Posts Tagged ‘State Laws

22
Mar
13

Hukum : Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP  

TEMPO/ Robin Ong

Kamis, 21 Maret 2013 | 13:42 WIB

Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

TEMPO.CO, Jakarta – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diserahkan pemerintah ke DPR. Dibandingkan dengan KUHP lama, rancangan kali ini menambah 197 pasal. Namun, terdapat beberapa pasal kontroversial dalam rancangan yang terdiri dari 766 pasal dengan 38 bab itu.

Berikut daftar pasal kontroversial yang ada di dalam rancangan KUHP tersebut:

– Mengurangi Hukuman Mati
Pasal 90
Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden.

Selanjutnya: Pasal Santet

16
Mar
13

Hukum Negara : Uji Pasal 197 KUHAP

16 Maret 2013 | 11:22:38

Yusril Tantang Mahfud MD Uji Pasal 197 KUHAP

oleh Edward Panggabean
Posted: 08/03/2013 16:04
Yusril Tantang Mahfud MD Uji Pasal 197 KUHAP

Yusril Ihza Mahendra. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta : Yusril Ihza Mahendra menantang Mahfud MD untuk menguji keabsahan penerapan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pelaksanaan eksekusi terhadap Parlin Riduansyah dan Komjen Pol Susno Duadji. Yusril menuding Ketua Mahkamah Konstitusi itu membuat pernyataan keliru terkait penafsiran pasal 197 KUHAP.

“Saya akan melakukan perlawanan secara akademik (soal pasal 197), karena saya tidak punya kekuasaan seperti Pak Mahfud,” kata Yusril dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (8/3/2013).

Yusril mengaku kecewa lantaran keputusan Mahfud itu di luar permohonan uji materi yang ia ajukan terkait pasal itu. Akibatnya, hal itu menimbulkan kontroversi baru.

“Kami hanya minta pendapat ke MK. Apakah putusan batal demi hukum itu, dan kedua apakah putusan batal demi hukum itu bisa dieksekusi atau tidak. Putusan MK itu multitafsir, harapan kita ajukan permohonan uji materi ialah agar MK menyelesaikan kontroversi masalah ini. Tetapi MK malah menimbulkan kontroversi baru,” ucap Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini melanjutkan, putusan MK tersebut justru membenarkan apa yang dilakukan jaksa tentang pelaksanaan eksekusi. Namun praktik yang diterapkan MK, tidak sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan. “Pak Mahfud jelas telah melampaui kewenangannya,” tukas Yusril.

Isi pasal 197 KUHAP ayat 2 yakni, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ayat 1 memuat prosedur pengisian surat putusan pemidanaan. (Ali)

Artikel Pilihan »

23
Feb
13

Politik : Hukum Pembubaran Partai Politik

Secara Hukum Partai Demokrat Bisa Dibubarkan

TRIBUNnews.comOleh Eri Komar Sinaga | TRIBUNnews.com 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anas Urbaningrum resmi melepaskan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, Sabtu (23/2/2013) siang.

Anas mundur setelah sehari sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dari pengurus inti Partai Demokrat periode 2010-2015, tiga pengurus inti telah lengser. Pertama adalah Nazaruddin, bekas bendahara umum, yang juga tersandung masalah korupsi.

Kedua, Angelina Sondakh, yang saat itu menjabat wakil sekretaris jenderal, juga terlibat korupsi. Ketiga, Anas Urbaningrum.

Pertanyaannya,  apakah Partai Demokrat sudah bisa dibubarkan? Mengingat, banyak koruptor di tubuh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut peraturan perundang-undangan, parpol bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan ini diatur pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

“Salah satu alasan parpol dapat dibubarkan oleh MK, bila kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Said Salahudin, Koodinator Sigma kepada Tribunnews.com, Sabtu.

Aturan itu, jelas Said, tertuang dalam pasal 68 ayat (2) UU No 24/2003 tentang MK (UU MK) jo pasal 2 huruf b Peraturan MK No 2/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Larangan terhadap kegiatan parpol dimaksud pun disebutkan pada pasal 40 ayat (2) huruf a UU No 2/2008, sebagaimana diubah dengan UU No 2/2011 tentang Partai Politik.

“Korupsi yang dilakukan secara berkomplot oleh pengurus inti partai yang meliputi ketua umum, bendahara umum, dan para pejabat lain pada parpol yang sama, tidak bisa disebut sebagai kegiatan korupsi individual oknum parpol,” papar Said.

