Archive for June, 2009

30
Jun
09

Debat Capres : Babak Ideologis [27 Juni 2009]

27/06/09 10:37
Debat Capres: Babak Ideologis?
Rocky Gerung

DEBAT putaran kedua antarcapres tadi malam cukup menutupi kekecewaan publik yang menyaksikan dua debat sebelumnya. Agaknya kritik pers berhasil mendorong para capres tampil berdebat.

Memang belum ‘sungguh-sungguh’ berdebat, tapi ‘perselisihan pikiran’ sudah cukup terasa. Walaupun pendalaman arah kebijakan belum meyakinkan, tapi keberanian tampil beda sudah cukup ‘menghibur’ publik.

Tema perdebatan adalah soal pengangguran dan kemiskinan. Tentu saja tema ini amat penting karena ia menyangkut setengah jumlah penduduk kita. Ukuran Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemiskinan adalah: pendapatan US$2/hari. Itu berarti 120 juta orang Indonesia adalah miskin.

Angka pengangguran kita juga sangat tinggi. Statistik pemerintah menyebutkan sekitar 8%. Tetapi sebetulnya pengangguran terselubunglah yang merupakan soal paling mengkhawatirkan, karena 31 juta orang tidak memiliki pekerjaan tetap. Bila 70% pekerja berada di sektor informal, maka sebetulnya mereka tetap tidak merasa aman dengan masa depannya.

Bahkan dari segi kualitas pekerjaan, lulusan pendidikan tinggi justru mengerjakan pekerjaan yang kualifikasinya cukup dipenuhi lulusan sekolah menengah. Ini berarti kesempatan memperoleh pekerjaan bagi mereka yang putus sekolah makin tidak tersedia, karena mereka harus bersaing dengan lapisan berkualifikasi lebih tinggi.

Pekerjaan sesungguhnya adalah harga diri seseorang. Artinya, orang yang tidak bekerja bukan saja tidak punya pendapatan, tapi juga kurang punya harga diri.

Debat capres tadi malam berupaya menjawab soal-soal tadi. Megawati konsisten dalam mempertahankan ‘garis ideologi’ visi ekonomi, yaitu bahwa ‘kemandirian’ bangsa harus menjadi dasar kebijakan ekonomi pemerintah. Kendati kurang menguraikan cara perwujudan cita-cita itu, tetapi minimal ada yang ditegaskan secara ideologis: negara sepenuhnya bertanggung jawab pada kemakmuran warganya.

Kita boleh berbeda secara ideologis dalam soal itu, tapi sekali lagi ada yang diyakini Megawati. Itu artinya bila Megawati menyimpang dalam kebijakan (bila ia memerintah), maka pihak oposisi dapat segera mempersoalkannya.

SBY tidak tegas mengikuti suatu garis ideologi ekonomi. Ia terlihat akomodasionis antara ‘pasar’ dan ‘negara’. Yang bisa diucapkan SBY adalah ‘melanjutkan’ program-program penanggulangan kemiskinan (BLT, PNPM, UKM). Tentu saja ini memperlihatkan politik keseimbangan, yaitu dalam upaya menetralisir isu neolib, tapi tetap memerlukan pasar sebagai instrumen efisiensi kebijakan.

SBY lebih berupaya mempromosikan apa yang ia sudah kerjakan selama lima tahun, dan dengan itu berharap dukungan publik.

JK berupaya ‘tampil beda’. Kali ini ia memperlihatkan determinasi sebagai seorang ‘capres’ dan bukan lagi ‘wapres’. Ia bahkan mengambil risiko berbeda arah dengan SBY.

Memang dalam garis kebijakan umumnya ia juga masih berupaya menyeimbangkan kepentingan swasta dan negara. Tetapi tampaknya ia berupaya memperlihatkan kehendaknya untuk mereview beberapa kebijakan yang ingin dilanjutkan SBY (kebijakan subsidi, program-program kemiskinan, UU perburuhan, infrastruktur).

Secara umum, sebagai tontonan politik, JK tadi malam menguasai panggung. Pikirannya lincah. SBY memang sejak awal telah berposisi defensif. Dan Megawati bertahan ‘lurus’ dalam ‘nasionalisme ekonomi’.

