Archive for October, 2009

30
Oct
09

Pertambangan : PerMen ESDM 28/2009 Utamakan Perusahaan Lokal

Suara Pembaruan

2009-10-29Permen ESDM 28/2009 Utamakan Perusahaan Lokal
[JAKARTA] Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk mengakomodasi keterlambatan terbitnya Peraturan Pemerintah Mineral dan Batu Bara sebagai turunan dari Undang-Undang Pertambangan No 4 Tahun 2009.

Permen tersebut, mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus adalah perusahaan jasa penunjang pertambangan lokal atau nasional. Akan tetapi, Permen tersebut, tidak menjelaskan secara terperinci kriteria perusahaan pertambangan lokal.

“Perusahaan jasa usaha pertambangan asing yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, masih belum jelas apakah bisa disebut perusahaan nasional. Kami akan melihat undang-undangnya dari Badan Koordinator Penanaman Modal, sebab dalam operasionalnya memang sulit,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Mangantar S Marpaung di Jakarta, Rabu (28/10).

Untuk itu, Departemen ESDM melakukan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa penunjang pertambangan.

Ketua Umum Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo), Tjahyono Imawan menuturkan, Permen tersebut, bertujuan meningkatkan keterlibatan pelaku usaha jasa pertambagan lokal atau nasional dalam kegiatan pertambangan. Peraturan tersebut, tidak mengakomodasi perusahaan asing.

“Peraturan ini tentu berdampak bagi beberapa perusahaan asing, tapi itu memang amanat undang-undang. Kami sebagai stakeholder sudah meminta kriteria perusahaan nasional, sesuai semangat undang-undang, yang 90 persen dimiliki lokal atau nasional,” ujarnya.

Asing

Dari sekitar 40 kontraktor pertambangan yang beroperasi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah perusahaan asing. Di antaranya PT Thiess, PT Leighton, dan PT Petrosea Tbk. Sebelum Permen ESDM 28/2009 keluar, kontraktor tambang Australia, Petrosea, sudah menjual sahamnya 77 persen ke PT Indika Energy Tbk, sehingga statusnya se- karang adalah perusahaan nasional.

Kedua permen tersebut, bertujuan untuk menertibkan perusahaan pertambangan nasional. Selama ini, banyak pemegang kuasa pertambangan tidak melakukan kegiatan pertambangan sendiri, tetapi seluruhnya dilakukan perusahaan jasa pertambangan atau kontraktor.

Dengan permen ini, semua pemegang kuasa pertambangan harus melakukan kegiatan pertambangan sendiri. Peraturan ini menghilangkan sejumlah peran jasa penunjang pertambangan, sehingga pekerjaan jasa penunjang menjadi terbatas.

“Akibatnya, dari sisi pendapatan atau bicara penjualan dari sisi asosiasi, berpontensi turun kira-kira 15 persen,” ujarnya.

Perusahaan jasa pengangkutan bisa jadi mengalihkan ke usaha lain. Misalnya, bekerja sama dengan perusaha-an jasa lainnya, seperti ren- tal alat. [D-11]

29
Oct
09

Politik : Amandemen UUD 1945 ?

Pengamat Politik : SBY punya rencana tersembunyi yang berbahaya?

Ogah Lengser, SBY Incar Amandemen UUD 1945?

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai ada rencana tersembunyi yang berbahaya terkait pemilihan orang-orang yang kontroversial dalam kabinet 2009-2014. Rencana itu menurut Boni, bisa terkait dengan pencitraan SBY setelah 2014.

“Nampaknya SBY memilih orang-orang yang tidak kredibel atau ada yang kredibel namun ditempatkan di tempat yang sama sekali bukan bidangnya itu bertujuan agar dirinya tetap menjadi yang terbaik di antara bawahannya,” papar Boni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Dengan begitu, sambung dia, maka pada 2014 nanti ada opini yang akan dikembangkan bahwa tidak ada anak bangsa yang lebih baik daripada SBY.

“Kepemimpinannya juga harus dilanjutkan pasca 2014 melalui amandemen kelima UUD 45,” ujar Boni.

Boni mencontohkan, ada tiga orang dari parpol dalam pemilu lalu yang gagal menjadi anggota DPR dan DPD. “Orang-orang yang tidak diinginkan rakyat ini diangkatnya menjadi menteri,” kata dia.

SBY, imbuh dia, tahu persis bahwa dengan memiliki bawahan-bawahan berkemampuan standar, maka dirinya saja yang bisa eksis dan dihormati sebagai pemimpin yang terbaik.

“Tengok saja ada Patrialis Akbar yang gagal menjadi anggota DPD, kemudian diplot menjadi menkum HAM. Terus ada Agung Laksono yang diangkat menjadi Menko Kesra. Ini kan aneh, orang yang gak disukai oleh rakyat disuruh ngurusin rakyat. Terus ada juga Wasekjen PKB, Helmy Faishal yang juga tidak terpilih pada pemilu lalu dan tidak jelas track recordnya, juga diangkat jadi menteri,” tambah Boni.

SBY kelihatannya tahu persis peta kader-kader potensial dari partai pendukung, sehingga hanya orang-orang “kacangan” yang diambil oleh SBY dan bukan kader terbaik partai. Boni pun menyayangkan sikap para petinggi partai yang tidak menyadari hal ini dan menjadi pion yang dimainkan tanpa sadar.

“Lihat saja ada banyak nama di tubuh PKS yang lebih memiliki kapasitas sebagai menteri dengan latar belakang pendidikan yang tinggi serta dari kalangan generasi muda, tapi ini tidak dilirik kan oleh SBY. SBY justru mengambil yang tua-tua karena yang tua-tua ini tidak akan menjadi saingannya kelak. Itu baru PKS, belum lagi dengan PKB, PAN, PPP serta Golkar yang terakhir. Seluruh kader yang diambil oleh SBY bukanlah kader terbaik,” imbuhnya.

Di kalangan internal PD atau para pendukung SBY pun sama. SBY menganggap kader terbaik dari Partai Demokrat akan berbahaya dan mengalahkan SBY jika diberi pos yang strategis.

“Contohnya adalah Andi Malarangeng yang ditempatkan menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga. SBY tahu dia harus memberi jatah bagi Andi, namun jatah itu janganlah posisi yang bisa membuatnya bersinar. Maka diletakkan lah Andi di Menpora, jadi hutangnya pada Andi lunas, sekaligus meredupkan sinar Andi. Kalau SBY memang mau menjadikan Andi salah satu tokoh, kan mestinya dia ditempatkan di posisi yang lebih pas, sebagai Mensesneg ataupun Sekab karena dia juga sudah berpengalaman di sana,” tegasnya.

Nasib serupa juga menimpa kedua adik Andi Mallarangeng. SBY membuat mereka seperti tokoh-tokoh politik yang dibenci rakyat, sehingga mereka yang dikenal sebagai pengkhianat ulung semakin dibenci oleh rakyat dan tidak mungkin bisa berkiprah jika tidak berada dibawah ketiak SBY.

SBY juga cerdas dalam berstrategi untuk menempatkan orang-orang tua di sekitarnya. “Dia jadikan Djoko Suyanto menjadi Menko Polhukam. Dia tahu nasib dan popularitas Djoko tidak akan jauh berbeda dengan Widodo AS yang redup begitu selesai menjabat. Jadi tidak mungkin Djoko kemudian menjadi saingannya kelak. Begitu juga Hatta Rajasa yang orang teknis. Jika dia ditempatkan di bidang teknis tentunya dia akan berkibar juga. Namun dia justru ditempatkan sebagai Menko Perekonomian, di mana dia tidak bisa bekerja maksimal,” paparnya.

Boni pun berani bertaruh, mantan ketua dewan pakar tim sukses SBY-Boediono yang juga pengamat politik yang cemerlang Bima Arya Sugiarto tidak akan mendapatkan porsi apapun dalam kabinet mendatang.

“Banyak orang mengira bahwa Bima akan ditempatkan menjadi juru bicara presiden karena penampilannya yang menarik, cerdas, lulusan luar negeri, dan santun dalam berbicara, tapi saya bertaruh justru karena kelebihan-kelebihannya itu Bima tidak akan mendapatkan posisi itu.

Jika Bima ditempatkan di posisi itu, maka akan berkibar kariernya dan itu yang tidak diingikan oleh SBY,” jelasnya.

