Posts Tagged ‘Borderline

17
Oct
11

Perbatasan : Pantai Camar Bulan

Camar Bulan

Selasa, 11 Oktober 2011 12:29 WIB |

Mengambil lagi Camar Bulan dari Malaysia

Teguh Imam Wibowo

Pontianak (ANTARA News) – “Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah harga mati, jangan sampai satu jengkal pun tanah Kalimantan Barat diambil negara lain”.

Kalimat keras ini dilontarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis dalam serangkaian pertemuan dengan sejumlah masyarakat, tokoh adat, agama, bupati dan wali kota beberapa waktu terakhir ini.

Cornelis tidak asal bicara. Wilayah pemerintahannya yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur, memang dihadapkan pada banyak soal pelik seperti terbatasnya prasarana dan sistem pelayanan publik meliputi listrik, air bersih, pendidikan dan kesehatan.  Belum lagi, masalah kurangnya anggaran dan sumber daya manusia.

Dibandingkan dengan warga Sarawak, kehidupan warga Indonesia di perbatasan Kalimantan Barat, bagai bumi dan langit.

Warga Sarawak menikmati akses transportasi yang mulus, cahaya listrik yang terang sepanjang waktu, air bersih yang mengalir berlimpah, ditambah layanan pendidikan dan kesehatan yang sangat memadai.

Sungguh, tak ada seorang pun warga Kalimantan Barat di perbatasan yang tidak kepincut dengan kelebihan Sarawak itu, apalagi warga kedua negara di perbatasan itu memang berkerabat karena berasal dari rumpun yang sama.

Tak apa kepincut pada kelebihmakmuran orang lain, tapi jika wilayah sendiri dicaplok itu sama sekali tak bisa ditoleransi.

“Orang dapat pindah, tetapi daratan, lautan, dan udara, jangan sampai ikut pindah,” kata Cornelis sengit.

Cornelis kaget mendapati kenyataan bahwa Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, seluas 1.499 hektare yang masuk wilayah provinsi keadministrasinnya, kini menjadi wilayah administratif Pemerintah Diraja Malaysia.

Dengan tegas Cornelis menyatakan, Camar Bulan adalah wilayah Indonesia yang sah berdasarkan Traktat London tahun 1824.

“Sebagai seorang gubernur, tak sejengkal tanah pun akan saya serahkan kepada pemerintah Malaysia. Tanah itu akan tetap saya pertahankan,” tegasnya  Kamis akhir September lalu.

Traktat London

Cornelis lalu menunjuk Traktat London, yakni kesepakatan bersama Kerajaan Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara.

Traktat London ditandatangani 17 Maret 1824 dengan tujuan mengatasi konflik yang muncul beriringan dengan Perjanjian Britania – Belanda pada 1814.

Traktat ini salah satunya menyebutkan, batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan didasarkan pada watershed (mata air).  Artinya, batas kedua negara ditentukan oleh batas alam, yaitu aliran sungai atau gunung, deretan gunung, dan punggung pegunungan.

Kondisi geografis Dusun Camar Bulan sendiri datar, tanpa pegunungan, tanpa sungai, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai watershead.

“Jadi, kenapa wilayah itu harus masuk ke peta Malaysia?” kata Cornelis.

Cornelis juga meminta hasil pertemuan pemerintah Indonesia dan Malaysia di Kinabalu, pada 1976, dan hasil pertemuan kedua negara di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1978, dibatalkan.

Kedua pertemuan itu menyebutkan Camar Bulan masuk wilayah Malaysia.  Padahal itu sangat bertentangan dengan Traktat London, peta Belanda, dan peta Inggris.

Gubernur mengaku mendapatkan informasi bahwa Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sudah memasukkan Camar Bulan ke wilayah Malaysia.

Dia tegas meminta kesepakatan-kesepakatan itu tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, khususnya Kalimantan Barat.

Cornelis akan memprotes pemerintah pusat kalau wilayah Camar Bulan dinyatakan bukan milik Kalimantan Barat.

Cek ulang

Dia pun meminta Bupati Sambas Juliarti D. Alwi untuk mengecek ulang patok batas di perbatasan dengan Sarawak.

“Tidak hanya di Sambas, seluruh kepala daerah yang wilayahnya berbatasan dengan Sarawak, harus mencek ulang patok batas daerahnya masing-masing,” tegasnya.

Dia menganggap acuan Traktat London adalah solusi terbaik bagi konflik perbatasan ini, di antaranya dengan melihat patok batas 104 buatan Belanda.

Patok-patok itu  sudah diuji laboratorium. Hasilnya, persis sama dengan material patok batas yang ada di Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas.

Ia menantang untuk membandingkankanya dengan patok batas 104 yang baru dibuat dan ditancap jauh sampai 1.499 hektare ke dalam wilayah Kalimantan Barat.

Warga Desa Temajuk sendiri menjalani kehidupan relatif sulit.  Tanpa jalan yang layak, mereka harus tergantung kepada kebaikan alam.

Pemerintah daerah sendiri mengaku sudah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan, misalnya dengan membangun jalan dari ibu kota kabupaten ke perbatasan, atau melengkapi sarana pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kini tengah dibangun jalan Liku (ibukota Kecamatan Paloh) – Temajuk yang jaraknya 45 kilometer.

Tak hanya soal perbatasan, provinsi ini juga menghadapi persoalan-persoalan pelik lainnya seperti rencana pembangunan pelabuhan kilang gas dari Natuna dan terancamnya habitat penyu langka.

T011/Z002

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2011

http://www.suarapembaruan.com/home/warga-camar-bulan-temukan-patok-tapal-batas-yang-diduga-dihancurkan-malaysia/12397

Warga Camar Bulan Temukan Patok Tapal Batas yang Diduga Dihancurkan Malaysia
Kamis, 13 Oktober 2011 | 17:26

Ilustrasi: Batas RI-MalaysiaIlustrasi: Batas RI-Malaysia

[SAMBAS] Kementerian Pertahanan RI kemarin menyatakan, tidak ada wilayah Indonesia yang dicaplok Malaysia di perbatasan kedua negara. Namun kenyataannya di lapangan berbeda. Warga Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,  justru menemukan bongkahan semen yang mirip patok tapal batas kedua negara Indonesia – Malaysia yang sudah hancur.

“Kalau bongkahan semen ukuran satu meter kali satu meter ini memang benar patok tapal batas yang diduga A104 yang dihancurkan oleh pihak Malaysia maka benar Indonesia telah kehilangan kawasan Camar Bulan sekitar 1.499 hektare wilayahnya yang kini masuk wilayah Malaysia,” kata Rus salah seorang warga Camar Bulan, Kamis (13/10).

Ia menduga, patok tapal batas itu sengaja dihancurkan oleh pihak Malaysia agar dengan mudah menggeser patok tapal batas lainnya sehingga kini Indonesia telah kehilangan wilayah Camar Bulan di Kecamatan Paloh, seluas 1.499 hektare.

Menurut dia, patok tapal batas negara tersebut ditemukan secara tidak sengaja pada saat maraknya penebangan hutan secara liar di kawasan Temajuk. Temuan tersebut sudah dilaporkan ke pihak TNI dan pemerintah tetapi tidak ditanggapi hingga sekarang.

Dari pantauan ANTARA di lapangan, untuk mencapai bongkahan semen itu membutuhkan waktu sekitar dua jam perjalanan atau berjarak tiga kilometer lebih masuk ke hutan belantara kawasan Camar Bulan, tepatnya di bukit Samunsam. Sehingga banyak warga yang tidak mengetahui keberadaan temuan bongkahan semen yang diduga patok tapal batas negara tersebut.

“Menurut keterangan warga yang menemukannya, pada saat ditemukan bongkahan semen itu sudah tidak utuh lagi, dan tertancap besi cor yang diduga sebagai pengikat semen tersebut,” ujar Rus lagi.

Bongkahan semen itu berada tepat di “watershed” atau salah satu isi perjanjian batas negara antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Berdasarkan pada watershed (mata air), artinya, pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah.

“Kami inginkan temuan ini ditindaklanjuti untuk membuka tabir yang selama ini menjadi perdebatan kedua negara terkait kesepakatan penetapan patok tapal batas kedua negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Cornelis menyatakan sebenarnya pihak Malaysia tidak mencaplok kawasan Camar Bulan, namun wilayah seluas 1.499 hektare yang kini masuk Sarawak, Malaysia, diserahkan oleh tim batas Indonesia sewaktu berunding tahun 1976 dan 1978 ke negara jiran tersebut.

“Mereka (Malaysia) diberi oleh tim batas Indonesia yang berunding waktu itu. Itu karena mereka tidak teliti asal usul kita (Kalbar),” kata Cornelis menegaskan.

Ia mengaku tetap akan menuntut kalau wilayah 1.499 hektare tersebut tetap masuk Sarawak.

Gubernur Cornelis menegaskan siap mengajukan “international class action” kalau pemerintah pusat tidak mampu menangani permasalahan Camar Bulan.

“Tetapi kita lihat dahulu, asal pemerintah mau berunding dengan baik, mau memundurkan, kita serahkan ke pusat (penyelesaiannya),” katanya.

Ia melanjutkan, secara umum dia tidak bermaksud ingin meributkan tentang hal itu. “Sebaiknya rundingkan kembali, mumpung masih ada waktu karena hasil pertemuan tahun 1978 belum final,” katanya.

Ia sebelumnya menyatakan secara tegas bahwa Camar Bulan masuk dalam wilayah Indonesia sesuai Traktat London tahun 1824. Traktat London yakni kesepakatan bersama Kerajaan Belanda dan Inggris terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan masing-masing.

