Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category

20
Feb
17

Kenegarawanan : Catatan Rasio Utang Era Soeharto hingga Jokowi

Catatan Rasio Utang Era Soeharto hingga Jokowi

17 Feb 2017, 16:05 WIB

Liputan6.com, Jakarta Indonesia memiliki catatan rasio utang pada setiap era pemerintahan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghimpun data rasio utang dari tahun ke tahun. Mulai dari era Presiden Soeharto hingga di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Rasio utang tertinggi pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nilai utang pemerintah sebesar Rp 1.232,8 triliun. Rasio utang menjadi 88,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Setelah masa itu, rasio utang pemerintah mengalami penurunan juga kenaikan. Hingga di akhir 2016 lalu, rasio utang sebesar 27,5 persen dari PDB.

Jika dilihat sejarah utang sejak era Orde Baru hingga kini, meskipun secara nilai utang naik, tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB semakin jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Informasi catatan rasio utang Indonesia selengkapnya dapat disimak dalam Infografis di bawah ini:

 

20
Feb
17

Kenegarawanan : Jakarta Ibukota Pancasila

kartunama GP45
Suara Warga 17Peb17 :

*JAKARTA IBUKOTA PANCASILA*

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 bijaknya erat terkait dengan *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia, 28 Desember 2016*‎ sebagaimana teraspirasi di
Oleh karena itu seyogjanya ungkapan iNews 17 Pebruari 2017 tentang corak pemilih Ideologis dan Rasionalis berkaitan dengan Putaran Ke-2 Pilkada DKI Jakarta‎, menurut hemat kami tidak harus dipahami diametral seperti itu.
Adapun latar belakang keterpilihan kontestan yang dominan mencerminkan salah satu dari corak termaksud diataslah yang kelak menentukan polarisasi pemilih saat gunakan hak pilihnya di TPS 19 April 2017 yad.
Kelekatan perilaku yang ditunjukkan kontestan terhadap *Ideologi Negara Pancasila* sebagai kiblat Rasionalitas Kebijakan-kebijakan Publik yang ditawarkan kepada publik ibukota NKRI akan lebih menguatkan tingkat mutu keterpilihan kontestan dan pemilihan‎ pengguna hak pilih.
‎Apalagi bilamana kontestan ternyata dari *Keluarga Besar Kepejoangan45*, maka menurut hemat kami akan lebih berkepastian kiprahkan jiwa semangat nilai-nilai *Ideologi Negara Pancasila* ketimbang kontestan lainnya.
Dalam kaitan inilah, direkomendasikan kepada kontestan
untuk lebih berkonsentrasi meyakinkan publik pemilih akan keberpihakan kiprahkan *Jakarta Ibukota Pancasila (JIPAN)* bernafaskan *Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka 1945* berdasarkan *Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)*.
Jakarta, 17 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
pancasila

Ibukota Pancasila, Amanat Indonesia Raya (AIR)

Wilayah geografis Indonesia dikenali berkomposisi tanah 30% dan air 70% yang senada saja dengan kandungan cairan tubuh manusia yang 70%, sehingga tidak mengherankan jika para leluhur secara bijaksana memaknai air sedemikian pentingnya bagi kehidupan. Dalam pengertian inilah paham AIR bisa dimaknai lanjut sebagai pesan Amanat Indonesia Raya.
Gaya Kepemimpinan Air
Gerakan air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, bermakna praktek kepemimpinan akan menjadi sempurna melalui laku silahturahmi dan tanggung jawab kepada bawahannya karena kehidupan itu seperti air yang mengalir dan selalu berkandungan ajaran etika sopan santun, kearifan dan kehalusan budi. Namun bilamana kebenaran lalu dinodai, prinsip dan harga diri bangsa dikoyak dan diganggu, maka air jernih tersebut lalu dapat berubah menjadi air bah yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan merusak semua penghalang dan pengganggunya.
Peranan air sejak awal kehidupan senantiasa memperoleh kedudukan yang istimewa seperti yang dikenali dengan air ketuban. Artinya, keberadaan air yang dikelola, dimanfaatkan dan dimuliakan dengan baik akan terbukti membawa kemashalatan bagi umat. Simaklah, air yang mengalir jernih dan sehat akan menyuburkan tanah, menumbuhkan ragam tanaman pangan, sayuran dan buah2an sedemikian melimpah sehingga pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan. Dan sebenarnya, air mengajarkan manusia agar senantiasa berupaya saling berbagi manfaat, melayani masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun sebaliknya, mutu air dapat pula menjadi ukuran bagi mutu kondisi sosial budaya setempat.
Permukaan air selalu rata di atas beragam bidang apapun, hal ini mengajarkan pentingnya persamaan hak dan kewajiban, oleh karena itulah berbagi saling hormat menghormati dalam kerendahan diri menjadi keharusan.
Air secara alami memiliki wujud dan sifat yang bersih dan jernih. Dari sumber mata air yang tiada henti mengalir, lalu terbentuk anak2 sungai dan selanjutnya sungai2 yang seringkali bermanfaat bagi prasarana transportasi umum, perdagangan, pertahanan, rekreasi, lalulintas sosial budaya, dlsb. Sifat bersih dan jernih air melambangkan kebeningan hati, kejujuran yang berkeadilan, sedangkan arus aliran air melambangkan kekuatan suatu persatuan. Hal ini menguatkan motivasi hidup berbangsa dan mebangsa yang harus saling bekerjasama, bersatu dalam kegotongroyongan guna menggapai tujuan bersama yaitu kehidupan berkeadilan, berkebenaran dan berkesejahteraan.
Aliran air itu dinamis, ber-ubah2 tidak selalu tetap. Kenyataan ini mengajarkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang dinamis diperlukan kreatifitas, inovasi, luwes, mudah beradaptasi, dan tidak mudah berputus asa walau banyak ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan ibarat aliran air yang menemui banyak kelokan, bebatuan dan akar2 tumbuhan. Sebaliknya air yang diam tidak mengalir justru berpotensi jadi busuk dan penyebab kehidupan tidak sehat. Artinya manusia perlu senantiasa melakukan upaya2 perbaikan tatkala terjadi pemburukan mutu kehidupan.
Air  yang mengalir juga seringkali menampung kotoran, namun kotoran itu secara proses alami akan melarut dan dapat ternetralisir. Artinya, kepemimpinan juga disyaratkan akomodatif terhadap saran maupun kritik dan mampu menahan diri di segala situasi yang dirasakan pahit sekalipun disertai mampu bersikap tenang, tegas dan obyektif.
Gemericik aliran air terdengar unik dan alami, dirasakan sebagai gelombang pereda hati yang rusuh menjadi tenang. Fakta ini mengajarkan akan pentingnya memelihara komunikasi sesama umat selaras komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Kepemimpinan Ibukota Nusantara
Rekam sejarah mencatat situs2 Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi, ber-turut2 mantan ibukota negara2 Majapahit, Sriwijaya, dan Melayu Kuno, memiliki tatakota yang serupa yakni terdiri dari jaringan kanal air dengan pulau di-tengah2 sebagai pusat kota. Tatakota ini konon mengikuti paham kota sebagai mandala yakni replika jagad raya di dunia yang menjadi wilayah kekuasaan para dewa dengan pengertian dewa tertinggi sebagai pencipta alam semesta termasuk bumi dan peri kehidupan di dalamnya. Paham ini menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara kedudukan raja dengan kerajaan yakni raja sebagai kepala pemerintahan sebenarnya adalah “wali dewa” untuk melaksanakan tugas pengaturan di dunia. Oleh sebab itulah, kota raja tersebut harus diberi tanda2 tertentu sebagai cerminan keistimewaannya, seperti sistim simbol hingga keseluruhan tatakota sebagai kedudukan raja. Diantaranya yang paling penting adalah lokasi istana pada titik tengah mandala. Titik ini melambangkan pusat kesucian jagad raya yang hanya dapat diperuntukkan bagi orang2 yang memerintah atas nama dewa, bukan sembarang orang tanpa legalitas.
Peranan air sedemikian pentingnya dalam pembentukan ibukota Negara2 yang pernah mengelola nusantara (sekarang wilayah Indonesia) itu tentunya dapat dimaknai juga sebagai mempunyai hubungan erat dengan ciri tanah air nusantara itu sendiri yakni Negara kepulauan yang 70% bagiannya berwujud air.
Demikian pula pola kepemerintahan negara2 penguasa nusantara itu sangat boleh jadi lekat dengan gaya kepemimpinan air termaksud diatas, terbukti negara2 itu berusia ratusan tahun (Majapahit 1293 sd 1525, Sriwijaya 392 sd 1406).
Dalam konteks kekinian, mungkin kehendak memindah ibukota NKRI dari Jakarta ke tempat lain dapat merujuk kepada riwayat Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi tersebut.
Artinya, ibukota yang akan datang perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kelola tata airnya kelak terkendali baik. Jakarta awalnya adalah kota pelabuhan Nusakelapa, lalu Sundakelapa dan Jayakarta, kemudian kota dagang Batavia. Sangat boleh jadi penataan kelola air yang kini kurang baik menjadikan Jakarta kurang nyaman didiami, termasuk peranan alami diapit 2 (dua) sungai besar yang kini sudah bermasalah banjir kiriman bagi Jakarta, karena hulunya memang tidak lagi cukup berkemampuan menyerap air hujan besar, disamping curah hujan lokal yang terpengaruh perubahan iklim global.
Kehadiran tata air dan tata kepemimpinan air rupanya melekat erat pada peran ibukota negara kepulauan terbesar di dunia ini, sehingga opsi pemindahan ibukota seharusnya mempertimbangkan pula riwayat nusantara masa lalu, artinya pemilihan lokasi sebaiknya memungkinkan tata air kota yang terkendali atau memanfaatkan saja lokasi ibukota nusantara seperti Trowulan, sehingga kehendak menjadikan museum Majapahit dapat disinergikan sekaligus dengan kehendak pemindahan pusat pemerintahan NKRI.
Kasat mata, tampaknya lahan di Trowulan yang berlokasi di selatan kota Mojokerto itu sebenarnya memungkinkan dirancang sebagai pusat pemerintahan NKRI, sekaligus menjemput kembali kejayaan nusantara yang tidak terlepas dari pesan AIR adalah Amanat Indonesia Raya.
Untuk lebih sempurnanya hajatan nasional ini maka tidaklah berkelebihan, semoga ibukota NKRI yang akan datang, dimanapun lokasinya, dapat diberi nama ibukota Pancasila demi harmonisasi bhinneka tunggal ika yang terbaik bagi aspek2 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jakarta Selatan, 8 Oktober 2010
Pandji R Hadinoto, GAPI (*)
(*) HP : 0818284545, eMail : repindo45@yahoo.com

