Archive for March, 2012

31
Mar
12

MiGas : Pasal Harga BBM Inkonstitusional, Bisa Dibatalkan MK

Pakar Hukum

Andi Saputra – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 02:01 WIB

Pakar Hukum : Pasal Harga BBM Inkonstitusional, Bisa Dibatalkan MK

Sidang MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta Keputusan rapat paripurna DPR yang menyetujui opsi pemerintah dapat menaikkan ataupun menurunkan harga BBM dengan syarat tertentu dinilai belum final. Sebab keputusan tersebut bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena pasal 7 ayat 6a dalam UU APBN-P 2012 dinilai melanggar UUD 1945.”Jelas pasal tersebut inkonstitusional sebab menyerahkan harga BBM ke sistem pasar,” kata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (31/3/2012).Menurut doktor hukum tata negara ini, pasal yang baru saja diketok oleh DPR tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Dalam ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.”Sehingga tidak bisa diserahkan ke harga pasar. Negara harus menentukan sendiri harganya, tidak boleh berpatokan terhadap pasar,” ujar Margaroto.Namun untuk menyatakan secara hukum bahwa UU APBN-P tersebut konstitusional atau tidak, maka harus diajukan ke MK. Pengajar Universitas Khairun Ternate ini optimis jika pasal yang baru diketok di DPR ini akan dibatalkan MK sebab MK pernah memutus kasus serupa.Putusan MK yang dimaksud adalah pembatalan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU Minyak dan Gas (UU Migas). Pada ayat tersebut berbunyi ‘Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu’.“Logika UU Migas dan Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 sama yaitu menyerahkan harga minyak ke sistem pasar. Dengan logika dan teori hukum yang saya, maka saya pastikan MK akan membatalkan pasal yang baru saja diputus oleh DPR tersebut,” tegasnya.Seperti diketahui, pada Selasa 21 Desember 2004, MK menyatakan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU Migas batal. Pengujian UU Migas ini terhadap UUD 1945 bernomor perkara 002/PPU-I/2003, di mana pemohon judicial review adalah Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Azazi Manusia Indonesia (APHI), BPHI, Yayasan 324, Solidaritas Nusa Bangsa, Serikat Pekerja Pertamina, dan Panji R Hadinoto yang mewakili Universitas Perjuangan ’45. (asp/rmd)
Baca Juga

Hanura akan ke MK

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 02:58 WIB

Hanura akan Uji Materi Keputusan Paripurna DPR Soal BBM ke MK

Jakarta Partai Hanura melakukan aksi walk out (WO) saat voting tentang kenaikan harga BBM digelar. Kecewa karena aspirasinya tidak dihormati, partai ini pun akan menguji materi ke MK.”Kita akan menguji materi ke MK,” tutur Ketua Fraksi Hanura Salih Husin, di gedung DPR, Senayan, Jaksel, Sabtu (31/3/2012).Husin menyesalkan forum di Paripurna tidak mendengarkan aspirasi dari partainya dan juga dari fraksi PDIP dan Gerindra. Menurutnya itu merupakan pembodohan bagi masyarakat, karena fraksi-fraksi yang awalnya mengaku menolak ujung-ujungnya setuju untuk kenaikan harga BBM juga.”Membahas Pasal 7 ayat 6a itu sama saja dengan menaikkan harga BBM,” ujar Salih.Seperti diberitakan, Fraksi Hanura menyatakan keluar dari rapat paripurna karena tidak sepakat dengan opsi yang ditawarkan. Mereka walk out pada saat voting akan dimulai.”Fraksi Hanura menyatakan walk out,” kata Ketua Sidang Marzuki Alie, di ruang sidang DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/3/2012) dinihari.Teriakan dari fraksi lain pun dilontarkan. “Selamat jalan Hanura, selamat tinggal,” teriak beberapa anggota. (van/rmd)
Baca Juga

Yusril akan Gugat

Tribunnews.com – Sabtu, 31 Maret 2012 18:39 WIB
Yusril akan Gugat Pasal 7 Ayat 6a
Yusril akan Gugat Pasal 7 Ayat 6a

TRIBUNNEWS.COM/IMAN SURYANTO
Yusril Ihza Mahendra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menkum-HAM Yusril Ihza Mehendra akan mengajukan uji materi pasal 7 ayat 6a UU APBN-Perubahan 2012, yang memberi keleluasan bagi pemerintah menaikkkan harga BBM dengan syarat, yang dihasilkan rapat paripurna DPR.

Yusril yang beberapa kali ‘menang’ saat uji materi sejumlah pasal di MK, kali ini juga mengatakan bahwa pasal 7 ayat 6a menabrak UUD 1945.

“Saya sudah telaah, pasal 7 ayat 6a RUU APBN-P yang telah disepakati oleh DPR dan siap disahkan dan diundangkan oleh pemerintah, menabrak pasal 33 UUD 1945, seperti ditafsirkan oleh MK,” kata Yusril dalam siaran persnya, Sabtu (31/3/2012).

Menurut Yusril, pengujian tidak hanya secara materiil karena bertentangan dengan pasal 33 dan 28D ayat (1) UUD 1945, tapi juga formil. Sebab, pengesahan RUU APBN-P 2012 di DPR menabrak syarat-syarat formil pembentukkan UU, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Menurutnya, norma pasal 7 ayat 6a yang menyebutkan ‘dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu kurang dari enam bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya’, selain mengabaikan kedaulatan rakyat dalam menetapkan APBN, juga mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan, sehingga potensial dibatalkan oleh MK.

“Saya sedang menyiapkan draf uji formil dan materil ke MK. Tapi, belum bisa langsung dilakukan dalam waktu dekat. (Pengajuan gugatan ke MK) belum bisa didaftarkan ke MK, karena harus menunggu perubahan UU APBN tersebut disahkan dan diundangkan lebih dulu oleh presiden,” jelas Yusril.

Yusril mengaku bersyukur karena niatnya kali ini mendapat sambutan positif dari sejumlah akademisi dan pengacara. Mereka yang menyatakan siap bergabung untuk memenangkan gugatan ke MK itu di antaranya adalah Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Maqdir Ismail, dan Teguh Samudra.

“Prof Natabaya menyatakan siap jadi ahli,” cetusnya.

Yusril menambahkan, dalam gugatan ke MK, ia akan bertindak sebagai kuasa hukum atas kuasa beberapa orang rakyat pengguna BBM bersubsidi yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan pasal 7 ayat 6a.

“Dengan demikian, mereka punya kedudukan hukum (legal standing) untuk ajukan perkara ini ke MK,” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Salih Husin menuturkan, partainya akan menggugat pasal 7 ayat 6a tersebut ke MK.

Menurut Salih, pasal itu merupakan akal-akalan dari fraksi di DPR yang mendukungnya, agar pemerintah bisa menaikkan harga BBM. Padahal, semula fraksi koalisi, yakni Golkar, PKB, PAN, dan PPP menolak kenaikan harga BBM.

“Itu pasal akal-akalan. Dengan berapa persen pun (deviasi ICP) hanya untuk menaikkan harga BBM, maka itu hanya waktu yang diundur,” bebernya. (*)

Penulis: Abdul Qodir  |  Editor: Yaspen Martinus
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
31 Maret 2012 | BP

Pasal ”Siluman”

Jakarta (Bali Post) –
Penolakan fraksi-fraksi anggota koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono terkesan setengah hati. Sikap itu bisa dilihat dari pandangan fraksi yang tetap membuka pintu kepada pemerintah menaikkan harga BBM dengan penambahan ayat 6a pada pasal 7 ayat 6 UU 22/2011 tentang APBN 2012.
Meski dikunci dengan pasal tersebut, namun ada penambahan ayat 6a yang memberikan peluang bagi pemerintah menggunakan kewenangannya menyesuaikan harga BBM, menaikkan atau menurunkan sesuai dengan fluktuasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP/Indonesia Crude Oil) dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan batas minimal angka lima persen dari harga ICP.
Juru Bicara Fraksi Golkar Ahmad Dino Supit mengakui adanya skenario ini. Ahmad mengakui sejak awal fraksinya cenderung memahami keinginan pemerintah itu. Tetapi, belakangan dukungan itu dikaji ulang. Golkar menolak, tetapi tetap membuka peluang pemerintah menaikkan harga BBM di masa mendatang bila kenaikan harga ICP di atas 15 persen.
Munculnya ayat ”siluman” itu karena pemerintah terganjal oleh Pasal 7 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012. Pasal 7 ayat (6) ini menyatakan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Ketentuan ini diperkuat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengunci kewenangan pemerintah tersebut. (kmb4)
NASIONAL – POLITIK

Sabtu, 31 Maret 2012 , 14:41:00

JAKARTA – UU APBN Perubahan (APBNP) 2012 baru saja diketok palu. Namun ancaman UU itu bakal dibatalkan sudah membayangi, menyusul adanya rencana uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Guru besar ilmu hukum tata negara di Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, mengaku sudah ancang-ancang untuk mengajukan uji materi UU APBNP 2012 ke MK. Yusril menganggap pasal 7 ayat 6 huruf a dalam UU APBN-P yang baru disetujui pada paripurna DPR,  dini hari tadi, menabrak UUD 1945.”Saya sedang menyiapkan draf uji formil dan materiil ke MK. Pasal 7 ayat 6 dan 6a di UU APBN itu menabrak pasal 33 UUD 1945,” kata Yusril kepada JPNN, Sabtu (31/3).Pasal 7ayat 6 berbunyi, harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Sementara dalam Pasal 7 ayat 6 huruf a disebutkan,  dalam hal harga rata-rata minyak mentah indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan kewenangan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.Yusril menilai norma pasal 7 ayat 6 huruf a itu selain mengabaikan kedaulatan rakyat dalam penetapan APBN, juga mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan. “Ini sangat potensial bakal dibatalkan MK,” ulasnya.Mantan Menteri Hukum dan HAM itu menambahkan, permohonan ke MK tidak hanya sebatas pada uji materi saja. Sebab, permohonan juga bisa untuk uji formil terhadap sebuah UU. “Karena menabrak syarat-syarat formil pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 (tentang tata cara Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan),” ulasnya.Hanya saja Yusril mengaku belum bisa mendaftarkan gugatannya ke MK. Alasannya, masih menunggu UU yang baru diketok palu itu teregistrasi dan dinomori.”Senin (2/4) besok belum bisa, karena harus menunggu perubahan UU APBN itu disahkan dan diundangkan lebih dulu oleh Presiden,” ucapnya.(ara/jpnn)

RELATED NEWS


Demo BBM
Yusril Akan Uji UU APBNP 2012 ke MK
Sandro Gatra | Hertanto Soebijoto | Sabtu, 31 Maret 2012 | 18:45 WIB
KOMPAS/GREGORIUS MAGNUS FINESSOYusril Ihza Mahendra. Pakar hukum tata negara dan mantan Menteri Hukum dan HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra akan membawa Undang-Undang APBNP 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Yusril akan menguji meterial maupun formil UU tersebut setelah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya sedang siapkan draf uji formal dan materialnya. Pendaftaran ke MK tinggal tunggu disahkan saja oleh Presiden. Ada banyak akademisi dan pengacara yang sudah hubungi saya ingin ikut lakukan uji di MK,” kata Yusril ketika dihubungi, Sabtu (30/3/2012).

Yusril menilai, secara materil, Pasal 7 Ayat 6a bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 33 UUD 1945 . Yusril merujuk pada penafsiran MK tahun 2003 ketika pengujian Pasal 28 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Substansi Pasal 7 Ayat 6 UU APBN 2012 mengatur harga eceran BBM bersubsidi tidak naik. Namun, substansi Ayat 6a dalam UU APBNP 2012 memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.

Yusril mengatakan, substansi Ayat 6a itu sama dengan UU Migas dan Gas Bumi sebelum dibatalkan MK. “Harga minyak dan gas di dalam negeri diserahkan kepada harga pasar. Jadi harganya dapat fluktuatif, naik atau turun,” kata Yusril.

“Pasal di UU Migas itu lalu dibatalkan MK. Penafsiran MK, harga minyak dan gas tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar. Tetap harus ada kontrol pemerintah terhadap harga. Kalau MK tafsirkan begitu, yah tetap selamanya harga dikontrol pemerintah,” kata Yusril.

Selain itu, lanjut Yusril, ada pertentangan antara Ayat 6 dengan 6a. Dalam Ayat 6 menyebut harga BBM bersubsidi tak naik. Namun di Ayat 6a harga dapat naik nantinya dengan syarat tertentu.

“Ini juga menciptakan ketidakpastian di masyarakat. Berapa harga yang akan naik nanti, masyarakat juga nggak tahu. Ada undang-undang yang tidak memberi kepastian hukum,” kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Metrotvnews.com, Makassar: Ribuan mahasiswa dan warga kembali turun ke jalan, menyikapi hasil Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui kenaikan harga BBM, Sabtu (31/3) dini hari.

Berdasarkan laporan reporter Metro TV Rachel Marimbuna, massa aksi mengatakan, pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P adalah inkonstitusional. Massa meminta Mahkamah Konstitusi melakukan Judicial Review agar Pasal 7 Ayat 6a dicabut.

Pasal 7 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2012 menyatakan, bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Setelah pemerintah dan Banggar DPR melakukan pembahasan, berkembang wacana tambahan Pasal 7 ayat 6 A. Penambahan untuk memberikan kelonggaran kepada Pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dalam pasal tersebut diatur, bahwa apabila minyak mentah dunia mengalami kenaikan atau penurunan 5 persen, maka pemerintah berwenang menyesuaikan subsidi dan mengubah harga.

Opsi lain juga muncul. Syarat 5 persen diubah menjadi 15 persen. Fraksi PKB kemudian menaikkan 17,5 persen. Golkar mengusulkan 15 persen dengan kenaikan atau penurunan rata-rata itu harus dihitung dalam waktu enam bulan.

Massa kecewa dengan hasil sidang paripurna yang menyetujui opsi nomor 2 yang menyetujui kenaikan harga meskipun akan diumumkan enam bulan mendatang. Massa menilai keputusan itu hanya akan menunda kenaikan harga BBM.

Massa mengecam sikap Ketua DPR RI Marzuki Ali dan fraksi pendukung Pasal 7 ayat 6a RUAPBN-P karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Pasal 18D.

Mahasiswa meminta Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono turun dari jabatannya karena dinilai telah mengkhianati rakyat.

Sementara itu, terkait dengan bentrok antara demonstran dan aparat yang terjadi Jumat (30/3) malam di fly over Jalan Urip Sumoharjo. Sejumlah mahasiswa dan warga menjadi korban lemparan batu dan anak panah.

Salah satu mahasiswa yang terluka, Habriwansyah, mahasiswa Hukum Universitas Muslim Indonesia, mengalami pendarahan pada hidung dengan satu jahitan, delapan jahitan di kepala, dua jahitan di bibir. Habri mengalami luka akibat dikeroyok pasukan Brimob.

Menurut pengakuan Habri, dirinya tidak ikut dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM. Namun, Habri berada di lokasi sebagai pers kampus. Habri tiba-tiba ditarik seorang anggota kepolisian, kemudian dihajar beramai-ramai.(RIZ/Wrt1)

Pengamat

Sabtu, 31 Maret 2012 17:24 wib
Pengamat nilai keputusan DPR tidak tepat

Keputusan DPR untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi per 1 April dan menambah pasal ayat 6a dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012, bukan keputusan yang tepat, seperti disampaikan pengamat.

Pengamat dari LIPI, Latif Adam menyebutkan keputusan paripurna DPR lebih berpengaruh secara politis terhadap partai-partai politik, tetapi tidak memiliki dampak yang subtantif untuk mendorong APBN lebih sehat.

Latif Adam menilai keputusan rapat paripurna DPR justru lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap anggaran.

Latif mengatakan keputusan itu memberikan ruang kepada pemerintah untuk merespon jika gejolak kenaikan harga minyak berjalan permanen. Tetapi, disisi lain dapat membuat pemerintah kehilangan momentum karena terikat periode waktu.

“Tetapi kelemahannya ini disebutkan bahwa selama 6 bulan, saya khawatir diikat dengan periode waktu pemerintah dapat kehilangan momentum, kita tidak bisa bayangkan jika harga minyak 14 persen, ada kemungkinan bahwa pemerintah, karena belum mencapai persyaratan pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran. Khawatir malah mengambil anggaran yang produktif seperti pembangunan infrastruktur,” kata Latif.

Latif juga menyoroti angka 15 persen dari asumsi APBN-P 2012 yang terlalu tinggi, sebab dengan kenaikan 14 persen saja akan berdampak terhadap anggaran negara.

“Kalau saya melihat, satu sisi menyediakan ruang tetapi kamuflase karena pemerintah diikat dengan presentasi yang terlalu tinggi, idealnya 10 persen,” tambah dia.

Dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung sampai sabtu (31/3) dini hari memutuskan tidak ada kenaikan harga BBM pada 1 April nanti.

Selain itu pemerintah menambahkan ayat 6a pada pasal 7 UU APBN-P 2012, yang memungkinkan pemerintah menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia ICP mengalami kenaikan atau penurunan hingga lebih 15 persen dari asumsi APBN-P sebesar US$105 per barel, dalam kurun waktu enam bulan.

Dengan keputusan itu pemerintah dapat menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi tanpa harus meminta persetujuan DPR.

Latif mengatakan hasil rapat paripurna DPR tidak dapat mengatasi kerentanan anggaran yang selama ini terus terjadi akibat besarnya subsidi untuk BBM, dan justru akan memberikan tekanan serius terhadap anggaran.

“Kalau ini terjadi maka kemudian kita tak bisa berharap banyak APBN dapat jadi stimulan bagi pendorong ekonomi,” kata Latif.

Dia menambahkan pemerintah juga tidak menghitung kenaikan harga barang yang terjadi ketika pemerintah mengumumkan rencana kenaikan harga BBM pada awal tahun ini.

Menurut Latif, kenaikan harga BBM bersubsidi pada April ini sebenarnya tepat, karena pemerintah harus menyeimbangkan anggaran karena ekspor tidak dapat diandalkan akibat kondisi ekonomi di sejumlah negara yang melemah.

Pengamat LIPI ini mengkhawatirkan pemerintah justru akan merelokasi anggaran untuk mencegah defisit lebih dari 3 persen seperti yang ditetapkan dalam APBN-P.

Menurut rencana, pemerintah akan membahas keputusan rapat paripurna DPR ini dalam sidang kabinet malam nanti Pk. 19.30 WIB, seperti disampaikan dalam Juru bicara presiden Julian Pasha dalam pesan singkat kepada BBC. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga dijadwalkan akan menggelar konferensi pers pada Pk. 21.30 WIB.

Berita Lain dari BBC Indonesia :

Voting Paripurna DPR

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 00:59 WIB

Hasil Voting Paripurna DPR : Pemerintah Bisa Menaikkan dan Menurunkan Harga BBM

Jakarta Rapat Paripurna Rancangan APBN-P 2012 akhirnya menghasilkan keputusan. Rapat yang berakhir dengan voting itu menyepakati penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6. Dengan penambahan penjelasan di ayat 6 huruf a itu, pemerintah bisa menaikkan maupun menurunkan harga BBM dengan syarat tertentu.Voting yang digelar di ruang rapat paripurna gedung DPR, Sabtu (31/3/2012) pukul 00.30 WIB, dilakukan dengan 2 opsi, yaitu opsi pertama tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.Opsi kedua menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.Voting menetapkan hasil berikut:
– 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua
– 82 anggota DPR menyetujui opsi pertamaPelaksanaan voting ini berlangsung dengan gegap gempita. Sebab, melalui rapat yang sangat panjang dan melelahkan, rapat paripurna ini juga diramaikan dengan walk outnya semua anggota Fraksi Hanura dan Fraksi PDIP yang berjumlah 93 orang.Dengan hasil voting ini, berarti kenaikan harga BBM subsidi tidak mungkin dilakukan 1 April 2012. Dalam APBN-P 2012 sebelumnya disepakati asumsi ICP adalah US$ 105 per barel atau naik dari asumsi sebelumnya US$ 90 per barel, sehingga dengan kondisi harga ICP saat ini tidak memungkinkan dilakukan kenaikan harga BBM. (hen/asy)
Baca Juga

Nyanyikan ‘Revolusi’

Fajar Pratama – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 01:07 WIB

PDIP Nyanyikan ‘Revolusi’ Saat Walk Out

Jakarta Fraksi PDI Perjuangan mengikuti lengkah Hanura yang walk out dari rapat paripurna penentuan kenaikan harga BBM. Saat melenggang meninggalkan ruang rapat, anggota FPDIP menyanyikan lagu ‘Revolusi’.”Revolusi..revolusi..revolusi sampai mati!”. Demikian dendang politikus PDIP secara terus menerus secara kompak saat keluar dari ruang sidang, Sabtu (31/3/2012) dini hari.Mereka bernyanyi sambil mengepalkan tangan sejak dari dalam ruang paripurna hingga masuk ke dalam lift yang berada di lantai 3.Menurut Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, forum rapat paripurna tersebut tidak menghargai pendapat FPDIP. Partai ini pun konsisten menolak kenaikan BBM.”Ya tentu karena kita tidak dihargai makanya kita keluar,” kata Tjahjo saat keluar dari ruang rapat.Menurut dia, kenaikan BBM ini semua diserahkan pada rakyat. Karena itu biar rakyat yang menilai.”Kita serahkan kepada rakyat. Biar mereka yang menilai,” ucap Tjahjo. (arb/vit)
Baca Juga

Fraksi PDIP Out

Fajar Pratama – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 00:34 WIB

Fraksi PDIP Out, Gerindra dan PKS Diam di Tempat

Jakarta Selain Fraksi Hanura, rupanya Fraksi PDI Perjuangan juga meninggalkan ruang sidang paripurna. Mereka merasa forum sidang paripurna sudah tidak lagi mendapat legitimasi.”Kami akan meninggalkan ruang sidang ini. Kami minta maaf pada rakyat,” kata politisi PDIP, Bambang Woeryanto, di ruang rapat DPR, Senayan, Jakarta, Sabyu (31/3/2012).Berbeda dengan PDIP, Fraksi Gerindra memilih bertahan di ruang sidang. Meski mereka juga menolak kenaikan BBM.”Kami akan tetap bertahan hingga akhir sidang,” ucap Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.Hal yang sama juga dilakukan PKS. “Kami memilih bertahan untuk menolak kenaikan harga BBM,” kata ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal.Hingga kini, proses pemungutan suara masih berlangsung. Lima fraksi menyatakan setuju dengan opsi kedua yakni menambah satu ayat dalam pasal 7 ayat 6. Sementara Gerindra, PKS dan PDI Perjuangan menolak ada penambahan pasal. (fjp/mad)
Baca Juga

Ajang Raih Simpati

Indra Subagja – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 17:27 WIB

‘Drama’ Paripurna DPR Soal BBM Cuma Jadi Ajang Partai Raih Simpati

Jakarta Paripurna DPR soal BBM dituding cuma jadi pencitraan politik partai-partai di mata publik. Paripurna yang ditonton jutaan rakyat Indonesia itu dinilai penuh drama. Bila berniat menolak kenaikan BBM harusnya dari awal penyusunan APBN.”Jika mereka politisi serius untuk menolak kebijakan kenaikan APBN, harusnya dari awal penyusunan APBN. Sejak awal penyusunan parpol harus tegas menolak kenaikan BBM,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bidang korupsi politik, Abdullah Dahlan saat berbincang, Sabtu (31/3/2012).Proses politik yang terjadi di DPR, lanjut Abdullah, dinilai hanya upaya dari partai politik untuk mencobamengkapitalisasi isu publik untuk mendongkrak posisi parpol.”Jika melihat proses yang terjadi di parlemen, tergambar bahwa para politisi menjadikan kebijakan BBM sebagai komoditas politik untuk pencitraan,” jelasnya.Keputusan politik yang disepakati DPR soal BBM, sepenuhnya belum menggambarkan keberpihakan pada rakyat. “Patut diapresiasi jaringan masyarakat yang konsisten menolak kenaikan BBM,” tuturnya.Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini. (ndr/aan)
Baca Juga

