Posts Tagged ‘Mining

10
Sep
14

Energi : Mafia MiGas dan Bandit Tambang

Mafia tak hanya di migas, ada juga bandit di sektor tambang

MERDEKA.COM. Keberadaan dan eksistensi pergerakan mafia migas di Indonesia makin santer terdengar. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia ikut angkat bicara soal keberadaan mafia migas. Dari penuturannya, mafia migas bergerak memanfaatkan celah pengelolaan migas yang salah urus.

Misalnya di sektor minyak, mafia bergerak memanfaatkan disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi yang tinggi. Masyarakat tidak menduga bahwa kondisi yang dialami saat ini adalah buah dari permainan mafia migas.

“Diakibatkan disparitas harga jadi penyelundupan. Ini dikendalikan oleh organisasi kejahatan terorganisasi, mafia. Disparitas harga migas memicu penyelundupan,” ucap Hendra ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/9).

Tidak hanya sektor minyak, Hendra juga menyebut mafia bergerak di sektor pertambangan semisal batu bara. Indikatornya, perbedaan data ekspor batu bara Indonesia antara data statistik dengan data riil.

“Ada juga batu bara mineral. Buktinya ada perbedaan data ekspor kita dengan data statistik. Ini ditengarai tanpa izin atau ilegal. Pergerakan mafia migas,” tegasnya.

Pergerakan mafia juga membuat harga batu bara dunia anjlok. Sebab, kata dia, dunia mengalami kelebihan suplai batu bara karena derasnya ekspor secara ilegal dari Indonesia. “Harga masih murah dan ditengarai karena ini. Ilegal masih cukup tinggi,” tambahnya.

Namun, dia tidak menyebut pihak-pihak yang ditengarai sebagai mafia migas dan pertambangan di Indonesia.

Baca Berita Selanjutnya:
Origi pecahkan rekor Piala Dunia
Menang 2-0, Belanda raih hasil sempurna
Tragisnya bayi dibuang di kebun,masih hidup meski dirubung semut
Ini hasil pemeriksaan sementara 2 anak perwira TNI yang tewas
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Berita Lainnya

Advertisements
12
Jul
14

Tambang : Pemerintah Ancam Akhiri Kontrak Newmont

http://sinarharapan.co/news/read/140710062/pemerintah-ancam-akhiri-kontrak-newmont-span-span

antara / dok

Pemerintah memberi tenggat hingga beberapa hari ke depan kepada Newmon

JAKARTA – Pemerintah mengingatkan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk segera mencabut gugatannya terhadap pemerintah ke arbitrase internasional. Jika hal itu tidak dilakukan, pemerintah dapat melakukan terminasi (penghentian) kontrak karya (KK) PT NNT.Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan, pemerintah memberi tenggat hingga beberapa hari ke depan kepada Newmont untuk mencabut gugatannya ke arbitrase internasional.Sukhyar menyatakan, hal tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Direktur PT NNT, Martiono Hadianto, dalam sebuah pertemuan beberapa hari lalu. “Kami sudah sampaikan arahan dari Pak Menko Perekonomian, Chairul Tanjung, bahwa pemerintah meminta mereka segera mencabut gugatannya. Bila tidak, negosiasi tidak ada lagi,” tutur Sukhyar di Jakarta, Selasa (8/7).Menurutnya, langkah terminasi tersebut dapat dilakukan pemerintah karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu dinilai tidak beriktikad baik di tengah upaya pemerintah merenegosiasi kontrak. Ia menyebutkan, dalam beberapa hari ke depan, Newmont harus menyampaikan sikapnya kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian ESDM.Direktur Utama PT NNT, Martiono menegaskan, pihaknya sedang menunggu bertemu Menko Perekonomian Chairul Tanjung. “Pada prinsipnya, saat ini kami masih menunggu panggilan dari menko,” ujarnya, Senin (7/7).

Ia mengatakan, jika bertemu menko, yang akan dilakukan pertama kali adalah membuat persepsi yang sama. Setelah itu, ia baru membicarakan cara supaya NNT bisa beroperasi kembali. “Saat ini, gudang produksi sudah penuh. Ini terjadi karena tidak bisa ekspor. Karena penuh, ya terpaksa operasional dihentikan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, dalam gugatan itu, pihaknya berusaha majelis yang memimpin persidangan dapat memberikan putusan sela. Ia mengakui, berdasarkan data yang diperolehnya dalam hal putusan sela di persidangan arbitrase, paling cepat 1,3 tahun dan paling lama 10 tahun.

“Permintaan ini diajukan dengan pertimbangan, manajemen ingin mendapatkan kepastian bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasionalnya. Semua ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Ia menegaskan, gugatan arbitrase ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, tetapi harus dilihat sebagai upaya NNT untuk menyelesaikan perbedaan dengan pemerintah.

“Kami terpaksa membawa masalah ini ke arbitrase karena untuk persoalan yang tengah dihadapi ini saya tidak melihat bisa diselesaikan pemerintah,” ujarnya.

Martiono melanjutkan, dalam gugatan tersebut, yang dituntut adalah bisa mengekspor sebagaimana disebutkan dalam KK, tidak dikenakan beban lain, serta akan mengajukan permintaan ganti rugi.

Ia mengatakan, masyarakat dan pemerintah Indonesia juga rugi tidak sedikit pascaberhentinya operasi NNT. Sejak NNT beroperasi pada 2000-2013, kontribusinya kepada perekonomian nasional mencapai US$ 8,832 miliar atau 67,2 persen.

“Dari total pendapatan perusahaan sejak 2000-2013 sebesar US$ 13,1 miliar, 67,2 persennya dinikmati pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemegang saham asing hanya 32,8 persen,” ucap Martiono. (Satoto Budi)

Sumber : Sinar Harapan

 

Pakar Hukum ini Beberkan Kelemahan Gugatan Arbitrase Newmont

Jakarta, GATRAnews – Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menilai bahwa gugatan yang diajukan Newmont ini tidak etis karena negoisasi dengan pemerintah Indonesia masih berlangsung. Pemerintah Indonesia pun sedang meninjau ulang besaran BK untuk ekspor konsentrat untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan tambang, termasuk Newmont.

 

“Tidak etis Newmont menggugat ke arbitrase. Zalim ini Newmont,” katanya kepada GATRAnews, Senin lalu. Harusnya, Newmont baru mengajukan gugatan ke arbitrase bila perundingan dengan pemerintah Indonesia sudah selesai dan menemui jalan buntu.

 

Kenyataannya, perundingan antara Newmont dan pemerintah masih terus berlangsung sampai saat ini. Karena itu, arbitrase yang diajukan Newmont belum layak. “Nanti kalau arbitrase sudah terbentuk, ada 3 orang tribunal, kita sampaikan bahwa harusnya diselesaikan dulu di dalam negeri, ini masalah kontraktual,” cetusnya.

 

Arbitrase Newmont juga salah alamat karena diajukan melalui International Council of Societies Industrial Design (ICSID). Hikmahanto menjelaskan, ICSID memiliki fungsi serupa dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

 

Suatu perkara dapat diajukan ke ICSID bila berkaitan dengan kebijakan negara yang mendiskriminasi sehingga merugikan investor asing. “Lucunya, ketika arbitrase ini diajukan ke ICSID, isinya tentang KK,” ujar dia.

 

Selain itu, arbitrase yang diajukan Newmont melalui ICSID juga tidak tepat karena pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan diskriminatif yang merugikan Newmont. Nyatanya, BK tinggi tidak hanya dikenakan pada Newmont, tapi pada semua perusahaan tambang. “Semuanya (perusahaan tambang) kena. Pemerintah mengenakan BK ke semuanya,” ucapnya.

 

Newmont mengajukan gugatan karena menurut mereka pemerintah Indonesia tidak bisa mengenakan bea apapun kecuali yang ditentukan oleh KK. Bila yang dipermasalahkan berkaitan dengan KK, sambungnya harusnya gugatan diajukan ke arbitrase komersial yang dibentuk berdasarkan KK.

 

Pasalnya, sengketa KK serupa dengan masalah perdata. “Kalau yang dipermasalahkan adalah Kontrak Karya, seperti masalah perdata, ke arbitrase komersial,” dia menambahkan.

 

Menurut Hikmahanto, Newmont dan banyak kontraktor tambang lainnya menafsirkan KK secara salah, seolah-olah KK membuat pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan apapun. Padahal harus dibedakan kedudukan pemerintah Indonesia sebagai subyek hukum perdata yang menyepakati KK dengan kontraktor tambang, dan pemerintah Indonesia sebagai subyek hukum publik yang berwenang penuh menetapkan regulasi. “Yang membuat rancu adalah dua-duanya adalah pemerintah, sebagai subyek hukum perdata dan subyek hukum publik,” katanya.

 

Dalam kedudukan sebagai subyek hukum publik yang membuat peraturan, pemerintah Indonesia tidak bisa dibelenggu kedaulatan hukumnya dengan KK. “Pemerintah menetapkan BK dalam konteks sebagai regulator,” katanya lagi.

 

Lagipula, dalam pasal 1337 KUHPerdata, disebutkan bahwa sebuah perjanjian terlarang apabila bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, apabila isi KK bertentangan dengan aturan yang dibuat pemerintah, maka KK harus disesuaikan dengan aturan pemerintah.

 

Artinya, kedudukan UU Minerba dan aturan turunannya berada di atas ketentuan KK, maka tidak ada alasan bagi Newmont untuk menolak penganaan BK dengan alasan tidak ada dalam ketentuan KK. “Yang dibuat pemerintah adalah hukum. Kalau perjanjian bertentangan dengan hukum, berarti perjanjian kalah,” dia mengungkapkan.

 

Pemerintah Indonesia, tandas Hikmahanto, tidak perlu gentar menghadapi arbitrase Newmont karena posisi pemerintah lebih kuat dari Newmont dalam sengketa ini.

 

Apalagi, Newmont telah bertindak kurang ajar dengan menggunakan para pekerjanya yang dirumahkan untuk melawan pemerintah Indonesia, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap Newmont. “Ini Newmont sudah kurang ajar, harus kita hadapi,” tegas dia.

 

Lebih lanjut, Hikmahanto menduga Newmont hendak mencurangi pemerintah Indonesia dengan gugatan ke ICSID ini. Newmont, tuturnya, meminta ICSID agar arbitrase dibentuk hanya dalam waktu 30 hari karena masalah yang urgensinya tinggi, padahal normalnya arbitrase dibentuk dalam 90 hari.

 

Bila arbitrase belum siap karena waktu yang sempit, maka akan dibuat putusan sela. “Tujuan dia adalah putusan sela, proses arbitrase jalan terus tapi dia diperbolehkan untuk mengekspor tanpa dikenai BK. Ini cara investor nakal mau menekan pemerintah Indonesia melalui forum peradilan,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui, pekan lalu PT Newmont Nusa Tenggara resmi menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional. Kabar itu disampaikan Newmont lewat rilis resmi tertanggal 1 Juli yang disebarluaskan ke berbagai media nasional maupun internasional.

 

Dalam keterangan tertulis itu disebutkan bahwa Newmont dan pemerintah Indonesia tidak mencapai kata sepakat mengenai larangan ekspor mineral mentah meski telah bernegosiasi selama enam bulan. “Karena itu, Newmont dan para pemegang sahamnya tidak punya pilihan lain selain mencari penyelesaian di arbitrase internasional, agar pekerjaaan, hak dan kepentingan para pemegang saham kami terlindungi,” ujar Martiono Hardianto, Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara, dalam rilisnya.


Penulis: MA

Editor: Nur Hidayat

 

KATADATA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan tidak seharusnya Newmont mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia. Apalagi gugatan tersebut diajukan lewat arbitrase internasional International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Menurutnya ada tiga hal yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Newmont dalam gugatan tersebut. “Pertama, karena saat ini pemerintah sedang dalam proses meninjau kembali besaran bea keluar. Tapi kalau bea keluar tetap diterapkan,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (2/7).

Gugatan Newmont tersebut dapat mengganggu proses peninjauan kembali bea keluar tersebut. Padahal banyak juga perusahaan tambang yang menantikan keringanan bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah.

Hal kedua yang dikatakan Hikmahanto adalah pengajuan arbitrase tersebut seharusnya tidak melalui International ICSID. Karena pengajuan arbitrase pada ICSID adalah untuk investor individual yang merasa dirugikan oleh pemerintah.

Sementara kebijakan pemerintah menerapkan bea keluar mineral berlaku bagi semua perusahaan tambang mineral, bukan hanya Newmont. Artinya bukan hanya Newmont yang dirugikan akibat aturan tersebut. Selain itu, pengajuan gugatan arbitrase ke ICSID bukan yang diatur dalam kontrak antara Newmont dan pemerintah.

“Ketiga, kalau mau Newmont bisa murnikan hasil tambangnya di perusahaan-perusahaan smelter (lain) yang ada. Tapi kalau pick and chooses ya susah dong,” ujarnya. Perlu diingat, bahwa tidak ada keharusan dari pemerintah, yang mewajibkan Newmont membangun smelter.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan oleh Newmont adalah kondisi saat ini yang sedang menjalani menjalani pemilihan presiden. Sementara semua calon presiden, dalam kampanyenya hendak mengembalikan kedaulatan kekayaan alam kepada pemerintah. Ini akan membuat posisi Newmont menjadi lebih sulit pasca pemerintahan baru yang segera akan diketahui tanggal 9 Juli 2014.

Sebagai pemegang kontrak karya, Newmont juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk menggugat penerapan bea keluar progresif ke arbitrase. Alasannya, dalam kontrak karya, pemerintah dianggap sebagai mitra atau entitas perdata, bukan sebagai regulator. Sementara dalam posisi sebagai regulator, pemerintah berwenang mengeluarkan aturan untuk menerapkan bea keluar.

Perihal gugatan Newmont tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum mengetahuinya sama sekali. “Belum tahu, saya baru datang dari London. Nanti setelah tahu, dan jika legal, baru kita pelajari,” ujar Chatib.

Chatib juga enggan berkomentar banyak, karena dia harus mempelajari segala sesuatunya secara mendalam. “Kalau legal, ya nggak boleh ditebak-tebak, apa yang mesti ditulis di surat itu. Semua statement pemerintah kan bisa digunakan di pengadilan jadi harus hati-hati,” ujar Chatib.

– See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/07/02/hikmahanto-tidak-seharusnya-newmont-gugat-pemerintah#sthash.3thyI3Cm.dpuf

KATADATA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan tidak seharusnya Newmont mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia. Apalagi gugatan tersebut diajukan lewat arbitrase internasional International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Menurutnya ada tiga hal yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Newmont dalam gugatan tersebut. “Pertama, karena saat ini pemerintah sedang dalam proses meninjau kembali besaran bea keluar. Tapi kalau bea keluar tetap diterapkan,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (2/7).

Gugatan Newmont tersebut dapat mengganggu proses peninjauan kembali bea keluar tersebut. Padahal banyak juga perusahaan tambang yang menantikan keringanan bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah.

Hal kedua yang dikatakan Hikmahanto adalah pengajuan arbitrase tersebut seharusnya tidak melalui International ICSID. Karena pengajuan arbitrase pada ICSID adalah untuk investor individual yang merasa dirugikan oleh pemerintah.

Sementara kebijakan pemerintah menerapkan bea keluar mineral berlaku bagi semua perusahaan tambang mineral, bukan hanya Newmont. Artinya bukan hanya Newmont yang dirugikan akibat aturan tersebut. Selain itu, pengajuan gugatan arbitrase ke ICSID bukan yang diatur dalam kontrak antara Newmont dan pemerintah.

“Ketiga, kalau mau Newmont bisa murnikan hasil tambangnya di perusahaan-perusahaan smelter (lain) yang ada. Tapi kalau pick and chooses ya susah dong,” ujarnya. Perlu diingat, bahwa tidak ada keharusan dari pemerintah, yang mewajibkan Newmont membangun smelter.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan oleh Newmont adalah kondisi saat ini yang sedang menjalani menjalani pemilihan presiden. Sementara semua calon presiden, dalam kampanyenya hendak mengembalikan kedaulatan kekayaan alam kepada pemerintah. Ini akan membuat posisi Newmont menjadi lebih sulit pasca pemerintahan baru yang segera akan diketahui tanggal 9 Juli 2014.

Sebagai pemegang kontrak karya, Newmont juga tidak memiliki alasan yang kuat untuk menggugat penerapan bea keluar progresif ke arbitrase. Alasannya, dalam kontrak karya, pemerintah dianggap sebagai mitra atau entitas perdata, bukan sebagai regulator. Sementara dalam posisi sebagai regulator, pemerintah berwenang mengeluarkan aturan untuk menerapkan bea keluar.

Perihal gugatan Newmont tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku belum mengetahuinya sama sekali. “Belum tahu, saya baru datang dari London. Nanti setelah tahu, dan jika legal, baru kita pelajari,” ujar Chatib.

Chatib juga enggan berkomentar banyak, karena dia harus mempelajari segala sesuatunya secara mendalam. “Kalau legal, ya nggak boleh ditebak-tebak, apa yang mesti ditulis di surat itu. Semua statement pemerintah kan bisa digunakan di pengadilan jadi harus hati-hati,” ujar Chatib.

– See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/07/02/hikmahanto-tidak-seharusnya-newmont-gugat-pemerintah#sthash.3thyI3Cm.dpuf

26
Apr
14

Freeport Menang Voting Indonesia Gagal Tarik Dividen

Freeport Menang Voting, Indonesia Gagal Menarik Dividen

Dahlan Iskan, Menteri BUMN, mengakui perwakilan pemerintah memang kalah voting dalam RUPS saat menentukan pembagian dividen (laba) PT Freeport Indonesia. Alhasil, Indonesia gagal mendapatkan hak dividen.

Perwakilan dari Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia, menurut Dahlan, ternyata sudah meminta dividen. Namun saat voting, ternyata pihak Indonesia kalah suara. Sehingga, gagal mengantongi dividen.

“Mereka bisa mengambil keputusan tanpa kita, Karena saham pemerintah yang hanya 9,36 persen. Saat RUPS, Kementerian BUMN minta dividen. Tapi dia bilang tidak bisa, karena, ada keperluan. Lalu voting, Mereka yang menang,” jelas Dahlan Iskan.

Dengan dalih untuk belanja investasi proyek baru tambang bawah tanah, maka RUPS PT Freeport Indonesia itu memutuskan tidak bisa membagikan dividen. Karena laba itu akan ditahan, untuk mendanai investasi proyek baru. Apalagi proyek yang juga berada di kawasan Papua, pulau Irian tersebut membutuhkan biaya besar, US$ 1 miliar per tahun.

Mengingat Pemerintah RI merupakan salah satu pemegang saham, Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, mengusulkan sudah selayaknya Pemerintah menempatkan perwakilannya dalam jajaran direksi di PT Freeport Indonesia, .

Sehingga direksi yang mewakili Pemerintah RI. nanti bisa memantau apa saja yang sesungguhnya terjadi di Freeport. Bagaimana kinerjanya. Termasuk, apa rencana bisnisnya. “Sudah saatnya ada perwakilan pemerintah, supaya bisa dipantau dan tidak kejut-kejutan,” ujar Dede Ida Suhendra.

Baru-baru ini, khalayak Indonesia ini dikejutkan oleh sikap Freeport. Mereka menikmati dividen di Amerika Serikat (AS), namun menolak menyetor dividen ke Indonesia selama dua tahun berturut-turut. (Baca: Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah). Freeport McMoran membagikan dividen total sebanyak US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun) atau sekitar 84 persen dari labanya buat para pemegang saham di bursa saham Wall Street, New York.

Pembagian Itu merupakan nominal terbesar pembayaran dividen Freeport dalam tiga tahun terakhir. Uniknya, pembagian dividen itu terjadi justru saat pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013. Padahal, hanya pendapatan dan laba PT Freeport Indonesia yang naik.

Pendapatan PT Freeport Indonesia pada tahun 2012 tercatat naik dari US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar tahun 2013. Dari data kenaikan pendapatan itu terlihat laba kotor perusahaan penambang raksasa ini naik dari US$ 1,3 miliar pada 2012 menjadi US$ 1,5 miliar tahun lalu.

Hingga saat ini saham mayoritas PT Freeport Indonesia masih didominasi penuh Freeport McMoran dengan komposisi 90,64 persen. Pemerintah Indonesia hanya memperoleh sisa 9,36 persen saham Padahal sesuai amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (minerba), semestinya negara menguasai saham mayoritas (minimal 51 persen) dalam setiap usaha tambang.

Kelemahan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi Freeport McMoran hingga saat terakhir terlihat pada saat renegoisasi kontrak karya (KK). Pemerintah Indonesia ternyata hanya menawarkan opsi divestasi 30 persen saham saja (bukan 51 persen). Namun opsi Itu pun ditolak mentah-mentah oleh Freeport. Penambang asing ini hanya mau melepas maksimal 20 persen saham. 

Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah

di AS, Freeport bagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun). Tapi di RI tidak membagi dividen. Padahal, dari belasan anak usaha mereka, hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik.

Freeport McMoran membagikan dividen US$ 2,25 per saham atau total US$ 2,19 miliar. Nominal tersebut jika dirupiahkan setara dengan Rp 24,9 triliun (kurs Rp 11.400/US$).

Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014.

Asal tahu saja, pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013.

Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu.