Politik Karakter Pusaka Indonesia


Ilustrasi/Ist.

SHNetKepada Yth PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017,
Mencermati debat PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017 yang ditayangkan layar kaca Jumat 13 Januari 2017 malam, menunjukkan kecerdasan diatas rata2 namun terkesan lebih didominasi pikiran2 kebijakan perbaikan di tataran teknis operasional skala daerah khusus ibukota Jakarta semata.

Padahal‎ tanpa perbaikan kebijakan di tataran politik hukum nasional dalam hal ini refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 plus kiprah adendum2 yang dibutuhkan paling tidak untuk 2 dekade kedepan, maka kebijakan2 perbaikan teknis itu akan tidak bermakna meningkatkan baik Indeks kebahagiaan bangsa Indonesia per Biro Pusat Statistik dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto per Perhimpunan Bangsa Bangsa yang masing2 dirilis periodik.

Faktanya hanya pasal 34 dari UUD yang sempat tersentuh oleh salah satu PasLon‎, padahal tema debat *pembangunan sosial* berdimensi majemuk yang terkait dengan banyak amanat konstitusi yang bijaknya harus jadi payung argumentasi yang komprehensif.

‎Namun perdebatan cukup menggembirakan karena mengerucut ke ikhwal bina karakter moral dan kinerja seperti digarisbawahi oleh salah satu PasLon, dan menurut hemat kami, bina karakter itu bijaknya lebih dipertajam dan diperluas di pentas debat 27 Januari 2017 dan 10 Pebruari 2017 yad seperti merujuk kepada doktrin / pakem Pusaka Bangsa Indonesia : http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/‎

‎PasLon bersikap pro Politik Karakter Pusaka Indonesia inilah yang dapat lebih diharapkan memimpin DKI Jakarta berpayungkan pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial per UUD 1945 secara murni dan konsekwen dan bukannya pro Politik Dualistik bahkan Bias berpayungkan pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial per UUD Reformasi 1999-2002 [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 yang realitasnya hanya berisikan Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 TANPA terpadukan dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan amanat sila2 Pancasila].

Dengan kata lain, Tema Pembangunan Sosial tersebut adalah sudah Pro UUD 1945 ketimbang UUD 1999-2002, dan hal ini petunjuk agar para PasLon lebih menuntaskan secara komprehensif visi dan misinya berkerangka refungsikan UUD 1945 yang memang secara legal formal belum atau tidak pernah dicabut pemberlakuannya.

‎Oleh karena itulah ketegasan sikap pro Politik Karakter Pusaka Indonesia dari PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017 wajar ditunggu oleh 7 (tujuh) juta warga ibukota NKRI pemilih di 15 Pebruari 2017 yad.

Jakarta, 14 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Pilkada DKI Jakarta Kudu Dua Putaran

SHNet, Jakarta- Percaya atau tidak, Pemilu Kepala Daerah yang baru saja berlangsung justru membawa berkah tersendiri. Makanya, keinginan masyarakat agar pesta yang sempat jadi perang demokrasi tersebut, digelar dua putaran khusus untuk wilayah DKI Jakarta.

Agus-Silvy kandas, Ahok dan Anies kudu beradu muka di putaran kedua yang Insha Allah bakal dilangsungkan pertengahan April nanti.

Kuda-kuda sudah dipasang. Pengusung Agus tak mungkin bakal diam saja meski jagoannya keok. Megawati pun sudah membuka pintu bagi supporter yang kalah untuk merapat ke Lenteng Agung.

Belum ada riak bakal kemana. Tapi yang pasti, pertarungan bakal lebih panas ketimbang kemarin.

Di media sosial, beredar kabar berupa postingan terkait ongkos politik berebut kursi Gubernur Jakarta yang dinukil dari media mainstream.

Seperti dilansir Tribunnews, pada 12 Februari lalu. KPU DKI Jakarta mengumumkan bahwa pasangan nomor satu punya modal Rp 68.967.750.000. Pengeluaran Rp 68.953.462.051, sehingga sisanya Rp 1.984.949.

Sementara itu, dana kampanye Anies-Sandi Rp 65.272.954.163.  Ahok-Djarot, pengeluarannya Rp 53.696.961.113 dari Rp 60.190.360.025 pemasukan.

Buat apa saja duit sebanyak itu?

Buat apalagi kalau bukan untuk bayar iklan, cetak kaos, brosur, poster, bendera, spanduk, sewa tempat, gaji relawan dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud berkah dari Pemilu Kada yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

Apakah Badan Pusat Statistik punya data berapa banyak tukang sablon di seluruh Indonesia? Kalau ada, coba angka itu dikalikan hasil dari penjumlahan berikut ini.

Kalau tiap kaos, spanduk atau banner ongkos sablonnya Rp 15 ribu, sedangkan tiap tukang sablon mendapat order cetak 100 kaos, 75 spanduk dan 150 banner, berapakah duit yang berputar untuk urusan sablon saja?

Relawan, kalau dulu sebutan ini cuma untuk individu yang secara sukarela turun ke medan bencana, tanpa gaji, paling-paling cuma dapat tempat istirahat, makan dan minum saja.

Seiring perkembangan, sebutan itu geser tempat. Partai politik mulai menggunakannya agar ada kesan mendapat dukungan ikhlas dari tenaga sukarela.