Traktat London bertujuan untuk menghindari konflik yang bermunculan seiring perjanjian sebelumnya, Britania – Belanda tahun 1814. [Ant/L-9]

Warga Camar Bulan

RepublikaRepublika


Wah ! Di Camar Bulan, Warga pun Menggunakan Operator Ponsel dari Malaysia

Konten Terkait

  • Seorang warga memegang patok tapal batas di Dusun Camar Bulan, Desa Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar. Patok semen tipe D nomor A104 itu merupakan hasil kesepakatan Indonesia-Malaysia 1978.Perbesar FotoSeorang warga memegang patok tapal batas di Dusun Camar Bulan, Desa Temajok, Kecamatan …

REPUBLIKA.CO.ID, SAMBAS — Kepala Desa Temajuk, Camar Bulan, Mulyadi, mengakui warga di wilayahnya sangat tergantung dengan Pasar Malanau, Serawak, Malaysia. Pendapat itu dikuatkan para warga kepada Republika, akhir pekan lalu, yang berkunjung ke Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang menyatakan, ketergantungan pasokan makanan warga dari negeri jiran cukup tinggi.

Dikatakan Mulyadi, beras yang dimakan warga, sekitar 80 persen dibeli dari Pasar Malanau. Telur, tepung, gula, minyak goreng, dan beragam bumbu dapur, serta kebutuhan sembako lainnya 100 persen tergantung pada Malaysia.

Sinyal komunikasi warga Temajuk dapat dari operator perusahaan Malaysia, serta hasil tangkapan laut warga dijual ke Malaysia. Karena jika dijual ke Kecamatan Paloh atau Sambas, harga jualnya tidak seberapa dan menghabiskan biaya transportasi sangat besar.

Pihaknya khawatir persoalan kabar pencaplokan wilayah di Dusun Tanjung Duta dan Camar Bulan oleh Malaysia, mengganggu distribusi pasokan makanan warga. Karena itu, ia berharap kasus itu tak lagi dibesar-besarkan sebab warga Temajuk yang dirugikan.

Pasalnya akses ke Malaysia semakin diperketat dan jika membeli barang dibatasi. “Intinya tidak sebebas dulu,” kata Mulyadi.

Transaksi Ringgit

RepublikaRepublika
Warga Perbatasan Transaksi Pakai Ringgit

Konten Terkait

  • Seorang warga memegang patok tapal batas di Dusun Camar Bulan, Desa Temajok, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar. Patok semen tipe D nomor A104 itu merupakan hasil kesepakatan Indonesia-Malaysia 1978.Perbesar FotoSeorang warga memegang patok tapal batas di Dusun Camar Bulan, Desa Temajok, Kecamatan …

REPUBLIKA.CO.ID,SAMBAS – Warga Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang menjadi garda terdepan dan penghuni kawasan perbatasan dengan Malaysia banyak menyimpan mata uang ringgit Malaysia. Mereka mengaku lebih mudah bertransaksi dengan ringgit daripada rupiah.

Rusmin, salah satu warga Temajuk, mengakui warga di tempatnya yang bekerja sebagai pedagang lebih menyimpan mata uang ringgit. Hal itu lantaran lebih sering berbelanja ke Pasar Malanau, Serawak, daripada ke Sambas, apalagi ke Pontianak.

Ia pun membandingkan. Untuk ke Malanau, warga hanya butuh perjalanan sejam menggunakan speedboat bermesin. Adapun ketika menggunakan perahu biasa, perjalanan bisa bertambah 30 menit melewati garis pantai Laut Natuna.

Jika memilih bertransaksi ke Sambas, warga harus menyusuri garis pantai yang menjadi akses menuju Kecamatan Paloh sepanjang 40 kilometer. Jarak itu ditempuh dengan waktu hampir dua jam kendaraan. Setelah itu, warga harus menyeberangi Sungai Ceremai selebar satu kilometer menggunakan perahu kayu.

Ketika sampai di Kecamatan Paloh, mereka masih menyeberangi sungai menuju Tanjung Harapan menggunakan kapal fery. Kemudian, mereka butuh perjalanan 45 menit menuju pusat administrasi Kabupaten Sambas dengan jalan sebagian rusak dan separuhnya beraspal.

“Inilah mengapa warga lebih senang bertransaksi di Pasar Malanau,” ungkap Rusmi.

Ia menyebut sebagian besar pasokan bahan kebutuhan pokok warga didapat dari negeri tetangga. Beras, telur, gula, minyak goreng, daging ayam, bawang, dan berbabagi macam bumbu dapur lainnya didapat dari Pasar Malanau.

Hanya ikan yang bisa dipenuhi warga sendiri dari hasil menangkap ikan di laut. Karena itu, mudah dijumpai di desa warga menyimpan dan bertransaksi tidak dengan rupiah. “Warga pakai ringgit sebab ongkos tak besar, tidak ada resiko perjalanan beli ke Malaysia. Kalau ke Sambas, jauh dan jalanannya banyak hambatan,” katanya.

“Mencaplok”

TEMPOinteraktifTempo – Sel, 18 Okt 2011
Ternyata Justru Indonesia yang “Mencaplok” Wilayah Malaysia

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Tim Panitia Kerja Perbatasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Hakam Naja, membantah adanya pergeseran patok batas wilayah Indonesia-Malaysia. Berdasarkan penelusuran tim di Camar Bulan, Sambas, Kalimantan Barat, akhir pekan lalu, memang ditemukan bongkahan patok A-104 yang rusak berada 3 kilometer di wilayah Malaysia.

Namun, sesuai dengan GPS (Global Positioning System), patok tetap berada di koordinat yang sama dengan peta 1978. “Artinya, justru kita yang mencaplok wilayah Malaysia,” kata Hakam kemarin. Sebelumnya, Komisi I Dewan mengatakan telah menerima informasi intelijen ihwal terjadinya pergeseran patok batas wilayah Indonesia-Malaysia sejauh 3 kilometer di Camar Bulan. Indonesia pun berpotensi kehilangan wilayah sebesar 1.500 hektare. Menurut dia, sejumlah anggota Polisi Diraja Malaysia dikabarkan berpatroli di wilayah ini.

Selain itu, di Tanjung Datu, Malaysia telah membangun pusat konservasi penyu. Mereka juga membangun taman nasional yang dijadikan tujuan wisata. Malaysia juga dikabarkan telah membangun dua mercusuar di wilayah ini. Pencaplokan ini diduga sudah terjadi sejak lima tahun lalu.

Senada dengan Hakam, Menteri Pertahanan Malaysia, Dato Seri Ahmad Zahid Hamidi, memastikan tidak ada perubahan tapal batas. Menurut dia, selama ini dalam menjaga perbatasan Malaysia di Indonesia, Malaysia menggunakan kesepakatan yang sama, yaitu memorandum of understanding (MoU) tahun 1978. Dari 1.600 kilometer panjang wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan, Malaysia terus melakukan pengawasan gabungan. “Kami juga berpatroli bersama tentara Indonesia,” kata Ahmad Zahid di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, kemarin

Setiap tahun, kata Dato Seri Ahmad Zahid, Malaysia selalu aktif dalam pertemuan Joint Border Committee yang membahas perbatasan. Nota kesepahaman itu selalu dikuatkan melalui pertemuan di antara kedua negara. “Saya tidak mau menegakkan benang basah. Kita harus menciptakan kembali keheningan antara Indonesia dan Malaysia,” katanya.

Selain itu, ia meminta agar urusan perbatasan tidak dipolitisasi oleh siapa saja. “Ini urusan profesional,” katanya. Ia menghendaki hubungan Indonesia-Malaysia diprioritaskan dan tidak dicampur dengan kepartaian. “Saya tidak mau mengurusi politik,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebelumnya mengatakan soal perbatasan mengacu pada konvensi antara Belanda dan Inggris. Konvensi ini dilakukan tiga kali, yakni pada 1891, 1915, dan 1928. Ketiga persetujuan inilah yang mengatur soal perbatasan setelah kemerdekaan. Hasil tiga kali konvensi inilah yang kemudian dijadikan rujukan MoU tahun 1978. Jadi, delimitasi tidak ada masalah. “Dari dulu tidak ada permasalahan perbatasan di wilayah Camar Bulan ini,” kata dia.

FEBRIYAN | IRA GUSLINA | SUNUDYANTORO

Advertisements
10
Oct
11

Perbatasan : Mengenaskan, Perbatasan RI-Timor Leste

Senin, 03/10/2011 15:52 WIB

Merasa Satu Saudara

M. Rizal – detikNews
 Masih Merasa Satu Saudara, Melenggang Bebas Saja 


Belu – “Avrigado..avrigado.. Silakan masuk dan duduk,” ajak polisi Timor Leste. Polisi berseragam loreng abu-abu biru itu tampak ramah. Mereka menyalami semua rombongan dari Indonesia yang datang ke Pos Keamanan Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Pos ditandai dengan papan nama. Di papan nama itu tertulis berbahasa Portugis atau Puorto “Bemvindo Para Posto de Unidade de Policia Fronteira em Has Naruk de Cowa-Balibo-Bobonaro.” Artinya, “Selamat datang di Pos UPF Has Naruk, Cowa, Balibo, Bobonaro.”

Para tamu yang datang adalah rombongan wartawan media massa Indonesia termasuk detik+. Rombongan diantar 4 anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-Republik Demokratik Timor Leste yang bertugas di Pos Solare, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Polisi Timor Leste lalu mempersilakan rombongan untuk duduk di sebuah gubuk tradisional khas Timor Leste yang terbuat dari kayu dan ditutupi atap daun lontar. Gubuk ini merupakan tempat pertemuan tradisional masyarakat di Pulau Timor.

Di samping gubuk itu berdiri bangunan baru berukuran sekitar 10 x 10 meter yang dijadikan Pos Penjaga Keamanan. Di depan bangunan berkibar-kibar bendera negara Timor Leste, yang diadopsi dari bendera pergerakan Frente Revolucionare de Timor Leste Independente (Fretilin). 20 Meter di depannya berdiri Pos Tinjau setinggi 10-15 meter. Dari pos tinjau ini terlihat jelas Pos Solare, Satgas Pamtas RI-RDTL, Yonif 743/PYS.

Polisi Timor Leste awalnya nampak kaku dan curiga menerima para tamu yang datang. Namun setelah diajak bicara anggota TNI, mereka mulai ramah dan mau diajak mengobrol dengan santai. Bahkan, kedua polisi ini pun menyuguhi ‘tamu tak diundang’ ini dengan teh manis dan pisang goreng serta buah pisang yang baru dipetik di belakang halaman posnya.