“Tapi, kegiatan korupsi itu harus dikualifikasikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh parpol secara kelembagaan. Sehingga, parpol tersebut bisa dibubarkan,” tegas Said.

Pemburan Partai Demokrat, yang kerap terlibat kasus korupsi, dinilai bukan suatu yang berlebihan. Sebab, dalam sejarah kepartaian di Indonesia, beberapa parpol juga dibubarkan.

Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Partai Komunis Indonesia (PKI) juga dibubarkan.

Selain Partai Demokrat, mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Luthfi Hasan Ishaq, juga terlibat korupsi saat menjadi Presiden PKS.

“Bila kasus korupsi yang melibatkan Anas Urbaningrum dan kawan-kawan se-partainya, dibawa pada pembubaran Partai Demokrat, maka bisa memberi pelajaran kepada parpol-parpol lain,” beber Said. (*)

Berita Lainnya

 

Pengurus Korupsi, Parpol Bisa Dibubarkan

Selasa, 26 February 2013 | 02:08 WIB

Ilustrasi—metrotvnews.com/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus dugaan korupsi melibatkan banyak pengurus Partai Demokrat (PD) sebelum mereka mundur dari jabatannya.

Sebut saja Nazarudin (Bendahara Umum), Angelina Sondakh (Wakil Sekretariat Jenderal), Andi Mallarangeng (Sekretaris Dewan Pembina), Hartati Murdaya Poo (Anggota Dewan Pembina), dan terakhir Anas Urbaningrum (Ketua Umum), sebetulnya membuka peluang partai itu untuk dibubarkan.

Menurut peraturan perundang-undangan, parpol bisa dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MK itu sebagaimana diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Salah satu alasan parpol dapat dibubarkan oleh MK adalah apabila kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

Aturan itu merujuk Pasal 68 ayat (2) UU No.24/2003 tentang MK jo pasal 2 huruf b Peraturan MK No.12/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Pada UU No 2/2008 tentang Partai politik sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 2/2011 pun diatur larangan itu.

Jadi, karena kegiatan korupsi dilingkungan PD dilakukan oleh para pengurus inti partai, maka hal itu bisa dikualifikasikan sebagai kegiatan korupsi yang dilakukan oleh parpol secara kelembagaan.

“Itu tidak bisa lagi disebut sebagai kegiatan korupsi oleh individu atau perseorangan parpol,” ujar Said Salahudin, Koordinator Sigma dalam rilisnya di Jakarta, Senin (25/2).

Sejarah mencatat, sejumlah parpol pernah dibubarkan akibat ulah pengurus dan anggotanya. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), misalnya, dibubarkan karena pemimpin-pemimpinnya dianggap turut serta dalam pemberontakan PRRI dan Permesta.

Begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan karena pengurus dan anggotanya dituduh ingin merobohkan pemerintahan yang sah melalui jalan kekerasan.

Artinya, pembubaran parpol selalu terkait dengan kegiatan yang dilakukan para pengurus dan anggota parpol bersangkutan. Sehingga, ketika pengurus inti PD terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, maka partai tersebut sesungguhnya layak dibubarkan.

Namun, terdapat kendala untuk membubarkan PD. Sebab, menurut Pasal 68 ayat (1) UU MK, permohonan pembubaran parpol hanya bisa diajukan oleh Pemerintah. Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol.

“Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya,” ujarnya.

Kalau saja hal itu bisa direalisasikan, saya yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD.

Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita.

Oleh karena itu, saya kira sudah saatnya UU Parpol dan UU MK, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol harus direvisi dan dibuat lebih tegas lagi.

Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal Pemerintah. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extraordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat. (Win)

30
Dec
12

Kenegarawanan : Kepresidenan per Hukum Tata Negara

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/02/pkp-1945-_033.jpg?w=655

Legalkah Kepemimpinan SBY-Boediono di hadapan Hukum Tata Negara ?

Jakarta, SUARAKPK.COM – Mungkin memang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2004 sudah selesai dan saat ini pasangan terpilih sudah memimpin Negara Indonesia, namun ternyata hal penetapan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden masih menjadi bahan perbincangan di kalangan pakar-pakar ilmu hukum tata negara di Indonesia.

