Archive for the 'Jiwa Semangat Nilai-nilai 45' Category

18
Apr
15

Garuda Raksasa Tinggal Kenangan

Garuda Raksasa Tinggal Kenangan

Ini Penampakan Area Garuda Raksasa Yang Rata dengan Tanah dari Udara
Ikhwanul Khabibi – detikNews
Halaman 1 dari 2
Ini Penampakan Area Garuda Raksasa Yang Rata dengan Tanah dari Udara

Jakarta – Bangunan megah gedung Garuda Raksasa yang pernah berdiri kokoh di Jl Narogong Km 23, Cileungsi, Bogor, Jabar kini benar-benar sudah tinggal kenangan. Bangunan yang dibangun di era keemasan Presiden Soeharto itu kini telah rata dengan tanah.

Jumat (17/4/2015) detikcom melihat langsung kondisi bekas lahan gedung Garuda. Dengan menggunakan drone, setiap detail sisa-sisa bangunan diteliti.

Kini, yang ada hanya tanah merah lapang seluas sekitar 44 hektar. Tak ada bangunan sedikitpun, hanya tumbuhan hijau yang terlihat tumbuh di sekitar bekas bangunan.

Dari pantauan udara terlihat jelas adanya beberapa lubang galian di bekas lahan gedung Garuda Raksasa. Genangan air juga terlihat di beberapa titik.

Dalam gambar yang terekam drone terlihat hanya sisa-sisa pondasi bangunan saja. Bangunan megah berbentuk Garuda yang ada di lokasi ini tak berbekas sama sekali. Tanah di sekitar lokasi ini juga seperti sudah dikeruk. Telihat ada beberapa truk besar parkir. Namun tak terlihat ada pekerja.

Di pinggir lahan bekas gedung Garuda, berdiri puluhan pemukiman warga. Pemukiman warga berbatasas langsung dengan Jl Narogong.

Untuk mencari bekas gedung itu, tidaklah mudah. Perlu bertanya kepada orang-orang di sekitar Jl Narogong Km 23, Cileungsi, Bogor, Jabar, untuk mengetahui posisi pastinya. Sebab kini bangunan megah yang mencolok tak lagi terlihat. Bahkan nama gedung yang dulunya terpatri di atas pagar beton di bagian depan, juga telah tertutupi lapak-lapak pedagang ilegal.Next

Halaman 1 2

Foto menggunakan drone, Jujum/detikTv
18
Apr
15

Ketatanegaraan : Perpres No 26 Tahun 2015 Digugat, JK Serahkan ke MA

http://sp.beritasatu.com/nasional/perpres-no-26-tahun-2015-digugat-jk-serahkan-ke-ma/84231

Perpres No 26 Tahun 2015 Digugat, JK Serahkan ke MA
Selasa, 14 April 2015 | 19:47

Inilah Trio Macan Istana yakni Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto. [Google]

Inilah Trio Macan Istana yakni Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto. [Google]

Berita Terkait

  • Djaja: Pengangkatan Staf Kepresiden Adalah Hak Prerogatif
  • Empat Deputi Staf Kepresidenan Resmi Dilantik
  • Kepala Staf Kepresidenan Gelar Gladikotor Pengamanan KAA
  • Pakar: Tugas Staf Kepresidenan Tidak Boleh Berlebihan
  • Pakar: Perpres Kepala Staf Kepresidenan Janggal

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sepenuhnya perihal uji materi Perpres No.26 tahun 2015 yang merubah Unit Staf Kepresiden berubah menjadi Kantor Staf Presiden, kepada Mahkamah Agung (MA).

Selaku Wapres, JK mengaku tidak akan memberikan dukungan kepada pihak manapun, terkait uji materi tersebut.

“Aduh, masa mau dukung-dukung. Saya juga tidak paham (uji materi itu),” kata JK yang ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/4).

JK hanya menyindir bahwa apapun bisa digugat di negeri ini. Sehingga, bukan hal baru jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun MA.

“Banyak sekali ke MK uji materi. Itu (uji materi Perpres No.26 Tahun 2015) urusan MA. Tidak mengerti saya,” ujarnya.

Seperti diberitakan, empat orang aktivis yang mengaku mantan relawan Jokowi, yaitu Arief Rachman, Erfandi, Victor Santoso, dan Tezar Yudhistira mengajukan judicial review atau uji materi ke MA terkait Perpres Nomor 26 Tahun 2015.

Uji materi tersebut dilakukan keempatnya karena menilai Perpres tersebut bertabrakan dengan pasal 13 UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 4 ayat 2 UU 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara.

Menurut keempatnya, kantor staf kepresidenan tergolong kementerian karena kewenangan yang dimilikinya sudah mirip bahkan melampuai seorang menteri. Salah satunya, dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.

Oleh karena itu melanggar UU kementerian negara yang jelas mengatur hanya boleh membentuk 34 kementerian.

Ditambah lagi, Perpres juga menegaskan bahwa Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri. Padahal, tugas pengendalian lintas menteri sudah ditangani menko dan itu sudah punya anggaran tersendiri.

Seperti diketahui, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No.26 tahun 2015 memang dianggap kontrofersial. Sebab, secara tidak langsung menambah kewenangan seorang Kepala Staf Kepresidenan yang dijabat Luhut Panjaitan.

Luhut disebut tidak hanya bertugas memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu-isu strategis kepada presiden dan wakil presiden. Namun, juga melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Sehingga, memungkinkan membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu. Sebagaimana, tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1).

Bahkan, Kantor Staf Kepresidenan nantinya dapat bebas masuk ke semua kementerian, termasuk kementerian koordinator jika dianggap ada hambatan dari kementerian dimaksud dalam melaksanakan program-program prioritas nasional.

Dengan penambahan kewenangan tersebut, Luhut dianggap memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Wapres dalam hal pengawasan dan penilaian kinjera menteri. [N-8/N-6]

Apr15 pada 1:56 AM

http://www.antaranews.com/berita/490703/luhut-pandjaitan-dinilai-sudah-mirip-pelaksana-tugas-presiden?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news

Luhut Pandjaitan dinilai sudah mirip pelaksana tugas Presiden

Selasa, 14 April 2015 12:49 WIB | 3.277 Views

Pewarta: Rangga Jingga

Luhut Pandjaitan dinilai sudah mirip pelaksana tugas presiden

Dokumentasi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, (kedua kanan) dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil (kedua kiri) berbincang dengan, serta Mensesneg, Pratikno (kiri) saat inspeksi dan geladi kotor persiapan peringatan ke-60 Konfrensi Asia Afrika di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4/15). Pandjaitan memastikan semuanya berjalan baik. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

… bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi…

Jakarta (ANTARA News) – Relawan pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan (LP), dengan berbagai kewenangannya saat ini, sudah mirip pelaksana tugas presiden.

“Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan yang besar, setara, bahkan melampaui kewenangan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai pelaksana tugas presiden,” kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara, M Adnan Rarasina, melalui siaran pers , di Jakarta, Selasa.

Rarasina menilai kewenangan Pandjaitan yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan karena kewenangannya tumpang-tindih dengan wakil presiden, menteri koordinator, sekretaris negara, dan sekretaris kabinet. Secara populer, sudah lebih daripada konsep three-in-one.

“Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran Pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi menteri luar negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN,” kata dia.

Menurut dia, hal tersebut mencerminkan janji kabinet ramping dan birokrasi efektif yang pernah dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye, faktanya kini ibarat “jauh panggang dari api.”

Dia memandang Pandjaitan seolah memanfaatkan pengalaman kenegaraan Jokowi yang minim untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas presiden.

Editor: Ade Marboen

+++++

http://www.antaranews.com/berita/489886/inilah-petuah-politik-megawati-kepada-jokowi?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news

Inilah petuah politik Megawati kepada Jokowi

Kamis, 9 April 2015 14:24 WIB |

Pewarta: Riza Harahap

Inilah petuah politik Megawati kepada Jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

… bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai…

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan petuah politik kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, soal hubungan antara partai politik pengusung pemerintah dan pemerintah yang diusungnya.

Megawati menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden sangat wajar menjalankan kebijakan partai politik pengusung.

Megawati-lah yang “menemukan” dan mengorbitkan Jokowi dalam percaturan politik nasional berujung pada kemenangan Jokowi-Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Pasangan Jokowi-Kalla hanya menang pas sesuai syarat minimal kemenangan dalam UU Pemilu dari rivalnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

“Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya,” kata Megawati, dalam pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis.

Jokowi dan Kalla hadir, sebagaimana sejumlah menterinya, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, putri sulung Megawati sekaligus Menko Pembangunan Manusia dan Perempuan, Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Hadir juga Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura, Wiranto, Ketua Umum PKPI, Soetiyoso, Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.

Menurut Megawati, hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah amanah konstitusi dan prinsip dalam demokrasi.

Landasan konstitusionalnya pun , kata dia, sangat jelas, yakni UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik.

“Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai,” katanya.

“Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai,” katanya.

Presiden kelima Indonesia itu menjelaskan, prinsip demokrasi inilah yang dia jalankankan sebagai ketua umum partai politik pengusung pemerintahan.

Penjelasan ini, kata dia, sangat relevan, mengingat ada sementara pihak dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.

“Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan,” katanya.

Ia menambahkan, ada yang pihak mengatakan partai politik hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik. Itu sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.

Megawati menegaskan, sikap politik dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-Kalla, sesuai amanah konstitusi.

“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” katanya.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2015

http://sinarharapan.co/news/read/150413122/staf-kepresidenan-jangan-munculkan-kesan-presiden-tak-percaya-wapres

Staf Kepresidenan Jangan Munculkan Kesan Presiden Tak Percaya WaPres

Banyak alat bantu presiden seperti kementerian, wantimpres, TNI, dan Polri yang sudah disiapkan oleh konstitusi.

13 April 2015 19:24 Dany Putra Politik

inShare

Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas, di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Antara /

JAKARTA – Staf Kepresidenan yang diatur dalam Perpres No 26 Tahun 2015, dinilai tidak lagi mengarah kepada kebutuhan politik. Melainkan mengarah pada persoalan serius dalam konteks hukum. Akibatnya, rumah tangga kepresidenan bisa goyah. Oleh karena itu, hanya presiden sendiri yang bisa menjawab urgensi pembentukan staf kepresidenan. Ini penting agar jangan sampai muncul kesan presiden tidak percaya terhadap alat bantu presiden.

“Ini masalah serius,” kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, saat diskusi bertajuk, Ngobrol Konstitusi, di  Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Dia melanjutkan, banyak alat bantu presiden seperti kementerian, wantimpres, TNI, dan Polri yang sudah disiapkan oleh konstitusi. Sehingga, Staf Kepresidenan tidak diperlukan lagi. “Alat bantu konstitusional yan disipakan UUD sudah banyak sekali. Siap membantu sehari-hari,” ujarnya.

Irman menjelaskan, sejak reformasi alat bantu presiden merupakan jabatan politik. Frame yang sudah terbentuk itu membuat pemerintahan yang berkuasa berkreasi membentuk lembaga-lembaga yang tidak memiliki urgensi. “Jadi dibentuk karena ada kebutuhan politik. Bisa jadi haram kalau bertentangan dengan kosntitusi. Kalau tidak ya halal-halal saja,” tuturnya.

Namun, ternyata pembentukan Staf Kepresidenan belakangan terkesan mengganggu Wakil Presiden. Terlebih kewenangan Staf Kepresidenan sejatinya bisa dilakukan Wakil presiden, misalnya evaluasi menteri. “Sebenarnya kalau mengkordinasi menteri-menteri saja juga diberkan ke Menko, institusi wapres juga bisa melakukan itu,” tuturnya.

Menurutnya, dari apa yang terpapar ke publik, wajar jika masyarakat bertanya-tanya apakah presiden sudah tidak percaya terhadap wakilnya. “Jadi kalau menteri dan wapres terganggu. Sekali perpres ini perlu diuji agar memberikan jaminan kepastian konstitusional. Jangan sampai ada persoalan hukum kedepannya,” imbuhnya.

+++++

http://sinarharapan.co/news/read/150310082/jokowi-tak-percaya-para-menteri

 JokoWi Tak Percaya Para Menteri

Pembentukan Kantor Staf Kepresidenan melanggar UU No 39/2008 yang menetapkan jumlah kementerian maksimal 34.