Namun justru di Indonesia yang tidak ada pembagian dividen. Entah di negara-negara lokasi tambang Freeport lainnya, apakah bernasib sama dengan Indonesia atau tidak.

Rozik B Soetjipto, Presdir PT Freeport Indonesia, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (17/4/14), mengatakan, selain Indonesia, tambang Freeport antara lain ada di Peru, Amerika Utara dan Afrika.

Alasan Freeport tidak membagikan dividen di Indonesia karena laba perseroan digunakan untuk investasi proyek baru. Proyek tersebut membutuhkan biaya US$ 1 miliar per tahun. “Lihat saja, investasi kami di 2013 lalu sebesar US$ 1,03 miliar. Bandingkan dengan keuntungan kami,” kata Rozik kepada Kontan.

Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, juga menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN yang hadir mewakili.

“Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan,” kata MS Hidayat.

Untuk diketahui, meski bukan BUMN, Pemerintah RI memiliki saham sebesar 9,34 persen di Freeport Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.

23
Jan
14

Pertambangan : Freeport Negosiasi Dengan Pemerintah

Dr Ir Pandji R Hadinoto, MH

Freeport Akan Bernegosiasi dengan Pemerintah

TEMPO.COTEMPO.CO 

TEMPO.CO, Arizona – Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, menyatakan akan memperjuangkan haknya di Indonesia menyusul diberlakukannya pajak ekspor mineral baru. CEO Freeport Richard Adkerson mengatakan perseroan optimistis bisa menyelesaikan perselisihan paham dengan pemerintah Indonesia tanpa harus dibawa ke arbitrase internasional.

»Kami memiliki keinginan untuk tidak ke arbitrase internasional. Yang akan kami lakukan adalah untuk mencari resolusi perjanjian dengan pemerintah Indonesia,” ujarnya kepada Reuters, seperti dikutip 23 Januari 2014. (Baca juga: Newmont Siapkan Langkah Hukum Lawan Pemerintah? )

Adkerson mengatakan regulasi baru yang diberlakukan pemerintah Indonesia telah mengingkari kontrak yang dilakukan antara perseroan dengan pemerintah Indonesia pada 1991. Dalam kontrak itu disebutkan perseroan tidak akan dikenai pajak baru atau bea apa pun.

Freeport menyatakan pemerintah hingga saat ini masih menunda persetujuan atas rencana ekspor perseroan tahun ini. Kondisi itu akan mengakibatkan Freeport menunda produksi 40 juta pounds tembaga dan 80 ribu ounces emas per bulan hingga penundaan ekspor itu terselesaikan. (Baca juga: Ekspor Dilarang, 3 Pabrik Smelter Segera Operasi)

Meski begitu, Freeport belum menjelaskan berapa perkiraan kerugian dari dampak penundaan ekspor konsentrat ke konsumen tersebut. Perseroan menjamin telah melakukan komunikasi intensif dengan buyer atas masalah tersebut.

Adkerson menyatakan dia tidak ingin berspekulasi soal perkiraan kerugian atas masalah tersebut. Sebab, dia yakin bisa mencapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. (Baca juga: Freeport Diprediksi Bayar Pajak Miliaran Dolar)

Freeport melaporkan pendapatan dari tambang di Amerika Serikat di kuartal IV 2013 menurun dibandingkan dengan 2012. Penurunan seiring penurunan harga komoditas metal. Freeport mengoperasikan tambang emas dan tembaga di Papua, Indonesia. Tambang Freeport di Papua merupakan tambang dengan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Pada 2012, Freeport Indonesia menyumbang 12 persen laba sebelum pajak Freeport.

REUTERS | ABDUL MALIK

Terpopuler :

Cuaca Buruk, 74 Penerbangan di Bandara El Tari Delay

Alasan Industri Pulp dan Kertas Akan Digenjot

Potensi Monopoli Elpiji, KPPU Panggil Pertamina

Bosowa Bangun Terminal LPG di Banyuwangi

Penguatan Indeks Berlanjut, Transaksi Rp 4,3 T

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo Indonesia di Twitter dan Facebook
01
Jul
13

Pertambangan : Gunung Ersberg, Papua

kecoeboeng's Avatar
Junior Member
Default Konspirasi: John F. Kennedy, Sukarno, Suharto dan Freeport

Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun pada tahun 1959.

Lisa-PeaseSaat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan.

Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbasnya. Maka terjadi ketegangan di Kuba.

Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jacques Dozy di tahun 1936.

Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda.

Namun, Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan kemudian membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah.


Forbes Wilson,Direktur Freeport Sulphur 1959

Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain.

Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.

Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!!


Forbes Wilson (kanan) bersama anggota geologist Freeport di Erstberg, 1967.

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar, hanya dalam waktu tiga tahun pasti sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.

Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno.

Quote:
Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar.

Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963.

Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.


Presiden Sukarno pada lawatan kenegaraannya ke Amerika Serikat sedang memeriksa barisan tentara kehormatan Amerika setelah turun dari pesawat didampingi presiden AS, John F Kennedy

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California).

Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

sumber indocropcircle

Reply With Quote
  #2
Old Yesterday, 13:52
kecoeboeng's Avatar
Junior Member
Join Date: Dec 2012
Location: 20
Posts: 437
Thanks: 0
Thanked 47 Times in 32 Posts
kecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top member
Default

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.Mungkin suatu kebetulan yang ajaib, Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital di New York, dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962).

Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco.

Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu, yang di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling krusial”.

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Sedangkan menurut pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri.


Pengamat sejarawan LIPI, Dr Asvi Marwan Adam

Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

“Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi.

Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus.

“Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.

Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.

Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara.

Namun Asvi menjelaskan bahwa usaha pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno, tidak kalah kuat!

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa.

Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat.

Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis.

Sebab itu, angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan.

Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal.

Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Suharto justru mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno melalui Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai “G-30/S-PKI” dan disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh pro-Sukarno.

Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan negara Indonesia berubah total.

Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan.

Dalam Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Suharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden.

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno (yang dikenal juga sebagai 7 dewan Jenderal yang dibunuh PKI), Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emas di Irian Barat?”

Forbes Wilson jelas kaget. Dengan jawaban dan sikap tegas Sukarno yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite dan kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, Wilson tidak percaya mendengar pertanyaan itu.

Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?


Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada tahun 1966.

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah.

Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Soetowo .

Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu Ir. Slamet Bratanata.

Selain itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan asing yaitu Julius Tahija.

Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Dalam bisnis ia menjadi pelopor dalam keterlibatan pengusaha lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara lain terlibat dalam PT Faroka, PT Procter & Gambler (Inggris), PT Filma, PT Samudera Indonesia, Bank Niaga, termasuk Freeport Indonesia.


Julius Tahija, penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Sedangkan Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebagai bukti adalah dilakukannya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan oleh Rockefeller seorang Bilderberger dan disahkan tahun 1967.

Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.

Bahkan beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 28 Februari 1967 secara resmi pabrik BATA yang terletak di Ibukota Indonesia (Kalibata) juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada pemiliknya. Penandatanganan perjanjian pengembalian pabrik Bata dilakukan pada bulan sesudahnya, yaitu tanggal 3 Maret 1967.

Padahal pada masa sebelumnya sejak tahun 1965 pabrik Bata ini telah dikuasai pemerintah. Jadi untuk apa dilakukan pengembalian kembali? Dibayar berapa hak untuk mendapatkan atau memiliki pabrik Bata itu kembali? Kemana uang itu? Jika saja ini terjadi pada masa sekarang, pasti sudah heboh akibat pemberitaan tentang hal ini.

Namun ini baru langkah-langkah awal dan masih merupakan sesuatu yang kecil dari sepak terjang Suharto yang masih akan menguasai Indonesia untuk puluhan tahun mendatang yang kini diusulkan oleh segelintir orang agar ia mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Penandatangan penyerahan kembali pabrik Bata dilakukan oleh Drs. Barli Halim, pihak Indonesia dan Mr. Bata ESG Bach.

Masih ditahun yang sama 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani.

Reply With Quote
 
Old Yesterday, 13:57
kecoeboeng's Avatar
Junior Member
Join Date: Dec 2012
Location: 20
Posts: 437
Thanks: 0
Thanked 47 Times in 32 Posts
kecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top memberkecoeboeng super top member
Default

Akhirnya, perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Setelah itu juga ikut ditandatangani kontrak eksplorasi nikel di pulau Irian Barat dan di area Waigee Sentani oleh PT Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia.

Perjanjian dilakukan oleh E. OF Veelen (Koninklijke Hoogovens), Soemantri Brodjonegoro (yaitu Menteri Pertambangan RI selanjutnya yang menggantikan Ir. Slamet Bratanata) dan RD Ryan (U.S. Steel).

Pacific Nickel Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Dutch Koninklijke Hoogovens, Wm. H. MÜLLER, US Steel, Lawsont Mining dan Sherritt Gordon Mines Ltd.

Namun menurut penulis, perjanjian-perjanjian pertambangan di Indonesia banyak keganjilan.

Contohnya seperti tiga perjanjian diatas saja dulu dari puluhan atau mungkin ratusan perjanjian dibidang pertambangan. Terlihat dari ketiga perjanjian diatas sangat meragukan kebenarannya.

Pertama, perjanjian pengembalian pabrik Bata, mengapa dikembalikan? apakah rakyat Indonesia tak bisa membuat seperangkat sendal atau sepatu? sangat jelas ada konspirasi busuk yang telah dimainkan disini.

Kedua, perjanjian penambangan tembaga oleh Freeport, apakah mereka benar-benar menambang tembaga?

Saya sangat yakin mereka menambang emas, namun diperjanjiannya tertulis menambang tembaga.

Tapi karena pada masa itu tak ada media, bagaimana jika semua ahli geologi Indonesia dan para pejabat yang terkait di dalamnya diberi setumpuk uang? Walau tak selalu, tapi didalam pertambangan tembaga kadang memang ada unsur emasnya.

Perjanjian ketiga adalah perjanjian penambangan nikel oleh Pasific Nickel, untuk kedua kalinya, apakah mereka benar-benar menambang nikel?

Saya sangat yakin mereka menambang perak, namun diperjanjiannya tertulis menambang nikel.

Begitulah seterusnya, semua perjanjian-perjanjian pengeksplotasian tambang-tambang di bumi Indonesia dilakukan secara tak wajar, tak adil dan terus-menerus serta perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun kedepan.

Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur kenegara-negara pro-zionis, itupun tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia selama puluhan tahun.

“Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis, yang konon bantuannya itu dengan senjata,” tutur pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan.

Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia.

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Tambang Grasberg (Grasberg Mine) atau Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika.

Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!

Seharusnya patut dipertanyakan, mengapa kota itu bernama Tembagapura?

Apakah pada awalnya pihak Indonesia sudah “dibohongi” tentang isi perjanjian penambangan dan hanya ditemukan untuk mengeksploitasi tembaga saja?

Jika iya, perjanjian penambangan harus direvisi ulang karena mengingat perjanjian pertambangan biasanya berlaku untuk puluhan tahun kedepan!

Menurut kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam.

Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua hingga ratusan tahun kedepan.

Freeport juga merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini di era Suharto, dari sipil hingga militer.

Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

Itu pula yang menjadi salah satu sebab, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia kedepannya, tak akan pernah mampu untuk mengubah perjanjian ini dan keadaan ini.

Karena, jika presiden Indonesia siapapun dia, mulai berani mengutak-atik tambang-tambang para elite dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik dengan media dan militernya yang sangat kuatnya di dunia, dengan cara menggoyang kekuasaan presiden Indonesia.

Kerusuhan, adu domba, agen rahasia, mata-mata, akan disebar diseluruh pelosok negeri agar rakyat Indonesia merasa tak aman, tak puas, lalu akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya siapapun dia.

Inilah salah satu “warisan” orde baru, new order, new world order di era kepemimpinan rezim dan diktator Suharto selama lebih dari tiga dekade.

Suharto, presiden Indonesia selama 32 tahun yang selalu tersenyum dengan julukannya “the smilling General” , presiden satu-satunya di dunia yang sudi melantik dirinya sendiri menjadi Jenderal bintang lima, namun masih banyak yang ingin menjadikannya pahlawan nasional, karena telah sukses menjual kekayaan alam dari dasar laut hingga puncak gunung, dari Sabang hingga Merauke, yaitu negeri tercinta ini, Indonesia yang besar, Indonesia Raya.

sumber

08
Feb
13

Pertambangan : Tegakkan UU MINERBA

WALHI : PENYESUAIAN KONTRAK KARYA WEDA BAY NICKEL LANGGAR UNDANG-UNDANG

563430_539458942755753_1771784062_n
Penyesuaikan Kontrak Karya perusahaan tambang Weda Bay Nickel langgar Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang ketentuan luas. Pemerintahan SBY melalui Kementerian ESDM bersama Weda Bay Nickel dilaporkan menyetujui luas wilayah pertambangan bisa melebihi 25.000 hektare.UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan, lewat Pasal 53, bahwa Wilayah Usaha Produksi mineral logam paling luas adalah sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. Amanat UU Minerba bahwa luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya harus disesuaikan dengan undang-undang tersebut (Pasal 171 ayat 2).

Kontrak Karya perusahaan tambang Weda Bay Nickel (sebagian besar sahammnya dimiliki perusahaan Eramet- Perancis) memiliki luas 54.874 hektar. Sebelumnya bahkan 120.500 hektar. Sebagian besar wilayah pertambangan Weda Bay Nickel adalah kawasan hutan, terdiri 24.920 hutan lindung ( 46.8%).

Di dalam kontrak karya Weda Bay Nickel juga terdapat kampung-kampung penduduk diantaranya, yaksi Lelief Sawai, Lelilef Weibulan, Gemaf. Sebagian penduduk desa ini sedang memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan lingkungan hidup, yang terganggu akibat kegiatan penambangan nikel skala luas ini.

Pertambangan adakah sektor kegiatan ekonomi yang paling memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Lokasi yang umumnya di kawasan hutan, menimbulkan pembatan hutan skala luas (ratusan hektar untuk sebuah perusahaan). Penambangan menghasilkan banyak limbah material . Jika biasa mengendari sepeda motor di jalan perkotaan, alangkah tidak nyamannya melewati jalan yang dilalui truk membawa tanah. Jalan berdebu ketika musim kemarau, dan licin ketika musim hujan. Begitulah masyarakat sekitar tambang dan jalan pertambangan, debu hingga menutupi atap-atap rumah dan pepohonan ketika musim kemarau, dan sungai serta laut menjadi keruh kala musim hujan.

Salah satu cara mengurangi dampak lingkungan ini agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memperkecil luas pertambangan. Ketentuan 25.000 hektare di dalam UU Minerba pun sebenarnya masih sangat luas. Disamping persoalan pengrusakan lingkungan yang luas, tentunya adalah soal keadilan. Bandingkan, sebaga warga negara, Petani Jambi, yang beberapa lalu berkemah di Depan Kementerian Keuangan, masing-masing mereka diperbolehkan melakukan pengolahan hutan seluas 2 hektar.

WALHI menyayangkan pemerintah mengabaiakan ketentuan UU Minerba yang mengatur batasan luas tambang. Penyesuaian kontrak karya yang melanggar ketentuan hukum menunjukkan pemerintah lebih menjamin kepastian usaha bagi investor, ketimbang kepastian perkembangan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung alam bagi masyarakat sekitar Weda. Akan lebih baik bisa pemerintah mendorong agar desa-desa di wilayah Kontrak karya Weda Bay Nickel dikeluarkan dari wilayah pertambangan, dan sesuai dengan UU No 41 tahun 1999, WBN seharusnya tidak diperbolehkan menambang secara terbuka karena akan merusak wilayah hutan lindung yang masih lestari tersebut.

Pemerintah seharusnya menjalankan keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 yang menyatakan dalam penetapan wilayah pertambangan pemerintah ““wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.”

MK juga menyatakan bahwa dalam penetapan wilayah pertambangan masyarakat harus diikutsertaan secara aktif, berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan yang difasilitasi oleh negara/ Pemerintah. Hal ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Keputusan MK juga menyatakan hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dilindungi sehingga masyarakat wajib disertakan dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan, karena merekalah yang secara langsung akan terkena dampak dalam proses penambangan mineral dan batubara. Adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan secara konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah. Bukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antarpelaku usaha pertambangan dengan masyarakat dan negara/Pemerintah, yang ada dalam Wilayah Pertambangan tersebut.”

Namun pemerintah mengabaikan sama sekali keiikutsertaan masyarakat yang berpotensi terdampak negatif oleh kegiatan penambangan ini, dengan melakukan renegoisiasi kontrak karya yang langgar ketentuan perundang-undangan.

Informasi lanjut:
Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif Nasional WALHI), 08159416297

27
Oct
12

Pertambangan : Freeport Mulai Gali Bumi Kalimantan

Freeport Mulai Menggali Bumi Kalimantan

Setelah beroperasi di Papua sejak awal era 70-an, kini Freeport-McMoran Copper and Gold melebarkan sayap ke bumi Kalimantan. Perusahaan tambang -yang menurut penuturan Dr. Candra Dewi MSi, Anggota Ko

misi VII DPR RI baru mengakui bahwa mereka menambang emas di Indonesia tahun 1995 ini setelah menambang emas selama 21 tahun di bumi Papua- ini bekerjasama dengan Kalimantan Gold Corporation.

Proses penambangan tembaga di Kalimantan Tengah ini sendiri dimulai sejak 23 Mei 2012 silam, menurut data yang didapat dari rilis yang didapat dari tmx.quotemedia.com. Kedua perusahaan raksasa ini membentuk sebuah anak perusahaan untuk menjalankan operasi tambang di Kalimantan Tengah, yaitu PT. Kalimantan Surya Kencana. Daerah operasi mereka adalah di titik Beruang Tengah, Kalteng.

Kalimantan Gold Corporation dalam laporan resmi yang dirilis di Bursa Efek Toronto pada Selasa (29/5/2012) menyebutkan, pengeboran pertama sedang dilakukan di Beruang Tengah sejak 23 Mei 2012. ”Pengeboran pada lubang kedua diharapkan dapat dilakukan di Berungan kanan pada awal Juni 2012,” ujar Faldi Ismail, Deputy Chairman and CEO Kalimantan Gold, dalam keterangan pers yang dikutip KONTAN dari www.tmx.quotemedia.com, Selasa (29/5/2012).

Kalimantan Gold Corporation Limited (KLG) merupakan perusahaan tambang dengan fokus usaha melakukan eksplorasi tembaga dan emas di Kalimantan. Selain tercatat di bursa efek Toronto, Kanada, KLG juga tercatat di Bursa Efek London.

Di Indonesia, Kalimantan Gold memiliki tiga anak usaha, yaitu PT Jelai Cahaya Minerals yang fokus menambang emas, PT Kalimantan Surya Kencana yang menambang emas dan tembaga, serta PT Indobara Pratama yang menambang batu bara.

Adapun Freeport McMoran di Indonesia beroperasi di Papua melalui anak usahanya, PT Freeport Indonesia. Kongsi antara Kalimantan Gold dan Freeport terbentuk pada 13 Desember 2010, dengan membentuk PT Kalimantan Surya Kencana.

Dalam kerja sama ini, Kalimantan Gold berperan sebagai operator, sedangkan Freeport yang memiliki 75 persen saham akan mendanai proyek. Pada tahap eksplorasi ini, Freeport akan menginvestasikan 7 juta dollar AS dengan kompensasi 51 persen saham dalam tiga tahun pertama, dan 3 juta dollar AS untuk setahun berikutnya. Freeport juga akan mendanai kegiatan feasibility study untuk tambahan 24 persen saham.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, mengatakan, proyek kerja sama ini tidak terkait dengan anak perusahaan Freeport-McMoran, yaitu PT Freeport Indonesia. “Itu proyek Freeport -McMoran bukan Freeport Indonesia,” ujarnya

Freeport-McMoran yang beroperasi lewat PT Freeport Indonesia terkait erat dengan banyak kasus pelanggaran lingkungan hidup di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup telah berkali-kali memperingatkan perusahaan ini sejak tahun 1997, Freeport dinilai melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Menurut perhitungan Freeport sendiri, penambangan mereka di Papua dapat menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar kira-kira 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan Panama). Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB.

Sebuah studi bernilai jutaan dolar tahun 2002 yang dilakukan Parametrix, perusahaan konsultan Amerika, yang dibayar oleh Freeport dan Rio Tinto, mitra bisnisnya, yang hasilnya tidak pernah diumumkan mencatat, bagian hulu sungai dan daerah dataran rendah basah yang dibanjiri dengan limbah tambang itu sekarang tidak cocok untuk kehidupan makhluk hidup akuatik.

Laporan itu diserahkan ke New York Times oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. New York Times berkali-kali meminta izin kepada Freeport dan pemerintah Indonesia untuk mengunjungi tambang dan daerah di sekitarnya karena untuk itu diperlukan izin khusus bagi wartawan. Semua permintaan itu ditolak. Freeport hanya memberikan respon secara tertulis.

Sebuah surat yang ditandatangani oleh Stanley S Arkin, penasihat hukum perusahaan ini menyatakan, Grasberg adalah tambang tembaga, dengan emas sebagai produk sampingan, dan bahwa banyak wartawan telah mengunjungi pertambangan itu sebelum pemerintah Indonesia memperketat aturan pada tahun 1990-an.




Blog Stats

  • 3,303,711 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…