Posts Tagged ‘Policemanship

09
Mar
11

Kepolisian : Kewenangan KomPolNas Diperluas

Rabu, 09/03/2011 18:48 WIB
Kewenangan Kompolnas Diperluas
Anwar Khumaini – detikNews

Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kini memiliki kewenangan yang lebih luas. Jika sebelumnya cuma berfungsi memberi masukan kepada Presiden tentang kebijakan kepolisian, kini Kompolnas berhak memutuskan.

“Dulu kan ada di pasal 3 Perpres lama, hanya membantu presiden dalam penentuan arah kepolisian dan pertimbangan. Tapi di sini di perpres baru tidak hanya membantu presiden dalam penetapan kebijakan kepolisian, pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian, tapi ada perluasan,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto saat dihubungi wartawan, Rabu (9/3/2011).

Tentang kewenangan Kompolnas, kalau dulu di Perpres yang lama itu hanya ada tiga pasal, yang kewenangannya tidak begitu tajam yakni menganalisa dan mengumpulkan data, memberi saran kepada presiden, menerima saran dan keluhan masyarakat. Tapi sekarang kewenangannya ada 6, mempertegas wewenang Kompolnas untuk meminta data dan keterangan kepada anggota Polri, atau instansi pemerintah, atau masyarakat, untuk saran-saran kepada presiden.

“Kemudian memeriksa, meneruskan saran dan keluhan masyarakat, dulu hanya meneruskan, sekarang memonitor tindak lanjutnya, kemudian klarifikasinya bagaimana. Kemudian ada wewenang tambahan, apabila dipandang perlu, dan keluhan masyarakat belum ditindaklanjuti, bisa minta pemeriksaan ulang oleh kepolisian. Kalau masih ada keluhan yang belum ditindaklanjuti,” papar Djoko.

Presiden SBY, imbuh Djoko, meminta agar Perpres baru tentang Kompolnas harus segera disosialisasikan kepada segenap anggota Kompolnas. Demikian juga publik harus tahu.

“Intinya ada penguatan fungsi, tugas dan kewenangan anggota Kompolnas dibanding dalam perpres 17/2005,” kata Djoko.

(anw/gun)

Baca Juga :

 

Rabu, 09/03/2011 18:32 WIB
Mulai 2011, Anggaran Komisi Kejaksaan & Kompolnas di Bawah Kemenko Polhukam
Anwar Khumaini – detikNews

Jakarta – Saat ini anggaran Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional berada di bawah masing-masing institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Mulai 2012, anggaran kedua komisi itu masuk dalam anggaran Kemenko Polhukam.

“Tadinya Komisi Kejaksaan di Kejaksaan Agung, Kompolnas di Kepolisian. Nantinya mulai 2012 akan masuk ke dalam sektor Polhukam, terpisah dari Kepolisian dan Kejaksaan. Kalau tahun ini sudah nempel di instansi yang ada,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto, Rabu (9/3/2011).

Dengan anggaran di bawah naungan Kemenko Polhukam, diharapkan Komisi Kejaksaan dan Kompolnas bisa lebih independen. Kinerjanya pun bisa lebih baik.

“Diharapkan akan seperti itu (lebih independen). Dengan adanya pengawasan eksternal terhadap Polri, kinerja mereka akan lebih baik, harapan masyarakat terhadap kepolisian untuk selalu bisa bertindak profesional, pengayom, dan penjaga ketertiban bisa berjalan dengan baik,” papar Djoko.

Djoko mengatakan, hari ini dirinya dipanggil oleh Presiden SBY membahas masalah Komisi Kejaksaan dan Kompolnas ini, serta persiapan pelantikan Komisi Kejaksaan yang akan berlangsung di Istana Negara besok.

“Saya lapor tentang persiapan besok pelantikan anggota Komisi Kejaksaan dan pengarahan beliau tentang pelaksanaan Perpres Kompolnas, makanya saya bawa anggota Kompolnas juga tadi, Pak Ronny,” sebut Djoko.

(anw/gun)

04
Feb
11

Penegakan Hukum : KomPolNas akan diberi Kewenangan Periksa Polisi

Jumat, 04/02/2011 15:41 WIB
Kompolnas akan Diberi Kewenangan Periksa Polisi
Anwar Khumaini – detikNews

 

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas membahas Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Presiden berharap, dua lembaga ini memiliki kiprah yang betul-betul efektif, tidak hanya sekadar ada.

Bahkan, kedua lembaga ini akan diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap polisi atau pun jaksa yang melanggar kode etik.

“Kompolnas ini diberikan kewenangan bersama-sama dengan tim pengawas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kepolisian tapi bukan sendiri kalau sendiri nanti bisa kacau,” kata Menkum HAM Patrialis Akbar di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (4/1/2011).

Selain itu, Presiden meminta  beberapa hal untuk dimantapkan lagi. Antara lain persoalan yang berkenaan dengan Kompolnas apakah bekerjanya paruh waktu atau dimungkinkan pimpinannya tidak paruh waktu.

“Yang paling penting orang yang betul-betul punya waktu yang sangat banyak, betul-betul mampu mengkoordinaiskan pekerjaan Kompolnas yang barangkali belum begitu nampak di masyarakat sekaligus menjawab aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan, terutama persoalan-persoalan pengawasan. Satu minggu lagi diminta untuk penyempurnaan,” papar Patrialis.

Kalau di Komisi Kejaksaan bagaimana? “Komisi Kejaksaan juga begitu, semula ada rumusan harus  bisa memeriksa bersama –sama, tapi oleh Jaksa Agung jangan harus (bisa memeriksa jaksa) tapi dapat. Kalau dapat itu berarti di manapun pemeriksaan, dia boleh ikut bersama sama dengan internal,” jawab Patrialis.

Patrialis mengatakan, harus ada sinergitas antara Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari.

“Jadi sinergitas sangat dibutuhkan, jangan kacau di dalam. Nah inilah kita mmebutuhkan pimpinan yang terbaik, orang-orang yang ahli,” ujarnya.

Adapun Perpres yang yang mengatur masalah ini seminggu lagi akan dikeluarkan oleh Presiden.

(anw/ndr)

03
Jun
10

Kepolisian : Tata Cara Mutasi Kendaraan

Ini Dia Syarat dan Tata Cara Mutasi Kendaraan
Tak usah bingung. Ikuti saja petunjuk yang sudah ditetapkan kepolisian.
Kamis, 3 Juni 2010, 08:01 WIB
Umi Kalsum
Samsat Drive Thru (VIVAnews/ Sandi Adam Mahaputra)

VIVAnews – Ingin balik nama kepemilikan kendaraan atau ganti pelat nomor kendaraan daerah Anda?

Untuk memudahkan proses mutasi kendaraan Anda, ketahuilah syarat-syarat yang diperlukan.

Polda Metro Jaya seperti dikutip dari Traffic Manangement Center, Kamis 3 Juni 2010 membeberkan syarat-syarat dan tata caranya, sebagai berikut:

1. BPKB
2. STNK
3. Cek Fisik Kendaraan (bisa dilakukan cek fisik bantuan di kantor cek fisik di kantor Samsat terdekat)
4. Kwitansi Jual Beli (materai Rp 6.000)
5. KTP pemilik (daerah yang akan dituju)
6. Untuk badan hukum: salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.

Tata Cara Mutasi Kendaraan :

1. Datang ke kantor Samsat sesuai dengan Buku kendaraan/pemilik pertama di mana kendaraan tersebut didaftar.
2. Jika melakukan cek fisik bantuan silakan hasil cek fisik tersebut dilegalisir terlebih dahulu.
3. Kemudian berkas tersebut didaftarkan ke loket bagian mutasi luar daerah.
4. Setelah berkas keluar silakan (untuk Samsat DKI Jakarta) daftarkan ke bagian Mutasi yang ada di Lt.1 Gedung TMC Dit Lantas Polda Metro Jaya.
5. Setelah proses No.4 selesai, silakan kembali ke kantor Samsat untuk pengambilan Fiskal dan arsip kendaraan tersebut.
6. Setelah itu silakan daftarkan berkas tersebut ke kantor Samsat yang dituju.

(umi)

• VIVAnews

16
May
10

Kepolisian : Dinamika Bintang Tiga Susno Duadji

Jimly: Susno Harusnya Cuma Kena Pelanggaran Etik

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 15/05/2010 | 17:07 WIB Jimly: Susno Harusnya Cuma Kena Pelanggaran Etik

Jakarta – Penahanan terhadap Komjen Pol Susno Duadji dinilai berlebihan. Mantan Kabareskrim Polri itu seharusnya hanya perlu dikenakan pelanggaran kode etik. “Secara kasus dia (Susno-red) tidak tepat jadi tersangka. Harusnya hanya dikenakan pelanggaran kode etik,” kata mantan Ketua MK Jimly Ashidiqie.

“Kalau hanya menegakan peraturan bukan keadilan ya tidak ada artinya. Saya kira tidak wajar. Terlalu berlebihan,” tandas Jimly Ashidiqie yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Presiden SBY ini.

Jimly menuturkan, mestinya status hukum Susno Duadji tidak disamakan seperti tersangka kasus lainnya. “Statusnya bukan seperti ini lah. Harus ada treatment khusus lah, jangan samakan Susno dengan kasus-kasus lain,” tuturnya.

Ada Kejanggalan dalam Proses Hukum Susno
Dukungan moril dari purnawirawan Polri terhadap Komjen Pol Susno Duadji terus berdatangan. Tidak hanya itu, Brigjen Pol (Purn) Marsudi Hanafi, salah satu purnawirawan, bahkan menilai ada kejanggalan dalam proses hukum terhadap Susno. “Ada kejanggalan dalam proses hukum Komjen Pol Susno Duaji,” kata Marsudi saat mengunjungi kediaman keluarga Susno di Jalan Cibodas I nomor 7, Puri Cinere, Depok, Jawa Barat, Sabtu (15/5/2010).

Kejanggalan itu, jelas Marsudi, antara lain yakni tidak adanya bukti materiil yang menunjukkan Susno merima uang Rp 500 juta terkait penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL). “Ini kan hanya dari keterangan saksi. Kalau ibarat mesin turbo pesawat, ini timpang sebelah,” kata mantan Ketua Tim Pencari Fakta kasus Munir itu.

Belum lagi, kata Masudi, pihak Susno tidak pernah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang mengatakan susno telah menerima duit. “Lihat berita acaranya saja tidak boleh,” kata dia.

Ia bercerita, sangat mengunjungi Susno di rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua kemarin, jenderal bintang tiga itu juga sempat bersumpah kepadanya sambil menangis. “Demi Allah saya tidak pernah terima uang,” kata Masudi menirukan Susno.

Purnawirawan Polri Prihatin Susno Ditahan
Dukungan moril terhadap Komjen Pol Susno Duadji yang ditahan di Mako Brimob, Depok, terus mengalir. Sejumlah purnawirawan Polri prihatin atas penahanan tersangka kasus suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL) itu. Eks Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol Purn Masudi Hanafi, merupakan salah satu purnawirawan yang memberikan dukungan untuk Susno. Ia menyambangi kediaman Susno, Depok, Barat, Sabtu (15/5/2010).

Mantan Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir ini didampingi seorang dari anggota Bhayangkari. Mereka diterima oleh putri Susno, Diliana Ermaningtiyas. Diliana tampak mengenakan kebaya warna kuning. Masudi yang mengenakan baju hitam ini menyematkan pita hitam di lengan kirinya. Masudi mengatakan, ada beberapa jenderal, mantan-mantan wakapolda dan mantan kapolda yang berasal dari Sumatera Selatan ikut mendukung Susno. “Kami datang untuk menyampaikan dukungan terhadap perjuangan junior kami, Susno Duadji dalam kebenaran,” kata Masudi.

Dikatakan dia, senior-senior merasa prihatin terhadap penderitaan Susno saat ini dan terhadap perlakukan yang diberikan kepada Susno oleh petinggi-petinggi Polri. “Ini sudah melampaui batas. Kami tidak mau mencampuri substansi apa yang terjadi. Namun, fakta yang kami lihat sekarang bahwa adik kami, junior kami Komjen Susno Duadji sangat menderita dengan perlakukan yang dia terima,” ujar Masudi.

Saat ini, Marsyudi mengimbau agar petinggi Polri dapat mempertimbangkan kembali hal-hal yang kira-kira dapat merugikan dan melanggar HAM seseorang. “Mari kita berjalan dengan koridor hukum. Tetapi, kita jangan pernah melaksanakan kepentingan pribadi tetapi berbalut dengan hukum,” kata Masudi.

Hal yang sama disampaikan anggota Bhayangkari. “Saya memberikan dukungan moril semoga tegar dan tawakal bahwa Allah tidak tidur dalam melihat kebenaran ini. Mohon masyarakat mendukung bebaskan Pak Susno,” kata seorang anggota Bhayangkari yang enggan menyebutkan namanya. Sementara Putri Susno, Diliana juga mengimbau kepada semua masyarakat yang prihatin dengan penahanan Susno Duadji untuk mengenakan pita hitam di lengan kiri. (*/dtc/jpc)

Susno Soal Markus & Kisah Orang RI di AS

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 15/05/2010 | 13:58 WIB

Susno Duadji Soal Markus dan Kisah Orang Indonesia di Amerika Serikat
OLEH: ARIEF TURATNO

MAJALAH ekonomi cukup berpengaruh Maret 2009 menurunkan tulisan yang cukup menggelitik nurani kita. Betapa tidak! Di saat In Susno Duadji Soal Markus dan Kisah Orang Indonesia di Amerika Serikatdonesia masuk dalam katagori Negara miskin di dunia. Ternyata, masih ada orang Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Mereka adalah kakak beradik pemilik PT Jarum Kudus, yakni Michael Hartono dan  R Budi Hartono. Keduanya masuk dalam peringkat 430 duni dengan kekayaan masing-masing 1,7 miliar diolar Amerika Serikat (AS). Disusul kemudian Sukanto Tanoto masuk peringkat 450 dunia dengan kekayaan 1,6 miliar diolar AS. Dibawahnya tercatat Martua Sitorus yang menempati urutan 522 dunia dengan jumlah kekayaan 1,4 miliar dolar AS. Dan terakhir atau urutan kelima dari lima orang Indonesia peringkat teratas ini adalah Peter Sondakh yang menempati urutan 701 dunia dengan total kekayaan mencapai 1 miliar dolar AS.

Tidak hanya itu masih berdasarkan laporan dan tulisan-tuliusan majalan ekonomi terbitan luar negeri, khususnya AS, tercatat ada dua orang Indonesia yang memiliki rumah mewah seharga Rp500 miliar di kawasan Baverly Hill, California, USA. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah orang-orang tersebut tercatat sebagai pembayar pajak yang bagus, baik dan tertib atau tidak? Inilah yang kita tidak tahu. Namun ada satu hal yang membuat kita bertanya-tanya tentang pernyataan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji. Bahwa selain masalah markus pajak yang sudah terungkap dengan pelaku salah satunya adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, PNS golongan IIIA di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Susno mengatakan ada sekitar Rp250 triliun lagi pajak yang masih digelapkan dan berada dalam genggaman pra mafia pajak dan koruptor yang diduga melibat beberapa instansi, seperti kepolisian, kejakasaan, kehakiman (hakim) dan lain sebagainya.

Pertanyaannya adalah apakah karena masalah semacam ini, sehingga banyak oknum pejabat di empat instansi terkenal kaya-kaya? Setiap orang menyebut karyawan atau pejabat pajak, selalu saja masyarakat akan menanyakan kelanjutannya, seperti dia pakai mobil apa, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Demikian pula ketika orang menyebut instansi kepolisian dan para pejabatnya, pasti akan diikuti soal kekayaan yang bersangkutan. Sama halnya dengan orang-orang di kejaksaan, kehakiman (pendilan/hakim) dan sebagainya. Dan menurut Susno selain apa yang sudah terungkap dalam soal Gayus. Masih ada sekitar 250 triiliun uang Negara yang ditilep oknum-oknum di empat instansi tadi. Apakah karena persoalan ini, sehingga Susno harus dikerangkeng tanpa melalui system dan prosedur yang benar? Entahlah. Namun begitu public telah menduga bahwa Susno Duadji ditangkap dan ditahan karena dia akan banyak bicara soal markus. Dan kalau itu semua dibongkar, mungkin saja istana bakal terkena imbasnya.

Dan siapa tahu pula, jika Susno dibiarkan terus menyanyi, siapa tahu pemilik rumah mewah di AS termasuk adalah oknum pengemplang pajak, yang sampai saat ini belum terjamah karena adanya mafia pajak tadi. Semua ini memang baru asumsi dan dugaan-dugaan. Namun begitu ada baiknya, jika pihak berwajib, atau masyarakat yang peduli dengan soal markus pajak dan markus hukum melakukan pelacakan. Ya, kita lebih mempercayakan masalah ini kepada masyarakat atau LSM, sebab instansi-instansi penegakan hukum yang ada sebagian besar sudah terkontaminasi penyakit suap dan korupsi. Seperti pihak Ditjen Pajak, Polisi, jaksa dan hakim. Sekarang memang kita hanya bergantung kepada masyarakat dan LSM. Kalau mereka pun akhirnya tercemar atau terkontaminasi, berarti tidak ada lagi hal yang dapat kita harapkan. Entah siapa lagi!? (*)

Susno Akan Ungkap DPT Curang Pemilu 2009

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 14/05/2010 | 22:17 WIB Susno Akan Ungkap DPT Curang Pemilu 2009

Jakarta – Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji siap berkorban karena membongkar borok petinggi Polri. Dalam waku dekat rencananya Susno akan membongkar minimal dua kasus yang melibatkan polisi. “Menurut beliau (Susno), dirinya siap menjadi martir dan akan terus menjadi whistle blower,” kata Efran Juni, pengacara Susno, saat dihubungi Jumat (14/5).

Ia menjelaskan, Susno akan membuka kasus yaitu mafia tambang batubara di Kalimantan Selatan. Selain itu, Susno akan memaparkan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009 dan rekayasa Teknologi Informasi (TI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Semua terkait kinerja polisi. Dampaknya pasti kemana-mana,” kata Efran seperti dilansir Tempo.