10 Maret 2015 18:50 Diamanty Meiliana Politik

inShare

Antara / Foto

IKUT RATAS-Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan (kedua kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jabar, Senin (16/2). Rapat tersebut membahas pengembangan pariwisata Indonesia yang saat ini dinilai belum dikembangkan secara maksimal.

JAKARTA – Keberadaan Kantor Kepresidenan yang dikepalai Luhut Panjaitan menuai kritik berbagai pihak. Dengan kewenangan itu, Luhut dinilai sudah menjadi setengah presiden, bahkan melebihi wakil presiden (wapres).

“Melihat kewenangannya seperti itu, susunannya menjadi setelah presiden, ada Luhut dan wapres,” kata pengamat politik dari Univeristas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Andar Nubowo, kepada SH di Jakarta, Senin (9/3).

Ia menilai, penambahan kewenangan kepada Kepala Staf Kepresidenan berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebihan. Akhirnya, koordinasi yang berlebihan ini berpotensi menciptakan kesimpangsiuran koordinasi pemerintahan.

“Ini menimbulkan opini kurang nyaman bagi Presiden Jokowi. Ia tidak percaya kepada para menterinya,” ucapnya.

Kewenangan itu, Andar menyampaikan, akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dalam cabinet sehingga bisa memperburuk kinerja pemerintah. Kewenangan yang berlebihan seakan menganaktirikan Wapres Jusuf Kalla dan tidak percaya kepada para menterinya dalam menjalankan semua program prioritas.

Ia melihat, Jokowi memberikan mandat tersebut lantaran Luhut saat ini merupakan orang terdekat Jokowi. Luhut bahkan bisa menjauhkan komunikasi Jokowi dengan Megawati, bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti kehilangan anaknya atau petugas partainya.

“Saya melihat Luhut semakin kuat dan semakin bisa mengambil hati presiden. Jokowi ini memang orang baik. Tapi, dia bukan manajer yang baik sehingga dimanfaatkan orang-orang di sekelilingnya,” ucapnya.

Pengamat politik Djayadi Hanan menilai, Kepala Staf Kepresidenan seharusnya hanya bersifat membantu presiden terhadap hal-hal yang belum terkaver presiden, wapres, dan kabinet. Kepala Staf Kepresidenan juga harus bisa memastikan dukungan terhadap presiden.

“Nah, yang saya lihat, tim kepresidenan saat ini belum maksimal dalam menjaga komunikasi dan menjaga dukungan terhadap presiden,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala Staf Kepresidenan dalam segi fungsi harus mampu menjalin komunikasi dengan DPR, partai politik (parpol) pendukung maupun koalisi, dan publik untuk menjaga dukungan terhadap presiden. Tapi, jangan mengambil kewenangan yang ada di tangan para menteri dan wapres.

“Kalau di Amerika Serikat (AS), Kepala Staf Gedung Putih tugas utamanya memastikan presiden masih mendapat dukungan di DPR atau Kongres dan memastikan dukungan di senat. Jadi, ya fungsinya harus seperti itu, jangan melebihi,” tuturnya.

Bagi Porsi

Wapres Jusuf Kalla menegaskan, Kantor Kepresidenan dibentuk untuk mengatur koordinasi antara para menteri dan pemimpin lembaga. Hal ini dikatakannya seusai bertemu Luhut Panjaitan di kantor Wapres, Senin siang.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Jusuf Kalla, Luhut melaporkan hasil kunjungannya ke Amerika. “Pak Luhut melaporkan tentang kunjungannya ke Amerika,” ujarnya.

Jusuf Kalla mengaku tidak diajak membahas Peraturan Presiden (Perpres) No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden. Namun, akhirnya membahas hal tersebut dalam pertemuannya dengan Luhut pada kesempatan tersebut.

Ia menolak anggapan keberadaan kantor kepresidenan adalah upaya membagi porsi kewenangan antara kantor presiden, wapres, dan kementerian/lembaga. “Nggak ada pembagian porsi. Masak pembagian porsi? Tetap saja yang menjaga koordinasi menko (menteri koordinator) ke menterinya, wapres ke ini, membantu presiden,” tuturnya.

Kendati demikian, ia melanjutkan, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pejabat struktural di kantor yang baru dibentuk itu.

Keberadaan Kantor Staf Kepresidenan dianggap inkonstitusional sehingga digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Koalisi Penegak Konstitusi (KPK) selaku penggugat juga menganggap, kantor itu berfungsi tumpang tindih. Menurut Tezar Yudhistira, salah satu anggota KPK, ada dua peraturan yang dilanggar, yaitu UU Nomor 12/ 2011 dan UU Nomor 39/ 2008.

Dalam UU itu disebutkan, kementerian hanya dibatasi 34 unit . Namun, penambahan Kantor Kepresidenan yang disetarakan dengan menteri membuat jumlah kementerian menjadi 35. Perpres ini juga tidak memiliki dasar penerbitan berupa UU atau peraturan pemerintah. (Dany Putra/Nofanolo Zagoto)

18
Apr
15

UU Tata Ruang Penting Untuk Atasi Konflik Pertanahan

ina-flag

Apr17 pada 1:50 AM

UU Tata Ruang Penting Untuk Atasi Konflik Pertanahan

Kamis, 16 April 2015

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan dan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Akhmad Muqowam di DPD-RI, Jakarta Rabu (15/4) (Ist)‏JAKARTA- Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Akhmad Muqowam, senator asal Jawa Tengah mengingatkan, masalah tata ruang memiliki persinggungan atau bersangkut paut dengan masalah pertanahan, juga kehutanan, pertanian, dan lingkungan hidup. Demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah serta antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan maka Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur pembagian kewenangan.

Undang-undang ini antara lain memuat ketentuan pokok pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, yaitu pengaturan penataan ruang, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah berwewenang dalam memfasilitasi kerjasama penataan ruang antarprovinsi, sedangkan pemerintah provinsi berwewenang dalam memfasilitasi kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Baca Lengkap:

http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/1889-uu-tata-ruang-penting-untuk-atasi-konflik-pertanahan.html

14
Apr
15

Konferensi Asia Afrika 2015 : Harapan Rakyat Atau Hanya Ilusi Pemerintah

FOTO

Konperensi Asia Afrika 2015 : Harapan Rakyat Atau Hanya Ilusi Pemerintah

Oleh: Rudi HB Daman

BAK terompet sangkakala atau lonceng raksasa, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) 60 tahun silam, berhasil menggemparkan dunia di tengah memanasnya perang dingin seusai Perang Dunia ke II (PD II).

