Posts Tagged ‘Economics

26
Jan
15

MiGas : Nasib Harga Minyak Dunia

Nasib Harga Minyak Dunia

Minggu, 25 Januari 2015 – 15:49 WIB

Teheran – Sekjen OPEC dalam statemen terbarunya membela kinerja organisasi negara pengekspor minyak ini yang menolak memangkas pasokan minyaknya. Abdallah El Badri mengklaim OPEC tidak membela sebuah negara tertentu dalam menjalankan kebijakannya selama ini. CNN melaporkan, El Badri hari Sabtu (25/1), mengungkapkan bahwa keputusan OPEC tidak menyerang maupun membela pihak manapun, termasuk industri minyak Shell maupun Rusia. Menurutnya, masalah ini sepenuhnya ekonomi. Tidak hanya itu, ia juga mengkritik kinerja negara-negara Non-OPEC yang memproduksi minyak dengan biaya tinggi, dan mereka tidak menyadari keputusan OPEC menolak memangkas produksi minyaknya.

Terkait pernyataan El Badri tersebut, laporan CNN menunjukkan bahwa dinamika harga minyak di pasar dunia saat ini sebagai batu ujian negara-negara anggota OPEC terhadap negara Non-OPEC, seperti Rusia, Norwegia, bahkan AS. OPEC dengan anggota 12 negara pengekspor minyak, menguasai 85 persen cadangan minyak dunia, dan kebanyakan dikuasai oleh negara-negara kawasan Timur Tengah. Empat negara Arab pengekspor minyak anggota OPEC, terutama Arab Saudi cenderung untuk tidak mengurangi pasokan minyaknya.

Selama beberapa bulan terakhir harga minyak mentah di pasar dunia mengalami penurunan tajam. Sejak juni lalu hingga kini, harga minyak di pasar global terpuruk hingga 60 persen. Penurunan drastis harga minyak menjadi masalah besar. Meskipun Sekjen OPEC menilai anjloknya harga minyak dunia sebagai masalah murni ekonomi, tapi analis energi menilainya berbeda.Menurut mereka ada motif politik yang bermain di balik penurunan drastis harga minyak di pasar dunia. Analis ekonomi energi menilai anjloknya harga minyak global dipicu oleh kelebihan penawaran minyak mentah yang dipasok oleh sejumlah negara pengekspor minyak.

Tampaknya, motif politik sejumlah negara Barat dan Arab dengan kepentingan tertentu memainkan peran besar merusak keseimbangan harga di pasar global. Mereka melancarkan konspirasi dengan menggenjot penawaran lebih besar dari permintaan minyak global. Akibatnya, harga minyak terus merosot hingga menembus harga di bawah 50 dolar perbarel.Analis politik menilai aksi kolektif yang dipimpin AS dan Arab Saudi menambah pasokan minyak di pasar global bertujuan politik untuk menekan sejumlah negara seperti Iran dan Rusia.

Anjloknya harga minyak di pasar global menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara produsen minyak dunia. Bahkan, Presiden Bolivia, Evo Morales menyebutnya sebagai perang ekonomi untuk menyerang negara lain, termasuk, Rusia dan Venezuela.Perusahaan minyak raksasa dunia seperti BP, Shell dan Canoco mengurangi kegiatannya selama enam bulan lalu.

Sejatinya, jika laju penurunan harga minyak terus berlanjut, diprediksi akan menimbulkan masalah besar ke depan. Meskipun konsumen minyak saat ini menikmati harga minyak yang murah, tapi jika kondisi anjloknya harga minyak terus berlanjut, maka mereka akan menghadapi kelangkaan minyak, karena produsen mengalami masalah dalam produksi emas hitam ini. (irib.ir)

 

BERITA LAINNYA
16
Jan
15

Politik : Rekomendasi PerPres ManiPol Ekonomi Konstitusi

HUT PKPI – Rekomendasi PerPres Manifestasi Politik Ekonomi Konstitusi

Rabu, 14 Januari 2015 – 01:24 WIB


Pandji R Hadinoto. (kiri)

Suara Pembaca :
HUT PKPI – Rekomendasi PerPres Manifestasi Politik Ekonomi Konstitusi

Mencermati dilema/kontroversi ditataran praktek politik ekonomi Indonesia terkini yang ditandai oleh opini-opini seperti diungkap oleh http://m.berdikarionline.com/editorial/20150109/pro-pasar-atau-pro-rakyat-2.html dan http://teropongsenayan.com/4979-duh-rizal-ramli-bilang-jokowi-jualan-trisakti-kelakuan-neolib
serta http://obsessionnews.com/bukan-depan-harga-bbm-premium-bisa-turun-rp5-500/

Maka memperhatikan Manifesto Politik Rakyat Indonesia 17 Oktober 2014 [ http://m.edisinews.com/berita-manifesto-politik-manipol-rakyat-indonesia.html ] dan Manifesto Politik Trisakti 20 Oktober 2014 [ http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-trisakti-20102014.html ], dirasa perlu meluruskan navigasi politik kenegaraan Indonesia melalui Peraturan Presiden tentang Manifesto Politik Ekonomi Konstitusi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 per Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 guna menghindari situasi dan kondisi kearah keterpurukan ekonomi (economy crash).

Pelurusan navigasi politik kenegaraan ini sebetulnya analog saja dengan kebijakan pelurusan perijinan penerbangan pasca peristiwa crash pesawat terbang AirAsia QZ8501 di selat Karimata Kalimantan Tengah 28 Desember 2014 ybl. Artinya, Politik Ekonomi Indonesia yang lebih luas cakupan kiprahnya dapat juga merujuk ke peristiwa AirAsia QZ8501 itu sehingga crash di sektor ekonomi Indonesia terhindarkan. Sedangkan ketentuan dari Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 itu yang digunakan dengan alasan sebagai “original intent” daripada Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 yang penting ditaatazasi khususnya bagi sektor/ bidang pembangunan ekonomi Indonesia, selain tidak ada ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 itu tidak diberlakukan.

Dengan kata lain, pelurusan ini memastikan kiprah “original intent” itu sehingga para
pemangku kenegaraan Indonesia merasa lebih terakomodasi kepentingannya sesuai konstitusi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Adapun rekomendasi Peraturan Presiden tersebut dimaksudkan juga sebagai turut bertekad meneguhkan 100 hari pemerintahan JokoWi-JK demi penguatan Ketahanan Bangsa dan peningkatan Kesejahteraan Rakyat, yang bijak diutarakan dalam rangka HUT Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 15 Januari 2015 mengingat legitimasi PKPI Benteng Pancasila karena nama PKPI melekat sila ke-5 dan sila ke-3 Pancasila sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 selain PKPI bermotto Bekerja Untuk Rakyat.

Jakarta, 13 Januari 2015

Dewan Pakar PKPI,
Pandji R Hadinoto, Advokator PolKum
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – PorosKonstitusiProklamasi17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

06
Jan
15

Maritim : 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur

Pencurian Ikan

Menteri Susi: 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur dari RI

Hanna Azarya SamosirCNN Indonesia
Senin, 05/01/2015 19:15 WIB
Menteri Susi: 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur dari RIMenko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Antara/Fanny Octavianus)
JakartaCNN Indonesia — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kementeriannya telah berhasil mengusir 90 persen kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. 

“Kami ngancam nenggelamin tujuh kapal, ribuan kapal pergi. Enggak perlu satu-persatu ditembakin,” kata Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (5/1).

Berdasarkan data KKP, jumlah kapal asing yang ada di perairan Indonesia pada awal 2014 tercatat 1.128 unit. Kemudian pada akhir Desember 2014, jumlah tersebut turun menjadi 164 unit. 

Jumlah kapal asing tersebut terdeteksi oleh sinyal Vessel Monitoring System (VMS) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang pemantauan Sistem Kapal Perikanan.

Menurut Susi, kapal asing ilegal kabur dari perairan Indonesia karena pemerintah dengan tegas mengancam akan menenggelamkan mereka.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Sudirman Saad, menyatakan sejauh ini pihaknya telah menenggelamkan lima unit kapal asing, yakni tiga asal Vietnam di Laut Natuna dan dua kapal Papua Nugini di Laut Arafura sejak pertengahan 2014. 

Untuk menunjukkan keseriusannya, pemerintah lantas menggandeng TNI Angkatan Laut untuk menenggelamkan tujuh kapal asing yang tersebar di Pontianak dan Batam. 

Selain itu, KKP sedang membidik delapan kapal Tiongkok yang terbukti mencuri ikan di Laut Arafura. Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. 
(utd/agk)


__._,_.___

05
Jan
15

MiGas : SBPU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

SPBU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

Minggu, 04 Januari 2015 – 16:58 WIB

Pandji R Hadinoto. (kiri)

Jakarta – Meski pada 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan harga BBM premium sebesar Rp900 sehingga harga per liter menjadi Rp7.600 dari semula Rp8.500, namun tetap saja dinilai memberatkan kehidupan ekonomi rakyat. Pasalnya, Pada 1 Januari 2015 pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik sekaligus menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg.

Apalagi,  harga BBM di Malaysia ternyata masih jauh lebih murah daripada harga BBM di Indonesia. Seperti ditulis dalam sosial media, harga Pertamax di Malaysia termurah Rp6.765 per liter. Sedangkan di  Indonesia harga Pertamax Rp9.650 per liter dan Premium Rp7.600 per liter.

Seperti Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2”

Menanggapi hal ini, Koordinator Parlemen Rakyat Indonesia (Parrindo) Dr Ir Pandji R Hadinoto menyatakan, kalau benar RON95 di Malaysia terjual Rp6.765 per liter maka SBPU Petronas di Indonesia seharusnya siap menjual RON92 per liter di bawah Rp6.765 dan SBPU Pertamina sedia RON92 per liter lebih murah daripada SBPU Petronas.

Menurut Pandji, adalah tugas Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri untuk bisa merekonstruksi tatakelola niaga impor pengadaan RON92 berujung harga jual di bawah SBPU Petronas itu untuk mobil berkapasitas 2000 cc ke atas.

“Sedangkan bagi mobil bermesin 2000 cc ke bawah dan mesin-mesin pacu motor 2tak maka mutu RON88 diproduksi kilang-kilang dalam negeri berbasis minyak mentah dalam negeri mengingat RON76 pun tempo doeloe sudah memadai dilahap mesin motor 2tak,” tandas Pandji, Minggu (4/1/2015). (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-spbu-indonesia-harus-jual-pertamax-lebih-murah-dari-harga-di-malaysia.html#ixzz3NwIjTS8z

Oil Lifting

Harga Elpiji Naik, Pemerintah Lakukan Pemerasan

Minggu, 04 Januari 2015 – 18:27 WIB

Jakarta – Pertamina telah menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg pada 1 Januari 2015, yang semula harganya Rp 115 ribu naik menjadi sekitar Rp133 ribu hingga Rp135 ribu. Tentu saja memicu harga-harga produk lainnya yang menggunakan gas Elpiji untuk ikut naik. Kehidupan ekonomi rakyat pun semakin terbenani sehingga memancing pro kontra di kalangan publik.

Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi, menilai kenaikan harga Elpiji sebagai kado pahit yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia menyambut tahun baru bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik.

“Ini siasat pemerintah Jokowi untuk `memeras` kelas menengah ke atas dengan cara menaikkan harga Elpiji. Pemerintah tahu, dengan menaikan harga Elpiji, kelas menengah ke atas, tidak akan melakukan apa-apa alias pasrah saja,” ungkap Uchok di Jakarta, Minggu (4/1/2015).

“Pemerintah Jokowi tidak perduli, dengan kenaikan Elpiji ini, akan berdampak pada kenaikan pada harga harga lain, yang menyulitkan pada orang yang tidak punya duit atau penghasilan yang pas-pasan alias miskin,” tambahnya.

Padahal, menurut Uchok, kenaikan Elpiji tidak usah terjadi bila jual beli gas atau Elpiji tidak berpokok pada harga international. Selain itu, jual beli gas atau elpiji ini masih dikuasai mafia sehingga harga sangat tinggi. “Dan pemerintah membiarkan para mafia mengusai pasar karena ini karena sangat menguntungkan sekali,” paparnya.

Lebih lanjut terkait harga BBM yang jauh lebih murah di Malaysia,  Uchok meragukan komitmen dan konsistensi pemerintah Jokowi terhadap kepentingan rakyat. Ia pun meminta Jokowi jangan hanya melakukan pencitraan dan pengingkaran janji kampanye.

“Ingin melihat siapa jokowi, jangan melihat wajah atau tampangnya, yang bila dinilai memang merakyat. Dan juga, jangan melihat kemana blusukan Si Jokowi. Tapi yang harus dilihat adalah kebijakan Jokowinya. Apakah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pengusaha migas,” tutur Uchok.

Ia menilai dengan harga BBM yang lebih murah di Malaysia daripada Indonesia, menandakan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat yang telah memilih dia dalam Pilpres 2014 kemarin. “Apalagi ditambah dengan kenaikan gas Elpiji,” tandas uchok.

Mahalnya harga BBM di Indonesia disbanding dengan harga BBM di Malaysia juga disindir di sosial media.  Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2” (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

Penghapusan Subsidi Premium Dinilai `Jebakan Batman`

Minggu, 04 Januari 2015 – 15:36 WIB

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi hanya solar dan minyak tanah. Sedangkan BBM jenis RON 88 tidak lagi disubsidi pemerintah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai pemerintah seperti memberikan jebakan kepada masyarakat. Pasalnya jika harga minyak dunia naik, masyarakat tidak akan diuntungkan karena tidak mendapat subsidi, dan harga jual BBM Ron 88 akan semakin mahal.

“Kebijakan penghapusan subsidi pada BBM RON 88 seperti `jebakan Batman` yang akan merupakan perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik,” ujar Sofyano, Jumat (2/1/2015).

Menurut Sofyano, dari sisi pemerintah ini sangat menguntungkan. Pasalnya beban subsidi BBM akan menjadi minim untuk selamanya.

Selain itu Sofyano menilai, penetapan solar sebagai salah satu jenis BBM yang disubsidi tidak efektif. Pasalnya akan ada banyak masyarakat yang iri terhadap subsidi yang diberikan kendaraan umum. “Pada dasarnya ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,” ucap Sofyano.

Angkutan umum seperti angkutan pedesaan, menurut Sofyano memang dipergunakan oleh masyarakat kecil. Namun keberadaan mereka tidak diperhitungkan oleh pemerintah. “Ini berpotensi menimbulkan protes dan menjadi bahan polemik,” papar Sofyano. (IRIB/Kompas)

01
Jan
15

MiGas : Rekomendasi Keberadaan PETRAL dan Harga BBM Bersubsidi

Lifting 1

Tim Reformasi Tata Kelola Migas: Rekomendasi Keberadaan PETRAL

 

1. Latar Belakang Pembentukan Petral

Pada 1969, Pertamina dan satu “interest group” Amerika Serikat mendirikan Perta Group dengan tujuan memasarkan minyak mentah dan produk minyak Pertamina di pasar Amerika Serikat. Petra Group—yang memulai kegiatan perdagangan minyak pada tahun 1972—terdiri dari Perta Oil Marketing Corporation Limited, perusahaan Bahama yang berkantor di Hong Kong, dan Perta Oil Marketing Corporation, perusahaan California yang menjalankan aktivitas keseharian di Amerika Serikat.
Pada tahun 1978 terjadi reorganisasi besar-besaran. Perusahaan yang berbasis di Bahama digantikan dengan Perta Oil Marketing Limited, perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Pada September 1998, Pertamina mengambil alih seluruh saham Perta Group. Pada Maret 2001, atas persetujuan pemegang saham, perusahaan berubah nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) yang berperan sebagai trading and marketing armPertamina di pasar internasional.
Petral mendirikan anak perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Singapura bernama Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) pada tahun 1992 yang dibebani tugas melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia.
Pembentukan dan operasional Petra Group pada awalnya lebih diarahkan untuk pemasaran minyak bumi mengingat di masa itu Indonesia merupakan pengekspor netto (net exporter) minyak bumi dan masih menjadi anggota OPEC. Peranan minyak bumi juga masih sangat dominan baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembentukan dan operasional Petra Group tidak terlepas dari kepentingan elit penguasa Orde Baru untuk mendapatkan rente dari ekspor minyak bumi. Operasional Petra Group praktis hanya sebagai “agen penjualan” minyak bumi dari Indonesia. Proses pemburuan rente dari penjualan minyak tersebut melalui keikutsertaan kroni penguasa dalam kepemilikan Petra Group.
Produksi yang terus menurun sementara konsumsi meningkat tajam menyebabkan sejak 2003 konsumsi melebihi produksi dengan jurang yang kian menganga, yang harus ditutup dengan impor (Peraga 1). Sebelum 2003, defisit perdagangan bahan bakar minyak (BBM) masih dapat ditutupi oleh surplus perdagangan minyak mentah. Namun, setelah itu, defisit BBM tidak lagi dapat ditutupi oleh surplus minyak mentah, sehingga Indonesia mengalami defisit minyak total (minyak mentah dan BBM). Bahkan, sejak 2013, transaksi perdagangan minyak mentah mulai mengalami defisit (Peraga 2).
peraga 1peraga 2

2. Operasional Petral Dewasa Ini

Perubahan status Indonesia dari eksportir netto menjadi importir netto ternyata tidak mengubah peran Petra Group. Petra Group yang kemudian diubah namanya menjadi Petral dengan PES sebagai anak perusahaannya tetap hanya sebagai trading arms dengan tambahan fungsi sebagai “agen pengadaan” minyak bumi dan BBM. Mengingat kebutuhan BBM Indonesia yang relatif sangat besar dan Petral merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk sebagai penjual dan pembeli minyak mentah dan BBM, volume usaha Petral semakin membesar.
Petral berperan hanya sebagai “administrator tender”, tidak melakukan transaksi dengan dan ke pihak ketiga sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan trading (tradingcompany). Petral tidak pernah bertransaksi di Platts Window Market (Bursa Minyak Singapura) karena tidak memiliki fisik barang. Oleh karena itu, Petral tidak memilikiprofessional trader dan sepenuhnya menjadi price taker.
Petral praktis tidak kunjung beranjak menjadi trading company. Petral tidak memilikiblending facilities sendiri, hanya menyewa dari pihak lain (Trafigura) di Tanjung Langsat Terminal, Malaysia. Karenanya Petral tidak mempunyai blending specialists, padahal punya kesempatan belajar dari kerja sama dengan Trafigura.
Pelaksanaan fungsi sebagai market intelligence oleh Petral tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli Petral dari national oil companies(NOCs) atau major oil companies (MOCs) tidak dipandang sebagai kewajiban Petral.

3. Tuntutan Perubahan Menghadapi Tantangan ke Depan

Berikut adalah berbagai perkembangan yang menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.
  1. Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat. Kondisi tersebut menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.
  2. Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak, khususnya dalam pengadaan BBM yang dari waktu ke waktu semakin meningkat cukup tajam;
  3. Peran Petral selama ini dipandang belum dapat memenuhi tuntutan efisiensi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM. Petral dianggap cukup hanya berperan sebagaitrading arms atau buying agent Pertamina dan tidak perlu berkembang menjaditrading company karena dianggap akan membahayakan keamanan pasokan minyak (supply security).
  4. Indonesia merupakan konsumen minyak mentah dan BBM terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan telah menjadi importir BBM terbesar di dunia. Kehadiran Petral di Singapura lewat anak perusahaannya, PES, sejatinya bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai konsumen besar. Perannya yang sebatas administrator tender membuat efisiensi pengadaan minyak tak membaik. Sebagai contoh, untuk produk RON 88 yang mana Indonesia sebagai satu-satunya pembeli (monopsony), Petral tersudut di pasar Singapura sebagai price taker.

4. Temuan dan Penilaian Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Sejak pembentukannya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (Tim) telah memperoleh berbagai temuan terkait dengan praktik usaha Petral.
  1. Petral mengklaim pengadaan minyak lambat laun sudah semakin banyak melaluinational oil companies (NOCs), bahkan sekarang sudah sepenuhnya dari NOC (Presentasi Petral di hadapan Tim). Dengan perubahan ini muncul kesan kuat mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, NOCs yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain. Praktik demikian dimungkinkan berdasarkan Persetujuan Direksi No. RRD-54/C00000/2012-SO Tanggal 4 Juni 2012 Huruf B nomor 1: “Pola pengadaan Minyak Mentah dan BBM melalui Petral/PES sebagai armlength Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan nasional dilakukan melalui: a. NOC yang tidak terbatas hanya pada produksi sendiri; b. Produsen Minyak Mentah sebagaimajor share holder dan major oil company; c. Pemilik kilang BBM.” Tim menyimpulkan tidak banyak perubahan dalam praktik pengadaan minyak. Mata rantai pengadaan tidak mengalami perbaikan berarti.
  2. Tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak. Salah satunya adalah Maldives NOC LTD (tertera dalam Daftar Mitra Usaha Petral). Berdasarkan Informasi yang diperoleh Tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral.
  3. Hingga rekomendasi ini disusun, Tim belum memperoleh data pemasok akhir minyak mentah maupun BBM ke Data yang diperoleh dari Petral masih sebatas pemenang tender resmi yang mensyaratkan NOC. Petral tidak mempermasalahkan dari mana asal atau sumber minyak yang diperoleh NOC itu. Tim sudah meminta Petral memberikan data pemasok akhir pada pertemuan Tim dengan Pertamina dan Petral tanggal 17 Desember 2014.
  4. Tim menemukan pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakanfronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Padahal PV Oil tidak memiliki equity di blok minyak Escravos atau lainnya di Nigeria. Pemasok sebenarnya adalah Trafigura yang memiliki hak alokasi atas minyak Nigeria. Dengan demikian, mata rantai pengadaan minyak mentah dari Nigeria itu menjadi panjang walaupun menggunakan NOC.
  5. PTT (NOC Thailand) digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Muncul pertanyaan mengapa Petral tidak melakukan kontrak langsung dengan SOCAR Trading Singapore PTE LTD yang merupakan NOC Azerbaijan atau setidaknya mendalami mengapa NOC Azerbaijan itu tidak mengikuti tender pengadaan minyak mentah Azeri atau mengikuti tender tetapi kalah. Semakin dipertanyakan karena dalam pengadaan minyak mentah Azeri PTT kerap menang.
  6. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited, perusahaan trading milik NOC Petronas digunakan dalam pengadaan High Speed Diesel Fuel 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan HinLeongTrading (PTE) LTD atas nama Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
  7. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan SK Energy Co., LTD atas nama SK Energy International PTE LTD.
  8. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC pengadaan Jet/Kerosene yang pengapalannya dilakukan AVTTI atas nama Vitol Asia Pte Ltd.
  9. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dilakukan oleh HinLeongTrading (PTE) LTD.
  10. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dikirimkan oleh HinLeong Trading (PTE) LTD atas order Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
  11. Pada 2014, Petral melakukan beberapa pengadaan Gasoline 88 RON menggunakan kapal Akrotiri oleh Vopak atas pesanan Phillips 56 International Trading PTE LTD.
  12. Berdasarkan temuan Tim, beberapa pelaku di pasar minyak Singapura tidak melakukan penawaran langsung ke Petral karena spesifikasi produk (minyak mentah dan BBM) yang ditenderkan tidak lazim dalam usaha perminyakan, proses berbelit-belit, dan harus menghadapi pihak ketiga yang bertindak sebagai agent atau arranger. Namun, pelaku yang bersangkutan mengakui dengan terbuka mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui trader.
  13. Tim menemukan indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk danowner estimate sebelum tender berlangsung.
  14. Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan “tersembunyi” yang terlibat dalam proses tender oleh Petral.

5. Rekomendasi

Memerhatikan kondisi obyektif industri perminyakan dan kebutuhan BBM di dalam negeri, serta pentingnya perombakan kelembagaan dan personalia untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas badan usaha milik negara, Tim merekomendasikan agar dilaksanakan langkah-langkah dan kebijakan terkait dengan keberadaan Petral sebagai berikut:
  1. Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.
  2. Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina:
    • Petral dapat menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang dilaksanakan oleh ISC;
    • Petral mengefektifkan fungsinya dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC;
    • Penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC;
    • Tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM dilakukan di Indonesia yang dilaksanakan oleh ISC Pertamina sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum (BPK, KPK dan lain-lain) dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
  3. Mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer.
  4. Menyusun roadmap menuju “world class oil trading company” oleh manajemen baru Petral serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.
  5. Melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Audit forensik agar dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

 Lifting 2

Rekomendasi Transparansi dan Penentuan Harga BBM Bersubsidi

Oleh: Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Latar Belakang

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan persoalan sensitif yang kerap memunculkan kontroversi, baik pro-kontra kenaikan maupun besaran kenaikannya. Kontroversi mengenai besaran kenaikan harga muncul karena informasi yang tidak lengkap mengenai bagaimana pemerintah menentukan harga patokan jenis-jenis BBM tertentu. Berkaitan dengan penurunan tajam harga minyak mentah di pasar dunia, muncul pertanyaan apakah benar pemerintah saat ini masih memberikan subsidi dalam harga BBM.
Walaupun tidak dipublikasikan secara terbuka, informasi mengenai formula perhitungan harga patokan dalam menentukan subsidi BBM tertentu sebenarnya dapat diketahui masyarakat. Untuk mengurangi kontroversi di masyarakat dan menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah, perlu dibuat formula penentuan harga patokan yang lebih sederhana disertai penyediaan informasi lengkap berkaitan dengan harga patokan tersebut.
Dengan formula yang lebih sederhana, penentuan besaran subsidi BBM diharapkan menjadi lebih akurat dan akuntabel. Selain itu, masyarakat dapat membandingkan harga keekonomian BBM, termasuk untuk BBM non-subsidi. Di tengah keterbukaan dan akses informasi yang semakin luas, masyarakat pula dapat membandingkan harga BBM tertentu di dalam dan di luar negeri.
Selain soal perhitungan harga patokan, perubahan kebijakan subsidi BBM harus pula memerhatikan pentingnya efisiensi alokasi anggaran pemerintah dan pengembangan industri pengolahan minyak bumi di dalam negeri. Kebijakan subsidi BBM ke depan seyogyanya dapat menciptakan insentif bagi penghematan BBM oleh masyarakat dan peningkatan investasi pada industri pengilangan minyak di dalam negeri.

Penentuan Harga Patokan

Penentuan Harga Patokan BBM jenis tertentu sangat penting karena besaran subsidi BBM tergantung pada volume penggunaan BBM bersubsidi dan selisih antara harga patokan dengan harga jual sebelum pajak,
perhitungan_subsidi_bbm
yang mana, i terdiri dari Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah.
Harga Patokan (HP) dihitung berdasarkan rata-rata Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang bersangkutan pada periode satu bulan sebelumnya ditambah ongkos distribusi dan margin,
HPi = HIPi + αi
HIP mengacu pada harga transaksi di bursa Singapura (MoPS).
Sebagian besar kilang BBM di dalam negeri hanya dapat memproduksi Bensin Premium (RON 88), Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%) dan Minyak Tanah. Subsidi harga diberikan untuk BBM jenis tersebut. Karena itu, penentuan Harga Patokan untuk menghitung subsidi mengacu pada BBM jenis tersebut.
Mengingat di Bursa Singapura tidak tersedia kutipan harga untuk BBM jenis Bensin Premium (RON 88) dan Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%), HIP untuk kedua jenis BBM tersebut dihitung berdasarkan harga MOPS untuk jenis BBM yang spesifikasinya paling mendekati. Mengacu pada Kepmen ESDM No. 0219 K/12/MEM/2010 jo Kepmen ESDM No. 3784 K/12/MEM/2014, HIP untuk Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah masing-masing adalah
HIPBensin Premium = 0,9842 X MOPSMogas 92 
HIPMinyak Solar = 0,9967 X MOPSGasoil 0.25 sulfur 
HIPMinyak Tanah = MOPSJet kerosene 
Formula Harga Indeks Pasar di atas digunakan untuk perhitungan Harga Patokan baik bagi BBM yang diproduksi di kilang dalam negeri maupun yang berasal dari impor.[1]
Cacatan mengenai formula Harga Indeks Pasar:
  • Faktor pengali dalam formula perhitungan HIP berdasarkan data masa lalu yang sudah relatif lama sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Faktor pengali untuk memperoleh HIP Bensin Premium dihitung berdasarkan penetapan pada 2007 dengan asumsi HPRon 88 = (0,8707 X MOPSMogas 92 + 0,1293 X MOPSNaphta ) + (US$0,5 X 0,36),yang mana, US$0,5 adalah blending cost per barrel dan 0,36 adalah porsi impor premium RON 88 dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2007.  Faktor pengali 0,9842 untuk Bensin Premium adalah nisbah antara Harga Patokan Bensin Premium (RON 88) dengan MOPS Mogas 92 pada formula di atas, dengan mengacu pada harga rerata MOPS Mogas 92 dan MOPS Naphta selama kurun waktu Januari 2004 – Desember 2006, yaitu asing-masing sebesar US$59,86 dan US$51.16.
  • Secara implisit, ada keharusan mem-blending bensin impor sehingga spesifikasinya sama dengan bensin premium (RON 88). Blending dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi (misalnya Mogas 92) sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. Pada kondisi tertentu, blending untuk mendapatkan bensin RON88 dapat lebih mahal dari harga bensin dengan kualitas lebih tinggi. Pada keadaan seperti itu, importir akan menghindari blending, sehingga terjadi kasus product giveaways yakni tatkala penjual memasok bensin dengan kualitas lebih tinggi ketimbang spesifikasi yang dipesan pembeli. Kemungkinan ini juga bisa terjadi karena pencampuran tidak menggunakan RON 92 melainkan yang lebih rendah oktannya. Bagi pihak pencampur, jenis RON apa pun akan dijadikan campuran asalkan menghasilkan spesifikasi RON 88 sesuai pesanan.
  • Harga Indeks Pasar yang digunakan dalam menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang bias. Indonesia adalah pembeli tunggal bensin RON 88, dengan volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi Mogas 92 di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MOPS untuk Mogas 92 yang menjadi benchmark harga bensin RON 88. Volume transaksi Mogas 92 di bursa Singapura relatif kecil—satu parcel kargo di Platts window sebesar 50 ribu atau 100 ribu barrel dan kadang-kadang hanya terjadi satu transaksi dalam satu hari. Peserta tender Mogas 92 di bursa Singapura adalah Trading companyrefiners atau National Oil Company yang memiliki kepentingan untuk ‘memasok’ bensin RON 88 ke Indonesia (Petral). Sementara itu, Petral sendiri tidak terlibat di pasar Mogas 92. Kondisi tersebut menyebabkan Petral hanya sebagai price taker dalam impor bensin RON 88 dan memungkinkan terjadinya kartel dalam proses pembentukan harga Mogas 92.

Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menentukan formula perhitungan harga patokan dan kebijakan subsidi BBM:
  • Menyediakan pilihan lebih baik bagi rakyat yang niscaya terbaik pula bagi perekonomian dalam bentuk eksternalitas positif sehingga bisa mengkalibrasi kenaikan ongkos pengadaan dan impor BBM tertentu akibat peningkatan kualitas BBM.
  • Formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang sudah kedaluwarsa. Dengan begitu, perhitungan harga patokan lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi (riil), bersifat transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi dan pemburuan rente;
  • Perubahan formula harga patokan seyogyanya tidak menambah beban rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung;
  • Formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana dan proses importasi BBM tidak memerlukan proses pencampuran (blending);
  • Kebijakan subsidi—termasuk perhitungan harga patokan BBM dan harga eceran (tidak termasuk pajak)—seyogyanya dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan pola konsumsi BBM ke arah BBM yang lebih bermutu dan ramah lingkungan serta mendorong restrukturisasi industri perminyakan;
  • Perubahan kebijakan dapat diterapkan pada kondisi kapasitas dan kualitas infrastruktur kilang BBM yang ada di dalam negeri.

Kondisi Pendukung

Lingkungan strategis saat ini sangat mendukung bagi dilakukannya perubahan pada kebijakan subsidi BBM. Harga minyak mentah di pasar dunia sedang merosot tajam sehingga harga patokan untuk bensin premium sudah mendekati atau bahkan lebih tinggi dari harga eceran tanpa pajak. Momentum emas tersebut memberi peluang besar bagi dilakukannya reformasi kebijakan subsidi BBM. Perlu dipertimbangkan, misalnya, penerapan subsidi yang bersifat tetap sehingga mengurangi fluktuasi besaran APBN dan memberikan sumbangsih berarti bagi kestabilan makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi

Berikut adalah kebijakan yang direkomendasikan terkait dengan kebijakan subsidi dan perhitungan harga patokan BBM.
(1) Menghentikan impor RON 88 dan Gasoil 0,35% sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan impor Mogas 92 dan Gasoil 0,25% sulfur.
(2) Produksi minyak solar oleh kilang di dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan Gasoil 0,25% sulfur.
(3) Mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92.
Dengan kebijakan di atas, formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana, yakni
Harga MOPSMogas92 + α untuk bensin dengan RON 92, dan
Harga MoPSGasoil 0,25% sulfur + α untuk miyak solar;
Benchmark yang digunakan dalam menghitung HIP menjadi lebih sesuai dengan dinamika pasar;
Dalam jangka pendek, impor Mogas 92 akan meningkat namun disertai penurunan impor RON 88. Dampak keseluruhannya, terutama dalam jangka panjang, diperkirakan bakal positif.
(4) Besaran subsidi bensin (RON 92) bersifat tetap, misalnya Rp 500 per liter
(5) Memerhatikan kebutuhan minyak solar untuk transportasi publik dan angkutan barang untuk kepentingan umum, kebijakan subsidi untuk minyak solar dapat tetap menggunakan pola penetapan harga.
(6) Pilihan kebijakan terkait dengan pengalihan produksi kilang domestik sehingga seluruhnya dapat memproduksi bensin RON 92:
  • Dilakukan pembaruan kilang domestik sehingga produksi Bensin RON 88 dapat digantikan dengan Bensin RON 92, dengan masa transisi selama waktu tertentu.
  • Pengelolaan fasilitas kilang TPPI diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk memungkinkan peningkatan produksi bensin RON 92 dapat dilakukan maksimal.
  • Selama masa transisi, produk RON 88 yang diproduksi dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina;
  • Besaran subsidi per liter untuk RON 88 lebih kecil dari subsidi untuk Mogas92;
  • Fasilitasi pemerintah untuk mempercepat pembaruan dan perluasan fasilitas kilang;
  • Harga patokan Bensin RON 88 yang digunakan menggunakan HIP dengan formula perhitungan yang berlaku saat ini.
[1]  Ada tambahan Rp 20 per liter untuk harga patokan Bensin Premium dan Minyak Solar yang diproduksi kilang di dalam negeri.
Oil Gas

Harga Premium Ikuti Mekanisme Pasar, Pemerintah Dituding Langgar Konstitusi

Wednesday, 31 December 2014, 18:24 WIB
Republika/Yasin Habibi
Tahun 2015 Premium Tidak Bersubsidi: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU, Jakarta, Jumat (19/12).

Tahun 2015 Premium Tidak Bersubsidi: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU, Jakarta, Jumat (19/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tak lagi memberi subsidi pada bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mulai 1 Januari 2015. Meskipun, pencabutan subsidi itu tidak serta merta membuat harga BBM naik.

Justru harga BBM yang baru lebih rendah dibanding sebelumnya. Karena harga minyak mentah dunia saat ini turun di level 53 dolar AS per barel.

Dengan tidak adanya subsidi dari pemerintah, maka harga BBM yang sebelumnya disubsidi kini akan mengikuti mekanisme pasar. Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika mengatakan, tindakan pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.

Sebab, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut beberapa pasal dalam UU Minyak dan Gas yang mengaitkan harga BBM dengan mekanisme pasar. “Pemerintah akan melanggar undang-undang dan konstitusi jika melepas harga BBM pada mekanisme pasar,” kata Kardaya pada Republika, Rabu (31/12).

Kalau pemerintah keras kepala ingin melepas harga BBM pada mekanisme pasar, imbuh Kardaya, sebaiknya bertanya pada MK terlebih dahulu. Karena keputusan MK ini sudah final dan tidak dapat ditawar-tawar.

Menurutnya, MK memang berkewajiban menjaga dan mengawal konstitusi tetap ditegakkan. Karenanya, dengan melepas pada mekanisme pasar, menunjukkan pemerintah belum melakukan kajian mendalam pada kebijakan harga BBM.

“Mungkin pemerintah lupa kalau ada keputusan MK itu atau ada yang tahu tapi bukan selevel menteri sehingga tidak berani menginformasikan,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Kalau tetap bersikeras melepas harga BBM pada mekanisme pasar, maka pemerintah akan berhadapan dengan undang-undang. “Ini akan membuat kredibilitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla anjlok,” tegas Kardaya.

16
Dec
14

Mata Uang : Peringkat Dunia Rupiah dan JokoWi

MINGGU, 14 DESEMBER 2014 | 16:45 WIB

Rupiah Masuk Lima Besar Mata Uang Tak Dihargai

Ilustrasi uang rupiah. TEMPO/Subekti
TEMPO.COJakarta – Mata uang rupiah termasuk lima alat tukar yang tak dihargai di dunia. Saat ini, kurs tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.260. Adapun mata uang yang diakui secara internasional oleh PBB berjumlah 180. 

Dilansir dari The Richest, dari 180 mata uang, Indonesia masuk ke dalam urutan keempat mata uang dengan nilai tukar yang paling rendah terhadap dolar AS. Majalah The Economistmenyebutkan, masalah yang dihadapi Indonesia adalah pemerintahan yang birokratis, korupsi, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi alasan nilai tukar rupiah sangat rendah. (Baca: Akhir Pekan, Pelemahan Rupiah Terparah Se-Asia)

Pada urutan pertama mata uang yang tak diminati adalah riyal, yang merupakan mata uang Iran. Penghasil minyak ini mata uangnya masih terhitung lemah. Nilai tukar US$ 1 setara dengan 26.905,00 riyal. Adapun peringkat kedua, adalah mata uang Vietnam, Dong, dengan nilai tukar 21.393,96 per dolar AS. (Baca: Rupiah Melemah, Ini Penjelasan Menteri Keuangan

Adapun Dobra yang merupakan mata uang negara Sao Tome, berada di peringkat ketiga dengan kurs 19.750 per dolar AS. Peringkat kelima yaitu rubel yang merupakan mata uang Belarus yaitu 10.869 per dolar AS. 

