Posts Tagged ‘politics

01
Feb
15

Kenegarawanan : Terbitkan KepPres Mahkamah Adat Pancasila

Terbitkan KepPres Mahkamah Adat Pancasila

Sabtu, 31 Januari 2015 – 12:34 WIB

Logo PARRINDO

Suara Pembaca:
Terbitkan Keppres Mahkamah Adat Pancasila

Bapak Presiden JokoWi Yth,

MERDEKA !
Salah satu solusi cepat Presidensiil tentang konflik antar petinggi lembaga penegakan hukum adalah diselesaikan secara keadatan khas Indonesia. Pembentukan lembaga tinggi negara (ad hoc) Mahkamah Adat Pancasila (MAPAN) melalui satu Keputusan Presiden adalah perlu dipertimbangkan dengan tingkatkan status hukum Tim Konsultatif Independen yang sudah memiliki bahan rumusan berupa 5 butir rekomendasi itu [http://www.gatra.com/hukum-1/131525-tim-independen-minta-jokowi-tak-melantik-bg.html]. Ke-5 poin rekomendasi Tim Konsultatif Independen yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi, yakni:

1. Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus sebagai tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum baik KPK maupun Polri.

2. Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbngkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif.

3. Presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga kriminalisasi terhadap personil penegak hukum siapapun, baik KPK maupun Polri dan masyarakat pada umumnya.

4. Presiden seyogyanya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etik profesi yang diduga dilakukan oleh personil Polri maupun KPK.

5. Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantsan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.

Rekomendasi KepPres MAPAN ini sebetulnya berangkat dari pemikiran tentang Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila 30 Januari 2015 yang lalu [ http://m.edisinews.com/berita–kepemimpinan-negara-hukum-pancasila.html ]

Tetap MERDEKA!

Jakarta, 31 Januari 2015

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-terbitkan-keppres-mahkamah-adat-pancasila.html#ixzz3QU8sEmPk

Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila

Jumat, 30 Januari 2015 – 12:10 WIB

 Logo Mapindo
 Suara Pembaca:

Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila

Memperingati hari lahir ke 107 Pahlawan Kemerdekaan Nasional Dr Moewardi 30 Januari 2015 ini yang juga adalah Bapak Pandu Indonesia, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya pemanduan publik guna atasi semisal advokai problematik sosial politik kenegaraan seperti hadapi konflik antar kelembagaan negara seperti yang kini sedang terjadi.

Kehadiran saran solusi teknikal atasi konflik antar pemangku institusi ketatanegaraan berdasarkan wawasan Negara Hukum sesuai batang tubuh Konstitusi UUD45 semata adalah sebetulnya tidak cukup berdayaguna.

Demikian juga penggunaan ukuran tatanilai kepemimpinan berkearifan lokal tidaklah pula cukup seperti penggunaan filosofi Jawa “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti…” per status laman Facebook resmi Presiden Jokowi yang dikutip detikcom, Senin (26/1/2015) yang berarti bahwa segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Demikian pula kearifan lokal seperti http://berita.suaramerdeka.com/sabda-pandita-ratu-2/ dan  Hasta Brata [http://berita.suaramerdeka.com/hasta-brata-luhurnya-konsep-kepemimpinan-jawa/], jelas dalam praktek belum tentu dapat terhayati menjadi aturan perilaku yang mengikat para pemangku kenegaraan.

Adalah akan lebih bijak bila digunakan aturan hukum yang memang sudah disepakati bersama seperti kearifan Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila sebagaimana telah diatur oleh amanat Pembukaan Konstitusi UUD45 dan butir-butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Adapun tatanilai Negara Hukum Pancasila adalah aset immaterial Republik Indonesia yang sudah diatur bersama (legal formal) sehingga bijaklah dikembangkan kiprahnya bagi kelola benua kepulauan berukuran setara benua Eropa seperti Indonesia ini.

Butir-butir Pengamalan sila-5 Keadilan Sosial yakni “Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial” dan butir-butir sila-3 Persatuan Indonesia yaitu “Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa”.

Kedua aturan pengamalan Pancasila diatas sebenarnya cukup ampuh dipilih untuk upaya-upaya meredakan praktek konflik antar pemangku operasi kenegaraan yang terjadi.

Para arif dan bijaksana yang berkharisma pemangku prinsip-prinsip kenegaraan di negeri ini bersama para pemegang amanat kepemimpinan negara pilihan rakyat dapat kiranya menghayati pengamalan Pancasila diatas guna dapat lebih memperoleh solusi terbaik berbasis jatidiri bangsa sekaligus meneladani performa kemuliaan TRIBHAKTI Pahlawan Kemerdekaan Nasional Dr Moewardi yang telah berkiprah baik sebagai Profesional maupun sebagai Pandu Pejoang 28 dan 45.

Jakarta, 30 Januari 2015

MAPINDO Majelis Pandu Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
MAPINDO Majelis Pandu Indonesia
Editor: http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

http://edisinews.com/berita–kepemimpinan-negara-hukum-pancasila.html#ixzz3QUBmTMlb

Alm Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia 

Jumat, 23 Januari 2015 – 10:13 WIB

Suara Pembaca :
Alm Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia 

30 Januari 1907 adalah hari lahir Pahlawan Kemerdekaan Nasional Dr Moewardi sesuai Surat Keputusan Presiden RI No 190/1964 tanggal 4 Agustus 1964.