Analisa lainnya menurut Boni, juga bisa dilihat dari dukungan kepada orang-orang yang menjadi ketua lembaga tinggi Negara seperti MPR, DPD, dan bahkan pada Partai Golkar. “MPR kita tahu TK melakukan blunder ketika menjadi ketua MPR, ini diketahui persis oleh SBY dan TK pun kemudian menjadi bulan-bulanan. Demikian juga dengan ketua DPD yang tidak akan bersinar dan biasa-biasa saja,” kata dia.

Sementara untuk Golkar, SBY lebih mendukung Aburizal Bakrie yang bermasalah dengan Lapindo. Jadi ini memang strategi yang sangat cerdas dengan mengunci semua simpul yang bisa menurunkan popularitasnya.

Jika SBY tidak mungkin lagi berkiprah pada 2014 karena mungkin kuatnya penolakan untuk mengamandemen UUD terutama yang terkait masa jabatan presiden, maka bisa jadi pula hal kemudian bisa dilimpahkan bagi keuntungan karier politik kedua putranya.

“Yah kalau diri sendiri tidak bisa, paling tidak hal itu akan berguna bagi kedua anaknya. SBY tentunya tidak menginginkan ada anak muda yang cerdas dan bersinar berada dalam pemerintahannya saat ini karena jika mereka dimasukkan maka nama mereka tentunya akan sangat popular dan justru kontraproduktif dan berdampak jelek bagi karier politik kedua putranya itu kelak. SBY tentunya menginginkan minimal salah satu putranya dapat mengikuti jejaknya kelak,” tandasnya

Code:
http://news.okezone.com/read/2009/10/21/339/267782/ogah-lengser-sby-incar-amandemen-uud-1945

Seperti kata SBY pada Agustus lalu yang mengatakan “UUD bukan Kitab Suci”
Jadi? Kita tunggu saja 5 tahun kedepan apa yang akan terjadi

29
Oct
09

Anti Korupsi : KPK vs PolRI, adegan Cicak vs Buaya

KPK GelarJumpaPers

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
KPK Gelar Jumpa Pers Soal Penahanan Bibit & Chandra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merapatkan barisan setelah adanya rencana penahanan pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. KPK akan menggelar jumpa pers.

“Kita akan jumpa pers. Pak Haryono juga akan turut hadir,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/10/2009).

Puluhan wartawan telah memenuhi ruang jumpa pers.

Bibit dan Chandra akan ditahan kepolisian mulai Kamis sore ini. Mereka ditahan karena terancam hukuman 5 tahun bui dan dikhawatirkan akan melarikan diri,menghilangkan barang bukti, dan mengulangi lagi perbuatannya.

Forum Rektor

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
Forum Rektor: Penahanan Ciderai Janji Kampanye SBY

Penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menuai kritik keras. Salah satunya datang dari Forum Rektor. Penahanan ini menciderai janji kampanye SBY saat pemilu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Penahanan ini kontra produktif. Orang-orang akan bertanya, bagaimana dengan janji SBY untuk memberantas korupsi dan menciptakan pengadilan yang fair,” kata Ketua Forum Rektor Edy Swandi Hamid melalui telepon, Kamis (29/10/2009).

Dia menilai, kedua pimpinan KPK non aktif itu selama ini sangat kooperatif, kalau diberikan pembatasan itu masih wajar. Tapi ini ditahan dan hanya karena alasan dikhawatirkan melakukan jumpa pers.

“Ini menunjukkan adanya kekhawtiran terhadap Bibit dan Chandra bahwa mereka bisa mempengaruhi publik. Kita melihat fakta ada skenario untuk mengkriminalkan mereka,” tambahnya.

Lebih lanjut menurut dia, perilaku ini menunjukkan adanya semacam upaya teror kekuasaan. “Ini seperti muncul pola refresif, ini mengada-ada dan merekayasa. Ini starting intimidasi dan teror,” tambahnya.

Penangguhan

Antara

Antara – Jumat, Oktober 30
KPK Akan Ajukan Penangguhan Penahanan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap pimpinan KPK non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah.

“Kami selaku pimpinan KPK akan segera mengajukan permohonan ke penyidik supaya penahanan ditangguhkan,” kata Ketua sementara KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Seperti diberitakan, Mabes Polri menahan Bibit dan Chandra dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.

Selain akan mengajukan penangguhan penahanan, Tumpak menegaskan, KPK juga akan memberikan bantuan hukum kepada Bibit dan Chandra.

Bantuan hukum itu diberikan melalui Biro Hukum KPK. “Kami juga akan memberikan masukan ke biro hukum untuk dilakuakan pembelaan sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Tumpak.

Tumpak menyatakan keprihatinannya atas penahanan tersebut. “Kami pimpinan KPK saat ini merasakan suatu keprihatinan atas upaya paksa penahanan kepada dua rekan kami,” kata Tumpak menambahkan.

Pada kesempatan itu, Tumpak menegaskan, penahanan Bibit dan Chandra tidak akan menghentikan penyerahan rekaman dugaan rekayasa ke MK.

Rencananya, rekaman itu akan dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam memutus uji materi Undang-undang KPK.

Rekaman Rekayasa

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
Bibit & Chandra Ditahan, Rekaman Rekayasa Tetap Dibuka di MK

Penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dipastikan tidak akan mempengaruhi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Rekaman yang diduga berisi rekayasa kriminalisasi KPK akan tetap dibuka di persidangan.

“(Penahanan) tidak akan berpengaruh karena keputusan untuk (membuka rekaman) itu sudah ditetapkan di majelis MK. Kita masih menunggu penetapan secara konkret dan tertulis dari MK,” kata Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

Tumpak mengaku tidak bisa memperkirakan apakah rekaman itu akan membantu Bibit dan Chandra jika dibuka di persidangan. Prinsipnya, KPK hanya melaksanakan perintah MK agar rekaman itu dibuka.

“Saya tidak bisa pastikan yakin atau tidak yakin karena kita hanya melaksanakan perintah MK,” kata Tumpak.

Mabes Polri Bantah

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
Mabes Polri Bantah Tahan Bibit & Chandra Gara-gara Rekaman

Mabes Polri membantah menahan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah disebabkan beredarnya rekaman yang isinya rekayasa kasus pimpinan KPK. Bila sebelumnya tidak ditahan itu karena alasan subyektif.

“Nggak. Itu kan kata anda,” kata Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Dik Dik Mulyana dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

Prinsipnya, lanjut Dik Dik, polisi akan terus melakukan proses hukum tanpa memperhatikan beredarnya rekaman. Ditegaskan, penahanan melihat adanya unsur-unsur yang melanggar pasal yang telah ditetapkan.

“Setiap ada kewajiban harus melangkah. Tiap melangkah harus ada titiannya. Sepanjang kita melangkah, kita melangkah. Maka tunggu dan lihat,” imbuhnya.

Dijelaskan Dik Dik, Polri tidak menahan dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sejak dulu karena pertimbangan subyektif. “Itu kan pertimbangan subyektif. Anda tahu sendiri,” kata Dik Dik.

Shock Therapy

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
Bibit dan Chandra Ditahan Diduga Sebagai Shock Therapy Agar Rekaman Tak Dibuka

Penahanan Bibit Samad Rianto dan M Chandra Hamzah diduga berkaitan dengan beredarnya rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Penahanan itu diduga bentuk shock therapy agar rekaman itu tidak dibuka ke publik.

“Ini shock therapy oknum itu supaya petinggi KPK tidak membuka rekaman itu,” ujar Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat dihubungi detikcom, Kamis (29/10/2009).

Neta menjelaskan, tidak menutup kemungkinan penahanan Bibit dan Chandra berhubungan dengan beredar luasnya rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Jika sinyalir ini benar, Neta menilai KPK telah kalah langkah dari Polri.

“Bisa dikatakan lagi-lagi KPK kalah langkah karena terlalu lamban mengungkap rekaman itu. Sebelum KPK mendahului, sudah didahului oknum pejabat Polri ini,” tandasnya.

Polisi menahan Bibit dan Chandra dengan berbagai alasan. Antara lain, menurut Wakabareskrim Irjen Pol Dikdik Mulyana,  karena persyaratan objektif sudah terpenuhi, yaitu sebagaimana diatur dalam KUHP ancaman penjara terhadap keduanya di atas 5 tahun. Sedangkan alasan subjektifnya, Bibit dan Chandra dikhawatirkan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti.

Dikdik juga menyinggung tentang Bibit dan Chandra yang berbicara kepada pers. “Setidak-tidaknya faktanya sekarang kami kesulitan karena sudah dihakimi dengan cerita-cerita dan tuduhan kriminalisasi. Tersangka bisa jumpa pers, itu indikasi dia bisa mempengaruhi opini,” ujar Dikdik.