Kemarin, jauh hari sebelum pencoblosan juga ada relawan Agus-Silvy, relawan Ahok-Djarot, juga relawan Anies-Sandi.

Nomor satu, punya relawan yang mendapat gaji sebesar Rp 2,5 juta perbulan untuk tugas pasang kuping, mata, sekaligus pasang-pasang spanduk. Beberapa di antaranya, dilepas ke tiap TPS pada hari pencoblosan untuk jadi saksi.

Nomor dua, entah berapa digaji para relawannya. Sementara dari bisik-bisik di jalanan, seorang teman yang bergabung mengatakan dapat duit jalan Rp 300 ribu tiap pertemuan. Entah itu benar atau tidak.

Nomor tiga juga begitu. Salah satu teman dekat rumah yang bergabung ke dalamnya malah juga dapat proyek menggarap iklan politik segala. Memang sih, dia bilang biaya yang ditarik sekedar ongkos produksi saja tanpa embel-embel ini-itu. Tapi, ga taulah kebenarannya.

Kalau tiap pasang calon punya 500 orang relawan yang kalau mau dipukul rata mendapat gaji sebesar pemberian pasangan calon nomor 1, setidaknya ada lapangan kerja terbuka untuk 1.500 penduduk Jakarta. Dan beban pemerintah, sedikit enteng selama beberapa bulan terakhir.

Sekarang, di DKI Jakarta tinggal dua pasang calon yang harus melanjutkan pertarungan. Kalau ada perubahan nomor urut, berarti alat peraga kampanye juga berubah. Ini artinya, para penyablon masih ketiban order. Ada berapa ya jumlah tukang sablon di Jakarta saja menurut data BPS?

Meski jumlah relawan menyusut sebab nomor wahid keok, mungkin masih ada peluang membonceng ke pasangan lain agar tetap bisa kais rejeki di musim ini. Silahkan. (Ali)

Reformasi Kedudukan Ibukota
Jumat, 21 November 2014 – 11:24 WIB

Suara Pembaca:
Reformasi Kedudukan Ibukota

Situasi dan kondisi Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia atau terjadinya kolaborasi aspiratif antara kantor Merdeka Selatan dengan istana Merdeka Utara, sebenarnya peluang dapat konstruktif dalam menata ulang kedudukan ibukota guna penataaanruang yang lebih baik.

Disadari kini masalah kemacetan lalulintas juga menyumbangkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang ternyata berujung tingkat kendala subsidi skala Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Keputusan Presidensiil menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar telah menuai demo tolakan dari berbagai komponen masyarakat bahkan opini bahwa rakyat yang terbebani tambahan biaya sektor-sektor produktif padahal seharusnya dibiayai dari nilai tambah oleh sector-sektor produktif itu sendiri sebagai produk kinerja atau prestasi kerja pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja, bukan Rakyat yang jadi Kerja Keras.

Keputusan Presidensiil yang mengundang ungkapan Salam Gigit 2 Jari, Salam 2000, Shame On You JokoWi dlsb itu menurut kami perlu dibarengi keputusan-keputusan Presidensiil lain sebagai penyeimbang misalnya reformasi kedudukan ibukota dari pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan saja seperti ketika asal usul Jakarta yaitu Nusaklapa, Sundakelapa dan Batavia.

Keputusan Presidensiil pindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta akan menurunkan tingkat kemacetan lalulintas dan Istana Negara bisa saja beralih fungsi sebagai pusat kegiatan2 politik & budaya kenegaraan berskala nasional dan internasional.

Paripurna Kabinet Kerja sendiri dapat saja beraktifitas di luar Jakarta bahkan dapat sementara ini bergiliran di gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja dan Presiden serta Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta, kalau perlu di kantor bersama.

Strategi penurunan konsumsi BBM memang perlu secara berkelanjutan dikembangkan termasuk upaya2 memperkecil tingkat penyalahgunaan, pencurian dan perdagangan sekunder BBM.

Jakarta, 21 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 

 

BERITA LAINNYA

KB PII Usul Audit Sistem IT KPUD DKI

Kamis, 16 Februari 2017 – 17:12 WIB

Ketum KB PII Nasrullah Larada (Tengah) bersama Muchdi PR dan Budayawan Ridwan Saidi dalam diskusi Majelis Reboan

Jakarta – Sehubungan dengan berkembangnya isu adanya hacker (peretasan) atau permainan data dalam penghitungan suara akibat error akses pada laman Pilkada 2017 KPU beberapa kali sejak kemarin, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) mengusulkan agar dilakukan audit sistem teknologi informasi pada Sistem Perhitungan Suara (Situng) KPU Pilkada 2017.

Sebagaimana diberitakan, situs pilkada 2017 KPU sempat mengalami “error” dan “down” sehingga tidak bisa diakses beberapa saat dan beberapa kali oleh masyarakat dari berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada tanggal 15 Februari 2017, sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap sistem pengunggahan data real count KPU hasil Pilkada.

Ketua Umum PB Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Nasrullah Larada mengatakan, audit ini dilakukan demi menjaga kredabilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada. “demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada, perlu kiranya segera dilakukan audit sistem IT di KPU Daerah maupun KPU Pusat”.

Nasrullah menambahkan, audit sistem ini hendaknya dilakukan oleh Tim Independen yang disetujui oleh partai-partai pengusung pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada DKI.

Disamping menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana Pilkada 2017 terutama Pilkada DKI, audit sistem merupakan langkah untuk membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada DKI selalu mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan. “Keberanian utk melakukan audit sistem IT merupakan langkah bijak jika kita akan mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan.”.

Sebaliknya, jika penyelenggara Pilkada tidak berani melakukan audit sistem IT KPU, maka sangat wajar jika banyak masyarakat akan selalu mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada terutama DKI, yg menjurus pada sentimen negatif. (mfr)

BERITA LAINNYA
16
Feb
17

Lingkungan Hidup : 40 Tahun Protokol Kyoto

143-illustrasi_pemanasan_global_3bmeteocom-718x452.jpg

40 Tahun Protokol Kyoto

Kamis, 16 Feb 2017 | 12:12 WIB | Singkapsejarah

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global.

Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.

Jika sukses diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 °C dan 0,28 °C pada tahun 2050. (sumber: Nature, Oktober 2003)

Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Ia dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1997, dibuka untuk penanda tanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004.

“Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%).

Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca – karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC – yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-12. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia.”

Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC, yang diadopsi pada Pertemuan Bumi di Rio de Janeiro pada 1992). Semua pihak dalam UNFCCC dapat menanda tangani atau meratifikasi Protokol Kyoto, sementara pihak luar tidak diperbolehkan. Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga Konferensi Pihak Konvensi UNFCCC pada 1997 di Kyoto, Jepang.

Sebagian besar ketetapan Protokol Kyoto berlaku terhadap negara-negara maju yang diselesaikan dalam Annex I dalam UNFCCC.

Pada saat pemberlakuan persetujuan pada Februari 2005, ia telah diratifikasi oleh 141 negara, yang mewakili 61% dari seluruh emisi. Negara-negara tidak perlu menanda tangani persetujuan tersebut agar dapat meratifikasinya: penanda tanganan hanyalah aksi simbolis saja. Daftar terbaru para pihak yang telah meratifikasinya ada di sini.

Menurut syarat-syarat persetujuan protokol, ia mulai berlaku “pada hari ke-90 setelah tanggal saat di mana tidak kurang dari 55 Pihak Konvensi, termasuk Pihak-pihak dalam Annex I yang bertanggung jawab kepada setidaknya 55 persen dari seluruh emisi karbon dioksida pada 1990 dari Pihak-pihak dalam Annex I, telah memberikan alat ratifikasi mereka, penerimaan, persetujuan atau pemasukan.”

Dari kedua syarat tersebut, bagian “55 pihak” dicapai pada 23 Mei 2002 ketika Islandia meratifikasi. Ratifikasi oleh Rusia pada 18 November 2004 memenuhi syarat “55 persen” dan menyebabkan pesetujuan itu mulai berlaku pada 16 Februari 2005.