Dalam konteks ditengah situasi dan kondisi kenegaraan Republik Indonesia terkini khususnya Keadilan dan Persatuan Indonesia kiranya strategik ditampilkan sosok kepemimpinan Patriot Indonesia yang telah berkontribusi signifikan di 2 (dua) tonggak sejarah Indonesia strategik yaitu Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, untuk diteladani bersama baik oleh pemangku pemerintahan maupun oleh komunitas masyarakat sipil.

Sebagai sosok intelektual terekam dari rangkaian pendidikan formal seperti HIS (Hollandsch Inlandsche School, Kudus), ELS (Europesche Lagere School, Pati), STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandshe Aartsen, Jakarta), NiAS (Nederlandch Indische Arts School), GH (Geneeskundig Hoogeschool, Jakarta) yang berujung dokter spesialis THT di tahun 1939.

Sebagai sosok pejoang politik kebangsaan terjejak dari keorganisasian yang digeluti semisal PemRed Majalah Jong Java 1922; Ketua Jong Java Cabang Djakarta 1925; Utusan Jong Java di Kerapatan Besar Pemuda 28 Oktober 1928 ikrarkan Sumpah Pemuda; turut bentuk Indonesia Muda (IM) Desember 1928 (fusi Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Sangkoro Mudo); Ketua Barisan Pelopor (BP) Djakarta 1944; pimpinan BP amankan acara Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 di Jl Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945; Pemimpin Umum Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI, pengganti BP), Solo; turut bentuk Persatuan Perjuangan (PP) 5 Januari 1946 di Purwokerto; turut sebagai penggerak Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 bersama BBRI Bandung (M Toha, AH Nasution, Suprayogi); pimpinan Kongres BBRI Pebruari 1948 di Solo, bersikap anti perundingan dengan Belanda dan anti Swapraja, pasca Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Sebagai sosok berjiwa kepemimpinan Pandu Nasionalistik ditapaki dari Nederlandsch Indische Padvinder Vereneging (NIPV) dan di tahun 1925 berprestasi Kelas-I (Kepala Pasukan, Ploeg Leider / Assistant Troep); sebagai pimpinan Jong Java Padvinderij (JJP) mengubah nama jadi Pandu Kebangsaan (PK 1925); inisiator Persatuan Antara Pandu Indonesia (PAPI 23 Mei 1928) bersama Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) dan Indonesische Nationale Padvinders Organisatie (INPO); penggagas prinsip “pandu yang satu adalah saudara pandu yang lainnya, oleh karena itu seluruh pandu harus menjadi satu” atau Satu Organisasi Kepanduan Indonesia (SOKI) di temu PAPI 15 Desember 1929; pembentuk dan Komisaris Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI 13 September 1930) fusi dari PK, Pandu Pemuda Sumatera (PPS) dan INPO; pembentuk dan pimpinan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI 30 April 1938) bersama Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), NATIPIj dan Syarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP); pimpinan Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO-I 19-23 Juli 1941, Jogjakarta dan PERKINO-II 2-12 Pebruari 1943, Jakarta); inisiator Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia, September 1945, Jogjakarta; pimpinan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia 27-29 Desember 1945, Solo dan pembentuk serta Ketua Pandu Rakyat Indonesia (PRI 28 Desember 1945, yang diakui satu2nya organisasi kepanduan per Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 93/Bag A, 1 Pebruari 1947).

Sebagai tokoh Patriot Indonesia, sayang saat sedang menjalankan profesi kedokterannya
pada 13 September 1948 di Solo, dinyatakan hilang yang diduga sebagai korban revolusi di era Perang Kemerdekaan 1945-1949.    Sebagai inisiator Pandu Kebangsaan 1925, dimana istilah Pandu untuk pertama kalinya digunakan di Indonesia dan disyairkan WR Soepratman “Pandoe Iboekoe” pada lagu kebangsaan Indonesia Raja 28 Oktober 1928 lalu bermuara serta berkiprah jiwai Gerakan Pramuka 1961-sekarang, maka layaklah Dr Moewardi berkehormatan Bapak Pandu Indonesia dan diteladani pemangku Republik Indonesia jelang peringatan hari lahirnya ke 107 pada 30 Januari 2015 yang akan datang.

Jakarta, 22 Januari 2015
Pandji R Hadinoto, MAPINDO
Pandji R Hadinoto,
MAPINDO – Majelis Pandu Indonesia
Politisi Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

Banyak Penumpang Gelap di Tubuh Polri

Minggu, 18 Januari 2015 – 23:02 WIB

Jakarta – Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, masalah internal di institusi Polri lebih banyak menjadi penyebab ditundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Problem Polri selalu muncul dari internalnya sendiri, itu sudah sejak zaman Bung Karno hingga hari ini. Jadi tidak ada single actor, banyak penumpang gelapnya,” beber Muradi dalam diskusi bertajuk `Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogratif Presiden` di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Menurut Muradi, adanya tim sukses dalam Polri pada pergantian Kapolri dinilai merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, ada perang antar kalangan internal yang membuat pergantian tersebut menimbulkan permasalahan.