Daftar Kerusakan

Dhurandhara – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 16:29 WIB

Ini Daftar Kerusakan Akibat Demonstrasi Massa di Jakarta

Jakarta Sepanjang pekan ini Jakarta terus digempur aksi unjuk rasa terkait BBM. Ada demonstrasi damai, ada juga yang berujung ricuh. Nah, demo yang berujung ricuh menimbulkan sejumlah kerusakan. Apa saja kerusakan itu?Dalam data Polda Metro Jaya, Sabtu (31/3/2012), tercatat sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Berikut data yang dilansir Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto.1. 2 Mobil rusak
2. 1 Mobil dan 1 motor dibakar
3. 2 Pos polisi dirusak
4. 1 Polsek dirusak kacanya dengan dilempari
5. Fasilitas umum seperti pembatas jalan dan pot bunga dirusak
6. Pagar DPR dirusak
7. Pagar jalan tol di depan DPR dirusak”Total ada 135 orang diamankan dan 53 orang ditahan,” tutur Rikwanto.Demo yang ricuh tercatat di kawasan Gambir, Jakpus pada Selasa (27/3). Kemudian di Jl Diponegoro, Salemba pada Kamis (29/3), dan Jumat (30/3) di depan Gedung DPR, Senayan. (ndr/aan)
Baca Juga

Mahasiswa Semarang

Angling Adhitya Purbaya – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 15:39 WIB

Protes Putusan Paripurna BBM, Mahasiswa Semarang Salat di Tengah Jalan

Semarang Ratusan mahasiwa dari Persatuan Organisasi Mahasiswa Semarang (Poros) menganggap putusan paripurna BBM sebagai skenario pemerintah. Mahasiswa tetap turun ke jalan membakar ban dan memblokir jalan.Mahasiswa awalnya long march dari bundaran bekas videotron menuju gedung DPRD Jawa Tengah, Sabtu (31/3/2012). Mereka lalu menuju depan gedung DPRD dan langsung membakar ban dan memblokade Jalan Pahlawan.Saat azan salat Dzuhur menggema, mahasiswa menunaikan salat berjamaah di tengah jalan. Pengendara yang melintas di kawasan itu terpaksa memutar arah dan mencari jalur alternatif.Mahasiswa menilai keputusan penundaan kenaikan harga BBM pada sidang paripurna merupakan skenario yang dibuat-buat oleh pemerintah.”Kebijakan tersebut merupakan langkah halus pemerintah yang telah terlegitmasi untuk lepas tanggung jawab memberikan kesejahteraan rakyat miskin di Indonesia,” ujar salah satu mahasiswa berapi-api dalam orasinya.Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk menasionalisasi aset-aset negara dan meninjau ulang kontrak-kontrak tambang di Indonesia.Aksi serupa juga dilakukan oleh ratusan orang dari Front Rakyat Jawa (Raja). Mereka juga sempat memblokade jalan dengan membakar ban. Akibatnya, jalur dari kedua arah di Jalan Pahlawan harus dialihkan.Saat ini kedua kelompok pengunjuk rasa melanjutkan aksinya dengan melakukan long march menuju Polda Jateng. Sejumlah petugas anti huru-hara disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. (alg/aan)
Baca Juga

Anggota Wantimpres

Arbi Anugrah – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 14:59 WIB

Anggota WanTimPres : Ada Kekerasan di Kantor LBH Jakarta

Jakarta Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Albert Hasibuan mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Albert ingin mengetahui kondisi kantor LBH pasca bentrokan, Kamis (29/3) lalu.Pantauan detikcom, Albert langsung memasuki ruangan di lantai 2 dan lantai 4 tempat mahasiswa bersembunyi saat polisi melakukan penangkapan. Ketua LBH Jakarta Nurkholis Hidayat yang mendampingi, menjelaskan di dua lantai ini polisi bertindak brutal dengan memukuli mahasiswa.”Di sini banyak bercak darah tapi sudah di pel, tinggal sedikit sisanya,” kata Nurkholis kepada Albert, Sabtu (31/3/2012). Selain bercak darah, tampak pintu di lantai empat rusak karena didobrak paksa oleh polisi waktu itu.Kepada wartawan, Albert mengaku sengaja datang ke kantor LBH untuk melihat langsung kondisi kantor saat puluhan polisi merangsek masuk menangkap pengunjuk rasa.”Saya anggap kejadian di LBH ini sangat dramatis, karena saya baca dan lihat di televisi, polisi masuk ke dalam gedung LBH membawa mahasiswa ditangkap, saya dapat informasi bagaimana kejadian yang sebenarnya dan saya lihat dan menemukan tindakan kekerasan di sini,” ujar Albert seraya menunjuk pintu ruangan yang rusak akibat didobrak polisi.Namun Albert tak mau mengambil kesimpulan adanya pelanggaran HAM saat polisi memaksa masuk ke kantor LBH untuk menciduk pengunjuk rasa yang diduga terlibat tindakan anarkis.”Saya belum lihat tapi saya harus pelajari dulu, apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau semata-mata tindak pidana baik di pihak polisi atau pun mahasiswa. Jadi kita bersikap objektif tidak berat sebelah,” terangnya.Menurutnya kejadian bentrokan di Salemba harus dijadikan bahan koreksi bagi pengunjuk rasa maupun kepolisian yang bertugas mengamankan demonstrasi. Rencananya Wantimpres akan menggelar dialog antara kedua pihak untuk mendengar langsung cerita keduanya pada pekan depan.”Kita rencanakan juga di Wantimpres ini ada semacam dialog antara mahaswa, polisi dan pihak-pihak lain, mencoba dibicarakan bagaimana kalau nantinya kita mengadakan unjuk rasa, tapi unjuk rasa yang beradab,” jelasnya.Usai berkunjung ke LBH, Albert langsung mendatangi Kampus UKI, Kampus YAI, Sekretariat GMKI, Polres Jakarta Pusat dan membesuk polisi yang dirawat di RS Polri karena menjadi korban bentrokan Salemba. untukSeperti diketahui bentrokan Salemba bermula ketika pengunjuk rasa yang melebihi jam demonstrasi bertindak brutal. Massa membakar motor dan mobil polisi serta merusak pos polisi di samping Kampus YAI. Selain itu, massa juga melempari bom molotov dan batu ke arah polisi.Dalam bentrokan ini, 53 mahasiswa yang diamankan di Mapolda Metro Jaya, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangkakan mengganggu ketertiban umum dan melakukan penganiayaan terhadap Kapolsek Senen.Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Rikwanto menegaskan personelnya tidak melakukan penyerangan ke kantor LBH. Polisi masuk ke dalam kantor untuk menangkap pengunjuk rasa yang bersembunyi.”Kantor LBH dijadikan markas dan mereka bersembunyi disana, jadi kami tangkap,” tegasnya.

(arb/fer)

Baca Juga

Alasan Golkar

Prins David Saut – detikNews

Sabtu, 31/03/2012 02:47 WIB

Ini Dia Alasan GolKar Dukung Opsi Kedua Kenaikan BBM

Jakarta Walaupun ketua umum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan belum saatnya menaikan harga BBM, Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai kebijakan kenaikan harga BBM adalah wewenang pemerintah. Hal ini terkait keputusan sidang paripurna DPR RI yang menyatakan penambahan pasal 7 ayat 6a.”Itu (kenaikan harga BBM) memang wewenang pemerintah. Untuk itu kita berikan hak opsi itu (pasal 7 ayat 6a),” kata ketua fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto, kepada wartawan usai sidang paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012).Setya menilai asumsi 15 persen dengan waktu 6 bulan adalah waktu untuk pemerintah menyesuaikan harga BBM. Perubahan harga BBM itu sendiri ada di tangan pemerintah, bisa naik bisa turun.”Hingga apabila kenaikannya 15 persen dengan waktu 6 bulan hingga pemerintah jelas mereka bisa menyesuaikan harga BBM. Itu kan situasinya bisa naik tapi bisa juga turun,” ujar Ketua DPP Partai Golkar ini.Setya mengatakan fraksinya mengharapkan harga BBM segera turun untuk kebaikan. Namun hal ini tergantung pada harga minyak di pasaran.”Kita harapkan segera menurun, justru kalau menurun akan lebih baik. Kita lihat harga pasarnya,” tutup Setya. (vid/rmd)
Baca Juga
Dari:
“Al Faqir Ilmi” <alfaqirilmi@yahoo.com>
Sabtu, 31 Maret, 2012 01:43

Kenapa BBM mesti naik ?

Beribu alasan disiapkan oleh para pendukung kaum Globalis berwajah melayu, Behind the scene nya adalah.. permainan raksasa minyak global untuk masuk ke Indonesia

Konsumsi BBM RI saat ini sekitar 41 juta kiloliter, Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 juta kiloliter (KL) adalah kebutuhan Premium. Produksi kilang Pertamina saat ini adalah Premium 12 juta KL dan Pertamax 500 ribu KL, Sisanya, sebanyak 12 juta KL Premium dan 300 ribu KL pertamax diimpor oleh Pertamina

Nah, Gol dari agenda kenaikan harga Premium bukanlah APBN atau lainnya, Gol dari kenaikan harga Premium adalah menciptakan situasi semu supply and demand BBM Premium versus Pertamax

Bersamaan dengan agenda kenaikan harga Premium, Pertamina mendorong peningkatan supply Pertamax dengan mengurangi pasokan Premium

Tahun 2012, Pertamina berencana mengurangi pasokan Premium menjadi 21 juta KL dari saat ini 24 juta KL, Penurunan pasokan Premium akan mendorong peningkatan demand Pertamax, Sementara produksi Pertamax Pertamina ditargetkan hanya sanggup sebanyak 1 juta KL di 2012. Situasi ini akan menciptakan kondisi “Kekurangan pasokan Pertamax” <= Inilah situasi yang menjadi gol sebenarnya

Situasi “Kekurangan Pasokan Pertamax” akan ‘Memaksa” Pertamina harus membuka pintu masuk besar2an terhadap brand2 BBM global, Maka datanglah Total, Shell dan sebagainya secara massif

Tahukah kamu, saat ini Shell, Total n the gank sudah membeli ratusan lahan untuk membuka SPBU di seluruh Indonesia? Bahkan mereka sudah mengantongi izin2 yang diperlukan untuk membuka ratusan SPBU Shell, Total n the gank di seluruh Indonesia

Lantas, kenapa mereka belum beroperasi massif?

Karena BBM milik Shell, Total n the Gank berkualitas Pertamax ke atas, mereka tidak memiliki BBM kelas Premium, Sementara, masyarakat Indonesia lebih menyukai Premium yang disebabkan murahnya harga, Maka perlu didorong pergeseran budaya penggunaan BBM dari Premium menjadi Pertamax, Dan itu harus terjadi bersamaan dengan tidak mampunyai Pertamina menyediakan Pertamax

Situasi inilah yang diperlukan Shell, Total n the Gank untuk merealisasikan proyek ratusan SPBU di seluruh Indonesia, Kalau mereka buka ratusan SPBU yg jual BBM kelas Pertamax, dipastikan tidak laku. Tapi kalau harga Premium dinaikkan, kebutuhan Pertamax akan meningkat, dimana Pertamina tidak bisa supply sepenuhnya, Yes! Welcome Global Oil Brand! Our Society Need You Guys.. Demikian pemerintah akan berkata, apalagi jika proyek pembatasan premium jadi dilakukan pemerintah, Dan itu niscaya terjadi,  MasakSih?

Kenaikan harga premium yang dibarengi pengurangan produksi Premium akan menciptakan situasi “Cost Production premium terlalu mahal, Nanti akan ada debat2 lagi yang pada akhirnya adalah menggolkan “Pembatasan Premium hanya untuk rakyat miskin”. Itulah situasi yang memang dikehendaki, sehingga masyarakat yg “Tidak” miskin “dipaksa” pakai Pertamax

Sementara, kemampuan produksi Pertamax Pertamina hanya 1 juta KL di 2012. Bayangkan jika setelah pembatasan Premium, konsumsi Premium hanya 10 juta KL, Artinya, sebanyak 14 juta KL (24 juta KL dikurangi 10 juta KL) konsumsi Premium akan beralih ke Pertamax

Akan muncul demand baru terhadap Pertamax sebanyak 14 juta KL plus demand riil Pertamax 1 juta KL = 15 juta KL, Padahal kemampuan produksi Pertamax Pertamina hanya 1 juta KL, lalu darimana supply pertamax 14 juta KL itu?

Nanti akan ada dagelan “Impor Pertamax atau Buka Pintu Untuk Global Oil Brand bikin SPBU di RI, Tentu akan ada debat panjang, usulan impor akan ditentang.

Akhirnya disepakati, “Win-win solutionnya adalah membuka pintu bagi Shell, Total n the Gank, That’s the Agenda teman2, beware..

Buat saya, solusinya bukan seperti yang dikumandangkan kubu globalis. Subsidi tentu sebuah masalah, tapi mencabut subsidi tanpa solusi bakal jadi bumerang seperti penguasaan pasar BBM oleh asing dll. Jawabannya adalah Renegosiasi Blok Migas

Sekarang bayangkan saja, kebutuhan minyak mentah nasional 1,2 juta Barrel/hari. Sedangkan produksi minyak mentah Pertamina 1 juta barrel/hari. Tapi anehnya, negara hanya memperoleh 600 ribu barel/hari, sisanya 400 ribu barrel/hari digondol Asing #GakMasukAkal

Akibatnya, negara harus impor 600 ribu barrel/hari akibat 400ribu barrel/hari digondol Asing #SialanBanget. Jadi buat saya, solusinya cuma satu, renegosiasi kontrak2 migas yang dikuasai asing.

Sekian kiranya sedikit bocoran soal agenda pemain minyak raksasa global terhadap industri BBM di Indonesia

BERITA TERPOPULER »

  1. 1.000 Buruh Nekat Terobos Pintu Bandara Soekarno-Hatta
  2. SBY Tidak Takut Digulingkan
  3. Ketua DPR Menghilang, Partai Oposisi Emosi Berat
  4. Bruk… Pagar Gedung DPR Roboh!
  5. NU: BBM Bukan Satu-satunya Alasan Rakyat Marah
Yusril: UU APBN-P Potensial Dibatalkan MK
Metro TV News
Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Pasal 7 ayat 6A Undang Undang APBN-P 2012 potensial dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Ayat tersebut merupakan ayat tambahan yang diputuskan DPR dalam rapat paripurna,
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Yusril Segera Bawa UU APBN-P ke MK
JPNN.com
Guru besar ilmu hukum tata negara di Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, mengaku sudah ancang-ancang untuk mengajukan uji materi UU APBNP 2012 ke MK. Yusril menganggap pasal 7 ayat 6 huruf a dalam UU APBN-P yang baru disetujui pada paripurna
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Yusril Akan Uji UU APBNP 2012 ke MK
KOMPAS.com
Substansi Pasal 7 Ayat 6 UU APBN 2012 mengatur harga eceran BBM bersubsidi tidak naik. Namun, substansi Ayat 6a dalam UU APBNP 2012 memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Yusril Ajak Tukang Ojek Ikut Gugat UU APBNP
JPNN.com
JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra mengaku tengah menyiapkan gugatan atas pasal 7 ayat 6 huruf a dalam UU APBN Perubahan 2012. Menurut guru besar ilmu hukum tata negara itu, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki posisi hukum untuk menggugatnya ke
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Pemerintah Berwenang Tentukan Harga BBM
Metro TV News
Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang paripurna DPR terkait pengambilan keputusan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 pada Sabtu (31/3) dini hari, akhirnya memuluskan kesepakatan penambahan pasal 7 ayat 6a.
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Mahasiswa di Makassar Kembali Turun ke Jalan
Metro TV News
Berdasarkan laporan reporter Metro TV Rachel Marimbuna, massa aksi mengatakan, pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P adalah inkonstitusional. Massa meminta Mahkamah Konstitusi melakukan Judicial Review agar Pasal 7 Ayat 6a dicabut. Pasal 7 ayat 6
Lihat semua berita mengenai topik ini »
Yusril akan Gugat Pasal 7 Ayat 6a
Tribunnews
COM, JAKARTA – Mantan Menkum-HAM Yusril Ihza Mehendra akan mengajukan uji materi pasal 7 ayat 6a UU APBN-Perubahan 2012, yang memberi keleluasan bagi pemerintah menaikkkan harga BBM dengan syarat, yang dihasilkan rapat paripurna DPR.
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Tribunnews
Hatta: Pasal 7 Ayat 6a Tak Bertentangan Putusan MK
Tribunnews
COM, JAKARTA – Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan masuknya pasal 7 ayat 6a Undang-undang APBN-Perubahan 2012 tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk diketahui, berdasarkan keputusan MK terhadap pasal 28
Lihat semua berita mengenai topik ini »

Tribunnews
Pengamat nilai keputusan DPR tidak tepat
Okezone
Keputusan DPR untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi per 1 April dan menambah pasal ayat 6a dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-undang APBN 2012, bukan keputusan yang tepat, seperti disampaikan pengamat. Pengamat dari LIPI, Latif Adam menyebutkan keputusan
Lihat semua berita mengenai topik ini »
DPR putuskan harga BBM bersubsidi tak naik 1 April
Okezone
Selain itu pemerintah menambahkan ayat 6a pada pasal 7 UU APBN-P 2012, yang memungkinkan pemerintah menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia ICP mengalami kenaikan atau penurunan hingga lebih 15 persen
Lihat semua berita mengenai topik ini »

31 Maret 2012 | BP

Besarnya Subsidi BBM, Akibat Ketidakadilan

Sehubungan dengan rencana pemerintah menaikan harga BBM pada tanggal 1 April 2012 ini telah banyak mendapat penolakan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat khususnya kaum buruh. Menurut pendapat saya penolakan tersebut bukanlah karena kenaikan harga BBM itu sendiri, melainkan permasalahan pokoknya adalah bahwa jika harga BBM dinaikkan maka masyarakat kecil akan semakin terpuruk, sedangkan dengan harga BBM seperti sekarang ini saja masih banyak masyarakat kita yang miskin.Kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan khususnya di bidang ekonomi, karena di satu sisi sebagian dari masyarakat kita hidup berlebihan sedangkan di sisi lain masih banyak masyarakat kita hidupnya memprihatinkan.Kenaikan harga BBM tersebut akibat dari membengkaknya subsidi BBM yang harus ditanggung oleh pemeritah. Sehubungan dengan hal itu hendaknya dipahami oleh pemerintah bahwa besarnya subsidi BBM selama ini lebih besar dinikmati kendaraan kalangan menengah ke atas termasuk mobil-mobil dinas pemerintah yang memiliki kapasitas besar.Dengan demikian rasanya tidak adil karena di satu sisi besarnya subsidi BBM dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sedangkan di sisi lain masyarakat miskin harus ikut menanggung besarnya subsidi BBM tersebut. Oleh karena itu dalam rangka mengurangi subsidi BBM, maka perlu ada komitmen bersama seluruh masyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah ke atas dan instansi pemerintah. Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM maka hal itu tidak akan menuntaskan permasalahan pokok.Jadi ke depan dalam rangka mengurangi substansi BBM maka pemerintah perlu mengambil beberapa langkah sekaligus.Drs. I Nyoman BintaraBr. Pengiasan Mengwi, Badung
Advertisements
31
Mar
12

Hikmah : Pemimpin Yang Mengikuti Jejak Rasulullah SAW

Pemimpin

Jumat, 30 Maret 2012, 05:00 WIB
Pemimpin yang Mengikuti Jejak Rasulullah SAW
Pemimpin yang Mengikuti Jejak Rasulullah SAW
Nabi Muhammad SAW

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr HM Harry Mulya Zein

Sosok pemimpin sejati senang dengan tantangan (challenge). Hal ini diungkapkan Toto Tasmara dalam bukunya  “Spiritual Centered Leadership”.  Namun tantangan itu sudah semestinya dihadapi bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam  mengarungi kehidupan sebagai  khalifah fil ardhi, sebagaimana firman Allah SWT “..tidaklah Ku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku”.

Tantangan kehidupan itu memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik.  Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan wafat besok”.  Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi Muslim  guna meraih kebahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ardh  tentunya  dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT semata. Terlebih-lebih  bahwa sosok manusia dilahirkan kemuka bumi ini sebagai pimpinan. Rosulullah saw pernah bertutur bahwa “setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggung jawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya”.

Dari ungkapan itu, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rosulullah SAW? yang jelas ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita  yakni Alquran dan mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Kedua pijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam. Karena Akhlak Rasul adalah Alquran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya”.

Sunnah Nabi itu agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan Akhlak Nabi, yang secara jelas dan tegas dipaparkan dalam Alquran. Rasulullah SAW adalah sebagai teladan (uswah hasanah) bagi kita semua. Oleh karena itu yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi, yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah SAW, Siddiq, Tablig, Amanah dan Fathonah.

Sifat-sifat Rasulullah ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin  di semua level dimana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah SAW yang mengutamakan nilai-nilai akhlak mulia (Akhlakul Karimah) pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara.

Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika/moral serta dapat juga menjerat umat manusia  untuk lebih mementingkan  kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya.

Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ”Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?” Beliau menjawab muamalah atau hubungan antarmanusia. Mengapa hal menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah SAW, karena hakikat hubungan antarmanusia adalah kunci utama dalam hidup.

Allah SWT tidak akan mengampuni kesalahan hambanya, jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya jalinan hubungan antarmanusia (Hablumminanas)  memiliki urgensi yang utama serta vital dihadapan-Nya. Sehingga apabila seseorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah SWT (Hablumminallah), alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antarmanusianya. Oleh karena itu meneladani budi pekerti Nabi Muhammad SAW, adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin  negeri ini.

