MAKLUMAT : REVOLUSI PANCASILA

Dalam rangka perkuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditengah berbagai peristiwa tindak Korupsi Konstitusional yang mewabah disamping beragam peristiwa hukum Korupsi Uang Rakyat terkait APBN, APBD, dlsb, maka perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) perlu dikelola secara lebih menyeluruh oleh segenap komponen bangsa guna mengedepankan rangkaian program antara lain Pendidikan Politik Rakyat (PEPORA) mengingat sesungguhnya Korupsi Konstitusional itu lebih berbahaya daripada Korupsi Uang Rakyat.

Perkuatan dan perbaikan dimaksudkan diatas diyakini strategik dilakukan guna mereduksi sikap dan tindak pengingkaran terhadap Pancasila seperti (1) Merampok uang rakyat untuk menduduki jabatan-jabatan publik, (2) Melakukan korupsi di berbagai tingkatan lembaga-lembaga kenegaraan termasuk badan usaha milik negara. (3) Menembak para tertuduh teroris tanpa proses pengadilan, (4) Membajak kedaulatan rakyat di bidang-bidang politik, hukum dan ekonomi, (5) Menumpuk kekayaan dan membiarkan rakyat bergelimang dalam dilemma kemiskinan absolut.

Dengan demikian maka Trilogi Sistim Pembangunan Nasional dapat senantiasa dikondisikan bagi (1) Keutuhan Bangsa, (2) Cinta Tanah Air dan (3) Bela Negara, melalui (1) Konsistensi melaksanakan Pancasila sebagai ideology NKRI yang berintikan Keadilan dan Kepeduian di semua dimensi kehidupan dan kegiatan pembangunan, (2) Konsistensi melaksanakan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional sebagai wujud mengawal dan mengamankan jalannya penyelenggaraan pembangunan agar Pancasila tetap dikiprahkan sebagaimana mestinya, (3) Konsistensi merumuskan, menetapkan dan menjabarkan perundang-undangan dan peraturan2 pelaksanaannya agar tidak menyimpangi jiwa, semangat dan nilai2 yang diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga dengan demikian arah pencapaian Kemerdekaan sungguh dapat terkondisi se-baik2nya yaitu (1) Melindungi segenap warganegara Indonesia, (2) Melindungi tanah tumpah darah atau tanah air Indonesia, (3) Meningkatkan Kesejahteraan Umum, (4) Mencerdaskan kehidupan berbangsa, (5) Turut serta menciptakan perdamaian dunia.

Tidak pelak lagi bahwa pidato Presiden RI pada tanggal 1 Juni 2010 saat membedah Pidato Bung Karno tentang Pancasila 1 Juni 1945 adalah dapat pula dijadikan tonggak sejarah Reformasi menuju kearah sikap dan tindak Restorasi atau Pelurusan Konstitusional, memperhatikan pula bahwa Pancasila 1 Juni 1945 adalah secara konsepsional turut mendasari terbentuknya paragraph ke-4 Pembukaan UUD 1945 atau yang dapat dikenali sebagai batang tubuh atau susunan sila-sila Pancasila 18 Agustus 1945.

Oleh karena itu, saatnyalah kini kami berserta Kaum Nasionalis Pancasila lainnya prakarsai Komite Nasional Indonesia menggelar PEPORA dan sekaligus mengajak segenap komponen bangsa bergerak menggelorakan REVOLUSI PANCASILA diseluruh dimensi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya, guna menegaskan Negara Pancasila dan tidak cukup Negara Hukum yang rawan intervensi Keputusan Politik.