Nilai rupiah lebih buruk bila dibandingkan leone, mata uang Sierra Leone, dengan kurs 4.363 per dolar AS. Adapun riel, mata uang Kamboja, kursnya setara 4.058 per dolar AS.

Kurs rupiah terhadap dolar AS, terus melemah dalam beberapa waktu terakhir. Pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, 12 Desember 2014, dibandingkan mata uang Asia lain, rupiah melesak paling dalam. Rupiah anjlok 117 poin (0,95 persen) ke level 12.467 per dolar Amerika.

Analis dari PT Monex Investindo Futures, Zulfirman Basir, mengatakan penguatan dolar di pasar global dan lonjakan permintaan korporasi dalam negeri memicu pelemahan rupiah. “Rupiah kini mendekati level terendah dalam enam tahun terakhir.”

DEVY ERNIS

http://sinarharapan.co/news/read/141217026/mata-uang-garuda-makin-tak-berharga

 

Mata Uang Garuda Makin Tak Berharga

17 Desember 2014 19:13 Faisal Rachman Nusantara dibaca: 14

Rupiah kini menduduki posisi keempat nilai mata uang terendah di dunia.

Terpuruknya nilai tukar rupiah ke level mendekati Rp 13.000 per dolar Amerika Serikat (AS) membuat rupiah makin tak berharga. Lebih mengenaskan lagi, dengan posisi nilai tukar seperti saat ini, rupiah menduduki posisi keempat nilai mata uang terendah di dunia dari total 180 mata uang yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam daftar terbaru yang dirilis The Richest, posisi rupiah hanya lebih baik dibandingkan mata uang Iran, rial, yang dihargai 26.905 per dolar AS, Vietnam, dong, dengan nilai tukar 21.393,96 per dolar AS, serta dobra, mata uang Sao Tome, dengan kurs 19.750 per dolar AS. Lebih memalukan, nilai tukar rupiah kini lebih buruk bila dibandingkan leone, mata uang Sierra Leone, dengan kurs 4.363 per dolar AS, serta riel, mata uang Kamboja yang kursnya setara 4.058 per dolar AS.

Beberapa bulan terakhir nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami tren negatif. Bahkan, pada perdagangan, Selasa (16/12), rupiah sempat menyentuh angka Rp 12.900 per dolar AS.

Rupiah terakhir kali menyentuh level Rp 12.900 per dolar AS di akhir era Orde Baru 16 tahun lalu, tepatnya pada 17 Agustus 1998. Kala itu pairing US$/IDR mencapai Rp 12.900 per dolar AS. Gejolak politik setelah Soeharto turun di bulan Mei 1998 sempat membuat rupiah menyentuh rekor pelemahan di level Rp 16.650 per dolar AS pada 17 Juni 1998.

Melihat fenomena yang terjadi pada rupiah, sejumlah kalangan mempertanyakan langkah yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas mata uang garuda tersebut. Ini lantaran kebijakan moneter ketat yang dilakukan pemerintah dan BI, dengan alasan menjaga defisit neraca transaksi berjalan, juga dinilai tak berhasil. Sebaliknya, laju ekspor yang diharapkan ternyata masih saja lebih kecil dibandingkan impor sepanjang tahun.

Padahal, kebijakan yang diambil jelas membuat ekonomi makin melambat. Perusahaan tak bisa lagi melakukan ekspansi bisnis akibat likuiditas bank mengetat. Imbasnya, lapangan kerja baru yang seharusnya terbuka pun menjadi terhambat. Rakyat juga yang akhirnya terkena dampak.

“Ini semua karena fundamental ekonomi kita yang rapuh dan terus dibiarkan. Pemerintah selama ini kerap terlena hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang semu, tanpa melakukan pembenahan sistematis. Jangan heran jika kurs rupiah dan ekonomi kita gampang diobok-obok,” kata ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam kepada SH di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, terlepas dari sejumlah faktor yang membuat rupiah melemah, fluktuasi kurs yang sangat tinggi seminggu belakangan menunjukkan rapuhnya fundamental ekonomi kita. Hal ini tak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan banyaknya celah menjadi kesempatan meraup keuntungan sendiri.

 

Fenomena Global

Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, pelemahan nilai tukar lebih bersifat temporer dan lebih dipengaruhi kondisi eksternal alias fenomena global. Dikatakan, per 15 Desember 2014, pelemahan rupiah harian baru mencapai 2 persen. Fluktuasi rupiah masih lebih baik ketimbang rubel Rusia yang mengalami pelemahan 10,2 persen, ataupun lira Turki yang mengalami pelemahan harian 3,4 persen. Secara year to date pelemahan rupiah baru mencapai 4,5 persen, lebih baik dibandingkan pelemahan yang dialami rubel 48,8 persen, lira 8,9 persen, dan real 12,4 persen.

Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVI) Muhamad Idrus menuturkan, akibat fluktuasi kurs yang tinggi, para pedagang valas mengambil posisi masing-masing agar tak mengalami kerugian besar. “Saat ini spread antara posisi jual dan beli rata-rata sekitar Rp 100. Sebelumnya spread paling hanya sekitar 15-20 poin,” ujarnya.

Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menilai, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seperti tidak memiliki strategi ataupun konsep pasti untuk menyelamatkan rupiah. “Mereka se­ngaja memperlambat ekonomi dengan sejumlah kebijakannya. Jadi, wajar saja jika rupiah akhirnya seperti ini,” katanya. Menurutnya, dengan pelemah­an rupiah yang disengaja dan terus berlanjut, ekonomi terus melambat dan memengaruhi sektor riil. “Kalau demi alasan memperbaiki current account, lalu pertumbuhan hanya jadi 5 persen, apanya yang untung? Untuk menambah lapangan kerja itu setidaknya dibutuhkan pertumbuhan di atas 6,5 persen,” tuturnya.

Purbaya mencatat sejak 2010-2014, rupiah melemah sekitar 25-30 persen dibandingkan mata uang negara lain. Dengan anjloknya rupiah, timbul sejumlah dampak negatif, di antaranya beban utang luar negeri yang meningkat, impor barang modal yang menjadi lebih mahal, dan peluang forex lost dari perusahaan.

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, BI telah melakukan intervensi di pasar, sehingga bisa terlihat pergerakan nilai tukar rupiah mulai membaik dan kini sudah kembali ke sekitar Rp 12.600-an per dolar AS.
Sumber : Sinar Harapan

++++

 

http://sinarharapan.co/news/read/141217022/-div-jokowi-jangan-khawatirkan-rupiah-div-div-div-div-div-

 

Jokowi: Jangan Khawatirkan Rupiah

17 Desember 2014 19:00 Ninuk Cucu Suwanti/Toar S Purukan Nusantara dibaca: 2

 

Proyeksi pertumbuhan industri 2015 diyakini meleset.

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kian terpuruk membuat iklim usaha dalam negeri semakin tidak kondusif. Namun, Presiden Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi mengatakan, lemahnya nilai tukar rupiah tidak perlu menjadi hal yang dikhawatirkan.

Dalam rapat terbatas, Rabu (17/12), ia memban­dingkan kondisi RI dengan sejumlah negara lain yang nilai mata uangnya tak beruntung melawan dolar AS. “Dari sisi fundamental ekonomi, saya kira tidak perlu banyak hal yang dikhawatirkan.

Memang semua negara ini mendapatkan pelemahan nilai tukar. Kita melihat, negara kita bila dibandingkan Jepang, Malaysia, apalagi Rusia kita masih berada dalam kondisi baik,” ucap Jokowi dalam rapat bersama menteri-menteri bidang ekonomi, membahas nilai tukar dan strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, serta anggaran dan rencana kerja pemerintah, di kantor kepresidenan, Rabu.

Ia mengatakan, justru naiknya nilai dolar bisa dijadikan kesempatan. Sisi industri harus didorong dan diberikan insentif agar industri-industri yang berorientasi ekspor lebih maju.
Sebaliknya, kalangan pe­ngusaha mendesak pemerintah mengambil langkah cepat strategis terhadap pelemahan rupiah. Terlebih, mayoritas pengusaha lokal justru meng­andalkan pinjaman modal dalam bentuk dolar.

 

Implikasinya, pada akhir tahun yang menjadi batas jatuh tempo utang, kalangan pengusaha menjadi kelimpungan membayar.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto kepada SH menyatakan, selain pengusaha yang meng­andalkan pinjaman dalam bentuk dolar, pelemahan rupiah sangat dirasakan para importir karena barang yang mereka impor menjadi lebih mahal.

“Kedua pihak itulah (importir dan peminjam) yang lebih banyak terkena penga­ruh,” ujarnya dalam perbincangan, Selasa (16/12).

Ia mengakui, saat ini eks­portir sedikit lebih untung karena harga barang menjadi murah. Tetapi, saat yang sama, harga komoditas lain juga sangat lemah atau turun sehingga manfaat yang didapat tidak begitu berarti.

Jika dibiarkan berlarut, pelemahan rupiah akan semakin merepotkan pengusaha, terutama dalam merencanakan bisnis. Proyeksi  pertumbuhan industri pelayaran nasional adalah salah satu yang terimbas. Semula yang ditarget mencapai 5 persen per tahun, kini  diperkirakan meleset menyusul melemahnya pendapatan pengusaha pelayaran yang tergerus hingga 25 persen.