Redaktur: Heri Ruslan
30
Mar
12

MiGas : Pro Kontra Peningkatan Harga BBM

Pendemo BBM

E Mei Amelia R – detikNews

Jumat, 30/03/2012 16:28 WIB

Jebol Pagar dengan Linggis, Pendemo BBM Menerobos Masuk DPR
Amelia/detikcom
Jakarta Situasi di DPR memanas. Pendemo BBM bertindak anarki dengan merobohkan pagar dan menerobos masuk gedung parlemen. Perang batu juga tidak terelakkan.Pengamatan detikcom, Jumat (30/3/2012) pukul 16.15 WIB, buruh dan mahasiswa menjebol pagar DPR dengan linggis dan alat lainnya. Pagar nan mewah itu pun rusak setelah dibobok paksa.Pagar itu jebol dan kesempatan ini dimanfaatkan sejumlah pendemo untuk menerobos masuk.Aksi 7 orang pendemo tercium aparat kepolisian. Mereka lantas dihalau ke luar halaman DPR. “Terima kasih, SBY!” teriak pendemo.Tidak hanya menjebol pagar, pendemo melempari aparat keamanan dengan batu, botol air mineral dan kayu. Polisi yang bermodal tameng berupaya menangkis serangan pendemo dan belum melakukan perlawanan. Saat ini pendemo tengah menyanyikan lagu Indonesia Raya. (aan/nrl)
Baca Juga

Siap Bentrok

Khairul Ikhwan – detikNews

Jumat, 30/03/2012 18:51 WIB

Siap Bentrok, Mahasiswa & Polisi Medan Malah Saling Tos Jempol
Polisi bersepeda motor siap membubarkan aksi mahasiswa/Khairul Ikhwan-detikcom
Medan Sekitar 40 personel polisi yang mengendarai sepeda motor, sudah bersiaga di hadapan pendemo yang memblokir jalan di Medan, Jumat (30/3/2012) sore. Pembubaran paksa sudah siap dilakukan, tapi alih-alih bentrok, kedua kelompok malah saling sentuh jempol. Halah.Polisi dari Satuan Brimob yang sudah menggeber-geber motor di hadapan sekitar 20 orang pendemo dari Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (Himmah) Medan, akhirnya memilih mundur.Mahasiswa yang juga kesannya sudah siap bentrok, malah menyalami para polisi yang balik kanan, bak bubaran acara kondangan. Sebagian di antaranya menyodorkan jempol, dan kemudian disambut jempol juga dari polisi.Habis itu, mahasiswa berteriak lantang dari pengeras suara, “Kita berhasil membubarkan polisi! Kita berhasil”Para mahasiswa itu sudah memblokir ruas Jl Sisingamangaraja di kawasan Taman Makam Pahlawan sejak pukul 17.00 WIB. Mereka membakar ban, dan memalangkan dahan-dahan kayu dari pohon yang rubuh di dekat Makam Pahlawan.Polisi memang tak perlu repot membubarkan demonstrasi itu. Massa akhirnya bubar dengan sendirinya seiring dengan masuknya waktu Maghrib. Mengakhiri demonya, para mahasiswa kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. (rul/try)
Baca Juga

Rieke: Ayat 6A

Ryanita Arrini – detikNews

Jumat, 30/03/2012 17:52 WIB

Rieke : Ayat 6A Pasal Siluman, Harus Hati-hati
Jakarta Ada beberapa opsi yang dibahas forum lobi terkait kenaikan harga BBM, salah satunya adalah meminta agar pasal 7 ayat 6 ditambah dengan pasal 6 ayat huruf a. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka, penambahan pasal 6 huruf a tersebut adalah pasal siluman.”Kalau memang serius menolak kenaikan harga BBM, maka harus clear pasal 7. Ayat 6 tidak dihapus dan tidak ada sisipan pasal-pasal siluman. Yang menolak, ya menolak. Jangan memasukkan pasal-pasal lain bahwa bulan ini tarif BBM tidak naik, tapi kalau ada penambahan pasal 6a berarti pakai acuan diserahkan pemerintah dengan kenaikan ICP (Indonesia Crude Oil Price) 10 persen atau 15 persen dan bulan depan kenaikan itu pasti terjadi,’ ujar Rieke, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).Menurut Rieke, dengan adanya pasal sisipan itu akan memungkinkan kenaikan harga BBM jika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Pasalnya harga minyak dunia tidak bisa diprediksi.”Kalau ada pasal sisipan seperti ini, saya menduga itu harga BBM akan naik. Hari ini tidak akan naik jika ini disahkan karena kenaikan ICP belum sampai 10 persen tapi kalau besok harga minyak dunia naik 10 persen karena memang harganya fluktuatif,” terang anggota Komisi IX ini.Rieke meminta kepada fraksi di DPR bersikap tegas menolak atau mendukung kenaikan harga BBM. Ia juga berharap masyarakat tetap mendukung langkahnya untuk menolak kenaikan harga BBM.”Harus hati-hati karena banyak kalimat susupan dengan bahasa yang sangat teknis yang rakyat tidak mengerti. Seolah fraksi a dan b menolak kenaikan BBM tapi kemudian mereka menambahkan pasal 6a yang berarti menyerahkan kepada pemerintah,” ujar Rieke.”Saya harap masyarakat juga mengontrol ini dan memperhatikan sama-sama. Kita desak menolak kenaikan harga BBM, berarti menolak adanya sisipan pasal-pasal yang tidak penting itu. Tolak ya tolak, pasal 7 ayat 6 harus tetap dipertahankan,” imbuhnya.Sidang paripurna DPR diskors untuk forum lobi. Forum lobi digelar karena ada beberapa perbedaan pandangan mengenai pasal 7 ayat 6 RUU APBN-P 2012 tentang kewenangan menyesuaikan harga BBM.Perbedaan-perbedaan pandangan itu bisa disederhanakan sebagai berikut:
1. Meminta agar pasal 7 ayat 6 tidak diubah. Bunyi pasal 7 ayat 6 adalah sebagai berikut: “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.”
Pendukung opsi ini adalah FPDIP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Hanura2. Meminta agar pasal 7 ayat 6 ditambah dengan pasal 6 ayat huruf a. Penambahan huruf a pada ayat 6 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau penurunan dari asumsi. Draf pasal 7 ayat 6 a ini sebagai berikut: Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari … % (… persen) dari ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.Opsi ini dipilih Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS. (nrl/nrl)
Baca Juga

2,3 Ton BBM di Garut

Mansyur Hidayat – detikNews

Jumat, 30/03/2012 19:04 WIB

Penimbunan 2,3 Ton BBM di Garut Digagalkan
Mansyur Hidayat/detikcom
Jakarta Jajaran Polsek Cikelet berhasil mengungkap upaya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disimpan di sebuah bangunan sarang burung walet, di Kampung Kiara Kohok, Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Solar sebanyak 2,3 ton diamankan.Kapolsek Cikelet, AKP Taka Supanta, mengatakan berdasarkan keterangan saksi mata, BBM tersebut telah tersimpan sejak Senin (26/3/2012) lalu. Namun drum yang berjumlah 12 buah tersebut sebelumnya masih dalam keadaan kosong.”Kemungkinan selama rentang waktu Senin hingga Kamis kemarin, pelaku mengisi penuh drum tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/3/2012).Jajaran Polsek Cikelet juga telah menetapkan seorang tersangka berinisial Im (42), warga Kampung Kiara Kohok yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual eceran solar.”Ya, memang untuk mengecoh petugas pelaku menyimpannya di gedung sarang burung walet,” ungkapnya.Sementara itu, Lili (56), saksi mata menyatakan bahwa semula dirinya tak mengira kalau drum tersebut berisi BBM jenis solar. Setelah beberapa orang anggota Polsek Cikelet datang memeriksa, dirinya mengetahui jika drum tersebut berisi solar.”Makanya saya kaget kalau ternyata drum tersebut berisi solar,” ucapnya singkat. (try/try)
Baca Juga

MahasiswaSamarinda

Robert – detikNews

Jumat, 30/03/2012 18:36 WIB

Mahasiswa Samarinda Bakar Pos Polantas, Polisi Persuasif
Robert/detikcom
Jakarta Selain di Makassar dan Medan, aksi bakar pos polisi juga terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (30/3/2012) petang WITA. Aksi anarkis berlangsung lancar meski di lokasi, puluhan polisi berjaga.Tanpa disertai alasan yang jelas, mahasiswa yang melengkapi diri dengan kayu, batu dan bensin, sekitar pukul 17.20 WITA dengan beringas merusak dan membakar pos polisi lalu lintas yang berada di simpang empat pusat perbelanjaan Mall Lembuswana, Jl Letjend Suprapto-Jl M Yamin.”Bakar..bakar…bakar pos polisi,” seru mahasiswa.Meski di sekitar aksi demo terlihat puluhan polisi berpakaian dinas maupun preman, namun mereka masih bertindak persuasif untuk menghindari terjadinya bentrokan. Ratusan pasukan Dalmas Polresta Samarinda serta Brimob Polda Kaltim yang dilengkapi pakaian anti huru hara, disiagakan di sekitar kawasan simpang empat, yang tidak terlihat mahasiswa.Aksi demo sebenarnya berlangsung damai dan tidak terjadik konflik antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Bergerak dari kampus Universitas Mulawarman Samarinda di Jl M Yamin, 500 mahasiswa dari berbagai elemen kampus di Samarinda, melakukan long march menuju kawasan simpang empat Mall Lembuswana.Dari pengamatan detikcom, di sela aksi long march, mahasiswa juga terlihat melakukan perusakan fasilitas umum seperti pot tanaman median jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Akibatnya, bebatuan terlihat berserakan di sepanjang jalan yang dilalui aksi long march.”Tolak. Tolak. Tolak kenaikan BBM,” seru mahasiswa.Setelah puas merusak dan membakar pos polisi lalu lintas, mahasiswa sekitar pukul 17.50 WITA, bergerak mundur dan berjalan kaki kembali menuju kampus Universitas Mulawarman. Sementara itu, akses jalan di kawasan simpang empat tersebut kembali dibuka untuk pengguna jalan. (try/try)
Baca Juga

Massa FUI di Istana

Reni Kartikawati – detikNews

Jumat, 30/03/2012 17:44 WIB

Massa FUI di Istana Bakar-bakar Spanduk
Jakarta Massa Forum Umat Islam (FUI) yang berdemo di seberang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat melakukan bakar-bakar spanduk. Tak lama aksi digelar, kemudian dipadamkan salah satu peserta aksi menggunakan air mineral, byurr!Pantauan detikcom, di seberang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (30/3/2012), beberapa orang dari massa FUI membakar spanduk sambil bersalawat. Namun setelah beberapa menit api yang membakar spanduk itu dipadamkan.”Mundur-mundur. Hentikan-hentikan! Nanti ada penyusup,” teriak peserta demo dari FUI sambil menyiram api dengan air dari botol mineral. Byurr! Api pun padam.Puluhan polisi berjaga di seberang dan di depan Istana. Kondisi terkendali, aksi ribuan anggota FUI di seberang Istana hingga ke Jalan Medan Merdeka Barat tak mengganggu lalu lintas. Kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Utara ke arah Harmoni atau Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Jalan MH Thamrin melintas lancar. (nwk/vit)
Baca Juga

Voting Kenaikan BBM

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jumat, 30/03/2012 17:43 WIB

Voting Kenaikan BBM di DPR Diputuskan Terbuka
Jakarta Forum lobi pimpinan fraksi menyepakati voting menyangkut kenaikan harga BBM akan digelar terbuka. Voting akan dilakukan dengan metode penghitungan langsung.”Voting langsung berdiri dilakukan setelah Maghrib,” kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).Menurut Muzani, ada kemungkinan voting digelar dua kali. Sangat tergantung kepada hasil lobi partai koalisi.”Kalau dengan kami sudah sepakat voting soal Pasal 6 huruf (a) mau ada atau tidak,” kata Muzani.Tiga partai yakni PDIP, Hanura, dan Gerindra, memang telah sepakat menolak pasal itu. Perbedaan pendapat masih ada di antara partai koalisi. Utamanya menyangkut batas kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP).”Jadi ada yang minta 5, 10, 15, 20 persen. Masalah waktu berlakunya juga ada yang sebulan, dua bulan, tiga bulan,” katanya.Dia masih menyimpan optimisme membatalkan kenaikan harga BBM. “Tapi mungkin voting langsung itu, kalau Golkar dan PKS kita lihat masih bersama kita,” tandasnya. (van/mok)
Baca Juga

Dua Pos Polisi Medan

Khairul Ikhwan – detikNews

Jumat, 30/03/2012 17:19 WIB

Dua Pos Polisi di Medan Dirusak Mahasiswa
Khairul Ikhwan/detikcom
Medan Demonstrasi mahasiswa yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Medan diwarnai aksi perusakan. Dua pos polisi jadi korban.Pos polisi pertama yang dirusak adalah Pos Gatur Lantas Medan Timur di Jl Perintis Kemerdekaan. Lokasinya berada persis di depan Kampus Universitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen.Kejadiannya bermula ketika mahasiswa yang usai berdemo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Jl Imam Bonjol dan ke bundaran Jl Gatot Subroto, kembali ke kampusnya, Jumat (30/3/2012).Sesampainya di depan kampus, mereka kemudian memblokir perempatan Jl Perintis Kemerdekaan dan Jl Sutomo Ujung. Tak jelas awalnya, salah seorang pendemo memecahkan kaca itu dengan bambu. Saat kejadian tidak ada polisi yang berada di pos tersebut.Untungnya aksi anarkis itu tidak berlanjut. Massa kemudian sama-sama duduk di tengah jalan. Sembari memandang ke arah ban bekas yang tengah terbakar menyala, mereka juga mendengarkan kawannya yang gantian berorasi melancarkan kritik terhadap pemerintahan. Sekitar 50 meter dari lokasi mahasiswa itu, sejumlah polisi tampak berjaga-jaga.Sementara pos polisi kedua yang dirusak massa yang berada di simpang Jl S Parman dan Jl Sudirman. Massa melempari pos itu dengan batu sehingga kaca-kacanya pecah. (rul/try)
Baca Juga

Syarat Kenaikan BBM

Fajar Pratama – detikNews

Jumat, 30/03/2012 17:19 WIB

Lobi Alot, 6 Fraksi DPR Godok Syarat Kenaikan BBM
Jakarta Lobi antarfraksi di DPR berjalan alot. Fraksi PDIP, Hanura dan Gerinda sepakat pasal 7 ayat 6 UU RAPBN-P tidak diubah, tidak memasukkan ayat 6A usulan pemerintah. 6 Fraksi lainnya masih menyatukan suara syarat kenaikan harga BBM.”Jadi dalam forum lobi tadi, tidak ada titik temu antara 3 fraksi PDIP, Hanura, Gerindra mengenai pasal 7 ayat 6. Tiga fraksi bersikukuh tidak ada yang perlu diubah dalam UU itu. Sementara 6 fraksi lainnya masih mengakomodir adanya perubahan,” papar Wakil Ketua DPR Pramono Anung.Hal ini disampaikan Pramono di sela-sela lobi di Ruang Panja, lantai 2, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).Menurut dia, 6 fraksi masih membahas syarat kenaikan BBM.”Nah, 6 yang lain di dalam itu sekarang sedang main di besaran angka berapa. Apakah itu 15 persen, 20 persen, atau 7,5 persen,” ujar politisi PDIP itu.Bagaimana jika disetujui pencabutan pasal 7 ayat 6? “Ya itu terserah mereka nantinya kalau memang begitu. Biar mereka yang setuju itu yang menentukan besarannya berapa,” jawab Pramono.Menurut dia, PDIP tidak ikut voting jika pasal 7 dicabut.”Ya kita tidak ikut voting. Untuk seperti apa nantinya, kita lihat nanti,” ujar dia.Isi pasal 7 ayat 6A ini adalah:”Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.” (aan/nrl)
Baca Juga

Mahasiswa UIT Sulsel

Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews

Jumat, 30/03/2012 17:16 WIB

Mahasiswa UIT Rusak Kantor DPRD SulSel
M Nur Abdurrahman/detikcom
Makassar Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) yang sebelumnya terlibat aksi saling dorong dengan anggota Polwan, melempari kaca-kaca kantor DPRD Sulawesi Selatan, di Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (30/3/2012). Akibatnya, kaca-kaca di lantai II bagian depan kantor DPRD Sulsel pecah berantakan.Massa mahasiswa UIT yang menolak kenaikan harga BBM ini awalnya memaksa masuk ke dalam kantor DPRD untuk bertemu dengan para legislator. Namun mereka tidak menemukan seorang pun anggota dewan, karena jam kantor anggota dewan sudah berakhir sejak 15.00 Wita.Selain melempari kaca-kaca gedung wakil rakyat ini, mahasiswa juga membakar ban di atas tangga kantor ini. Akibatnya, ubin tangga pecah akibat panasnya api.Usai merusak kantor DPRD Sulsel, mahasiswa kemudian kembali ke titik aksi mereka di pertigaan Jalan AP-Pettarani-Rappocini.Selain di kantor DPRD Sulsel, kericuhan aksi mahasiswa juga terjadi di sekitar kampus Universitas Muslim Indonesia, di Jalan Urip Sumoharjo. Puluhan mahasiswa UMI melempari polisi yang berjaga di kantor Gubernur Sulsel yang lokasinya sekitar 50 meter dari kampusnya. (mna/try)
Baca Juga

Opsi2 Terkait BBM

Arifin Asydhad – detikNews

Jumat, 30/03/2012 17:07 WIB

Ini Dia Opsi-opsi Terkait BBM Yang Dibahas di Forum Lobi DPR
Jakarta Hingga pukul 16.30 WIB, Jumat (30/3/2012) sidang paripurna DPR masih belum dimulai kembali. Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi masih menggelar forum lobi. Di forum lobi, beberapa opsi mengenai pasal 7 ayat 6 RUU APBN-P 2012 dibahas dan akan diputuskan.Keputusan untuk digelar forum lobi ini diambil oleh Ketua DPR Marzuki Alie yang merupakan pimpinan sidang setelah mayoritas anggota DPR setuju digelar forum lobi. Forum lobi digelar karena ada beberapa perbedaan pandangan mengenai pasal 7 ayat 6 RUU APBN-P 2012 tentang kewenangan menyesuaikan harga BBM.Perbedaan-perbedaan pandangan itu bisa disederhanakan sebagai berikut:
1. Meminta agar pasal 7 ayat 6 tidak diubah. Bunyi pasal 7 ayat 6 adalah sebagai berikut: “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.”
Pendukung opsi ini adalah FPDIP, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Hanura2. Meminta agar pasal 7 ayat 6 ditambah dengan pasal 6 ayat huruf a. Penambahan huruf a pada ayat 6 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau penurunan dari asumsi. Draf pasal 7 ayat 6 a ini sebagai berikut: Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari … % (… persen) dari ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.Opsi ini dipilih Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS.Setelah dua opsi ditentukan, maka hal yang dibahas kemudian adalah besaran persentase selisih kenaikan atau penurunan ICP yang menjadi syarat bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM. Sebab, para fraksi pendukung pasal 7 ayat 6 huruf a memiliki angka yang berbeda-beda.Berikut besaran angka persentase para pendukung:

  • Fraksi Partai Demokrat: 5%
  • Fraksi PAN: 15 %
  • Fraksi Partai Golkar: 15%
  • Fraksi PKB: 17,5%
  • Fraksi PPP: 10%
  • Fraksi PKS: 20%

Besaran angka masing-masing fraksi pendukung pasal 7 ayat 6 huruf a ini baru disampaikan dalam rapat paripurna. Besaran ini berbeda dengan angka yang dibahas dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar).

Kalau memang opsi yang disepakati adalah penambahan huruf a pada pasal 7 ayat 6, berapa kira-kira angka besaran yang disepakati? Informasi yang diterima detikcom, kemungkinan angka 10% bisa diterima oleh semua fraksi dan diputuskan oleh Paripurna DPR.

(asy/dnl)

Baca Juga

Mahasiswa Solo

Muchus Budi R. – detikNews

Jumat, 30/03/2012 16:01 WIB

Blokir Jalan, Mahasiswa Solo Bakar Foto SBY
Solo Ratusan mahasiswa gabungan berbagai elemen dan universitas di Solo, melakukan aksi memblokade jalan di depan kampus Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo. Mereka melakukan aksi pembakaran foto Presiden SBY dan dua keranda bertulisan ‘DPR’ dan ‘SBY’.Aksi gabungan tersebut semula digelar di depan pintu gerbang kampus UNS di Jalan Ir Sutami 36A, Solo, Jumat (30/3/2012). Namun setelah melakukan orasi-orasi secara bergantian, mahasiswa kemudian bergeser ke tengah jalan Ir Sutami, sembari membawa dua keranda bertuliskan ‘SBY’ dan ‘DPR’. Selain itu mereka juga membawa boneka ijuk yang di bagian wajah ditempeli foto diri Presiden SBY.Setelah sampai di jalan, kemudian mereka membuat lingkaran cukup besar sehingga menutup seluruh badan jalan. Polisi kemudian menutup jalan Ir Sutami dan arus lalu-lintas jalan utama masuk Solo dari arah Surabaya tersebut.Selanjutnya mahasiswa beramai-ramai membakar dua keranda dan foto SBY di tengah lingkaran. Tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Aksi tersebut dibiarkan hingga kedua keranda dan boneka serta foto habis dilalap api. Api cukup bertahan lama karena di dalam keranda diisi tiga buah ban bakas, bahkan kemudian ditambahi lagi dengan ban bekas lainnya.Hingga berita ini diturunkan mahasiswa masih melakukan blokade jalan dalam suasa gerimis. Sedangkan arus lalu-lintas dialihkan melewati Jl Ki Hajar Dewantoro yang melewati belakang kampus UNS, melewati depan kampus ISI Surakarta. (mbr/nrl)
Baca Juga

Partai di DPR

Rista Rama Dhany – detikNews

Jumat, 30/03/2012 15:52 WIB

Partai di DPR Beda Pandangan Soal Syarat Kenaikan Harga BBM
Jakarta Beberapa fraksi DPR dalam sidang Paripurna sudah mulai memberikan pandangannya soal syarat kenaikan harga BBM. Apakah kenaikan harga BBM jadi Rp 6.000 akan terjadi?Saat ini memang yang masih diributkan adalah soal tambahan ayat dalam Pasal 7 ayat 6 UU RAPBN Perubahan 2012, yaitu ayat 6A.Dalam rapat terakhir di Badan Anggaran (Banggar) DPR, isi pasal 7 ayat 6A ini adalah:
Dalam ayat 6A itu disebutkan:”Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.”Namun, Fraksi PPP menginginkan kenaikan harga BBM dilakukan apabila harga minyak internasional 10% di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012.Kemudian Fraksi PKB menginginkan agar kenaikan harga BBM subsidi bisa dilakukan apabila harga minyak internasional naik 17,5% di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012.Lalu terakhir Fraksi PAN ingin agar harga BBM subsidi dinaikkan pemerintah apabila harga minyak internasional naik 15% di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012.Fraksi PKS sebelumnya juga mengatakan agar harga BBM subsidi dinaikkan pemerintah apabila harga minyak internasional naik 20% di atas asumsi harga minyak dalam APBN-P 2012.Sementara Fraksi Hanura, Gerindra, dan PDIP masih menolak kenaikan harga BBM. Tak ada opsi sama sekali kecuali menolak kenaikan tersebut.Pada rapat Banggar Jumat dini hari ini tadi dengan pemerintah, disepakati subsidi energi Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.Selain itu disetujui juga paket kompensasi Rp 25 triliun. Paket ini terdiri dari BLT atau sekarang disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 17,08 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 7,88 triliun, dan tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar.Padahal kompensasi ini ada karena kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya akan dilakukan. Pada rapat ini belum ada keputusan jelas apakah kenaikan harga BBM subsidi disetujui atau tidak.Jadi bagaimana nasib kenaikan harga BBM subsidi Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter? Mari kita tunggu hasil rapat Paripurna yang masih berlangsung. (dnl/ndr)
Baca Juga