Jakarta, 20 Juni 2010

Tim-7, GARDA PANCASILA INDONESIA (GAPI),

Pandji R Hadinoto, Sri Rosalinda, Sy Yasmar Anas, Yahman Romli,

Mulyono, Chaerul Taman, Tanto P Nugroho

GOOGLE TRANSLATOR :

Terjemahan Bahasa Indonesia ke InggrisTunjukkan huruf latin

Intimation: REVOLUTION Pancasila
In order to strengthen society, nation and state in the middle of events that follow the Constitutional Corruption endemic corruption laws in addition to a variety of events related to the People’s Money Budget, budget, etc., then the improvement in the Corruption Perception Index (CPI) to be managed more comprehensively by all components of the nation in order to prioritize program series, among others, the People’s Political Education (PEPORA) considering that the real Constitutional Corruption Corruption is more dangerous than the People’s Money.
Strengthening and improvement of the above is believed to be intended strategic purpose is to reduce the attitude and act like a denial of Pancasila (1) Raiding public money to occupy public positions, (2) Conduct of corruption at various levels of state institutions, including state-owned enterprises. (3) Shoot the terrorist suspects without trial, (4) Plow sovereignty of the people in the fields of politics, law and economics, (5) To heap of wealth, and let people wallow in absolute poverty dilemma.
Thus, the National Development System Trilogy can always conditioned to (1) The integrity of the Nation, (2) Love for and (3) State-Defense, through (a) Consistency of implementing the ideology of Pancasila as the core of Justice and Homeland Kepeduian in all dimensions of life and development activities, (2) Consistency in implementing the 1945 Constitution as the constitutional basis as a form of guarding and securing the way of development in order to remain dikiprahkan Pancasila as appropriate, (3) Consistency formulate, define and describe the legislation and its implementation in order not to menyimpangi peraturan2 soul, spirit and value2 is mandated by the 1945 Constitution, and thus toward the achievement of Independence really be conditioned as baik2nya namely (1) Protect all citizens of Indonesia, (2) Protecting the homeland or the homeland of Indonesia, (3) Improve the Public Welfare, (4) the intellectual life of the nation, (5) Participate in and create world peace.
No doubt that the speech President of Indonesia on June 1, 2010 at Bung Karno’s speech to dissect about Pancasila June 1, 1945 is that it can also be used as a historical landmark reforms to the attitudes and actions towards streamlining the Constitutional Restoration, or, considering that the Pancasila June 1, 1945 is a conceptional participate underlie the formation of his four opening paragraphs of the 1945 Constitution or that can be recognized as the torso or the composition of the precepts, principles of Pancasila August 18, 1945.
Therefore, we now along saatnyalah The Nationalists other Pancasila Indonesia initiated the National Committee held a PEPORA and simultaneously invite all the people moving components around the dimensions of Pancasila REVOLUTION inflame political life, economic and social culture, to affirm the State of Pancasila and insufficient State intervention-prone Law Political decisions.
Jakarta, June 20, 2010
Team-7, GARDA Pancasila INDONESIA (respond),

R Pandji Hadinoto, Sri Rosalinda, Sy Yasmar Anas, Yahman Romli,

Mulyono, Chaerul Park, Tanto P Nugroho


1 Response to “Revolusi Pancasila (1)”


  1. September 14, 2011 at 9:48 am

    thinking globally…doing locally…nah saya bisanya doing locally..
    mengapa ada korupsi ?
    PRIBADI : sifat tamak manusia tapi malas bekerja & mencari kerja, moral & ajaran agama kurang meresap & tanpa panutan yang masih hidup, kebutuhan hidup mendesak tapi penghasilan tidak memadai dan pola gaya hidup konsumtif berlebihan…
    ORGANISASI/TEMPAT KERJA/LINGKUNGAN : tidak ada keteladanan pimpinan dalam lingkungan terkecil sekalipun, tidak ada prosedur & mekanisme sangsi terhadap perbuatan tercela, rekrut sumber daya manusia RENTAN SEHAT BIOPSIKOSOSIOSPIRITUAL, KECERDASAN, KREDIBILITAS, KEBERSIHAN : MORAL, KDRT, KKN dan KEBERSIHAN TERHADAP “THE AGRARIAN WHITE COLLAR CRIME” (krah putih penjarah tanah & perampas rumah bukan hak)…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 3,169,633 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

%d bloggers like this: