Posts Tagged ‘Bail Out

21
Nov
13

Perbankan : Tragedi Bank Century

JK: Bank Century Bukan Gagal Berdampak Sistemik

 

Jakarta (Antara) – Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa Bank Century saat itu bukan bank gagal berdampak sistemik yang dapat membahayakan perekonomian Indonesia.

“Ibu Sri Mulyani dan Boediono semua sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis ekonomi. Tidak ada itu. Semua aman. Satu persatu. Tapi, beberapa jam kemudian mereka rapat di (kementerian) Keuangan dan subuh (21 November 2008) memutuskan adanya gagal sistemik satu bank yang membahayakan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Bank Century, JK menceritakan dirinya menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang menjabat saat itu pada tanggal 20 November 2008 sore hari dalam sebuah rapat.

“Saya nggak tahu kenapa (rapatnya) malam-malam. Tapi yang aneh sebenarnya bahwa ada bank gagal. Gagalnya Rp630-an miliar tapi lewat tiga hari dibayarnya Rp2,5 triliun. Aneh-lah,” tambahnya.

Kalla menyampaikan bahwa saat itu dia menjadi pihak yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang dalam kunjungan ke luar negeri, tetapi dalam rapat putusan terkait status Bank Century, Kalla tidak diberitahu dan dilibatkan.

Setelah itu, Kalla diberitahu bahwa sudah ada rapat dan pengucuran uang pada 25 November 2008 malam oleh Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Tidak transparannya pengucuran “bailout” Bank Century ini, lanjut Kalla mulai dari penetapan bank gagal berdampak sistemik sampai pengucuran bailout yang membengkak karena yang Kalla tahu Bank Century bermasalah karena dirampok oleh pembeli.

Pada rapat yang terjadi tanggal 20 November 2008, ia memerintahkan agar tangkap pembelinya.

“Nggak ada bank gagal, gagalnya karena dirampok. Dilaporkan ke saya bahwa masalah bank itu (Bank Century karena perampokan),” jelas Kalla yang diperiksa KPK selama hampir dua jam.

Pada rapat KSSK 20-21 November 2008 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani berperan sebagai Ketua merangkap anggota dan Boediono sebagai anggota. Dari rapat KSSK ditetapkan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pada 21 November 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai Sri Mulyani Indrawati memutuskan memberikan dana talangan atau “bailout” kepada Bank Century. Atas keputusan itu, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan berubah menjadi Bank Mutiara.

Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun pada 2008 meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen, padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.

Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap, tahap pertama bank tersebut menerima Rp2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp630 miliar sehingga total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.(tp)

 

21
Nov
09

Perbankan : BPK Audit Bank Century

BPK Harus Jaga Kredibilitas
Usulan Hak Angket Jadi Momentum DPR

Sabtu, 21 November 2009 | 02:56 WIB

Jakarta, Kompas – Badan Pemeriksa Keuangan, Senin (23/11), akan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang hasil audit investigasi kasus Bank Century. Sebagai auditor negara yang bebas dan mandiri, BPK diingatkan untuk benar-benar menjaga kredibilitasnya.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga negara yang ikut memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, mengingatkan hal tersebut.

”Kalau melakukan audit tidak sesuai kaidah-kaidah yang benar, tidak bebas dari intervensi, atau ada rekayasa, punya konsekuensi besar,” kata Irman Gusman, anggota DPD dari Sumatera Barat, kepada pers, Jumat.

Irman yakin pimpinan BPK yang dilantik 26 Oktober 2009 dan dipimpin Hadi Poernomo dapat menunjukkan kinerja dan kredibilitasnya kepada masyarakat. Ia mengingatkan, kasus Bank Century ini menyangkut pertanggungjawaban uang negara yang sangat besar.

Seperti diberitakan, hasil sementara audit investigasi BPK semasa dipimpin Anwar Nasution yang telah diserahkan kepada DPR 2004-2009 mengindikasikan ada tindak pidana dalam penyaluran dana penyehatan Bank Century. BPK juga menemukan potensi kerugian keuangan negara.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan, hasil audit ini akan menjadi salah satu referensi anggota Dewan dan fraksi dalam menyikapi lebih mendalam kasus Century. ”Tetapi, hasil audit BPK ini tidak boleh digunakan sebagai wacana untuk menghambat hak angket karena persyaratan hak angket sudah memenuhi syarat untuk diajukan dan dalam Bamus telah ditetapkan disampaikan di paripurna 1 Desember,” ujar Pramono.

Momentum DPR

Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyatakan, usulan hak angket kasus Bank Century merupakan momentum dan menjadi ukuran penting untuk melihat kualitas lembaga DPR hingga lima tahun ke depan.

Sementara Yudi Latif, Direktur Eksekutif Reform Institute, mengingatkan, kegagalan hak angket kasus Bank Century akan semakin menambah kekecewaan masyarakat terhadap DPR. ”Kekecewaan ini, jika dibiarkan menumpuk seperti yang belakangan terjadi, akan meningkatkan ketidakpatuhan publik,” ucap Yudi.

Karena itu, Yudi berharap anggota DPR 2009-2014, terutama yang sudah menandatangani usulan penggunaan hak angket Bank Century, tetap konsisten pada sikapnya.

Peran fraksi

Namun, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dukungan yang sudah diberikan sejumlah anggota DPR terhadap hak angket masih dapat berubah, terutama jika fraksi sudah menentukan sikap.

”Dukungan yang diberikan anggota Fraksi PPP masih bersifat perseorangan. Sikap fraksi baru ditentukan setelah mendengarkan penjelasan inisiator hak angket pada Sidang Paripurna DPR, 1 Desember 2009,” papar Lukman.

”Siapa yang bilang (usulan hak angket) didukung delapan fraksi? Itu bukan fraksi, namun perorangan. Saya takut nantinya fraksi justru akan mencabut dukungan itu. Jangan sampai ramai nian di permulaan, namun habis sesudahnya,” ujar Ruhut Sitompul, anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD). Bahkan, menurut Ruhut, sudah ada sejumlah unsur fraksi yang sebelumnya mendukung hak angket sekarang berubah menolak.

Sampai sekarang belum ada anggota F-PD yang menandatangani usulan hak angket. ”Kami bukannya tidak mendukung, tetapi kami mau hak angket tidak sembarangan ditempatkan. Kami masih menunggu hasil audit BPK,” ujarnya.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, Partai Golkar masih menunggu hasil audit dari BPK. Jika hasilnya terdapat indikasi penyelewengan, Partai Golkar akan ikut dalam pengusulan hak angket tersebut.

Depkeu bantah

Departemen Keuangan membantah keterangan yang disampaikan Dradjad H Wibowo dalam diskusi di DPD, 18 November 2009, terkait pengambilan keputusan pemerintah yang menyelamatkan Bank Century.

”Keterangan yang dikutip beberapa media tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, apalagi bersumber dari fotokopi dokumen. Fotokopi yang dibagikan tersebut bukanlah dokumen yang berisi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengingat yang bersangkutan tidak menjelaskan dari mana dokumen tersebut berasal,” ujar Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z Soeratin melalui siaran pers yang dipublikasikan hari Jumat.

Menurut Harry, sumber informasi yang tak jelas itu mengindikasikan adanya pelanggaran etika dan hukum dalam memperoleh dokumen tersebut maupun pihak yang memberikannya. Sebagai perbandingan, hasil pemeriksaan sementara BPK yang disampaikan oleh Komisi XI DPR pada rapat paripurna 30 September 2009 belum dapat dibuka kepada publik karena bersifat sementara dan rahasia serta masih dalam pendalaman oleh BPK.

Seperti diberitakan, dalam acara Dialog Kenegaraan, Rabu lalu, Dradjad menyebutkan notulensi rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 21 November 2008 yang menunjukkan banyak kejanggalan. Notulensi itu menunjukkan, pada rapat yang dimulai pukul 00.15 (21 November 2008) banyak yang tidak sependapat dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono bahwa masalah Century berdampak sistemik (Kompas, 19/11).

Sejumlah elemen yang tergabung dalam Kaum Muda Indonesia, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, menilai sikap Presiden tidak tegas dalam penyelesaian kasus Bank Century. Mereka mendesak Presiden mengusut pencairan dana sebesar Rp 6,7 triliun. (SUT/NWO/NTA/EDN/OIN)

20
Nov
09

Perbankan : Dana Century Untuk Cuci Uang Dana Politik ?

Dana Century Untuk Cuci Uang Dana Politik?

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 19/11/2009 | 19:49 WIB Dana Century Untuk Cuci Uang Dana Politik?

Jakarta – Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie mensinyalir bailout Bank Century ditujukan untuk menyelamatkan proses cuci uang (money laundering) dana politik dari luar negeri. Kwik curiga, suntikan dana itu tidak semata-mata ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi nasional, tetapi lebih jauh untuk menolong para deposan besar yang menjadi penyumbang dana kampanye Pemilu 2009.

“Bank Century disuntik dana tidak untuk menyelamatkan ekonomi nasional, tapi untuk menelikung aturan yang mengatakan bahwa nasabah bank yang dijamin hanya yang Rp 2 miliar saja,” papar Kwik dalam diskusi “Membongkar Skandal Bank Century” yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, ada aturan bahwa nasabah yang bisa dijamain hanya mereka yang menyimpan uang maksimal Rp 2 miliar. Karena itu dana Rp 6,7 triliun itu dikucurkan agar nasabah yang punya uang Rp 2 miliar ke atas ikut dijamin. Dengan demikian, bailout itu sebenarnya hanya untuk membayar para deposan besar. “Ada blanket guarantee yang berupa penelikungan terhadap aturan tentang Rp 2 miliar. Orang-orang kaya supaya dibayarkan sepenuhnya. Jadi maksudnya, hanya untuk membayar deposan besar supaya tidak kehilangan uang,” tuturnya.

