Posts Tagged ‘Supreme Court of Constitutional Justice

06
Jun
12

Hukum Negara : Wakil Menteri InKonstitusional

Soal Wamen, Presiden Lagi-lagi Dipermalukan
Selasa, 5 Juni 2012 | 17:59

Bambang Soesatyo [google] Bambang Soesatyo [google]

[JAKARTA] Sudah beberapa kali Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keputusan presiden (Keppres) yang dibuat pihak Istana.

Kali ini, keputusan MK lagi-lagi mempermalukan Presiden, hanya karena kelemahan para staf di lingkaran Istana.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo menilai, staf di kantor presiden sangat lemah dalam merancang sejumlah kebijakan yang berujung dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI.

“Persoalan utama adalah kelemahan kantor presiden dalam merancang sejumlah kebijakan maupun Keppres. Ingat bahwa dalam rentang waktu kurang dari sebulan, sudah dua Keppres yang dibatalkan demi hukum,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (5/6).

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, 20 wakil menteri (Wamen) harus meninggalkan jabatan mereka alias berhenti, karena payung hukum pengangkatan mereka inkonstitusional.

Namun, MK tetap membuka peluang bagi presiden untuk mengangkat wamen, dengan catatan Keppres-nya tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 10 UU ini menegaskan bahwa yang dimaksud wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet.

Menurut Bambang, kejadian ini menunjukkan bahwa tim ahli presiden lagi-lagi harus menelan pil pahit akibat kelemahan mereka.

“Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali dipermalukan, karena salah satu Keputusan Presiden (Keppres) yang sudah dilaksanakan harus dibatalkan,” kata Bambang.

Sebelum putusan MK yang mengoreksi Keppres tentang pengangkatan wamen, Keppres tentang pengangkatan gubernur definitif Bengkulu Agusrin M Nadjamudin juga dibatalkan PTUN. Pengangkatan Hendarman Soepanji untuk mengisi jabatan Jaksa Agung pun harus dibatalkan.

Tidak Perlu Wamen

Walaupun konstitusional, tambah, Bambang, banyak kalangan mempertanyakan urgensi jabatan wamen. Selama ini, seorang menteri sudah dibantu sekretaris jenderal dan para direktur jenderal plus inspektorat jenderal.

“Apa lagi yang akan dikerjakan seorang wamen kalau semua pekerjaan dan tugas sudah ditangani pejabat karier di setiap kementerian,” kata Bambang.

Menurut Bambang, jabatan wamen tidak diperlukan, karena hanya merusak jenjang karier PNS di semua kementerian. Lagi pula, tambahnya, kehadiran Wamen bisa menimbulkan ekses jika sekjen dan para dirjen cemburu pada jabatan itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan yang dibacakan Selasa (5/5), menilai, jabatan wamen konstitusional tetapi yang telah diangkat sekarang ini inkonstitusional.

“Jadi penjelasan pasal 10 itu inkonstitusional. Adapun jabatan wamen konstitusional. Cuma proses pengangkatannya inkonstitusional. Dengan kata lain pemerintah (presiden) harus melakukan perbaikan dalam Keppres,” kata juru bicara MK, Akil Mochtar.

Karena pengangkatan wamen sekarang payung hukumnya inkonstitusional maka otomatis wamen yang sekarang berhenti hingga diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang baru.

“Kalau bersumber dari inkonstitusional, maka kosong. Otomatis wamen yang sekarang ini tidak berlaku,” kata Akil.

Gugatan wamen diajukan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK). Dalam putusannya, MK menyatakan penjelasan pasal 10 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara tidak berlaku mengikat. Penjelasan pasal 10 yaitu ‘Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet’.

Presiden SBY mengangkat 20 wamen antara lain dua Wamendikbud, Wamenlu, Wamenhan, Wamenkum HAM, Wamenag, Wamen PU, Wamenkeu, Wamen ESDM, Wamen PAN, dan Wamenkes. [Ant/L-8]

02
Jun
12

Mahkamah Konstitusi : Uji Material Kasus Lapindo

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Kasus Lapindo Digugat ke Mahkamah Konstitusi
JAKARTA

Bukan urusan rakyat.”
Sejumlah anggota masyarakat mengajukan gugatan atas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang memuat soal biaya penanggulangan lumpur Lapindo ke Mahkamah Konstitusi kemarin. Mereka berpendapat rakyat dirugikan oleh penggunaan anggaran negara untuk menanggulangi bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo.“Berarti kita mengeluarkan uang untuk menanggulangi masalah yang disebabkan oleh korporasi,“ kata Ali Akbar Azhar, salah seorang penggugat, kemarin. Ali Akbar adalah seorang peneliti dan juga menulis buku berjudul Konspirasi SBY-Lapindo. Selain itu, penggugat lainnya adalah Tjuk K.
Sukiadi, pakar ekonomi yang pernah mengajar di Universitas Airlangga, Surabaya, dan Letjen TNI Marinir (Purnawirawan) Suharto. Mereka mempermasalahkan kebijakan pemerintah yang menetapkan semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam, dan bukan karena kesalahan PT Lapindo.

