Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category

31
Jul
15

Politik : Papua Merdeka Tinggal Selangkah?

Logo Benteng Pancasila

http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/07/28/74694/papua-merdeka-tinggal-selangkah-1.html

Papua Merdeka Tinggal Selangkah ? [1]

Selasa, 28 Juli 2015 – 09:18 WIB

Gerakan Papua Meredeka terus menggelar aksi-aksi di berbagai negara. Foto Aksi gerakan ini di Inggris

Oleh: Tika Af’idah

SEBUAH gerakan mengumpulkan masa di dunia maya  berupa petisi online  sedang dikumpulkan untuk mendesak Presiden Joko Widodo tim perdamaian PBB masuk ke Papua Barat.

Petisi yang dibuat oleh seseorang bernama Michael Taylor sudah ditanda-tangani 100.203 tanda tangan. Entah siapa orang bernama Michael Taylor. Namun nama ini  selama ini dikenal di dunia sebagai seorang atlet baseball yang tidak ada hubungannya dengan Papua Barat.

Petisi tersebut dibuat berdasarkan laporan bahwa ada sebuah pembantaian massal yang terjadi di Papua Barat, dan jurnalis dilarang masuk ke Papua. Berikut adalah deskripsi yang disertakan di dalam petisi online tersebut:

“Sudahkah Anda mendengar tentang pembantaian masal di Papua Barat, Indonesia? Banyak yang belum pernah mendengar Papua Barat, dan bahkan lebih sedikit lagi yang tahu apa yang terjadi di sana. Seperti itulah yang Pemerintah Indonesia mau.

Sejak invasi ke Papua Barat lebih dari 50 tahun yang lalu, Pemerintah Indonesia telah memerintahkan pemblokiran media. Akses untuk jurnalis asing yang ingin melaporkan keadaan di Papua telah sangat dibatasi. Mereka yang telah masuk ke Papua dengan visa turis telah dideportasi, ditangkap, bahkan dipenjara. Jurnalis lokal bahkan mengalami kejadian lebih buruk. Mereka diancam, diintimidasi, dipukuli, bahkan menghilang atau dibunuh. Jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menginginkan siapa saja tahu apa yang mereka lakukan di Papua Barat.

Lebih dari 500.000 rakyat tewas dalam pembantaian terhadap suku lokal. Ribuan orang diperkosa, disiksa, dipenjara, atau menghilang setelah ditangkap. Banyak desa telah dibumihanguskan, satu generasi telah punah. Hak Asasi Manusia seperti kebebasan berpendapat ditentang dan rakyat Papua hidup dalam ketakutan,” demikian tulis petisi.

Dan beberapa paragraf lainnya yang menyebutkan hal yang sama dan berulang-ulang yang telah disebutkan di atas. Bahwa akses untuk jurnalis dan relawan kemanusiaan sangat susah.

Bahwa Presiden Jokowi telah berjanji akan melakukan sesuatu terhadap Papua, namun masih tidak ada tindakan jelas, dan lain sebagainya.

Penandatangan petisi ini sebagian besar berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, yang jelas mereka tidak tahu apa-apa tentang kondisi Papua, bahkan mungkin tidak bisa menemukan Indonesia di peta.

Berita yang disertakan oleh Taylor di petisi ini adalah satu artikel dari situs milik International Parliamentarians for West Papua (IPWP), yang salah satu motornya adalah pengurus Operasi Papua Merdeka (OPM).

Petisi ini jelas ditulis untuk menyetir opini publik bahwa Papua tidak aman dan tindakan harus segera diambil, berdasarkan satu artikel ketinggalan jaman yang berasal dari situs propaganda.

Padahal baru Mei lalu Bupati Sorong Utara, Stepanus Malak menyatakan bahwa Papua kini lebih aman daripada Pulau Jawa.

Dengan berkembangnya sektor perekonomian dan pendidikan, menjadikan kehidupan di Papua adem ayem. OPM dan organisasi pemberontak lainnya geraknya menjadi terbatas karena hal itu.

”Yang diketahui oleh masyarakat itu kerusuhan suku, kerusuhan OPM, rumah honai, dan yang jelek-jelek saja. Padahal, Papua sekarang tidak seperti itu. Kalau tidak percaya datang saja ke Papua,” ujarnya dikutip koran-sindo.com.

Terkait hal yang disebutkan dalam petisi ini, kemungkinan akan disinggung dalam kunjungan bilateral Perdana Menteri Inggris David Cameron pada 27 Juli 2015. Hal ini dikarenakan keberadaan Kantor OPM di Oxford, Inggris, yang resmi dibuka pada Mei 2013 silam.

Campur Tangan Asing

Kasus Papua nampaknya banyak dianggap enteng berbagai pihak. Di hadapan kita pernah dinampakkan contoh kasus. Timor-Timur tahun 1999.

Sebagaimana diketahui, pasca lengsernya Soeharto, Presiden BJ Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum, yang belakangan ditengarai penuh dengan kecurangan. Referendum yang berada di bawah tanggung jawab United Nations Mission in East Timor (UNAMET)  dipenuhi [perekrutan local staff yang diambil hanya dari orang-orang yang pro kemerdekaan atau yang akan memilih opsi merdeka.

Kecurangan lain ‘rekayasa’ Barat adalah temuan wartawan O’kanne dari media The Guardian, setelah tiga hari melaksanakan investigasi terhadap lebih dari 100 pengungsi di Timor Timur, hanya satu orang pengungsi yang mengaku bahwa anggota keluarganya tewas terbunuh.

Investigasi ini dilakukan karena munculnya wawancara televisi seorang sukarelawan dari Australia yang mengklaim bahwa ia melihat mayat-mayat berserakan di markas Polda Dili. Atas dasar temuannya itulah The Guardian seperti yang ditulis Republika, Selasa 28 September 1999 memuat topik besar bahwa “pembantaian massal di Timor Timur bohong besar”.

Tanggal 28 Agustus 1999 di kab. Maliana, anggota UNAMET atas nama Pieter Bartu (asal Australia) memutarbalikkan berita-berita tentang kejadian-kejadian di daerah Maliana, sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan antara masyarakat pro kemerdekaan dan pro otonomi. Pieter Bartu inilah yang mengusulkan kepada pimpinan UNAMET untuk mengganti DANDIM, KAPOLRES dan beberapa Bintara KODIM Maliana sehingga menyebabkan masyarakat pro otonomi semakin tidak menyenangi UNAMET.

Kecurangan secara terang – terangan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999 di seluruh wilayah Timor Timur. Dari laporan berbagai pihak tercatat ada 29 macam kecurangan, 27 macam di antaranya dilakukan oleh UNAMET bersama unsur-unsur pendukung pro kemerdekaan yang dilakukan di 89 TPS dari 274 TPS yang tersebar di 13 kabupaten se wilayah Timor-Timur. [Kecurangan UNAMET, Selama Jajaj Pendapat di Timor-Timur pada Tahun 1999http://untas.org%5D.

Kasus serupa juga terjadi di Libya tahun 2011. Fakta menunjukkan, keterlibatan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) selama kurang lebih 7 bulan menggempur pasukan Muammar Qadhafy dan aset-aset militernya bukan semata hanya melindungi warga sipil. Sebab, berbabagi kesalahan teknis dan non-teknis dan serangannya yang juga menewaskan rakyat sipil dan membuat berbagai kalangan menilai intervensi NATO memiliki tujuan lain.

Beberapa penelitian  menyimpulkan, intervensi militer NATO dalam krisis politik di Libya didasari ekonomi dan politik. Bahwa, Barat berusaha memaksakan demokrasi ke negara tersebut dengan alas an kemanusiaan.

Hal ini juga pernah dikritik Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma di mana ia mengatakan, NATO menyalahgunakan resolusi PBB untuk melindungi warga Libya dari pasukan Muammar Qadhafi guna mengejar perubahan kekuasaan dan pembunuhan politik.

“Kami menentang penyalahgunaan niat baik dalam Resolusi 1973,” kata  Jacob Zuma dalam pidato anggaran di parlemen. “Kami sangat percaya bahwa resolusi disalahgunakan untuk perubahan kekuasaan, pembunuhan politik dan pendudukan tentara asing,” katanya.* [BERSAMBUNG]

Penulis alumni Fakultan Ilmu Komunikasi UNAIR

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

<h3 “”=””> [nasional-list] Papua Merdeka Tinggal Selangkah? [2] Sosial

‘Sunny’ ambon@tele2.se [nasional-list]

Ke

nasional-list@yahoogroups.com

Jul30 pada 12:40 AM

http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/07/28/74698/papua-merdeka-tinggal-selangkah-2.html

Papua Merdeka Tinggal Selangkah ? [2]

Selasa, 28 Juli 2015 – 09:24 WIB

Tanda-tanda ini tidaklah bisa dibiarkan atau dianggap sepele. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menyesal ketika Papua lepas dari Indonesia

Gerakan Papua Meredeka terus menggelar aksi-aksi di berbagai negara. Foto Aksi gerakan ini di Inggris

Oleh: Tika Af’idah

Sementara Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin yang mengutuk resolusi PBB yang memungkinkan tindakan tentara di Libya sebagai “seruan Perang Salib pada abad pertengahan” dan mengecam Washington untuk kesiapannya memamerkan kekuatan. [Afsel: NATO Salah Gunakan Resolusi PBB tentang Libya, Republika.co.id, Selasa, 14 Juni 2011]

Banyak pengamat menyebutkab, serangan NATO ke Libya adalah karena minyak. Pendapat ini disampaikan  pengamat politik internasiona, Alfred Hackensberger.

“Negara-negara NATO tidak melakukannya dengan suka rela, untuk menegakkan demokrasi di Libya. Yang utama adalah kepentingan, sumber minyak, engaruh dan kekuasaan. Pemenang utama mungkin Qatar, yang mendukung pemberontak tanpa syarat apapun. Dan pemberontak mengatakan, siapa yang membantu mereka akan diperhitungkan dalam penandatanganan perjanjian minyak,“ demikian ditambahkan Hackensberger dikutip Deutsche Welle.

Kasus Timor-Timur, Libya mungkin tak akan jauh beda dengan Suriah dan Papua.  Dengan alasan HAM, dan demokrasi, Barat menggunakan PBB memaksakan Papua akan lepas dari Indonesia.

Harap ingat, tambang yang dikuasai oleh perusahaan Freeport Amerika, bernama Tambang Grasberg atau Grasberg Mine adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.

Tambang ini terletak di provinsi Papua di Indonesia dekat latitude -4,053 dan longitude 137,116, (satelitte view) dan dimiliki oleh Freeport yang berbasis di AS (67.3%), Rio Tinto Group (13%), Pemerintah Indonesia hanya (9.3%) dan PT Indocopper Investama Corporation (9%).

Operator tambang ini adalah PT Freeport Indonesia (anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold). Biaya membangun tambang di atas pegunungan Jayawijaya ini sebesar 3 miliar dolar AS.

Pada 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas. Pada 2006 produksinya adalah 610.800 ton tembaga; 58.474.392 gram emas; dan 174.458.971 gram perak. [Setelah Mesir, Libya, Kini Suriah, Target AS Selanjutnya adalah Papua, indocropcircles.wordpress.com]

Faktanya, PT Freeport di Papua telah mengadu domba antara aparat keamanan dengan rakyat maupun buruh-buruh.

Pihak-pihak asing yang berusaha mempermainkan konflik supaya mereka bisa dengan aman mengeruk kekayaan Papua. Kemudian gerakan separatis yang boleh jadi dibiayai oleh asing supaya Papua merdeka, sehingga pihak asing bisa sesuka hatinya mengeruk kekayaan Papua. Keuntungan PT Freeport Indonesia yang mencapai 70 triliun rupiah pertahun besarnya tidak sebanding dengan besarnya kesejahteraan yang diberikan PT Freeport kepada karyawan dan masyarakatnya.

Cara-cara di Timor-Timur, Libya, Suriah boleh jadi akan akan diterapkan di Papua. Barat akan mengangkat  gerakan separatis Papua mendeklarasikan kemerdekaannya. Karena itu, Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua) kemudian mendaftarkan proklamasi kemerdekaan mereka kepada Dewan Keamanan PBB pada Februari 2012 untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Sejak saat itu, para pendukung Papua Merdeka mulai menggunakan strategi diplomasi untuk merebut simpati internasional.  Karena itu tokoh separatis Papua di Inggris Benny Wenda mulai mendekat ke Amerika.

Sejak diproklamasikan tahun 2012, Federal Republic of West Papua juga semakin memperkuat jejaring politik luar negeri mereka. Puncaknya adalah pada 4 Maret 2014, ketika Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil berpidato pada Sidang Tingkat Tinggi ke-25 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Dalam pidatonya, PM Vanuatu mendorong komunitas internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat. PM Vanuatu menilai bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 cacat hukum dan penuh rekayasa. Agaknya, pengakuan negara-negara pasifik terhadap Papua akan menjadi agenda penting yang segera direalisasikan.[Papua Merdeka Tinggal Menghitung Hari?, indonesianreview.com].

Sementara itu, pasca kerusuhan Tolikara, muncul ke public fenomena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang sangat ‘berkuasa’ di Papua dan ditengarai lebih dekat ke Israel. Dalam Situs Gereja Injili di Indonesia, GIDI, (http://www.pusatgidi.org/ind/israel), sampai 23 Juli 2015, masih memasang Piagam Kerjasama kelompok GIDI itu dengan Israel.

Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mencuat setelah kasus pembakaran masjid di Tolikara dan munculnya surat pelarangan ibadah agama lain dan jilbab di Tolikara juga  mengharuskan mengecat pagar dan kios dengan bendera Negara Israel.

Tanda-tanda ini tidaklah bisa dibiarkan atau dianggap sepele. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menyesal ketika Papua lepas dari Indonesia.*

Penulis alumni Fakultas Ilmu Komunikasi UNAIR

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

30
Jul
15

Kenegarawanan : Deklarasi Front Nasional 29 Juli 2015

Kamis, 30 Juli 2015 , 00:52:00 WIB

Deklarasi Front Nasional

PDeklarasi Front Nasionaluluhan organisasi massa dan tokoh masyarakat menggelar Deklarasi Front Nasional dan diskusi Pelaksanaan Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 yang kebablasan, mengakibatkan Bangsa Indonesia mengalami krisis di segala bidang kehidupan kebangsaan di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gd. Pola) Jl. Proklamasi 56 Jakarta. Deklarasi tersebut untuk mecari masukan dan mencari solusi kongrit dalam mengatasi masalah kebangsaan bagi segenap warga bangsa Indonesia yang semakin memudar nilai-nilai nasionalismenya. Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka

BAGIKAN

Facebook
Twitter

Letjen MAR (Purn) Suharto (foto: istimewa)

Jakarta, Aktual.com — Sekitar 40 organisasi masyarakat dan aktivis mendeklarasikan diri sebagai Pembela Pancasila pada Deklarasi ‘Front Nasional’ di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola), Jl. Proklamasi No.56, Jakarta Pusat, Rabu, (29/7).

Pendeklarasian tersebut karena pelaksanaan Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 yang dianggap melenceng dan kebablasan, sehingga mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami krisis di segala bidang kehidupan kebangsaan.

Ketua Front Nasional Letjen MAR (Purn) Suharto mengatakan dengan berkumpulnya semua elemen dalam deklarasi ini merupakan titik awal memperbaiki Republik Indonesia.

“Apa jadinya kalau kita tidak kembali pada undang-undang. Mngkin kita akan jadi aborigin di negara ini,” ujar Suharto, dalam sambutannya.

