Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category

04
May
15

Kenegarawanan : Politik Karakter Sumber Daya Manusia

Politik Karakter Sumber Daya Manusia
Minggu, 03 Mei 2015 – 01:02 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
POLITIK KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA

Di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2015 ini, semakin disadari bahwa Sumber Daya Manusia diakui jadi faktor kunci bagi pemberdayaan Sumber-sumber Daya Alam dan kiprah Poliitik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan bertujuan kelola pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, apalagi menuju Bonus Demografi 2030 kearah Indonesia Jaya 2045.

Oleh karena itulah manusia berkepentingan Mengenal Jati Diri sebagaimana sabda Rasulallah “Man `Arafa Nafsahu Faqad Arafa Rabbhu” yang artinya Kenalilah Dirimu agar engkau mengenal Tuhanmu.

Salah satu metoda Kenalilah Dirimu itu adalah seperti Petunjuk Karakter Pribadi Insani dari Al Qur`an, temuan alm Lukman AQ Sumabrata yakni Karakter Diri Dibalik Juz Al Qur`an yang dideskripsi sebagai berikut :

JUZ 1 Melayani dan dilayani

JUZ 2 Jaga penampilan dan temperamental

JUZ 3 Pandai berargumen dan bijaksana mengambil keputusan

JUZ 4 Realistis dan perayu

JUZ 5 Feminin dan suka mengungkit

JUZ 6 Pandai memanjakan orang dan susah diatur

JUZ 7 Solidaritas tinggi dan pendendam sejati

JUZ 8 Konsekuen dan bicara seenaknya

JUZ 9 Berempati tinggi dan bicara seenaknya

JUZ10 Tidak Ceroboh dan materialistik

JUZ11 Mudah terpengaruh dan mudah bergaul

JUZ12 Pandai menyimpan rahasia dan merasa paling bisa

JUZ13 Teguh pendirian dan susah menerima nasihat

JUZ14 Keras kepala namun peduli sesama

JUZ15 Selalu optimis dan pemberontak

JUZ16 Sabar, mandiri, tertutup dan pendendam

JUZ17 Perfeksionis, berani tampil beda dan suka memaksakan keinginan

JUZ18 Gemar menolong, tulus, jeli melihat kesalahan dan banyak pertimbangan

JUZ19 Suka berkomentar dan tak kenal kata menyerah

JUZ20 Ngeyel, mudah panik, sangat komitmen dan jeli menangkap peluang

JUZ21 Arogan tapi sabar, tak mau mengalah tapi bijaksana

JUZ22 Ingin selalu menonjol, susah meninggalkan masa lalu, optimis dan kreatif

JUZ23 Manja, libido tinggi, konseptual dan komunikatif

JUZ24 Gemar mencela, membentuk orang sesuai keinginannya, peduli sesama, tegas dan pantang menarik omongan

JUZ25 Cinta keindahan, negosiator handal, namun egois dan pandai berkelit

JUZ26 Cermat konsisten namun kaku dan tak mau mengalah

JUZ27 Ulet, mandiri namun sombong dan sulit memaafkan

JUZ28 Egois, materialistis, suka mengatur tapi tak mau diatur, disiplin, tegas dan tak mudah putus asa

JUZ29 Jagonya strategi, gemar menolong, suka memaksakan diri dan ingin menang sendiri

JUZ30 Pandai memahami orang lain, dinamis, ingin menang sendiri dan merasa paling benar.

Selain Kenalilah Diri diatas yang sebenarnya strategis bagi ide Revolusi Mental yang dilontarkan Presiden JokoWi pada tahun 2014, tampaknya masih perlu juga adanya pendampingan oleh Revolusi Karakter Bangsa menurut pemikiran M Soeparno [ISBN 929-161-567-6, Januari 2006] yang beridealisasi capaian sebagai berikut :

1) Bangsa Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh kepada hukum, perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;

2) Bangsa Indonesia adalah manusia yang bangga sebagai warga negara Indonesia serta mencintai Tanah Air dan Bangsanya, berbudi pekerti baik, siap membela negara dan bangsa demi tegaknya negara Republik Indonesia;

3) Bangsa Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa adalah manusia yang memiliki jiwa kebersamaaan, gotong royong, toleransi serta anti segala bentuk kekerasan;

4) Bangsa Indonesia adalah manusia yang berbadan sehat, bersih, hemat, jujur, tertib, cermat, rajin, tepat waktu serta berdisiplin tinggi;

5) Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki kemauan belajar dengan jangkauan masa depan, penuh inisiatif, kreativitas, inovasi yang dilandasi dedikasi yang tinggi demi kemajuan, pengabdian dan manfaat bagi kehidupan dirinya, bangsa dan negaranya serta umat manusia.

Pendampingan itu beralasan merujuk QS An-Nisa 9 yaitu “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang (bangsa) yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak (generasi) yang lemah yang mereka khawatirkan kesejahteraannya (lahir dan batin) Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Dengan pendampingan ini diharapkan Revolusi Mental tidak berganti makna jadi Revolusi “mental” (bouncing) kearah pro degradasi karakter bangsa seperti yang kini malah terindikasi di banyak tayangan layar kaca dan terberitakan di media-media cetak dan sosial elektronik.

Rekomendasi langkah pendampingan lain adalah memperbanyak pelantunan Hymne Pramuka yakni “Kami PRAMUKA Indonesia, Manusia Pancasila, Satyaku kudharmakan, Dharmaku kubaktikan, Agar jaya Indonesia, Indonesia tanah air ku, Kami jadi PANDUMU” di berbagai agenda kepemudaan, selain gerakan SAVE INDONESIA budayakan  http://m.edisinews.com/berita-piagam-karakter-pandu-indonesia.html.

Salam 5 Jari, Salam Pancasila

Jakarta, 2 Mei 2015

Pandji R Hadinoto, KBP45 KelBes Pejoang45

Pembudaya Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Pengamal Pancasila Tap MPRRI XVIII/1998
Editor www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-politik-karakter-sumber-daya-manusia.html#ixzz3Z9WsIIWj

Situasi Ekonomi-Politik Kini Kacau, ARM Se-Indonesia Akan Bergerak!
Rabu, 11 Maret 2015 – 09:14 WIB

Jakarta – Koordinator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Moh Jumhur Hidayat menilai dalam beberapa waktu terakhir ini, keadaan ekonomi politik Indonesia terasa semakin tidak menentu sehigga kurang memberi harapan perbaikan ke depan.

“Bahkan sebaliknya, semakin menimbulkan kekhawatiran berupa gejolak politik akibat sengketa berlarut beberapa partai politik (parpol) serta ‘marahnya’ rakyat dan civil society akibat naiknya harga-harga dan berkurangnya rasa aman, serta berlarutnya konflik KPK-Polri,” paparnya di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Bahkan, lanjutnya, pihak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan klaim 67% Koalisi Merah Putih di DPR akan segera mengadakan hak angket yang bisa berujung pada “Jatuhnya Presiden Jokowi”.

“Tentunya ini bukan peristiwa biasa dan oleh karena itu para pimpinan gerakan ARM baik di pusat maupun di daerah agar terus mencermati keadaan, berkonsolidasi internal dan mengintensifkan komuniasi dengan segenap kekuatan rakyat,” tegas Jumhur yang juga aktivis gerakan buruh.