KAA merupakan forum konsolidasi pertama di dunia yang mempertemukan negara-negara terjajah dan baru merdeka, dengan prinsip dan semangat yang mulia, untuk “Membebaskan diri (negara-negara Asia dan Afrika) dari cengkraman kolonialisme dan melawan Neo-kolonialisme, membangun kedaulatan, menciptakan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan, serta membangun Solidaritas dan kerjasama Internasional yang adil dan Setara”.

Forum tersebut (KAA) tentu tidak akan pernah bisa terhapus begitu saja dari sejarahnya. Seusai PD-II di periode awal tahun 1940-an, kemudian berlanjut akibat perang dingin yang masih berlangsung hingga periode 1950-an, rakyat dunia masih belum sepenuhnya bebas dari penjajahan, kemiskinan dan, ancaman perang.

Perang ideologi dan upaya perebutan pengaruh antara blok barat yang dipimpin Imperialisme Amerika Serikat (AS) dan blok timur pimpinan Uni Soviet di masa itu, terus menebar ketakutan bagi rakyat, terutama di negara-negara yang baru merdeka maupun yang masih terjajah di Kawasan Asia dan Afrika.

Atas perkembangan situasi umum dunia tersebut, tepat pada tanggal 19-24 April 1955 KAA untuk kali pertama digelar di Bandung. Dengan semangat melawan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mewujudkan “Kemerdekan dan Kedaulatan” semua bangsa, KAA berhasil menerbitkan sebuah deklarasi bersama (Dasa Sila Bandung) sebagai acuan prinsipil dalam membangun hubungan kerjasama Internasional, khususnya kerjasama antarnegara dan kawasan di Asia dan Afrika.

Aspirasi tersebut bahkan berjalan semakin kuat, ditandai dengan lahirnya gerakan non-blok (GNB) pada tahun 1961, yang menegaskan diri untuk tetap membangun dan menjalankan hubungan kerjasama Internasional secara independen dan melawan setiap bentuk intervensi dari pihak manapun.

Namun, seusai perang dingin dan dengan berbagai upaya intervensi dan perluasan pengaruh yang ditebar oleh imperialisme Amerika Serikat (AS) saat itu, muncul pula berbagai perdebatan antaranggota di internal GNB tentang relevansi KAA dan GNB, untuk tetap dijadikan sebagai garis politik negara-negara di Kawasan Asia dan Afrika dalam membangun hubungan diplomatik dan kerjasama Internasional.

Dengan demikian, sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi kemudian mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Selanjutnya, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) mengadakan serangkaian pertemuan, guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan “Tata Ekonomi Dunia Baru” (New International Economic Order).

Bersamaan dengan situasi tersebut, pemerintah-pemerintah “boneka” (puppet regime) ciptaan imperialisme AS di berbagai negeri, terutama di negara-negara kedua kawasan tersebut beramai-ramai mempromosikan ilusi “kerjasama internasional yang adil dan setara antara negeri-negeri Selatan dan Utara”, disertai dengan berbagai celotehan bohongnya yang menyatakan bahwa “Kolonialisme sudah mati”.

“We are often told “Colonialism is dead.” Let us not be deceived or even soothed by that.  I say to you, colonialism is not yet dead. How can we say it is dead, so long as vast areas of Asia and Africa are un-free.

…And, I beg of you do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia, and our brothers in different parts of Asia and Africa, knew. Colonialism has also its modern dress, in the form of economic control, intellectual control, and actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skillful and determined enemy, and it appears in many guises. It does not give up its loot easily. Wherever, whenever and however it appears, colonialism is an evil thing and one which must be eradicated from the earth. . . .”

“The U.S. and Europe are able to do monopoly through binding policies, to dominate the world economy and make developing countries become dependent. One way to expand U.S. and European monopoly, through propaganda by establishing sub-regional and multilateral, commonly called the group (G)”. 

Artinya bahwa, semangat KAA 1955 hingga GNB 1961, kini dalam perkembangannya telah banyak diselewengkan. Di bawah dominasi dan Intervensi imperialisme pimpinan AS, KAA maupun GNB telah dijadikan sebagai forum konsolidasi dan perluasan pengaruh bagi imperialisme, dengan berbagai ilusi dibalik isu kedaulatan, pembangunan, kesejahteraan, keamanan dan demokrasi palsu, yang dipromosikan melalui pemerintahan-pemerintahan bonekanya di dalam keanggotaan KAA.

Sejak peringatan ke-II pada tahun 2005, KAA bahkan telah dideklarasikan dalam bentuk baru yang sarat dengan agenda dan program neoliberal, yakni Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru (New Asian and Africa Strategic Partnership-NAASP).

Pada tahun ini, dalam momentum 60 tahun KAA dan 10 tahun NAASP, tepat pada tanggal 19-24 April mendatang, KAA kembali akan digelar di Indonesia (Jakarta dan Bandung) di bawah sokongan dan intervensi AS.

Pada penyelenggaraan KAA kali ini, dengan tema ilusifnya, “Perkuat kerjasama dan pembangunan Selatan-selatan” akan dibagi dalam tiga segmen untuk membahas “utamanya” berbagai kerjasama ekonomi dan keamanan, yakni Senior Official Meeting (SOM), Konferensi tingkat Menteri (KTM) dan, Konferensi Tingkat Tingggi (KTT).

Isu-isu utama yang akan dibahasa dalam setiap segmen tersebut diantaranya, isu lingkungan, investasi, forum ekonomi dunia, pendanaan pembangunan, infrastruktur dan, keamanan serta isu mengenai kemerdekaan Palestina. Selanjutnya, seluruh rangkaian acara akan ditutup dengan agenda ceremoni napak tilas ke Musium KAA di Bandung, dimana KAA pertama kali diselengarakan.

Meskipun hari ini imperialisme sudah tidak lagi memfokuskan kekuasaannya dengan cara kolonisasi, atau pendudukan secara langsung atas wilayah-wilayah koloni, imperialisme melakukan penjajahan dan penghisapan di berbagai negeri dengan melakukan intervensi atas kebijakan suatu negara melalui borjuasi komprador di dalam negeri, terutama di negara-negara Asia dan Afrika.

