Posts Tagged ‘Oil & Gas Disaster

26
Feb
11

Bencana MiGas : Lumpur Lapindo Menyembur Hingga Tahun 2037

Jumat, 25/02/2011 11:13 WIB
Lumpur Lapindo Menyembur Hingga Tahun 2037
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews

London – Semburan lumpur yang lebih dikenal dengan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang membuat lebih dari 13 ribu keluarga kehilangan rumah diperkirakan terus menyembur hingga seperempat abad mendatang. Semburan tersebut akan terus memuntahkan gas yang mudah terbakar, seiring dengan semakin dalamnya danau lumpur yang terbentuk.

Demikian dilaporkan dalam penelitian para ilmuwan dari Durham University, Inggris, seperti dilansir AFP, Jumat (25/2/2011).

Tekanan bawah tanah yang ada di bawah semburan, membuat lumpur akan terus disemburkan hingga tahun 2037 mendatang. Sementara itu, gas akan terus merembes melalui lumpur tersebut selama puluhan tahun bahkan hingga seabad mendatang.

“Perkiraan kami, akan memakan waktu selama 26 tahun bagi erupsi tersebut untuk turun ke level yang wajar, dan turun kondisinya menjadi gunung berapi (volcano) yang proses mendidihnya lambat,” terang Ketua Tim Peneliti, Richard Davies. Semburan lumpur Lapindo terjadi pada 29 Mei 2006 dan belasan orang tewas.

Pada puncaknya nanti, diperkirakan  setiap harinya akan menyemburkan lumpur yang volumenya mencapai 40 kali volume air pada kolam renang olimpiade. Namun saat ini baru mencapai level 4 kali lipat.

Semburan lumpur ini telah membanjiri 12 desa dengan kedalaman 15 meter. Sebanyak 42 ribu warga setempat pun terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Penelitian yang dipimpin oleh profesor ilmu bumi pada Universitas Durham ini, dilakukan dengan menggunakan simulasi komputer. Simulasi ini didasarkan pada data-data dari 2 sumur gas yang ada di wilayah yang sama, dan juga didasarkan pada data refleksi seismik yang menggambarkan struktur geologi pusat semburan.

“Di tengah-tengah danau ini terdapat sebuah lubang ventilasi selebar 50 meter. Selain itu, ada juga 166 lubang ventilasi lainnya yang muncul selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Lubang ventilasi ini telah muncul di pabrik, jalan, bahkan rumah warga. Beberapa dari lubang tersebut telah menyala menjadi api, menyusul adanya korban luka akibat api yang muncul,” jelas Davies.

Tenaga yang tersimpan dalam pusat semburan ini memang akan menjadi ancaman jangka panjang. Namun secara bertahap efek merusaknya akan berkurang.

“Anda tidak bisa kembali ke wilayah tersebut. Bahkan mungkin saja dampak volcano ini akan naik. Saya telah melihat kerusakan paling dramatis di wilayah ini. Namun ini bukanlah akhir, lubang ventilasi masih akan terus terbentuk,” ingatnya. Studi ini dimuat dalam Journal of the Geological Society di London.

Pemerintah Indonesia menyebut semburan lumpur akibat gempa yang terjadi beberapa hari sebelumnya di kawasan Yogyakarta, sekitar 280 km dari pusat semburan.

Namun sejumlah ahli di luar negeri menuding perusahaan pengeboran Lapindo Brantas yang gagal untuk memasang pipa pelindung di sumur mereka.  Akibatnya, dari dalam sumur menyembur lumpur disertai gas.
(nvc/nrl)

30
Dec
10

Bencana MiGas : Lapindo Rugikan Pertanian Rp 1,1 Triliun / Tahun

Lapindo Rugikan Pertanian Rp1,1 Triliun/Tahun? 

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 28/12/2010 | 13:36 WIB Lapindo Rugikan Pertanian Rp1,1 Triliun/Tahun?

Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)  mencatat, penanganan Lumpur Panas Lapindo dan pencemaran laut Timor adalah puncak kegagalan pemerintah dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Menurut Sekjen KIARA, M Riza Damanik di Jakarta, Selasa (28/12), meski sudah berlangsung lama, upaya penutupan Lumpur Panas Lapindo belum juga berhasil. Akibatnya, kerugian dirasakan nelayan, petambak, dan masyarakat pesisir terus membesar.

“40-50% produksi perikanan Jawa Timur tidak bisa berjalan normal. Kerugian sektor perikanan akibat luapan lumpur Lapindo diperkirakan mencapai Rp1,1 trilliun per tahun,” paparnya seperti dilansir CyberNews.

Kerusakan pesisir dan laut selama lima bulan pertama semburan (29 Mei 2006-31 Oktober 2006) menyebabkan kerugian Rp 2 triliun. Nilai kerugian ini, menurutnya, akan menggelembung kembali setelah empat tahun berlalu dan kerusakan pesisir dan laut pun lebih dahsyat lagi, karena lumpur dialirkan ke Laut Jawa melalui Sungai Porong.

Padahal, lanjutnya, 60 persen dari jumlah keseluruhan nelayan tradisional di Indonesia mengandalkan lokasi perairan laut Jawa sebagai areal tangkapan ikan. Semburan lumpur Lapindo telah menenggelamkan tempat tinggal dan harapan 14.000 keluarga, merumahkan lebih dari 1.800 buruh pabrik, dan menyedot sedikitnya Rp 4 triliun dana APBN hingga 2010.

Demikian halnya dalam kasus pencemaran di laut Timor oleh PTTEP Australasia (21 Agustus 2009). Hingga berakhirnya tahun 2010, pemerintah belum juga berhasil mendapatkan klaim ganti rugi dari PTTEP Australasia guna memulihkan hak-hak nelayan dan pembudidaya ikan. (Suara Merdeka)

Berita Terkait

03/09/2010Daya Saing Industri Pertanian Melemah

29/07/2010Daoed Jusuf Tolak Bakrie Award, Karena Lapindo

25/07/2010Pejabat Lapindo Berebut Kursi Bupati

24/06/2010Ical Bicara, Monalisa Teriak Soal Lapindo

01/06/2010Disuguhi Kue Lumpur, Ical Minta Tahu

30/05/2010Lumpur Lapindo Kuras APBN Rp 2,8 Triliun

29/05/2010Kasus Lapindo Jadi Dagangan Politik SBY-Ical?

24/05/2010Cawabup Sidoarjo Diteror & Ditawari Suap

21/05/2010LSM Minta SBY Hentikan ‘Selingkuh’ dengan Bakrie

14/05/2010PDIP: Penyelesaian Lapindo, Ukuran

29
Jul
10

Bencana Lapindo : Daoed Jusuf Tolak Bakrie Award

Kamis, 29/07/2010 18:52 WIB
Daoed Jusuf Tolak Bakrie Award Karena Lumpur Lapindo
Andri Haryanto – detikNews


Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan Daoed Jusuf menolak penerimaan penghargaan Achmad Bakrie Award. Alasannya nama Bakrie terkait dengan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo.

“Ini kan Bakrie Award. Nama Bakrie terkait dengan satu kegiatan bisnis di Jawa Timur yang telah menimbulkan malapetaka dan bencana bagi orang di sekitiar situ. Dan sampai sekarang seperti diabaikan saja penderitaan rakyat oleh kelompok Bakrie. maka dari itu saya menolak,” Kata Daoed saat ditemui di kediamnnya di Jalan Bangka VII, No. 14, Jakarta Selatan, Kamis (29/7/2010).

Ia mengatakan, penolakan sebagai bentuk perlawanannya terhadap sikap Bakrie yang dinilainya menelantarkan nasib korban lumpur Lapindo.

“Saya menolak karena nurani saya tidak bisa menerima award itu, selama itu saya berani melawan apapun dan siapapun, tapi saya tidak pernah melawan hati nurani saya,” ujar laki-laki kelahiran Sumatera Utara ini.

Penolakan, ujarnya, disampaikan langsung saat pihak panitia pemberi penghargaan dari Freedom Institute meneleponnya, akhir Mei.

“Ketika itu juga spontan saya tolak. Tetapi mereka toh ingin datang menjelaskan. Ya kalau mau datang silakan saja,” ceritan Daoed.

Sebelumnya, Daoed sempat menolak untuk mengomentari penolakannya untuk menerima penghargaan. Ia memilih untuk berkomentar setelah panitia resmi mengumumkan peraih penghargaan. “Pengumumannya di Kantor Freedom Institue, 11 Juli kemarin. Saya tidak tahu kalau itu sudah diumumkan,” katanya.

Bakrie Award telah menjadi agenda rutin Freedom Institue yang bekerja sama dengan Yayasan Ahmad Bakrie sejak 2003. Biasanya, Anugerah Bakrie Award diberikan menjelang Peringatan Kemerdekaan RI.

Sebelumnya dalam jumpa pers pada Rabu (28/7) di kantor Freedom Institute, Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Mallarangeng menilai ada nuansa politik di balik penolakan oleh Daud, dan juga penerima award lainnya budayawan Sitor Situmorang.
(ahy/ndr)

Baca juga :

20
Jun
10

Bencana MiGas : Lain Sidoarjo Lain Teluk Mexico

Senin, 31 Mei 2010 19:20 WIB
Kebocoran dari pipa minyak bawah laut milik British Petroleum (BP) telah memasuki minggu ketujuh. Meskipun sulit, ahli-ahli di BP berjuang menutup kebocoran sumur bawah laut di Teluk Meksiko itu. Tak ingin reputasinya merosot, BP mengerahkan aneka upaya dan berbagai macam teknologi. Mereka optimistis kebocoran bisa dihentikan agar pesisir pantai Amerika Serikat tidak tercemar berat oleh tumpahan minyak.

Semburan ini menjadi sorotan dunia, terutama terkait keselamatan migas. Maklum, dengan semburan 3.000-5.000 barrel minyak per hari, insiden ini merupakan pencemaran terburuk dalam sejarah AS, melampaui bencana tumpahan
minyak dari kapal tanker Exxon Valdez pada 1989 yang menebarkan minyak di laut lebih dari 245.000 barrel. Pemerintah AS memperkirakan, 18 juta sampai 40 juta galon minyak mentah telah mencemari Teluk Meksiko.

Akibat kejadian ini, Pemerintah Barack Obama mendapatkan tekanan berat dari oposisi, pencinta lingkungan, dan warga AS. Pemerintah Obama menekan BP agar terus berupaya menghentikan kebocoran. Obama tidak mau tahu, bahkan dengan tegas mengatakan penanganan kebocoran dan penanggulangan kerusakan lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP. Obama juga menebarkan optimisme: ”Kami tidak akan menyerah sampai kebocoran bisa dihentikan, hingga air dan pantai-pantai dibersihkan, hingga orang-orang yang jadi korban bencana buatan manusia mendapatkan hidupnya kembali.”

Kondisi kontras terjadi di Indonesia. Sejak empat tahun lalu, persisnya per 29 Mei 2006, kita dihadapkan kepada semburan lumpur panas yang terus terjadi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 600 hektare kawasan terkena dampak semburan lumpur panas tersebut. Ribuan keluarga terpaksa dipindahkan dari lokasi bencana, termasuk pabrik. Infrastruktur publik, seperti jalan dan rel kereta api, rusak. Tak terhitung kerugian sosial dan ekonomi yang diderita oleh rakyat Jawa Timur akibat petaka lumpur panas itu.

Jika BP berjuang keras menghentikan kebocoran, sebaliknya semburan lumpur panas di Sidoarjo cenderung dibiarkan. Kita menyerah dan menganggap sebagai fenomena alam, seperti putusan Mahkamah Agung bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam. Bahkan, muncul ide dari Presiden Yudhoyono untuk menjadikan pusat semburan lumpur sebagai kawasan wisata. Bencana lumpur dianggap sebagai sesuatu yang layak jadi tontonan.

Untuk mematikan semburan membutuhkan tekad dan kesungguhan dari pelaksana. Karena itu, kasus semacam ini sering melahirkan “pahlawan” sejati, seperti yang dilakukan Wang Jin Xi tahun 1960 saat menanggulangi semburan di
lapangan Daqing, China utara. Karena spirit dan inisiatifnya yang sangat kuat itu Jin Xi diberi gelar “*Iron Man*”. Berkat “pahlawan-pahlawan” itu pula kecelakaan serupa di Selat Timor, Utara Australia, September 2009, berhasil dihentikan. Hampir semua negara di dunia yang memiliki lapangan migas, puluhan kali terjadi kasus serupa, baik di Indonesia, di AS, Afrika, Eropa, maupun Asia. Semua semburan tersebut berhasil dijinakkan.