Debat tadi malam sebetulnya memperlihatkan bahwa kita dapat berselisih pikiran secara argumentatif. Dengan itu kita telah mendidik bangsa ini untuk bebas dari feodalisme.

Juga debat tadi malam cukup memperjelas ‘posisi-posisi’ ideologis para capres. Mungkin saja warna ideologi itu akan kembali menjadi kabur dalam implementasi kebijakan. Itu soal nanti, yaitu menjadi tugas oposisi dan kontrol publik. Tapi paling tidak, dasar visioner dari kebijakan sudah dapat diucapkan: antara yang radikal, moderat dan akomodasionis.

Kita menunggu akibat dari debat tadi malam bagi elektabilitas masing-masing. Para pemilih ragu-ragu tentu juga kini mendapat gambaran lebih memadai tentang ‘isi kebijakan’ pemerintah mendatang.

Juga para pemilih makin paham tentang tingkat kecerdasan para kandidat, juga makin paham tentang ‘karakter emosi’ tokoh-tokoh itu.

Dan bagi para capres itu, masih ada kesempatan memaksimalkan penampilan dan strategi komunikasi politiknya dalam putaran debat terakhir.

Pelajaran penting dalam debat capres kedua adalah: menyelenggarakan negara memerlukan jalan pikiran ideologis yang utuh. Konsistensi itulah yang harus terlihat dalam debat kebijakan. Dari pada mengucapkan daftar keinginan (seolah-olah dalam ekonomi tidak ada trade off), lebih baik meyakinkan publik tentang garis ideologi yang sengaja(!) dipilih para capres. Ini penting untuk mencegah sebuah kabinet gado-gado kelak. [L1]

30
Jun
09

Kampanye Mega-Pro di Gelora Bung Karno [30 Juni 2009]

30/06/09 17:43
Mega-Pro Kembali Permalukan SBY-Boed
R Ferdian Andi R
Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto
[inilah.com/ Wirasatria]

INILAH.COM, Jakarta – Pasangan Megawati-Prabowo kembali permalukan pasangan SBY-Boediono dalam kampanye pilpres pekan terakhir di Gelora Bung Karno (GBK) Selasa (30/6). Munculnya sejumlah kader dan bendera partai PAN, PPP, dan PDS di ajang kampanye terbuka itu jadi bukti bahwa koalisi SBY-Boediono benar-benar tidak solid.

Tak hanya kehadiran partai pendukung SBY-Boediono di ajang kampanye Mega-Prabowo yang dijadikan senjata pasangan yang diusung PDIP-Gerindra itu. Konfrontasi pasangan Megawati-Prabowo dengan capres incumbent SBY-Boediono juga dikukuhkan melalui isu serangan yang selama ini disuarakan Mega-Prabowo.

Dalam orasi politiknya cawapres Prabowo Subianto menyinggung isu penting seperti soal paham ekonomi neoliberal, utang, pengangguran, kemiskinan, pencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), dan penghapusan tenaga kontrak (outsourcing).

“Kami satu-satunya capres yang mau melakukan kontrak politik,” tandas Prabowo Subianto di hadapan ratusan ribu pendukungnya di GBK, Selasa (30/6). Isu yang dimunculkan Prabowo jelas ditujukan kepada capres incumbent SBY-Boediono.

Hal yang sama juga disuarakan capres Megawati Soekarnoputri. Dalam orasi politiknya, Megawati menyoroti proses pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penghapusan 68 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Apa maksud dan tujuannya? Kalau langkah ini hanya untuk memenangkan calon tertentu, maka proses demokrasi 2009 ini tidak berhasil dilakukan dengan baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati meminta kepada seluruh kadernya untuk mengawasi proses pilpres 8 Juli mendatang serta menjaga TPS dan mengawal suara. “Saya instruksikan untuk menjaga suara dengan baik sampai di tempat, sehingga suara kita terjaga dengan baik,” ujarnya.

Isu-isu yang disuarakan Mega-Prabowo dalam kampanye di pekan terakhir ini memang fokus pada isu-isu aktual. Megawati lebih memfokuskan pada isu pemilu jujur dan adil. Sedangkan Prabowo Subianto lebih menyoroti isu ekonomi dan pendidikan.

Sasaran tembak dari isu-isu tersebut, tak lain ditujukan kepada pasangan SBY-Boediono. Melalui kampanye terbuka yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi itu, Mega-Prabowo semakin memantapkan untuk melakukan konfrontasi dengan capres incumbent.