Sehubungan dengan hal ini pula, lanjut Jumhur, dirinya ingin manyampaikan bahwa perjuangan ARM adalah perjuangan bersama rakyat. “Karena itu kita harus lebih wapada dan benar-benar mendengar apa kehendak rakyat yang menjadi binaan kita masing-masing di berbagai sektor dan daerah!” seru mantan Aktivis ITB yang dipenjara 3 tahun oleh rezim Orde Baru di LP Nusakambangan ini.

Terkait dengan ini pula, lanjut Jumhur, melalui jaringan komunikasi yg ada, kita bisa bertukar informasi shg sewaktu-waktu bisa mengambil sikap bersama secara serentak demi ikut menyelamatkan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jumhur menyerukan kepada para Pimpinan Serikat Buruh, Aktivis Gerakan Pedagang Kaki Lima, Miskin Kota dan Serikat Petani, serta Pimpinan OKP khususnya yang berkoordinasi dalam Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) untuk bergerak bersama. “Selamat berjuang!” seru Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) dan Ketua Pembina Gerakan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermido) ini. (ira)

BERITA LAINNYA
28
Apr
15

Politika Bung Hatta : Inilah Tiga Akar Sosialisme Indonesia

Nasionalis 45

Minggu, 26 April 2015 | 16:41 WIB 

Bung Hatta1 (2)Di masa Orde Baru, sosialisme sebagai sebuah gagasan dan gerakan politik diharamkan. Jangankan itu, pendiskusian yang berbau sosialisme bisa berbuntut buih.

Perilaku rezim Orba memang ahistoris. Mereka lupa, ajaran sosialisme punya akar yang kuat di Indonesia. Hampir semua pendiri bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir, terpengaruh oleh ajaran marxisme dan sosialisme.

Tidak heran, di masa pergerakan anti-kolonialisme, cita-cita sosialisme mengendap dalam sanubari kaum pergerakan. Meskipun dengan penyebutan yang bermacam-macam, seperti ‘masyarakat adil dan makmur’ dan ‘sama rata, sama rasa’.

Sakit kuatnya pengaruh sosialisme itu, hampir semua pendiri bangsa Indonesia, termasuk Bung Hatta yang dicap moderat, mengakui bahwa hari depan revolusi Indonesia adalah sosialisme, yaitu sosialisme Indonesia.

Di tahun 1957, di depan mahasiswa Universitas Sun Yat Sen, Tiongkok, Bung Hatta memberi jawaban. Menurutnya, sosialisme Indonesia dibentuk oleh tiga akar yang kuat.

Pertama, pengaruh literatur sosialisme barat, terutama yang terkait dengan tuntutan atas persamaan dan persaudaraan manusia melalui penghapusan masyarakat berkelas.

Ajaran Karl Marx, yang disebut marxisme, membantu kaum pergerakan Indonesia kala itu dalam membaca dan mengenali keadaan, menyingkap akar persoalan ketertindasan rakyat, dan menemukan jalan keluar atas penindasan yang dialami oleh rakyat tersebut.

“Maka dengan bantuan pendapat Marx dan Engels itu, tergambarlah dalam kalbu pemuda dan pelajar Indonesia dahulu suatu bentuk sosialisme Indonesia, yang sesuai dengan perkembangan dan struktur masyarakat Indonesia sendiri,” kata Bung Hatta.

Kedua, ajaran agama Islam yang mengajarkan nilai-nilai persamaan, persaudaraan, perikemanusiaan, dan keadilan sosial. Islam, kata Bung Hatta, menyokong persamaan dan persaudaraan seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Karena itu, islam sangat sejalan dengan ide-ide sosialisme. Hanya saja, kata Bung Karno, spirit yang menggerakkan sosialisme barat dan Islam cukup berbeda. Sosialisme barat digerakkan oleh keadaan material, yakni struktur sosial dengan pertentangan kelas di dalamnya. Sedangkan Islam digerakkan oleh semangat pengabdian kepada Allah SWT. “Bagi Islam, sosialisme di dalam masyarakat adalah kewajiban hidupnya, suruhan Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat diingkarinya,” kata Bung Hatta.

Ketiga, corak kolektif di dalam masyarakat desa Indonesia yang asli. Dalam masyarakat desa yang asli, kata Bung Hatta, berlaku kepemilikan bersama atas tanah sebagai alat produksi terpenting dalam struktur masyarakat agraris.

Semangat kolektifisme juga terpancang melalui semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, seperti menggarap sawah, memotong padi, membuat rumah, mengantar jenazah ke kubur, membuat pengairan, dan lain-lain.

Menariknya, ungkap Bung Hatta, semangat tolong-menolong dan gotong-royong bukan hanya dalam urusan kepentingan umum, seperti membuat jalan atau pengairan, melainkan juga dalam urusan-urusan private, seperti membuat rumah dan mengantar mayat ke kubur.

“Dalam masyarakat Indonesia yang asli tidak ada pemisahan yang tegas antara apa yang dikatakan urusan publik dan private, seperti yang berlaku di dalam masyarakat yang berdasarkan individualisme,” terangnya.

Di samping itu, lanjut Bung Hatta, masyarakat desa Indonesia juga mengenal demokrasi kolektif, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh rakyat di desa. Tentunya melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Tiga hal di atas, menurut Bung Hatta, yang membentuk corak sosialisme Indonesia. Lantas, muncul sebuah pertanyaan: seperti apa sosialisme Indonesia dalam bayangan Bung Hatta?

Ia memberi jawaban sederhana: “sebuah masyakarat yang adil dan makmur, yang terbebas dari kemiskinan dan kesengsaraan hidup, dimana produksi dilakukan oleh orang banyak untuk orang banyak, atas dasar usaha bersama, di bawah pimpinan badan-badan masyarakat yang bertanggung-jawab kepada masyarakat.”

Kita boleh tidak setuju dengan defenisi tersebut. Tapi, Bung Hatta punya keyakinan tersendiri.  Dia bilang,“jalan ke sosialisme tidaklah satu, melainkan berbagai macam, sesuai dengan sejarah, pengalaman dan peradaban bangsa masing-masing dan juga dengan struktur negerinya.”

Rudi Hartono

28
Apr
15

Politika : Cita-cita Keadilan Sosial Yang Terabaikan

KBP45

Cita-cita Keadilan Sosial Yang Terabaikan

Sabtu, 25 April 2015 | 14:48 WIB 

Kemiskinan (2)

Ada yang menarik dari penyampaian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional, di Palu, Sabtu (6/12/2014).

Dia menyoroti soal melebarnya jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin di Indonesia. Ia menggunakan indikator rasio gini. Menurutnya, rasio gini Indonesia saat ini sudah mencapai 0,43. “Rasio Gini ini sudah lampu kuning, sama dengan situasi sebelum meledaknya krisis 1997-1998,” kata Chaniago.

Isu penguasaan aset dan sumber daya ekonomi oleh segelintir orang bukan lagi cerita baru. Hingga saat ini, hanya 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 67 persen aset nasional. Malahan, baru-baru ini Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, membeberkan: 4 persen warga Indonesia menguasai 95 persen potensi perekonomian yang ada, sementara ada 96 persen warga lainnya hanya berebut sisanya.

Yang saya lihat, kekhawatiran pemerintah soal melebarnya kesenjangan ekonomi ini masih berkutat pada dua hal: pertama, melihat kesenjangan ekonomi ini sebagai bias dari kebijakan pembangunan; dan kedua, pembahasan soal isu kesenjangan ini lebih didorong akan ketakutan atas imbas sosial-politiknya, yakni gejolak sosial-politik.