Sebagaimana di kutip dari Rakyat merdeka online, yang memberitakan, Ada celah tata negara yang selama ini dibiarkan menjadi kejanggalan dalam hal penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Menurut Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, Presiden SBY tidak sah dari segi hukum tata negara. Sebelum UUD 1945 diubah, dasar hukum pelantikan Presiden adalah Ketetapan MPR (TAP MPR). Namun, setelah UUD 1945 diubah, sejak 2004 MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Ketetapan dan Keputusan MPR.

Selama dua periode, dari 2004 dan 2009, SBY dilantik tidak berdasar pada Ketetapan MPR, tapi hanya berdasar pada Pleno Penetapan KPU.

“Presiden dipilih langsung melalui pemilu yang digelar KPU. Setelah perhitungan selesai, KPU gelar pleno untuk menetapkan calon presiden peraih suara terbanyak sebagai pasangan capres dan wapres terpilih. Setelah itu diusulkan ke MPR untuk dilantik. Nah, disini masalahnya,” papar Margarito kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu.

Pertanyaannya, apa dasar Presiden dan Wapres diangkat? Apakah dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang pemilu, sudah cukup bagi MPR untuk melantik Presiden dan Wapres terpilih? Sedangkan di UUD dan UU KPU tidak ada mengatur hak KPU untuk menetapkan Presiden dan Wapres baru.

“Bagaimana dia dilantik presiden dan wapres padahal dia belum ditetapkan?” gugat Margarito.

Sementara, kesalahan juga terjadi di pihak lain. Untuk proses yang sama terhadap figur lain dibikinkan Surat Keputusan, misalnya Surat Keputusan terhadap anggota DPR yang dipilih dalam pemilu legislatif.

“Setelah KPU tetapkan dia (anggota DPR) terpilih, lalu diusulkan ke presiden dan diterbitkan SK. Begitu juga DPD. Bagaimana mungkin presiden tidak ada SK-nya. Cuma pleno KPU terus usul ke MPR kemudian dilantik. Ini ilegal. Siapa tetapkan dia sebagai presiden, KPU cuma tetapkan pasangan terpilih,” tegasnya. Demikian di kutip dari Rakyat Merdeka online

Blunder Legislatif, SBY dan Boediono Tak Punya SK Pengangkatan, Ilegalkah ?

Terpisah, menanggapi atas pemberitaam tersebut, beberapa sumber ikut mengkaji keabsahan kepemimpinan SBY Boediono yang di kirimkan ke redaksi suarakpk melalui email redaksi, mengjelaskan bahwa belum pernah dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia terjadi, bahwa pengangkatan jabatan Presiden dan Wapres RI terpilih berdasarkan perhitungan KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak mengeluarkan SK. Pengangkatan. Untuk mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas) saja harus menggunakan Akta Notaris serta untuk mengangkat Menteri-menteri dan pejabat pemerintah lainnya saja diperlukan SK. Pengangkatan. Bagaimana lagi dengan posisi seorang pemimpin bangsa yang bertanggung jawab secara nasional untuk bangsa dan negara juga untuk pengakuan Internasional sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Sumber mengatakan “Terus terang, saya mencari dan mencari dimana SK. Pengangkatan Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk periode pemerintahan 2009-2014. Baik pada website resmi MPR – www.mpr.go.id dan lain-lain situs resmi lembaga pemerintahan ternyata SK Pengangkatan ini tidak ada. Hal serupa ini juga pernah ditanyakan oleh Ketua MPR sebelumnya Dr. Hidayat Nur Wahid”.

Legalkah jabatan Presiden SBY dan Wapres Boediono periode 2009-2014?

Banyak pengamat politik dan akademisi hukum tata negara mempertanyakan status jabatan Presiden SBY dan Boediono berdasarkan hukum dan konstitusi tata negara.

Sesuai dengan isi pasal 6 ayat (2) BAB III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (perubahan terakhir tanggal 10 Nopember 2001), maka;“ayat (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak”.

Pemerintah era Reformasi setelah tumbangnya rezim Orba telah membentuk Undang-undang no.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini kemudian diperbaharui dengan Undang-undang no.4 Tahun 2000, khususnya tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Ketetapan MPR no. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Demikian isi Menimbang butir b. Jadi dalam Undang-undang no.4 Tahun 2000 hanya mengubah beberapa pasal dalam Undang-undang no.3 Tahun 1999. Pasal-pasal itu adalah pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (1),(2) dan (3) diubah dan ditambah ayat (3a), (3b) dan (3c).

Pada isi Menimbang butir c Undang-undang no.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum disebutkan; “c. Pemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam Negara kesatuan Republik Indonesia”.
Landasan hukum terbentuknya UU no.3 Tahun 1999 tentang Pemilu ini adalah ;

– pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
– Ketetapan MPR no.XIV/IV/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan
MPR no.III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.

– UU no.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (LN no.22 Tahun 1999, Tambahan LN no.3809)
– UU no.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPR-D (LN no. 24 tahun 1999, Tambahan LN no.3811)

Dan untuk tertibnya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, baik untuk Pemilihan Umum tingkat Presiden dan Wakil Presiden, juga anggota DPR dan DPR-D, maka pemerintah telah menyerahkan tugas ini semua kepada suatu lembaga atau komisi yang disebut KPU. Lembaga ini adalah lembaga independen dan non-partisan. Menurut pasal 8 ayat (4) dari UU no.3 Tahun 1999 tentang Pemilu bahwa “Pembentukan KPU diresmikan dengan Keputusan Presiden”. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Sebab itu Presiden membentuk KPU. Landasan hukum dibentuknya KPU adalah Keppres RI no.70 Tahun 2001, khusus untuk pemilihan Presiden RI. Sedangkan KPU untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPR-D tertuang dalam UU no.10 Tahun 2008.

Dalam pencaharian ini, saya memang tidak mendapatkan SK. Pengangkatan Presiden dan Wapres RI untuk periode 2009-2014, yang mengesyahkan jabatan mereka sebagai pemimpin bangsa dan negara Indonesia. Tetapi hanya Kep.KPU no.373/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yaitu DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof.DR. Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 2009-2014.

Secara hukum, SK.KPU yang bernomor 373/Kpts/KPU/Tahun 2009 itu tidak dapat dijadikan landasan hukum sebagai SK.Pengangkatan Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk memangku jabatan resmi masa pemerintahan periode 2009-2014.

Secara kronologis maka hasil pemilihan umum yang dikelola oleh KPU sebagai sebuah lembaga independen dan non.partisan ini harus diserahkan kepada;

a. Hasil perhitungan suara atau verifikasi dari KPU tentang jumlah suara yang dimenangkan oleh Capres dan Cawapres untuk periode 2009-2014, akan dibuatkan BA (Berita Acara)nya, yang kemudian akan diteruskan kepada MA (Mahkamah Agung) untuk disyahkan secara hukum, setelah itu

b. Hasil Pemilu Presiden dan Wapres RI yang sudah mendapatkan pengesyahan secara hukum dari MA akan diteruskan kepada Lembaga Legislatif, yaitu MPR untuk dibuatkan Surat Ketetapan Pengangkatan Presiden dan Wapres RI untuk masa jabatan lima tahun selanjutnya 2009-2014

c. MPR selanjutnya akan melakukan langkah-langkah hukum yang resmi dan legal dengan membuatkan Surat Pengangkatan bagi Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk masa jabatan pemerintahan lima tahun 2009-2014. TAP MPR inilah dasar hukum yang syah bagi Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tanpa TAP MPR ini, maka seseorang akan dianggap ilegal menjalankan kinerjanya.

Kecerobohan Lembaga Legislatifkah?

Lebih lanjut, sumber menjelaskan “Kalau keputusan KPU sampai bisa mempunyai kekuatan hukum yang syah dan sampai bisa mengalahkan kekuatan TAP MPR sebagai Lembaga Legislatif atau lembaga tinggi negara. Maka dengan tegas saya katakan di sini, hal ini akan membuat semu hierarchie lembaga sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Dan dengan tegas saya katakan, bahwa setiap lembaga di negara ini bisa saja membuat keputusan yang diinginkan dengan tidak memperhatikan sistem birokrasi dan perundang-undangan yang berlaku”.

Sumber menguraikan “Tidak pernah terjadi, bahwa keputusan sebuah KPU yang kelembagaannya dibuat dengan Keputusan Presiden bisa mengalahkan TAP MPR”.

“Saya mengatakan, secara hukum jelas-jelas jabatan Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk periode 2009-2014 bertentangan secara hukum. Dan dapat dikategorikan sebagai “tidak syah secara hukum”. Bahkan hasil BA dari KPU telah mengalami “cacat hukum” dalam perjalannnya oleh karena tidak menempuh jalur formalitas yang sebenarnya”.

Diketahui, KPU tidak bisa mengangkat seorang Presiden dan Wapres RI. KPU adalah lembaga Pemilihan Umum, KPU bukan MPR yang bisa menentukan seseorang bisa menjadi Presiden dan Wapres RI. KPU hanya menjalankan tugas untuk mengkoordinasi acara pemilihan umum baik tingkat pusat dan daerah. KPU tidak bisa mengalahkan TAP MPR. Kalaupun telah terjadi “blunder legislatif” karena sesuatu hal yang diluar ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Maka seharusnya MPR dan DPR yang terpilih selanjutnya untuk periode 2009-2014, harus menegaskan kembali untuk menguatkan BA dari KPU tentang terpilihnya Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk masa jabatan lima tahun 2009-2014 dengan membuat dan mengeluarkan TAP MPR Pengangkatan Presiden dan Wapres RI. Sebuah ucapan, bukan pengesyahan. Sebab itu harus diikuti oleh langkah juridis, yaitu mengeluarkan TAP MPR.

TAP MPR adalah landasan hukum yang kuat, yang berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang tata pengesyahan jabatan seorang Presiden dan Wapres RI terpilih untuk menjalankan masa jabatannya. Tanpa TAP MPR, maka seseorang tidak bisa menjalankan kinerjanya secara legal.

“Kesimpulannya, masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhono dan Wakil Presiden Boediono untuk periode 2009-2014 mengandung cacat hukum, dalam arti ilegal. Dalam arti tidak syah secara hukum karena melanggar prinsip Pancasila dan UUD Tahun 1945. Saya sampaikan tulisan ini untuk Lembaga Legislatif MPR, DPR. semoga mereka sadar langkah keliru yang sebenarnya membawa fatal kepemimpinan Presiden SBY dan Wapres Boediono”. Terang sumber, yang diterima redaksi suarakpk.com. (Team)

baca juga:
Kisah SBY dan Indro Tjahjono: Kecurangan Dalam Dua Pemilihan Umum Presiden ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/07/medianusantara-kisah-sby-dan-indro.html
10
Aug
12

Hukum : PolRi versus KPK = KUHP versus UU KPK ?

Jumat, 10/08/2012 13:49 WIB

Antara KUHP & UU KPK, Siapa Berwenang Tangani Korupsi Simulator SIM ?

M Iqbal – detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta Kisruh Polri dan KPK soal siapa yang berwenang melanjutkan penyelidikan dalam korupsi simulator SIM, sebetulnya bisa segera diselesaikan. Kedua institusi hukum hanya perlu patuh pada ketentuan undang-undang.

“Tidak ada sengketa rebutan antara KPK dan Polri soal siapa yang lebih dulu menyelidik, itu tidak relevan dibicarakan karena itu ketentuan MoU. Tidak perlu juga kesepakatan siapa yang berwenang menangani, cukup patuh saja pada undang-undang,” terang dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksamana Bonaprapta.

Hal itu disampaikan Gandjar dalam talk show DPD RI Perspektif Indonesia dengan tema ‘Sengketa KPK-Polri; Siapa Menangguk Untung?’ di press room DPD RI, Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Menurut Gandjar, berdasarkan undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya pasal 50, jika KPK sedang menyelidik dan yang lain menyelidik kasus yang sama, maka yang lain berhenti.

“Permasalahannya adalah Polri tidak mau tunduk pada undang-undang KPK, dia hanya tunduk pada KUHP. Padahal ada 400 undang-undang di luar KUHP
yang mengatur masalah hukum pidana yang Polri juga harus ikuti, misal soal terorisme,” ungkapnya.

Jadi menurutnya, sebagai solusi, kalau Polri mengikuti KUHP maka Polri harus update juga bahwa ada undang-undang di luar KUHP yang harus
diikuti. Ditambah bahwa undang-undang mengenai KPK selain mengatur tentang KPK sebagai institusi juga mengatur tentang ketentuan hukum acara yang berbeda dengan KUHP.

“Masalahnya kemudian, undang-undang KPK lawan KUHP sama-sama lex specialist. Nah, mana yang lebih lex specialist? Prinsip lex specilist
ini tidak mampu menyelesaikan undang-undang KPK dan Polri. Maka muncul norma hukum, mana yang lebih baru? Undang-undang polri itu nomor 2
tahun 2002, sementara undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002, undang-undang KPK lahir belakangan,” jelasnya.

Maka dengan kenyataan itu, perkara simulator SIM ini, undang-undang KPK-lah yang berwenang. Bahkan ketika undang-undang KPK dibuat, saat itu sudah dibuat sinkronisasi dengan undang-undang lain agar tidak bertabrakan.

“Ada norma baru yang perlu diatur, maka tidak ada hubungannya perkara ini bahwa KPK ambil alih, karena justru tidak relevan. Pasal 50 ayat 1 itu hanya menyatakan perlunya koordinasi Polri ke KPK,” tutupnya.

(bal/mpr)

Browser anda tidak mendukung iFrame
10
Aug
12

Hukum : MOU KPK-Kejaksaan-PolRI Batal Demi Hukum

Jumat, 10/08/2012 09:12 WIB

Kolom

MoU Antara KPK, Kejaksaan dan Polri Batal Demi Hukum

Samuel MP Hutabarat – detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta Sengketa kewenangan antara KPK dengan Polri terkait dengan penanganan kasus simulator SIM Korlantas Polri mencuat. Rebutan perkara antara KPK dan Polri ini terjadi setelah pihak Polri menetapkan lima tersangka yakni AKBP Teddy Rusmawan sebagai ketua pengadaan, Kompol Legino saat ini menjabat sebagai Bendahara Satuan Korlantas, Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo, dan pihak swasta yakni Sukotjo Bambang, serta Budi Santoso.

Tiga nama terakhir itu, juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain tiga nama tersebut yang merupakan tersangka bersama KPK juga telah menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Dari berbagai pendapat pendapat yang berkembang mengenai kewenangan antara KPK dan Polri dalam menangani kasus simulator Korlantas Plori ini ada yang berpendapat bahwa KPK yang berwenang untuk mengambil alih penanganan kasus ini. Pendapat ini didasari oleh hadirnya Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya pasal 6, pasal 8 dan pasal 50.

Sementara di sisi lain, pihak Polri berpendapat bahwa Polri berwenang untuk menangani kasus tersebut hal ini karena Polri mengklaim yang lebih dulu menyelidiki kasus itu dan mengacu pada Nota Kesepakatan (MOU) yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengutip pendapat dari Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai permasalahan utama polemik ‘perebutan’ kewenangan penanganan perkara dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ada pada nota kesepahaman (MoU) antar tiga institusi penegak hukum. “Masalahnya justru MoU itu melemahkan Undang-Undang KPK (Nomor 30/2002 ),” kata Romli seusai dimintai pandangan oleh Polri di Divisi Hukum di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/8/2012).(www.Kompas.com, Senin 6 Agustus 2012)

Menanggapi kondisi seperti halnya tersebut di atas, pemerintah sendiri melalui Juru Bicara Kepresidenan seperti halnya kutipan berikut: “Silakan saja para ahli hukum yang membahas bagaimana posisi dilihat dari UU dan MoU yang ada,” kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, (www.detik.com,Selasa, 07/08/2012 13:10 WIB). Hal ini jelas dapat kita lihat bersama, bahwa keberadaan MoU yang dibuat antara KPK, Kejaksaan dan Polri mempunyai arti penting dalam permasalahan penentuan kewenangan untuk menangani kasus simulator SIM Korlantas Polri.

Istilah Nota Kesepakatan (MoU) adalah suatu produk dalam ranah hukum perdata dan jika dicari aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita tidak akan menemukan penjelasan secara khusus mengenai MoU ini, karena MoU ini lahir dari konsep hukum perjanjian dari negara-negara Common Law System. MoU ini sering kita dengar dari berbagai praktek bisnis sehari-hari yang terjadi di Indonesia, sehingga kita sudah sangat akrab dengan istilah MoU meskipun tidak berasal dari sistem hukum Indonesia.

Untuk itu perlu kiranya kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan suatu MoU dalam konsep hukum perdata dan bagaimana keterkaitannya dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kewenangan tersebut. Memorandum of Understanding sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan pencapaian saling pengertian diantara pihak-pighak yang terikat pada MoU tersebut, namun kesepakatan yang dicapai tersebut tidak dimaksudkan oleh para pihak untuk memberikan akibat hukum (no intention to create legal relation) terhadap konsekuensi dari pelaksanaan MoU tersebut.

Oleh karena itu sering juga kita dengan bahwa MoU itu adalah merupakan suatu Gentlement’s Agreement yang hanya memunculkan kewajiban moril bukan kewajiban hukum. Kewajiban hukum itu timbul jika para pihak sepakat untuk memberikan akibat hukum dalam MoU tersebut. Lalu bagaimana kedudukan dari MoU yang telah ditandatangani oleh pihak KPK, Kejaksaan Agung dan Polri, seperti telah dijelaskan sebelumnya maka kedudukan dari MoU tersebut hanyalah merupakan suatu perjanjian yang memberikan sanksi atau akibat moral saja.

Namun demikian apakah MoU itu dapat dengan mudah untuk diingkari? tentunya tidak karena dalam MoU yang dibuat dan ditandatangani antara KPK, Kejaksaan dan Polri merupakan pertaruhan kepercayaan publik terhadap institusi. Sehingga jika salah satu pihak mengikari hal itu, maka penilaian ataupun tingkat kepercayaan publik akan jatuh kepada institusi tersebut. Oleh karena itu sangat berisiko jika KPK menganggap angin lalu ataupun mengabaikan MoU yang sudah di tandatangani oleh pimpinan KPK tersebut dan berdampak bagi integritas dan akuntabilitas dari KPK sendiri.

Lalu bagaimana jalan keluarnya? MoU meskipun tidak mempunyai akibat hukum ataupun hanya memberikan akibat moral tetap merupakan suatu perjanjian dan seluruh perjanjian yang ada jika tunduk pada hukum Indonesia, maka perjanjian itu baru dikatakan sah jika memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur inilah yang menjadi acuan dalam hukum perjanjian Indonesia dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian. Oleh karena itu mari kita uji bersama apakah MoU tersebut sudah sah dengan memenuhi keempat unsur sahnya perjanjian itu.

Untuk unsur 1, 2 dan 3 sudah dapat dipastikan sudah terpenuhi dalam MoU itu, karena para pihak dalam hal ini KPK, Kejaksaan dan Polri sepakat terhadap MoU itu. Hal ini dapat dilihat dari telah ditandatanganinya MoU itu oleh para pihak.

Unsur kecakapan terkait dengan kewenangan pihak-pihak yang menandatangi MoU tersebut. Tentunya pihak-pihak yang berwenang yang telah mewakili masing-masing institusi yaitu Ketua KPK Abraham Samad, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief. Sehingga unsur kecakapan pun telah terpenuhi.

Demikian juga dengan unsur suatu hal tertentu, MoU tersebut mengatur mengenai mekanisme di antara KPK, Kejaksaan dan Polri dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi dalam MoU tersebut.

Bagaimana dengan unsur ke 4 mengenai suatu sebab yang halal? Maksud sebab yang halal ini adalah setiap perjanjian dalam hal ini MoU antara KPK, Kejaksaan dan Polri ini di antaranya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang mari kita lihat apakah MoU tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan?

Mengutip pendapat dari pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita, “Jika mengacu pasal itu maka KPK seharusnya lebih berwenang dalam melakukan supervisi. Dengan MoU itu malah supervisinya hilang. Jadi selevel lah (dengan Kepolisian dan Kejaksaan),” kata dia.

Selain itu, tambah Romli, di MoU ada pengaturan pengendalian bersama dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tidak diatur dalam UU KPK. Masalah lain, lanjut dia, di MoU diatur batas waktu penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara paling lama 3 bulan. Adapun di UU KPK hanya 14 hari. (www.Kompas.com, Senin 6 Agustus 2012).

Mengutip pendapat tersebut dapat kita lihat bahwa ternyata MoU tersebut telah melanggar hukum. Artinya kauasa yang halal dari syarat sahnya perjanjian tersebut sudah tidak terpenuhi yang akibatnya maka MoU tersebut batal demi hukum yang artinya MoU tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada.