Suharto menilai sekecil apapun yang bisa disumbangkan untuk negara itu lebih baik dilakukan daripada mengekor kerusakan yang lebih parah.

“Satu dua dekade lagi kita sudah tidak punya republik. Anak cucu kita akan mengutuk kita, apa kerjaannya kakek kita dulu. Apa kerjaannya cuma jual negara aja?” cetusnya.

Front Nasional akan membentuk forum diskusi yang keynot speaker-nya sudah disanggupi tokoh nasional, sambil menegaskan untuk tetap membangun kesadaran bahwa RI ini akan tetap jaya bila kembali ke UUD 1945.

“Teruskan perjuangan demi bangsa Indonesia,” serunya.

Untuk diketahui, organisasi dan elemen yang tercatat dalam deklarasi FRONT NASIONAL, yakni :

01. Aliansi Nasionalis Indonesia (ANINDO)
02. Pemuda Demokrat 1947
03. FKPPI
04. Pemuda Pancasila
05. Pemuda Panca Marga
06. Aliansi Nasionalis Nahdiyin (ANN)
07. Gerakan Relawan Rakyat (GERRAK) Prabowo
08. Garda FBR
09. Forum Bumiputera
10. Bangsawan Muda
11. Front Nasional Pancasila
12. Masyarakat Pesisir dan Maritim Indonesia
13. Rajawali Nusantara
14. Masyarakat Musyawarah Mufakat
15. Forum Renovasi Indonesia
16. Unity in Diversity
17. Sahabat Nusantara
18. Genep Dara
19. Rakyat Bergerak
20. Gerakan Pemuda Nasional Indonesia
21. Forum Komunikasi 124
22. Gerakan Sumpah Pemuda Indonesia 1928
23. Koalisi Nusantara Bersatu
24. Patriot Proklamasi
25. Angkatan Muda Marhaen
26. Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR)
27. Gerakan Spirit Pancasila
28. Jakarta Parlemen Watch (JPW)
29. Kaukus Muda NU
30. Laskar SANTRI
31. Garda Nusantara
32. Grahana Casta
33. Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK)
34. Relawan Desa Nusantara
35. Koalisi Masyarakat Pendukung (Kampung) Prabowo
36. Gerakan Bela Negara
37. Rakyat Merah Putih
38. Pencak Silat Pendidikan Pancasila Sakti
39. Front Nasionalis 45
40. Forum Komunikasi Ulama & Masyarakat (DPP FORKUM). (nai)

(Karel Stefanus Ratulangi)

Bela Pancasila dan UUD 1945, Front Nasional di Deklarasikan

 
Deklarasi Front Nasional [Adista Pattisahusiwa]
 
JAKARTA — Pelaksanaan Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 yang dinilai kebablasan, mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami krisis di segala bidang kehidupan.
Menyikapi kondisi tersebut, Letnan Jendral Marinir (Purn) Suharto bersama 40 organisasi masyarakat dan aktivis Pembela Pancasila dan UUD 1945 menggagas pertemuan dan diskusi serta mendeklarasikan Front Nasional.
“Front Nasional hadir melihat lunturnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Serta sebagai pembela terhadap rongrongan pihak asing yang ingin mengaburkan dan menghujat Pancasila sebagai ideologi bangsa,”kata Ketua Umum Front Nasional, Letjen Marinir (Purn) Soharto di Gedung Proklamasi, Jakarta pusat, Rabu (29/07/2015).
Disebutkan, Front Nasional adalah organisasi massa yang independen dan non partai, dan keberadaannya untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari krisis multi dimensi.
“Kami sepakat menyatukan hati, tekad, pikiran dan langkah untuk berjuang bersama rakyat untuk menyelamatkan NKRI,” ujarnya.
Disebutkan, rusaknya idiologi selama ini tidak terlepas dari  Amandemen. Hal tersebut juga terjadi karena adanya kepentingan dan peran serta pihak asing.
“Saya sangat bangga dan menginginkan persatuan dan kesatuan, untuk melawan pihak pihak luar,” tandasnya
Mantan Jenderal Marinir ini juga mengajak seluruh anak bangsa meresapi, memahami dan melaksanakan kembali nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Dan mengajak TNI mengambil sikap tegas menyelamatkan NKRI dari krisis multi dimensi yang mengarah kepada perpecahan, dan sekaligus mengawal Pancasila serta UUD 1945.
Acara Deklarasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta H. Abraham “Lulung” Lunggana alias Haji Lulung serta tokoh tokoh masyarakat lainnya.(Adista Pattisahusiwa)
 

BAGIKAN

Facebook
Twitter

Jakarta, Aktual.com — Puluhan organisasi yang tergabung dalam Front Nasional menyatakan siap mengembalikan nilai pancasila demi perbaikan Indonesia yang sedang mengalami krisis di segala bidang.

Ketua Front Nasional Letjen Marinir (Purn) Suharto mengatakan bahwa utamanya negara tengah mengalami krisis kepemimpinan yang mengekor ke berbagai sektor.

“Yang pertama adalah krisis kepemimpinan. 10 tahun kita sudah tinggalkan Pancasila. Apa perlu lima tahun kita tinggalkan lagi?” ujar Suharto, usai Deklarasi Front Nasional di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Rabu (29/7).

Mantan Ketua Korps Marinir ini menambahkan, negara mulai hancur setelah menyimpang dari ruh-nya Pancasila. “Kita cinta demokrasi tapi kita lebih cinta kerakyatan. Kita cinta ekonomi global tapi lebih cinta ekonomi kerakyatan. Kembali lah pada pancasila,” cetusnya.

Langkah kedepan, kepemimpinan nasional harus betul-betul Merah Putih. Seperti Soekarno yang selesai dengan dirinya.

“Kalau sekarang pertempuran orang rakus yang berjalan. Jadi sekecil apapun kebaikan untuk negara kita harus berusaha perjuangkan,” katanya.

(Karel Stefanus Ratulangi)

Foto FN 29Jul2015

PERKEMBANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN SEMASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPR hasil pemilu pertama, pada tanggal 22 Juli 1959 menyatakan kesediaan untuk bekerja berdasarkan UUD 1945.

Negara Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan beberapa alasan sebagai berikut.

  • UUD 1945 tidak mengenal bentuk negara serikat dan hanya mengenal bentuk negara kesatuan sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
  • UUD 1945 tidak mengenal dualisme kepemimpinan (dua pimpinan) antara pimpinan pemerintah (perdana menteri) dan pimpinan negara (presiden).
  • UUD 1945 mencegah timbulnya liberalisme, baik dalam politik maupun ekonomi dan juga mencegah timbulnya kediktatoran.
  • UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil.
  • UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar negara.
  • Bagaimana situasi politik dan ekonomi setelah 5 Juli 1959?

A. Situasi politik

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan tindakan politik untuk membentuk alat-alat negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selain itu, Presiden Soekarno mulai mencetuskan demokrasi terpimpin.

a. Pembentukan alat-alat negara

1. Pembentukan Kabinet Kerja

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan. Kemudian dibentuk kabinet baru. Dalam kabinet baru ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Kabinet baru ini diberi nama Kabinet Karya. Program Kabinet Kerja ada tiga, yaitu: keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan sandang dan pangan.

2. Pembentukan MPRS

Dalam dekrit presiden 5 Juli 1959 ditegaskan bahwa pembentukan MPRS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anggota MPRS terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan. Oleh karena itu, pembentukan majelis merupakan pemenuhan dekrit tersebut. MPRS merupakan pengganti Dewan Konstituante yang telah bubar. Anggota-anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.

Anggota MPRS harus memenuhi syarat, antara lain: setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju dengan Manifesto Politik. Keanggotaan MPRS menurut Penpres No. 2 Tahun

1959 terdiri atas: 261 orang anggota DPR; 94 orang utusan daerah; dan 200 orang golongan karya. Sedangkan tugas MPRS adalah menetapkan Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Pembentukan DPAS

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959. DPAS ini bertugas memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS diketuai oleh Presiden dan beranggotakan 45 orang, terdiri atas: 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan atau wakil daerah, 24 orang wakil dari golongan karya dan 1 orang wakil ketua.

4. DPR hasil pemilu 1955 tetap

DPR hasil Pemilu I tahun 1955 yang dibentuk berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya berdasarkan UUD 1945. DPR tersebut harus menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sampai DPR yang baru tersusun.

b. Menegakkan demokrasi terpimpin

1. Penetapan Manipol sebagai GBHN

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno berpidato. Pidatonya diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden Soekarno pada umumnya dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Pidato ini kemudian dikenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (Manipol). DPAS dalam sidangnya pada bulan September 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara dan dinamakan “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)”.

Presiden Soekarno menerima baik usulan tersebut. Pada sidangnya tahun 1960, MPRS dengan ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 menetapkan Manifesto Politik menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketetapan tersebut juga memutuskan bahwa pidato Presiden Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1960, yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita” dan pidato di depan sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” (To Build the World a New) merupakan Pedoman-pedoman Pelaksanaan

Manifesto Politik. Dalam pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung pada bulan Februari 1960, Presiden Soekarno menyatakan bahwa intisari Manipol ada lima. Lima intisari itu adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

2. Pembentukan DPR-GR

Pada tanggal 5 Maret 1960 DPR hasil Pemilu I tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno, karena menolak Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah. Tidak lama kemudian  Presiden berhasil menyusun daftar anggota DPR. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Seluruh DPR-GR ditunjuk oleh Presiden mewakili golongan masing-masing. Anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Soekarno menyatakan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Pada upacara pelantikan wakil-wakil ketua DPR-GR tanggal 5 Januari 1961, Presiden Soekarno menjelaskan kedudukan DPR-GR. DPR-GR adalah pembantu presiden/mandataris MPRS dan member sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan MPRS. Karena itu, pembentukan DPR-GR supaya ditangguhkan. Alasannya adalah sebagai berikut.

  • Perubahan perimbangan perwakilan golongan- golongan dalam DPR-GR memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
  • DPR yang demikian, pada hakikatnya adalah DPR yang hanya mengiyakan saja, sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hokum dan demokrasi yang sehat.
  • Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

Tokoh-tokoh lain yang tidak menjadi anggota Liga Demokrasi juga menyatakan keberatan terhadap pembubaran DPR hasil Pemilu tahun 1955. Misalnya, Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Cokrohadisuryo (teman lama Presiden Soekarno dalam PNI). Di samping itu, juga muncul reaksi keras dari Masyumi dan PRI. Sutomo (Bung Tomo) dari Partai Rakyat Indonesia (PRI) lewat pengaduannya yang disampaikan pada tanggal 22 Juni 1960 dengan tegas menyatakan bahwa kabinet yang dipimpin Soekarno melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945. Pelanggaran yang dilakukan adalah membubarkan Parlemen Republik Indonesia hasil pilihan rakyat. Menurut Sutomo, tindakan pembubaran parlemen hasil pilihan rakyat merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Dikatakan sewenangwenang karena:

  • ada paksaan untuk menerima Manipol tanpa diberi waktu terlebih dulu untuk mempelajarinya;
  • ada paksaan untuk bekerja sama antara golongan nasionalis, agama, dan komunis.

Reaksi-reaksi yang dilancarkan beberapa partai tersebut ditanggapi Presiden Soekarno dengan rencana membubarkan partai-partai tersebut. Rencana pembubaran partai-partai ditentang oleh PNI dan PKI sehingga Presiden Soekarno tidak jadi membubarkannya. Partai PNI dan PKI merupakan partai yang dekat dengan Presiden, maka suaranya didengarkan. Sedangkan Partai Masyumi dan PSI yang terlibat

pemberontakan PRRI/Permesta dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960 oleh Presiden Soekarno.

4. Kedudukan PKI semakin kuat

Di antara partai-partai yang ada, PKI merupakan partai yang menempati kedudukan istimewa

di dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Di bawah pimpinan D. N. Aidit, dengan tegas PKI mendukung

konsepsi Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang berporoskan pada Nasakom. PKI berhasil

DPR-GR ternyata tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana tuntutan UUD 1945 karena anggotanya ditunjuk Presiden Soekarno. Mereka selalu tunduk terhadap keputusan Soekarno. DPR yang menurut UUD 1945 seharusnya sejajar dengan Presiden pada kenyataannya berada di bawah presiden. Bahkan, ketua DPR-GR berasal dari menteri yang menjadi bawahan Presiden.

3. Reaksi terhadap pembubaran DPR hasil Pemilu 1955

Tindakan pembubaran DPR hasil Pemilu tersebut mendapat reaksi keras dari partai-partai. Pada bulan Maret tahun 1960, beberapa partai mendirikan Liga Demokrasi. Liga Demokrasi diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU. Anggota Liga Demokrasi terdiri dari beberapa tokoh partai politik seperti Masyumi, Parkindo, Partai Katolik, Liga Muslimin, PSI, dan IPKI. Mereka menyatakan bahwa kebijaksanaan Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu I serta pembentukan DPR-GR merupakan tindakan yang tidak tepat. Liga Demokrasi mengusulkan agar dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional.  Presiden Soekarno akan lemah terhadap PNI. Ikut sertanya PKI dalam kehidupan politik Indonesia berarti menduakan Pancasila dengan suatu ideology yang bertentangan. Letak pertentangannya adalah sebagai berikut.

  • Pancasila berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan PKI cenderung ateis.
  • Pancasila berasaskan Persatuan Indonesia, sedangkan PKI berdasarkan internasionalisme.
  • Pancasila berasaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan komunisme berlandaskan pertentangan antarkelas.

Dengan cara mendekati Presiden Soekarno, kedudukan PKI semakin kuat. Manipol harus dipegang

teguh sebagai satu-satunya ajaran Revolusi Indonesia sehingga kedudukan Pancasila digeser oleh Manipol. Secara tegas, D.N. Aidit menyatakan bahwa Pancasila hanya dibutuhkan sebagai alat pemersatu. Kalau rakyat Indonesia sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi. Keadaan semacam ini menggelisahkan berbagai kalangan yang sepenuhnya meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sekelompok wartawan yang mempunyai keyakinan kuat terhadap Pancasila membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) dengan harapan agar Presiden Soekarno berpaling dari PKI dan menempatkan diri di pihak pembela Pancasila. Dukungan ini tidak diterima oleh Presiden Soekarno. Justru BPS dilarang kehadirannya. Di antara partai-partai yang masih berani meneror mental PKI adalah Partai Murba. Akan tetapi, akhirnya PKI berhasil mempengaruhi Presiden Soekarno untuk membubarkan Partai Murba. PKI juga berhasil menyusup ke dalam tubuh partai-partai dan beberapa organisasi lain yang ada pada waktu itu. Penyusupan PKI itu mengakibatkan pecahnya PNI menjadi dua. PNI pimpinan Ali Satroamijoyo disusupi tokoh PKI Ir. Surachman sehingga haluannya menjadi sejajar dengan PKI. Sedangkan, tokoh-tokoh marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan dalih mereka adalah marhaenis gadungan. Mereka ini kemudian membentuk kepengurusan sendiri di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranawijaya. Kemudian dikenal sebagai PNI Osa-Usep.

Satu-satunya kekuatan sosial politik terorganisasi yang mampu menghalangi PKI dalam usahanya merobohkan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah TNI. Oleh karena itu, PKI memusatkan perhatiannya kepada TNI dari dalam. PKI membina kader-kader dan simpatisan-simpatisan di kalangan anggota TNI dengan cara menjelekjelekkan nama pimpinan TNI yang gigih membela Pancasila. Daerah-daerah, terutama yang banyak kader PKI-nya melancarkan aksi sepihak. Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai ormas PKI diperintahkan mengambil begitu saja tanah-tanah orang lain untuk kemudian dibagi-bagikan kepada anggotanya. Tindakan PKI ini tampaknya merupakan ujian bagi TNI yang berhadapan dengan massa. Di berbagai tempat terjadi pengeroyokan terhadap anggota TNI oleh massa PKI, misalnya di Boyolali. Tindakan PKI yang menelan banyak korban jiwa dan harta ini sementara masih ‘didiamkan’ oleh pemerintah. Karena merasa menang, PKI lebih meningkatkan aksinya. PKI menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan ke-5. Sebagian anggota angkatan ke-5 akan diambil dari PKI yang telah menjadi sukarelawan Dwikora. Usaha pembentukan Angkatan ke-5 ini sampai akhir masa demokrasi terpimpin dapat digagalkan oleh TNI, khususnya Angkatan Darat. Di samping itu, PKI juga menuntut dibentuknya Kabinet Nasakom yang harus mempunyai menteri-menteri dari PKI. Tuntutan ini sebagian dikabulkan oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat pimpinan utama PKI seperti D. N. Aidit, Lukman, dan Nyoto menjadi menteri, walaupun tidak memegang departemen.

5. Pembentukan Front Nasional dan MPPR

Dalam rangka menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno juga membentuk lembagalembaga lain. Selain MPRS, DPR-GR, DPAS, dan Kabinet, Presiden membentuk Front Nasional, Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), dan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No. 13 Tahun 1959. Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional diketuai Presiden Soekarno. MPPR dibentuk berdasarkan Penpres No. 4 Tahun 1962 yang anggotanya bertugas membantu Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat dalam menyelesaikan revolusi. Anggota MPPR adalah para menteri yang mewakili MPRS dan DPR-GR, departemen-departemen, angkatanangkatan, dan wakil dari organisasi Nasakom.

6. Penyimpangan dari UUD 1945

Pada masa demokrasi terpimpin, tampak bahwa Presiden Soekarno menjadi “pemimpin tunggal” dan sumber pedoman kehidupan bernegara. Konstitusi yang ada diabaikan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan terjadinya penyimpanganpenyimpangan terhadap konstitusi. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada awalnya masyarakat Indonesia yakin bahwa dengan kembali kepada UUD 1945, bangsa dan negara Indonesia akan mengalami perubahan struktur politik yang lebih baik. Masyarakat yang telah lama hidup dalam kekacauan politik merindukan suatu masa yang diwarnai kehidupan politik berdasarkan konstitusi yang berlaku. Ketidakstabilan politik menghambat perkembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Ternyata harapan dan kerinduan masyarakat akan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen tidak terpenuhi. Meskipun secara tegas dalam dekrit dinyatakan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada UUD 1945, kenyataanya masih terdapat banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kebijakan Presiden Soekarno dalam penegakan demokrasi terpimpin banyak menyimpang dari UUD 1945. Menurut Presiden Soekarno, terpimpin berarti terpimpin secara “mutlak” oleh pribadinya.

Pada masa itu muncul sebutan Pemimpin Besar Revolusi. Hal itu untuk memperlihatkan bahwa Presiden Soekarno adalah pemimpin tunggal atau mutlak. Sedangkan, terpimpin menurut UUD 1945 artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang

dalam hal ini dipimpin oleh MPR. Menurut UUD 1945, presiden dipilih MPR sebagai mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Dengan kata lain, kedudukan presiden ada di bawah MPR. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 6 ayat (2), yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”. Sedangkan, dalam demokrasi terpimpin, berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Dengan demikian, lembaga tertinggi ini berada di bawah Presiden. Demikian juga dengan DPAS dan DPR-GR.

Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung diangkat menjadi menteri. Padahal, kedua jabatan tersebut menurut teori Trias Politica harus terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah ditempatkan di bawah presiden. Menurut UUD 1945 pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya, dapat dipilih kembali”. Sedangkan, Sidang Umum MPRS tahun 1963 menetapkan bahwa Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Keputusan itu dikukuhkan dengan Tap MPRS No. III/MPRS/1963. Ketetapan MPRS tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

c. Politik luar negeri Indonesia

1. Landasan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin, ada 4 dokumen yang dijadikan sebagai landasan politik luar negeri Indonesia. Dokumen-dokumen itu adalah sebagai berikut.

  • UUD 1945
  • Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang terkenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”. Manifesto politik ini dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, tanggal 29 Januari 1960, dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/I/1960, tanggal 19 November 1960.
  • Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita”. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 9 November 1960 menjadi “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”.
  • Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali”. Pidato ini ditetapkan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik
  • Republik Indonesia” dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960. Kemudian berdasarkan Keputusan DPA No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai “Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Republik Indonesia” dan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Luar Negeri Republik Indonesia”.

2. Politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif

Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri yang dipraktikkan adalah politik luar negeri yang revolusioner. Dalam beberapa hal politik luar negeri Indonesia sarat konfrontasi karena masa itu oleh Pemerintah Presiden Soekarno dianggap sebagai masa konfrontasi. Diplomasi yang revolusioner, diplomasi yang konfrontatif, diplomasi perjuangan, diplomasi yang mau merombak dan menyusun suatu suasana dan perimbangan baru antara negara-negara dipakai sebagai alat politik luar negeri. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (New Emerging Forces). Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit (Nefos). Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme mengabdi Pada kekuatan lama. Saat pemerintah Indonesia menganut system demokrasi terpimpin, cita-cita politik luar negeri yang bebas-aktif tidak tercapai. Terjadi penyimpangan- penyimpangan. Negara Indonesia ternyata tidak bebas dari blok-blok negara lain, tetapi justru condong ke arah blok sosialis-komunis.

Karena politik luar negeri Indonesia bersifat konfrontatif, revolusioner dan cenderung berpihak ke blok timur, maka pergaulan Indonesia di dunia internasional menjadi semakin sempit. Berikut ini adalah beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin.

􀂐 Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda (17 Agustus 1960).

􀂐 Mengirim kontingen pasukan perdamaian (pasukan Garuda II) ke Kongo (10 September 1960).

􀂐 Indonesia ikut terlibat dalam Gerakan Non Blok (September 1961).

􀂐 Pembebasan Irian Jaya (1962).

􀂐 Konfrontasi dengan Malaysia (1963).

􀂐 Menyelenggarakan Ganefo I (Games of the New Emerging Forces) (1963).

􀂐 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (1964).

􀂐 Mempraktikkan politik luar negeri yang condong ke negara-negara sosialis-komunis (blok timur).

Indonesia membuka hubungan poros Jakarta—Peking (Indonesia—RRC) dan poros Jakarta—Pnom Penh—Hanoi—Peking— Pyongyang (Indonesia — Kamboja — Vietnam Utara—RRC—Korea Utara). Presiden Soekarno dengan politik mercusuarnya berpendapat bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Dengan politik mercusuar, Indonesia

mengambil posisi sebagai pelopor dalam memecahkan masalah-masalah internasional pada masa itu. Dengan demikian Indonesia akan diakui sebagai negara yang pantas diperhitungkan di Asia.

Pada praktiknya, politik mercusuar merugikan masyarakat secara nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam masa demokrasi terpimpin, sistem politik yang diberlakukan juga menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

3. Konfrontasi dengan Malaysia

Rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang diprakarsai Inggris menimbulkan persoalan

baru bagi negara-negara yang berdampingan, misalnya Indonesia, Filipina, dan Malaya. Indonesia secara tegas menentang pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialis Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Satu pangkalan militer asing yang ditujukan antara lain untuk menentang Indonesia dan juga menentang New Emerging Forces di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pembentukan federasi itu harus digagalkan. Pemerintah Indonesia, Malaya, dan Philipina mengadakan beberapa kali pertemuan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Perundingan dilaksanakan dari bulan April – September 1963. Berikut ini adalah rangkaian pertemuan ketiga negara yang membahas masalah pembentukan negara federasi Malaysia.

  • Tanggal 9–17 April 1963. Di Philipina, para menteri luar negeri ketiga negara bertemu untuk membicarakan masalah pembentukan Federasi Malaysia, kerja sama antarketiga negara, dan mempersiapkan pertemuan-pertemuan selanjutnya.
  • 1 Juni 1963. Presiden Soekarno (Indonesia) dan PM Tengku Abdul Rachman (Malaya) mengadakan
  • pertemuan di Tokyo, Jepang. PM Malaya menyatakan kesediaannya untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi dengan Presiden RI dan Presiden Filipina, baik mengenai masalah-masalah yang menyangkut daerah Asia Tenggara maupun rencana pembentukan Federasi Malaysia.
  • Tanggal 7–11 Juni 1963. Menteri luar negeri Malaya, Indonesia, dan Philipina bertemu di Manila untuk membicarakan persiapan rencana pertemuan 3 kepala pemerintahan.
  • Tanggal 9 Juli 1963. Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman menandatangani dokumen pembentukan Negara Federasi Malaysia di London. Tindakan ini membuat negara Filipina dan Indonesia bersitegang dengan Malaysia.
  • Tanggal 3 Juli – 5 Agustus 1963. Kepala pemerintahan Malaysia, Filipina, dan Indonesia mengadakan pertemuan di Manila.

Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Dalam Persetujuan Manila antara lain dikatakan bahwa Indonesia dan Filipina akan menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia apabila dukungan rakyat di daerah Borneo diselidiki oleh otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya.

  • Tanggal 16 September 1963. Negara Federasi Malaysia diresmikan, tanpa menunggu hasil penyelidikan dari misi PBB. Pemerintah Indonesia menuduh Malaysia telah melanggar DeklarasiBersama.
  • Tanggal 17 September 1963. Masyarakat di Jakarta mengadakan demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Tindakan tersebut dibalas oleh masyarakat Malaysia dengan melakukan demonstrasi terhadap Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Hubungan diplomatic antara Indonesia dan Malaysia putus pada tanggal 17 September 1963.

Sejak itu hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan kepala negara berpidato mengenai Dwikora. Isi pidato itu antara lain sebagai berikut.

Ø  Perhebat revolusi Indonesia.

Ø  Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia. Untuk menggagalkan pembentukan Negara Federasi Malaysia itu pemerintah melakukan beberapa tindakan, antara lain:

Ø  pemerintah mengadakan konfrontasi senjata dengan Malaysia;

Ø  pembentukan sukarelawan yang terdiri dari ABRI dan masyarakat; dan

Ø  mengirimkan sukarelawan ke Singapura dan Kalimantan Utara, wilayah Malaysia, melalui Kalimantan untuk melancarkan operasi terhadap Angkatan Perang Persemakmuran Inggris

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia membawa beberapa akibat berikut.

v  Timbulnya politik Poros Jakarta—Peking.

v  Hilangnya simpati rakyat Malaysia terhadap Indonesia.

v  Kerugian materi yang sudah dikeluarkan untuk biaya konfrontasi.

4. Indonesia keluar dari PBB

Dalam situasi konflik Indonesia—Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menanggapi pencalonan Malaysia tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1964 menyatakan ketidaksetujuannya. Kalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, Indonesia mengancam akan keluar dari PBB. Keberatan Indonesia itu disampaikan oleh Kepala Perutusan Tetap RI di PBB kepada Sekertaris Jenderal PBB, U Thant. Ancaman Indonesia tidak mendapatkan tempat di PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Keputusan PBB ini membuat Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB. Indonesia tidak menjadi

anggota PBB lagi. Keluar dari PBB juga berarti keluar dari keanggotaan badan-badan PBB, khususnya UNESCO, UNICEF, dan FAO. Pernyataan resmi keluarnya pihak Indonesia dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio, tertanggal 20 Januari 1965. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965. Jadi, alasan utama Indonesia keluar dari PBB adalah karena terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

B. Keadaan ekonomi

a. Dalam bidang pembangunan

Dalam bidang pembangunan, pemerintah pada tahun 1958 mengeluarkan undang-undang pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas), yakni UU No. 80 tahun 1958. Tugas Dewan Perancang Nasional adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan itu. Dewan yang beranggotakan 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah ini semula dipimpin oleh Muhammad Yamin. Pada tanggal 26 Juli 1960, dewan ini berhasil menyusun “Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961 – 1969” yang kemudian disetujui MPRS melalui Tap No. 2/MPRS/1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Bappenas dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Badan ini bertugas untuk menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.

b. Dalam bidang ekonomi–keuangan

Pada masa demokrasi terpimpin keadaan ekonomi Indonesia bisa dikatakan terpuruk dan sangat buruk. Tingkat inflasi sangat tinggi. Untuk mengatasi inflasi dan mencapai keseimbangan dan kemantapan

keadaan keuangan negara (moneter), pemerintah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Untuk itu nilai uang kertas pecahan Rp. 500 dan Rp 1000 yang beredar saat itu diturunkan masing-masing menjadi Rp 50 dan Rp 100.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 Tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada bank-bank. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran.

Ø  Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1959. Peraturan ini berisi tentang ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp 1000 dan Rp 500 yang masih berlaku (yang sekarang bernilai Rp 100 dan Rp 50) harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum tanggal 1 Januari 1960.

Ø  Menyalurkan uang dan kredit baru ke bidang usaha-usaha yang dipandang penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Meskipun sudah melakukan tindakan-tindakan di atas, pemerintah gagal. Uang yang beredar semakin meningkat, sehingga inflasi juga semakin tinggi. Kenaikan jumlah uang yang beredar ini juga disebabkan

tindakan pemerintah yang mengeluarkan uang rupiah baru pada tanggal 13 Desember 1965.

Tindakan ini didasarkan pada Penetapan Presiden RI No. 27 Tahun 1965. Kegagalan pemerintah mengatur masalah keuangan dan ekonomi negara disebabkan juga oleh tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Misalnya, untuk menyelenggarakan proyek- proyek mercusuar seperti Ganefo (Games of the New Emerging Forces) dan Conefo (Conference of the New Emerging Forces), pemerintah terpaksa harus mengeluarkan uang yang setiap tahun semakin besar. Akibatnya, inflasi semakin tinggi dan hargaharga barang semakin mahal sehingga rakyat kecil semakin sengsara.

c. Dalam bidang perdagangan dan perkreditan luar negeri

Negara Indonesia yang agraris belum mampu memenuhi seluruh kebutuhannya. Hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan memang dapat dijual ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Kegiatan perdagangan luar negeri ini bertujuan untuk menghasilkan dan meningkatkan devisa. Devisa inilah yang kemudian dipakai untuk membeli barang- barang kebutuhan dari luar negeri yang belum bisa dihasilkan sendiri dalam negeri. Untuk menjaga dan mempertahankan neraca perdagangan luar negeri yang sehat, Indonesia harus meningkatkan ekspor supaya devisa semakin bisa ditingkatkan. Jika terjadi bahwa devisa yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan luar negeri tidak mampu menutupi seluruh biaya impor barang kebutuhan, pemerintah “terpaksa” membuat utang luar negeri melalui kredit-kredit yang dikucurkan negara donor.

Dalam hal kredit luar negeri inilah Indonesia dapat terjebak dalam keputusan politik berpihak pada blok tertentu yang sedang bersitegang, entah itu Blok Barat (negara-negara demokrasi Barat) ataupun Blok Timur (negara-negara komunis). Misalnya, melalui Government to Government (G to G), pemerintah RI dan RRC mengadakan hubungan dagang yang menguntungkan kedua negara. Indonesia mengekspor karet ke RRC, tetapi dengan harga yang sangat rendah. Karet tersebut tidak langsung dikirim ke RRC, tetapi justru diolah terlebih dahulu di Singapura menjadi bahan baku yang selanjutnya diekspor Singapura ke RRC. Tentu Singapura yang menerima keuntungan lebih besar dibandingkan Indonesia. Lebih menyakitkan lagi, kapal-kapal yang membawa karet dari Indonesia hanya berhenti di wilayah teritorial Singapura. Karet- karet tersebut ditampung di kapal lain yang sudah siap membawa ke Singapura. Sementara kapal- kapal dari Indonesia meneruskan perjalanan ke Hongkong atau RRC sambil membawa karet yang sudah diolah di Singapura dan dijual dengan harga yang lebih mahal. RRC kemudian mengolah bahan baku karet dari Singapura tersebut menjadi ban dan barangbarang lainnya lalu diekspor ke Indonesia. Celakanya, barang-barang yang diekspor RRC ke Indonesia itu dijual sangat mahal dan diperhitungkan sebagai bantuan luar negeri. Hubungan perdagangan semacam ini sangat merugikan Indonesia, karena Indonesia tidak punya pilihan lain selain menjual karet ke RRC. Ini terjadi karena pemerintah RI memilih masuk dalam blok RRC dan blok negara komunis. Contoh lainnya, untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakan dalam negeri, Presiden/ Mandataris MPRS mengeluarkan Instruksi Presiden No. 018 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden No. 360 tahun 1964. Isi dari instruksi presiden dan keputusan presiden itu adalah ketentuan mengenai penghimpunan dan penggunaan Dana-Dana Revolusi. Dana Revolusi tersebut pada awalnya diperoleh dari pungutan uang call SPP dan pungutan yang dikenakan pada pemberian izin impor dengan deferrend payment (impor dibayar dengan kredit karena tidak cukup persediaan devisa). Dalam praktiknya, barang-barang yang diimpor dengan system kredit itu adalah barang-barang yang tidak member manfaat bagi rakyat banyak karena merupakan barang mewah atau barang perdagangan lainnya.

Akibat kebijakan luar negeri yang semacam itu, utang-utang negara bertambah besar. Sementara itu, ekspor barang ke luar negeri semakin menurun. Devisa negara juga semakin menipis. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa beberapa negara tidak mau lagi berhubungan dagang dengan Indonesia karena utang-utangnya tidak dibayar. Di dalam negeri, situasi keuangan yang buruk ini mengganggu produksi, distribusi, dan perdagangan. Masyarakatlah yang akan mengalami kerugian dari praktik perdagangan dan perkreditan luar negeri ini.

Front Nasional OrLa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri dan seorang Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional. Tugas front nasional adalah sebagai berikut:

Setelah Soekarno lengser pada 1967 , Organisasi ini di bubarkan oleh Pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto

Sekretaris Jenderal Front Nasional

Sampai Saat ini diketahui hanya ada dua Sekretaris Jenderal dari Pengurus Besar Front Nasional mereka adalah :

24
Jul
15

Purbakala : Kolam di Kawah Gunung “Pemusnah” Peradaban Atlantis

Ditemukan, Kolam di Kawah Gunung “Pemusnah” Peradaban Atlantis

Sains

By

on on 22 Jul 2015 at 18:12 WIB

Liputan6.com, Santorini – Sekitar 3.600 tahun lalu, erupsi dahsyat gunung berapi terjadi di Kepulauan Santorini yang terletak di Laut Aegea, Yunani. Letusan tersebut melenyapkan peradaban Minoa yang ada di Pulau Kreta yang ada di dekatnya. Sebuah peristiwa kolosal yang mungkin menginspirasi mitos yang menyandera imaji manusia: misteri peradaban Atlantis yang hilang.

Letusan gunung di Santorini melepaskan 60 km kubik magma, 6 kali lipat yang dimuntahkan Krakatau pada 1883. Hanya erupsi Tambora, yang juga ada di Indonesia, pada 1815, yang mengalahkan kedahsyatannya.

Dari udara, kaldera bekas erupsi terlihat seperti gugusan yang dikelilingi pulau-pulau yang luasnya lebih besar di Laut Aegea. Selama lebih dari 4 ribu tahun pascaletusan, kaldera yang sebagian besar berada di bawah air mengalami serangkaian letusan kecil. Santorini pernah menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya pada Januari 2011 sebelum akhirnya kembali “tidur”.

Baru-baru ini, menggunakan kendaraan otonom bawah air, para ilmuwan menguak keberadaan sejumlah kolam dengan air berwarna putih berkilauan di dasar laut Santorini. Di kedalaman mencapai 250 meter.

Air tersebut keluar dari kaldera gunung berapi. “Kolam susu” yang sebelumnya tak pernah dilihat mata manusia itu dijuluki Kallisti Limnes — yang berarti ‘danau paling indah’ dalam Bahasa Yunani Kuno.

Penampakannya terekam dalam video yang diambil kendaraan bawah laut pada Juli 2012. Kolam-kolam berdiameter 1-5 meter itu mengandung kadar karbondioksida yang tinggi, yang dapat membuat air padat dan cenderung membentuk genangan tersendiri di kedalaman laut.

“Seperti ‘black and tan’, campuran Guinness (bir hitam) dan Bass (ale), dua cairan tersebut nyatanya selalu terpisah,” ujar Rich Camilli, ilmuwan Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), sekaligus pemimpin penulis studi yang dipublikasikan pada 16 Juli 2015 di jurnal Scientific Reports, seperti dikutip dari situs sains LiveScience, Rabu (22/7/2015).

“Erupsi gunung berapi Santorini pada 1600 sebelum Masehi melenyapkan peradaban Minoa yang tinggal di pesisir Laut Aegea,” kata Camilli dalam pernyataannya. “Dan kini, kolam yang tak pernah terlihat di kawah gunung itu mungkin membantu peradaban kita menjawab pertanyaan penting tentang bagaimana perilaku karbondioksida di dalam laut.”

Pulau yang indah itu, Santorini atau Thira, sebenarnya adalah tepi sebuah kaldera besar yang tersisa setelah letusan. Bagian dalam kaldera adalah titik aktivitas hidrotermal. Titik itu juga yang diinvestigasi Camilli dan para koleganya pada 2012 — setahun setelah tanda-tanda peningkatan aktivitas terdeteksi.

Menggunakan 2 kendaraan bawah air otonom, para peneliti mengeksplorasi kandungan kimia dalam air di kawah. Mereka menemukan kolam berisi cairan putih mirip susu di cekungan sepanjang dinding kaldera.

Memang, perbedaan massa pada air laut bukan kali pertama ditemukan. Faktanya, para peneliti sebelumnya meneliti kolam air garam yang memisahkan diri dari air laut di sekelilingnya — karena kandungan garamnya yang ekstra tinggi.

“Namun, dalam kasus di Santorini peningkatan kepadatan kolam bukan dikarenakan kadar garam,” kata Camilli. “Kami percaya mungkin CO2 lah yang membuat air padat dan memicu terbentuknya kolam terpisah.”

Pengamatan para ilmuwan menarik. Sebab, karbon dioksida selama ini dianggap menyebar melalui laut setelah dilepaskan dari aktivitas geologi. Karbondioksida bawah tanah bisa berasal dari magma, batu kapur, atau batuan sedimen lain yang mengalami tekanan luar biasa.

Berkat kandungan karbondioksida, genangan tersebut memiliki kadar keasaman yang tinggi yang tak cocok dihuni makhluk bernyawa.

Namun, kolam itu masih mungkin menjadi rumah bagi organisme berkomposisi silika. Tubuh makhluk mikroskopis yang mirip kaca itu mungkin bisa menjelaskan warna opal dari kolam tersebut.

Temuan itu dapat membantu para peneliti memahami cara penyimpanan karbon bawah laut, salah satu cara yang potensial untuk memperbaiki kondisi akibat perubahan iklim.

Sekaligus juga menyediakan alat untuk memonitor potensi erupsi gunung di Santorini, pada masa yang akan datang.

(Ein/Tnt)

24
Jul
15

Al Qur’an : Manuskrip Tertua Ditemukan di United Kingdom

One of ‘world’s oldest’ Koran manuscripts found in UK
Agence France-Presse, Birmingham, United Kingdom | World | Wed, July 22 2015, 11:10 PM

AFP

A Koran manuscript has been carbon dated to close to the time of the Prophet Muhammad, making it one of the oldest in the world, a British university said Wednesday.
The two leaves of parchment, filled with “surprisingly legible” text from Islam’s holy book, have been dated to around the early seventh century, the University of Birmingham said.
“The tests carried out on the parchment of the Birmingham folios yield the strong probability that the animal from which it was taken was alive during the lifetime of the Prophet Muhammad or shortly afterwards,” said David Thomas, professor of Christianity and Islam.
Describing it as a “startling result”, he added that the text is “very similar indeed to the Koran as have it today”.
“This tends to support the view that the Koran that we now have is… very close indeed to the Koran as it was brought together in the early years of Islam,” he said.
The leaves, held in the university’s Mingana Collection, contain parts of chapters 18 to 20, written with ink in an early form of Arabic script known as Hijazi.
“This is indeed an exciting discovery,” said Muhammad Isa Waley, lead curator for Persian and Turkish manuscripts at the British Library in London.
“We know now that these two folios, in a beautiful and surprisingly legible Hijazi hand, almost certainly date from the time of the first three Caliphs.
“According to the classic accounts, it was under the third Caliph, Uthman ibn Affan, that the Koranic text was compiled and edited in the order of Suras [chapters] familiar today.”
For many years the leaves were misbound with similar manuscripts dating from the late seventh century.
They were spotted by an Italian academic, Alba Fedeli, while conducting research for her PhD.
Fedeli said the leaves are from the same codex as a manuscript kept in the Bibliotheque Nationale de France in Paris, although that is currently dated a little later, to within 50 years of the death of the Prophet Muhammad.
Radiocarbon analysis of the Birmingham documents dates them to between 568 AD and 645 AD, with 95.4 percent accuracy.
Muhammad is widely believed to have lived between around 570 AD and 632 AD.
Muhammad Afzal, chairman of Birmingham Central Mosque, said he was “honored” to read the text, adding: “All the Muslims of the world would love to see this manuscript.”
The Koran manuscript will be placed on public display at the university between October 2 and October 25.(+++)
__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

24
Jul
15

Papua : Masjid Pertama di Patimburak, Fakfak dan Rusuh Tolikara

Ini Dia Masjid Pertama di Tanah Papua
Afif Farhan – detikTravel – Jumat, 24/07/2015 07:14 WIB

Fakfak – Tahukah Anda, Papua memiliki masjid berusia 145 tahun di Kabupaten Fakfak. Masjidnya pun unik, memiliki gaya arsitektur ala bangunan Eropa. Inilah Masjid Tua Patimburak, yang disebut-sebut masjid tertua di tanah Papua.

Islam ternyata juga punya sejarah panjang di Bumi Cendrawasih. Ini terbukti dari Masjid Tua Patimburak yang masih berdiri hingga kini dan digunakan sebagai tempat beribadah umat Muslim setempat.

Dari situs resmi Kementerian Agama yang dikunjungi detikTravel, Jumat (24/7/2015) Masjid Tua Patimburak berlokasi di Desa Patimburak, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua. Untuk menuju ke sana, pertama traveler naik angkutan umum dari Kabupaten Fakfak ke Distrik Kokas selama dua jam. Kemudian, lanjut naik perahu selama satu jam untuk tiba di Desa Patimburak.

Usut punya usut, masjid tersebut punya nama asli yakni Masjid Al Yasin. Namun karena berlokasi di Desa Patimburak dan umurnya sudah sangat tua, maka lebih familiar dengan nama Masjid Tua Patimburak.

Diketahui, Masjid Tua Patimburak didirikan tahun 1870 oleh seorang imam bernama Abuhari Kilian. Dia berasal dari Kesultanan Ternate dan mendapat tugas untuk menyebarkan Islam ke tanah Papua.

Meski belum terbukti secara literatur, Masjid Tua Patimburak disebut-sebut sebagai masjid pertama yang ada di Papua. Namun coba perhatikan, tampak jauh Masjid Tua Patimburak tidak terlihat seperti masjid.

Tampak jauh, kubah Masjid Tua Patimburak mirip dengan kubah mirip gereja-gereja di Eropa pada masa lampau. Atapnya berupa seng (seperti rumah-rumah di Papua) dan berwarna hijau, merah dan kuning.Next

Masjid yang ada di tepi pantai dengan latar belakang perbukitan hijau (Dadang Lesmana/ACI)

Halaman 12

Kasus Tolikara, Kepala BIN Beri Keterangan Pers di Istana

rabu, 22 juli 2015 | 13:44 WIB

Kasus Tolikara, Kepala BIN Beri Keterangan Pers di Istana

Kiri-kanan: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Mendagri Cahyo Kumolo, Menag Lukman Hakim Syaifudin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto, dan Kepala BIN Sutiyoso memberikan keterangan pers terkait insiden Tolikara, di Istana Negara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.

http://pekanews.com/2015/07/kabin-sutiyoso-pembuat-rusuh-di-tolikara-untuk-menyerang-jokowi-dan-saya/

editorJuly 22nd, 2015, 1:54 pmNo comment 46 views

★★★★★

KaBIN Sutiyoso : Pembuat Rusuh di Tolikara untuk Menyerang Jokowi dan Saya

Share this on WhatsApp

Sutiyoso dan Jokowi
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan, kerusuhan di Tolikara, Papua bertujuan untuk menyerang Presiden Joko Widodo.

“Orang itu memanfaatkan peristiwa ini untuk menyerang Pak Jokowi, nyerang pemerintahan, nyerang saya juga sebagai Kepala BIN, nyerang Kapolri. Itu sudah biasa,” ujarnya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2015.

Namun, Sutiyoso tak mau mengatakan siapa aktor intelektual yang berencana menyerang Jokowi dengan membuat kegaduhan di Tolikara. Dia mengatakan, tak menutup kemungkinan adanya keterlibatan asing.

“Ya tanya polisi saja. Harus ada investigasi untuk jawab itu kan kita nggak bisa menuduh sembarang orang. Penyelidikan polisi masih panjang. Bisa saja keterlibatan pihak asing,” ujarnya menuding.

Sutiyoso tak mau disalahkan terkait kerusuhan yang berujung pada pembakaran masjid dan ruko di Tolikara. Pasalnya, BIN sudah memberikan informasi terkait ancaman itu pada 11 Juli 2015.

“Direspons oleh aparat, Polres langsung rapat Muspida, melibatkan bupati, tokoh agama. Semuanya sudah dilibatkan termasuk melibatkan presiden GIDI, itu respons yang baik,” kata dia.

Sehingga, pada tanggal 17 Juli 2015 sudah banyak polisi dan tentara yang berjaga di wilayah itu.

“Kalau nggak ada informasi dari kita dari mana dia dapat informasi itu,” ujarnya membela diri.

Menurut dia, kerusuhan pecah karena aparat keamanan menghadapi massa yang brutal.

“Terjadi bukan di Tolikara aja, di mana mana kalau menghadapi massa brutal ya seperti itu.”

Editor: Wira

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Ini Kesaksian Jemaah Salat Id Korban Rusuh di Tolikara

Selasa, 21 Juli 2015 | 15:38 WIB

Ini Kesaksian Jemaah Salat Id Korban Rusuh di Tolikara

Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo bersama warganya pada awal Desember 2014 lalu. TEMPO/Cunding Levi

TEMPO.CO, Jakarta – Insiden yang terjadi di Tolikara, Papua, pada Jumat, 17 Juli 2015, meninggalkan beragam versi. Seorang jemaah yang melaksanakan salat Idul Fitri di Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga, Nurmin, 32 tahun, menceritakan kembali pengalamannya saat itu.

Pada Jumat pagi, Nurmin berjalan dari rumahnya yang terletak sekitar lima meter dari markas Koramil menuju lapangan Koramil untuk melaksanakan salat Id. Ada ratusan umat muslim yang sudah berkumpul di lapangan markas Koramil. Salat Id pun dimulai.

Namun ketika rakaat pertama takbir kelima, Nurmin mendengar ada suara lantang yang diteriakkan sejumlah orang. “Tidak ada yang namanya ibadah gini, harus berhenti!” kata Nurmin menirukan suara yang didengarnya itu saat diwawancara Tempo, Selasa, 21 Juli 2015.

Mendengar teriakan tersebut, jemaah kehilangan konsentrasi ibadah. Tiba-tiba kondisi mulai memanas karena saling lempar batu antara orang-orang yang berteriak dan jemaah salat Id. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari aparat. “Semua berlari ketakutan,” ujarnya.

Berita Menarik 
Ditinggal Mati Suami, Wanita Ini Ingin Menikahi Anjingnya
Insiden Lillehammer, Kasus Salah Bunuh Agen Mossad
ISIS Rekrut Ayam Jadi Pembom Bunuh Diri, Kehabisan Amunisi?

Keadaan mulai ricuh. Nurmin melihat beberapa orang melempar batu ke arahnya, sejumlah kios dan rumah warga di sekitar markas Koramil terbakar. Nurmin dan beberapa jemaah salat Id lantas masuk ke dalam kantor Koramil. “Kami berkumpul di situ, takut kena batu,” ujarnya.

Nurmin mengaku rumahnya ikut terbakar. “Saya tidak tahu siapa yang membakar rumah saya karena banyak orang saat itu,” ujar Nurmin. (Baca: EKSKLUSIF: Marthen Jingga dan Nayus Akui Bikin Surat Edaran)

Nurmin heran karena selama ini umat muslim dapat melaksanakan ibadah dengan baik. “Tahun kemarin aman-aman saja,” ujarnya. Dia mengaku tidak tahu apa yang membuat kerusuhan tersebut terjadi.

Keterangan dari Nurmin ini sejalan dengan kronologi yang disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Sehari setelah kejadian, atau pada Sabtu, 18 Juli 2015, Komnas HAM langsung mengeluarkan hasil analisis sementara kerusuhan di Karubuga, Tolikara, Papua.

Pigai menjelaskan, jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) marah dan memprotes polisi yang berjaga di sekitar lapangan markas Koramil. “Mereka protes karena sudah memberi imbauan, kemudian polisi balik menembak warga,” kata Pigai.

Rentetan tembakan polisi melukai sebelas orang, dan mengakibatkan satu orang meninggal. Kondisi semakin ricuh karena sejumlah kios, rumah, dan tempat ibadah dibakar. “Masyarakat melampiaskan kemarahan ke arah tempat ibadah. Kalau polisi tidak menembaki warga, pasti reaksi mereka berbeda,” kata Pigai. (Baca: EKSKLUSIF: Marthen Jingga Revisi Surat Edaran, Ini Isinya)

Dia menyayangkan sikap aparat yang arogan. Menurut dia, polisi di Papua terbiasa menangani kerusuhan dengan cara kekerasan.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengakui polisi yang menjaga pelaksanaan salat Id sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan sebuah tempat ibadah di sekitar lapangan markas Koramil habis terbakar.

DEVY ERNIS | PUTRI ADITYOWATI | DEWI SUCI

Hidayat Nur Wahid : Banyak Bendera Israel di Tolikara

Kamis, 23 Juli 2015 | 17:42 WIB

Hidayat Nur Wahid: Banyak Bendera Israel di Tolikara  

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta — Tuduhan campur tangan asing dalam kerusuhan yang terjadi di Tolikara 17 Januari lalu kembali terlontar. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid  menyampaikan temuan tim Komite Umat untuk Tolikara kepada wartawan di Jakarta, Kamis 23 Juli 2015.

Menurut Hidayat yang juga anggota Dewan Syuro Komat, ditemukan gambaran bendera Israel di beberapa rumah di Tolikara. Juga di tempat-tempat yang mudah dilihat warga Tolikara. “Kenapa  ada bendera bangsa Israel di Papua? Ini sangat layak dipertanyakan,” kata Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Hidayat mengatakan, fakta ini ditemukan tim Komat yang sudah terjun ke Tolikara Papua, sejak Selasa lalu. Gambaran bendera Israel itu menjadi aneh, karena selama ini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. ” Bahkan di Jakarta pun kita menemui bendera ini. Ada apa dengan hal tersebut,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat,  permasalahan di Papua sangat rentan untuk menjadikan kepentingan bagi pihak asing mengeluarkan Papua dari NKRI. Soalnya di Papua jarang terjadi konflik antaragama, sekalipun ada hanya antarsuku. Karena itu, Hidayata mencurigai, konflik sengaja diciptakan agar situasi Papua memburuk.

Jika memburuk pemerintah Indonesia bakal  dianggap lalai atau tidak mampu menjaga stabilitas keamanan di Papua. Di sinilah peran asing nantinya akan mengambil alih tanah Papua yang  banyak sumber daya alamnya. (Baca: Saat Rusuh Tolikara, Hanya 42 Aparat yang Berjaga)

Ada pihak asing yang berusaha mengganggu kerukunan hidup beragama di Papua. Salah satunya dengan menciptakan konflik antara umat Kristen dan Islam di Kabupaten Tolikara. “Permasalahan di Papua memang sangat rentan dijadikan sarana pihak-pihak asing mengeluarkan Papua dari Indonesia,” ujarnya.

Indikasi yang Hidayat percaya adalah ekspos di media sosial yang seolah-olah menimpakan semua kesalahan terhadap aparat setempat. Menurutnya faktor ini mudah sekali dimanfaatkan untuk memicu gerakan yang mengancam keutuhan negara.

Pada hari sebelumnya, Kepala BIN Sutiyoso sempat mengutarakan hal senada terkait keterlibatan pihak asing dalam penyerangan Tolikara ini. Meski begitu baik Sutiyoso dan Hidayat menggarisbawahi dugaan itu masih tahap kemungkinan. Pesan utama Komat untuk Kolitara pun mendorong pemerintah memulihkan kembali perdamaian dan toleransi di Papua. (Baca: Kisruh Tolikara Ada Campur Tangan Asing?)

Komat sendiri ialah komite yang terbentuk atas inisiatif beberapa tokoh lintas agama atas penyerangan umat muslim yang menyelenggarakan salat Id. Dalam laporan tim pencari faktanya, Komat menyatakan ada sekitar 500 orang.

BINTORO AGUNG S.

EKSKLUSIF TOLIKARA : Polisi Papua Tetapkan 2 Tersangka

Kamis, 23 Juli 2015 | 15:53 WIB

EKSKLUSIF TOLIKARA: Polisi Papua Tetapkan 2 Tersangka   

Suasana kawasan pertokoan yang kembali dibuka di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pasca kerusuhan Lebaran, 23 Juli 2015. TEMPO/Maria Hasugian

TEMPO.COJakarta – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mengatakan pihaknya sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus kerusuhan di Tolikara. Polisi pun akan segera meringkus dua orang itu. “Ada tersangka dua orang. Segera akan dilakukan penangkapan,” ucapnya melalui pesan singkat, Kamis, 23 Juli 2015. (Baca juga: Penembakan di Tolikara, Kapolri: Sudah Sesuai Ketentuan)

Kapolda menuturkan penetapan tersangka Tolikara itu dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap 50 orang. “Nama tersangka kasus Tolikara masih dirahasiakan,” ujarnya. Menurut dia, hal itu dilakukan karena penangkapan baru akan dilakukan pada esok hari.

Yotje mengatakan penangkapan belum bisa dilakukan hari ini karena kondisi belum memungkinkan. “Penangkapan baru akan dilaksanakan besok, 24 Juli, dengan mengedepankan tindakan persuasif,” ucapnya.

Baca:
Pasca-Insiden Tolikara, Tiga Instruksi Jokowi
Kepala BIN Pastikan Tak Ada Dendam Tersisa di Tolikara

Sebelumnya, bentrokan terjadi pada Jumat pagi lalu, ketika puluhan orang yang diduga anggota jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memprotes penyelenggaraan salat id di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Mereka berdalih telah memberitahukan agar kegiatan ibadah Lebaran tak dilaksanakan di daerah tersebut karena berbarengan dengan acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pemuda GIDI. (Baca juga: Perda Tolikara Tak Dilaporkan ke Pusat, tapi Berlaku)

Polisi yang mengamankan lokasi kerusuhan sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa di Tolikara mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan sebuah musala di sekitar lapangan habis terbakar. Seorang korban tewas dan belasan lainnya luka-luka terkena tembakan peluru.

MITRA TARIGAN

Dua Tersangka Provokator Tolikara Sudah Ditangkap

Kamis, 23 Juli 2015 | 17:52 WIB

Dua Tersangka Provokator Tolikara Sudah Ditangkap

Perenus Wanimbo, 28 tahun, salah satu dari 11 orang korban tertembak rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Perenus yang menderita tertembak di bagian betis kanan, kini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua. Tempo/Cunding Levi

TEMPO.COJayapura – Kepolisian Daerah Papua sudah menangkap dua tersangka yang diduga terlibat kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua. Dua pria itu kini dalam perjalanan ke Markas Polda Papua.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mengatakan dua orang itu diamankan sore tadi oleh anggota kepolisian di Tolikara. “Sekarang sedang dibawa dari Tolikara ke Wamena untuk dibawa ke Jayapura,” ucap Yotje, Kamis, 23 Juli 2015.

Yotje menuturkan dua orang itu diduga sebagai provokator kerusuhan di Tolikara pada perayaan hari raya Idul Fitri lalu. “Dari hasil penyelidikan di lapangan, mereka adalah provokatornya,” ujarnya. Dua orang itu diketahui berinisial HK dan JW. Yotje masih enggan mengungkap lebih detail identitas dua tersangka itu.

Dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian, kerusuhan tersebut terjadi secara spontan. Semua berawal dari penyelenggaraan kegiatan keagamaan berbeda pada waktu bersamaan. Umat Islam setempat melaksanakan salat id, sedangkan jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) melaksanakan seminar internasional.

Sebelumnya, GIDI menerbitkan surat edaran yang memberitahukan kegiatan seminar internasional di Tolikara sekaligus meminta umat Islam setempat tak melaksanakan salat id. Ketika umat Islam tetap melaksanakan salat id, jemaat GIDI melakukan protes yang berujung kerusuhan.

NINIS CHAIRUNNISA

Insiden Tolikara : PolDa Papua Bantah Kurang Personil

Kamis, 23 Juli 2015 | 18:26 WIB

Insiden Tolikara: Polda Papua Bantah Kurang Personil, tapi...

Perenus Wanimbo, 28 tahun, salah satu dari 11 orang korban tertembak rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Perenus yang menderita tertembak di bagian betis kanan, kini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua. Tempo/Cunding Levi

TEMPO.COJakarta – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende membantah anggapan bahwa pecahnya kerusuhan di Tolikara karena pihaknya kekurangan personel. Namun Yotje mengakui bahwa anak buahnya kurang mengantisipasi situasi yang berkembang. “Personel sebenarnya cukup. Kejadian kemarin karena kurang antisipasi saja,” kata Yotje Mende, Kamis, 23 Juli 2015.

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menyatakan kurangnya personel kepolisian saat insiden Tolikara terjadi. Kepolisian hanya menempatkan 42 petugas di lokasi tempat diadakannya dua kegiatan keagamaan berbeda.

Soal jumlah personel, Yotje menuturkan jumlah tersebut cukup. Menurut dia, Tolikara adalah kota kecil yang sudah memiliki personel pengamanan cukup. Sehari-hari pun, tak pernah ada konflik antara umat Islam dan jemaat gereja setempat. “Kerukunannya sangat bagus sekali di Papua. Situasi kemarin itu situasional yang tak disangka,” ujarnya.

Dia mengakui bahwa polres dan pemda setempat kurang mengantisipasi kemungkinan pecahnya konflik, mengingat kerukunan antarumat beragama di daerah itu selama ini terjalin baik. Personel kepolisian yang ditempatkan pun tak terlalu banyak, meski ada dua kegiatan keagamaan berbeda, yaitu pelaksanaan shalat id dan seminar internasional jemaat GIDI.

Yotje menuturkan kerusuhan itu terjadi secara spontan. Umat Islam yang sedang melaksanakan shalat id didatangi jemaat GIDI yang hendak protes karena salat tetap dilaksanakan. Sebelumnya, GIDI telah mengeluarkan edaran berisi imbauan untuk tak melakukan salat id karena ada kegiatan seminar internasional. Protes itu pun berujung pada kerusuhan.

Terkait dengan kerusuhan ini, Polda Papua telah menetapkan dan menangkap dua tersangka. Dua pria ini dianggap telah melakukan provokasi yang berujung pada kerusuhan. Mereka kini sudah diamankan dan akan dibawa menuju Jayapura.

NINIS CHAIRUNNISA

24
Jul
15

Kesejarahan : Indonesia Dijadikan Pusat Riset Penjajahan Belanda

http://www.sinarharapan.co/news/read/150723128/indonesia-dijadikan-pusat-riset-penjajahan-belanda

Indonesia Dijadikan Pusat Riset Penjajahan Belanda

Penelitian arsip jajahan Belanda masih dipusatkan di Universitas Leiden dengan separuh mahasiswa dari Indonesia.

23 Juli 2015 13:13 Pendidikan dibaca: 68

inShare

anri.go.id / Dok

Pemanfaatan arsip bersejarah di Arsip Nasional/Ilustrasi.

PERTH – Penelitian tentang arsip dan sejarah masa jajahan Belanda untuk kawasan Asia Tenggara akan dipusatkan di Indonesia, tepatnya, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Upaya itu dilakukan untuk mendekatkan peneliti dengan arsip komunikasi, yang sebagian besar disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta.

“Saat ini, penelitian arsip jajahan Belanda dipusatkan di Universitas Leiden. Tercatat 120 mahasiswa dari berbagai negara di Asia meneliti sejarah Belanda. Separuh dari mahasiswa itu adalah orang Indonesia,” kata Profesor Charles Jeurgens, di Perth, Australia, Rabu (22/7).

“Namun, kami mempertimbangkan penelitian sejak 2017 dipusatkan di UGM, dengan beberapa universitas lain di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (UI), menjadi penyangga,” ujar Jurgens yang menambahkan rencana ini masih terkendala dana.

Jurgens menjelaskan, program ini akan mewajibkan mahasiswa belajar bahasa Belanda selama satu tahun. Pasalnya, mayoritas arsip sejarah ditulis dalam bahasa Belanda. “Arsip tentang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) paling banyak disimpan di Indonesia. Sekitar 2,4 kilometer panjang raknya bila disusun secara memanjang. Di Belanda, koleksinya sekitar 1,4 kilometer,” tutur pria yang membahas penelitiannya di hadapan para peneliti di Universitas Australia Barat (UWA) itu.

Sementara itu, arsip terkait pemerintahan kolonial Belanda tersebar di berbagai negara. Namun, Indonesia yang menyimpannya dalam jumlah terbanyak, yaitu sekitar 8-9 kilometer rak dokumen. Arsip juga tersimpan di Belanda, Sri Lanka, Afrika Selatan, India, Inggris, dan sedikit di Malaysia.

Di Leiden, Charles bekerja bersama beberapa mahasiswa meneliti pola transfer informasi di era kolonial dari Indonesia ke pejabat tertinggi di Belanda. Itu mulai dari kepala desa, wedana, gubernur jenderal, hingga menteri koloni di Amsterdam.

Sejarah menunjukkan, menteri koloni di Belanda kadang membaca informasi penting tentang Indonesia lewat koran, lebih cepat daripada informasi dari gubernur jenderal.

“Menteri marah bila informasi itu justru didapatkan dari koran. Mereka melakukan perubahan skema pengiriman informasi. Gubernur jenderal diwajibkan mengirim laporan tiap dua pekan sekali, tentang apa saja, terutama berita yang berpotensi penting tentang Indonesia,” ucapnya.

“Saya meneliti tentang bagaimana dokumen itu terhubung satu sama lain, memahami konteksnya, bukan muatannya,” ujar Jeurgens yang memulai risetnya sejak 10 tahun silam.
Sumber : Ant

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

22
Jul
15

Bencana Sosial : Kronologi Insiden Tolikara Versi Polisi

http://www.gatra.com/fokus-berita/156879-kronologi-insiden-tolikara-versi-polisi.html

Kronologi Insiden Tolikara Versi Polisi

Created on Sunday, 19 July 2015 12:13

Kapolda Papua, Irjen Pol Yotje Mende (antaranews)

Jayapura, GATRANews– Kepolisian Daerah Papua mengklaim pelaku pelemparan umat muslim saat sholat idul fitri 1436 H di Karubaga, Tolikara berkisar 300-500 orang. Massa terus bertambah dan brutal, apalagi saat aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan tembakan peringatan.

Kapolda Papua, Irjen Pol Yotje Mende mengatakan saat aparat berusaha membubarkan pelaku pelemparan, massa berhamburan disekitar halaman Koramil 1702/Wms. Mereka memenuhi halaman depan dan belakang koramil.

Disaat aparat melakukan upaya pembubaran massa, 500-an massa makin brutal dan melakukan pembakaran kios di sekitar lapangan tempat dilakukan sholat tersebut.

Kios yang pertama dibakar adalah kios bernama Silvia dan kios milik Sutarno. Mobil Strada miliknya ikut terbakar.

Dari pembakaran dua kios ini, api langsung menjalar ke kios-kios lain disekitarnya, sehingga terjadi kebakaran hebat yang melanda 54 kios yang dimiliki oleh 38 kepala keluarga.

“Dari pembakaran kios itu, api juga menjalar ke mushola yang terletak dideretan kios-kios yang dibakar. Jadi menurut pengakuan saksi mata, mushola yang berada dideretan kios tak langsung dibakar, tapi api yang melahap mushola berasal dari kios disekelilingnya,” jelas kapolda kepada wartawan di Jayapura.

Lanjut Kapolda Yotje, saksi mata juga menyebutkan, pembakaran kios terjadi karena ada isu yang beredar bahwa ada warga tewas tertembak. Sebab itulah massa beringas langsung membakar kios yang ditinggal pemiliknya yang rata-rata sedang melakukan sholat ied.

“Kios yang juga menjadi tempat tinggal warga tersebut rata-rata berukuran kecil, luasnya sekitar 4×6 meter. Setelah didata, ada 48 kios milik warga pendatang dan 6 kios milik warga asli Tolikara. Bahkan ada keluarga dari Presiden GIDI yang kiosnya ikut dibakar,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Muspida di Tolikara yang dilakukan Kapolda Yotje sehari sebelumnya, didapat kesepakatan bahwa Bupati Toalikara Usman Wanimbo akan mengganti semua kerugian kios dan rumah yang dibakar massa.

Bupati juga akan melakukan pertemuan perdamaian kedua warga muslim dan kristiani didaerahnya. “Kesepakatan perdamaian dilakukan untuk kedua belah pihak tak memperpanjang masalah kericuhan yang terjadi di Tolikara. Pemkab setempat juga akan membantu pemulihan kesehatan bagi korban tembak pasca rusuh tersebut,” paparnya


Reporter: LLL

Editor: Nur Hidayat

Selasa, 21 Juli 2015 , 21:24:00
 Musala di Tolikara Dibakar, Masjid Baru Mulai Dibangun

TOLIKARA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya kembali pembangunan musala yang terbakar di Tolikara pada perayaan Idul Fitri, Jumat (17/7) lalu. Peletakan batu pertama masjid di halaman markas komando rayon militer (Koramil) itu dilakukan Tjahjo bersama tokoh agama, Pangdam Trikora dan Bupati Tolikara, Selasa (21/7).

“Saya juga memberikan dana sedikit sebagai stimulan pembangunan awal masjid secara gotong royong. Panglima TNI dan Pangdam setuju tanah Koramil dipakai dahulu untuk pembangunan Masjid Tolikara yang terbakar,” ujar Tjahjo melalui pesan elektronik ke media.

Tjahjo dalam pesannya juga meminta Gubernur Papua Lukas Enembe agar memprioritaskan agenda kerja dengan turun langusng ke tengah masyarakat. Sebab, saat ini Lukas masih didera penyakit.

“Ini untuk menenangkan dan memahamkan masyarakat akan pentingnya kerukunan umat beragama di Papua. Ini tanggungjawab gubernur, pemda harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang ada permasalahan,” ujar Tjahjo.

Terkait adanya permintaan dari DPRD Tolikara, agar kasus penembakan juga diusut, Tjahjo mengaku telah meminta pada Polri untuk menyelidikinya. Terutama guna mencari dalang provokasi penyerangan dan perusakan kios-kios serta musala di Tolikara.

Sedangkan demi menormalkan aktivitas warga, Pemkab Tolikara telah menyediakan gedung pemda untuk sementara ditempati pedagang yang kiosnya dibakar. “Agar masyarakat bisa berdagang kembali dan perekonomian berjalan normal. Saya juga meminta TNI dan Polri membuat posko penjagaan sementara di batas masuk Kabupaten Tolikara,” ujarnya.

Mantan Sekjen DPP PDIP itu menambahkan, upaya mencegah warga dari luar daerah masuk ke Tolikara diperlukan agar suasana segera kondusif. Dengan demikian masyarakat juga bisa kembali beraktivitas seperti biasa.

“Dalam pengamatan saya selama di Tolikara, warga masyarakat beraktivitas wajar. Suasana biasa, tenang. Prajurit TNI dan masyarakat gotong royong membersihkan reruntuhan puing-puing kios dan masjid yang terbakar,” ujar Tjahjo.(gir/jpnn)

 

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/07/20/74277/laporan-langsung-dari-tolikara-bismillah-kami-ke-tolikara.html

Laporan Langsung dari Tolikara :

Bismillah, Kami Ke Tolikara

Bismillah, Kami Ke Tolikara

Senin, 20 Juli 2015 – 12:06 WIB

Hidayatullah.com – Menembus Tolikara bukan pekerjaan mudah, Selain butuh waktu juga butuh nyali. Saat hendak menuju lokasi, hidayatullah.com, ditemani tim Baitul Maal Hidayatullah (BMH ) terkendala beberapa hal, Mulai factor keamanan, transportasi dan konsumsi.

“Begitu tiba, di Wamena, kami langsung melapor di kantor Kodim Wamena, setelah dipastikan kondisi aman, kami langsung mendapat izin dari Komandan Kodim Wamena untuk menuju Tolikara, “ ujar Sarmadan dari hidayatullah.com, Senin ( 20/05/2015).

Persoalan kedua, stok Bahan Bakar Minyak ( BBM) berjenis solar menjadi langka, Ini dikuasai Restu, non Sopir Strada Triton 4wd yang menemani Sarmadani.

“Kami harus mencari solar ke semua penjualan eceran,” ujar Restu ditirukan Sarmadani.

Persoalan selanjutnya, ketika hendak makan siang, Belum ada warung Muslim yang buka. Ada warung makan hanya saja menjual daging babi.

“Jangan. Di warung itu Pak, meragukan untuk kita” ungkap Restu melarang kami.

Untuk bekal konsumsi tim hidayatullah.com dan BMH membeli beberapa bungkus roti dan air mineral.

Ya beginilah kondisi menuju Tolikara, Selain terpencil, hingga berita adanya musibah saat Idul Fitri lalu belum ada satupun pihak selain aparat keamanan apalagi wartawan yang dikabarkan bisa masuk.

“Bismillah kami ke Tolikara, Semoga Allah berikan kekuatan iman,” ujar Sarmadani meminta doa dan dukungan pembaca,*

Rep: Cholis Akbar

Editor: Huda Ridwan

+++++

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/07/20/74280/laporan-langsung-dari-tolikara-kirim-tim-dakwah-bmh-bersiap-bantu-muslim-di-tolikara.html

Laporan Langsung dari Tolikara :

Kirim Tim Dakwah, BMH Bersiap Bantu Muslim di Tolikara

Senin, 20 Juli 2015 – 12:08 WIB

Kirim Tim Dakwah, BMH Bersiap Bantu Muslim di Tolikara

Hidayatullah.com-Tragedi yang menimpa Muslim Tolikara telah menjadi perhatian semua pihak, termasuk Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH).

“Alhamdulillah, pagi tadi, tim BMH telah sampai di Wamena. Untuk ke Tolikara tim harus menempuh jarak kurang lebih 100 Km dari Wamena, dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam mengunakan Strada Triton 4WD,” demikian ungkap Humas BMH Pusat Imam Nawawi.

Untuk bisa mendapatkan jenis kendaraan tersebut, tim BMH harus menyewa dengan biaya sebesar 3 juta rupiah. Dan, setelah melapor ke kantor aparat di Wamena, tim BMH pun berangkat ke Tolikara tepat pukul 10: 45 Waktu Indonesia Timur.

Kedatangan BMH langsung ke Tolikara tidak lepas dari upaya-upaya merealisasikan niat baik kaum Muslimin yang peduli terhadap kondisi kaum Muslim Tolikara.

Sebagai informasi, tim pertama yang diterjunkan BMH Pusat terdiri dari Kepala BMH Cabang Jayapura, Dai Tangguh BMH di Jayapura yang membawa misi dakwah dengan kelembutan dan kedamian.

“Setelah tim ini berhasil melakukan asessment, BMH Pusat akan menerjunkan tim lanjutan untuk kelangsungan program dakwah, pembangunan masjid kembali, serta pendidikan anak-anak Muslim di Tolikara,” pungkas Imam.*/Sarmadani

Rep: Cholis Akbar

Editor: Huda Ridwan

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://pekanews.com/2015/07/meski-tolikara-cuma-kabupaten-kecil-tapi-bendera-dan-simbol-israel-banyak-dijumpai/

Meski Tolikara Cuma Kabupaten Kecil, Tapi Bendera dan Simbol Israel Banyak Dijumpai

editor

July 23rd, 2015, 4:00 pm

★★★★★

Share this on WhatsApp

Seorang relawan dengan back-round bendera Israel di sebuah kios di Tolikara. foto: Hidayatullah

Seorang relawan dengan back-round bendera Israel di sebuah kios di Tolikara. foto: Hidayatullah

Semakin dikenali, kabupaten Tolikara semakin di jumpai keanehan. Pasalnya, kabupaten Tolikara merupakan bagian dari Provinsi Papua dengan luas sekitar 5.234 KM2.

Kemudian, seperti dilaporkan laman Hidayatullah (22/7/2015), Tolikara yang diapit Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jawawijaya Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten baru hasil pemekaran pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Dan Kabupaten Tolikara yang beribukota di Karubaga terbagi dalam 514 Desa dan 35 Kecamatan. Meski demikian, jangan bayangkan desa di daerah layaknya di Jawa. Sebab, satu desa kadang hanya puluhan rumah.

Komoditi unggulan Kabupaten Tolikara yaitu sektor pertanian dan jasa. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi Kayu.

Yang menarik, meski merupakan tempat terpencil dan akses masih sulit, beberapa pihak mengatakan, pesawat milik orang asing bisa datang dan pergi seenaknya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di wilayah ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Bokondini, namun beberapa saksi yang ditemui hidayatullah.com, banyak bandara khusus orang asing yang hilir mudik tidak bisa terpantau.

“Di sini banyak pesawat asing datang dan pergi tidak terpantau. Karena aparat di sini sedikit,” demikian ujar salah seorang aparat yang tak mau disebutkan namanya kepada hidayatullah.com.

Yang tidak kalah menarik, banyak bendera-bendera Israel jadi pajangan warga. Pantauan hidayatullah.com, mudah dijumpai kios-kios warga dihias mengikuti bendera Israel biru-putih bergambar Bintang David.

Kebetulan, saat beberapa jam menginjakkan kaki di Tolikara pertama kali hari Senin (21/07/2015) media ini bisa menyaksikan ramainya masyarakat luar Tolikara mengikuti arak-arakan penutupan kegiatan seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat internasional yang diselenggarakan sejak tanggal 13 Juli 2015.

Diperkirakan sekitar 7000 orang mengikuti arak-arakan, dan sebagian banyak mengibarkan bendera Israel.

Sementara itu, banyak warga lokal sendiri masih kurang memahami arti bendera-bendera Israel tersebut.