Sebagaimana Suryo, Carmelita menegaskan, untuk industri berbasis barang impor, seperti galangan kapal yang masih harus membeli komponen dari luar negeri, pelemahan rupiah sangat memukul. Di bidang pelayaran, industri pelayaran internasional adalah yang pa­ling terdampak.

Dalam struktur biaya ope­rasional, biaya perawatan menjadi salah satu pos yang terdampak. “Pengusaha pelayaran harus menanggung biaya operasional lebih tinggi, meliputi biaya perawatan, pembelian suku cadang, dan bahan bakar kapal. Semua itu menggunakan mata uang dolar AS. Sementara itu, pendapatan perusahaan dalam negeri mayo­ritas transaksi rupiah,” tutur Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, Rabu.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengamini pernyataan Kadin dan INSA. Ia mengakui, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cukup berpengaruh kepada industri yang masih menggunakan bahan baku impor. Terhadap ini, pihaknya terus mendorong agar ke depan industri harus mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan komponen lokal. “Butuh waktu satu atau dua tahun untuk menekan ketergantung­an impor bahan baku dan kompenen yang persentasenya masih sekitar 70 persen,” ucapnya.

Terhadap pelemahan, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito mengungkapkan, salah satu dampaknya adalah terjadinya penjualan oleh investor asing di bursa saham dan obligasi. “Ada penjualan di obligasi negara sekitar Rp 10 triliunan sehingga mengakibatkan nilai tukar mendadak melemah terhadap dolar AS. Itu diikuti investor saham,” katanya.

Pada perdagangan kemarin, investor asing melakukan penjualan bersih (foreign net sell) senuilai Rp 1,24 tri­liun. Namun, sisa pembelian bersih oleh investor asing (foreign net buy) sebesar Rp 46,2 triliun sejak awal 2014 sampai dengan kemarin masih mengompensasi, bahkan tercatat sebagai sejarah tertinggi di bursa saham Indonesia. “Kita tidak perlu khawatir berlebihan,” ujarnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengakui, bank sentral sejak Senin (15/12) sudah mengintervensi pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN), dengan melakukan pembe­lian. Senin, BI membeli hingga Rp 1,5 tri­liun dan Selasa pagi membeli kembali sebesar Rp 200 miliar.

Menurutnya, pembelian kali ini menjadi yang tertinggi tahun ini. Pasalnya, baru saat ini juga terjadi capital outflow di SBN yang butuh intervensi sebesar itu. (Faisal Rachman/Ellen Piri)

 

On 12/16/2014 10:48 PM, Awind wrote:

http://www.tempo.co/read/news/2014/12/16/087628988/Strategi-Jokowi-Atasi-Pelemahan-Rupiah

Selasa, 16 Desember 2014 | 21:45 WIB

Strategi Jokowi Atasi Pelemahan Rupiah

Strategi             Jokowi Atasi Pelemahan Rupiah

Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana Widodo saat persiapan pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan telah mempersiapkan langkah untuk mengatasi pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Jokowi yakin pelemahan rupiah tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan. (Baca: Alasan Jokowi, Pelemahan Rupiah Tidak akan Lama)

Menurut Jokowi, pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami oleh Indonesia. Tekanan di Indonesia, kata Jokowi, disebabkan oleh tingginya arus modal keluar. “Mulai ada penarikan dana lagi ke Amerika Serikat,” kata Jokowi dalam penutupan Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa, 16 Desember 2014.

Demi menahan laju penurunan rupiah, Jokowi mengatakan, pemerintah akan menyiapkan langkah perbaikan kinerja perdagangan dengan meningkatkan ekspor di sektor industri dan menekan laju impor. Selain itu, menurut Jokowi, Bank Indonesia sudah melakukan intervensi pasar agar rupiah tidak semakin terpuruk. (Baca: Jokowi Hadiri Penutupan Raker BPK)

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pelemahan rupiah terjadi karena megatren global. “Tanggal 19 Desember ada rapat The Fed, jadi wajar kalau orang berspekulasi,” ucap Sofyan.

Secara statistik, kata dia, selama periode Desember 2013-2014, depresiasi rupiah mencapai 2,5 persen. Angka ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan pelemahan yen Jepang yang sebesar 15 persen, dolar Singapura 6 persen, dan ringgit Malaysia 6 persen. Sofyan menolak jika kondisi saat ini disamakan dengan 1998. “Saat itu kan ada guncangan politik. Kalau sekarang kan aman,” katanya.

Pendapat berbeda disampaikan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati. Menurut Enny, depresiasi rupiah bisa lebih buruk lantaran tingkat ekspor Indonesia terhadap impor masih lebih rendah dibanding negara lain di Asia. Selain itu, utang luar negeri Indonesia relatif lebih tinggi. “Karena itu, jika dilihat secara tahunan, depresiasi rupiah bisa lebih buruk ketimbang mata uang lain,” kata Enny kepada Tempo.

ANGGA SUKMAWIJAYA | ROBBY IRFANI

 

 

http://sinarharapan.co/news/read/141217020/jokowi-minta-pengusaha-manfaatkan-kenaikan-nilai-dolar-div-div-div-div-

 

Jokowi Minta Pengusaha Manfaatkan Kenaikan Nilai Dolar

17 Desember 2014 12:00 Finansial

 

Banyak negara juga mengalami nasib serupa dengan RI.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta kalangan pengusaha untuk tak mengkhawatirkan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sebaliknya, presiden meminta pengusaha memanfaatkan momentum fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar untuk mendorong peningkatan ekspor.

“Kesempatan seperti ini, dari sisi industri di dorong diberi insentif sehingga industri yang berorintasi ekspor bisa bergerak lebih cepat sehingga mengambil keuntungan dari pelemahan rupiah ini,” kata Presiden yang akrab disapa Jokowi, saat membuka rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu pagi.

Kepala Negara mengatakan pelemahan mata uang lokal terhadap dolar  tidak hanya dialami Indonesia, namun juga dialami oleh negara lainnya.

“Kita melihat negara kita dibandingkan dengan Jepang, Malaysia dan Rusia, kita pada posisi yang sangat baik,” katanya.

Presiden mengatakan meski demikian komunikasi antara pemerintah, Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan terus dilakukan untuk mengelola fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

 

Tunggu Kebijakan Minyak Murah dan Jebloknya Rupiah

Oleh FUAD AL ATHOR (TANGERANG), TEROPONGSENAYAN
Rabu, 17 Desember 2014 – 08:20:51 WIB

BENARKAH kesempatan emas rendahnya harga minyak mentah di pasaran internasional tak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Dihimpit oleh lemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar membuat pemerintah kelimpungan menyikapi situasi. Padahal, dengan harga minyak yang mencapai US$ 57 per barel seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan, tidak hanya untuk mendapatkan keringanan pada beban APBN, akan tetapi juga guna mengamankan stok nasional sebanyak mungkin.

Harga minyak dunia terjun bebas di akhir tahun ini, menyusul lonjakan produksi minyak serpih alias shale oil di AS. Selain itu, pertumbuhan permintaan akan minyak di Asia dan Eropa juga tersendat, sementara produsen besar di Timur Tengah yang tergabung di OPEC –yang paling ngotot adalah Arab Saudi- enggan melakukan pemangkasan pada pasokan global.

Pada pembukaan perdagangan Senin (15/12) harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari 2015 dibuka melemah 1,28 persen ke posisi US$ 57,07 per barel. Sementara harga minyak Brent untuk pengiriman Januari 2015 berada di posisi US$ 62,08 per barel.

Terjun bebasnya harga ini sejatinya adalah perang harga di pasar minyak antara negara-negara Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan Amerika Serikat (AS). Booming produksi minyak serpih (shale oil) AS menyebabkan pasokan minyak dalam negeri AS melimpah. Kuota impor minyak AS turun drastis. Dampaknya harga komoditas ini turun ke level terendah dalam empat tahun terakhir.

Otomatis penurunan harga ini menggerus pendapatan negara-negara yang selama ini bergantung pada minyak, termasuk negara anggota OPEC. Negara OPEC yang paling tergantung pada minyak adalah Venezuela dan Iran.

Dasar dari hitungan perang harga ini adalah perkiraan dengan harga di bawah US$ 70 per barel Amerika masih akan lebih memilih mengonsumsi minyak impor sebab rata-rata biaya produksi Shale Oil masih berada di antara US$ 70 sampai US$ 77 per barel. Sementara negara seperti Arab Saudi produksi di darat (on shore) hanya menelan biaya produksi sekitar US$ 10-17 per barel. Ini adalah sebuah kekuatan besar yang mampu menentang AS.

Di sisi lain, pasar minyak Asia seperti Jepang dan Korea malah melirik USA untuk mendapatkan pasokan minyak nasionalnya. Mereka mulai mengimpor dari USA sebab dianggap lebih murah ongkos pengirimannya ketimbang membeli ke Timur Tengah. Hal ini menambah potensi perang harga semakin menghebat. Pada September dan Oktober, Korea Selatan telah mengimpor 1,6 juta barel minyak dari AS dan Kanada. Lalu, Jepang juga mulai mengimpor minyak dari AS sejak Oktober silam. Hal itu membuat produsen Timur Tengah terus memotong harga demi pangsa pasar.
Posisi Indonesia terhadap situasi harga minyak global ini?

Indonesia masih akan sulit untuk ikut menikmati penurunan harga minyak dunia. Penyebabnya tak lain adalah tingkat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia yang masih tinggi tidak menyurutkan impor minyak. Apalagi, kurs rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sehingga membuat beban impor juga tinggi. Pada hari selasa (16/12/14) rupiah mencapai Rp. 12.900 per US Dolar. Ini nilai paling jeblok semenjak 1998 yang sampai di kisaran Rp. 16.000 per dolar AS. Pelemahan ini semakin mengantarkan ekonomi Indonesia ke ambang krisis atau kondisi ekonomi rentan.