Mahasiswa UNAS

Jumat, 30/03/2012

15:18 WIB

Tolak BBM Naik, Mahasiswa UNAS Bikin Aksi di Pasar Minggu
Jakarta Sejumlah mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM. Mereka berorasi di pinggir jalan di ruas Jl Pasar Minggu, Jaksel.”Ya informasinya seperti itu. Katanya mau ke pom bensin,” kata Kanit Reskrim Polsek Pasar Minggu AKP Anggara saat dihubungi detikcom, Jumat (30/3/20120).Memang belum bisa dipastikan apakah mereka akan menyegel pom bensin. Tapi pihak kepolisian sudah mengantisipasi.”Sampai sekarang belum ada kegiatan di sana,” ungkapnya. Polsek Pasar Minggu mengerahkan 50 personel berjaga di SPBU Pejaten Timur.Pantauan detikcom, sekitar 20-an lebih mahasiswa berjalan dari kampusnya mulai pukul 14.00 WIB. Mereka singgah sebentar ke Polsek Minggu untuk menjenguk salah seorang temannya yang ditangkap, Selasa (29/3).Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Hingga pukul 15.00 WIB, mereka tiba di depan terminal Pasar Minggu. Masih belum diketahui kemana arah jalan tujuan aksi mereka. Namun salah satu mahasiswa mengaku mereka hanya keliling sekitar kampus dan Pasar Minggu.Selain mahasiswa, ada 3 pelajar perempuan SMP ikut dalam aksi turun ke jalan tersebut. Mereka membawa spanduk bertuliskan ‘Dukungan menolak kenaikan harga BBM’. Di spanduk itu tampak ada sejumlah tanda tangan banyak orang yang mendukung penolak kenaikan BBM.’Kalau BBM naik SBY harus turun’ ancam isi poster yang mereka bawa. Di Terminal Pasar Minggu, mereka menulis papan terminal dengan kata-kata ‘Tolak kenaikan BBM’. (gus/ndr)
Baca Juga
BeritaTerbaru Indeks Berita »

Tanggapan Fraksi2

Ahmad Toriq – detikNews

Jumat, 30/03/2012 15:05 WIB

Inilah Tanggapan Fraksi-fraksi DPR Mengenai BBM di RAPBN-P 2012
Jakarta DPR masih menggelar sidang paripurna rencana kenaikan harga BBM di Gedung DPR, Senayan. Fraksi-fraksi di DPR memberikan tanggapannya beragam terkait rencana kenaikan harga BBM itu.Ketua Badan Anggaran Malchias Mekeng membacakan tanggapan mini fraksi-fraksi mengenai RABPN Perubahan (ABPN-P) 2012, Jumat (30/3/2012). Berikut ini adalah hasil tanggapan dari fraksi-fraksi di DPR:1) Fraksi Demokrat cukup realistis dalam pengajuan RAPBN-P dan mengakomodasi ekonomi global dan lokal untuk mencapai pembanguan 2012. FPD mendukung alokasi subsidi energi Rp 225 triliun.2) Fraksi Golkar menyatakan tidaklah tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Saat ini fraksi Golkar menyerahkan pengelolaan subsidi energi kepada pemeritah.3) PDIP menyatakan tidak menerima RAPBN-P. FPDIP tetap mengajukan harga BBM susidi tetap.4) PKS memandang bahwa alasan eksternal dalam pengajuan RABNP bukan faktor utama namun lebih kegagalan internal dan adanya kegagalan subsidi yang disebabkan membengkaknya biaya operasional PLN.5) PAN dapat memahami besarnya subsidi energi sebesar Rp 225 triliun. PAN berharap pemerintah bisa menghemat anggaran dan menjaga harga BBM.6) PPP husnuzon bahwa pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya, memberi keleluasaan pada pemerintah untuk melakukan yang terbaik.7) PKB memahami bahwa pengaruh ekonomi global dan domestik berpengaruh dekat, memahami RUU tentang ABPNP 2012.8) Gerindra berpendapat, masih banyak solusi yang diambil pemerintah tanpa mencabut subsidi misalnya menghemat pengelolaan APBN9) Hanura menolak perubahan pasal 7 ayat 6A dan meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM.Hingga kini pembahasan masih terus berlanjut. Fraksi-fraksi yang menolak kenaikan harga BBM mendapat tepuk tangan dari anggota DPR lain dan juga penonton sidang yang ada di balkon.Seperti diketahui, pemerintah berusaha mengamandemen RUU APBN-P 2012 dengan mengusulkan penambahan Pasal 7 ayat 6 A. Pasal itu memberi keleluasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Dalam ayat 6A itu disebutkan: “Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.”Bila pasal ini disetujui DPR hari ini, maka pemerintah memiliki wewenang melakukan penyesuaian harga yakni menaikkan atau pun menurunkan harga BBM.Sementara itu, Banggar telah menyetujui anggaran paket kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kompensasi lain Rp 25 triliun.Paket ini terdiri dari BLT atau sekarang disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 17,08 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 7,88 triliun, dan tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar.Padahal kompensasi ini ada karena kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya akan dilakukan. Meskipun belum ada keputusan jelas apakah kenaikan harga BBM subsidi disetujui atau tidak. (nal/nrl)

Baca Juga

Paripurna BBM

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jumat, 30/03/2012 14:36 WIB

Paripurna BBM Dihadiri 531 Anggota DPR
Jakarta Rapat paripurna DPR terkait kenaikan harga BBM akhirnya dimulai setelah molor 1 jam. Anggota DPR yang hadir kini 531 anggota, luar biasa!”Rapat paripurna DPR akhirnya dihadiri 531 dari 560 anggota DPR,” kata Ketua DPR, Marzuki Alie, membuka rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).Marzuki mengaku senang dalam kesempatan ini hampir semua anggota DPR hadir. Meski tidak seluruh 560 anggota DPR hadir.”Satu kebahagiaan kita bisa berkumpul lebih dari 500 anggota DPR dalam kesempatan ini,” kata Marzuki disambut tepuk tangan anggota DPR.Rapat paripurna DPR kali ini membahas pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU APNBNP 2012.”Akan diisi penyampaian laporan mini fraksi, pendapat mini DPD. Pernyataan pimpinan fraksi dan pengambilan keputusan, dan diakhiri pendapat presiden yang disampaikan Menteri Keuangan atau wakilnya,” katanya. (van/vit)
Baca Juga

Mahasiswa Sumut

Khairul Ikhwan – detikNews

Jumat, 30/03/2012 14:12 WIB

Bawa Bambu, Mahasiswa Geruduk DPRD SumUt
Khairul Ikhwan/detikcom
Jakarta Aksi mahasiswa menolak kenaikan BBM terus dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Saat menggeruduk kantor DPRD, mereka membekali diri dengan bambu.Massa berasal dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nommensen Medan. Mereka tiba di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, setelah long march sekitar 1 Km dari kampusnya, Jalan Sutomo dan mampir di bundaran Jalan Gatot Subroto, Jumat (30/3/2012).Selain membawa spanduk dan bendera almamater, sebagian mahasiswa juga melengkapi diri dengan bambu. Bambu itu diacung-acungkan ke arah polisi ketika orasi berlangsung.”Kita tidak bisa diam, kita harus melawan,” teriak orator.Selain menghujat pemerintah, para pendemo juga memaki polisi yang menembaki mahasiswa saat membubarkan aksi massa di Jakarta pada Kamis, (29/3) kemarin. (rul/try)
Baca Juga

Polisi Terbirit-birit

Khairul Ikhwan – detikNews

Jumat, 30/03/2012 13:15 WIB

Polisi Terbirit-birit Dikejar Mahasiswa Anti Kenaikan BBM di Medan
Khairul Ikhwan/detikcom
Medan Puluhan mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) menyiapkan batu dan kayu saat berdemo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (30/3/2012). Massa juga sempat mengejar seorang polisi yang mencoba melintas di lokasi demo dengan sepeda motor.Pantauan detikcom, batu-batu berukuran sekepalan tangan itu bertebaran di sekitar lokasi demo para mahasiswa di persimpangan Jl. Gajah Mada dan Jl. S Parman. Batu-batu itu sengaja disiapkan untuk mengantisipasi jika terlibat bentrok dengan polisi.Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WIB itu, masih berlangsung hingga pukul 13.00 WIB. Para mahasiswa membakar ban dan juga membakar pembatas jalan dari bahan plastik yang ada di sana.Selain berorasi menentang pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM, massa juga mengecam polisi yang menembak pendemo di Jakarta kemarin malam. Ketika tengah berorasi, tiba-tiba seorang anggota kepolisian berpangkat brigadir mencoba lewat di lokasi demo dengan sepeda motor. Mahasiswa pun segera melakukan pengejaran.”Kejaar.. ,” teriak para mahasiswa.Sang polisi yang semula pengemudi motor, langsung turun dan lari terbirit-birit dengan tetap mengenakan helm begitu dikejar mahasiswa. Sementara motornya kemudian dipegang pria yang semula diboncengnya. Beruntung sang polisi bisa lolos, dan mahasiswa kembali ke lokasi berdemonya semula, dan melanjutkan orasi, mendesak SBY – Boediono turun dari tampak pemerintahan. (try/nrl)
Baca Juga

Mahasiswa Semarang

Angling Adhitya Purbaya – detikNews

Jumat, 30/03/2012 13:07 WIB

Demo BBM di Semarang Ricuh, Mahasiswa Bakar-bakar di Jalan Pantura JaTeng
Angling Adhitya P/detikcom
Semarang Aksi menolak kenaikan BBM di Semarang, Jateng, rusuh. Ratusan mahasiswa IAIN Walisongo Semarang membakar meja, spanduk, dan tempat sampah di jalan pantai utara (pantura) Jateng.Kericuhan terjadi di depan kampus IAIN Walisongo, Jalan Walisongo, Krapyak, Semarang, Jumat (30/3/2012), sekitar pukul 12.00 WIB.Meski dijaga polisi, mahasiswa yang berasal dari Fakultas Tarbiyah itu berhasil membakar barang-barang di tengah jalan. Akibatnya, jalan yang menghubungkan Semarang-Jakarta itu macet. Tak hanya itu, mahasiswa juga sempat melempar batu ke arah polisi.Polisi bertindak cepat. Dengan water canon dan tembakan gas air mata, mereka berhasil membuat mahasiswa kocar-kacir. Para mahasiswa masuk ke dalam kampus.Dua mahasiswa diamankan dalam kejadian itu. Hingga pukul 12.45 WIB, tidak ada tanda-tanda mahasiswa melanjutkan aksinya. (alg/try)
Baca Juga

Buruh Mogok Massal

Edward Febriyatri – detikNews

Jumat, 30/03/2012 12:14 WIB

Rieke Turut Demo : Buruh Mogok Massal Jika BBM Naik !
Jakarta Di bawah terik matahari, politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka dan politisi PKS Indra SH memompa semangat ribuan buruh dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Rieke menyerukan buruh mogok massal jika BBM naik.Rieke dan Indra keluar dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012) pukul 11.30 WIB. Mereka lantas bergabung dengan ribuan buruh, masyarakat dan mahasiswa. Rieke dan Indra naik ke atas mobil pick up untuk berorasi.Indra mendapat giliran pertama berorasi. “Saya bangga pada kalian yang peduli pada rakyat kecil Indonesia. Kalian tidak hanya memperjuangkan UMK dan UPK, perjuangkan kesejahteraan rakyat karena perjuangan UMK dan UPK akan sia-sia jika BBM naik,” papar Indra disambut yel-yel buruh “Hidup Indra, tolak BBM!”Indra lalu meneriakkan yel-yel “Maju…maju… lawan, hancurkan piramida.”Pendemo mengikutinya dengan penuh semangat.”Itu juga merupakan filosofi saya, Rieke, buruh dan mahasiswa. Tidak ada alasan kenaikan BBM. PKS sejak hari ini terus berjuang. Kajian sudah tuntas. Kenaikan APBN bukan alasan. Kalau alasannya justru harga minyak mentah dunia naik, itu tidak masuk akal,” lanjut Indra yang memakai baju batik ini.Setelah Indra, Rieke melanjutkan orasi yang tidak kalah lantangnya. Dengan menggebu-gebu, Rieke terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan buruh dan rakyat kecil.”Saya menyesalkan tindakan pemerintah yang tidak peduli terhadap masyarakat kecil, yang menaikkan harga BBM,” kata Rieke yang terbalut setelan blezer warna hitam dan topi warna abu-abu ini.”Kita siap mogok massal. Buruh, masyarakat dan mahasiswa akan melakukan mogok massal jika harga BBM naik,” ujar Rieke disambut tepukan tangan dari buruh.”Horeee…. tolak BBM,” teriak buruh.Puas berorasi, Rieke dan Indra turun ‘panggung’. Mereka selanjutnya masuk lagi ke dalam gedung parlemen.Sementara buruh tidak lagi terkonsentrasi di depan gerbang DPR. Mayoritas buruh berjalan kaki ke arah Semanggi untuk menunaikan salat Jumat. (aan/nrl)

Baca Juga

YogyaDikepungDemo

Bagus Kurniawan – detikNews

Jumat, 30/03/2012 11:32 WIB

Yogya Dikepung Demo, Rumah Boediono Juga Jadi Sasaran

Massa GMNI mengawali aksi di Yogyakarta/Bagus Kuniawan-detikcom
Yogyakarta Yogyakarta hari ini bakal dikepung aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ribuan orang akan menggelar aksi demo di berbagai tempat usai salat Jumat.Berdasarkan data yang dikumpulkan detikcom, sedikitnya 4 tempat yang bakal menjadi sasaran aksi demo seperti Kantor Pertamina Region IV di Jl Mangkubumi, gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, simpang empat Jl Laksda Adisucipto depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.Bahkan rumah pribadi Wakil Presiden (wapres) RI, Boediono di Sawitsari, Condongcatur Depok Sleman juga tidak luput dari aksi demo. Rumah Boediono akan didatangi oleh massa anggota Forum BEM DIY.Aksi pertama dilakukan oleh massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Yogyakarta di Bundaran kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) mulai pukul 10.30 WIB. Aksi kedua sebagian besar akan digelar sehabis salat Jumat sekitar pukul 14.00 WIB.Massa GMNI Yogyakarta dalam aksinya selain menyatakan menolak kenaikan harga BBM, mereka juga menyerukan dilakukan nasionalisasi aset-aset asing, revisi UU Migas, UU PMA.Sementara itu, massa dari PDIP dari seluruh cabang di DIY akan berkumpul di kantor DPD PDIP DIY di Jl Tentara Rakyat Mataram. Dari tempat itu, mereka akan melakukan longmarch menuju gedung DPRD DIY di Jl Maliboro.”Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM dan menolak pemerintahan yang neolib serta mendukung sikap DPRD DIY yang juga menyatakan menolak,” kata Wakil ketua DPD PDIP DIY, Supriyanto kepada detikcom.Hingga saat ini, sejumlah tempat-tempat penting seperti gedung DPRD DIY, kantor Gubernur DIY, kantor Pertamina, Gedung Agung, kediaman Boediono, kawasan Bundaran UGM dan kampus UIN sudah dijaga oleh aparat kepolisian. Rumah Boediono selain dijaga polisi juga akan dijaga aparat TNI. (bgs/try)
Baca Juga

Di Depan DPR

Edward Febriyatri Kusuma – detikNews

Jumat, 30/03/2012 10:52 WIB

Mahasiswa, Buruh, ParPol Tumplek di Depan DPR
Jakarta Gedung DPR menjadi titik para demonstran beraksi. Di depan rumah rakyat ini, berkumpul berbagai kalangan di masyarakat yang menyerukan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Pantauan detikcom, Jumat (30/3/2012), di depan Gedung DPR telah berkumpul lebih dari seribu orang dari berbagai kalangan. Misalnya saja ada kalangan mahasiswa yang diwakili Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Lalu ada kalangan buruh yang diwakili Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).Selain itu ada juga kalangan partai politik yang diwakili Aliansi Hijau yang terdiri dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Bulan Bintang (PBB).FSPMI datang mengenakan seragam organisasi dan slayer merah di kepala. Sebagian dari mereka mengenakan jaket organisasi. Mereka juga membawa poster yang antara lain bertuliskan ‘Wahai Pemerintah Jangan Tambah Penderitaan Kami’, ‘Wahai Penguasa Jika Subsidi Kau Tarik Rakyat makin tercekik. Tega?’. Poster lainnya bertuliskan, ‘Naikkan Kesejahteraan, Jangan Naikkan BBM’ dan ‘Rakyat Lagi Galau’.Sedangkan KSPI membawa poster bertuliskan ‘Upah Buruh Turun dan Murah Kalau Harga BBM Naik’. Massa juga membawa bendera organisasi.Sementara itu PKNU dan PBB datang dengan mengenakan jaket dan baju organisasi. Mereka membawa bendera parpol dan poster bertuliskan ‘Kenaikan BBM = Zalimi Rakyat’. Massa juga membawa kain panjang bertuliskan ‘Rakyat Bersatu Tolak Kenaikan Kenaikan BBM’. Kain panjang itu ditandatangani beberapa perwakilan buruh yang tidak setuju kenaikan BBM. (vit/nrl)
Baca Juga

Kedaulatan Rakyat

Andi Saputra – detikNews

Jumat, 30/03/2012 09:43 WIB

Harga BBM Diserahkan ke Pemerintah, DPR Lucuti Kedaulatan Rakyat
Jakarta DPR seolah cuci tangan dengan membuat alternatif dalam APBN-P dengan memberi keleluasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini dinilai bisa melanggar konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945.”Di pasal 33 UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sekali lagi, dikuasai oleh negara. Siapa negara? Yaitu DPR sebagai pengejawantahan rakyat dan pemerintah,” kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (30/3/2012).Kata kunci ‘negara’ dalam konstitusi tersebut yang menjadikan DPR tidak bisa melepaskan haknya kepada pemerintah semata-mata untuk menentukan kebijakan yang terkait hajat hidup orang banyak. Contoh lain selain harga BBM yaitu menyatakan perang dan penarikan pajak. Keduanya harus sesuai persetujuan DPR.”Dalam kasus divestasi Newmont, DPR ngotot harus lewat persetujuan DPR karena di situ ada tambang emas. Karena tambang emas merupakan kekayaan alam. Jadi dalam harga BBM, jangan sampai ada opsi menyerahkan ke pemerintah,” ungkap Irman mecontohkan.Menurut Irman, harga minyak adalah simbol kedaulatan nagara dalam sektor ekonomi. Karena sebuah kedaulatan maka tidak bisa dipengaruhi harga dunia. “Silakan saja harga BBM dunia naik tetapi tidak bisa hal itu dijadikan patokan negara untuk menaikkan,” ujar Irman.Sehingga opsi DPR tinggal dua yaitu menolak harga BBM naik atau harga BBM tetap. “Kalau opsi pasal 7 ayat 6 A itu disetujui, maka DPR telah melucuti kedaulatan rakyat,” papar Irman.Dalam rancangan pasal 7 ayat 6A itu disebutkan: “Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.”Menurut Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, usulan penambahan pasal 7 ayat 6A yang memberi keleluasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga minyak dunia.”Pemerintah diberi keleluasaan menentukan harga BBM, apa dinaikkan, tetap atau malah diturunkan. Tidak ada kewenangan bagi DPR ikut menolak atau pun menyetujui kebijakan yang jadi domain pemerintah,” terangnya.
Menurut Tjatur, hal ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2005 yang menetapkan bahwa pemerintah yang berwenang menetapkan harga BBM.
(asp/nrl)
Baca Juga

Pasal 7 Ayat 6A

Ferdinan – detikNews

Jumat, 30/03/2012 08:54 WIB

Pasal 7 Ayat 6A RAPBN-P, Kunci Kenaikan Harga BBM
Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna siang ini. Paripurna tidak akan membuat keputusan menolak atau menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), namun membahas perangkat aturan bagi pemerintah sebagai dasar pijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.Ketua DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi menjelaskan, pemerintah mengusulkan penambahan Pasal 7 ayat 6 A Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012.Pasal itu memberi keleluasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Dalam ayat 6A itu disebutkan: “Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.”Menurut Arwani bila pasal ini disetujui DPR, maka pemerintah memiliki wewenang melakukan penyesuaian harga yakni menaikkan ataupun menurunkan harga BBM. “Ini kuncinya, pasal ini jadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Tanpa perangkat aturan ini, pemerintah tidak memiliki kewenangan penyesuaian harga,” jelasnya kepada detikcom, Jumat (30/3/2012).Menurut dia, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga pukul 04.00 WIB subuh, enam fraksi memberikan persetujuan terhadap usulan penambahan pasal ini. Keenam fraksi itu adalah Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB.Sementara tiga fraksi berkukuh menolak amandemen pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.”Keenamnya menerima penambahan Pasal 7 ayat 6 A tapi sepertinya mereka punya redaksi berbeda. Silakan cek ke masing-masing fraksi,” pungkasnya. (fdn/nrl)
Baca Juga

Peta Politik DPR

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jumat, 30/03/2012 08:12 WIB

Peta Politik DPR Jelang Voting BBM
ANTARA/Saiful Bahri.
Jakarta Situasi politik menjelang voting kenaikan harga BBM di DPR sangat fluktuatif. Melihat situasi politik terkini, terbuka peluang kenaikan harga BBM dibatalkan.Awalnya memang hanya 3 fraksi di DPR yakni PDIP, Gerindra, dan Hanura yang menolak kenaikan harga BBM. Dengan perhitungan kursi tiga fraksi yang hanya berjumlah 137 jelas tak mungkin mengganjal rencana pemerintah menaikkan harga BBM.Bahkan saat PKS balik kanan mendukung penolakan kenaikan harga BBM, dengan 57 kursi PKS ditambah dengan 3 fraksi yang sejak awal menolak pun belum cukup. Gabungan kursi 4 fraksi ini hanya 194, sementara dibutuhkan minimal 50 persen plus 1 dari total 560 anggota DPR, untuk menolak kenaikan harga BBM.Namun situasi berubah di hari terakhir sebelum voting kenaikan harga BBM. Golkar mendadak berbalik arah menolak kenaikan harga BBM.Golkar sebenarnya adalah bandul pemberat dalam hal ini. Jika Golkar konsisten bersama PDIP,PKS, Hanura, dan Gerindra menolak kenaikan harga BBM, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bisa ditolak melalui voting di DPR.Tambahan anggota DPR dari Golkar sebanyak 106 orang mengubah peta terakhir. Kursi PDIP (94), PKS (57), Gerindra (26) dan Hanura (17) jika ditambah kursi Golkar (106), jumlahnya sudah mencapai 300 anggota. Artinya sudah lebih dari cukup untuk membatalkan kenaikan harga BBM.”Memang segala kemungkinan masih terbuka. Bisa saja kemudian DPR menolak kenaikan harga BBM, semua keputusan di paripurna,” kata Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PKS, Anis Matta, saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (30/3/2012).Kemungkinan perubahan di detik-detik terakhir juga diamini pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto. Dia berpendapat, Golkar memiliki kepentingan di balik skema kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Perubahan sikap ini ditentukan oleh kompensasi yang ditawarkan Partai Demokrat agar Golkar ikut mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Alasannya, Golkar yang memiliki 106 suara akan menjadi penentu bila paripurna persetujuan opsi besaran subsidi energi dan usulan penambahan pasal 7 ayat 6 A terkait keleluasan bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM, ditentukan nasibnya melalui skenario voting.

“Menurut saya akan ada zopa (zona of possible agreement) yang disodorkan mitra-mitra koalisi SBY, mengingat daya tawar Golkar tinggi dalam konteks voting. Misalnya untuk Golkar, tentu punya kepentingan kompensasi kenaikan BBM seperti BLSM,” terang

Berikut simulasi voting kenaikan Harga BBM di DPR:

1. Simulasi 1 (3 fraksi menolak)
PDIP (94 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 137 suara menolak kenaikan harga BBM

PD (148 suara), Golkar (106 suara), PKS (57 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 423 suara mendukung kenaikan harga BBM

2. Simulasi 2 (4 fraksi menolak kenaikan harga BBM)
PDIP (94 suara), PKS (57 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 194 suara menolak kenaikan harga BBM

PD (148 suara), Golkar (106 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 366 suara mendukung kenaikan harga BBM

3. Simulasi 3 (5 faksi menolak kenaikan harga BBM)
PDIP (94 suara), Golkar (106 suara), PKS (57 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 300 suara menolak kenaikan harga BBM.

PD (148 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 260 suara mendukung kenaikan harga BBM.