Selain melalui isu aktual, Mega-Prabowo juga tertimpa ‘durian runtuh’ untuk mempermalukan SBY-Boediono. Dalam kampanye tersebut juga berkibar tiga bendera partai politik peserta koalisi SBY-Boediono, yaitu PAN, PPP dan PDS.

Cawapres Prabowo pun tak lupa berucap terimakasih atas kehadiran partai yang secara formal tak mendukung Mega-Prabowo. “Saya berterimakasih kepada partai-partai yang ada di sini. Saya lihat ada bendera PAN. Padahal PAN itu pendukung sebelah sana (SBY),” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, meski para elit partainya di kubu SBY, namun bagian bawahnya, yaitu anggota dan hati mereka, berada di Megawati-Prabowo. “Ada juga organisasi F-PPP juga bendera PDS, yang ada di sini juga sama. Bos-bosnya ada di sebelah sana (SBY), tapi anak buahnya ke sini semua, ke Mega-Prabowo,” tambah Prabowo.

Peristiwa di GBK seolah mengulang kejadiaan saat deklarasi Mega-Prabowo di TPS Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Mei lalu, yang juga dihadiri beberapa partai pendukung SBY-Boediono seperti PAN dan PPP. Kini, SBY-Boediono untuk kesekian kalinya dipermalukan Mega-Prabowo. [P1]

30
Jun
09

Gunakan Ikon Kesantunan Tapi Tak Sejalan dengan Prakteknya

Pencitraan SBY-Boediono Gagal :
Menggunakan Ikon Kesantunan Tapi Tak Sejalan dengan Prakteknya

INILAH.COM, Jakarta – Kesantunan kini menjadi ikon dari capres SBY yang acapkali menggembar-gemborkannya. Namun ternyata, apa yang digemborkan tak sejalan dengan apa yang dilakukannya. Ada apa di balik kesantunan itu?

Berdasarkan riset Strategy Public Relations (PR) terhadap 1.689 berita dalam kurun 1 Juni hingga 22 Juni 2009 dari delapan koran terbitan Jakarta dan tiga media online menunjukkan, SBY-Boediono mendapat serangan kampanye negatif sebanyak 163 kali dan menyerang 128 kali, sedangkan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) 89 kali menyerang dan diserang, serta Megawati-Prabowo (Mega-Pro) menyerang sebanyak 78 kali dan diserang 67 kali.

Hasil analisa Strategy PR, berita-berita yang berisi kampanye negatif terhadap JK-Win bersumber dari kubu SBY-Boediono dengan prosentase 79,8 persen dan dari kubu Mega-Pro hanya menyumbang 4,5 persen. Sementara, berita yang bermuatan kampanye negatif terhadap SBY-Boediono ternyata sumber terbesarnya dari JK-Win yaitu 52,1 persen dan dari kubu Mega-Pro sebesar 45,4 persen.

Sedangkan 85,1 persen berita yang bermuatan kampanye negatif terhadap Mega-Prabowo disumbang oleh kubu SBY-Boediono. Dan dari kubu JK-Wiranto hanya menyumbang 3% bagi kampanye negatif Mega-Prabowo.

Di mata pakar filsafat politik UI Rocky Gerung, hasil survei itu menunjukkan selama ini kesantunan yang selalu diucapkan SBY tak lebih dari sekadar topeng belaka. Apa yang diucapkan SBY ternyata tidak sejalan dengan fakta di lapangan.

“Memang kesantunan itu hanya sebuah topeng saja jadinya, untuk menyembunyikan kebenaran yang ada. Demi kemenangan strategi kompetitor dihalangi dan demi yang substansial, yang kultural menjadi pagar,” kata Rocky.

Ia menilai, dengan adanya hasil risat Strategi PR itu juga menunjukkan kegagalan dari tim kampanye SBY-Boediono dalam menjalankan strategi kampanye. Sebagai incumbent, SBY itu seharusnya lebih banyak bertahan ketimbang menyerang.

Untuk itu, sambungnya, bila selama ini SBY ditampilkan sebagai objek penzaliman tapi ternyata paling banyak menyerang, telah menunjukkan ada kekeliruan pencitraan yang dilakukan SBY. “Tim suksesnya perlu dievaluasi itu dan memang kalau dilihat dari pemberitaan di media, JK yang paling menahan diri,” paparnya.

Berbeda dengan Rocky, pengamat politik LIPI Lili Romli berpendapat apa yang dilakukan SBY bersama timnya selama ini bukanlah merupakan sesuatu yang melanggar etika kesantunan. Sebab, yang terjadi saat ini adalah kampanye sebatas perang kata dan simbol.

“Ini hal yang wajar dilakukan oleh para kubu capres dan cawapres dalam kampanye negatif. Dimana persoalan menyerang dan diserang merupakan bagian dari pendidikan politik yang tidak melanggar etika kesantunan,” ungkapnya

Wakil Ketua Partai Demokrat Achmad Mubarok sendiri menampik bila kesantunan SBY hanyalah sebuah topeng. Sebab, yang paling banyak menyerang itu adalah tim kampanye SBY-Boediono bukan SBY secara pribadinya sendiri.

“Kalau dari SBY itu yang menyerang bukan dari Pak SBY-nya langsung tapi timnya dan itu bukan kehendak Pak SBY. Pak SBY sendiri selalu menegur timnya yang kurang proporsional. Kalau dari kubu JK-Wiranto, justru yang paling banyak menyerang itu JK-nya langsung. Sama halnya dengan kubu Mega-Prabowo yang menyerang langsung itu adalah Mega dan juga Prabowo-nya langsung,” katanya Guru Besar Psikologi Islam UIN Jakarta ini.

Untuk itu, menurutnya, kalau yang dipakai ukurannya adalah serangan kandidat terhadap kandidat, maka SBY akan jadi yang paling sedikit menyerang. Mubarok mengakui, penyebab banyaknya serangan dari kubu SBY-Boediono itu berasal dari Jubir SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng.

Selama ini, lanjut Mubarok, internal Partai Demokrat selalu merasa resah dengan manuver-manuver yang dilakukan Rizal. “Rizal itu telah dianggap merusak citra SBY, mungkin karena itu SBY-Boediono jadi yang paling banyak menyerang. Kita juga sudah minta agar Rizal mengubah gaya berkampanyenya,” cetusnya.

Batas kesantunan dalam berpolitik memang tidak jelas. Sesuatu yang dianggap santun belum tentu dianggap sama oleh pihak lainnya. Terlepas dari itu, seyogianya seorang pemimpin harus satu kata satu perbuatan, tanpa harus memakai topeng.[L4]

30
Jun
09

Kisruh DPT Ancaman bagi Demokrasi

30/06/09 20:43
Kisruh DPT Ancaman bagi Demokrasi
Ahluwalia
Ray Rangkuti
[inilah.com /Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta – Pemilihan presiden yang jujur, adil, dan bersih, akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang bermartabat. Karena itu, kisruh DPT mestinya dituntaskan secepatnya oleh KPU. Apa lagi ada kekhawatiran, para elite politik yang berkuasa akan mengorbankan kualitas demokrasi dalam pilpres demi kepentingan sempit.

Anggota tim advokasi Badan Pemenangan Megawati-Prabowo, Gayus Lumbuun menilai, kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2009 sebagai kejahatan serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“DPT yang kisruh ini merupakan kejahatan terhadap HAM. Nanti kita cari siapa yang salah. Ini melanggar tiga undang-undang, termasuk UU Hak Asasi Manusia,” kata Gayus.

Para analis menyatakan, kisruh DPT tidak dapat dibenarkan karena menghalangi masyarakat menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemilu. Di samping itu, anggaran dari APBN yang telah dikucurkan untuk medukung penyusunan DPT terbilang besar, namun hasilnya justru tidak memuaskan.

“Ini persoalan mendasar dan harusnya dipecahkan lebih cepat,” kata Umar S. Bakry, Direktur Lembaga Survei Nasional. “Anggaran dari APBN itu besar, hampir Rp 1 triliun. Itu besar sekali. Tetapi kok hasilnya karut-marut?”

Dalam pilpres kali ini, kita memang menghadapi masalah serius akibat persoalan DPT. Sampai hari ini, DPT bermasalah ternyata yang belum selesai masih 16 provinsi. Sementara penutupan 68.000 tempat pemungutan suara (TPS) juga dikhawatirkan bisa mempersulit pemilih sekaligus mengurangi dukungan kalau dilakukan di daerah basis.

