Posts Tagged ‘Finance

25
Oct
14

Keuangan : Rp 6.000 Triliun / Program Kabinet JokoWi

Politik Tri Kesejahteraan Rakyat Indonesia 28 Oktober 2014

Kamis, 23 Oktober 2014 – 11:20 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Politik Tri Kesejahteraan Rakyat Indonesia 28 Oktober 2014

Berawal dari rekaan tertulis pemuda berusia 25 tahun, Muhammad Yamin yang sekretaris sidang saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Rumah Indonesia Jalan Kramat 106, yakni “mengakoe bertoempah darah satoe, berbangsa jang satoe, menjoenjoeng bahasa persatoean Indonesia” yang sejatinya mencerminkan ikhwal Tri Cita Kebangsaan Indonesia dan faktanya kemudian  gelorakan jiwa semangat nilai2 Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Terinspirasi rekaan monumental tersebut diatas, kini terpikirkan pentingnya secara kolektif dirumuskan tekad wujudkan politik Tri Cita Kesejahteraan Rakyat berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu Kemaritiman, Pangan Lokal, Energi Terbarukan, per 28 Oktober 2014 dalam kerangka politik Tri Cita Kenegaraan Indonesia Mulia (2015-2025), Indonesia Bermartabat (2025-2035), Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045) menuju kearah Indonesia Jaya 2045 saat 100 tahun Indonesia Merdeka.

Untuk itulah pada tanggal 30 Oktober 2014 jam 9 – 12 wib saat peringatan hari Sumpah Pemuda di gedung DHD45 Jawa Barat, Jalan Sunda 39 Bandung prakarsa dari eksponen DHD45 Jawa Barat, Suljana dan eksponen PARRINDO Jawa Barat, Prof Rohani J Widodo (Hp 0816602138), terbuka diskusi publik.

Jakarta, 23 Oktober 2014

Pengarah,
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

BERITA LAINNYA

 

 

Pejuang_45

 

Perlu Duit Rp 6.000 Triliun, Jokowi Harus Tinggalkan Zona Nyaman

“Kelemahan pemerintahan SBY selalu ingin berada di zona nyaman. Contohnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5-6 persen per tahun sudah dianggap prestasi. Padahal potensinya bisa tumbuh lebih tinggi,” ujar  Pengamat LIPI, Latif Adam saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (24/10/2014).

Sementara sisi positif dari pemerintahan SBY, sambung Latif, mendesain konsep Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (public privat partnership/PPP) meskipun implementasinya kurang baik.

“Nah Jokowi nggak boleh ada di zona nyaman, karena tantangan semakin berat,” tegas dia.

Alasannya, dijelaskan dia, Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sehingga membutuhkan peningkatan daya saing produksi dan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kalau mengandalkan business as usual semakin lama semakin tersisih dalam pergaulan ekonomi global,” ujarnya.

Di samping itu, kata Latif, pemerintah Jokowi harus berani mereformasi fiskal atau keuangan negara. Caranya bukan saja mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tapi juga lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak, cukai dan sebagainya.

“Kan katanya kebutuhan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan mencapai Rp 6.000 triliun, nah itu uangnya dari mana. Kalau utang lagi pasti ada risiko,” tandas Latif.

Sebelumnya, Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto menilai, pembangunan infrastruktur di Indonesia terbilang sangat lambat. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan tol, pembangunan fasilitas air minum, pelabuhan, kilang minyak dan sebagainya.

“Memperbaiki kemampuan pengelolaan infrastruktur karena pembangunannya dalam lima tahun ke depan membutuhkan dana Rp 6.000 triliun,” ungkap Kuntoro. (Fik/Ndw)

Berita Lainnya

Ini Jejak 8 Calon Baru untuk Kabinet Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mencoret sejumlah calon menteri atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sebagai penggantinya, Jokowi mengajukan kembali sekitar 25 nama calon menteri baru kepada KPK dan PPATK, sejak Selasa lalu. Sebagian di antara mereka sudah dipanggil Jokowi ke Istana Negara untuk menjalani proses wawancara. Berikut ini sebagian nama-nama yang muncul: (Baca: Ini Beberapa Calon Baru Kabinet Jokowi)

1. Andrinof Achir Chaniago

Proyeksi: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Asal/Jabatan: Pemimpin Perhimpunan Survei Opini Publik

Pendidikan: S-2 ekonomi Universitas Indonesia

2. Susi Pudjiastuti

Proyeksi: Menteri Pariwisata

Asal/Jabatan: Pemilik maskapai Susi Air

Pendidikan: Tidak tamat SMA

3. Muhammad Prakosa

Proyeksi: Menteri pangan atau maritim

Asal/Jabatan: Anggota DPR dari PDI Perjuangan

Pendidikan: S-3 di bidang resource economics and policy dari University of California, Amerika

Serikat

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap izin rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Bogor dengan tersangka Bupati Bogor, Rachmad Yasin, 16 Juni 2014. Ketika itu dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Tapi, Prakosa membantah ia diperiksa, ”Hanya ngobrol saja,” kata Prakosa saat itu.

4. Suharso Monoarfa

Proyeksi: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Asal/Jabatan: Wakil Ketua Umum PPP, Bekas Menteri Perumahan Rakyat

Pendidikan: Akademi Pertambangan dan Geologi ITB

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap stimulus pembangunan proyek dermaga/bandara kawasan Indonesia Timur yang dibahas di Badan Anggaran DPR dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota DPR dari PAN, pada 22 April 2009. Saat kasus itu Suharso adalah Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PPP. Suharso sudah membantah terlibat kasus itu. (Baca: Lagi, Jokowi-JK Bahas Kabinet di Istana)

5. Enggartiasto Lukita

Proyeksi: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Asal/Jabatan: Ketua Partai NasDem

Pendidikan: S-1 IKIP Bandung

Catatan: Pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap stimulus pembangunan proyek dermaga/bandara di kawasan Indonesia Timur yang dibahas di Badan Anggaran DPR dengan tersangka Abdul Hadi Djamal, anggota DPR dari PAN, pada 13 April 2009. Saat kasus itu Enggar adalah anggota Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Golkar. Enggar sudah membantah terkait dengan kasus itu.

6. Sofyan A. Djalil

Proyeksi: Menteri BUMN

Asal/Jabatan: Bekas Menteri BUMN

Pendidikan: Ph D University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat

7. Imam Nahrawi

Proyeksi: Disebut-sebut akan menggantikan posisi menteri yang ditinggalkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Asal/Jabatan: Mantan Sekretaris Jenderal PKB

Pendidikan: IAIN Sunan Ampel, Surabaya

8. Muhammad Hanif Dhakiri

Proyeksi: Disebut-sebut akan menggantikan posisi menteri yang ditinggalkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Asal/Jabatan: Sekretaris Jenderal PKB

Pendidikan: S-2 Universitas Indonesia

Catatan: Nama Hanif, ketika anggota DPR, muncul dalam Laporan Hasil Audit Tahap II Hambalang oleh BPK, Agustus 2013. Diduga Hanif bersama anggota Komisi Olahraga DPR lainnya ikut memuluskan anggaran Hambalang. Komisi ini belakangan membantah hasil audit ini.

RIKY FERIANTO | ANTON APRIANTO | FEBRIANA FIRDAUS | EVAN KUSUMAH | PDAT

Berita Terpopuler

Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung

Calon Menteri Dilabel Merah, Jokowi Tepok Jidat

Menggilai Aktris, Anak Jokowi Malah Ditaksir Gay

Rahasiakan Nama Menteri, JK Main Kucing-kucingan

Berita Lainnya

Kepentingan Asing Menyusup di Masa Transisi Presiden

Sampul Economists with Guns

Sampul Economists with GunsMasa transisi antara presiden rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politik sesaat yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Pasal keharusan izin Majelis Kehormatan DPR buat memeriksa anggota parlemen dalam UU MPR DPR DPD dan DPRD serta klausul pemilihan kepala daerah via DPRD dalam UU Pilkada menjadi contohnya.

Kebijakan dan peraturan “colongan” dalam masa transisi itu ternyata sudah terjadi sejak perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Suharto. Saat itu muncul undang-undang yang menguntungkan Amerika Serikat dan bisnisnya, terutama perusahaan tambangnya.

Bradley R. Simpson, research fellow di National Security Archive menemukan lobi Amerika dalam penyusunan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada 1960-an itu ketika memimpin proyek mendeklasifikasi dokumen AS berkaitan dengan Indonesia dan Timor-Timur selama masa pemerintaha Suharto (1965-1998).

Peneliti hubungan luar negeri dan sejarah internasional AS di University of Maryland, itu menuangkannya ke dalam buku Economists with Guns. Berikut ini nukilan buku tersebut:

Laporan soal tanah Papua yang kaya tembaga itu sampai ke tangan para geolog Freeport Sulphur pada 1959. Mereka mencoba mendapatkan akses ke daerah itu, namun Belanda yang masing menguasainya menolak mentah-mentah permintaan perusahaan asal New Orleans, Amerika Serikat tersebut.

Setelah Papua diambil Indonesia, Freeport Sulphur minta izin ke sana tapi mentok. Tapi mereka tak menyerah hingga akhirnya pada April 1965 mendapat kesepakatan awal dengan Menteri Pertambangan RI buat mengolah tembaga dan nikel di sana.

Namun pada bulan yang sama Presiden Sukarno menutup pintu terhadap penanaman modal asing. Soekarno juga menasionalisasi perusahaan asing.

Setelah peristiwa G30S, Freeport Sulphur mulai melobi jenderal di kubu Suharto. Setelah Soekarno meneken Surat Perintah 11 Maret 1966 alias Supersemar, teknisi Freeport Sulphur berhasil mendapat kesempatan masuk ke Papua dari pantai selatannya.

Mereka harus bergegas karena perusahaan pertambangan Mitsui dari Jepang juga mengincar kandungan tembaga di sana. Akhirnya setelah perjalanan sejauh 95 kilometer, teknisi Freeport Sulphur tercengang saat menemukan Ertsberg, begitu sebutan mereka buat gunung setinggi 182 meter yang mengandung biji tembaga berkualitas tinggi.

Freeport Sulphur langsung melobi Presiden Lyndon B. Johnson. Freeport Sulphur memang punya kontak ke Gedung Putih karena mantan Direktur Iklan dan Informasi Freeport, James Moyer, sebelumnya bergabung jadi staf Gedung Putih mengikuti jejak saudara lelakinya, Bill Moyer.

Forbes Wilson dan Robert Duke dari Freeport menyampaikan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa mereka butuh tiga hal buat menjalankan bisnis di Papua. Tiga hal itu: perjanjian perlindungan penanaman modal, iklim investasi yang baik, dan hak konsesi yang jelas tanpa bagi hasil. Freeport Sulphur hanya satu dari banyak perusahaan Amerika yang meminta itu kepada pemerintahnya.

Pada saat yang sama di Indonesia, Suharto sebagai pemegang kendali pemerintahan sehari-hari kesulitan menghadapi krisis ekonomi. Berbagai cara sudah dicoba, seperti menaikkan suku bunga dan memangkas semua impor kecuali kebutuhan pokok demi menyelamatkan kas negara.

Suharto pada akhir 1966 mencoba melobi negara kreditor agar menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Para kreditor ketika bertemu di Paris tak terlalu semangat menanggapinya.

Kala itu CIA menyusun laporan bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada bantuang asing. Jika bantuan dari pemerintah asing seret seperti saat itu, maka swasta berpeluang besar bisa masuk.

Duta Besar Marshall Green menemui Suharto pada Mei 1966 buat menyampaikan bahwa bantuan negara asing kepada Indonesia akan sangat terbatas sekali. Sedangkan, kata dia, bantuan swasta akan lebih menguntungkan buat menjalankan industri di Indonesia.

Tapi tentu saja buat masuknya modal asing, Suharto perlu mengabaikan kebijakan larangan modal asing yang dibuat Soekarno. Perusahaan Amerika Serikat yang dinasionalisasi juga perlu dikembalikan.

Ali Budiarjo, pejabat yang kemudian bekerja di Freeport, menceritakan saat itu di pemerintahan tak ada ada yang tahu cara menerima modal asing itu. “Tidak ada instansi yang mengurusinya dan tidak ada undang-undang soal penanaman modal asing,” kata Ali.

Masalahnya, saat menyusun aturan penanaman modal asing buat mengakomodir Freeport, Kepala Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral Dr. Jusuf Ismail malah memintan bantuan kepada Kedutaan Amerika. Ia minta contoh aturan dan saran buat undang-undang penanaman modal asing.

Pengaruh Amerika dalam penyusunan undang-undang itu, kata Bradley Simpson, sangat besar. Bahkan konsultan dari Van Sickle Association dari AS, membantu ekonom Widjojo Nitisastro buat menyusunnya.

Pada September 1966 draf aturan itu rampung. Anehnya, draf malah dikirim ke kedutaan Amerika buat meminta masukan dari investor negara itu.

Departemen Luar Negeri AS mengirim revisi baris demi baris. Mereka mengeluhkan kewenangan pemerintah yang terlalu besar dan area yang dikuasai pemerintah justru yang diincar oleh perusahaan Amerika.

Undang-undang itu dianggap mengecewakan oleh investor. Simpson menulis, Widjojo lantas merevisinya sesuai masukan dari Amerika sehingga klausulnya berisi “liberalisasi maksimum”.

Situasi mendadak jadi gawat buat Amerika karena pada November 1966, Uni Soviet bersedia menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Maka Amerika Serikat perlu mempercepat usaha agar masuknya investor dari negara mereka tak terbendung lagi, apalagi tersaingi oleh rival utamanya: Uni Soviet.

Pada akhir 1966, Marshall Green melaporkan ke Washington DC bahwa masih ada satu ganjalan: Soekarno. Presiden Soekarno berusaha menghalangi pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan menentang langkah kubu militer yang dipimpin Suharto.

“Suharto sekarang telah mengambil keputusan bahwa ia harus menyingkirkan Soekarno dalam beberapa bulan mendatang,” kata Green. Simpson mengatakan, penyingkiran Soekarno berarti penghilangan terakhir hambatan yang merintangi bantuan penuh dari Amerika Serikat.

Dari kawat-kawat diplomatik yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, diketahui para pejabat militer rajin bertandang dan menjelaskan rencana mereka menekan Sukarno dengan melibatkan MPRS, kelompok pemuda, berbagai front, dan petinggi Angkatan Darat.

Yang terjadi setelahnya, agaknya semua orang Indonesia sudah mafhum. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut pelengseran itu sebagai, “Orang tua yang menyedihkan itu diubah dari perwujudan bangsa Indonesia menjadi peninggalan sejarah.”

***

Selengkapnya bisa dibaca di buku:
Judul:
Economists with Guns
Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru
Pengarang:
Bradley R. Simpson
Penerbit:
Gramedia Pustaka Utama, 2010
Tebal:
ix + 457 halaman

Kabinet Jokowi-JK

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mulai mempertimbangkan sejumlah nama untuk masuk dalam kabinetnya. Siapa saja nama-nama yang masuk dipertimbangkan? Bagaimaina dinamikanya? Ikuti dalam topik ini.

Sabtu, 25 Oktober 2014 | 16:24 WIB

“Masyarakat Dambakan Menteri yang ‘Die Hard’, Bukan Punya Agenda Tertentu”

Perubahan yang diidamkan masyarakat juga harus diwujudkan dalam kabinet yang baru.

All News

Urutkan berdasarkan: Terbaru | Terlama
30
Apr
14

Keuangan : Waspadai Kartu Kredit

Hal-Hal Berbahaya Tentang Kartu Kredit dan Bagaimana Menghindarinya

Credit card atau kartu kredit memang terkenal dengan nama kartu sakti, namun saat ini kartu kredit telah menjadi alat yang lumrah untuk dimiliki. But it’s like they said: “With great power comes great responsibility”, maka Anda harus memiliki strategi tersendiri agar bisa mengontrol kekuatan kartu kredit.

Berikut TalkMen ulas beberapa masalah umum yang sering terjadi dalam penggunaan kartu kredit yang tidak banyak diperhatikan:

Anda akan menghabiskan uang dengan mudah

Kartu kredit seringkali disalahartikan sebagai sebuah bayangan luas dari pendapatan Anda, dan adanya credit limit bukan berarti Anda dapat menggunakan kartu kredit dengan seenaknya.

Tidak mudah untuk mengontrol hal ini, karena pada awalnya kartu kredit terlihat bagai seorang teman setia. Anda dapat menggunakan uang dengan mudah, di mana pun dan kapan pun tanpa berpikir panjang. Semuanya akan mulai rumit ketika tagihan tiba, jika Anda tidak berhati-hati.

Cara paling masuk akal untuk menghindari hal ini adalah, tinggalkan kartu kredit Anda di rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Biasakan berbelanja dengan debit card, atau cash untuk mempermudah. Gunakan kartu kredit untuk kebutuhan seperti membeli tiket pesawat online dan hal-hal seperti itu, belajarlah untuk berhemat.

Mengikuti tren yang dianut orang lain

Saat ini, kartu kredit telah menjadi hal biasa yang digunakan banyak orang dari seluruh dunia. Di Amerika Serikat, penggunaan kartu kredit dimulai pada era 1980an. Saat ini sekitar 72% rakyat negeri tersebut menggunakan paling tidak satu kartu kredit. Bukan tidak mungkin Indonesia (terutama kota-kota besar) akan mencapai persentase tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

Jika teman Anda terlihat sering menggunakan kartu kredit-nya namun tidak panik saat tagihan tiba, ada dua kemungkinan: ia seorang millionaire atau ia pintar mengatur pendapatan dan pengeluarannya. Jika ternyata ia cermat dengan masalah finansial, belajarlah pada teman Anda tersebut. Jangan melihat dari luar dan tergoda untuk melakukan pemborosan tanpa melakukan observasi, seakan Anda tidak mau kalah.

Hati-hati terhadap suku bunga yang tinggi

Sudah banyak orang yang terjebak dengan hal yang satu ini. Contohnya adalah ketika Anda membeli sebuah barang yang memang Anda butuhkan dengan kartu kredit Anda. Saat membeli Anda berjanji untuk memiliki uangnya ketika tagihan tiba. Namun saat tagihan tiba dan Anda tidak memiliki uang seharga barang tersebut sepenuhnya, Anda hanya bisa membayar setengah harga. Ini membuat Anda terjebak dan harus membayar denda yang cukup tinggi, terkadang hingga 15% atau 20%.