Menurutnya, Susno mendapat titipan sejumlah data kasus yang melibatkan petinggi polisi. Data-data itu mengalir karena sejumlah pihak mengapresiasi keberanian Susno mengungkap kebobrokan polisi. “Saya tidak tahu data-data itu darimana dan siapa yang memberi. Tapi mereka minta Susno yang membongkar,” ujar pengacara Susno.

Efran menambahkan, Susno memiliki tim khusus penyuplai dan pelengkap data. “Sudah ada dua dokumen tapi tidak masuk ke tim lawyer,” jelasnya.

Ia memperkirakan Susno bersedia memaparkan kasus-kasus itu karena diperlakukan tidak adil. Apalagi, Susno berpendapat dirinya tidak melanggar hukum. “Karena beliau diperlakukan sewenang-wenang, tentu Susno akan melawan,” katanya.

Pengacara Susno ini menambahkan, kliennya akan mengungkapkan manipulasi DPR Pemilu 2009 awal pekan depan. Selain akan membongkar masalah DPT, Susno juga akan memaparkan masalah rekayasa teknologi informasi di Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu lalu. “Bisa Senin atau Selasa,” tandas Efran.

Usai menjenguk Susno di tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kamis kemarin, mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Susno akan membuka manipulasi DPT dan rekayasa teknologi informasi di KPU. Diduga manipulasi tersebut bertujuan memenangkan salah satu pasangan calon presiden.

Efran mengaku tim pengacara tidak tahu asal data yang dimiliki Susno. Namun, dia mengatakan ada tim khusus yang mensuplai dan melengkapi data tersebut kepada Susno. “Rasanya bukan dari Ali Mochtar Ngabalin. Karena dia (Ali) cukup berani mengungkap kalau punya data,” katanya sembari menambahkan, data-data itu terkait kinerja polisi.

KPK Persilakan Susno Bongkar Kasus IT KPU
KPK mempersilakan Susno Duadji buka-bukaan soal pengadaan IT KPU untuk pelaksanaan Pemilu Pilpres 2009 lalu, yang diduga ada unsur korupsi. “Silakan saja kalau Susno ingin membuka kasus IT. Waktu itu (di bawah pimpinan Antasari Azhar) kan KPK masih pada domain pencegahan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jumat (14/5).

Seperti diketahui, kamis (13/5), kepada mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin ketika menjenguk Susno di tahanan Mako Brimob, mantan Kabareskrim itu menyatakan akan membongkar kasus-kasus dugaan korupsi lainnya seperti DPT dan IT Pemilu 2009 lalu.

Menurut Johan, KPK siap menindaklanjuti informasi tersebut seperti laporan-laporan dugaan korupsi lainnya yang diterima KPK. “Sebagai penegak hukum, kita harus siap (menindaklanjuti) bila informasi itu memang dilaporkan kepada kita,” tegas Kahumas KPK ini.

Johan mengemukakan, soal pengadaan IT KPU yang sebelumnya sempat diusut KPK adalah dalam rangka pencegahan bukan penindakan. Namun demikian, dia menambahkan KPK saat ini masih mengusut soal pelanggaran hukum dalam proses penyusunan DPT di KPUD Jawa Timur.

KPK sempat meminta keterangan beberapa pimpinan KPU termasuk Ketua KPU, Abdul Hafiz, pada April tahun lalu berkaitan dugaan korupsi KPU. Namun, KPK tidak mampu menindaklanjutinya dengan dalih tidak cukup bukti.

Pengadaan sistem IT yang menjadi masalah saat itu khususnya pada pengadaan fasilitas Intelligent Character Recogniton berupa pemindai untuk penghitungan cepat hasil Pemilu. Diduga ada pemborosan sebesar Rp 8,88 miliar atau mencakup 38 persen dari total pagu yang dipatok senilai Rp 23,18 miliar. (*/RM/inc)

Susno: Satgas Anti Mafia Hukum Tak Bisa Diandalkan

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 11/05/2010 | 18:37 WIB Susno: Satgas Anti Mafia Hukum Tak Bisa Diandalkan

Jakarta – Komjen Pol Susno Duadji agaknya kecewa dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terkait penangkapan dirinya oleh tim penyidik Mabes Polri. Mantan Kabareskrim Polri ini menilai, Satgas bentukan Presiden SBY tersebut tidak bisa diandalkan.

“Apakah Satgas antimafia hukum bisa diandalkan? Jawabanya sama sekali tidak bisa diandalkan. Buktinya saya dijerat dengan kasus rekayasa, tapi Satgas diam saja. Mestinya mafia yang diusut dahulu, nyatanya syarat yuridis tidak terpenuhi, saya dijadikan tersangka,” beber Susno melalui pesan singkatnya, Selasa (11/5/2010).

Susno juga mengomentari tim independen di bawah pimpinan Irjen Pol Mathius Salempang. Menurut Susno, tim tersebut tidak netral karena semua anggotanya personel Polri.

Tim tersebut, sambung Susno, tidak mempunyai pengawas dari luar yang melekat. Pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang menyebutkan tim ini diawasi Kompolnas sangat tidak masuk akal.

“Pertama Kompolnas tugasnya bukan mengawasi penyidikan. Kedua, sedikit sekali personel Kompolnas yang mempunyai latar belakang hukum dan ketiga Kompolnas sudah menjadi jubir Polri,” ungkap Susno.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR RI Didi Irawadi menegaskan, jauh-jauh hari sebelum ditangkap, Susno Duadji sudah menyebut beberapa petinggi Polri yang diduga ikut terlibat. Seharusnya, petinggi-petinggi Polri tersebut lebih dulu ditangkap sebelum Susno. “Seharusnya juga petinggi-petinggi lain di Mabes Polri yang juga diduga terlibat  mafia pajak beberapa waktu lalu harus lebih dulu ditangkap dan diproses hukum,” seru anggota Komisi Hukum DPR ini.

Ia pun sangat menyayangkan kejadian tersebut. Namun Didi masih berharap, Polri mau berbesar hati memberikan ruang kepada Susno untuk membeberkan segala kebusukan di tubuh Polri. “Kapolri harus tetap memberikan ruang seluas-luasnya bagi Susno untuk memberikan kesaksian dan membongkar persoalan mafia hukum yang diduga melibatkan Mabes Polri,” tegasnya.

Kasus ini, lanjut Didi, juga akan menjadi taruhan bagi reputasi Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso. Jika Polri hanya berani menahan Susno, sedangkan petinggi lain dibiarkan bebas, Kapolri dinilainya diskriminatif. “Reputasi Kapolri jadi pertaruhan besar,” tuturnya. (*/dtc/din)

Komnas HAM Minta Susno Tak Diintimidasi di Tahanan

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 11/05/2010 | 18:02 WIB Komnas HAM Minta Susno Tak Diintimidasi di Tahanan

Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar kepolisian memperlakukan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dengan cara manusiawi. Selama di tahanan, Susno juga jangan sampai diintimidasi.

“Kami hanya ingin memastikan, kalau pun ditahan, tidak ada intimidasi terhadap beliau. Agar perkara ini berjalan seperti biasa dan baik,” kata Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Nurkholis di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (11/5/2010).

Nurkholis datang menjenguk Susno bersama Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Mereka bertemu selama 15 menit dengan tersangka kasus dugaan suap Rp 500 juta tersebut. “Kami mendapat tambahan keterangan dari Pak Susno secara lisan. Beliau mengatakan sampai saat ini tidak pernah menandatangani berkas apa pun terkait penahanan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurkholis juga meminta agar tidak ada kriminalisasi dan rekayasa dalam kasus Susno. Termasuk saat memberikan keterangan nanti. “Biarlah Pak Susno memberikan keterangan apa adanya. Tanpa tekanan apa pun,” tuturnya.

Komnas HAM juga berharap penahanan Susno Duadji tak jadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Bukan tanpa alasan, Susno orang yang mengungkapkan makelar kasus Gayus Tambunan. “Ini jadi preseden buruk buat orang-orang yang jadi whistle blower. Jadi orang takut memberi keterangan,” kata Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (11/5/2010).

Dia berharap, para peniup peluit atau whistle blower dan orang-orang lain, misalnya di lingkungan Polri tidak gentar atas kejadian penahanan Susno ini. “Ini yang menjadi concern Komnas HAM, agar orang mau mengungkapkan kasus-kasus lain bisa tenang,” imbuhnya.

Komnas HAM, lanjut Ifdal, menyoroti kasus Susno ini berdasarkan dimensi hak asasi manusia. “Kami ingin melihat kasus ini. Itu saja perhatian kami. Bukan dalam materi kasusnya,” tegas Ketua Komnas HAM.

Selain itu, Komnas HAM mencurigai proses penahanan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku alias ilegal. “Pak Susno kan telah adukan kasusnya ke Komnas, kami datang sebagai tindak lanjut, ternyata Pak Susno sore ini telah diputuskan untuk ditahan. Kami sayangkan, sepertinya proses ini tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Ifdal. (*/dtc/jpc)

Ditahan 20 Hari, Susno Dijebloskan ke Tahanan Brimob

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 11/05/2010 | 17:33 WIB Ditahan 20 Hari, Susno Dijebloskan ke Tahanan Brimob

Jakarta – Komjen Pol Susno Duadji mengungkapkan, dirinya akan ditahan di penjara Rumah Tahanan (Rutan) Brimob Kelapa Dua, Depok. Susno akan dikawal oleh Provost. “Sebentar lagi saya akan dipindahkan ke tahanan Brimob Kelapa Dua,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini melalui pesan singkatnya, Selasa (11/5).

Ia juga berjanji, akan memberikan keterangan pers terlebih dahulu sebelum berangkat ke Kelapa Dua. “Saya akan tetap lewat pintu depan Bareskrim dan akan memberikan keterangan pers,” ungkapnya.

Pantuan di Mabes Polri, Jakarta, petugas provost saat ini tengah bersiap membawa Susno. Tampak dua mobil provost dan dua motor sudah siap mengantar mantan Kabareskrim Polri itu ke Kelapa Dua.

Informasi yang diterima, Susno rencananya dibawa menggunakan mobil Mitshubishi Pajero hitam bernopol B 1711 QZ. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Polri terkait penahanan Susno di Rutan Brimob, Kelapa Dua Depok.

Susno Resmi Ditahan 20 Hari ke Depan
Setelah menjalani pemeriksaan selama 1×24 jam, Komjen Pol Susno Duadji akhirnya ditahan Mabes Polri. Susno akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. “Saya pegang surat penahanan terhitung hari ini sampai 20 hari,” ujar pengacara Susno, Henry Yosodiningrat, di Mabes Polri, Selasa (11/5/2010).

Surat penahanan diserahkan langsung pada Henry. Karena menurut Henry, Susno tidak mau menandatanganinya. “Surat perintah penahanan diserahkan pada saya karena Pak Susno tidak mau menandatangani,” terangnya.

Menurut Henry, kliennya tersebut akan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua. Namun hingga pukul 18.00 WIB, Susno belum juga dibawa dari tempat pemeriksaannya di Mabes Polri menuju Mako Brimob.

Susno ditangkap sejak kemarin sore, Senin (10/5/2010), sekitar pukul 17.00 WIB. Jenderal bintang tiga tersebut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus suap PT Salmah Arowana Lestari. (*/inc)

Susno Ditahan, Orang Jadi Takut Melapor

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 10/05/2010 | 22:38 WIB Susno Ditahan, Orang Jadi Takut Melapor

Jakarta – Penahanan Komjen Pol Susno Duadji akan berdampak bisa membuat orang takut untuk mengungkapkan kebenaran. Pada akhirnya, kejahatan dan korup tidak terungkap sehingga negara dan bangsa tetap bobrok karena sulit diperbaiki. “Ini orang yang melapor justru jadi terdakwa. Ini efeknya akan membuat orang jadi takut melapor. Bagaimana negara ini akan bisa baik kalau orang takut melaporkan adanya ketidakberesan,” keluh Ketua DPR RI Marzuki Alie, Senin (10/5/2010).

Marzuki menegaskan, seharusnya Polri menindaklanjuti kasus yang dilaporkan oleh Susno Duadji, apakah laporan mantan Kabareskrim ini benar atau tidak, tetapi yang penting harus diselesaikan terlebih dahulu. “Kasus yang dilaporkan Susno seharusnya diproses dulu, baru setelah itu kalau Pak Susno memang ada kesalahan, diselidiki. Jangan dilaik! Ini malah yang melaporkan ditahan,” seru Ketua DPR.

Menurut dia, jika negara ingin baik maka dibutuhkan banyak orang berani untuk melaporkan suatu ketidakberesan. Dengan demikian, tambahnya, akan bisa dilakukan pembersihan. “Bagaimanapun ini membuat orang jadi tak berani melapor. Harusnya orang dibiarkan berani melaporkan ada maling, meskipun dia sendiri mungkin maling,” paparnya.

Marzuki menenggarai, penetapan dan penahanan Susno sebagai tersangka adalah upaya membungkam dan mencegat agar kasusnya jangan ke mana-mana dikarenakan akan melibatkan petinggi polri lainnya. “Susno dibungkam sehingga yang lain tidak kena. Jenderal-jenderal yang dilaporkan tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia pun meminta kepada Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) untuk berpikir positif dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Bintang tiga saja ditahan, apalagi masyarakat biasa yang melapor. BHD harus berpikir positif. Laporan Susno ditindaklanjuti dulu, kalau memang bersalah, Susno bisa ditahan. Jangan sampai yang melapor ditahan dan yang dilapor lenyap begitu saja,” tuturnya. (*/kcm/jpc)

“Suami Saya Dikurung Paksa, Bukan Ditahan”

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 11/05/2010 | 23:16 WIB "Suami Saya Dikurung Paksa, Bukan Ditahan"

ISTRI mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji, Herawati, merasa suaminya tidak ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Namun dengan sangat kecewa, Herawati merasa sang suami justru dikurung paksa.

“Kondisi bapak sehat walafiat. Kami tidak merasa bapak ditahan tapi dikurung paksa,” ujar Herawati usai mengantar suaminya di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Selasa (11/5/2010).

Menurut Hera, prosedur penahanan suaminya tersebut di luar proses hukum. Pihak keluarga mantan Kapolda Jabar tersebut tidak sedikit pun merasa malu dengan penahanan tersebut. “Kalau ditahan ada prosedur hukum kalau dikurung paksa pasti karena ada kekuasaan. Saya tidak malu suami saya ditahan,” ungkapnya.

Hera merasa suaminya tersebut begitu tegar, sehingga pihak keluarga tak ingin menunjukkan kesedihan mendalam atas penahanan paksa terhadap Susno. “Bapak pesan harus tegar dan kuat, tidak boleh malu dengan kondisi bapak saat ini,” tandasnya.

Hera mengucapkan terimakasih dan mohon doa restu kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah mendukung suaminya. “Saya ucapkan terima kasih, kami masih selalu mohon bimbingannya karena semua ini bukan untuk bapak semata tapi untuk masyarakat,” paparnya.

Susno Ditahan Ruang Sempit & Lampu Redup
Malam ini adalah malam pertama Komjen Pol Susno Duaji merasakan sel tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Di tahanan Mako Brimob ini juga meringkuk tersangka/terpidana teroris hingga koruptor kelas kakap.

Ada pun sel tahanan Komjen Pol Susno Duadji berada di Blok B4 Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Suasana di dalam sel cukup sempit. Lampu ruangan yang redup menambah suasana sepi. “Ruangannya kecil, lampunya redup, tapi terali jerujinya besar,” kata Pengcara Susno, Henry Yosodiningrat, di Mako Brimob, Selasa (11/5/2010) malam.

Menurut Henry, kondisi Susno saat ini sehat secara fisik dan mental. Saat masuk di ruang tahanan, Susno sempat berdialog dengan keluarga dan tim kuasa hukum. “Saya cepat pulang walaupun Pak Susno masih ingin ditemani,” tambahnya.

Hendry menegaskan, pihaknya tidak akan mengajukan penangguhan penahanan karena dalam prosesnya dilakukan dengan cara tidak sah. Bahkan, dia juga membantah pernyataan Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang soal alasan penahanan Susno yang disebut mempersulit proses penyidikan. “Pak Edward coba bicara dengan hati jangan dengan mulut, coba lebih objektif lagi,” tuturnya.

Susno datang ke Mako Brimob dengan dikawal 7 mobil dan langsung masuk ke dalam Rutan. Penjagaan sangat ketat. Susno satu mobil dengan pengacara serta anggota keluarga menggunakan mobil tersendiri di belakangnya. 10 Provost berjaga-jaga di depan pagar, sedangkan wartawan hanya bisa sampai di depan pagar atau di jalan raya. “Ukuran sel 4×6 meter. Dia satu blok dengan koruptor Udju Djuhaeri,” ungkapnya.

Pengamanan juga nampak sepanjang jalan dari Lenteng Agung hingga Kelapa Dua. Puluhan polisi lalu lintas berjaga-jaga di setiap simpang jalan untuk membuka tutup lalu lintas. Susno ditangkap sejak kemarin sore, Senin (10/5/2010), sekitar pukul 17.00 WIB. Jenderal bintang tiga tersebut ditetapkan jadi tersangka dalam kasus suap Rp 500 juta terkait kasus PT Salmah Arowana Lestari. (*/dtc/jpc)

10
Nov
09

Kenegaraan : Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 09/11/2009 | 06:38 WIB Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

Jakarta – Sejumlah kalangan mendukung wacana agar kepolisian
ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie, kasus dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK) merupakan momentum yang tepat untuk menata sistem hukum, termasuk kepolisian.

“Istilahnya bukan digabung, tapi koordinasi,” kata Jimly akhir minggu lalu seperti dilansir Tempo. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, saat ini tak ada lembaga yang mengkoordinasi kepolisian. Hubungan kepolisian dengan Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), misalnya, tak mengikat.

Sejak mencuatnya dugaan kriminalisasi terhadap dua pemimpin nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, muncul tuntutan penggabungan kepolisian ke Depdagri. Aksi itu muncul di Solo, Jawa Tengah, dan juga di jejaring sosial Facebook ‘Gerakan 1.000.000 Facebookers untuk Tempatkan Polri di Bawah Depdagri’. “Saat ini kepolisian sudah jumawa dan semena-mena karena merasa memiliki kewenangan yang lebih dari institusi lain,” ungkap Muhammad Taufik, salah satu pendukung KPK di Solo.

Jimly mengatakan, koordinasi tersebut akan menjauhkan kepolisian dari campur tangan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat )DPR) atau partai politik. Alternatif lain, Jimly melanjutkan, kepolisian ditempatkan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab, institusi ini berfungsi sebagai penegak hukum. Begitu pula Kejaksaan Agung, lembaga ini bisa masuk dalam koordinasi Departemen Hukum. Jika mengikuti rapat dengan DPR, kata Jimly, “Yang maju bukan kepala kepolisian atau Kejaksaan Agung, melainkan menteri.”

Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan bisa saja kepolisian digabung dengan Departemen Dalam Negeri. Syaratnya, harus ada perubahan di tingkat aturan. Tapi dia tak yakin Presiden mau mengubah peraturan ini. Menurut dia, sebelum penggabungan, harus ada perbaikan kinerja kepolisian. “Kalau tidak, malah memberatkan Departemen Dalam Negeri,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPR RI Agus Purnomo (F-PKS), menilai penggabungan kepolisian dengan Departemen Dalam Negeri membutuhkan setidaknya tiga tahun. Sebab, harus ada studi kelayakan atas wacana tersebut. Agus memperkirakan akan timbul resistensi dari kepolisian.

Ia mencontohkan, kepolisian sempat mempersoalkan ide pengurusan surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan diurus Departemen Perhubungan. “Apalagi untuk masalah besar seperti ini,” papar anggota Komisi DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini.

Adapun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi belum bisa berkomentar banyak soal wacana ini. Menurut dia, selama belum ada perubahan peraturan, kepolisian tetap berdiri sendiri. “Kami menaati peraturan yang berlaku,” imbuhnya. (*/dh)

04
Nov
09

Anti Korupsi : Politik Rekayasa Penegakan Hukum

TAJUK RENCANA

KOMPAS, Rabu, 4 November 2009 | 04:01 WIB

Skandal Penegakan Hukum!

Terobosan Mahkamah Konstitusi yang memperdengarkan rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo dan lawan bicaranya mengejutkan kita!

Pemutaran rekaman hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi atas telepon Anggodo dilakukan atas perintah majelis hakim konstitusi dalam rangka uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Tindakan MK bakal tercatat dalam sejarah pengungkapan skandal penegakan hukum di Indonesia.

Siaran langsung televisi terkait sidang MK selama 4,5 jam menambah efek dramatis persidangan tersebut. Emosi dan perasaan publik terlibat secara penuh saat mendengarkan percakapan Anggodo dengan sejumlah lawan bicaranya.

Banyak pihak hampir tak percaya terhadap apa yang dipercakapkan Anggodo dengan antara lain Wisnu Subroto dan penyidik bisa terjadi dalam negara hukum Indonesia. Namun, muncul juga pertanyaan dalam hati, jangan-jangan praktik seperti itulah yang selama ini terjadi, jual beli perkara, tetapi tidak pernah terungkap.

Percakapan yang diperdengarkan itu mengkonfirmasikan kepada kita semua bahwa praktik mafia peradilan— yang selama puluhan tahun menjadi isu dan selalu dibantah penegak hukum—ternyata benar-benar hadir dan eksis dalam sistem peradilan pidana kita! Reformasi birokrasi yang selama ini menjadi agenda pemerintahan pascareformasi ternyata masih menghasilkan oknum birokrat yang korup.

Publikasi meluas dari rekaman percakapan Anggodo dan lawan bicara bisa memicu kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi yang sangat besar. Kita berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah signifikan di bidang penegakan hukum. Selain untuk penegakan hukum, langkah signifikan Presiden juga diperlukan untuk merespons dinamika masyarakat sipil yang memprotes penahanan Bibit dan Chandra.

Kita menghargai langkah Polri sebagaimana dijelaskan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal (Pol) Nanan Soekarna yang segera mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Bibit dan Chandra. Meski demikian, pihak kepolisian tetap bersikeras akan meneruskan perkara Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Demi kepentingan bangsa yang lebih besar serta tetap terjaganya asas kepastian hukum, kejaksaan bisa segera menentukan status perkara Bibit dan Chandra. Kejaksaan bisa tetap meneruskan perkara ke pengadilan atau Jaksa Agung mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Langkah cepat amat dibutuhkan untuk merespons dinamika sosial politik yang berkembang.

Kita berharap Presiden segera mengambil tindakan konkret terhadap siapa pun yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara Bibit dan Chandra. Reposisi dan konsolidasi kelembagaan menjadi amat penting!

Awas, Bisa Muncul People Power!

 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 03/11/2009 | 19:16 WIB Awas, Bisa Muncul People Power!Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Cula mengemukakan, apabila Presiden SBY tidak bertindak tegas maka bisa muncul people power akibat masyarakat tidak puas dengan penyelesaian kasus dugaan kriminalisasi KPK oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Ia meyakini agar segera muncul people power yang lebih besar, mengingat situasi dukungan terhadap dua pimpinan KPK non-aktif yang ditahan polisi tersebut sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, aksi demo elemen masyarakat sudah bermunculan sampai ke daerah-daerah.

“Sekarang sudah terlanjur berkembang opini adanya upaya sistemik untuk menghancurkan KPK. SBY jangan lagi beralasan dengan alasan-alasan normatif. Pembentukan TPF pun menurut saya adalah penyelesaian elitis. Penyelesaian seperti ini tidak real serta tidak diinginkan masyarakat karena yang diinginkan masyarakat adanya tindakan tegas,” ungkapnya, Selasa (3/10).

Solidaritas penolakan penahanan dua pimpinan non-aktif KPK, Bibit dan Chandra juga terus bermunculan di Surabaya. Kali ini, solidaritas itu digalang oleh 32 elemen massa Kota Surabaya yang tergabung dalam Solidaritas Jatim Untuk KPK.

Mereka menuntut agar pemerintah segera mengambil tindakan atas penahanan Bibit dan Chandra. Tuntutan tersebut disuarakan dalam demo simpatik yang digelar Solidaritas Jatim untuk KPK di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (3/11).

Dalam aksinya, mereka mengenakan pita hitam di lengan kanan yang menandakan duka yang mendalam atas sistem peradilan Indonesia yang sudah tidak netral lagi, karena polisi sudah berani menahan pimpinan KPK.

“Penahanan atas Bibit dan Chandra dengan tuduhan yang berubah-ubah dan bukti yang kurang kuat mengindikasikan potensi ketidaknetralan Polisi dan Kejaksaan. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus dilawan,” kata Didik Prasetyono, kordinator Solidaritas Jatim Untuk KPK disela-sela demo.

Menurutnya, dengan kejadian itu memperlihatkan bahwa badan peradilan kita yaitu Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat lagi dipercaya untuk menegakkan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia sudah tidak netral lagi.

“Sikap yang plin-plan itu, semakin membuktikan telah terjadi suatu konspirasi hukum dan kecurangan pada lembaga hukum serta kepolisian. Karena itu, kita menolak kriminalisasi KPK, Siap ditahan seperti Bibit dan Candra, serta tuntut reformasi dalam tubuh Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar mantan anggota KPU Jatim ini.

Selama menjalankan aksinya, 32 elemen massa Surabaya itu bersikap simpatik. Mereka juga menyebarkan selebaran yang berisi pernyataan sikap terkait penahanan Bibit-Chandra kepada para pengendara bermotor. Meski demikian, aksi mereka tidak sampai membuat kemacetan lalu lintas di Jl Gubernur Suryo, Surabaya.

Aksi solidaritas untuk KPK ini mendapat dukungan dari tokoh masyarakat di Jatim. Pada umumnya, mereka mendukung upaya penyelamatan KPK, karena lembaga independen ini sudah membuktikan sebagai lembaga yang berhasil membongkar sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan.

“Apapun yang terjadi KPK harus diselamatkan. Sebab KPK merupakan lembaga yang telah membuktikan diri mampu melakukan tindakan terhadap para koruptor di Indonesia,” kata Iwan, aktivis pergerakan di Surabaya.

Pengamat sosial politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagsu Januar Soemawinata berpendapat, semua pejabat yang disebut terlibat dalam rekaman rekayasa kriminalisai KPK, harus dicopot dari jabatannya, termasuk Kapolri dan Kabareskrim Polri, oknum Kejasaan Agug dan kainnya.

“Pokoknya, semua pejabat yang namanya terlibat dalam transkrip rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi, harus dicopot dan dihukum. Presiden harus tegas, jangan bersikap kolutif lebih dari orde baru,” tuturnya.

Tak Percaya Kapolri
Pengamat Politik dari Universias Indonesia (UI) Boni Hargens tidak percaya dengan pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bahwa ucapan Kabareskrim Polri Susno Duadji merupakan pernyataan pribadinya. Ia pun tak percaya permintaan maaf Kapolri atas perilaku salah satu bawahannya tersebut karena kekhilafannya.

“Saya tidak percaya dengan pernyataan Kapolri itu karena jika itu merupakan pernyataan Susno pribadi mengapa baru sekarang Kapolri mengatakan hal itu. Kan aneh jika sekarang Kapolri baru mengaku itu. Saya juga tidak yakin bahwa permintaan kapolri itu tulus. Semua itu dilakukannya karena dirinya yang sudah terpojok dalam permasalahan ini. Saya pikir pernyataan Susno itu adalah pernyataan resmi institusi polri karena toh selama ini kapolri tidak membantahnya,” tegas Boni.

Menurut Boni, perilaku Kapolri yang melempar kesalahan kepada bawahannya ini adalah perilaku klasik para pejabat di Indonesia yang memang tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. “Ada etika jabatan yang tidak dipedulikan oleh banyak para pejabat di Indonesia sehingga begitu dirinya terganggu maka para pejabat itu tidak akan segan mengorbankan bawahannya saja,” paparnya.

Ia mengimbau agar Kapolri lebih baik mengakui kesalahannya dan mengajukan pengunduran dirinya karena secara etika dia lah yang bertanggungjawab. Jika kapolri tidak mau mengudurkan diri maka SBY sebagai presiden harus memberhentikan Kapolri dan juga Jaksa Agung demi menjaga kepercayaan dan keyakinan publik.

Pemerintah, menurutnya, juga harus bersikap tegas karena kalau tidak, kasus ini, yang bisa dikategorikan sebagai kasus penyalahgunaan wewenang kepolisian dan kejaksaan bisa menjadi skandal hukum terbesar yang belum pernah terjadi di Indonesia dimana dua lembaga penegakkan hukum telah merekayasa satu kasus untuk mengkriminalkan lembaga penegak hukum lainnya.

“Kalau tidak ini bisa menjadi preseden yang bisa menjadi skandal terbesar dalam sejarah penegakkan hukum di Indonesia yang pernah terungkap kepada publik. Selama ini kan kepolisian sering menegaskan bahwa proses penahanan sudah sesuai hukum dan merupakan haknya. Jika hak disalahgunakan seperti ini mau jadi apa negara ini. Menahan itu harus ada dasar tidak semena-mena seperti sekarang,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, maka tidak ada alasan lagi bagi SBY untuk memerintahkan kepada kapolri agar melepaskan dua pimpinan KPK yang saat ini berada dalam tahanan mabes polri itu.”Sekarang kan terbukti tidak ada dasar untuk menahan mereka dan bahwa bukti yang ada sebelumnya adalah rekayasa. Maka SBY harus perintahkan lepaskan mereka,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Achmad Rubaie mengatakan, kunci untuk memecahkan permasalahan ini ada pada SBY sebagai Presiden. Menurutnya, kunci dari penyelesaian kasus yang bukan lagi kasus hukum tapi sudah melebar ke area politis ini terletak pada SBY sebagai presiden.

Menurutnya, SBY sebaiknya memerintahkan kapolri untuk memecat Kabareskrim Susno Duadji karena dengan demikian beban berkurang. Lagipula, perintah memecah Susno adalah perintah netral yang tidak merugikan.

“SBY memang seharusnya memerintahkan kapolri untuk melepaskan dua pimpinan KPK itu sekaligus memecat Susno. Jika Susno dipecat maka beban pemerintah berkurang, lembaga kepolisian pun tidak lagi diobok-obok seperti saat ini,” tegasnya dalam diskusi di gedung DPR, Senayan, Selasa (3/11). (dh/Mb)

SBY Harus Bertindak Cepat, Jika Tak Ingin Dilengserkan

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 03/11/2009 | 16:20 WIB SBY Harus Bertindak Cepat, Jika Tak Ingin Dilengserkan
OLEH: ARIEF TURATNO

PERNYATAAN seseorang dalam rekaman yang diduga bagian dari rekayasa kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semakin jelas menuding keterlibatan RI satu atau pun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus tersebut. Karena itu berbagai pengamat meminta agar SBY bertindak cepat, tegas, tepat, jujur dan adil. Jika tidak, bukan mustahil rakyat turun ke jalan dan meminta Presiden SBY lengser. Ini sebuah keadaan yang sangat luar biasa dan tidak dapat dipandang enteng. Terlebih setelah rekaman itu dibuka secara bebas oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan semua orang di Republik ini mendengar langsung rekaman tersebut. Kesimpulan sementara, semua mata sekarang terfokus kepada SBY, dan sikap serta kebijakan Presiden.

Dalam sebuah tayangan running text sebuah televise swasta, SBY mengatakan bahwa dia akan menempuh jalur hukum terhadap mereka yang telah mencatut namanya. Mestinya—dan inilah keinginan rakyat—SBY tidak hanya mengancam, tetapi harus segera diwujudkan. Mengapa? Karena rekaman tersebut telah jelas sekali menuding dirinya, dan semua rakyat mendengar dan dapat dijadikan saksi tentang apa yang dibicarakan dalam rekaman tersebut. Kita pun memiliki sejumlah ahli yang mampu membedakan suara siapa yang ada dalam rekaman tersebut. Hal ini penting, karena kita yakin bahwa nama-nama orang yang telah disebutkan dalam rekaman tersebut akan mungkir dan mangkir. Dengan adanya para ahli di pihak penyidik, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk mencokok si pelaku itu.

Pertanyaannya adalah mengapa SBY baru mengancam, kapan melakukan tindakan nyata? Semakin lama Presiden menunda, semakin kuat tudingan rakyat bahwa dirinya terlibat dalam kasus kriminalisasi KPK itu. Sebaliknya, semakin cepat SBY berbuat, maka semakin cepat pula kepercayaan rakyat tumbuh kembali kepadanya. Mungkin hal ini tidak mudah untuk SBY, karena seperti kita ungkapkan di rubric ini sebelumnya. Bahwa keberanian orang-orang dalam rekaman mengklaim adanya dukungan RI satu atau SBY dalam kasus tersebut, tentu bukan tanpa dasar. Mungkin saja, mereka tidak kenal secara langsung dengan SBY, tetapi siapa tahu diantara orang dekat Presiden ada yang kenal baik dengannya.

Lebih dari itu, baik Anggoro Wijaya maupun Anggodo adalah para pengusaha kakap, yang tentu saja memiliki jaringan cukup kuat. Terbukti—orang-orang yang diduga adalah Anggoro dan Anggodo, serta Yuliani Gunawan—menyebut nama-nama Ritonga ( diduga Wakil Jaksa Agung AH Ritonga), Susno ( diduga Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji) dalam rekaman yang diperdengarkan MK dalam sidang Selasa (3/11). Juga nama-nama Ketut, Putra Nevo, Bonaran Situmeang, serta orang-orang yang belum diketahui identitasnya yang diduga adalah para kaki tangan para petinggi di Kejaksaan Agung dan oknum perwira tinggi di Mabes Polri. Semua itu sebenarnya sudah cukup bagi Presiden untuk melakukan sapu bersih kepada para pelaku. Mengapa tidak atau belum dilakukan sekarang?

Demikian halnya dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Mestinya, dia tidak hanya minta maaf—yang diduga diperintah SBY karena Presiden tidak menyukai penyebutan Buaya versus Cicak—namun melakukan langkah nyata dan transparan. MIsalnya, segera lakukan mutasi kepada para oknum yang dianggap mencemarkan nama baik institusi kepolisian. Dan jika diketahui mereka telah melakukan pelanggaran hukum atau pidana, jangan sungkan-sungkan untuk ditindak. Bilamana Kapolri pun ternyata terlambat dalam menyikapi masalah yang sudah dibuka kepada public ini. Maka jangan salahkan rakyat, jika mereka akhirnya tidak percaya lagi kepada para penegak hukum.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah jika terjadi pembangkangan masal akibat ketidakpercayaan tadi. Dan bila ini terjadi, imbasnya pasti akan sampai kepada Presiden.Dan ujung-ujungnya adalah upaya pelengseran terhadap RI satu. Gejala ini sekarang sudah mulai nampak. Unjukrasa yang terjadi diberbagai daerah dengan tema mendukung KPK, tidak jarang menyerempet nama SBY. Dan bukan mustahil, setelah rekaman dugaan merekayasa kriminalisasi terhadap KPK dibuka dan menyebut nama SBY. Sekali lagi, mungkin rakyat akan meminta SBY turun. Kecuali tadi, SBY segera bertindak cepat! (*)

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Wakil Ketua (nonaktif) KPK Chandra M Hamzah mengacungkan jempol sesaat setelah keluar dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/11) dini hari. Ia dan Bibit Samad Rianto (tidak tampak) keluar dari tahanan setelah penangguhan penahanan dikabulkan.

Bibit dan Chandra ke Luar Tahanan
Wajah Penegakan Hukum Indonesia Tercoreng

Rabu, 4 November 2009 | 03:36 WIB

Jakarta, Kompas – Dua unsur pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, akhirnya dikeluarkan dari tahanan setelah polisi menangguhkan penahanan mereka, Selasa (3/11) malam. Ini merupakan puncak ”drama” perseteruan antara kepolisian dan KPK.

Sejumlah pihak meyakini langkah itu diambil setelah Mahkamah Konstitusi siang harinya membuka rekaman sepanjang 4,5 jam yang diduga berisi rekayasa perkara Bibit-Chandra.