Pasal 18 UU Nomor 4 Tahun 2012 yang digugat itu menyebutkan sejumlah bantuan dan penanggulangan akan dianggarkan pemerintah. Anggaran yang disiapkan meliputi pelunasan pembelian tanah, pembelian bangunan, bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan hidup, dan biaya evakuasi dari wilayah luar area peta terkena dampak, seperti Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Berdasarkan nota keuangan pemerintah, sejak 2007 hingga 2012 pemerintah telah mengalokasikan Rp 6,2 triliun untuk mengatasi masalah akibat semburan lumpur Lapindo.
Gugatan ini seperti melengkapi langkah pengacara Sunarno Edi Wibowo yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 5 Agustus 2008.
SP3 yang diteken Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Timur saat itu, Komisaris Besar Edi Supriyadi, tersebut menghentikan penyidikan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya semburan lumpur panas. Gugatan Sunarno telah ditolak Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Kini,“Saya masih menunggu putusan (kasasi) di Mahkamah Agung,“ ujar Sunarno kemarin.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak pemerintah dan PT Lapindo segera menyelesaikan kasus semburan lumpur itu sebelum 2014. “Berlarutnya masalah ini merugikan kita semua,“ katanya. Pramono menegaskan, persoalan semburan lumpur panas adalah tanggung jawab negara, karena sudah diambil alih pemerintah. Menurut dia, kalau negara membebankan kepada perusahaan, itu urusan negara dan perusahaan, “Bukan urusan rakyat.“
ENI SAENI | ISTMAN MP |ANANDA BADUDU | ANDI PERDANA| ANGGA SUKMA WIJAYA | FEBRIYAN | JALIL HAKIM

14
Aug
09

PilPres 2009 : PilPres Jadi Kelinci Percobaan

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-08-14Pilpres Jadi Kelinci Percobaan
Dok SP – Gayus Lumbuun

[JAKARTA] Meski menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009, kubu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menyatakan, putusan tersebut menjadikan pemilu yang baru lalu sebagai kelinci percobaan.

Hal itu dikatakan Koordinator Hukum dan Advokasi Megawati-Prabowo, Gayus Lumbuun di Jakarta, Kamis (13/8). Dia mengaku sudah mencermati secara terperinci setiap pertimbangan dalam putusan MK.

“Putusan MK seolah-olah menjadikan pemilu yang amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai kelinci percobaan,” ujar Gayus.

Dia menyebutkan, dirinya kecewa terhadap putusan MK. Pasalnya, MK mengakui ada sejumlah pelanggaran dan kekurangan dalam proses pemilu kali ini, namun perbaikannya justru diupayakan pada masa mendatang.

Kendati demikian, tuturnya, kubu Megawati-Prabowo menghormati putusan yang bersifat final dan mengikat itu.

Dia mengemukakan, dalam pertimbangan putusan tergambar keadaan proses pemilu saat ini yang diwarnai sejumlah pelanggaran oleh KPU, walau disebutkan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Namun, proses pemilu yang tidak profesional tersebut, menurut MK, demi asas manfaat rakyat banyak baru akan diperbaiki dalam pemilu pada masa mendatang.

Dia juga mencermati sejumlah pertimbangan dalam putusan MK yang pada pokoknya mengakui berbagai ketidaksempurnaan proses pemilu, namun justru meminta agar perbaikan atas banyak kekurangan dilakukan dalam pemilu-pemilu di masa depan.

Dari hasil pengkajian atas putusan MK, kubu Megawati-Prabowo mencatat, keberadaan jaksa pengacara negara sebagai kuasa hukum KPU dapat diterima, namun pada masa datang hal tersebut akan dipertimbangkan kembali demi menjaga independensi dan netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Begitu pula soal bantuan asing dari IFES juga pada akhir pertimbangan hukum MK menyebutkan, seyogianya di masa depan bantuan asing tersebut dihindari agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mengganggu netralitas penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, calon presiden Jusuf Kalla menyatakan, dirinya menerima putusan MK yang menolak gugatan pilpres. Menurut Kalla, sebagai partai dan pribadi, dirinya bersama Wiranto taat kepada hukum. “Saya mengucapkan selamat kepada Pak SBY dan Boediono,” ujarnya.