Semburan migas yang tidak terkontrol dikenal dengan istilah “*blow out*”. Di Indonesia, ini pernah terjadi di kawasan laut, seperti di pantai Kalimatan Timur, pesisir Sumatra, dan pesisir Jawa. Semburan migas di Indonesia dan Selat Timor terjadi pada kedalaman laut hanya beberapa puluh meter air laut. Sebaliknya, semburan di Teluk Meksiko berada pada kedalaman sekitar 1500 meter. Jadi, penangannya lebih sulit dan lebih mahal.

Karena air laut yang harus ditembus begitu dalam, maka teknologi selubung menggunakan “Riser”, yaitu pipa yang menghubungkan dasar laut dengan permukaan yang memisahkan tercampurnya lumpur pemboran dari air laut.
BOP (*blow out preventer*) atau alat pencegah semburan ditempatkan di dasar laut yang pengontrolannya dilakukan dari permukaan. Semburan dalam kasus di Teluk Meksiko ini sampai membuat Riser terputus dan lepas, sementara BOP tidak sempat mampu menahan tekanan yang datang dari bawah, sehingga semburan terjadi mulai dari dasar laut.

Untuk menutupnya dimulai dengan langkah “pendek”, yaitu melokalisasi semburan dengan cara menurunkan Kubah yang besar dan berat, dan di puncaknya dihubungkan dengan pipa sebagai penyalur minyak sampai ke permukaan. Ini
memungkinkan minyak dapat dialirkan ke tanker dan tidak tersebar ke segala arah dan mencemari laut. Analogi serupa dilakukan untuk menghentikan semburan lumpur di Sidoarjo, yaitu semburan diarahkan ke Sungai Porong dengan tanggul untuk sementara waktu.

Untuk mematikan semburan secara permanen dilakukan tahap berikutnya dengan teknologi “*Dynamic Killing*”. Teknologi ini membutuhkan beberapa sumur miring yang dikenal dengan “*Relief Well*” untuk saluran menginjeksikan
lumpur berat ke sumur sumber semburan. Lumpur berat tersebut akan memiliki tekanan hidrostatis yang cukup besar, sehingga mampu menahan tekanan yang datang dari bawah yang mendorong fluida ke permukaan. Di Teluk Meksiko,
kegiatan lokalisasi semburan sudah berhasil dilakukan. Kini memasuki tahap mematikan semburan dengan teknologi *dynamic killing*.

Dengan metoda serupa, semburan di Selat Timor bisa dimatikan dalam waktu lebih dari empat bulan. Di Subang, Jawa Barat dan Randu-Blatung, Jawa Timur, memakan waktu sekitar lima bulan. Waktu tiga hingga enam bulan jadi pegangan
para pelaksana dalam menanggulangi semburan pada kegiatan pengeboran migas. Di Teluk Meksiko, dua *relief well* sudah berjalan sejak 4 dan 26 Mei 2010. Di Sidoarjo telah disiapkan dua *relief well*. Sayangnya, kegiatan baru berjalan sekitar 20 persen harus terhenti karena biaya terbatas.

Lokalisasi semburan lumpur di Sidoarjo tidak perlu dengan kubah besar karena terjadi di darat. Lokalisasi cukup dengan mengalirkan ke Sungai Porong. Di Teluk Meksiko, lokalisasi juga dibantu dengan menebar bahan kimia “* surfactant*” yang memungkinkan minyak bersatu dengan air laut dan membuat minyak jatuh ke dasar laut tidak menyebar di permukaan. Di Sidoarjo tidak memerlukan *surfactant* karena semburan tidak mengeluarkan minyak secara signifikan, hanya air-panas-asin yang mengandung tanah liar serta gas hidrokarbon sedikit yang tentunya akan menguap sendiri ke permukaan.

Untuk mematikan semburan lumpur di Sidoarjo bisa dilakukan dengan metoda *dynamic killing* menggunakan *relief well*. Teknologi *dynamic killing* dengan bantuan *relief well* menjadi pilihan standar dalam setiap usaha mematikan
semburan pada kegiatan migas, terutama yang memiliki semburan sangat kuat. Teknologi ini sudah dikuasai ahli-ahli migas anak negeri. Jadi, tidak perlu harus mengimpor ahli dan teknologi dari luar negeri.

Sebagai contoh, tahun 1984 di Subang, Jawa Barat, pada 1997 di lepas pantai Kalimantan, dan tahun 2001 di Randu-Blatung, Jawa Timur, semuanya ditangani oleh tenaga ahli dari Indonesia. Begitu pula setelah semburan lumpur di
Sidoarjo, pada Desember 2008 semburan lumpur di Gresik, Jawa Timur, April 2009, dan semburan lumpur dan gas di Merbau, Sumatera Selatan, juga dapat dimatikan oleh tenaga ahli dari Indonesia Sendiri.

Untuk semburan yang ringan, *dynamic killing* bisa dilakukan pada sumur yang sedang menyembur dengan menggunakan bantuan pipa yang dimasukan ke dalam lubang yang sedang menyembur. Kemudian semburan dialirkan ke dalam pipa tersebut setelah di bagian bawah ada alat penyekat, disebut “*Packer*”, diaktifkan. Metoda ini dipakai pada kasus ratusan sumur di Irak, dekat perbatasan Kuwait, yang diledakan saat perang Irak-Kuwait sepuluh tahun lalu.

Metoda ini, diberi nama *Top Kill*, pernah dicoba di Teluk Meksiko. Namun, metoda ini tidak berhasil karena aliran semburan cukup kuat. Metoda ini juga pernah diaplikasikan di Sumur Banjarpanji, Jawa Timur, dikenal dengan metoda
“*Snubbing Unit*” dan “*Side Tracking*”. Namun, metoda ini tidak berhasil karena kualitas sumurnya sudah permanen tersemen dan pipa selubung casing-nya sudah penyok dan rusak.