“Silakan diminum, cuma ini yang kita punya. Karena di sini jauh ke mana-mana,” ucap Kopral Kepala Pasteur dengan bahasa Indonesia.

Secangkir teh hangat dan pisang, ternyata cepat menghilangkan lelah dan pegal setelah menembus belasan kilometer hutan dan perbukitan dengan pepohonan kering. Apalagi di kedua pasukan penjaga perbatasan itu dan sejumlah wartawan mulai terlihat obrolan santai. Suasana menjadi cair.

“Kita memang sering datang ke sini, atau mereka datang ke pos kita. Apalagi kalau mereka ini kekurangan logistik, baru mereka datang ke pos meminta bantuan untuk membelikan makanan di pasar di Dusun Solare,” kata Komandan Pos Salore Sersan Satu (Sertu) Putu Sukayadnya kepada detik+.

Setiap harinya, TNI menerjunkan satu regu atau antara 10-15 personel di Pos Perbatasan Timor Leste dengan sistem rolling satu tahun. Sementara, pos jaga Timor Leste setiap hari hanya dijaga 5 orang petugas dengan sistem rolling 15 hari diganti.

“Tapi nggak tahu kok mereka kadang hanya 2-3 yang terlihat berjaga. Kadang mereka suka susah diajak patroli bersama. Kalau sudah begitu, kita yang maksa jemput mereka untuk patroli bareng,” ujar Putu sambil tertawa.

Sersan Bizzaro, anggota polisi Timor Leste di Pos Has Naruk, menjelaskan penjaga hanya dua personel karena ada pergantian waktu dengan rekannya yang lain. Sementara komandannya memang tidak berada di pos ini, tapi di markasnya di Cowa.

“Kita selalu rolling. Kita selalu jaga sama TNI di perbatasan sini. Ya kita juga suka ke sana. Memang di sini ada pasar baru, tapi tidak tahu, tidak pernah ditempati,” katanya.

Bizzaro mengaku, keakraban rekan-rekannya dengan anggota TNI tidak aneh, apalagi dengan masyarakat NTT yang ada di perbatasan. Mereka merasa tetap bersaudara dengan Indonesia meskipun sudah berpisah sebagai negara.

“Kita ini satu daratan, daratan Timor. Kita cuma dipisahkan karena persoalan politik, toh. Jadi apalagi, ya minum teh dan makan pisang ini saja bareng-bareng,” ujar Bizzaro ditimpali tawa semua orang yang hadir di situ.

Setelah sekitar satu jam lebih ngobrol, serta bernarsis ria alias berfoto dengan kedua polisi Timor Leste dan anggota TNI, rombongan pun kembali ke Pos Solare. “Selamat bertugas kawan, sampai berjumpa lagi. Maaf kalau hidangan tak bagus,” ucap Bizzaro dan Pasteur kepada rombongan.

Ia lantas melambaikan tangan dan mengantar ke tapal batas, sebuah sungai yang membatasi kedua wiilayah di tengah hutan itu.

Tidak hanya pasukan TNI yang bisa dengan gampang mendatangi pos polisi perbatasan Timor Leste. Di Pos Pintu Lintas Batas (PLB) Motaain, Kabupate Belu pun, beberapa anggota polisi Timor Leste terlihat begitu bebas masuk wilayah Indonesia. Misalnya seperti yang dilakukan Da Silva.

Dengan kendaraan motor trail merek Honsyung, Da Silva masuk dari arah Timor Leste mendekati pos penjagaan Satgas Pamtas RI-RDTL. Ia terlibat pembicaraan dengan anggota TNI yang sedang berjaga. Tidak lama kemudian seorang warga Motaain datang membawa tentengan tas plastik warna hitam yang berisi makanan dan minuman.

Da Silva sendiri hanya berdiri di atas motornya tepat di atas garis berwarna kuning di atas jembatan yang tidak jauh di pos penjagaan Motaain. Sebelum membalikan motornya, Da Silva sempat memberikan hormat kepada anggota TNI.

“Saya habis membeli makanan di sini. Di sana tidak ada, sudah habis. Ke sini lebih dekat,” ujarnya ketika sejumlah wartawan Indonesia menanyakan kenapa dirinya begitu bebas keluar masuk perbatasan ini.

Setelah memberikan salam komando kepada sejumlah wartawan ia pun kembali bergegas dengan motor trailnya itu ke poskonya yang berjarak sekitar 200-300 meter itu.

Sementara itu Komandan Pos Pamtas RI-RDTL di PLB Motaain, Letnan Satu Inf Agus Kurniawan memaklumi tingkah Da Silva dan polisi Timor Leste lainnya. Polisi Timor Leste lebih memilih membeli makanan di wilayah Indonesia karena di negaranya makanan mahal dan jumlahnya pun terbatas.

“Di sana juga mereka kondisi ekonominya susah. Mereka memang menggunakan uang dollar, barang-barang di sana mahal, tapi tidak punya barang apapun. Ya di sini kan serba ada dan murah,” terang Agus.

Hingga saat ini memang belum ada konflik menonjol antar petugas keamanan kedua negara dan warganya. Hal ini salah satunya disebabkan masyarakat Pulau Timor atau Soe memiliki kekerabatan dan persaudaraan yang tinggi. Sejauh ini konflik yang terjadi bukan konflik yang besar. Konflik yang ada antara lain akibat persoalan keluarga, kasus sengketa hewan ternak yang melintas ke batas negara tetangga.

“Kalau sudah soal ini biasanya suka terjadi konflik atau pembunuhan. Nah, kalau sudah begini biasanya diselesaikan secara adat,” jelas Agus.

Penyelesaian adat yakni dengan cara bayar ‘belis’, semacam ganti rugi, baik berupa sebidang tanah, hewan ternak ataupun sope (minuman arak tradisional Timor). Kebanyakan warga di perbatasan merasa mereka hanya dipisahkan secara historis oleh persoalan politik semata, sehingga di antara mereka masih menilai warga di NTT dan Timor Leste masih satu saudara.

“Tapi ini sekarang juga menimbulkan masalah, ya itu soal pelintas batas, karena mereka kadang tidak tahu soal ini,” pungkas Agus.

(zal/iy)

Senin, 03/10/2011 15:34 WIB

Kopral Jadi Hakim

M. Rizal – detikNews


Belu – Bertugas di perbatasan Timor Leste, personel TNI harus siap sewaktu-waktu menjadi apa saja. Mereka tidak hanya bertugas menjadi penjaga perbatasan, tapi juga harus bisa menjadi penyuluh pertanian, guru bahkan juga menjadi seorang hakim.

Masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan RI-Timor Leste sering terlibat perkelahian atau konflik. Bila tidak diselesaikan bisa-bisa konflik ini berujung menjadi persoalan nasional atau bahkan internasional.

Hanya saja, banyak persoalan-persoalan konflik baik menyangkut persoalan keluarga, antar warga kampung yang harus diselesaikan melalui hukum adat. Tak jarang, penduduk meminta petugas penjaga perbatasan seperti pasukan TNI untuk menjadi penengahnya. Warga memilih mendatangi pos-pos TNI karena sangat jauh bila harus kantor kelurahan, kantor polisi apalagi pengadilan.

“Bayangkan saja, Mas. Di pos kita yang pangkatnya Kopral selain harus menjaga garis batas, mengamankan patok perbatasan, ya harus mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di sana. Bahkan, harus menjadi seorang hakim, menengahi persengketaan yang timbul di antara warga itu,” ungkap Perwira Operasi Satgas Pamtas RI-RDTL Letnan Satu Infanteri Ferry Perbawa kepada detik+.

Biasanya kalau ada konflik, anggota TNI yang diminta menyelesaikan persoalan, juga meminta para tokoh kampung dan kepala desa serta keluarga yang bersengketa berkumpul bersama. Konflik biasanya mulai dari hal sepele seperti soal utang piutang, hewan ternak yang menyeberang ke pekarangan tetangga dan persoalan anak.

Sidang disaksikan Ketua Adat Kampung, Kepala Desa, dan dua kelompok yang sengketa. Personel TNI yang bertugas sebagai ‘hakim’ lantas menanyakan apa persoalannya. Lalu menerangkan mana yang salah mana yang benar. Kalau sudah paham lalu ada saling pengertian dan kadang juga ada yang harus bayar denda atau sebagainya.

Sesuai adat di wilayah NTT termasuk di wilayah perbatasan, denda adat yang harus dibayarkan tergantung kesalahannya, apakah berat, sedang atau ringan. Biasanya denda berupa beberapa hewan ternak seperti sapi, kerbau atau sapi, sejumlah uang dan juga sopi (minuman khas NTT).

“Nah, kadang kita sendiri yang pendatang bingung dengan adat masyarakat di sini. Mereka mengumpulkan harta itu ya untuk urusan adat, bukan berupaya mencerdaskan anak-cucunya dengan pendidikan atau pengembangan usaha,” terang Ferry sambil tersenyum dan geleng-geleng kepala.

Memang tidak sedikit kaum pendatang melihat adat istiadat justru membuat warga perbatasan menjadi miskin. Warga sebenarnya memiliki kekayaan yang berupa hewan peliharaan. Tapi hewan peliharaan ini biasanya habis bukan untuk biaya pendidikan ataupun modal usaha. Sering kali semua habis untuk kepentingan adat istiadat seperti pernikahan, prosesi upacara bila ada sanak keluarga yang meninggal dunia, dan termasuk berjudi.

Untuk pernikahan, misalnya, masyarakat sekitar Pulau Timor yang mendapatkan pasangan wanita asal Rote (Pulau Rote yang berhadapan dengan Kupang), harus membayar ‘belis’ semacam mahar atau ganti rugi. Belisnya sangat besar.

“Tujuh sapi, uang Rp 7 juta, 7 babi, 7 krat Sopi (semacam minuman keras tradisional setempat), itu yang harus dibayar,” jelas Jessy.

Oleh karena itu, kehadiran Satgas Pamtas RI-RDTL selain menjaga keamanan wilayah, juga tugasnya memberikan sosialisasi banyak hal kepada masyarakat. Sosialisasi mulai dari mengajarkan lagu-lagu perjuangan, memberi tahu penyelundupan itu melanggar hukum juga sampai mengajari mereka bercocok tanam yang baik.

Komandan Kompi III Satgas Pamtas, Letnan Satu Infanteri SM Rori menuturkan, sejak tahun 1975 ketika Timor Timur menjadi wilayah Indonesia, sampai mereka pisah tahun 1999, lalu sampai sekarang, di wilayah perbatasan tidak pernah dilakukan upacara HUT RI setiap tanggal 17 Agustusan. “Baru tahun 2011 kemarin saja sekolah-sekolah kita beri tahu dan melaksanakan perayaan HUT RI dan mengibarkan Merah Putih,” terang Rori.

Rori mengatakan, biasanya setiap tanggal 17 Agustus hanya perwakilan-perwakilan kepala kampung atau adat saja yang diajak berkumpul di kantor kecamatan untuk merayakannya. Alexander Turi, warga Silawan juga mengakui hal itu, karena persoalan begitu jauhnya untuk mencapai kantor kecamatan jarang yang mengikutinya juga.

“Kenapa selama ini sejak tahun 1975 sampai kemarin (2010) kita tidak merayakan HUT RI setiap 17 Agustus, penduduk selalu bilang, ‘Ya yang merdeka itu kan hanya Jawa saja’. Tapi baru kemarin kita adakan peringatan HUT RI dengan upacara, perlombaan-perlombaan mulai dari sepakbola sampai permainan lainnya. Hampir semua warga mengikuti upacara ini,” terang Alexander, yang menjadi penjaga SD Katolik Nanaeklot, Silawan, Kabupaten Belu ini.

Dari pantuan detik+, kebanyakan anak-anak sekolah di wilayah perbatasan bahkan tidak begitu mengerti tentang lagu-lagu perjuangan. Bahkan seorang prajurit TNI yang menjadi relawan mengajar di sejumlah sekolah sampai-sampai geleng-geleng kepala.

“Lagu Indonesia Raya saja mereka tidak hapal. Makanya kita pelan-pelan ajari mereka. Ini saudara kita semua. Sekarang alhamdulillah sudah bisa semua, walau kadang sering lupa juga,” kata Sersan Chandra, seorang bintara komunikasi di Kompi III Satgas Pamtas, Yonif 743/PYS ini.

(zal/fay)

Baca Juga
10
Oct
11

Perbatasan : Tanah Dusun Camar Wulan Dicaplok Malaysia

Burung Garuda

Burung Garuda
Lambang Negara Republik Indonesia

Dusun Camar Wulan

RepublikaRepublika
Ini Dia Situasi di Dusun Camar Wulan, Wilayah yang Dicaplok Malaysia dari RI

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Masyarakat yang tinggal di Dusun Camar Wulan tidak terpengaruh dengan sengketa perbatasan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. “Masyarakat di sana aman-aman saja,” kata Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Ahad (9/10).

Wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan merupakan satu Outstanding Boundary Problems (OBP) atau masalah batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. Kawasan tersebut dihuni 1.883 penduduk atau 493 kepala keluarga. Luas wilayahnya sekitar 4.750 kilometer persegi.

Permasalahan di OBP Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary (JIM) antara delegasi Indonesia, yang dipimpin Sekjen Kemendagri dengan Malaysia.

Menurut Reydonnyzar, permasalahan batas patok wilayah Indonesia dengan Malaysia adalah persoalan lama. Pergeseran patok batas wilayah sangat mungkin terjadi. Namun, persoalan itu kini sedang dibicarakan melalui perundingan diplomasi agar ditemukan solusi terbaik.

RepublikaRepublika
Wilayah RI Dicaplok Malaysia, Pemerintah Kok Kesannya Mengalah ?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan belakangan ramai dibicarakan gara-gara diduga ‘dicaplok’ oleh Malaysia dari RI. Komisi I DPR menemukan fakta Malaysia mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat.

“Di Camar Wulan kita hilang 1.400 Ha tanah dan di Tanjung Datu kita hilang 80.000 meter persegi pantai,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin. Namun, lanjut Hasanudin, pemerintah pusat diam saja atas sikap Malaysia itu yang dinilai keterlaluan. “Kita ‘mengalah’ begitu saja terhadap Malaysia,” katanya menyayangkan.

Peristiwa tersebut, telah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Langkah Malaysia itu adalah hal serius yang harus segera disikapi. “Karena akibatnya kita kehilangan garis pantai dan ribuan hektare wilayah laut,” tutur TB Hasanuddin.

Baca juga:
Patok batas negara menghilang di beberapa titik
Malaysia manfaatkan kemiskinan di perbatasan
Siapa yang harus bertanggungjawab?
Status Tanjung Datu dalam perundingan
Masalah perbatasan cukup dirundingkan
Malaysia mau tingkatkan pariwisata di Tanjung Datu

 

Senin, 10/10/2011 18:27 WIB

Batas Kena Abrasi

Mohamad Rizki Maulana – detikNews
 Batas di Tg Datu & Camar Bulan Ada yang Kena Abrasi & Rusak


Jakarta – Pemerintah menegaskan, patok batas RI-Malaysia di Tanjung Datu dan Camar Bulan tidak ada yang memindahkan. Patok itu ada yang hilang terkena abrasi dan ada yang masih di tempatnya namun dalam kondisi rusak.

Kondisi patok batas ini dijelaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam jumpa pers di Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2011).

“Pilar pertama adalah Pilar A1 di Tanjung Datu. Di ujung ini memang berdsarkan pemeriksaan di lapangan, bukan kami di Jakarta berandai-andai, tidak. Ada tim dari Bakorsurtanal pilar A1 tidak ada, memang sudah tidak ada, bukan digeser tapi karena tergerus abrasi,” jelas Marty.

Atas keadaan itu, Indonesia dan Malaysia masih menentukan letak pilar baru. Malaysia, imbuh Marty, sudah membuat titik referensi yang berjarak 3 meter dari wilayah asal. Indonesia juga sudah membuat titik referensi yang berjarak 7 meter dari wilayah asal.

“Namun sekali lagi itu bukan merupakan batas baru tapi hanya sebagai referensi bahwa ada titik awal yang terkena abrasi,” tuturnya.

Sedangkan patok batas lain di Dusun Camar Bulan, titik A 104. Di lapangan, patok batas itu masih ada namun diakui pemerintah dalam kondisi rusak, di mana bagian atas pilarnya hancur.

“Pada awalnya kita mengira ada perpindahan titik karena tim yang ke sana menemukan bekas semen yang mengering yang dilihat seperti bentuk pilar juga. Namun setelah dilakukan pencitraan melalui satelit patok A 104 itu adalah patok yang rusak. Kemungkinan bekas adukan semen saat membikin patok A 104,” jelas Marty.

Kemudian, patok batas lain yang masih di wilayah Camar Bulan, ada mercusuar. 2 Mercusuar milik Malaysia dan 1 mercusuar milik Indonesia.

“Yang punya Indonesia adalah warisan Hindia Belanda tahun 1908 dalam kondisi mati, sementara yang punya Malaysia ada 2 yaitu warisan Belanda 1978 dalam kondisi mati dan 1 pada tahun 1990 yang sekarang dalam kondisi hidup. Dan di situ jelas dibatasi berupa pagar kawat. Sehingga bisa kita yakinkan bahwa tidak ada saling mencaplok wilayah,” tegas dia.

(nwk/fay) 

 

Senin, 10/10/2011 00:29 WIB

Batas Wilayah RI

Hery Winarno – detikNews
Banyak Wilayah RI yang Batasnya Tidak Jelas

Jakarta – Kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Camar Bulan dan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Pencaplokan tersebut diduga karena batas wilayah yang tidak jelas antara kedua negara.

Menurut anggota Komisi I DPR Roy Suryo, Indonesia banyak wilayah di perbatasan yang tidak jelas batasnya dengan negara lain.

“Banyak batas wilayah kita dengan negara tetangga yang belum jelas. Ini yang sebenarnya mengkhawatirkan kita semua,” ujar Roy saat berbincang dengan detikcom, minggu (9/10/2011).

Menurutnya perbatasan antara Indonesia dengan malaysia di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Camar Bulan dan di Tanjung Datu termasuk yang tidak jelas. Oleh karena itu, Komisi I DPR akan segera mencari data terkait perbatasan tersebut.

“Kita ingin pastikan dulu apakah batas sudah jelas atau belum di wilayah itu. Kita sedang meneliti traktat atau perjanjian mana yang digunakan dan sepakati kedua pihak untuk menentukan batas negara,” terangnya.

Dalam waktu dekat, Komisi I akan memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menjelaskan sengketa perbatasan di Kalimantan Barat ini.

“Kita akan mengadakan rapat internal dulu untuk memanggil Menlu. Yang jelas kalau memang itu milik kita, kita tidak boleh mundur sejengkal pun,” imbuh politisi Demokrat ini.

Seperti diberitakan, dari hasil kunjungan kerja, Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Kalimantan Barat. Di Camar Bulan, tanah RI hilang 1.400 Ha dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Linggawati Hakim mengatakan, wilayah perbatasan laut RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, memang belum jelas. Di bagian Laut Cina Selatan itu, antara RI-Malaysia baru ada perjanjian Landas Kontinen 1969. Belum ada perjanjian Laut Wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perundingan dengan Malaysia soal Laut Wilayah dan ZEE di Tanjung Datu baru akan dilaksanakan 16-18 Oktober mendatang.

(her/asp)

26
Nov
10

Perbatasan : 12 Pulau Kecil Terluar Butuh Perhatian Khusus

12 Pulau Kecil Terluar

Antara

Antara – Jumat, 26 November
12 Pulau Kecil Terluar Butuh Perhatian Khusus

Pontianak (ANTARA) – Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Agung Mulyana mengatakan 12 pulau kecil terluar di Indonesia membutuhkan perhatian khusus.

“Sebanyak 12 pulau itu perlu perhatian khusus dan bisa hilang kalau tidak diperhatikan,” kata Agung Mulyana saat Sosialisasi Kelautan 2010 di Pontianak, Kamis.

Ke-12 pulau tersebut di antaranya Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sekatung, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Nipah, Pulau Dana, Pulau Batek, Pulau Fani, dan Pulau Fanildo.

“Secara keseluruhan, ada 92 pulau kecil terluar di wilayah Indonesia,” kata Agung Mulyana.

Ia mengatakan pembangunan perbatasan di Indonesia mempunyai pendekatan yang berbeda sebelumnya.

Di negara lain, daerah perbatasan mendapat perhatian lebih dan dibangun lebih baik dari kawasan lainnya karena menjadi beranda negara.

“Berbeda, pembangunan antara daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia,” katanya.

Ia mengatakan hasil inventarisasi BNPP terhadap pembangunan kawasan perbatasan menunjukkan program menjadi tidak fokus.

BNPP mencatat ada 29 kementerian dan lembaga yang mempunyai program untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Selain itu, kata dia, ada 60 program pembangunan yang tersebar di perbatasan. Hal itu membuat pembangunan di kawasan tidak terasa dampaknya oleh masyarakat setempat.

“Dibutuhkan harmonisasi program-program untuk perbatasan,” katanya.

Ia juga kurang setuju dengan program percepatan sengketa penyelesaian tapal batas dengan negara tetangga.

Menurut dia, kalau cepat-cepat, maka negara tetangga akan mencari kelemahan dari peta laut atau perairan yang digunakan Indonesia.

“Kita akan mendapat hasil yang dirugikan karena negara tetangga dapat mencari kelemahan,” kata dia.

08
Sep
10

Bilateral : Tenaga Kerja Indonesia dan Perbatasan

Inilah Data Kondisi WNI di Malaysia

lokasi: Home / Berita / Analisa /

[sumber: Jakartapress.com]Rabu, 08/09/2010 | 12:41 WIB

Rabu, 08/09/2010 | 12:41 WIB Inilah Data Kondisi WNI di Malaysia

Inilah Data Kondisi WNI di Malaysia

Anggota Komisi IX DPR RI (bidang Ketenagakerjaan) Rieke Diah Pitaloka beserta beberapa aktivis Migrant Care dan Kontras telah melakukan kunjungan ke Malaysia pada awal September 2010, diantaranya mengunjungi Parlemen Malaysia.  Dalam pertemuannya dengan beberapa anggota parlemen Malaysia, Rieke menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk lebih meningkatkan hubungan antara DPR RI dan Parlemen Malaysia.

Tiga anggota parlemen oposisi Malaysia dari Partai Islam se-Malaysia (PAS), Nasharuddin Mat Isa, Shalahuddin Ayub, dan Kamaruddin Ja’far menerima kedatangan Rieke di gedung parlemen Malaysia. “Kedepannya kami akan membangun komunikasi yang lebih baik antar parlemen, untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik” kata Rieke. Sebagai balasan dari kunjungan Rieke ke Malaysia, beberapa anggota parlemen Malaysia berencana mengadakan kunjungan balasan ke Komisi IX DPR-RI.

Kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP ini menemukan sejumlah data tentang kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di negeri jiran tersebut. Diantaranya, jumlah WNI menurut data resmi Imigrasi Malaysia adalah lebih dari 2.000.000 (dua juta) orang. Dari jumlah ini, yang memiliki ijin resmi bekerja sebagai TKI adalah 1,2 juta orang. Sedangkan yang berstatus ilegal lebih dari 800 ribu orang.

Dari data resmi Imigrasi Malaysia itu, jelas Rieke, terdapat orang WNI yang bekerja di perusahaan multinasional, dosen, konsultan, professional adalah sekitar 5.000 orang. Pelajar/mahasiswa RI ada 15 ribu orang di Malaysia. Sementara itu, pemegang status penduduk tetap (warga RI di Malaysia) terdapat 200 ribu orang. Tidak berdokumen RI (stateless) sebanyak 120 ribu orang. WNI asal Aceh pemegang kartu UNHCR (korban tsunami) ada 24 ribu orang.

Lebih lanjut, jelasnya, berdasarkan data KBRI Kuala Lumpur sampai 31 Desember 2009, tercatat 68% dari Tenaga Kerja Asing (buruh migram) di Malaysia adalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Namun, mayoritas TKI kerja dalam kategori 3D (Dirty, Difficult, Dangerous), dengan klasifikasi jenis pekerjaan TKI adalah sebagai berikut:

– Perdagangan (perkebunan, pertanian) : 260.232 orang.
– Pembantu rumah tangga (PRT)             : 230.141 orang.
– Konstruksi, kilang (pabrik)                    : 364.084 orang.
– Jasa (perkhidmatan)                             :   38.684 orang.

Kasus-kasus Kekerasan Terhadap WNI
(data KBRI):
Ada lebih dari 1.000 kasus per tahun, rata-rata 3-4 kasus per hari. Kasus yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) kita di  Malaysia adalah sebagai berikut:

–    60% gaji tidak dibayar
–    20% dipekerjakan di bawah umur
–    10% penganiayaan (proses hukum yang lama)
–    5% pelecehan seksual atau perkosaan
–    5% dijadikan PSK (pekerja seks komersial)

Jumlah WNI Penghuni Penjara di Malaysia
(data Jabatan Penjara Malaysia, 8 Agustus 2010)
– Kasus Akta Imigresen (IMMG)                 : 4.804
– Kasus Akta Pendaftaran Negara (PPN)   :     60
– Kasus Akta Dadah Merbahaya                :    658
– Kasus Akta Kanun Keseksaan                :    995
– Kasus Akta Senjata Api                          :      47
– Kasus Ordinan Darurat & Ketentranman Awam (POPOC) : 63
– KKasus Langkah-langkah Pencegahan Khas (LLPK/ADB)  : 19
– Kasus Internal Secyurity Acts :       1
– Kasus Sekolah Henry Gurney (SHG)       :       5

Kematian WNI/TKI (data KBRI tahun 2009)
–    680 orang, 247 tidak berdokumen
(laki-laki 488, perempuan 192)

Kasus Pidana Berat WNI/TKI
(data Jabatan Penjara Malaysia Oktober 2010)
–    177 orang
–    142 orang pengedaran Narkoba
–    35 orang kasus pembunuhan dengan pidana mati
–    50 orang vonis mati
(46 kasus narkoba, 3 pembunuhan, 1 perdagangan senjata)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
(PNBP dari WNI di Malaysia yang mengurus dokumen dan visa WNA yang ke Indonesia)
Tahun 2006   : RM  9.465.995 (Rp 26.978.085.575)
Tahun 2007   : RM 10.987.017 (Rp 31.312.299.845)
Tahun 2008   : RM 10.522.816 (Rp 32.883.800.000)
Tahun 2009   : RM 10.553.872 (Rp 36.431.966.000)
*) rate RM 1 = Rp 3.420.

Awas Ditipu Malaysia, Penyelesaian Perbatasan di MI

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 05/09/2010 | 14:00 WIB Awas Ditipu Malaysia, Penyelesaian Perbatasan di MI

Jakarta – Tahap pertama percepatan penuntasan perundingan garis batas maritim RI-Malaysia, dimulai Senin esok. Ajang ini diduga dimanfaatkan Malaysia untuk mendorong penyelesaian melalui Mahkamah Internasional yang melemahkan posisi Indonesia.

Demikian wanti-wanti pengamat Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana, mengenai persiapan pertemuan antar menlu dua negara di Kinabalu, Malaysia. Pernyataan ini disampaikannya melalui surat elektronik, Minggu (5/9/2010).

“Bila jadi pertemuan besok pra-kondisi agar publik Indonesia menerima kebijakan pemerintah untuk bersengketa dengan Malaysia di Mahkamah Internasional. Pertemuan dapat dipastikan tidak akan mencapai kesepakatan,” kata guru besar Hukum Internasional FH UI itu.

Analisanya didasarkan pada pernyataan Wamenlu Malaysia Richard Riot menanggapi pidato Presiden SBY di Mabes TNI, Cilangkap. Di dalam pernyataan yang dilansir AFP tersebut, Riot mengusulkan penyelesaian perbatasan dilakukan melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Riot yakin bahwa penyelesaian di Mahkamah Internasional berpeluang  diterima Indonesia karena sesuai keinginan Presiden SBY agar menuntaskan masalah perbatasan dalam waktu cepat. Sebaliknya penyelesaian di meja perundingan jelas akan memakan waktu yang lama.

“Opsi terbaik untuk memenuhi keinginan Presiden SBY adalah membawa sengketa ke Mahkamah Internasional. Tetapi itu bukanlah opsi yang menguntungkan bagi Indonesia, jadi harus ditolak mentah-mentah,” wanti Hikmahanto

Menurutnya paling tidak ada empat alasan mengapa Indonesia harus berkeras menolak usulan yang mungkin akan Malaysia ajukan tersebut. Pertama, lemahnya kearsipan nasional sehingga tidak menyimpan bukti-bukti dokumen yang kuat untuk mendasari klaim Indonesia terhadap batas wilayah bersangkuta. “Ini yang terjadi dalam sengketa atas Pulau Sipadan-Ligitan. Malaysia tahu betul tentang hal ini.” sambungnya.

Kedua, Indonesia mungkin tidak memiliki dana yang memadai menyewa para pengacara internasional yang handal dan pastinya mahal. Tanpa pengacara yang handal, argumentasi yang dilakukan oleh Indonesia akan punya banyak kelemahan.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar instansi terkait penanganan laut dan perbatasan. Terakhir, Indonesia terkesan tidak mengurusi pulau-pulau terluar meski sadar benar bahwa aset itu punya arti strategis untuk dijadikan titik terluar dalam penentuan batas laut.

“Ini semua yang akan dimanfaatkan Malaysia untuk mengargumentasikan Indonesia telah melepas klaimnya atas pulau-pulau tersebut. Akibatnya sejumlah pulau terluar tidak dapat dijadikan titik terluar dalam penentuan batas,” papar Hikmahanto.

JK: Posisi RI Harus Tegas Saat Berunding dengan Malaysia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah Indonesia-Malaysia. Meski memilih jalur diplomasi, Indonesia harus tetap tegas menentukan sikap dan posisi. “Ya diselesaikan dengan baik. Kita harus tegas. Posisi kita harus tegas,” kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) usai Apel Siaga Lebaran 2010 PMI di Monas, Jakarta, Minggu (5/9/2010).

JK mengatakan jalur diplomasi dan berunding memang pilihan terbaik untuk menemukan solusi antara kedua negara. Perundingan tersebut, kata JK, memerlukan waktu yang tidak sebentar. “Itu kan perundingan memakan waktu dan tempo,” imbuh pria yang mengenakan kemeja putih ini.

Pengusaha Bugis ini yakin setiap konflik dan masalah antar dua negara bisa diselesaikan dengan baik. Meski pernah punya pengalaman dalam kasus Ambalat, JK tidak tertarik untuk ikut dalam perundingan dengan Malaysia. “Nggak lah,” tandasnya.

PBNU: SBY Harus Berani Katakan Malaysia Salah
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar bertindak tegas dan berani hadapi Malaysia. SBY harus berani mengatakan kalau Malaysia terbukti bersalah. “SBY harus menyatakan bahwa kamu (Malaysia) terbukti salah dan untuk itu harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” tegas Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat berbuka puasa bersama di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (4/9/2010) yang disampaikan dalam rilis.

PBNU menyatakan kecewa terhadap SBY yang terkesan lemah dalam menghadapi Malaysia yang melakukan pelecehan terhadap kedaulatan negara Indonesia. “Yang diinginkan PBNU dalam masalah Malaysia-Indonesia adalah agar SBY bersikap tegas dan berani karena kita ada di pihak yang benar,” tukas Said Aqil. “Ini persoalan harga diri. Kita harus tegas menghadapi setiap negara yang coba-coba melecehkan kedaulatan negara,” imbuhnya.

Hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut antara lain Wakil Ketua Umum PBNU KH As’ad Said Ali dan segenap Pengurus PBNU. Acara buka bersama ini juga dihadiri Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri PDT  Hilmy Faishal Zaini dan sejumlah duta besar negara sahabat. (*/dtc/jpc)

TKI Sudah Nomor 1 Terbesar di Korea

lokasi: Home / Berita / Worker / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 07/09/2010 | 17:03 WIB TKI Sudah Nomor 1 Terbesar di Korea

Jakarta – Indonesia menempati jumlah tertinggi dalam penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Korea Selatan. Selain menempati jumlah terbesar dari 15 negara yang menempatkan TKA ke negeri gingseng itu, TKI juga dinilai berkualitas, cepat belajar, penuh dedikasi dan disiplin.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bidang Tenaga Kerja Asing Humam Resoucres Development Service of Korea (HRDS Korea), Jung Ill Sung kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap 2.465 peserta yang sedang mengikuti Seleksi Korea Language Test (KLT), di Kampus Universitas Pancasila, Minggu (5/9).

“Alhamdulillah, tahun ini, Indonesia nomor satu dalam jumlah pengiriman TKA di Korea dari 15 negara,” ujar Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menanggapi pernyataan Jung Ill Sung kepada wartawan.

Dalam Sidak tersebut Kepala BNP2TKI didampingi oleh Deputi Penempatan Drs Ade Adam Noch, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah DR Ir Haposan Saragih, M.Ag, dan Dekan Psikologi Universita Pancasila DR Silverius Y Soeharso.

Sementara itu, dari Humam Resoucres Development Service of Korea (HRDS Korea), hadir Direktur Jenderal Bidang Kerjasama Luar Negeri Jung Ill Sung dan Direktur Tes KLT, Jeong Eun Hee.

Jumhur mengungkapkan, hingga periode Januari-Agustus 2009 ini, sudah hampir 2.494 TKI yang di kirim bekerja ke Korea melalui mekanisme penempatan Government to Government (G to G).

Jumlah TKI itu sudah melampaui penempatan TKA yang dikirim oleh pesaing Indonesia , yaitu Vietnam yang pada periode yang sama hanya menempatkan TKA sebesar 2.100 orang.

Dari 15 negara penempatan TKA ke Korea, kata Jumhur, hanya Indonesia yang dipercaya untuk menempatkan 2.000 orang TKA. Mereka ini akan ditempatkan di industri pengolahan perikanan darat dan di laut dijadwalkan terisi hingga 2011 mendatang.

Dia menambahkan, dari 2.000 TKI yang diminta itu, hingga akhir Desember ini Korea meminta 300-an TKI. Sisanya, 1.700 orang akan ditempatkan pada tahun 2011.

Menurut Jumhur, sebelumnya realisasi pengiriman TKI program G to G ke Korea pada 2008 telah mencapai 11.885 orang. Pencapaian ini melampui target yang diminta pemerintah Korea sebesar 9.500 orang.

“Sejak awal saya memimpin BNP2TKI tahun 2007, posisi Indonesia nomor 5 dalam penempatan TKA ke Korea . Posisi ini terus menaik hingga menjadi peringkat pertama,” papar Jumhur bangga,

Berdasarkan permintaan dari Human Resources Development of Korea (HRDK), pihak Korea pada 2010 ini membutuhkan 10.000 orang tenaga kerja asing untuk ditempatkan di sector manufactur, konstruksi, pertanian perikanan, dan service (jasa).

Sementara itu, Diretur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI Haposan Saragih mengungkapkan, dari rekapitulasi data EPS-KLT (Employment Permit System Korean Language Test), sejak 2009 hingga bulan Juli 2010 sudah ada 2.494 orang yang diberangkatkan ke Korea. Perinciannya, sector manufacture (1.463), Konstruksi (469), sector pertanian (30), Perikanan (530), dan sector jasa (2).

“Sebelumnya, pada 2009, khusus sector perikanan sudah diberangkatkan 919 orang,” terang Haposan.

Dengan adanya kepercayaan pihak Korea hanya meminta tenaga kerja perikanan dari Indonesia . Dia mengharapkan permintaan TKI ke depan nantinya akan lebih besar lagi jumlahnya.

“Dengan performance TKI, saya yakin ke depannya permintaan pengusaha Korea akan TKI kita lebih besar prospeknya,” papar Haposan. (zul)

Dualisme Tingkatkan TKI Bermasalah di Saudi

lokasi: Home / Berita / Worker / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 03/09/2010 | 20:32 WIB Dualisme Tingkatkan TKI Bermasalah di Saudi

Jakarta – Dualisme pelayanan perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), ditengarai telah menjadi penyebab utama banyaknya TKI Bermasalah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Demikian disampaikan Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat saat meninjau kesiapan pelayanan Mudik Lebaran TKI 2010, di Gedung Pendataan Kedatangan (GPK) TKI, Selapajang, Tangerang, Banten, Jumat (3/9). “Dalam sebulan rata-rata ada 4.000 TKI Bermasalah yang pulang melalui GPK TKI, dari jumlah tersebut sekitar 50 persen (2.000 TKI) berasal dari Saudi Arabia ,” ungkapnya.

Menurut Jumhur, berdasarkan data pada Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI tercatat, pada 2008 dari 45.626 TKI Bermasalah yang pulang melalui GPK TKI sebanyak 22.035 TKI (40,92 persen) bekerja di Saudi Arabia. Pada 2009 dari 44.369 TKI Bermasalah, sebanyak 23.760 TKI (53,55 persen) bekerja di Saudi Arabia . Dan pada 2010 hingga Juni, dari 25.064 TKI Bermasalah sebanyal 13.559 TKI (54 persen) bekerja di Saudi Arabia .

“Dominasi TKI Bermasalah dari Saudi Arabia ini menunjukkan lemahnya pemeriksaan dokumen yang dilakukan aparat Kemenakertrans terhadap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri,” jelas Jumhur.

Ia menyebutkan, TKI yang bekerja ke Saudi Arabia hampir seluruhnya berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta , dengan proses penyelesaian melalui jajaran Kemenakertrans bukan BNP2TKI. Karenanya, ia minta pihak Kemenakertrans dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) bertanggung jawab atas TKI Bermasalah yang mereka berangkatkan.

¬¬“Pengembalian itu gampang kok, tidak perlu menunggu revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Menakertrans cukup mencabut Permen No. 16, 17 dan 18 Tahun 2009 yang isinya sama persis dengan Permenakertrans No. 22 Tahun 2008 dan Kepmenakertrans No. 200 dan 201 yang sudah dibatalkan  MA,” papar Jumhur.

Selama masih ada dualisme dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, Kepala BNP2TKI memperkirakan jumlah TKI Bermasalah khususnya untuk negara Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, akan terus meningkat. “Ini karena proses penelitian dokumen di Kemenakertrans tidak ketat, sehingga banyak calon TKI yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan tapi bisa diloloskan,” katanya.

Persiapan Mudik
Mengenai persiapan jajarannya mengantar TKI yang akan mudik Lebaran, Jumhur Hidayat mengaku sudah memuaskan. Secara teknis, katanya, angkutan untuk Mudik Lebaran TKI sudah cukup siap. Tinggal operasional di lapangan saja. ”Mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak ada hal yang aneh-aneh yang bisa merugikan TKI,” katanya.

Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat telah meminta para pengemudi angkutan Mudik Lebaran TKI untuk tidak melakukan pemerasan kepada para TKI. Ia mengancam akan mengambil tindakan tegas, tidak saja kepada para pengemudi tetapi juga kepada para operator angkutan Mudik Lebaran TKI yang terbukti melakukan pemerasan kepada para TKI.

”Kalau ada TKI yang diperas silakan lapor saja nggak usah takut. Saya akan ganti uang yang diperas, dan saya akan tindak tegas pengemudi dan perusahaan angkutannya,” tegas Jumhur. (*)

Setiap Hari 3.000 WNI Minta Visa Kerja di Malaysia

lokasi: Home / Berita / Worker / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 02/09/2010 | 18:23 WIB

Pontianak, BNP2TKI (1/9) — Animo warga Indonesia untuk bekerja ke Serawak, Malaysia, saat ini masih cukup tinggi. Berbagai kasus kekerasaan yang dialami para tenaga kerja Indonesia (TKI) dan hubungan kedua negara yang kerap berkonflik, tidak menyurutkan langkah mereka untuk mengadu peruntungan di negeri jiran tersebut.

“Hubungan Indonesia-Malaysia saat ini memang ada ketegangan tapi tidak mempengaruhi kerjasama business to business dan people to people antara warga Kalbar dan Serawak,” kata Konsul Malaysia di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Mohamad Zairi Bin Mohamad Basri, Rabu (1/9).

Menurut Konsul Malaysia di Pontianak itu, dalam sebulan terdapat 2.500-3.000 warga Indonesia yang mengajukan permohonan visa kerja ke Serawak di kantor Konsulat Malaysia di Pontianak. Permohonan ini biasanya melonjak pada setiap awal tahun.

“Saat sekarang mungkin agak sepi, tapi pada saat awal tahun nanti akan meningkat. Biasa bisa jejak (mencapai) 4.000 permohonan,” jelasnya.

Para calon TKI ini umumnya akan bekerja di pabrik dan perkebunan kelapa sawit serta perusahaan perkayuan. Animo warga Indonesia untuk bekerja ke Malaysia melalui Kalbar ini tidak sebanding dengan animo warga Malaysia untuk bekerja ke Kalbar.

Berdasarkan catatan pihak Konsulat Malaysia di Pontianak warga negeri jiran yang menetap dan bekerja di Kalbar saat ini hanya sekitar 200 orang. Mereka rata-rata para pengusaha dan pimpinan perkebunan kelapa sawit.

Zairi memastikan warga Malaysia yang berada di Kalbar masuk secara sah atau legal. Kendati warga Malaysia itu tidak melaporkan keberadaan mereka ke konsulat Malaysia di Pontianak. Sebab, tidak ada keharusannya bagi mereka untuk melaporkan keberadaan dan domisili mereka selama di Kalbar kepada pihak konsulat. (Tribun/ARW)

25
Aug
10

Politik Perbatasan : Malaysia Cerdik Manfaatkan Laut Indonesia

2010-08-23

Cerdiknya Malaysia Manfaatkan Laut Indonesia

Oleh : Victor PH Nikijuluw

Semporna adalah sebuah kota kecil di pantai timur Sabah, Kalimantan Utara. Berjarak kira-kira 108 kilometer dari Tawau, kota ini dapat dengan mudah dicapai dengan mobil melalui jalan mulus seperti jalan tol. Di Tawau ada lapangan udara yang memudahkan wisatawan mancangera datang ke kota ini, dan, tentu saja ke Semporna. Juga di Tawau, ada banyak orang Indonesia yang hidup dan bekerja. Tersedia kapal feri dari Tawau ke Nunukan. Tetapi di Semporna,, tidak begitu banyak orang Indonesia hidup di sini, kecuali nelayan asal Kalimantan Timur yang sering datang menjual ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan di jantung kota itu. Namun, sungguh tidak mudah membedakan antara nelayan Indonesia dan Malaysia di Semporna. Mereka sudah saling membaur.
Apa hebatnya Semporna? Ternyata ini adalah kota tujuan wisata bahari yang cukup bergengsi di Malaysia Timur. Sebagian besar bisnis di Semporna ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti. Kendati hanya memiliki beberapa hotel berbintang, namun penginapan atau hotel kelas melati cukup banyak tersedia di kota ini. Restoran seafood, money changer, dan travel agent bertebaran di sepanjang jalan kota. Semporna juga memiliki banyak perusahaan yang menawarkan jasa diving, snorkeling, serta wisata eksklusif yaitu berdiam atau menginap di pulau kecil yang terasing atau terpencil letaknya.
Pelancong dunia datang ke Semporna, di antaranya untuk menikmati pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini, yang dahulu milik Indonesia, sekarang adalah bagian dari teritorial kota Semporna. Kedua pulau ini adalah icon pariwisata Malaysia, mesin utama penggerak ekonomi Semporna.
Sipadan dan Ligitan sudah dipromosi Malaysia sebagai miliknya sejak tahun 1970-an, jauh sebelum Indonesia kalah dalam persidangan perebutan kedua pulau ini di mahkamah internasional. Itulah kepandaian Malaysia yang memanfaatkan ignoransi Indonesia.
Pemberitaan yang luas tentang perebutan atas status pemilikan kedua pulau tersebut ternyata menjadi ajang promosi gratis. Maka wajar, ketika sesudah diputuskan mahkamah internasional sebagai bukan milik Indonesia tetapi Malaysia, pelancong pun antri datang ke kedua pulau kecil ini . Dengan kehendak politik serta keseriusan sektor swastanya, Malaysia kemudian mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kedua pulau ini sebagai tujuan wisata eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berkantong tebal.

Sangalaki
Ternyata bukan Sipadan dan Ligatan saja yang dijual Malaysia melalui promosi sistemik melalui berbagai media komunikasi. Dengan basis di kota Semporna, mereka juga menjual jasa kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia. Sepertinya, kejadian ini tidak dipahami, tidak diketahui, atau bahkan sengaja dibiarkan oleh pihak Indonesia.
Pulau-pulau yang dijual jasanya tersebut adalah Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, dan Kepulauan Derawan yang terletak jauh di selatan Semporna yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Karena permintaan sektor pariwisata dunia yang terus berkembang serta keterbatasan ruang dan sumberdaya di wilayah Semporna maka Malaysia pun menoleh ke selatan, masuk jauh ke wilayah Indonesia, menjual jasa keindahan luar biasa yang ada di pulau-pulau Indonesia itu. Setiap hari, selalu ada kapal pesiar yang membawa wisatawan mancanegara berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Mereka umumnya terbang dari negaranya via Kuala Lumpur atau Singapura kemudian ke Kota Kinibalu, ke Tawau dan melalui darat ke Semporna. Jadi pasti bahwa, wisatawan mancanegara itu tidak tahu tentang kota-kota seperti Jakarta, Balikpapan, Berau, atau Nunukan.
Jasa yang ditawarkan pihak Malaysia ini tentu saja dapat memberi dampak positip bagi perkenomian lokal di Kabupaten Berau. Namun hal ini hanya terjadi bila wisatawan membelanjakan uangnya di pulau-pulau ini. Bila mereka menginap di rumah penduduk maka dampak positip bisa juga dinikmati penduduk. Memang ada beberapa hotel yang berbentuk small island resort di pulau-pulau ini. Entah siapa pemiliknya, pengusaha Indonesia atau Malaysia. Dari harga berbagai paket wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan di Semporna, tampaknya sangat kecil dampak kegiatan pariwisata ini terhadap ekonomi lokal Indonesia.
Di berbagai informasi dalam bentuk brosur, stiker, atau poster yang dibagi-bagikan di Semporna, tidak ada pernyataan atau keterangan bahwa pulau-pulau itu adalah milik atau terletak di wilayah Indonesia. Hanya dikatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Borneo Island. Memang tidak salah informasi tersebut. Sebagian kecil pulau Borneo (Kalimantan) pun adalah milik Malaysia. Tetapi bagi wisatawan asing, mereka mungkin tidak paham dan tidak berpikir, pulau-pulau itu berada di bagian Borneo yang masuk wilayah Indonesia. Jika demikian adanya maka ini adalah suatu kecerdasan Malaysia, sekaligus adalah kebodohan dan ketidaktahuan Indonesia.
Ada satu perusahaan perjalanan di Semporna yang mengoperasikan suatu kapal pesiar mewah dengan menggunakan nama “Celebes”. Kantor pusat perusahaan tersebut terletak di Kota Kinibalu bukan di Celebes (Sulawesi). Ternyata juga tidak ada bisnis perusahaan ini yang berlokasi di pulau Sulawesi. Mungkin perusahaan ini dimiliki oleh orang asal Sulawesi yang kini menjadi warga negara Malaysia dan bermukim di Kota Kinibalu. Mungkin juga karena wilayah bisnis atau operasi kapal pesiar ini adalah di Celebes Sea (laut Sulawesi). Akan tetapi penggunaan kata Celebes ini juga menarik untuk ditafsirkan.
Apakah wisatawan asing masuk ke wilayah pulau-pulau kecil Indonesia itu secara syah? Apakah mereka diwajibkan perusahaan Malaysia untuk memiliki visa Indonesia? Adakah kontrol oleh petugas imigrasi Indonesia di perbatasan, di tengah laut? Tidak ada jawaban pasti. Mungkin saja ada. Mungkin juga tidak.

Kelola Sendiri
Dengan ketidakpastian tentang dampak kegiatan perusahaan-perusahaan Malaysia di pulau-pulau kecil Indonesia ini serta kecenderungan arogansi, agresifitas dan ekspansionis Malaysia memanfaatkan suberdaya alam milik Indonesia maka tidak ada alternatif selain sekarang ini juga pemerintah Indonesia harus menghentikan kegiatan ini.
Di lapangan, aparat harus bertindak tegas, menegakkan hukum nasional dengan visi mempertahankan kedaulatan NKRI. Luka hati karena kekalahan Indonesia atas Sipadan dan Ligitan tidak akan tersembuhkan. Demikian pula, ulah Malaysia di kawasan Ambalat, yang tidak jauh dari pulau-pulau kecil ini, tidak akan terlupakan. Jangan sampai dominasi ekonomi oleh Malaysia di kawasan pulau-pulau kita ini menjadi embrio bagi tumbuhnya dominasi dalam dimensi yang lebih besar dan lebih kompleks di hari kemudian.
Karena itu pemerintah Indonesia harus membuka kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi pengusaha nasional menanam modalnya di sini. Pemerintah Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau patut menyiapkan daerahnya sebagai tujuan dan transit bagi wisatawan mancanegara yang ingin menikmati pulau-pulau kecil ini. Insentif bagi pengusaha lokal harus diberikan. Masyarakat di Berau dan penduduk pulau-pulau kecil ini harus diberdayakan untuk mengembangkan UKM yang ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti.
Transportasi dan komunikasi yang selalu menjadi kendala tentu saja harus diatasi. Wisatawan mancanegara harus bisa mencapai Berau melalui Jakarta dan Balikpapan, sama mudahnya bila mereka mencapai Semporna melalui Kuala Lumpur dan Kota Kinibalu.
Sementara itu, perbankan patut memberi kredit modal usaha bagi pengusaha lokal untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya dalam bidang ini. Dalih bahwa bisnis ini tidak layak didanai perbankan tidak bisa diterima akan sehat. Bila pengusaha dan UKM Malaysia saja bisa meraih dolar melalui bisnisnya dari Semporna, tentu saja bisnis ini akan lebih menguntungkan dilakukan dari Berau. Bila pengusaha Malaysia mampu, tentu saja pengusaha Indonesia tidak kalah kualitasnya. Tinggal bagaimana Indonesia mau sungguh-sungguh memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka ini. Apakah Indonesia melihat keberadaan pulau-pulau kecil ini, tidak saja sebagai suatu peluang ekonomi tetapi juga sebagai kepentingan dan kedaulatan NKRI yang harus dilindungi.
Hari ini juga, Indonesia harus berbuat sesuatu. Ignoransi akan hal ini adalah bom waktu yang berpotensi menggoyangkan martabat dan kedaulatan NKRI. Karena dengan kecerdikannya, Malaysia akan terus memanfaatkan kelalaian dan kealpaan Indonesia . Ini tidak boleh terus terjadi.

Penulis adalah Resource Economist Alumni Lemhannas KSA-16, Tahun 2009

Perbatasan

Senin, 23 Agustus 2010 21:56 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam |
Negara Harus Maksimalkan Pembangunan di Perbatasan
(ANTARA/Prasetyo Utomo)
Negara Harus Maksimalkan Pembangunan di Perbatasan

Kubu Raya (ANTARA News) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pembangunan dan pengamanan daerah perbatasan harus diberdayakan semaksimal mungkin agar pihak asing tidak memandang “sebelah mata” terhadap eksistensi Indonesia.

“Daerah perbatasan merupakan pintu masuk Negara Kesatuan RI, sehingga harus dijaga dan diperhatikan keamanannya karena rawan penyelundupan, tindak kejahatan , terorisme, dan pengaruh asing lainnya. Bahkan daerah perbatasan juga merupakan daerah pertahanan demi keutuhan NKRI,” Anas Urbaningrum saat bertemu dengan pengurus Partai Demokrat se-Kalbar di Sungai Raya, Kubu Raya, Senin.

Ia menambahkan, Partai Demokrat menilai di daerah perbatasan inilah tanggung jawab negara dituntut. Namun, lanjut dia, kalau dilihat dari alokasi anggaran, sangatlah tidak cukup untuk membangun perbatasan sehingga dibutuhkan skala prioritas.

“Pembangunan ekonomi di tapal batas juga perlu mendapat perhatian karena cukup banyak warga yang tinggal di perbatasan, selain untuk memberdayakan dan menjaga potensi yang ada di berbagai sektor,” kata dia.

Ia juga melihat di kawasan perbatasan masih banyak daerah yang berpotensi di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta pariwisata.

“Pengembangan perlu didorong di tapal batas agar potensi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, masalah di daerah perbatasan harus menjadi skala prioritas yang harus diperhatikan terutama kasus perpindahan wilayah dan pergantian status kewarganegaraan.

Dia mengemukakan, tidak dapat dipungkiri ada yang tinggal di daerah perbatasan khususnya di Kalbar menggunakan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, maupun air bersih yang gratis dari Malaysia.

Selain itu, persoalan mendasar yang menyebabkan ekonomi perbatasan sulit berkembang adalah ketiadaan infrastruktur yang menghubungkan kawasan-kawasan di daerah perbatasan dengan pusat ekonomi di kabupaten. Resiko terberat lainnya yang harus dihadapi setiap harinya adalah tingginya harga-harga kebutuhan pokok.

“Di perbatasan, masalah infrastruktur dan fasilitas umum sangat krusial hingga menimbulkan kesenjangan infrastruktur dan fasilitas umum antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia,” kata Anas Urbaningrum yang datang bersama Sekjend DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono serta sejumlah pengurus lainnya.

Tidak hanya itu, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan negara juga harus diberdayakan di semua sektor, sehingga ada motivasi untuk bekerja dan keluar dari garis kemiskinan.

“Pasalnya, jika persoalan ekonomi tersebut tidak pernah bisa dijawab dengan solusi baik, terutama tersedianya infrastruktur jalan memadai, ancaman disintegrasi dan perpindahan masyarakat perbatasan ke negara tetangga Malaysia akan benar-benar menjadi kenyataan,” kata dia.

Selain itu, tantangan ke depan adalah menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan karena banyak hal yang dapat memicu kedaulatan sehingga wajib diperhatikan oleh negara.

“Perhatian yang dimaksud adalah perhatian infrastruktur, pembangunan ekonomi maupun ketahanan serta dimensi-dimensi yang lain,” demikian Anas Urbaningrum.
(ANT171/T011)

07
Nov
09

Perbatasan : 193 Titik Dasar dan 92 Pulau Terluar

BATAS WILAYAH
193 Titik Dasar, 92 Pulau Terluar

KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009 | 05:28 WIB

Oleh Gesit Ariyanto

”Berbuatlah sesuatu sebelum perkara muncul” (Hasjim Djalal). Menjaga kedaulatan negara bukan hanya perkara diplomasi politik, melainkan harus diterjemahkan di lapangan. Sebagai sebuah negara kepulauan, menentukan titik dasar terluar adalah sebuah langkah awal.

Dari sejumlah negara kepulauan di dunia, Indonesia adalah salah satu yang terbesar—menurut United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1992. Konsekuensinya, penetapan titik-titik pangkal terluar juga merupakan kerja cukup berat dan tidak mudah. Menurut hukum laut internasional, jarak dua titik berdekatan—jika ditarik garis lurus—maksimal 100 mil laut.

Pekerjaan besar itu harus melibatkan para ahli untuk memastikan posisi titik-titik tersebut. Proses selanjutnya, mendaftarkannya ke sekretariat PBB untuk memenuhi asas publisitas dengan publikasi di situs resmi.

Di situs itulah pekerjaan para ahli diuji: diteropong negara tetangga apakah penetapan titik pangkal yang akan menjadi dasar batas wilayah dan kedaulatan itu bermasalah. ”Dari 193 titik pangkal yang didepositkan di PBB, tidak satu pun yang disengketakan negara tetangga,” kata Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Sobar Sutisna, yang juga anggota Tim Perunding Batas Maritim.

Sebelum menentukan 193 titik pangkal itu, tim yang di antaranya melibatkan Bakosurtanal dan Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut menyurvei lebih dari 300 titik sepanjang tahun 1996-1999. Sebagai dasar survei, tim memanfaatkan data Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Sebelum sempat didaftarkan di sekretariat PBB, data direvisi karena sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, yang keduanya akhirnya diputuskan menjadi milik Malaysia. Akibatnya, tiga titik pangkal di Sipadan dan Ligitan diganti di Pulau Sebatik dan Karang Unarang.

Keputusan itu memberi wilayah laut lebih besar karena titik dasar di Pulau Bunyu diganti di Pulau Maratua, yang tarikan garis penghubungnya dari Karang Unarang menjadi lebih panjang memotong laut.

Berdasarkan kesepakatan UNCLOS, titik pangkal ada di titik terluar pulau terluar sebuah negara. Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan 10 negara.

Surut terendah

Posisi titik pangkal disepakati pada posisi air surut terendah. Titik koordinat ditetapkan di sana. Menurut Sobar, terjadinya air surut terendah itu memiliki siklus 18,6 tahun. Artinya, tidak sewaktu-waktu titik pangkal dapat dilihat langsung. Bahkan, sangat sulit.

Menurut ahli hukum laut internasional Hasjim Djalal, penetapan titik pangkal sangat penting karena merupakan elemen penting perundingan batas wilayah kedaulatan sebuah negara. Dari titik-titik itulah, wilayah kedaulatan RI ditentukan. Oleh karena itu, pascapenetapan titik pangkal negara perlu terus memantau atau mengidentifikasi keberadaannya.

Sesuai dengan namanya, titik pangkal menjadi dasar penarikan garis batas. Berjarak 12 mil ke arah laut lepas merupakan kawasan laut teritorial, sejauh 24 mil merupakan zona tambahan. Lalu, 200 mil merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE), dengan bagian dasarnya merupakan batas landas kontinen.

Atas kesepakatan internasional itu, kehilangan pulau terluar karena tenggelam tidak memengaruhi wilayah kedaulatan sebuah negara. ”Sebagai daratan memang hilang, tetapi hak kedaulatan atas laut tidak,” kata Hasjim.

Pasalnya, hukum laut internasional mengakui lima hal, yakni kedaulatan darat, laut, dasar laut, udara, dan semua sumber daya yang ada di dalamnya. Seluruh kandungan sumber daya alam dalam batas landas kontinen adalah milik RI. Seluruh aktivitas di kawasan itu harus seizin Pemerintah RI.

Pengawasan efektif

Faktor utama dan penting terkait kedaulatan negara adalah pengawasan efektif. Kunjungan berkala ke kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, meski tak berpenghuni, amat dianjurkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja berkisah.

Saat masih menjabat ia berkunjung ke sebuah pulau di Kalimantan Barat. Seorang bapak tua di sana mengaku tidak tahu nama gubernurnya. Presiden yang ia kenal pun Soekarno. Namun, ia kenal baik nama-nama nakhoda kapal nelayan Thailand berikut nomor lambung kapalnya karena sering mengangkut warga yang sakit.

Oleh karena itu, kehadiran nyata pemerintah di wilayah perbatasan mutlak adanya. Berpenghuni atau tidak, selama ada pengawasan berkala, tak perlu khawatir pencaplokan pulau oleh negara lain. ”Ada persepsi salah, seakan-akan kepemilikan sebuah pulau tergantung dari ada-tidaknya penduduk,” kata Sobar.

Soal pengawasan yang membuat Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Pemerintah Inggris saat menguasai Malaysia tercatat beraktivitas di dua pulau itu, sementara Hindia Belanda tidak. Adapun Pulau Miangas yang secara geografis lebih dekat dengan Filipina tetap menjadi wilayah Indonesia karena Hindia Belanda memiliki bukti aktivitas di sana.

Berkaca pada pengalaman, Hasjim mengingatkan, pemantauan efektif di pulau-pulau terluar dan batas-batas wilayah RI harus dilakukan intensif. ”Berbuatlah sesuatu sebelum perkara muncul”.




Blog Stats

  • 3,306,039 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…