Penutupan TPS-TPS itu dinilai para pengamat, akan menguntungkan calon incumbent, namun merugikan para pesaing politiknya dalam pilpres saat ini. “Ini soal politik sekaligus soal moral dan etika,” kata Ray Rangkuti, pengamat pemilu.

Dalam hal ini, pada orasi politiknya di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (30/6) capres Megawati Soekarnoputri mengajak semua pihak untuk terus menegakkan demokrasi. Keinginan menang dalam pemilihan umum tidak boleh mengorbankan kualitas demokrasi.

Mencermati pemilu legislatif 9 April 2009, banyak pihak merasa khawatir. Apalagi sampai sekarang proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pun belum semuanya terselesaikan, akibat banyaknya gugatan dan protes politik.

Situasi ini tak menguntungkan banyak pihak. Proses demokratisasi di Indonesia, utamanya dalam pilpres sekarang yang mengandung berbagai masalah, ditengarai pada akhirnya pasti mengundang reaksi berupa konflik-konflik akibat persaingan dan perseteruan politik.

Persoalannya, bagaimana elit dan publik menyikapi situasi ini? Dalam hal ini, secara normatif Prof Bahtiar Effendy dari UIN Jakarta melihat, semua itu merupakan bagian dari proses transformasi politik yang mesti ditata ulang dan diperbaiki. Proses-proses politik yang berjalan pada era reformasi belum sepenuhnya sesuai harapan.

“Saya melihat, masih banyak anomali dan distorsi dalam kehidupan politik yang perlu ditata ulang untuk menuju demokrasi yang lebih berkualitas,’” kata doktor lulusan Ohio State University, AS, itu.

Barangkali, inilah makna dari artikulasi masyarakat politik dan intelektual mengenai singifikansi pemilu jurdil, damai, dan bersih, agar bobot demokrasi kita kian terjaga sebagai prasyarat bagi langkah maju dan pendalaman demokrasi ke depan. [P1]

30
Jun
09

Wiranto Marah Indonesia Ditempatkan sebagai Negara Tertinggal

Selasa, 30/06/2009 20:13 WIB

Wiranto Marah Indonesia Ditempatkan sebagai Negara Tertinggal
E Mei Amelia R – detikPemilu


Foto: Dok.detik.com

Jakarta – Cawapres Jusuf Kalla, Wiranto merasa prihatin dengan penempatan Indonesia sebagai negara tertinggal. Padahal seharusnya Indonesia ditempatkan sebagai negara maju karena negara yang kaya akan sumber daya alam.

“Saya merasa sedih dan kesal karena menurut MDGS, Indonesia masih ditempatkan sebagai negara tertinggal seperti Laos, Vietnam,” ujar Wiranto dalam Debat Cawapres Putaran Kedua di TV One, Selasa (30/6/2009).

Menurut Wiranto, sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang tak terbatas termasuk flora dan faunanya, tingkat perekonomian Indonesia jauh lebih baik. Namun kenyataannya, Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

“Logikanya negara ini bisa mendapatkan pendapatan yang baik,” lanjutnya.

Guna meningkatkan perekonomian bangsa, Wiranto berjanji meningkatkan lapangan pekerjaan lebih dari 20 juta. Selain itu, dirinya pun berjanji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diatas 18 persen.

“Dengan demikian diharapkan ada penurunan kemisikinan di bawah 8 persen,” tegasnya. ( mei / yid )

30
Jun
09

TVOne : Debat CaWaPres 30 Juni 2009

Selasa, 30/06/2009 22:10 WIB
Debat Cawapres
Disebut Tebar Impian, Prabowo Protes Boediono
Shohib Masykur – detikPemilu

Jakarta – Prabowo Subianto memprotes penilaian Boediono yang mengatakan dirinya hanya menebar impian. Cawapres Megawati ini mengatakan program-program yang ia sampaikan adalah hal yang terukur, bukan suatu angan-angan.

“Pak Boediono yang mengatakan saya menebar satu impian. Saya mengatakan yang kami katakan adalah suatu startegi baru, suatu haluan baru,” kata Prabowo dalam closing statement putaran terakhir Debat Cawapres di Hotel Bidakara, Jaksel, Selasa (30/6/2009).