Sementara itu, selain mendorong dan memanfaatkan peran aktif pemerintahan yang “dipengaruhinya” untuk meyakinkan rakyat dengan berbagai kebohongan dan program ilusif, Amerika Serikat juga terus mengefisiensikan peranan seluruh instrumen ekonomi, budaya dan politiknya, untuk menebar pengaruh, menciptakan ketakutan dan ketergantungan, bahkan Agresi dan perang.

Lembaga-lembaga keuangan semacam bank dunia (World Bank), IMF, ADB, maupun lembaga kerjasama macam WTO dan lain sebagainya, tiada bukan selain untuk memperhebat dominasi, mempererat intervensi dan ketergantungan Negara-negara berkembang.

Demikian juga dengan pembangunan dan pemanfaatan berbagai forum dan kerjasama Internasional, baik bilateral maupun multilateral tingkat regional maupun global seperti: G-7 (1976), G-2, G-8 (1998), G-20, G-33 (2003), ASEAN (sekarang telah semakin diintegrasikan dengan berbagai perkembangannya), East Asia Community, APEC, NAFTA, TPPA, PPP dan lain sebagainya. Dalam skema tersebut, tidak terkecuali lembaga persatuan terbesar dunia seperti PBB ataupun kerjasama keamanan seperti NATO tetap sebagai alat intervensi dan pemaksa bagi imperialisme AS dan Uni Eropa.

Namun bagaimanapun jua, skema-skema tersebut tidak akan pernah mampu menutup mata rakyat, atas kenyataan penghisapan dan penindasannya (imperialisme) baik dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan yang tidak kalah bar-bar dan kejamnya dengan bentuk penindasan di masa kolonial. Rakyat sadar bahwa, sungguh tidak terkira, berbagai bentuk penghisapan dan penderitaan yang dialaminya telah dan semakin hebat dan menyakitkan.

Indonesia sendiri, semenjak 1965, secara faktual didominasi rezim tak independen terhadap kepentingan AS. Bahkan, pola itu justru semakin matang hingga rezim yang berkuasa saat ini (Jokowi-JK). Seperti rezim pendahulunya, juga tanpa sedikitpun keraguan terus menghisap ekonomi dan menindas kehidupan politik rakyat.

Rezim yang bahkan belum genap setahun berkuasa ini, sejak awal kekuasaanya terus menghujani rakyat dengan berbagai kebijakan anti-rakyatnya. Pemangkasan upah buruh, intensifikasi perampasan dan monopoli tanah serta alih fungsi lahan, perdagangan tenaga kerja, kriminalisasi, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan, privatisasi, sehingga Indonesia telah semakin terjebak dalam ketergantungan pada utang dan investasi.

Situasi demikian saat ini, terus mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupan rakyat lainnya. Problem-problem tersebut adalah sederet kenyataan pahit yang tidak akan pernah bisa berubah manis, dengan “setumpuk kartu sakti Ala-Jokowi, seperti: Kartu sehat, kartu pintar, kartu sejahtera” ataupun Ilusi pembangunan yang tertuang dalam program Nawacitanya, yang tak berbeda dengan program pemerintahan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan tersebut, bahkan telah diperparah dengan berbagai perampasan hak rakyat, melalui kebijakan penghapusan subsidi, penaikkan harga BBM, Listrik, Gas, beras dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

Berpijak pada pendirian dan pandangan tersebut, maka perjuangan nasional untuk membebaskan diri dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme, yang mendasari diadakannya KAA, masih tetap merupakan perjuangan yang belum selesai sampai sekarang. Semangat dan prinsip tersebut (KAA dan Deklarasinya), tentulah masih sangat relevan dan harus terus dijalankan hingga sekarang, mengingat keadaan kongkrit rakyat yang sampai hari ini masih belum terbebaskan dari penjajahan yang telah tampil dalam wujud barunya, melalui berbagai skema politik, ekonomi, kebudayaan dan keamanan yang dijalankan oleh imperialism AS sebagai pimpinan tunggal Imperialis saat ini.

Hal tersebut semakin objektif dengan kenyataan penghidupan rakyat yang terus terperosok kedalam jurang kemiskinan dan kemelaratan, juga menyadari bahwa mayoritas negara-negara di Asia dan Afrika saat ini, masih merupakan negara-negara setengah jajahan, yang tunduk sepenuh hati pada dominasi kekuatan imperialisme. Dengan demikian, KAA dibawah intervensi imperialisme AS saat ini, sesungguhnya telah mengkhianati semangat anti-kolonialisme dan anti imperialisme di negeri-negeri Asia-Afrika, yang telah lama berjuang menuju pembebasan nasional.

Namun demikian, peringatan 60 tahun KAA ditengah krisis imperialism yang semakin parah dan krisis kronis diberbagai negeri saat ini, bagi rakyat harus dapat dimaknai sebagai momentum yang tepat untuk “membongkar hakekat KAA: Dahulu, Kini dan Harapan kedepannya”, memperkuat persatuan dan menyatakan perlawanan terhadap diskriminasi, penindasan, kemiskinan, dan perbudakan, yang telah lama menimpa rakyat, khususnya bagi Rakyat Indonesia maupun rakyat di seluruh kawasan Asia dan Afrika, serta rakyat dunia secara umum. Momentum ini-pun adalah momentum yang tepat untuk menyerukan solidaritas internasional dan persatuan rakyat, menuju gerakan pembebasan nasional melawan dominasi imperialisme dan rejim-rejim boneka di berbagai negeri.

Dengan sederet peristiwa dan keadaan yang dialami oleh rakyat saat ini, baik secara sektoral, nasional maupun Internasional, maka tepatlah jika rakyat terus konsisten membangun dan memperkuat persatuannya melalui organisasi-organisasi sebagai alat perjuangannya, Secara khusus mengenai KAA, Front Perjuangan Rakyat (FPR) tengah mempersiapkan serangkaian Kampanye untuk merespon agenda pemerintah dalam peringatan 60 tahun KAA saat ini. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti: Konferensi Rakyat Anti Imperialisme, Peoples Speak Out dan Parade Rakyat serta serangkaian agenda lainnya, adalah kegiatan yang diinisiasi untuk sebagai ruang konsolidasi gerakan rakyat, guna membongkar hakekat KAA dahulu, kini dan harapan kedepannya.

Melalui agenda-agenda tersebut, sekaligus sebagai ruang untuk menyatukan pandangan, sikap dan rencana aksi bersama persatuan rakyat anti-imperialisme, kini dan dimasa-masa yang akan datang. (*)

Rudi HB Daman adalah Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR)

09
Apr
15

Kepribadian : Petunjuk Karakter Pribadi Insani [Al Qur’an]

logo

Petunjuk Karakter Pribadi Insani [Al Qur’an]

(temuan alm Lukman AQ Sumabrata)

JUZ 1 Melayani dan dilayani

JUZ 2 Jaga penampilan dan temperamental

JUZ 3 Pandai berargumen dan bijaksana mengambil keputusan

JUZ 4 Realistis dan perayu

JUZ 5 Feminin dan suka mengungkit

JUZ 6 Pandai memanjakan orang dan susah diatur

JUZ 7 Solidaritas tinggi dan pendendam sejati

JUZ 8 Konsekuen dan bicara seenaknya

JUZ 9 Berempati tinggi dan bicara seenaknya

JUZ10 Tidak Ceroboh dan materialistik

JUZ11 Mudah terpengaruh dan mudah bergaul

JUZ12 Pandai menyimpan rahasia dan merasa paling bisa

JUZ13 Teguh pendirian dan susah menerima nasihat

JUZ14 Keras kepala namun peduli sesama

JUZ15 Selalu optimis dan pemberontak

JUZ16 Sabar, mandiri, tertutup dan pendendam

JUZ17 Perfeksionis, berani tampil beda dan suka memaksakan keinginan

JUZ18 Gemar menolong, tulus, jeli melihat kesalahan dan banyak pertimbangan

JUZ19 Suka berkomentar dan tak kenal kata menyerah

JUZ20 Ngeyel, mudah panik, sangat komitmen dan jeli menangkap peluang

JUZ21 Arogan tapi sabar, tak mau mengalah tapi bijaksana

JUZ22 Ingin selalu menonjol, susah meninggalkan masa lalu, optimis dan kreatif

JUZ23 Manja, libido tinggi, konseptual dan komunikatif

JUZ24 Gemar mencela, membentuk orang sesuai keinginannya, peduli sesama, tegas dan pantang menarik omongan

JUZ25 Cinta keindahan, negosiator handal, namun egois dan pandai berkelit

JUZ26 Cermat konsisten namun kaku dan tak mau mengalah

JUZ27 Ulet, mandiri namun sombong dan sulit memaafkan

JUZ28 Egois, materialistis, suka mengatur tapi tak mau diatur, disiplin, tegas dan tak mudah putus asa

JUZ29 Jagonya strategi, gemar menolong, suka memaksakan diri dan ingin menang sendiri

JUZ30 Pandai memahami orang lain, dinamis, ingin menang sendiri dan merasa paling benar

Jakarta, 9 April 2015

Pandji R Hadinoto
Dewan Pakar PKPI

09
Apr
15

Sejarah : Wanita Cantik Penyebab Majapahit Runtuh

1. Majapahit Runtuh Karena Rajanya Tergoda Wanita Cantik.

Majapahit adalah sebuah Kerajaan besar. Sebuah Emperor. Yang wilayahnya membentang dari ujung utara pulau Sumatera, sampai Papua. Bahkan, Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia, termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Didirikan oleh Raden Wijaya yang lantas setelah dikukuhkan sebagai Raja beliau bergelar Shrii Kertarajasha Jayawardhana. Eksistensi Majapahit sangat disegani diseluruh dunia. Diwilayah Asia, hanya Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok China. Di Asia ini, pada abad XIII, hanya ada dua Kerajaan besar, Tiongkok dan Majapahit.

Lambang Negara Majapahit adalah Surya. Benderanya berwarna Merah dan Putih. Melambangkan darah putih dari ayah dan darah merah dari ibu. Lambang nasionalisme sejati. Lambang kecintaan pada bhumi pertiwi. Karma Bhumi. Dan pada jamannya, bangsa kita pernah menjadi Negara adikuasa, superpower, layaknya Amerika dan Inggris sekarang. Pusat pemerintahan ada di Trowulan, sekarang didaerah Mojokerto, Jawa Timur. Pelabuhan iInternasional-nya waktu itu adalah Gresik.

Agama resmi Negara adalah Hindhu aliran Shiwa dan Buddha. Dua agama besar ini dikukuhkan sebagai agama resmi Negara. Sehingga kemudian muncul istilah agama Shiva Buddha. Nama Majapahit sendiri diambil dari nama pohon kesayangan Deva Shiva, Avatara Brahman, yaitu pohon Bilva atau Vilva. Di Jawa pohon ini terkenal dengan nama pohon Maja, dan rasanya memang pahit. Maja yang pahit ini adalah pohon suci bagi penganut agama Shiva, dan nama dari pohon suci ini dijadikan nama kebesaran dari sebuah Emperor di Jawa. Dalam bahasa sanskerta, Majapahit juga dikenal dengan nama Vilvatikta (Wilwatikta. Vilva: Pohon Maja, Tikta : Pahit ). Sehingga, selain Majapahit ( baca : Mojopait) orang Jawa juga mengenal Kerajaan besar ini dengan nama Wilwatikta (Wilwotikto).

Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada jaman pemerintahan Ratu Tribhuwanatunggadewi Jayawishnuwardhani (1328-1350 M). Dan mencapai jaman keemasan pada masa pemerintahan Prabhu Hayam Wuruk (1350-1389 M) dengan Mahapatih Gajah Mada-nya yang kesohor dipelosok Nusantara itu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Benar-benar jaman yang gilang gemilang!

Quote:
pada tahun 1453 Masehi, tahta Majapahit dipegang oleh Raden Kertabhumi yang lantas terkenal dengan gelar Prabhu Brawijaya ( Bhre Wijaya). Pada jaman pemerintahan beliau inilah, Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit, dimulai dari Malaka. Dan kemudian, mulai masuk menuju ke pusat kerajaan, ke pulau Jawa.

Kerajaan Champa dibawah kekuasaan Kerajaan Besar Majapahit yang berpusat di Jawa. Pada waktu itu Majapahit diperintah oleh Raden Kertabhumi atau Prabhu Brawijaya semenjak tahun 1453 Masehi. Beliau didampingi oleh adiknya Raden Purwawisesha sebagai Mahapatih. Pada tahun 1466, Raden Purwawisesha mengundurkan diri dari jabatannya, dan sebagai penggantinya diangkatlah Bhre Pandhansalas. Namun dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1468 Masehi, Bhre Pandhansalas juga mengundurkan diri.

Praktis semenjak tahun 1468 Masehi, Prabhu Brawijaya memerintah Majapahit tanpa didampingi oleh seorang Mahapatih. Apakah gerangan dalam masa pemerintahan Prabhu Brawijaya terjadi dua kali pengunduran diri dari seorang Mahapatih? Sebabnya tak lain dan tak bukan karena Prabhu Brawijaya terlalu lunak dengan etnis China dan orang-orang muslim.

Ketika putri Tan Eng Kian tengah hamil tua, rombongan dari Kerajaan Champa datang menghadap. Raja Champa sendiri yang datang. Diiringi oleh para pembesar Kerajaan dan ikut juga dalam rombongan, Dewi Anarawati. Raja Champa banyak membawa upeti sebagai tanda takluk. Dan salah satu upeti yang sangat berharga adalah, Dewi Anarawati sendiri.

Melihat kecantikan putri berdarah indo-china ini, Prabhu Brawijaya terpikat. Dan begitu Dewi Anarawati telah beliau peristri, Tan Eng Kian, putri China yang tengah hamil tua itu, seakan-akan sudah tidak ada lagi di istana. Perhatian Prabhu Brawijaya kini beralih kepada Dewi Anarawati.

Saking tergila-gilanya, manakala Dewi Anarawati meminta agar Tan Eng Kian disingkirkan dari istana, Prabhu Brawijaya menurutinya. Tan Eng Kian diceraikan. Lantas putri China yang malang ini diserahkan kepada Adipati Palembang Arya Damar untuk diperistri. Adipati Arya Damar sesungguhnya juga peranakan China. Dia adalah putra selir Prabhu Wikramawardhana, Raja Majapahit yang sudah wafat yang memerintah pada tahun 1389-1429 Masehi, dengan seorang putri China pula.

Nama China Adipati Arya Damar adalah Swan Liong. Menerima pemberian seorang janda dari Raja adalah suatu kehormatan besar. Perlu dicatat, Swan Liong adalah China muslim. Dia masuk Islam setelah berinteraksi dengan etnis China di Palembang, keturunan pengikut Laksamana Cheng Ho yang sudah tinggal lebih dahulu di Palembang. Oleh karena itulah, Palembang waktu itu adalah sebuah Kadipaten dibawah kekuasaan Majapahit yang bercorak Islam.

Arya Damar menunggu kelahiran putra yang dikandung Tan Eng Kian sebelum ia menikahinya. Begitu putri China ini selesai melahirkan, dinikahilah dia oleh Arya Damar.

Anak yang lahir dari rahim Tan Eng Kian, hasil dari pernikahannya dengan Prabhu Brawijaya, adalah seorang anak lelaki. Diberi nama Tan Eng Hwat. Karena ayah tirinya muslim, dia juga diberi nama Hassan. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Raden Patah!

Dari hasil perkawinan Arya Damar dengan Tan Eng Kian, lahirlah juga seorang putra. Diberinama Kin Shan. Nama muslimnya adalah Hussein. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Adipati Pecattandha, atau Adipati Terung yang terkenal itu!

Kembali ke Jawa. Dewi Anarawati yang muslim itu telah berhasil merebut hati Prabhu Brawijaya. Dia lantas menggulirkan rencana selanjutnya setelah berhasil menyingkirkan pesaingnya, Tan Eng Kian. Dewi Anarawati meminta kepada Prabhu Brawijaya agar saudara-saudaranya yang muslim, yang banyak tinggal dipesisir utara Jawa, dibangunkan sebuah Ashrama, sebuah Peshantian, sebuah Padepokan, seperti halnya Padepokan para Pandhita Shiva dan para Wiku Buddha.

Mendengar permintaan istri tercintanya ini, Prabhu Brawijaya tak bisa menolak. Namun yang menjadi masalah, siapakah yang akan mengisi jabatan sebagai seorang Guru layaknya padepokan Shiva atau Mahawiku layaknya padepokan Buddha? Pucuk dicinta ulam tiba, Dewi Anarawati segera mengusulkan, agar diperkenankan memanggil kakak iparnya, Syeh Ibrahim As-Samarqand yang kini ada di Champa untuk tinggal sebagai Guru di Ashrama Islam yang hendak dibangun. Dan lagi-lagi, Prabhu Brawijaya menyetujuinya.

Quote:

Perekonomian Majapahit sudah hamper didominasi oleh etnis China semenjak putri Tan Eng Kian di peristri oleh Prabhu Brawijaya, dan memang itulah misi dari Kekaisaran Tiongkok. Kini, dengan masuknya Dewi Anarawati, orang-orang muslim-pun mendepat kesempatan besar. Apalagi, pada waktu itu, banyak juga orang China yang muslim. Semua masukan bagi Prabhu Brawijaya tersebut, tidak satupun yang diperhatikan secara sungguh-sungguh. Para Pejabat daerah mengirimkan surat khusus kepada Sang Prabhu yang isinya mengeluhkan tingkah laku para pendatang baru ini. Namun, tetap saja, ditanggapi acuh tak acuh.

Hingga pada suatu ketika, manakala ada acara rutin tahunan dimana para pejabat daerah harus menghadap ke ibukota Majapahit sebagai tanda kesetiaan, Ki Ageng Kutu, Adipati Wengker ( Ponorogo sekarang), mempersembahkan tarian khusus buat Sang Prabhu. Tarian ini masih baru. Belum pernah ditampilkan dimanapun. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piranti tari bernama Dhadhak Merak. Yaitu sebuah piranti tari yang berupa duplikat kepala harimau dengan banyak hiasan bulu-bulu burung merak diatasnya. Dhadhak Merak ini dimainkan oleh satu orang pemain, dengan diiringi oleh para prajurid yang bertingkah polah seperti banci. ( Sekarang dimainkan oleh wanita tulen). Ditambah satu tokoh yang bernama Pujangganom dan satu orang Jathilan. Sang Pujangganom tampak menari-nari acuh tak acuh, sedangkan Jathilan, melompat-lompat seperti orang gila.