Pejabat Polri Arogan

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
DPR dan Presiden Sebaiknya Tegur Pejabat Polri yang Arogan

Penahanan pimpinan KPK M Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinilai sebagai bentuk arogansi yang ditunjukkan oleh oknum pejabat Polri. DPR dan Presiden diminta menegur oknum itu.

“Ini jauh dari semangat Polri sebenarnya dan akan merusak citra Polri. Kita berharap DPR dan Presiden sebaiknya menegur pejabat Polri yang arogan ini,” ujar Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengomentari penahanan Bibit dan Chandra saat dihubungi detikcom, Kamis (29/10/2009).

Neta menilai langkah Polri yang memutuskan untuk menahan Bibit dan Chandra ini jauh dari semangat Polri sebenarnya. Tuduhan yang ditujukan kepada keduanya tidak jelas.

“IPW melihat ini sebagai ulah pejabat oknum Polri yang arogan. Padahal tuduhan pasal-pasal yang dituduhkan ke Bibit dan Chandra selama ini tidak jelas,” imbuh Neta.

Terkait alasan penahanan yang dikemukakan Polri untuk menahan Bibit dan Chandra, Neta menilai alasan itu tidak pas. Sebab selama ini keduanya sangat akomodatif dengan cara melakukan wajib lapor sebagai tersangka.

Singgung Penjebakan

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
Chandra & Bibit Ditahan Setelah SBY Singgung Penjebakan dalam Pemberantasan Korupsi

Penahanan Polri terhadap dua pimpinan KPK non aktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, mengejutkan! Di saat bau busuk antara oknum Polri dan Kejagung mengemuka terkait rekaman rekayasa kriminalisasi KPK, penahanan dilakukan. Yang menarik, penahanan terhadap Chandra dan Bibit ini terjadi setelah Presiden SBY menyinggung soal penjebakan dalam pemberantasan korupsi.

Apakah antara penahanan Chandra dan Bibit berkaitan dengan pernyataan SBY? Entahlah. Yang jelas, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menegaskan akan ada tindakan tegas terkait kasus pimpinan KPK seusai mendampingi Presiden SBY menghadiri pembukaan National Summit di Kompleks Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2009).

Menurut Kapolri, Mabes Polri akan menggelar jumpa pers sekitar pukul 11.00 atau 12.00 WIB. Namun, setelah ditunggu-tunggu wartawan, jumpa pers baru digelar sekitar pukul 16.00 WIB. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Dikdik Mulyana dan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna yang diperintahkan menjelaskan keputusan yang mengejutkan itu.

Ke mana Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, yang disebut-sebut dalam rekaman rekayasan kriminalisasi KPK? Tidak diketahui dengan pasti. Sejak penetapan tersangka terhadap Bibit dan Chandra, Susno tidak pernah memberi keterangan resmi tentang kasus Bibit dan Chandra itu.

Saat mengumumkan penahanan terhadap Chandra dan Bibit, Irjen Pol Dikdik menyampaikan beberapa alasan penahanan. Antara lain  karena persyaratan objektif sudah terpenuhi, yaitu sebagaimana diatur dalam KUHP ancaman penjara terhadap keduanya di atas 5 tahun. Sedangkan alasan subjektifnya, Bibit dan Chandra dikhawatirkan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti.

Dikdik juga menyinggung tentang Bibit dan Chandra yang berbicara kepada pers. “Setidak-tidaknya faktanya sekarang kami kesulitan karena sudah dihakimi dengan cerita-cerita dan tuduhan kriminalisasi. Tersangka bisa jumpa pers, itu indikasi dia bisa mempengaruhi opini,” ujar Dikdik.

Seperti diketahui, saat membuka National Summit sekitar pukul 10.00 WIB, SBY menyinggung soal pemberantasan korupsi. Dia meminta pemberantasan korupsi selama lima tahun harus fokus pada pencegahan dan bukan melakukan penjebakan.

“Bagi saya adalah mencegah korupsi. Jangan menjebak seseorang. Maka pemberantasan korupsi ke depan harus lebih mengutamakan pencegahan,” tutur SBY.

Tetap Kirim Berkas

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
Polri Tetap Kirim Berkas Bibit & Chandra ke Kejagung

Mabes Polri tetap mengirim berkas tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ke Kejagung meski Mahkamah Konstitusi (MK) meminta untuk menundanya. Tujuannya agar kasus itu segera selesai.

“Silakan itu keputusan, itu bukan urusan kepolisian. Kita tetap kirimkan berkas. Keputusan itu kan tidak ke polisi,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna dalam jumpa pers di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2009).

Menurut dia, kepolisian akan melihat kebijaksanaan dari keputusan MK apakah keputusan MK tersebut tidak bisa menyampaikan berkas, dan apakah keputusan itu bisa menghentikan berkas yang dikirim. “Kita akan lihat,” ujarnya.

Nanan mengatakan, berkasnya sudah dikirim. “Bagaimana kita cabut lagi berkas itu. Namun, kita menghormati keputusan itu. Berkas dikirim karena kita ingin segera kasusnya selesai dan kita lihat nanti di persidangan. Selama dalam masa itu, kita hormati azas praduga tidak bersalah,” papar Nanan.

Dalam putusan sela, MK meminta agar Presiden tidak mengeluarkan surat pemberhentian pimpinan KPK hingga putusan akhir persidangan di MK keluar.

Selain itu, MK meminta agar pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menunda pelimpahan perkara dan pihak Kejagung untuk menolak perkara.

Bukti Cukup

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
Bukti Cukup, Polri Siap Bawa Kasus Chandra-Bibit ke Pengadilan

Bukti-bukti yang dimiliki polisi terkait kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sudah cukup. Polisi pun siap membawa kasus ini ke pengadilan.

“Begitu kami tahan, bukti kami sudah cukup,” kata Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Dik Dik Mulyana dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

Dik Dik mengatakan, bukti yang dimiliki polisi yakni 15 saksi yang di antaranya 4 saksi ahli dan beberapa petunjuk. Semua persyaratan objektif dan subjektif sudah terpenuhi.

“Menurut kami itu sudah cukup untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Dua-duanya dikenakan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Testimoni tidak kami proses karena itu bukan alat bukti,” jelasnya.

Mengenai adanya pencabutan pengakuan Ari Muladi yang menyatakan tidak adanya pemerasan, Dik Dik menegaskan kalau bukti yang dimiliki polisi tidak terkait dengan pengakuan Ari Muladi.

“Tidak terkait dengan pengakuan atau tidak dari Ari Muladi dan kami berhak untuk menyimpannya hingga di pengadilan,” imbuhnya.

Polri: Hak Kami Menahan
Sejumlah Tokoh Kecam Penahanan, Erry Minta Ditahan Juga
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean meninggalkan Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Kamis (29/10). Pimpinan KPK tidak diperkenankan bertemu dengan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang ditahan di Mabes Polri.

Jumat, 30 Oktober 2009 | 05:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia menangguhkan penahanan terhadap Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Bibit dan Chandra sejak Kamis (29/10) ditahan di Mabes Polri.

Dalam jumpa persnya, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana menegaskan, ”Mulai hari ini penyidik akan gunakan hak untuk menahan tersangka. Kami pertanggungjawabkan di muka Tuhan, ada mekanisme untuk praperadilan.”

Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam jumpa pers terpisah mengatakan, ”Kami mengajukan permohonan kepada penyidik supaya penahanan itu ditangguhkan.” Semalam, Tumpak bersama pimpinan KPK lainnya, Mas Achmad Santosa, Waluyo, dan M Jasin, datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan permohonan itu. Namun, mereka tidak diterima pimpinan Polri dan tidak bisa bertemu Bibit dan Chandra.

Dukungan dari kelompok sipil juga mengalir pascapenahanan Bibit dan Chandra. Pernyataan keprihatinan juga muncul dari sejumlah masyarakat sipil, antara lain Imam B Prasodjo, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Syamsuddin Haris, dan Ahmad Syafii Maarif.

”Saya bersedia sepenuh hati untuk menjadi penjamin bagi Chandra dan Bibit,” kata Eep Saefulloh Fatah dalam pesan singkatnya kepada Kompas.

Dalam jumpa persnya, Tumpak prihatin dengan penahanan yang disebutnya sebagai upaya paksa dari Polri. Karena itu, KPK akan memberikan bantuan hukum secukupnya. ”Biro hukum KPK juga ada di Mabes Polri, dan tentunya kami juga akan memberikan masukan untuk pembelaan,” katanya.