Kwik mempertanyakan alasan mengapa deposan besar harus dijamin. Hal itu mengingat Bank Century merupakan bank yang memiliki reputasi buruk. Jadi tidak masuk akal sebenarnya jika deposan besar menyimpan uangnya di bank tersebut. “Logikanya, kenapa deposan besar mau menanam uang di bank kecil dengan reputasi buruk seperti itu? Mungkinkan lalu lintas uang untuk tujuan politik tertentu? Jadi hanya jadi ajang mencuci uang di luar negeri,” kata dia

Curiga Century Jadi Tempat Cuci Uang
Kwiik  mencurigai, kejahatan perbankan yang dilakukan untuk mengeruk kepentingan politik tertentu. “Mengusut dana dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk kepentingan politik, memang akan sulit jika disalurkan melalui bank,” paparnya dalam diskusi “Membongkar Skandal Bank Century” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia mengingatkan, sulitnya pelacakan aliran dana yang telah disalurkan ke bank itulah yang menjadi cikal-bakal sejarah digunakannya bank sebagai tempat pencucian uang (money laundring). Modus operandi kejahatan perbankan semacam ini bukannya tidak dapat terbaca.

Pertama, jelas dia, pelaku kejahatan pasti mencari bank yang pemiliknya memang mau bila banknya dijadikan sebagai tempat pencucian uang. “Tinggal beri si pemilik bank fee (bayaran) yang besar,” tandasnya.

Mencari pemilik bank yang berniat nakal pun bahkan tidak terlalu sulit. “Si pemilik bank pasti punya track record buruk, semacam penyalahgunaan di masa lalu,” ungkap Kik sembari menambahkan, perbankan adalah dunia yang dipenuhi perusahaan-perusahaan yang kaku (rigid) dan ketat (strict) terhadap peraturan.

“Hanya bankir-bankir yang nekat dan memiliki track record buruk yang berani melakukan apa saja. Itulah kenapa ada bank kecil yang bisa mendapat nasabah singkat dalam waktu singkat — karena bank itu sejak awal memang berniat mau merampok,” bebernya.

Jadi, menurut Kwik, mudah saja bila hendak melakukan kejahatan perbankan demi kepentingan politik: carilah bank yang tidak bonafid dengan track record pemilik yang diragukan. Selain itu, ada model lain yang lebih sederhana, yakni modus pasang badan karena ada jaminan dari penguasa. “Si penguasa tinggal bilang: lakukan saja, saya akan lindungi,” ungkapnya.

Entah kebetulan atau tidak, Bank Century memiliki karakteristik yang serupa dengan bank di modus operandi pertama. “Sejak awal, Century adalah gabungan (merger) dari tiga bank bereputasi buruk pada tahun 2004,” ungkap Kwik.

Ketiga bank tersebut, Danpac, CIC dan Pikko, sangat terkenal keburukannya di kalangan masyarakat dan dunia bisnis sebagai bank yang memfasilitasi spekulan valas. “Anehnya, dengan reputasi buruk semacam ini, BI memberikan izin kepada mereka untuk melakukan merger dengan alasan agar lebih sehat,” ujar Kwik. Pemilik

Bank Century hasil merger ketiga bank bereputasi buruk itu pun, lanjutnya, langsung disetujui BI tanpa fit and proper test. Di samping itu, Kwik juga mempertanyakan kenapa ada deposan besar yang mau saja menyimpan uang di bank sekecil Century yang bereputasi buruk. Jadi, entah ada di balik Century, yang jelas bank yang kini telah berubah nama menjadi Bank Mutiara itu, secara kebetulan memiliki karakteristik serupa dengan bank yang umum digunakan untuk kejahatan perbankan.

Menduga Boediono Tahu
Nama wakil presiden Boediono disebut-sebut terkait dengan dugaan skandal bailout Rp 6,7 triliun Bank Century. Boediono disebut ikut memberi persetujuan kucuran dana ke Bank tersebut. Mantan menteri ekonomi Kwik Kian Gie menduga wakil presiden Boediono tahu soal ini. “Saya tidak bisa bayangkan bahwa Pak Boediono tidak tahu masalah ini,” kata Kwik.

Menurutnya, Boediono yang saat keputusan pemberian bailout menjabat Gubernur BI, didukung staf yang diisi orang orang yang sangat pandai, administrasinya luar biasa rapi, dengan sistem komputer. Sehingga menurutnya sangat kecil kemungkinan lemah dalam mengawasi kebijakan. “Kalau dibilang pengawasanya lemah itu lucu. Pengawasan tidak mungkin lemah karena semua data sudah tercatat dengan real,” paparnya.

Kwik menduga, ada kekuatan besar yang menekan Boediono untuk memberikan persetujuan pencairan dana bailout. Hanya saja ia enggan membeberkan identias orang itu. “Kalau saya menduga ada. Saya tidak mau katakan nama. Tidak pas,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Kwik, Boediono itu tipikal orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan atas desakan yang besar. Lantas, ia pun mencontohkan soal pernyataan Boediono ketika ditanya media tentang alasannya menerima pencalonan sebagai wakil presiden. “Waktu itu dia menjawab dengan harfiah saya menerima pencalonan sebagai wapres karena ada sebuah kekuatan arus besar yang tidak bisa saya tolak,” kata Kwik mengutip pernyataan Boediono. “Itu dugaan saya,” ucap Kwik.

Untuk Selamatkan Deposan Besar
Kwik menganalisis kejanggalan-kejanggalan di balik pengucuran dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun, berdasar pada Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi terhadap Bank Century atau laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan ke DPR pada tanggal 26 September 2009 lalu.

Apabila melihat laporan sementara tersebut, kata Kwik, langkah mem-bail out Century hanya untuk menyelamatkan deposan-deposan besar dan bukan sebagai antisipasi untuk dampak sistemik seperti yang disampaikan pemerintah. Dasar pernyataannya adalah track record Century, catatan keuangannya, dan adanya perubahan Peraturan Bank Indonesia yang dilakukan secara tiba-tiba.

Bank Century merupakan merger tiga bank, yaitu Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Piko. Ketiga bank ini, menurutnya, memiliki jejak rekam buruk di dunia perbankan. “Sangat aneh, jika Bank Indonesia memberikan izin merger dengan risiko bangkrut karena ketiga bank ini tidak sehat,” tandas Kwik.

Ia pun melihat kejanggalan adanya perubahan peraturan BI yang mengatur tentang syarat kecukupan modal, dari -8 persen menjadi fleksibel di atas 0 persen. Termasuk pengucuran bertahap dana kucuran yang di awal hanya Rp 632 miliar, tiba-tiba membengkak hingga Rp 6,7 triliun.

“Jadi suntikan dana ini tidak untuk menyelamatkan bank, tapi untuk menelikung peraturan bahwa nasabah bank dijamin hanya sampai Rp 2 miliar. Bail out terhadap Century hanya supaya orang besar yang punya dana lebih dari Rp 2 miliar mendapatkan uangnya kembali dan menyelamatkan deposan-deposan besar itu,” ungkapnya.

Melihat rekam jejak Bank Century, menjadi pertanyaan besar mengapa para deposan besar tersebut mau menyimpan uangnya di bank kecil milik Robert Tantular. “Ini harus ditanyakan oleh panitia angket kepada deposan-deposan itu. Persoalan Century ini menyangkut skandal besar,” serunya.

Penuh Ketidakwajaran
Kwik menilai keputusan penyelamatan atau bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) senilai Rp 6,7 triliun tidak wajar. Banyak kecurigaan-kecurigaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ia membeberkan beberapa fakta seputar laporan tertulis hasil audit sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses bailout Century. “Dugaan kuat century disuntik untuk menelikung peraturan bahwa (blankeet guarantee) nasabah bank hanya sampai Rp 2 miliar saja,” tandas Kwik.

Menurut dia, dari laporan BPK, Bank Century memang memiliki reputasi yang buruk sejak bank tersebut lahir. Century yang merupakan hasil merger 3 bank yakni Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC dinilai penuh dengan tindak kejahatan dan kecurangan. “Bank CIC sebelumnya adalah money changer , lalu Bank Danpac merupakan famili CI, dan Bank Pikko yang pemiliknya Benny Tjokro yang melakukan tindakan tidak benar di bursa saham dan dihukum. Jadi kalau reputasi begitu buruk tapi BI beri izin merger bank,” paparnya.

Bahkan nilai bailout Century ini juga menggembung dibandingkan dengan rekomendasi Gubernur Bank Indonesia. “Berdasarkan surat rahasia dari Gubernur BI No.10/232/GBI/Rahasia/20 November 2008, disiapkan dana sebesar Rp 632 miliar untuk masalah ini, tapi ternyata mencapai Rp 6,7 triliun,” katanya.

Ia menambahkan, adanya dugaan kuat bahwa bailout Bank Century dilakukan untuk menelikung aturan besaran dana penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang hanya menjamin dana nasabah maksimal sebesar Rp 2 miliar. “Yang jadi pertanyaan mengapa deposan besar menaruh uang di bank kecil dan memiliki reputasi yang buruk, mungkinkah untuk pencucian uang atau lalu lintas uang dalam jumlah besar untuk kepentingan politik tertentu,” jelasnya.

Alasan penyelamatan Bank Century adalah karena memiliki dampak sistemik juga ditampik oleh Kwik. Menurutnya kejatuhan Bank Century tidak akan berdampak sistemik, karena Bank Century hanyalah bank berskala kecil.

Ada Aktor Intelektual
Kwik menduga adanya pihak-pihak yang berada di balik skandal besar Bank Century. Pasalnya, menurut Kwik, hampir tidak mungkin Boediono tak mengetahui persoalan ini. “Dugaan saya ini ada logikanya. Saya tidak bisa bayangkan bahwa Pak Boediono tidak tahu masalah ini,” tukasnya.