Dikatakan, kader Partai Golkar tidak perlu lagi melihat ke belakang, tetapi harus menatap ke depan dengan kerja lebih keras lagi. Dia mengakui, kekalahan tersebut selain disebabkan faktor internal, juga ada masalah eksternal.

Menghargai

Sedangkan, Partai Demokrat menghargai sikap legawa pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto. “Sikap legowo adalah tradisi demokrasi yang sehat dan dewasa. Sikap para pemohon tersebut akan turut menciptakan situasi kondusif pascapemilu,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Sementara itu, pascaputusan MK, KPU menyusun pekerjaan rumah yang harus mereka selesaikan. Agenda utama yang akan dibahas KPU adalah persiapan pelantikan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, mengadakan pleno untuk menentukan hari penetapan calon terpilih, serta mengeluarkan pernyataan bahwa pilpres hanya berlangsung satu putaran.

Menurut anggota KPU Andi Nurpati, di luar tahapan pemilu legislatif dan pilpres, pihaknya juga harus menyiapkan pelaksanaan pilkada yang mulai berlangsung 2010 dan penempatan anggota DPRD di wilayah pemekaran. Dari 491 kabupaten dan kota hasil pemekaran, sebanyak 471 kabupaten dan kota melaksanakan pemilu legislatif dan pilpres. Sisanya, sebanyak 20 kabupaten dan kota, belum dapat mengikuti pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres. [J-11/M-7/L-10/A-21/M-16]

13
Aug
09

PilPres 2009 : Disebut Tak Profesional, KPU Tuding Pembuat Undang-Undang

Disebut Tak Profesional, KPU Tuding Pembuat Undang-Undang
Kamis, 13 Agustus 2009 | 14:26 WIB

BOGOR, KOMPAS.com – Catatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilu dinilai tidak relevan. Menurut anggota KPU Endang Sulastri justru pembuat Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu yang tidak profesional.

“Kalau KPU dinyatakan tidak profesional, jangan-jangan justru pembuat undang-undang atau undang-undangnya yang tidak profesional,” kata Endang, disela-sela workshop “Menatap Pemilu ke Depan”, di Bogor, Kamis (13/8). Menurutnya, ada beberapa kelemahan dalam Undang-undang Nomor  22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Di antaranya, keterlambatan pengesahan undang-undang tersebut mengakibatkan waktu yang dimiliki KPU untuk penyelenggaraan pemilu terlalu singkat. “KPU baru dilantik 24 Oktober 2007 dan harus segera menyiapkan pelaksanaan pemilu 2009. Itu sangat mepet,” ujarnya.

Endang lantas berseloroh dan menyatakan caleg dari Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan tidak lolos duduk ke Senayan karena tidak beres dalam membuat undang-undang itu.  Ferry adalah Ketua Panitia Khusus RUU pileg dan RUU pilpres. “Jangan-jangan Bang Ferry tidak terpilih karena membuat undang-undang yang tidak beres. Namun, ini hanya sekadar seloroh saja ya,” kata dia.

Lebih jauh Endang mengakui pelaksanaan pemilu memang masih jauh dari sempurna. Menurutnya, suksesnya pemilu tidak hanya tergantung dari KPU, namun juga pemerintah dan seluruh jajaran masyarakat. “Kita diuji keikhlasannya. Artinya, bagaimana mungkin kita sudah maksimal melakukan tugas, tetapi masih dinilai kurang,” tuturnya.

13
Aug
09

PilPres 2009 : Mega-Pro Bahas Putusan MK di Teuku Umar Malam Ini

Rabu, 12/08/2009 18:27 WIB
Megawati-Prabowo Bahas Putusan MK di Teuku Umar Malam Ini
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews


Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto akan dibahas khusus dalam rapat internal di kediaman Megawati, Jl Teuku Umar, Menteng, malam ini. Dari pembahasan tersebut, baru akan diketahui apakah Mega-Prabowo menerima putusan MK atau menempuh jalur hukum lainnya.

“Kita akan mengupayakan beberapa upaya hukum. Tetapi tidak bisa kita sampaikan sekarang. Itu nanti Ibu (Mega) yang akan bicara tentang itu,” kata kata Ketua Tim Pengacara Mega-Prabowo Arteria Dahlan seusai pembacaan sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/8/2009).

Menurut Arteria, semua keputusan politik dari hasil putusan MK ada di tangan Megawati. Karena itu, dia menyerahkan seutuhnya kepada Megawati untuk merespon putusan MK tersebut. “Ada banyak upaya hukum tetapi semua tergantung pada ibu (Mega),” tandasnya.