Tumpak mengakui penahanan terhadap Bibit dan Chandra akan memengaruhi kinerja staf KPK. ”Tetapi, kami mampu menaikkan kembali atau meniadakan rasa ketakutan atau kegamangan terhadap prosedur yang ada di sini. Itu kewajiban kami,” ujarnya.

Menyikapi penahanan itu, Wakil Ketua KPK 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas meminta ia ditahan juga. Itu merupakan bentuk solidaritas sekaligus protes terhadap polisi. ”Apa yang dilakukan Bibit dan Chandra sama dengan yang kami lakukan dulu. Penyidikan, termasuk penyadapan, juga kami lakukan. Jadi, jika mereka ditahan, saya juga minta ditahan,” kata Erry.

Reaksi keras atas penahanan Bibit dan Chandra juga muncul dari Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki. Ia menilai penahanan itu menunjukkan polisi panik pascaberedarnya transkrip yang kian mempertegas kriminalisasi terhadap kedua unsur pimpinan KPK itu.

Agam dari Komunitas Cinta Indonesia Cinta KPK (Cicak) mengatakan, sebaiknya dua unsur pimpinan KPK yang tersisa dan tiga pelaksana tugas KPK mundur dari jabatannya jika tak bisa membantu Bibit dan Chandra menghadapi upaya kriminalisasi. ”Penahanan Bibit dan Chandra merupakan bukti penguasa tak lagi berpihak kepada pemberantasan korupsi. Jadi, KPK tak diperlukan lagi,” katanya.

Muncul sejak pagi

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri seusai menghadiri Rembuk Nasional 2009 di Jakarta, Kamis pagi, menegaskan, Polri dalam waktu dekat akan melakukan langkah konkret terhadap kasus rekaman percakapan yang disebut-sebut sebagai upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. ”Pokoknya akan ada langkah konkret yang dilakukan Polri. Hari ini (Kamis) akan diumumkan Kepala Dinas Penerangan Polri dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Datang saja ke Mabes Polri,” ujarnya.

Bambang mengaku sudah memiliki rekaman percakapan yang diduga mengkriminalisasi pimpinan KPK itu. Polri juga sudah mendapatkan perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut pencatutan namanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto meminta semua pihak menghormati jalur hukum. ”Kita ikuti saja proses hukumnya seperti apa,” katanya.

Soal rekaman dugaan kriminalisasi pimpinan KPK, yang juga menyinggung nama Presiden Yudhoyono, Djoko menjawab, ”Seperti yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, itu harus diselesaikan sesuai hukum. Kalau tak diikuti proses hukum, apa jadinya bangsa ini.”

Penjelasan Polri

Kamis siang, Dikdik Mulyana, didampingi Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna, mengumumkan, Polri menahan Bibit dan Chandra karena diduga menyalahgunakan wewenang dan pemerasan. Polri juga merasa dihakimi media massa terkait perkara yang disangkakan kepada keduanya. ”Setidak-tidaknya faktanya sekarang kami kesulitan sebab dihakimi dengan cerita dan tuduhan kriminalisasi. Tersangka bisa jumpa pers, itu indikasi dia bisa memengaruhi opini,” kata Dikdik.

Dikdik menjelaskan normatif alasan penahanan terhadap tersangka dan membantah melemahkan KPK. ”Dari mana kami mengkriminalisasi KPK, mereka juga rekan kami. Kita bicara pelanggaran hukum. Hari ini yang jelas persyaratan itu terpenuhi, subyektif dan obyektif: ancaman di atas lima tahun, tak ulangi perbuatan pidana, tak melarikan diri,” papar Dikdik.

Nanan berkali-kali mengatakan, Polri tidak mengkriminalisasi KPK. ”Kami tak pernah membuat kriminalisasi dan kerdilkan KPK. Tolong tulis besar-besar supaya ada keseimbangan. Ini sebagai pernyataan resmi kepolisian,” ujarnya.

Wartawan berkali-kali menanyakan alasan polisi menahan Chandra dan Bibit terkait pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Namun, Dikdik berkali-kali menjawab, ”Waktu itu yang terungkap adalah penyalahgunaan wewenang, bukan rekayasa. Polri sama sekali tak pernah membuat kerdil dan kriminalisasikan KPK. Keputusan KPK harus kolektif, tidak boleh hanya satu atau berempat, harus berlima. Pelanggaran atas hal itu adalah pelanggaran wewenang.”

Soal dugaan pemerasan, Dikdik hanya berujar, ”Begitu menahan, bukti sudah cukup. Bukti kami seabrek. Kami berhak menyimpan dan tak membuka telanjang bulat.”

Seorang kuasa hukum Chandra dan Bibit, Bambang Widjojanto, menuturkan, setelah penahanan itu, sejumlah tokoh dan kalangan memberikan dukungan moral. Solidaritas itu akan mengerucut menjadi petisi.

Di Semarang, Jawa Tengah, sosiolog hukum Satjipto Rahardjo mengingatkan, Polri dan KPK adalah ”sekrup” antikorupsi di Indonesia. Karena itu, semua kekuatan antikorupsi harus berkonsolidasi agar koruptor tidak justru diuntungkan dengan kekisruhan yang terjadi antara Polri dan KPK.

Di Purwokerto, Kamis, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein menegaskan tak menemukan aliran dana dari Ary Muladi kepada Bibit dan Chandra.

(aik/har/sf/tri/win/art/mdn/wer/bur)

Editor: jimbon
Sumber : Kompas Cetak

Erry : Ketidakadilan

By Republika Newsroom
Jumat, 30 Oktober 2009 pukul 05:20:00
Erry : Ketidakadilan Bisa Menimpa Siapa Saja

 

JAKARTA–Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan ketidakadilan terhadap penahanan mantan Pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibid Samad Rianto dapat terjadi kepada siapa saja. “Pimpinan KPK saja dapat dibegitukan apalagi orang lain,”ungkap Erry saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Kamis (29/10).

Menurutnya, perlu diambil langkah-langkah tegas dalam menghadapi masalah penahanan ini. Erry pun percaya bahwa pimpinan KPK sekarang mampu mengambil sikap atas ditahannya mantan dua pimpinan KPK tersebut.

Erry pun mengungkap keprihatinan yang mendalam atas adanya penahanan ini. Bahkan, ia mengaku siap ditahan untuk membuktikan rasa simpatinya. “Kalau memang pasal yang digunakan menyalahi wewenang, saya juga harus ditahan,” kata Erry.

Tidak hanya itu, Erry berujar para tokoh nasional pun merasa prihatin dan siap memberi jaminan agar Bibid dan Chandra tidak ditahan. Nanti, ungkap Erry sifatnya berupa petisi.

Erry mengatakan sebagai seorang yang pernah berkecimpung dalam dunia usaha, ia melihat penahanan ini berpengaruh kepada iklim investasi. Menurutnya, ketika keadilan tidak dapat diberikan kepada setiap warga, maka investor pun akan segan menanamkan modalnya di Indonesia.

Kedatangan Erry ke Mabes Polri adalah untuk meminta klarifikasi atas penahanan Bibit dan Chandra. Selain itu dia juga berniat minta ditahan sebagaimana Bibit dan Chandra sebagai wujud protes atas penahanan tersebut. Namun diurungkan karena kedatangan Erry terlalu larut malam. c01/ahi

Mahfud MD

By Republika Newsroom
Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 20:38:00
Mahfud MD : MK tak akan Campuri Wewenang Polisi

Mahfud MD: MK tak akan Campuri Wewenang Polisi

JAKARTA–Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Machfud MD, menyatakan tidak bisa melarang pihak kepolisian untuk menahan pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Pasalnya, hal itu memang merupakan wewenang Polri.

”Saya tegaskan, MK tidak akan dan tidak boleh mencampuri wewenang kepolisian dan kejaksaan dalam proses pidana,” ujar Machfud dalam pesan singkat yang dikirimkan kepada Republika, Kamis (29/10). Menurut Mahfud, jika MK turut campur, maka berarti MK ikut merusak sistem hukum dan peradilan.

Padahal, di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) telah disebutkan bahwa polisi memang diberi wewenang untuk menahan terdakwa. ”Jadi secara hukum Polri tidak salah,” tandas Mahfud.

Meski begitu, Mahfud menambahkan, MK akan terus mengamati dan mengawal perkembangan kasus tersebut. Hal itu dimaksudkan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dalam kasus itu. lis/rif

TolakTandaTanganiBAP

By Republika Newsroom
Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 23:24:00
Chandra dan Bibid Tolak Tanda Tangani BAP

Chandra dan Bibid Tolak Tanda Tangani BAPVIVANEWSBibit Samad (kiri) dan Chandra M Hamzah (kanan) seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, September silam.