Menurunya, asumsi tersebut merujuk pada dukungan Boediono oleh staf Bank Indonesi (BI) yang diisi oleh orang-orang profesional. “Administrasinya luar biasa rapi dengan sistem komputer. Saya kira musthil kalau Boediono tidak tahu,” akunya.

Kwik membantah dugaan lemahnya pengawasan di BI. “Kalau dibilang lemah, itu lucu. Pengawasan di BI itu tidak mungkin lemah, karena semua tercatat dengan rapi dan riil,” jelas Kwik.

Ia mengemukakan, Boediono memang sudah terbiasa berada di bawah kendali. Dan hal ini dibuktikan saat Boediono diminta sebagai wakil presiden. “Jawaban Pak Boediono saat menerima jabatan sebagai wakil presiden sangat harfiah, bahwa saya (Boediono) menerima jabatan sebagai calon wakil presiden karena ada kekuatan arus besar yang tidak bisa saya tolak,” bongkarnya.

Meski demikian, Kwik enggan menyebut siapa orang yang disebut-sebut memiliki kekuatan tersebut. “Dia terbiasa diperintah orang. Saya tidak menyebutkan orang. Hanya mau bilang bahwa ada dugaan. Bahwa ada yang tidak masuk akal di sini,” tuturnya.

Apakah ada dana yang masuk ke kampanye SBY? “Itu yang saya tidak berani bicara. Nanti kita lihat dulu. karena itu sama sekali tidak tidak bisa dilihat kalau data dari PPATK tidak dibuka,” jawab Kwik.

Dampak Sistemik Bohong
Kwik mencibir alasan bahwa dampak sistemik berkaitan dengan psikologis bank dan nasabah. Menurutnya, hal ini tak ubahnya pernyataan seorang profesor ekonomi yang hanya tahu teori dan abai terhadap realitas. “Alasan pemerintah bahwa bail-out Bank Century karena kekhawatiran dampak sistemik terhadap sistem perbankan itu bohong. Ini hanyalah kamuflase,” ungkap Kwik.

Ia menuturkan, hanya bank-bank tertentu yang jika dibiarkan bangkrut akan berdampak sistemik. Seperti diantaranya bank multinasional. Lembaga keuangan yang memiliki banyak jaringan dengan bank lain itu, jika dibiarkan bangkrut, memang akan meninggalkan utang dalam jumlah besar terhadap bank-bank lain.

“Kalau Bank Century, tidak ada kaitannya dengan bank-bank lain yang menempatkan uangnya di sana sehingga mustahil kalau disebutkan ada dampak sistemik,” tegas mantan Menteri Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Kenyataannya, lanjut Kwik, berdasar data yang ia miliki maka Bank Century justru memiliki tagihan pada bank-bank lain. Menurut dia, modus operandi yang ia yakini terjadi dalam kasus Bank Century adalah adanya uang jumlah besar yang kemudian terpakai untuk kepentingan politik.

“Dengan demikian, jika uang itu harus dipertanggungjawabkan dari mana memperolehnya, akan sulit kalau pengusutan alirannya hanya melalui bank. Itulah mengapa perlu dilibatkannya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantu BPK adalah sebuah keharusan,” tandasnya. (*)

BANK CENTURY
Apa yang Bisa Dibuat dengan Rp 6,7 Triliun?

Jumat, 20 November 2009 | 03:01 WIB

Jika uang itu dibelikan beras dan beras itu kemudian disebarkan ke seluruh Pulau Jawa, wajah pulau ini akan menjadi putih dilihat dari atas.”

Demikian disampaikan Gayus Lumbuun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selasa (17/11), ketika menggambarkan besarnya uang negara Rp 6,7 triliun yang digunakan untuk menalangi Bank Century.

Perkataan Gayus mungkin berlebihan. Namun, yang pasti, jika uang Rp 6,7 triliun itu dibelikan beras yang harga tiap kilogramnya Rp 7.000, akan didapat 957,15 juta kilogram beras.

Uang Rp 6,7 triliun juga akan cukup, bahkan mungkin ada sisa, jika dipakai untuk melakukan pengobatan massal penyakit kaki gajah yang hingga tahun 2008 sudah ada 11.699 kasus kronis di 378 kabupaten/kota.

Dengan uang Rp 6,7 triliun, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Adminduk) Departemen Dalam Negeri juga sanggup melaksanakan

sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di seluruh Indonesia. Hal itu disebabkan, menurut Plt Dirjen Adminduk Irman saat rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Senin lalu, hanya dibutuhkan Rp 6,6 triliun untuk melaksanakan program yang membuat setiap penduduk di Indonesia memiliki satu kartu tanda penduduk elektronik yang dilengkapi dengan nomor induk kependudukan dan sidik jari ini.

Jika SIAK selesai dilakukan dan berhasil, kecil kemungkinan terjadi kisruh daftar pemilih tetap seperti pada Pemilu 2009. Tidak akan ada lagi kegaduhan tentang penduduk yang tidak terdaftar, pemilih ganda, hingga dugaan permainan suara seperti yang terjadi pada pemilu lalu, yang amat menguras energi dan moral kita.

SIAK juga akan mengurangi berbagai praktik korupsi. Harta kekayaan semua pejabat di negeri ini akan dengan mudah diketahui asal-usulnya dan ke mana perginya. Mereka yang membobol bank dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan, seperti membeli properti dan membiayai pemilu, akan dengan mudah dilacak jika SIAK telah dipraktikkan.

Uang Rp 6,7 triliun juga cukup untuk membeli ribuan Toyota Crown Majesta, sedan yang kelasnya di atas Toyota Camry, yang dipilih sebagai pengganti sedan menteri yang selama ini memakai Toyota Camry.

Harga salah satu sedan paling mewah Toyota itu hanya sekitar 6 juta yen atau Rp 660 juta. Namun, jika ditambah sejumlah kelengkapan untuk kenyamanan menteri, harganya mungkin sekitar Rp 1 miliar.

Jika harga satu Toyota Crown Majesta yang dipakai menteri itu Rp 1 miliar, dengan Rp 6,7 triliun akan didapat 6.700 buah. Jika sedan sekelas Mercedes S-Class itu dibagi rata ke 560 anggota DPR periode 2009-2014, setiap anggota DPR akan mendapat 11,96 buah.

Jika pengandaian ini dilanjutkan, sebagian besar anggota DPR mungkin harus membuat garasi baru untuk menampung 11,96 Toyota Crown Majesta dan mungkin juga bingung menggunakannya. Hal itu disebabkan satu orang hanya dapat mengendarai satu mobil pada saat yang sama.

Saking besarnya uang Rp 6,7 triliun itu, tidak aneh jika Ahmad Muzani, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengatakan, kasus Bank Century merupakan skandal keuangan terbesar setelah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Sekarang, siapa yang akan menang? Hati nurani atau kekuasaan uang Rp 6,7 triliun?

(M Hernowo)

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Kamera dan kartu identitas digantungkan di pagar saat sejumlah wartawan yang tergabung dalam Koalisi Antikriminalisasi Pers berunjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/11). Mereka menentang keras usaha kepolisian untuk memanggil wartawan terkait pemberitaan transkrip percakapan antara Anggodo Widjojo dan sejumlah pihak. Pemanggilan ini dianggap sebagai salah satu bentuk teror dan ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia.

Dikecam, Pemanggilan Media oleh Polri
Polri: Kami Tidak Berniat Kriminalisasi Pers

Sabtu, 21 November 2009 | 03:03 WIB

Jakarta, Kompas – Pemanggilan polisi terhadap media berdasar surat pengaduan Anggodo Widjojo dan Bonaran Situmeang mendapatkan kecaman dari sejumlah kalangan.

Selain dinilai sebagai bentuk penekanan terhadap kebebasan pers, pemanggilan itu diduga untuk menyasar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Pers hanya jadi sasaran antara. Tujuannya untuk melemahkan kewenangan penyadapan oleh KPK,” kata Teten Masduki, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Jumat (20/11).

Kecurigaan Teten itu beralasan karena KPK baru-baru ini mendapatkan surat pemberitahuan dari Polri bahwa Polri sedang mengusut kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang dan penyadapan dengan pihak terlapor KPK. Pengusutan itu dilakukan berdasarkan pengaduan Anggodo Widjojo dan Bonaran Situmeang. ”Ada indikasi rekayasa jilid kedua yang disiapkan untuk melemahkan KPK,” katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi yang dikonfirmasi mengatakan, ”Saya memang pernah mendengar surat dari Polri itu. Saya akan cek lagi.”

Surat pemberitahuan Polri ke KPK itu ternyata senada dengan surat panggilan ke Kompas, yang ditandatangani Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Kombes Raja Erizman. Dalam surat ke Kompas disebutkan, pemanggilan itu atas laporan polisi No Pol LP/631/X/2009/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2009 dan laporan Polisi LP/637/XI/2009/Bareskrim tanggal 2 November 2009. Laporan itu disampaikan oleh Anggodo dan Bonaran Situmeang.

Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan hal yang bertolak belakang dengan surat pemanggilan itu saat berbicara dalam sidang Komisi III DPR, Kamis malam. ”Pemanggilan pimpinan media dalam rangka proses percepatan pemeriksaan, menjadi saksi untuk terlapor Anggodo,” katanya.

Tidak kriminalisasi

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna memastikan polisi tidak akan mengkriminalisasi pers. ”Tidak ada niat mengkriminalisasikan pers. Kami justru tengah berupaya memproses Anggodo. Kita ingin Anggodo segera jadi tersangka,” katanya.

Harian Kompas diwakili oleh Redaktur Pelaksana Budiman Tanuredjo dan bagian Divisi Hukum Kompas Frans Lakaseru. Sementara Sindo diwakili oleh Redaktur Pelaksana Nevi Hetharia.