Hingga 3 Desember 2007, 174 negara telah meratifikasi protokol tersebut, termasuk Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia dan 25 negara anggota Uni Eropa, serta Rumania dan Bulgaria.

Ada dua negara yang telah menanda tangani, namun belum meratifikasi protokol tersebut:

Amerika Serikat (tidak berminat untuk meratifikasi) dan Kazakstan

Pada awalnya AS, Australia, Italia, Tiongkok, India dan negara-negara berkembang telah bersatu untuk melawan strategi terhadap adanya kemungkinan Protokol Kyoto II atau persetujuan lainnya yang bersifat mengekang. Namun pada awal Desember 2007 Australia akhirnya ikut seta meratifikasi protokol tersebut setelah terjadi pergantian pimpinan di negera tersebut.

Editor : Marcel Rombe Baan
Sumber : Wikipedia
16
Feb
17

PILKADA DKI Jakarta : Real Quick Count MataRakyat

945-pasangan_cagub_dan_cawagub_toar_sandi-718x452

Ini Hasil Perhitungan Suara Pilkada Jakarta Versi MataRakyat

Kamis, 16 Feb 2017 | 11:15 WIB | Megapolitan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – MataRakyat berhasil mengumpulkan data (angka dan foto C1) dari 10.972 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 84,3 persen dari 13.023 TPS yang ada di DKI Jakarta.

Dari pengumpulan data tersebut, diperoleh hasil, pasangan calon nomor urut 1 Agus-Sylvi memperoleh 786.292 suara atau 16,99 persen. Kemudian paslon nomor urut 2 Ahok-Djarot memperoleh 2.009.636 suara atau 43,43 persen dan paslon Anies-Sandi meraih 1.831.730 atau 39.58 persen.

Hendra Kendro, CEO inTouch Innovate Indonesia melalui pesan tertulisnya kepada netralnews.com, Kamis (16/2/2017) mengatakan bahwa data tersebut dikumpulkan dalam waktu enam jam sejak TPS ditutup.

“Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dari hasil resmi KPU nanti,” katanya.

Menurutnya, secara ketepatan data masih harus menunggu hasil resmi KPU untuk bisa melakukan perbandingan, tapi setidaknya bisa dibandingkan dengan hasil dari lembaga survei yang hanya mengumpulkan data berdasarkan sampling.

Ia menerangkan, hasil perhitungan suara tersebut diperoleh dari 10.972 eSaksi relawan yang mengumpulkan data dari masing-masing TPS.

“Sebagai proyek pemilu pertama yang pernah kami lakukan, MataRakyat masih jauh dari sempurna, tapi kami sangat bangga telah dapat membuktikan bahwa dengan kerja keras kita bersama bisa mewujudkan partisipasi puluhan ribu masyarakat yang bersedia bekerja secara sukarela untuk tujuan membangun demokrasi yang jujur, adil dan transparan di negeri ini,” tuturnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada tim inTouch (Jakarta & Surabaya), teman-teman di ITTG, Micrsoft Indonesia, MetroTV dan semua mitra, sponsor dan relawan dan puluhan ribu eSaksi yg telah terlibat mulai dari konsep, pembangunan, sosialisasi sampai pelaksanaan proyek MataRakyat.

Reporter : Toar Sandy Purukan
Editor : Wulandari Saptono
Ikuti perkembangan hasil untuk matarakyat.
Baca Juga
detikFinance

Pasar Modal Bisa Berkembang Asal Pilkada Tak Rusuh

detikFinance

Pilkada DKI 2 Putaran, Pengusaha Ingin Program Ekonomi Lebih Tajam

detikFinance

Pilkada DKI Menuju Putaran Ke-2, Dampaknya ke IHSG ?

detikFinance

Pilkada DKI Dua Putaran Buat Investor Wait And See

detikSport

Libur Pilkada, Menpora Ngumpul Bareng Keluarga dan Wartawan

detikHealth

Besok Ngantor Lagi, Lakukan Hal Ini untuk Kurangi Stres karena Pilkada

Intip Jessica Iskandar Nyoblos

Kamis 16 Feb 2017, 13:18 WIB

Kolom

Mengapa Ahok-Djarot Unggul di Pilgub DKI Putaran Pertama?

Rico Marbun – detikNews

Jakarta – Meski pemenang resmi Pilgub DKI baru akan ditetapkan awal Maret mendatang, sampai detik ini Ahok-Djarot telah dinyatakan unggul oleh seluruh lembaga survei melalui proses hitung cepat. Walau telah diduga sebelumnya, namun tetap saja, perolehan suara pasangan nomor 2 yang hampir mendekati 50% di tengah kasus hukum yang mendera dan kuatnya hantaman gelombang unjuk rasa, merupakan prestasi yang tidak boleh dianggap remeh.

Ahok-Djarot Raup Suara Mengambang, Suara Agus-Sylvi ke Anies-Sandi

Survei yang dilakukan Median tiga pekan lalu, menempatkan Ahok di urutan pertama dengan perolehan 29,8% suara, sementara berturut turut Anies-Sandi dengan 27,8% suara dan Agus–Sylvi 26,1%, dengan suara mengambang 16,3%. Jika ditotal suara Agus plus Anies, akan didapat suara kontra Ahok sebesar 53,9%.

Bandingkan dengan ‘quick count’. Mengutip salah satu lembaga survei, perolehan Agus dan Anies 39,91% plus 16,87% sama dengan 56,78% suara; 53,9% di survei banding 56,78%. Artinya suara kontra Ahok hanya memperoleh penambahan 2,88% dari undecided voters atau relatif tetap. Sementara Ahok-Djarot lompat jauh dengan mengambil 13,42% suara.

Data juga menunjukkan bahwa, suara Agus turun hampir 4% dan posisinya jatuh ke posisi terbawah setelah sebelumnya sempat memimpin pada bulan November. Di saat yang sama suara Anies terus mengalami kenaikan hingga posisi kedua dan hanya berselisih 2% dari suara Ahok. Artinya dengan jumlah suara gabungan Anies dan Agus relatif tetap, saat suara Agus turun, suara Anies naik.

Terbatasnya Pengaruh Politik Identitas

Mengapa di tengah terpaan demonstrasi 411, 212 dan 112 yang bisa mencapai jutaan orang, suara Ahok tetap signifikan? Data kami menunjukkan bahwa hanya 35% penduduk Jakarta yang menjadikan isu agama (identitas) sebagai rujukan utama dalam memilih pemimpin. Artinya pemilih konservatif banding pemilih modern 35:65.

Dari proporsi 35% tersebut, manuver Anies-Sandi jelang dan pasca aksi 212 yang lebih mendekat ke kanan, dengan ikut salat Subuh jelang aksi 212 dan bertemu Habib Rizieq, membuat pemilih konservatif di kubu Agus pindah ke kubu Anies. Data bulan Januari menunjukkan ada 35,5% responden yang menanggap kubu Anies lebih nampak dukungannya dalam gelombang aktifisme Islam dibanding dengan kubu Agus yang hanya 20,8%. Singkatnya Anies-Sandi dianggap lebih ‘hijau’ ketimbang Agus-Sylvie.

Pengaruh Debat Kandidat

Faktor kedua yang mempengaruhi lonjakan suara Ahok dan Anies ialah performa yang mumpuni di debat kandidat. Dari sekitar 43%-45% yang mengaku menonton debat kandidat pertama dan kedua, mayoritas menganggap Ahok – Djarot unggul. Ada 44,9% yang menganggap Ahok unggul di debat kandidat pertama dan 40,1% di debat kedua. Bandingkan dengan Anies 25,1% dan 31,3%. Sementara Agus harus puas di posisi ketiga dengan 15,9% dan 11%. Pemilih modern dan mengambang yang tidak terpengaruh dengan isu identitas jelas berduyun-duyun memilih Ahok dan Anies pasca debat.