JAKARTA — Mantan dua pimpinan KPK yang saat ini tengah ditahan, Chandra Chamzah dan Bibid Samad Waluyo menolak menandatangani Berita Acara Penahana ketika hendak ditahan polisi. Menurut kuasa hukum KPK, Bambang Widjojanto, penolakan ini dikarenakan alasan penahanan yang terkesan mengada-ada.

“Alasan penahanan sangat normatif, takut mereka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,”ungkap Bambang saat hendak meninggalkan Bareskrim Mabes Polri, Jl.Trunojoyo, Jakarta pada Kamis (29/10). Bambang menambahkan selama ini, Chandra dan Bibid selalu bersikap koperatif. Mereka pun selalu melapor ke Polri setiap Senin dan Kamis.

Bambang pun mempertanyakan beberapa hal yang sempat diungkap polisi tentang penahanan ini. Salah satunya,ungkap Bambang, mereka dianggap mempengaruhi opini publik ketika mereka berada di luar.”yang membuat opini kan media, kok mereka yang ditahan,”tanya Bambang. Lebih lanjut, Bambang menanyakan soal hak konstitusi yang saat ini dilanggar.

Menurutnya, hak untuk mengajukan pendapat adalah hak setiap warga yang dijamin negara. Tentang langkah berikutnya, Bambang menyatakan akan segera mempraperadilankan penahanan ini. “Langkah ini akan kita lakukan dalam waktu dekat,”ungkapnya. Terkait dengan dukungan, Bambang juga mengungkap banyaknya tokoh masyarakat yang menyampaikan keprihatinan mengenai masalah penahanan ini. “Seperti Komarudin Hidayat, Imam Prasodjo, Erry Riyana, dan banyak tokoh lainnya,”kata Bambang.

Menurutnya, tokoh-tokoh tersebut akan memberikan dukungan yang mungkin berbentuk petisi. Salah satu tokoh tersebut, Mantan Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamungkas menyatakan petisi tersebut akan berisi jaminan terhadap kedua mantan pimpinan KPK tersebut. “Kami siap menjamin mereka tidak akan kabur,”ungkapnya. c01/pur

Wakabareskrim

By Republika Newsroom
Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 23:16:00
WaKaBaResKrim : Pimpinan KPK tidak Kordinasi Penyidik

JAKARTA – Empat pimpinan Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) tidak diperbolehkan menjenguk Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dua tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dan percobaan pemerasan PT Masaro Radiocom. “Siapa yang melarang. Semua harus sesuaia aturan,” kata Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Inspektur Jendral Polisi Dikdik M Arief Mansur, di Jakarta, Kamis (29/10).

Dikdik menyatakan, sebagai pihaka yang berkunjung seharusnya empat pimpinan KPK melakukan kordinasi ke penyidik. Namun, Dikdik menyatakan, Polri selaku penyidik tidak merasa dikordinasikan oleh empat pimpinan KPK.

Empat pimpinan tersebut, yaitu Pelaksana tugas Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean; Plt Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Mas Ahmad Santosa dan Waluyo; dan Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jasin. Setelah menunggu sekira lima menit di ruang tunggu, ketiganya langsung meninggalkan Bareskrim.

Ditanyakan apakah dua pimpinan KPK nonaktif tersebut akan dipindahkan menginngat di rutan Bareskrim banyak tahanan titipan KPK, Dikdik menyatakan, Polri akan melakukan penahanan sesuai prosedur. “Apakah nanti dipindahkan atau apa, lihat nanti. Tapi, untuk kepentingan pemeriksaan masih akan ditahan di sini,” kata dia. nap/pur

Pimpinan KPK Ditolak

By Republika Newsroom
Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 23:11:00
Pimpinan KPK Ditolak Jenguk Bibit-Chandra

Pimpinan KPK Ditolak Jenguk Bibit-ChandraANTARA

JAKARTA – Empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Kamis (29/10) sekira pukul 21.30 WIB. Keempatnya bermaksud menjenguk dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Empat pimpinan tersebut, yaitu Pelaksana tugas Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean; Plt Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Mas Ahmad Santosa dan Waluyo; dan Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jasin. Namun, pimpinan KPK tersebut menolak memberi keterangan. Setelah menunggu sekira lima menit di ruang tunggu, ketiganya langsung meninggalkan Bareskrim.

“Mereka tidak diizinkan bertemu. Karena itu langsung pulang,” kata kuasa hukum Bibit-Chandra, Ahmad Rivai. Namun, dia mengatakan, tidak mengetahui apa yang menjadi alasan hukum penyidik melarang pimpinan KPK bertemu kliennya. Seharusnya, penyidik tidak melarang pimpinan KPK bertemu Bibit-Chandra yang ditahan sejak tadi siang.

Mengenai penahanan tersebut, Rivai menuturkan, Bibit-Chandra menolak menandatangani berita acara penahanan karena tidÀk dapat menerima aalasan penahanan. “Sempat bersitegang di dalam. Kita tolak itu karena proses penahanan tidak bisa dibiarkan,” terang dia.

Kepala Biro Hukum KPK, Chaidir Ramli, mengatakan, meski tidak menerima, namun penahanan tersebut tetap sah. Meski demikian, lanjut dia, pihak Bibit-Chandra akan melakukan upaya hukum, di antaranya mengajukan pra peradilan. “Alasan penahanan karena dikhawatirkan mengulangi perbutan padahal mereka kan sudah nonaktif,” terang dia. Kuasa hukum Bibit-Chandra, Alexander Lay, mengatakan, kliennya ditahan seusai melakukan wajib lapor. nap/pur

Tandangi MaBes PolRI

By Republika Newsroom
Kamis, 29 Oktober 2009 pukul 22:58:00
Pimpinan KPK Tandangi MaBes PolRI

JAKARTA-Pimpinan KPK memenuhi janjinya untuk memberi dukungan pada dua mantan pimpinan KPK. Mereka menuju Mabes Polri jam 21.10 WIB,Kamis (29/10).

Setelah mengadakan rapat sekitar dua jam,sebanyak empat pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean,Mas Achmad Santosa,Waluyo,M Jasin plus mantan wakil ketua KPK Erry Riyana keluar melalui pintu samping. Para awak pers pun tak mendapat keterangan dari mereka. Sedangkan menurut salah satu sekuriti KPK,mobil Haryono Umar tak nampak sedari sore.Sebelumnya, ketua KPK sementara Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan akan mengusahakan pembelaan hukum. Serta mengajukan penangguhan penahanan pada Bibit-Chandra. wul/pur

29
Oct
09

Nasionalisme : Ikrar Memerangi Kemiskinan

Suara Pembaruan

ZOOM2009-10-29Ikrar Memerangi Kemiskinan
Joseph Henricus Gunawan
Pada 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-81. Ironisnya, yang namanya masyarakat miskin tetap ada di negeri ini. Masalah kemiskinan terus berkelanjutan. Upaya apa yang harus dilakukan agar angka kemiskinan bisa diminimalisasi setiap tahun?

Esensi permasalahan sesungguhnya mengarah pada faktor kemiskinan sebagai penyakit sosial dan sumber dari implikasi krisis global, yang belum sepenuhnya pulih. Senandung pilu rakyat miskin masih sering dijumpai. Potret buram tentang kemiskinan di berbagai tempat.

Kemiskinan tetap merupakan salah satu persoalan bangsa Indonesia, yang ditandai dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengacu data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah penduduk miskin pada 2007 mencapai 37,2 juta atau sekitar 16,58 % dari total penduduk Indonesia. Pada 2008, sebanyak 41,70 juta penduduk miskin. LIPI memprediksi angka kemiskinan 2009 pada level 43 juta jiwa atau 22%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2009 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, sebanyak 2,43 juta, menjadi 32,53 juta jiwa atau 14,15%, Sedangkan sebelumnya, Maret 2008, jumlah penduduk miskin 34,96 juta atau 15,42%. Menurut data versi BPS, pada 2009 total populasi Indonesia sudah mencapai 240,2 juta jiwa dengan posisi di peringkat keempat dunia.