(van/nrl)

Baca Juga

Menko Polhukam

Ferdinan – detikNews

Jumat, 30/03/2012 01:53 WIB

MenKo PolHuKam : Gas Air Mata & Peluru Karet Digunakan Saat Terpaksa
Jakarta Menko Polhukam Djoko Suyanto memastikan bahwa gas air mata dan peluru karet yang dibawa polisi tidak sembarangan digunakan. Penggunaan alat-alat itu hanya kalau keadaan memaksa.”Polisi hanya dibekali gas air mata, peluru karet, dan itu sangat-sangat dihindari. Dan digunakan pada saat-saat yang sangat terpaksa,” kata Djoko dalam jumpa pers di Kantor Menko Polhukam di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/3/2012) dini hari.Hadir dalam jumpa pers itu Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Kabapenum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suhardi Aliyus.”Saya berpesan ke Kapolri, untuk aparat keamanan persuasif, lebih sabar. Tapi harus ada timbal balik dari mahasiwa dalam menyampaikan aspirasi tidak boleh melanggar hukum. Tindakan anarkis tidak dibenarkan apalagi blokade,” jelasnya.Djoko juga menjelaskan mengenai tindakan polisi yang masuk ke LBH Jakarta. Menurutnya, gedung apapun bisa diperiksa bila ada yang dicurigai.”Yang membakar mobil Resmob lari kesitu, jadi jangan diarahkan polisi menduduki kantor LBH. Polisi melihat siapa yang melakukan tindakan kriminal tadi,” tuturnya. (fdn/ndr)

Baca Juga
BeritaTerbaru Indeks Berita »

Mahasiswa Makassar

Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews

Jumat, 30/03/2012 00:05 WIB

Pukul Mundur Polisi, Mahasiswa Makassar Pesta Kembang Api
Jakarta Merasa berhasil memukul pukul mundur personel polisi yang mengawal aksi unjuk rasa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar malah merayakan pesta kembang api.Pengamatan detikcom di lapangan, Kamis (29/3/2012) malam, sekitar 50-an Brimob Polda Sulsel membentuk barikade dengan tameng lengkap. Barikade itu berjarak sekitar 100 meter dari gerbang masuk kampus Universitas Muhammadiyah Makassar di Jl Sultan Alauddin.Di sisi barat kampus terlihat beberapa mahasiswa menyalakan kembang api ke udara. Di tengah nyala kembang api, beberapa mahasiswa tampak melompat-lompat dan bersorak sorai seperti merayakan kemenangan.Sebelumnya, bentrokan kembali pecah sekitar pukul 22.15 WITA. Saat itu polisi hendak merangsek hingga ke depan kampus. Namun mahasiswa yang berada di dalam kampus memberikan perlawanan dengan melempari batu.Akhirnya polisi mengambil langkah dengan menembakkan gas air mata ke dalam kampus untuk meredam aksi mahasiswa.

Rektor Minta Polisi Mundur

Sementara itu Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Makassar, Darwis Muhdina, meminta polisi menarik pasukannya dari sekitar kampus. Dia menjamin siswa didiknya tidak turun ke jalan.

“Saya sejak pukul 9 (21.00 WITA), sudah hubungi mahasiswa saya untuk menghentikan unjuk rasa dan memblokade jalan,” kata Darwis saat ditemui wartawan di sekitar kampus, Kamis (29/3/2012) malam.

“Saya menjamin mahasiswa tidak turun ke jalan,” imbuh Darwis.

Dia meminta pihak polisi untuk menarik mundur personel Brimob yang membentuk barikade dengan tameng dan berjarak sekitar 100 meter dari gerbang masuk kampus. “Supaya pihak keamanan bisa mengevakuasi mahasiswa yang masih berada di dalam kampus,” ujar Darwis.

(ahy/asy)

Baca Juga
29
Mar
12

IndoGreenWay : Bersihkan Paru-paru

Kamis, 29/03/2012 08:55 WIB

Bersihkan Paru-paru

Vera Farah Bararah – detikSurabaya

Langkah Ini Bisa Bantu Membersihkan Paru-paru

dok.Thinkstock

Jakarta – Hidup di kota memiliki tingkat polusi yang tinggi sehingga bisa mempengaruhi kondisi paru-paru. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu membersihkan paru-paru.

Sistem kekebalan tubuh sebenarnya memiliki fungsi tertentu untuk melakukan penyembuhan dan bekerja keras memulihkan kondisi paru-paru yang sudah terpapar oleh berbagai zat yang ada di lingkungan.

Meski begitu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membantu melakukan detoksifikasi pada paru-paru, seperti dikutip dari Livestrong, Kamis (29/3/2012) yaitu:

1. Mengurangi stres
Pikiran yang terus menerus stres bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam tubuh dan melemahkan sistem kekebalan. Untuk itu cobalah membuat pikiran positif tentang hidup sehingga tubuh menjadi lebih kuat dan mampu untuk detoksifikasi.

2. Olahraga
Olahraga secara teratur sangat baik untuk paru-paru. Cobalah melakukan olahrga jalan kaki selama 30 menit setiap pagi di udara segar. Hal ini tidak hanya membantu memberikan energi untuk tubuh tapi juga memperkuat paru-paru dan memberikan oksigen segar untuk sel paru-paru.

3. Mengonsumsi makanan tertentu
Beberapa makanan tertentu bisa membantu membersihkan paru-paru, salah satunya adalah cabai. Komponen alami dari cabai yang disebut capsaicin ini bisa membantu membuka kapiler sehingga racun keluar dari tubuh melalui keringat.

Selain itu cobalah membatasi konsumsi produk susu karena bisa menyebabkan produksi lendir, dan kurangi makanan olahan. Serta perbanyak minum air putih karena jika tubuh terhidrasi dengan baik maka bisa mengeluarkan racun lebih efisien.

4. Latihan pernapasan
University of Missouri merekomendasikan pernapasan dengan perut bisa memperkuat dan membersihkan paru-paru. Mulailah dengan berbaring terlentang dan tangan diletakkan di atas perut dengan telapak di bagian bawah tulang rusuk. Ambilah napas secara perlahan dan dalam sehingga memungkinkan diafragma memperluas.

Lalu setelah menahan napas sejenak, buanglah napas secara perlahan. Lakukan latihan ini selama 5 menit sambil berbaring santai dan mata tertutup. Hal ini dilakukan untuk menarik oksigen ke bagian bawah paru-paru.

5. Melakukan yoga
Yoga dirancang khusus untuk membantu tubuh dalam melepaskan racun dari otot dan organ. Melakukan yoga pernapasan selama 15-30 menit setiap hari bisa membantu menghilangkan racun di paru-paru.

(ver/gik)

29
Mar
12

Keuangan : Dominasi Dolar Bakal Runtuh

Dominasi Dolar ?

TEMPO.COTEMPO.CO
Dominasi Dolar Bakal Runtuh, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Washington – Dolar Amerika Serikat sudah lama menjadi mata uang global dunia. Selama beberapa dekade penggunaan dolar benar-benar dominan dalam aktivitas perdagangan internasional. Ini memberi keuntungan luar biasa bagi sistem keuangan dan masyarakat Negeri Abang Sam. Dengan dolar, Amerika memegang kendali yang luar biasa di seluruh dunia.

Saat ini lebih dari 60 persen dari seluruh cadangan mata uang asing dunia dalam dolar. Belakangan terjadi perubahan besar. Anehnya, media-media di Amerika bungkam seribu bahasa tentang ini. Sejumlah negara dengan perekonomian terbesar di Bumi telah membuat perjanjian satu sama lain untuk menyingkirkan penggunaan dolar.

Beberapa negara produsen minyak juga mulai menjual minyak dalam mata uang selain dolar, sehingga mengancam sistem petrodolar yang berjalan selama hampir empat dekade. Lembaga internasional besar, seperti PBB dan IMF, bahkan telah mengeluarkan laporan resmi tentang perlunya membentuk sistem mata uang global baru pengganti dolar.

Mau tak mau dominasi dolar sebagai mata uang dunia pasti terancam. »Pergeseran mata uang yang muncul dalam perdagangan internasional tentu saja akan berimplikasi besar bagi perekonomian Amerika,” ujar Michael Snyder, seperti yang dikutip dari Business Insider, Senin, 26 Maret 2012.

Cina adalah negara yang paling getol mendorong perubahan itu. Cina memiliki pendapatan ekonomi terbesar kedua di muka Bumi. Level pertumbuhan ekonomi Cina diproyeksikan melampaui Amerika pada 2016. Bahkan salah satu ekonom memprediksi perekonomian Cina akan tiga kali lebih besar dari ekonomi Amerika pada 2040.

Jadi, para pemimpin di Beijing sedang duduk di sana dan bertanya-tanya, mengapa dolar Amerika harus terus-menerus begitu digdaya jika perekonomian Cina bakal segera menjadi nomor satu di planet ini?

Selama beberapa tahun terakhir Cina dan negara-negara berkembang lainnya, seperti Rusia, diam-diam membuat kesepakatan untuk menjauh dari dolar Amerika dalam perdagangan internasional. Supremasi dolar nyatanya tidak setangguh seperti yang dipercayai kebanyakan orang Amerika.

Berikut ini 10 alasan mengapa kejayaan dolar Amerika sebagai mata uang dunia akan segera berakhir.

#1 Cina dan Jepang Singkirkan Dolar

Beberapa bulan lalu perekonomian terbesar kedua di dunia (Cina) dan ekonomi terbesar ketiga di Bumi (Jepang) mencapai kesepakatan yang akan mempromosikan penggunaan mata uang mereka sendiri (bukan dolar) dalam perdagangan satu sama lain.

Hal tersebut kesepakatan yang sangat penting, dan sama sekali diabaikan media Amerika. Seperti yang dilaporkan BBC, Cina dan Jepang mengumumkan rencana mempromosikan pertukaran langsung dari mata uang mereka. Ini sebagai upaya untuk memotong biaya bagi perusahaan dan meningkatkan perdagangan bilateral.

Kesepakatan itu akan memungkinkan perusahaan kedua negara langsung mengubah mata uang Cina dan Jepang. Saat ini bisnis di kedua negara perlu membeli dolar AS sebelum mengonversi ke mata uang yang diinginkan, sehingga menambahkan biaya ekstra.

#2 Rencana BRICs Menggunakan Mata Uang Sendiri

Kelompok BRICs, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, terus unjuk gigi. Perjanjian baru ini akan mempromosikan penggunaan mata uang nasional mereka sendiri ketimbang dolar Amerika dalam perdagangan dengan satu sama.

Berita yang dikutip dari media di India menyebutkan, kelima negara berkembang utama BRICs mendorong momentum ekonomi yang lebih besar untuk kelompok mereka dengan menandatangani dua pakta untuk memajukan perdagangan intra-BRICs pada pertemuan puncak ke-4 pemimpin mereka di Jakarta beberapa waktu lalu.

Para peneken perjanjian diharapkan meningkatkan perdagangan antarnegara BRICs yang telah tumbuh pada tingkat 28 persen selama beberapa tahun terakhir. Namun nilai perdagangan setara US$ 230 miliar itu tetap jauh di bawah potensi dari kelima pusat kekuatan ekonomi.

#3 Perjanjian Mata Uang Rusia dan Cina

Rusia dan Cina telah menggunakan mata uang nasional sendiri dalam perdagangan satu sama lain selama lebih dari satu tahun. Para pemimpin Rusia dan Cina sangat menganjurkan pembentukan mata uang global baru untuk beberapa tahun. Kedua negara tampaknya bertekad menghancurkan kekuatan dolar AS dalam perdagangan internasional.

#4 Naiknya Penggunaan Yuan di Afrika

Siapa mitra dagang terbesar Afrika? Amerika Serikat? Bukan. Tiga tahun lalu Cina menjadi mitra dagang terbesar Afrika. Cina kini agresif berusaha memperluas penggunaan yuan atau renmimbi, mata uang Cina, di Benua Hitam.

Sebuah laporan dari bank terbesar di Afrika, Standard Bank, baru-baru ini menyatakan, »Kami berharap setidaknya US$ 100 miliar (sekitar 768 miliar yuan) pada perdagangan Sino-Afrika, yang harus diselesaikan dalam renmimbi pada tahun 2015.”

Cina tampaknya benar-benar bertekad mengubah cara perdagangan internasional. Pada titik ini sekitar 70.000 perusahaan Cina memakai mata uang Cina dalam transaksi lintas batas.

#5 Kesepakatan Cina-Uni Emirat Arab

Cina dan Uni Emirat Arab sepakat menggusur dolar dan menggunakan mata uang mereka sendiri dalam transaksi minyak satu sama lain. UAE memang pemain kecil, tapi ini jelas sebuah ancaman bagi sistem petrodolar. Apa yang akan terjadi petrodolar jika negara produsen minyak lainnya di Timur Tengah menyusul?

#6 Iran

Iran menjadi salah satu negara yang paling agresif menjauhi dolar Amerika dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, India akan menggunakan emas untuk membeli minyak dari Iran.

Ketegangan antara Amerika dan Iran tidak mungkin tuntas dalam waktu dekat. Iran kemungkinan bakal terus melancarkan aksi yang bisa menekan Amerika Serikat dalam dunia keuangan.

#7 Kerja Sama Cina-Arab Saudi

Siapa importir minyak dari Arab Saudi paling banyak? Bukan Amerika Serikat, tentunya, tapi Cina. Negeri Panda mengimpor 1,39 juta barel minyak per hari dari Arab Saudi pada Februari, naik 39 persen dari tahun sebelumnya.

Arab Saudi dan Cina bekerja sama membangun sebuah kilang minyak besar baru di Arab Saudi. Para pemimpin dari kedua negara telah bekerja untuk agresif memperluas perdagangan antara kedua negara.

Berapa lama Arab Saudi tetap bertahan dengan dolar jika Cina adalah pelanggan mereka yang paling penting? Ini pertanyaan yang sangat penting.

#8 PBB Mendorong Pembentukan Mata Uang Dunia Baru

PBB mengeluarkan laporan yang secara terbuka menyerukan alternatif terhadap dolar AS sebagai mata uang dunia.

Secara khusus, satu laporan PBB menyebutkan, “sebuah sistem cadangan global baru” di mana AS tidak lagi memiliki dominasi. “Sebuah sistem cadangan global baru dapat dibuat, yang tidak lagi bergantung pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama tunggal.”

#9 IMF Usulkan Bancor sebagai Mata Uang Baru

Dana Moneter Internasional juga menerbitkan serangkaian laporan yang menyerukan dolar Amerika diganti sebagai mata uang cadangan dunia.

Satu dokumen IMF berjudul “Akumulasi Cadangan dan Stabilitas Moneter Internasional” yang diterbitkan beberapa waktu lalu sebenarnya mengusulkan mata uang global masa depan yang diberi nama “Bancor”.

#10 Kebanyakan Negara Dunia Benci Amerika

Sentimen global terhadap Amerika Serikat bergeser secara dramatis. Ini tidak boleh dianggap remeh. Beberapa dekade lalu Amerika adalah salah satu negara yang paling dicintai di Bumi. Sekarang mereka adalah salah satu negara yang paling dibenci. »Jika Anda (warga Amerika) masih ragu,” kata Snyder, »Cobalah pergi ke sejumlah negara.”

Bahkan di Eropa (di mana seharusnya Amerika memiliki teman), Amerika diperlakukan seperti kotoran. »Banyak pelancong Amerika terpaksa mengenakan pin Kanada sehingga mereka tidak akan diperlakukan seperti sampah saat bepergian di sana,” ujar Snyder.

Menurut Snyder, sepuluh alasan yang dibicarakan dalam artikel ini tidak akan terjadi dalam semalam, tapi penting dicatat, perubahan ini akan memanas. Jadi kapan ini perubahan besar terjadi? Entahlah. Hanya waktu yang menjawab.

BOBBY CHANDRA

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook
29
Mar
12

MiGas : Kontroversi Politik BBM

Ekonomi
Pemerintah Dituduh Mark-up Subsidi BBM
Kamis, 29 Maret 2012 07:17 WIB
Pemerintah Dituduh Mark up Subsidi BBM
Koordinator ICW Firdaus Ilyas–MI/Grandyos Zafna/sa
TERKAIT

RENCANA pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dituding sarat indikasi mark-up atau penggelembungan anggaran. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada kelebihan selisih belanja subsidi pemerintah dalam RAPBN-P 2012 hingga Rp30 triliun.

“Perhitungan kami, belanja subsidi BBM pemerintah seharusnya hanya Rp148,034 triliun, tetapi pemerintah menyatakan Rp178 triliun. Artinya, ada indikasi mark-up karena selisih anggaran tadi hingga Rp30 triliun,” kata Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, di Jakarta, kemarin.

Patokan ICW dalam kalkulasi itu ialah mean oil platte Singapore (MOPS) yang didapat dari rata-rata tahun sebelumnya untuk BBM bersubsidi, yakni premium, minyak tanah, dan solar. Untuk penghitungan perkiraan subsidi 2012, ICW menggunakan harga rata-rata untuk tiga tahun terakhir (2009/2011).

Menurut ICW, metode itu lazim digunakan dalam penghitungan harga BBM, baik oleh Pertamina maupun BPH Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Asumsinya, 1 barel BBM setara dengan 158,9 liter, nilai ICP (Indonesia crude price) US$105/barel, alpha per liter di kisaran Rp641,94 dan alpha per barel US$11,33, serta kurs rupiah Rp9.000.

Dengan asumsi itu, ICW mendapati beban subsidi BBM untuk bensin premium, yakni Rp71,9 triliun, minyak tanah Rp8,37 triliun, solar Rp46,38 triliun, dan LPG sebesar Rp21,37 triliun atau total Rp148,03 triliun. “Itu jika harga BBM masih Rp4.500 per liter atau tidak dinaikkan. Dengan asumsi itu, pemerintah menyebut beban belanja subsidi BBM hingga Rp178 triliun. Artinya, ada kelebihan Rp30 triliun,” terang Firdaus.

Pengamat ekonomi dan migas dari ECThink, Iman Sugema, juga menilai angka subsidi yang ditulis pemerintah dalam RAPBN-P 2012 terlalu besar. “Angka Rp178 triliun harusnya bisa Rp148 triliun,” kata Iman.

Angka Rp178 triliun, kata Iman, baru didapat jika pemerintah mematok ICP US$115 per barel. “Kalau kesepakatannya hanya US$105 per barel, ada selisih Rp30,6 triliun,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mempersilakan ICW melaporkan pemerintah karena diduga melakukan mark-up dalam penghitungan belanja subsidi energi. Jero menyatakan siap dipenjara jika ada penghitungan yang salah.

“Kalau ada dugaan mark-up silakan laporkan, ini era demokrasi. Kami yakin dengan hitungannya. Kalaupun salah, akan ada konsekuensinya,” kata Jero ketika memberikan keterangan pers di kantornya, tadi malam.

Pembahasan APBN-P 2012, kemarin, sudah memasuki proses pada tim perumus rancangan undang-undang (RUU). Setelah itu, rumusan RUU APBN-P 2012 akan diputuskan di tingkat pertama antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah, baru kemudian dibawa ke sidang paripurna, besok.

Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan pembahasan APBN-P 2012 juga sedang dilakukan pada setiap komisi DPR bersama mitra kerja pemerintah.

Terkait perbedaan pendapat yang masih terjadi pada Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 tentang Larangan Penaikan Harga BBM Subsidi, Melchias menyatakan kemungkinan pembahasan masih bisa dilakukan di tingkat internal Banggar DPR. (ML/X-9)

Syafi’i Ma’arif

Bagus Kurniawan – detikNews

Kamis, 29/03/2012

Tak Setuju BBM Naik, Syafi’i Ma’arif : Sila Kelima Pancasila Yatim Piatu

10:59 WIB

 
Yogyakarta Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif memandang pengamalan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik pemerintah. Apalagi sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”Sila kelima sudah menjadi yatim piatu, tidak dilaksanakan dengan baik pemerintah,” katanya dalam diskusi publik bertema “Menata Ulang Indonesia” di Lobi Kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Dik Tiro, Gondokusuman, Yogyakarta, Kamis (29/3/2012).Ia mengaku sudah terlalu tua untuk memberikan materi diskusi ini. Meski demikian, Syafi’i mengaku masih menarik dengan melihat kondisi Indonesia yang masih jauh dari kata sejahtera.”Indonesia itu punya semuanya, sumber daya alam melimpah, tapi kok minyak harus beli,” sindirnya yang tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM.Kenaikan BBM yang rencananya diberlakukan 1 April mendatang, mengundang reaksi negatif di berbagai daerah. Sebagian aksi berujung bentrok, seperti di Jakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Mahasiswa dan sejumlah kelompok menilai kenaikan BBM menyengsarakan rakyat. Menurut rencana, aksi besar-besaran digelar, Jumat (30/3) esok. (try/nrl)
Baca Juga

Pemerintah dan DPR Bohongi Rakyat Soal Kenaikan Harga BBM
Rabu, 28 Maret 2012 | 22:03

[google] [google]

[JAKARTA] Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga, selama ini pemerintah telah melakukan kecurangan kepada publik, dengan menggelembung dana (mark up) senilai Rp 29,9 triliun atas subsidi BBM (bahan bakar minyak) dan  Elpiji atau LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Bahkan, jika kenaikan Rp 1.500 diwujudkan, maka pemerintah memiliki peluang untuk melakukan mark up lebih besar lagi ketimbang tidak dinaikkan yakni hingga Rp 43,6 triliun.

Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas memaparkan, dari sudut hilir pengelolaan minyak Indonesia, penghitungan yang dilakukan oleh pihaknya terkait beban subsidi BBM dan LPG berbeda dengan penghitungan pemerintah dan DPR.

Bahkan, perbedaan itu cukup signifikan dalam hal jumlah. Jelas dia, dari hasil penghitungan ICW, jika harga BBM premium dan solar tidak naik  atau Rp 4.500 per liter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya sebesar Rp 148 triliun per tahun.

Sedangkan, pemerintah mengatakan, jika harga BBM tetap, maka beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 178 triliun.

Sementara, jika harga BBM premium dan solar dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya Rp 68,1 triliun per tahun. Sedangkan, pemerintah mengatakan dalam RAPBN-P 2012 beban subsidi BBM dan LPG menjadi Rp 111,7 triliun.

”Dari tata cara, apa yang sedang direncanakan pemerintah dan DPR tidak berdasarkan tata cara dan asumsi yang benar. Kalau kita hitung ulang akan ditemukan selisih, entah itu (BBM) naik atau tidak,” ungkap Firdaus dalam keterangan pers di kantor ICW, Jakarta, Rabu (28/3).

Dia pun mempertanyakan darimana pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik yang menyatakan bahwa harga premium Rp 8.000 per liternya. Sedangkan, dari perhitungan ICW hanya seharga Rp 6.858 per liter dengan harga ICP US$ 105 per barel.

Dalam melakukan penghitungan tersebut, menurutnya ada tiga hal yang diperhatikan ICW.  

Pertama,untuk perhitungan perkiraan subsidi BBM 2012, ICW menggunakan rerata untuk tiga tahun terakhir (2009-2011). Metode referensi harga ini lazim digunakan dalam perhitungan harga BBM ke depan (baik Pertamina maupun BPH Migas atau ESDM).  

Kedua,harga patokan Mean Oil Plats Singapore (MOPS), yakni harga rata-rata bulanan transaksi minyak di Singapura, didapat dari publikasi harga rata-rata tahun sebelumnya, baik untuk premium, minyak tanah, dan solar.

Ketiga, untuk subsidi LPG, juga digunakan realisasi harga rerata Contract Price (CP) Armco sebelumnya dikaitkan dengan harga minyak mentah yang menjadi acuan harga LPG di Indonesia.