Untuk menghindari hal seperti ini, Anda bisa meminta credit card company Anda untuk menurunkan suku bunga yang ada. Mereka mungkin tidak selalu mengabulkan permintaan ini, namun tidak sedikit yang akhirnya berhasil. Tidak ada salahnya untuk bertanya terlebih dahulu.

Tujuan ke depan Anda seakan banyak yang terhambat

Anda terkadang tidak sadar ketika menghabiskan beberapa ratus ribu atau beberapa juta disana-sini. Walaupun Anda membayar bill tepat waktu dan selalu berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit, selalu ada aspek-aspek lain yang merepotkan seperti denda keterlambatan dan sejenisnya. Hal ini bisa membuat financial plan Anda menjadi kacau, sehingga usaha Anda untuk mengontrol keuangan berubah menjadi mengejar uang untuk menutupi cacat yang ada.

Sekali lagi, batasilah penggunaan kartu kredituntuk sesuatu yang penting saja. Ubah jalan pikiran Anda pada credit card yang selama ini menjadi alat pembayaran utama. Be smart dan tidak ada salahnya untuk belajar berhemat.

06
Apr
14

Kenegarawanan : Ancaman Krisis 2014

res : Kalau benar akan terjadi krisis, maka pertanyaan yang timbul ialah  langkah apa yang harus diperbuat untuk mengatasi krisisn itu?  http://www.sinarharapan.co/news/read/30425/krisis-mengancam-pada-2014

Krisis Mengancam pada 2014

03 Januari 2014 Faisal Rachman Ekonomi

dok / antara

Nasabah bertransaksi penukaran rupiah-valas di Bank Mutiara, Jakarta, Jumat (20/12). Kurs Rupiah terus melemah dan berada di posisi Rp12.205 per dolar AS, Rupiah cenderung di posisi sama setelah hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang memberikan sinyal pemangkasan stimulus keuangan pada Januari 2014.

Tantangan ekonomi Indonesia ke depan adalah menjaga nilai tukar rupiah.

JAKARTA – Arah ekonomi Indonesia pada 2014 dinilai sejumlah kalangan masih akan dipengaruhi situasi ekonomi global dan kebijakan di dalam negeri, termasuk pemilihan umum. Fluktuasi di industri keuangan, seperti pasar modal dan perdagangan valuta asing yang terjadi di sepanjang 2013, diyakini masih akan membayangi perekonomian nasional.

Sayangnya, jika pengaruh dari global tidak banyak bisa diubah—kalau tak bisa dikatakan hanya pasrah—kebijakan dari dalam negeri justru kontraproduktif dari tujuan menormalkan gejolak ekonomi. Sepanjang 2013, ekonomi Indonesia lebih banyak ditentukan kebijakan Bank Indonesia (BI), ketimbang pemerintah.

BI yang core business-nya di urusan moneter, belakangan justru lebih fokus “memperbaiki” defisit neraca transaksi berjalan. Pemerintah pun terkesan seperti hanya mengikuti kebijakan yang diambil BI dalam usahanya menekan defisit tersebut.

“Padahal, kebijakan moneter saja di negara mana pun, tak akan bisa menormalkan keadaan. Apalagi kebijakan yang diambil bank sentral justru banyak salahnya. Membunuh pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan suku bunga acuan demi catatan surplus neraca transaksi berjalan, itu jelas merugikan,” kata anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui SH di kantor Menko Perekonomian, Kamis (2/1) siang.

Menurutnya, tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan kebijakan seperti itu. Saat ini hanya India yang ingin menurunkan pertumbuhan ekonominya. “Itu pun karena ekonomi India sudah ‘kepanasan’ (overheating). Tidak sama halnya dengan Indonesia. Kita masih butuh pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan,” ujarnya.

Jika BI terus mempertahankan rezim suku bunga tinggi, Kepala Ekonom Danareksa Research institute ini menghitung, dalam empat bulan ke depan Indonesia bisa diambang resesi. “Kemudian, dalam enam bulan berikutnya atau 10 bulan dari sekarang, kita bisa saja masuk zona krisis,” tuturnya.

Kondisi separah itu bisa terjadi lantaran dengan suku bunga tinggi, aktivitas ekonomi jadi melambat. Ujungnya, tak mustahil jika tak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, pengangguran makin merebak.

Di saat rupiah yang makin terpuruk, daya beli pun makin tergerus. Efek selanjutnya akan terus membuat ekonomi makin melambat. Investasi asing pun akan berpikir ulang untuk datang. “Jika begitu, orang bisa ‘turun ke jalan’. Krisis ekonomi pun bisa terjadi,” katanya.

Purbaya masih yakin, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap tenaga kerja baru sebanyak 350.000-400.000 orang. Oleh karena itu, perlambatan ekonomi yang dilakukan justru keliru dan bertentangan dengan target menekan angka kemiskinan.

“Kalau kita mendesain ekonomi di bawah 6 persen, ini konsekuensi logis (kemiskinan naik). Harusnya ekonomi Indonesia masih bisa bertumbuh 6,7 persen, baru ekonominya bisa menyerap tenaga kerja dan kemiskinan bisa ditekan,” kata Purbaya.

Sentimen Positif

Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada berpendapat, tahun pemilu 2014 ini akan memberikan sentimen positif bagi pasar modal Indonesia. Menurutnya, masih ada harapan ekonomi yang lebih baik seiring pergantian pemimpin di negeri ini. “Pada April-Juli 2014 kondisi pasar memang akan berfluktuasi, tetapi akan berangsur pulih pascaperiode tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan makroekonomi pada paruh pertama 2014 diperkirakan masih melambat akibat kurang kondusifnya makroekonomi internal. Jika menengok ke belakang, pergerakan IHSG sepanjang 2013 selalu dibayangi sentimen makro yaitu pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Namun, ia masih percaya, pemerintah tidak akan tinggal diam. Perbaikan makroekonomi di Indonesia pun mulai dilakukan dan diharapkan dengan adanya pemerintahan baru, kondisi bisa menjadi lebih baik. Ia pun memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menembus level 4.800-4.950 hingga akhir tahun depan.

Jika pemerintah dapat mengatasi tantangan makroekonomi, ia melanjutkan, diperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali diuji ketahanannya dan diharapkan bisa kembali ke level Rp 10.250-11.400 per dolar AS.

Ia mengatakan, tantangan ekonomi Indonesia ke depan adalah menjaga nilai tukar rupiah. Jadi, tidak terlalu tertekan lebih dalam. “Tentunya perbaikan nilai tukar rupiah ini dengan asumsi pemerintah dapat mengatasi tantangan-tantangan makroekonomi ke depan,” ia menambahkan.
Sumber : Sinar Harapan

06
Apr
14

Properti Negara : Kontroversi Jual Indosat dan TelKom

Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom

Yesterday 20:42

alt
Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom
Hak Jawab Megawati soal menjual Indosat.
Seperti jual ginjal untuk makan sehari2. Tidak kreatif… alt
APBN Indonesia 2002 Rp 344 trilyun (Depkeu).
Penjualan Indosat sebesar US$ 627 juta (kurs saat itu jadi sekitar Rp 5,7 trilyun) cuma 1,6% saja. Tidak signifikan. Artinya jika Indonesia mau hemat dikit, bisa.
http://infozaman.blogspot.com/2014/0…dosat-dan.html
Apalagi tahun 2002 ternyata dana yg tak habis terpakai di APBD Rp 22 trilyun:
http://poskotanews.com/2014/01/14/ap…rp109-triliun/
Dan penyimpangan APBN 2002 menurut BPK Rp 69 trilyun:
BPK Temukan Penyimpangan Rp 69 Triliun Dalam APBN 2002
http://www.tempo.co/read/news/2003/0…alam-APBN-2002
Artinya Penjualan Indosat, Telkom, dsb akhirnya menguntungkan BUMN Singapura, Temasek, yg menguasai saham Indosat dan Telkom.
Wilayah Udara / Frekuensi Indonesia dimiliki Singapura.
Segala data komunikasi, internet, perbankan, dsb dikuasai Singapura. Artinya Singapura dapat mengetahuinya tanpa capek2 menyadap lagi.
Indonesia Hebat?
Ini beberapa jawaban Megawati:Megawati Menjawab – Jual Indosat
1.) Ketika Indosat dijual, adakah rumah yang layak untuk TNI – Polri? #TanyaMega
2.) Adakah yang menghitung berapa unit pesawat tempur yang bisa / layak terbang untuk jaga udara NKRI? #TanyaMega
3.) Adakah yang menghitung berapa kapal perang KRI yang laik berlayar?… #TanyaMegahttp://vensca81.wordpress.com/2014/04/04/megawati-menjawab-jual-indosat/Jawab:
1. Memangnya zaman Soeharto, Habibie, dan Gus Dur anggota TNI dan Polri tidak punya rumah layak dan di zaman Mega baru punya? Kebetulan dari tahun 1973 hingga sekarang saya tinggal di Komplek Angkatan Darat. Jadi paham kalau rumah tentara itu layak. Sementara teman ada yang di komplek Polri dekat Kampung Melayu.

2. Memangnya di zaman Soeharto tidak ada pesawat tempur yang cukup? Jumlahnya cukup sehingga Indonesia di zaman Soeharto disegani oleh negara2 tetangga. Lengsernya Soeharto tahun 1998 dengan saat Mega menjual Indosat di tahun 2002 itu cuma 4 tahun. Tidak mungkin dalam 4 tahun itu pesawat langsung berkarat dan tak bisa terbang lagi. Wong mobil Kijang bapak saya yang tahun 1993 hingga sekarang saja (21 tahun masih bisa jalan).

3. Jawabannya sama dgn nomor 2.

Mengawati menjual banyak BUMN2 dan gas murah ke Cina hanya dalam tempo 3 tahun. Penerusnya Jokowi membela kebijakan Mega yang menjual aset2 negara. Jokowi membeli 1000 bis Cina seharga @ Rp 3,8 milyar yang ternyata karatan padahal Bis INKA cuma Rp 3,7 milyar. Sebelumnya Jokowi ingin beli 4000 bis namun tak disetujui DPRD Jakarta. Jokowi juga ingin membeli Monorail Cina padahal INKA bisa bikin monorail. Jadi Mega dan Jokowi itu setali tiga uang.

Menjual BUMN2 yang menguntungkan dan penting seperti Indosat dan Telkom adalah seperti menjual angsa yang bertelur emas. Dia tidak akan bisa menikmati lagi keuntungan dari BUMN2 tsb. Temasek yang menikmatinya.

APBN Mengendap Capai Rp109 Triliun
Mengutip data Kemenkeu, Harry mengatakan, dana daerah yang mengendap hingga akhir tahun anggaran 2013 mencapai angka fantastis Rp109 triliun. Angka ini meningkat Rp 10 triliun dari akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp99,24 triliun. Bahkan melonjak signifikan dari Rp22,18 triliun pada akhir tahun 2002.

http://poskotanews.com/2014/01/14/ap…rp109-triliun/25 Juta Dollar AS Hasil Penjualan, Indosat Masih di “Escrow Account”
6 Januari 2003
Dijelaskan, total hasil penjualan saham Indosat dengan harga per saham Rp 12.950 tersebut, sebanyak 627.353.856,14 dollar AS. Dari total penjualan tersebut, jumlah yang harus disetorkan ke kas negara adalah 608.413.898,31 dollar AS, yaitu setelah dikurangi biaya transaksi sebesar 18.939.987,83 dollar AS. Saat ini yang sudah disetor ke kas negara sebanyak 583.413.898,31 dollar AS.
http://www.bumn.go.id/22169/publikas…scrow-account/

http://vensca81.wordpress.com/2014/0…-jual-indosat/

+++++

Pemerintahan Megawati : Privatisasi BUMN ke Tangan Asing (2001-2004)

Oleh : Teriana Akbar Yuloh

NIM : 0704596

Menurut GBHN, kekuatan perekonomian Indonesia pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga sektor pemerintah (BUMN) dan koperasi. Ketiga sektor ini diharapkan dapat berkembang dengan harmonis atau dengan selaras, serasi dan seimbang sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara (Pasal 1 ayat 2a), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 ayat 2b)

1.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

2.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.

3.      BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. (Anoraga, 1995:1).

Terlepas dari namanya yang berbeda-beda, BUMN sudah ada di Indonesia sejak zaman perang. Setelah kemerdekaan maka bidang yang dicakupi oleh BUMN pun bertambah banyak, antara lain karena Pasal 33 UUD 1945 mengamankan, bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Tetapi memang ada kebutuhan ekonomi yang nyata untuk kehadiran BUMN itu di berbagai bidang.

Melalui UU 1/1967, secara resmi pemodal asing dapat menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan keringanan pajak. Sektor-sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan Amerika cs (Inggris, Prancis dkk). Sementara itu, pemerintah Soeharto masih mempertahankan sektor-sektor penting bagi negara. Kemudian muncul Pasal 3 UU 6/1968 disebutkan:

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang- kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalammnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%. Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.

Dengan adanya pasal itu, maka asing diperbolehkan untuk memiliki perusahaan strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Inilah cikal bakal privatisasi di bumi Indonesia yang tujuan awalnya mulia yakni membangkitkan ekonomi negara ditengah minimnya modal dalam negeri. Disisi lain, privatisasi kepemilikan perusahaan negara kepada rakyatnya (bukan kepada saing) secara tidak langsung memang merupakan implementasi dari ekonomi  kekeluargaan (koperasi). Jadi sejarah privatisasi pertama kali di Indonesia adalah ketika diterbitnya UU no 6/1968 pada tanggal 3 Juli 1968.

Di Indonesia, istilah privatisasi sebelumnya dikenal dengan nama “swastanisasi”, baru setelah berdiri Kantor Menteri (Negara) BUMN, istilah ini menjadi sangat popular. Istilah ini berkenaan dengan gagasan, kebijakan dan program yang sangat luas cakupannya. Secara makro, privatisasi berarti pengurangan peran Negara dalam kegiatan bisnis. Dalam sisi mikro, privatisasi berarti transfer kepemilikan Negara kepada masyarakatnya (Moeljono, 2004 : 49).

Alasan dilakukannya privatisasi adalah karena pudarnya keyakinan terhadap teori negara kesejahteraan seperti yang diperkenalkan oleh John Maynard Keyness (1883-1987) yang juga merupakan arsitek Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Premis dasarnya adalah bahwa menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan sebagai kegiatan ekonomi, apalagi yang strategis, kepada Negara adalah sia-sia. Privatisasi seluruh kegiatan ekonomi adalah jawaban untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat, karena dengan demikian mereka akan menjadi lembaga yang harus bersaing.

Secara membudaya, privatisasi BUMN-BUMN strategis Indonesia pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto ke-5 yakni tahun 1991.  Meskipun cikal bakal privatisasi umum telah diundangkan pada tahun 1968, namun 1991 menjadi tahun dimana satu persatu perusahaan negara diprivatisasi secara kontinyu.

Atas desakan IMF, pemerintah dipaksa menjual BUMN-BUMN yang cukup potensial di masa-masa mendatang hanya untuk menutup defisit APBN. Selain menjadi sapi perah pejabat negara, BUMN diobral kepada investor asing demi mendapatkan utang baru dari IMF cs. Pada pemerintahan Megawati, tim ekonominya yakni  Menko Perekonomian Dorodjatun, Menkeu Boediono, dan Meneg BUMN Laksama Sukardi melakukan privatisasi BUMN secara cepat (fast-track privatization)  hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Pilihan menggandeng mitra strategis (melalui strategic sale) dalam proses privatisasi oleh sebagian pengamat dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara.

Privatisasi BUMN idealnya adalah memiliki tujuan sebagai berikut :

  • Agar BUMN tersebut lebih maju dan profesional karena jadi swasta (bukan bermental mental pegawai negeri).
  • Mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
  • Mengurangi subsidi pemerintah terhadap BUMN
  • Hasil privatisasi dapat digunakan untuk membangun BUMN baru atau proyek strategis lain untuk kesejahteraan rakyat.

Fakta yang terjadi selama ini justru menunjukkan betapa BUMN lebih banyak dijadikan sebagai sapi perahan buat para pejabat negara yang sedang berkuasa. Dengan penggunaan teori principal-agent maka nuansa politis sangat kental dalam BUMN, dikarenakan manajemen perusahaan tidak harus tunduk dan loyal kepada pemilik saham. Berbagai kepentingan politik aktif bermain, yang ujung-ujungnya menyebabkan BUMN tereksploitasi oleh politisi (Moeljono, 2004 : 51). Celakanya, para petinggi perusahaan itu juga cenderung menikmati perahan tadi dan  mereka juga kebagian hasil yang tidak kecil. Alhasil, kebanyakan BUMN yang ada menjadi sakit dan fakta itu bertahan sepanjang sejarah adanya BUMN di negeri ini.

Kesangsian masyarakat terhadap klaim Megawati atas ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap neoliberalisme adalah tindakannya menjual sejumlah badan usaha milik negara. Jika ada beberapa BUMN yang diprivatisasi di era Habibie dan Gus Dur, maka masuknya tim ekonomi yang sangat patuh pada IMF di pemerintahan Megawati berhasil memprivatisasi aset-aset strategis negara seperti Telkom, Indosat, PT BNI,  PT Batu Bara Bukit Asam. Penjualan BUMN tersebut dengan harga yang terlalu kecil jika dibanding prospek  (2 tahun kemudian)  yang memiliki kinerja yang sangat baik, yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi para pemegang saham. Begitu juga penjualan bank-bank di BPPN dengan sangat murah, dimana hampir di setiap transaksi merugikan negara triliun rupiah. Inilah salah satu keberhasilan IMF untuk mendikte Indonesia melalui tim ekonomi yang berhaluan Mafia Berkeley, yang berpaham neoliberalisme.

Pada semester pertama pemerintahannya, pemerintahan Megawati sudah menjual 7 BUMN yang masih aktif mengisi celengan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara dilelang tahun itu. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Pemerintah saat itu beralasan penjualan untuk menambal tekor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjualan PT Indosat dan Telkom paling disoroti masyarakat. Dengan prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Betapa tidak, saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 triliun. Sayang keuntungan itu justru masuk kantong Temasek, BUMN Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis berhasil dijual diera Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun.