“Di Polri itu ada perang dalam, ada yang sakit hati dan sebagainya. Kunci utamanya bukan di Presiden atau DPR, tapi di teman-teman Polri itu sendiri. Calon-calon itu punya tim suksesnya sendiri,” paparnya.

Diketahui, Jumat (16/1) lalu Presiden Joko Widodo menunda pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan proses hukum yang saat ini membelit Budi akibat ditetapkan tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden juga telah menandantangani dua keputusan terkait pemberhentian dengan hormat Jenderal Sutarman dari jabatan Kapolri, serta menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. (*/rmol)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini

Begini Kedekatan Budi Waseso dan Budi Gunawan

Selasa, 20 Januari 2015 – 13:34 WIB
Jakarta – Nama Irjen Pol Budi Waseso tiba-tiba jadi sorotan setelah terpilih jadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Jumat pekan lalu. Pengganti Komisaris Jenderal Suhardi Alius ini adalah jenderal polisi yang mendampingi Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri di Komisi III DPR RI, Rabu lalu.Adapun Budi Gunawan, setelah lolos dari uji kelayakan di DPR, pelantikannya sebagai Kapolri ditunda Presiden Joko Widodo. Budi Gunawan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah gaduh pelantikan Kapolri terpilih inilah, nama Budi Waseso justru mendapat promosi untuk menduduki jabatan bintang tiga.Budi Waseso memiliki alasan saat mendampingi Budi Gunawan ke DPR. “Saya perlu jelaskan, saya ini Kepala Staf dan Pimpinan Polri di bawah Kepala Lembaga Pendidikan Polri,” ujar Budi Waseso di Mabes Polri, Selasa (20/1) siang.Jadi, wajar bila dia mendampingi Budi Gunawan ke Senayan. Sebab, mantan ajudan Megawati Soekarnoputri–ketika jadi wakil presiden dan presiden–itu merupakan atasannya langsung.Ia pun menampik jika kehadirannya di Senayan karena memiliki kedekatan khusus dengan Budi Gunawan. “Jangan berpikir begitu,” tutur Budi Waseso, yang resmi dilantik jadi Kepala Bareskrim, Senin kemarin. (Tmp)
BERITA LAINNYA

Jokowi Sebaiknya Perpanjang Masa Tugas Sutarman

 

Kamis, 08 Januari 2015 – 14:21 WIB

Jakarta – Polri di bawah kepemimpinan Komjen Pol Sutarman cukup punya prestasi yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat .Sebab Polri dibawah kepemimpinan Komjen Sutarman berhasil mengamankan pesta demokrasi 2014 yang cukup panas dalam persaingan antar parpol dan .lmanatr tim sukses kandidat presiden .

“Hal ini tentu bukanlah tugas yang mudah bagi seorang Kapolri apalagi Sutarman berhasil menjadikan jajaran Polri untuk bersikap Independen dalam mengawal jalannya pesta demokrasi tahun 2014,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, FX Arief Poyuono, Kamis (8/1/2015).

Menurut Arief, dengan didasarkan pada angka harapan hidup orang Indonesia yang meningkat serta merujuk pada rata-rata usia pensiun PNS dan Aparat Keamanan di negara lain yakni 60-62 tahun.Komjen Sutarman masih layak untuk bisa memimpin Polri karena tahun ini Sutarman memasuki umur 58 Tahun .

“Presiden Jokowi bisa mengunakan PP No. 44 Tahun 2011 untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri dimana dalam PP tersebuta menyatakan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang. Secara umum perpanjangan Batas Usia Pensiun oleh presiden,” tandasnya.

Dalam masa perpanjangan tersebut, tegas dia, diharapkan Kapolri bisa mempersiapkan calon pengantinya dan untuk menerapkan Good Governance calon Kapolri harus melalui uji publik dengan melibatkan KPK , PPATK dan Kompolnas agar menghasilkan calon kapolri yang bersih dan handal serta bisa mengaplikasikan revolusi mental sesuai tujuan Presiden Jokowi.

“Sebab jika dipaksakan dengan calon calon Kapolri yang ada saat ini yang sangat dekat rezim terdahulu sudah dipastikan Kapolri yang terpilih tidak terlalu special dan mumpuni .harus ada perubahan besar ditubuh Polri dan Jokowi harus memulainya agar kinerja Polri makin baik,” jelas Arief.

“Dan untuk Calon Kapolri yang diusulkan ke DPR oleh Jokowi juga sebaiknya lebih dari satu agar bisa mendaparkan Kapolri yang benar benar diharapkan oleh masyarakat ,” tambahnya. (ren)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini

Penangkapan BW Murni Kriminalisasi oleh Polri

Jumat, 23 Januari 2015 – 15:04 WIB

Jakarta – Ketua DPP partai Gerindra, FX Arief Poyuono, menilai balas dendam Polri terhadap KPK yang menetapkan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi rekening gendut telah berbuah tindakan kriminalisasi oleh Polri.

Dengan penangkapan langsung oleh Polisi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang didasarkan pada laporan masyarakat tertanggal 15 januari 2014 dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi (MK), menurutnya, sungguh sangat dipaksakan.