Setelah pembacaan putusan ini, Arteria akan langsung melaporkankannya kepada Megawati-Prabowo. Diperkirakan setelah laporan, akan dilangsungkan rapat untuk membahas agenda selanjutnya.

“Nanti setelah ini kita rapat. Kita bahas dengan Ibu (Mega). Nanti penyampaiannya (hasil rapat)belum tahu,” pungkasnya.

(yid/irw)

13
Aug
09

PilPres 2009 : Haruskah sampai ke Mahkamah Internasional ?

Haruskan sampai ke Mahkamah Internasional ?

MFH MFH

POLITIKANA.COM , 12 Agustus 2009

Mungkin hari ini adalah saat-saat menegangkan untuk kedua kalinya setelah menunggu hasil Quick count paca PILPRES yang lalu bagi para CAPRES dan CAWAPRES 2009, khususnya bagi kubu Mega-Prabowo.  Bagaimna tidak putusan MK yang akan dibacakan besok siang, akan menentukan apakah pemilu akan diulang atau tidak, apakah aka ada pemilu dua putaran?.  Minimal bagi Mega Pro bisa dilakukan pengulangan pemunggutan suara di beberapa wilayah yang dianggap telah terjadi kecurangan.  Tapi jika MK malah memutuskan sebaliknya, kubu ini sepertinya tidak akan terima.  Bahkan Mega-Pro kabarnya akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional.  Wah….. ternyata ribet juga ya??

Satu sisi sebenarnya saya salut dengan upaya kubu Mega-Pro dan JK win, dengan membawa kasus-kasus kekurangan Pemilu yang lalu  jalur hukum adalah sebuah cara untuk memberikan pelajaran politik dan demi memperjuangkan hak demokrasi rakyat Indonesia.  Kasus ini mungkin bisa jadi sejarah baru dalam proses demokrasi di Indonesia, dimana setiap orang bisa mengekpresikan diri dan mengatakan pendapat dan keberatannya dengan jalur yang benar melalui jalur hukum.  Minimal ini juga menjadikan rakyat kita menjadi semakin sadar akan hukum dan hak demokrasinya.

Tapi apakah kita perlu sampai membawa “masalah dapur” kita ini sampai ke Mahkamah Internasional? Terus terang saya kok sedikit miris dengan kata-kata ini.  Terlepas apakah mudah atau tidaknya upaya Mega-Pro ini akan terwujud niatnya ini.  Bagi saya hal ini bukan lagi  penegak keadilan demokrasi, tapi sudah menciderai proses perubahan dalam demokrasi itu sendiri.  Masak sampai segitunya?

1.   Kita mengakui sebagai negara hukum, oleh karena itu dalam tatanan kehidupan kita sebagai bernegara, kita juga memilki konstitusi sendiri.  Membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi apa bukan mengartikan suatu pengkerdilan dan wujud ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum di negeri ini? Dan menganggap penegakan hukum di Indonesia bagaikan isapan jempol saja.  Apalagi yang melakukan hal ini adalah “pemimpin bangsa” orang yang seharusnya bisa memberikan pelajaran dan memberikan keyakinan pada rakyat bahwa kita adalah bangsa beradap, dan memiliki asas dan landasan yang bisa kita yakini bisa membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.  Jika pemimpin sendiri tidak memiliki keyakini ini, mau kita bawa kemana bangsa ini?

Kita sadari sepenuhnya, Pemilu yang baru saja selesai meninggalkan banyak kekurangan. Hal itu harus kita jadikan pelajaran yang berharga bagi perjalanan hidup berbangsa.  Indonesia mungkin sudah lahir 64 tahun yang lalu, tapi hidup sebenarnya baru kita mulai 10 tahun yang lalu, ketika kita memutuskan ingin berubah dan memulai suatu yang baru.   Bila dalam istilah change management-nya Kemp, Stak dan Tantrum (2004), kita masih dalam kasus fase awal perubahan dimana resistasi, ketidakpedulian dan perasaan tidak adil masih dirasakan oleh banyak eleman yang terlibat dalam proses perubahan tersebut.  Itu adalah biasa dan itu adalah ujian perubahan dan pembelajaran terpenting yang harus kita lewati.