Tidak kurang dari Rp 6 triliun per tahun uang yang diharapkan pemerintahan Megawati dapat masuk dari penjualan saham-saham BUMN. Laksamana memang ibarat mengejar setoran. Celakanya, ada kalangan berspekulasi, setoran itu tak cuma disalurkan ke APBN semata, melainkan juga ke sejumlah rekening lain. Yang jelas, banyak penjualan BUMN, misalnya dalam kasus Indosat, yang lalu dilakukan secara serampangan.

Memang ada juga sejumlah keberhasilan Laksamana dalam pengelolaan BUMN. Kita mendapatkan setoran dividen 50% dari semua laba BUMN ke APBN. Hasilnya, setiap tahun, pemerintah bisa mendapat suntikan dana lebih dari Rp 6 triliun. Pemerintah juga bisa mendapat pajak yang cukup besar dari hasil penjualan sebagian BUMN tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah di zaman Laksamana pula, muncul kesan tentang penguasaan BUMN demi kepentingan partai politik. Makanya, banyak proses privatisasi yang dicurigai mengandung kepentingan tertentu.

Kebijakan Pemerintah RI untuk menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dijadikan ajang untuk pemutihan korupsi oleh para konglomerat yang terlibat korupsi. Jika aset-aset tersebut sudah berpindah ke tangan asing, maka pemerintah tidak lagi mempunyai kewenangan utuh untuk mengurusi aset tersebut. Oleh karenanya, para koruptor yang dulunya memiliki saham didalamnya bisa terbebas dari jeratan hukum.

Kebijakan penjualan aset BUMN ke tangan asing tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat., lihat saja dalam penjualan Indosat, tidak semua anggota DPR setuju. Padahal menurut pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapat persetujuan dari DPR.

Dengan memiliki Indosat, ST Telemedia ikut mempunyai hak atas PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3). Anak-anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki Indosat itu masing-masing menguasi sekitar 25% dan 10% pangsa pasar operator ponsel di Indonesia. Dengan demikian, Temasek memiliki posisi dominan dalam bisnis operator ponsel.

Dengan mendominasi pasar, Temasek berpeluang menggunakan posisi dominannya untuk melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat, keputusan menjual Indosat ke ST Telemedia telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. (http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424).

Kerugian yang paling berbahaya dari penjualan PT Indosat, yaitu kedaulatan. Dengan kepemilikan silang Temasek itu dikhawatirkan dan diduga pihak/pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh singapura. Ini disebabkan salah satunya karena Temasek memiliki 41% pada Indosat yang merupakan pemilik satelit kebanggaan kita yaitu satelit Palapa, sehingga semua informasi dan data-data yang seharusnya menjadi rahasia negara RI dapat diperoleh dengan mudah oleh singapura serta keamanan nasional (National security) akan kedaulatan kita pun terancam. Keamanan merupakan perisai bagi setiap bangsa atas ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam serta menyangkut kepada masyarakat yang menjadi penghuni suatu negara (Ceachern, 2001 :419 )

Dari semua kerugian diatas, tenyata dalih Megawati tentang alasan kenapa ia menjual Indosat karena untuk menghindari monopoli pemerintah terhadap kepemilikan dominan pemerintah pada 2 perusahaan telekomunikasi tersebut sebelum privatisasi, bukannya untung malah “buntung” jika kita mengacu hanya pada kerugian yang diterima.

Disini dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami ketergantungan Finansial-Industrial. Melalui teori depedensi, di Indonesia sudah terjadi penguasaan kekuatan finansial negara satelit (pinggiran) oleh negara pusat walaupun secara yuridis-politis negara satelit adalah negara merdeka. Penguasaan finansial ini ditentukan oleh investasi modal asing yang dimiliki pemodal negara maju di negara berkembang dengan modal asing yang jumlahnya cukup besar bahkan hamper melebihi modal investor domestic, sehingga sirkulasi modal dapat ditentukan oleh orang-orang di luar negara pinggiran tersebut.

Lebih lanjut, arah industrialisasi juga ditentukan oleh pemodal asing, sehingga tenaga kerja dalam negeri tergantung dari industrialisasi tersebut. Tenaga kerja dalam negeri tidak mampu melakukan persaingan dengan tenaga ahli luar negeri yang didatangkan oleh pemilik modal luar negeri. Ketimpangan ini juga membawa ketimpangan upah yang diterima oleh pekerja domestik, sehingga upah pekerja tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka (Musthofa, 2007 : 58).

Jika salah satu penggerak ekonomi China adalah 150 SOE (BUMN) strategisnya, maka semestinya Indonesia memanfaatkan sekaligus membesarkanya BUMN strategis sebagai penopang ekonomi khususnya BUMN yang bergerak disektor hulu ekonomi. Sudah saatnya kita melihat kedalam, jika saja BUMN tidak sehat dan merugi, maka adalah tugas pemerintah melalui Meneg BUMN untuk merestrukturisasi BUMN tersebut hingga sehat dan menopang perekonomian hulu.

Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan oleh pemerintah, maka prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Hendaknya industri strategis BUMN menjadi tulang punggung perekonomian negara untuk menyokong sektor hulu ekonomi negara (dimana swasta ikut serta) seperti tertuang dalam UUD 1945.

Dilihat dari teori property rights, esensinya perusahaan swasta dimiliki oleh individu-individu yang bebas untuk menggunakan, mengelola dan memberdayakan aset-aset privasinya. Konsekuensinya, mereka akan mendorong habis-habisan usahanya agar efisien. Property rights swasta telah menciptakan insentif bagi terciptanya efisiensi perusahaan. Sebaliknya, BUMN tidak dimiliki oleh individual, tetapi oleh “Negara”. Dalam realitas, pengertian “negara” menjadi kabur dan tidak jelas. Jadi, seolah-olah mereka justru seperti “tanpa pemilik”. Akibatnya jelas, manajemen BUMN menjadi kekurangan insentif untuk mendorong efisiensi.

Jika akan memprivatisasi BUMN dengan alasan memberdayakan modal masyarakat, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat saham-sahamnya dijual kepada masyarakat Indonesia dengan menetapkan maksimum kepemilikan saham sebesar 0.0001% per orang. Jadi, jika sebuah BUMN akan diprivatisasi 25%, maka setidaknya ada 250,000 (1/4 juta) masyarakat Indonesia yang ikut memiliki BUMN tersebut. Sehingga para pedagang, guru, pegawai swasta dengan bermodal 1-10 juta dapat memiliki saham BUMN kita secara merata. Tidak boleh ada yang memiliki  saham BUMN lebih dari itu. Inilah setidak-tidaknya mewarnai ekonomi gotong royong, ekonomi koperasi, alias ekonomi kekeluargaan, bukan dengan melego perusahaan strategis hanya kepada segelintir konglomerat saja.

 

Kajian Pustaka :

Anoraga, Panji. (1995). BUMN, Swasta dan Koperasi : Tiga Pelaku Ekonomi. Jakarta: PT Dunia Pustaka jaya.

Ceachern, William A. (2001). Ekonomi Makro. Jakarta: PT Salemba Empat.

Moeljono, Djokosantoso. (2004). Reinvesi BUMN.. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Musthofa, Chabib (2007). Diktat Mata Kuliah Studi Pembangunan. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya.

_____. (2002). Penjualan PT Indosat. [Online]. Tersedia: http://www.gatra.com/2002-12-23/versi_cetak.php?id=23424 [1 November 2010].