Perang Isu Negatif dan Serangan Antasari

Ramainya isu negatif dalam Pilkada DKI kali ini, secara de facto jelas menjadi variabel yang tidak bisa dipandang enteng. Ada daftar panjang isu negatif yang saling adu kuat setahun belakangan. Dimulai dari reklamasi, audit BPK tentang RS Sumber Waras, aliran uang kepada relawan, penistaan agama, dugaan skandal korupsi hingga yang paling mutakhir tudingan Antasari terhadap SBY. Tidak berlebihan bila isu negatif jelas mempengaruhi naik turun suara 3 kandidat.

Mengapa dalam konteks perang isu, Ahok dan Anies bisa mengalami kenaikan suara dan Agus justru turun? Data menunjukkan justru di bulan-bulan terakhir jelang pencoblosan, publik lebih terpengaruh dengan isu negatif yang menerpa kubu Agus ketimbang kubu Ahok. Saat diajukan pertanyaan terbuka, apa berita negatif yang paling diingat seputar kandidat, ada 26,3% yang menyebut dugaan kasus yang membelit Sylviana Murni, pasangan Agus. Bandingkan dengan hanya 11,8% kasus penistaan yang sedang dalam masa persidangan. Anies? Relatif tidak ada.

Itulah mengapa total tone negatif tentang Anies paling rendah, hanya 20,3% ketimbang Agus 34,3% dan Ahok 23,3%. Apesnya lagi, di H-1 pencoblosan, bom isu terakhir dilepaskan oleh Antasari langsung kepada SBY. Walau sempat dibantah, damage has been done. Kerusakan jelas terjadi. Langkah Agus untuk lebih ke kanan dengan hadir di aksi 112 dan membawa jaringan ulama berangkat umrah, pupus diterpa isu negatif.

PR Besar Ahok-Djarot

Akankah Ahok-Djarot unggul lagi di putaran kedua mendatang? Ada satu pekerjaan rumah yang tersisa. Dari hitung cepat, kita tahu ada sekitar 43% pemilih Ahok versus 57% orang yang ingin mengganti Ahok (suara Agus plus Anies). Jika Ahok ingin menang, proporsi publik yang ingin mengganti petahana harus dikurangi. Kita lihat saja manuver 2 bulan ke depan.

*) Rico Marbun MSc adalah Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (MEDIAN), pengajar di Universitas Paramadina
*) Artikel ini adalah opini pribadi penulis, bukan merupakan pandangan redaksi detikcom.
(nwk/nwk)

Kamis 16 Feb 2017, 13:10 WIB

Mendagri: Saya Pertanggungjawabkan Kenapa Ahok Tak Diberhentikan

Ray Jordan – detikNews

Jakarta – Status Gubernur DKI Jakarta yang disandang oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi polemik karena saat ini dia juga menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan dirinya punya alasan kuat kenapa belum memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI tersebut.

Tjahjo mengatakan, dirinya meyakini bahwa UU Pemda yang dikaitkan dengan status Ahok tersebut memiliki banyak tafsir. Hal itu menjadi alasan dirinya hingga kini belum memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

“Saya meyakini bahwa antara UU Pemda dan dakwaan itu multitafsir, maka saya yakin betul saya pertanggungjawabkan kepada Pak Presiden apa yang saya putuskan untuk belum memberhentikan, belum loh ya, belum memberhentikan sementara ini karena multitafsir,” kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Tjahjo mengatakan, perbedaan pandangan mengenai UU Pemda tersebut adalah hal yang wajar. Untuk itu, dirinya telah mendatangi Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa mengenai polemik tersebut.

“MA belum membuat surat, tapi statement ketua kan sudah, itu urusan beda. Jadi apa yang sudah Pak Mendagri anggap benar, ya itu benar. Kalau saya begitu saja,” katanya.

Tjahjo pun menegaskan, dirinya tidak bisa memaksa MA untuk mengeluarkan fatwa tersebut.

“Fatwa MA itu kami tidak memaksakan MA mau buat fatwa atau tidak. Statement beliau kan sudah ada, menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri,” katanya.
(jor/erd)

Berita Terkait
Berita Terkait

Ini Penyebab Jumlah Suara Agus Jeblok

Rabu, 15 Februari 2017 | 22:21

INDOPOS.CO.ID- Hasil quick count Pilkada DKI dari sejumlah lembaga survei memperlihatkan paslon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan paslon nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat hanya terpaut angka tipis. Sebaliknya, paslon nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tertinggal cukup jauh dibandingkan perolehan suara dua paslon lainnya.

Dalam hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) misalnya, hingga pukul 16.47 WIB dengan data masuk mencapai 83,3 persen Anies-Sandi terpantau memperoleh 41,32 persen suara, sedikit unggul dari Ahok-Djarot yang mengumpulkan 41,01 persen suara.Sebaliknya, Agus-Sylvi yang sebelumnya kerap unggul dalam survei sejumlah lembaga hanya mampu mendapatkan 17,67 persen suara.

Hitung cepat JSI sendiri dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 330 TPS dari total 13.023 TPS di seluruh Ibu Kota, yang diambil secara acak dan proporsional dengan margin of error sebesar sekitar 1 persen. Rudi Ruswandi, Manajer Riset JSI mengungkapkan, dengan hasil quick count itu hampir dapat dipastikan tidak ada satu paslon yang mampu menang satu putaran.

“Kalau melihat kondisi begini, putaran kedua akan menjadi milik paslon nomor urut dua dan tiga. Tapi kami belum bisa memastikan siapa yang paling unggul dalam perolehan suara karena ini masih hitung cepat,” ujar Rudi saat merilis hasil quick count JSI di Hotel JS Luwansa, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/2) petang.

Rudi menerangkan, merosotnya perolehan suara paslon nomor satu yang sebaliknya diikuti dengan mencuatnya perolehan suara paslon nomor tiga disebabkan karena pemilih dua paslon itu saling berkaitan. Di sisi lain, perolehan suara Ahok-Djarot sejak awal selalu stabil, yakni di sekitar angka 30 persen karena mereka telah memiliki pemilih loyal.

“Di awal-awal pasangan nomor satu melejit, sekarang pasangan nomor tiga yang melejit. Ini karena pemilih paslon nomor satu dan paslon nomor tiga beririsan. Jadi ketika paslon nomor tiga naik, maka paslon nomor satu tergerus suaranya. Demikian juga sebaliknya. Yang punya pemilih solid itu paslon nomor dua,” tambah Rudi.

Naiknya suara Anies-Sandi saat hari pencoblosan itu, sambung Rudi, disebabkan semakin gencarnya intensitas kampanye yang dilakukan pasangan yang didukung Partai Gerindra dan PKS itu menjelang masa tenang. Sebaliknya, aktivitas Agus-Sylvi berkurang.

Selain itu, tambah Rudi, merosotnya suara Agus-Sylvi dan melejitnya suara Anies-Sandi juga berhubungan dengan penampilan para paslon dalam tiga kali debat kandidat. Seperti diketahui, paslon dua dan tiga dinilai unggul bergantian dalam debat, meninggalkan paslon nomor satu.

Rudi juga menyampaikan, hasil hitung cepat sementara itu juga menunjukkan bahwa isu agama tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara, karena menurutnya warga Jakarta adalah pemilih rasional. “Perselisihan antara Ahok dengan Ketua Umum MUI, Pak Ma’ruf Amin yang kemarin juga tidak terlalu berpengaruh,” ujar Rudi. (ibl)

Editor : Wahyu Sakti Awan
BERITA TERKAIT
  • *KPU DKI Jakarta Siapkan Putaran Dua

  • Boy Sadikin Buka Komunikasi Politik ke Partai Lain

  • Rendahnya Suara AHY Gara-Gara SBY Sering Galau di Twitter? Nih Penjelasan Ahlinya…

  • Nah Lho, Ternyata Banyak TPS di Jakarta Telat Dibuka

Komentar Ahok jika Masuk Putaran Kedua Pilkada DKI, Mengejutkan!