Gambar dan logo Israel di Tolikara

[jks]

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

LUIS surati Kapolri terkait teror umat Kristen Papua saat Idul Fitri
A. Z. Muttaqin Ahad, 3 Syawwal 1436 H / 19 Juli 2015 22:39
image
Laskar Umat Islam Surakarta saat mendatangi Mapolres Solo
SOLO (Arrahmah.com) – Beberapa perwakilan elemen Islam Solo mendatangi Mapolres Solo, Ahad (19/7/2015) pukul 13.30 wib. Hadir dalam audiensi ini adalah Salman Al Farisy (LUIS), Joko Sutarto (Tim Advokasi Umat), Musidi (JAS), Rosyid (FKAM) ditrerima Kompol Giyono selaku Kasat Intel Polresta Solo.
Endro Sudarsono melaporkan, dalam pertemuan ini Salman Al Farisy membacakan Surat yang ditujukan kepada Kapolri, dan diterima kompol Giyono yag didampingi dari pejabat Polda Jateng.
Berikut ini selengkapnya isi surat LUIS kepada Kapolri,yang diterima redaksi Ahad (19/7/2015)
No : 256/HM-DPP LUIS/VII/2015
Hal : Pengusutan Kasus Pembubaran Sholat Iedul Fitri yang disertai Pelemparan Batu dan Pembakaran Mushola, Rumah dan Kios
Kepada : Yth. Bapak Kapolri
Di Jakarta
Dengan Hormat,
Berdasarkan telaah dan kajian dari Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) bahwa Tragedi Pembakaran Mushola Baitul Mustaqin kabupaten Tolikara Papua Jumat, 17 Juli 2015 sekitar pukul 07.00 saat Imam Sholat Iedul Fitri mengumandangkan takbir pertama telah ditemukan data-data sebagai berikut:
Adanya Surat Resmi Pelarangan Berjilbab dan Perayaan Idul Firti pada tanggal 17 Juli 2015 dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) No : 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditembuskan ke Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Kodim Tolikara tertanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua GIDI Tolikara Pdt. Nayus Wenea, S.Th dan Sekertaris Marthen Jingga, S.Th; MA dengan Alamat Surat kepada Umat Islam Se-Tolikara
Mushola Baitul Mustaqin merupakan Mushola yang berada di wilayah hukum Koramil 1702/JWY
Kerugian yang terjadi :
1 tempat ibadah Mushola Baitul Mustaqin di wilayah hukum TNI
70 rumah kios yang berkontruksi kayu terbakar
38 rumah terbakar
12 orang terluka dari kelompok Perusuh semuanya dari Jemaat GIDI
153 orang mengungsi
Kelompok pembakar Mushola Baitul Mustaqin berjumlah 150 orang
Berdasarkan temuan data diatas maka patut diduga bahwa Surat dari GIDI tentang Pelarangan Berjilbab dan Perayaan Idul Firti pada tanggal 17 Juli 2015 merupakan awal provokasi dan penyebab terjadinya “Tragedi Dibakarnya Mushola Baitul Mustaqin.”
Untuk itu kami meminta kepada Kapolri untuk :
Menangkap, memeriksa Ketua GIDI Tolitora Pdt. Nayus Wenea, S.Th dan Sekertaris Marthen Jingga, S.Th; MA karena telah menciptakan rasa tidak nyaman dan diskriminatif terhadap umat Islam di Tolikora, serta mendalami dugaan adanya hasut, menggerakan massa maupun aktor intelektual dibalik pembakaran Mushola Baitul Mustaqin
Menangkap 150 orang perusuh karena telah merusak Mushola Baitul Mustaqin yang merupakan simbol tempat ibadah umat Islam sekaligus perlu diingat bahwa Mushola tersebut berada di wilayah hukum TNI, yang merupakan fasilitas negara untuk Bimbingan Mental (Bintal) para prajurit.
Segera memprioritaskan pendekatan penegakan hukum dan menyampaikan ke publik para pelaku pengrusakan Mushola Baitul Mustaqin agar ada kepastian hukum sekaligus menghindari adanya penilaian pembiaran perbuatan melawan hukum.
Surakarta, 19 Juli 2015
Ketua II LUIS
Salman Al Faris
__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Senin, 20 Juli 2015
Presiden GIDI Bantah Surat Edaran Larangan Ibadah
Presiden Sinode Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo (Ist)Presiden Sinode Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo (Ist)JAYAPURA- Presiden Sinode Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo menegaskan bahwa badan pengurus pusat tidak pernah mengeluarkan surat edaran yang mengandung unsur larangan ibadah bagi umat muslim maupun penggunaan jilbab di Tolikara. Hal ini disampaikannya kepada Bergelora.com di Jayapura, Senin (20/7).
 
Pendeta Dorman Wandikbo mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang umat muslim beribadah maupun menggunakan jilbab di wilayah Tolikara, seperti termuat dalam surat edaran nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015, yang dikeluarkan di Karubaga tertanggal 11 Juli 2015. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pendeta Nayus Wenda dan Sekretaris, Pendeta Marthen Jingga, dengan logo GIDI, serta ditembuskan kepada Bupati Tolikara, Ketua DPRD Tolikara, Polres Tolikara, Dandramil Tolikara dan file.
“(Surat) itu betul ada, tapi tanpa konfirmasi dengan saya selaku Presiden GIDI. Tanpa konfirmasi ke Bupati Tolikara sebagai ketua panitia juga sebagai penanggunjawab. Setelah kasi keluar surat itu tanggal 11 Juli, lalu tanggal 12 atau 13 Kapolres telpon Pak bupati dan saya,” jelasnya.
Baca Lengkap:
__._,_.___

Posted by: Demi Tanah Air <demitanahair@yahoo.com>


Jangan Sampai Kerusuhan Tolikara Meluas di Tanah Air
Senin, 20 Juli 2015 | 9:43

[MEDAN] Kerusuhan di Tolikara, Papua saat perayaan Idul Fitri 1436 Hijriyah bisa merembet ke daerah lain jika pemerintah daerah bersama dengan forum komunikasi antarumat beragama dan kepolisian tidak mengambil langkah antisipasi.

“Papua merupakan daerah yang selama ini tenang dan damai, justru membara saat Idul Fitri. Patut diduga, ada dalang di balik kerusuhan tersebut,” ujar Ketua Forum Suara Rakyat Indonesia, Gandi Parapat kepada SP di Medan, Sumatera Utara, Senin (20/7).

Gandi mensinyalir, ada kelompok menginginkan terjadinya benturan yang mengarah ke suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Tanah Air. Sasaran awal dipancing dari daerah terpencil, yang kemudian meluas ke tingkat daerah di Tanah Air. “Pemerintah bersama unsur lainnya perlu turun langsung ke daerah terpencil, melakukan sosialisasi untuk mempererat tali silaturahmi dan kerukunan antarumat bergagama. Sangat memungkinkan, Tolikara tersulut karena terhasut,” katanya.

Menurutnya, bangsa ini akan hancur jika mudah dipecah. Apalagi, bangsa ini dikenal dunia internasional karena mampu menyatukan masyarakatnya yang heterogen tersebut. Meski berbeda suku maupun agama, masyarakatnya saling menghormati. “Bila kerukunan antarumat beragama ini sudah tercoreng maka bisa berdampak pada ekonomi bangsa ini. Patut diantisipasi, insiden Tolikara juga bisa terjadi di daerah terpencil lainnya. Tokoh agama dan elemen masyarakat pun harus berperan,” sebutnya.

Ditambahkan, Sumut juga pernah diorganisir kelompok tertentu supaya bisa terbelah. Untungnya, masyarakat di daerah itu cepat mengantisipasi perpecahan tersebut. Sehingga, daerah itu tetap aman dan tidak mudah terpecah akibat berbedaan. [155/N-6]

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

Ada Brondongan Timah Panas Dahului Insiden Tolikara

Minggu, 19 Juli 2015
Salah satu korban tertembak aparat sebelum insiden, sedang digotong dari lokasi penembakan menuju Bandara Karubaga untuk dievakuasi ke RSUD Dok 2 Jayapura (Foto : Badan Pengurus GIDI). (Ist)‏Salah satu korban tertembak aparat sebelum insiden, sedang digotong dari lokasi penembakan menuju Bandara Karubaga untuk dievakuasi ke RSUD Dok 2 Jayapura (Foto : Badan Pengurus GIDI). (Ist)‏JAYAPURA- Insiden di Tolikara yang menyebabkan terbakarnya sebuah rumah ibadah didahului dengan brondongan timah panas yang melukai 12 orang dan menewaskan seseorang. Hal ini dijelaskan olehPresiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo dalam kronologi yang diterima Bergelora.com di Jayapura, Papua, Sabtu (18/7).
Dibawah ini kronologi lengkap versi pimpinan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) atas insiden/peristiwa di Kabupaten Tolikara:
Pada Jumat, 17 Juli 2015, pukul 08.30 WIT, beberapa Pemuda gereja mendatangi kelompok umat Muslim yang sedang melangsungkan Sholad ied, dengan maksud menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka, bahwa sesuai (Peraturan Daerah) Kabupaten Tolikara, berdasarkan aspirasi Gereja dan Masyarakat – isinya boleh melaksanakan ibadah, tapi tidak menggunakan toa atau penggeras suara karena dapat menggangu ribuan pemuda yang bersiap untuk melangsungkan seminar dan KKR, apalagi jarak toa atau pengeras suara dengan tempat dilangsungkannya ibadah umat GIDI hanya berjarak sekitar 300meter.  
 
Baca Lengkap:
 

__._,_.___


Posted by: Chalik Hamid <chalik.hamid@yahoo.co.id>

On 07/20/2015 09:23 PM, Awind wrote:

http://www.antaranews.com/berita/507984/negara-harus-hadir-ciptakan-keharmonisan-antarumat-beragama

Negara Harus Hadir Ciptakan Keharmonisan Antarumat Beragama
Selasa, 21 Juli 2015 02:17 WIB | 142 Views
Pewarta: Gilang Galiartha

Negara             harus hadir ciptakan keharmonisan antarumat beragama

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. (ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan)

Jakarta (ANTARA News) – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menyebutkan bahwa Negara harus hadir dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang sarat keharmonisan antarumat beragama.

“Saya kira yang paling pertama dan utama adalah, kehadiran Negara. Negara harus hadir,” kata Natalius saat dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Senin.

“Kehadiran Negara itu bisa berupa instrumen hukum yang menjamin kebebasan beragama, artinya aturan yang tidak mengekang kebebasan beragama tetapi justru memberikan ruang untuk kebebasan beragama,” ujarnya menambahkan.

Selain kehadiran Negara dalam bentuk regulasi, Natalius juga menekankan betapa pentingnya menegakkan keadilan dalam bersikap di antara para pemimpin bangsa.

Sebab keadilan bersikap akan selalu menjadi hal penting yang direspon oleh masyarakat.

“Contohnya begini, ketika ada gereja dibakar pemerintah serius memperhatikan, tetapi ketika masjid dibakar pemerintah diam, saya kira itu kan masalah. Atau sebaliknya, misalkan insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, yang menyebabkan mushala terbakar seluruh negara memperhatikan, tetapi ketika ada rumah ibadah lain dilarang berkegiatan atau hingga dibakar negara tidak memperhatikan, itu akan menjadi masalah,” katanya.

Selain dua hal tersebut, kehadiran negara dan keadilan bersikap, Natalius juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menghidupkan toleransi serta membentuk harmoni antarumat beragama.

Menurut Natalius, selama ini FKUB belum berjalan secara optimal, terlihat dengan masih terjadinya pelarangan pembangunan rumah ibadah di sejumlah daerah di Indonesia.

“Lucunya, FKUB itu kan dikelola oleh wakil kepala daerah, sementara biasanya untuk proyek pembangunan termasuk pembangunan rumah ibadah ditangani langsung oleh kepala daerah. Ketika anggaran jadi urusan kepala daerah, sementara urusan yang berkaitan dengan ketenteraman, kedamaian warga dan lain sebagainya justru menjadi urusan wakil kepala daerah,” ujarnya.

Sementara itu dari peranan masyarakat, Natalius meyakini mayoritas masyarakat Indonesia memiliki cara pandang yang cukup moderat, toleran dan menghargai sesama, bahkan faktanya hubungan kekerabatan di Indonesia sebagian besar masih berbasis etnik atau budaya ketimbang agama.

“Ikatan yang besar itu, memupuk toleransi antara yang satu dengan yang lain. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah akan selalu ada orang-orang tertentu yang kerap menjadi motor pergerakan intoleransi, aktor intelektual. Semua konflik selalu ada aktor intelektual di dalamnya,” pungkas Natalius.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015

__._,_.___

Posted by: Awind <j.gedearka@upcmail.nl>

Kasus Tolikara

Ada Apa Kapolda Ingatkan Gubernur Papua?
Selasa, 21 Juli 2015 | 17:31

[JAYAPURA] Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Yotje Mende menyarankan agar Gubernur Lukas Enembe untuk lebih peduli dalam konflik sosial yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, pada Jumat (17/7) pagi.

“Saya sarankan kepada Gubernur untuk peran aktifnya, termasuk juga dengan tokoh adat dan masyarakat setempat,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende di Kota Jayapura, Papua, Selasa.

Ia mengatakan berdasarkan UU nomor 7 tahun 2012, menyebutkan bahwa jajaran provinsi, seperti TNI dan Polri tingkat daerah jika sudah terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial, maka secara otomatis kepala daerahnya juga harus aktif di dalamnya.

“Jangan hanya bola panas ini diserahkan kepada kepolisian. Kami (polisi) akan aktif dengan penegakan hukumnya dan Gubernur dengan penanganan kemanusiaannya, sebab banyak juga saudara kita menjadi korban dalam kejadian ini. Termasuk pada penanganan rekonsialisi dan rekonstruksi,” katanya.

Mende mengemukakan bahwa hingga kini jajarannya tengah bekerja untuk melakukan penegakkan hukum secara humanis, karena menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di lapangan.

“Masih banyaknya massa yang berkumpul di Tolikara untuk melaksanakan KKR dan seminar gereja GIDI. Tidak semua massa disana adalah pelaku ricuh sehingga kami juga harus hati-hati dalam penyelidikan dan penyidikan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta media massa, khususnya media nasional serta media sosial (facebook, twitter) dan lainnya tidak membesar-besarkan (memblow up – red.) insiden Tolikara.

Sebab selama ini, Papua dibangun dengan semangat toleransi dan kerukunan umat beragama di bawah semboyan Kasih Menembus Perbedaan, kata Gubernur Lukas dalam keterangan pers yang diterima, Senin malam.

Gubernur juga meminta umat Kristen dan Muslim di Kabupaten Tolikara dan di seluruh Papua dan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi oleh isu atau berita-berita yang provokatif dan tidak berimbang.

“Kasus Tolikara ini kan bersifat insidental, muncul karena kesalahpahaman baik antaraumat beragama maupun masyarakat dengan pihak keamanan. Tidak perlu dibesar-besarkan lagi seakan-akan kita di Papua ini tidak junjung toleransi,” ujarnya. [Ant/L-8]

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://www.bergelora.com/nasional/kesra/2188-gidi-bantah-larang-perayaan-hari-raya-idul-fitri.html

GIDI Bantah Larang Perayaan Hari Raya Idul Fitri

Minggu, 19 Juli 2015Dilihat: 28

Isiden di Tolikara, Papua (Ist)‏JAYAPURA- Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) membantah melarang umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Jumat (17/7) lalu. Namun Gereja GIDI meminta agar kegiatan sholat tersebut tidak menggunakan pengeras suara (Toa) karena sedang berlangsung seminar nasional dan internasional pada jarak 250 meter dari lokasi sholat.

“Tidak benar pemuda gereja GIDI, masyarakat Tolikara, dan umat Kristiani melarang umat Islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan Sholat ied. Namun dua minggu lalu kami sudah kirim surat pemberitahuan agar tidak menggunakan penggeras suara karena sedang sedang ada seminar nasional dan internasional hanya berjarak sekitar 250 meter,” demikian Presiden GIDI, Pendeta Dorman Wandikmbo dari Tolikara, Papua dalam kepada Bergelora.com, di Jayapura, Sabtu (18/7)

Dibawah ini Pernyataan Sikap Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) terkait insiden/peristiwa di Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua :

Sejak tadi malam, 17 Juli 2015, saya mengikuti berbagai pemberitaan di media massa yang terkesan menyudutkan pihak gereja, ditulis berdasarkan laporan/argumentas aparat keamanan (TNI/Polri), serta penyebaran berbagai surat kaleng/palsu di media social (Medsos), yang menempatkan orang Papua sebagai pihak yang anti toleransi umat beragama, maka dalam kesempatan ini saya perlu menegaskan atau menyampaikan beberapa hal agar dapat dipahami oleh seluruh warga Indonesia;

Pertama, tidak benar pemuda gereja GIDI, masyarakat Tolikara, dan Umat Kristiani melarang umat Islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri (Sholat ied), namun harus mematuhi surat pemberitahuaan yang telah dilayangkan pemuda/gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan; yakni tidak menggunakan penggeras suara (toa), apalagi jarak antar pengeras suara dengan tempat dilangsungkannya seminar nasional/internasional hanya berjarak sekitar 250meter. (baca juga kronologi singkat yang kami susun).    