Kecepatan dalam mengambil keputusan, seperti dilakukan “*Iron Man*” di China dan Obama di AS, untuk mematikan semburan adalah sebuah kebutuhan. Kegiatan tersebut didukung sepenuhnya oleh segenap kemampuan peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia saat ini. Sejarah mencatat, dengan langkah *all out*, tidak ada satupun kejadian semburan *blow out* yang tidak bisa dimatikan. Ironisnya, semburan lumpur di Sidoarjo empat tahun dibiarkan merana tanpa disentuh teknologi apapun.

Jika semburan lumpur di Sidoarjo tidak dihentikan, diperkirakan radius retakan yang diikuti semburan gas dan air tawar akan sampai sejauh tiga kilometer dari pusat semburan. Perkiraan itu muncul karena pusat semburan air di kedalaman tiga kilometer dari permukaan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya warga yang berada di sekitar tiga kilometer atau kurang dari pusat semburan segera dievakuasi atau menjauhkan diri. Karena, cepat atau lambat,
area tersebut akan turun atau ambles (*subsidance*) dan tanahnya retak. Hasilnya, di retakan-retakan tersebut akan timbul semburan gas baru.

Sampai saat ini jumlah semburan baru mencapai 182 buah. Semburan baru itu terjadi karena retakan di permukaan tanah yang mengakibatkan air bercampur gas metan keluar. Jika semburan terus terjadi, tanah di bawah menjadi berlubang dan membuat area sekitarnya tertarik turun. Akibatnya, retakan akan semakin banyak terjadi. Begitu pula semburan yang muncul akan kian banyak. Bentuk turunnya tanah akan seperti corong atau seperti gelas es krim. Jadi, di tengah amblesnya akan paling dalam.

Saat ini amblesan tanah permukaan di dekat semburan sudah mencapai lebih dari 14 meter. Jika dibiarkan, amblesan tersebut akan semakin dalam. Area yang terdampak amblesan saat ini mencapai 1000 meter lebih. Karena itu, area tiga kilometer dari pusat semburan sebaiknya tidak dibangun infrastruktur baru karena wilayah tersebut daerah yang berbahaya.

Menurut analisa sejumlah pihak, semburan lumpur di Sidoarjo bisa sepuluh tahun, atau bahkan 100 tahun lamanya. Ini tidak penting, yang paling penting justru jangan pasif menunggu berhenti, tapi harus dihentikan. Sebab, yang menyembur di lokasi lumpur Lapindo saat ini adalah air asin panas dari bawah tanah. Air itu tidak akan cepat habis dan tak ada yang tahu kapan habisnya.

Biaya yang dibutuhkan untuk menutup semburan lumpur di Sidoarjo diperkirakan hanya sekitar 100 juta dollar Amerika. Biaya ini tergolong murah dibandingkan dengan biaya menghentikan semburan di Teluk Meksiko yang makan
miliaran dolar AS, 500 juta dollar di antaranya untuk penelitian lingkungan. Biaya 100 juta dolar AS ini juga termasuk kecil dibandingkan dengan pendapatan tahunan dari usaha migas di Indonesia yang sekitar 25 miliar dolar AS, dan belanja industri migas mencapai 10 miliar dolar AS. Diperlukan keseriusan dan keberanian, seperti halnya Wang Jin Xi dan Obama, dari para pemimpin negeri ini untuk memutuskan penutupan semburan lumpur Sidoarjo.

Rudi Rubiandini R.S.
Pakar Migas dari ITB

04
Jun
10

Bencana MiGas : Tumpahan Minyak Lepas Pantai Louisiana, Teluk Meksiko

AP PHOTO/DAVE MARTIN
Mary Smith dari Theodore, Alabama, mengawasi dua cucunya saat sejumlah pekerja melakukan pembersihan di sepanjang pantai Pulau Dauphin, Alabama, Rabu ( 2/ 6). Pencemaran minyak telah menyebar hingga lepas pantai Alabama, AS.

TUMPAHAN MINYAK
Obama Mungkin Batal Lagi ke Indonesia

Jumat, 4 Juni 2010 | 05:04 WIB

Washington, Rabu – Presiden Amerika Serikat Barack Obama mungkin batal lagi mengunjungi Indonesia. Kali ini perhatiannya tersita oleh kasus pencemaran laut di lepas pantai Louisiana akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko, AS. Hingga memasuki hari ke-45, Rabu (3/6), semburan minyak dari sumur Deepwater Horizon, Teluk Meksiko, bukannya berkurang, tetapi semakin tak terkendali.

Gedung Putih mengatakan, lawatan Obama ke Indonesia dan Australia masih terjadwal sesuai rencana. Namun, kasus tumpahan minyak di laut lepas di pantai Negara Bagian Louisiana memunculkan spekulasi lain. Obama mungkin saja menunda lagi lawatannya ke Indonesia dan Australia pada bulan Juni ini.

Obama sedianya mengunjungi Jakarta—tempat dia menetap selama empat tahun pada masa kecilnya—dan juga Canberra serta Sydney, Australia, pada Maret 2010. Dia menunda lawatan ketika itu guna mendorong reformasi soal layanan kesehatan di parlemen dan akhirnya sukses.

Lawatan Obama yang tertunda itu sudah terjadwal lagi medio Juni. Meski demikian, kali ini Gedung Putih dihadapkan berbagai pertanyaan tentang apakah Obama lebih memilih pergi atau tinggal untuk menangani dampak tumpahan minyak. Hal ini dinilai sebagai bencana lingkungan terburuk dalam sejarah AS.

Para penasihat politik Obama menegaskan, masalahnya pamor bisa saja menjadi buruk bagi Presiden jika melakukan perjalanan ke luar negeri saat krisis lingkungan di Teluk Meksiko belum pulih. Wakil juru bicaranya, Bill Burton, mengatakan, kunjungan Obama masih terjadwal, tetapi tampaknya akan ada beberapa diskusi yang mungkin menyarankan agar lawatan dibatalkan.

”Baiklah, pasti ada banyak alasan untuk melakukan perjalanan,” kata Burton di dalam pesawat Air Force One tatkala Obama menyampaikan pidato tentang perekonomian di Pittsburgh, AS. Dia menambahkan, ”Terlepas dari semua diskusi yang mungkin sudah dilakukan mengenai itu (penundaan), tetapi perjalanan masih terjadwal.”

Sampai Rabu, Gedung Putih belum merilis jadwal pasti lawatan. Keputusan membatalkan perjalanan, Maret lalu, memperlambat perjuangan Obama meningkatkan keterlibatan AS dengan wilayah Asia Pasifik.

Penundaan itu menunjukkan betapa urusan politik domestik kadang-kadang dapat menghambat keterlibatan global dari Presiden AS. Ini khususnya terjadi selama semester pertama ketika porsi urusan politik sangat tinggi. Obama telah membatalkan jamuan malam kenegaraannya Maret lalu di Indonesia.

BP masih gagal

Kebocoran sumur minyak bawah laut di kilang Deepwater Horizon dari hari ke hari tak juga berhasil dikendalikan meski berbagai upaya sudah dilakukan. Semburan minyak mentah dari sumur yang bocor semakin liar. Minyak yang tersembur pun semakin pekat. Wilayah yang terkena tumpahan minyak membuat nelayan terpuruk.

Dilaporkan, lebih dari sepertiga perairan teluk tertutup untuk nelayan serta usaha penangkapan hasil-hasil laut. Perairan ini menghasilkan sedikitnya satu miliar pon udang dan kerang. (AFP/AP/REUTERS/CAL)

02
Jun
10

Bencana MiGas : Empat Tahun Bersama Racun Lapindo

Empat Tahun Bersama Racun Lapindo

Selasa, 1 Juni 2010 | 03:01 WIB

Oleh Bambang Catur Nusantara

Awal Januari 2010 gelembung-gelembung gas mulai menyeruak dari halaman rumah Irsyad. Mantan petani dari Besuki Timur ini terkaget-kaget.

Ia sangat cemas karena gas ini menyala saat tersulut api. Meski hanya berlangsung beberapa hari, kejadian ini bisa menunjukkan betapa ia dan warga Besuki Timur, Ketapang, Mindi, Jatirejo Barat, Siring Barat, Gedang, dan desa-desa di sekitar pusat semburan hidup sangat tidak aman. Selama empat tahun, tak kurang dari 180 semburan dan gelembung gas dijumpai. Kondisinya dibiarkan, beberapa ditangani, selebihnya hanya ditandai papan bertulis berbahaya.

Emisi gas hidrokarbon pada semburan dan gelembung yang ditemukan di Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Mindi mencapai 441.200 ppm, delapan puluh kali lipat lebih di atas ambang baku yang hanya 5.000 ppm (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003). Adapun batas ambien pada udara 0,24 ppm dilampaui dengan adanya temuan hingga 55.000 ppm, yang berarti 229.100 kali lipat dari ambang baku. Temuan tim pelaksana pemantauan permukiman bentukan Gubernur Jawa Timur tahun 2008 ini ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi kepada Presiden.

Apa lacur, Presiden mengeluarkan Perpres No 48/2008 yang justru menunjuk daerah lain sebagai prioritas terdampak. Baru tahun 2009 dikeluarkan Perpres No 40/2009 yang mengatur evakuasi melalui bantuan sosial bagi warga di wilayah Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Mindi (tiga RT).

Dengan pembiaran kondisi sejak lumpur menyembur pada 29 Mei 2006, tidak mengherankan jika ditemukan peningkatan jumlah penderita ISPA di Porong. Berdasar data puskesmas setempat, penderita ISPA tahun 2007 tercatat 46.652 warga, meningkat dua kali lipat dari tahun 2006 yang hanya sekitar 23.000. Buruknya kualitas air juga menunjukkan dampak peningkatan pasien perempuan dengan gangguan kesehatan reproduksi. Tren ini tahun 2008 tercatat pada pos layanan kesehatan Puskesmas Jabon yang pernah ada di wilayah pengungsian eks Tol Besuki.

Bahaya logam berat

Temuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim melalui riset kandungan logam berat dan polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) juga menunjukkan dilampauinya ambang batas kelayakan. Logam berat jenis kadmium (Cd) dan timbal (Pb) ditemukan melebihi baku mutu pada seluruh 20 titik sampel pada 2007/2008 dengan jumlah rata-rata mencapai 0,3063 miligram per liter (mg/l), atau 100 kali lipat lebih di atas ambang baku mutu yang ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan No 907/2002 yang hanya 0,003 mg/l. Adapun kandungan kromium (Cr) dan tembaga (Cu) masih di bawah ambang baku.

PAH jenis crysene juga ditemukan melebihi baku hampir di seluruh titik sampel di area lumpur dan kawasan sekitarnya, sedangkan Ben(z)anthracene ditemukan di tiga titik sampel. PAH merupakan senyawa organik yang berbahaya dan bersifat karsinogenik. Tidak menyebabkan terbentuknya tumor ataupun kanker secara langsung, tetapi dalam sistem metabolisme tubuh akan diubah menjadi senyawa alkylating dihydrodiol epoxides yang sangat reaktif dan sangat berpotensi menyebabkan timbulnya tumor dan risiko kanker (UNEP, 2001). Dampaknya juga tidak bisa dilihat seketika. Butuh waktu 5 hingga 10 tahun untuk menemukan potensi kanker paru-paru; kanker kulit; dan kanker kandung kemih bagi manusia yang pernah terpapar dalam waktu lebih dari delapan jam.

Kematian Ibu Jumi, Tiyami, Luluk, Sutrisno, Yakub, dan beberapa warga lainnya pada kurun 2008-2009 dengan sebab yang tidak terdiagnosa jelas seharusnya menjadi catatan penting bagi aparatus pemerintah untuk melakukan tindakan khusus dan memonitor secara intensif. Ibu Jumi membesar perutnya setelah setahun semburan lumpur, setahun berikutnya ia meninggal.

Asal lumpur dari kedalaman lebih dari 9.000 kaki juga patut dicurigai membawa segala macam kandungan mineral dan berbagai zat berbahaya lainnya. Ditemukannya logam berat, berbagai jenis hidrokarbon, dan PAH tak menutup kemungkinan masih dapat dijumpai jenis senyawa radioaktif yang memiliki dampak lebih signifikan.

Pengolahan lumpur sebelum digelontor ke laut melalui Sungai Porong juga harus dilakukan. Jika tidak, keseluruhan wilayah Selat Madura akan tercemar (Walhi, 2006). Apalagi tambak-tambak yang menggantungkan pasokan air tawar dari sungai porong dan air laut Selat Madura. Produksi udang organik terbesar dari wilayah timur Sidoarjo, dengan nilai ekspor sekitar Rp 800 miliar per tahun, juga tak mungkin dapat dipertahankan jumlah dan kualitasnya.

Hasil panen bandeng yang telah merosot pada tambak-tambak di Permisan dan sekitarnya merupakan indikator kuat tidak normalnya kualitas air. Bisa dibayangkan, jika kandungan logam berat dan zat-zat berbahaya lainnya terakumulasi secara terus-menerus pada biota yang dikonsumsi, maka dampak lumpur Lapindo akan kian meluas.

Kerusakan ruang hidup dan hilangnya aset warga yang penyelesaiannya hanya dinilai sebatas material tanah dan bangunan adalah penghinaan logika. Sawah milik Irsyad sebagai lahan produksi yang tidak bisa diolah sejak tahun pertama semburan hanyalah satu dari sekian puluh ribu lahan warga yang terdampak lumpur. Sekitar 80-an hektar sawah yang pernah terendam lumpur di desa Besuki tidak menyisakan syarat tumbuh bagi padi. Irsyad dan petani lain pernah sekali mencoba. Meski padi tumbuh hidup, tidak ada bulir padi yang dihasilkan. Pemerintah dan perusahaan setali tiga uang melihat dampak lumpur hanya terkait dengan kerusakan fisik yang ada. Irsyad dan ribuan warga lain yang wilayahnya tidak masuk dalam peta terdampak 22 Maret 2007 tidak pernah dilihat sebagai korban.

Tindakan mendesak

Racun dan kandungan berbahaya tentu tidak bisa diselesaikan dengan papan pengumuman tanda bahaya. Kehancuran ekologis kawasan muara Sungai Porong, pesisir timur Sidoarjo, dan Selat Madura juga tidak bisa disulap dengan melakukan pembangunan fisik sepanjang tepian sungai. Apalagi menutupi bahaya dan risiko lumpur Lapindo dengan program turisme yang dicanangkan atau sulap dengan melakukan pembangunan fisik sepanjang tepian sungai.

Pengalokasian uang rakyat hingga Rp 7,210 triliun sampai tahun 2014 dalam Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah untuk penanganan lumpur Lapindo tidak akan pernah cukup ketika berhitung dampak-dampak yang kompleks dan meluas. Penanggulangan dan pemulihan yang dilakukan senyatanya hanya untuk pencitraan.

Tindakan untuk mencari tahu zat-zat berbahaya, pemulihan kualitas lingkungan, pemeriksaan medis, dan pemulihan ekonomi sosial warga seharusnya dilakukan tanpa menunggu kondisi lebih buruk. Evakuasi warga dan pembatasan kunjungan pada wilayah berbahaya di sekitar semburan lumpur dan gas mutlak dilakukan.

Bambang Catur Nusantara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur

Lumpur Lapindo Kuras APBN Rp 2,8 Triliun

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/05/2010 | 15:09 WIB Lumpur Lapindo Kuras APBN Rp 2,8 Triliun

Jakarta – Empat tahun sudah bencana lumpur lapindo menggenangi areal pemukiman, persawahan, dan lahan industri di Sidoarjo, Jawa Timur. Selama 4 tahun, pemerintah harus mengeluarkan APBN sebanyak Rp 2,8 triliun untuk menalangi/menangani kejadian akibat pengeboran grup Bakrie yang ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintahan SBY ini.

“Anggaran dari APBN ini bukan saja untuk memperbaiki infrastruktur publik yang rusak akibat aliran lumpur panas, tetapi juga untuk alokasi anggaran ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat,” jelas Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesa Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Minggu (30/5/2010).

Uchok mengatakan, penanganan lumpur lapindo yang diambil langsung dari APBN, berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No 14 tahun 2007. Padahal sebelum PP ini diterbitkan, dalam Keppres No 13 tahun 2006, anggaran penanganan bencana lapindo berasal dari Lapindo Brantas Inc (LBI).

“LBI telah berhasil menaklukkan negara dengan cara memaksa secara paksa SBY untuk mengeluarkan PP No 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan anggaran berasal dari APB,” tuding Uchok.

Lebih lanjut LSM Fitra menyebutkan rincian anggaran yang dikeluarkan dari APBN sejak mulai tahun 2006, yakni pada APBN 2006 Rp 6,3 M, APBN 2007 sebanyak Rp 144.8 M, APBN 2008 sebanyak Rp 513,1 M, APBN 2009 sebanyak Rp 592,1 M, APBN 2010 sebanyak Rp 1,216 T, dan APBN 2010 Perubahaan Rp 205,5 M.

Walhi Desak SBY Umumkan Bahaya Lapindo
Semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sejak empat tahun yang masih terus terjadi. Dampaknya makin meluas. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Pemerintah SBY untuk menetapkan status kebahayaan dari lumpur tersebut.

“Salah satu desakan kita adalah pemerintah mengumumkan tingkat kebahayaan luapan lumpur. Artinya, luasannya akan sampai sejauh mana, sehingga warga lebih bisa tahu dan siap untuk mengantisipasinya,” ujar Executive Director Walhi, Berry Nahdian Forqan, Sabtu (29/5/2010).

Selain ancaman meluasnya luberan lumpur, menurut Berry, kini muncul semburan-semburan gas di lokasi. Gas tersebut diduga mengandung racun yang sangat membahayakan masyarakat bila menghisapnya.

“Belum lagi kemungkinan amblasnya wilayah di sana. Ini tidak punya dibuka oleh pemerintah yang pasti mempunyai kajian-kajian dari para ahli geologi, sejauh mana kerawanan daerah tersebut?” keluh Berry.

Berry menaruh rasa pesimistis terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani kasus lumpur Lapindo ini dan korban-korbannya. Padahal pelanggaran yang dilakukan pihak pengebor di area yang kini digenangi lumpur itu menurutnya sudah jelas.

“Komitmen SBY untuk menuntaskan Lapindo cuma berisi kamuflase dan pencitraan. Sejatinya SBY tidak berani memukul Bakrie. Pelanggaran Bakrie jelas sekali, namun SBY tidak berani bertindak,” katanya. (*/dtc/red)

LUMPUR LAPINDO
Penanganan Lumpur Tidak Efektif

Kompas, Selasa, 1 Juni 2010 | 03:44 WIB

Surabaya, Kompas – Penanganan lumpur yang menyembur dari areal konsensi PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak efektif dan berisiko memperparah dampak. Perluasan tanggul, bahkan penghentian semburan, patut dipertimbangkan mengingat skala dampak lumpur semakin sulit diperkirakan dan pasti semakin sulit ditangani.

Hal itu disampaikan anggota Tim Kajian Kelayakan Permukiman, Teguh Hariyanto, di Surabaya, Jumat (28/5) lalu. Menurut dia, penanganan semburan lumpur tidak efektif karena penurunan dan kenaikan permukaan tanah di sekitar tanggul menyulitkan pembuangan lumpur ke Sungai Porong. ”Volume lumpur yang keluar dari perut bumi telah mencapai 116,8 juta meter kubik lebih. Yang berhasil dibuang ke Sungai Porong hanya 10–20 persen total volume. Lumpur di dalam tanggul membebani permukaan bumi serta mengakibatkan penurunan dan kenaikan permukaan tanah,” ujarnya.

”Jika pada 2009 radius titik terluas perubahan ketinggian permukaan tanah dari pusat semburan berkisar 3 kilometer, saat ini jarak titik terluarnya sudah mencapai 3,5 kilometer,” kata Teguh.

Lumpur Lapindo menggenangi area seluas 580 hektar, setara dengan luas 703 lapangan sepak bola. Teguh menyatakan, tekanan lebih dari 80 juta meter kubik lumpur membuat laju penurunan permukaan tanah di pusat semburan mencapai 50 cm per bulan. Di kawasan barat dan utara tanggul, penurunan selama November 2009 hingga Maret 2010 mencapai 10–60 cm.

”Namun sebaliknya, di bagian selatan dan timur tanggul selama November 2009 hingga Maret 2010, permukaan tanah naik rata- rata 40 cm. Hal itu semakin menyulitkan upaya pembuangan lumpur ke Sungai Porong karena mulut pembuangan di sisi selatan tanggul semakin tinggi,” kata pengajar Program Studi Geodesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember itu.

Penurunan dan kenaikan permukaan tanah itu membuat lapisan tanah merekah. Rekahan tanah yang semakin luas itulah yang terus diisi oleh gelembung gas metana dan lumpur.

”Akibatnya, radius titik kemunculan gelembung gas metana dan semburan lumpur atau air baru semakin meluas hingga di kawasan yang jaraknya jauh dari pusat semburan. Ketika semburan lumpur mengenai lokasi air tanah yang menjadi sumur warga, sumur itu pun tercemar. Kerusakan itu bisa terus meluas. Perluasan tanggul ke arah timur harus dipertimbangkan. Kemungkinan menghentikan lumpur juga harus dipertimbangkan kembali karena penanganan saat ini tidak efektif,” kata Teguh.

Menurut Kepala Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain, area yang tergenangi merupakan bagian wilayah Kecamatan Tanggulangin (empat desa), Kecamatan Porong (lima desa), dan Kecamatan Jabon (tiga desa). ”Area yang tergenang lumpur itu merupakan bagian dari tanggul yang mengelilingi kolam seluas 620 hektar dan sebagian area tanggul belum berisi lumpur,” kata Zulkarnain.

Ia membantah penanganan lumpur tidak efektif. ”Dengan empat kapal keruk, setiap hari BPLS membuang lebih dari 72.000 meter kubik lumpur ke Sungai Porong. Volume lumpur yang terbuang lebih besar daripada volume lumpur yang menyembur saat ini,” kata Zulkarnain tanpa menyebutkan volume semburan per hari. (ROW)

LUMPUR LAPINDO
Satu Lagi Bangunan di Porong Ambles

Kamis, 3 Juni 2010 | 03:26 WIB

SURABAYA, KOMPAS – Bagian dapur sebuah rumah di RT 02 RW 01, Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambles sedalam tiga meter, Rabu (2/6) pukul 12.25. Seluruh bangunan dapur ambles ke dalam tanah dan tinggal menyisakan kerangka atap. Lokasi ambles terletak sekitar 400 meter di sebelah barat pusat semburan lumpur Lapindo.

Bangunan milik almarhum H Abdul Rochim Nur yang juga ayah dari mantan anggota DPRD Jatim, Muhammad Mirdasy, ini hanya berjarak 10 meter di sebelah barat Jalan Raya Porong. Bagian dapur seluas 10 meter persegi itu lenyap terbenam dan tinggal menyisakan kolam yang digenangi air lumpur.

”Sekitar pukul 06.00 kami menerima laporan dari Bapak Wahab, penjaga rumah, bahwa bangunan ambles sekitar dua hingga tiga meter. Lalu, pukul 12.25, seluruh bangunan dapur akhirnya ambles,” kata Kepala Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain, Rabu, di Sidoarjo.

Menurut Zulkarnain, bangunan ambles karena munculnya bidang-bidang sesar akibat penurunan kolam lumpur di pusat semburan. Sejak Februari 2009, pusat semburan lumpur Lapindo turun 10 sentimeter per hari. Penurunan kolam lumpur akhirnya membentuk sesar dari arah timur ke barat yang menimbulkan rekahan-rekahan tanah. ”Karena muncul rekahan-rekahan tanah, permukaan tanah bisa ambles sewaktu-waktu,” ujarnya.

Bangunan dapur tersebut posisinya berimpitan dengan bangunan rumah utama. Sejak tanggul penahan lumpur jebol tahun 2007, keluarga Rochim pindah ke Panti Asuhan Nurul Azhar yang berada di sebelah selatan rumah. ”Sebelum dapur kami ambles, ibu sempat mandi di kamar mandi yang berada di dekat dapur saat subuh. Namun, pukul 06.00, dapur tiba-tiba mulai ambles,” kata Mirdasy.

Setahun lalu, di rumah Mirdasy telah muncul tiga semburan lumpur yang berada di dalam rumah, garasi, dan di luar rumah. Mirdasy telah menyampaikan kepada BPLS bahwa permukiman warga tak lagi layak, tetapi tak pernah ditanggapi.

Sebelumnya, bangunan ambles juga terjadi di rumah milik Okky Andriyanto, warga RT 3 RW 01, Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Tahun lalu, rumah Okky ambles sedalam enam meter akibat munculnya semburan lumpur yang keluar sejak 26 Juni 2009. Amblesnya tanah juga menimpa bangunan dapur milik Zulkan, warga RT 03 RW 01, Desa Siring, Kecamatan Porong.

Sebagai langkah pengamanan, di sekitar tanah yang ambles, BPLS memasang pita pembatas dan petugas satuan pengaman disiagakan. Selain itu, Tim Geohazard Deputi Operasi BPLS juga memantau lokasi yang ambles selama 24 jam.

Meskipun kondisi di sebelah barat kolam lumpur Sidoarjo semakin mengkhawatirkan, BPLS tetap menyatakan kawasan tersebut aman. ”Kami memperkirakan lokasi di sekitar amblesan tanah masih aman,” kata Zulkarnain.

Saat meninjau lokasi, Kepala Polres Sidoarjo Ajun Komisaris Besar M Iqbal menyatakan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan di Jalan Raya Porong dan kawasan sebelah barat kolam lumpur Lapindo. ”Kalau jalan raya harus ditutup atau dialihkan, kami siap melakukan. Masalahnya, amblesan tanah berada di dekat jalan raya,” ujarnya. (ABK)

23
May
10

Bencana MiGas : Tragedi Kemanusiaan Porong, Sidoarjo

LSM Minta SBY Hentikan ‘Selingkuh’ dengan Bakrie

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/05/2010 | 14:19 WIB LSM Minta SBY Hentikan 'Selingkuh' dengan Bakrie

Jakarta – Tragedi kemanusiaan Porong Sidoarjo, tak kunjung terselesaikan jelang 4 tahun umur luapan lumpur Lapindo. Jika di Porong sekitar lebih 100 ribu warga tak tentu nasibnya. Sebaliknya, Aburizal Bakrie sang pengusaha  pemilik Lapindo justru mendapat tempat istimewa di sisi SBY dan partai-partai berkuasa. Tak hanya setia melindungi Bakrie, kini partai berkuasa berkonsolidasi dalam sebuah koalisi gabungan. Inilah potret telanjang perselingkuhan pengurus negeri dengan pebisnis. Buah perselingkuhanan inilah faktor kuat berlarutnya penuntasan kasus Lumpur Lapindo.

Demikian pernyataan sikap Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo yang  dikirimkan ke jakartaperss.com, Jumat (21/5/2010), menjelang seminggu lagi genap 4 tahun pengurusan kasus Lapindo.  Gerakan ini terdiri dari LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Kiara, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Soliper, Kontras, YLBHI, Imparsial, Icel, IHI, Lapis Budaya, LBHM, Teater KBM, dan Satu Dunia.

Mereka mempertanyakan empat hal. Pertama, pembiaran terjadinya mafia hukum keluarnya SP3 oleh Kepolisian Jawa Timur untuk menghentikan penyelidikan kasus  Lapindo. Putusan perkara perdata Walhi dan YLBHI yang menjadi rujukan kepolisian untuk mengeluarkan SP3 tidak tepat karena perbedaan kontek antara sistem perdata dan pidana. Dalam pidana, pemerintah wajib berperan aktif melindungi warga negara dari tindak pidana kejahatan, Faktanya sulit diterima akal sehat, penyidik negara tidak aktif, justru menghentikan  upaya penyelidikannya.

Kedua, Kebijakan-kebijakan SBY, yang justru menguntungkan Bakrie. Salah satunya, penggunaan anggaran APBN menangani lumpur ini. Pada Pasal 15 A Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo disebutkan, “Biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibebankan padaAPBN.”

Ketiga. Penanganan ala kadarnya sehingga mengesankan luapan lumpur tak mungkin ditangani, jelas-jelas menguntungkan Bakrie. Celakanya, justru berpotensi meluaskan daya rusak luapan lumpur. Persoalan sosial kian meluas seiring dibuangnya Lumpur Lapindo ke Kali Porong menuju laut. Padahal, Kali Porong sumber pengairan lebih dari 4.000 hektar tambak di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Buangan ini akan masuk dan merusak tambak, serta meracuni udang dan ikan di dalamnya. Kerusakan meluas terjadi beresiko mengganggu sekitar 40 sampai 50 persen produksi perikanan laut Jawa Timur, tidak bisa berjalan normal. Padahal, perikanan tambak merupakan unggulan Kabupaten Sidoarjo, kawasan dengan luasan tambak organik terbesar di Indonesia. Sekira 30 persen ekspor udang Indonesia berasal dari tambak Sidoarjo dengan nilai produksi sekira Rp 800 miliar per tahun. Dampak serupa juga akan dialami ribuan nelayan di pesisir Sidoarj,  Madura, Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo yang terancam kehilangan sumber penghidupan.

Keempat, Tak ada upaya penyelamatan warga. Seperti diramalkan, penanganan dengan pendekatan “jual beli” justru absen jaminan terhadap keselamatan warga. Lagi-lagi menguntungkan Bakrie. Korban Lapindo dijauhkan dari hak-hak dasarnya, mulai jaminan keamanan, hidup sehat hingga jaminan pendidikan. Hilangnya mata pencaharian orang tua menyebabkan banyak anak putus sekolah. Akibat luapan lumpur Lapindo, siswa SDN Kedungbendo awalnya berjumlah 553 orang dan kini hanya tersisa 30 orang. Lebih parah lagi, dari 15 orang tenaga pendidik, kini tersisa 3 orang.

Sudah waktunya pengurus negeri sadar diri dan menghentikan perselingkungannya dengan pengusaha. Sudah waktunya berpihak pada warganya. Oleh karenanya, Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo mendesak kepada pemerintah untuk: (1). Menindak tegas PT. Lapindo Brantas segera menuntaskani kewajibannya; (2). Melakukan pemulihan hak sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, dan religiusitas masyarakat, serta; (3). Memobilisasi upaya untuk menangani luapan lumpur dan menghentikan pembuangannya ke laut.

Siara pers diteken oleh wakil dari kalangan LSM yang tergabuing dalam Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo, diantaranya Hendrik Siregar (JATAM), Pius Ginting (WALHI), Abdul Halim (KIARA),  Dewi (Soliper), Slamet (IHI), dan lainnya. (*)




Blog Stats

  • 3,213,449 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…