Kemudian bagaimana cara membatalkan MoU tersebut? Bahwa setiap perjanjian harus dibatalkan melalui pengadilan (vide pasal 1266 KUHPerdata), sehingga pengadilanlah yang berhak untuk membatalkan MoU caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk minta MoU tersebut dibatalkan. Siapa yang akan membatalkan? Apa dasarnya? Sungguh tidak elok apabila para pihak yang telah menadatangani MoU tersebut yang mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan. Sebab kembali jika hal ini dilakukan oleh salah satu pihak maka akan memberikan dampak baik secara politis dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Oleh karena itu akan lebih baik jika pihak di luar dari KPK, Kejaksaan dan Polri yang mengajukan pembatalan tersebut yaitu pihak yang mempunyai legal standing khusus terhadap masalah korupsi. Adapun dasar hukum yang dapat digunakan adalah mengenai perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUH Perdata, hal ini dilakukan karena pihak yang akan menggugat tersebut bukanlah pihak yang terikat dalam MoU namun merasa dirugikan dengan adanya MoU ini. Upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap MoU yang telah ditandatangani oleh KPK, Polri dan kejaksaan adalah suatu upaya dalam rangka menguji keabsahan dari MoU tersebut.

Mungkin secara politik, permasalahan mengenai kewenangan ini dapat diselesaikan, namun tetap akan menyisahkan permasalahan. Saat ini terjadi pada KPK dengan Polri tapi tidak tertutup kemungkinan hal ini terjadi lagi di antara segitiga institusi penegak hukum tersebut. Oleh karena itu upaya hukum dalam rangka menguji kebasahan Mou tersebut, merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan agar dapat memberikan kepastian di antara ketiga institusi tersebut.

*) Samuel MP Hutabarat adalah dosen FH Unika Atma Jaya Jakarta.

(vit/vit)

Browser anda tidak mendukung iFrame
31
Jul
12

Hukum : Batal Demi Hukum KUHP Diminta Batalkan MKRI

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

 

Jumat, 27/07/2012 17:31 WIB

Yusril Minta MK Batalkan Frasa ‘Batal Demi Hukum’ di Pasal KUHAP

Salmah Muslimah – detikNews
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian materiil UU No 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan oleh Parlin Riduansyah. Pemohon meminta frasa ‘batal demi hukum’ dalam KUHAP dihapuskan.

“Menyatakan bahwa frasa ‘batal demi hukum’ dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP secara materil bertentangan dengan UU 1945 dan tidak memiliki nilai hukum,” ucap kuasa hukum Parlin, Yusril Ihza Mahendra, saat menyampaikan permohonananya di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Menurut Yusril, pihaknya mengajukan uji materi ke MK, agar MK menafsirkan apakah putusan batal demi hukum bisa dieksekusi atau tidak. Jika MK menyatakan putusan ‘batal demi hukum’ tidak dapat dieksekusi, tidak mempunyai nilai hukum, dan tidak berkekuatan hukum tetap, maka orang-orang yang diadili oleh pengadilan tidak dapat dihukum.

“Orang-orang yang diadili oleh pengadian kalau putusannya batal demi hukum tidak dapat dieksekusi,” ucap mantan Menteri Sekretaris Negara ini.

Yusril menambahkan jika ada putusan ‘batal demi hukum’ dan jaksa tetap mengeksekusi orang tersebut ke penjara, maka jaksa bisa dianggap merampas kemerdekaan orang. “Bisa diancam pidana karena melanggar pasal 313 KUHP,” ujar Yusril.

Ahmad Fadlil Sumadi selaku ketua Majelis Hakim menyarankan untuk lebih memperjelas kerugian yang diakibatkan dari norma ambigu yang dialami oleh pemohon.

Di kesempatan yang sama Muhammad Alim selaku hakim anggota memberikan saran agar pemohon mengajukan peninjaun kembali (PK). Hal itu dikarenakan ada satu kesalahan yang bersifat fatal.

“Saya lihat di Pasal 264 ayat (3) untuk PK itu kan tidak ada jangka waktunya. Jadi mungkin supaya dua upaya bisa jalan ada baiknya juga dilakukan peninjauan kembali,” saran Alim.

Sidang ditutup dan dilanjutkan 14 hari mendatang untuk perbaikan permohonan. Yusril berharap MK bisa memberikan kepastian hukum. “Semoga ada kepastian hukum mengenai putusan yang batal demi hukum itu,” tutup Yusril.




Blog Stats

  • 3,224,090 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…