Saat keluar dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Rabu pukul 00.10, Bibit dan Chandra tersenyum kepada puluhan wartawan yang mengerubungi mereka. Keduanya langsung dibawa masuk ke dua mobil Kijang hitam. Chandra hanya sempat mengucapkan ” terima kasih atas dukungan semua pihak” dan melambaikan tangan.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna, penangguhan diberikan demi kepentingan lebih besar, tetapi proses hukum tetap dilanjutkan. ”Diharapkan tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Nanan dalam jumpa pers di Mabes Polri.

Pimpinan dan anggota Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit dan Chandra, Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan, semalam juga datang ke Bareskrim Polri untuk memastikan proses penangguhan itu. ”Kapolri sudah memberikan kepastian. Suratnya diproses malam ini juga agar Pak Bibit dan Pak Chandra malam ini sudah bisa pulang ke rumahnya,” tutur Todung Mulya Lubis, salah seorang anggota tim.

Saat ditanya mengapa baru sekarang Polri akan memberikan penangguhan penahanan, padahal KPK sejak Jumat lalu sudah mengajukan penangguhan, Nanan mengatakan, tim pengacara Bibit dan Chandra baru mengajukan penangguhan penahanan Selasa malam.

Nanan juga menolak anggapan penangguhan penahanan itu karena kondisi pascadiperdengarkannya rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo dan pejabat Polri dan Kejaksaan Agung yang diputar di Mahkamah Konstitusi. ”Bukan karena tekanan, permintaan, atau karena hal lain. Ini demi kepentingan lebih besar,” kata Nanan.

Tercoreng

Kuasa hukum Bibit dan Chandra, Bambang Widjojanto, mengatakan, wajah penegakan hukum Indonesia tercoreng dengan diperdengarkannya rekaman percakapan Anggodo. Rekaman ini juga menunjukkan kuatnya mafia penegakan hukum sehingga bisa mengatur jalannya proses hukum.

Menurut Bambang, rekaman itu menunjukkan ada rekayasa sistematis dalam kasus penyidikan hingga penahanan kliennya. Tak hanya itu, rekayasa itu juga ditujukan untuk melemahkan KPK. ”Luar biasa seorang seperti Anggodo bisa memengaruhi proses penyidikan hingga penahanan terhadap pimpinan KPK,” katanya.

Sejumlah nama pejabat hukum di Mabes Polri dan Kejagung yang disebut-sebut dalam rekaman menunjukkan keterlibatan masing-masing dalam kasus ini. Dari lingkaran kejaksaan, yang banyak disebut adalah mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang kala itu menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum, dan jaksa Irwan Nasution. Rekaman itu mengungkapkan Anggodo berulang kali berhubungan langsung dengan Wisnu.

Sementara nama-nama dari pihak kepolisian yang disebut-sebut adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dan sejumlah nama penyidik, yaitu Benny, Parman, Gupu, dan Dikdik.

Anggodo juga berkali-kali berhubungan dengan Kosasih, pengacaranya, dan Bonaran Situmeang, pengacara Anggoro Widjojo, abangnya. Sementara itu, terdapat pula seseorang bernama Ketut dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketut dimintai Anggodo seputar perlindungan saksi Ary Muladi dan Edi Soemarsono. Dalam rekaman itu Presiden juga disebut-sebut sudah mendukung.

Sebelum rekaman diperdengarkan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan dasar-dasar hukum Mahkamah Konstitusi memutuskan pemutaran rekaman pembicaraan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mahkamah Konstitusi mengacu kepada ketentuan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 UU Mahkamah Konstitusi terkait sifat sidang pengadilan yang terbuka.

”Satu alasan lagi mengapa diperdengarkan untuk umum adalah karena bagi Mahkamah Konstitusi, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia lebih tinggi dari segalanya,” ujarnya.

Didesak mundur

Desakan agar Kapolri dan Jaksa Agung mundur kemarin muncul, antara lain, dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki, dan Bambang Widjojanto secara terpisah. ”Sadarlah bahwa Anda sebagai pemimpin telah gagal. Silakan mundur. Itu lebih terhormat daripada dimundurkan,” kata Bambang.

Din Syamsuddin mengimbau Presiden untuk berpihak kepada KPK. Langkah itu diperlukan mengingat bobroknya penegakan hukum di Indonesia. ”Isi rekaman itu membuktikan bobroknya penegakan hukum. Bukti masih kuatnya mafia hukum dan peradilan di Indonesia,” katanya.

Selain itu, isi rekaman tersebut juga menguatkan dugaan kriminalisasi terhadap KPK, khususnya Bibit-Chandra. Oleh karena itu, sudah sepantasnya polisi membebaskan kedua unsur pimpinan (nonaktif) KPK itu dari segala tuduhan.

Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo mengatakan, tim independen yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada gunanya lagi. Presiden harus segera membersihkan Polri dan Kejagung dari oknum-oknum yang menyimpang.

Presiden juga diminta membatalkan penunjukan pelaksana tugas pimpinan KPK dan segera mengembalikan Bibit dan Chandra sebagai pimpinan KPK.

Jaksa Agung siap

Jaksa Agung Hendarman Supandji yang dicegat wartawan saat akan meninggalkan Kejagung, Selasa sore, menyatakan, ia melihat tim independen akan memanggil Wisnu Subroto dan Ritonga, serta akan memeriksa berkas perkara yang saat ini ada di Kejagung. ”Pada prinsipnya kami siap,” katanya.

Sebelumnya, Wisnu sudah dimintai klarifikasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Hamzah Tadja, sedangkan Ritonga sudah diklarifikasi Hendarman. Oleh karena itu, Hendarman meminta agar kasus tersebut dipandang secara adil.

Ditanya apakah Ritonga akan dinonaktifkan untuk memudahkan klarifikasi, Hendarman menjawab, ”Belum perlu.”

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengungkapkan, Presiden merasa terganggu dengan maraknya penggunaan istilah cicak versus buaya. ”Beliau mau semua lembaga negara saling menjaga wibawa,” katanya. (AIK/ANA/SF/NTA/HAR/IDR/DAY/WIN/TRI)

“Dagelan” Hukum di Mahkamah Konstitusi
Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah menghadiri sidang perdana uji material atas Undang-undang Nomor 30 tentang KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (26/10).

Rabu, 4 November 2009 | 05:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Rakyat Indonesia dibuat terpana dengan ”dagelan” yang ditayangkan langsung oleh sejumlah televisi swasta dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/11). Ratusan orang melihat langsung sidang terbuka yang memperdengarkan rekaman percakapan telepon seluler Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat kepolisian dan kejaksaan.

Rekaman itu dengan vulgar menyebut bagaimana merancang kasus hingga tawar-menawar imbalan kepada pihak-pihak yang diduga ikut merekayasa. Sejumlah tokoh masyarakat hingga aktivis 1998 berdatangan ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

”Saya ngeri sekaligus kaget, betapa proses peradilan di negara ini bisa didikte Anggodo. Ini menunjukkan mafia peradilan kuat menguasai lembaga penegak hukum kita,” kata Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, di Gedung MK.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar juga terlihat kaget dengan fakta yang dipaparkan secara vulgar dalam rekaman. Beberapa kali ia keluar-masuk ruang sidang MK. ”Saya kira rekaman ini bagus dibuka untuk umum. Jangan sampai ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” kata Patrialis.

Adnan Buyung Nasution dan para anggota lain Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit-Chandra beberapa kali terlihat tak kuasa menahan senyum. Apalagi ketika terjadi perdebatan tentang jumlah honor yang harus dibayar kepada para pihak yang ikut merancang.

Di luar gedung sidang, sejumlah pengunjung sidang pun berkali-kali dibuat terpana dan tertawa dengan dialog vulgar dan terkadang lucu antara Anggodo dan berbagai pihak. ”Saya takutnya kita disadap nih, Pak,” kata seseorang yang diduga Ketut Sudiarsa, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kepada Anggodo, contoh isi rekaman yang membikin geli.

Di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Suryo (42), karyawan swasta, mengaku tak sempat menyimak televisi yang menayangkan sidang di MK. Namun, ia mengetahui sebagian isi rekaman yang diperdengarkan dari penuturan sejumlah rekan. Dengan kesal, ia berkomentar, ”Terhina banget rasanya jadi rakyat. Pejabat-pejabat publik kita begitu gampang dibeli!”

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang perkara pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen sedang digelar. Namun, pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang tidak bertugas terlihat menyaksikan siaran langsung sidang di MK dari salah satu stasiun televisi.

Di Kejaksaan Agung, suasananya juga seru. Pegawai di Pusat Penerangan Hukum Kejagung, misalnya, menyimak pemutaran rekaman di MK. Begitu juga jaksa-jaksa di Gedung Bundar Kejagung, menyaksikan siaran televisi.

Berharap Presiden

Antusiasme sekaligus kegeraman masyarakat menyimak rekaman yang diputar di MK juga tecermin dari puluhan wartawan yang mengerumuni televisi di ruang pers Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meskipun agenda kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diliput sudah selesai sekitar pukul 14.00, para wartawan masih berkumpul di ruang pers Istana Kepresidenan hingga usai penayangan sidang MK di televisi. Sebagian dari mereka juga berharap Presiden akan memberikan komentar atau mengambil kebijakan yang signifikan seusai menyimak pemutaran rekaman.

Wakil Presiden Boediono nyaris tidak menonton sidang di MK. Kebetulan, agenda Boediono memang padat. Mulai pukul 11.30, ia menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan yang dipimpin Hadi Purnomo. ”Setelah itu langsung memimpin rapat bersama tiga menteri koordinator untuk menindaklajuti program kerja 100 hari dan lima tahun,” ujar Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa Yopie Hidayat.

Namun, sebelum rapat bersama tiga menko dimulai, Menko Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto sempat berkomentar, ”Wah, kita harus rapat, ya. Seharusnya kita bisa menonton dulu tayangan rekaman pembicaraan di televisi.”

Mendengar komentar tersebut, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa terlihat hanya senyum-senyum saja. (DAY/HAR/IDR/AIK)

Editor: tof
Sumber : Kompas Cetak
Kasus Bibit dan Chandra Tuai Kritik di Inggris
Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Rabu, 4 November 2009 | 08:18 WIB

LONDON, KOMPAS.com – Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Masyarakat Indonesia di Birmingham (PPI MIB), Inggris, menyampaikan pernyataan sikap menuntut keadilan atas kasus dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah oleh Mabes Polri. Ketua PPI MIB periode 2008-2009, Myrdal Rahman, kepada koresponden Antara London pada Rabu, mengatakan kontroversi yang ditimbulkan penahanan Bibit dan Chandra yang sudah dibebaskan bersyarat jelas mengoyak rasa keadilan.

Dikatakannya, dalam hal ini PPI MIB menegaskan sikap pelajar dan masyarakat Indonesia di Inggris merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika nasional di Tanah Air, dan selalu berkomitmen memberi kontribusi terbaik untuk bumi pertiwi tercinta. “Pelajar dan warga Indonesia di Inggris adalah aset strategis bangsa Indonesia yang juga bertanggung jawab terhadap ikhtiar menjalankan reformasi untuk masa depan Indonesia yang kita impikan,” katanya.

Ia mengatakan pelajar dan warga Indonesia di Inggris selalu mendukung dan berpartisipasi aktif dalam gerakan reformasi sistem hukum, penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari amanat reformasi dan mewujudkan kejayaan Indonesia. Untuk itu perhimpunan tersebut menyerukan agar pemimpin bangsa bersatu dalam cita-cita bersama untuk konsisten menjalankan agenda reformasi, mewujudkan sistem hukum, penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di segala sektor kehidupan, mengedepankan kebersamaan, tidak terjebak dalam “conflict of interest” yang hanya akan menyurutkan langkah-langkah gerakan reformasi.

Segala langkah-langkah yang diambil harus selalu dalam rangka penegakan sistem hukum, politik dan pemerintahan yang sedang dalam jalur yang benar, bukan malah mendekonstruksinya dan menjadikan mundur. Dalam pernyataan sikap perhimpunan itu, Ketua PPI MIB 2009/2010 Ilham Hadiana, juga meminta agar Presiden RI menjaga kredibilitas kerja Tim Penyelidik Independen dari “conflict of interest.”

“Kebijakan ini jangan hanya menjadi kosmetik politik, Presiden harus serius menjadi panglima dari penegakan hukum dengan menonaktifkan pejabat-pejabat yang menjadi objek penyelidikan,” katanya. Selain itu juga Presiden diminta untuk membersihkan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dari pejabat-pejabat korup, dengan memberhentikan mereka yang terbukti terlibat dalam konspirasi dan memprosesnya secara hukum dengan adil dan transparan.

Editor: jimbon
Sumber : Antara
PENEGAKAN HUKUM
Tim Minta Polri Menahan Anggodo

Rabu, 4 November 2009 | 03:40 WIB

Jakarta, Kompas – Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Selasa (3/11), meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia menahan Anggodo Widjojo. Anggodo adalah adik tersangka kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo, yang juga buronan KPK.

Demikian dikatakan anggota tim, Todung Mulya Lubis, di Jakarta. Permintaan itu disampaikan tim dalam pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan jajarannya, semalam.

Semalam, Anggodo disertai penasihat hukumnya, Bonaran Situmeang, ke Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna memastikan Anggodo dimintai keterangan di Mabes Polri. Anggodo sampai pukul 23.30 belum meninggalkan Mabes Polri.

Terkait kemungkinan Anggodo ditahan, Nanan menyatakan itu tergantung hasil pemeriksaan. Namun, penyidik memiliki waktu 1 x 24 jam untuk memeriksanya.

Namun, Mulya Lubis menegaskan, pada pertemuan dengan tim, Kepala Polri memastikan penyidik akan ”mengambil” Anggodo. ”Itu bahasa lain saja dari Kepala Polri. Tetapi, Anggodo sebaiknya memang ditahan. Kalau tidak, orang berspekulasi ia masih bisa memengaruhi penegak hukum yang lain,” katanya.

Menurut Mulya Lubis, pernyataan Anggodo yang tersadap KPK dan diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, dan mereka yang tersadap lainnya, bisa dipersepsikan melecehkan penegak hukum, khususnya Polri dan kejaksaan. Polri dan kejaksaan harus menunjukkan komitmen untuk memperbaiki diri. Jika tidak melakukan langkah tegas, dikhawatirkan Polri dan kejaksaan justru semakin terpuruk.

Secara terpisah, Selasa, hakim konstitusi Akil Mochtar juga menyarankan tim agar segera memanggil Anggodo. Dari rekaman, Anggodo bisa diduga sebagai pihak yang berperan penting dalam mengatur perkara yang menimpa Chandra dan Bibit.

”Anggodo harus dipanggil pertama kali. Tim harus bergerak cepat dan tak terpaku pada urusan prosedur,” kata Akil.

Sementara itu, Ketua Tim Adnan Buyung Nasution menyebutkan, tim merekomendasikan kepada Kepala Polri untuk menonaktifkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji. Tim meminta penahanan Bibit dan Chandra ditangguhkan pula.(ana/aik/tri/win/wer/den/bee/tra)

LPSK Rekaman KPK

By Republika Newsroom
Rabu, 04 November 2009 pukul 08:22:00
LPSK Segera Sikapi Isi Rekaman KPK

JAKARTA–Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera menggelar rapat komisioner untuk menyikapi isi rekaman pembicaraan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap dugaan keterlibatan Wakil Ketua LPSK, Ketut Sudiharsa.”Kami akan klarifikasi dalam rangka yang bersangkutan melakukan hubungan telefon dengan Anggodo,” kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai ketika dihubungi ANTARA, Selasa malam.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua LPSK, Ketut Sudiharsa terungkap melakukan pembicaraan dengan Anggodo, adik Anggoro Widjojo (orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi).Pembicaraan Anggodo dan Ketut Sudiharsa terungkap dalam rekaman pembicaraan hasil sadapan KPK yang diputar di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa.

Menurut Abdul Haris, klarifikasi terhadap Ketut Sudiharsa akan dilakukan dalam rapat resmi komisioner LPSK.Sebelum menggelar rapat, menurut Abdul Haris, LPSK akan berusaha mendapatkan transkrip rekaman pembicaraan yang diungkap di MK tersebut.

Sebelumnya, Ketut Sudiharsa mengaku pernah berkomunikasi melalui telefon dengan Anggodo. “Benar, itu saya,” kata Ketut ketika dikonfirmasi ANTARA.

Menurut Ketut, pembicaraannya dengan Anggodo hanya sebatas hubungan kerja terkait permohonan Anggodo untuk mengurus perlindungan terhadap Anggoro Widjojo. “Itu dalam rangka melaksanakan pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban,” kata Ketut menjawab pertanyaan ANTARA melalui telefon.

Dia juga mengaku bertugas berkomunikasi dengan Polri untuk keperluan perlindungan tersebut. “Permohonan perlindungan itu berdasar rekomendasi Bareskrim,” kata Ketut.

Dia membantah pembicaraan dengan Anggodo terkait upaya untuk memperkaya diri sendiri. Ketut juga membantah kabar bahwa dirinya telah menerima hadiah dalam bentuk mobil dalam kasus itu. “Itu fitnah,” katanya. ant/kpo


Jika Buaya Pilek…

KOMPAS, Rabu, 4 November 2009 | 02:39 WIB

Oleh Mohamad Sobary

Seharusnya KPK tak perlu ada. Kita tahu kehadiran lembaga ini menimbulkan suasana persaingan tak sehat di antara lembaga-lembaga penegak hukum.

Publik mengagung-agungkan KPK, yang dianggap lebih berani, lebih transparan, lebih tegas. Perlakuan publik menunjukkan KPK sebagai pahlawan, sedangkan Kejaksaan Agung dan jajarannya dipandang sebelah mata.

Ini tentu tak mengenakkan bagi lembaga penuntut umum itu. Jasanya, pada saat sukses sekalipun, juga tak diakui. Inilah ”suasana hati” para petinggi di Kejaksaan Agung saat Jaksa Agung dijabat Abdurrahman Saleh. Saya pernah menemuinya, di kantornya, bersama beberapa teman, staf dari Partnership. Jaksa Agung menerima kami, didampingi para jaksa agung muda. Pak Hendarman Supandji, Jaksa Agung sekarang, saat itu juga hadir. Itulah keluhan mereka, yang merasa tak dianggap—terutama oleh media—dan saya turut merasakan betapa tak enak mendapat perlakuan publik seperti itu, pada saat yang lain dipuja-puja.

Kami datang bukan untuk mendiskusikan ”perasaan” seperti itu. Agenda kami membahas langkah lebih lanjut menemukan cara-cara, strategi, atau pendekatan untuk mewujudkan gagasan mereformasi Kejaksaan Agung yang belum pernah beranjak meninggalkan dokumen resmi. Maksudnya, hingga hari ini, gagasan reformasi itu masih tetap suci sebagai gagasan yang belum tersentuh apa pun.

Hasil pilihan sikap populis

Ketika KPK angkatan pertama dibentuk, Bang Dillon—Direktur Eksekutif Partnership saat itu—ikut sibuk menangani banyak masalah dasar tentang akan seperti apa KPK kelak, dengan agenda macam apa, dan bagaimana menjaring koruptor yang memiskinkan rakyat. Jangan lupa, KPK ini lembaga yang lahir dari Presiden Megawati Soekarnoputri, yang dengan tangan terbuka menerima aspirasi publik untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai program ”unggulan”. Kita tahu, kehadiran KPK juga memberi Presiden SBY kredit amat besar, bila bukan hampir tak terbatas.

KPK pimpinan Taufiequrachman Ruki itu berakhir saat saya menggantikan Dillon sebagai Direktur Eksekutif Partnership. Seperti sebelumnya, untuk memilih komisioner KPK yang baru, Presiden SBY mengeluarkan keppres, isinya menugaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menjadi ketua panitia seleksi. Bersama sejumlah tenaga staf, saya mewakili Partnership mendukung langkah ini dari nol.

Kami memilih tokoh-tokoh yang tak diragukan kredibilitasnya untuk menjadi anggota panitia seleksi agar kelak menghasilkan komisioner profesional, memiliki kompetensi teknis yang tinggi di bidang masing-masing, berpengetahuan luas, berpengalaman menangani korupsi, terpercaya, teruji kejujurannya, dan semua itu harus didukung data lengkap, dibuktikan lebih lanjut dalam rekam jejak riil sepanjang karier mereka.

Tanpa mereka ketahui, kami menyelidiki diam-diam untuk mengetahui siapa sebenarnya mereka. Kami mencari dukungan dari banyak pihak—terutama dari LSM—untuk memperoleh informasi otentik tentang mereka. Data yang diperoleh diuji lebih lanjut dengan wawancara mendalam, sistematis, dengan materi pertanyaan melebihi usaha menjaring calon menteri.

Untuk memilih lima komisioner itu, panitia menyerahkan dua pasang susunan komisioner sebanyak 10 orang kepada Presiden yang lalu meneruskan ke DPR. Dipilihnya Antasari Azhar sebagai ketua oleh DPR saat itu menjadi problem menjengkelkan. Orang bertanya, dengan marah, apa kepentingan politik DPR.

Model pengadilan tipikor

Sekali lagi, KPK seharusnya tak perlu ada. Ini adalah lembaga sementara, hadir dalam situasi darurat, tak dimaksudkan untuk permanen. Kita memiliki banyak komisi negara yang sifatnya sementara. Namun, KPK yang sementara bisa amat lama karena lembaga penegak hukum lain, yang sebagian peran dan fungsinya diambil, belum juga sembuh.

Komisi Kejaksaan—bertanggung jawab kepada presiden— memanggul mandat mereformasi internal kejaksaan, tetapi hasilnya belum memadai. Ibaratnya, kejaksaan belum tersentuh program reformasi. Kita memiliki Komisi Kepolisian Nasional, juga bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang agak lebih baik dan punya hasil yang patut dihargai. Di Mahkamah Agung malah ada cetak biru reformasi, tetapi masih ”agak” macet. Mereka sibuk dengan urusan memperpanjang masa pensiun, ”menyerang” Komisi Yudisial agar, jika bisa, komisi ini mandul.

Otomatis ini semua ”memberi” hak lebih besar dan legitimasi lebih kuat terhadap kehadiran KPK. Tentu saja KPK tak mungkin lepas dari kekurangan. Namun, lembaga yang dibentuk dengan harapan menutup kekurangan lembaga lain, KPK menunjukkan hasil. Kehadirannya mengisyaratkan kita masih berhak berharap. Ada tanda-tanda, suatu saat, pelan-pelan, koruptor kita ganyang. Semua kita kubur di dalam lembaga-lembaga yang mau belajar menjadi bersih.

Tanda kita masih punya alasan berharap itu tampak pada cara kerja KPK dan kelengkapan lembaganya, pengadilan tindak pidana korupsi, yang belum pernah membiarkan koruptor lepas begitu saja. Para hakim merupakan warga negara yang memiliki kepedulian tulus. Mereka tak terperangah melihat duit. Orang- orang ini bekerja dengan kreatif, mengandalkan sikap profesional, jujur, dan memiliki seni ”menjerat” koruptor yang diadili, dengan pertanyaan yang tak dimiliki pengadilan lain.

Kemitraan memiliki catatan kinerja mereka, yang kemudian diteliti lagi oleh peneliti LIPI, yang memperteguh agar pengadilan tipikor menjadi model bagi pengadilan-pengadilan lain. Di sini jelas, KPK memberi kita alternatif mengembangkan model pengadilan bersih dari mentalitas dan sikap korup.

Jika buaya pilek…

Negeri ini bukan milik pejabat, bukan pula milik pemerintah. Polisi milik kita, seluruh rakyat Indonesia. Kejaksaan milik kita. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan semua komisi negara milik kita. KPK mungkin betul hanya cicak. Dan jika diterkam buaya, pasti tak berdaya.

Namun, cicak ini memberi presiden ”kredit” besar. Di dunia luar, gerak kita melawan korupsi dicatat sebagai bagian ”kemuliaan” Presiden SBY dan kabinet SBY. Kemitraan yang ikut gigih membentuk KPK. Jika kemitraan boleh mengklaim ikut memiliki KPK, otomatis, KPK juga milik SBY.

Buaya menerkam cicak, apa bukan berarti buaya menerkam SBY? Tahukah implikasinya bagi karier dan jabatan bila melawan rakyat, sekaligus melawan presiden sendiri? Maka, patut dicatat, cicak dan buaya diciptakan Tuhan bukan untuk saling berhadapan sebagai musuh. Mereka saudara serumpun, yang bisa saling membantu. Bahkan, kalau buaya pilek, cicak pun bisa menggantikannya.

MOHAMAD SOBARY Esais

Nurani Lawan Keangkuhan

KOMPAS, Rabu, 4 November 2009 | 02:48 WIB

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Wartawan senior Kompas menilai, membeludaknya dukungan terhadap kasus penahanan Bibit-Chandra oleh kepolisian menunjukkan nurani rakyat belum mati. ”Bagi rakyat, nurani inilah harta yang tersisa,” tutur wartawan itu melalui SMS kepada saya.

Meski rakyat telah lama menjadi bulan-bulanan dan tertipu bermacam retorika politik, baik dalam format janji-janji muluk saat pemilu maupun dalam corak pencitraan diri, toh dalam masa-masa kritikal nurani mereka yang terdalam tidak dapat dilumpuhkan. Itulah milik terakhir rakyat di tengah penderitaan yang belum teratasi sejak proklamasi, lebih dari 64 tahun lalu.

Sejarah Indonesia

Sebagai seorang peminat perjalanan sejarah Indonesia, dengan prihatin saya membaca, hanya sedikit di antara pemimpin kita yang benar-benar serius mengurus masalah bangsa ini demi mencapai tujuan kemerdekaan: keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Sebagian besar adalah petualang yang tidak merasa malu mengatakan bahwa mereka adalah Pancasilais sejati.

Dengan kemajuan yang telah diraih di sana-sini dalam berbagai sektor kehidupan—dan capaian itu perlu disyukuri bersama—bangsa ini tetap dilingkari gurita budaya kumuh yang dapat membawa kita pada ketidakpastian masa depan.

Hingga detik ini, kita sedang membau aroma busuk tentang kemungkinan adanya kaitan antara kasus Bibit S Rianto- Chandra M Hamzah dan perampokan (istilah Jusuf Kalla) yang menimpa Bank Century, tetapi kita tidak tahu sampai di mana benarnya serba dugaan itu.

Saya mendapat informasi dari salah seorang pengacara Bibit-Chandra, keduanya berniat melakukan pengusutan terhadap megakasus Bank Century, akan mereka teliti, selama ini, ke mana dana haram itu mengalir. Namun, segala kecurigaan ini akan tetap menggantung di langit tinggi selama keangkuhan kekuasaan masih mendominasi sistem perpolitikan kita, meski sering dibungkus dalam jubah kesopanan lahiriah. Pragmatisme politik amat terasa dalam kultur kita, sebuah kultur tunamoral dan tunavisi.

Namun, sekiranya Bibit-Chandra tak diperlakukan dengan cara kasar melalui penahanan paksa, reaksi publik tentu tidak akan sedahsyat seperti terjadi pada hari-hari terakhir ini. Presiden yang semula terkesan tak mau campur tangan karena menilai kasus itu sebagai kasus biasa, akhirnya ”dipaksa” kenyataan untuk membentuk apa yang disebutnya sebagai Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum (TIVFPH) dengan masa kerja dua minggu, mulai Selasa (3/11/2009).

Apakah tim ini akan berhasil melakukan tugasnya, mari kita tunggu. Namun, ungkapan independen agak sedikit terganggu oleh masuknya dua pakar hukum yang sudah sedikit menempel dengan kekuasaan, meski di kawasan pinggiran.

Sebagai seorang demokrat yang tak ingin melihat demokrasi menggali makamnya sendiri untuk sekian kalinya sejak kita merdeka, prasangka semacam ini harus saya tekan sambil menanti hasil kerja tim yang baru dibentuk. Siapa tahu, semua anggota tim adalah manusia merdeka yang hanya terikat dengan filosofi, demi tegaknya kebenaran dan keadilan, tidak peduli siapa yang membentuknya.

Sulit ditaati

Seterusnya keangkuhan kekuasaan dalam masalah Bibit-Chandra ini juga disampaikan seorang petinggi Polri dalam formula ”cicak lawan buaya”, meski Kapolri telah minta maaf agar istilah itu tidak lagi digunakan. Larangan penggunaan ungkapan keangkuhan ini sulit ditaati karena orang tidak mungkin melompat ke depan dalam satu kevakuman. Mohon saya dimaafkan Pak Kapolri jika istilah ini masih saya pakai dalam artikel ini. Cicak tidak lain adalah KPK yang kecil, berhadapan dengan Polri yang kuat, yang langsung berada di bawah payung presiden yang berkuasa, sebuah posisi yang perlu dipertanyakan kembali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Akhirnya, saya berharap agar pertarungan antara Polri melawan KPK akan dapat diselesailan secara baik, jujur, dan adil. Jangan sampai kehebohan ini membawa kita pada krisis kepercayaan pada demokrasi yang sungguh berbahaya.

Sebagai catatan kecil di ujung artikel ini, saya perlu menyebut bahwa perhatian publik demikian besar tersita oleh kasus Bibit-Chandra ini sehingga gaungannya jauh melampaui ingar-bingarnya perhelatan Dialog Nasional (National Summit) ala Obama yang digagas presiden pada awal masa jabatan keduanya.

Ahmad Syafii Maarif Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Hantu-hantu Kebenaran

Rabu, 4 November 2009 | 04:15 WIB

Oleh Yasraf Amir Piliang

Sebuah rekaman pembicaraan—yang dicurigai berisi rekayasa ”kriminalisasi” Komisi Pemberantasan Korupsi—hari-hari ini layaknya ”batu bertuah” dalam cerita misteri, yang diperebutkan, didiskusikan, dianalisis, ditranskrip, digandakan, ditayangkan, dan didesiminasikan secara luas.

Rekaman itu adalah ”kunci” menuju ”kamar rahasia”, tempat ”kesaktian” tingkat tinggi diadu di antara para petinggi hukum (Polri, Kejaksaan Agung, KPK) dalam memperebutkan klaim ”kebenaran”.

Rekaman pembicaraan itu meninggalkan enigma: orisinalitas rekaman, otentisitas para aktor, kebenaran isi, pembuat rekayasa dan motif di baliknya. Apa yang kita saksikan adalah parade ”unjuk kekuasaan” dalam ”menafsir” kebenaran. Segala kapasitas ”bahasa hukum” dikerahkan; segala legitimasi digunakan, termasuk legitimasi ”Tuhan”; bahkan segala instrumen kekuasaan dipakai dalam melegitimasi ”penangkapan” dua mantan anggota KPK, Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah.

Kelak, pembuktian simulakra kriminalisasi ini merupakan cermin tragedi memalukan yang melanda dunia hukum. Penegak hukum yang mestinya menegakkan kebenaran kini justru memproduksi ”realitas palsu”: tempat, orang, motif, suap, dan transfer palsu. ”Rezim kebenaran” sebagai instrumen dan prosedur institusional dalam membangun ”ranah kebenaran” kini menjelma menjadi ”rezim simulakra kebenaran”, realitas dipalsukan, pengetahuan ”diperkosa”, informasi dilencengkan, dan kebenaran ”dibunuh”.

Simulakra kebenaran

Rezim simulakra adalah rezim yang memproduksi ”kebenaran palsu” demi sebuah kepentingan atau motif tertentu (politik, ekonomi, sosial). Di dalamnya, realitas alami dikemas menjadi barang bukti sebagai instrumen sentral dalam menghasilkan ”kebenaran” hukum. Tetapi, bila ”realitas alami” itu tak ditemukan—sementara motif penangkapan kian mendesak—diciptakan ”realitas artifisial” melalui kekuatan teknologi mutakhir. Inilah simulasi realitas.

Jean Baudrillard dalam The Gulf War did not Take Place (1995) mengatakan, simulasi adalah instrumen sosio-teknologis dalam penciptaan realitas yang sebenarnya tak ada, tetapi seolah tampak ada. Fungsi simulasi adalah penciptaan ”model palsu realitas”, kenyataan distortif, pelencengan fakta dan citra ketaknyataan. Simulasi adalah sebuah ”prostitusi citra”, karena ”citra murahan” direkayasa, untuk meyakinkan, ada realitas (penyelewengan, penyuapan, penyalahgunaan jabatan), padahal tak pernah ada.

Dalam rekaman pembicaraan, Polri dicurigai merekayasa ”simulasi realitas”—dengan melibatkan aktor, instrumen, media, dan prasarana—yang kelak akan diproduksi menjadi sebuah ”citra realitas”, di atas fondasi sebuah ”motif” (”kriminalisasi”). Namun, rencana ini tertangkap basah oleh instrumen teknologi informasi (penyadapan) sehingga citra-citra ”kriminal” (suap, penyalahgunaan wewenang) yang dituduhkan kepada mantan anggota KPK gagal diproduksi.

Kegagalan itu memaksa Polri memproduksi ”motif” baru. Polri balik menuduh, rekaman percakapan itu adalah produk rekayasa (baca: simulakra) pihak-pihak tak bertanggung jawab dalam mendiskreditkan, membunuh karakter, dan menghancurkan citra baik Polri. Tuduhan simulakra dibalas tuduhan simulakra. ”Perang simulakra” ini justru menjadikan posisi Polri kian terpojok karena tak didukung publik. Sementara ”rezim kebenaran” kian sesak kepalsuan, ilusi, dan halusinasi.

Bagaimanapun, simulakra menyuguhkan ”logika” memaknai realitas. Gilles Deleuze dalam The Logic of Sense (1990) menyatakan, simulakra sebagai sebuah realitas ”tangan kedua”, sebuah motif ”seolah”, sebuah penyimpangan. Maka, saat wacana hukum kini dibangun oleh ”realitas tangan kedua”, proses hukum digerakkan oleh aneka instrumen asumsi, konotasi, persuasi, interpretasi, dan seduksi, bukan obyektivitas dan profesionalitas.

Seduksi hukum

”Kebenaran” dalam wacana hukum adalah sesuatu yang dicari melalui ”proses hukum”, yaitu di ruang pengadilan. Namun, apa yang kini berlangsung dalam karut-marut perseteruan Polri dan KPK adalah situasi di mana ”kebenaran” dipertarungkan dalam ruang wacana: dalam pernyataan, perbincangan, opini, dialog, debat, dan konferensi pers. Di dalam media-media itulah kebenaran diperjualbelikan.

Namun, karena tak ada mekanisme hukum di ruang wacana untuk menguji obyektivitas pembicaraan, yang ada hanya ”bujukan”: cara, argumen, strategi, taktik, pencitraan, bahkan trik-trik palsu (baca simulakra) untuk meyakinkan kita bahwa apa yang dikatakan ”benar”, meskipun sebenarnya palsu. Inilah medan seduksi, yaitu medan bujuk rayu kebenaran.

Dalam Seduction (1990), Jean Baudrillard mengatakan, seduksi adalah rayuan, permainan kebenaran, tantangan, duel, strategi penampakan, untuk meyakinkan bahwa yang fiktif itu ”nyata”.

Polri yang kian terpojok oleh tekanan masyarakat sipil kini memainkan ”strategi seduksi”, yaitu ”merayu” publik agar percaya bahwa Polri tak pernah merekayasa kriminalisasi. Mereka memainkan ”permainan tanda” dan pemalsuan realitas sebagai cara membangun ”citra bersih” Polri dan ”citra kriminal” dua mantan anggota KPK. Di sini, realitas hukum direduksi menjadi realitas-realitas tanda, yaitu tanda-tanda palsu, untuk melencengkan realitas sebenarnya.

Saat wacana hukum kian sesak oleh simulakra—ironisnya justru diproduksi aparat hukum sendiri—perbincangan tentang kebenaran dan keadilan kian mustahil. Dicurigai ada rahasia kebenaran yang ingin ditutupi dalam institusi hukum itu sendiri (Polri, Kejaksaan Agung), yang bila terbuka di hadapan publik akan mengancam reputasinya. Maka, untuk menyembunyikan kebenaran itu, diciptakan realitas artifisial (suap, kriminalitas), yang melibatkan pihak yang mengetahui rahasia kebenaran itu.