Jawaban Megawati Soal Jual Indosat dan Telkom
Hak Jawab Megawati soal menjual Indosat.
Seperti jual ginjal untuk makan sehari2. Tidak kreatif… :)
APBN Indonesia 2002 Rp 344 trilyun (Depkeu).
Penjualan Indosat sebesar US$ 627 juta (kurs saat itu jadi sekitar Rp 5,7 trilyun) cuma 1,6% saja. Tidak signifikan. Artinya jika Indonesia mau hemat dikit, bisa.
Apalagi tahun 2002 ternyata dana yg tak habis terpakai di APBD Rp 22 trilyun:
Dan penyimpangan APBN 2002 menurut BPK Rp 69 trilyun:
BPK Temukan Penyimpangan Rp 69 Triliun Dalam APBN 2002
Artinya Penjualan Indosat, Telkom, dsb akhirnya menguntungkan BUMN Singapura, Temasek, yg menguasai saham Indosat dan Telkom.
Wilayah Udara / Frekuensi Indonesia dimiliki Singapura.
Segala data komunikasi, internet, perbankan, dsb dikuasai Singapura. Artinya Singapura dapat mengetahuinya tanpa capek2 menyadap lagi.
Indonesia Hebat?
Ini beberapa jawaban Megawati:
Megawati Menjawab – Jual Indosat
1.) Ketika Indosat dijual, adakah  rumah yang layak untuk TNI – Polri? #TanyaMega
2.) Adakah yang menghitung berapa unit pesawat tempur yang bisa / layak terbang untuk jaga udara NKRI? #TanyaMega
3.) Adakah yang menghitung berapa kapal perang KRI yang laik berlayar?… #TanyaMegahttp://vensca81.wordpress.com/2014/04/04/megawati-menjawab-jual-indosat/
Jawab:
1. Memangnya zaman Soeharto, Habibie, dan Gus Dur anggota TNI dan Polri tidak punya rumah layak dan di zaman Mega baru punya? Kebetulan dari tahun 1973 hingga sekarang saya tinggal di Komplek Angkatan Darat. Jadi paham kalau rumah tentara itu layak. Sementara teman ada yang di komplek Polri dekat Kampung Melayu.
2. Memangnya di zaman Soeharto tidak ada pesawat tempur yang cukup? Jumlahnya cukup sehingga Indonesia di zaman Soeharto disegani oleh negara2 tetangga. Lengsernya Soeharto tahun 1998 dengan saat Mega menjual Indosat di tahun 2002 itu cuma 4 tahun. Tidak mungkin dalam 4 tahun itu pesawat langsung berkarat dan tak bisa terbang lagi. Wong mobil Kijang bapak saya yang tahun 1993 hingga sekarang saja (21 tahun masih bisa jalan).
3. Jawabannya sama dgn nomor 2.
Mengawati menjual banyak BUMN2 dan gas murah ke Cina hanya dalam tempo 3 tahun. Penerusnya Jokowi membela kebijakan Mega yang menjual aset2 negara. Jokowi membeli 1000 bis Cina seharga @ Rp 3,8 milyar yang ternyata karatan padahal Bis INKA cuma Rp 3,7 milyar. Sebelumnya Jokowi ingin beli 4000 bis namun tak disetujui DPRD Jakarta. Jokowi juga ingin membeli Monorail Cina padahal INKA bisa bikin monorail. Jadi Mega dan Jokowi itu setali tiga uang.
Menjual BUMN2 yang menguntungkan dan penting seperti Indosat dan Telkom adalah seperti menjual angsa yang bertelur emas. Dia tidak akan bisa menikmati lagi keuntungan dari BUMN2 tsb. Temasek yang menikmatinya.
APBN Mengendap Capai Rp109 Triliun
Mengutip data Kemenkeu, Harry mengatakan, dana daerah yang mengendap hingga akhir tahun anggaran 2013 mencapai angka fantastis Rp109 triliun. Angka ini meningkat Rp 10 triliun dari akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp99,24 triliun. Bahkan melonjak signifikan dari Rp22,18 triliun pada akhir tahun 2002.
25 Juta Dollar AS Hasil Penjualan, Indosat Masih di “Escrow Account”
6 Januari 2003
Dijelaskan, total hasil penjualan saham Indosat dengan harga per saham Rp 12.950 tersebut, sebanyak 627.353.856,14 dollar AS. Dari total penjualan tersebut, jumlah yang harus disetorkan ke kas negara adalah 608.413.898,31 dollar AS, yaitu setelah dikurangi biaya transaksi sebesar 18.939.987,83 dollar AS. Saat ini yang sudah disetor ke kas negara sebanyak 583.413.898,31 dollar AS.
.
===
Belajar Islam sesuai Al Qur’an dan Hadits di http://media-islam.or.idBuat website mulai 1 Dinar (Rp 2,4 juta) http://media-islam.or.id/2010/07/22/pembuatan-website-seharga-2-dinar

Bagi yg ingin turut membantu http://www.media-islam.or.id DSB, bisa transfer mulai rp 5 ribu ke : Rekening BCA No 0061947069 a/n Agus Nizami dan konfirmasi. Mudah2an bisa jadi sedekah kita sbg ilmu yg bermanfaat.
Milis Syiar Islam: syiar-islam-subscribe@yahoogroups.com

05
Feb
14

Keuangan : Defisit Neraca Perdagangan RI

 

awind

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:23 AM

 

Defisit Neraca Perdagangan RI Membengkak 149 Persen

04 February 2014 Faisal Rachman Ekonomi 

dok / ist

Ilustrasi.

Peningkatan defisit terjadi karena kinerja ekspor lebih rendah dan impor migas yang tinggi.

JAKARTA – Neraca perdagangan sepanjang 2013 tercatat defisit US$ 4,063 miliar, membengkak 149 persen dibandingkan defisit 2012, US$ 1,63 miliar. Peningkatan defisit ini karena kinerja ekspor lebih rendah dan impor, terutama minyak dan gas (migas), masih tinggi.

Hal ini bisa diartikan, kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak efektif menahan laju impor migas. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menuturkan, kebijakan kenaikan BBM bersubsidi belum memberikan dampak terhadap penurunan impor migas.

“Tidak efektif (kebijakan kenaikan BBM bersubsidi). Masyarakat tetap bisa membeli (BBM), baik yang punya motor maupun mobil. Mereka tidak mengurangi konsumsi,” tuturnya di Jakarta, Senin (3/2).

Ia menjelaskan, surplus neraca perdagangan 2013 ini terjadi karena ekspor sepanjang 2013 mencapai US$ 182,57 miliar, sedangkan impor US$ 286,63 miliar.

Menurutnya, defisit neraca perdagangan 2013 lebih rendah dibandingkan perkiraan awal yang mencapai US$ 5 miliar. Itu karena perbaikan kinerja perdagangan pada tiga bulan terakhir.

Suryamin mengatakan, pada Desember 2013, neraca perdagangan untuk ketiga kalinya mengalami surplus US$ 1,52 miliar. Surplus ini terjadi karena ekspor Desember mencapai US$ 16,98 miliar, naik 10,33 persen dibandingkan Desember 2012, US$ 15,39 miliar.

Peningkatan kinerja ekspor ini, Suryamin melanjutkan, karena pelemahan nilai tukar dan peningkatan permintaan ekspor nonmigas. Ia juga melihat permintaan ekspor, khususnya nonmigas, di akhir tahun mengalami peningkatan cukup tajam karena musim dingin.

Suryamin mengatakan, impor Desember mencapai US$ 15,49 miliar, turun 0,79 persen dibandingkan Desember 2012, US$ 15,58 miliar. “Penurunan ini kemungkinan karena kebijakan pengereman impor,” serunya.

Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) menambahkan, perbaikan ekonomi negara tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat (AS), menjadi pendorong utama membaiknya kinerja ekspor di akhir-akhir 2013. Di sisi lain, ia melihat kebijakan pemerintah, seperti peningkatan pajak penghasilan (PPh) impor dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) membuat kinerja impor menurun.

Pelemahan Rupiah
Pelemahan impor juga di dorong pelemahan nilai tukar sehingga permintaan menurun karena harga lebih tinggi. Sementara itu, permintaan produk dalam negeri mengalami peningkatan.

Kepala Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Juniman mengatakan, defisit neraca perdagangan tahun ini yang mencapai US$ 4 miliar sebenarnya cukup baik.

Itu karena lebih rendah dari perkiraan awal yang akan di atas US$ 5 miliar. Perbaikan ini terjadi karena peningkatan perdagangan, khususnya ekspor dalam tiga bulan terakhir, meskipun impor masih cenderung stabil di kisaran US$ 15 miliar.

Kinerja perdagangan membaik dalam tiga bulan terakhir,m terutama pada Desember 2013 karena pelemahan nilai tukar yang membuat ekspor Indonesia cukup kompetitif; mulai membaiknya kinerja perekonomian negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang; dan window dressing di ekspor minerba.

Itu karena pada Januari mulai diberlakukan pelarangan ekspor tersebut. “Aji mumpung ekspor minerba terlihat pada Desember. Minerba ekspor mencapai US$ 900 juta, meningkat dari tiap bulannya US$ 600 juta,” tuturnya.

Dari sisi impor, Juniman melanjutkan, terjadi penekanan karena kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah mulai dari peningkatan PPh impor dan PPnBM, serta pelemahan nilai tukar. Selain itu, kebijakan kenaikan BI rate hingga 175 basis poin (Bps) membuat daya beli masyarakat melambat sehingga kebutuhan barang impor turun.

Juniman menambahkan, defisit neraca perdagangan ini akan berakhir tahun ini. Diperkirakan pada 2014, neraca perdagangan surplus US$ 0,5 miliar-1,5 miliar. Hal ini akibat kinerja perdagangan yang kemungkinan masih membaik dan impor yang sedikit tertahan kebijakan fiskal yang dikeluarkan pada 2013.

David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berpendapat senada. Menurutnya,  defisit neraca perdagangan US$ 4 miliar merupakan kabar baik. Itu ditambah lagi kinerja perdagangan di tiga bulan terakhir mulai membaik, bahkan pada Desember 2013 mencapai US$ 16,98 miliar, hampir menyentuh tren bulanan.

“Ekspor mineral mendominasi peningkatan kinerja ekspor karena pada Januari dilakukan pelarangan impor mineral mentah,” ucapnya.

Menurut David, tren membaiknya ekspor dalam tiga bulan terakhir belum tentu berlanjut hingga tahun depan. Hal itu karena harga komoditas masih cenderung stagnan. Di sisi lain, impor migas cenderung masih tinggi karena konsumsi BBM belum bisa direm.

__._,_.___
21
Nov
13

Perbankan : Tragedi Bank Century

JK: Bank Century Bukan Gagal Berdampak Sistemik

 

Jakarta (Antara) – Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa Bank Century saat itu bukan bank gagal berdampak sistemik yang dapat membahayakan perekonomian Indonesia.

“Ibu Sri Mulyani dan Boediono semua sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis ekonomi. Tidak ada itu. Semua aman. Satu persatu. Tapi, beberapa jam kemudian mereka rapat di (kementerian) Keuangan dan subuh (21 November 2008) memutuskan adanya gagal sistemik satu bank yang membahayakan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Bank Century, JK menceritakan dirinya menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang menjabat saat itu pada tanggal 20 November 2008 sore hari dalam sebuah rapat.

“Saya nggak tahu kenapa (rapatnya) malam-malam. Tapi yang aneh sebenarnya bahwa ada bank gagal. Gagalnya Rp630-an miliar tapi lewat tiga hari dibayarnya Rp2,5 triliun. Aneh-lah,” tambahnya.

Kalla menyampaikan bahwa saat itu dia menjadi pihak yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang dalam kunjungan ke luar negeri, tetapi dalam rapat putusan terkait status Bank Century, Kalla tidak diberitahu dan dilibatkan.

Setelah itu, Kalla diberitahu bahwa sudah ada rapat dan pengucuran uang pada 25 November 2008 malam oleh Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Tidak transparannya pengucuran “bailout” Bank Century ini, lanjut Kalla mulai dari penetapan bank gagal berdampak sistemik sampai pengucuran bailout yang membengkak karena yang Kalla tahu Bank Century bermasalah karena dirampok oleh pembeli.

Pada rapat yang terjadi tanggal 20 November 2008, ia memerintahkan agar tangkap pembelinya.

“Nggak ada bank gagal, gagalnya karena dirampok. Dilaporkan ke saya bahwa masalah bank itu (Bank Century karena perampokan),” jelas Kalla yang diperiksa KPK selama hampir dua jam.

Pada rapat KSSK 20-21 November 2008 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani berperan sebagai Ketua merangkap anggota dan Boediono sebagai anggota. Dari rapat KSSK ditetapkan bahwa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pada 21 November 2008, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diketuai Sri Mulyani Indrawati memutuskan memberikan dana talangan atau “bailout” kepada Bank Century. Atas keputusan itu, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan berubah menjadi Bank Mutiara.

Bank Century mendapatkan dana talangan hingga Rp6,7 triliun pada 2008 meski pada awalnya tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen, padahal berdasarkan aturan batas CAR untuk mendapatkan FPJP adalah 8 persen.

Kucuran dana segar kepada Bank Century dilakukan secara bertahap, tahap pertama bank tersebut menerima Rp2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun, tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp1,1 triliun dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp630 miliar sehingga total dana talangan adalah mencapai Rp6,7 triliun.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.(tp)

 

29
Aug
13

Keuangan : Harga Emas vs US Dollar

Menduga Arah Pergerakan Harga Emas

Hasil survei oleh kanto berita Bloomberg terhadap sejumlah analis keuangan mengungkapkan, mereka percaya harga emas akan jatuh, menyusul kebijakan bank sentral AS alias Federal Reserve.

Komposisi hasil survei itu: 12 analis menyatakan harga emas bakal jatuh minggu depan, delapan menganggap sebaliknya (harga emas bakal naik), sementara dua lagi netral. Tetapi sejak Juni, inilah kali pertama lebih banyak analis yang memperkirakan harga emas bakal turun.

Mengapa demikian? Rencana The Fed memangkas stimulus moneter dijadikan kambing hitam.

Selama ini, upaya melakukan pelonggaran terhadap likuiditas dilakukan lewat belanja surat utang jangka panjang, yang nilainya mencapai $85 miliar per bulan. Jumlah inilah yang ingin diperkecil secara bertahap.

Kebijakan tersebut merupakan aksi bank sentral dalam melakukan ekspansi dengan membuat kurs dolar menjadi murah. Ini diindikasikan dengan suku bunga The Fed yang mendekati nol persen.

Suku bunga merupakan biaya untuk mendapatkan dana (cost of fund). Dengan murahnya ongkos itu, pemerintah Amerika mengharapkan bisnis bisa berjalan, konsumsi tetap bergerak. Sehingga, kebekuan ekonomi negara tersebut mencair. Pada akhirnya, pertumbuhan positif tetap terjaga.

Namun bagi para investor Amerika khususnya, menanamkan dana di negerinya sendiri menjadi tidak menarik. Karena itulah, dananya ditempatkan di emerging markets — pasar keuangan negara berkembang dengan pertumbuhan pesat.

Kini, kebijakan stimulus moneter itu akan dikurangi oleh bank sentral Amerika. Rencananya, mulai bulan depan bakal dilakukan secara bertahap.

Jika ini terjadi, maka nilai dolar akan naik. Sebab pasokan komoditas mata uang tersebut tidak lagi sama besarnya dengan seperti yang selama ini terjadi. Hukum pasar berlaku. Pasokan berkurang, dengan asumsi permintaan tetap, maka harga akan mengalami kenaikan.

Atas kekhawatiran atau adanya ekspektasi terhadap potensi naiknya nilai dolar akibat perubahan pada kebijakan The Fed, para investor asing yang menanamkan dananya di negara-negara berkembang (termasuk di Indonesia) pun berbenah.

Mereka bergegas menarik dananya pulang kandang dan tentu saja, mengonversi dalam dolar. Sebab rupiah memang belum diperdagangkan di negara lain, kecuali di pasar-pasar Arab Saudi saat musim haji.

Dari catatan Bank Indonesia, pada periode Mei-Juni tahun ini saja, dana asing yang ditarik dari Indonesia mencapai $4,1 miliar. Hingga beberapa hari ini aksi tersebut masih terjadi, sehingga posisi rupiah terhadap dolar makin lunglai.

Bayangkan, dana miliaran dolar dalam mata uang rupiah, seketika dikonversi ke dolar. Hal ini tidak bisa dihindari karena Indonesia menganut sistem rezim devisa bebas. Uang asing seenaknya bisa masuk dan keluar kapan saja.

Aksi cinta dolar secara berjamaah ini, menurut beberapa analis yang disurvei Bloomberg, akan membuat harga emas naik. Maklum, acuan harga komoditas emas yang diperdagangkan di pasar luar negeri itu menggunakan valuta dolar. Dengan begitu, biaya mendapatkan emas per gram ikut terangkat — tentu dalam sudut pandang rupiah.

Namun, para analis yang memprediksi harga emas bakal turun punya pendapat lain. Mereka menilai kenaikan tersebut hanya sesaat. Tingkat permintaan emas akan jatuh, sebab para investor dengan dana tambun lebih suka memilih investasi dalam dolar begitu kebijakan The Fed dieksekusi.

Karena tingkat permintaan turun, harga emas pun bakal turun. Walaupun tetap saja diakui bahwa harga emas lebih stabil dibandingkan instrumen investasi di pasar keuangan yang memang sensitif terhadap kebijakan moneter maupun rumor.

Begitulah “hukum” yang memang berlaku di dunia investasi. Ada hubungan terbalik antara dolar dengan emas. Ketika kurs dolar menguat, harga emas kena pukulan balik. Ini disebabkan oleh dana yang hengkang, akibat perpindahan instrumen investasi yang dijadikan sasaran.

Kali ini, dunia investasi menganggap dolar lebih menjanjikan. Money follows the return.

Herry Gunawan, Pendiri Plasadana.com

Berita Lainnya

Rupiah Anjlok, Siapa Menangguk Untung?

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus tertekan. Bahkan sudah sempat tembus Rp 11.000 per dolar. Siapa bakal tersenyum?

Salah satu penyebab utama adanya tekanan terhadap kurs rupiah adalah akibat tingkat permintaan terhadap dolar naik. Hal itu disebabkan oleh rencana bank sentral Amerika, Federal Reserve, yang ingin mengurangi stimulus moneter, yang selama ini dilakukan melalui pembelian surat utang.

Stimulus itu dilakukan guna menyuntik pasar dengan likuiditas dolar. Sesuai hukum ekonomi, pasokan dolar yang makin banyak membuat nilainya turun.

Dengan begitu, perekonomian tetap bergairah.

Ketika kebijakan tersebut ingin dikurangi, maka ramai-ramai para investor membeli dolar sebelum nilai valuta ini terus naik. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi rencana otoritas moneter Amerika betul-betul dijalankan.

Akibatnya, para investor asing dari negara maju mulai mencairkan investasinya di emerging market – negara berkembang dengan pertumbuhan pesat. Dana di pasar keuangan keuangan termasuk saham, yang jadi sasaran mereka untuk dijual. Dana hasil penjualan aset itu, kemudian dibelanjakan dolar.

Selanjutnya adalah mata uang sejumlah negara tempat para investor asing mencairkan asetnya termasuk Indonesia, ikut melemah. Ini sekaligus membuktikan bahwa rupiah begitu rentan terhadap tingkat permintaan dolar.

Bersamaan dengan melemahnya rupiah ini, para importir atau dunia usaha pengguna bahan baku yang dibeli dengan dolar bisa dipastikan merintih. Apalagi kalau menjual produknya dengan rupiah.

Terkait dengan hal, harga barang-barang dengan kandungan impor besar, apalagi didatangkan utuh dari luar negeri, bakal naik. Daya beli berpotensi turun, sehingga menjadi pukulan tambahan bagi dunia usaha.