Untuk bisa keluar dari kategori ekonomi rentan, Indonesia harus mampu memanfaatkan pelemahan rupiah untuk meningkatkan ekspor manufaktur. Namun, hal itu pun belum menjamin keuntungan yang lebih bagi Indonesia. Ini karena impor bahan baku juga akan meningkat. Kendati demikian, penurunan harga minyak dunia dipastikan akan menurunkan defisit transaksi berjalan.

Penguatan nilai tukar rupiah sangat diperlukan. Rupanya prediksi pasar bahwa rupiah akan menguat jika Jokowi terpilih meleset. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri. Meskipun ada analis yang menilai bahwa penguatan ekonomi di AS juga sebagai faktor menguatnya nilai dolar AS.

Mengentalnya kubu oposisi dalam KMP disinyalir menjadi penyebab yang membuat pasar agak khawatir akan stabilitas politik dalam negeri. Beberapa momentum politik di DPR menjadi gambaran politik Indonesia masih fragile. Dan ini akan sangat berpengaruh pada proses pengajuan APBN-P 2015 mendatang.

Pemerintahan Jokowi dinilai gagal memanfaatkan momentum “hangatnya” pemerintahan baru untuk segera melakukan konsolidasi di level elit politik. Politik yang semasa kampanye dititik-beratkan pada alur massa pasca pilpres alur berubah menjadi antara elit. Politik mobilisasi massa beralih pada politik negosiasi. Di sinilah letak lingkungan strategis pemerintahan Jokowi yang terlambat dikondisikan. Bahkan, kepresidenan terkesan cuek dan abai terhadap terbelahnya politisi Senayan.

Dampaknya, Pemerintahan akan sulit untuk segera memberikan stabilitas pada pasar yang cenderung wait and see pada keadaan makro politik dalam negeri. Agar tak terjebak di kemudian hari ada baiknya kepresidenan segera membuat langkah-langkah agar semua cabang Trias Politika berjalan dengan bergotong royong. Sebagai kepala pemerintahan ia boleh-boleh saja tancap gas kabinetnya dengan sedikit mengejek “kekanak-kanakan” DPR, namun sebagai kepala negara ia berkewajiban menciptakan kondusivitas semua cabang kekuasaan.

Sementara di sisi kebijakan energi, pemerintah masih belum akan membuat langkah-langkah yang radikal mengingat hambatan utamanya adalah ada pada minimnya infrastruktur. Bagaimana hendak menimbun stok minyak mentah yang sedang murah, Kalau kapasitas kilang saja masih punya 7 kilang dan yang bisa dioperasikan hanya 6, semuanya bisa menampung sekitar 800 ribu barel.

Dengan kondisi seperti ini pemerintah tak akan mengambil langkah yang menentukan pada saat-saat perang harga minyak mentah ini. Sangat disayangkan memang. Tapi menjaga kestabilan ekonomi makro yang tampaknya sangat tergantung pada stabilitas politik ini juga perlu dijadikan prioritas oleh pemerintah. Jangan sampai kita terjatuh pada krisis ekonomi untuk kali kedua seperti pada tahun 1998 lagi. Wassalam. (b)

(Fuad al Athor, tinggal di Tangerang, adalah associate writers of LiPI (Lingkar Pemikir Indonesia)

  

5 Sebab yang Bikin Rupiah Terus Jeblok

By Siska Amelie F Deil on Dec 15, 2014 at 12:29 WIB

Liputan6.com, Jakarta- Dalam sepekan terakhir nilai tukar rupiah tercatat terus anjlok. Hingga awal pekan ini, nilai tukar rupiah bahkan menyentuh level terendah sejak November 2008 di kisaran 12.600 per dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, Senin (15/11/2014), nilai tukar rupiah tercatat melemah 1,04 persen ke level 12.597 pada perdagangan pukul 9.05 waktu Jakarta. Sebelumnya nilai tukar rupiah anjlok parah hingga menyentuh level 12.610 per dolar AS.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah kian menyusut terhadap dolar, antara lain penguatan dolar hingga spekulasi perusahaan lokal yang melakukan aksi beli dolar sebelum akhir tahun.

Sejumlah investor asing tercatat telah menarik dana hingga Rp 10,09 triliun dari obligasi berdenominasi rupiah bulan ini sejak 11 Desember.

Ekonom Standard Chartered Eric Alexander Sugandi menjelaskan, terdapat kombinasi sejumlah faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus menurun.

“Faktor pertama yaitu data ekonomi AS yang semakin membaik dan memicu kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya lebih cepat dari perkiraan,” ungkap Eric saat dihubungi Liputan6.com.

Kekhawatiran akan penguatan dolar AS karena peningkatan data ekonomi Faktor lain menurut Eric yaitu perputaran uang atau Great Rotation di mana dana asing yang berendar kembali masuk ke Amerika Serikat menjelang akhir tahun.

Dua sentimen tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh pada pergerakan rupiah belakangan ini. Selain itu, faktor berikutnya adalah kebutuhan dolar yang meningkat di akhir tahun.

“Kebutuhan dolar di akhir tahun dari korporasi lokal juga aliran dana yang berkaitan dengan penjualan obligasi belakangann ini tampak memberatkan rupiah,” ungkap Chief Trader Asian and Emerging Markets di Mizuho Bank Ltd, Shigehisa Shiroki.

Menurutnya, nilai tukar rupiah kini benar-benar berada di bawah tekanan. Eric juga menjelaskan, faktor keempat adalah persepsi pasar saat rupiah menembus level tertentu yang dengan cepat memicu aksi beli dolar.

“Namun mendekati natal dan akhir tahun, transaksi dolar akan berkurang karena sudah banyak pelaku pasar yang berlibur,” tuturnya.

Faktor kelima yang menekan nilai tukar rupiah adalah defisit transaksi berjalan yang terbilang masih cukup besar. Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan sebesar US$ 6,8 miliar di kuartal ketiga dan Bank Indonesia berharap adanya penurunan defisit sebesar US$ 24 miliar sepanjang tahun ini.

“Kalau dilihat dari nilai fundamentalnya, seharusnya rupiah masih berada di kisaran 12.000-12.200 per dolar AS,” ungkap Eric.

Di tengah kondisi ini, BI diprediksi akan mulai melakukan intervensi dan mengambil tindakan untuk menahan rupiah melemah lebih jauh. Terlebih lagi saat ini, nilai tukar rupiah melemah melampaui nilai fundamentalnya.

Hal ini tentu saja memicu market panic, tapi tak akan lama dan rupiah dapat segera berbalik.

Eric awalnya memprediksi nilai tukar rupiah dapat bertahan di kisaran 12.200 per dolar AS di akhir tahun. Tapi dengan sejumlah faktor tersebut, nilai tukar rupiah masih akan terperosok lebih jauh ke kisaran 12.500-12.700 per dolar AS selama sepekan ke depan. (Sis/Nrm)

Jakarta45
Kamis, 11/12/2014 06:30 WIB

Ungguli Obama, Jokowi Finish di Posisi 8 ‘Person of The Year’ Majalah TIME

Ayunda W Savitri – detikNews
Jakarta – Nama Presiden Joko Widodo masuk dalam polling Person of The Year yang digelar Majalah TIME. Meski tidak menduduki puncak peringkat, Jokowi berhasil menggunguli Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Dikutip dari situs TIME, Rabu (10/12/2014) malam, pejuang Ebola berada di peringkat teratas pilihan redaksi majalah asal Paman Sam tersebut. Disusul oleh Ferguson Protesters di peringkat kedua dan Vladimir Putin di peringkat ketiga. Sementara Massoud Barzani berada di peringkat keempat disusul Jack Ma.

Sedangkan untuk pilihan pembaca melalui polling, gelar jawara Person of The Year 2014 disabet Perdana Menteri India Narendra Modi dengan perolehan suara mencapai 16,2 persen. Ferguson Protesters berada di posisi kedua dengan raihan suara 9,2 persen.

Nah, untuk posisi Jokowi yang juga mantan Gubernur Jakarta, pembaca menempatkannya di urutan kedelapan dengan mengantongi suara 2,7 persen. Sementara Obama yang sebelumnya telah dua kali terpilih menjadi Time of The Year berada di peringkat ke-11 dengan suara 2,2 persen.

Sebelumnya dalam polling yang dibuka sejak pertengahan November hingga 6 Desember 2014 itu, Jokowi pernah menempati peringkat ke-7 dengan 2,8 persen dan Obama di peringkat ke-12 dengan 2,3 persen. Sayang posisi tersebut bergeser hingga penutupan polling yang disampaikan melalui Twitter, Facebook dan situs TIME.com sendiri.

Berikut 15 besar Person of The Year versi pilihan pembaca TIME:
1. Narendra Modi (16,2%)
2. Ferguson Protestors (9,2%)
3. Joshua Wong (7%)
4. Malala Yousafzal (4,9%)
5. Ebola Doctors and Nurses (4,5%)
6. Vladimir Putin (4,3%)
7. Laverne Cox (3,4%)
8. Joko Widodo (2,7%)
9. Pope Francis (2,6%)
10. Chibok Girls (2,5%)
11. Barack Obama (2,2%)
12. Beyonce (2,1%)
13. Jennifer Lawrance (2%)
14. Angela Merkel (1,8%)
15. Taylor Swift (1,7%)

(aws/fdn)

07
Nov
14

MiGas : Minyak Murah Angola Dipertanyakan

FOTO

2014-11-05 18:35:49

Sofyano Zakaria: Tidak Percaya Beli Minyak “Murah” dari Angola


Jakarta, indonesian-petroenergy.com–Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria berpendapat, rencana kerjasama pembelian minyak dari Angola masih perlu dikaji lebih jauh, apakah benar hal tersebut dapat menguntungan Negara.

Sofyano Zakaria mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (5/11) terkait dengan penanda-tanganan kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam Framework Agreement yang dilakukan oleh Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen dan Chairman of Board of Director Sonangol EP Francisco de Lemos Jose Maria, beberapa waktu lalu.

“Apakah benar dengan membeli minyak dari Anggola tersebut akan memberikan penghematan kepada Negara sebesar 25 persen?,” tanya Sofyano Zakaria.

Menurut Sofyano Zakaria, sebaiknya Pemerintah mengkaji lebih jauh rencana Kerjasama pembelian minyak dari Angola, dalam hal ini Sonangol EP.

Selain itu, pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menyarankan agar Pemerintah mengetahui secara pasti apakah Sonangol EP menguasai 100 persen hasil minyak yang dihasilkan dari negaranya. Hal ini penting, katanya, sebab berdasarkan data Energy Intelegence Research, yang dilansir pada tahun 2011, Chevron dan Exxon turut terlibat dalam pengelolaan migas di negeri Angola.

“Setahu saya, Chevron dan Exxon ikut bekerjasama dengan Sonangol EP (NOC-nya–red) Angola,” cetus Sofyano Zakaria.

Mengacu pada Data Energy Intelegence Research, sebuah badan internasional yang menghimpun data terkait perusahaan migas diseluruh dunia, menurut Sofyano Zakaria, komposisi kepemilikan saham Sonangol EP lebih kecail dibanding perusahaan minyak yang beroperasi di Angola.

“Menurut data bahwa saham perusahaan minyak lainnya itu dalam pengelolaan Migas di Angola presentasinya lebih besar dari pihak Sonangol EP,” kata Sofyano Zakaria.

Menurut data Energi Intelegence Research merilis bahwa jenis crude asal Angola terdiri dari 5 jenis yaitu : Cabinda yang untuk pengelolaan jenis crude ini terdapat saham Chevron sebesar 39,2%, Total 10%,Eni 9,8% dan Sonangol 41%. Untuk Crude Jenis Girassol , Total dan Sonangol 40%,Exxon 20%,BP 16,67% dan Statoil 23,33%. Untuk crude jenis Kisasanje Blend: exxon 40%,BP26,6%, ENI 20% dan Statoil 13,33%. Untuk crude Kuito , Chevron 31%, Sonangol 20%, TOTAL 20%, ENI 20% dan Petrogal 9%.
Untuk Crude jenis Cabinda , Chevron 39,2%, Sonangol 41%, Total 10% dan ENI 9,8%.

Logikanya, kata Sofyano Zakaria menambahkan, untuk menjual minyak kemanapun, harga jualnya harus berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak tersebut.
“Nah, apakah perusahaan minyak itu juga setuju pihak Sonangol EP menjual minyak ke Pemerintah Indonesia dengan harga yang lebih murah 25 persen ketimbang mereka menjual ke negara lain… hal ini masih perlu dikaji lagi,” katanya.

Sementara, menanggapi pernyataan Menteri ESDM , Sudirman Said, yang mengatakan jika Indonesia membeli minyak dari Angola maka akan menghemat sebesar 25 persen, lebih lanjut Sofyano Zakaria mengatakan, “minyak murah” dari Angola sebuah teka-teki yang belum bisa ditebak secara pasti.

“Jika yang dimaksud Sudirman Said (Menteri ESDM–red) menghemat 25 persen itu adalah harga jual atau diskount untuk harga minyak Angola adalah sebesar 25 persen, jelas itu sangat tidak bisa dipercaya begitu saja!” tandas Sofyano Zakaria.

Sumber = Sofyano Zakaria
oleh = Mulkani

2014-10-31 19:35:01

Pertamina – Sonangol EP Tanda Tangani Kerjasama Bisnis Hulu/Hilir


Jakarta, indonesian-petroenergy.com – PT Pertamina (Persero) menjalin kesepakatan dengan Sonangol EP, perusahaan migas nasional Angola, untuk kerjasama pengembangan bisnis hulu, hilir, dan perdagangan migas. Kerjasama kedua perusahaan ini diharapkan menjadi salah satu milestone Pertamina untuk terus mendukung ketahanan energi nasional yang kuat.

Penandanganan kesepakatan kerjasama tersebut dituangkan dalam Framework Agreement yang dilakukan oleh Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen dan Chairman of Board of Director Sonangol EP Francisco de Lemos Jose Maria yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Republik Angola Manuel Domingos Vicente, di jakarta, Jumat, (31/10) di Jakarta.

Framework Agreement akan menjadi kerangka kerjasama Pertamina-Sonangol dalam pengembangan bisnis hulu, proyek kilang petroleum dan petrokimia serta kerjasama impor dan ekspor produk kilang, minyak mentah dan gas bumi. Kesepakatan yang merupakan hasil kerjasama government to government (G to G) ini, selanjutnya akan menjadi landasan bagi kedua perusahaan untuk membentuk perusahaan patungan yang akan mengelola proyek-proyek hasil kerjasama tersebut.

Dalam waktu tujuh hari ke depan, Pertamina dan Sonangol EP akan membentuk Gugus Tugas sehingga perusahaan patungan bisa dibentuk untuk merealisasikan berbagai kerjasama yang akan diinisiasi. Perusahaan patungan tersebut selanjutnya akan melakukan berbagai persiapan detail proyek-proyek serta pelaksanaannya yang disepakati oleh Pertamina dan Sonangol.

“Kerjasama ini dapat terjalin sebagai wujud dari hubungan baik yang telah terjalin erat antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Angola. Pertamina siap merealisasikan kerjasama ini sekaligus sebagai milestone bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis utamanya di sektor minyak dan gas bumi. Kami bersama mitra akan bersama-sama menggali berbagai potensi proyek, baik proyek hulu minyak dan gas bumi di Angola, Indonesia maupun di negara lain, maupun proyek pembangunan kilang yang sangat diperlukan Indonesia untuk menjamin ketahanan energi nasionalnya,” kata Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen.

Seperti diketahui, konsumsi BBM di Indonesia terus tumbuh sekitar 8% per tahun, di sisi lain tingkat produksi minyak mentah menurun dan kapasitas kilang tidak bertambah. Pertamina terus berupaya mendukung pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional, baik melalui upaya-upaya peningkatan produksi di hulu yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, peningkatan kapasitas kilang, dan juga upaya konversi dan diversifikasi energi.

“Pertamina optimis bahwa dalam kurun waktu 5-6 tahun ke depan Indonesia akan bisa swasembada energi. Untuk itu Pertamina siap menjadi tulang punggung dalam mencapai upaya tersebut,” terang Husen.

Angola merupakan Negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang pada tahun 2013 lalu memproduksi minyak dan kondensat sejumlah 1,8 juta barel per hari. Sejak tahun 2002, pertumbuhan produksi minyak Angola mencapai rata-rata 15% per tahun yang disokong oleh lapangan-lapangan deepwater.

Sumber = Humas Pertamina
oleh = Mulkani

2014-10-31 18:42:03

Apakah Status Quo SKK Migas Secara Hukum Kuat, Sudirman Said: Tunggu UU Migas Baru!


Jakarta, indonesian-petroenergy.com–Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, ketika mengunjungi kantor SKK Migas, Jumat (31/10) mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengusulkan calon Kepala SKK Migas definitif, kepada Presiden Joko Widodo.

Sudirman Said usai melakukan rapat dengan pimpinan SKK Migas, langsung menggelar jumpa pers. “SKK Migas haruslah dipimpin oleh Kepala SKK Migas yang definitif tapi bukan Plt seperti sekarang. Nah, soal ini telah saya sampaikan pada rapat dengan pimpinan SKK Migas,” katanya, saat jumpa pers di City Plaza, Jakarta, Jumat (31/10).

Menteri ESDM juga menyingung status hukum SKK Migas paska judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang status quo, karena revisi UU Migas belum selesai di parlemen. Karena itu, dia akan mendoong proses revisi tersebut untuk segera dirampungkan oleh parlemen.

“Saya akan mendorong percepatan proses revisi UU Migas oleh parlemen agar segera rampung. Dengan rampungnya revisi tersebut maka SKK Migas memiliki landasan hukum yang kuat,” katanya.

Ketika ditanya, apakah dengan status SKK Migas (status quo) sekarang cukup kuat menghadapi situasi hukum dalam kondisi tidak normal. Misalnya, bila kontraktor merasa dihambat oleh pemerintah daerah atau oleh suatu regulasi kementerian di luar kementerian teknis, misalnya, ini bisa dianggap oleh KKS sebagai wanprestasi “pemerintah”?

Menanggapi pertanyaan PetroEnergy tersebut, Sudirman Said, mengatakan, sepanjang revisi UU Migas belum selesai, maka acuannya tetap mengacu pada status SKK Migas paska pembubaran oleh MK. “Apakah status ini cukup kuat. Saya berharap kepada mereka-mereka yang ada pada posisi itu, untuk memperkuat diri sambil menunggu berlakunya UU Migas baru,” kata Sudirman Said.

Menyinggung soal rencana pelantikan Kepala SKK Migas definitif, Sudirman Said, menjelaskan, ia telah menyampaikan rencana itu kepada Presiden Joko Widodo. Mengenai siapa yan bakal terpilih sebagai Kepala SKK Migas, ia tidak mau menyebutkan nama. Namun, kabar burung santer menyebut, Widhyawan Wiraatmadja, bakal menduduki posisi Kepala SKK Migas.

Sumber = Jumpa Pers
oleh = Mulkani




Blog Stats

  • 3,245,655 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…