Kedua, pimpinan gereja wilayah Kabupaten Tolikara, Presiden GIDI, Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo, dan tokoh masyarakat setempat telah menyampaikan maksud pemuda GIDI (Ibadah tidak menggunakan penggeras suara) sejak dua minggu sebelum hari “H” kegiatan seminar, dan hari raya idul fitri.

Kami menilai, aparat Kepolisian dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Tolikara tidak punya itikad baik untuk menjaga keamanan dan ketertibatan masyarakat Tolikara, termasuk umat Muslim sendiri. Kami sangat menyayangkan lambannya sosialisasi yang dilakukan aparat keamanan kepada warga muslim, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi toleransi umat beragama sejak puluhan tahun lalu di Tolikara, dan secara umum di seluruh tanah Papua sangat baik, dan paling baik di Indonesia.  

Ketiga, yang sangat disayangkan, para pemuda (11 orang tertambak timah panas aparat TNI/Polri saat dalam perjalanan ke Musolah untuk berdiskusi dengan warga setempat, 1 anak usia 15 tahun meninggal dunia, Endi Wanimbo, usia 15 tahun), belum sempat diskusi atau negosiasi dilangsungkan, aparat TNI/Polri sudah mengeluarkan tembakan secara brutal dan membabi buta, sehingga 12 orang tertembak.

Jadi amukan dan kemarahan masyarakat bukan disebabkan oleh aktivitas ibadah umat muslim, tapi lebih karena tindakan dan perlakukan biadab aparat TNI/Polri, yang tidak membukan ruang demokrasi atau untuk mendiskusikan hal-hal yang baik bagi keberlangsungan ibadah kedua belah pihak.

Keempat, tidak benar masyarakat Tolikara, atau warga gereja GIDI melakukan pembakaran terhadap Mushola (seperti pemberitaan berbagai media massa di tingkat nasional), namun hanya beberapa kios yang dibakar pemuda, dan merembet hingga membakar Musolah karena dibangun menggunakan kayu, dan berhimpit-himpit dengan kios/rumah milik warga Papua maupun non-Papua, sehingga dengan cepat melebar dan terbakar.

Tindakan spontan yang dilakukan beberapa pemuda membakar beberapa kios ini muncul karena ulah aparat keamanan yang tak bisa menggunakan pendekatan persuasive, tapi menggunakan alat-alat Negara (senjata dan peluru) untuk melumpuhkan para pemuda tersebut.

Kami minta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk juga mengusut tuntas penembakan warga sipil oleh aparat keamanan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia (Endi Wanimbo, usia 15 tahun), dan 11 orang terluka.  

Kelima, saya sebagai pimpinan tertinggi gereja GIDI di seluruh Indonesia, telah menasehati umat saya agar tidak melarang umat apapun, termasuk saudara Muslim untuk melangsungkan ibadah, namun ibadah harus dilangsungkan di dalam koridor hukum wilayah tersebut, dan juga mematuhi surat atau himbauan yang dikeluarkan, demi keamanan, ketertibatan, dan ketentraman masyarakat setempat.  

Keenam, yang datang mengikuti ibadah/seminar internasional di Kabupaten Tolikara bukan hanya warga GIDI di wilayah tanah Papua, tapi dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, antara lain pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan diperkikran mencapai 2.000 orang pemuda GIDI.

Ketujuh, sebagai presiden GIDI, kami menyampaikan permohonan maaf kepada warga muslim di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Tolikara atas pembakaran kios-kios yang menyebabkan Musolah (rumah ibadah warga muslim) ikut terbakar; Aksi ini merupakan spontanitas masyarakat Tolikara karena ulah aparat keamanan di Tolikara yang melakukan penembakan secara brutal.

Kedelapan, Kapolri dan Panglima TNI juga harus mengusut tuntas insiden penembakan terhadap 12 warga gereja, yang menyebabkan satu anak usia sekolah meninggal dunia; Ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena menggunakan alat Negara untuk menghadapi pemuda-pemuda usia sekolah yang tak datang untuk melakukan perlawanan atau peperangan. 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk disebarluaskan kepada berbagai jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, terutama media massa, agar pemberitaan terkait insiden/peristiwa yang tidak kita inginkan ini dapat berimbang. Tuhan memberkati kita semua.

Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua,

18 Juli 2015

Presiden GIDI

Pendeta Dorman Wandikmbo (HP: 081248604070);

Nb : Jika Pendeta Dorman susah dihubungi, bisa lewat Ketua Pemuda GIDI (081344354689).

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai penyebab kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada Jumat (17/7) pagi tadi disebabkan oleh pengeras suara (speaker). JK menjelaskan, di daerah tersebut ada dua acara yang letaknya berdekatan yang digelar dari dua umat agama berbeda, Islam dan Kristen Protestan.

“Ada acara Idul Fitri, ada pertemuan pemuka masyarakat gereja. Memang asal-muasal soal speaker itu,” ujar JK dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Ia menuturkan, masyarakat seharusnya dapat mengetahui bahwa ada dua kepentingan yang terjadi bersamaan.

“Satu Idul Fitri, satu karena speaker, saling bertabrakan. Mestinya kedua-duanya menahan diri. Masyarakat yang punya acara keagamaan lain harus memahami,” kata JK. (Yuliana Lantipo)

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/19/nrqp1u-pembakaran-mushala-papua-diyakini-ada-pihak-perkeruh-suasana

Pembakaran Masjid

Pembakaran Mushala Papua, Diyakini Ada Pihak Perkeruh Suasana

Minggu, 19 Juli 2015, 21:46 WIB

Komentar : 0

Sisa-sisa masjid Tolikara yang dibakar

Sisa-sisa masjid Tolikara yang dibakar

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, ‪JAKARTA — Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) mengatakan, insiden pembakaran mushala di Kabupaten Tolikara, Papua karena ada pihak yang memperkeruh suasana.

‪Anggota Jakatarub Rio Tuasikal menyayangkan terjadinya peristiwa ini mengingat masyarakat Papua telah mengalami sejumlah konflik berdarah yang menewaskan ratusan warga. Namun, yang justru jadi kekuatan selama ini, masyarakat Papua khususnya Kabupaten Tolikara tidak pernah bentrok terkait masalah agama.

“Perlu disesalkan pula dalam penyebaran informasi soal insiden tersebut terdapat sejumlah pihak yang memperkeruh suasana dengan memperbesar sentimen keagamaan. Apalagi kemudian menghasut dengan pendekatan mayoritas versus minoritas,” katanya, Ahad (19/7).

Kurangnya informasi yang bisa diakses langsung karena minimnya infrastruktur di wilayah ini membuat berita-berita yang meresahkan tersebut tidak bisa langsung diklarifikasi. Melihat kejadian tersebut, pihaknya menilai adanya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan terjadinya perpecahan di Tanah Papua dan juga Indonesia demi menghilangkan narasi damai yang ada.

“Atas kejadian tersebut Jakatarub menyampaikan empati yang mendalam atas apa yang dialami umat Muslim di Karubaga, Kabupaten Tolikara yang terganggu hak asasinya untuk beribadah dan menderita secara moril maupun materiil karena insiden tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, sudah selayaknya warga negara Indonesia (WNI) dilindungi hak asasinya dimanapun dia berada, apapun agama, suku, ras, dan latar belakangnya. Pihaknya juga menyerukan pemerintah daerah Kabupaten Tolikara dan Pemerintah Provinsi Papua agar mengusut tuntas dan menindak tegas provokator serta pelaku insiden ini.

Kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada semua warganya agar dapat menjalankan hak asasinya termasuk hak untuk beribadah. Selain itu, seruan agar pemerintah pusat agar lebih dalam lagi usahanya untuk memajukan pembangunan dan menyelesaikan konflik di wilayah Papua dengan keberpihakan pada masyarakat Papua.

“Agar insiden ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi atau golongan dan memecah belah kerukunan bangsa,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan imbauan kritis pada setiap elemen dan tokoh masyarakat Indonesia agar berhati hati dalam menyampaikan informasiyang belum jelas kebenarannya dan berpotensi memicu sentimen keagamaan.

“Kemudian, kesadaran agar tiap elemen masyarakat kembali kejati diri asal bangsa kita yang menghargai keberagaman dan toleransi‬,” ujarnya.

__._,_.___

Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

http://www.antaranews.com/berita/507697/presiden-bp-gidi-tidak-pernah-keluarkan-rekomendasi

Presiden BP GIDI Tidak Pernah Keluarkan Rekomendasi
Sabtu, 18 Juli 2015 18:31 WIB | 8.885 Views
Pewarta: Evarukdijati

Presiden BP           GIdI tidak pernah keluarkan rekomendasi

Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama, Oditha R Hutabarat (kanan), didampingi Kepala Biro Humas PGI, Jeirry Sumampow (kiri), memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (18/7). Dalam keterangannya mereka menyesalkan aksi kekerasan oleh Gereja Injil di Indonesia (GIDI) pada umat Islam yang sedang beribadah salat Ied di Karubaga, Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

… mereka membubarkan dan menyelamatkan diri ke belakang Markas Koramil setempat…

Jayapura, Papua (ANTARA News) – Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende, menyatakan, Presiden Badan Pekerja Gereja Injili di Indonesia (BP GIdI), Dorman Wandikmo, tidak pernah merekomendasi surat edaran terkait kerusuhan berlatar SARA, di Karubaga, Papua.

Mende, di Jayapura, Sabtu. mengakui, kerusuhan di Karubaga, Jumat (17/7), disebabkan edaran Badan Pekerja Tolikara.
Kekerasan berlatar SARA ini menambah panjang pelanggaran HAM di bidang agama di Tanah Air. Tercatat juga pelarangan pembangunan gereja di Kompleks Yasmin (kasus Gereja Yasmin) oleh sementara kalangan mayoritas setempat sebagaimana penyerbuan fisik berdarah pada komunitas penganut Ahmadiyah.
Juga pengeboman dan teror pada sejumlah gereja di Jakarta saat kebaktian Natal pada awal dasawarsa 2000-an. Rangkaian peristiwa ini dikenal dengan nama Bom Natal.

Padahal UUD 1945 sebagai sumber hukum formal tertinggi di Indonesia menjamin kemerdekaan tiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Nayus Wenda dan Jingga itu, melarang perayaan Idul Fitri dan juga melarang agama lain dan gereja denominasi lain mendirikan tempat-tempat ibadah di Tolikara.

Dikatakan Mende, Wandikmo menyatakan bantahannya itu dalam pertemuan yang juga dihadiri Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Fransen Siahaan, di Karubaga, Sabtu (18/7).

Menurut Mende, ada kemungkinan surat edaran tertanggal 11 Juli itu, sempat disalahtafsirkan peserta seminar dan kebaktian kebangunan rohani pemuda GIdI.

“Memang saat umat Islam sedang shalat Idul Ied, sekitar 300-an orang menyerang dengan cara melempari umat Islam hingga mereka membubarkan dan menyelamatkan diri ke belakang Markas Koramil setempat,” kata Mende.

Dikatakan, saat itulah anggota TNI AD setempat menggeluarkan tembakan peringatan hingga menyebabkan jatuh korban di kelompok penyerang.

Akibatnya para pemuda marah dan membakar kios atau warung yang berjumlah 54 (bukan 70) yang lokasinya bersebelahan dengan mushola hingga menyebab mushola ikut terbakar.

“Pembakaran itu dilakukan spontan dan tidak direncanakan,” kata Mende, mengutip pernyataan Mandikmo, yang diungkapkan saat pertemuan di Karubaga.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2015

http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/156832-tokoh-agama-papua-tangkap-pelaku-pembakaran-mushola-dan-penyerangan-umat-muslim-di-tolikara.html

Tokoh Agama Papua: Tangkap Pelaku Pembakaran &

Penyerangan Umat Muslim di Tolikara

Created on Saturday, 18 July 2015 15:31

Para tokoh agama Papua mendeklarasikan perdamaian dan menolak kekerasan (GATRAnews/Khatarina Lita)

Jayapura, GATRAnews – Para pimpinan dan tokoh agama di Papua menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pembakaran mushola dan penyerangan terhadap umat muslim yang sedang melaksanakan Sholat Ied.

Pernyataan sikap yang diperoleh dari rapat terbatas di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Papua yang dihadiri oleh lebih dari 15 tokoh agama dan pimpinan umat kristiani dan muslim di Papua juga menghasilkan enam poin yang harus diselesaikan oleh semua pihak.

Tokoh dan pimpinan agama juga meyerukan bahwa di negara NKRI tidak ada satu golongan agama yang dapat mengklaim wilayahnya dan melarang umat beragama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Berita Terkait
Polisi: 11 orang Kena Tembak di Insiden Tolikara Papua

GMKI Imbau Jangan Terprovokasi Aksi Intoleransi di Tolikara

Kapolda Papua: Kondisi Tolikasa Relatif Terkendali

Kemenag Minta Ketua GIDI Mohon Maaf

GP Ansor: Polisi Harus Usut Pembakaran Masjid di Papua

Irman Gusman: Perlu Peran Tokoh Lintas Agama Dalam Insiden Tolikara
“Kami juga menyesalkan terjadinya pembakaran mushola dan penyerangan terhadap umat muslim di Tolikara yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa disaat perayaan Idul Fitri. Atas kejadian ini, kami juga mendesak kepada pihak yang berwenang agar segera menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas dan profesional dengan memproses para pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku,” ucap Pendeta Herman Saud dalam pembacaaan pernyataan sikap di Kantor Wilayah Kementrian Agama Papua, Sabtu (18/7).

Para pimpinan gereja dan tokoh agama di Papua juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya di tanah Papua, agar tetap tenang da menjalankan aktifitas seperti biasanya.

“Kami juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu yang tidak benar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Aparat keamanan agar segera meredakan suasana dengan tindakan tegas, tetapi tanpa kekerasan dan dapat mengidentifikasikan pelaku serta penyebabnya, sehingga kerusuhan tidak meluas dan tidak terulang,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, lebih dari 70-an rumah dan kios dibakar sekelompok orang, tepat bersamaan saat umat muslim di Karubaga, ibukota Tolikarra-Papua sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri 1436 H di Lapangan Koramil 1702/Wms.

Akibat situasi ini, warga yang sedang melaksanakan sholat Ied berlarian menyelamatkan diri ke Koramil setempat. Warga ketakutan karena jarak pembakaran rumah dengan lokasi Sholat Ied jaraknya berdekatan, tak lebih dari 50 meter.

Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Rudolf Patrige menuturkan sekelompok orang juga sempat melempari Mushola Baitul Mutaqien hingga berujung pada pembakaran mushola tersebut.

Sesaat setelah kejadian, Bupati Tolikara Usman Wanimbo dan Ketua DPRD dengan menggunakan pengeras suara dan konvoi keliling kota, menghimbau warga untuk menghentikan aksinya dan tidak melakukan tindak kekerasan.

Penyerangan sekelompok orang kepada umat muslin saat melakukan sholat ied di Tolikara, dipicu edaran surat dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja WIlayah Tolikara bernomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditujukan kepada umat muslim se-Kabupaten Tolikara.

Isi surat tersebut adalah “tidak mengijinkan umat muslim di Tolikara merayakan Idul Fitri karena bersamaan dengan seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat internasional”.

Didalam surat yang ditanda-tangani oleh Ketua GIDI wilayah Tolikara, Pendeta Nayus Wenda juga melarang agama lain dan denominasi lain tidak boleh mendirikan tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara, selain gereja GIDI.


Reporter: LLL

Editor: Nur Hidayat





Blog Stats

  • 2,540,030 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 141 other followers