Hantu-hantu kebenaran

Institusi penegak hukum— khususnya Polri—kini disibukkan politik menjaga citra diri, dengan melibatkan tidak saja permainan tanda, citra, dan seduksi, tetapi juga pengetahuan dan kekuasaan. Politik pencitraan menggiring pada hilangnya rasionalitas, obyektivitas, dan rasa kebenaran. Otoritas kekuasaan digunakan membabi buta tidak saja untuk menjatuhkan citra lawan, tetapi melakukan tindakan pemaksaan penangkapan.

Michel Foucault dalam Power (1981) mengatakan, dalam wacana hukum, ada relasi timbal balik antara rezim kebenaran dan instrumen kekuasaan. Realitas diterima sebagai benar oleh masyarakat bila ada check and balances dalam permainan kekuasaan dalam rezim kebenaran. Namun, bila ada ”ekses kekuasaan”, di mana sebuah komponen rezim kebenaran menggunakan kekuasaannya secara berlebihan dan mencolok dalam mendefinisikan kebenaran, yang dihasilkan adalah hantu-hantu kebenaran.

Kini, saat pemangku rezim kebenaran tak lagi dipercaya masyarakat sipil—karena dicurigai tak lebih dari rumah produksi simulakra kebenaran dan citra kepalsuan—sebuah kekuatan dahsyat masyarakat sipil terbentuk dalam membangun ”rezim kebenaran” sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh dukungan ratusan ribu orang terhadap Bibit-Chandra dalam Facebook.

Masyarakat sipil yang kian kritis kini tak lagi dapat dimanipulasi oleh rekayasa simulasi citra tanpa etika. Kebenaran yang tak dapat diharapkan dari institusi hukum kini dibangun di ruang-ruang publik virtual.

Yasraf Amir Piliang Direktur YAP Institute; Pemikir Forum Studi Kebudayaan FSRD Institut Teknologi Bandung

Dependensi Tim Independen

KOMPAS, Rabu, 4 November 2009 | 02:47 WIB

Oleh Zainal Arifin Mochtar

Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum telah terbentuk (Senin, 2/11).

Presiden SBY membentuknya sebagai sarana untuk mengakomodasi desakan publik akan pentingnya intervensi guna mengurai soal ”cicak lawan buaya”.

Ini adalah tim independen yang bertugas menyelesaikan masalah dengan tugas spesifik. Pertama, memverifikasi semua fakta dan proses hukum terkait kasus Bibit-Chandra. Kedua, menampung unek-unek masyarakat terkait kasus ini. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada Presiden setelah bekerja selama dua pekan (Kompas, (3/11/2009).

Solusi atau problem?

Presiden SBY tentu berharap, tim ini dapat menyelesaikan masalah, terutama menenangkan publik yang resah dan mendesak kuat penuntasan perkara ini. Namun, peluang kegagalan tim menjawab keinginan Presiden SBY dan kita cukup besar. Setidaknya, ada tiga hal yang bisa menjadi petunjuk asumsi itu.

Pertama, tim independen ini ternyata ”berbaju” independen. Isinya tak benar-benar independen. Berbicara ihwal tim independen, ada baiknya benar-benar independen, bebas dari campur tangan presiden dan partai politik. Nyatanya, dalam tim ini ada dua orang yang memiliki catatan tidak pas untuk idealitas sebuah tim independen.

Ada Staf Khusus Presiden Bidang Hukum pada tim ini. Ada pula orang partai politik dalam tim ini, yang dewan pembinanya adalah Presiden SBY. Ini tentu amat berpotensi mengganggu. Bayangkan, saat bekerja, lalu harus memverifikasi rekaman yang menyebut nama RI-1. Bagaimana mereka dapat independen?

Kita tidak sedang berbicara perihal orang atau personal. Namun, kita merusak sistem yang seharusnya dibangun rapi untuk menghindari konflik kepentingan. Artinya, jangan menempatkan kedua orang ini dalam posisi yang memungkinkan konflik kepentingan. Membiarkan mereka yang sulit independen ke dalam tim yang seharusnya independen akan mengganggu cita rasa masyarakat yang mendambakan tim yang benar-benar independen untuk penyelesaian masalah.

Kedua, kewenangan dan mekanisme kerja yang kelihatannya terlalu ”remeh” untuk menyelesaikan masalah yang amat kompleks di seputar kasus Bibit- Chandra. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah kerja verifikasi cukup untuk menyelesaikan masalah ini? Jika hanya memverifikasi semua fakta dan proses hukum, kemungkinan besar tidak akan punya daya dobrak kuat untuk menyelesaikan perkara Bibit-Chandra. Dari kerangka tugas yang diberikan, mereka hanya memverifikasi fakta, bukan bertugas menemukan fakta.

Apalagi, saat dalam waktu singkat dan tidak ”dipersenjatai” dengan kewenangan memadai. Bayangkan, jika dalam memverifikasi fakta harus memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan orang itu menolak. Adakah kewenangan menghadirkan paksa? Lagi-lagi harus diingat karena ada ketentuan rentang waktu cukup singkat, yakni semua harus dikerjakan dalam rentang waktu dua pekan.

Hal kedua itu bersatu dengan problema ketiga, yakni bagaimana sifat rekomendasi yang dihasilkan. Negeri ini punya pengalaman dalam membentuk tim independen, tetapi hasilnya sering gagal di awal, dengan rekomendasi luar biasa, tetapi impoten saat implementasi. Rekomendasi hanya menjadi kata-kata pengingat yang tidak dijalankan.

Dependensi

Tiga hal itu menggambarkan dependensi tim independen. Kita tidak bisa menduga, mengapa Presiden SBY membiarkan tiga penyakit itu terjadi di tim independen. Padahal, pertaruhan melalui tim independen ini amat besar. Kegagalan tim independen untuk menjawab tiga hal itu sangat berpotensi tidak menyelesaikan problema di seputar Bibit-Chandra.

Tentu bisa memperbaiki, jika ada itikad dari anggota tim maupun Presiden SBY, besar kemungkinan bisa diselesaikan. Tim ini bisa menggunakan poin tugas kedua, yakni mendengarkan unek-unek masyarakat.

Jika tulisan ini dianggap unek- unek, seharusnya dua orang yang dipertanyakan independensinya dapat memilih untuk mundur dan segera dilakukan pergantian orang jika memang harus berjumlah delapan orang. Seharusnya orang-orang ini paham, kehadiran mereka bisa menjadi laba-laba yang di ujung jarinya mengandung racun. Keberadaan mereka dalam tim independen bisa-bisa gagal mengagregasi kepercayaan publik akan penyelesaian kasus Bibit-Chandra.

Akan halnya Presiden SBY, bisa segera melakukan perbaikan dengan menginjeksi berbagai kewenangan yang diperlukan tim ini. Kewenangan penting, seperti memanggil paksa dan kewenangan lain, ada baiknya dituangkan dalam bentuk lebih kuat. Bukan keputusan presiden yang rasanya mustahil memuat kewenangan pemanggilan paksa.

Termasuk di dalamnya, Presiden SBY harus berani mengikatkan diri pada rekomendasi tim independen ini agar cita-cita besar di balik melakukan independenisasi penyelesaian semua perkara di seputar kasus Bibit- Chandra bisa terwujud.

Ini adalah harapan. Semoga dapat diterjemahkan menjadi unek-unek yang ada pada butir kedua tugas tim independen. Ini pun andai kata para anggota tim dan Presiden SBY mau menjalankan. Karena harus diingat, ini faktor dependen yang amat menentukan keberhasilan tim independen.

Zainal Arifin Mochtar Pengajar Hukum dan Direktur PuKAT Korupsi FH UGM, Yogyakarta

Polri Versus KPK Ganggu Investasi
Rencana Investasi Bisa Tertunda

Rabu, 4 November 2009 | 02:57 WIB

Jakarta, Kompas – Persoalan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara RI akan mengganggu iklim investasi. Konflik tersebut dikhawatirkan mengganggu stabilitas sosial, politik, serta penegakan hukum sehingga mengakibatkan tertundanya rencana investasi.

Demikian beberapa pandangan yang disampaikan praktisi pasar modal dan pengamat ekonomi yang dihubungi secara terpisah, Selasa (3/11).

Pengamat pasar modal, Adler Manurung, mengatakan, jika konflik antara KPK dan Polri terus berlarut-larut, besar kemungkinan investor asing akan menunda rencana investasinya di Indonesia.

Hal itu terjadi karena investor asing tidak mau mengambil risiko bila di kemudian hari konflik itu mengganggu stabilitas sosial, politik, dan penegakan hukum.

Stabilitas di ketiga bidang itu, lanjut Adler, merupakan syarat utama bagi investor asing untuk berinvestasi di negara mana pun. ”Kalau kasus ini berlarut-larut, kepercayaan investor asing terhadap penegakan hukum di negara kita ini akan kembali anjlok,” ujar Adler.

Hal senada disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta, Agustinus Prasetyantoko.

Menurut dia, konflik KPK dan Polri bisa saja dijadikan investor asing sebagai salah satu indikator bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan, tidak seperti yang didengung-dengungkan selama ini.

Berpikir ulang

Kasus KPK dan Polri ini, tutur Prasetyantoko, juga akan menjadi ujian bagi program 100 hari kabinet baru. Dalam 100 hari itu, investor akan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintahan Indonesia terkait penegakan hukum.

”Kalau investor melihat penegakan hukum di Indonesia justru mengalami kemunduran, tentu mereka akan berpikir ulang untuk investasi, baik di sektor keuangan maupun sektor riil,” ujar Prasetyantoko.

Selain itu, lanjut Prasetyantoko, peringkat Indonesia sebagai negara yang giat mereformasi birokrasi dan penegakan hukum untuk kemudahan usaha akan turun kembali.

Bulan September lalu, Survei Doing Business 2010 yang diumumkan International Finance Corporation meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan usaha dari peringkat ke-129 tahun lalu menjadi ke-122 dengan total jumlah negara yang disurvei 183.

Kepala Riset Paramitra Alfa Sekuritas Pardomuan Sihombing mengatakan, saat ini pengaruh konflik KPK dan Polri belum dapat disimpulkan telah berpengaruh terhadap investasi di pasar modal.

Akan tetapi, lanjut Pardomuan, jika kasus tersebut berlarut pasti akan memberikan citra buruk bagi iklim investasi, termasuk bagi pasar modal Indonesia. (REI)

TEKNOLOGI INFORMASI
Antisadap Versus Sadap

KOMPAS, Rabu, 4 November 2009 | 04:29 WIB

Oleh YUNI IKAWATI

Menguping pembicaraan narasumber penting hingga menyadap pembicaraannya di telepon dengan berbagai cara merupakan pekerjaan mata-mata atau intelijen yang ditugaskan untuk itu. Namun, demi melindungi rahasia, upaya pencurian informasi itu dapat ditangkal dengan teknologi antipenyadapan.

Terbongkarnya kasus suap Artalita beberapa waktu lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian menyeret oknum kejaksaan, penangkapan para teroris pelaku pengeboman Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, serta kasus lainnya.

Sesungguhnya seberapa canggihkah teknologi penyadapan itu?

Penyadapan pada telepon kabel maupun telepon seluler dapat dilakukan dengan memonitor pembicaraan di nomor telepon tertentu di sentral operator telepon.

Untuk mendengarkan pembicaraan telepon dari jarak dekat juga bisa dilakukan dengan memasang alat perekam pembicaraan di dekat narasumber, kemudian mengirim hasil rekaman lewat sinyal telepon seluler.

Meski disebut sebagai sarana memata-matai, alat penyadap pembicaraan itu ternyata dipasarkan secara bebas. Melalui internet, misalnya, ada pihak yang memasarkan secara bebas. Untuk unit penyadap dengan menggunakan telepon genggam berbasis GSM (global system for mobile communication) atau jaringan telepon tetap dengan kabel (public switched telephone network/PSTN).

Perangkat berukuran lebih kecil dari telepon genggam berharga kurang dari Rp 2 juta itu cukup dihidupkan dengan baterai litium yang tahan lama dan mudah disembunyikan.

Dengan alat ini, pembicaraan dalam ruangan atau mobil dapat dimonitor dengan bantuan sinyal GSM. Alat ini dilengkapi dengan sebuah slot untuk tempat keping Modul Identifikasi Guna Ulang (re-usable identification module/RUIM card) atau subscriber identity module (SIM) card berbasis GSM. Dengan keping itu pembicaraan yang ada di sekitar alat tersebut dapat dimonitor juga dengan telepon tetap atau PSTN.

Alat yang disebut Spy Gear ini dapat diaktifkan untuk mendengarkan pembicaraan orang yang menjadi target dengan cara menelepon nomor SIM card yang telah terpasang didalamnya. Dengan demikian diperoleh akses untuk mendengarkan pembicaraan di lokasi itu.

Selain itu, teknik penyadapan lain adalah dengan menggunakan sinar laser. Pakar Fotonik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pernah melakukan uji coba penyadapan suara dengan sensor laser.

Laser yang ditembakkan pada dinding kaca misalnya dapat menangkap gelombang suara dan memantulkan kembali ke pesawat penerima. Hasil pantulan itu diterjemahkan untuk memperdengarkan suara tersebut. Proses ini hampir simultan karena kecepatan gelombang cahaya melebihi gelombang suara.

Penyadapan intersepsi secara legal menurut hukum merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki KPK dan kepolisian di Indonesia. Oleh karena itu, alat penyadap untuk kepentingan seperti itu, menurut Mohammad Mustafa Sarinanto, Kepala Bidang Sistem Elektronika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), semestinya dijual terbatas kepada pihak berwenang di negara pembeli.

Namun, penjualan bebas tak terhindarkan karena beberapa negara, terutama di Eropa Timur, memperjualbelikannya dengan bebas. Meski begitu, pembelian sarana canggih penyadap suara itu butuh kehati-hatian. Karena boleh jadi di dalamnya ada sarana penyadap tersembunyi pula, yang dimanfaatkan oleh pihak penjual teknologi itu.

Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi penyadapan itu mengikuti mode komunikasi yang berkembang dari masa ke masa. Pada mulanya penyadapan merupakan aktivitas penting yang dilakukan pada masa perang, bahkan merupakan salah satu faktor penentu kemenangan saat perang.

Umumnya di medan perang, media komunikasi yang membutuhkan pengamanan adalah radio komunikasi. Mode komunikasi yang digunakan radio komunikasi yang menggunakan frekuensi radio yang terbuka untuk umum membuat penyadapan lebih mudah dilakukan karena gelombang suara merambat ke mana-mana.

Penyadapan juga dapat dilakukan di jalur komunikasi telefon tetap (fixed line). Relatif mudah dilakukan karena cukup dengan melakukan tapping atau melekatkan kabel untuk menangkap sinyal suara yang dirambatkan pada kabel telepon.

Dengan telepon seluler yang memungkinkan mobilitas tinggi, teknologi penyadapan pun merambah ke dunia seluler, yaitu dengan memanfaatkan rambatan sinyal telepon seluler di udara. Di dunia telepon seluler, lazim dikenal celluler telephone interception (CTI). Sistem intersepsi digital pada telepon seluler ditemukan dan dipatenkan oleh Peter Suprunov di AS.

Anti penyadapan

Pengembangan teknologi penyadapan dan antipenyadapan juga dilakukan di Indonesia. Sarinanto mengatakan, BPPT sendiri sejak beberapa tahun lalu memandang perlu melakukan kegiatan pengembangan teknologi pengamanan komunikasi yang meliputi komunikasi melalui telepon tetap, telepon bergerak, dan radio komunikasi.

Dukungan teknologi dalam negeri diperlukan untuk menjaga kedaulatan informasi di kalangan pengambil kebijakan pemerintah dan kemungkinan penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk kepentingan pejabat pemerintahan maupun aparat pertahanan dan keamanan.

Pengamanan dilakukan pada percakapan suara dan pesan singkat pada telepon genggam (SMS). Untuk itu diterapkan prinsip mengubah suara analog menjadi digital, kemudian diberi proses tambahan untuk pengamanan (disandikan) yang hanya dapat dibuka (didekripsi) oleh algoritma yang sama. ”Dengan demikian, meski di tengah jalan disadap sekalipun, namun isi percakapannya tidak dapat didengar,” urai Sarinanto.

Enkriptor suara itu dikembangkan untuk mengamankan percakapan yang dilakukan di radio komunikasi. Dengan mengacu pada prinsip ini, BPPT mengembangkan sistem pengaman komunikasi radio yang dapat mengamankan percakapan di berbagai media secara universal sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada peralatan dan media komunikasi.

Demikian pula terhadap pesan singkat berupa teks berbasis data digital. Untuk melindungi penyadapan, maka data digital dari pesan singkat selanjutnya diberi tambahan proses berupa algoritma enkripsi sebelum pesan tersebut dikirimkan, yang kemudian dibuka (didekripsi) di sisi penerima untuk dapat dibaca isi pesan tersebut.

Menurut Sarinanto, pengembangan modul antisadap ini sulit dilakukan di Indonesia karena teknologi seluler berkembang begitu pesat dan menganut banyak sistem, antara lain GSM dan CDMA.

Rabu, 04/11/2009 10:29 WIB
TPF Harus Diberi Kewenangan Pemanggilan Paksa
Anwar Khumaini – detikNews


Jakarta – Tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus diberi kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap siapa saja yang hendak dimintai keterangan. Tujuannya, biar hasil kerja tim maksimal.

“Saat ini tidak mungkin tim independen melakukan pemanggilan paksa. Sehingga peran tim independen ini harus diperkuat dengan diberikan hak pemanggilan paksa,” kata staf pengajar di Fakultas Hukum UGM, Eddy OS Hiariej, kepada detikcom, Rabu (4/11/2009).

Eddy menjelaskan, penambahan kewenangan terhadap TPF dilakukan dengan penguatan dasar hukum pembentukan tim tersebut, yakni dengan dikeluarkannya Perppu. Dengan Perppu, tim bisa memanggil paksa seseorang sebagaimana halnya yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Selama ini, TPF hanya dibentuk berdasarkan Keppres.

“Kepolisian dan Kejaksaan mereka bisa melakukan pemanggilan paksa kepada seseorang karena mempunyai dasar yaitu Undang-undang. Jadi perlu dipikirkan dikeluarkannya Perppu,” usul Eddy.

Dengan Perppu tersebut, Eddy menjelaskan, semua pihak yang terkait dalam rekaman upaya kriminalisasi KPK dapat diperiksa oleh TPF.

“Isi rekaman itu harus diklarifikasi oleh tim independen, terhadap semua orang yang disebut di rekaman itu. Baik petinggi Polri maupun petinggi kejaksaan.”

“Kalau sekarang ini, tim independen masih belum bisa melakukan upaya paksa,” tandasnya.

(anw/nrl)

Baca juga :

Aksi Mhs Palembang

Aksi Mahasiswa Palembang Dukung Bibit-Chandra Mengalir
Rabu, 4 November 2009 06:31 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam |
Palembang (ANTARA News) – Aksi mahasiswa perguruan tinggi di Kota Palembang, Sumatra Selatan untuk mendukung Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Bibit-Chandra) dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditahan kepolisian agar dibebaskan, masih terus mengalir.Hingga Selasa, aksi dukungan tersebut tidak hanya datang dari para mahasiswa, tetapi juga dari sejumlah dosen bahkan Rektor Universitas IBA Palembang, sebagai wujud keprihatinan kepada institusi penegak hukum yang dinilai keliru telah menahan Bibit-Chandra.Yudhi Fakhrian, Rektor UIBA menilai, penyelenggara negara yang mengawal kekuasaan yudikatif tidak profesional dalam penegakan hukum, karena mereka lebih banyak “gontok-gontokan” dalam menunjukkan kekuasaan di bidang hukum.

 

Menurut dia, hal tersebut merupakan bahaya laten yang bisa merusak citra penegak hukum di negara ini, dan bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Ia menyatakan, penahanan terhadap Bibit-Chandra menunjukkan adanya konspirasi untuk menjatuhkan KPK yang justru diakui oleh masyarakat mampu mengungkap korupsi yang marak terjadi, dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya.

Di sini juga menunjukkan tidak adanya transparansi dalam penegakan hukum yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, kata dia pula.

Ia menyatakan, perlu gerakan masif dari berbagai kalangan masyarakat untuk melawan skenario melemahkan KPK yang hanya akan menguntungkan para koruptor.

Syaroji Karta, Ketua Lembaga Kantor Bantuan Hukum UIBA menilai, peran penyidik dalam perkara Bibit-Hamzahi juga dinilai kurang berimbang dan tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua pimpinan KPK untuk mengemukakan kebenaran hukum.

Hal ini dibuktikan dengan perlakuan pihak kepolisian, pada saat jumpa pers yang digelar menyatakan Bibit-Chandra bahwa dianggap menggalang opini publik dan mempersulit proses penyidikan sehingga harus ditahan.

Aksi dukungan kepada Bibit-Chandra ini merupakan rangkaian dari aksi sebelumnya yang dilakukan oleh para mahasiswa perguruan tinggi di Palembang.

Mereka bahkan menyatakan bersediaturut menjamin pejabat KPK nonaktif agar dibebaskan dari penahanan yang dilakukan pihak kepolisian.

Pemutaran rekaman hasil penyadapan KPK terkait kasus adanya suap dalam perkara melibatkan Anggoro-Anggodo Wijaya juga menjadi perhatian warga Kota Palembang.

Sejumlah warga mendesak aparat hukum terutama kepolisian menindaklanjuti hasil rekaman itu, untuk membongkar pelaku dugaan skenario kriminalisasi pimpinan KPK, termasuk memproses hukum oknum penegak hukum yang terlibat di dalamnya.(*)

COPYRIGHT © 2009

PERSDA/BIAN HARNANSA
Anggodo Widjojo tiba di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11). Anggodo Widjojo adalah adik Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom, tersangka kasus dugaan korupsi proyek sistem radio komunikasi terpadu Departemen Kehutanan. Kedatangannya untuk dimintai klarifikasi seputar rekaman sadapan KPK yang telah diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi.

Kasus KPK Harus Diurai
Publik Minta Penegak Hukum Bertindak Cepat dan Transparan

Rabu, 4 November 2009 | 03:34 WIB

Jakarta, Kompas – Masyarakat mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih cepat mengungkap konflik antara polisi, kejaksaan, Anggodo dan Anggoro Widjojo, serta KPK.

Ratusan warga berunjuk rasa di muka Mahkamah Konstitusi selama pemutaran rekaman percakapan telepon Anggodo Widjojo, Selasa (3/11).

”Kami melihat berbagai keanehan dalam kasus penahanan Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah. Keanehan itu bermula dari tuduhan yang berganti-ganti atas keduanya. Kalau kedua pimpinan KPK ini tidak bersalah, ya mereka harus segera dibebaskan. Kalau mereka salah, keduanya harus diproses secara hukum,” ucap Fahmi, koordinator lapangan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

BEM SI juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memproses kasus dugaan penyalahgunaan dana nasabah Bank Century. Fahmi mengatakan, kasus Bank Century menjadi akar bergulirnya konflik aparat penegak hukum.

Anggun, seorang karyawati yang ikut demonstrasi, berharap konflik segera rampung. Apalagi, masih banyak masalah lain yang dihadapi negara ini.

”Pemerintah perlu segera menyelesaikan masalah yang berujung pada penahanan Bibit- Chandra karena seluruh perhatian masyarakat mengarah ke kasus tersebut. Bila persoalan bisa terselesaikan, pemerintah bisa konsentrasi untuk mengatasi aneka persoalan negara lainnya, seperti kemiskinan dan pengangguran,” ucap Anggun.

Kehadirannya bersama sejumlah rekan sekantor ikut aksi di Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk dukungan moral ke pemerintah agar bisa bertindak bijak merampungkan masalah ini dengan segera.

Syahril, seorang wirausaha yang ikut berdemonstrasi di bawah bendera Pemuda Penerus Amanat Proklamasi RI, mengatakan, masyarakat merindukan keadilan. Apalagi, belum ada kejelasan siapa pihak yang salah dan benar dalam konflik itu.

Ully Manurung, Ketua Pengabdian Masyarakat Ikatan Advokat Indonesia, mengatakan, indikasi politik atas kasus penahanan Bibit-Chandra sangat kuat, terutama mereka yang punya kepentingan kuat terhadap KPK.

Di sisi lain, Ully juga mempertanyakan alasan aparat penegak hukum yang justru tidak menahan Anggoro. Padahal, Anggoro diduga terlibat dalam kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu.

Pedagang cemas

Para pedagang di Glodok. Jakarta Barat, mencemaskan perseteruan Cicak-Buaya yang berkepanjangan. Rudy Chen, pemilik toko Angkasa di pertokoan Harco yang ditemui, Selasa (3/11), mengatakan, kekisruhan antara polisi dan KPK menjadi bahan pembicaraan di kedai-kedai kopi tempat para pedagang Glodok biasa berkumpul.

”Wah persoalan Cicak-Buaya jadi buah bibir di Glodok. Kita jadi cemas kalau politik tidak stabil,” kata Rudy.

Jacky, pengelola Plaza Pinangsia, mengaku cemas melihat konflik berkepanjangan antara Polisi-KPK. ”Gara-gara bikin perumpamaan Cicak-Buaya jadi panjang masalahnya. Para pedagang di sini jadi resah takut terjadi kekisruhan politik seperti tahun 1998. Mungkin lebih parah lagi kalau terjadi keributan antar para elite politik yang sama-sama punya uang untuk menciptakan situasi,” kata Jacky.

Ikin, seorang pemilik warung, mengaku, para pedagang kecil mengikuti saksama perseteruan KPK-Polisi. ”Kami berharap jangan sampai pecah keributan di antara masyarakat,” kata dia.

Dalam pantauan di Glodok- Pancoran dan Pinangsia, aktivitas perdagangan masih berlangsung normal. (art/Ong)

01
Nov
09

Anti Korupsi : KPK vs PolRi, Cicak vs Buaya

Hipmi: Kasus Bibit-Chandra, Bisa Membuat Investor Ragu
Minggu, 1 November 2009 | 08:39 WIB

SUKABUMI, KOMPAS.com — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah segera menyelesaikan proses hukum yang tengah menjerat dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Wakil Ketua II Hipmi Silmy Karim berharap adanya kestabilan hukum agar tidak mengganggu investasi di Indonesia.

“Presiden ambil posisi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Kalau dibiarkan, jadi isu nasional, dan luar negeri menangkap konfliknya akan buat investor ragu-ragu. Kalau kita lihat seminggu lagi belum selesai, risiko yang ditanggung cukup besar,” kata Silmy saat diskusi Forum Wartawan Keuangan dan Moneter di Lido, Sukabumi, Sabtu (31/10) malam.

Silmy mengakui, saat ini kasus ini belum terlihat pengaruhnya pada investasi karena masih di ranah politik. Namun, tuturnya, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. “Saya kira belum (terpengaruh), masih dalam jangkauan politik saja. Ada hubungan antara perseteruan KPK dan investasi jangka panjang. Ini kan semacam potret wajah Indonesia di mata asing,” tutur Silmy.
ANI

Editor: Edj

Drajad: Penahanan Bibit-Chandra Berdampak Negatif
Sabtu, 31 Oktober 2009 | 22:06 WIB

SUKABUMI, KOMPAS.com – Pengamat ekonomi Drajad Wibowo mengatakan penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah akan membawa dampak negatif bagi iklim investasi di Indonesia. Demikian disampaikannya, di sela-sela workshop wartawan, di Lido, Sukabumi, Sabtu (31/10).

“Saya rasa masalah antara KPK dengan Polri justru akan berdampak negatif bagi investor terhadap Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, syarat investasi adalah adanya kepastian hukum dan transparansi hukum. Karena itu, masalah ini akan membuat berkurangnya jumlah investasi yang mereka gelontorkan di Indonesia.

Drajad mencontohkan, jumlah investasi akan berkurang setidaknya separoh dari biasanya. “Bila investor biasanya berinvestasi sebesar 10, maka dengan adanya masalah ini maka investor hanya akan berinvestasi sebesar 5. Mungkin mereka akan tetap menanamkan investasi di Indonesia karena pasar domesik Indonesia sangat besar. Tetapi investasi akan lebih rendah dari yang semestinya,” tuturnya.
ANI

Editor: made

Polisi Tidak Paham Hukum
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/10). Dalam kesempatan itu Kapolri menjelaskan dan menegaskan bahwa Polri tidak melakukan kriminalisasi dan pengkerdilan KPK.

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 22:49 WIB

MALANG, KOMPAS.com – Penjelasan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tentang proses hukum dan penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto menunjukkan ketidakpahaman polisi atas hukum. Yang sebenarnya terjadi, polisi termasuk Kapolri dalam keadaan tertekan, mungkin oleh kekuatan politik di luar dirinya, agar menghalangi kerja KPK.

Demikian penjelasan diantara para pengajar hak asasi manusia (HAM) dan hukum tata negara dari Fakultas Hukum dari tujuh perguruan tinggi yang sedang menyelenggarakan pertemuan di kampus Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu (31/10). “Pernyataan yang disampaikan Kapolri bahwa menahan adalah hak, sebagaimana dikutip media cetak keesokan harinya. Padahal yang benar menahan adalah wewenang. Beda hak dan wewenang, karena wewenang melekat dalam jabatan dan hak adalah milik pribadi,” kata Herlambang Perdana, dari FH Universitas Airlangga, Surabaya.

Bukan hanya soal ucapan, tindakan hukum yang dilakukan Polri dengan menahan yang disebutkan oleh Kapolri karena alasan Bibit Samad dan Chandra Hamzah dianggap membuat siaran-siaran pers adalah tindakan hukum yang keliru. Sebab, kata Bambang Sugiono, dari FH Universitas Cendrawasih, memberi pernyataan pers adalah ekspresi kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

“Warga negara tetap bebas berpendapat meski berstatus sebagai tersangka, bahkan terpidana. Ini menunjukkan Polri tidak memahami hak tersangka, dan mengacaukan pengertian hak dengan wewenang,” kata Uli Parulian Sihombing, dari Indonesian Legal Resource Center, Jakarta.

Para pengajar HAM dari tujuh perguruan tinggi tersebut kemudian membuat pernyataan yang disiarkan untuk pers, yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak membiarkan kriminalisasi pimpinan KPK. Sebab pembiaran yang dilakukan presiden sama halnya dengan menjelaskan bahwa presiden tidak mampu memberantas korupsi.


ODYEditor: made
Langkah Solutif SBY Masih Dinantikan
Warga melintas di samping mural berisi ajakan memberantas korupsi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/10). Perlawanan terhadap koruptor disuarakan oleh berbagai kalangan yang peduli terhadap penegakan hukum.

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 13:41 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan penyuapan yang dijeratkan pada dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, terus menuai kontroversi. Penahanan keduanya pada Kamis (29/10) oleh Polri semakin mengusik rasa keadilan publik.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dinilai tak cukup menjawab pertanyaan besar di balik kasus keduanya, apalagi beredar rekaman yang memperkuat dugaan rekayasa kasus yang menjerat Bibit-Chandra, meskipun pihak kepolisian telah membantahnya. Anggota Komisi Hukum DPR, Gayus Lumbuun, mengatakan, paparan Presiden SBY dan Kapolri masih dalam tataran normatif.

Menurut dia, masyarakat membutuhkan langkah solutif. Aspek yuridis tak bisa menjadi pertimbangan tunggal. Ada aspek sosiologis yang menurut Gayus harus pula dipertimbangkan. “Presiden bisa melakukan langkah solutif dan tampil tidak sekadar normatif. Presiden dan Kapolri tidak bisa hanya meresponsnya secara normatif seperti yang disampaikan kemarin. Semua aspirasi masyarakat harus dijadikan pertimbangan. Bukan normatif duluan yang dikedepankan. Hukum itu untuk masyarakat,” kata Gayus, Sabtu (31/10) di Jakarta.

Oleh karena itu, Gayus mencetuskan usulan pembentukan tim koneksitas oleh Presiden SBY. Tim ini dipandang akan mengikis keraguan publik akan proses hukum yang tengah dilakukan pihak kepolisian yang punya konflik kepentingan dalam kasus ini. Tim koneksitas terdiri dari penyidik Polri dan penyidik KPK. “Tim ini akan menelusuri dugaan-dugaan yang ada di balik kasus ini, dikerjakan secara bersama-sama sehingga tidak dilakukan secara sepihak oleh mereka yang juga sarat kepentingan,” kata Gayus.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko, menyatakan sepakat dengan usulan pembentukan tim. Namun, format yang diajukannya sedikit berbeda. Menurut dia, tim yang dia bentuk betul-betul independen dan diisi para tokoh berintegritas meyakinkan. “Intinya, tim ini benar-benar berisi orang-orang di luar kepentingan KPK, polisi, atau kejaksaan. Problemnya, selama ini masyarakat tidak percaya dengan Polri. Jadi, harus ditangani pihak independen,” kata Danang.

Untuk itu, respons cepat dari Presiden sangat diharapkan. “Harus ada sikap dari Presiden secepat-cepatnya. Usulan ini akan segera kami sampaikan. Presiden harus turun tangan. Kalau diteruskan, tidak produktif bagi lembaga penegak hukum,” ujarnya.

Staf Khusus Bidang Hukum Presiden SBY, Denny Indrayana, berjanji akan menyampaikan usulan ini kepada RI 1. Bagaimanapun juga, harus dilakukan kajian tinjauan hukum terhadap pembentukan tim tersebut. “Dalam ranah ini (pembentukan tim) memang ranah Presiden. Saya akan sampaikan karena saya punya kewajiban untuk itu,” kata Denny, yang terkenal vokal menyuarakan antikorupsi sejak sebelum menjadi staf Presiden.


Editor: wsn
Akademisi Nilai Presiden Cuci Tangan soal KPK
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (30/10) sore di Kantor Presiden memberikan penjelasan terhadap isu yang saat ini sedang mengemuka berkaitan dengan penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamsah.

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 13:23 WIB

MALANG, KOMPAS.com — Sejumlah akademisi yang tergabung dalam jaringan pengajar hak asasi manusia dan hukum tata negara, Sabtu (31/10), bertempat di Guest House Universitas Brawijaya, Malang, menyerukan kepada Presiden RI untuk bertindak nyata menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Seruan tersebut diungkapkan sejumlah pengajar dari tujuh kampus dan satu lembaga studi. Sebanyak tujuh kampus tersebut adalah Sentra HAM Universitas Indonesia, Pusat HAM Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas At-Thahiriyah Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Pusat HAM Universitas Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Indonesial Legal Resource Center Jakarta.

“Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bersikap nyata dan instruktif dengan kekuasaannya untuk menghentikan sikap dan tindakan Polri dan Kejagung yang arogan dan tidak profesional,” ujar dosen dari FH Unair, Herlambang Perdana Wiratman, Sabtu di Malang.

Selama ini, para akademisi ini melihat bahwa Presiden tidak tegas menyatakan dukungannya terhadap kriminalisasi pimpinan KPK. Dengan tanpa instruksi tegas dan nyata terhadap tindakan yang harus dilakukan Polri dan Kejagung RI, Presiden dinilai cuci tangan dan memperlihatkan ketidakseriusannya memangkas arogansi dua jajarannya tersebut atas kriminalisasi KPK.

Menurut mereka, Presiden SBY harus menunjukkan keseriusannya memberantas korupsi dalam program 100 hari pemerintahannya kali ini. Para pengajar tersebut juga mendesak Polri untuk menghentikan segala proses kriminalisasi terhadap Chandra dan Bibit.


DIAEditor: acandra
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (31/10), untuk memberikan dukungan kepada KPK terkait dengan penahanan dua wakil Ketua KPK (nonaktif), yaitu Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Dukungan Moral Membesar
Jangan Sampai Koruptor Diuntungkan

Minggu, 1 November 2009 | 03:56 WIB

Jakarta, Kompas – Menyusul seruan keprihatinan sejumlah tokoh bangsa yang mengecam langkah penahanan Bibit Rianto dan Chandra M Hamzah, tokoh dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, Sabtu (31/10), juga memberikan dukungan moral.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Masdar F Mas’udi menyatakan siap memberikan jaminan penangguhan penahanan. Bahkan, Sabtu kemarin, mantan Presiden yang juga mantan Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk dukungan.

Dalam beberapa hari terakhir, dukungan moral bagi Bibit dan Chandra terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia.

Din, Gus Dur, dan Masdar menilai penahanan Bibit dan Chandra merupakan bentuk kriminalisasi KPK. Kasus yang menjerat keduanya juga tidak jelas karena tuduhan polisi berubah-ubah. ”Terus terang saja saya bingung dengan tuduhan Polri kepada mereka. Awalnya mereka dituduh menerima sogokan, kok sekarang berubah jadi penyalahgunaan wewenang,” tutur Gus Dur seusai menemui pimpinan KPK.

Menurut Gus Dur, tafsir mengenai penyalahgunaan wewenang itu luas. Dengan demikian, polisi bisa menafsirkan apa pun mengenai klausul penyalahgunaan wewenang tersebut.

Senada dengan Gus Dur, Din juga menilai adanya ketidakjelasan tuduhan polisi. Bahkan, dia menengarai penahanan itu merupakan bentuk kriminalisasi terhadap lembaga KPK.

Meski dibantah kepolisian, lanjut Din, indikasi kriminalisasi itu ada. Selain tuduhan yang berubah-ubah, penangkapan dilakukan setelah rekaman penyadapan perbincangan rekayasa penetapan tersangka Bibit dan Chandra mengemuka di ruang publik.

Proses hukum yang dilakukan kepolisian kepada Bibit dan Chandra pun dinilai tidak adil. Sebab, proses hukum dijalankan berdasarkan kebenaran yang absurd atau tidak masuk akal.

Maka, menurut Din, baik polisi maupun presiden harus mengklarifikasi kasus itu. ”Diperlukan langkah-langkah kenegaraan untuk memperjelas kasus itu. Karena dikhawatirkan ini akan menjadi blunder, kesalahan besar di awal pemerintahan SBY,” tuturnya menegaskan.

Mengoyak reformasi

Ketiga tokoh itu juga menengarai bahwa penangkapan Bibit dan Chandra merupakan upaya memperlemah KPK. ”KPK memang sedang dilumpuhkan dengan segala cara, hanya karena KPK mulai menunjukkan kemampuannya memenuhi harapan publik memberantas korupsi,” ujar Masdar.

Kriminalisasi terhadap KPK, lanjut dia, memang akan menguntungkan para koruptor. Akan tetapi, kriminalisasi tersebut juga memupus harapan rakyat serta mengoyak amanat reformasi.

Din dan Gus Dur berpendapat, penahanan Bibit dan Chandra tidak bisa dilepaskan dari pengusutan kasus pencairan dana pada Bank Century. ”Jauh-dekat, ada keterkaitan kasus itu dengan Bank Century yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara,” kata Din.

Gus Dur mengingatkan KPK agar tetap fokus mengusut kasus Bank Century.

Dukung polisi

Ribuan santri dan pemimpin Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman menuntut Polri memberantas korupsi serta tidak takut menahan dan menuntaskan penyidikan perkara pimpinan KPK nonaktif jika memang berbuat curang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

”Rakyat Indonesia sudah terlalu lama menderita dan tidak sejahtera akibat banyaknya pejabat korupsi. Sekarang, kalau pimpinan KPK tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan menyalahgunakan wewenangnya, bersihkan KPK sebersih-bersihnya,” kata Saggaf bin Mahdi, pemilik pondok pesantren itu, Jumat malam.

Ia menyatakan hal itu setelah bersama ribuan santrinya menggelar doa bersama bagi keselamatan bangsa dan negara Indonesia di kompleks pesantren di Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

Dukungan DPD

Puluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah juga menyatakan dukungan. Penggalangan dukungan dilakukan di sela-sela acara orientasi anggota DPD di Jakarta, Sabtu.

Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR M Asri Anas mengatakan, sudah 30 anggota yang menandatangani dukungan moral untuk Bibit dan Chandra, sekaligus memberikan jaminan penangguhan penahanan.

Sejumlah pengajar dari tujuh kampus dan satu lembaga studi, Sabtu di Malang, menyerukan kepada Presiden Yudhoyono agar bertindak nyata menghentikan kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra. Tujuh kampus itu adalah Sentra HAM Universitas Indonesia, Pusat HAM Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas At-Thahiriyah Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pusat HAM Universitas Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Indonesian Legal Resource Center, Jakarta.

”Kami mendesak Presiden Yudhoyono bersikap nyata dan dengan kekuasaannya menghentikan sikap serta tindakan Polri dan Kejagung yang arogan dan tidak profesional,” tutur dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratman. (NTA/RTS/DIA/RAZ)

KASUS BIBIT DAN CHANDRA
Presiden Patuhi Putusan Sela MK

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 03:06 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan akan menghormati dan mematuhi keputusan sela/provisi Mahkamah Konstitusi sampai dengan adanya keputusan definitif Mahkamah Konstitusi.

Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono saat menjawab pers ketika memberikan penjelasan terkait penahanan dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (30/10).

Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana.

Keputusan sela/provisi itu menetapkan Presiden Yudhoyono tidak bisa memberhentikan secara tetap Wakil Ketua KPK (nonaktif) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto meski keduanya nanti berstatus terdakwa. Presiden Yudhoyono harus menunggu putusan MK terkait dengan uji materi Pasal 32 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Saya tahu ada putusan sela. Saya akan menghormati dan mematuhi sampai adanya hasil dari keputusan MK. Kalau keputusan uji materi itu diterima dan tidak boleh langsung diberhentikan tetap dan hanya diberhentikan sementara, ya, saya akan mengikuti. Kalau diberhentikan tetap pun, saya akan mengikuti. Saya ini seorang konstitusionalis yang patuh hukum. Oleh karena itu, saya tunggu putusan MK,” kata Presiden.

Presiden juga minta semua pihak untuk menghormati undang-undang, sistem, dan proses hukum di negeri ini, termasuk proses hukum terhadap Bibit dan Chandra,

”Kalau saya lantas melarang Polri jangan menahan seseorang, tentu tidak boleh. Saya menjaga aturan main sesuai undang-undang dan hukum. Ini berlaku bagi semua. Tidak pernah—ini dicatat Tuhan yang Mahakuasa—saya melarang orang untuk tidak ditahan atau meminta seseorang dibebaskan, siapa pun dia. Apakah pembantu saya di kabinet, apakah kader Partai Demokrat karena saya sebagai ketua dewan pembinanya, atau saudara dekat, kerabat saya,” tuturnya.

Presiden menegaskan, pihaknya juga tidak melakukan pembiaran terhadap konflik dua lembaga, yaitu KPK dan Polri.

Terkait dengan transkrip rekaman pembicaraan yang mengait-ngaitkan namanya, Presiden meminta aparat berwenang untuk mengusutnya.

Sementara itu, seusai bertemu Presiden, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menggelar jumpa pers. Dia mengakui sejauh ini polisi memang tidak memiliki bukti material atas sangkaan pemerasan terhadap Chandra dan Bibit. Namun, Polri berdalih mereka sudah memiliki dua saksi yang mengeluarkan uang (Anggodo Widjojo) dan menerima uang (Ary Muladi).

”Bahwa di dalam kasus pemerasan dan penyuapan, ini masih dalam ranah delik formil, tidak materiil. Karena tidak tertangkap tangan, jadi jelas tidak bisa dibuktikan (pemerasan dan penyuapan tersebut). Tetapi, ada saksi yang mengeluarkan uang, ada saksi yang juga menerima uang. Soal itu tidak sampai (kepada Chandra dan Bibit), ya itu silakan ada yang menyatakan tidak benar, tidak benar,” papar Kapolri.

Sejak Jumat malam, Bibit dan Chandra sudah dipindahkan ke Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Rekaman disidik

Soal penyadapan, Kapolri menyatakan sudah memerintahkan penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk menyidik keabsahan rekaman penyadapan yang memuat pembicaraan antara Anggodo dan rekan-rekannya dengan petinggi di kejaksaan.

Sementara itu, sebelumnya Anggodo Widjojo, adik Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, didampingi pengacaranya, Bonaran Situmeang, Jumat kemarin melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyadapan pembicaraan telepon dia dengan beberapa orang ke Badan Reserse Kriminal Polri. (har/idr/SF/TRI)

KOMPAS/ALIF ICHWAN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan kepada pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, seputar penahanan Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Jumat (30/10). Presiden juga meminta kepada Polri untuk bertindak adil dan transparan dalam menangani kasus tersebut serta meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Rasa Keadilan Publik Terkoyak
Penegakan Hukum di Ujung Tanduk

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 03:07 WIB

Jakarta, Kompas – Penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, telah mengoyak rasa keadilan masyarakat. Dukungan kepada mereka pun terus mengalir seiring dengan keprihatinan mendalam akan masa depan penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lebih dari 20 tokoh menyampaikan keprihatinan di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (30/10). Tokoh yang bergabung dengan koalisi tersebut antara lain MM Billah, Asmara Nababan, Teten Masduki, Bambang Widodo Umar, Chalid Muhammad, Ade Rostina Sitompul, Rusdi Marpaung, Syamsudin Haris, Saldi Isra, Danang Widoyoko, Heru Hendratmoko, Nezar Patria, Faisal Basri, Goenawan Mohamad, Edwin Partogi, dan Suciwati.

Sehari sebelumnya, tokoh-tokoh seperti Syafii Maarif, Imam Prasodjo, Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, J Kristiadi, dan Syafii Anwar juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan kedua tokoh KPK tersebut.

Para aktivis meminta agar dibentuk tim independen serta menuntut petinggi kepolisian dan Kejaksaan Agung yang diduga terlibat dalam skenario penetapan tersangka Bibit dan Chandra diusut. Mereka juga menuntut agar pejabat yang namanya disebut dalam transkrip rekaman itu dinonaktifkan.

Seusai deklarasi, MM Billah mengatakan, ”Harus ada penyelesaian hukum di mana keadilan merupakan salah satu pasal Pancasila. Kemelut ini tidak dapat diselesaikan tanpa terobosan. Salah satunya pembentukan tim independen.”

Edwin dari Kontras mengatakan, konflik ini menimbulkan sinisme di masyarakat. ”Secara kasatmata masyarakat melihat tersebarnya transkrip rekaman yang semakin menunjukkan ada konspirasi,” katanya.

Danang dari Indonesian Corruption Watch mengatakan, penahanan Bibit dan Chandra tidak dapat dilepaskan dari beredarnya transkrip rekaman yang menyebut-nyebut nama petinggi kepolisian dan Kejaksaan Agung yang pada ujungnya terdapat dugaan rekayasa pembunuhan KPK.

Sejarah hitam

Ketua Bidang Hukum Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai penahanan Bibit dan Chandra memberikan citra buruk terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Penahanan yang dilakukan Polri menjadi citra awal yang buruk dan membayangi pemerintahan SBY lima tahun ke depan,” katanya.

Penahanan Bibit dan Chandra, tegasnya, merupakan sejarah hitam penegakan hukum dan sekaligus kemenangan bagi koruptor.

Amir meyakini Polri telah salah menafsirkan perintah Presiden untuk mengusut tuntas disebutnya nama RI-1 dalam percakapan telepon Anggodo Widjojo dan sejumlah pejabat kejaksaan dan kepolisian. ”Itu yang harus diusut, lho kok malah menahan Bibit dan Chandra dan mau mencari siapa yang membocorkan rekaman,” kata Amir kesal.

Amir menilai alasan penahanan itu sama sekali tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. ”Bagaimana mungkin Polri mempersalahkan Chandra dan Bibit karena mencekal Djoko Tjandra dan Anggoro hanya karena keputusan itu tidak ditandatangani secara kolektif oleh pimpinan KPK yang lain,” katanya.

Anggoro Widjojo adalah buronan KPK yang berada di luar negeri, sedangkan Djoko S Tjandra adalah terpidana kasus korupsi yang kabur ke luar negeri untuk menghindari proses hukum di Indonesia.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat memberikan pendapat senada. ”Langkah Polri memperburuk situasi dan merusak citra serta komitmen Presiden untuk memberantas korupsi,” katanya.

Benny mengatakan, prestasi Presiden dalam pemberantasan korupsi selama ini telah dinodai oleh cara kepolisian yang tidak profesional dalam menangani kasus hukum yang melibatkan dua pejabat KPK.

Di ujung tanduk

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai citra penegakan hukum di Indonesia saat ini berada di ujung tanduk. ”Ini sudah pada tingkat yang membahayakan, tak hanya penegakan hukum, tetapi juga demokrasi. Demokrasi itu tidak akan menghasilkan apa pun jika tidak didukung oleh rule of law,” ujar Jimly, Jumat.

Terkait itu, Jimly menyarankan agar kasus yang menimpa dua unsur pimpinan KPK nonaktif tersebut segera diselesaikan. Ia menguraikan terdapat dua jalur penyelesaian, yaitu jalur hukum melalui mekanisme pengadilan dan nonhukum atau out of court settlement.

Mekanisme hukum baik Mahkamah Konstitusi maupun pengadilan negeri menjadi tumpuan bagi pengembalian citra penegakan hukum. Ia mendorong agar semua hal terkait kasus Chandra dan Bibit diungkapkan seutuhnya dalam forum tersebut. ”Buka semua rekaman di forum Mahkamah Konstitusi maupun pengadilan negeri. Pengadilan menjadi forum terbuka untuk memeriksa secara transparan,” ujar Jimly.

Sementara pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, yang bersedia menjadi jaminan bagi penangguhan penahanan Chandra dan Bibit, mengungkapkan, penahanan yang dilakukan polisi perlu dilawan karena dilakukan tanpa alasan jelas. Ke depan, hal itu sangat berbahaya karena dapat menjerat siapa saja.

Dukungan Hanura

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga memberikan dukungan kepada Bibit dan Chandra. Hanura merupakan partai politik pertama yang memberikan dukungan kepada unsur pimpinan (nonaktif) KPK itu secara tegas. Sebanyak 17 anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura di DPR bahkan menjaminkan diri agar Bibit dan Chandra cukup dijadikan tahanan luar.

Surat jaminan itu dijadwalkan akan diserahkan kepada Mabes Polri pada Sabtu ini, bahkan direncanakan juga dengan mengajak Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

(AIK/EDN/BDM/ANA/SUT)

Tersangka Kasus Apa

detikcom

detikcom – Jumat, Oktober 30
Ditanya Anggodo, Polri Balik Bertanya, ‘Dia Tersangka Kasus Apa?’

Anggodo Widjojo yang perannya banyak disebut dalam kisruh KPK vs Polri hingga kini tak pernah diobok-obok Polri. Malah Polri menahan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang kooperatif melakukan wajib lapor.

Mengapa Anggodo tidak segera diciduk? “Dia (Anggodo) tersangka dalam kasus apa itu?” tanya balik Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Dik Dik Mulyana.

Pernyataan itu disampaikan Dik Dik usai sertijab 8 Kapolda di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2009).

Dik Dik menuturkan, penahanan adalah kewenangan atau dengan kata lain hak Mabes Polri.

“Pertimbangannya, sekarang kita ada yang dapat, itu kan belum tentu dilaksanakan. Apalagi yang belum tentu dapat ditahan,” kata Dik Dik menjelaskan alasan tidak menahan Anggodo.

Ketika ditanya mengapa alasan subjektif –Bibit dan Chandra bisa menggelar jumpa pers sehingga dikhawatirkan mempengaruhi opini — dikedepankan dalam penahanan Bibit dan Chandra, Dik Dik mengaku sudah sesuai prosedur.

“Kalau bicara pasal 21 ayat 1 syarat subjektif itu penafsirannya, namanya syarat subjektif semua penegak hukum antar penyidik dengan penyidik, antar penuntut dengan penuntut, boleh berbeda karena itu sangat ditentukan oleh ruang dan waktu,” papar dia.

Senin, 02/11/2009 07:03 WIB
Bibit & Chandra Ditahan
Pengacara: Pembatasan Jadwal Besuk Telah Melanggar HAM

Aprizal Rahmatullah – detikNews


Trimoelja/www.facebook.com
Jakarta – Pembatasan jadwal besuk untuk bertemu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah oleh polisi dinilai salah kaprah. Kuasa hukum menganggap polisi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

 

“Mabes Polri dalam hal ini jelas-jelas sangat mencolok telah melanggar HAM dengan mengabaikan pasal 70 ayat 1 KUHAP,” kata salah satu kuasa hukum Bibit dan Chandra, Trimoelja Soerjadi kepada detikcom, Senin (2/11/2009).

Menurut Trimoelja, dalam pasal 70 ayat 1 KUHAP disebutkan secara jelas hak tersangka untuk menghubungi penasehat hukum. Pasal itu mengatakan, penasehat hukum tersangka berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

“Saya ini sudah 40 tahun lebih beracara dan KUHAP ini sudah berlaku hampir 28 tahun. Ini adalah hak asasi diri seorang tersangka untuk berhubungan dengan penasehat hukumnya,” jelasnya.

Trimoelja menjelaskan, pembatasan jam besuk ini jelas melanggar hak asasi tersangka. Selain itu, polisi juga telah melecehkan martabat dan kehormatan profesi advokat.

“Di dalam praktek, pengertian setiap waktu adalah setiap hari kerja dan selama jam kerja. Setiap hari kerja mulai Senin sampai dengan hari Jumat. dan selama jam kerja pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB,” imbuh pengacara senior ini.

Sebelumnya, pihak pengelola Rutan Mako Brimob, Depok menyatakan jadwal besuk untuk Bibit dan Chandra hanya dapat dilakukan hari Senin dan Jumat setiap pukul 10.00-16.00 WIB. Pembatasan ini dinilai telah membatasi hak tersangka untuk berkoordinasi dengan pengacaranya.

“Pelanggaran ini sudah sangat vulgar dan telanjang,” tandasnya.

(ape/ddt)

Baca juga :




Blog Stats

  • 3,192,986 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…