Cita-Cita Keadilan Sosial

Yang dilupakan, ada cita-cita besar yang dikumandangkan oleh negara ini sejak diproklamirkan, yaitu cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat-nya. Cita-cita besar ditorehkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan Pancasila sila ke-5.

Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, yang direkam sejarah sebagai Hari Lahirnya Pancasila, Bung Karno mengajukan pertanyaan mendasar: “Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu?”

Lalu Bung Karno menjawab sendiri. “Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua,” katanya.

Lebih lanjut, Bung Karno berbicara tentang cita-cita “keadilan sosial/ sociale rechtvaardigheid”. Konsepsi ini merupakan antitesa terhadap model kapitalisme di Eropa, yang hanya memakmurkan segelintir orang, tetapi menyengsarakan banyak orang. Konsep keadilan sosial menghendaki kemakmuran bersama.

Sistem Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial

Jelaslah, keadilan sosial adalah cita-cita kemerdekaan sekaligus mimpi dari para pendiri bangsa kita. Namun, sebagai sebuah cita-cita besar, keadilan sosial masihlah sebuah lukisan ideal tentang bangunan masyarakat masa depan.

Kita sadar, antara lukisan sebuah cita-cita dan praktek di dunia nyata terdapat sebuah medan yang disebut ‘perjuangan’. Perjuangan inilah yang akan mewujudkan sebuah cita-cita menjadi realitas konkret. Nah, agar perjuangan ini berada di koridor yang tepat, tidak melenceng dari cita-cita ideal, para pendiri bangsa kita memberikan patokan-patokan idealnya. Dan, patokan ideal dalam memperjuangkan cita-cita keadilan sosial itu dirumuskan di dalam pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 menganut demokrasi ekonomi. Pertama, pengorganisaian ekonomi yang berbasiskan pada usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ini mengisyaratkan adanya pemilikan sosial terhadap alat-alat produksi. Pemilikan sosial terhadap alat produksi akan mencegah tampuk produksi berada di bawah genggaman ‘orang-seorang’ yang menentukan nasib rakyat banyak.

Kedua, produksi diselenggarakan secara sosial di bawah prinsip ‘produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat’. Hal ini akan mendorong demokrasi dalam penyelenggaraan produksi, termasuk di tempat kerja. Selain itu, produksi secara sosial ini akan mengubah relasi produksi diantara produsen, yakni dari relasi produksi kapitalistik menjadi demokratis-humanis.

Ketiga, orientasi produksi haruslah ditujukan pada kemakmuran semua orang atau rakyat. Dengan sendirinya, prinsip ini akan menjungkalkan logika produksi kapitalis, yakni memaksimalkan keuntungan (profit) bagi si kapitalis. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat atau manusia-lah yang diutamakan, bukan orang-seorang/kapitalis.

Keempat, penguasaan negara—sebagai representasi dari kekuasaan rakyat—terhadap faktor-faktor produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kendati demikian, harus disadari bahwa kepemilikan negara belum berarti pemilikan sosial. Hal ini sangat bergantung pada karakter kekuasaan yang sedang memerintah—seberapa jauh kekuasaan tersebut merepresentasikan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.

Kelima, penguasaan negara terhadap sumber daya dan kekayaan alam nasional, yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk kemakmuran rakyat. Di sini negara tampil sebagai pemegang mandat dari rakyat untuk mengelola sumber daya dan kekayaan alam nasional agar bisa memakmurkan rakyat.

Yang perlu diingat, bangunan masyarakat yang berkeadilan sosial bukanlah ‘makluk asing’ bagi bangsa Indonesia. Pengalaman historis di masa lampu, yakni masyarakat desa yang asli, pernah mempraktekkan kehidupan yang kolektif dan berkeadilan sosial.

Bung Hatta banyak mengulas karakter sosialistik masyarakat desa yang lampau melalui berbagai risalah dan pidatonya. Setidaknya ada tiga karakter pokok dari masyarakat desa tersebut: pertama, pemilikan sosial terhadap tanah sebagai alat produksi terpenting dalam masyarakat bercorak agraris; kedua, banyak pekerjaa, termasuk dalam lapangan berproduksi, dikerjakan secara gotong-royong; ketiga, semua hal yang menyangkut kebutuhan hidup bersama dan keperluan rakyat desa diputuskan melalui rapat desa alias musyawarah-mufakat (Kumpulan Pidato Muhammad Hatta, II, 1983).

Sayangnya, kolonialisme yang berlangsung beratus-ratus tahun banyak meruntuhkan tiang-tiang masyarakat desa yang asli itu. Ditambah lagi, praktek destruktif di era Orde Baru dan gempuran neoliberalisme sekarang ini. Namun demikian, puing-puing dari sendi-sendi kolektivisme desa masih ada yang bersisa hingga kini. Dan itu merupakan warisan historis yang bisa memperkaya perjuangan kita kedepan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial yang lebih modern dan sesuai semangat zaman.

Kapitalisme Dan Kesenjangan

Sayangnya, sejarah memberi tahu kita fakta lain. Sejak rezim Orde Baru hingga sekarang, model ekonomi pasal 33 UUD 1945 hanya tertulis di atas lembaran kertas, tetapi tersisihkan dari ranah kebijakan ekonomi resmi pemerintah.

Sebaliknya, penyelenggara negara sejak era Orde Baru hingga sekarang ini lebih mengakomodasi model ekonomi kapitalistik, yang bertumpu pada akumulasi kapital, dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kapital asing.

Hal tersebut membawa konsekuensi. Pertama, sebagaian besar sarana produksi, dari mesin, pabrik, hingga tanah, tersentralisasi kepemilikannya di tangan segelintir orang. Selain itu, kegiatan ekonomi besar, seperti perdagangan, transportasi, perkebunan, dan sektor jasa, didominasi oleh pemodal besar, baik swasta domestik maupun asing. Sementara mayoritas rakyat menghidupi diri dan keluarganya melalui produksi kecil-kecilan. Pada tahun 1920-an, Soekarno mendefenisikan produsen kecil-kecilan ini sebagai ‘marhaen’.

Situasi tersebut melahirkan lautan marhaen yang mendominasi struktur ekonomi produksi di Indonesia. Ini bisa dilihat pada struktur produsen di Indonesia. Pada tahun 2008, dari 51,262 juta unit usaha di Indonesia, 50,697 atau 98,9% adalah usaha mikro, 520.221 (1,01%) usaha kecil, 39.657 (0,08%) usaha menengah, dan hanya 4.463 (0,01%) usaha berskala besar.

Kedua, negara—yang menghamba pada model ekonomi kapitalistik—menyerahkan pengelolaan sebagian besar sumber daya alam nasional, seperti tanah, air, hutan, bahan tambang, kepada kapitalis besar. Sementara rakyat kecil, seperti petani dan masyarakat adat, disingkirkan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Ketiga, untuk menopang proses akumulasi keuntungan yang berkelanjutan bagi para kapitalis, negara konsisten menerapkan politik upah murah. Akibatnya, kaum buruh dipaksa hidup dengan upah sangat rendah. Situasi ini diperparah oleh tidak adanya jaminan atas pekerjaan, kondisi kerja yang layak, dan sistim jaminan sosial.

Keempat, model ekonomi sepanjang orde baru hingga sekarang ini tetap mengadopsi model ekonomi kolonial, yakni ekonomi ekspor. Model ekonomi ini menyerupai ‘ekstraktivisme’, yang menekankan pada eksploitasi sumber daya alam secara intensif dan brutal untuk diekspor dalam bentuk bahan baku ke pasar dunia. Dalam hal ini, Indonesia diposisikan sebagai pengekspor bahan mentah dengan harga murah untuk menyuplai kebutuhan bahan baku bagi industri di negara-negara kapitalis maju.

Model ekonomi ekspor alias ekstraktivisme ini membawa dampak buruk bagi ekonomi nasional: satu, pengabaian terhadap pasar internal. Dalam hal ini, pemerintah tidak peduli dengan peningkatan daya beli rakyat. Dua, mengabaikan pembangunan industri olahan sebagai basis untuk membangun industri nasional. Dan ketiga, tidak berkepentingan untuk memajukan pengetahuan dan keterampilan sebagai basis memajukan kekuatan-kekuatan produktif.

Lebih lanjut, kombinasi dari berbagai konsekuensi di atas melahirkan ketidakadilan dalam proses redistribusi keuntungan dan kekayaan nasional. Inilah yang terus-menerus menggali jurang yang kian lebar antara segelintir kaum kaya dan mayoritas rakyat yang melarat.

Belum lagi, di bawah sistem neoliberalisme seperti sekarang ini, negara dipaksa untuk memangkas anggaran atau belanja sosial yang berpotensi mendorong redistribusi kekayaan, seperti kebijakan subsidi, jaminan sosial, dana pensiun, dan lain-lain.

Dengan demikian, pangkal soalnya sudah jelas: model ekonomi yang kapitalistik. Kapitalisme merupakan sistim ekonomi yang bekerja untuk menumpuk kekayaan individu/kapitalis dengan mengabaikan pemenuhan kebutuhan masyarakat/manusia. Dalam kapitalisme, yang bekerja adalah logika kapital, yakni menumpuk laba sebesar-besarnya bagi si kapitalis. Karena itu, keserakahan merupakan hal yang inheren dalam kapitalisme.

Kapitalisme adalah musuh dari keadilan sosial. Logika kapitalisme adalah mencari laba. Selain itu, kapitalisme juga mengekalkan kepemilikan pribadi dan persaingan bebas. Jadinya, di bawah motif pencarian laba itu, pemilik alat produksi yang sekaligus pemilik kekayaan berkuasa penuh atas produksi dan keuntungannya. Dan, karena produksi dan keuntungannya dikuasai oleh si kapitalis, maka mayoritas rakyat akan kesulitan mengakses sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di tahun 1932, melalui risalah yang berjudul Kapitalisme Bangsa Sendiri, Soekarno menyebut kapitalisme sebagai sistim yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi cenderung  melahirkan “verelendung” (pemiskinan) terhadap massa-rakyat. Sementara Bung Hatta mengatakan, “semakin dalam kapitalisme masuk ke dalam masyarakat Indonesia, semakin rusak penghidupan rakyat yang tidak punya pertahanan lagi.”

Saya kira, itulah yang menjadi alasan bagi kedua pendiri bangsa itu untuk menolak kapitalisme. Keduanya membuang jauh-jauh model ekonomi kapitalistik dari pilihan sistim ekonomi Indonesia merdeka. Sebaliknya, keduanya mengadvokasi model ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial.

Lonceng Peringatan

Saya kira, makin melebarnya jurang kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin di negeri ini telah menabuh lonceng peringatan kepada penyelenggara negara sekarang ini, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, untuk beberapa hal.

Pertama, melebarnya jurang kesenjangan sosial selalu dibuntuti oleh potensi gejolak sosial. Dan pemerintah manapun pasti tahu, setiap gejolak sosial akan merembes pada ketidakstabilan politik. Karena itu, jika pemerintah tidak mengambil langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan itu, maka sama saja dengan membiarkan dirinya berada di bibir jurang.

Kedua, kesenjangan sosial yang kian melebar itu bukan sekedar ekses dari kebijakan pembangunan, melainkan konsekuensi tak terelakkan dari model ekonomi kapitalistik. Bagi kami, kesenjangan ekonomi inheren dalam sistim kapitalisme.

Ketiga, proses penyelenggaraan negara selama ini, terutama sejak Orde Baru hingga sekarang ini, terutama dalam sistim ekonomi dan politiknya, telah gagal mewujudkan janji-janji kemerdekaan. Para penyelenggara negara terbukti mengabaikan cita-cita besar kemerdekaan, yakni keadilan sosial.

Saya kira, kenyataan di atas mendesak pemerintahan Jokowi-JK pada pilihan tak terelakkan: melanjutkan penyelenggaraan negara yang memunggungi cita-cita keadilan sosial atau mengembalikan penyelenggaraan negara ini pada cita-cita keadilan sosial.

Sayang, kalau kita lihat praktek kebijakannya selama 6 bulan ini, pemerintahan Jokowi-JK masih melanjutkan model ekonomi yang menyimpang dari cita-cita keadilan sosial. Pendekatan kebijakannya belum bergeser dari agenda neoliberal: mencabut subsisi sosial, menyerahkan harga kebutuhan pokok dan layanan publik pada mekanisme pasar, bersandar pada investasi asing, dan bergantung pada utang luar negeri.

Rudi Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dan pemimpin redaksi Berdikari Online

18
Apr
15

Garuda Raksasa Tinggal Kenangan

Garuda Raksasa Tinggal Kenangan

Ini Penampakan Area Garuda Raksasa Yang Rata dengan Tanah dari Udara
Ikhwanul Khabibi – detikNews
Halaman 1 dari 2
Ini Penampakan Area Garuda Raksasa Yang Rata dengan Tanah dari Udara

Jakarta – Bangunan megah gedung Garuda Raksasa yang pernah berdiri kokoh di Jl Narogong Km 23, Cileungsi, Bogor, Jabar kini benar-benar sudah tinggal kenangan. Bangunan yang dibangun di era keemasan Presiden Soeharto itu kini telah rata dengan tanah.

Jumat (17/4/2015) detikcom melihat langsung kondisi bekas lahan gedung Garuda. Dengan menggunakan drone, setiap detail sisa-sisa bangunan diteliti.

Kini, yang ada hanya tanah merah lapang seluas sekitar 44 hektar. Tak ada bangunan sedikitpun, hanya tumbuhan hijau yang terlihat tumbuh di sekitar bekas bangunan.

Dari pantauan udara terlihat jelas adanya beberapa lubang galian di bekas lahan gedung Garuda Raksasa. Genangan air juga terlihat di beberapa titik.

Dalam gambar yang terekam drone terlihat hanya sisa-sisa pondasi bangunan saja. Bangunan megah berbentuk Garuda yang ada di lokasi ini tak berbekas sama sekali. Tanah di sekitar lokasi ini juga seperti sudah dikeruk. Telihat ada beberapa truk besar parkir. Namun tak terlihat ada pekerja.

Di pinggir lahan bekas gedung Garuda, berdiri puluhan pemukiman warga. Pemukiman warga berbatasas langsung dengan Jl Narogong.

Untuk mencari bekas gedung itu, tidaklah mudah. Perlu bertanya kepada orang-orang di sekitar Jl Narogong Km 23, Cileungsi, Bogor, Jabar, untuk mengetahui posisi pastinya. Sebab kini bangunan megah yang mencolok tak lagi terlihat. Bahkan nama gedung yang dulunya terpatri di atas pagar beton di bagian depan, juga telah tertutupi lapak-lapak pedagang ilegal.Next

Halaman 1 2

Foto menggunakan drone, Jujum/detikTv
18
Apr
15

Ketatanegaraan : Perpres No 26 Tahun 2015 Digugat, JK Serahkan ke MA

http://sp.beritasatu.com/nasional/perpres-no-26-tahun-2015-digugat-jk-serahkan-ke-ma/84231

Perpres No 26 Tahun 2015 Digugat, JK Serahkan ke MA
Selasa, 14 April 2015 | 19:47

Inilah Trio Macan Istana yakni Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto. [Google]

Inilah Trio Macan Istana yakni Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto. [Google]

Berita Terkait

  • Djaja: Pengangkatan Staf Kepresiden Adalah Hak Prerogatif
  • Empat Deputi Staf Kepresidenan Resmi Dilantik
  • Kepala Staf Kepresidenan Gelar Gladikotor Pengamanan KAA
  • Pakar: Tugas Staf Kepresidenan Tidak Boleh Berlebihan
  • Pakar: Perpres Kepala Staf Kepresidenan Janggal

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sepenuhnya perihal uji materi Perpres No.26 tahun 2015 yang merubah Unit Staf Kepresiden berubah menjadi Kantor Staf Presiden, kepada Mahkamah Agung (MA).

Selaku Wapres, JK mengaku tidak akan memberikan dukungan kepada pihak manapun, terkait uji materi tersebut.

“Aduh, masa mau dukung-dukung. Saya juga tidak paham (uji materi itu),” kata JK yang ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/4).

JK hanya menyindir bahwa apapun bisa digugat di negeri ini. Sehingga, bukan hal baru jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun MA.

“Banyak sekali ke MK uji materi. Itu (uji materi Perpres No.26 Tahun 2015) urusan MA. Tidak mengerti saya,” ujarnya.

Seperti diberitakan, empat orang aktivis yang mengaku mantan relawan Jokowi, yaitu Arief Rachman, Erfandi, Victor Santoso, dan Tezar Yudhistira mengajukan judicial review atau uji materi ke MA terkait Perpres Nomor 26 Tahun 2015.

Uji materi tersebut dilakukan keempatnya karena menilai Perpres tersebut bertabrakan dengan pasal 13 UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 4 ayat 2 UU 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara.

Menurut keempatnya, kantor staf kepresidenan tergolong kementerian karena kewenangan yang dimilikinya sudah mirip bahkan melampuai seorang menteri. Salah satunya, dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.

Oleh karena itu melanggar UU kementerian negara yang jelas mengatur hanya boleh membentuk 34 kementerian.

Ditambah lagi, Perpres juga menegaskan bahwa Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri. Padahal, tugas pengendalian lintas menteri sudah ditangani menko dan itu sudah punya anggaran tersendiri.

Seperti diketahui, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No.26 tahun 2015 memang dianggap kontrofersial. Sebab, secara tidak langsung menambah kewenangan seorang Kepala Staf Kepresidenan yang dijabat Luhut Panjaitan.

Luhut disebut tidak hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada presiden dan wakil presiden. Namun, juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Sehingga, memungkinkan membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Sebagaimana, tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1).

Bahkan, Kantor Staf Kepresidenan nantinya dapat bebas masuk ke semua kementerian, termasuk kementerian koordinator jika dianggap ada hambatan dari kementerian dimaksud dalam melaksanakan program-program prioritas nasional.

Dengan penambahan kewenangan tersebut, Luhut dianggap memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Wapres dalam hal pengawasan dan penilaian kinjera menteri. [N-8/N-6]

Apr15 pada 1:56 AM

http://www.antaranews.com/berita/490703/luhut-pandjaitan-dinilai-sudah-mirip-pelaksana-tugas-presiden?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Luhut Pandjaitan dinilai sudah mirip pelaksana tugas Presiden

Selasa, 14 April 2015 12:49 WIB | 3.277 Views

Pewarta: Rangga Jingga

Luhut Pandjaitan dinilai sudah mirip pelaksana tugas presiden

Dokumentasi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, (kedua kanan) dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil (kedua kiri) berbincang dengan, serta Mensesneg, Pratikno (kiri) saat inspeksi dan geladi kotor persiapan peringatan ke-60 Konfrensi Asia Afrika di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4/15). Pandjaitan memastikan semuanya berjalan baik. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

… bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi…

Jakarta (ANTARA News) – Relawan pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (LP), dengan berbagai kewenangannya saat ini, sudah mirip pelaksana tugas presiden.

“Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara, bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai pelaksana tugas presiden,” kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, M Adnan Rarasina, melalui siaran pers , di Jakarta, Selasa.

Rarasina menilai kewenangan Pandjaitan yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang-tindih dengan wakil presiden, menteri koordinator, sekretaris negara, dan sekretaris kabinet. Secara populer, sudah lebih daripada konsep three-in-one.

“Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran Pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi menteri luar negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN,” kata dia.

Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini ibarat “jauh panggang dari api.”

Dia memandang Pandjaitan seolah memanfaatkan pengalaman kenegaraan Jokowi yang minim untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas presiden.

Editor: Ade Marboen

+++++

http://www.antaranews.com/berita/489886/inilah-petuah-politik-megawati-kepada-jokowi?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news

Inilah petuah politik Megawati kepada Jokowi

Kamis, 9 April 2015 14:24 WIB |

Pewarta: Riza Harahap

Inilah petuah politik Megawati kepada Jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

… bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai…

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan petuah politik kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, soal hubungan antara partai politik pengusung pemerintah dan pemerintah yang diusungnya.

Megawati menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden sangat wajar menjalankan kebijakan partai politik pengusung.

Megawati-lah yang “menemukan” dan mengorbitkan Jokowi dalam percaturan politik nasional berujung pada kemenangan Jokowi-Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Pasangan Jokowi-Kalla hanya menang pas sesuai syarat minimal kemenangan dalam UU Pemilu dari rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

“Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya,” kata Megawati, dalam pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis.

Jokowi dan Kalla hadir, sebagaimana sejumlah menterinya, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, putri sulung Megawati sekaligus Menko Pembangunan Manusia dan Perempuan, Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Hadir juga Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura, Wiranto, Ketua Umum PKPI, Soetiyoso, Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.

Menurut Megawati, hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah amanah konstitusi dan prinsip dalam demokrasi.

Landasan konstitusionalnya pun , kata dia, sangat jelas, yakni UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik.

“Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai,” katanya.

“Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai,” katanya.

Presiden kelima Indonesia itu menjelaskan, prinsip demokrasi inilah yang dia jalankankan sebagai ketua umum partai politik pengusung pemerintahan.

Penjelasan ini, kata dia, sangat relevan, mengingat ada sementara pihak dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.

“Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan,” katanya.

Ia menambahkan, ada yang pihak mengatakan partai politik hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik. Itu sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.

Megawati menegaskan, sikap politik dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-Kalla, sesuai amanah konstitusi.

“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” katanya.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2015

http://sinarharapan.co/news/read/150413122/staf-kepresidenan-jangan-munculkan-kesan-presiden-tak-percaya-wapres

Staf Kepresidenan Jangan Munculkan Kesan Presiden Tak Percaya WaPres

Banyak alat bantu presiden seperti kementerian, wantimpres, TNI, dan Polri yang sudah disiapkan oleh konstitusi.

13 April 2015 19:24 Dany Putra Politik

inShare

Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas, di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Antara /

JAKARTA – Staf Kepresidenan yang diatur dalam Perpres No 26 Tahun 2015, dinilai tidak lagi mengarah kepada kebutuhan politik. Melainkan mengarah pada persoalan serius dalam konteks hukum. Akibatnya, rumah tangga kepresidenan bisa goyah. Oleh karena itu, hanya presiden sendiri yang bisa menjawab urgensi pembentukan staf kepresidenan. Ini penting agar jangan sampai muncul kesan presiden tidak percaya terhadap alat bantu presiden.

“Ini masalah serius,” kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, saat diskusi bertajuk, Ngobrol Konstitusi, di  Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Dia melanjutkan, banyak alat bantu presiden seperti kementerian, wantimpres, TNI, dan Polri yang sudah disiapkan oleh konstitusi. Sehingga, Staf Kepresidenan tidak diperlukan lagi. “Alat bantu konstitusional yan disipakan UUD sudah banyak sekali. Siap membantu sehari-hari,” ujarnya.

Irman menjelaskan, sejak reformasi alat bantu presiden merupakan jabatan politik. Frame yang sudah terbentuk itu membuat pemerintahan yang berkuasa berkreasi membentuk lembaga-lembaga yang tidak memiliki urgensi. “Jadi dibentuk karena ada kebutuhan politik. Bisa jadi haram kalau bertentangan dengan kosntitusi. Kalau tidak ya halal-halal saja,” tuturnya.

Namun, ternyata pembentukan Staf Kepresidenan belakangan terkesan mengganggu Wakil Presiden. Terlebih kewenangan Staf Kepresidenan sejatinya bisa dilakukan Wakil presiden, misalnya evaluasi menteri. “Sebenarnya kalau mengkordinasi menteri-menteri saja juga diberkan ke Menko, institusi wapres juga bisa melakukan itu,” tuturnya.

Menurutnya, dari apa yang terpapar ke publik, wajar jika masyarakat bertanya-tanya apakah presiden sudah tidak percaya terhadap wakilnya. “Jadi kalau menteri dan wapres terganggu. Sekali perpres ini perlu diuji agar memberikan jaminan kepastian konstitusional. Jangan sampai ada persoalan hukum kedepannya,” imbuhnya.

+++++

http://sinarharapan.co/news/read/150310082/jokowi-tak-percaya-para-menteri

 JokoWi Tak Percaya Para Menteri

Pembentukan Kantor Staf Kepresidenan melanggar UU No 39/2008 yang menetapkan jumlah kementerian maksimal 34.

10 Maret 2015 18:50 Diamanty Meiliana Politik

inShare

Antara / Foto

IKUT RATAS-Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan (kedua kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jabar, Senin (16/2). Rapat tersebut membahas pengembangan pariwisata Indonesia yang saat ini dinilai belum dikembangkan secara maksimal.

JAKARTA – Keberadaan Kantor Kepresidenan yang dikepalai Luhut Panjaitan menuai kritik berbagai pihak. Dengan kewenangan itu, Luhut dinilai sudah menjadi setengah presiden, bahkan melebihi wakil presiden (wapres).

“Melihat kewenangannya seperti itu, susunannya menjadi setelah presiden, ada Luhut dan wapres,” kata pengamat politik dari Univeristas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Andar Nubowo, kepada SH di Jakarta, Senin (9/3).

Ia menilai, penambahan kewenangan kepada Kepala Staf Kepresidenan berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Akhirnya, koordinasi yang berlebihan ini berpotensi menciptakan kesimpangsiuran koordinasi pemerintahan.

“Ini menimbulkan opini kurang nyaman bagi Presiden Jokowi. Ia tidak percaya kepada para menterinya,” ucapnya.

Kewenangan itu, Andar menyampaikan, akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dalam cabinet sehingga bisa memperburuk kinerja pemerintah. Kewenangan yang berlebihan seakan menganaktirikan Wapres Jusuf Kalla dan tidak percaya kepada para menterinya dalam menjalankan semua program prioritas.

Ia melihat, Jokowi memberikan mandat tersebut lantaran Luhut saat ini merupakan orang terdekat Jokowi. Luhut bahkan bisa menjauhkan komunikasi Jokowi dengan Megawati, bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti kehilangan anaknya atau petugas partainya.

“Saya melihat Luhut semakin kuat dan semakin bisa mengambil hati presiden. Jokowi ini memang orang baik. Tapi, dia bukan manajer yang baik sehingga dimanfaatkan orang-orang di sekelilingnya,” ucapnya.

Pengamat politik Djayadi Hanan menilai, Kepala Staf Kepresidenan seharusnya hanya bersifat membantu presiden terhadap hal-hal yang belum terkaver presiden, wapres, dan kabinet. Kepala Staf Kepresidenan juga harus bisa memastikan dukungan terhadap presiden.

“Nah, yang saya lihat, tim kepresidenan saat ini belum maksimal dalam menjaga komunikasi dan menjaga dukungan terhadap presiden,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala Staf Kepresidenan dalam segi fungsi harus mampu menjalin komunikasi dengan DPR, partai politik (parpol) pendukung maupun koalisi, dan publik untuk menjaga dukungan terhadap presiden. Tapi, jangan mengambil kewenangan yang ada di tangan para menteri dan wapres.

“Kalau di Amerika Serikat (AS), Kepala Staf Gedung Putih tugas utamanya memastikan presiden masih mendapat dukungan di DPR atau Kongres dan memastikan dukungan di senat. Jadi, ya fungsinya harus seperti itu, jangan melebihi,” tuturnya.

Bagi Porsi

Wapres Jusuf Kalla menegaskan, Kantor Kepresidenan dibentuk untuk mengatur koordinasi antara para menteri dan pemimpin lembaga. Hal ini dikatakannya seusai bertemu Luhut Panjaitan di kantor Wapres, Senin siang.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Jusuf Kalla, Luhut melaporkan hasil kunjungannya ke Amerika. “Pak Luhut melaporkan tentang kunjungannya ke Amerika,” ujarnya.

Jusuf Kalla mengaku tidak diajak membahas Peraturan Presiden (Perpres) No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden. Namun, akhirnya membahas hal tersebut dalam pertemuannya dengan Luhut pada kesempatan tersebut.

Ia menolak anggapan keberadaan kantor kepresidenan adalah upaya membagi porsi kewenangan antara kantor presiden, wapres, dan kementerian/lembaga. “Nggak ada pembagian porsi. Masak pembagian porsi? Tetap saja yang menjaga koordinasi menko (menteri koordinator) ke menterinya, wapres ke ini, membantu presiden,” tuturnya.

Kendati demikian, ia melanjutkan, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pejabat struktural di kantor yang baru dibentuk itu.

Keberadaan Kantor Staf Kepresidenan dianggap inkonstitusional sehingga digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Koalisi Penegak Konstitusi (KPK) selaku penggugat juga menganggap, kantor itu berfungsi tumpang tindih. Menurut Tezar Yudhistira, salah satu anggota KPK, ada dua peraturan yang dilanggar, yaitu UU Nomor 12/ 2011 dan UU Nomor 39/ 2008.

Dalam UU itu disebutkan, kementerian hanya dibatasi 34 unit . Namun, penambahan Kantor Kepresidenan yang disetarakan dengan menteri membuat jumlah kementerian menjadi 35. Perpres ini juga tidak memiliki dasar penerbitan berupa UU atau peraturan pemerintah. (Dany Putra/Nofanolo Zagoto)

18
Apr
15

UU Tata Ruang Penting Untuk Atasi Konflik Pertanahan

ina-flag

Apr17 pada 1:50 AM

UU Tata Ruang Penting Untuk Atasi Konflik Pertanahan

Kamis, 16 April 2015

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Akhmad Muqowam di DPD-RI, Jakarta Rabu (15/4) (Ist)‏JAKARTA- Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Akhmad Muqowam, senator asal Jawa Tengah mengingatkan, masalah tata ruang memiliki persinggungan atau bersangkut paut dengan masalah pertanahan, juga kehutanan, pertanian, dan lingkungan hidup. Demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah serta antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan maka Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur pembagian kewenangan.

Undang-undang ini antara lain memuat ketentuan pokok pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, yaitu pengaturan penataan ruang, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah berwewenang dalam memfasilitasi kerjasama penataan ruang antarprovinsi, sedangkan pemerintah provinsi berwewenang dalam memfasilitasi kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Baca Lengkap:

http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/1889-uu-tata-ruang-penting-untuk-atasi-konflik-pertanahan.html

14
Apr
15

Konferensi Asia Afrika 2015 : Harapan Rakyat Atau Hanya Ilusi Pemerintah

FOTO

Konperensi Asia Afrika 2015 : Harapan Rakyat Atau Hanya Ilusi Pemerintah

Oleh: Rudi HB Daman

BAK terompet sangkakala atau lonceng raksasa, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) 60 tahun silam, berhasil menggemparkan dunia di tengah memanasnya perang dingin seusai Perang Dunia ke II (PD II).

KAA merupakan forum konsolidasi pertama di dunia yang mempertemukan negara-negara terjajah dan baru merdeka, dengan prinsip dan semangat yang mulia, untuk “Membebaskan diri (negara-negara Asia dan Afrika) dari cengkraman kolonialisme dan melawan Neo-kolonialisme, membangun kedaulatan, menciptakan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan, serta membangun Solidaritas dan kerjasama Internasional yang adil dan Setara”.

Forum tersebut (KAA) tentu tidak akan pernah bisa terhapus begitu saja dari sejarahnya. Seusai PD-II di periode awal tahun 1940-an, kemudian berlanjut akibat perang dingin yang masih berlangsung hingga periode 1950-an, rakyat dunia masih belum sepenuhnya bebas dari penjajahan, kemiskinan dan, ancaman perang.

Perang ideologi dan upaya perebutan pengaruh antara blok barat yang dipimpin Imperialisme Amerika Serikat (AS) dan blok timur pimpinan Uni Soviet di masa itu, terus menebar ketakutan bagi rakyat, terutama di negara-negara yang baru merdeka maupun yang masih terjajah di Kawasan Asia dan Afrika.

Atas perkembangan situasi umum dunia tersebut, tepat pada tanggal 19-24 April 1955 KAA untuk kali pertama digelar di Bandung. Dengan semangat melawan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mewujudkan “Kemerdekan dan Kedaulatan” semua bangsa, KAA berhasil menerbitkan sebuah deklarasi bersama (Dasa Sila Bandung) sebagai acuan prinsipil dalam membangun hubungan kerjasama Internasional, khususnya kerjasama antarnegara dan kawasan di Asia dan Afrika.

Aspirasi tersebut bahkan berjalan semakin kuat, ditandai dengan lahirnya gerakan non-blok (GNB) pada tahun 1961, yang menegaskan diri untuk tetap membangun dan menjalankan hubungan kerjasama Internasional secara independen dan melawan setiap bentuk intervensi dari pihak manapun.

Namun, seusai perang dingin dan dengan berbagai upaya intervensi dan perluasan pengaruh yang ditebar oleh imperialisme Amerika Serikat (AS) saat itu, muncul pula berbagai perdebatan antaranggota di internal GNB tentang relevansi KAA dan GNB, untuk tetap dijadikan sebagai garis politik negara-negara di Kawasan Asia dan Afrika dalam membangun hubungan diplomatik dan kerjasama Internasional.

Dengan demikian, sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi kemudian mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Selanjutnya, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) mengadakan serangkaian pertemuan, guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan “Tata Ekonomi Dunia Baru” (New International Economic Order).

Bersamaan dengan situasi tersebut, pemerintah-pemerintah “boneka” (puppet regime) ciptaan imperialisme AS di berbagai negeri, terutama di negara-negara kedua kawasan tersebut beramai-ramai mempromosikan ilusi “kerjasama internasional yang adil dan setara antara negeri-negeri Selatan dan Utara”, disertai dengan berbagai celotehan bohongnya yang menyatakan bahwa “Kolonialisme sudah mati”.

“We are often told “Colonialism is dead.” Let us not be deceived or even soothed by that.  I say to you, colonialism is not yet dead. How can we say it is dead, so long as vast areas of Asia and Africa are un-free.

…And, I beg of you do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia, and our brothers in different parts of Asia and Africa, knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, and actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skillful and determined enemy, and it appears in many guises. It does not give up its loot easily. Wherever, whenever and however it appears, colonialism is an evil thing and one which must be eradicated from the earth. . . .”

“The U.S. and Europe are able to do monopoly through binding policies, to dominate the world economy and make developing countries become dependent. One way to expand U.S. and European monopoly, through propaganda by establishing sub-regional and multilateral, commonly called the group (G)”. 

Artinya bahwa, semangat KAA 1955 hingga GNB 1961, kini dalam perkembangannya telah banyak diselewengkan. Di bawah dominasi dan Intervensi imperialisme pimpinan AS, KAA maupun GNB telah dijadikan sebagai forum konsolidasi dan perluasan pengaruh bagi imperialisme, dengan berbagai ilusi dibalik isu kedaulatan, pembangunan, kesejahteraan, keamanan dan demokrasi palsu, yang dipromosikan melalui pemerintahan-pemerintahan bonekanya di dalam keanggotaan KAA.

Sejak peringatan ke-II pada tahun 2005, KAA bahkan telah dideklarasikan dalam bentuk baru yang sarat dengan agenda dan program neoliberal, yakni Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru (New Asian and Africa Strategic Partnership-NAASP).

Pada tahun ini, dalam momentum 60 tahun KAA dan 10 tahun NAASP, tepat pada tanggal 19-24 April mendatang, KAA kembali akan digelar di Indonesia (Jakarta dan Bandung) di bawah sokongan dan intervensi AS.

Pada penyelenggaraan KAA kali ini, dengan tema ilusifnya, “Perkuat kerjasama dan pembangunan Selatan-selatan” akan dibagi dalam tiga segmen untuk membahas “utamanya” berbagai kerjasama ekonomi dan keamanan, yakni Senior Official Meeting (SOM), Konferensi tingkat Menteri (KTM) dan, Konferensi Tingkat Tingggi (KTT).

Isu-isu utama yang akan dibahasa dalam setiap segmen tersebut diantaranya, isu lingkungan, investasi, forum ekonomi dunia, pendanaan pembangunan, infrastruktur dan, keamanan serta isu mengenai kemerdekaan Palestina. Selanjutnya, seluruh rangkaian acara akan ditutup dengan agenda ceremoni napak tilas ke Musium KAA di Bandung, dimana KAA pertama kali diselengarakan.

Meskipun hari ini imperialisme sudah tidak lagi memfokuskan kekuasaannya dengan cara kolonisasi, atau pendudukan secara langsung atas wilayah-wilayah koloni, imperialisme melakukan penjajahan dan penghisapan di berbagai negeri dengan melakukan intervensi atas kebijakan suatu negara melalui borjuasi komprador di dalam negeri, terutama di negara-negara Asia dan Afrika.

Sementara itu, selain mendorong dan memanfaatkan peran aktif pemerintahan yang “dipengaruhinya” untuk meyakinkan rakyat dengan berbagai kebohongan dan program ilusif, Amerika Serikat juga terus mengefisiensikan peranan seluruh instrumen ekonomi, budaya dan politiknya, untuk menebar pengaruh, menciptakan ketakutan dan ketergantungan, bahkan Agresi dan perang.

Lembaga-lembaga keuangan semacam bank dunia (World Bank), IMF, ADB, maupun lembaga kerjasama macam WTO dan lain sebagainya, tiada bukan selain untuk memperhebat dominasi, mempererat intervensi dan ketergantungan Negara-negara berkembang.

Demikian juga dengan pembangunan dan pemanfaatan berbagai forum dan kerjasama Internasional, baik bilateral maupun multilateral tingkat regional maupun global seperti: G-7 (1976), G-2, G-8 (1998), G-20, G-33 (2003), ASEAN (sekarang telah semakin diintegrasikan dengan berbagai perkembangannya), East Asia Community, APEC, NAFTA, TPPA, PPP dan lain sebagainya. Dalam skema tersebut, tidak terkecuali lembaga persatuan terbesar dunia seperti PBB ataupun kerjasama keamanan seperti NATO tetap sebagai alat intervensi dan pemaksa bagi imperialisme AS dan Uni Eropa.

Namun bagaimanapun jua, skema-skema tersebut tidak akan pernah mampu menutup mata rakyat, atas kenyataan penghisapan dan penindasannya (imperialisme) baik dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan yang tidak kalah bar-bar dan kejamnya dengan bentuk penindasan di masa kolonial. Rakyat sadar bahwa, sungguh tidak terkira, berbagai bentuk penghisapan dan penderitaan yang dialaminya telah dan semakin hebat dan menyakitkan.

Indonesia sendiri, semenjak 1965, secara faktual didominasi rezim tak independen terhadap kepentingan AS. Bahkan, pola itu justru semakin matang hingga rezim yang berkuasa saat ini (Jokowi-JK). Seperti rezim pendahulunya, juga tanpa sedikitpun keraguan terus menghisap ekonomi dan menindas kehidupan politik rakyat.

Rezim yang bahkan belum genap setahun berkuasa ini, sejak awal kekuasaanya terus menghujani rakyat dengan berbagai kebijakan anti-rakyatnya. Pemangkasan upah buruh, intensifikasi perampasan dan monopoli tanah serta alih fungsi lahan, perdagangan tenaga kerja, kriminalisasi, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan, privatisasi, sehingga Indonesia telah semakin terjebak dalam ketergantungan pada utang dan investasi.

Situasi demikian saat ini, terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupan rakyat lainnya. Problem-problem tersebut adalah sederet kenyataan pahit yang tidak akan pernah bisa berubah manis, dengan “setumpuk kartu sakti Ala-Jokowi, seperti: Kartu sehat, kartu pintar, kartu sejahtera” ataupun Ilusi pembangunan yang tertuang dalam program Nawacitanya, yang tak berbeda dengan program pemerintahan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan tersebut, bahkan telah diperparah dengan berbagai perampasan hak rakyat, melalui kebijakan penghapusan subsidi, penaikkan harga BBM, Listrik, Gas, beras dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

Berpijak pada pendirian dan pandangan tersebut, maka perjuangan nasional untuk membebaskan diri dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme, yang mendasari diadakannya KAA, masih tetap merupakan perjuangan yang belum selesai sampai sekarang. Semangat dan prinsip tersebut (KAA dan Deklarasinya), tentulah masih sangat relevan dan harus terus dijalankan hingga sekarang, mengingat keadaan kongkrit rakyat yang sampai hari ini masih belum terbebaskan dari penjajahan yang telah tampil dalam wujud barunya, melalui berbagai skema politik, ekonomi, kebudayaan dan keamanan yang dijalankan oleh imperialism AS sebagai pimpinan tunggal Imperialis saat ini.

Hal tersebut semakin objektif dengan kenyataan penghidupan rakyat yang terus terperosok kedalam jurang kemiskinan dan kemelaratan, juga menyadari bahwa mayoritas negara-negara di Asia dan Afrika saat ini, masih merupakan negara-negara setengah jajahan, yang tunduk sepenuh hati pada dominasi kekuatan imperialisme. Dengan demikian, KAA dibawah intervensi imperialisme AS saat ini, sesungguhnya telah mengkhianati semangat anti-kolonialisme dan anti imperialisme di negeri-negeri Asia-Afrika, yang telah lama berjuang menuju pembebasan nasional.

Namun demikian, peringatan 60 tahun KAA ditengah krisis imperialism yang semakin parah dan krisis kronis diberbagai negeri saat ini, bagi rakyat harus dapat dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk “membongkar hakekat KAA: Dahulu, Kini dan Harapan kedepannya”, memperkuat persatuan dan menyatakan perlawanan terhadap diskriminasi, penindasan, kemiskinan, dan perbudakan, yang telah lama menimpa rakyat, khususnya bagi Rakyat Indonesia maupun rakyat di seluruh kawasan Asia dan Afrika, serta rakyat dunia secara umum. Momentum ini-pun adalah momentum yang tepat untuk menyerukan solidaritas internasional dan persatuan rakyat, menuju gerakan pembebasan nasional melawan dominasi imperialisme dan rejim-rejim boneka di berbagai negeri.

Dengan sederet peristiwa dan keadaan yang dialami oleh rakyat saat ini, baik secara sektoral, nasional maupun Internasional, maka tepatlah jika rakyat terus konsisten membangun dan memperkuat persatuannya melalui organisasi-organisasi sebagai alat perjuangannya, Secara khusus mengenai KAA, Front Perjuangan Rakyat (FPR) tengah mempersiapkan serangkaian Kampanye untuk merespon agenda pemerintah dalam peringatan 60 tahun KAA saat ini. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti: Konferensi Rakyat Anti Imperialisme, Peoples Speak Out dan Parade Rakyat serta serangkaian agenda lainnya, adalah kegiatan yang diinisiasi untuk sebagai ruang konsolidasi gerakan rakyat, guna membongkar hakekat KAA dahulu, kini dan harapan kedepannya.

Melalui agenda-agenda tersebut, sekaligus sebagai ruang untuk menyatukan pandangan, sikap dan rencana aksi bersama persatuan rakyat anti-imperialisme, kini dan dimasa-masa yang akan datang. (*)

Rudi HB Daman adalah Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR)




Blog Stats

  • 2,465,813 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers