Posts Tagged ‘Constitution

20
Sep
13

Konstitusi : Pasal-33 UUD45 [1959] Strategik

Ben S. Bernanke yang Chairman dari the Federal Reserve Bank di Amerika dalam disertasi doktoralnya di MIT tentang Great Depression tahun 1929, berpendapat bahwa peran intervensi negara dan bank sentral yang lebih besar penting sebagai solusi strategik atasi krisis ekonomi keuangan saat itu. Intervensi berarti aksi regulasi otoritas keuangan pemerintah seperti yang dilakukannya pada tanggal 18 September 2013 yang lalu yaitu kebijakan stimulus dilanjutkan. Hasilnya sentimen pasar finansial terdampak positif sejuk teduh dan gejolak ekonomi mengecil.
Peran regulasi strategik itu sesungguhnya sudah terpikirkan oleh the founding fathers ketika merumuskan konstitusi pada tahun 1945 dengan mencantumkan Pasal-33, sangat mungkin sekali belajar bercermin dari peristiwa Great Depresion 1929-1933 itu. Dengan kata lain pembiaran terhadap pola ekonomi pasar bebas sudah diantisipasi.
Oleh karena itulah amandemen berwujud Pasal-33 UUD45 (2002) yang dirasakan terbuka kearah orientasi pasar bebas (laissez-faire) yang patuh total pada libertarianisme Adam Smith, seharusnya segera dibatalkan mengacu pragmatisme kebijakan the Fed tanggal 18 September 2013 itu yang berujung manfaat bagi banyak bangsa sedunia. Dengan pemberlakuan kembali Pasal-33 UUD45 (1959) diyakini akan senantiasa terjadi harmonisasi dengan kebijakan2 ekonomi keuangan global sehingga kehidupan ekonomi Indonesia akan lebih terasa ramah bagi warganya sendiri.
Jakarta, 20 September 2013
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
eMail : pkp17845@gmail.com

Selamat Pagi Sobat2 NasPan45.jpg

Selaku warga Jakarta peduli Penegakan Konstitusi Proklamasi 17845 (PKP45) yang berkearifan lokal (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 + 8  butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No. XVIII/1998), bersama ini serukan “Batalkan Pasal-33 UUD45 (2002) dan Berlakukanlah Pasal-33 UUD45 (1959)” bercermin pada hari bersejarah mengenang kepahlawanan warga Djakarta pada Rapat Raksasa di IKADA tanggal 19 September 1945 untuk menegakkan Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.
Seruan ini dalam rangka turut memperkuat Ketahanan Fundamental Ekonomi Indonesia demi Politik TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian) dan Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas dalam konteks Strategi 7 Ketahanan Bangsa,  sekaligus terapi atas peristiwa perlambatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kesejahteraan rakyat yang kini terjadi.
Semoga seruan kepada seluruh komponen masyarakat, bangsa, negara yang peduli atas kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mampu menopang kepastian terwujudnya amanat Pembukaan UUD45.
Jakarta, 19 September 2013
Penegak Konstitusi Proklamasi 17845,
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

Advertisements
22
Feb
12

Politik : Kedaulatan Ekonomi Nasional

Jakarta- Pasca reformasi, hantu oligarki zaman Soeharto sudah muncul kembali di negeri ini. Hal itu tercermin dari penyerobotan tanah rakyat, yang kemudian dikuasai oleh para konglomerat hitam untuk di eksploitasi. Hal itu membuat J.E. Sehetapy,  Ketua Aliansi Komisi Hukum Nasional  (AKHN) resah. Meskipun dirinya orang yang awam dalam masalah ekonomi, namun melihat kondisi negara saat ini membuat dirinya tergerak untuk berbicara.

“Ironisnya, hal ini didukung oleh Bupati atau elite setempat. Kita lihat seperti Bima dan Lampung,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam dialog tentang ‘Kedaulatan Ekonomi Nasional’ dalam rangka memperingati HUT ke-12 KHN (Komisi Hukum Nasional), di Jakarta, Selasa (21/2/2012) .

Acara yang diselenggarakan di Hotel Millenium Jakarta ini  dihadiri oleh beberapa tokoh nasional, baik dari kalangan ekonom dan pengusaha. Sebut saja Sofyan Wanandi (APINDO) yang mewakili pengusaha, Faisal Basri (Pengamat Ekonomi), Dr. Kwiek Kian Gie dan Ahmad Eram (Indef) dari kubu para ekonom.

Berbusana semiformal dengan mengenakan sendal dan setelan batik, Sehetapy menyampaikan sejumlah kegelisahan terkait persoalan ekonomi yang saat ini dialami oleh Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pasal 33 UUD sekedar huruf-huruf mati. “Pancasila yang diagungkan juga hilang maknanya saat ini,” ungkapnya.

Akibatnya, alam mengamuk, banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana. “Kita lihat di Belanda. Negara sebesar Jawa Timur itu memiliki bandar udara 4 meter di bawah laut, tetapi tidak banjir. Jakarta? Hujan sedikit aja Banjir,” lanjutnya menambahkan.

Disamping masalah ekonomi, berkaitan dengan HUT KHN, Sehetapy yang guru besar bidang hukum itu juga menyampaikan komentarnya terkait praktek hukum di Indonesia. “Para hakim memutuskan perkara berdasarkan kekuatan hukum, tetapi keberadaan Tuhan dilecehkan,” ujarnya.

Menurut Sahetapy, KHN sudah mencetak 58 buku untuk disebarkan ke berbagai instasi pemeintah sebagai rekomendasi atas masalah-masalah yang muncul. Sayangnya, kata ungkap Sehetapy, tidak ada reaksi balik. “Buku diterima dan ditaruh di lemari, tetapi tidak dibaca. Kalau dibaca, tidak dimengerti maknyanya. Tak heran jika muncul keserakahan,” ujarnya. (AWF)

Defisit Empat Pilar Ekonomi

Jakarta- Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan bahwa empat pilar kekuatan ekonomi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Empat pilat itu meliputi pangan, energi, manufaktur serta keuangan. Hal itu disampaikan Faisal dalam dialog tentang ‘Kedaulatan Ekonomi Nasional’ memperingati HUT ke-12 Komisi Hukum Nasional (KHN) di ruang Java, Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Dialog tersebut diikuti pula dengan peluncuran buku tentang hasil rekomendasi KHN terhadap kondisi hukum yang mulai amburadul. Beberapa pakar diundang untuk berbicara dalam bidang ekonomi, dan mengurai problem-problem pokok perekonomian nasional. Mereka antara lain Sofyan Wanandi (APINDO) dari sisi pengusaha, Faisal Basri (Pengamat Ekonomi), Kwiek Kian Gie serta  Ahmad Eram (Indef) dari perspektif  ekonom.

Menurut Faisal, dalam bidang  pangan, defisit justru dialami oleh negara agraria, termasuk Indonesia. “Pada 2007, situasi pangan mengalami defisit justru ketika presidennya seorang dokter pertanian,” ungkap Faisal. Di bidang energi, semisal minyak mentah, defisit mencapai angka USS 20 miliar. Minyak jadi seperti BBM, mencapai USS 45 Milliar. Sedangkan untuk impor  BBM mencapai USS 28 milliar. “Makin besar porsi BBM dari luar negri dankita  menjadi pengimpor terbesar di dunia.”

Bidang perindustrian atau manufakturing kian merosot karena mulai 2008 lebih banyak mengimpor ketimbang ekspor. Defisit ini justru harus ditutupi dengan apa yang kita punya. dalam bidang pertambangan dan perkebunan dieksploitasi habis-habisan untuk kekurangan ini.

“Pada bidang keungan cadangan devisa porsi jangka pendek gampang masuk dan mudah untuk keluarnya,” ungkap Faisal. Misalnya, utang negara dalam surat jangka panjang dikeluarkan dan dibeli oleh pengusaha asing.

Faisal menilai, Indonesia tidak perlu melakukan utang luar negri, tetapi boleh berhutang di dalam negeri. “Karena kalau hutang luar negri, bunganya pasti untuk negara lain.” Nah, cara untuk menutup hutang dalam negri adalah melalui pemotongan gaji. Di Singapura, pemotongan tersebut sampai 30 %, dan itu adalah gaji buruh. Tetapi kesejahteraan mereka harus dijamin. “Para buruh di Singapura memiliki rumah pribadi,” ujar Faisal mencontohkan. (AWF)

» Opini
22 Februari 2012 | BP
Masyarakat Miskin karena Dibodohi dengan Janji-janji
KATANYA Bali adalah surga dunia. Namun, kenyataan memberikan deskripsi yang berbeda terkait pulau surga dunia ini. Tidak sedikit masyarakat di tempat ini menderita seperti di neraka karena kemiskinan. Tak jarang pula karena kemiskinan masyarakat menjadi tidak berpendidikan dan akhirnya menjadi masyarakat yang bodoh. Setelah menjadi masyarakat yang bodoh dengan gampangnya mereka dibodohi. Salah satu contohnya adalah janji-janji para kandidat pemimpin pada setiap pilkada.

Pada saat kampanye setiap kandidat selalu berjanji jika terpilih akan membantu masyarakat kecil untuk mengatasi kesulitan kehidupan, salah satunya mengatasi kemiskinan. Yang diberikan hanya janji. Tidak pernah terpikirkan oleh para kandidat untuk memberikan secara langsung hal-hal yang dijanjikan kepada masyarakat. Selalu para kandidat berkata, ”jika saya terpilih saya akan…” Mengapa harus menunggu jika terpilih? Masyarakat akan menyambut baik jika para kandidat mau membuktikan secara langsung.

Yang lebih menyakitkan lagi adalah kandidat yang sudah terpilih dan menjadi pelaksana pemerintahan justru hanya memberikan janji. Mungkin mereka lupa yang memilih mereka adalah masyarakat, seharusnya mereka mengabdi kepada masyarakat. Sesungguhnya mereka adalah pelayan masyarakat. Maka dari itu, mereka harus tunduk kepada masyarakat. Jika masyarakat menjadi miskin tentu merupakan tanggung jawab mereka juga. Tetapi, kenyataannya justru mereka yang makin kaya ketika masyarakat makin miskin.

Jarang pula kita temukan para pemimpin kita mau berbagi kekayaannya kepada masyarakat miskin. Hal yang terjadi malah sebaliknya, KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) justru merajalela yang tidak pernah memihak kepada masyarakat miskin. Dalam hal ini, masyarakat miskin akan tetap miskin sehingga menjadi bodoh dan mudah dibodohi. Pemegang kekuasaan akan makin kaya dan semakin pintar untuk membodohi masyarakat.

I Wayan Numertayasa, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia di SMK Giri Pendawa

Rendang & Mahasiswa Pascasarjana Undiksha Singaraja

10
Feb
12

Energi : pengelolaan harus sesuai konstitusi

Pengelolaan Energi

Kamis, 9 Februari 2012 00:50 WIB |

Ichsanuddin : pengelolaan energi harus sesuai konstitusi

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyatakan, pengelolaan sumber-sumber energi nasional harus sesuai UUD 1945 dan pemerintah jangan tunduk kepada kemauan pihak asing.

“Saya minta pemerintah kembali ke Pasal 9 UUD`45, kembali ke konstitusi, maka tidak jadi komprador yang tunduk kepada pasar, tunduk kepada asing, tunduklah pada konstitusi,” kata pengamat Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu.

Ichsanuddin menjelaskan bahwa sebenarnya Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan di bidang energi. Dalam persoalan energi khususnya BBM terlihat sekali pemerintah tunduk kepada kemauan asing yang mengarah kepada pasar bebas.

“Saat ini Indonesia sudah didikte oleh pasar, didikte oleh asing dalam hal energi,” kata Ichsanuddin.

Ichsanuddin menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan kenapa Indonesia sudah tidak berdaulat di bidang energi.

Pertama, selama ini soal energi selalu diarahkan pada harga keekonomian. “Ini artinya sama dengan mekanisme pasar,” kata Ichsanuddin.

Kedua, pemerintah hanya sebagai kuasa pertambangan dan regulator sehingga pemerintah tak boleh melakukan usaha investasi hulu dan hilir. Ketiga, penyerahan pada mekanisme pasar bebas.

Pengamat ekonom Econit Hendry Saparini menilai, saat ini ada `gap` yang luar biasa antara masyarakat yang masih meyakini Indonesia masih punya energi yang besar.

“Sementara energi telah digeser dan ditempatkan sebagai komoditas. Padahal semua negara melihat energi itu yang diperebutkan,” kata Hendry.  (J004/S023)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

31
Jan
12

Konstitusi : Amandemen UUD’45 Menyimpang dari Cita-cita Kemerdekaan

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Try Sutrisno

Lia Harahap – detikNews

Senin, 30/01/2012 18:26 WIB

Try Sutrisno : Amandemen UUD’45 Menyimpang dari Cita-cita Kemerdekaan
Jakarta – Amanden terhadap UUD’45 bertujuan menjadikan konstitusi negara mampu memenuhi kebutuhan perkembangan negara. Tapi meski sudah empat kali dilakukan amandemen, nyatanya tidak juga membawa manfaat besar untuk perubahan bangsa dan menjadi UUD’45 itu terkesan menyimpang dari nilai-nilai kemerdekaan.”Mencermati perjalanan amandemen UUD 1945 sejak 1999 sampai saat ini, kami menyimpulkan tidak bersifat menyempurnakan. Cenderung mengganti karena arah visinya sudah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dan jatidiri bangsa yaitu Pancasila,” kata Try Sutrisno.Hal itu disampaikannya sampaikan saat menjadi pembicara di acara Pekan Konstitusi di Kantor ICIS Jl Dempo, Matraman, Jakarta, Senin (30/1/2012). Wapres di era Soeharto ini menambahkan, visi negara ini sebenarnya sudah sangat jelas tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, adil dan makmur.Tapi setelah mengalami perubahan di beberapa pasal yang terjadi justru membuat bangsa Indonesia kurang memiliki rasa kemerdekaan dan kurang bersatu. Bahkan masyarakatnya kurang memperoleh keadilan dan kemakmuran.”Yang paling dirasakan masyarakat saat ini akibat perubahan Pasal 33, di mana saat ini perekonomian nasional semakin dikuasai oleh pihak asing dan rakyat semakin tertekan,” keluhnya.Dengan demikian, lanjutnya, melihat kondisi negara saat ini rasanya yang dibutuhkan bukan lagi melakukan perubahan UUD 1945. Sekarang yang diperlukan adalah mengkaji ulang terhadap perubahan yang pernah dilakukan pada UUD 1945 sebelumnya.”Kami mengajak kita semua bersama MPR melakukan kaji ulang sebelum mengambil langkah lanjutan sebagai pelaksanaannya,” ujar purnawirawan TNI AD ini. (lia/lh)
Baca Juga