Strategi untuk mengatasi kemiskinan tidak dapat hanya ditinjau dari satu dimensi, melainkan memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal. Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, kabupaten/kota, maupun komunitas. Dalam proses pengambilan kebijakan dibutuhkan adanya indikator-indikator yang realistis, yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Meminjam pemikiran dari Michael Eugene Porter, profesor administrasi bisnis di Harvard Business School, hal itu suatu konsep dan alat analitis yang bervariasi dengan efektif dan efisien dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Porter melihat faktor penentu biaya memainkan peran signifikan dalam menentukan kesuksesan strategi diferensiasi dan mempunyai sejumlah implikasi bersaing yang krusial dan signifikan. Apabila para pesaing berada pada kedudukan relatif terhadap faktor penentu biaya yang signifikan, akan memengaruhi biaya mencapai keunikan dalam kegiatan kerja terkait.

Inovasi Signifikan

Porter mengungkapkan, untuk menghadapi pesaing, harus menjadi unik dalam kegiatan kerja menghasilkan produk yang sebelumnya dianggap tidak disukai. Porter menyakini bahwa dalam bersaing harus terjadi inovasi signifikan yang belum dilaksanakan para pesaing, seperti proses penemuan baru, alat inovatif, metode baru atau gagasan bersifat kreasi baru yang memperbarui, memperkenalkan, menampilkan sesuatu produk yang baru, menurunkan dan memotong biaya serta meningkatkan kualitas produk. Porter juga percaya, menghadapi pesaing harus sepenuhnya memanfaatkan peluang untuk mengurangil biaya.

Oleh karena itu, Porter menegaskan betapa pentingnya sektor swasta bersama pemerintah menciptakan produk dengan tingkat keunikan yang tinggi agar dapat bersaing dalam pasar dunia. Jika masih tetap ingin masuk pada pasaran produk yang sama, Indonesia pasti akan terlempar dari peta persaingan.

Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah berupaya meningkatkan daya saing di pasar internasional dengan harapan mendorong ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi, ekspor, perluasan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah harus berupaya menciptakan industri yang layak atau yang bisa diandalkan untuk bersaing di kancah internasional.

Perlu segera ditetapkan kebijakan percepatan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Untuk menekan angka kemiskinan diperlukan program padat karya serta memberdayakan pelaku ekonomi dari kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hendaknya, program pengentasan kemiskinan bukan memberikan ikan melainkan menyiapkan kail, yang dimasukkan dalam agenda 100 hari pertama KIB II, sehingga ada harapan angka kemiskinan dapat dikurangi. Rakyat Indonesia harus bersatu padu mengimplementasikan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Kobarkan kembali semangat “Sumpah Pemuda” untuk melahirkan tekad memerangi kemiskinan. Kiranya, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dijadikan momentum untuk memerangi kemiskinan.

Penulis adalah Alumnus University of Southern Queensland (USQ), Australia

29
Oct
09

HanKam : Sinergikan Pertahanan Militer dan Non Militer

Suara Pembaruan

ZOOM2009-10-29Menteri Pertahanan: Sinergikan Pertahanan Militer dan Nonmiliter

[JAKARTA] Begitu banyak orang tidak menyangka dengan penunjukan Purnomo Yusgiantoro sebagai menteri pertahanan (Menhan) dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Tidak ada yang memperkirakan, mantan menteri energi dan sumber daya mineral itu bakal memimpin Departemen Pertahanan. Namun, sesungguhnya penempatan Purnomo sebagai Menhan semakin memperkokoh posisi Indonesia dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Mantan anggota Komisi I DPR Andreas Pareira berpenda-pat, keputusan menunjuk Purnomo sebagai Menhan merupakan pilihan yang tepat. “Perang sesungguhnya yang akan dijalankan negara-negara di dunia adalah perang teknologi dan perang-perang baru berbasiskan food security (ketahanan pangan), ketahanan sumber energi khususnya minyak dan gas bumi serta peningkatan sumber daya manusia. Dan posisi Purnomo di sini sangat tepat,” katanya.

Seusai serah terima jabatan di Departemen Pertahanan, pekan lalu, Purnomo mengemukakan, haluan utama strategi pertahanan Indonesia pada sinergi yang proporsional antara pertahanan militer (konvensional) dengan pertahanan non-militer.

“Selain itu, konsentrasi kami pada seratus hari pertama juga akan difokuskan pada beberapa isu penting, antara lain melanjutkan program evaluasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista), menegaskan pelaksanaan sepuluh tahun reformasi TNI dalam hal ini tentunya ada kaitannya dengan reformasi koperasi dan yayasan-yayasan TNI dengan pengelolaan yang baik. Juga Dephan akan fokus pada peningkatan kerja sama dengan negara-negara tetangga, baik dalam wilayah Asia Tenggara maupun Asia umumnya,” paparnya.

Mengenai Alutsista, Dephan akan serius mengevaluasi dan mengambil keputusan soal penggunaannya berdasarkan hasil audit. “Tentunya nanti ada yang bisa dipakai tanpa syarat, ada yang dipakai dengan syarat dan ada yang dipensiunkan yang tidak bisa digunakan lagi,” jelasnya.

Mengenai reformasi TNI dan Polri yang sudah berjalan hampir sepuluh tahun, dia menyatakan, program reformasi TNI akan terus ditingkatkan dengan tidak melupakan peningkatan kesejahteraan prajurit. “Misalnya dalam pengelolaan koperasi dan yayasan-yayasan sosial TNI, akan dimanajemen ulang berdasarkan aturan yang berlaku,” katanya. Dia mengakui, Dephan akan terus mengupayakan penambahan anggaran pertahanan dan memerhatikan kesejahteraan prajurit TNI.

Selain manajemen ulang bisnis TNI, Dephan juga mengagendakan peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain. “Kita akan mengusahakan agar persoalan-persoalan utama yang mengganggu pertahanan kita dari luar bisa diselesaikan. Misalnya, dalam hubungan dengan Australia dalam hal penyelesaian dan upaya-upaya preventif menangani imigran-imigran gelap yang mencari suaka,” jelas mantan wakil gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini seraya mengakui masih memegang nomor induk pegawai Departemen Pertahanan.

Selain itu, lanjutnya, Dephan juga akan memberi perhatian yang maksimal terhadap mutu dan juga peningkatan produktivitas industri-industri strategis, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL. “Akan diusahakan semacam kerja sama dan juga mekanisme saling mendukung sehingga industri strategis kita hidup dan berkembang. Mungkin untuk anggaran pertahanan kita akan berjuang lewat mengupayakan bertambahnya anggaran lewat APBN, juga kredit ekspor,” ucap Purnomo.

Semuanya tentu mengharapkan strategi pertahanan Indonesia semakin baik dalam waktu-waktu ke depan karena ada jalinan yang erat antara kekuatan pertahanan militer (konvensional) dengan kemampuan mengelola kekayaan alam, pangan, energi, minyak dan gas bumi di sisi non-konvensionalnya. Jika dasar-dasar yang bisa menjadi alasan perang antarnegara di zaman ini bisa ditanggulangi, maka dengan sendirinya Indonesia tidak perlu cemas lagi kedaulatannya dilecehkan bahkan dikangkangi negara luar. [EMS/M-7]

Suara Pembaruan

2009-10-29Perkuat Pertahanan Nonmiliter
[JAKARTA] Tugas menteri pertahanan (menhan) ke depan akan semakin berat, karena upaya memperkuat pertahanan tidak sekadar di bidang militer. Pemerintah juga harus memperkuat pertahanan nonmiliter, antara lain dengan memperkuat bidang perekonomian.

Demikian benang merah sejumlah pengamat pertahanan dan anggota Komisi I DPR dalam perbincangan dengan SP di Jakarta, Kamis (29/10). Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, salah satu strategi pertahanan yang bisa dikembangkan adalah dengan menjaga ketahanan sumber energi Indonesia.

“Oleh karena itu, saya melihat, salah satu alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Purnomo Sugiantoro sebagai menhan karena dia ahli di bidang energi. Salah satu kekuatan Indonesia yang juga harus dipertahankan dari kekuatan asing adalah sumber energi yang berlimpah,” katanya.

Selain itu, sebagai seorang yang ahli dalam bidang energi, Purnomo diharapkan juga mampu menerapkan kemampuan manajerial dan penguasaan terhadap pengelolaan anggaran di Departemen Pertahanan.

Saat ini, banyak negara asing yang sedang mencoba mencari sumber daya energi baru, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah harus bisa melindungi sumber daya itu, misalnya konflik antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus blok Ambalat di Kalimantan.

Terkait masalah Ambalat itu, Purnomo pernah menegaskan kalau kawasan itu adalah bagian dari wilayah NKRI, sehingga Malaysia tidak bis mengklaim daerah itu seperti yang dilakukan terhadap Pulau Sipadan dan Linggitan. Dia juga menolak permintaan Malaysia agar Blok Ambalat dijadikan sebagai wilayah operasi bersama.