”Kami hanya dimintai keterangan, bukan untuk BAP (berita acara pemeriksaan), tetapi dituangkan dalam berita acara interview. Itu bukan proyustisia,” ujar Budiman seusai pertemuan dengan polisi selama 30 menit.

Frans menjelaskan, polisi hanya mengajukan enam pertanyaan, yaitu soal data diri dan satu pertanyaan soal berita. Berita yang ditanyakan adalah soal rekaman sadapan percakapan Anggodo yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (3/11) lalu. ”Ya, kami jawab iya. Beritanya dimuat tanggal 4 November,” kata Budiman.

Pagi harinya, wartawan yang tergabung Koalisi Antikriminalisasi Pers berunjuk rasa di Mabes Polri.

Alihkan perhatian

Anggota Dewan Pers, Leo Batubara, menilai, bukan tidak mungkin pemanggilan sejumlah media massa bertujuan memecah perhatian masyarakat terkait isu rekomendasi Tim Delapan dan kasus Bank Century.

Leo juga melihat ada kemungkinan polisi atau bahkan pemerintah ingin membuat media gentar dengan menerapkan cara-cara seperti dilakukan pada masa Orde Baru. ”Media massa ditakut-takuti, dipanggil untuk diperiksa sehingga mereka untuk sementara ’tiarap’,” ujar Leo. (AIK/WHY/DWA/NAR/WAD/SF)

15
Nov
09

Perbankan : Nasabah Bank Century Mengadu ke KPK

NasabahBankCentury

By Republika Newsroom
Jumat, 13 November 2009 pukul 13:41:00
Nasabah Bank Century Mengadu ke KPK

Nasabah Bank Century Mengadu ke KPK

JAKARTA–Sekitar 30 nasabah Bank Century yang berdomisili di Jakarta, Jumat (13/11), mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk menyelesaikan dugaan korupsi di bank tersebut.

Para nasabah yang diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat KPK itu, meminta KPK mengusut kasus tersebut. Mereka belum bisa mendapatkan uang mereka kembali meski pemerintah telah mengucurkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun kepada Bank Century.

Salah seorang nasabah, Gunawan Setiadi, mengatakan, setidaknya ada dua kasus besar dalam Bank Century. Dua masalah itu adalah penggelapan dana nasabah oleh manajemen bank dan kasus pencairan dana talangan kepada Bank Century oleh pemerintah.

Setiadi mempertanyakan kejelasan aliran dana talangan pemerintah sebesar Rp6,7 triliun itu. Dia menegaskan, dana para nasabah kecil Bank Century sebesar Rp1,4 triliun belum kembali, meski pemerintah telah mengucurkan dana talangan. “Terus kemana duit itu?” kata Setiadi mempertanyakan.

Setiadi yang juga Ketua Forum Nasabah PT Bank Century itu memberikan dukungan moral kepada KPK untuk mengusut kasus itu hingga tuntas. “KPK harus segera bergerak,” kata pria yang mengaku memiliki simpanan hampir Rp2 miliar dan belum kembali.

Seorang nasabah lain, Esther Nuriadi juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia menduga, dana talangan pemerintah itu hanya dinikmati nasabah tertentu yang memiliki hak-hak istimewa. “Pokoknya ini harus diusut tuntas,” kata Esther menegaskan.

Esther menjadi nasabah Bank Century untuk produk tabungan. Pada Agustus 2008, Bank Century menawari produk deposito tanpa pajak namun dengan bunga yang relatif tinggi. Kemudian, dana Esther dalam tabungan sebesar Rp700 juta dialihkan ke bentuk deposito. Namun, setelah tiga bulan, dana tersebut tidak bisa dicairkan.

“Kok tidak bisa dicairkan, katanya ini produk Century? saya kan nasabah Century,” kata Esther. Beberapa waktu kemudian, Esther baru mengetahui bahwa deposito itu adalah produk PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Yanti juga mengalami hal yang sama. Nasabah dengan jumlah simpanan Rp100 juta itu tidak bisa mencairkan dana yang telah dialihkan oleh Bank Century dalam bentuk deposito.

Dia menjelaskan, pihak bank mengalihkan dana simpanannya dalam bentuk deposito pada Juli 2008. Sejak itu, dia tidak bisa mencairkan dana simpanannya itu. “Sampai sekarang satu senpun belum saya terima,” kata Yanti.

Yanti dan para nasabah lainnya meminta kejelasan atas kasus yang telah merugikan mereka tersebut. KPK telah melakukan penyelidikan kasus Bank Cenury. Sampai saat ini, KPK masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan langkah lebih lanjut. ant/itz

Ada Indikasi Pidana

By Republika Newsroom
Jumat, 13 November 2009 pukul 14:02:00
Ada Indikasi Pidana pada Audit Century Jilid II

 

Ada Indikasi Pidana pada Audit Century Jilid IIEDWIN/REPUBLIKA
JAKARTA — Proses penyelesaian audit Badan Pemeriksa Keuangan masih terus berlangsung. Sama seperti, hasil yang telah dikemukakan sebelumnya, BPK menilai adanya indikasi pidana dalam audit jilid kedua ini. 

 

“Ya, masih ada indikasi, sekarang kan masih terus berkembang,” ujar Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri ketika ditemui usai Shalat Jumat, di Kantor BPK, Jakarta, (13/11). Sayangnya hasan Bisri belum dapat menjelaskan lebih rinci soal indikasi pidana itu.

“Nanti akan segera kita serahkan auditnya kepada DPR. Kami sudah panas mendengarnya disini,” papar Hasan.

Sebelumnya Hasan pernah menjelaskan bahwa indikasi pidana yakni saat bank itu dikelola, belum sampai pada penyelamatan Bank Century. Indikasi pidana dalam pengelolaan bank ini misalnya ketika ditemukannya L/ C fiktif dan kredit fiktif.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Utomo, yang ditemui mengatakan penyerahan audit Bank Centurya akan dilakukan sebelum masa reses yang jatuh pada 5 Desember. “Insya Alloh sebelum reses lah,” ujar dia

Terkait dengan adanya informasi rekaman yang menyebutkan pengacara berinisial L dan pejabat kepolisian berinisial S, Hasan mengatakan belum mendapatkan hasil rekaman itu. “Ya, saya sendiri ga dapet rekaman itu,” papar Hasan.

Meski demikian, lanjut dia, kemarin BPK sudah menemuinya ke pihak-pihak terkait. “Tapi laporannya kita belum tahu,” ujar dia. thr/itz

Wajib Buka Mulut

By Republika Newsroom
Jumat, 13 November 2009 pukul 17:25:00
Boediono dan Sri Mulyani Wajib Buka Mulut Soal Century

 

Boediono dan Sri Mulyani Wajib Buka Mulut Soal CenturyANTARA

JAKARTA–Tokoh-tokoh penting dibalik kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) Rp 6,7 triliun untuk Bank Century wajib dimintai keterangan jika Panitia Angket DPR untuk kasus Bank Century terbentuk. Panita Angket DPR juga memiliki hak pemanggilan paksa terhadap tokoh-tokoh tersebut. “Sepanjang tokoh-tokoh kunci ini tidak mau buka mulut, (Panitia Angket) hanya akan jalan di tempat,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/11).

Boni menyebut nama seperti Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saat pengucuran dana talangan untuk Century, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) sementara Sri Mulyani masih sebagai Menteri Keuangan. Meski saat ini Boediono menjabat sebagai Wakil Presiden, Boni meminta DPR nantinya tidak ragu meminta keterangan dari Boediono. “Harus dimintai keterangan mengapa BI tidak melakukan pengawasan secara substansial saat itu,” tambah Boni.

Ihwal usulan Hak Angket Century, Boni sendiri masih mengkhawatirkan komitmen DPR. Sudah lazim, kata Boni, DPR selalu cepat memulai tapi tidak serius mengakhiri Hak Angket. Yang menjadi masalah, lanjut Boni, fraksi-fraksi di DPR membawa kepentingan masing-masing yakni kepentingan elit partai. andri/pur

10
Nov
09

Perbankan : Kasus Bank Century, Istilah Sistemik Yang Bersayap

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-09Istilah “Sistemik” yang Bersayap

Kasus Bank Century

Kwik Kian Gie

Untuk pertama kalinya, Boediono, yang begitu erat keterkaitannya dengan kasus Bank Century (BC) dan sekarang wakil presiden, memberikan keterangan tentang BC seusai salat Jumat, 6 November yang lalu. Jelas saja dia harus membela bahwa suntikan dana yang demikian besar untuk bank yang demikian kecil memang diperlukan, karena dia dalam kedudukan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah tokoh kunci ketika bail out yang kontroversial dilakukan.

Dikatakan bahwa bail out dilakukan untuk menghindari efek domino yang sistemik, tidak untuk menyelamatkan bank, dan juga tidak untuk menyelamatkan kepentingan deposan besar. Dikatakan juga, harus dibedakan antara tindak kejahatan dan tindakan penyelamatan. Dan penyelamatan itu tidak untuk kepentingan eksistensi bank-nya, tidak untuk kepentingan deposan besar, tetapi untuk menghindari kerusakan dunia perbankan secara sistemik.

Wapres Boediono tidak mengemukakan data dan fakta dalam pernyataannya. Kalau dia boleh membentuk opini publik dengan cara demikian, saya merasa juga boleh mengemukakan data dan fakta yang termuat dalam berbagai media massa dan yang termuat dalam “Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century” yang ditulis oleh BPK dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2009 oleh Suryo Ekawoto Suryadi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan. Apa semua data dan fakta tersebut? Antara lain sebagai berikut.

Kelahiran BC yang sangat bermasalah beserta keseluruhan proses kerusakannya dibiarkan secara sistemik oleh BI. Laporan Keuangan Bank Pikko dan Bank CIC, yang dinyatakan disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijadikan dasar merger. Pemegang saham pengendali yang tidak memenuhi fit and proper test tetap dipertahankan. Pengurus bank, yaitu direksi dan komisaris, ditunjuk tanpa melalui fit and proper test. Oleh karena kesulitan likuiditas yang dihadapinya, BC mengajukan permohonan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada BI pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun. Permohonan tersebut diulangi pada 3 November 2008. Karena pada saat mengajukan permohonan FPJP, posisi CAR BC menurut analisis BI adalah positif 2,35% (posisi 30 September 2008), sedangkan persyaratan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan PBI No. 10/26/PB/2008 tentang FPJP Bank Umum, CAR-nya minimal harus 8%, BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Secara sistemik, pada 14 November 2008, BI mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8% menjadi CAR minimal positif (asalkan di atas 0%). Dengan perubahan ketentuan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35%, BI menyatakan bahwa BC memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Sementara itu, hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa CAR BC pada 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53%, sehingga seharusnya BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp. 469,99 miliar ternyata tidak secured.

Berdasarkan perubahan PBI tersebut, pada 14 November 2008, BI menyetujui pemberian FPJP kepada BC. Jumlah FPJP yang telah disalurkan kepada BC adalah Rp 689,39 miliar yang dicairkan pada 14 November 2008 sebesar Rp 356,81 miliar, 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar, dan 18 November 2008 sebesar Rp. 187,32 miliar.

Digerogoti Pemilik

Secara sistemik, BC digerogoti oleh pemilik dan atau manajemennya sendiri, yang secara sistemik pula dibiarkan oleh BI. Faktanya sebagai berikut. Setelah BC ditempatkan dalam pengawasan khusus pada 6 November 2008, BI tidak mengizinkan penarikan dana dari pihak terkait yang tersimpan dalam BC. (PBI No. 6/9/PBI/2004 yang diubah dengan PBI No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank). Namun, setelah itu toh ada penarikan dana oleh pihak terkait sebagai berikut.

? Rp. 454,898 miliar

? USD 2,22 juta

? AUD 164,81 ribu

? SGD 41,28 ribu.

Pada 14 November 2008, Robert Tantular (RT) memerintahkan BC Cabang Surabaya memindahkan deposito milik salah satu nasabah BC senilai USD 96 juta dari kantor Cabang Surabaya-Kertajaya ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan. Setelah itu, Dewi Tantular (DT) dan RT mencairkan deposito tersebut senilai USD 18 juta tanggal 15 November 2008 yang digunakan oleh DT (Kepala Divisi Bank Notes) untuk menutupi kekurangan bank notes yang telah digunakan untuk keperluan pribadi DT; DT telah menjual bank notes ke luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang tercatat, sehingga secara akumulatif terjadi selisih kurang antara fisik bank notes dan catatan akuntansi. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh BC dengan dana yang berasal dari FPJP.

Suntikan dana sebesar Rp 6,72 triliun kepada BC, dinyatakan untuk menghindari kerusakan sistem perbankan Indonesia secara sistemik. Mari kita lihat angka-angkanya sebagai berikut. Fungsi BC dalam industri perbankan hanya 0,68 % dalam rasio DPB bank/DPK industri dan rasio kredit bank/kredit industri hanya 0,42 %. Maka, fungsi BC dalam industri perbankan tidak ada artinya sama sekali. Di mana sistemiknya ? Mungkin sangat berarti untuk pihak-pihak tertentu yang menggunakan BC sebagai pencuci uang dan berbagai praktik kotor yang masih harus dibuktikan oleh laporan final oleh BPK.

Aspek psikologis pasar dibuat-buat dengan tameng “tidak bisa diukur”, padahal kalau semua kewajiban kepada bank dibayar sepenuhnya dan dilikuidasi, sedangkan kewajiban kepada deposan lainnya dibayar maksimum Rp 2 miliar per account sesuai peraturan, sama sekali tidak ada dampak sistemiknya. Mengapa? Karena aktiva antarbank BC 24,28 % dan pasiva antarbank 19,34 %, sehingga per saldo BC mempunyai tagihan neto sebesar 4,94 % kepada bank-bank lain dalam hubungan inter bank call money market. Maka, kalau BC dilikuidasi, tidak ada bank yang dirugikan. Yang dirugikan para deposan besar yang menyimpan uangnya dalam BC dan akhirnya dirampok (istilahnya JK) oleh para pemegang sahamnya sendiri.

Kalau mau memasukkan faktor psikologis, mestinya pemerintah dan BI memperhatikan demikian banyaknya uang yang kehilangan tabungan seumur hidupnya, karena penipuan oleh Antaboga ala Madoff yang sangat terkait dengan BC. Pemerintah tidak mempedulikannya sama sekali, apakah sudah ada yang bunuh diri atau tidak, apakah banyak yang menangis atau tidak, apakah ada yang akan mati karena tidak mampu membayar biaya pengobatannya. atau tidak.

Penulis adalah mantan Menko Ekuin

07
Nov
09

Perbankan : Efek Domino, Alasan Century Diselamatkan

Efek Domino Century

Efek Domino, Alasan Century Diselamatkan

Wakil Presiden Boediono menegaskan bahwa keputusan menyelamatkan Bank Century pada waktu itu bukan untuk menyelamatkan pemiliknya tetapi untuk menghindari efek domino yang mungkin ditimbulkan.

“Kita selamatkan bank itu (Bank Century) bukan untuk menyelamatkan pemiliknya, tetapi murni untuk selamatkan efek domino,” kata Wapres Boediono saat keterangan pers usai sholat Jumat di Istana Wapres Jakarta seperti dilaporkan Antara, Jumat.

Pernyataan Wapres Boediono soal Bank Century diungkap menjawab pertanyaan wartawan. Keterangan pers kali ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Wapres Boediono. Dalam kesempatan itu Wapres menjelaskan soal program 100 hari.

Lebih lanjut Boediono menjelaskan keputusan menyelamatkan Bank Century terjadi pada akhir tahun 2008 dimana terjadi gonjang ganjing yang luar biasa. Menurut Wapres krisis saat itu terjadi di hampir semua negara.

Wapres menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu, sama persis dengan situasi pada 1987/1988.

“Yang kita hadapi saat itu, suatu kerawanan luar biasa, adanya modal asing yang keluar (capital outflow),” kata Wapres.

Pelarian modal asing pada saat itu, tambah Wapres, sangat besar jumlahnya dan terjadi begitu cepat. Menurut Wapres hal yang sama sebenarnya juga terjadi di hampir semua negara saat itu.

“Kita alami kerawanan lebih karena negara-negara tetangga kita terapkan kebijakan `blanket garantie` sementara kita hanya terapkan `partial Garantie`,” kata Wapres.

Selain itu Wapres menambahkan saat itu juga terjadi kemacetan di dalam negeri. Aliran dana antar bank, tambah Wapres, saat itu mandek akibat krisis kepercayaan.

“Dalam keadaan seperti itu bank menengah dan kecilpun akan punya efek domino,” kata Wapres.

Wapres bersyukur dengan kebijakan menyelamatkan Bank Century itu akhirnya tidak terjadi efek domino dan perbankan nasional saat sudah baik kembali.

“Mengenai adanya kemungkinan `fraud` itu masalah lain yang harus diusut,” kata Wapres.

Wapres menjelaskan pula bahwa jika dilakukan penutupan (saat itu) maka akan ada biaya yang dikeluarkan sekitar Rp6,4 triliun. Menurut Wapres dana sebesar itu digunakan untuk membayar dana nasabah simpanan kurang dari Rp2 miliar yang dijamin.

“Dan jaminan itu harus dibayar. Yang kita kawatirkan efek dominonya, kalau perbankan rontok biayanya akan makin besar lagi,” kata Wapres.

Wapres mendungkung penegakkan hukum jika ada tindak pidana khususnya `fraud`.

Ketika ditanyakan soal besarnya dana untuk penyelamatan yang mencapai Rp6,7 trilliun, Wapres mengungkapkan dana itu tidak hilang sama sekali karena banknya tetap ada. Selain itu asetnya juga masih ada.(*)

Wapres: Rp 6,7 T Tak Hilang
Batas Waktu Penyerahan PPATK ke BPK 19 November

Sabtu, 7 November 2009 | 05:34 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Boediono menyatakan, dana sebesar Rp 6,7 triliun yang ”disuntikkan” ke Bank Century bukan dana pemerintah yang bakal hilang. Dana itu bisa dikembalikan melalui penjualan bank dan pengembalian aset-aset yang dimiliki pemilik bank.

Namun, ia mengakui, untuk ”penyelamatan” bank itu ada biaya-biaya yang ditanggung pemerintah. Namun, biaya untuk penyehatan itu masih bisa dikalkulasi dibandingkan efek domino terhadap bank lain dan perekonomian yang tidak bisa diukur bilamana Bank Century ditutup.

Boediono mengatakan hal itu seusai shalat Jumat (6/11) di kompleks Istana Wapres. Dalam catatan Kompas, ini merupakan penjelasan pertama Wapres Boediono yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia pada saat Century dalam proses penyehatan. ”Harus dibedakan penyelamatan pada situasi krisis dan gonjang-ganjing serta penanganan bank ketika ditemukan ada penyimpangan dan tindak pidana,” kata Boediono.

Saat ditanya biaya penyelamatan yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun, Boediono mengatakan, ”Memang ada hitung-hitungannya menjadi Rp 6,7 triliun. Akan tetapi, saya tidak mau masuk ke situ karena itu juga bukan uang hilang.”

Boediono menjelaskan, ”penyelamatan” dilakukan karena adanya sebuah kebijakan pada saat terjadinya krisis dan gonjang-ganjing ekonomi. ”Waktu itu, selain terjadi pelarian modal ke ’kandang’-nya sendiri, juga tidak adanya jaminan penuh ke perbankan, melainkan hanya jaminan parsial sehingga posisi Bank Indonesia lebih rawan. Sebab itu, deposan memilih tempat yang lebih aman,” katanya.

”Ditambah sulitnya likuiditas dan rumor luar biasa akan ditutupnya sejumlah bank sehingga situasinya seperti tahun 1997-1998. Kita belajar dari tahun itu. Penyelamatan bukan untuk bank semata, apalagi untuk selamatkan pemiliknya atau deposan besar. Bukan. Waktu itu murni selamatkan situasi agar tidak terjadi efek domino seperti dulu,” papar Boediono.

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, PPATK dan BPK sudah bertemu untuk membicarakan aliran dana Bank Century. ”Batas waktu penyerahannya pada tanggal 19 November mendatang,” ujar Yunus.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis mengatakan, muara kasus Century adalah ke mana aliran dana yang diharapkan dapat diketahui dari audit BPK. Adapun hulunya ada di kebijakan pemerintah yang kurang tepat.

Febri Diansyah dari Indonesia Corruption Watch mengaku masih meragukan kesungguhan DPR untuk mengajukan hak angket kasus Bank Century. ”Belajar dari pengalaman sebelumnya, penggunaan hak angket biasanya hanya semangat di awal,” katanya.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta agar skandal Bank Century diusut tuntas. ”Siapa pun yang terlibat skandal Century harus dikejar sampai ke ujung bumi,” katanya.(HAR/NTA/HLN/NWO)

05
Nov
09

Perbankan : PanSus Bank Century

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Ketua Sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) didampingi pimpinan KPK yang lain hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu ( 4/ 11).

DPR Desak KPK Tuntaskan Century
Pembentukan Panitia Khusus Terus Digalang

Kamis, 5 November 2009 | 03:17 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk serius mengusut skandal Bank Century yang merugikan uang negara senilai Rp 6,7 triliun. Kasus pemberian dana talangan ke Bank Century dinilai sebagai perampokan uang rakyat terbesar pascareformasi 1998.

Desakan itu dilontarkan sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/11).

Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengatakan, ”Dari awal bank ini bermasalah. Ke mana saja aliran Rp 6,7 triliun itu? Apa kaitannya dengan Susno (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji) yang memberi memo? Ini harus diusut tuntas karena ini perampokan uang negara.”

Desakan juga datang dari anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR, Bambang Soesatyo. Dia juga meminta KPK mengusut tuntas masalah Bank Century. Selain itu, ia juga berharap kewenangan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Tim 8), yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diperluas, termasuk untuk masalah Century. Penyebab awal kisruh KPK dengan Polri berasal dari kasus ini.

Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dimyati Natakusumah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR juga mendesak agar KPK menuntaskan masalah aliran dana ke Bank Century itu.

Bahkan, secara terbuka, Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR mengatakan, ”Menurut saya, Bapak (KPK) itu yang buaya, cicak yang di Trunojoyo (Polri). Tetapi, kenapa Bapak tidak punya nyali? Kenapa tidak tangkap Susno itu?”

Ruhut mengatakan, nama Susno jelas disebut terkait kasus Bank Century yang sedang diperiksa KPK. ”Jelas disebutkan dalam rekaman soal Rp 10 miliar terkait Bank Century. Memang siapa Susno itu. Ia kebal hukum sekali,” katanya.

KPK tunggu BPK

Menanggapi desakan itu, Ketua Sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menuturkan, KPK sudah lama melakukan penyelidikan terkait kasus Bank Century. ”Kami masih menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tidak perlu didesak-desak, kami akan melakukan hal itu,” kata dia.

Terkait hal itu, secara terpisah, Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan sudah mengirim surat permintaan untuk mendapatkan aliran dana terkait penggunaan dana talangan pada Bank Century ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sejumlah anggota Komisi III DPR juga mulai menggalang dukungan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Century. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR, T Gayus Lumbuun, menuturkan, 26 anggota DPR sudah memberikan tanda tangan dukungan pemakaian hak angket terkait Bank Century. Mereka berasal dari empat fraksi.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Abdillah Fauzi Ahmad menjelaskan, fraksinya dukung pemakaian hak angket untuk kasus Bank Century. (NWO/AIK)

PDIP Desak SBY Terbitkan Perppu Century

 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 18:57 WIB PDIP Desak SBY Terbitkan Perppu Century

Jakarta – Fraksi PDI-P DPR RI mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penguatan audit Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ) untuk memudahkan BPK mengusut aliran dana Bank Century (Bank Mutiara) sekaligus agar audit investigasi BPK bisa diselesaikan lebih cepat.

“Kami meminta agar Presiden SBY segera mengeluarkan Perpu terkait pemberian kewenangan politik supaya BPK bisa secara legal mendapatkan data dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK),” tegas anggota Fraksi PDI-P DPR RI Maruarar Sirait dalam diskusi “Mengungkap Kasus Bank Century” di Gedung DPR, Senayan, Kamis (5/11).

Menurut Maruarar, keluarnya Peppru tersebut penting karena kelancaran audit Bank Century di tangan BPK sangat tergantung suplai data dari PPATK. Dukungan politik sangat dibutuhkan BPK untuk menuntaskan kasus Bank Century.

“Jadi, agar BPK tidak dituduh ilegal ketika meminta data dari PPATK terkait dengan pengucuran dana Century. Kalau tidak bisa jadi kriminalisasi lagi. Agar BPK dapat secara legal mendapatkan data soal aliran dana yang diperlukannya,” tutur anggota Komisi XI (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR ini.

Ia menambahkan, Perppu juga dianggap sebagai jawaban SBY atas komitmennya memberantas korupsi. “Sekarang persoalannya kalau memang SBY pejuang anti korupsi, ya harus dikeluarkan Perpu supaya clear,” seru salah satu Ketua DPP PDI-P ini.

Maruarar menyatakan, Perppu tersebut penting karena selama ini data aliran dana tidak dapat dibuka. Padahal, selama data tidak dapat ditelusuri, maka kasus Bank Century yang disinyalir merugikan keuangan negara besar-besaran ini akan sulit untuk menemui titik terang.

Skandal Bank Century mengemuka ketika pemerintah mengucurkan dana talangan besar-besaran untuk menyelamatkan Bank Century. Dana ini jauh di atas jumlah yang telah disepakati pemerintah dan DPR sebelumnya. Padahal berdasarkan aturan, pemerintah tidak dapat mengeluarkan dana tanpa persetujuan DPR. “Jika Presiden memang antikorupsi, maka dia pasti akan membuat Perppu,” tambahnya.

Menurutnya, Fraksi PDIP DPR tetap berkomitmen untuk membongkar skandal Century sejelas-jelasnya. PDIP pun akan terus melakukan langkah-langkah proaktif terkait hal itu. Misalnya, rapat Fraksi PDIP telah memutuskan untuk mengundang ekonom Kwik Kian Gie untuk membahas soal Century ini secara khusus. (*/ika)

Century fiasco & conspiracy theory

lokasi: Home / Berita / ID-TODAY / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 04/11/2009 | 16:51 WIB

All eyes are on the follow-up of yesterday’s decision from National police to suspend the detention of two suspended anti-graft commission leaders. The first question is what will happen next? Will there be a thorough investigation on the “root” of the recent political clout and the alleged plot to incriminate Corruption Eradication Commission (KPK) leaders?

Yesterday’s broadcasted taped conversation between various people and officers at police headquarters and Attorney General’s Office (AGO) may have strengthened public’s belief that there was a conspiracy between various groups to “attack” KPK leaders. The masterminds of the conspiracy have started to been seen somewhat clearer.

Speculations rife on Susno Duadji, head of criminal investigation unit at the national police. Some reports speculated on his suspension, while others speculated about his resignation. Susno Duadji is at the center of the dispute between KPK and police when he made the controversial metaphor of gecko (for KPK) versus crocodile (police).

He made the statement as reaction to KPK’s action in wiretapping his conversations. KPK wiretapped Susno because he was suspected of asking for US$1 million fee in releasing Boedi Sampoerna’s funds from the troubled Bank Century. In what is considered a retaliation, police named two KPK leaders as suspect, initially with bribery allegations, but then moved to new allegation: abuse of power.

At some point, Susno managed to get support from his bosses. Even President SBY issued decrees to suspend KPK leaders temporarily. Constitutional Court’s preliminary ruling, i.e. KPK leaders can’t be suspended if no formal charges been made, is a slap in the face of the president.

The roots of the clout are clearly in unanswered questions relating to Century fiasco itself. They are as follows:
Susno-Sampoerna
1) Did Susno get the US$1 million he reportedly asked from Boedi Sampoerna or his lawyers for releasing the US$18 million funds from Century?
2) Is the release of Sampoerna’s funds considered legal?

Sampoerna-Century
1) How much money Sampoerna actually deposited in Century?
2) How much he already withdrawn after Depositors Insurance Agency (LPS) injected Rp6.7 trillion into the bank?

Century-political parties
1) There were rumors about the flow of funds from Century-related issue to political groups for financing both April legislative and July presidential elections.
2) Which political party got the funds, including from the suspects in the scandal?

The Bailout

The main question is clearly whether the bailout was politically-motivated (under pressures from political groups benefited from the bailout)?

Bank Indonesia:
(1) Did the central bank provide reliable data to government in relation to policy to bailout Century?
(2) Did the central bank deliberately provide a relatively lower cost of bailout?
(3) Has anybody at the central bank been asked for responsibility in the massive fraud?

Government

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati once admitted the data provided by Bank Indonesia was not reliable. If the unreliable data is blamed for the costlier bailout, who shall be held accountable?

The main question is clearly whether there was a conspiracy to bailout Century?
Mahfud MD, chief justice at Constitutional Court was right when he said everybody mentioned in the tapped conversations shall be investigated for their role in the “criminalization” of KPK.

As for KPK, they shall move on with investigation on everybody involved in the Century scandal.

Other than the criminal investigation, politicians could move on with their maneuvers to get clarity on the bailout.

Civil society groups, meanwhile, shall keep their eyes and ears open to ensure the whole process will reveal the truth. The balls are also in the hands of Supreme Audit Agency (BPK). BPK shall acquire money trails from anti-money laundering agency PPATK.

Of course, people can’t expect too much from the political process, especially after the new DPR is more of spokesperson and rubber stamp for government than a check-and-balance power.

Civil society will, if they want, play more important role, pretty much like what’s happened in the past few days where their concerted and cohesive efforts managed to “release” two KPK leaders.

by Ferdy Hasiman, Haryanto Suharman, & Yosef Ardi

Nasabah Mulai Tinggalkan Deposito

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 19:15 WIB Nasabah Mulai Tinggalkan Deposito

Jakarta – Nasabah besar di sejumlah bank dalam negeri saat ini mulai memindahkan dananya menjadi bentuk surat berharga dibandingkan dengan deposito. Dari data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana nasabah besar bank dengan simpanan diatas Rp 5 miliar turun sebanyak Rp 12,01 triliun (1,72%) pada akhir September 2009 menjadi Rp 688,45 triliun dari posisi per Agustus 2009 yang sebesar Rp 700,47 triliun.

“Itulah sebabnya BI rate tertahan di 6,5%. Bank Indonesia (BI) masih riskan untuk menurunkannya lebih lanjut,” ujar Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), Tony Prasetiantono di Jakarta, Kamis (05/11).

Ia mengatakan, selain bisa menyebabkan capital outflow, perpindahan simpanan ini juga bisa menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan secara umum. Tony mengungkapkan tiga alasan berpindahnya dana deposito ke surat berharga, yakni memang suku bunga deposito yang turun, ditambah instrumen investasi dibursa efek yang kian marak dan rupiah yang tidak stabil akhir-akhir ini.

“Tampaknya tren ini bakal bertahan hingga akhir tahun, kecuali jika nilai tukar rupiah bisa menguat dan stabil, maka DPK pun akan stabil meski suku bunga sedikit menurun,” ungkapnya.

Senada dengan Tony, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhisadewa mengatakan penurunan suku bunga deposito memang membuat deposito menjadi kurang menarik dibandingkan sebelumnya. “Walaupun demikian, bukan berarti deposito akan ramai-ramai ditinggalkan orang, karena ada banyak sekali orang yang takut risiko,” tuturnya.

Penurunan DPK tersebut, lanjut Purbaya, diakibatkan sebagian dari nasabah mencari return yang lebih tinggi (SBI, obligasi, atau pasar modal). “Akan tetapi, dapat juga diakibatkan sebagian dari mereka menggunakannya untuk ekspansi usahanya, karena pinjam dari bank masih mahal bunganya,” pungkasnya. (*/dtc/ika)

SBY di Kasus Century: Antara Politik Citra dan Keadilan

 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 15:41 WIB SBY di Kasus Century: Antara Politik Citra dan Keadilan

DESAKAN masyarakat agar pemerintah mengusut tuntas kasus Bank Century kian menguat, baik di Jakarta maupun di daerah. Berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi mahasiswa sampai organisasi masyarakat dan LSM turun ke jalan menunut penyelesaian kasus Century dan mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyelesaikan audit investigasinya. Desakan tersebut perlu diperhatikan oleh pasangan SBY-Boediono karena kasus dana talangan tersebut telah merugikan negara sebanyak Rp 6,7 triliun.

Kasus Bank Century ini nampaknya kini menjadi simbol kredibilitas SBY sebagai presiden yang, dalam janjinya, ingin serius memberantas korupsi. Seperti yang diungkapkan SBY, pemberantasan korupsi dan pembersihan mafia peradilan akan menjadi prioritas utama dalam program 100 harinya.

Banyak pengamat politik menyatakan bahwa kasus Century yang kini bergulir di masa awal pemerintahan SBY-Boediono adalah tantangan terbesar dan pertaruhan kredibilitas. Ismet Hasan Putro misalnya, Pengamat politik dari Masyarakat Profesional Madani (MPM), meminta SBY untuk fokus menyelesaikan kasus Polri-KPK dan skandal Bank Century. “SBY harus konsisten membangun pemerintahan bersih berwibawa untuk kasus-kasus itu. KPK dan Century, dalam seratus hari pertama pemerintahannya, diselesaikan dan diperjelas,” ujarnya.

Di dalam skandal Century ini, presiden menjadi kuncinya. Hal tersebut diungkapkan oleh profesor politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, “Presiden menjadi kunci dari semua masalah ini. Kepolisian dan kejaksaan tak mungkin bertindak seperti sekarang jika ada komitmen yang sungguh-sungguh dari Presiden,” ujarnya.

Skandal Bank Century ini tentu bukan hanya mempertaruhkan nama baik SBY, tapi juga sekaligus citra dan kredibilitas SBY di mata publik. Janji SBY untuk memberantas korupsi di awal pemerintahannya ini akan menjadi pepesan kosong belaka bila skandal Century tidak terselesaikan. Publik akan kecewa, marah dan merasa tidak mendapatkan keadilan dari orang yang mereka pilih dalam pemilu 2009 itu. Tetapi apakah SBY akan menuntaskan skandal Century hanya karena politik citra?

Bila SBY mengedepankan politik citra dibandingkan dengan keseriusan memberantas korupsi dan menegakkan keadilan, maka diperkirakan akan nada skenario dimana presiden akan aman walau kasus Century ini tidak terselesaikan. Apakah SBY berani menuntaskan kasus yang diduga melibatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya termasuk wakilnya, Boediono dan Sri Mulyani. (Boy M)

Boediono Buka Mulut Soal Bank Century

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 16:17 WIB Boediono Buka Mulut Soal Bank Century

Jakarta – Boediono menjadi tokoh sentral saat Bank Century diambil Lembaga Penjamin Simpanan. Namun setelah mundur dari posisi Gubernur BI dan menjadi calon wakil presiden, Boediono tak pernah bersedia berbicara soal Bank Century.

Dalam berbagai kesempatan, Boediono memang tak pernah bersedia berbicara soal Bank Century. Bahkan ketika kasus membengkaknya bailout menjadi Rp 6,7 triliun mencuat, Boediono menutup rapat mulutnya. Kini Boediono untuk pertama kalinya kembali berbicara soal bailout bank yang kini sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Dalam pertemuan dengan wartawan di kantornya, Boediono mengatakan kebijakan bailout terhadap Bank Century diambil ketika kondisi ekonomi dunia mengalami gonjang-ganjing pada kuartal IV-2008 akibat krisis ekonomi global. Boediono saat itu menjadi Gubernur BI.

“Waktu itu yang kita hadapi adalah capital outflow, modal kembali ke kandang, nilai tukar melonjak-lonjak yang mengindikasikan capital outflow besar,” kata Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (6/11).

Apalagi, tambah Boediono, saat itu sektor perbankan pada negara-negara tetangga Indonesia menerapkan kebijakan garansi penuh (blanket guarantee) terhadap dana nasabah perbankan, sementara Indonesia hanya menjamin dana nasabah bank maksimal Rp 2 miliar.

“Karena itu investasi tentunya akan lebih memilih negara tetangga. Pada saat itu muncul rumor yang luar biasa, yang mengingatkan tahun 1997/1998, pada waktu itu bank kita tutup dan akibatnya kolaps, serta mengakibatkan efek domino. Hal itu yang kita hindari,” tuturnya.

Kebijakan bailout Bank Century ini diakui Boediono ampuh meredam dampak krisis global terhadap Indonesia. “Sekarang kita bisa melewati krisis ini. Pada saat-saat seperti itu bank kecil pun bisa mengakibatkan efek domino. Bukan berarti saat itu kita tidak bikin apa-apa,” tegasnya.

“Untuk melewati krisis pasti memerlukan biaya, sama dengan sakit pasti memerlukan biaya pengobatan. Bailout itu adalah bentuk penyikapan sesuatu yang bergerak sangat cepat. Kalau kita kaku kita bisa rontok,” tutupnya.

Berikut kisah panjang Bank Mutiara seperti dirangkum detikFinance dari berbagai sumber.

Mei 1989:
Bank CIC Internasional Tbk didirikan

25 Juni 1997:
Bank CIC melakukan Penawaran Umum atau IPO

Maret 1999, Juli 2000, Maret 2003 dan Juni 2003:
Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas atau Right Issues I, II, III dan IV

22 Oktober 2004:
RUPS mengesahkan merger Bank CIC dengan Bank Danpac dan Bank Pikko dan namanya berubah menjadi Bank Century. Penggabungan usaha ini telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 6/87/KEP.GBI/2004 tanggal 6 Desember 2004.

13 November 2008:
Bank Century mengalami gagal kliring karena faktor teknis berupa keterlambatan penyetoran prefund. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara saham Bank Century karena masalah ini.

14 November 2008:
Bank Century sudah bisa kliring lagi, seluruh kantor dan cabang Bank Century di semua daerah buka dan beroperasi seperti biasa untuk melayani masyarakat. Sementara suspensi saham sudah dibuka.

16 November 2008:
PT Century Mega Investindo dan First Gulf Asia Holdings Ltd selaku pemegang saham PT Bank Century Tbk telah menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk mengakuisisi hingga 70% saham yang telah diterbitkan oleh Bank Century.

24 November 2008:
Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa pemerintah melalui LPS akan mengambilalih Bank Century. Manajemen Bank Century diambil alih, dan pemerintah menempatkan Maryono yang merupakan Grup Head Bank Mandiri sebagai Dirut baru Bank Century.

3 Oktober 2009:
Bank Century berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Bank Century Bisa Dijual
Boediono menegaskan, pengucuran dana talangan (bailout) untuk Bank Century (sekarang Bank Mutiara) tidak akan menjadi uang yang hilang. Sebelumnya, pemerintah mengambil keputusan mengeluarkan dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. “Bank ini masih ada, masih bisa dijual,” jelas Wapres.

Boerdiono, kondisi saat ini Bank Mutiara sudah membaik. “Sekarang bank ini bagus, banyak yang berminat nanti,” katanya. Apalagi, lanjutnya, bank ini memiliki jaringan yang lumayan dan manajemennya cukup bagus. “Ya, kita akan lihat bank ini menjadi baik,” papar mantan Gubenur Bank Indonesia (BI).
Selain itu, menurut dia, pemerintah masih bisa mengejar aset yang di luar negeri masih ada. “Jadi, bukan uang hilang dalam arti itu. Mungkin ada biayanya untuk melewati krisis, mungkin ada, mungkin tidak, kita belum tahu karena belum selesai,” jelasnya.

Boediono mengaku pengambilan kebijakan pengeluaran dana talangan itu bukan untuk menyelamatkan Bank Century namun menghindari terjadinya efek domino. Hal ini mengingatkan kondisi krisis pada tahun 1997-1998, terjadi capital out flow, interbank macet dan dampaknya perbankan mengalami kolaps.
Akibatnya, lanjutnya, biayanya luar biasa waktu itu. “Jadi kita belajar dari pengalaman ini. Menyelamatkan bank ini, bukan menyelamatkan banknya, pemiliknya atau pun deposan besarnya, tapi murni untuk menyelamatkan situasi dan efek domino yang pernah kita alami,” katanya.

Ditanya mengapa Bank Century yang merupakan bank kecil, tetapi kok diselamatkan, Boediono menjawab, dalam kondisi seperti itu bank kecil pun bisa menyebabkan efek domino. “Itu pandangan kami, apakah bank itu sebelumnya mengalami masalah dan kemudian setelah diselamatkan ternyata ada fraud (penyimpangan). Hal itu yang harus ditindak,” kilahnya.

Apablia Bank Century ditutup, lanjut dia, tetap akan keluar biaya, penutupan dengan penjaminan terbatas yg sampai penjaminan tersebut jumlahnya Rp 6,4 Triliun. “Jadi itu bagian yang harus dilihat juga. Bukan berarti kalau ditutup tidak ada biayanya,” ujar Boediono sembari menambahkan, kalau semua rontok maka dikhawatirkan ada efek dominonya. “Kita tidak bisa hitung. biaya untuk menjamin deposan yang ada,” imbuhnya. (*/ti/dtc/ika)

Beda Bailout Century versi Boediono dan JK

 

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 20:48 WIB Beda Bailout Century versi Boediono dan JK

Jakarta – Wapres Boediono menilai bailout Bank Century harus diberikan karena ketika itu terjadi capital outflow yang dikhawatirkan bisa memicu krisis jilid II. Tapi versi yang disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla sangat berbeda. JK menilai masalah yang menimpa bank yang kini sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu disebabkan karena masalah kriminal.

Boediono untuk pertama kalinya sejak menjadi Wapres kini akhirnya berani bicara soal Bank Century. Boediono merupakan salah satu tokoh kunci dalam upaya penyelamatan bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun itu. Dalam pernyataannya, Boediono menilai salah satu sebab penyelamatan bang dulu dimiliki oleh Robert Tantular itu adalah karena terjadinya krisis.

“Waktu itu yang kita hadapi adalah capital outflow, modal kembali ke kandang, nilai tukar melonjak-lonjak yang mengindikasikan capital outflow besar,” ujarnya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Menurut Boediono, setelah bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun diberikan, terbukti bahwa dampak krisis global kepada Indonesia bisa diredam. “Sekarang kita bisa melewati krisis ini. Pada saat-saat seperti itu bank kecil pun bisa mengakibatkan efek domino. Bukan berarti saat itu kita tidak bikin apa-apa,” tegasnya.

Seperti diketahui, ketika Bank Century mengalami gagal bayar sebelum akhirnya diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan, Boediono menjabat sebagai Gubernur BI. Meski bank Century tergolong bank kecil, namun BI ketika itu memutuskan menyelamatkan Bank Century harus diselamatkan dengan alasan bisa berakibat sistemik. Kemelut mengenai sistemik atau tidaknya Bank Century inilah yang kini terus diperdebatkan.

Pembeberan Boediono tentang Bank Century ini tentu saja berbeda dengan versi mantan Wapres Jusuf Kalla. JK ketika masih menjabat sebagai Wapres menyatakan, masalah yang membelit Bank Century bukan lah masalah krisis melainkan kriminal, perampokan.

“Saya terima menkeu dan Gubernur BI (ketika itu) pak Boediono melaporkan tentang situasi bank Century (tanggal 25). Dan saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis, tapi itu perampokan, kriminal. Karena pengendali bank ini merampok dana bank Century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri,” urai JK akhir Agustus lalu.

JK juga menilai kisruh Bank Century tersebut merupakan sebuah bukti lemahnya pengawasan BI. Buktinya bank yang mengalami gagal bayar itu tidak terendus oleh BI sejak awal.

“Saya katakan dalam pertemuan itu, ini kriminal, ini perampokan, kenapa kita tolerir. Itulah kelemahan pengawasan BI di situ. Jadi benar menkeu bahwa ini kelemahan BI sebenarnya, yang terpaksa jadi tanggung jawab semuanya,” ketusnya.

Siapa yang benar, walahu alam. (*/dtc/emi)

Isu Beralih ke Century
Klarifikasi Audit, Komisi XI DPR Panggil Sekjen BPK

Jumat, 6 November 2009 | 04:00 WIB

Jakarta, Kompas – Desakan masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus Bank Century kian menguat, baik di Jakarta maupun di daerah. Pengunjuk rasa meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera menyelesaikan audit investigasinya.

Hampir semua pengunjuk rasa yang datang bergantian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan masalah aliran dana ke Bank Century.

Rifki Arsilan, juru bicara Komunitas Mahasiswa Raya yang berunjuk rasa di Gedung KPK, Kamis (5/11), menuntut agar kasus Bank Century diusut tuntas. Kasus itu merupakan salah satu simpul penting yang menyebabkan terjadinya upaya pelemahan terhadap KPK.

Mario Sitompul, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia, juga mendesak supaya KPK membongkar kasus Century. ”Selain mencuri uang rakyat triliunan rupiah, pengusutan tuntas terhadap kasus ini adalah juga untuk membongkar mafia peradilan,” kata dia.

Mario menambahkan, partai politik di DPR harus konsisten mendukung pengungkapan kasus Bank Century. ”Jika mereka tak memenuhi harapan ini, kami tidak akan memilih mereka lagi dalam pemilu. Parpol harus penuhi harapan rakyat,” katanya.

Kelompok Kerja Organisasi Kemasyarakatan Islam melalui ketuanya, Asri Harahap, mendesak agar BPK segera menyelesaikan audit investigasi Bank Centry sehingga kasus ini bisa segera ditangani KPK.

Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, yang mendatangi KPK bersama sejumlah pengusaha, mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lepas tangan sebelum rakyat menggelar kekuatannya (people power), yang sangat berbahaya bagi stabilitas politik dan ekonomi.

Dari Solo, Jawa Tengah, Kamis, dilaporkan, aktivis 1998 dan beberapa elemen masyarakat lainnya menuntut pengusutan tuntas kasus Bank Century. Aktivis itu berasal, antara lain, dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yaphi Solo dan menyuarakan tuntutannya di Markas Poltabes Surakarta, Kamis.

”Uang negara yang dirugikan dalam kasus Bank Century tidak main-main, Rp 6,7 triliun. Isu penahanan pimpinan KPK hanya untuk mengalihkan dari isu utama, yakni kasus Bank Century,” kata Winarso dari LBH Yaphi.

Di Jember, Jawa Timur, massa dari HMI beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di kabupaten itu berunjuk rasa. Mereka mensinyalir ada ”tangan gaib” yang ingin mengerdilkan institusi KPK. Unjuk rasa itu diikuti sekitar 100 orang di Gedung DPRD Jember, Kamis.

Di Yogyakarta, sekitar seratus orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk KPK, Kamis, berunjuk rasa di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Mereka kian prihatin dengan penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Pengunjuk rasa juga meminta Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji mundur dari jabatannya karena dipandang tidak bisa melakukan penegakan hukum sesuai harapan rakyat.

Panggil Sekjen BPK

Secara terpisah, Kamis di Jakarta, Komisi XI DPR Bidang Keuangan dan Perbankan pada pekan depan akan memanggil Sekretaris Jenderal BPK Dharma Bakti untuk meminta klarifikasi terkait penyelesaian laporan audit investigasi dana talangan Bank Century. Setelah itu, Komisi XI DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan BPK untuk memastikan kapan laporan audit investigasi itu selesai.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis menandaskan, sebelum 5 Desember 2009 atau saat dimulainya masa reses, DPR harus mempunyai kesimpulan terkait laporan audit investigasi Bank Century.

Dalam catatan Kompas, BPK di bawah kepemimpinan Anwar Nasution menjanjikan laporan final audit investigasi Bank Century selesai sebelum berakhirnya masa jabatan BPK periode itu, yakni 19-20 Oktober. Namun, BPK baru di bawah pimpinan Hadi Purnomo menyatakan, laporan final audit investigasi Bank Century diupayakan selesai pada Desember 2009.

Di Jakarta, Kamis, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, T Gayus Lumbuun, berjanji akan menyerahkan usulan penggunaan hak angket kasus Bank Century ke Badan Musyawarah DPR, Selasa depan. Persyaratan administrasi usulan itu lengkap sebab 26 anggota DPR dari enam fraksi sudah menandatanganinya. Di DPR saat ini terdapat sembilan fraksi.(EKI/SIR/WER/NWO/HAR/AIK)




Blog Stats

  • 3,213,320 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…