Amandemen UUD45

Lia Harahap – detikNews

Senin, 30/01/2012 14:00 WIB

JK : Jangan Terlalu Mudah Amandemen UUD 1945
Jakarta – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyadari bahwa UUD 1945 bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah sedikit pun. Namun, untuk mengubah itu harus melihat seberapa penting dan mempengaruhi bangsa.”Bahwa konstitusi tetap buatan kita. Oleh karena itu, saya selalu katakan yang tidak bisa diubah itu hanya kitab suci. UUD 1945 bisa diubah kapan saja, tapi bukan pula seperti UUD yang bisa setiap kali ada masalah di DPR dan MK. Janganlah kita terlalu mudah mengubah,” kata JK, dalam sambutan saat membuka pekan konstitusi, di Kantor ICIS, Jl Dempo, Matraman, Jakarta, Senin (30/1/2012).JK menambahkan, saat ini semua lapisan masyarakat cukup paham akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa ini. Namun, katanya, belum tentu masalah itu terjadi karena aturannya yang tidak jelas dan tepat.”Kalau bicara kesulitan tentu biasanya karena pelaksanaan konstitusi atau bernegaranya. Karena, konstitusi itu lahir dari kesepakatan kita bersama tentang dasar negara kita, tentang tujuan negara kita mau ke mana sebagai bangsa dan ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu,” terangnya.Ia juga mengkritisi semangat demokrasi yang berjalan di Indonesia. Menurutnya, banyak kesalahpahaman dalam mendefenisikan makna demokrasi itu.”Kita sepakat pakai demokrasi sebagai sistem. Tapi sistem demokrasi itu tujuannya untuk mencari kesamaan, bukan perbedaan. Yang sekarang sering salah tanggap. Bahwa dalam cara mencari persamaan itu ada perbedaan, ya kita saling menghormati,” ujar Ketua PMI ini.JK menilai, Indonesia saat ini salah cara dalam menerapkan sistem demokrasi tersebut. Contohnya, dalam sistem bernegara, tidak ada check and balance.

“Lembaga-lembaga seperti DPR siapa yang kontrol? Padahal dalam legislatif itu harus ada yang mengawasi,” tuturnya.

Sejak Indonesia berdiri, sudah empat kali Undang-undang Dasar diamandemen. Sayangnya, perubahan demi perubahan tersebut dinilai belum memenuhi sebuah undang-undang yang ideal mencakup semua lini.

(lia/nik)

Baca Juga

Mega: 6 Pasal UUD 45

Jakarta – Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menegaskan, Pasal 27, 28, 29, 31, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil, sehingga tidak boleh diubah dan bersifat tetap.

“Pasal-pasal tersebut merupakan penerjemahan langsung Pancasila yang merupakan dasar hukum bangsa ini, oleh karena itu tidak boleh berubah,” kata Megawati, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, dalam forum “Pekan Konstitusi, UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa”, di Jakarta, Senin (30/1).

Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara tulisan maupun lisan. Pasal pada amandemen I-IV juga menyangkut hak-hak warga negara lainnya.

Pasal 29 menyatakan bahwa Negara berdasar pada Asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 31 memberi landasan bagi hak warga negara untuk mendapat pendidikan, pasal 33 menegaskan soal kemandirian ekonomi bangsa, sementara Pasal 34 mengatur kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan penyediaan layanan kesehatan.

“Pasal-pasal itulah yang menjamin kedaulatan negara dalam bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata Mega.

Mega mengatakan, amandemen kelima yang sebelumnya banyak disuarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), harus menjadi momentum untuk meluruskan kembali liberalisasi politik dan ekonomi yang telah mengaburkan gambaran ideal rakyat sebagai negara berdaulat berdasarkan Pancasila.

“Saya tegaskan bahwa amandemen harus dijawab dengan sikap kenegarawanan, dan dalam suatu pemahaman yang kuat terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara,” kata Mega.

Mega mengatakan bahwa saat ini Pancasila tidak lagi menjiwai Batang Tubuh UUD 1945 amandemen IV yang mengakibatkan Indonesia menjadi bangsa yang mudah goyah dan terombang-ambingkan oleh pusaran gelombang kepentingan global.

Mega juga berkomentar bahwa amandemen yang sudah dilakukan empat kali dibuat dalam suasana euforia runtuhnya Orde Baru yang didominasi oleh suasana kebatinan yang menjadikan kebebasan adalah segala-galanya. Selain itu amandemen juga merupakan proyeksi kemarahan terhadap Orde Baru.

“Namun amandemen juga mendekatkan Indonesia pada gambaran sebagai negara ideal, ada pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI), peningkatan kualitas demokrasi, dan kebebasan pers,” kata dia.

Pekan Konstitusi merupakan acara yang digelar 30 Januari-4 Februari untuk membahas usulan DPD tentang amandemen kelima. Acara ini dihadiri beberapa tokoh di antaranya mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, Ketua DPD Irman Gusman, dan Sultan Hamengkubuwono X.

DPD mengusulkan 10 poin penting perubahan UUD 1945 di antaranya adalah, memperkuat sistem presidensial, mengoptimalkan sistem perwakilan DPD, membuka calon presiden jalur perseorangan, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal Hak Asasi Manusia dan penajaman bab tentang pendidikan dan ekonomi. [TMA, Ant]

Amendemen V UUD

Selasa, 31 Januari 2012 01:36 WIB |

Amandemen Kelima UUD Diharapkan Perketat Syarat CaPres

Jakarta (ANTARA News) – Rencana perubahan (amendemen) kelima terhadap Undang Undang Dasar 1945 diharapkan memasukkan poin untuk memperketat persyaratan bagi proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“Mestinya ke depan dipertimbangkan persyaratan agar calon yang maju menjadi semakin berkualitas,” kata Sultan Hamengku Buwono X dalam satu rangkaian acara “Pekan Konstitusi” bertema “UUD 1945, Amendemen dan Masa Depan Bangsa” di Jakarta, Senin.

Beberapa poin penguatan yang harus didorong itu, menurut Sultan HB X, di antaranya adalah latar belakang rekam jejak kehidupan, disposisi moralitas, keunggulan penguasaan ilmu dan pendidikan, serta kesetiaan pada Pancasila.

“Pemilu 2014 harus mempu menghasilkan kepemimpinan kolektif yang terdiri atas tiga unsur kekuatan politik bangsa yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata Sultan.

“Bertolak dari pemikiran itu, hendaknya pemimpin nasional terpilih harus memiliki gaya kepemimpinan menyejukkan dan merangkul seluruh unsur bangsa, serta berani melakukan perubahan konstruktif meskipun harus mengambil kebijakan yang tidak populer,” katanya.

Selain itu, Sultan juga mendukung gagasan tentang dibolehkannya calon perseorangan atau non partisan untuk mengikuti pemilihan umum presiden secara langsung.

“Mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden pun hendaknya membuka peluang selebar-lebarnya bagi setiap anak bangsa dengan membuka pencalonan secara independen,” kata Sultan.

“Pekan Konstitusi” adalah forum yang diadakan Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) guna menanggapi usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melanjutkan amendemen UUD 1945.

DPD RI mengusulkan 10 poin penting perubahan UUD 1945, di antaranya, memperkuat sistem presidensial, mengoptimalkan sistem perwakilan DPD, membuka calon presiden jalur perseorangan, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal Hak Asasi Manusia dan penajaman bab tentang pendidikan dan ekonomi.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum tersebut di antaranya adalah mantan presiden Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, mantan wapres Try Sutrisno, mantan Ketua Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. (P012/A026)Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

23
Jan
12

Kenegarawanan : Konstitusi Republik Indonesia 2002 Cacat Bawaan

KONSTITUSI RI 2002 CACAT BAWAAN

Pandji R Hadinoto / PAKTA45, Jakarta 23 Januari 2012

Dalam Sarasehan Nasional Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta tanggal 21 Januari 2012 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, diskursus istilah Cacat Hukum dianggap tidak tepat, demikian pula istilah Cacat Politik ditanggapi tidak pernah ada, walaupun belum tentu yang belum ada dilarang diadakan, apalagi istilah Cacat Konstitusional yang pasti akan banyak mengundang pro dan kontra di khalayak politisi dan masyarakat, terkait dengan keberadaan Konstitusi Republik Indonesia 2002 yang bersampul nama Undang Undang Dasar 1945 itu.

Dari Sarasehan Nasional itu juga diperoleh penegasan bahwa Sistim Hukum Indonesia berkarakter pluralitas yang tinggi sehingga berpembawaan kompleksitas kelola yang jauh dari kesederhanaan mengingat bercampurnya praktek daripada Sistim2 Hukum Adat, Barat (Kontinental dan Anglo Saxon) ditengah Hukum Nasional yang telah terbentuk.

Selain itu, dikenali pula kini oleh para akademisi tentang ilmu konstitusi berlabel the New Constitualism yang mengetengahkan akan pentingnya peran serta pemangku kepentingan Negara terbesar yaitu rakyat semesta dalam proses pembentukan Konstitusi, seperti telah dipraktekkan di Afrika Selatan. Sementara itu praktek pembentukan UUD 1945 [2002] diketahui ternyata adalah hanya dan hanya oleh dan dari para “wakil” rakyat terpilih melalui kontestasi partai2 politik di Senayan, itupun hingga kini masih terdengar rumor tentang keikutsertaan daripada aspirasi diluar sistim kemasyarakatan dan peradaban Indonesia. Artinya, Konstitusi RI 2002 memang bermasalah bawaan antara lain dirasakan kurang optimal memayungi kebutuhan pluralitas sistim hukum Indonesia sekaligus kurang mengakomodasi aspirasi daripada para pemangku kepentingan Negara terbesar yaitu peradaban rakyat semesta Indonesia yang lebih tua daripada Eropa & Amerika.

Oleh karena itulah, kini setelah 10 (sepuluh) tahun berkiprah, Konstitusi RI 2002 itu dirasakan lebih banyak memberikan sumbangan bagi penderitaan lahir & batin ketimbang kesejahteraan lahir & batin bagi rakyat semesta Indonesia. Contohnya a.l. paparan fakta, data dan kajian yang terurai dalam buku Indonesia Tergadai [ISBN 978-602-19102-0-7, Oktober 2011], termasuk merebaknya konflik2 horizontal terkini akibat kelola sistim keagrariaan yang sangat dirasakan menjauhi jiwa, semangat, nilai2 UUPA 1960.

Lebih jauh lagi, hukum “kebiasaan” ketatanegaraan yang telah diberlakukan di Indonesia yaitu pendaftaran2 formal bagi Konstitusi RI berupa Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 Tahun 1946 dan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959 yang dimaksudkan sebagai pengumuman bagi publik, kemudian faktanya justru telah diabaikan oleh para politisi Senayan ketika itu bagi Konstitusi RI 2002 saat dilahirkan dan masih saja terjadi pembiaran dalam praktek kenegaraan sampai dengan sekarang, sehingga lengkaplah sudah penegasan akan kehadiran pendapat penulis tentang Cacat Politik Hukum Konstitusi atas produk politik bernama UUD 1945 [2002] tersebut.

Salah satu solusi kepemimpinan yang direkomendasikan terhadap situasi & kondisi ini adalah upaya Pelurusan Konstitusi RI berdasarkan Politika Adendum UUD 1945 [1959] seperti yang terpapar di www.jakarta45.wordpress.com [2009], bukan saja sekedar amandemen batang tubuh parsial semata seperti yang kini sedang gencar2nya dikampanyekan oleh beberapa politikus Senayan. Pada intinya, pelurusan itu adalah upaya pengentalan jiwa, semangat, nilai2 Pancasila kedalam batang tubuh Konstitusi agar pengejawantahan/aktualisasi/penjabaran amanat Pembukaan UUD 1945 menjadi jauh lebih optimal/paripurna adanya demi capaian Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa).

Konflik Mesuji

TEMPO.COTEMPO.CO – Kam, 19 Jan 2012

Begini Parang Akhirnya Terpasang di Tangan Made

TEMPO.CO, Jakarta – Tim Gabungan Pencari Fakta menemukan fakta yang berbeda mengenai kematian Made Aste, warga Register 45, Mesuji, Lampung, saat penertiban yang dilakukan tim terpadu, 6 November 2011. TGPF menemukan fakta bahwa saat ditembak, Made tidak sedang memegang parang. Hal ini membantah pernyataan resmi polisi yang menyatakan Made ditembak karena menyerang polisi.

Dalam video berdurasi 6 menit 31 detik yang diperoleh TGPF itu terlihat seseorang dari tim gabungan sengaja meletakkan parang ke tangan Made yang tengah sekarat. Peristiwa tragis itu terjadi saat tim terpadu yang dibentuk Gubernur Lampung datang ke Register 45. Tim yang terdiri dari kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, personel TNI, dan pengamanan perusahaan itu masuk ke Desa Pelita Jaya dengan membawa senjata. Tak hanya senjata laras panjang, ada pula yang terlihat membawa parang, bambu runcing, dan kayu pemukul. Dalam keterangan resmi polisi, ada 60 personel yang diturunkan ketika itu.

Saat menuju areal lahan yang ditempati penduduk, rombongan tim terpadu terlihat melakukan serangan. Suara tembakan pun mulai terdengar. Sepanjang jalan mereka merobohkan rumah dan gubuk milik warga. Bahkan tak sedikit pula yang dibakar.

Memasuki menit kedua, tim terpadu mulai menembakkan senjata. Salah satu gambar yang tertangkap kamera video terlihat seorang anggota Brimob melepaskan tembakan ke udara, yang diikuti bunyi tembakan lain. Saat berjalan bergerombol, tim terpadu terus menenteng senjata. Pasukan polisi dan TNI yang ada di situ tak mempersoalkan senjata tajam itu.

Pada menit keempat, seseorang terlihat berlari dari arah desa sambil berujar, “Ada yang kena tembak.” Di tempat yang dimaksud oleh lelaki tadi, terlihat dua warga, Nyoman Sumarde dan Made Aste, terjatuh di tanah. Made tersungkur dengan darah mengalir di bagian pantat. Saat itu Made masih hidup, tangan dan matanya masih terlihat bergerak. Tak ada parang di tangan Made.

Dua langkah di depan Made, Nyoman terlihat meringis kesakitan juga dengan posisi jatuh di tanah. Di depannya, seorang berpakaian TNI tampak menghardik Nyoman yang tak berdaya. “Tiarap!” ujarnya.

Ada beberapa orang yang mengelilingi Nyoman dan Made. Namun tak satu pun yang mencoba memberikan pertolongan. Bahkan, pada menit kelima, seorang anggota tim gabungan berpakaian seragam mirip Satpol PP terlihat mengacak-ngacak baju Made mencari sesuatu. Diduga lelaki itu tengah mencari senjata tajam di tubuh Made.

Beberapa detik berikutnya, tiba-tiba dalam rekaman video itu terlihat sudah ada parang di tangan Made. Tak ada penjelasan siapa yang meletakkan parang itu. Namun, menurut Ketua TGPF Denny Indrayana, parang diletakkan salah seorang anggota tim. Sekitar 46 detik sebelum video berakhir, terekam gambar bahwa parang yang diletakkan tim terpadu terjatuh dari tangan Made. Seseorang pun berteriak, “Pasangkan lagi, pasangkan lagi.”

Tak lama setelah parang terpasang, seseorang berbaju hitam yang diduga pimpinan tim lapangan segera berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon seluler. Pria itu mengambil posisi menjauh dari sosok Made dan Nyoman yang tergeletak. Tak lama dia memberi laporan, “Ya, gimana, Pak, saya mau dibacok,” ujarnya.

Setelah itu video langsung mengarah pada peristiwa lain. Saat itu terlihat Made dan Nyoman dimasukkan ke bak belakang mobil Ranger dobel kabin berwarna hijau.

Markas Besar Kepolisian RI siap mengadu rekaman video yang dimilikinya dengan video yang dimiliki Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji. Kepolisian mengaku memiliki rekaman video berisi gambar Made Aste memegang parang dan menyerang Ajun Komisaris Besar Priyo saat terjadi bentrok di Register 45, Mesuji, Lampung.

“Tidak ada masalah (diadu). Nanti kan kita uji di persidangan,” ujar Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di sela-sela Rapat Pimpinan Polri, Kamis, 19 Januari 2012.

IRA GUSLINA

Berita Lainnya

28
May
11

Hukum : UUD 1945 Jamin Hukum Adat

Jamin Hukum Adat

Sabtu, 28 Mei 2011 20:53 WIB |

UUD 1945 Jamin Hukum Adat

Palangka Raya (ANTARA News) – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar, menegaskan bahwa masyarakat adat di Indonesia sudah mendapat jaminan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada.

“Negara sudah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya UUD telah menjamin,” kata Akil Mochtar, di Palangka Raya, Sabtu.

Menurut dia, selain mendapat jaminan UUD, masyarakat adat juga mendapat perubahan keempat dari UUD 1945 yang juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia, termuat dalam Pasal 32 UUD 1945.

“Tentang hak negara bisa memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan berlandaskan kebebasan masyarakat adat, dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan,” ujarnya.

Dia mengatakan, negara sangat menghormati dan memelihara bahasa daerah, sebagai kekayaan budaya di Indonesia yang sangat beragam. Seperti diketahui hampir di setiap aliran sungai bahasa maupun kebudayaan pasti ada perbedaan.

“Dengan demikian masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagai dimuat dalam pasal-pasal tersebut. Walaupun beberapa kalangan justru melihatnya sebagai pembatasan hak masyarakat adat,” kata dia lagi.

Menurut Akil, untuk melindungi hak masyarakat adat ditempuh dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, melalui pengujian perundang-undangan terhadap UUD 1945 untuk membuktikan penguatan di lapangan.

“Bila ditinjau dari perspektif perjalanan sejarah perkembangan hak asasi manusia, baik di level internasional maupun nasional, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat semakin menguat,” katanya menegaskan.

Kemudian, sambung dia, secara formal mulai dari tingkat konversi internasional konstitusi, undang-Undang hingga peraturan daerah (Perda) sampai sekarang persatuan masyarakat adat semakin kuat dan dihormati.

“Terlepas masih adanya catatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat, namun upaya untuk mencapai hal tersebut, masih perlu mendapat apresiasi positif dari kita semua,” katanya
(T.KR-GR/N005)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2011

22
Apr
11

Konstitusi : Perubahan UUD45 [2002]

Belum diubah semua NKRI sudah jadi kacung pemilik modal. Nah kalau sudah diubah semua
NKRI mungkin akan jadi salah satu provinsi negeri pemilik modal.

http://www.antaranews.com/berita/255036/7841-lembaga-dukung-perubahan-uud-1945

Perubahan UUD45

Rabu, 20 April 2011 15:31 WIB |

7.841 Lembaga Dukung Perubahan UUD 1945

Ketua Kelompok DPD MPR Bambang Soeroso (dari kiri-kanan), Fajrul Falaakh (Anggota KHN), Abdul Irsan (tokoh angkatan 45) saat menjadi pembicara dalam diskusi kenegaraan DPD di Jakarta.(ANTARA/Yudhi ahatma)
Berita Terkait

Bengkulu (ANTARA News) – Sekitar 7.841 lembaga yang tersebar di tanah air secara tertulis mendukung rencana perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata Ketua kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR-RI H Bambang Suroso.

Dukungan tersebut merupakan sinyal pintu masuk untuk persetujuan dari DPR dalam mengesahkan perubahan UUD 1945 tersebut karena yang dirubah bukan 16 bab yang ada, tapi penguatan pasal dalam UUD 1945 tersebut, kata Bambang Soroso di Bengkulu, Rabu.

Dalam acara diskusi perubahan kelima UUD 1945 kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Bengkulu itu, Bambang Soroso mengatakan, perubahan tersebut sudah berjalan empat tahun namun belum teralisasi dan masih memerlukan perjuangan panjang.

Ia mengatakan, belum terealisasinya perubahan UUD 1945 itu karena dukungan dari DPR-RI masih setengah-setengah. “Mudah-mudahan setelah mendapat dukungan dari 7.841 lembaga tersebut bisa terwujud,” katanya.

“Kita menargetkan perubahan UUD 1945 itu akan terealisasi pada pertengahan tahun 2012 setelah majelis bersidang dalam menuntaskan persoalan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Dukungan terhadap perubahan UUD 1945 itu antara lain dari lembaga perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan sebagian besar kalangan jurnalistik termasuk PWI Cabang Bengkulu, jelasnya.

Dukungan tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Wina Armada Sukardi karena dalam UUD 1945 itu sudah saatnya untuk dilakukan perubahan dalam memperjelas pada pasal-pasal tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan sekarang ini.

Ia menilai, UUD 1945 sudah layak untuk diperbaharui karena setelah reformasi bergulir dalam beberapa pasal-pasalnya sudah tidak tepat dilaksanakan lagi, terutama diutamakan bagi kepentingan rakyat.

Selain itu, perlu diperjelas kewenangan DPD pada tingkat pusat dalam memperjuangkan masyarakat karena berbeda dengan tugas DPR utusan daerah yang kental terhadap kepentingan politik partai masing-masing.

Dalam acara tersebut Profesor DR Juanda juga sangat mendukung rencana perubahan UUD 1945 tersebut, namun untuk menembus pengesahan tersebut DPD harus melibatkan berbagai elemen termasuk perguruan tinggi dan pers.

Peran DPD dalam bingkai kesatuan ke depan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berbeda dengan partai politik lebih mengarah pada sentralistik kepada elit politik, katanya.

Acara diskusi perubahan kelima UUD 1945 itu diikuti sekitar 50 peserta dari kalangan pers, penerangan Polda, Korem 041 Gamas dan organisasi kepemudaan serta simpatisan lainnya.

Sebagai pembicara selain empat anggota DPD juga wakil Ketua Dewan Pers Wina Armada, Prof DR Juanda, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Chairil dan dibuka PLt Gubernur Bengkulu diwakili Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Kuratul Aini.

(Z005/R010/S026)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011




Blog Stats

  • 3,303,466 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…