Rabu, 15 Februari 2017 | 20:48

INDOPOS.CO.ID – Hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta sudah selesai. Beberapa lembaga survei telah merilis hasil hitungan yang semuanya menunjukkan tak ada satu pun kandidat mencapai 50 persen suara rakyat.

Artinya, Pilkada DKI berpotensi masuk dua putaran kendati belum ada keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Hal itu pun diklaim Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Kalau lihat dari realcount, quick count kayaknya enggak ada pasangan yang berhasil raih 50 persen plus. Biasanya kalau real count kan sudah pasti,” ujarnya di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2).

Menanggapi kemungkinan masuk dua putaran, pria yang karib disapa Ahok itu tak mau ambil pusing. Bahkan, saat ditanyai perihal strateginya di putaran kedua, dia enggan berkomentar. “Saya orang kerja enggak pikir strategi. Kalau strategi urusan partai politik dan tim pemenangan. Saya maunya kerja aja,” katanya.

Seperti diketahui, hasil quick count beberapa lembaga survei menempatkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di posisi pertama. Tempat kedua ditempati pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Serta duet Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni berada di posisi buncit. (uya/JPG)

14
Feb
17

Kenegarawanan : POLITIK KEJOANGAN PEMANGKU INDONESIA 2045

bendera-640x398
Suara Warga 11Peb17 :

POLITIK KEJOANGAN PEMANGKU INDONESIA 2045

Pelantunan INDONESIA JAYA di pengakhiran acara Debat PILKADA DKI Jakarta 10 Pebruari 2017 patut dihargai jadi pendorong jiwa semangat nilai-nilai KEJOANGAN para Pemangku-pemangku Indonesia 2045.
Aspirasi INDONESIA JAYA itu dilengkapkan PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*‎ 7 Pebruari 2017 :
Dan pasca PILKADA Serentak 15 Pebruari 2017, saatnya kini segenap kontestan dan konstituen kembali bersikap padu sebagai Pemangku Indonesia 2045 untuk penegakan Politik Kejoangan bagi *Persatuan Indonesia* atau *Nasionalisme* sebagaimana telah teramanatkan pada *Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959]*.
Menuju kearah Indonesia 2045 itulah, Politik Kejoangan ini perlu lebih ditekadkan dalam bentuk lebih komprehensif sebagaimana *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia‎, 28 December 2016‎*
http://sinarharapan.net/2016/12/petisi-revolusi-kehormatan-rakyat-republik-indonesia/‎ yakni kiprahkan PANCA STRATEGI INDONESIA SEJAHTERA cakupi :

‎A) TRI JOANG GENERASI PENERUS A45

1) Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945

2) Tingkatkan pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia seutuhnya
http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ]

3) Tingkatkan Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia (per Biro Pusat Statistik) dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto (per Perhimpunan Bangsa Bangsa)

B) TRI POLITIKA INDONESIA JAYA 2045

1) Politik TRIKESRA Kesejahteraan Rakyat
berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu a) Kemaritiman, b) Pangan Lokal, c) Energi Terbarukan,

2) Politik TRIKARYA yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat,

3) Politik TRICITA Kenegaraan yaitu a) Indonesia Mulia (2015-2025), b) Indonesia Bermartabat (2025-2035), c) Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045)

C) TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

D) STRATEGI PANCA KEHORMATAN RAKYAT : a) Merdeka, b) Bersatu, c) Berdaulat, d) Adil, e) Makmur

E) STRATEGI SAPTA KEPEMIMPINAN PANCASILA : aktualisasi dalam a) Falsafah Bangsa, b) Jatidiri Bangsa, c) Pandangan Hidup Bangsa, d) Dasar Negara, e) Ideologi Negara, f) Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan g). Mercusuar Dunia.

‎Memahami Politik sebagai perangkat perekayasa sosial Ketahanan Bangsa Indonesia aalah demi Keselamatan dan Keutuhan serta Kesejahteraan, maka Politik Kejoangan Pemangku Indonesia 2045 dimaksudkan diatas tiada lain ditujukan bagi optimasi terselenggaranya upaya-upaya berkelanjutan Politik Kejayaan Peradaban Indonesia 2045

Jakarta,‎ 11 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.
Stay up to date on results for politik kebangsaan pemangku indonesia.
14
Feb
17

Kenegarawanan : Diskresi Pro Keadilan dan Persatuan Indonesia

kartunama GP45

Sidang Ahok: Diskresi Pro Keadilan dan Persatuan Indonesia

 

09
Feb
17

PETISI : Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia

PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*


ilustrasi /ist

SHNet – Kepada Yth *Pemangku Kebangsaan Pancasila Indonesia*,

PERTAMA, mempertimbangkan *Petisi Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia, 5 Pebruari 2017*‎
http://sinarharapan.net/2017/02/petisi-presidium-koalisi-penyelamat-indonesia%E2%80%8E/‎

KEDUA,  mengingat‎ lintasan sejarah Kebangsaan Indonesia‎
2.1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908.
2.2. Putusan Kongres Pemuda Indonesia (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928).
2.3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2.4. Pembukaan UUD 1945. 18 Agustus 1945

‎KETIGA, memperhatikan pendapat ahli hukum Advokat Syarifuddin Simbolon SH‎ tentang *UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 itulah NEGARA INDONESIA (NKRI)*, selengkapnya sebagai berikut :‎

UUD 1945 merupakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17.8.1945 yang disusun menjadi Undang Undang Dasar Negara Indonesia [Alinea keempat UUD 1945].

Oleh karena itu, mengubah atau mengganti UUD 1945 sama dengan mengubah atau mengganti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17.8.1945.

UUD 1945 itu merupakan produk Bangsa Indonesia bukan produk MPR.

Kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada MPR.

MPR bukan lembaga BANGSA melainkan lembaga Rakyat.

UUD 1945 tdk memberi wewenang kepada MPR untuk menetapkan atau mengubah UUD 1945 melainkan menetapkan UUD [Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945].

Menurut Hukum, perbuatan tanpa kewenangan adalah TIDAK SAH dan BATAL, \’nietig\’

Masih menurut Hukum, akibat yg timbul dari dan oleh karena atau didasarkan pada yg TIDAK SAH adalah TIDAK SAH dan BATAL, \’nietig\’

UUD 1945 tergolong HTN *Staatrechts*, bukan Hukum Administrasi Pemerintahan, *administratiefrecht, govermentlaw*.

Menurut Hukumnya NEGARA tidak sama dengan Pemerintah.

Negara Indonesia itu tergolong subjek Hukum badan hukum (Rechts persoon) eksistensinya ada pada UUD 1945 itu yg sekaligus berfungsi sebagai AKTA PENDIRIAN atau AKTA KELAHIRANNYA.

UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 itulah HUKUM TERTINGGI (Sumber Hukum) yg berlaku bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Air (Negeri) Indonesia serta Rakyat Indonesia dan tiap2 WNI.

Sebagaimana AD atau Akta Pendirian suatu badan Hukum isinya adalah ketentuan-ketentuan atau aturan.

Oleh karena itu jika ingin Mengamankan NEGARA INDONESIA dan Menegakkan HUKUM marilah SEGERAKAN berjuang agar UUD 1945 berlaku lagi secara de facto.

REKOMENDASI :
Maka saatnyalah kini direkomendasikan agar UUD 1945 [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75 Th 1959] yang sesungguhnya adalah *Konstitusi Pro Pancasila* patut diakui oleh seluruh Bangsa Indonesia dan direfungsikan aktif. sebagai payung struktural politik hukum nasional bagi perundang-undangan yang berlaku di NKRI demi kemantapan dan kepastian penguatan kiprah *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia* mengarus utama, dalam hal ini Persatuan Indonesia per Sila-3 Pancasila yang saling erat berlekatan dengan Sila-sila 1, 2, 4 Pancasila untuk terkiprahkannya Sila-5 Pancasila.

Jakarta, ‎7 Pebruari 2017

Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia,‎
Pandji R Hadinoto, Hari Setiawan, Darmawan, Letty ismet,‎ Mustafa Kamal, Cuk Conk Narasipati, Wahyu Raja Intan, Djoenarsono Bardosono, Aby Surya Simatupang ‎

Publikator :‎
Pandji R Hadinoto‎
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta‎
http://www.jakarta45.wordpress.com

Rabu, 26 Oktober 2016

PETISI AMANDEMEN PANCASILA

PETISI AMANDEMEN PANCASILA

Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu “amendment”. Amends artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. The law has been amended (undang-undang itu telah di amandemen). Jadi yang dimaksud dengan Amandemen UUD 45 pasal-pasal dari UUD 45 itu sudah mengalami perubahan yang tertulis atau maknanya, barangkali. Kapan UUD 45 itu dimandemen ?. Perlu diketahui ada perbedaan antara rancangan UUD yang dibuat oleh pantia BPUPKI dengan naskah UUD 45 yang disetujui dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi anggaplah dasar UUD 45 yang belum diamandemen adalah UUD 45 yang tercantum dalam ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Memilih Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (Pandji R Hadinoto.2012)

Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional. Dan memang dalam Aturan Peralihan UUD 45, pasal IV tercantum : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. (Pandji R Hadinoto 2012)

Dengan perkataan lain saat itu Presiden berkuasa tanpa batas karena beliau berfungsi ya sebagai eksekutif, sebagai pimpinan legislatif. Ini kurang demokratis, padahal Republik Indonesia saat itu harus menunjukkan sifatnya yang didukung rakyat. Kalau tidak, maka Belanda bakal berkoar-koar membenarkan bahwa Pemerintahan Soekarno, fasistik ala Jepang. Makanya konstitusi kita dicermati harus diamandemen. (Pandji R Hadinoto.2012)

Sejarah menggambarkan bahwa muncullah petisi (kurang lebih 50 orang) untuk merubah KNIP (yang tadinya sekadar badan pembantu Presiden) menjadi sebuah badan legislatif. Karena untuk memunculkan apa yang tertulis dalam undang-undang yaitu terbentuknya MPR dan DPR, sulit direalisir saat itu. Jadi mengapa tidak KNIP saja yang dirubah jadi MPR sementara. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI yang berubah menjadi PK (Panitia Kemerdekaan) menetapkan pembentukan Komite nasional, Partai Nasional Indonesia (Staat partij, bukan PNI partai politik) dan Badan Keamanan Rakyat. dan pada tanggal 29 Agustus 1945, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) terbentuk dengan ketuanya Mr Kasman Singodimedjo. Wakilnya ada 3 orang yaitu masing-masing, 1. Sutardjo Kartohadikoesoemo, 2. Mr Johanes Latuharhary, dan Adam Malik.( Pandji R Hadinoto.2012)

Dalam sidangnya yang pertama dibalai Muslimin Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP keadaannya kacau. Semua ingin bicara dan merasa perlu ikut bicara. Meskipun demikian hasilnya ada juga yaitu meminta hak legislatif kepada Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Seperti telah disebutkan diatas, sejumlah 50 orang dipimpin oleh Soekarno membuat petisi untuk merubah fungsi dan status KNIP. Sejumlah anggota kabinet seperti Amir Sjarifudin dan Hatta bisa menyetujui (Soekarno tidak hadir dalam sidang KNIP pertama ini). Maka Wakil presiden Mohammad Hatta menerbitkan Maklumat wakil Presiden no.X tapi dengan kop : Presiden Republik Indonesia. Isinya : Memutuskan : Bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada KNIP.( Hari Setiawan.2010)

Siapakah yang diangkat menjadi ketua BP KNIP itu ? Dialah Sutan Sjahrir. Dan Wakilnya diangkat Amir Sjarifudin. Sekretaris Mr Soewandi. Jumlah anggota BP KNIP adalah 15 orang. Maka mulailah bekerja BP KNIP ini dan kantornya di Jalan Cilacap Jakarta (sekarang dipakai UBK). Salah satu produk hukum yang dibuat oleh BP KNIP adalah maklumat no.5 tentang pertanggung jawaban menteri-menteri dan susunan dewan kementerian baru. Dokumen ini amat penting karena tanpa disadari merupakan rancangan perubahan konstitusi yang amat mendasar. Konsekwensinya kalau disetujui, maka terjadilah perubahan sistim kabinet presidentiel, menjadi kabinet ministriel. Lucunya Soekarno-Hatta menyetujui. Bahkan Soekarno meminta Sjahrir bertindak sebagai Perdana menteri. Kabinet Sjahrir terbentuk dan serah terima terjadi pada tanggal 14 November 1945. Anehnya ketika berlangsungnya sidang KNIP kedua Sjahrir masih sebagai ketua BP KNIP dan sudah serah terima dengan kabinet lama. Padahal saat itu dia sudah Perdana menteri. Demikianlah kisah sejarah dalam negeri yang namanya Republik Indonesia ini. Rupanya amandemen bukan barang baru. Tidak aneh kalau Amin Rais Cs melakukannya tahun 2002. (Disarikan dari berbagai sumber). Mungkin untuk menyiasati tantangan yang muncul yang menggoyahkan sendi negara, para politikus, tidak segan-segan mengamandemen peraturan-perundangan yang sedang berlaku. .( Hari Setiawan.2010)

 Perlu Amandemen UUD 45 Guna Sempurnakan Ketatanegaraan

MPR menganggap amandemen UUD 45 masih dibutuhkan. Hanya saja amandemen itu harus dilakukan secara komprehensif. Alasanya ada sejumlah pasal-pasal yang memerlukan penyempurnaan untuk pengelolaan ketatanegaraan yang lebih baik. “Pada intinya FKB mendukung perubahan amandemen terhadap UUD 45. Namun harus dilakukan secara komprehensif. Disamping itu, Perlunya amandemen itu karena adanya kebutuhan untuk pengeloaan negara secara baik, misalnya ada beberapa pasal ketatanegaraan yang perlu penyempurnaanPakar hukum Dr Adnan Buyung Nasuiton mengusulkan perlu dibentuk komisi negara yang mengkaji secara khusus amandemen UUD 45. Sehingga perubahan dan perbaikan terhadap UUD 45 hasil amandemen tidak menimbulkan persoalan baru. ‘Perubahan UUD 45 hasil amandemen perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara parsial, lebih jauh Adnan mengkhawatirkan jika perubahan UUD 45 itu dilakukan secara parsial, atau bagian demi bagian dan tanpa melihat konteksnya secara luas atau tanpa dibarengi suatu konsep perubahan baru. Justru akan menyisakan persoalan baru yang sarat dengan tumpang tindih. .( Hari Setiawan.2010)

Menurutnya, sampai saat ini ada beberapa kelompok yang menolak hasil amandemen UUD 45 dan menuntut kembali ke UUD 45 yang asli. Keberatan itu, sebenarnya terkait dengan tiga hal, pertama-persoalan konsep negara [staatsidee] yang berkenaan dengan paham kedaulatan rakyat dan pemeritahan demokratis konstitusional. Kedua, persoalan dasar negara yang mencakup dasar Negara Islam Vs Pancasila yang dikhawatirkan adalah munculnya kekuatan yang memaksakan memasukkan Islam yang secara substantif menggeser Pancasila sebagai dasar negara. Dan ketiga, soal kepentingan politik yang menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan tidak melalui forum MPR. .( Hari Setiawan.2010)

Yang jelas, kata Adnan, hasil amandemen ke empat UUD 45 telah membawa perbaikan, diantaranya pembatasan masa kekuasaan presiden, adanya perlindungan hak azasi manusia dan jaminan kesejahteraan rakyat. Sejumlah perubahan mendasar itu cukup baik, namun masih ada kelemahannya, secara konseptual maupun teknis yuridis. .( Hari Setiawan.2010)

 Pasal-Pasal yang diamandemen 

Perubahan pertama

Meliputi antara lain hal-hal berikut ini :

-Mengurangi, membatasi, serta mengendalikan kekuasaan presiden.-Hak membentuk UUD yang dulu ada ditangan presiden sekarang ada pada DPR, sedangkan presiden hanya berhak mengajukan rancangan UUD kepada DPR.

