat (AS).

“APEC itu peluang dan ancaman. Kita bisa sebagai pecundang atau penantang. Bagi saya, kita pecundang,” kata pengamat politik ekonomi Ichsanudin Noorsy dalam diskusi “APEC dan empat Pilar Bangsa” bersama Ketua FPKB MPR RI,   Lukman Edy dan staf khusus Presiden SBY,  Firmanzah di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (30/9).

Ichsanudin mengatakan, dari berbagai indikator, pemerintah Indonesia tidak bisa memainkan peran yang menguntungkan di KTT APEC.

Di kawasan ASEAN saja, kata dia, Indonesia selalu dalam posisi korban, terutama korban Singapura, Malaysia, dan Thailand.

“Buktinya, pada 15 Februari 2005, Presiden SBY meminta perjanjian ekstradisi ke Singapura, tetapi yang didapat adalah jaminan investasi Singapura di Indonesia. Ini bukti kita lemah,” katanya.

Sementara itu, Lukman Edy mengatakan, ada dua kepentingan dalam konteks APEC.

Pertama, negara-negara mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi.

Kedua, ada kepentingan yang ingin mengubah kesepakatan dalam APEC itu sendiri, terutama untuk menjaga kepentingan ekonomi dalam negeri setiap negara anggota.

“Dalam konteks ini, Indonesia berada di mana? Kalau menurut saya, Indonesia masuk dalam kepentingan pertama, cenderung mendorong liberalisasi perdagangan,” katanya.

Contohnya, Bogor Goals tak bicara lagi perlindungan dalam negeri, tetapi mendesak liberalisasi perdagangan.

“Fakta memang, sekitar 20 persen ekspor kita ke negara-negara anggota APEC, tetapi hasil akhirnya tetap defisit,” katanya.

Anehnya, kata Lukman Edy, Indonesia tidak pro aktif memperjuangkan liberalisasi sektoral. Justru hal ini lebih disuarakan oleh negara-negara lain.

“Sebenarnya dalam APEC ini, Indonesia mau membela yang mana? Apakah kita masuk kategori negara maju, walau kenyataannya kesenjangan masih tetap ada. Kenapa Indonesia tidak suarakan kesenjangan itu?” katanya.

Lukman berharap, walau Indonesia tidak menyuarakan kesenjangan itu, tetapi memberi dukungan kepada negara-negara berkembang lainnya. Itu yang perlu dilakukan.

“Karena kalau Indonesia mengklaim sebagai negara maju, ini ibarat lebih besar pasak dari tiang. Tetapi itulah yang terjadi,” katanya.

Firmansyah mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam APEC untuk menjalankan amanat konstitusi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Apalagi Indonesia sudah dua kali menjadi tuan rumah  KTT APEC, yakni pada 1994 dan 2013 ini.

“Jadi, kita ikut mendorong pengurangan kesenjangan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, karena dana APBN tak mencukupi. Nilai investasi asing khususnya  lima  negara besar (AS, Australia, Jepang, Korsel, dan Singapura) saat ini mencapai Rp 647 triliun. Itu yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi dunia,” katanya. [L-8]

10
Apr
13

Perdagangan : Kartel Bawang Putih

KPPU: 14 Perusahaan Lakukan Kartel Bawang Putih

PlasadanaPlasadana 

PLASADANA.COM – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi menegaskan terjadinya penumpukan dan penahanan kontainer berisi bawang putih di pelabuhan merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan pelaku usaha untuk mengkondisikan kenaikan harga.

Demikian disampaikan Nawir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI  tentang Daya Saing Bahan Pokok di Jakarta, Rabu (10/4).

“Kami melihat ada kesengajaan untuk mendongkrak harga bawang putih menjadi lebih tinggi,” tegasnya.

Terkait praktek kartel ini, Nawir mengatakan pihaknya telah memanggil pihak terkait dan saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjalankan praktek kartel bawang putih ini.

Dari hasil penyelidikan intensif, hingga saat ini KPPU menyimpulkan ada 14 perusahaan nakal yang menjadi penyebab melonjaknya harga komoditas tersebut hingga menjadi Rp 80–100 ribu pada akhir Maret lalu.

Kendati demikian, Nawir menambahkan, jumlah perusahaan yang terlibat bisa bertambah atau berkurang tergantung pada pendalaman yang tengah dilakukan oleh Tim KPPU.

“Angka ini masih sangat dinamis. Bisa bertambah atau berkurang. Mohon ditunggu saja,” katanya.

Nawir mengaku pihaknya telah mengantongi bukti-bukti kuat untuk memperkarakan perusahaan-perusahaan tersebut ke pengadilan. “Tunggu saja. Minggu depan akan kami ajukan ke pengadilan,” tegas Nawir.

Perlu diketahui, hingga akhir Maret lalu sekitar 444 kontainer berisi produk holtikultura masih tertahan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. KPPU mensinyalir adanya kesengajaan yang dilakukan pelaku usaha untuk mengkondisikan kenaikan harga. Akibatnnya, dalam dua minggu harga bawang putih melonjak naik hingga mencapai 80 ribu sampai 100 ribu pada akhir Maret.

Penulis: Fachrurozi

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook
26
Mar
12

Perdagangan : Bongkar Itu Pengkhianat [SBY]

Itu Pengkhianat

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com
SBY : Bongkar Itu Pengkhianat
TRIBUNNEWS.COM,CHINA–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mensinyalir ada pengkhianat dalam proses hubungan perdagangan antara Indonesia dan China.

“Bongkar itu,” tegas Presiden SBY saat jumpa pers usai pertemuan bilateral dengan Presiden Hu Jintao, PM China Wen Jiabao dan Ketua Polit Biro Partai Komunis China, Li Changchun di Beijing, China, Sabtu (24/3/2012).

Sinyalemen itu diungkapkan presiden menanggapi pertanyaan wartawan saat jumpa pers di hari terakhir kunjungannya di Negeri Tirai Bambu.

Pasalnya, terdapat perbedaan data yang dimiliki China dan RI. Menurut data RI, volume perdagangan kedua negara mencapai 50 miliar dolar AS. Sedangkan menurut catatan China mencapai 60 miliar dolar AS.

Pada sisi lain, dalam catatan RI terjadi defisit untuk Indonesia senilai Rp 3 triliun. Sebaliknya mereka mencatat defisit itu justru untuk China dengan nilai sama.

Presiden menduga ada barang yang keluar atau masuk RI tak melalui pintu resmi. “Tujuannya untuk menghindari pajak. Ini pengkhianat,” tandas Kepala Negara.

Bisa saja perdagangan itu melalui negara lain. “Ini juga pengkhianat,” katanya. Presiden minta agar hal itu dibongkar karena merugikan negara. “Jangan ada yang sluman, slumun, selamet. Tapi mudah-mudahan tak selamat,” kata SBY.

Tak sampai di situ, presiden yang murka memerintahkan mencopot pejabat yang terlibat. “Copot saja. Jangan terus dibina, dibimbing, diasuh. Sudah cukup,” tandas presiden.

Menurut presiden, pemerintah kedua negara bersepakat terus meningkatkan volume perdagangan. Pada 2015, kedua negara menargetkan volume perdagangan mencapai 80 miliar dolar AS.

“Dengan catatan ada penguatan industri dalam negeri dan pengembangan kapasitas,” katanya. Selain itu, hubungan perdagangan tersebut harus bersifat berimbang dan fair, sehingga memberikan keuntungan bagi masing-masing negara.

Pemerintah Indonesia dan China sepakat membentuk komisi bersama untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. “Komisi ini langsung melapor ke presiden, jika di Indonesia. Sedangkan jika di China melapor ke presiden dan perdana menteri,” jelas SBY.

Selain komisi bersama, kedua negara sepakat menjajaki kemungkinan kerjasama pertukaran dua hewan asli kedua negara, yakni komodo dengan panda. “Tukar menukar komodo dan panda, sedang diteliti. Mudah-mudahan saat dingin komodo tak terganggu, dan saat musim panas panda tak terganggu juga,” kata presiden.




Blog Stats

  • 3,192,986 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…