Pada tahap inilah peran pemimpin sangat penting, siapa pemimpin tersebut? Tidak lain adalah para agen perubahan itu sendiri? yang tidak lain adalah pemerintah, partai politik, DPR dan juga orang-orang yang memiliki dan diberikan wewenang untuk menjadi decision maker.  Kotter dalam bukunya leading change, menyebutkan pada pase awal ini lah saatnya leader menekankan tingkat urgensi perubahan kemana akan dibawa.  Serorang pemimpin yang baik juga harus mampu memberikan keyakinan kepada seluruh elemen bahwa langkah yang sudah diambil sekarang adalah tahapan untuk lebih baik tersebut.  Dan yang perpenting adalah memberikan motivasi moril dan keyakinan  bahwa kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri.

2.     Banyak berita dan isu-isu yang berkembang antar kita, bahkan seringkali menjadi perdebatan panjang di Politikana. Bangsa ini sudah jadi antek asing, atau sudah dibulan-bulani oleh kepentingan asing.  Nah sekarang apa tidak lucu dan kontradiktif, tindakan membawa kasus ke Mahkamah Internasional bukan berarti kita menginginkan untuk dicampuri urusan dalam negeri kita oleh pihak asing?.

Sekali kita sudah tidak yakin dan percaya dengan kebenaran yang ada dalam diri kita sendiri, maka ketika itu pulalah runtuhnya cita-cita kita yang ingin jadi bangsa besar.

Mungkin saya terkesan belebihan dalam hal ini, tapi coba bayangkan siapa lagi yang bisa mempercayai dirinya sendiri kalau bukan yang bersangkutan?.  Begitu juga dengan sebuah negara, siapa lagi yang bisa meyakini dan mempercayai kemampuan bangsa ini, kalau bukan kita semua rakyatnya.

Perubahan itu akan melewati jalannya yang semakin panjang bila agen perubahan tersebut tidak bisa melakukan aliasi dan upaya bersama untuk menuju tujuan perubahan yang diinginkan, dan lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan individu dan kelompoknya.

3.       Bila alasanya adalah memberikan pendidikan politik pada rakyat.  Tentunya tidak hanya satu cara untuk bisa memberikan pendidikan tersebut.  Menuntut kebenaran dan keadilan adalah sah dan hak.  Dalam agama pun kita diminta untuk terus berusaha dan berikhtiar.  Tapi jika akhirnya hasilnya tetap tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, menjadi orang yang berbesar hati adalah lebih hebat dan lebih bijak.  Pendidikan politik juga bisa diberikan dengan jalan seperti ini kepada rakyat.  Dalam persaingan adalah hal biasa, ada yang menang dan ada yang kalah.  Tapi menjadi orang yang besar bukan selalu jadi pemenang.  Yang kalah juga bisa jadi orang besar jika dia bisa menunjukan dirinya dengan hati yang besar.

Lihat saja Hilary.  Dia  tidak dicap orang sebagai the loser, walaupun dia kalah melawan Obama dalam pemilihan kandidat CAPRES Demokrat…Hilary tetap dipuja banyak orang di Amerika.

Saya hanya bisa berharap…para pemimpin kita bukan saja pencari “kebenaran”, tapi juga orang-orang yang berfikir lebih dewasa yang menyadari sekali bahwa dia adalah agen perubahan yang menentukan berapa lama kita akan melewati fase-fase perubahan tersebut.

12
Aug
09

PilPres 2009 : MK Tolak Gugatan JK dan Megawati

MK Tolak Gugatan

By Republika Newsroom
Rabu, 12 Agustus 2009 pukul 17:53:00

MK Tolak Gugatan JK dan Megawati

JAKARTA – Sengketa pemilu 2009 berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kepastian akan kemenangan kubu capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Dalam sidang pembacaan keputusan, Rabu (12/8), MK menyatakan menolak seluruh permohonan dua penggugat, pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo, yang mempersoalkan pelanggaran pemilu.

Ketua MK, Mahfud MD, dalam konklusi keputusan menyatakan bahwa lembaganya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Menurut MK, kedua pemohon juga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara tersebut.

Pemohon 1 adalah pasangan Kalla-Wiranto, sedangkan Pemohon 2 adalah Megawati-Prabowo. Kedua pemohon mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Keputusan tentang perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan MK. Pada perkara ini, KPU menjadi Pihak Termohon, sedangkan pasangan Yudhoyono-Boedino sebagai Pihak Terkait.

MK menyatakan, permohonan kedua pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pada sisi lain, Mahfud eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum.

Namun demikian, dalam pembacaan keputusan, Mahfud mengatakan, ”Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.” Dengan demikian, hasil Pemilu 2009 tetap berakhir dengan kemenangan Yudhoyono-Boediono. Tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) di antara para hakim konstitusi dalam perkara ini. rys




Blog Stats

  • 3,212,988 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…