Hal senada dikatakan pakar pertahanan dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto. Menurutnya, Presiden SBY ingin mengembangkan konsep pertahanan energi. Cara seperti itu sama dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) sejak kepemimpinan John F Kennedy sampai George W Bush.

“Amerika Serikat melakukannya untuk mengamankan suplai cadangan minyak internasional supaya tidak berada di luar kekuasaannya. Jadi, konsep pertahanan energi yang tampaknya ingin dijalankan oleh pemerintahan sekarang,” jelasnya.

Selain itu, Andi juga mengatakan, Presiden SBY terlihat kesulitan mencari sosok sipil yang bisa memimpin di dephan untuk menggantikan Juwono Sudarsono. Apalagi, sebagai bentuk supremasi sipil, sosok menhan tidak diambil dari kalangan militer atau partai politik.

Industri Pertahanan

Koordinator Peneliti bidang Pertahanan Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden SBY ingin konsep pertahanan kepada industri pertahanan. Sebab, selama ini kesepakatan pertahanan hanya terjadi dengan swasta. “Tiga minggu lalu, bisnis TNI telah diserahkan ke pemerintah,” jelasnya.

Tetapi menurutnya latar belakang tidak menentukan. Menhan sebelumnya memiliki latar belakang pakar bidang pertahanan keamanan, tetapi kenyataannya tidak bisa membenahi masalah reformasi TNI.

“Ada tugas yang harus segera diselesaikan oleh menhan sekarang. Sampai saat ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 belum juga disahkan, padahal sudah selama lima tahun dibahas. Begitu juga dengan rancangan undang-undang mengenai tugas perbantuan TNI yang belum terselesaikan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman berpendapat, istilah supremasi sipil tidak tepat, karena bernada merendahkan institusi yang lain. “Yang ada adalah presiden memilih yang terbaik sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kompetensi dari para menteri,” jelasnya. [NOV/O-1]

29
Oct
09

Anti Korupsi : MK Perintahkan KPK Hadirkan Bukti Rekaman

MK Perintahkan KPK Hadirkan Bukti Rekaman
Kamis, 29 Oktober 2009 | 14:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar rekaman dan transkrip mengenai dugaan skenario kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Dengan wewenang yang dimilikinya, MK memerintahkan agar bukti rekaman dan transkrip dihadirkan dalam sidang lanjutan pada hari Selasa (3/11),” ucap Ketua Hakim Pleno Abdul Mukhti Fadjar dalam sidang lanjutan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi KPK, di Mahkamah Konstitusi, Kamis (29/10).

Sidang dihadiri tiga pimpinan KPK, yaitu Mas Achmad Santosa, M Jasin, Haryono Umar, dan dua pimpinan KPK non-aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

Pada sidang sebelumnya, hakim pleno telah meminta kepada pihak pemohon untuk membawa bukti rekaman dan transkrip. Namun, hari ini rekaman itu tidak dibawa. “Sebelum menghadapi sidang seharusnya sudah ada kesamaan pemikiran, kalau dari hari Selasa seharusnya sudah cukup,” ucap Akil.

Mendengar hal tersebut, Mas Achmad Santosa meminta waktu untuk melakukan konsolidasi dengan empat pimpinan lainnya. Keputusan Pimpinan KPK akan sah jika diambil secara kolegial.

“Persoalannya tidak sesederhana itu, kami tidak minta waktu lama. Hanya beberapa waktu untuk berkumpul berlima,” kata dia.


RDI

 

Editor: mbonk

Suara Pembaruan

ZOOM2009-10-29Bentuk Tim Penyelidik Independen
dok. sp
Todung Mulya Lubis

[JAKARTA] Kasus dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kasus serius dan amat krusial dalam konteks pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kasus itu harus diusut tuntas dengan pembentukan tim penyelidik independen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang namanya disebut-sebut dalam rekaman pembicaraan yang diduga kriminalisasi pimpinan KPK itu harus mendorong pembentukan tim tersebut.

“Kasus yang mencemaskan semangat publik untuk memberantas korupsi ini tidak bisa dibiarkan, sehingga menjadi ajang polemik dan kemudian berlalu begitu saja,” kata Ketua Transparansi Internasional Indonesia Todung Mulya Lubis kepada SP di Jakarta, Kamis (29/10).

Beberapa waktu lalu, tuturnya, muncul kekhawatiran bahwa gerakan pemberantasan korupsi yang menembus hampir seluruh bagian kekuasaan negara dan pengusaha akan mendapat serangan balik. “Barangkali, inilah wujud serangan balik yang datangnya justru dari aparat penegak hukum,” tukasnya.

Menurutnya, rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK lebih mengkhawatirkan ketimbang sindikat mafia peradilan. Kriminalisasi pimpinan KPK ini terlihat sebagai upaya pelemahan lembaga itu. Dikatakan, pejabat-pejabat lembaga penegak hukum yang diduga terlibat dalam rekayasa rekaman itu berusaha mengelak dengan dalil-dalil yang cenderung pada debat kusir berkepanjangan.

Wewenang KPK

Ketua bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengemukakan, KPK patut untuk memanggil siapa pun yang namanya disebut-sebut dalam transkrip pembicaraan telepon. Tanpa perlu menunggu instruksi dari pemegang otoritas tertinggi di pemerintahan, KPK berkompeten untuk menelusuri dan memastikan kebenaran materi dalam transkrip rekaman antara Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo, dengan para petinggi hukum.

“Jika isi rekaman itu benar, sangat relevan bagi KPK memanggil orang-orang yang disebut-sebut di dalam pembicaraan itu. Karena, isinya secara langsung atau tidak mempunyai kaitan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK,” katanya.

Menurutnya, KPK dalam tahap penyidikan sudah menetapkan Anggoro sebagai tersangka dan rekaman itu diperoleh dalam rangkaian penyelidikan. Dengan begitu, ada pertalian yang kuat antara orang-orang yang ada dalam rekaman berikut isi pembicaraannya dengan penetapan status tersangka kasus korupsi yang diusut KPK tersebut.

Meminta Keterangan

Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan, pencatutan nama Presiden SBY dalam rekaman itu harus diusut. Aparat penegak hukum harus meminta keterangan para pihak yang disebut dalam rekaman tersebut.

Pasalnya, tindakan itu melanggar hukum, karena terkait harga diri Presiden SBY. “Menambah keterangan yang kemarin, tindakan itu adalah ilegal dan Presiden mengatakan, belum mendengar dan ingin ini diusut dan ditindaklanjuti secara tuntas,” kata Dino.

Denny menambahkan, Presiden juga menegaskan bahwa apa yang ada di dalam rekaman itu tidak benar. Pihak-pihak yang mencatut nama Presiden SBY itu diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat.

Selain itu, lanjutnya, aparat penegak hukum diminta mengambil langkah untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Dengan demikian, pelaku sebenarnya akan terungkap dan bisa dibedakan antara fakta dan kebohongan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengimbau Presiden SBY untuk segera meluruskan konflik yang terjadi antara KPK dan Polri. “Sangat bijak apabila presiden turun tangan meluruskan persoalan tersebut. Tentunya, ini bukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan, melainkan langkah untuk menjernihkan persoalan,” ujarnya. [M-7/A-21/C-4]

29
Oct
09

Tim WaPres Jalan Jambu 51, Jakarta Pusat

Akhir Cerita Tim Jambu

36/XXXVIII 26 Oktober 2009

http://majalah. tempointeraktif. com/id/arsip/ 2009/10/26/ LU/mbm.20091026. LU131809. id.html

Meski berliku, hasil pikir tim Jalan Jambu 51 akhirnya dipakai Yudhoyono. Kuntoro memimpin Unit Kerja Presiden, Raden Pardede dan Chatib Basri disiapkan menjadi wakil menteri.

Telepon seluler Kuntoro Mangkusubroto berdering, Jumat pagi dua pekan lalu. Di seberang, Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa bicara. Dia bilang ada hal penting yang hendak disampaikan. Kuntoro diminta datang ke lantai enam Wisma Negara malam harinya.

Wisma Negara terletak di samping gedung Sekretariat Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden biasa menerima tamu di sana. Di tempat itu, misalnya, Yudhoyono bertemu Taufiq Kiemas ketika membahas rencana koalisi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, sebelum pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Kuntoro datang tepat waktu, tapi Hatta rupanya masih sibuk. Dia diminta menunggu di lantai empat. ”Tapi hingga satu jam Hatta enggak muncul. Kuntoro akhirnya pergi tanpa pamit,” cerita sumber Tempo di Sekretariat Negara.

Hingga menjelang susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada Rabu malam pekan lalu, Hatta merupakan faktor penting. Hatta dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi-lah yang mewakili Presiden Yudhoyono menghubungi para calon menteri dan mengundang mereka mengikuti audisi di Puri Cikeas Indah, Bogor.

Adapun Kuntoro disebut-sebut akan menempati posisi Menteri Koordinator Perekonomian. Atau, kalau tidak, memimpin Unit Khusus Presiden yang bertugas mengawal misi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden. Selain kecakapan manajerialnya sudah teruji di Aceh, mantan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias itu orang dekat Wakil Presiden Boediono. Dia memimpin tim bentukan Boediono yang bekerja di sebuah rumah kontrakan di Jalan Jambu 51, Menteng, Jakarta Pusat. Tim ini menggodok program prioritas kabinet baru: 100 hari, setahun, dua tahun, dan lima tahun.

Belakangan mereka dikenal sebagai Tim Jalan Jambu. Sejumlah tokoh ikut bergabung, antara lain mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas dan duo ekonom Raden Pardede-Chatib Basri. Seperti Kuntoro, Erry, Raden, dan Chatib juga disebut-sebut akan masuk tim Yudhoyono. Tapi tak satu pun dari mereka diundang Hatta maupun Sudi untuk audisi dengan Presiden.

Banyak yang menduga, sebagai pimpinan tim perumus program prioritas pemerintah, Kuntoro pasti masuk kabinet. Nyatanya tak semudah itu.

Mengenakan hem berwarna terang dan dasi—bukan batik seperti para calon menteri lain—Kuntoro termasuk yang datang paling awal pada Sabtu dua pekan lalu. Itu hari pertama Yudhoyono mewawancarai para calon menteri. Kuntoro, yang malam sebelumnya gagal bertemu Hatta, diminta hadir.

Kepada wartawan, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, Kuntoro bukan datang untuk audisi. ”Pak Kuntoro menghadap Pak Boediono. Beliau kan selama ini membantu menyusun program 100 hari dan lima tahun,” katanya.

Kuntoro memang bertemu Boediono. Tapi mereka tak hanya membahas program prioritas kabinet. ”Pak Boediono menawarkan posisi untuknya,” kata sumber Tempo di Cikeas. Katanya, dalam pertemuan berjam-jam itu Boediono beberapa kali bolak-balik menemui Presiden Yudhoyono dan Kuntoro, yang duduk di ruangan lain.

Mula-mula Kuntoro ditawari menjadi Menteri Sumber Daya Mineral, dia tolak. Boediono balik ke ruangan Yudhoyono dan datang dengan tawaran baru, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Lagi-lagi dia menampik. Terakhir, posisi Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional juga tak diterimanya. Menurut sumber Tempo, Kuntoro bukan pilih-pilih jabatan, tapi tanpa posisi yang strategis ia bakal kesulitan mengawal konsep pembangunan lima tahun yang telah ia susun. Kuntoro kepada wartawan membantah telah menolak tawaran berbagai posisi. ”Saya siap ditempatkan di mana saja,” katanya. Soal dia yang tak ditemui Hatta dan pulang tanpa pamit dari Wisma Negara, Kuntoro tak membantah. Tapi, ”Itu karena saya sakit perut,” katanya.

Maju-mundurnya pencalonan Kuntoro, menurut sumber Tempo, antara lain karena terhadap Tim Jambu, Yudhoyono terkesan mendua. Ia membutuhkan Boediono, Kuntoro, dan timnya, tapi pada sisi yang lain tak ingin tim ini kelewat dominan.

Kurang antusiasnya Yudhoyono ini membuat banyak rencana Tim Jalan Jambu tak kesampaian. Tim ini, misalnya, ingin membukukan perincian program prioritas dalam bahasa sederhana agar bisa dibaca seluruh lapisan masyarakat. Eh, program mereka tak sepenuhnya disetujui Presiden. Buku pun gagal dicetak, meski persekot sudah telanjur keluar untuk membayar beberapa penulis.

Yudhoyono juga sempat ragu untuk menyetujui pembentukan President’s Delivery Unit. Ada yang mengusulkan unit ini tak usah dibentuk dan menyarankan agar pengawasan dilekatkan saja pada menteri koordinator. Hanya karena Boediono berkeras, Presiden akhirnya setuju. Tapi namanya diubah menjadi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Secara struktural unit ini akan menggantikan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi pimpinan Marsillam Simandjuntak.

Dalam konsep yang digagas di Jalan Jambu, Unit Kerja Presiden ini mirip Prime Minister’s Delivery Unit di Inggris. Tugasnya membantu Presiden memastikan terlaksananya program prioritas setiap departemen. Kalau ada program yang mandek, unit ini harus mencarikan solusi agar bisa jalan lagi dan sukses. Istilah kerennya: de-bottlenecking. Sedangkan untuk menilai kinerja menteri, Tim Jalan Jambu sudah merancang sebuah key performance indicator. ”Misalnya ada laporan jalan tol sudah dibangun 150 kilometer. Presiden minta mengecek, lalu kita cek. Kalau tidak jalan, kita bantu mencari solusi,” kata Kuntoro.

Kepastian tentang unit ini diumumkan Hatta pada Selasa sore pekan lalu, setelah dia bertemu Yudhoyono dan Boediono di Istana Merdeka. ”Nantinya lebih kepada President’s Delivery Unit,” kata Hatta. ”Tapi saya tidak mau ngomong mendahului Presiden.” Dia juga menyinggung nama Kuntoro sebagai orang yang akan ditunjuk memimpin unit baru itu.

Meski sudah diumumkan, posisi Kuntoro belum sepenuhnya aman. Menurut sumber, mengetahui Unit Kerja Presiden jadi dibentuk, Golkar buru-buru menyodorkan nama Rizal Mallarangeng, Ketua Golkar Bidang Pemikiran dan Kajian, kepada Yudhoyono. ”Ini membuat Boediono marah,” kata sumber Tempo. Dia berusaha keras mempertahankan Kuntoro. Beruntung, Yudhoyono kali ini mendengarkan Wakil Presiden. Nama Rizal dicoret. Tempo bertemu dengan Rizal di Istana Negara saat pelantikan menteri, Kamis pekan lalu. Dia membantah kalau namanya diusulkan Aburizal untuk jabatan Ketua Unit Kerja Presiden. ”Bukan. Bukan. Itu kan Pak Kuntoro,” katanya.

Sebagai ganti, Golkar berharap mendapatkan satu kursi wakil menteri. Mereka mencalonkan Sharif Cicip Sutardjo, pengusaha yang menjadi kepala tim sukses Aburizal dalam pemilihan Ketua Umum Golkar yang baru lalu. Menurut salah satu ketua Golkar, Priyo Budi Santoso, Aburizal telah bicara dengan Yudhoyono tentang pencalonan Cicip sebagai wakil menteri di sebuah departemen besar.

Dari Jalan Jambu, yang dijagokan adalah Raden Pardede dan Chatib Basri, masing-masing sebagai wakil menteri di Departemen Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Calon lain Anggito Abimanyu untuk Departemen Keuangan. ”Semua sudah oke, tinggal tunggu keputusan Presiden,” kata sumber Tempo.

Presiden Yudhoyono memang mengatakan akan mengangkat beberapa wakil menteri. ”Untuk mendampingi menteri tertentu yang memiliki beban lebih berat,” katanya pada saat mengumumkan menteri pilihannya, Rabu malam pekan lalu.

Kalau mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden punya kewenangan mengangkat wakil menteri. Namun, menurut penjelasan pasal 10 itu, Presiden tidak bisa mengangkat sembarang orang menjadi wakil menteri. Wakil menteri haruslah seorang pejabat karier, bukan profesional ataupun politikus. Chatib, yang sebelumnya staf khusus di Departemen Keuangan, mungkin tak jadi masalah. Juga Raden Pardede, yang pernah menjadi komisaris utama Perusahaan Pengelola Aset—lembaga yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Oleh undang-undang ini, tampaknya hanya Cicip yang bakal terganjal. Soal ini, Hatta enggan menjelaskan. ”Itu Anda lebih tahu dari saya,” katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Sabtu petang pekan lalu.

Philipus Parera, Ninin Damayanti, Arif Zulkifli




Blog Stats

  • 3,242,738 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…