Sementara itu, ICW mensinyalir kenaikan harga BBM ini ada korelasi politik dan sebagai bentuk pencitraan yang akan terjawab beberapa bulan ke depan jelang Pemilu 2014.

“Saya tidak tahu apakah ini (harga BBM) akan sengaja dinaikkan dulu dan kemudian beberapa bulan kemudian akan diturunkan lagi dan diklaim, kami telah menurunkan harga BBM?  Dengan buruknya tata kelola dan adanya tambahan penerimaan, maka pemerintah 2012 tidak perlu naikkan harga BBM,” tegasnya. [O-2]

ICW ke KPK
Rabu, 28 Maret 2012 | 22:09

BBM Dinaikkan, ICW Laporkan Pemerintah ke KPK

Gedung KPK [google] Gedung KPK [google]

[JAKARTA] Pemerintah dan DPR tidak jujur kepada rakyatnya. Kebohongan demi kebohongan terus diungkap oleh berbagai pihak, terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Rabu (28/3), mengatakan, pemerintah dan DPR telah menggelembungkan harga BBM, sehingga seolah-olah negara dirugikan. Padahal sebaliknya, negara mengalami kelebihan dana dari subsidi BBM.

Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas memaparkan, dari hasil penghitungan ICW, jika harga BBM premium dan solar tidak naik  atau Rp 4.500 per liter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya sebesar Rp 148 triliun per tahun.

Sedangkan, pemerintah mengatakan, jika harga BBM tetap, maka beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 178 triliun.

Karena itu, jika pemerintah ngotot menaikkan harga BBM pada awal April nanti, maka ICW tak akan segan-segan menempuh langkah advokasi secara rutin.

Misalnya dengan melaporkan adanya inefisiensi belanja subsidi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan minta mengauditnya secara terbuka.

Selain itu, juga meminta BPK untuk melakukan penghitungan beban subsidi tahun 2012. Pasalnya, temuan ini menunjukkan ketidaktransparanan pemerintah dan DPR dalam penghitungan harga BBM. Sehingga, hal ini perlu diklarifikasi dan diusut oleh BPK.

ICW yakin data yang dipunyainya ini memang sesuai dengan kenyataan. Bahkan, lembaga independen yang paling lantang bersuara dalam gerakan antikorupsi ini menyatakan sangat senang sekali apabila dibuka pembahasan subsidi BBM dan LPG.

“Apakah data ini sesuai apa tidak? Kami dengan legowo kalau pun diundang pemerintah dan perlu diskusi dengan ESDM, Pertamina, BPH Migas untuk menghitung berapa perkiraan biaya subsidi kita akan dengan senang hati buka datanya satu persatu,” ungkap dia. [O-2]

Dibawa ke MK

Moksa Hutasoit – detikNews

Rabu, 28/03/2012

Rencana Kenaikan Harga BBM Dibawa ke MK

03:01 WIB

Jakarta Upaya penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM terus diupayakan berbagai pihak. Salah satunya adalah upaya dari Serikat Pengacara Rakyat (SPR) yang akan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.”Sebagai organisasi yang punya komitmen turut memperjuangkan kesejahteraan rakyat, SPR akan menempuh upaya hukum demi membatalkan kenaikan harga BBM tersebut. Upaya hukum yang paling tepat adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Juru Bicara, Habiburokhman, dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (27/3/2012).Habiburokhman menjelaskan, kenaikan harga BBM harus didahului dengan perubahan pada pasal 7 ayat (6) UU APBN yang menerangkan ‘Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan’. Jika pasal 7 ayat (6) tersebut diubah, maka UU yang baru tersebut akan diuji materi di Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dibatalkan.”Kami berharap agar MK bisa bersikap arif dan melihat secara jelas bahwa kenaikan BBM benar-benar sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan menghambat hak konstitusi rakyat untuk hidup sejahtera,” jelas Habiburokhman.Menurut Habiburokhman, perubahan pasal 7 ayat (6) UU APBN yang memungkinkan dinaikkannnya harga BBM di tahun 2012 jelas melanggar pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak’ dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 ‘setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’.”Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diklaim sebagai bentuk pengalihan subsidi menurut kami sangat tidak tepat,” tandasnya. (mok/mok)
Baca Juga

Mahasiswa Bali

Gede Suardana – detikNews

Kamis, 29/03/2012

Mahasiswa Bali Long March Tolak Kenaikan Harga BBM

11:28 WIB

Ilustrasi/Dok detikcom
Denpasar Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Bali menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa juga mengecam aksi kekerasan terhadap aktivis.Mahasiswa turun ke jalan dengan long march dari kampus Universitas Udayana Jl Sudirman menuju ke gedung DPRD Bali kawasan Renon Denpasar, Kamis (29/3/2012).Para mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal selama dalam perjalanan, mereka mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian. Usai long march yang menempuh perjalanan sejauh sekitar satu kilometer ini, massa kemudian melakukan orasi di depan gedung DPRD Bali.”Kenaikan harga BBM ini akan sangat berdampak besar terhadap kehidupan rakyat kecil, untuk itu kami menolak kenaikan ini,” kata Haris, salah satu peserta aksi.Para peserta aksi juga mengecam aksi pemukulan koordinator lapangan (korlap) aksi demo anti kenaikan BBM pada Selasa (28/3/2012) kemarin di depan kampus Unud Jl Sudirman Denpasar.”Walaupun kemarin ada kekerasan tidak akan mengendurkan perjuangan kami,” terang mahasiswa lainnya.Diakhir orasinya, para mahasiswa menolak liberalisasi sektor migas, menasionalisasi aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak, efisiensi anggaran birokrasi dan turunkan harga BBM. (gds/try)

Forum Umat Islam

Indra Subagja – detikNews

Kamis, 29/03/2012 11:31 WIB

Anggap Kenaikan BBM Maksiat, Forum Umat Islam Kepung Istana Jumat
 
Jakarta Massa Forum Umat Islam (FUI) akan turun ke jalan menolak kenaikan BBM. FUI menilai kebijakan kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah sebagai maksiat.”FUI mengundang wartawan media cetak, televisi, radio dan online untuk meliput aksi sejuta umat ‘Indonesia Tanpa Maksiat’. Korupsi dan kenaikan harga BBM adalah kemaksiatan,” jelas Koordinator Lapangan Awit Masyhuri dalam siaran pers, Kamis (29/3/2012).Unjuk rasa akan dilakukan pada Jumat (30/3) siang. Rute unjuk rasa akan dimulai dari Bundaran HI, kemudian long march ke Istana Negara.”Jumlah massa 1.000 orang dari berbagai ormas Islam di Jakarta dan sekitarnya,” jelas Awit.Pada Jumat besok, kabarnya akan serempak digelar aksi demo besar-besaran. Ribuan orang akan turun ke jalan, bertepatan dengan sidang paripurna DPR terkait usulan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. (ndr/nrl)
Baca Juga

Ratusan Buruh

Dira Derby – detikNews

Kamis, 29/03/2012 12:17 WIB

Gagal Masuk ke Bandara Cengkareng, Ratusan Buruh Merapat ke DPR
Buruh berkonvoi setelah gagal masuk Bandara Soekarno – Hatta/Dira Derby-detikcom
Jakarta Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh (SB)/Serikat Pekerja (SP) yang hendak berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Bandara Soekarno-Hatta dihadang aparat kepolisian di Jalan Suradarma, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Kamis (29/3/2012). Gagal masuk bandara lewat pintu belakang M1, mereka mengalihkan aksinya ke DPR.Koordinator aksi, Poniman, mengatakan, kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500 atau sekitar 33,3 persen akan mendongkrak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi, memukul usaha kecil menengah, menurunkan daya beli masyarakat serta meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.”Bagi buruh, kenaikan harga tentu akan merampas upah buruh karena terpotongnya nilai riil pendapatan. Kenaikan UMK 2012 tidak ada artinya kalau harga juga naik,” jelasnya.Selain itu, kata Poniman, kenaikan harga BBM juga berdampak pada meningkatnya angka PHK akibat kebijakan efisiensi perusahaan yang harus menanggung kenaikan biaya produksi.”Cara-cara lain utuk merampas upah buruh adalah dengan peningkatan jam kerja lembur dan penundaan pembayaran upah. Pengusaha dan pemerintah akan makin mengekang kebebasan berserikat,” ungkapnya.Saat aksi tersebut, buruh memaksa untuk tetap ke Bandara Soekarno – Hatta. Namun, barikade ratusan polisi membuat buruh lantas melakukan negosiasi. Akhirnya para buruh mengurungkan aksinya untuk mendemo Bandara.”Kita muter balik, untuk menuju DPR RI. Dari hasil negosiasi kita dilarang untuk masuk ke Bandara. Kalau tuntutan kita tidak direspons, kita akan bawa massa lebih banyak lagi,” tandas Poniman.Sementara polisi setempat menyebut jumlah massa 600-700 orang. Garuda lewat Twitternya sejak pagi mengimbau pengguna bandara tidak melewati pintu M1 karena akan ditutup untuk umum. (try/nrl)

Ultimatum Rieke

Indra Subagja – detikNews

Kamis, 29/03/2012 10:58 WIB

Ultimatum Tolak Penaikan BBM, Rieke : Demo Besar Akan Hadir Jumat
Jakarta Politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka mengultimatum pemerintah agar membatalkan penaikan harga BBM. Dia pun mewarning, bahwa demo besar-besaran akan hadir pada Jumat (30/3).”Besok makin banyak. Besok akan lebih besar,” kata Rieke saat dikonfirmasi, Kamis (29/3/2012).Rieke bukan tanpa data berbicara soal penaikan harga BBM. Harga minyak saat ini turun. Belum lagi angka defisit APBN yang semula 3 persen ternyata hanya 2,54 persen.”Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat. Tidak ada alasan lagi,” jelasnya.Demo besar-besaran hari Jumat, Rieke dapatkan dari aktivis buruh dan mahasiswa. Juga terkait dengan rapat paripurna yang akan digelar esok.”Aksi yang dilakukan tidak ada tujuan membuat keributan atau anarki. Justru anarki yang lebih besar adalah pemerintahan yang menciptakan kemiskinan,” terang Rieke. (ndr/vit)
Baca Juga

Buruh ke DPR

Arbi Anugrah – detikNews

Kamis, 29/03/2012 11:36 WIB

Buruh Anti Kenaikan Harga BBM Longmarch ke DPR, Lalin Senayan Macet

Jakarta DPR masih jadi tempat primadona pendemo penolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedikitnya 500 orang buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) bergerak ke gedung wakil rakyat yang mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, macet total.Pengamatan detikcom, Kamis (29/3/2012), buruh awalnya berkumpul di Gelora Bung Karno. Mereka lalu longmarch menuju DPR.Lazimnya aksi, buruh yang mayoritas mengenakan baju warna biru itu membawa sejumlah atribut antara lain spanduk bertuliskan “Menaikkan harga BBM adalah kejahatan”.Rombongan buruh itu tumpah dan menguasai Jalan Gerbang Pemuda, Senayan. Kendaraan yang telah melintas di kawasan itu menjadi ‘terjebak’ kemacetan panjang.Pengendara terpaksa harus sabar menanti hingga rombongan buruh ini bergerak perlahan-lahan melintasi kawasan itu. Aparat kepolisian juga terlihat mengawal rombongan buruh.Di lokasi yang sama, puluhan orang dari Front Pembela Rakyat masih berkumpul di depan Gedung TVRI. Mayoritas peserta aksi perempuan dan anak-anak. Mereka tampak membawa perkakas rumah tangga, salah satunya penggorengan. Rombongan ini masih berkoordinasi dan belum bergerak ke DPR. (aan/nwk)
Baca Juga

PKS

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Kamis, 29/03/2012 11:04 WIB

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tak Turunkan Kader ke Jalan
Jakarta Sikap resmi PKS adalah menolak kenaikan harga BBM. Seperti Hanura dan Gerindra, PKS juga merasa tidak perlu untuk mengerahkan massanya menggelar aksi unjuk rasa di jalanan seperti yang dilakukan oleh PDIP. Perjuangan di parlemen menjadi pilihannya.”Tidak terpikirkan (berunjuk rasa -red). Kami lebih memilih mengoptimalkan kerja kader-kader partai di parlemen,” kata sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2012).Menurutnya para politisi PSK menolak kenaikan harga BBM. PKS siap menjadi oposisi, kalau jalan itu yang harus ditempuh.”Presiden PKS mempertegas kesiapan di luar koalisi. Dalam orasi politiknya pada penutupan Mukernas di Medan menegaskan kembali kesiapan PKS untuk menempati posisi apapun. Beliau mengingatkan kader dan stuktur untuk mengimplementasikan keputusan mukernas dalam kondisi apapun, baik dalam koalisi ataupun tidak,” kata Wakil Ketua BURT DPR dari PKS, Refrizal, kepada detikcom, Kamis (30/3/2012).Mukernas PKS yang digelar di Medan ditutup semalam. Di dalam pidatonya, menurut Refrizal, Presiden PKS menegaskan PKS tak masalah kalau harus menyudahi komitmen di koalisi.”Presiden PKS juga menyampaikan bahwa kita bekerja untuk rakyat demi kejayaan bangsa, tak perlu terpengaruh dengan sekelompok orang yang berkutat dengan angka-angka. Dalam membangun bangsa ini PKS pernah berada dalam posisi koalisi maupun diluar, bila memang harus menyudahi posisi dalam koalisi itu adalah sebuah realitas yang harus dipilih,” katanya. (van/lh)
Baca Juga

Pendemo

Suci Dian Firani – detikNews

Kamis, 29/03/2012 07:52 WIB

Pendemo akan Kembali Serbu Istana dan Gedung DPR
Jakarta Hari ini, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM akan kembali mewarnai Jakarta. Massa pendemo akan terpusat di depan Istana Merdeka dan Gedung DPR.”Berdasarkan informasi yang kita terima akan ada aksi di depan istana dan DPR,” ujar petugas TMC Polda Metro Jaya, Ipda Ulil, kepada detikcom, Kamis (29/3/2012).Ulil mengimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari kedua lokasi tersebut. Namun, belum mengetahui jumlah peserta yang akan melakukan aksi unjuk rasa.”Kita lihat nanti di lapangan,” lanjutnya.Sementara itu, di Jl RE Martadinata arah pelabuhan terdapat truk kontainer yang terparikir di pinggir jalan. Akibatnya arus lalin Jl RE Martadinata arah pelabuhan tersendat.”Untuk di Jl RE Martadinata yang akses mau ke Tanjung Priok ada truk kontainetr parkir, mungkin itu poolnya tidak muat jadi parkir di jalan. Kepada para pengguna jalan agar berhati-hati,” katanya. (sdf/mad)
Baca Juga

700 Anggota HTI

Suci Dian Firani – detikNews

Kamis, 29/03/2012 09:32 WIB

Tolak Kenaikan BBM, 700 Anggota HTI Unjuk Rasa di Depan Istana
Jakarta Unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM kembali digelar. Sekitar 700 orang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah tiba di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta.”Untuk saat ini ada sekitar 700 orang sudah melakukan orasi di depan Istana Merdeka,” kata petugas jaga Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Briptu Imam, saat dihubungi detikcom, Kamis (29/3/2012) pukul 09.15 WIB.Imam mengatakan meski telah dikepung oleh 700 orang, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara masih lancar.”Untuk arus lalu lintas tidak terjadi kepadatan. Masih ramai lancar,” terangnya.Sebelumnya, Polda Metro Jaya memperkirakan sekitar 5.500 orang akan menggeruduk Istana Merdeka dan Gedung DPR pada hari ini. Guna mengantisipasi kemacetan, polisi juga sudah mempersiapkan skenario pengalihan lalu lintas. (sdf/vit)
Baca Juga

Ribuan Buruh

Nurvita Indarini – detikNews

Kamis, 29/03/2012 12:19 WIB

Ribuan Buruh Padati DPR, TransJ Koridor IX Masuk Tol Semanggi
Demo di DPR/Arbi-detikcom
Jakarta Ribuan orang yang sebagian besar merupakan buruh menggelar aksi di Gedung DPR. Imbasnya, Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi padat. Bus TransJakarta Koridor IX (Pinangranti-Pluit) pun harus masuk Tol Semanggi.”Kami alihkan lagi sementara Koridor IX arah Pluit untuk masuk ke tol. Sebab jalan di luar tol sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilewati,” ujar Humas Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta, Sri Ulina Pinem, saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (29/3/2012) pukul 12.00 WIB.Karena masuk ke Tol Semanggi, maka bus tidak melewati Halte Jakarta Convention Center (JCC) dan di Halte Slipi Petamburan. Pengalihan ini sudah disampaikan kepada penumpang saat mereka membeli tiket.”Yang terimbas demo baru Koridor IX. Yang lainnya masih lancar,” sambung Ulina.Pantauan detikcom, Kamis (29/3) pukul 11.40 WIB, hampir seluruh lajur yang tersedia di Jalan Gatot Subroto dipenuhi massa. Termasuk jalur khusus untuk TransJ. Bahkan ada sekitar 4-5 bus TransJ yang sempat terjebak di jalurnya.Sementara itu, mobil dan motor yang terlanjur masuk kawasan tersebut, memilih mutar balik melawan arah. Mereka terpaksa melakukan itu jika tidak mau terjebak di dalam kerumunan massa.Polisi mulai menutup jalan yang mengarah ke DPR atau Slipi. Lalu lintas dialihkan berbelok ke kiri masuk ke arah TVRI. Jalan tol yang mengarah ke Slipi juga terpantau cukup padat. Sedangkan tol yang mengarah ke Cawang justru lancar. (vit/nrl)

Polda Metro

Nurvita Indarini – detikNews

Kamis, 29/03/2012 09:07 WIB

Polda Metro Perkirakan 5.500 Orang Geruduk Istana & DPR
Jakarta Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini masih dilakukan. Polda Metro Jaya memperkirakan pada hari ini sekitar 5.500 orang akan menggeruduk Istana Merdeka dan Gedung DPR.”Diperkirakan pendemo di Istana 2.500 orang dan di DPR 3.000 orang. Diharapkan tidak bertambah lagi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, saat dihubungo detikcom, Kamis (29/3/2012).Dikatakan dia, massa pendemo didominasi buruh dan dari Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI). Untuk memfasilitasi demo dan menjaga aktivitas masyarakat, polisi menurunkan sejumlah personel seperti biasa. Penjagaan demo disiagakan hingga 5 April 2012.”Seperti kemarin, sekitar 22 ribu personel,” imbuh Rikwanto.Dia berharap demo berlangsung damai dan tertib. Guna mengantisipasi kemacetan, polisi juga sudah mempersiapkan skenario pengalihan lalu lintas. (vit/mad)
Baca Juga

Kamis, 29/03/2012 08:39 WIB

7 Demo Surabaya

Imam Wahyudiyanta – detikSurabaya

Surabaya Hari Ini Bakal Digoyang 7 Demonstrasi Tolak BBM Naik
 

Surabaya – Demontrasi menolak kenaikan harga BBM masih berlanjut di Kota Surabaya. Hari ini Kota Pahlawan akan diwarnai 7 demontrasi yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat. Tak ingin terjebak macet, hindari daerah sasaran demo.

Pantauan detiksurabaya.com, Pukul 08.20 Wib, Kamis (29/3/2012), aparat keamanan sudah melokalisir Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jatim DPRD Surabaya dan DPRD Jawa Timur.

Obyek vital yang menjadi sasaran demontrasi itu sudah terpasang pagar kawat berduri serta kendaraan taktis disiagakan.

Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti menjelaskan, dari pemberitahuan yang masuk ke kepolisian, demontrasi hari ini dilakukan oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jatim, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), PMII Surabaya dan Jatim, LDS, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) serta Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

“Jumlah peserta demo yang diberitahukan ke kepolisian bervariasi. Disebutkan puluhan orang hingga ribuan,” kata Suparti kepada detiksurabaya.com.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, kepolisian menerjunkan 644 personel di Grahadi, Kantor Gubernur Jatim ada 1.043 personel dan Gedung DPRD Jatim ada 624 personel.

(iwd/gik)

Baca Juga:

Berita Lain

Mahasiswa Medan

Khairul Ikhwan – detikNews

Rabu, 28/03/2012 19:00 WIB

Demo Tolak Harga BBM Naik, Mahasiswa Medan Sandera Truk Sampah
Ilustrasi (Dok Detikcom)
Medan Mahasiswa yang menggelar demonstrasi menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melakukan banyak cara untuk menarik perhatian. Di Medan, sejumlah mahasiswa justru menyandera truk sampah saat berdemo.Truk sampah nahas itu sedang melintas dekat kampus Institut Teknologi Medan (ITM), Jl Gedung Arca, , Rabu (28/3/2012), sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, mahasiswa sedang menggelar aksi unjuk rasa menentang rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Mereka juga membakar ban untuk menunjukkan semangat berdemonya.Diduga karena tidak tahu ada aksi demo, truk warna kuning bernomor polisi BK 8244 J itu lewat saja. Mahasiswa kemudian menghentikan laju truk tersebut. Semula sopir truk sempat menolak berhenti, namun karena dinding pintu dipukul-pukul mahasiswa, dan mencegah ada mahasiswa yang tertabrak, truk itu akhirnya berhenti.Lantas, dari atas truk sampah yang kebetulan tidak membawa muatan itu, sebagian mahasiswa kemudian melanjutkan orasinya, menolak kenaikan harga BBM.”Tolak kenaikan harga BBM,” teriak para mahasiswa.Sementara sebagian mahasiswa berorasi dari atas truk sampah, mahasiswa lainnya menggelar aksi teatrikal mengecam langkah pemerintah yang kemungkinan akan menaikkan harga BBM per 1 April mendatang.Sekitar satu jam disandera, truk itu kemudian dilepaskan. Aksi demo itu sendiri berakhir sekitar pukul 17.30 WIB. Ruas jalan yang semula tertutup gara-gara demo, dapat dilalui kembali. (rul/try)
Baca Juga

MahasiswaPalembang

Taufik Wijaya – detikNews

Rabu, 28/03/2012 18:35 WIB

Gagal Ajak Demo, Mahasiswa di Palembang Caci Temannya Banci
Ilustrasi/Dok detikcom
Palembang Tidak semua mahasiswa di Palembang turun ke jalan untuk menolak kenaikkan harga BBM. Misalnya para mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Para pendemo mendatangi kampus tersebut dan mengejek dengan teriakan banci.Awalnya, ratusan mahasiswa terdiri dari aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Selatan, melakukan aksi di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di Halte Kampus A Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Rabu (28/3/2012). Dari berbagai orasi, mereka menuntut SBY-Boediono turun jika tetap menaikkan harga BBM.Lalu, entah siapa yang mengajak, ratusan massa itu kemudian mendatangi kampus Universitas PGRI yang berada di seberang kampus UMP. Ratusan massa itu masuk ke halaman salah satu kompleks universitas tersebut. Tanpa adanya perlawanan dari mahasiswa maupun pihak keamanan Universitas PGRI.Para pendemo mengajak mahasiswa Universitas PGRI, yang sebagian besar perempuan, untuk bergabung dalam demo menolak kenaikan harga BBM. Para mahasiswa yang melahirkan para pendidik itu diam saja.Lantaran tidak mendapatkan respon, massa kemudian meninggalkan kampus itu sambil berteriak, “Banci! Banci! Dasar tidak punya hati nurani!” kata seorang pendemo. (tw/try)
Baca Juga

300 Mahasiswa BEM

M Iqbal – detikNews

Rabu, 28/03/2012 17:12 WIB

300 Mahasiswa BEM Corat-coret Pagar DPR Caci SBY & Parlemen
Jakarta 300 Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berdemo di depan Gedung DPR. Selain menyuarakan tuntutannya, massa BEM SI itu mencorat-coret tembok dan pagar DPR dengan cat semprot.Pantauan detikcom di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012), aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu masih berlangsung hingga pukul 16.30 WIB.Mereka terdiri dari BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Sriwijaya (Unsri) serta Universitas Negeri Jakarta (UNJ).Ada 1 mobil pick up untuk sound system dan membawa bendera-bendera BEM kampus mereka.
“Pemerintah lebih banyak mengambil kebijakan-kebijakan instan. Bukan untuk jangka panjang. Pemerintahan SBY-Boediono pintar tapi tidak cerdas!” teriak orator.Selain berorasi, mereka mengungkapkan penentangannya dengan mencoret-coret pagar dan tembok pagar DPR dengan cat semprot merah dan hitam yang bernada mencaci SBY di tembok pagar dan ‘DPR Tolol’ di jeruji gerbang DPR.Koordinator BEM SI Muhamad Tanri dari Unpad mengatakan ada 5 tuntutan mereka, yaitu:
1. Tolak kenaikan harga BBM.
2. Percepat realisasi program diversifikasi energi
3. Transparansi dan nasionalisasi, aset energi nasional
4. Hentikan kebocoran APBN
5. Jaga stabilitas harga bahan pokok. (nwk/nrl)
Baca Juga

Kamis, 29/03/2012 08:40 WIB
BP Migas: Kami Beda dengan Nasionalisme Chavez, Tapi Pro Lokal 
Wahyu Daniel – detikFinance


Foto: Reuters

Jakarta – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) membantah tuduhan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) yang menyatakan BP Migas mengistimewakan kontraktor migas asing untuk pengerjaan proyek-proyek migas di Indonesia.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) Gde Pradnyana menyatakan, ada banyak fakta yang membuat tudingan AKI tidak beralasan.

“Dalam berbagai kesempatan, sejak awal menjabat sebagai Kepala BP Migas, Pak Priyono melontarkan ide tentang ‘nasionalisme migas’. Ini beda dengan ‘nasionalisasi migas’ ala Hugo Chaves. Tetapi bagaimana agar pengusahaan migas melibatkan sebanyak mungkin sumber daya lokal,” jelas Gde kepada detikFinance, Kamis (29/3/2012).

Kemudian, lanjut Gde, di era Priyono kewajiban kandungan lokal minimal yang harus dipenuhi oleh para vendor terus dinaikkan, bukan hanya 30% tetapi kini bahkan sudah mencapai 55%.

“Lalu kewajiban menggunakan perbankan nasional dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan migas untuk pembangunan proyek migas dan untuk pembayaran biaya operasionalnya,” kata Gde.

Dia melanjutkan, beberapa kali BP Migas melakukan perubahan terhadap Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang setiap revisinya semakin memberikan keberpihakan terhadap perusahaan nasional, baik dalam bentuk permodalan (pemberian uang muka dalam jumlah besar) maupun preferensi yang sangat menguntungkan perusahaan nasional dalam perhitungan normalisasi harga saat lelang. Termasuk diantaranya mewajibkan perusahaan nasional menjadi leader dalam setiap konsorsium yang mengikuti lelang. Perusahaan asing hanya diperkenankan sebagai anggota konsorsium saja.

“Bukti nyata keberpihakan kepada pengusaha nasional terbukti dengan penghargaan yang diberikan oleh Menteri ESDM awal tahun 2012 dalam pencapaian kandungan lokal, yang tentunya sebagian besar capaian tersebut bersumber dari sektor hulu migas,” imbuh Gde.

Dilanjutkan Gde, keberpihakan kepada perusahaan nasional tidak hanya di sektor proyek-proyek konstruksi, kini BP Migas menurutnya juga mendorong agar sektor keuangan (perbankan dan asuransi) ikut masuk lebih jauh membiayai berbagai proyek dan mengambil peran sebagai underwriter asuransi aset-aset serta kegiatan produksi migas di Indonesia.

“Dengan berbagai tindakan nyata tersebut jelas bahwa tudingan BP Migas lebih berpihak kepada perusahaan asing patut dipertanyakan,” tegas Gde.

Sebelumnya, Ketua Umum AKI Sudarto dirinya geram dengan sikap BP Migas yang tidak memberi porsi kontraktor lokal terhadap proyek-proyek minyak dan gas (migas) di tanah air.

“Mereka (BP Migas) lebih memilih kontraktor asing yang dianggap lebih berpengalaman, sementara persentase kontraktor lokal sangat kecil kurang dari yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Sudarto.

Mendapati diskriminasi BP Migas ini, Sudarto bukan hanya diam saja, mulai kirim surat berkali-kali namun tidak ada jawaban.

“Sampai saya datang langsung ke kantor BP Migas. Seperti dua hari lalu saya ke sana, saya disuruh tunggu di lantai 35. Dan ‘bos’ BP Migas di lantai 40. Namun setelah menunggu lama, tidak satupun ‘bos’ BP Migas menemuinya. Saya telepon tidak dijawab,” ujarnya.

“Kami bukan pengemis, kami ingin BP Migas adil, beri kami porsi sesuai aturan, jangan asing terus diistimewakan. Kami juga bukan tidak mampu dan tidak berpengalaman, banyak proyek yang kami garap dengan PLN, Pertamina dan lainnya,” tandas Sudarto.

(dnl/ang)

 Baca Juga :

Share

Aksi Pematang Siantar

Khairul Ikhwan – detikNews

Rabu, 28/03/2012 17:06 WIB

Aksi Tolak Kenaikan BBM di Pematang Siantar Berujung Ricuh
Jakarta Aksi unjukrasa mahasiswa di depan kantor Depot PT. Pertamina, Jl Bola Kaki, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (Sumut) berujung kericuhan, Rabu (28/3/2012) siang. Mahasiswa terlibat saling dorong dan baku hantam dengan polisi.Semula aksi unjuk rasa sekitar tiga ratusan mahasiswa Universitas Simalungun berjalan tertib. Aksi berubah panas saat petugas menghadang mahasiswa yang mencoba masuk ke lingkungan depot. Akibatnya terjadi aksi saling dorong.Mahasiswa kemudian menyerang petugas dengan lemparan batu hingga terjadi baku hantam hingga menyebabkan seorang mahasiswa cedera.Dalam peristiwa ini, petugas sempat mengamankan 7 mahasiswa yang dinilai sebagai provokator.Mereka kemudian dilepaskan setelah melakukan negosiasi dengan Kapolres Pematang Siantar AKBP Albert TB Sianipar dan berjanji tidak lagi melakukan aksi anarkis. (rul/try)
Baca Juga

MahasiswaMakassar

Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews

Rabu, 28/03/2012 16:53 WIB

Mahasiswa Bakar Pos Polisi di Jalan AP Pettarani Makassar
M Nur Abdurrahman/detikcom
Makassar Mahasiswa dari berbagai kampus membakar pos polisi di Jalan AP Pettarani Makassar, Rabu (28/3/2012). Tak ada korban, tapi pos polisi tersebut ludes.Seelumnya, massa melempari pos polisi yang terletak di dekat kampus Universitas Negeri Makassar (Unem) itu. Mereka menggeruduk tempat itu dan berharap menemukan polisi.Kemudian, mahasiswa yang jumlahnya sekitar 1000-an itu menuju SPBU tak jauh dari lokasi. Aksi mereka berhasil dihentikan sejumlah personel TNI. Lalu mereka kembali ke pos polisi tersebut.Entah siapa yang memulai, massa membakar pos polisi yang berukuran 6×3 meter tersebut. Api menyambar kemana-mana. Seluruh sudut pos polisi hangus.Pantauan detikcom sekitar pukul 17.45 Wita, warga sekitar berkerumun di lokasi. Namun tak satu pun dari mereka yang beranu memadamkan api. Sementara mahasiswa masih terus melanjutkan aksinya. (mna/try)
Baca Juga

Anggota FPKS

Indra Subagja – detikNews

Rabu, 28/03/2012 16:50 WIB

Tolak BBM Naik, Anggota FPKS Siapkan Aksi Heboh di Paripurna DPR Jumat
Jakarta Bukan hanya politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka saja yang cuap-cuap lantang menyerukan penolakan penaikan BBM. Politisi PKS, Indra, pun setali tiga uang dengan Rieke. Bahkan anggota Komisi III DPR ini siap membuat panas paripurna DPR saat pengambilan voting soal BBM.”Saya akan berorasi dan berdemo di ruang paripurna,” jelas Indra saat berbincang dengan detikcom, Rabu (28/3/2012).Indra mengaku sudah menjadi makanannya sehari-hari untuk berorasi dan berunjuk rasa. Sebelum masuk DPR, Indra biasa turun ke jalan menyuarakan suara rakyat.”Jadi sebelum jadi anggota DPR saya berorasi di jalan, sekarang tetap berorasi di ruang sidang dan juga di jalan,” jelasnya.Indra mengaku dirinya juga berniat untuk bergabung dengan massa pada Jumat (30/3) mendatang. Namun langkah itu masih dia akan pikirkan lebih dahulu, mengingat ada kewajiban di Senayan.”Banyak jaringan mahasiswa dan buruh yang biasa berinteraksi dengan saya mengabari mereka akan turun besar-besaran pada Jumat besok,” imbuhnya.Namun untuk massa PKS yang notabene menolak kenaikan BBM, dia belum memastikan adanya aksi turun ke jalan. “Belum ada perintah dari DPP,” tegas mantan aktivis Universitas Andalas ini. (ndr/nvt)
Baca Juga

Massa Konami

Rivki – detikNews

Rabu, 28/03/2012 16:27 WIB

Massa Konami Duduk di Jalanan UI Salemba, Lalin Macet
Jakarta Sekitar 200-an orang dari Koalisi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) kembali berunjuk rasa. Kali ini fokus di depan Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat.Massa tiba dengan berjalan kaki dari Jl Diponegoro menuju Salemba, pukul 16.10 WIB, Rabu (28/3/2012).Mereka mengenakan jaket almamater warna biru dan membawa beberapa bendera organisasi. Ada spanduk yang mereka bawa bertuliskan ‘Turunkan SBY-Boediono’.Dalam aksinya, mereka duduk menutupi Jl Raya Salemba. Sehingga aktivitas lalu lintas dari arah Salemba menuju Senen, macet. Kendaraan yang melintas hanya bisa melewati jalur TransJakarta.Kemacetan mulai terasa dari Jl Diponegoro, RSCM, hingga Perpustakaan Nasional. Ada sekitar 50 polisi yang berjaga di sekitar pendemo. Hingga kini, demonstran masih berorasi.Massa Konami menarik perhatian publik setelah demo mereka berakhir rusuh di Gambir pada Selasa (27/3) kemarin. (gus/nrl)
Baca Juga

Parlemen Jalanan

Indra Subagja – detikNews

Kamis, 29/03/2012 11:59 WIB

Bagi Rieke, Parlemen Jalanan Menolak Kenaikan BBM Adalah Pilihan
Jakarta Rieke Dyah Pitaloka siap berjuang menolak kenaikan BBM. Bukan hanya lewat parlemen di Senayan saja dia bergerak. Rieke pun siap terjun lewat parlemen jalanan.”Saya akan berada di parlemen jalanan bersama rakyat,” kata politikus PDIP ini, Kamis (29/3/2012).Rieke menegaskan hitung-hitungan dia, BBM bisa tidak naik. Kalau BBM naik yang justru menderita adalah rakyat kecil seperti nelayan dan petani.”Sejak kuliah saya sudah terbiasa turun ke jalan,” jelasnya.Bagi Rieke, PDIP tetap pada keputusan semula. Yakni menolak kenaikan BBM, sebagai wakil rakyat dia pun akan siap turun baik di parlemen maupun di jalan.”PDIP nggak goyah. Besok yang demo semakin banyak,” tuturnya. (ndr/vit)
Baca Juga

Korlap di Bali

Gede Suardana – detikNews

Rabu, 28/03/2012 16:51 WIB

Korlap Aksi Penolakan BBM di Bali Diserang Preman
Denpasar Koordinator lapangan (korlap) aksi penolakan kenaikan harga BBM mahasiswa di Bali yang bernama Elbinsa Purba diserang tiga orang preman di depan halte kampus Universitas Udayana, Jl Sudirman Denpasar.Penyerangan berlangsung cepat sekitar pukul 14.30 Wita, Rabu (28/3/2012). Awalnya, Elbinsa yang berjalan dari posko aksi penolakan BBM tiba-tiba dihadang tiga orang berbadan kekar dan bertato.”Dua orang memegangi saya yang satu mukuli saya,” kata Elbinsa Purba ditemui detikcom di depan kampus Unud.Usai melakukan pemukulan, ketiga pelaku kabur dengan menggunakan sepeda motor.Akibat pemukulan ini korban menderita lebam di pipi bagian kiri, tangan sebelah kiri serta sekujur tubuhnya merasa nyeri. “Saya tidak bisa menghitung berapa kali mukulnya,” urainya.Pasca kejadian ini beberapa aktivis kampus lainnya berkumpul. “Setelah kita bicarakan dengan teman-teman tadi kita sepakati untuk melaporkan kejadian ini ke polisi,” kata aktivis LBH Bali, Gendo Suardana. (gds/try)
Baca Juga

Massa di Kendari

Andi Fatima – detikNews

Rabu, 28/03/2012 16:17 WIB

Tolak Kenaikan BBM, Massa Matikan Jaringan Telekomunikasi di Kendari

Ilustrasi/detikcom
Kendari Ratusan orang dari Front Rakyat Sultra Bersatu (Forsub) yang menolak kenaikan BBM, menduduki Kantor PT Telkom STO I Kendari, Sulawesi Tenggara, di Jalan Sultan Hasanuddin dan berhasil mematikan jaringan telekomunikasi.Aksi dimulai dengan orasi di perempatan lampu merah Jalan Abdullah Silondae, depan alun-alun Kota Kendari, Rabu (28/2/2012). Kemudian, massa long march di sepanjang ruas jalan protokol Kendari menuju Kantor Telkom.Sesampai di kantor Telkom, beberapa perwakilan massa Forsub diperbolehkan masuk ke ruangan sambungan Telkom dengan didampingi Manajer Customer Telkom Aswan Saiful dan Kapolresta Kendari AKBP Yuyun Yudhantara.Koordinator aksi, Arman, mengatakan, mereka terpaksa mendatangi kantor Telkom karena selama ini aspirasi yang disampaikan ke anggota DPRD Sultra, tidak pernah terealisasi. Apalagi terkait kenaikan BBM.”Kami bosan dibohongi anggota dewan, makanya kami datang ke kantor Telkom agar komunikasi untuk sementara dihentikan,” kata Arman.Sementara, Aswan Saiful mengaku terpaksa mematikan sementara pembangkit listrik otomatis yang menghubungkan ke jaringan telekomunikasi karena didesak pendemo. Namun pihaknya telah menyediakan pembangkit listrik manual yang mampu bertahan selama 30 menit, sehingga jaringan telekomunikasi tetap hidup selama itu.”Daripada mereka merusak kantor kami yang merupakan aset negara, jadi kami matikan sementara jaringan telekomunikasi. Setelah pengunjuk rasa pulang, bisa kami nyalakan lagi,” jelas Aswan.Setelah keinginan mereka tercapai, massa akhirnya meninggalkan kantor Telkom Kendari dengan tertib dengan mendapat pengawalan aparat kepolisian setempat.Sebelumnya, massa Forsub sempat saling dorong dengan anggota polisi yang menjaga kantor Telkom Kendari. Polisi menyiapkan mobil water canon untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. (try/try)
Baca Juga

Mahasiswa Yogya

Bagus Kurniawan – detikNews

Rabu, 28/03/2012 12:42 WIB

Demo Kenaikan BBM, Mahasiswa Yogya Datangi Kantor Pertamina
Massa tertahan di depan pintu gerbang kantor Pertamina/Bagus Kurniawan-detikcom
Yogyakarta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi kantor Pertamina Pemasaran Region IV Yogyakarta. Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM hingga Rp 6 ribu/liter dan menuntut pemerintahan Presiden SBY turun.Aksi digelar di Kantor Pertamina di Jl Mangkubumi Yogyakarta, Rabu (28/3/2012). Sebelumnya, massa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi itu berkumpul di Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur.Dengan mengendarai sepeda motor, massa menuju kantor Pertamina melewati Jl Sudirman dan Tugu Yogyakarta. Dari Tugu Yogya hingga kantor Pertamina secara simbolis, mereka mendorong sepeda motor sebagai ungkapan protes.Ketika sampai di Pertamina, pintu gerbang langsung ditutup aparat. Sejak marak aksi demo menolak kenaikan BBM, kantor tersebut sejak pagi hingga sore terus dijaga puluhan aparat kepolisian. Massa pun kemudian menggelar orasi di depan pintu pagar sambil bernegosiasi dengan aparat agar diperbolehkan masuk untuk menyegel kantor.Koordinator aksi, Aza El Munadiyan, disela-sela aksi menyatakan pihaknya menyerukan ‘revolusi hitam’, yakni perlunya pengelolaan sumber alam terutama minyak sebagai emas hitam oleh Indonesia sendiri. Sebab selama ini banyak tambang minyak yang dikuasasi perusahaan-perusahaan asing.Menurut Aza, kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga sembako sehingga memberatkan rakyat. Pemberian kompensasi atau bantuan juga tidak akan menyelesaikan masalah.”Kami menolak kenaikan BBM karena akan membebani rakyat dan kami menuntut presiden mengevaluasi Menko Perekonomian dan Menteri ESDM yang tidak becus mengelola kedaulatan energi,” tegas dia.Sementara itu, di tempat yang lain, massa Aliansi Rakyat Yogyakarta (ARY) juga mengelar aksi menolak kenaikan harga BBM di halaman gedung DPRD DIY. Selama aksi berlangsung, ratusan aparat kepolisian berjaga-jaga di tempat-tempat penting di Yogyakarta. (bgs/try)
Baca Juga

Massa Mamuju

Farid Maupa – detikNews

Rabu, 28/03/2012 12:11 WIB

Kantor DPD RI di Mamuju Dirusak Massa Anti Kenaikan BBM
Papan nama kantor DPD RI yang dicopot dan dibakar massa/Farid Maupa-detikcom
Jakarta Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut di berbagai daerah. Di Mamuju, Sulawesi Barat, aksi diwarnai dengan perusakan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Sulawesi Barat di Mamuju.Peristiwa terjadi saat pengunjuk rasa yang berasal dari PMII, HMI, GMNI, GMKI, FPPI, Komkar, BEM STIE Muhammadiyah, melintas konvoi di kawasan kantor tersebut di Jalan Pettarani, Mamuju, Rabu (28/3/2012).Di lokasi, para mahasiswa tiba-tiba mengamuk. Mereka merobohkan dan membakar papan nama kantor. Selain itu, mereka juga mencopot dan merusak 4 foto anggota DPD RI asal Sulbar.Menurut salah seorang staf kantor DPD RI, Ernawati, kejadiannya sangat cepat. Massa berjumlah lebih 20 orang, melintas kemudian singgah dan merusak fasilitas kantor.Erna menambahkan, setelah menumbangkan papan nama dan membakarnya, massa masuk dan mengacak-acak kantor DPD, termasuk mencopot 4 foto anggota DPD RI. Saat itu, situasi kantor tengah sepi.”Kami laporkan (kejadian) ini ke polisi,” ungkap Erna. (try/nrl)
Baca Juga

Ibu-ibu

Nita – detikNews

Rabu, 28/03/2012 11:55 WIB

Ibu-ibu Goreng Batu Tolak Kenaikan Harga BBM
Demo tolak kenaikan harga BBM (nita/detikcom)
Jakarta Demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih berlajut. Sekitar 80 ibu menggoreng batu sebagai simbol kenaikan harga BBM mengakibatkan masyarakat tidak bisa memasak karena harga sembako meningkat.”Tolak kenaikan harga BBM, perempuan Indonesia menolak secara tegas,” kata kordinator aksi, Anita, saat berorasi di depan gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (28/3/2012).Para pendemo berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Mereka semua memakai daster, membawa penggorengan, panci, centong dan bambu kecil. Mereka melakukan aksi menggoreng batu sebagai simbol dampak kenaikan harga BBM.”Karena harga BBM naik maka masyarakat Indonesia tidak bisa lagi memasak makanan, tetapi hanya batu yang bisa dimasak,” kata Anita.Dalam aksinya mereka membentangkan dua spanduk masing-masing ukuran 5 x 1 meter bertuliskan ‘Perempuan Indonesia Melawann, Jangan Bodohi Kami’ dan ‘Perempuan Indonesia Melawan, Tolak Kenaikan BBM’.Dengan sedikitnya anggota aksi, maka pengamanan pun hanya dilakukan sepuluhan polisi. Akibat aksi itu lalu lintas di Jalan Gatot Soebroto pun tidak terganggu.”Tadi bus yang membawa kami ditilang oleh polisi di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan. Jadi kami tepraksa jalan kaki ke sini,” ujar salah seorang pendemo, Dwi. (asp/nvt)
Baca Juga

Pos LanTas Megaria

Chazizah Gusnita – detikNews

Rabu, 28/03/2012 11:12 WIB

Selain di Senen, Demonstran Juga Rusak Pos LanTas Megaria
Jakarta Kerusuhan aksi unjuk rasa yang terjadi, Selasa 27 Maret 2012 kemarin menyisakan banyak kerusakan di beberapa pos polisi. Selain di Senen, Pos Lantas di depan bioskop Megaria (sekarang Metropole) juga dirusak demonstran.”Kalau di wilayah Menteng itu ada pos lantas di Megaria yang rusak,” kata Kapolsek Menteng Kompol Dani Hamdani saat dihubungi detikcom, Rabu (28/3/2012).Dani mengatakan massa merusak jendela kaca pos Ditlantas tersebut. Untung saja, anggota polisi yang berjaga di pos tersebut tidak terluka.”Jendela kacanya pecah. Biasalah kalau demo itu kan gitu. Tapi anggota selamat, nggak terluka,” ungkapnya.Meski hanya jendela kaca yang rusak, Dani mengaku belum mengetahui berapa kerugian kerusakaan tersebut. “Belum ya (dihitung). Kita masih melakukan pengamanan terus di depan UBK, LBH, dan Bundaran HI,” ungkapnya.Sebelumnya Kapolres Jakpus Kombes Angesta Romano Yoyol mengaku pos lantas di Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat juga dirusak demonstran usai berunjuk rasa. Kaca mobil polisi juga dipecahkan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 06.00 WIB, Selasa (27/3). (gus/nrl)
Baca Juga

Mahasiswa Semarang

Angling Adhitya Purbaya – detikNews

Rabu, 28/03/2012 00:18 WIB

Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal Tolak Kenaikan BBM di Semarang
Semarang Kawasan bundaran bekas videotron, di Jalan Pahlawan, Semarang malam ini diwarnai dengan aksi teatrikal menolak kenaikan harga BBM. Aksi dilakukan oleh massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo Semarang.Ratusan mahasiswa membentuk lingkaran besar di pinggir jalan sebagai panggung untuk melakukan aksi. Dengan menggunakan kain hitam panjang dan tubuh penuh coretan cat, mahasiswa menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat pasca kenaikan BBM.”Mereka merefleksikan bagaimana perjuangan hidup rakyat. Inilah simbol penolakan kami,” kata koordinator aksi, M Risa Islami, Selasa (27/3/2012).”Kami menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM dengan cara yang berbeda dari tempat lain,” imbuhnya.Aksi teatrikal tersebut sempat menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas di Jalan Pahlawan. Mereka memperlambat laju kendaraan untuk menyaksikan aksi tersebut namun tidak menyebabkan kemacetan. Belasan anggota kepolisan juga terlihat siaga menjaga berlangsungnya aksi dan mengatur lalu lintas.Sementara itu 15 anggota PMII lainnya mendirikan tenda di atas bundaran bekas videotron dan melakukan aksi mogok makan yang sudah dimulai sejak pagi tadi. Rencananya mereka akan melakukan aksi mogok makan hingga 1 April mendatang.”Jika tanggal 29 Maret ada pemberitahuan harga BBM tidak naik, maka kami akan membubarkan diri. Tapi jika tetap naik, kami akan mengerahkan kawan-kawan dari PMII dari seluruh Jawa Tengah,” kata M Risa. (mok/mok)
Baca Juga

Tol Cipularang

TRIBUNnews.comOleh Adi Suhendi | TRIBUNnews.com
DPR tak Mihak Kami Tol Cipularang Kami Lumpuhkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Akibat demonstrasi ribuan orang yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Jalan arteri Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Petamburan ditutup sementara. Penutupan ini kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang
berjualan sampai di badan jalan.

Dari pantauan tribun, Kamis (29/3/2012), massa SPSI ini mengaspirasikan penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ribuan orang ini memadati gerbang DPR RI untuk menunggu utusannya yang diterima DPR RI.

“Jakarta, tidak ada yang demo juga macet, jadi hari ini kami pak Polisi, kami meminta untuk tetap menutup jalan busway supaya semuanya merasakan kepedihan rakyat ini,” kata seorang orator.

Demonstran mengancam akan melumpuhkan kembali tol Cipularang bila DPR tidak berpihak kepada rakyat dengan tetap mendukung kenaikan harga BBM. “Bila DPR tidak berpihak pada kita, maka akan kita lumpuhkan kembali Cipularang,” ucapnya.

Pantauan wartawan di lapangan, jalan arteri yang ada di depan gerbang DPR RI massa memakan badan jalan untuk berdemo. Hal tersebut dimanfaatkan para pedagang makanan dan minuman untuk merauk rezeki dengan memarkir grobak dagangannya di tengah jalan, di tengah kerumunan para pendemo.

Berita Lainnya

GUBERNUR JENDERAL NEOLIB DI DEMO DI HONGKONG….

Barangkali,…inilah peristiwa pertama kalinya dialami Presiden Republik Indonesia sepanjang sejarah Bangsa sejak Proklamasi, dimana WNI melakukan Demontrasi Mengecam Presidennya sendiri di Luar Negeri….

Berikut ini adalah berita selengkapnya:
… ——————————————–
HONGKONG (voa-islam.com) – Sejak tiba di Hong Kong, Sabtu (24/3/2012), presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak henti-hentinya disambut aksi demo oleh TKW Hong Kong. Seperti yang diberitakan sebelumnya oleh voa-islam.com, aksi demo kedatangan SBY digelar di kota Central.

Ahad (25/3/2012) pukul sepuluh pagi aksi serupa digelar kembali. Massa berusaha masuk ke dalam hotel Shangri-la, tempat SBY menginap dikota Admiralty. Tetapi polisi tidak mengizinkan, akhirnya massa diberikan tempat di sebuah taman bawah hotel Shangri-la.

Puluhan polisi bersenjata lengkap mengepung tempat massa berkumpul dan mengawasi secara ketat aksi yang dilakukan wanita berjuluk ‘Pahlawan Devisa’ ini. Polisi juga dikerahkan di setiap sudut taman dan hotel untuk siaga.

Para pendemo yang menolak kenaikan BBM, menurunkan harga kebutuhan pokok dan menuntut perlindungan TKW meneriakkan yel-yel “SBY-Budiono Antek Amerika, SBY-Budiono Rezim Anti Rakyat” dalam orasinya.

Aksi para TKW ini juga didukung oleh aktivis Filipina dan aktivis lokal. Salah seorang pendemo mengatakan kepada voa-islam.com, “SBY ini pengecut, bahkan di negara aman seperti Hong Kong saja penakut, berita yang bocor ke kami katanya nyawanya terancam, kami ini para wanita, cuma mampu pegang pisau dapur, keterlaluan kan kalau kami dicurigai sebagai massa anarkis? Kita hanya ingin SBY menemui kita untuk berdialog dengan baik, bukan mencari masalah, lebay amat jika merasa terancam keselamatannya,” ungkapnya.

Dalam aksi ini, para pembantu SBY tampak memantau massa dengan handycam dari lantai taman hotel. Meskipun dengan niat baik-baik berusaha mendatangi hotel tempat SBY menginap, tetap saja para TKW tidak berhasil menemui SBY. [Yulianna PS]
——-Zobrazit více

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/306038_2868166427122_1348659620_32129749_957315565_n.jpg
Banyak Solusi Selain Menaikkan BBM !Setelah gagal melakukan pembatasan BBM bersubsidi, Pemerintah melalui Menteri ESDM Jero Wacik di depan raker komisi VII DPR-RI (Selasa,6/3/ 2012), menyodorkan opsi kenaikan BBM sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter mulai April 2012. Rencana kenaikan harga BBM itu itu juga sudah dimasukkan dalam RAPBN-P 2012 yang diajukan kepada DPR.Rencana itu menuai banyak penolakan dari hampir semua kalangan masyarakat.
Bahkan menurut hasil survey LSI dengan responden dari seluruh propinsi di
Indonesia, 86 % masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Tetapi rupanya
pemerintah sudah tipis nuraninya (atau mungkin tidak punya lagi) sehingga
tetap ngotot mengajukan rencana kenaikan harga BBM untuk disetujui DPR.

Dengan alasan-alasan yang tidak rasional, tidak mau repot dan lebih memilih
kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya sendiri. Mungkin jika tetap ngotot
menaikkan harga BBM, kiranya pantas dikatakan bahwa pemerintah telah
bohong, zalim dan khianat terhadap rakyatnya sendiri. Sebenarnya kalau
pemerintah mau dan memiliki keberpihakan terhadap rakyat masih banyak
alternatif lain yang bisa dilakukan untuk menghasilkan dana sebanyak Rp. 31
Trilyun ( Penghematan yang diperoleh jika pemerintah menaikkan harga BBM
menjadi Rp. 6.000). Beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah
antara lain :

*Penghematan APBN*

Salah satu alasan yang selalu dikemukan pemerintah ketika memotong dana
subsidi untuk rakyat selalu beralasan subsidi membebani APBN, tapi
pernyataan sangat kontradiksi dengan perilaku pemerintah yang justru banyak
melakukan melakukan penggunaan APBN yang sifatnya tidak efektif dan efisien
bahkan cenderung boros dan menghambur-hamburka n uang rakyat. Indikasinya:
pertama, banyak pengeluaran yang tidak efektif. Misalnya Anggaran untuk
kunjungan dan studi banding tahun 2011 mencapai Rp 21 T, padahal selama ini
dinilai lebih banyak bernuansa plesiran.

Kedua, anggaran untuk gaji pegawai tahun 2012 mencapai Rp 215.7 triliun
naik Rp 32.9 triliun (18%) dibandingkan tahun 2011, salah satu pos cukup
besar diantarnya tunjangan pejabat. Padahal rata-rata gaji PNS sudah jauh
lebih baik dari UMR. Tapi pemerintah tetap menaikkan gaji PNS 10 %
sementara kenaikan gaji itu tidak diikuti dengan peningkatan kinerja PNS
dan sampai sekarang kualitas pelayanan publik masih saja buruk.

Ketiga, Ada anggaran Belanja barang sebesar Rp 138,5 T dan belanja modal
Rp. 168 T yang kadang-kadang anggaran tersebut digunakan untuk belanja yang
sifatnya pemborosan seperti renovasi gedung yang masih bagus, penggantian
mobil mewah milik para pejabat padahal mobil sebelumnya masih layak pakai.

Keempat, Pemerintah juga menambah jumlah pejabat tinggi yaitu menambah
banyak jabatan wakil menteri. Pasti mereka akan mendapat berbagai fasilitas
yang dibiayai dari APBN seperti rumah dan mobil dinas, biaya operasional,
gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, sopir dan beberapa staf
pembantu dan sebagainya. Tentu itu makin menyedot uang APBN. Kelima ,
Korupsi dalam penggunaan dana APBN. Dalam catatan KPK, pada 2008 kebocoran APBN mencapai 30-40 persen.

*Moratorium Pembayaran Bunga Utang*

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau memang dana APBN itu terbatas adalah melakukan moratorium termasuk menghentikan penambahan utang baru. Karena kalau mau jujur, yang membebani APBN selama ini bukan subsidi tapi pembayaran Utang dan bunganya. Tapi ini ini tidak dilakukan, pemerintah sangat patuh untuk membayar utang baik pokok maupun bunganya bahkan anehnya justru pemerintah malah menambah utang baru sebagai contoh Anggaran Pembayaran Utang tahun 2012 sebesar 170 trilyun (Bunga Rp 123 T dan Cicilan Pokok Utang LN Rp 43 T).

Ironisnya, tahun 2012 pemerintah terus menambah utang dalam bentuk Surat
Utang Negara (SUN) sebesar Rp. 134 T dan utang luar negeri sebesar Rp 54 T.
Padahal, ada sisa sisa APBN 2010 Rp 57,42 triliun ditambah sisa APBN 2011
Rp 39,2 triliun. Untuk apa utang ditambah, sementara masih ada sisa dana
yang tidak digunakan? Padahal bunga SUN dan utang LN itu harus dibayar tiap
tahun hingga puluhan triliun. Yang menikmati itu adalah para kapitalis dan
orang-orang kaya.

*Menghentikan Kontrak Karya yang merugikan Negara. *

Banyak sekali kontrak karya yang dilakukan oleh pemerintah sejak jaman orde
baru sampai sekarang yang merugikan Negara ratusan trilyun seperti kontrak
karya pertambangan emas dengan PT New Mont, PT Free Port, Pertambangan gas
dengan Exxon Mobile di Blok Natuna dan tempat-tempat lainnya termasuk juga
tambang minyak yang ada di Blok Cepu. Sebagai contoh Kontrak karya dengan
PT Free Port , Selama ini negara mendapat bagian yang sangat kecil
dibandingkan dengan yang diperoleh PT Freeport. Tercatat, dari tahun 2005 –
September 2010, total penjualan PTFI sebesar US$ 28.816 juta atau Rp 259,34
triliun; laba kotornya US$ 16.607 juta atau Rp 150,033 triliun. Bandingkan
dengan royalti yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US$ 732 juta
atau Rp 6,588 triliun (
http://ekonomi. kompasiana. com/bisnis/ 2010/11/04/ data-dan- fakta-kontrak- freeport
).

Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah KK II) kontribusi PTFI mencapai US$
10,4 milyar (royalti sebesar US$ 1,1 milyar dan dividen sebesar US$ 1
milyar). Artinya, total dividen dan royalti mencapai sekitar Rp 18 triliun
(selama 18 tahun). Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009,
pemerintah -sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI- mendapat deviden dari PTFI sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada tahun 2009 itu Freeport McMoran
sebagai pemegang 90,64% saham PTFI mendapat deviden sekitar Rp 20 Triliun.

Sementara, potensi yang masih ada di tambang Freeport sendiri sampai saat
ini menurut Presiden Direktur Free Port mencapai Rp 1.329 triliun, atau
hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012
yang mencapai Rp 1.435 triliun. Hal ini didapat dari hitungan, bahwa
Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang saat ini mencapai 2,6 miliar ton. Setelah diolah, setiap 1 ton bijih bisa menjadi 7,9 kg
tembaga dan 0,93 gram emas. Sehingga, dari cadangan sebanyak 2,6 miliar ton
itu jika dihitung secara kasar, bisa menghasilkan 2.418 ton emas. Jika
harga emas dipatok sebesar Rp 550.000 per gram, maka nilai cadangannya
senilai Rp 1.329 triliun (detikfinance, 12/03/2012) .

Tapi anehnya pemerintah tidak berdaya walaupun hanya ingin menaikkan
royalti agar sesuai ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75
persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Saat ini, royalti yang
diterima negara dari PTFI untuk emas 1 %, untuk tembaga 1,5% (jika harga
kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %.

Contoh lain adalah kerugian Negara akibat kontrak impor gas ke Negara China
pemerintah dirugikan setiap tahunnya ratus trilyun rupiah. Sejak tahun 2006
– 2009 saja Kerugian pemerintah akibat ekspor gas ke Cina diperkirakan
sebesar Rp. 410 Trilyun.

*Pengelolaan Energi Terpadu *

Idealnya, tata kelola energi di Indonesia itu dilakukan terpadu, sekalipun
boleh saja secara teknis tetap dibagi dalam beberapa perusahaan.
Langkah-langkah
yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, konsep PSC dengan perusahaan swata dan asing ini dievaluasi secara
menyeluruh, terutama menyangkut besaran bagi hasil, jangka waktu kontrak
dan cost recovery. Dalam konsep Islam, karena minyak adalah termasuk
kepemilikan umum, maka mestinya hanya negara yang boleh mengelola dan
mengambil untung, yang untungnya ini untuk kepentingan umum juga.

Kedua, efisiensi harus dilakukan di seluruh mata rantai produksi dan
distribusi. Bila minyak mentah masih harus diimpor, maka pemerintah
seharusnya melakukannya langsung, tanpa melalui broker. Selama ini
pemerintah harus mengeluarkan sebesar 2 dollar per barel untuk broker
sementara tiap hari pemerintah harus mengimpor sekitar 540.000 barel per
hari. Pertamina juga harus mengadakan kapal-kapal tanker dengan ukuran yang
tepat dan biaya operasional yang optimal. Saat ini hanya 10% kapal tanker
yang dimiliki sendiri oleh Pertamina. Kilang-kilang harus dibangun sesuai
dengan yang dibutuhkan. Semua ini dipadu dengan sistem akuntansi yang
transparan, sehingga biaya produksi dan distribusi baik yang detil maupun
secara nasional mudah didapatkan.

Ketiga, politik energi dan penghitungan energi dalam APBN dijalankan secara
menyeluruh. Pada saat ini, asumsi-asumsi APBN hanya diterapkan pada
minyak. Untuk gas, karena sebagian besar diekspor, malah tidak ada asumsi APBN yang ketat. Disinyalir, harga gas diatur oleh sebuah suatu kartel, sehingga produksi gas dengan kandungan energi 500% dari minyak bumi, namun hanya menyumbang untuk APBN 40% dari minyak bumi. Gas ini banyak diekspor ke Jepang dan Cina, oleh perusahaan yang disinyalir satu group dengan yang investasi diladang-ladang gas di Indonesia. Impor gas selama ini hanya merugikan negara baik secara langsung seperti impor gas ke cina yang harganya sangat murah sehingga merugikan negara tiap tahunnya lebih dari 100 trilyun maupun kerugian tidak langsung seperti Kerugian PLN akibat penggunaan Minyak yang harus bisa dialihkan ke gas tapi gas tidak ada, maka PLN mengalami pemborosan anggaran Selama 2010-2011 sebanyak Rp 37 Trilyun. .

Keempat, dari sisi konsumsi, bila transportasi publik dibangun dengan
massif, maka konsumsi BBM untuk transportasi dapat ditekan, kemacetan
diurai, dan sekaligus polusi dan pemanasan global juga dapat diturunkan. Transportasi merupakan pengguna BBM yang terbesar, karena sifat mobilitasnya yang belum dapat tergantikan oleh medium energi lain. Namun hingga hari ini, tidak ada langkah-langkah yang serius untuk membangun kereta api listrik, bahkan jaringan kereta api yang diwariskan penjajah Belanda justru makin menyusut, dan kecelakaan kereta api menjadi berita sehari-hari. Lambannya pembangunan transportasi publik ini disinyalir karena desakan para produsen kendaraan bermotor yang tidak ingin omsetnya turun.

*Penutup*
Itulah beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau
memang alasan menaikkan harga BBM adalah masalah keterbatasan anggaran.
Tapi alasan sebenarnya bukan itu karena terbukti pemerintah telah yang
menyediakan dana konpensasi dalam bentuk BLST (bantuan langsung sementara masyarakat) yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah penghematan yang dihasilkan dari kenaikan BBM sekitar Rp. 30 trilyun. Lalu untuk apa pemerintah repot-repot menaikan BBM sementara pemerintah harus
mengeluarkan dana konpensasi yang jumlah yang sama, dan kebijakan kenaikan harga BBM maupun konpensasi yang diberikan sebagian besar rakyat menolak ? Alasan yang sebenarnya adalah ketaatan pemerintah kepada n para penjajah kapitalis yang menuntut penghapusan subsidi dan menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar sesuai dengan keinginan para kapitalis yang tercantum dalam UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang lahir dari Konsensus Washington.

(Dr Arim Nasim, Ketua Lajnah Mashlahiyah HTI)

[Non-text portions of this message have been removed]

Satrio Arismunandar
Executive Producer, News Division Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 – 14 A, Jakarta 12790
Telp: 7917-7000 ext: 3542;   Fax: 021-79184558

HP: 0819 0819 9163
http://satrioarismunandar6.blogspot.com
http://facebook.com/satrio.arismunandar

“If you are neutral on situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.” Desmond Tutu

Mobil Polisi

TRIBUNnews.comOleh Edwin Firdaus | TRIBUNnews.com
Mobil Pollisi Dibakar di Salemba Jakarta

TRIBUNNEWS.COM – Aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang digelar oleh ratusan mahasiswa yang berada di wilayah Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (28/03/2012) malam berujung dengan pembakaran satu unit mobil milik polisi berjenis kijang oleh para mahasiswa.

Awalnya para mahasiswa tersebut melakukan pengrusakan terhadap mobil itu, namun tak berselang lama, para mahasiswa menjungkirbalikan mobil tersebut hingga kemudian membakarnya.

Saksi mata di lapangan menyebutkan bahwa awalnya mobil tersebut mencoba melintas di kawasan Salemba, mobil dimaksud terjebak kemacetan akibat aksi blokade yang dilakukan oleh mahasiswa.

“Tiba-tiba mobil polisi itu melintas dan menyalakan sirine, terus tiba-tiba mahasiswa langsung menyerang dan merusak mobil,” ungkap security di sekitar Salemba yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi Tribunnews.com

Dia juga menjelaskan, polisi yang ada didalam mobil tersebut berjumlah sekitar lima orang. Para Polisi itu, lanjut saksi sempat turun dari mobil untuk melawan mahasiswa yang hendak merusak mobil.

“Tapi mahasiswa nyerang balik, abis itu polisi nya lari,” terang saksi yang juga menjelaskan polisi tersebut selamat karena lari dari kejaran mahasiswa.

Hingga berita ini diturunkan, konsentrasi mahasiswa masih terlihat di kawasan Salemba. Nampak tidak ada satupun aparat kepolisian yang berjaga disekitar lokasi kejadian.

29 Maret 2012 | BP

Liberalisme Harga BBM Bersubsidi

Kita punya Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Juga dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terakhir dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Ironisnya, tiap kali harga BBM internasional naik, maka harga BBM bersubsidi pun harus mengikutinya. Artinya, harga BBM bersubsidi sangat cenderung mengikuti mekanisme pasar bebas yang bersifat liberalisme. Padahal, sistem perekonomian Indonesia lebih bersifat ekonomi kerakyatan. Membandingkan harga BBM bersubsidi Indonesia yang lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi Malaysia dan Singapura juga tidak tepat. Sebab, daya beli masyarakat Malaysia sekitar tiga kali lebih tinggi dan Singapura sekitar lima kali lebih tinggi dibandingkan daya beli masyarakat Indonesia.BBM bersubsidi sebagai jantung perekonomian Indonesia harus dijamin sistem dana cadangan untuk subsidi abadi yang diperoleh dengan cara menaikkan cukai rokok, menaikkan PBB gedung-gedung bertingkat termasuk apartemen, menaikkan pajak kendaraan bermotor, menerapkan cukai untuk batubara, menaikkan tarif dasar listrik untuk rumah-rumah mewah dan usaha-usaha lain. Artinya, pemerintah harus punya pos cadangan untuk subsidi abadi yang bisa digunakan suatu saat apabila harga BBM dunia naik. Dengan adanya sistem dana cadangan untuk subsidi abadi, maka tidak perlu harga BBM bersubsidi selalu naik mengikuti harga liberal.Hariyanto ImadhaBSD Nusaloka Sektor XIV-5Jl.Bintan 2 Blok S-1/11 Tangerang 15318
26
Mar
12

Perdagangan : Bongkar Itu Pengkhianat [SBY]

Itu Pengkhianat

TRIBUNnews.comTRIBUNnews.com
SBY : Bongkar Itu Pengkhianat
TRIBUNNEWS.COM,CHINA–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mensinyalir ada pengkhianat dalam proses hubungan perdagangan antara Indonesia dan China.

“Bongkar itu,” tegas Presiden SBY saat jumpa pers usai pertemuan bilateral dengan Presiden Hu Jintao, PM China Wen Jiabao dan Ketua Polit Biro Partai Komunis China, Li Changchun di Beijing, China, Sabtu (24/3/2012).

Sinyalemen itu diungkapkan presiden menanggapi pertanyaan wartawan saat jumpa pers di hari terakhir kunjungannya di Negeri Tirai Bambu.

Pasalnya, terdapat perbedaan data yang dimiliki China dan RI. Menurut data RI, volume perdagangan kedua negara mencapai 50 miliar dolar AS. Sedangkan menurut catatan China mencapai 60 miliar dolar AS.

Pada sisi lain, dalam catatan RI terjadi defisit untuk Indonesia senilai Rp 3 triliun. Sebaliknya mereka mencatat defisit itu justru untuk China dengan nilai sama.

Presiden menduga ada barang yang keluar atau masuk RI tak melalui pintu resmi. “Tujuannya untuk menghindari pajak. Ini pengkhianat,” tandas Kepala Negara.

Bisa saja perdagangan itu melalui negara lain. “Ini juga pengkhianat,” katanya. Presiden minta agar hal itu dibongkar karena merugikan negara. “Jangan ada yang sluman, slumun, selamet. Tapi mudah-mudahan tak selamat,” kata SBY.

Tak sampai di situ, presiden yang murka memerintahkan mencopot pejabat yang terlibat. “Copot saja. Jangan terus dibina, dibimbing, diasuh. Sudah cukup,” tandas presiden.

Menurut presiden, pemerintah kedua negara bersepakat terus meningkatkan volume perdagangan. Pada 2015, kedua negara menargetkan volume perdagangan mencapai 80 miliar dolar AS.

“Dengan catatan ada penguatan industri dalam negeri dan pengembangan kapasitas,” katanya. Selain itu, hubungan perdagangan tersebut harus bersifat berimbang dan fair, sehingga memberikan keuntungan bagi masing-masing negara.

Pemerintah Indonesia dan China sepakat membentuk komisi bersama untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. “Komisi ini langsung melapor ke presiden, jika di Indonesia. Sedangkan jika di China melapor ke presiden dan perdana menteri,” jelas SBY.

Selain komisi bersama, kedua negara sepakat menjajaki kemungkinan kerjasama pertukaran dua hewan asli kedua negara, yakni komodo dengan panda. “Tukar menukar komodo dan panda, sedang diteliti. Mudah-mudahan saat dingin komodo tak terganggu, dan saat musim panas panda tak terganggu juga,” kata presiden.




Blog Stats

  • 3,303,466 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…