Kendati demikian, ada juga yang tersenyum senang dengan melemahnya rupiah ini. Siapa saja yang berpotensi mendapat untung? Setidaknya ada tiga kelompok:

Pertama, sudah tentu para eksportir. Mereka menerima pembayaran atas barang yang dijual dengan kurs dolar. Sehingga pendapatannya ketika dikonversi ke rupiah serta-merta bakal bertambah. Apalagi jika ongkos produksinya menggunakan standar rupiah, seperti pada sektor pertambangan atau perkebunan. Tentu keuntungannya makin melimpah. Kocek mereka tentu bakal tambah tambun.

Kedua, yang berpotensi besar mendapatkan untung adalah investor pada surat utang negara yang dikeluarkan dalam mata uang rupiah. Imbal hasilnya akan bertambah tinggi, karena harganya makin melorot di bawah harga awal.

Dari catatan Penilai Harga Efek Indonesia atau Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) misalnya, imbal hasil (yield) untuk surat utang negara berjangka waktu 10 tahun, imbal hasilnya sudah naik. Pada Rabu (21/8), posisinya ada di 8,3896 persen dari sehari sebelumnya yang 8,2964 persen. Tentu makin lama jatuh temponya, makin besar kenaikan imbalannya.

Ketiga, seperti pernah disampaikan oleh manajemen Bank BTN, harga apartemen atau hunian kelas atas bakal naik. Karena itu, bank plat merah yang mayoritas bermain di hunian kelas bawah itu bakal meraup limpahan. Begitu pun dengan lembaga pembiayaan lain yang berpartisipasi di kelas serupa.

Walaupun sebenarnya, para pembeli properti tidak langsung pindah begitu saja. Apalagi, ketika kurs melemah, biasanya bank sentral menaikkan suku bunga. Ini berupa insentif bagi pemegang rupiah, sehingga mata uang tersebut tetap bernilai.

Akibat kenaikan suku bunga ini, tentu bunga kredit juga bakal naik. Karena itu, kemungkinannya bisa pindah beli properti menengah ke bawah atau bisa juga menunda waktu pembelian.

Tapi setidaknya, melemahnya rupiah tidak melulu berarti musibah. Tiga kelompok ekonomi di atas tetap berpotensi menangguk berkah.

Herry Gunawan, Pendiri Plasadana

Berita Lainnya

Siap-siap Bayar Utang Lebih Mahal

Anda punya pinjaman bank? Bersiaplah merogoh kantong lebih dalam untuk melunasinya, sebagai dampak lanjutan melemahnya rupiah terhadap dolar AS yang belum juga mereda hingga saat ini.

Demi meredam jatuhnya rupiah lebih dalam, Bank Indonesia mengintervensi pasar valuta dengan cara melepas dolar yang mereka miliki (agar pasokan dolar makin banyak). Dari penjualan itu, rupiah pun masuk kantong bank sentral.

Intervensi pasar ini memang langkah yang biasa dilakukan BI dalam situasi kritis, ketika nilai rupiah begitu murah dibandingkan mata uang acuan (dolar AS). Selain melepas dolar, BI juga lazim melakukan intervensi dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Suku bunga yang naik akan membuat tingkat permintaan kepada rupiah bakal bertambah, sehingga nilainya pun ikut terangkat.

Intervensi sudah dilakukan. Tinggal suku bunga yang belum dinaikkan.

Pada krisis keuangan 2008, kebijakan seperti ini juga dilakukan. Demi mengamankan nilai tukar rupiah, sekaligus menjaga inflasi atau laju kenaikan harga, BI menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI rate) hingga di atas 9 persen.

Dengan suku bunga tinggi, maka uang yang beredar di masyarakat bakal masuk ke sistem perbankan. Selanjutnya masuk bank sentral lewat mekanisme simpanan wajib bank atau giro wajib minimum. Pasokan yang barkurang di pasar ini pula pada akhirnya menstabilkan kurs rupiah dan meredam inflasi.

Hingga kini, ketika suku bunga belum dinaikkan, sejumlah bank sudah mulai kesulitan likuiditas. Deputi Gubernur BI Hendar mengatakan, itu merupakan dampak dari intervensi BI ke pasar.

Akibat kesulitan likuiditas ini, sudah ada bank yang meminta fasilitas pinjaman ke bank sentral. Likuiditas dalam hal ini merupakan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera. Likuiditas memadai, berarti mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang cukup.

Tentu masalahnya tidak berhenti di sini. Sebab, akibat keterbatasan likuiditas, bank akan menaikkan suku bunga guna menarik dana dari masyarakat. Ini berarti biaya yang dikeluarkan perbankan untuk mendapatkan dana makin mahal.

Agar selisih antara bunga yang diterima oleh bank (kredit) dengan bunga yang harus dibayarkan oleh bank (simpanan) tidak makin tipis, selanjutnya adalah kenaikan suku bunga pinjaman. Pada bagian inilah masyarakat terkena dampaknya.

Orang-orang yang berutang ke bank dengan jangka pinjaman menengah dan panjang, biasanya menggunakan suku bunga mengambang (setelah suku bunga tetap selama 1-2 tahun pertama). Berarti di tengah jalan, tentu suku bunganya bisa naik. Untuk itu, jumlah uang yang dibayarkan nasabah ke bank, seperti untuk kredit rumah atau pinjaman lain, bakal bertambah.

Dalam situasi seperti sekarang, memang sulit menghindari kemungkinan itu. Negara butuh kebijakan yang mampu memberikan dampak atau tanpa jeda (lag). Karena itu, instrumen moneter dari Bank Indonesia jadi pilihan.

Karena itu pula, dampaknya ke masyarakat bakal cepat. Suku bunga bisa dengan segera dinaikkan oleh perbankan.

Pilihan paling bijak yang bisa dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini adalah dengan menahan hasrat konsumsi. Jangan tergiur dengan pernyataan Menteri Keuangan Chatib Basri beberapa waktu lalu: “Belanja pangkal kaya.”

Tentu yang dimaksudkan adalah mendorong konsumsi sebagai sumber pertumbuhan guna menyelamatkan ekonomi. Tapi ketika masyarakat pun ditekan dengan mahalnya biaya mendapatkan dana seperti tercermin lewat suku bunga pinjaman, rajin belanja justru bisa jadi bencana.

Herry Gunawan, Pendiri Plasadana.com

Berita Lainnya

IMF: Indonesia Mesti Tingkatkan Produktivitas Sektor Pertanian

Jakarta (Antara) – Dana Moneter Internasional meminta Indonesia lebih meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan membuat prioritas kebijakan yang tepat untuk mengubahnya.

“Indonesia harus membawa lebih banyak produktivitas ke dalam pertanian,” kata Advisor IMF Asia and Pacific Department David Cowen dalam diskusi bertajuk “Indonesia-Managing the New Global Norm” di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, ujar dia, tenaga kerja di sektor pertanian juga harus dibawa agar lebih produktif dan menghasilkan aktivitas yang lebih bernilai tambah.

Ia mengingatkan bahwa proporsi ekspor pada saat ini telah berubah, di mana 10 tahun lalu lebih dari 50 persen ekspor menuju AS, Uni Eropa, dan Jepang.

Namun pada saat ini, lanjutnya, negara-negara tersebut dinilai hanya menjadi sepertiga dari sasaran ekspor global karena munculnya sejumlah pasar berkembang lainnya.

“Hal terpenting adalah fokus lebih kepada kebijakan domestik yang dapat memastikan bahwa negara-negara berkembang dapat mengurangi kerentanan yang terjadi akibat kondisi ekonomi global saat ini,” katanya.

Sementara itu, pembicara lainnya peneliti Economy, Industry, and Trade (Econit) Hendri Saparini mengatakan, struktur ekspor Indonesia seharusnya lebih seperti China dan India yang lebih kepada manufaktur dan bukan bahan mentah.

Indonesia, menurut Hendri, memiliki kondisi ekspor yang sangat bergantung kepada ekonomi global karena banyak mengekspor bahan mentah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, problem impor meningkatkan permasalahan di sektor pertanian. “Harus dilakukan perubahan,” kata Sofjan.

Sebelumnya, Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk menghentikan laju konversi lahan.

“Setiap tahun sekitar 110.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Lahan pertanian itu berubah fungsi dari pemukiman sampai peruntukan bisnis,” kata Gatot Irianto di sela-sela diskusi panel “Ekonomi Pertanian Memajukan Indonesia” di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (19/8).

Ia mengatakan laju konversi lahan pertanian ini kurang sebanding dengan program cetak sawah baru yang berkisar 20.000-40.000 ha per tahun. Agar pertanian tidak menjadi risiko tinggi yang menyebabkan banyak anak muda di daerah yang ke kota, pihaknya melakukan pertanian berkelanjutan di daerah.

Menurut dia, dengan pertanian berkelanjutan tersebut terjadi keseimbangan pemupukan baik organik dan non-organik. Kedua, sistem persawahan yang terintegrasi dari panen, cadangan, dan pembibitan.

“Diversifikasi pendapatan artinya petani mendapatkan pendapatan dari pemanfaatan kotoran sapi menjadi bio gas, jadi petani tidak hanya mengandalkan hasil panen saja. Lalu, mengurangi risiko pertanian sehingga anak muda di daerah mau bekerja di sektor pertanian,” kata dia.

Ia mengatakan seiring dengan membaiknya perekonomian dan pendapatan masyarakat maka tingkat konsumsi komoditas pertanian akan terus meningkat.(tp)




Blog Stats

  • 3,192,986 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…