“Apalagi jika tidak ada surat pemanggilan terlebih dahulu tentu saja ini murni kriminalisasi padahal BG saat paparan ketika fit n proper test di DPR akan menindak anggota Polri yang sewenang-wenang melakukan tindakan kriminalisasi,” tegas Arief, Jumat (23/1/2015).

Ia mengingatkan, masyarakat sudah cerdas kalau penangkapan BW oleh Bareskrim bentuk dari ketidak seriusan Polri untuk mendukung pemberantasan korupsi .dan masyarakat meyakini ada skenario untuk mengintimidasi KPK dengan ditangkapnya BW untuk melemahkan para petinggi KPK oleh Polri

“Jokowi harus segera mencopot Kabareskrim dan memanggil Plt Kapolri untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas intimidasi dan kriminalisasi terhadap BW,” desaknya.

Sebab, jelas dia, dalam sehari mungkin ratusan laporan masyarakat terkait tindak pidana kepada reskrim Polri tapi banyak yang tidak ditindak lanjuti dengan penangkapan oleh jajaran Reskrim.

Ia menambahkan, DPR juga harus segera memanggil Plt Kapolri untuk di minta keterangannya atas motive penangkapan BW akibat laporan masyarakat setelah BG ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.

“Apalagi laporan masyarakat itu masuk dalam katagori delik umum dimana pelapor belum tentu megetahui kasus yang di laporkan terkait masalah sengketa Pilkada di MK,” bebernya.

Oleh karena itu, tegas Arief, Partai Gerindra mendesak Jokowi jangan diam saja dan harus segera bertindak untuk meyelesaikan konflik KPK dan Polri.

Di sisi lain, tuturnya, KPK juga sebaiknya segera menahan BG  untuk mempermudah penyidikan dan meminta bantuan TNI untuk proses penahanan BG karena BG dijaga ketat oleh  pasukan bersenjata otomatis  lengkap.

Ada informasi bahwa Abraham Samad juga akan segera ditangkap dengan “sandi operasi ANGEL Kuning” untuk menghancurkan KPK dan rencana perampokan uang rakyat melalui APBN dan BUMN  akan berjalan mulus di era Jokowi-JK tanpa rasa takut tertangkap KPK.

“Sebaiknya TNI sebagai pelindung dan penjaga NKRI dari rongrongan para karuptor segera melindungi KPK dan Rakyat!” serunya. (ren)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 12645.00 12625.00
SGD 9367.88 9347.88
EUR 14356.61 14256.61
AUD 9853.61 9773.61
Prakiraan Cuaca

25°C

  • Jakarta
  • Light Rain with Thunder
  • ESE 9.66 km/h

 

30
Jan
15

Kenegarawanan : Petisi TRIPAKTA GASAKNAS

Petisi TRIPAKTA GASAKNAS

Rabu, 28 Januari 2015 – 10:30 WIB

Suara Pembaca:
Petisi TRiPAKTA GASAKNAS

Mencermati uraian Presiden Joko Widodo di MetroTV pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 20:00 WIB tentang kenaikan anggaran proyek-proyek infrastruktur yang naik jumlahnya dari Rp 190 Trilyun menjadi sebesar Rp 290 Trilyun di RAPBN-P 2015, maka dipandang perlu dikawal dan diamankan sedemikian rupa guna peningkatan efisiensi pengelolaan proyek.

Untuk itu, komitmen para pelaku dan pengelola proyek perlu ditingkatkan dari format Pakta Integritas di era pemerintahan yang lalu menjadi format TRIPAKTA (Tiga Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir) yang berupa tata-nilai ikatan janji sebagai berikut: (a) Tidak mengingkari Konstitusi; (b) Tidak korupsi terhadap nilai-nilai Pancasila dan amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945; dan (c) Tidak korupsi terhadap APBN dan/atau APBD, BUMN dan/ atau BUMD baik kepemilikan maupun keuangan, serta uang hasil pajak yang dipungut dari rakyat.

TRIPAKTA semula adalah tata-nilai opersionil GASAKNAS yang telah dibudayakan sejak tanggal 9 Desember 2010, namun kini dirasakan perlu untuk diajukan juga sebagai materi Revolusi Mental di dunia konstruksi dan pembangunan infrastruktur.

GASAKNAS menyarankan kepada Pemerintah agar TRIPAKTA ini bersifat mengikat secara hukum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dikembangkan kiprahnya pada pengelolaan satuan-satuan mata anggaran lain di APBN dan APBD.

Jakarta, 28 Januari 2015

Tim-11 GASAKNAS (Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi Nasional )

Pandji R Hadinoto, Arief Sofiyanto, Greg Wisnu Rosariastoko, Andre Lukman, Indra Hernawan, Agus Surya, Hartsa M, Imam Bogie Yudhaswara, Suryo Susilo, Vayireh Sitohang, Lasman Siahaan.
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-petisi-tripakta-gasaknas.html#ixzz3QGzYbLmE

Mahasiswa Desak Pentolan KPK Penjarakan Budi Gunawan

Jumat, 16 Januari 2015 – 18:26 WIB

 

Jakarta – Dukungan kepada KPK untuk menahan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan terus mengalir. Mahasiswa Universitas Bung Karno yang menamakan diri mereka pergerakan mahasiswa merah putih (PMMP) hari ini, melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung Abraham Cs.

“KPK harus konsisten dalam penanganan kasus Kapolri Budi Gunawan. Jangan Takut dengan Jokowi. KPK harus tangkap dan adili para koruptor tanpa pandang bulu,” teriak orator unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Mahasiswa tersebut meminta KPK tidak perlu mengulur waktu mengingat kasus Budi Gunawan sudah rahasia umum. Budi sudah mendapat stabilo merah pada saat diajukan jadi calon menteri tahun lalu.

Lebih lanjut, mahasiswa tersebut menilai kasus Budi Gunawan merupakan salah satu gambaran dari lemahnya peradilan hukum di Indonesia karena (calon) Kapolri adalah seorang tersangka.

Dalam aksi itu mahasiswa juga membawa spanduk besar bertuliskan `Segera Tangkap Budi Gunawan”.(sor)

BERITA LAINNYA

Budi Gunawan Jadi Kapolri, Polisi Bisa Minder

Kamis, 15 Januari 2015 – 21:46 WIB

Calon Kapolri Budi Gunawan bersama Pimpinan DPR. (Tempo)

Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim, mengatakan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI akan membuat seluruh jajaran Polri malu. “Malu karena Kepala Polri adalah tersangka. Secara sosiologis mereka akan merasa seperti itu,” kata Hifdzil, Kamis (15/1/2015), seperti dilansir Tempo.

Menurut dia, efek tersebut juga bakal terbawa saat Budi Gunawan menghadiri acara kepolisian tingkat internasional. “Ini tentu juga akan menurunkan martabat bangsa di depan negara lain,” ujar Hifdzil.

Selain itu, ia melanjutkan, pengangkatan Budi Gunawan juga berpotensi memunculkan masalah dalam hubungan Polri dengan lembaga penegak hukum lainnya. “Misalnya, Kejaksaan Agung akan mempertanyakan bagaimana seorang tersangka bisa menerbitkan sebuah keputusan yang berkekuatan hukum.”

Ihwal keterkaitan pengangkatan Budi Gunawan dengan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Hifdzil tak sependapat. “Itu terlalu jauh,” katanya. Menurut dia, kemungkinan Budi Gunawan menarik para penyidik kepolisian dari KPK masih merupakan asumsi.

Adapun sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Keputusan tersebut disetujui setelah melewati lobi antarpimpinan fraksi dan pimpinan DPR. (Tmp)

BERITA LAINNYA

Kredibilitas Jokowi Hancur Jika Lantik Budi Gunawan

Kamis, 15 Januari 2015 – 17:38 WIB

Jakarta – Peneliti senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS),J Kristiadi menilai presiden Joko Widodo melakukan blunder besar jika melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Menurutnya, melantik Budi Gunawan yang berstatus tersangka dugaan gratifikasi itu akan menghancurkan kredibilitas Jokowi.

“Kalau presiden Jokowi melantik Budi Gunawan maka akan hancur kredibilitasnya. Jokowi tidak punya gerbong,” kata Kristiadi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Kristiadi menuturkan, selain Jokowi yang akan hancur jika tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karena Kristiadi memprediksi akan ada punishment dari rakyat jika Jokowi tetap melanjutkan untuk melantik Budi Gunawan.

“(Melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri) akan jadi titik balik masyarakat melawan Jokowi. Karena gerbong Jokowi adalah rakyat,” tuturnya.

Seperti diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengirimkan surat persetujuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu sesuai dengan keputusan DPR menyetujui Budi sebagai pengganti Jenderal (Pol) Sutarman.

“Lagi dibuat, hari ini juga,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/1/2015).(sor)

 

BERITA LAINNYA
26
Jan
15

MiGas : Nasib Harga Minyak Dunia

Nasib Harga Minyak Dunia

Minggu, 25 Januari 2015 – 15:49 WIB

Teheran – Sekjen OPEC dalam statemen terbarunya membela kinerja organisasi negara pengekspor minyak ini yang menolak memangkas pasokan minyaknya. Abdallah El Badri mengklaim OPEC tidak membela sebuah negara tertentu dalam menjalankan kebijakannya selama ini. CNN melaporkan, El Badri hari Sabtu (25/1), mengungkapkan bahwa keputusan OPEC tidak menyerang maupun membela pihak manapun, termasuk industri minyak Shell maupun Rusia. Menurutnya, masalah ini sepenuhnya ekonomi. Tidak hanya itu, ia juga mengkritik kinerja negara-negara Non-OPEC yang memproduksi minyak dengan biaya tinggi, dan mereka tidak menyadari keputusan OPEC menolak memangkas produksi minyaknya.

Terkait pernyataan El Badri tersebut, laporan CNN menunjukkan bahwa dinamika harga minyak di pasar dunia saat ini sebagai batu ujian negara-negara anggota OPEC terhadap negara Non-OPEC, seperti Rusia, Norwegia, bahkan AS. OPEC dengan anggota 12 negara pengekspor minyak, menguasai 85 persen cadangan minyak dunia, dan kebanyakan dikuasai oleh negara-negara kawasan Timur Tengah. Empat negara Arab pengekspor minyak anggota OPEC, terutama Arab Saudi cenderung untuk tidak mengurangi pasokan minyaknya.

Selama beberapa bulan terakhir harga minyak mentah di pasar dunia mengalami penurunan tajam. Sejak juni lalu hingga kini, harga minyak di pasar global terpuruk hingga 60 persen. Penurunan drastis harga minyak menjadi masalah besar. Meskipun Sekjen OPEC menilai anjloknya harga minyak dunia sebagai masalah murni ekonomi, tapi analis energi menilainya berbeda.Menurut mereka ada motif politik yang bermain di balik penurunan drastis harga minyak di pasar dunia. Analis ekonomi energi menilai anjloknya harga minyak global dipicu oleh kelebihan penawaran minyak mentah yang dipasok oleh sejumlah negara pengekspor minyak.

Tampaknya, motif politik sejumlah negara Barat dan Arab dengan kepentingan tertentu memainkan peran besar merusak keseimbangan harga di pasar global. Mereka melancarkan konspirasi dengan menggenjot penawaran lebih besar dari permintaan minyak global. Akibatnya, harga minyak terus merosot hingga menembus harga di bawah 50 dolar perbarel.Analis politik menilai aksi kolektif yang dipimpin AS dan Arab Saudi menambah pasokan minyak di pasar global bertujuan politik untuk menekan sejumlah negara seperti Iran dan Rusia.

Anjloknya harga minyak di pasar global menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara produsen minyak dunia. Bahkan, Presiden Bolivia, Evo Morales menyebutnya sebagai perang ekonomi untuk menyerang negara lain, termasuk, Rusia dan Venezuela.Perusahaan minyak raksasa dunia seperti BP, Shell dan Canoco mengurangi kegiatannya selama enam bulan lalu.

Sejatinya, jika laju penurunan harga minyak terus berlanjut, diprediksi akan menimbulkan masalah besar ke depan. Meskipun konsumen minyak saat ini menikmati harga minyak yang murah, tapi jika kondisi anjloknya harga minyak terus berlanjut, maka mereka akan menghadapi kelangkaan minyak, karena produsen mengalami masalah dalam produksi emas hitam ini. (irib.ir)

 

BERITA LAINNYA
16
Jan
15

Politik : Rekomendasi PerPres ManiPol Ekonomi Konstitusi

HUT PKPI – Rekomendasi PerPres Manifestasi Politik Ekonomi Konstitusi

Rabu, 14 Januari 2015 – 01:24 WIB


Pandji R Hadinoto. (kiri)

Suara Pembaca :
HUT PKPI – Rekomendasi PerPres Manifestasi Politik Ekonomi Konstitusi

Mencermati dilema/kontroversi ditataran praktek politik ekonomi Indonesia terkini yang ditandai oleh opini-opini seperti diungkap oleh http://m.berdikarionline.com/editorial/20150109/pro-pasar-atau-pro-rakyat-2.html dan http://teropongsenayan.com/4979-duh-rizal-ramli-bilang-jokowi-jualan-trisakti-kelakuan-neolib
serta http://obsessionnews.com/bukan-depan-harga-bbm-premium-bisa-turun-rp5-500/

Maka memperhatikan Manifesto Politik Rakyat Indonesia 17 Oktober 2014 [ http://m.edisinews.com/berita-manifesto-politik-manipol-rakyat-indonesia.html ] dan Manifesto Politik Trisakti 20 Oktober 2014 [ http://edisinews.com/berita-manifesto-politik-trisakti-20102014.html ], dirasa perlu meluruskan navigasi politik kenegaraan Indonesia melalui Peraturan Presiden tentang Manifesto Politik Ekonomi Konstitusi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 per Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 guna menghindari situasi dan kondisi kearah keterpurukan ekonomi (economy crash).

Pelurusan navigasi politik kenegaraan ini sebetulnya analog saja dengan kebijakan pelurusan perijinan penerbangan pasca peristiwa crash pesawat terbang AirAsia QZ8501 di selat Karimata Kalimantan Tengah 28 Desember 2014 ybl. Artinya, Politik Ekonomi Indonesia yang lebih luas cakupan kiprahnya dapat juga merujuk ke peristiwa AirAsia QZ8501 itu sehingga crash di sektor ekonomi Indonesia terhindarkan. Sedangkan ketentuan dari Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 itu yang digunakan dengan alasan sebagai “original intent” daripada Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 yang penting ditaatazasi khususnya bagi sektor/ bidang pembangunan ekonomi Indonesia, selain tidak ada ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 18 Agustus 1945 itu tidak diberlakukan.

Dengan kata lain, pelurusan ini memastikan kiprah “original intent” itu sehingga para
pemangku kenegaraan Indonesia merasa lebih terakomodasi kepentingannya sesuai konstitusi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Adapun rekomendasi Peraturan Presiden tersebut dimaksudkan juga sebagai turut bertekad meneguhkan 100 hari pemerintahan JokoWi-JK demi penguatan Ketahanan Bangsa dan peningkatan Kesejahteraan Rakyat, yang bijak diutarakan dalam rangka HUT Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 15 Januari 2015 mengingat legitimasi PKPI Benteng Pancasila karena nama PKPI melekat sila ke-5 dan sila ke-3 Pancasila sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 selain PKPI bermotto Bekerja Untuk Rakyat.

Jakarta, 13 Januari 2015

Dewan Pakar PKPI,
Pandji R Hadinoto, Advokator PolKum
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – PorosKonstitusiProklamasi17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

06
Jan
15

Maritim : 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur

Pencurian Ikan

Menteri Susi: 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur dari RI

Hanna Azarya SamosirCNN Indonesia
Senin, 05/01/2015 19:15 WIB
Menteri Susi: 90 Persen Kapal Asing Ilegal Kabur dari RIMenko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Antara/Fanny Octavianus)
JakartaCNN Indonesia — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kementeriannya telah berhasil mengusir 90 persen kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. 

“Kami ngancam nenggelamin tujuh kapal, ribuan kapal pergi. Enggak perlu satu-persatu ditembakin,” kata Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (5/1).

Berdasarkan data KKP, jumlah kapal asing yang ada di perairan Indonesia pada awal 2014 tercatat 1.128 unit. Kemudian pada akhir Desember 2014, jumlah tersebut turun menjadi 164 unit. 

Jumlah kapal asing tersebut terdeteksi oleh sinyal Vessel Monitoring System (VMS) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang pemantauan Sistem Kapal Perikanan.

Menurut Susi, kapal asing ilegal kabur dari perairan Indonesia karena pemerintah dengan tegas mengancam akan menenggelamkan mereka.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Sudirman Saad, menyatakan sejauh ini pihaknya telah menenggelamkan lima unit kapal asing, yakni tiga asal Vietnam di Laut Natuna dan dua kapal Papua Nugini di Laut Arafura sejak pertengahan 2014. 

Untuk menunjukkan keseriusannya, pemerintah lantas menggandeng TNI Angkatan Laut untuk menenggelamkan tujuh kapal asing yang tersebar di Pontianak dan Batam. 

Selain itu, KKP sedang membidik delapan kapal Tiongkok yang terbukti mencuri ikan di Laut Arafura. Hingga berita ini diturunkan, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. 
(utd/agk)


__._,_.___

05
Jan
15

MiGas : SBPU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

SPBU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

Minggu, 04 Januari 2015 – 16:58 WIB

Pandji R Hadinoto. (kiri)

Jakarta – Meski pada 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan harga BBM premium sebesar Rp900 sehingga harga per liter menjadi Rp7.600 dari semula Rp8.500, namun tetap saja dinilai memberatkan kehidupan ekonomi rakyat. Pasalnya, Pada 1 Januari 2015 pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik sekaligus menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg.

Apalagi,  harga BBM di Malaysia ternyata masih jauh lebih murah daripada harga BBM di Indonesia. Seperti ditulis dalam sosial media, harga Pertamax di Malaysia termurah Rp6.765 per liter. Sedangkan di  Indonesia harga Pertamax Rp9.650 per liter dan Premium Rp7.600 per liter.

Seperti Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2”

Menanggapi hal ini, Koordinator Parlemen Rakyat Indonesia (Parrindo) Dr Ir Pandji R Hadinoto menyatakan, kalau benar RON95 di Malaysia terjual Rp6.765 per liter maka SBPU Petronas di Indonesia seharusnya siap menjual RON92 per liter di bawah Rp6.765 dan SBPU Pertamina sedia RON92 per liter lebih murah daripada SBPU Petronas.

Menurut Pandji, adalah tugas Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri untuk bisa merekonstruksi tatakelola niaga impor pengadaan RON92 berujung harga jual di bawah SBPU Petronas itu untuk mobil berkapasitas 2000 cc ke atas.

“Sedangkan bagi mobil bermesin 2000 cc ke bawah dan mesin-mesin pacu motor 2tak maka mutu RON88 diproduksi kilang-kilang dalam negeri berbasis minyak mentah dalam negeri mengingat RON76 pun tempo doeloe sudah memadai dilahap mesin motor 2tak,” tandas Pandji, Minggu (4/1/2015). (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-spbu-indonesia-harus-jual-pertamax-lebih-murah-dari-harga-di-malaysia.html#ixzz3NwIjTS8z

Oil Lifting

Harga Elpiji Naik, Pemerintah Lakukan Pemerasan

Minggu, 04 Januari 2015 – 18:27 WIB

Jakarta – Pertamina telah menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg pada 1 Januari 2015, yang semula harganya Rp 115 ribu naik menjadi sekitar Rp133 ribu hingga Rp135 ribu. Tentu saja memicu harga-harga produk lainnya yang menggunakan gas Elpiji untuk ikut naik. Kehidupan ekonomi rakyat pun semakin terbenani sehingga memancing pro kontra di kalangan publik.

Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi, menilai kenaikan harga Elpiji sebagai kado pahit yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia menyambut tahun baru bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik.

“Ini siasat pemerintah Jokowi untuk `memeras` kelas menengah ke atas dengan cara menaikkan harga Elpiji. Pemerintah tahu, dengan menaikan harga Elpiji, kelas menengah ke atas, tidak akan melakukan apa-apa alias pasrah saja,” ungkap Uchok di Jakarta, Minggu (4/1/2015).

“Pemerintah Jokowi tidak perduli, dengan kenaikan Elpiji ini, akan berdampak pada kenaikan pada harga harga lain, yang menyulitkan pada orang yang tidak punya duit atau penghasilan yang pas-pasan alias miskin,” tambahnya.

Padahal, menurut Uchok, kenaikan Elpiji tidak usah terjadi bila jual beli gas atau Elpiji tidak berpokok pada harga international. Selain itu, jual beli gas atau elpiji ini masih dikuasai mafia sehingga harga sangat tinggi. “Dan pemerintah membiarkan para mafia mengusai pasar karena ini karena sangat menguntungkan sekali,” paparnya.

Lebih lanjut terkait harga BBM yang jauh lebih murah di Malaysia,  Uchok meragukan komitmen dan konsistensi pemerintah Jokowi terhadap kepentingan rakyat. Ia pun meminta Jokowi jangan hanya melakukan pencitraan dan pengingkaran janji kampanye.

“Ingin melihat siapa jokowi, jangan melihat wajah atau tampangnya, yang bila dinilai memang merakyat. Dan juga, jangan melihat kemana blusukan Si Jokowi. Tapi yang harus dilihat adalah kebijakan Jokowinya. Apakah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pengusaha migas,” tutur Uchok.

Ia menilai dengan harga BBM yang lebih murah di Malaysia daripada Indonesia, menandakan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat yang telah memilih dia dalam Pilpres 2014 kemarin. “Apalagi ditambah dengan kenaikan gas Elpiji,” tandas uchok.

Mahalnya harga BBM di Indonesia disbanding dengan harga BBM di Malaysia juga disindir di sosial media.  Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2” (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

Penghapusan Subsidi Premium Dinilai `Jebakan Batman`

Minggu, 04 Januari 2015 – 15:36 WIB

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi hanya solar dan minyak tanah. Sedangkan BBM jenis RON 88 tidak lagi disubsidi pemerintah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai pemerintah seperti memberikan jebakan kepada masyarakat. Pasalnya jika harga minyak dunia naik, masyarakat tidak akan diuntungkan karena tidak mendapat subsidi, dan harga jual BBM Ron 88 akan semakin mahal.

“Kebijakan penghapusan subsidi pada BBM RON 88 seperti `jebakan Batman` yang akan merupakan perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik,” ujar Sofyano, Jumat (2/1/2015).

Menurut Sofyano, dari sisi pemerintah ini sangat menguntungkan. Pasalnya beban subsidi BBM akan menjadi minim untuk selamanya.

Selain itu Sofyano menilai, penetapan solar sebagai salah satu jenis BBM yang disubsidi tidak efektif. Pasalnya akan ada banyak masyarakat yang iri terhadap subsidi yang diberikan kendaraan umum. “Pada dasarnya ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,” ucap Sofyano.

Angkutan umum seperti angkutan pedesaan, menurut Sofyano memang dipergunakan oleh masyarakat kecil. Namun keberadaan mereka tidak diperhitungkan oleh pemerintah. “Ini berpotensi menimbulkan protes dan menjadi bahan polemik,” papar Sofyano. (IRIB/Kompas)

01
Jan
15

Kepresidenan : Kepala Staf, Luhut Panjaitan

Luhut Panjaitan: Kasih Waktu Beberapa Hari

Wednesday, 31 December 2014, 15:03 WIB

Antara/Andika Wahyu
Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut Binsar Panjaitan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sebagai kepala staf kepresidenan, Rabu (31/12). Kepala staf kepresidenan merupakan jabatan baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi.

Luhut dilantik langsung oleh Jokowi di Istana Negara dengan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era presiden Gus Dur tersebut diangkat sebagai kepala staf kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 148 P Tahun 2014.

Atas jabatan barunya itu, Luhut akan mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya setara dengan menteri. Luhut, yang ditemui usai pelantikan, mengaku belum mengetahui bentuk detail lembaga baru yang dipimpinnya tersebut. Termasuk soal berapa anggota Unit Kerja Staf Kepresidenan.

“Kasih waktu beberapa hari, nanti saya bisa komentar lebih banyak. Yang penting sebagai pembantu presiden saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mempercepat penterjemahan kenginan presiden,” ucap mantan dewan penasihat Tim Transisi Jokowi-JK tersebut.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan, sebagai kepala staf kepresidenan, Luhut bertugas memberikan informasi strategis serta membantu presiden merancang komunikasi politik, baik komunikasi antar lembaga maupun komunikasi publik.

Selain itu, kepala staf kepresidenan juga bertugas membantu presiden untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada di masyarakat. “Nanti di dalamnya akan ada pejabat setingkat eselon dua, bisa terkait politik, isu strategis, dan ada juga yang akan membantu presiden melihat pencapaian, dan hasil pembangunan ke depan,” ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan, Unit Kerja Staf Kepresidenan berbeda dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan (UKP4). Menurut dia, tak ada lagi UKP4. Sebab, beberapa fungsi UKP4 kini telah dilakukan Seskab dan kepala staf kepresidenan.

“Jadi ini bukan pengganti UKP4,” ujar mantan deputi Tim Transisi tersebut.

Sementara itu, lanjut Andi, ada beberapa bagian dari UKP4 yang dilebur ke lembaga lain, di antaranya Sistem Informasi Perizinan (SIP) akan dilebur menjadi National One Stop Service mulai Januari 2015. Adapun fungsi pengawasan dan evaluasi yang selama ini dilakukan UKP4 akan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP




Blog Stats

  • 2,452,737 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 136 other followers