Debat dengan tema ‘Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia’ ini dimoderatori oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr Fachmi Idris.

“Yang kami sampaikan adalah suatu koreksi terhadap suatu keadaan yang tidak bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat indonesia,” imbuhnya.

Prabowo mengungkapkan, dirinya juga sudah konsultasi ke beberapa ahli soal realisasi visi misi dan program yang ingin dilakukan.

“Dan mereka mengatakan jika kami serius, ini bisa terealisasi,” katanya.

Dalam closing statementnya, Boediono mengatakan akan mengedepankan cara-cara preventif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di bidang kesehatan.

Sedangkan Wiranto, menekankan perlunya sebuah loncatan dan terobosan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

“Pada saat langkah kita normatif, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Kita buituh loncatan. Lebih cepat lebih baik,” pungkasnya. ( sho / lrn )

30
Jun
09

SBY : Pemerintah Telah Melindungi TKI

KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO
Penari kecak dan hanoman menjunjung gambar SBY-Boediono yang telah dicontreng pada kampanye di GOR Lila Bhuana, Denpasar, Bali, Minggu (28/6). Selain calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye itu, hadir pula calon wapres Boediono dan sejumlah anggota tim sukses mereka.

SBY-Boediono
SBY: Pemerintah Telah Lindungi TKI

Senin, 29 Juni 2009 | 03:43 WIB

Balikpapan, Kompas – Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini, Pemerintah Indonesia dan dirinya sebagai presiden lima tahun terakhir telah mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Ia juga optimistis, TKI di luar negeri akan bekerja dengan keterampilan dan kesejahteraan yang lebih tinggi di masa mendatang. Pandangan itu disampaikan capres yang diusung koalisi Partai Demokrat dan 23 parpol lain ini dalam kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (28/6).

SBY memaparkan, wajib hukumnya seorang presiden melindungi setiap warga negara yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, jika terjadi masalah terkait dengan TKI di luar negeri, pemerintah bekerja dengan cepat dan tepat untuk menanganinya.

Galang dukungan

Untuk mendukung pasangan SBY-Boediono, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah, Minggu, di Solo menggalang dukungan para kiai di eks Keresidenan Surakarta dan sekitarnya. Ketua DPW PKB Abdul Kadir Karding sesuai pertemuan menyatakan, pertemuan yang dihadiri ratusan kiai di sejumlah desa di wilayah Surakarta, termasuk pengasuh pondok pesantren, itu semuanya menyatakan siap mendukung SBY-Boediono,

Selain dihadiri para caleg PKB dari Jateng, pertemuan juga dihadiri para tokoh PKB dan kiai-kiai di beberapa daerah, seperti KH Mahfud Ridwan (Salatiga) dan sejumlah kiai di Solo, Boyolali, Sragen, dan Sukoharjo.

Merebut Bali

Di Bali, pasangan SBY-Boediono yakin mendapatkan suara mayoritas di Pulau Bali pada 8 Juli nanti. Pasangan itu berjanji akan menjaga dan meningkatkan keamanan Bali sebagai barometer pariwisata nasional.

Berorasi dikelilingi puluhan penari kecak dan hanoman di Gedung Olahraga Lila Bhuana, Denpasar, Minggu (28/9), Boediono menyatakan kemenangan itu akan direbut secara santun dan bermartabat. ”Saya bahagia ada di Bali karena Bali memiliki kekhasan yang sangat luar biasa. Kita akan menang dengan cara-cara yang benar, santun, sekaligus bermartabat,” katanya.

Di Yogyakarta, Partai Amanat Nasional DI Yogyakarta berkomitmen setidaknya mampu menyumbangkan 100.000 suara untuk pasangan SBY-Boediono. Suara itu teruta ma disumbangkan pengurus dan keluarganya.

Sedangkan di Cirebon, Sabtu, ribuan warga memadati kampanye dialogis SBY-Boediono. SBY yang hadir bersama Ny Ani Yudhoyono dalam kampanyenya menyatakan lima tahun ke depan ia ingin fokus ke peningkatan bidang pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah dan meneruskan program prorakyat. (DAY/FUL/SON/BEN/ RWN/NIT/WIE)




Blog Stats

  • 3,224,090 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…