Pasal-pasal yang mengalami perubahaatau penambahan pada perubahan pertama adalahpasal 5, ayat 1 diubah: pasal 7 diubah; pasal 9 diubah; pasal 13 ayat 2 diubah dan ditambah satu ayat; pasal 20 diubah menjadi empat ayat; pasal 21 ayat 1 diubah. .( Hari Setiawan.2010)

 Perubahan kedua

Meliputi antara lain hal-hal berikut ini :

-Pemerintahan daerah -Keanggotaan, fungsi, hak, serta para pengisian keanggotaan-Wilayah Negara-Hak asasi manusia-Pertahanan keamanan Negara-Mengenai bendera, bahasa, lambang, Negara dan lagu kebangsaan.( Hari Setiawan.2010)

 Kedudukan Konstitusi

Demikian pula negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh1 menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan dan para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris, sebagaimana dikemukakan oleh Phillips Hood and Jackson sebagai berikut : “a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen.” .( Hari Setiawan.2010)

 

Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis berupa kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. .( Hari Setiawan.2010)

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power3 yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. . (Darmawan.2009)

Hal itu dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, misalnya melalui referendum, seperti yang dilakukan di Irlandia pada tahun 1937, atau dengan cara tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Dalam hubungannya dengan kewenangan mengubah UUD, cara tidak langsung ini misalnya dilakukan di Amerika Serikat dengan menambahkan naskah perubahan Undang-Undang Dasar secara terpisah dari naskah aslinya. Meskipun, dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat (preambule) terdapat perkataan “We the people”, tetapi yang diterapkan sesungguhnya adalah sistem perwakilan, yang pertama kali diadopsi dalam konvensi khusus (special convention) dan kemudian disetujui oleh wakil-wakil rakyat terpilih dalam forum perwakilan negara yang didirikan bersama. (Darmawan.2009)

Dalam hubungan dengan pengertian constituent power tersebut di atas, muncul pula pengertian constituent act. Dalam hubungan ini, konstitusi dianggap sebagai constituent act, bukan produk peraturan legislatif yang biasa (ordinary legislative act). Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Seperti dikatakan oleh Bryce, konstitusi tertulis merupakan:

“The instrument in which a constitution is embodied proceeds from a source different from that whence spring other laws, is regulated in a different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not by the ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered body. When any of its provisions conflict with the provisions of the ordinary law, it prevails and the ordinary law must give way”. (Darmawan.2009)

Karena itu, dikembangkannya pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Atas dasar logika demikian itulah maka Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif (judicial review) terhadap materi konstitusi, meskipun Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung. (Darmawan.2009)

Basis pokok berlakunya konstitusi adalah adanya kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998. (Darmawan.2009)

 Perubahan UUD 1945

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. (Darmawan.2009)

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.(Darmawan.2009)

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.(Darmawan.2009)

Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.(Darmawan.2009)

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.(Darmawan.2009)

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and responsibility upon the President) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.(Darmawan.2009)

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (the living constitution).(Darmawan.2009)

Dari hasil ketikan ini saya selaku  penulis ingin menjelaskan dan membeberkan beberapa sumber yang saya baca dan saya pelajari, sehingga tulisan atau rangukuman alias resensi ini dapat dipahami dan di jadikan sebagai acuan untuk pembelajaran tentang PETISI AMANDEMEN PANCASILA,di antara sumber sumber yang sayabaca tidak semua namanya saya cantumkan di tulisan kali ini,hanya  beberapa dan diantaranya adalah:

  1. Pandji R Hadinoto, 2. Hari Setiawan, 3. Darmawan, 4. Raden Hazairin, 5. Chatarina Etty, 6. Diennaldo, 7. Muslim Arbi. (MUHAMMADIBNUSEPTYANSYAH)

Lalu saya akan membahas tentang Petisi 50 ,apa itu petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta sebagai sebuah “Ungkapan Keprihatinan” dan ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap danMohammad Natsir.(akri Tianlean (1997) A.H. Nasutionpada Masa Orde Baru, Mizan Pustaka, Bandung ISBN 979-433-138-4)

Petisi ini dibacakan di depan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 13 Mei 1980 dengan maksud untuk meyakinkan para wakil rakyat agar meminta penjelasan dari Presiden tentang apa maksudnya yang sesungguhnya dengan kedua pidatonya itu. Delegasi yang menghadap para wakil rakyat ini dipimpin oleh Mayjen. (purn.) Dr. Azis Saleh. Pada 3 Juli 1980, 19 anggota DPR mengajukan sebuah dokumen yang memuat dua buah pertanyaan kepada Presiden. Mereka bertanya apakah presiden setuju bahwa Ungkapan Keprihatinan itu memuat masalah-masalah penting yang patut mendapatkan perhatian dari semua pihak, khususnya dari DPR dan pemerintah, dan apakah rakyat Indonesia patut mendapatkan penjelasan yang menyeluruh dan terinci tentang masalah-masalah yang diangkat.Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada Presiden dalam sebuah surat tertanggal 14 Juli. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengundang berbagai reaksi di lingkungan DPR.Seorang anggota DPR, Soedardji, tidak setuju bahwa Presiden harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, rekan separtainya, Anwar Nuris, mengatakan bahwa hal itu adalah bagian yang normal dari proses berkonstitusi..(akri Tianlean (1997) A.H. Nasutionpada Masa Orde Baru, Mizan Pustaka, Bandung ISBN 979-433-138-4)

Pada 1 Agustus 1980, Soeharto menyampaikan jawabannya kepada Ketua DPR Daryatmo, dengan melampirkan salinan dari kedua pidatonya yang mendorong lahirnya “Ungkapan Keprihatinan”. Soeharto menulis bahwa ia yakin bahwa para anggota DPR yang telah berpengalaman akan memahami makna dari pidato-pidatonya itu, namun apabila mereka masih belum puas, ia mengusulkan agar para anggota DPR mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada anggota-anggota dari Komisi-Komisi DPR terkait, sesuai dengan prosedur tata cara DPR. Pemerintah lalu dengan senang hati akan memberikan penjelasan-penjelasan tambahan, melalui Menteri Pertahanan/para panglima militer, khususnya tentang hal-hal yang diangkat oleh “Petisi 50” [kutipan sesuai aslinya]. Ketua DPR menyampaikan kepada wartawan bahwa menurut pendapatnya, tanggapan ini telah cukup memberikan perhatian kepada ke-19 anggota DPR itu, dan telah memperlihatkan rasa hormat kepada DPR.

Karena pemerintah menguasai semua komisi, wacana publik yang sungguh-sungguh pun ditutup begitu saja dan status quo “Orde Baru” yaitu dwifungsi, kesatuan Golkar danABRI, serta keutamaan Pancasila ditegaskan kembali. Dalam pidato 17 Agustusnya pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan kembali bahwa “Satu-satunya cara bagi kita untuk melaksanakannya ialah dengan menerapkan pembangunan …[dan untuk maksud tersebut] kita semua harus mampu menjaga kestabilan dinamika regkonal.Suharto kemudian mencabut hak-hak perjalanan para kritikusnya, dan melarang koran-koran menerbitkan foto-foto mereka ataupun mengutip pernyataan-pernyataan mereka. Para anggota kelompok ini tidak dapat memperoleh pinjaman bank dan kontrak-kontrak . Suharto menyatakan: “Saya tidak suka apa yang dilakukan oleh yang disebut Petisi 50 ini. Saya tidak suka cara-cara mereka, terlebih lagi karena mereka menyebut diri mereka patriot..(akri Tianlean (1997) A.H. Nasutionpada Masa Orde Baru, Mizan Pustaka, Bandung ISBN 979-433-138-4)

penulis muhammad ibnu septyansyah mahasiswa FISIP UHAMKA semester 1 kelas 1A




Blog Stats

  • 3,117,170 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…