Sang Prabhu takjub melihat tarian baru ini. Manakala beliau menanyakan makna dari suguhan tarian tersebut, Ki Ageng Kutu, Adipati dari Wengker yang terkenal berani itu, tanpa sungkan-sungkan lagi menjelaskan, bahwa Dhadhak Merak adalah symbol dari Kerajaan Majapahit sendiri. Kepala Harimau adalah symbol dari Sang Prabhu. Bulu-bulu merak yang indah adalah symbol permaisuri sang Prabhu yang terkenal sangat cantik, yaitu Dewi Anarawati. Pasukan banci adalah pasukan Majapahit. Pujangganom adalah symbol dari Pejabat teras, dan Jathilan adalah symbol dari Pejabat daerah.

Quote:
Arti sesungguhnya adalah, Kerajaan Majapahit, kini diperintah oleh seekor harimau yang dikangkangi oleh burung Merak yang indah. Harimau itu tidak berdaya dibawah selangkangan sang burung Merak. Para Prajurid Majapahit sekarang berubah menjadi penakut, melempem dan banci, sangat memalukan! Para pejabat teras acuh tak acuh dan pejabat daerah dibuat kebingungan menghadapi invasi halus, imperialisasi halus yang kini tengah terjadi. Dan terang-terangan Ki Ageng Kutu memperingatkan agar Prabhu Brawijaya berhati-hati dengan orang-orang Islam!

Kesenian sindiran ini kemudian hari dikenal dengan nama REOG PONOROGO!

09
Apr
15

Kenegarawanan : Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika dan Koperasi Asia Afrika

GAK AA & Koperasi AA 2015
Rabu, 08 April 2015 – 10:12 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca / Aspirasi Warga :
GAK AA & Koperasi AA 2015

Kepada Yth Panitia Nasional 60 Tahun Konperensi Asia Afrika
U.p. Ketua Bidang Substansi dan Tim KemLu
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi
bersama
Direktur Jenderal Asia Pasifik Yuri Octavian Thamrin
Direktur Kerjasama Intrakawsan Asia Pasifik Benyamin Scott Karnadi

Perihal : Usulan Materi Substansi Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika

A. Peradaban Negarabangsa2 Asia Afrika

“Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika” disingkat “GAK AA, adalah strategis dioperasikan lintas negara2 Asia Afrika berformat fasilitasi Government to Government (G to G) mempertimbangkan masih banyak negara2 di Asia Afrika yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2014 yang rendah.

Kehadiran IPK juga menyadarkan pentingnya upaya2 perbaikannya demi keterkaitannya dengan kemartabatan negarabangsa.

Seperti IPK Indonesia 2014 yang 3,4 adalah benar menaik dari IPK Indonesia 2004 yang 2,4 namun dari faktor keperingkatan negara obyek survei justru terbuki menurun yakni dari 130/163 atau 0,798 di 2004 menjadi 107/175aau 0,611 di 2014. Artinya penguatan IPK berdurasi 10 tahun itu kurang memadai guna perolehan peringkat yang lebih terhormat bagi Indonesia.

Dalam pengertian inilah momentum 60 tahun Konperensi Asia Afrika, April 2015 yang akan datang penting diberdayakan guna membangun kembali kebersamaan sesama negarabangsa di Asia Afrika bagi penguatan Gerakan Anti Korupsi (GAK) se Asia Afrika merujuk keberhasilan 60 tahun yang lalu menggalang Gerakan Non Blok.

Bagi Indonesia sendiri GAK AA akan simbiosa mutualistik dalam arti media saling berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan GAK yang kini merebak di berbagai kota di Indonesia demi Selamatkan Indonesia dan negara2bangsa di Asia Afrika pada umumnya
dari perangkap virus korupsi berkelanjutan.

Turunan kegiatan dari GAK AA ini misalnya dalam pendampingan turut memantau potensi ketidakmandirian ekonomi sebagaimana sinyalemen seperti http://sinarharapan.co/news/read/150326084/-i-kemandirian-ekonomi-i- guna senantiasa tercapai keserasian terbaik dengan amanat Pembukaan UUD45.

Untuk itulah kegiatan warga Pro “Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika” penting menjadi penggerak mula berujung perbaikan mutu peradaban negarabangsa di Asia Afrika.

Jakarta, 28 Maret 2015

MAPAN – Majelis Adat Pancasila

http://edisinews.com/berita-pro-gerakan-anti-korupsi-asia-afrika.html

http://edisinews.com/m/berita-gak-asia-afrika-dorong-politik-tol-anti-korupsi-indonesia.html

http://obsessionnews.com/wabah-korupsi-akibatkan-kesenjangan-sosial-meluas/

http://m.edisinews.com/berita-revolusi-karakter-bangsa-indonesia.html
B. Bina Ekonomi Hajat Hidup Orang Banyak Negara Bangsa-bangsa Asia Afrika

Pembentukan Koperasi Asia Afrika (KAA)

Dasar Pemikiran Perspektif Indonesia :

Politik Tri Kesejahteraan Rakyat Indonesia 28 Oktober 2014

Berawal dari rekaan tertulis pemuda berusia 25 tahun, Muhammad Yamin yang sekretaris sidang saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Rumah Indonesia Jalan Kramat 106, yakni “mengakoe bertoempah darah satoe, berbangsa jang satoe, menjoenjoeng bahasa persatoean Indonesia” yang sejatinya mencerminkan ikhwal Tri Cita Kebangsaan Indonesia dan faktanya kemudian  gelorakan jiwa semangat nilai2 Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Terinspirasi rekaan monumental tersebut diatas, kini terpikirkan pentingnya secara kolektif dirumuskan tekad wujudkan politik Tri Cita Kesejahteraan Rakyat berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu Kemaritiman, Pangan Lokal, Energi Terbarukan, per 28 Oktober 2014 dalam kerangka politik Tri Cita Kenegaraan Indonesia Mulia (2015-2025), Indonesia Bermartabat (2025-2035), Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045) menuju kearah Indonesia Jaya 2045 saat 100 tahun Indonesia Merdeka.

Jakarta, 6 April 2015

DR Ir Pandji R Hadinoto MH
Presidium KelBes Pejoang45
kelbesp45@gmail.com

Pandji R Hadinoto
KBP45 – KelBes Pejoang45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA



Blog Stats

  • 2,457,364 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers