Posts Tagged ‘Human Rights

25
Dec
11

Konflik Aparat vs Warga : Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat

 

Tembak di Tempat

Didi Syafirdi – detikNews

Minggu, 25/12/2011 17:50 WIB

Lumpuhkan Pendemo di Bima, Polisi Gunakan ProTap Tembak di Tempat
Jakarta - Menghadapi unjuk rasa warga yang berujung bentrok di Pelabuhan Sape, Bima, NTB aparat kepolisian menggunakan protap Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarkis terhadap pendemo. Akibatnya, 2 orang warga tewas tertembus timah panas petugas.Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution mengatakan, penggunaan protap yang dikenal dengan protap tembak di tempat itu sudah sesuai dengan prosedur. Tindakan represif diambil karena adanya perlawan dari warga dengan senjata tajam dan bom molotov.”Protap Nomor 1 Tahun 2010 merupakan penanganan terhadap unjuk rasa anarkis. Diatur penembakan untuk melumpuhkan bukan membunuh,” kata Saud kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Minggu (25/12/2011).Pada kenyataannya, 2 warga, Arif Rahman dan Saiful tewas dalam bentrok berdarah itu. Saat mengamankan demo lanjutnya, petugas hanya dibekali dengan peluru karet. “Peluru yang digunakan peluru karet,” ucapnya.Untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian kedua orang itu, Saud masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Mataram.”Kita sedang tunggu hasil otopsi, untuk memastikan tidak bisa luka dilihat hanya dari luar saja,” kata Saud.

Pasca bentrokan polisi menetapkan 47 orang warga sebagai tersangka karena menduduki fasilitas umum, melakukan pengursakan dan pembakaran. Tiga orang berinisial H, A alias O dan SY terindikasi sebagai provokator.

Bentrok antara brimob dan warga terjadi Sabtu (24/12/2011) pagi saat polisi membubarkan paksa ribuan warga yang memblokade Pelabuhan Sape, karena tuntutan agar dua perusahaan tambang di Sape dan Lambu ditutup tak digubris Bupati Bima. Blokade pelabuhan sudah berlangsung sepekan.

Pelabuhan Sape melayani penyeberangan ke Labuan Bajo, Manggarai, dan ke Waikelo, Sumba, NTT. Pelabuhan ini terletak pada jalur jalan nasional yang menghubungkan Aceh hingga Los Palos, Timor Leste.

(did/gun)

2.12.2011 14:12

Tragedi Mesuji Terulang di Sumbawa

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Aksi kekerasan terhadap petani kembali terjadi. Kali ini menimpa ratusan petani di Kampung Pekasa, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Puncaknya terjadi Rabu (21/12) sore. Polisi, TNI, serta polisi hutan mengintimidasi petani dengan melepaskan tembakan berkali-kali. Petugas juga menangkap kepala adat setempat. Hingga Kamis (22/12) pagi ini ratusan warga termasuk petani lari ke hutan.

Sekretaris Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumbawa Febrian Anindhita yang dihubungi SH, Kamis pagi ini mengatakan, hingga pagi ini, masyarakat di sini belum berani kembali ke desanya.

Mereka lari ke hutan dan berpencar setelah diintimidasi dengan senjata. Suara peluru melepaskan tembakan berkali-kali juga membuat warga syok dan ketakutan. Intimidasi itu disebut-sebut berdasarkan perintah Dinas Kehutanan NTB.

Febrian menuturkan, dalam peristiwa yang terjadi Rabu sore sekitar pukul 15.00 Wita hingga malam memang tidak ada korban jiwa. Namun, kepala adat Kampung Pekasa ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah.

“Mereka (Tim Gabungan polisi, TNI, dan polisi hutan) membawa kepala adat kami, setelah sebelumnya melakukan intimidasi,” imbuh Febri mengutip pernyataan warga.

Sebelumnya, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan menyebutkan, kasus Mesuji terulang di Kampung Pekasa, Kabupaten Sumbawa, NTB. Kampung ini merupakan wilayah adat sejak ratusan tahun lalu. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan pada 1980-an, wilayah ini ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung.

Mengenai kejadian itu, dia menjelaskan, sore itu Dinas Kehutanan NTB datang mengerahkan aparat Brimob dan polisi hutan menggusur Kampung Pekasa dengan cara membakar seluruh rumah dan menangkap warganya. Rumah yang dibakar berjumlah 50.

“Peristiwa terjadi Rabu sekitar pukul 15.00 waktu setempat sampai malam hari. Warga ketakutan sehingga banyak yang memilih masuk hutan,” katanya.

Ia mengatakan, kasus ini merupakan contoh bahwa hukum Indonesia tidak berpihak kepada masyarakat adat. Kasus ini harus diinvestigasi Komnas HAM sebagai pihak independen.

Kawasan adat ini sudah ada ratusan tahun lalu tetapi tiba-tiba pada 1980-an Menteri Kehutanan (Menhut) menetapkan wilayah itu sebagai hutan lindung.

Aksi Petani Meningkat

Menurut catatan SH, aksi petani terkait sengketa tanah terus bermunculan sepekan ini. Sebut saja yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta pada Senin (19/12).

Seratus petani dari Kabupaten Meranti, Pulau Padang, Riau, berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin. Sebagai simbol penderitaan, sekitar 37 warga Meranti bahkan menjahit mulutnya untuk meminta perhatian pemerintah agar membantu perbaikan nasib mereka.

Mereka menuntut pemerintah mencabut SK Kehutanan Nomor 327 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri kepada perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Para petani menganggap operasional RAPP telah merusak hutan. Bahkan mereka memperkirakan operasional tersebut dapat menenggelamkan Pulau Padang. Selain itu, masyarakat yang menggantungkan hidup pada produksi hutan di wilayah tersebut juga terancam kehilangan mata pencarian.

Di Bima, ratusan warga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB, hingga Selasa (20/12) masih bertahan menduduki dan memblokade Pelabuhan Sape Bima. Aksi pendudukan dilakukan sejak Senin.

Mereka bahkan nekat bertahan di pelabuhan sampai Bupati Bima Ferry Zulkarnain ST mencabut SK 188 yang memberi izin eksplorasi tambang emas di wilayah mereka. Menurut warga, kehadiran investor tambang emas telah cukup merusak mata pencarian warga yang rata-rata sebagai petani.

Ratusan warga itu menginap di pintu keluar-masuknya kendaraan di pelabuhan. Mereka membawa sejumlah senjata tajam. Akibat aksi blokade itu, aktivitas di Pelabuhan Sape Bima dari Senin hingga kini lumpuh total.

Kapal dan puluhan kendaraan terpaksa mengantre menunggu aksi massa bubar. Pihak Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Sape, serta aparat kepolisian masih kewalahan mengatur lalu lintas di sekitar pelabuhan.

Terakhir, ratusan petani dari lima desa, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR), menggelar demonstrasi menolak masuknya perkebunan sawit. Aksi digelar di halaman Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Selasa.

Mereka berasal dari lima desa, yakni Desa Seruat, Dabung, Olak-olak Kubu, Mengkalan, dan Pelita yang tergabung dalam STKR. Petani menolak masuknya pengembangan perkebunan sawit oleh PT Sintang Raya karena telah merampas lahan pertanian dan tanah-tanah petani.

Ratusan petani itu rela menempuh perjalanan berjam-jam, yakni dari Kecamatan Kubu menempuh perjalanan air sekitar tiga jam dan perjalanan darat menggunakan lima truk dari Dermaga Rasau Jaya, kemudian menuju Mapolda Kalbar sekitar 1,5 jam. (CR-27/Ant)

Polisi Minta Bukti

Didi Syafirdi – detikNews

Minggu, 25/12/2011 18:04 WIB

Polisi Minta Bukti Korban Tewas Bentrokan di Bima Lebih dari 2 Orang
Jakarta - Sampai saat ini RSUD Bima hanya menerima dua korban tewas akibat bentrokan antara Brimob Polda NTB dengan warga di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Berdasar fakta tersebut, Mabes Polri masih berkeyakinan bahwa jumlah koban tewas tidak lebih dari dua orang tersebut.”Sejauh ini korban tewas ada dua orang warga atas nama Arif Rahman dan Saiful,” tegas Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman, di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/12/2011).”Kemarin ada yang katakan sampai ada 11 korban yang tewas. Bila memang ada, silakan tunjukkan,” sambungnya.Sementara untuk korban luka-luka, tercacat ada 10 orang yang semuanya masih menjalani perawatan di RSUD Bima. Sebanyak dua hingga tiga orang di antara mereka mengalami luka tembak.Jumlah korban tewas dalam bentrokan di Pelabuhan Sape sempat dikabarkan berjumlah tiga orang. Bahkan ada isu yang menyatakan ada mahasiswa anggota IMM yang tewas dalam bentrokan, namun belakangan IMM membantahnya. (did/lh)
Minggu, 25/12/2011 16:15 WIB

fotoNews

Salat Gaib

Fotografer – Pool
Salat Gaib untuk Korban Kekerasan Bima
   

Salat Gaib untuk Korban Kekerasan Bima
Salat Gaib ini diikuti sekitar 20 orang. Hasan Alhabshy/detikcom
icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off

Foto Lain

Sekitar 20 orang menggelar salat ghaib di depan gedung DPR, Jakarta, untuk para demonstran yang tewas di Bima, NTB, Minggu (25/12/2011). Mereka juga mengecam tindakan polisi yang menembaki demonstran yang tidak bersenjata.

Aparat Vs Warga

Ramadhian Fadillah – detikNews

Minggu, 25/12/2011 10:16 WIB

tv

 Konflik Aparat vs Warga Dinilai akan Terus Terjadi
trans7
Jakarta - Konflik aparat versus warga dinilai masih akan terus terjadi selama reformasi agraria tidak berjalan. Rakyat kecil dan petani hanya akan menjadi korban penggusuran industri kelapa sawit dan tambang.”Kekerasan dan pelanggaran HAM dalam sektor agraria pasti terjadi selama ada konflik agraria. Hal itu tentu menjadi satu keprihatinan. Pantas kita kecam kekerasan yang dilakukan aparat negara,” ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf kepada detikcom, Minggu (25/12/2011).Araf menjelaskan ada sekitar 1.000 konflik agraria yang berpotensi konflik. Wilayah konflik akibat tambang dan perkebunan tersebar merata di seluruh pelosok negeri.”Akar masalahnya adalah reformasi agraria yang tidak berjalan. Padahal itu merupakan ketetapan MPR tahun 2001, sampai sekarang semuanya berjalan setengah hati. Apalagi saat pemerintahan SBY ini,” keluh Araf.Imparsial menuntut agar pemerintah mengusut tuntas seluruh konflik antara masyarakat dan aparat keamanan. Termasuk kasus Mesuji dan Bima. Araf pun menilai aparat kerap berlaku represif di lapangan karena tidak ada sangsi berat bagi pelaku pelanggaran HAM.”Paling dihukum 21 hari atau ditunda kenaikan pangkat. Tolonglah agar Komnas HAM serius menangani masalah ini,” tutupnya. (rdf/anw)
Baca Juga

Polisi Juga Manusia

Ahmad Toriq – detikNews

Minggu, 25/12/2011 09:31 WIB

 Polisi Juga Manusia, Bisa Panik Hadapi Massa
Jakarta - Perilaku represif polisi menjadi sorotan dalam beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini. Namun, yang perlu diingat mereka juga manusia biasa yang bisa merasa takut dan panik.”Di lapangan, mereka juga bisa takut bahkan panik. Sehingga, perilaku menjadi sebatas fight atau flight. Tujuannya, sama seperti kita, sekadar menyelamatkan diri,” kata pakar psikologi forensik Binus, Reza Indragiri Amriel, dalam emailnya kepada detikcom, Minggu (25/12/2011).Keletihan sekaligus ledakan kondisi psikologis menjadi faktor yang bisa memicu tindak represif seorang personel polisi. Sehingga, alih-alih menjadi pemecah masalah, terkadang polisi justru menjadi sumber masalah.Beban menjadi tulang punggung keluarga dan sorotan publik juga menjadi tekanan tersendiri bagi mereka. Fakta ini ditambah dengan kenyataan bahwa pihak kepolisian kurang memikirkan kesejahteraan para personelnya.”Mereka adalah bagian dari organisasi yang kurang memberikan perhatian kepada anggota-anggotanya,” lanjut Reza.Pendidikan dan pelatihan secara kontinu perlu dikedepankan dalam rangka pembinaan karakter para personel polisi.”SDM dan Lembaga Pendidikan adalah unit yang paling mendasar bertugas membenahi itu semua,” tutupnya. (rdf/rdf)

Baca Juga

Warga Blokir Jalan

Kusmayadi – detikNews

Minggu, 25/12/2011 13:57 WIB

 Pasca Bentrok Bima, Kecamatan Lambu Masih Mencekam, Warga Blokir Jalan
Mataram - Sehari setelah bentrok polisi dengan warga Kecamatan Lambu dan Sape, di Bima, NTB, suasana di dua kecamatan itu masih mencekam. Tadi pagi warga mengamuk dan merobohkan kantor yang telah dibakar sehari sebelumnya. Warga juga memblokir jalan dengan bersenjata tajam. Beredar kabar, polisi akan menggelar sweeping.Di kecamatan Lambu, warga memusatkan diri di dua desa yakni Desa Rato dan Desa Sumi. Menurut Delian Lubis, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cabang Bima, warga mempersiapkan diri melawan, kalau sweeping benar digelar polisi.”Kami bersama warga kini menyiapkan diri. Kita terima informasi polisi mau sweeping. Kami kini sedang bersiap di Desa Rato,” kata Lubis, dihubungi detikcom dari Mataram, Minggu (25/12/2011). LMND adalah salah satu elemen yg turut aksi bersama warga dan menamakan diri Front Rakyat Anti Tambang.Lubis mengatakan, warga kini memblokade jalan akses menuju kecamatan Lambu. Jalan akses itu juga menghubungkan Lambu dengan Kecamatan Sape.Tadi pagi kata Lubis, warga kecamatan Lambu masih melampiaskan kemarahan dengan mengamuk merubuhkan dan meratakan bangunan kantor-kantor milik instansi pemerintah yang sehari sebelumnya dibakar warga. Di antara bangunan yang diratakan warga adalah Mapolsek Lambu, Kantor Cabang Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, dan kantor Desa Lambu.”Tentang korban meninggal, warga sudah ikhlaskan. Sejak semula kami sampaikan ini gerakan masyarakat yang hanya ingin izin operasional dua perusahaan tambang di Sape dan Lambu dicabut. Karena itu kami siap hadapi konsekuensi apapun,” kata Lubis.Sejauh ini kata dia, sudah 54 orang warga yang ditangkap polisi. Seluruhnya dibawa ke Mapolres Bima. Namun terhadap informasi yang menyebutkan bahwa lima warga hilang dan tiga yang tewas, Lubis tak ingin berspekulasi.”Yang kami yakini sampai saat ini, dua teman kami meninggal, sembilan luka di rawat di rumah sakit Bima dan dua lagi dirujuk di rumah sakit di Mataram. Salah satu yang krtitis di Mataram adalah aktivis LMND,” kata Lubis.Ia mengatakan, warga sebetulnya tidak ingin berkonfrontasi. Warga hanya ingin aspirasi mereka dikabulkan pemerintah.Bentrok antara brimob dan warga terjadi Sabtu (24/12/2011) pagi saat polisi membubarkan paksa ribuan warga yang memblokade Pelabuhan Sape, karena tuntutan agar dua perusahaan tambang di Sape dan Lambu ditutup tak digubris Bupati Bima. Blokade pelabuhan sudah berlangsung sepekan.Pelabuhan Sape melayani penyeberangan ke Labuan Bajo, Manggarai, dan ke Waikelo, Sumba, NTT. Pelabuhan ini terletak pada jalur jalan nasional yang menghubungkan Aceh hingga Los Palos, Timor Leste. (anw/anw)

Baca Juga

Komisi Anak

Indra Subagja – detikNews

Minggu, 25/12/2011 08:18 WIB

Komisi Anak Kutuk Kekerasan di Bima
trans7
Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk kekerasan yang terjadi di Bima, NTB. Seharusnya penegakkan hukum dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum. Korban anak pun bisa dicegah.”Dalam insiden kekerasan tersebut, salah satu korban tewas adalah Saiful yang masih berusia 17 tahun. Seharusnya polisi hadir untuk menjaga ketertiban umum, memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan terhadap warga,” terang Wakil Ketua KPAI Asrorun Niam Saleh dalam pernyataannya, Minggu (25/12/2011).Pria yang akrab disebut Niam ini menjelaskan, dalam situasi konflik sekalipun, polisi harus tetap memberikan perlindungan pada anak-anak.”KPAI juga menyesalkan pelibatan anak-anak dalam konflik tersebut,” jelasnya.Pelibatan anak-anak dalam unjuk rasa tidak dibenarkan. Namun bagaimanapun polisi tidak bisa sembarang melakukan tindakan atas dasar penegakkan hukum.”Pelibatan anak dalam konflik melanggar UU dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak,” jelasnya.2 Warga Bima, Syaiful dan Arif Rachman tewas ditembak petugas. Keduanya tergabung dalam kelompok masyarakat yang memblokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Warga menolak lokasi tambang emas di daerah mereka yang dinilai merusak sumber air. (ndr/rdf)
Baca Juga

Hentikan Kekerasan

Ahmad Toriq – detikNews

Minggu, 25/12/2011 07:26 WIB

 Polisi Harus Hentikan Kekerasan Pada Rakyat Kecil
trans7
Jakarta - Polisi kembali menjadi sorotan karena kasus kekerasan yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa rakyat Bima dinilai berlebihan dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.”Sesungguhnya negara tidak dalam keadaan bahaya oleh pengunjuk rasa, tetapi negara tidak berdaya dalam cengkeraman tuan-tuan pemilik modal,” ujar Edi Saidi, Koordinator Urban Poor Consortium Jaringan Rakyat Miskin (UPC JRMK), Minggu (25/12/2011).”Oleh karena itu, pembubaran paksa dan penembakan terhadap aksi rakyat yang mempertahankan haknya merupakan tindakan yang inkonstitusional dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM),” lanjut rilis tersebut.Dalam rilisnya, UPC JRMK meminta agar pemerintah menghentikan dan mencabut izin usaha PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara. Kapolda NTB juga diminta mengusut dan mengadili aparat pelaku penembakan yang dikabarkan menewaskan dua orang tersebut.Selain itu, mereka menunjuk Bupati Bima sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala kerugian materiil dan immateriil para korban dan keluarga korban. UPC JRMK juga meminta Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan perlindungan hukum terhadap para korban. (rdf/rdf)

Polri Banjir Kecaman

Ramadhian Fadillah – detikNews

Minggu, 25/12/2011 05:51 WIB

 Tewaskan Demonstran di Bima, PolRI Banjir Kecaman
Jakarta - Tindakan represif Brimob dalam membubarkan demonstrasi di Bima, Nusa Tenggara Barat, menuai banyak kecaman. Polisi seharusnya tidak perlu melakukan tindak kekerasan pada demonstran. Apalagi hingga menembaki demonstran yang tidak bersenjata.”Polisi makin tidak bisa mengerem tindakannya. Ini tidak manusiawi. Tindakan kasar sudah melembaga. Mesuji belum selesai kini ditambah Bima,” ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada detikcom, Sabtu (24/12/2011) malam.Bambang mengkritik tindakan polisi. Menurutnya seharusnya polisi melindungi rakyat yang menjadi korban dari efek negatif pembangunan dan penggusuran lahan. Bukan malah menembaki mereka.”Polisi harus paham. Mereka ini kan mencari keadilan. Sudah jadi korban pembangunan, malah dihantam polisi juga. Presiden SBY juga jangan diam saja,” tutur Bambang.LSM Kontras pun menyampaikan kecaman atas tindakan polisi. Menurut data lapangan yang didapat Kontras, saat itu tidak ada kondisi yang mengancam nyawa aparat yang berjaga. Haram hukumnya menembaki orang yang tidak bersalah. Kontras menyayangkan justru polisi menembaki rakyat yang menuntut hak mereka dan mencari keadilan atas tanah mereka.”Kapolda dan Gubernur harus bertanggung jawab,” ujar koordinator Kontras Haris Azhar kepada detikcom.Kecaman juga disampaikan Muhammad Lutfi, anggota DPR Dapil NTB. Lutfi mempertanyakan kinerja Polri yang seolah-olah membiarkan masyarakat menduduki pelabuhan Sape, Bima. Untuk selanjutnya dibubarkan paksa. Seharunya sebagai objek vital polisi memblokir pelabuhan tersebut sehingga tidak bisa ditutup oleh warga. Namun warga harus diberi pendekatan persuasif.”Bukan dengan cara ditembaki. Ini kan seolah-olah ada pembiaran,” kata Lutfi saat dihubungi detikcom.Dua orang dipastikan tewas dalam bentrok warga dengan aparat kepolisian di Bima, NTB. Sempat terlihat beberapa kali anggota kepolisian menyeret dan memukuli warga.Pada saat terjadinya bentrokan, Sabtu (24/12/2011) pagi, seperti ditayangkan oleh Trans7, terlihat sekitar empat petugas polisi dari kesatuan Brimob menarik seorang warga ke arah luar area bentrokan. Seorang warga ini ditarik hingga kakinya terseret.Terlihat salah seorang polisi memukul dan melepaskan tendangan ke arah warga yang tengah diseret itu. Tak lama kemudian muncul salah seorang berpakaian sipil yang turut melepaskan tendangan.Dalam tayangan tersebut, juga terdengar suara tembakan peluru bertubi-tubi ke arah kerumunan warga yang memblokir pelabuhan. Di saat aparat kepolisian mendekat sambil memberondong tembakan, warga berhamburan membubarkan diri.

(rdf/rdf)

Baca Juga

Bentrok Bima

Mega Putra Ratya – detikNews

Sabtu, 24/12/2011 15:02 WIB

 Bentrok Bima, PolRI : 2 Orang Tewas & 3 Provokator Diamankan
Jakarta - Jumlah korban tewas akibat bentrokan di Bima masih simpang siur. Mabes Polri membeberkan 2 orang tewas, 3 provokator ditangkap dan 31 orang diamankan.”Korban meninggal dunia, Arief Rachman (18) dan Syaiful (17),” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution, dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (24/12/2011).Saud mengatakan provokator yang ditangkap berinisial H (DPO Polda NTB), A alias O, dan Sy.”Jumlah massa yang diamankan dan diambil keter di Polres Bima 31 orang terdiri dari 25 orang dewasa dan 6 anak-anak,” ujar Saud.Menurut dia, barang bukti yang disita 10 parang, 4 sabit, 1 tombak, 1 bom molotov, 2 botol bensin dan lain-lain.Walhi Bima sebelumnya menyebut 3 orang tewas dalam insiden berdarah itu. Korban tewas bernama Arif Rahman (19), Saipul (17) dan 1 orang laki-laki yang belum terindentifikasi.Sebelumnya juga menurut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Sedang versi WALHI ada 3 orang yang tewas yakni Arif Rachman dan Syaiful, sedang 1 orang lagi belum teridentifikasi. (aan/ndr)
Baca Juga

Kronologi Bentrok

Mega Putra Ratya – detikNews

Sabtu, 24/12/2011 15:34 WIB

Kronologi Bentrok Berdarah di Bima versi Polisi
Jakarta - Mabes Polri membeberkan bentrokan berdarah warga dengan aparat keamanan di Pelabukan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). 2 Nyawa melayang saat bentrokan maut itu.Berikut ini kronologi bentrokan warga dan aparat keamanan di Bima seperti yang disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (24/12/2011).Selasa 20 Desember 2011Ada kegiatan unjuk rasa massa yang menamakan diri Kelompok Front Reformasi Anti Tambang berupa menduduki dan melarang aktivitas jembatan penyeberangan Ferry Sape.Massa menuntut agar SK Bupati Bima nomor 188 tahun 2010 yang memberikan izin pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara dicabut.Kedua, massa menuntut agar tersangka atas nama AS yang sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum supaya dilepaskan (terkait provokator pembakaran kantor Camat Lumbu pada 10 Maret 2011).Perempuan dan anak-anak dijadikan tameng oleh massa di penyeberangan ferry.Bupati dan kapolda sudah melaksanakan negosiasi secara berulang-ulang. Tetapi massa tidak bergeming sepanjang kedua tuntutannya tidak terpenuhi.Dalam rangka pelaksanaan operasi lilin 2011 dan juga terganggunya aktivitas masyarakat sebagai akibat dari jembatan penyeberangan tidak bisa digunakan sehingga terjadi keresahan masyarakat, kemudian dilakukan tindakan penegakan hukum untuk pembebasan jembatan penyeberangan ferry dari pendudukan massa.

Sabtul 24 Desember 2011 pukul 08.00 WITA

Dilakukan tindakan penegakan hukum terhadap massa yang bertahan di jembatan penyeberangan ferry Sape dipimpin Kapolda NTB.

Kemudian dilakukan penangkapan terhadap provokator dan masyarakat yang masih bertahan. Mereka diangkut keseluruhan ke Polres Bima untuk diambil keterangannya.

Provokator yang ditangkap yaitu : 1. atas nama H (DPO Polda NTB), A alias O, dan Sy.
Jumlah massa yang diamankan dan diambil keter di Polres Bima 31 org (25 dewasa dan 6 anak).
Korban meninggal dunia: Arief Rachman (18) dan Syaiful (17).
Bara bukti yang disita: parang 10, sabit 4, tombak 1, bom molotov 1, bensin 2 botol dan lain-lain.
Polsek Lambu terbakar bersama beberapa kantor pemerintah dan sedang didata.

Sabtu 24 Desember 2011

Aktivitas di pelabuhan penyeberangan Sape berjalan dengan normal kembali.

(aan/ndr)

Baca Juga

Brimob dan Warga

Kusmayadi – detikNews

Sabtu, 24/12/2011 13:03 WIB

 Brimob dan Warga Bentrok di Pelabuhan Sape, NTB
Bima, NTB - Bentrokan antara warga dengan aparat keamanan kembali terjadi. Kali ini lokasi terjadinya bentrokan adalah di Pelabukan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Warga yang sudah satu pekan ini memblokade pelabuhan penyeberangan itu, melawan Brimob Polda NTB yang mencoba membubarkannya.”Betul ada bentrokan, kita masih menunggu laporan lengkapnya,” ujar Kabid Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Hussein, melalui telepon (24/12/2011).Berdasar informasi sementara dari lapangan, bentrokan terjadi pada sekitar pukul 07.00 WITA. Pada waktu itu pasukan Brimob Polda NTB yang tiba sejak sehari sebelumnya (23/12) mencoba membongkar blokade yang dilakukan seribuan orang warga yang menutup gerbang Pelabuhan Sape, Bima.Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi, membuat warga kocar-kacir. Namun tidak sedikit yang melakukan perlawanan dengan berbagai senjata tajam yang mereka genggam. Buntut dari perlawanan itu, ada 20 orang yang akhirnya diamankan.”Memang benar ada yang diamankan, tapi kita belum pastikan jumlahnya ada berapa orang,” ujar Sukarman.Pasca pembubaran paksa, beredar desas-desus bahwa ada 2 orang warga yang tewas. Belum ada yang bisa menkonfirmasikannya, sebab desas-desus itu juga bersumber dari pengakuan seseorang yang melihat polisi menyeret dua orang warga.Pelabuhan Sape adalah pelabuhan penyeberangan dari Bima menuju Labuan Bajo dan NTT. Akibat aksi blokade warga sejak selama sepekan terakhir, aktifitas penyeberangan lumpuh total. Panjang antrean truk yang membawa logistik ke NTT mencapai 3 kilometer dan warga NTT yang hendak ke NTB terpaksa menumpang kapal kayu yang sangat rawan keselamatannya.Uniknya, penyebab aksi blokade tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pelabuhan Sape. Aksi blokade ini merupakan unjuk rasa warga kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen agar mencabut izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape dengan alasan merusak sumber air satu-satunya bagi irigasi setempat.

(lh/ndr)

23
Dec
11

Penegakan Hukum : Kasus Mesuji dan Jenggawah

Catatan Djoko Suud

Mesuji & Jenggawah

Djoko Suud – detikNews

Selasa, 20/12/2011 14:54 WIB

Jakarta - Mesuji berdarah. Sengketa lahan berbuntut kekerasan dan pembantaian. Ini mengingatkan kasus Jenggawah dan perkara lain yang serupa. Betapa rakyat jelata selalu dikalahkan. Aparat masih menjadi alat penguasa dan pengusaha. Bukan alat memperjuangkan kepentingan rakyat papa.Mesuji mengundang iba. Di zaman yang katanya kemanusiaan dijunjung tinggi itu masih saja tersisa kebiasaan purba, ‘pengayauan’. Pemenggalan kepala mirip tradisi Likurai di masa baheula. Atau tumbal bagi pendirian baileo yang dulu dilakukan Suku Naulu.Aparat diindikasikan terlibat dalam aksi ini. Menembak dan membantai. Berdiri di belakang pengusaha, bersama keamanan kebun memburu warga yang berjuang merebut tanah adat yang menjadi haknya. Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan adalah aib yang tak termaafkan.Rakyat yang mati boleh tidak sebanyak yang dilaporkan. Video yang ditayang mungkin tidak sepenuhnya fakta yang bisa dibenarkan. Juga korban meninggal terbanyak dari karyawan kebun yang pemukimannya dibakar. Tapi pembantaian melibatkan aparat tidak bisa dibenarkan. Apalagi belum pernah tercatat dalam sejarah, rakyat punya keberanian melawan aparat jika tidak kepepet.Sengketa lahan yang jadi killing field itu merupakan kasus simpanan lama. Tanah adat dicaplok perusahaan. Diminta baik-baik tidak kunjung diberikan. Melalui jalur formal mentok dalam negosiasi bertele-tele. Jurus pamungkas rakyat menduduki paksa yang disambut pasukan gabungan. Akibatnya yang tidak harus terjadi terjadilah. Anarkhisme diladeni anarkisme, korban nyawa pun berjatuhan.

Perkara ini harusnya tidak berakhir seperti ini. Aparat perlu berkaca diri. Jernih melihat persoalan. Lapang dalam menjatuhkan keberpihakan. Kasus Jenggawah adalah cermin yang bisa dipakai pengilon. Gara-gara lahan yang berpuluh-puluh tahun jadi ‘hak’ petani, tiba-tiba diambil begitu saja akibat nasionalisasi. Realisasi dari UU No 86 tahun 1958.

Akibat itu petani melakukan perlawanan. Mereka bertahan. PTPN yang punya hak berdasar HGU tidak menyerah. Aparat pun dilibatkan. Korban berjatuhan, disusul aksi bakar-bakaran. Ribuan petani turun merusak gudang dan gedung milik PTPN. Kota Jember membara, berakhir sementara dengan permintaan maaf Pangdam V Brawijaya yang menarik pasukannya serta memberi sanksi prajuritnya.

Di berbagai tempat di masalalu, saban terjadi konflik yang dipicu perkara lahan kian tidak aman jika melibatkan aparat keamanan. Selain Jenggawah di Jember, juga di Selecta Garut, dan Nipah, Sampang, Madura yang menewaskan empat petani. Pameo hilang kambing jadi kehilangan sapi jika lapor polisi benar adanya. Juga soal pengakuan. Jangan lagi manusia hidup, mumi saja akan mengaku asal-usulnya jika sudah ditangkap aparat. Itu karena takut digebuk dan ditendang, syukur tidak ditembak.

Masa lalu kelam tindakan aparat itu kini di berbagai daerah mulai membaik. Untuk itu ketika di Mesuji masih mempraktikkan pola lama sungguh amat mengejutkan. Adakah itu karena lokasi kebun yang jauh dari keramaian kota? Atau seperti kata Saurip Kadi, itu karena wani piro? (berani berapa?) ditransaksikan!

Dua-duanya tidak baik. Aparat wajib melindungi rakyat. Rakyat di perkotaan dan di daerah terpencil. Jika tindak barbarian itu dilakukan hanya karena lokasi itu jauh dari kota, maka aparat seperti ini wajib tidak di-aparat-kan. Dia bukan tipe pengayom dan pengabdi pada bangsa dan negara. Itu pula yang secara instingtif asumsi Saurip Kadi itu mendekati kebenaran. Aparat yang bertindak anarkhis pada rakyat itu karena dibayar perusahaan.

Kasus Mesuji membuat sesak dada. Kapankah aparat kita berjuang di belakang kepentingan rakyat jelata yang papa dan yang selama ini selalu dikalahkan?

*) Djoko Suud adalah pemerhati sosial budaya. Penulis tinggal di Jakarta.

(vit/vit)

Kejati Lampung

Anes Saputra – detikNews

Jumat, 23/12/2011 14:15 WIB

 Kasus Mesuji Lampung, 3 Polisi Diajukan ke Kejati Lampung
Jakarta - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji mendapatkan kepastian dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk menindak anggotanya yang terlibat kerusuhan dalam kasus Mesuji. 3 Anggota Polda Lampung yang terlibat bentrokan di PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.”Untuk kasus Mesuji, update terakhir, kami sudah mendapatkan jawaban dari Kapolri tentang desakan kami agar polisi yang terlibat dalam penembakan pada kasus PT BSMI tidak hanya diusut etik tapi juga tindak pidananya,” jelas anggota TGPF yang juga Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim.Hal itu disampaikan Ifdhal di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2011).Kepolisian, imbuh Ifdhal, sudah melimpahkan berkas penyelidikan 3 anggota Polda Lampung kepada Kajati Lampung.

“AKBP AZ, AKBP PWN, Bripda S. Ada 3 orang yang akan diperiksa dengan sangkaan melanggar pasal 351 ayat 2, pasal 49 ayat 2 KUHP, pasal 51 ayat 1 KUHP. Sedangkan untuk AZ kena pasal penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP,” jelas dia.

3 Anggota Kepolisian yang diperiksa terkait peristiwa menyangkut PT BSMI dan PT Silva Inhutani. TGPF pun mengapresiasi langkah Polri ini.

“Ada tindakan lebih lanjut dari kepolisian tidak hanya etik, tapi juga tindak pidana. Akan diserahkan ke pengadilan hukum kalau proses ini berjalan. Kami menyambut baik ketegasan dari Polri yang menindak anggota yang melanggar hukum dan ini akan meningkatkan profesionalisme Polri ke depannya,” ujarnya.

Dalam kasus Mesuji Lampung antara PT BSMI dengan warga ini, ada 5 orang terkena luka tembak dan 1 di antaranya meninggal. Identitas mereka yang tertembak adalah:

1. Muslim, 17 tahun, tertembak di kaki kanan.
2. Robin, 17 tahun, tertembak di kaki kiri.
3. Rano Karno, 26 tahun, luka di tangan dan perut sebelah kiri.
4. Harun, 17, tertembak di tumit kiri.
5. Zaelani, meninggal dunia.

Sebelumnya Polri mengatakan sudah menindak 2 anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus Mesuji Lampung antara warga dengan PT Silva Inhutani.

“Khusus untuk kasus di Register 45, polisi menerapkan Protap 01 tentang penindakan massa yang anarkis. Kemudian kepada ketua tim AKBP Priyo Wira Nugraha, dan yang melakukan penembakan Bripda Setiawan, oleh Polda Lampung telah diproses hukuman indisipliner karena mereka melakukan penembakan tanpa perintah dari Kapolres. Sedangkan untuk penembak Made Asta masih dicari pelakunya,” tutur Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (21/12/2011).

(nwk/nrl)

Baca Juga

Pengamanan Swasta

M Rizki Maulana – detikNews

Jumat, 23/12/2011 17:08 WIB

 Buntut Mesuji, PolRI akan Evaluasi Pengamanan Swasta di Perkebunan
Jakarta – Kasus di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan (Sumsel) melibatkan jasa pengamanan swasta di perkebunan. Mabes Polri berpendapat pengamanan swasta di perusahaan perkebunan masih dibutuhkan. Jika ada petugas pengamanan swasta melakukan kesalahan di lapangan maka akan dilakukan evaluasi.”Semuanya akan kita evaluasi dari setiap tugas mereka, apakah dari segi kelemahannya, dan apa yang terjadi di lapangan dalam rangka bagaimana mereka mampu melakukan pengamanan di daerah masing-masing,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2011).Saud mengatakan perkebunan, industri atau usaha apa pun membutuhkan pengamanan ekstra dalam rangka untuk keamanan investasi mereka.

Dijelaskan dia, UU nomor 2 tahun 2002 pasal 3 menyebutkan tentang fungsi keamanan yang diemban Polri dapat dibantu oleh pihak swasta, yaitu artinya bisa Pam Swakarsa, atau satpam.

“Polri ini memberdayakan masyarakat. Polri tidak akan mungkin melaksanakan pengamanan tanpa dukungan dari masyarakat karena pada suatu saat semua pengamanan oleh masyarakat itu juga tetap dibantu oleh Mabes Polri,” ujar Saud.

Saud mengatakan pengamanan yang melibatkan warga sipil biasanya tergantung pada tingkat ancaman di suatu daerah. Perusahaan membutuhkan pengamanan yang lebih banyak lantaran lokasinya terpencil dan jauh dari Polsek atau Polres setempat sehingga perlu ada pengamanan khusus yang melibatkan pihak swasta.

“Namun, bilamana ada implementasi yang salah di lapangan tentu akan kita evaluasi lagi,” kata Saud.

3 Anggota Pam Swakarsa tewas saat kerusuhan di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, pada 21 April 2010. 2 Di antaranya digorok lehernya.

(aan/nwk)

Baca Juga

 

KecewaMesujiMencuat

Liputan 6Liputan 6 – Jum, 23 Des 2011
Gubernur Lampung Kecewa Kasus Mesuji Mencuat

Liputan6.com, Bandar Lampung: Gubernur Lampung Sjachroedin ZP gerah dengan laporan Lembaga Adat Megoupak ke Komisi III DPR terkait konflik register 45 Mesuji yang kini mencuat di pemberitaan media massa. Bahkan, ia menyebut pelapor tersebut sebuah kelompok teroris yang membuat kondisi Lampung seolah tidak aman.

Orang nomor satu di Lampung ini khawatir hal tersebut berdampak terhadap mundurnya investor dari negara-negara asing yang akan berinvestasi. Pasalnya, mereka menganggap kondisi Lampung saat ini rawan rusuh. Karena itu, Sjachroedin meminta kepada pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus ini, khususnya pembuat video pembantaian petani di Mesuji.

Sementara itu, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TPGF yang diketuai Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kemarin mulai melaksanakan penelusuran ke Lampung. TGPF awalnya berencana langsung mengunjungi seorang korban bernama Muslim di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung. Namun, karena kondisi Muslim belum memungkinkan untuk dimintai keterangan, TGPFakhirnya hanya bisa meminta keterangan medis dari tim dokter.

Pagi ini, TGPF akan mengunjungi lokasi konflik sengketa lahan untuk mencari data-data dan fakta di lapangan.(BOG)

Baca juga:
Dialog tim investigasi Denny Indrayana dengan para petani
Tim Pencari Fakta temui korban penembakan
DPR mendua soal korban pemenggalan
PT Sumber Wangi Alam sudah kembali beroperasi
Versi polisi, korban Mesuji hanya 9 orang

Berita Lainnya

21
Dec
11

Penegakan Hukum : Kasus Mesuji, Lampung Memanas

Cabut Izin PT SWA

Taufik Wijaya – detikNews

Rabu, 21/12/2011 04:21 WIB

Selesaikan Kasus Mesuji, Pemerintah Diminta Cabut Izin PT SWA
Jakarta - Kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) harus segera diungkap. Agar penyelesaian berjalan baik, pemerintah diminta mencabut izin operasional PT Sumber Wangi Alam (SWA) terlebih dahulu.“Saya pikir kalau perusahaan itu berhenti beroperasi, dan pemerintah menyelesaikan persoalan secara fair, itu yang baru namanya pemerintahan yang pro rakyat. Masak pihak yang jelas-jelas menyebabkan Indonesia menjadi sorotan international
tetap dibiarkan beroperasi. Kalau persoalan sudah selesai, mungkin mereka baru beroperasi kembali,” kata Direktur Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat kepada pers di kantornya, Kawasan Bukitkecil, Palembang, Selasa (20/12/2011) malam.Menurut Sadat, dalam kasus Mesuji diduga ada unsur pelanggaran HAM yang dilakukan aparat. Hal ini dilihat dari sejumlah bukti yang ditemukan.“Konflik itu sendiri memiliki indikasi pelanggaran HAM. Sejumlah bukti seperti selongsong peluru, luka akibat sangkur, dan pengakuan saksi bahwa seorang korban sebelum meninggal dunia menyebut adanya sosok aparat keamanan yang turut menyiksanya, semua itu harus diverifikasi. Artinya adanya pelanggaran HAM, kasus ini harus ditelusuri. Komnas HAM sudah tahu soal bukti-bukti sebagai indikasi pelanggaran HAM,” terangnya.Kedua, tentu saja persoalan tanah ulayat yang telah dirampas perusahaan harus segera diselesaikan. Sebab menurutnya, itulah pangkal dari semua persoalan sehingga melahirkan konflik berdarah itu.”Kalau dibilang saat ini tenang atau damai, dapat saja diterima. Tapi, percayalah, mana ada manusia di dunia ini yang tenang jika haknya dirampas dan keluarganya tewas atau diteror,” kata Sadat.“Yang ketiga, yakni proses hukum yang saat ini sudah dijalankan kepolisian dan pengadilan. Jadi, masih ada dua lagi persoalan,” imbuhnya.

Sebelumnya Komnas HAM memastikan ada 8 orang tewas terkait insiden bentrok petani dengan perusahaan sawit. 8 Orang itu tewas di 3 tempat berbeda di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumsel.

“Ada 3 kasus di 2 provinsi,” demikian jelas Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi detikcom, Kamis (15/12). Ifdhal pun menjelaskan 3 kasus itu.

1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan 2 warga. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.

2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.

Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.

3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak.

(tw/her)

Baca Juga

Sung Tz’u

Andi Saputra – detikNews

Rabu, 21/12/2011 06:43 WIB

Sung Tz’u, Perintis Ilmu Pengungkap Waktu Pembunuhan Misterius
Jakarta - Pernahkan memperhatikan kerja polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan misterius yang mayatnya telah membusuk? Ternyata yang dilakukan pertama kali polisi adalah menentukan waktu matinya mayat. Tetapi bagaiamana cara polisi mengungkap ?Polisi dalam mengungkap misteri tersebut bekerjasama dengan ahli kedokteran forensik. Salah satunya yang diteliti adalah serangga yang hidup dalam daging mayat tersebut. Dalam bidang kedokteran ilmu ini dikenal dengan forensik entomologi.”Menurut ahli biologi forensik internasional terkenal, Mark Benecke (Jerman), studi tentang serangga yang berada di mayat mulai dilakukan oleh Sung Tz’u,” tulis guinnessworldrecords.com, seperti diikutip detikcom, Rabu, (21/12/2011).Karya penelitian Sung Tz’u yang terangkum dalam buku-buku medis Hsi Yuan Lu ditulis pada abad ke 13. Awal mula penemuan ilmu ini ketika Sung Tz’u diminta mengungkap pembunuhan di sebuah ladang padi. Diladang tersebut, terdapat banyak pekerja memegang arit yang digunakan untuk membunuh. Sayang, di arit-arit tersebut tidak tersisa bercak darah yang kelihatan mata telanjang.”Lantas Sung Tz’u menyuruh meletakan arit tersebut di tanah,” bebernya.

Nah, tidak berapa lama datanglah segerombolan lalat yang mengerubuti salah satu arit diantara puluhan arit yang lain. “Inilah awal mula lahirnya ilmu entomologi forensik,” jelasnya.

Meski telah berumur ratusan tahun tetapi ilmu ini baru 40 tahun terakhir diterima sebagai pembuktian dalam dunia pidana. Menurut wikipedia.org, kelompok-kelompok serangga yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi umur mayat berasal dari ordo Diptera, Coleoptera, Hymenoptera (terutama semut), dan beberapa Lepidoptera. Serangga-serangga tersebut diklaim dapat menentukan waktu kematian mayat dengan sangat pas, bahkan melebihi teknik lain.

“Namun kelemahannya, serangga tergantung dengan hawa, suhu dan cuaca,” tulis wikipedia.

(asp/her)

Kronologi Versi Polri

Ahmad Toriq – detikNews
Rabu, 21/12/2011 17:20 WIB
Kronologi Kerusuhan Mesuji di SumSel Versi Polisi
Jakarta - Mabes Polri memaparkan kerusuhan di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, di mana terdapat pembantaian. Dalam kasus antara warga Sungai Sodong dan PT Sumber Wangi Alam, 7 orang tewas.”Korban di Desa Sodong ada 7 orang yaitu, 2 karyawan PT SWA, 2 masyarakat, 3 orang Pam Swakarsa. Dari 3 orang Pam Swakarsa inilah dua orang di antaranya digorok lehernya. Kejadian 21 April 2010 di Desa Sodong disebabkan warga melarang PT SWA panen,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman.Hal itu dikatakan Saud dalam jumpa pers di Jalan Trunojoyo, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2011).Saud memaparkan kronologi di Desa Sungai Sodong, Mesuji, OKI, Sumsel:

7 April 2011

Masyarakat menginformasikan ke pihak Polsek setempat terkait adanya penambahan petugas Pam Swakarsa di daerah tersebut, masyarakat merasa tidak aman. Masyarakat diberi penjelasan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak apa-apa.

21 April 2011

Pukul 09.00 WIB

10 Karyawan PT SWA dikawal 24 orang Pam Swakarsa panen kelapa sawit

Pukul 11.00 WIB

Datang 2 orang masyarakat bernama Syaktu Macan dan Indra Syafii naik motor mendatangi karyawan dan melarang agar tidak panen. Pihak PT SWA mengatakan itu hak mereka. Saling ngotot, sehingga timbul keributan. Akibatnya 1 orang warga meninggal dunia, 1 warga luka, 1 karyawan meninggal.

Pukul 12.30 WIB

Datang massa Desa Sodong sebanyak 400 orang ke kebun dan menyerang 60 orang karyawan yang berkumpul di pos PT SWA. Massa membakar 87 rumah, 7 mobil tangki, 1 kendaraan roda dua, 4 mobil 2 truk, dan 1 eskavator.

Tidak ada petugas polisi di tempat kejadian karena jarak antara Polres dan lokasi kerusuhan yang jauh. Setelah itu baru petugas datang dan mengamankan lokasi.

Secara keseluruhan dampak dari kejadian ini adalah 2 orang masyarakat meninggal, 2 orang karyawan SWA meninggal, dan 3 orang Pam Swakarsa meninggal (2 orang di antaranya terpotong lehernya).

(nwk/nrl)

Baca Juga

30 Orang Tewas ?

Ahmad Toriq – detikNews
Rabu, 21/12/2011 19:15 WIB
PolRI : Tidak Benar Ada 30 Orang Tewas di Mesuji
Jakarta - Polri masih menyelidiki 3 kasus Mesuji di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan (Sumsel). Sejauh ini korban tewas adalah 9 orang, sehingga Polri menyatakan tidak benar korban tewas sampai 30 orang.”Kita masih selidki dan tidak benar ada 30 orang yang meninggal di sana. Kita minta warga jangan terprovokasi,” jelas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2011).Saud kemudian memaparkan korban dan lokasinya, yaitu:

1. 21 April 2011, antara PT Sumber Wangi Alam dan warga di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel). Korban 7 orang, terdiri dari 2 karyawan PT SWA, 3 orang Pam Swakarsa dan 2 warga.

“Dari 3 orang Pam Swakarsa inilah 2 orang di antaranya digorok lehernya. Kejadian 21 April 2011 di Desa Sodong disebabkan warga melarang PT SWA panen,” jelas Saud.

2. 6 November 2010, antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Polisi tim perlindungan hutan menertibkan warga, mayoritas pendatang/transmigran, yang sebelumnya sudah berjanji akan meninggalkan register 45.

Nah, saat ditertibkan warga melawan bahkan menyerang. Dalam pelaksanaan penertiban terjadilah bentrok. Ada seorang warga yang diketahui bernama Nyoman Sumarje akan membacok AKBP Priyo Wira Nugraha, dari tim penertiban. Karena melihat hendak dibacok, rekan Priyo, Bripda Setiawan, menembak Nyoman. Nyoman kemudian menderita luka.

Penembakan ini menimbulkan amarah warga, sehingga warga mendatangkan massa lebih banyak. Saat itulah bentrokan terjadi lagi. Ada yang menembak, namun tidak diketahui siapa. Namun ada warga yang tewas yang diketahui bernama Made Asta, tertembak di bagian perut dan meninggal

“Bripda Setiawan sedang diproses Polda Lampung atas tindakan indisipliner,” jelas dia.

3. 10 November 2011 antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di Kabupaten Mesuji, Lampung. 100 Orang menyerang PT BSMI. Saat itu personel dari Polsek 14 orang yang mencoba mengamankan. Kemudian, Polsek meminta bantuan tambahan personel. Warga kemudian bertambah menjadi 300 orang dan membawa senjata tajam, seperti tombak, parang. Mereka menyerang petugas Polsek, kerusuhan terjadi, 5 orang warga terkena tembak, dan salah satu di antaranya tewas.

Identitas mereka yang tertembak adalah:

1. Muslim, 17 tahun, tertembak di kaki kanan.
2. Robin, 17 tahun, tertembak di kaki kiri.
3. Rano Karno, 26 tahun, luka di tangan dan perut sebelah kiri.
4. Harun, 17, tertembak di tumit kiri.
5. Zaelani, meninggal dunia.

(nwk/anw)

Baca Juga

 

Hormati Hak Petani Kecil
Selasa, 20 Desember 2011 | 13:05

Tanah memang segalanya. Tak ada satu pun manusia yang bisa lepas dari tanah yang dipijaknya. Petani menjadikan tanah sebagai sumber utama  penghidupan. Di atas lahan yang diolahnya, petani bisa menyemai bibit padi. Dari tanah itulah tumbuh tanaman padi yang menghasilkan beras untuk menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Karena itu, UU Pokok Agraria yang sudah berusia lebih dari 50 tahun menempatkan fungsi sosial dalam kepemilikan tanah. Tidak bisa seseorang atau satu kelompok menguasai lahan yang luas tanpa ada kemanfaatan bagi penduduk yang hidup di sekitarnya. Ketika seseorang atau sebuah badan hukum menguasai areal lahan yang luasnya bisa mencapai jutaan hektare, maka rakyat sekitar yang lebih bermukim di tempat itu akan merasa terancam ketika lahan tempat tinggalnya ikut tergusur.

Konflik atas kepemilikan lahan menjadi persoalan serius ketika penyelesaian antara pihak-pihak yang bertikai tidak mendapatkan penyelesaian yang adil. Masalah itu pula yang memicu terjadinya pembantaian terhadap warga di Mesuji, Lampung serta Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Informasi yang datang dari para aktivis yang mengadvokasi para penduduk di kedua tempat itu menyebutkan, rakyat setempat sudah lebih dulu ada sebelum perusahaan-perusahaan di kedua lokasi menempati areal usahanya. Bahkan, kabarnya, para petani di Mesuji harus mengalami derita berkepanjangan ketika perkebunan kelapa sawit milik swasta itu mencaplok lahan masyarakat di sana tanpa memberikan kompensasi yang memadai.

Bahkan untuk menguatkan posisinya sebagai penguasa tanah yang sudah didiami oleh  warga lokal sejak lama, perusahaan itu meminta bantuan aparat keamanan agar bisa menghalau penduduk setempat. Lebih dari itu, pihak perusahaan pun bisa menggunakan sekelompok warga sipil sebagai penjaga keamanan swasta guna kepentingannya. Pengamanan swakarsa atau Pamswakarsa itu bukan bertindak hanya berdasar pada kesetiakawanan kepada perusahaan. Dalam banyak kasus, pengamanan partikelir serupa itu bergerak setelah ada pihak yang mendanai.

Di daerah lain, sudah lazim perusahaan perkebunan yang menguasai lahan begitu luas selalu menyertakan penduduk lokal sebagai plasma. Untuk perkebunan kelapa sawit, misalnya, masyarakat setempat akan bisa memperoleh manfaat dari kehadiran perkebunan besar karena mereka juga bisa mengembangkan tanaman serupa dan hasil panennya disetorkan kepada perusahaan tersebut.

Dalam kasus Mesuji, sekitar 20 ribu warga di sana harus tinggal di tenda-tenda pengungsian setelah mereka diusir dari tempat tinggalnya. Sekitar 850 rumah milik penduduk dihancurkan oleh Pamswakarsa yang dibentuk oleh perusahaan tersebut.

Penduduk setempat benar-benar mengalami penderitaan dan trauma berkepanjangan akibat intimidasi dan pembantaian terhadap masyarakat  di sana. Bisnis perkebunan, seperti kelapa sawit memang memerlukan lahan cukup luas. Apabila di areal perkebunan terdapat lahan milik warga maka amat besar kemungkinan terjadi benturan kepentingan di antara pihak perkebunan dengan warga sekitar. Konflik pertanahan juga bisa muncul dalam bisnis pertambangan. Bahkan sudah kerap terdengar, areal pertambangan sampai harus membabat pohon-pohon yang ada dalam hutan lindung.

Prosedur untuk memperoleh lahan bisa didapat dari pengajuan permohonan hak atas tanah, misalnya hak guna usaha di atas tanah negara. Tidak ada persoalan yang bisa memicu konflik apabila prosedur yang ditempuh menaati peraturan perundang-undangan di bidang agraria.

Namun pembebasan tanah terhadap lahan yang lebih dulu dikuasai oleh masyarakat menjadi masalah serius apabila pihak yang membutuhkan lahan menggunakan cara-cara yang sarat dengan intimidasi dan memperalat aparat keamanan. Dalam kasus-kasus pertanahan, kerap kali para petani atau penduduk lokal menjadi pihak yang kalah dan dikorbankan demi kepentingan bisnis, entah perkebunan, pertambangan ataupun kawasan pemukiman. Pembebasan tanah memang salah satu kendala dalam investasi.

Karena itu, keputusan DPR untuk menyetujui RUU Pengadaan Tanah menjadi undang-undang cukup melegakan dunia usaha karena produk hukum itu bisa membantu kelancaran investasi. Tapi persoalannya bagaimana pembebasan lahan tidak merugikan penduduk setempat, tetap berjalan dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak asasi.
Persoalan agraria yang memicu konflik di Mesuji maupun Komering Ilir, Sumatera Selatan perlu diselesaikan dengan empati kepada rakyat. Kalau memang tanah itu milik rakyat di sana, maka kepemilikan harus dikembalikan kepada warga setempat karena  bisnis  perkebunan tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan umum. Mungkin warga hanya punya  tanah yang akan dibebaskan itu sehingga jika dibebaskan dia tidak memiliki lagi sesuatu yang bisa menjadi sumber penghidupan. Atau warga setempat bersedia menyerahkan tanahnya namun dengan uang ganti rugi yang memadai.

Penyelesaian konflik agraria, termasuk tugas yang kini dijalankan ole Tim Gabungan Pencari Fakta untuk kedua kasus tersebut, sepatutnya menempatkan kepentingan para petani kecil agar tidak selamanya tercabut dari tanah tempat mereka hidup.

20
Jun
11

HAM : Kejahatan Perang Tentara Belanda Di Rawagede

16 June, 2011 – 13:53

Didukung Jakarta

Korban Rawagede  data/files/rawagede_1000.jpg

Didukung Jakarta, Korban Rawagede Lanjutkan Perjuangan

Tujuh orang saksi mata korban pembantaian pasukan Belanda di Rawagede pada tahun 1947, datang ke Belanda untuk bertemu berbagai kalangan dari parlemen dan pemerintah Belanda.

Mereka juga akan menghadiri pembacaan pleidoi di Gedung Pengadilan Den Haag 20 Juni ini. Pleidoi Komite Utang Kehormatan Belanda ini menuntut tanggung jawab pemerintah Belanda terhadap pembantaian dan penculikan penduduk Rawagede(sekarang bernama desa Balongsari), Karawang, Jawa Barat, 1947.

Upaya menuntut hak korban Rawagede ini tampaknya juga mulai mendapat dukungan pemerintah Indonesia. Tujuh saksi mata Rawagede itu mendapat fasilitas penginapan, konsumsi di Wisma Tamu di Wassenaar, penginapan tamu milik Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Bagi Jeffry Pondaag, ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, fasilitas dukungan semacam ini baru pertama kalinya diperoleh. Ini menggembirakan dan bisa dibaca sebagai isyarat dukungan moril dari pemerintah Indonesia. “Saya itu gembira sekali. Saya tidak pernah memimpikan. Tapi akhirnya kan bisa kita lihat sendiri,” kata ketua KUKB.

KBRI Den Haag selalu menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda ditekankan pada masa depan, dan bukan masa lalu.

Munafik
Upaya-upaya diplomasi Belanda dalam kasus Rawagede, seperti ungkapan penyesalan yang disampaikan Dubes Belanda, Nikolaos van Dam serta Menlu Belanda Ben Bot sebelumnya, bagi Pondaag masih tidak mencukupi dan munafik.

“Itu ungkapan-ungkapan penyesalan itu munafik yang hanya sekedar menggembirakan pejabat-pejabat Indonesia.”

Pondaag tidak peduli dengan anggapan bahwa gugatan soal kasus Rawagede ini bisa mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Baginya hak-hak azasi manusia lebih penting. “Hubungan ekonomi silakan jalan. Kerjasama silakah antara Indonesia dan Belanda. Tapi ini (kasus Rawagede) harus tetap diselesaikan.”

Perjuangan panjang
Menurut Rudy Arifin, sekretaris KUKB di Jakarta yang juga ikut mendampingi para saksi, fasilitas KBRI ini adalah hasil dari perjuangan panjang. “Kami mengirimkan surat ke DPR, MPR, DPD. Akhirnya DPR merespon dan mendukung.”

Bahkan surat itu berlanjut ke Komisi I DPR. “Saya akhirnya menghadap Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Dia mempersilakan kami berangkat dan berjuang. Ini adalah dukungan resmi agar kami mendapat penginapan,” ungkap Rudy Arifin.

Ibu Wanti, Pak Tasmin, Pak Kadun dan Pak Mustawajo, Pak Sukarman, Sri dan Rudy Arifin dijadwalkan bertemu Liesbeth Zegveld, pengacara yang mewakili para korban Rawagede. Liesbeth seorang ahli hukum yang aktif dalam berbagai kasus hak-hak azasi manusia internasional seperti kejahatan kemanusiaan di Srebrenica, Bosnia.

Rombongan KUKB akan mengunjungi Parlemen Belanda dan sedang diupayakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal.

KBRI Ragu
Ketika dikonfirmasi Umar Hadi, Kuasa Usaha KBRI di Den Haag menolak menyampaikan sikap KBRI mengenai gugatan kasus Rawagede yang diperjuangkan KUKB. “Kami menyediakan fasilitas kepada warga Indonesia yang membutuhkannya. Namun kami tidak bisa langsung memberikan komentar mengenai kasus Rawagede,” ungkap Diplomat asal Serang itu.

Korban Pembantaian Rawagede Gugat Belanda

Metro Pagi / Internasional / Selasa, 21 Juni 2011 05:08 WIB

VIDEO TERKAIT

Selasa, 21 Juni 2011

Metrotvnews.com, Den Haag: Pengadilan Negeri Den Haag menggelar protes akhir persidangan gugatan terhadap negara Belanda yang diajukan oleh para korban pembantaian Rawa Gede, Jawa Barat. Keluarga korban mengajukan gugatan kepada pemerintah Belanda agar mengakui peristiwa pembataian 400 warga Rawa Gede.

Sidang tersebut memasuki agenda nota pembelaan atau pledoi. Sidang itu digelar atas gugatan keluarga korban yang diajukan bulan September 2008 yang menggugat pemerintah Belanda. Selain itu pemerintah Belanda juga didesak untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan keuangan.

Jurnalis RNW Eka Tanjung dan Junito Drias melaporkan pengacara pemerintah Belanda telah menilai gugatan itu kadaluarsa setelah dilakukannya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda tahun 1966.

Peristiwa pembantaian Rawa Gede terjadi pada tanggal 9 September 1947. Saat itu tentara Belanda membantai sekitar 400 laki-laki warga Rawa Gede. Pembantaian dilakukan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Advokat keluarga korban Rawa Gede menyadari kasus ini sangat sulit dan sarat nuansa politik. Hakim PN Den Haag akan mempelajari pledoi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak dan anak memberikan keputusannya satu setengah bulan ke depan.(DNI)

Sabtu, 18 Juni di EenVandaag:

Pembantaian tentara Belanda

Pembantaian tentara Belanda

Laporan: timpani Cook Editor: Januari Punches
Kepuasan mereka menuntut. Para korban pembantaian dari Rawagede, Indonesia. Yang memaksa pasukan Belanda pada Desember 1947 desa dan membawa keluar 433 orang. Para penduduk desa laki-laki dieksekusi. Baca artikel

Ganti Rugi Rawagede

Pembantaian tentara Belanda

GANTI RUGI ATAS KEJAHATAN PERANG DI RAWAGEDE

Pembantaian tentara Belanda

Laporan: timpani Cook Editor: Januari Punches

Kepuasan mereka menuntut. Para korban pembantaian dari Rawagede, Indonesia. Yang memaksa pasukan Belanda pada Desember 1947 desa dan membawa keluar 433 orang. Para penduduk desa laki-laki dieksekusi.
Sekelompok janda dan anak korban hanya laki-laki dari pembantaian dari negara Belanda untuk mengakui kerugian yang mereka derita. Mereka ingin untuk akhirnya meminta maaf atas kejahatan perang. Senin depan, kasus sebelum pengadilan di Den Haag, sidang terakhir dalam proses yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dari Rawagede, Menggugat Kejahatan Belanda
Pembantaian Belanda di Rawagede itu digugat Deen Haag. Sidang digelar Senin, 20 Juni 2011.
Rabu, 15 Juni 2011, 06:06 WIB

Elin Yunita Kristanti

Pembantian Rawagede (www.eenvandaag.nl)

VIVAnews — Ini yang terjadi pada 9 Desember 1947: derap sepatu serdadu Belanda memasuki Desa Rawagede. Para serdadu itu datang untuk mencari gerombolan pengacau. Namun, yang kemudian terjadi adalah pembantaian. Sebanyak 430 penduduk desa tewas, semuanya laki-laki.

Hujan yang mengguyur di hari nahas itu membuat suasana makin menyayat. Cairan merah, air bercampur darah menggenangi desa. Perempuan dan anak-anak — hanya itu yang tersisa — mengubur mayat dengan tenaga dan alat seadanya. Bau mayat dari kubur yang tak begitu dalam tercium selama berhari-hari. Ini tindakan kriminal paling kejam, paling brutal, dan paling berdarah yang dilakukan Belanda dalam kurun waktu 1945 sampai 1949.

Rawagede telah hilang, namanya diganti menjadi Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Letaknya  di antara Karawang dan Bekasi. Kini, 64 tahun berlalu, persoalan hukum Rawagede belum juga selesai.

Keluarga korban pembantaian mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Den Haag pada Rabu 9 Desember 2009. Diwakili oleh Liesbeth Zegveld, para keluarga korban meminta pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede. Mereka juga menuntut kompensasi.

Persidangan kasus Rawagede belum lagi rampung. Pada Senin 20 Juni 2011 pukul 09.30 waktu setempat, pengacara dijadwalkan akan membacakan pledoi atau pledooi administratie. “Rombongan korban yang menjadi saksi akan berangkat ke Belanda pada Rabu 15 Juni 2011 dari Bandara Soekarno-Hatta,” demikian rilis Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda yang diterima VIVAnews, Selasa 14 Juni 2011 malam.

Diserukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Uni Eropa, menyimak persidangan Senin depan. Apalagi, acara ini ternyata digelar sehari menjelang menjelang peringatan hari wafatnya Bung Karno 21 Juni 2011.”

Sebelumnya, melalui Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Nikolaos van Dam, Pemerintah Belanda telah menyampaikan penyesalan yang mendalam atas pembantaian di Rawagede.

Penyesalan itu disampaikan saat  Nikolaos menghadiri peringatan 61 tahun “Tragedi Rawagede” di Monumen Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa 9 Desember 2008.

“Diperkirakan jumlah rakyat Indonesia yang tewas akibat aksi Belanda itu sangat besar. Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan yang dalam atas segala penderitaan yang harus dialami,” kata van Dam.

• VIVAnews

Korban Pembantaian Rawagede Gugat Belanda
Pada 9 Desember 1947, pasukan Belanda membantai 413 penduduk pria Rawagede.
Kamis, 10 Desember 2009, 00:43 WIB

Elin Yunita Kristanti

Pembantaian Rawagede (www.eenvandaag.nl)

VIVAnews – Keluarga korban pembantaian Rawagede mengajukan gugatan kepada pemerintah Belanda.

Gugatan didaftarkan di Pengadilan Distrik The Hague pada Rabu 9 Desember 2009, tepat 62 tahun peringatan pembantaian Rawagede, yang kini bernama Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Letaknya  di antara Karawang dan Bekasi

Seperti dimuat laman Earth Times, kuasa hukum penggugat, Liesbeth Zegveld mengatakan keluarga korban juga meminta pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede. Mereka juga menuntut kompensasi.

Pada 9 Desember 1947, di hari nahas itu, pasukan kolonial Belanda dengan dalih mencari gerombolan pengacau memasuki Desa Rawagede. Berdasarkan hasil investigasi pada 1969, pasukan kolonial membunuh 150 penduduk desa laki-laki.

Namun, menurut versi saksi mata dan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) delapan korban. Pembantaian itu menewaskan 430 penduduk pria Rawagede.

Pembantaian Rawagede diyakini merupakan tindakan kriminal paling kejam, paling brutal, dan paling berdarah yang dilakukan Belanda dalam kurun waktu 1945 sampai 1949

Namun, di Belanda, selama beberapa dekade, pembantaian Rawagede hanya dianggap konsekuensi dari aksi polisi yang mengejar para pengacau.

Pemerintah Belanda, melalui Menteri Luar Negeri, Maxime Verhagen menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi Rawagede. Namun, pemerintah Belanda secara resmi tak pernah meminta maaf pada keluarga korban dan menawarkan kompensasi.

****
Dikisahkan, pasca pembantaian Rawagede, hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut.

Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya.

Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda antara tahun 1945 – 1950.

Dalam laporan itu, dinyatakan 150 orang tewas di Rawagede. Namun, mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

• VIVAnews

UPAYA PERJUANGKAN MARTABAT BANGSA

(Melalui Gugatan Janda/Korban Tragedi Rawagede)

undefined

 Jakarta,AktualitaIndonesiaWordPress

Perjuangan Martabat Bangsa perlu ditegakan, melalui Gugatan Janda/Korban tragedi Rawagede, Karawang Jawa Barat. Akan diberangkatkan ke Negeri Belanda, tepatnya ke Deen Hag dan Amsterdam pada tanggal 15 Juni 2011 sampai 28 Juni 2011  terkait perkembangan proses peradilan di Pengadilan di Negeri Belanda saat ini hampir pada tahap akhir dan menurut surat yang dilayangkan resmi oleh Pengadilan di Belanda tertanggal 6 April 2011 bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 akan dilakukan sesi Pledoi (pembacaan pembelaan) kepada para Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya.

Keberangkatan para penggugat yaitu Janda/Korban Tragedi Rawagede telah didukung dan disupport oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Garuda Indonesia Airways. Dan diketahui oleh Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB.  

Kepada generasi penerus Bangsa pengisi kemerdekaan ini marilah selalu berusaha mengenang akan jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan para Pahlawan Kusuma Bangsa dengan mengisinya dengan penghargaan dan penghormatan yang selayaknya dan setinggi-tingginya dan dengan selalu meneruskan perjuangannya oleh karena mereka telah berkorban jiwa, raga dan pikiran bahkan harta demi merebut dan mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sehingga kita dapat menikmati hasil pengorbanan mereka itu hingga saat ini. Atas jasa-jasa itu kita menjadi sebuah negara besar berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional. Tentu keberlanjutan dan kebesarannya menjadi warisan dan dititipkan kepada kita dengan selayaknya generasi penerus dapat memupuk dan membangun jiwa dan raga demi tetap tegaknya NKRI hingga masa-masa yang akan datang.

Perwujudan jiwa dan semangat generasi penerus dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai hal dapat dilakukan sesuai perspektif keahlian dan ilmu pengetahuan yang ada pada masa kini. Perjuangan kemerdekaan hanyalah sebatas jembatan menuju cita-cita kemerdekaan itu sendiri yang banyak digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan berbagai aturan yang ada dibawahnya. Dalam masa kekinian dan di alam demokrasi berbangsa dan bernegara saat ini, nilai-nilai kejuangan tersebut serasa makin diperlukan untuk bekal dalam mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-Nilai kejuangan itupun sesungguhnya bersifat universal karena Pancasila dan UUD 1945 pada masa itu telah banyak memberi pengaruh kepada pergerakan perjuangan menentang kolonialisasi dan imperialisasi yang dilakukan bangsa lain atas bangsa lain di dunia dan terbukti nilai-nilai Proklamasi, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi model dan spirit bangsa-bangsa lain pula berjuang membebaskan bahkan memerdekakan bangsanya dari penjajagan diseluruh dunia.

Penjajahan akan selalu meninggalkan bekas-bekasnya baik dari sisi moral, mentalitas, ideologi, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan termasuk permasalahan-permasalahan lain mengingat situasi yang memang pada kenyataannya kolonialisasi dan imperialisasi adalah sebuah perebutan kekuasaan, pengaruh, ekonomi dan politik. Bekas-bekas tersebut bagi kita bangsa Indonesia pun dapat terlihat mengingat Negara kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun ditambah dengan agresi militer yang pertama dan kedua yang terjadi tahun 1946 sampai dengan 1949. Agresi militer Belanda I dan II lebih bernuansa kekerasan yang sangat luasnya dengan berbagai korban kekerasan dimana-mana baik yang berkonfrontasi secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan-kekerasan tersebut pada masa itu oleh bangsa kita dianggap sebuah masa revolusi dari Proklamasi kemerdekaan kepada masa mempertahankan Proklamasi tersebut. Tidak bisa dihindari walau tidak satu pihak pun yang berkonfrontasi pada masa itu menginginkan kekerasan-kekerasan namun  sebagai sejarah perjuangan bangsa kita banyak mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkannya sampai kepada berbagai macam korban yang dikategorikan korban perang dan dalam banyak pula masa itu banyak terjadi kejahatan-kejahatan perang atau kejahatan HAM yang dilakukan oleh pihak yang mengagresi bangsa kita.

Salah satu yang sangat fenomenal dalam kaitaanya dengan korban akibat perang yang bahkan telah dinyatakan sebuah kejahatan perang adalah peristiwa yang terjadi di Desa Rawagede yang sekarang disebut Desa Balongsari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 dimana tentara kerajaan Belanda telah melakukan pembataian atas warga sipil dan telah menewaskan 431 jiwa.  Kejadian tersebut dikenal dengan sebutan “Tragedi Rawagede”  yang dengan hasil pemeriksaan Dewan Keamanan PBB pada masa itu telah dengan resmi dinyatakan tindakan tentara Belanda tersebut “deliberate and ruthless” atau sengaja dan zalim/kejam dengan telah mengeksekusi atau membantai tanpa alasan yang sah penduduk sipil Kusuma Bangsa dalam 3 (tiga) jam oleh karena korban-korban itu mendukung Proklamasi kemerdekaan. Pembantaian tersebut dibawah pimpinan Letjend Spoor dan Mayor Weyne dan kejadian ini termasuk tragedi kemanusiaan yang memilukan dan bila kita resapi akan membuat bulu kuduk kita merinding dan membuat darah kita mendidih. Disamping kejadian tersebut telah menggetarkan hati nurani bangsa-bangsa dibelahan dunia lain, kejadian ini juga merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa kita dan kejadian ini telah memicu perlawanan rakyat semakin menggelora mengusir Belanda dari tanah air pada masa itu. Kejadian ini pula lah yang membuat Belanda semakin terpojok dalam pergaulan internasional dan akhirnya hengkang dari Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya terlebih-lebih harkat dan martabat  para Pahlawan Kusuma Bangsanya, kejadian tersebut sangat sangat layak kita dalami dan kita minta penjelasan oleh karena selama berpuluh-puluh tahun kita hanya mendengar cerita sejarah kejadian-kejadian memilukan dan menggetarkan hati nurani kebangsan kita termasuk tragedi Rawagede tersebut. Memang adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa bahkan kita punya hak untuk mempertanyakan dan meminta kejelasan tentang tragedi tersebut termasuk dalam hal ini meminta pertanggungjawaba dari pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu dan bagaimana penyelesaiannya. Pertanggung jawaban dan penyelesaian ini bukan saja sebagai kewajiban moral generasi muda kepada pahlawan-pahlawannya namun juga berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah pergaulan internasional yang berlaku masa itu dan masa kini tetap relevan untuk dilakukan mengingat hingga saat ini tidak ada penyelesaian atas tragedi tersebut. Perjuangan ini dilakukan karena yang bersangkutan berpuluh-puluh tahun sengaja melupakan dan lari dari tanggung jawab memenuhi kewajibannya atas tindakan dan perbuatannya yang menurut etika dalam lingkup moral, lingkup sosial, lingkup hukum, dan lingkup pergaulan internasional seharusnya sudah selesai dan menuntuntaskan kewajibannya. Hingga saat ini  diperjuangkan pun pemenuhan kewajiban moral dan etika tersebut belum dipenuhi dan dilaksanakan oleh mereka yang mengaku Negara dengan tingkat kebudayaan yang tinggi dan bahkan menolak memenuhi kewajibannya.

Terpanggil oleh nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan, nilai-nilai hati nurani, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hukum, didirikanlah yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B) yang didirikan pada 5 Mei 2005 di negeri Belanda mencoba usaha-usaha penyelesaian terkait tragedi Rawagede tersebut. Sejak tahun 2005 yayasan telah berusaha dengan berbagai cara dan upaya untuk meminta kejelasan dan pertanggung jawaban pihak Belanda atas penyelesaian masalah tersebut. Usaha-usaha tersebut melalui diskusi-diskusi panjang, debat-debat sosial melalui berbagai media cetak dan elektronik di Indonesia maupun di negeri Belanda berujung kepada inti permasalahan menyangkut rehabilitasi dan kompensasi atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kejahatan perang yang dilakukan pihak Belanda pada masa itu. Berbagai dasar argumen, dalil-dalil dimajukan  untuk penyelesaian atas kerugian-kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh kejahatan perang tersebut. Korban langsung atas kejadian tersebut ratusan orang telah menjadi janda dan kerugian akibat kejahatan perang tersebut telah lah nyata-nyata dialami oleh pihak-pihak yang tidak terbantahkan.

Sebagai suatu perjuangan melalui jalur hukum telah dilakukan gugatan yang relevan, elegan dan bermartabat mengingat lamanya kejadian tersebut berbagai kendala hukum, bukti dan fakta-fakta bahkan kendala politik ditemui. Namun pada kesimpulannya 1,5 (satu tahun 6 bulan) tahun yang lalu tepatnya 9 Desember 2009 telah dilakukan suatu gugatan hukum dengan mengajukan ke Pengadilan di Belanda dengan dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Negara Belanda terhadap beberapa orang rakyat Indonesia. Gugatan tersebut relevan dan sangat layak diajukan sebagai pintu penyelesaian hukum yang berlatar belakang kejahatan perang  oleh karena hingga saat yayasan melakukan gugatan pun tidak pernah ada upaya hukum yang relevan dan realistis bagi korban-korbannya.

Barangkali adalah juga anugerah bagi kita sebagai generasi penerus bangsa utamanya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan kejahatan perang tersebut masih dapat kita meminta pertanggung jawaban yang realistis atas penyelesaian permasalah tersebut kepada pihak-pihak terkait. Hal ini kami katakan oleh karena kami sebagai yayasan dan kita sebagai generasi penerus bangsa sepertinya harus bersyukur menimbang dan mengingat masih adanya 9 (Sembilan) janda dan 1 (satu) korban langsung masih hidup. Kejadian tersebut sebetulnya menyisakan sangat banyak korban dan janda-janda korban namun seiring berjalannya waktu dan kejadian yang lebih 60 tahun yang lalu saat ini hanya tersisa 9 orang dan 1 korban  saja. Bagi kita hal ini penting di syukuri oleh karena jikalau lah saat ini tidak ada lagi korban-korban itu satupun tersisa (meninggal) sudah barang tentu upaya-upaya hukum akibat kejadian yang menjadi tonggak sejarah dan selalu kita temui dalam pelaran sejarah kita di sekolah masa dulu bahkan tertulis dalam buku-buku sejarah yang dipelajari oleh putra-putri kita masing-masing tidak akan dapat kita minta pertanggung jawabannya lagi kepada pihak Belanda. Disamping itu Wallohu Akhlam barangkali dengan hanya tersisa satu-satunya korban yang masih hidup saat ini (Saih bin Sakam) merupakan anugerah dan peringatan Allah SWT kepada kita bangsa Indonesia dan peringatan kepada Bangsa Belanda itu bahwa dengan itu Allah SWT menunjukkan ke-Maha Kuasan-NYA dan ke-Maha Adil-NYA (semoga hal terakhir ini tidak kita salah artikan).

Hal tersebut diataslah harus dan tentu dapat kita jadikan semangat dalam bertindak mewujudkan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebangsaan dan Semangat 45. Disamping itu kita sebagai generasi masa kini melalui usaha penyelesaian dapat kita jadikan sebagai wahana pertanggung jawaban moral dan hati nurani kita kepada para Pahlawan Kusuma Bangsa. Bukankah kita sepakat dengan motto “ Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya”. Tentu kita sepakat dan akan terus sepakat tentang itu. Untuk itu mari kita berjuang bersama-sama menyelesaikan permasalan ini dengan sebaik-baiknya atas nama keadilan dan kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai yang bersifat universal itu oleh karena hanya kebetulan yayasan K.U.K.B melakukan sedikit usaha dengan melakukan gugatan hukum “bertempur di kandang lawan” bak pepatah “genderang perang telah ditabuh”, “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”. Kita akan tuntut penuntasan dan penyelesaian sepenuhnya agar kelak tidak menjadi bebas psikologis dan beban sejarah bagi generasi penerus bangsa Indonesia dan generasi penerus Bangsa Belanda. Keseluruhan usaha ini adalah merupakan utang martabat dan harga diri bangsa Indonesia dan dalam semangat yang sama juga merupakan penyelesaian utang kehormatan Belanda. Pemahaman dan semangat sangat penting adanya bagi penyelesaian tuntas permasalahan ini mengingat kepentingan hubungan bilateral kedua negara sahabat dan juga penyelesaian tuntas akan berimbas kepada nuansa kebaikan-kebaikan dan nuansa perbaikan-perbaikan hubungan bilateral kedua negara kelak.

Dengan segala konsekuensi yang melekat dalam  upaya   hukum  ini  telah berproses di persidangan dan jawab-menjawab (Replik-Duplik) secara sengit dilakukan dengan dalil masing-masing. Pihak Indonesia dalam hal ini diwakili dan didampingi secara suka rela oleh seorang pengacara Warga Negara Belanda Prof. DR. Liesbeth Zegveld bersama Saudara Jeffry M. Pondaag selaku Ketua yayasan KUKB di Belanda dan pihak Belanda diwakili oleh pengacara resmi yang di tunjuk oleh Pemerintah Belanda.

Dalam perjalanan jawab-menjawab itu berbagai bukti-bukti dan fakta-fakta semakin banyak terungkap di persidangan dan sesuai jawaban terakhir dari pihak Pengacara resmi Belanda menyatakan “mengakui” bahwa kejadian di Rawagede adalah sebuah “kejahatan perang” namun mendalilkan menolak gugatan dengan alasan gugatan telah “kadaluarsa”. Akan jawaban tersebut telah pula dibantah oleh pihak Indonesia dengan dalil kejahatan perang tidak mengenal daluarsa. Demikian kiranya konteks hukumnya, namun pada nilai-nilai kejuangan dan nilai kebangsaannya terlihat bahwa 9 (sembilan) orang Warga Negara Indonesia dan ahli warisnya yang tua renta, tak berpendidikan, lugu, buta huruf, hidup dan penghidupan ekonomi yang sangat sangat memperihatinkan berhadapan dengan Negara Kerajaan Pemerintah Belanda yang mapan dan serba berlebihan (ibarat jarak bumi dan langit). Namun dengan semangat kejuangan dan kebangsaan kita tidak mundur dan tidak goyah sedikitpun walau melawan kekuatan yang sedemikian besar itu disamping secara moral dengan fakta akan keluguan, kesederhanaan, kebersahayaan, dan kehidupan ekonomi yang sangat memprihatinkan dari para janda/korban dan ahli warisnya semakin menambah keteguhan hati kita untuk terus mendukung perjuangan mereka itu. Dengan nilai, tekad dan moral tersebut kami terus berjuang menegakkan harkat martabat bangsa dan tentunya harus dengan dukungan, bantuan dan partisipasi semua pihak dari negeri ini. Dengan itu kita semua yakin Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa beserta kita. Amien…Merdeka…!

Dalam perjuangan ini kami pun sadar tidak boleh “takabur” dan dituntut sadar akan realitas karena secara logika dan kemampuan segala sesuatu ada batas-batas kemampuan. Dalam pada itu lah kami menyampaikan hal ini kehadapan Bapak/Ibu. Dengan membandingkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa dulu keluar dari penindasan penjajahan dengan tekad saja tidak lah cukup dan dengan itu rakyat menghunus “bambu runcing” sebagai alat dan simbol tekad dan perjuangan dan dengan mengatur strategi gerilya dan atas berkat dan rahmat Allah SWT Tuhan YME kita merdeka. Seperti itulah juga kami mewujudkan nilai-nilai Kejuangan 45 dan nilai-nilai kebangsaan dalam perjuangan ini. Dengan segala keterbatasan yang ada pada yayasan tidak selayaknya kami tutup-tutupi dan dengan surat ini kami ingin menyampaikannya karena kami yakin bahwa seluruh komponen bangsa memandang perjuangan janda-janda/korban Tragedi Rawagede bukanlah sebatas perjuangan yayasan namun lebih daripada itu adalah juga perjuangan seluruh komponen bangsa dan sekali lagi hanya kebetulan yayasan K.U.K.B melakukan sedikit usaha dengan melakukan gugatan hukum “bertempur di kandang lawan” bak pepatah “genderang perang telah ditabuh”, “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”.

Bahwa dengan kerendahan hati dan harapan yang yang tinggi akan dukungan-dukungan segenap elemen bangsa sesungguhnya harus kami sebarluaskan dan galang dukungan/bantuan. Menimbang dan mengingat usaha ini terkait erat dengan beban meneguhkan martabat bangsa tentu harus dipikul bersama-sama oleh bangsa ini. Adalah pula salah jika kami tidak menyampaikannya kepada segenap komponen bangsa walau saat ini pihak-pihak yang dapat kami sampaikan surat masih terbatas namun dengan itu kami yakin akan memperoleh dukungan dan bantuan. Dalam kesempatan ini juga mohon kiranya dimaklumi bahwa realisasi penghadiran saksi-saksi dan korban di hadapan pengadilan itu sangat penting diinformasikan dan digalang dukungan agar kelak kami pun tak salah tidak mengimformasikan dan menggalangnya walau ternyata kelak daya kami ternyata tak mencukupi merealisasikannya dan kami dengan sekuat kemampuan yang ada akan tetap teguh dan semangat untuk merealisasikannya. Dan dalam pada itu pula semoga yayasan dipermaklumkan saat ini baru sebatas upaya-upaya dan mohon kiranya kami dijadikan jembatan informasi dan jembatan penggalangan dukungan untuk keperluan kita menegakkan martabat dihadapan bangsa lain. Sungguh dengan kerendahan hati kami diberi memohon permakluman dan kekuatan oleh seluruh elemen bangsa.

Dalam semangat, nilai-nilai, dan pertimbangan tersebutlah dengan kerendahan hati kami menyampaikan hal ini. Dan bersama surat ini juga kami lampirkan surat-surat dan tulisan yang dianggap perlu yang memuat hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini semoga wawasan pemahaman kita terhadap permasalahan ini sedikit banyaknya dapat membantu Bapak/Ibu memberi dukungan dan bantuan mendukung perjuangan janda-janda dan korban Tragedi  Rawagede.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan informasi terakhir terkait perkembangan proses peradilan di Pengadilan di Negeri Belanda saat ini hampir pada tahap akhir dan menurut surat yang dilayangkan resmi oleh Pengadilan di Belanda tertanggal 6 April 2011 bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 akan dilakukan sesi Pledoi (pembacaan pembelaan) kepada para Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya. Dalam keperluan Pledoi tersebut sesuai permintaan Pengadilan melalui suratnya dimaksud meminta agar saksi-saksi dihadirkan di depan sidang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Menurut pengalaman kami sebelum-sebelumnya terhadap penghadiran saksi-saksi seperti ini sangat memerlukan persiapan yang sangat matang mengingat kondisi fisik dan psikologis para saksi-saksinya sendiri yang rata-rata telah berusia lanjut (usia 80 tahun lebih) dan situasi dan kemampuan atau kondisi yayasan sendiri. Hal ini semakin bertambah berat mengingat waktu yang sangat pendek yakni paling tidak harus diperoleh kepastian penghadiran saksi-saksi tersebut tanggal 15 Juni 2011. Segala administrasi, akomodasi dan hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan dan kelancaran sesi Pledoi tersebut pun harus telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan pengadilan. Bahwa pentingnya sesi Pledoi ini kami sampaikan oleh  karena sesi ini boleh dikatakan sesi akhir dalam rangka Majelis Hakim memberi keputusan terhadap penyelesaian permasalahan ini sehingga momentum penting ini sangat penting dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk menyampaikan pembelaan-pembelaan yang lengkap dan komprehensif dengan dalil-dalil pembelaan yang lebih luas lagi. Pemanfaatan sesi ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya mudah-mudahan menghasilkan perspektif baru dan penting bagi Majelis Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya untuk kepentingan para Penggugat (janda-janda dan korban tragedi Rawagede).

Dalam kesempatan ini juga kami menginformasikan bahwa permasalahan penculikan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia bersamaan dengan kejadian tersebut setelah dipertanyakan melalui surat yayasan K.U.K.B kepada pihak terkait melalui Kementerian Luar Negeri Belanda dan Kementerian Pertahanan Belanda maka sesuai suratnya telah dijawab mengakui telah adanya penawanan terhadap 8 (delapan) orang dengan dibawa tentara Belanda ke Cikampek pada masa itu dan menuliskan ke-8 orang tersebut telah dilepas kembali pada masa itu juga namun pihak Belanda tidak menyebut nama-nama ke-8 orang tersebut dan tidak mempunyai informasi lagi dimana keberadaan mereka. Atas jawaban tersebut pihak yayasan berdasarkan fakta-fakta bahwa 5 (lima) orang tidak pernah kembali dan tidak ditemukan jasad dan kuburannya dan oleh keluarga yang ke-5 orang tersebut juga menyatakan tidak pernah ketemu kembali atau tidak pulang ke rumah pada masa itu. Atas jawaban pihak Belanda tersebut yayasan menyatakan tidak puas dan akan terus menuntut pertanggung jawaban sembari kembali akan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta (terhadap hal-hal ini kami lampirkan bersama surat ini).

Informasi lain terkait hal tersebut adalah berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) tertanggal 14 April 2011 tentang aspirasi dan dukungan terhadap usaha-usaha yayasan KUKB dengan penilaian bahwa gugatan tersebut sudah tepat karena sudah sesuai dengan Konvensi Genewa tahun 1949 dimana Indonesia telah meratifikasinya. Surat tersebut oleh Pimpinan DPR RI melalui Sekjen DPR RI telah diteruskan pula kepada Komisi I DPR RI untuk dibahas dan didukung. Dalam waktu dekat segera kami susulkan surat menyangkut hal tersebut kepada Komisi I DPR termasuk juga meminta dukungan dalam rencana menghadirkan saksi-saksi janda dan korban di Pengadilan Den Haag. (surat terkait juga kami lampirkan bersama surat ini)

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan barangkali mohon maaf bilamana terlalu panjang lebar mengingat pemahaman kita terhadap permasalahan tersebut sangat diperlukan dalam rangka kita mendukung dan membantu usaha-usaha perjuangan dalam semangat nilai-nilai sebagaimana kami paparkan diatas. Untuk mendukung usaha-usaha perjuangan tersebut dengan surat ini kami memohon kebersamaan dalam semangat “gotong-royong” mendukung dan membantu kelancaran-kelancaran proses pengadilan utamanya saat ini kelancaran dalam usaha menghadirkan saksi-saksi janda/korban di Pengadilan Den Haag. Hal-hal terkait dengan usaha menghadirkan saksi/korban tersebut berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut dan semoga berkenan mendukung dan bergotong royong membantu.

I.           Rencana Sidang Pledoi

Berdasarkan jadwal resmi dari Pengadilan Den Haag bahwa sesi adminitrasi Pledoi dilaksanakan pada 20 Juni 2011. Untuk keperluan menghadirkan saksi-saksi/ korban dari Indonesia telah dikordinasikan dengan yayasan Rawagede yang berkedudukan di Desa Balongsari Kabupaten Karawang yang diketuai Bapak Sukarman dan juga telah dibicarakan dengan pihak-pihak keluarga korban/janda dan saksi-saksi.

Dalam rencana tersebut telah disepakati sesuai permintaan dari Pengadilan Amsterdam yakni menghadirkan 2 (dua) Janda/Korban dan 2 (dua) saksi-saksi penculikan. Selain itu diperlukan pendamping 1 (satu) orang dari unsur kerabat dekat janda/korban dan saksi-saksi. Pendamping ini sangat diperlukan dalam rangka mendampingi dan merawat saksi-saksi/korban tersebut selama berada di Belanda 14 (empat belas) hari. Dalam rangka pemanduan dan kelancaran proses tersebut diperlukan pula pendamping rombongan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal ini terdiri dari 1 (satu) orang dari Yayasan Rawagede dan 1 (satu) orang dari perwakilan yayasan KUKB di Jakarta dan Jawa Barat. Jadi keseluruhan rombongan terdiri dari 7 (Tujuh) orang tentatif untuk diberangkatkan ke Belanda.

II.        Penutup

Demikian kiranya kami sampaikan dan atas perkenanan, permakluman, dukungan, bantuan dan partisipasi melalui kemurahan hati Bapak/Ibu yang kami hormati sungguh kami atas nama seluruh jajaran yayasan mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT Tuhan YME memberi balasan dari sisi-NYA. Dalam pada ini juga semoga berkenan kami diberi informasi dan petunjuk akan maksud dan tujuan surat ini. Akhirnya kembali kami memanjatkan doa semoga perjuangan ini diridhoi dan dirakhmati-NYA dan kepada kita semua semoga diberi Hidayah, dan Kekuatan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amien…Merdeka…!.#

(Team Redaksi: Kemalsyah, Rudi Arifin dan Irwan Lubis)

RawagedeKadaluarsa

Pengacara Belanda : Kasus Rawagede Kadaluarsa

Cipularang.com, instrumen hukum Belanda untuk menilai mengklaim bahwa pada pembantaian pasukan Indonesia kolonial Belanda di Rawagede, Jawa Barat, pada 64 tahun yang lalu dianggap kedaluwarsa. Sudah saatnya kedua negara melihat hubungan ke depan.

Menurut Radio Nederland Tekan Indonesia (Ranesi), telah melayani tuan Belanda dalam menanggapi korban Rawagede pleidoi pendukung.

Kerabat korban pembantaian Rawagede dapat menuntut ganti rugi dari Belanda oleh pengadilan di Den Haag. Konferensi diadakan pada Senin waktu setempat, 20 Juni 2011. Dewan adalah bentuk baru atau lain sesi pleidoi memberikan kesan penggugat dan tergugat.

Pembantaian Rawagede (sekarang Balongsari) membuat tentara kolonial Belanda di tahun 1947. Apa insiden adalah pembantaian penduduk desa Rawagede kemudian waktu atau tidak, esensi dari konferensi final melawan Belanda gugatan yang diajukan oleh korban Rawagede.

Tapi Pengacara Belanda selama terdakwa, GJH Houtzagers, mengatakan bahwa tentara melakukan pembunuhan massa Belanda ke Indonesia pada tahun 1947 yang telah kadaluarsa. Selain itu, Indonesia dan Belanda ingin melihat masa depan, “kata Houtzagers, seperti dikutip Ranesi.

Pemerintah di Den Haag kejahatan perang memang terjadi diakui pada waktu itu, tapi itu telah berakhir, katanya. Yang selamat terakhir meninggal bulan lalu.

Menurut Ranesi, Pengacara Belanda pernyataan itu ditolak oleh para pembela korban Rawagede, Liesbeth Zegveld. Kasus ini belum berakhir karena pengadilan Belanda masih berurusan dengan klaim untuk korban Perang Dunia Kedua.

“Ya, itu terjadi sekitar 60 tahun lalu dan bisa berakhir. Tapi apa yang adil bagi para korban? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk perawatan masalah ini? Belanda terlibat dalam diam-diam,” kata Zegveld.

Menurut dia, ketika keluarga korban Rawagede kerabat menang, maka itu juga bisa berdampak positif bagi para korban aksi militer Belanda di Indonesia. Kemungkinan bahwa mereka juga akan mencari kompensasi.

Hakim pengadilan Den Haag studi lebih lanjut sebelum pleidoi kedua belah pihak dan akan memberikan putusan dalam setidaknya 90 hari.

Ratusan Proper Test

Pada tanggal 9 Desember 1947 tentara Belanda menyerbu desa Rawagede, Jawa Barat, sekitar 100 mil sebelah timur ibukota Jakarta. Dengan pembantaian, yang disebut koloni politionele actie, Belanda mampu mengakhiri Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945. Desakan masyarakat internasional, pemerintah Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan akhir tahun 1949.

Menurut Komite Utang Kehormatan Belanda, organisasi ini mengklaim ganti rugi atas korban dan kerabat Rawagede, jumlah orang yang tewas 431 orang, sedangkan Belanda lebih dari 1969 catatan mengatakan jumlah korban adalah 150.

Para kerabat korban pembantaian Rawagede akhirnya mengancam Belanda. Mereka adalah dua janda dan dua pengorbanan putra. Mereka menuntut permintaan maaf dan kerusakan. Tahun lalu tentara Belanda mengakui mereka telah melakukan kejahatan perang di Rawagede, tetapi tindakan itu dianggap telah berakhir. (Http://j.mp/iz99uA)

Rabu, 09/12/2009 23:43 WIB
Laporan dari Den Haag
Gugatan Pembantaian Rawagede Masuk Pengadilan Den Haag 
Eddi Santosa – detikNews

Gugatan Pembantaian Rawagede Masuk Pengadilan Den Haag

Den Haag – Para janda korban Pembantaian Rawagede dan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) resmi menggugat pemerintah Belanda hari ini. Gugatan dimasukkan advokat Zegveld dan Beduin dari kantor Böhler Franken Koppe Wijngaarden.

Mereka menggugat agar pemerintah Belanda mengakui bahwa tindakan tentara Belanda pada 9 Desember 1947 di Rawagede adalah ilegal dan menuntut kompensasi finansial, demikian salinan surat gugatan yang diterima detikcom dari Jeffrey Pondaag (KUKB) hari ini, Rabu (9/12/2009) atau bertepatan dengan hari pembantaian 62 tahun lalu.

Langkah para janda korban Pembantaiaan Rawagede (kini Balonsari) menggugat pemerintah Belanda ini merupakan yang pertama atas tindakan kejahatan Belanda di Indonesia pada rentang 1945-1949.

Mereka, dibantu KUKB, menggugat pemerintah Belanda tidak hanya pada peristiwa pembantaiannya, tetapi juga atas fakta bahwa pemerintah Belanda tidak pernah melakukan investigasi pidana atas pembantaian tersebut.

“Perwira militer yang memimpin pembantaian, Mayor Wynen, tidak dituntut setelah pembicaraan antara komandan militer dan Kejagung saat itu atas pertimbangan oportunitas,” ujar advokat Liesbeth Zegveld.

Menurut Zegveld, pihak Belanda meskipun berulangkali mengungkapkan penyesalan, namun tidak mau bertanggung jawab atas pembantaian itu.

“Argumen terpenting Belanda adalah bahwa kejahatan tersebut dianggap telah kadaluarsa,” jelas Zegveld.

Namun para janda korban Rawagede berpendapat bahwa Belanda tidak bisa berpegang pada argumen tersebut, sebab tuntutan-tuntutan dari para korban Perang Duni II masih terus diterima dan ditangani oleh pengadilan (di Belanda dan Eropa, red).

Atas dasar kesamaan hak hukum, para janda korban Pembantaian Rawagede berpendapat bahwa tidak bisa lain kecuali tuntutan mereka juga harus diterima dan diperlakukan sama dengan tuntutan para korban Perang Dunia II.

“Selain itu, tidak bisa mendasarkan pada kekadaluarsaan atas investigasi pidana yang tidak pernah dilakukan, sebab kejahatan perang juga tidak pernah kadaluarsa,” tandas Zegveld.

Pasukan tentara Belanda menyerbu desa Rawagede (Jawa Barat) pada 9 Desember 1947. Mereka ketika itu membantai ratusan penduduk laki-laki desa tersebut. Juga para tawanan dan pelarian semuanya ditembak mati di tempat.

Laporan PBB (1948) menyebutkan bahwa tindakan tentara Belanda di Rawagede itu sebagai “terencana dan kejam.” Para tentara yang bertanggung jawab atas pembantaian itu tidak pernah dituntut secara pidana. Belanda juga tidak pernah menyampaikan permintaan maaf atau memberikan kompensasi kepada para ahli waris yang dibunuh. (es/es)

(Info) Kejahatan Penjajah Belanda di Rawagede

Di Jawa Barat, sebelum Perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda.

Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan dari pasukan para dan DST (Depot Speciaale Troepen).

Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, komandan kompi Siliwangi – kemudian menjadi Komandan Batalyon Tajimalela/Brigade II Divisi Siliwangi – yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia namun juga gerombolan pengacau dan perampok.

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung Dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun.

Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut.

Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.

Saih, kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin –istilah penduduk setempat: “didrèdèt”- ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga jatuh kena tembak di tangan, namun dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri.

Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties), sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang.

Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir karena hujan deras. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak.

Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun.

Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Nota Protes Pemerintah Indonesia

Pimpinan Republik kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Committee of Good Offices for Indonesia (Komisi Jasa Baik untuk Indonesia) dari PBB. Namun tindakan Komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai “deliberate and ruthless”, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak bedosa sebagai kejahatan perang (war crimes).

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda (KL, Koninklijke Landmacht dan KNIL, Koninklijke Nederlands-Indische Leger) antara tahun 1945 – 1950.

Hasil penelitian disusun dalam laporan berjudul “Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesiė begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950”, disingkat menjadi De Excessennota. Laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri de Jong pada 2 Juni 1969. Pada bulan Januari 1995 laporan tersebut diterbitkan menjadi buku dengan format besar (A-3) setebal 282 halaman. Di dalamnya terdapat sekitar 140 kasus pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Dalam laporan De Excessen Nota yang hampir 50 tahun setelah agresi militer mereka- tercatat bahwa yang dibantai oleh tentara Belanda di Rawagede hanya sekitar 150 jiwa. Juga dilaporkan, bahwa Mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

Di Belanda sendiri, beberapa kalangan dengan tegas menyebutkan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda pada waktu itu adalah kejahatan perang (oorlogs-misdaden) dan hingga sekarang masih tetap menjadi bahan pembicaraan, bahkan film dokumenter mengenai pembantaian di Rawagede ditunjukkan di Australia. Anehnya, di Indonesia sendiri film dokumenter ini belum pernah ditunjukkan.

Pembantaian di Sulawesi Selatan dan di Rawagede serta berbagai pelanggaran HAM berat lain, hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda, dalam upaya Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun hingga kini,

Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan RI adalah 17.8.1945. Pemerintah Belanda tetap menyatakan, bahwa pengakuan kemerdekaan RI telah diberikan pada 27 Desember 1949, dan hanya menerima 17.8.1945 secara politis dan moral –de facto- dan tidak secara yuridis –de jure- sebagaimana disampaikan oleh Menlu Belanda Ben Bot di Jakarta pada 16 Agustus 2005.

Pada 15 Desember 2005, Batara R. Hutagalung, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda dan Laksamana Pertama TNI (Purn.) Mulyo Wibisono, Ketua Dewan Penasihat KUKB bersama aktifis KUKB di Belanda diterima oleh Bert Koenders, juru bicara Fraksi Partij van de Arbeit (PvdA) di gedung parlemen Belanda di Den Haag.

KUKB menyampaikan petisi yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda. Selain itu, KUKB juga mewakili para janda korban pembantaian di Rawagede untuk menyampaikan tuntutan para janda dan keluarga korban pembantaian atas kompensasi dari Pemerintah Belanda. Pada 15 Agustus 2006, KUKB bersama beberapa janda dan korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Belanda di Jakarta, dan menyampaikan lagi tuntutan kepada Pemerintah Belanda.

Parlemen Belanda cukup responsif dan cukup terbuka mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh tentara Belanda antara 1945 – 1950, walaupun kemudian belum ada sanksi atau tindakan hukum selanjutnya. Juga tidak pernah dibahas, mengenai kompensasi bagi para korban dan keluarga korban yang tewas dalam pembantaian akibat agresi militer, yang baru pada 16.8.2005 diakui oleh Menlu Belanda, bahwa agresi militer tersebut telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah.

Sumber : Wikipedia

Sungguh memilukan masa itu, semoga kedepannya kejadian di Indonesia tidak akan terjadi lagi.

Belanda Tolak Beri Kompensasi Korban Rawagede
Tri Mulyono | Selasa, 25 November 2008 | 10:35 WIB

DEN HAAG,SELASA-Pemerintah Belanda menolak memberikan ganti rugi kepada keluarga korban Rawagede, Jawa Barat.

Pada 9 Desember 1947, militer Belanda menembak mati ratusan warga Indonesia di Desa Rawagede. Para keluarga 431 korban kebengisan penjajah Belanda itu kemudian menuntut kompensasi. Namun,  Menurut pengacara pemerintah Belanda, klaim penuntut sudah kedaluwarsa. Pemerintah Belanda hanya menawarkan untuk berdialog dengan keluarga korban demi mengurangi penderitaan.

Salah satu pengacara korban Rawagede, Liesbeth Zegveld, Senin (24/11), mengaku terkejut dengan aturan itu. Ia menyatakan tuntutan yang dianggap kedaluwarsa itu tidak berdasar. Padahal, pengembalian harta benda seni yang dirampok pada Perang Dunia II, tidak dinyatakan kedaluwarsa.

Namun, para pengacara kelompok Rawagede menyambut positif tawaran pemerintah Belanda untuk berdialog dengan keluarga korban.

Deep Minta Maaf

Diterbitkan di: Desember 9, 2008 03:08 | Updated: 10 Desember 2008 09:11

Deep Meminta Maaf Atas Pembantaian Rawagede

Dengan koresponden kami Elske Schouten

Duta Besar Van Dam saat ditawarkan “permintaan maaf yang mendalam” atas pembantaian yang diderita Belanda pada tahun 1947, Jawa Barat.
Balongsari mencuci gambar menunjukkan tindakan kekerasan tentara Belanda pada 9 Desember 1947. Gambar Ahmad 'deny' Salman

Balongsari mencuci gambar menunjukkan tindakan kekerasan tentara Belanda pada 9 Desember 1947.
Gambar Ahmad ‘deny’ Salman

Balongsari, 9 Desember Apakah itu alasan atau tidak? Duta besar Belanda di Indonesia pagi ini menghadiri peringatan pertama pembantaian di Rawagede desa di Jawa Barat. Tentara Belanda telah membunuh 61 tahun yang lalu hampir seluruh penduduk laki-laki. Rumah kehadiran duta besar bertanya.

Dalam sambutannya, seperti biasa di Indonesia, Duta Besar Nikolaos van Dam disebut sebelumnya “permintaan maaf yang mendalam dari pemerintah Belanda.”

Hal demikian akan menjadi pertama kalinya bahwa pemerintah meminta maaf atas kejahatan perang selama perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Sampai sekarang itu selalu tentang ‘menyesal’. Van Dam juga mengakhiri pidatonya dengan sebuah kutipan tentang “penyesalan”. Tapi setelah ia mengatakan kepada pers: “Anda dapat merasakan panggilan menyesal. Bagi saya yang sama. “

Jika menyesal, mereka berada dalam masyarakat Indonesia, setidaknya tidak datang. Untuk janda desa dibunuh – semua sekarang di tahun delapan puluhan mereka – tidak pula. “Aku tahu dia ada di sana,” kata janda wanti setelah duta besar. “Tapi aku tidak mengerti apa yang dikatakannya.”

Juga Batara Huta galung, pendiri utang Belanda kehormatan Komite Indonesia (KUKB), tidak ada rasa itu. Organisasinya meminta tahun untuk permintaan maaf dari pemerintah Belanda. Huta galung: “Ini adalah sebuah pesan dicampur, karena dia berbicara tentang permintaan maaf atau penyesalan? Dia secara alami diplomat, jadi dia mengatakan hal yang sama. Tapi itu tidak. “

Langkah terbesar dalam proses rekonsiliasi Belanda-Indonesia dilanjutkan kemudian Menteri Luar Negeri Ben Bot, ketika pada tahun 2005 sebagai anggota pertama dari pemerintah Belanda untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia hadir. Dia mengatakan bahwa Belanda oleh tindakan polisi “pada sisi sejarah yang salah telah datang untuk menjadi,” dan menyatakan “penyesalan” atas penderitaan yang demikian. Pidato yang diterima dengan sangat baik di Indonesia.

Setelah pidatonya, Duta Besar Van Dam bahwa Belanda harus dilakukan jauh lebih awal. “Ini telah berlangsung enam puluh tahun, yang untuk waktu yang lama. Veteran selalu berhenti. “Jadi dia sudah dalam transfer kedaulatan pada tahun 1949 bisa saja.

Kunjungan duta besar untuk Rawagede, Balongsari sekarang disebut, terutama biaya karena sembilan janda dan bertahan hidup negara Belanda pada bulan September disarankan bertanggung jawab atas kematian kerabat mereka. Melalui sebuah firma hukum Belanda dan mereka menuntut kompensasi “kepuasan”. Dua minggu lalu, mengatakan bahwa kasus ini adalah dilarang, sehingga tidak ada kerusakan yang disebabkan. Pengacara menuduh akan segera memutuskan apakah mereka pergi ke pengadilan.

Untuk korban di Rawagede kompensasi lebih penting daripada menyesal. Janda CAWI berharap bahwa kunjungan uang Duta Besar. “Itu penting bagi orang-orang dari desa, seperti yang kita lakukan.”

Hari ini sepuluh kerabat langsung diberitahu bahwa yayasan Belanda Bagian Fair masing menerima 500 euro. Tapi juga bahwa mereka telah setengah jam setelah upacara belum sepenuhnya karena mereka tidak memahami pidato dan juga tidak ada yang memberitahu mereka. “Bisakah Anda menulis kepada saya,” kata janda Tijeng. “Aku takut aku ingat berbeda.”

Tepat apa yang dikatakan Van Dam di Rawagede

Duta Besar Nikolaos van Dam mengatakan di Rawagede: “Pemerintah Belanda telah berulang kali menyatakan permintaan maaf yang mendalam (menyampaikan Permintaan maaf) kepada orang-orang Indonesia untuk peristiwa tahun 1947 sebagai tahun 2005 oleh Menteri Luar Negeri, Bernard Bot. “

Ben Bot pada tahun 2005 tidak digunakan istilah ‘maaf’, tetapi ‘menyesal’ (menyesal).

Dalam kalimat berikutnya pidatonya, Van Dam pada pernyataan maaf dari pemerintah Belanda, yang diterjemahkan sebagai “pernyataan maaf”. Bagian terakhir dari pidato Van Dam datang harfiah dari pidato Bots tahun 2005. Kalimat terakhir yang adalah: “Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin mengekspresikan rasa penyesalan yang mendalam (rasa penyesalan) bersaksi kepada orang yang menderita telah menjalani.”

Dalam terjemahan Belanda pidato Van Dam, Kedutaan Besar memberikan kepada pers, tidak menyebutkan permintaan maaf atau alasan, hanya ‘menyesal’. Van Dam, bukan pada apakah ada perbedaan dalam versi Bahasa Indonesia: “Anda dapat merasa bebas untuk menelepon alasan. Bagi saya itu adalah sama. Anda hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin untuk meminta maaf atas nama generasi sebelumnya. “

03
Jun
11

Hak Asasi Manusia : Pejuang Cilik Dimutilasi Tentara Suriah

Demo Bocah 13 Th

Jumat, 03 Juni 2011 06:01 WIB
Masya Allah,..Ditahan Saat Demo, Bocah 13 Tahun Dimutilasi Tentara Suriah

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Hamza Ali al-Khateeb, bocah 13 tahun berwajah bulat itu ditahan dalam protes di Jiza, sebuah desa di selatan Suriah, 29 April lalu. Tak ada kabar berita setelah itu. Satu bulan kemudian, tepatnya 24 Mei lalu, tubuh bocah malang itu dikembalikan ke kekeluarganya dalam kondisi termutilasi mengerikan.

Derajat kemanusiannya diturunkan. Ia tak lebih dari seonggok daging untuk dipukul, dibakar, disiksa dan dilukai. Saat keluarganya memeriksa, sekujur tubuhnya ditemukan tanda-tanda luka bekas penyiksaan brutal.

Bekas luka itu mulai dari, pembakaran oleh sinar laser, memar dan luka bakar di kaki, wajah dan lutut. Ada pula bekas penggunaan piranti listrik dan cambukan kabe.

Kedua mata Hamza bengkak dan hitam. Selain bekas tadi terdapat pula luka peluru. Ia terlihat ditembak dari kedua lengannya, meninggalkan lubang di sisi masing-masing tubuh dan peluru bersarang di perut.

Sementara di dada Hamza terdapat tanda bakar yang dalam dan gelap. Horor tak berhenti sampai di sana, leher si bocah patah dan kemaluannya dipotong.

“Di mana para dewan hak asasi manusia? Di mana Pengadilan Kriminal Internasional,” terika suara lelaki yang memeriksa tubuh Hamza dalam video.

Video itu sempat ditayangkan di YouTube. “Satu bulan berlalu dan keluarganya tak tahu di mana ia berada atau apakah ia akan dibebaskan. Ia memang dikembalikan kepada keluarga, tapi sebagai mayat. Lihat tubuhnya, tanda-tanda ia disiksa sangat jelas.” dengar suara itu lagi.

Klip asli telah dihilangkan dari situs video tersebut. Namun satu versi dengan bagian genital terpotong yang dikaburkan masih ditayangkan.

Ketika ibu Hamza datang untuk melihat tubuh putranya, sepupunya bertutur, ia hanya diperlihatkan bagian wajah. Sepupu Hamza ada di tempat saat itu.

“Kita mencoba mencegah ayahnya untuk tidak melihat tubuhnya, namun ia menarik semua selimut. Ketika ia melihatnya, ia pingsan. Orang-orang berlari menolongnya dan beberapa orang mulai merekam. Situasi saat itu benar-benar kacau.”

Menghilang begitu saja

Tanggal 29 April lalu disebut sebagai “The Friday of Ending the siege on Deraa”, Deraa adalah kota perbatasan di mana penyiksaan terhadap anak telah memicu kebangkitan rakyat Syirah. Di kota itu, pasukan al Assad melakukan kekerasan terhadap rakyat sipil dan membunuh ratusan orang.

Hamza bukanlah anak yang memiliki antusias tinggi dengan politik, ujar sepupunya. Namun setiap orang cenderung tertarik untuk ikut turun ke jalan, begitu pula Hamza. Ia berjalan kaki bersama teman-temanya dan keluarganya sepanjang 12 kilometer dari tempat tinggalnya.

Tiba-tiba ada tembakan begitu masa mendekati pinggir kota Saida. “Orang-orang terbunuh dan terluka, beberapa ditahan. Situasi begitu kacau dan saat itu kami tak tahu apa yang terjadi pada Hamza. Ia menghilang begitu saja.”

Sumber kedua, seorang aktivis yang tinggal di wilayah itu, seperti dilansir Al Jazeera, Rabu (2/6) mengatakan Hamza berada di antara 51 demonstran yang ditahan pada 29 April. Mereka ditahan oleh intelijen angkatan udara dan dilaporkan sejumlah tahanan telah disiksa dengan metode brutal.

“Mereka semua ditahan oleh divisi kontra terorisme dari intelijen AU,” ujar si aktivis.

“Mereka semua hidup ketika dimasukkan penjara, namun kami menerima 13 jenazah pekan ini dan semua ada tanda bekas penyiksaan. Intelijen AU dikenal dengan siksaannya. Mereka barbar. Kami kemungkinan menerima lagi puluhan jenazah yang dikirim pulang dalam beberapa hari ke depan.”

Kabar itu direspon oleh satu-satunya TV swasta di Suriah, Al Dunia, yang dikenal pro dengan rezim al-Assad. Seorang dokter forensik dari rumah sakit militer di Damaskus, Akram al-Shaar yang mengklaim telah mengawasi proses otopsi Hamza diwawancara dalam satu tayangan di Al Dunia.

Dalam wawancara ia mengatakan tak menemukan tanda bekas penyiksaan. Ia mengklaim tanda-tanda luka pada tubuh Hamza adalah hasil penguraian alami pada jenazah.

Awal bulan ini, Pusat Kajian Studi Hak Asasi Manusia Damaskus (DCHRS) melaporkan bahwa tubuh 244 warga sipil yang terbunuh dalam serangan militer telah dipindahkan ke rumah sakit militer Tishreen. Langkah itu dipandang sebagai kebijakan sistematis rezim untuk mencegah perawatan terhadap jenazah dan ataupu pengunjuk rasa yang sekarat.

Setelah tubuh Hamza difilmkan agar dunia tahu bagaimana ia meninggal dan dishalatkan di masjid setempat, bocah itu dikebumikan di Jizah. Semua media asing dilarang masuk ke Suriah. Namun wartawan lokal berpengalaman dan periset hak asasi manusia tak meragukan keaslian rekaman video terhadap tubuh Hamza.

Kejahatan terhadap kemanusiaan

Ayah Hamza, Ali al-Khateeb, ingin melakukan gugatan hukum terhadap tentara dan pasukan keamanan, ujar sepupu Hamza. Namun yang terjadi Ali dan istrinya didatangi oleh polisi rahasia dan diancam.

“Mereka berkata: “Cukup sudah dengan apa yang terjadi, itu pun gara-gara kalian. Kalian tahu apa yang kami lakukan bila kami dengan kalian berbicara dengan media,” tutur ibu Hamza kepada aktivis lokal. Wanita itu menolak memberi detail lebih jauh mengenai situasi terkait kematian dan penahanan putranya.

Ayah Hamza pun sempat ditahan pada Sabtu sore setelah ia polisi rahasia menekannya agar berkata pada media bahwa Hamza dibunuh oleh tentara Salafi dari ekstrimis Sunni.

“Ayah Hamza sempat diminta datang ke kantor militer terdekat selama satu setengah jam” kata sepupu Hamza. “Tapi ia diperlakukan dengan baik dan kembali pulang setelah itu.”

Penyiksaan dalam penjara Suriah, telah lama dikenal sebagai yang terburuk di dunia. “Kini tingkat penyiksaan itu kian menjadi-jadi,” demikian menurut laporan Human Right Watch.

“Ketika sudah sampai pada eksekusi dan penyiksaan masal, maka tindakan itu berada di tingkat kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Suriah, sangat jelas bahwa praktek itu tersebar dan sistematis,’ ujar direktur Avaaz, Ricken Patel, yang pernah mendokumentasikan kekerasan terhadap HAM di negara itu.

“Ini adalah kampanye terorisme dan intimidasi massal. Orang-orang yang telah mengalami penyiksaan mengerikan dikirim balik ke masyarakat oleh rezim. Mereka tidak berusaha menutupi kejahatan itu namun untuk mempromosikan apa yang mereka bisa lakukan bila rakyat melawan.”

Sepekan setelah tubuhnya dikembalikan, sebuah laman Facebok didedikasikan untuk Hamza telah memiliki 60 ribu lebih pengikut di bawah judul “We are all Hamza al-Khateeb”.

Di sis lain perbatasan Suriah, di kawasan timur laut, juru bicara oposisi Gerakan Masa Depan Kurdi, Rezan Mustapha, mengaku ia bersama anggota lain telah melihat video horor tersebut.

“Video itu tidak hanya menghentak setiap rakyat Suriah, tapi juga seluruh dunia. Ini tak bisa diterima. Penyiksaan dilakukan demi menghentikan rakyat untuk menyuarakan tuntutannya,” ujarnya. Namun, imbuhnya, demonstran justru tambah terpacu oleh sikap barbar ini.

Meski Hamza adalah satu di antara 20 anak Ali yang memiliki dua istri, ia terguncang hebat seperti kehilangan satu-satunya anak. “Apa yang akan dirasakan seorang ayah bila ia melihat tubuh anaknya sendiri seperti itu,” kata sepupu Hamza.

Hamza, kenang sepupunya, dulu sangat menyukai hujan. Bila sungai irigasi di dekat ia tinggal penuh terisi air hujan, ia bersama anak-anak lain akan melompat dan berenang.

Namun kekeringan selama beberapa tahun terakhir membuat bocah berusia 13 tahun itu tak bisa menikmati kolam alaminya. Alih-alih ia akan membawa merpati-merpati piaraan ke atap rumahnya yang sederhana dan menonton burung-burung itu terbang di horizon di mana tomat dan gandum tumbuh di ladang gersang.

Meski Hamza tak berasal dari keluarga kaya, ia dikenal peka dan memiliki rasa belas kasihan tinggi. Sepupunya bertutur, Hamza tahu bahwa masih banyak yang kurang beruntung dibanding dirinya.

“Ia biasanya minta izin orang tua untuk bersedekah kepada kaum papa. Saya masih ingat ia ingin memberi seorang miskin sejumlah 100 pounds Suriah, (Rp20 ribuan) dan orangtuanya bilang itu terlalu banyak.” tutur sepupu Hamza. Tapi Hamza bersikeras dan berkata “Saya masih punya tempat tidur dan makanan sementara ia tidak.”

Akhirnya Hamza berhasil membujuk orangtuanya untuk memberikan 100 pounds tadi. Namun di tangan militer rezim Suriah, Hamza tak menemukan belas kasihan.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

STMIK AMIKOM

18
Oct
09

Liberalisme Merusak Akidah Islam

Liberalisme Merusak Akidah Islam

REPUBLIKA, Kamis, 15 Oktober 2009 pukul 15:16:00

GRESIK–Banyaknya penyimpangan akidah di sebagian besar umat Islam menjadi agenda Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dituntaskan. Sebab akidah yang semestinya menjadi pedoman, pengamalan hidup umat Islam berubah menjadi liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan berbagai bentuk kebebasan berpikir termasuk hermineutika Alquran

“Akibat salah arah belajar agama menjadikan sebagian umat Islam menerima pemahaman akidah yang salah. Kemudian menjadikan mereka bertindak radikalisme. Mereka mengklaim tindakanya paling benar melegalkan kekerasan,” kata KH Moh Chusnan Ali, Ketua MUI Kabupaten Gresik, saat membuka rapat kerja MUI daerah di Pendopo Kabupaten Gresik Kamis (16/10)

Selain pemahaman ilmu agama yang salah, sebagian umat Islam ini sebenarnya ditunggangi kepentingan paham liberalisme barat. Pemicu utama adalah lemahnya ekonomi, munculnya ketidak adilan kemudian lahir perilaku negatif kepada umat Islam, sehingga mereka mudah dimasuki paham-paham yang seakan benar. Dampaknya kepada perilaku negatif yang memuncakan emosional yang lepas kontrol.

“Kemiskinan dan ketidakadilan terjadi secara struktural. Ini adalah peluang untuk memasukkan paham Islam yang datang dari paham liberalisme. Merekalah sebenarnya yang mempunyai andil besar merusak akidah,” tandasnya.

MUI berharap, para politisi yang berangkat dari partai-partai Islam ikut menjadi pejuang meluruskan akidah yang sudah melenceng dari ajaran Islam. Sebab sebelum mereka terpilih visi misi partai Islam selalu menggembar-gemborka n akan memperjuangkan Islam.

“Jangan malah menjual agama. Bicaralah, liberalisme yang sejatinya merongrong dan melencengkan akidah Islam, jangan hanya berbicara sekulerisme. Karena paham tersebut sebagai senjata untuk melemahkan umat Islam,” imbuh KH Abdushoamt Buchori, Ketua MUI Jatim, yang hadir dalam rakerda tersebut

Masuknya HAM di Indonesia ungkap Abdushomad, membawa misi merusak ajaran Alquran. Mereka secara sistematis melancarkan pemahaman kehidupan yang dibuat seolah-olah di Indoensia banyak terjadi pelanggaran hak manusia. Dicipatakanlah persoalan-persoalan untuk membenarkan argumenya. “Inilah liberalisme itu. Hentikan liberalisme jika tidak, para politisi dari partai Islam itu telah mengikuti irama yang mereka mainkan,” urai Abdushomad.

MUI mengingatkan, seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 20, musuh Islam akan selalu menyerang dan memerangi Islam dari berbagai sudut. Dalam surah tersebut terdapat kata ‘millah‘ yang mengandung tiga pengertian, yaitu fikrah (ideologi), akhlaq (kebiasaan/ kebudayaan), dan diin (agama/ keyakinan).

“Mereka tidak sekadar ingin memindahkan keyakinan umat Islam (riddah/memurtadkan ) saja. Tetapi umat Islam dimurtadkan secara tidak sadar. Dengan menjauhkan ideologi dan kebudayaannya dari ideologi dan kebudayaan Islam menuju ideologi dan kebudayaan jahiliyah,” tukasnya.

Selain mendesak politisi dari partai Islam untuk membawa visi misi Islam, MUI akan segera melakukan penyelamatan akidah. Dengan menggelorakan semangat dan ruh Islam sebagai agama yang ‘rahmatan lil alamin’. Islam tidak mengenal radikalisme seperti yang ditudingkan oleh negara barat. “MUI mempunyai tanggungjawab dunia dan akhirat,” pungkas Husnan Ali. uki/taq

08
Sep
09

Hak Asasi Manusia : Batu Ujian bagi Peradaban Indonesia

HAK ASASI MANUSIA
Batu Ujian bagi Peradaban Indonesia

KOMPAS, Selasa, 8 September 2009 | 03:29 WIB

B Josie Susilo Hardianto

Roti isi tuna disediakan Sri Rusmaningtyas, yang hendak menjemput di Bandara Schiphol, Amsterdam, tidak pernah sempat dinikmati aktivis hak asasi manusia Munir. Sri memang diingatkan Poengky, aktivis HAM Imparsial, untuk menjemput Munir yang akan tiba di Belanda tanggal 7 September 2004.

Sebagai teman, Sri mengiyakan meski dia sebenarnya heran, mengapa orang semandiri Munir harus dijemput segala. Bahkan, Munir juga tertawa dengan instruksi Poengky bahwa ia akan dijemput Sri di Schiphol.

Munir sempat menceritakan, ia hanya berbekal peta dan tiket dapat berkeliling di kota-kota Eropa tanpa tersesat. Namun, Poengky ngotot, Munir harus dijemput. Aneh juga kalau dipikirkan. Mungkin ini semua sudah diatur Tuhan, papar Sri dalam tulisannya.

Tulisan pendek, berbentuk kronologis hari-hari menjelang Sri menjemput Munir hingga proses pemeriksaan oleh polisi Belanda setelah Munir ditemukan meninggal, berjudul Terimakasih Munir, Engkau Sudah Memberikan Lebih Dari Cukup Kepada Bangsa. Tulisan itu, sebagaimana diakui Sri, baru selesai dituliskan tahun ini, lima tahun setelah kematian Munir. Ia tak lagi mampu menunda. Ia ingin memori terus hidup sebelum semuanya hilang.

Sri yang tinggal di Rotterdam diantar suaminya, Leo Fontijne. Ia selanjutnya berkereta api menuju Schiphol.

Masih terlalu pagi saat Sri tiba di Schiphol. Ia menanti dan terus menunggu, sampai semua penumpang Garuda Indonesia tak ada di pandangan. Beberapa kali pengumuman yang di antaranya menyebut nama Munir diabaikannya karena ia tidak cukup memahami pengumuman dalam bahasa Belanda itu.

Hingga Poengky menelepon dan menanyakan rumor tentang kematian Munir. Berita itu menyergap Sri dalam panik. Ia bertanya pada polisi. Polisi kemudian mewawancarainya tentang siapa Munir hingga tentang apakah dia mempunyai musuh atau yang lainnya. Sri menceritakan tentang teror bom dan sepak terjang Munir di Indonesia.

Demikian Sri menuliskan ingatannya. Beruntung Leo datang menemaninya.

Hingga Leo tiba, Sri belum diperbolehkan melihat jenazah Munir. Leo yang pertama diizinkan melihat jenazah Munir, setelah itu Sri. Namun, sejak melewati pintu, Sri tak pernah berani memalingkan muka ke arah jenazah itu. Ia tidak pernah memercayai, Munir meninggal.

Hingga akhirnya Leo mengiyakan, jenazah itu adalah Munir. Sri memberanikan diri melihat. Ia pun berteriak menyebut nama Munir dan tumpahlah air matanya.

Seandainya Poengky tak memintanya, tulis Sri, mungkin jenazah Munir akan diserahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda dan dipulangkan tanpa otopsi.

Batu uji

Justru dengan kehadirannya itu, kematian Munir diketahui. Racun arsenik sebagai penyebabnya. Kasusnya pun terus berlanjut hingga kini.

Namun, penuntasan kasus kematian Munir memasuki babak utama, yaitu menjadi ujian bagi sejarah Indonesia, persis seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejarah itu baru mencatat aktor lapangan dan pemeran pembantu sebagai yang ikut bertanggung jawab atas kematian Munir.

Sejarah dan palu keadilan belum mencatat serta memenjarakan aktor utama dari konspirasi besar itu. Sahabat Munir yakin, itu bukan pembunuhan biasa. Bukti yang dikumpulkan polisi, juga tim pencari fakta, merujuk pada nama besar, seperti mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi PR. Ia memang diajukan ke pengadilan, tetapi diputus bebas murni. Hal itu menjadi ujian berikutnya bagi sejarah keadilan dan peradaban Indonesia.

Senin (7/9), lima tahun sejak kematian Munir, ratusan warga miskin kota, korban penggusuran, korban kasus 1965, keluarga korban kerusuhan Mei 1998, serta korban pelanggaran HAM lain dan mahasiswa mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka meminta lembaga itu mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan itu.

Meski Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan dan Hukum M Jasman menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus kematian Munir dan mengajukan PK, pengunjuk rasa tetap menuntut kesungguhan. Kesungguhan itulah yang akan menjadi batu uji berikutnya.

Mereka berharap, pilihan menjadi bangsa yang dengan sengaja menganut sistem demokrasi dapat menjadi sarana meraih keadilan. Prinsip kesetaraan di depan hukum adalah keniscayaan dari pilihan hidup berdemokrasi. Demokrasi tidak hanya diukur melalui dinamika pemilu, tetapi juga dari pemenuhan rasa keadilan rakyat.

17
Aug
09

Lapindo : Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Lumpur Lapindo

Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan Lumpur Lapindo

Firdaus Cahyadi, Mediacare, 13 Agustus 2009

sumber: http://public. kompasiana. com/2009/ 08/14/partai- golkar-aburizal- bakrie-dan- lumpur-lapindo/

Sebentar lagi sebuah partai yang pernah berjaya di era Orde Baru yaitu, Partai Golkar akan memilih pucuk pimpinannya. Mantan petinggi Group Bakrie, Aburizal Bakrie adalah salah satu kandidat terkuat ketua umum partai tersebut.

Jika Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dipastikan tidak akan membawa partai ini menjadi partai oposisi. Ical dipastikan akan merapat ke kubu pemenang pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebagai pemenang pemilu dan yang akan menjalankan pemerintahan dalam lima tahun kedepan, tantu kabar tersebut merupakan kabar yang menggembirakan. Pasalnya, dengan merapatnya Partai Golkar ke kubu SBY akan mengurangi gangguan pihak oposisi dalam lima tahun kedepan.

Selain itu posisi Ketua Umum Partai Golkar menjadi strategis, karena sang ketua memiliki peluang untuk menjadi kandidat presiden pada tahun 2014 mendatang. Artinya, secara jangka pendek maupun jangka panjang, posisi pucuk pimpinan Partai Golkar menentukan peta politik nasional hingga lima tahun kedepan.

Namun, pencalonan Ical menjadi Ketua Umum Partai Golkar bukan tanpa tentangan. Pencalonan Aburizal Bakrie memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar ‘digoyang’ korban lumpur Lapindo. Korban lumpur menolak Ical menjadi ketum partai berlambang beringin (sumber: http://www.detiknew s..com/read/ 2009/0… apimnas-golkar).

Untuk mengurangi penolakan masyarakat dan juga membangun citra yang positif terhadap Aburizal Bakrie, kasus lumpur di Sidoarjo harus segera diselesaikan. Salah satu caranya tentu saja dengan menghentikan kasus pidananya dan juga mengatakan secara resmi bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam, tidak terkait dengan aktivitas pengeboran PT. Lapindo Brantas, salah satu perusahaan tambang milik Group Bakrie.

Pakar politik tentu saja berkewajiban melakukan kajian kritis untuk membuktikan kebenaran analisa di atas. Namun setidaknya analisa di atas dapat digunakan memahami mengapa pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa menegaskan, segala penyelidikan terhadap penyebab semburan lumpur yang tadinya diduga karena kelalaian manusia harus dihentikan. Analisa itu juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Lapindo.

Tanpa analisa yang bersifat politis tersebut kita tidak akan bisa memahami mengapa pemerintah begitu yakinnya bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam. Hal itu disebabkan karena banyak bukti dan pendapat pakar geologi yang menunjukan sebaliknya, bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terkait dengan aktivitas pengeboran Lapindo.

Prof. Richard J. Davies adalah salah satu ilmuwan dunia yang mengatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo karena ulah manusia. Tulisan ilmiah Prof. Richard J. Davies yang dimuat di Jurnal Geological Society of America (GSA Today) volume 17 No.7 edisi Februari 2007 dengan judul “Birth of a mud volcano: East Java, 29 May 2006”, menyimpulkan bahwa semburan lumpur panas merupakan mud volcano yang keluar ke permukaan karena dipicu oleh kegiatan manusia (man-made) yaitu oleh kegiatan pemboran Sumur Banjar Panji (BJP) -1 milik Lapindo, salah satu Group Bakrie.

Bukan hanya pendapat pakar geologi dunia, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu lembaga tinggi negara, pun mengemukakan hal yang sama. Dalam pemeriksaan kegiatan pemboran sumur eksplorasi BJP-1, BPK-RI mengungkapkan bahwa aktifitas pemboran sumur BJP-1 memicu terjadinya semburan lumpur panas Sidoarjo. (http://www.bpk. go.id/web/ ?page_id= 1285)

Selain itu BPK-RI juga menemukan dokumen-dokumen yang mendukung kesimpulan bahwa semburan lumpur panas berasal dari Sumur BJP-1. Salah satu dokumen itu adalah Berita Acara Penanggulangan Kejadian Semburan Lumpur di sekitar lokasi Sumur BJP-1 tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh pihak Lapindo dan BP Migas. Dokumen tersebut menyebutkan BP Migas maupun Lapindo sepakat bahwa semburan tersebut sebagai akibat dari underground blowout.

Pengertian dari underground blowout sendiri adalah kejadian mengalirnya fluida formasi dalam volume yang tidak terkendali ke dalam sumur dimana fluida formasi mengalir dari satu zona ke zona lainnya yang lebih lemah.

So, bagaimana nasib Partai Golkar kedapan? Akankah Partai Golkar akan berubah nama menjadi Partai Mudflow Indonesia? Bagaiman pula kelanjutan kasus Lapindo ini? Apakah pemerintah akan tetap bertahan untuk mengkambinghitamkan Tuhan dalam kasus Lapindo dengan mengatakannya sebagai bencana alam?

16
Aug
09

Lapindo : Merdeka !

Sorot

” Lapindo : Merdeka ! “

Minggu, 16 Agustus 2009 00:45 WIB, KORAN JAKARTA
Posting by : ega

LAPINDO l Foto udara tanggul cincin yang mengelilingi pusat semburan lumpur panas Lapindo, Porong Sidoarjo, Sabtu (14/2). Korban lumpur panas Lapindo hingga saat ini menunggu kepastian pembayaran ganti rugi 80% yang sudah dua bulan belum dibayarkan oleh pihak Lapindo Brantas.

Keputusan MA dan SP3 Polda Jatim, sama sekali mengabaikan temuan para ahli geologi dunia, tentang penyebab semburan lumpur Lapindo.

Walhi menilai SP3 yang dikeluarkan Polda Jatim sebagai tindakan yang tidak tepat dan kebohongan publik yang diumbar. Sementara pemerintah bersiap mengeluarkan Perpres yang baru.

Lapindo Brantas Inc. mendapat hadiah kemenangan lagi. Dua pekan silam atau sehari sebelum pengepungan teroris di Temanggung, Jawa Tengah, Polda Jawa Timur secara resmi mengeluarkan SP3, alias Surat Penghentian Penyidikan Perkara terhadap semburan lumpur Lapindo. Alasan dikeluarkannya SP3 itu, menurut Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol. Pudji Astuti, karena pihaknya tidak sanggup memenuhi pembuktian yang diminta oleh jaksa penuntut umum.

“Selain pertimbangan itu, kekalahan gugatan Walhi dan YLBHI terhadap Lapindo dan pemerintah yang sudah inkrah, dan diputus tidak ada unsur melawan hukum,” kata kata Pudji pakan lalu kepada Selocahyo, koresponden Koran Jakarta di Surabaya.

Dengan keluarnya putusan dari polisi itu maka lengkaplah sudah kemenangan Lapindo. Sebelumnya, pengadilan negeri dan tinggi, sudah memutuskan hal yang sama, menolak gugatan yang diajukan YLBHI dan Walhi. Keputusan itu diperkuat oleh keputusan Mahkamah Agung 3 April silam, yang juga menolak permohonan kasasi yang dua LSM itu dan menyatakan semburan lumpur yang terjadi tiga tahun silam di Porong, Sidoarjo itu sebagai bencana alam.

Majelis hakim MA yang diketuai Paulus E Lotulung dan hakim anggota H Ahmad Sukardja dan H Imam Subechi menyatakan alasan-alasan dalam memori kasasi YLBHI dan Walhi tidak dibenarkan karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sudah diajukan dalam pemeriksaan perkara di PN Jakarta Pusat.

Menurut Hatta Ali, saksi-saksi ahli yang digunakan untuk menyebut semburan lumpur tersebut merupakan bencana alam atau tidak bencana alam adalah para saksi ahli yang didengar keterangannya di persidangan tingkat pertama (PN Jakpus). “Hakim kan tidak tahu semburan lumpur itu akibat bencana alam atau bukan. Maka para pihak yang berperkara mendatangkan saksi ahli,” kata Hatta.

Menurut Ketua YLBHI, Patra M. Zen dengan keluarnya putusan MA itu, semakin menunjukkan bagaimana kepentingan politik pemerintah dan korporasi telah ikut bermain, meski yang lebih menonjol adalah kepentingan Lapindo. “Jadi kalau pemerintah SBY mau ngikutin, pasti ada apa-apanya, ada udang dibalik batunya,” kata Patra.

Dugaan Patra kepentingan itu bisa saja berupa dana kampanye, atau mungkin juga deal dengan partai Golkar mungkin. Apalagi, Aburizal Bakrie menurut Patra, sudah menghabiskan enam triliun rupiah, gara-gara semburan lumpur Lapindo. “Bagi dia apa pun artinya ini tetap pengeluaran, pertanyaannya adalah sampai kapan dia akan keluar uang terus?” kata Patra.

99 Persen
Tapi keluar atau tidak keluar ongkos seperti kata Patra, keputusan MA yang menyatakan kasus semburan lumpur Lapindo murni bencana alam seolah hendak membalikkan banyak temuan para ahli geologi tentang penyebab semburan. Salah satunya adalah temuan TriTech Petroleum Consultant yang menjadi konsultan Medco Energi International.

Konsultan bidang engineering ini pernah mengeluarkan dokumen rahasia setebal 15 halaman seputar penyebab semburan lumpur Lapindo. Dokumen tertanggal 14 Agustus 2006 itu ditujukan kepada pada Lukman Mahfoedz, CEO Medco Energi Internasional itu mengungkapkan, semburan lumpur Lapindo tidak tergolong bencana alam melainkan disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohan pihak Lapindo.

Melalui konsultan perminyakannya Simon Wilson, TriTech menyimpulkan kesalahan terutama terjadi pada tahapan awal proyek pengeboran sumur Lapindo: salah proses perencanaan, kontrak, pemrograman hingga persiapan pengeboran sumur. “Andai kata semua dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, maka bencana itu amat sangat
mungkin bisa dihindarkan,” kata Wilson seperti dikutip oleh situs jaringan televisi Aljazeera.

Temuan itu juga melengkapi temuan serupa yang dilakukan oleh Richard J. Davies, geolog dari Inggris yang meneliti semburan lumpur Lapindo. Selama dua tahun lebih, Davies professor dari Universitas Durham, Inggris bersama para ahli geologi dari Universitas California, Amerika Serikat melakukan penelitian soal penyebab lumpur Lapindo yang menurutnya merupakan semburan paling spektakuler yang pernah ditemukan.

Kesimpulannya, Davies yang membidangi masalah tekanan semburan lumpur dan berpengalaman dalam pengeboran minyak itu, menyatakan keyakinannya bahwa kasus semburan Lapindo diakibatkan kesalahan pada pengeboran. Mereka bahkan menyebut dengan istilah “99 persen” untuk tidak menyebut 100 persen sebagai kesalahan teknis pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Gempa bumi memang bisa menyebabkan luapan lumpur tapi menurut mereka kemungkinan itu sangat kecil, mengingat titik gempa yang cukup jauh dari sumur pengeboran Banjar-Panji 1 Lapindo.

Laporan para peneliti itu merupakan laporan resmi pertama dari hasil penelitian independen yang dilakukan oleh para geologi internasional tentang luapan lumpur panas Lapindo. Hingga munculnya laporan tersebut, laporan-laporan yang ada tentang lumpur Lapindo tak pernah secara khusus menyebutkan kesalahan pengeboran sebagai satu-satunya penyebab.

Menurut Davies dia sudah melaporkan temuan itu kepada Lapindo dan mengirimkan hasil riset mereka, termasuk kepada Nurrochmat Sawolo dan Bambang Istandi. Dua nama terakhir adalah driller dan ahli geologi di PT Energi Mega Persada Tbk. yang membawahi PT Minarak Lapindo Jaya (anak perusahaan Lapindo Brantas). Namun sapi setelah beberapa kali bertemu dan berhubungan dengan email dengan orang-orang Lapindo, hubungan itu sudah kemudian terputus sama sekali.

“Kontak terakhir terjadi Oktober 2008. Mereka tidak setuju dengan hasil penelitian kami tentang penyebab semburan lumpur dan mereka bersikeras bahwa tidak ada yang salah dengan sumur pengeboran,” kata Davis dalam email balasannya kepada Erza Sihite dari Koran Jakarta.

Lapindo tentu memang beralasan menolak temuan Davies dan kawan-kawannya. Nurrochmat bahkan meyakini, semburan lumpur Lapindo bukan diakibatkan oleh kesalahan pengeboran. Kata dia, semburan lumpur tidak terjadi di sumur Banjar-Panji 1 yang menjadi lokasi pengeboran melainkan berasal dari lokasi yang berjarak sekitar 200 meter dari pusat pengeboran.

Artinya kata dia, jika semburan lumpur keluar diakibatkan oleh kesalahan pengeboran harusnya lumpur itu keluar dari sumur, atau paling tidak di sekitar sumur. “Kalau jaraknya 200 meter dari pusat sumur itu terlalu jauh,” kata Nurrochmat.

Tidak Dipanggil
Pekan lalu Davies diundang Walhi untuk memberikan keterangan jarak jauh. Terungkap dari keterangan Davies, sebagai saksi ahli yang diajukan oleh Walhi dan YLBHI, pihaknya tidak pernah sekali pun dipanggil untuk memberikan kesaksian. Padahal sebelumnya, melalui Jaksa Muda bidang Pidana Umum, Abdul Hakim Ritonga, pihak Kejaksaan Agung pada 16 Juni 2008 menyatakan jajarannya di Jawa Timur menemui hambatan menindaklanjuti penyidikan Polda Jatim terkait lumpur Lapindo.

Namun yang terjadi, baik Kejaksaan Tinggi dan Polda Jatim tidak pernah sekali pun memanggil mereka. Pernah Mustiko Saleh dan Rudi Rubiandini dimintai keterangan. Namun testimoni mereka kemudian juga tidak menjadi poin yang menjadi peritmbangan dalam keluarnya SP3 Lapindo.

“Ada 12 Ahli yang dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan dan kesimpulan mereka bukan karena human error, tapi bencana alam. Dari komposisi itu, sebanyak 9 orang ahli yang kompeten. Bahkan dari 3 dari 9 orang merupakan staf Lapindo. Jadi intinya hanya 3 orang sisanya yang independen dan kompeten,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Taufik Basari.

Walhi karena itu menilai SP3 yang dikeluarkan Polda Jatim, sebagai tindakan yang tidak tepat. Persoalannya, menurut Direktur Walhi, Berry Nahdian, SP3 merupakan penghentian penyidikan untuk kasus pidana (materiil) sementara alasan Polda Jatim mengeluarkan SP3 karena gugatan Walhi dan YLBHI di tingkat kasasi MA dinyatakan kalah. Padahal gugatan YLBHI dan Walhi itu berada di ranah perdata (formil). “Ini kebohongan publik yang diumbar Polda Jatim” ujar Berry.

Menyongsong keputusan MA dan SP3 dari Polda Jatim itu, pemerintah pekan lalu sudah berniat mengeluarkan Peraturan Presiden. Peraturan itu menurut Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa untuk menggantikan Perpres No 14 Tahun 2007 tentang penanganan semburan lumpur Lapindo. “Ini konsekuensi dari keputusan MA,” kata Hatta.

Benar, seperti perayaan hari kemerdekaan yang penuh hadiah, hadiah untuk Lapindo rupanya memang beruntun. Merdeka Lapindo! N rusdi matahari/nala dipa/kristian ginting/rizky amelia/teguh nugroho

ANTARA/ERIC IRENGI

16
Aug
09

Lapindo : Mencederai Akal, Melukai Hak Asasi

Sorot

Sedikitnya ada 18 pelanggaran HAM dalam kasus lumpur Lapindo dan itu sudah direkomendasikan kepada pemerintah dan DPR.

” Akal, Hak Asasi “

Minggu, 16 Agustus 2009 00:45 WIB, KORAN JAKARTA
Posting by : ega

Ilmu pengetahuan telah sangat jelas menunjukkan bahwa 99 persen penyebabnya adalah pengeboran. Gempa Yogyakarta terlalu jauh dan terlalu kecil sebagai penyebab semburan lumpur. Richard J Davies PROFESOR GEOLOGI UNIV. DURHAM, INGGRIS

Di penghujung Mei, lebih dari tiga tahun silam, di rumah seorang warga di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tiba-tiba menyeruak lumpur panas. Titik semburan itu terletak sekitar 100 meter arah barat, Sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas yang tengah melakukan pengeboran kilang minyak.
Sejak itu, semburan lumpur kian banyak dan muncul di beberapa titik. Gelegak lumpur itu menenggelamkan ribuan hektar lahan dan menyebabkan ribuan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka pun praktis kehilangan mata pencaharian, karena sawah, pabrik, maupun tempat usaha lainnya, tertimbun lumpur. Petaka ini tak hanya berdampak sosial maupun ekonomis, tapi juga psikologis.
Tiga tahun berlalu, semburan lumpur belum juga reda. Begitu juga derita para korban. Pihak Lapindo yang dianggap bertanggungjawab atas musibah ini memang telah memberikan ganti rugi, namun baru 20 persen sedangkan sisanya belum direalisasikan. Tapi, dari 20 persen itu pun belum sepenuhnya. Bantuan yang diberikan Lapindo mulai dari uang kontrak rumah hingga pembangunan pusat relokasi. Mereka intinya telah mengeluarkan dana miliaran rupiah. Bahkan, jika harus melunasi pembayaran ganti rugi yang 80 persen lagi, pihak Lapindo setidaknya harus merogoh kocek lebih dari 1,5 trilliun rupiah.
Beruntung bagi Lapindo. Sebab, Jum’at dua pekan lalu, kabar baik datang dari penyidik Polisi Daerah Jawa Timur yang mengumumkan penghentian proses penyidikan kasus ini. Polda Jatim beralasan semburan lumpur di Porong itu bukan lantaran kesalahan pihak Lapindo, tapi murni bencana alam. Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung pada 3 April lalu juga menolak gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap pihak Lapindo.
Menurut Hatta Ali, Ketua Muda Bidang Pengawasan MA yang juga sebagai juru bicara MA, menyebut putusan kasasi MA tidak terkait dengan materi perkara, karena kasasi hanya memeriksa kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibakan peraturan perundangan.
Tentang dari mana MA menyimpulkan semburan lumpur di Sidoarjo merupakan bencana alam, Hatta mengatakan bukan MA yang memeriksa materi perkara tetapi Pengadilan Negeri (PN Jakpus), saksi-saksi ahli yang digunakan untuk menyebut semburan lumpur tersebut merupakan bencana alam atau bukan adalah para saksi ahli yang didengar keterangannya di persidangan tingkat pertama (PN Jakpus). “Hakim kan tidak tahu semburan lumpur itu akibat bencana alam atau bukan. Maka para pihak yang berpekara mendatangkan saksi ahli,” kata Hatta.
Majelis hakim berpendapat unsur kesalahan tidak terpenuhi dengan alasan empat saksi ahli yang diajukan turut tergugat (Lapindo) yakni DR Agung Guntoro, Dodi Nawang Sidi, Sofian Hadi, serta DR Sukendar Asikin, kesemuanya menyatakan semburan lumpur tidak ada hubungannya dengan aktifitas pengeboran yang dilakukan turut tergugat (Lapindo). Hanya Dr Ir Rubi Rubiandini saksi ahli dari pemohon (YLBHI) yang menyatakan ada kesalahan, kekurang hati-hatian dalam pemasangan cassing. Sementara keterangan saksi ahli lainnya dari YLBHI, yakni Profesor R.P. Koesomadinata dan Sri Widiantoro diabaikan.
Menurut Rubi, berdasarkan penelitiannya sebagai ketua tim investigasi kasus Lapindo ini terbukti semburan lumpur akibat penggalian di Sumur Panji I. Mereka, katanya, telah memberikan hasil temuan kepada Departemen Energi Sumber Daya alam dan Mineral dan minta presiden untuk membuat keputusan membentuk tim nasional untuk menangani hal ini. Caranya antara lain melindungi daerah dari semburan lumpur dan mengganti segala kerugian yang dialami masyarakat. “Hal ini tidak bisa ditolak oleh Lapindo, makanya selama ini mereka mau ganti rugi, tapi kemudian pada akhir 2006 Lapindo mengaku tak punya uang sehingga dicobalah dicari opini lain, misalnya dikaitkan letusan gunung berapi dan lain-lain,” tegas Rubi.
Keyakinan serupa juga diutarakan Richard J.Davies, profesor geologi yang pernah meneliti soal penyebab lumpur Lapindo . Menurutnya, kasus ini lantaran kesalahan pengeboran. “Ilmu pengetahuan telah sangat jelas menunjukkan bahwa 99 persen penyebabnya adalah pengeboran. Gempa Yogyakarta terlalu jauh dan terlalu kecil sebagai penyebab semburan lumpur,” katanya melalui surat elektronik kepada Koran Jakarta.
Berdasarkan penelitian professor dari Universitas Durham Inggris ini, ada gelombang arus cairan yang masuk ke dalam lubang-lubang pengeboran sebelum terjadinya semburan. Hal ini disebabkan penarikan bor yang sedikit keluar dari lubang pemboran. “Akibatnya ada tekanan dalam lubang pemboran yang tak bisa dikontrol. Penyebab ini jelas lebih masuk akal.”
Richard dan timnya bukan asal bicara. Selama dua tahun sejak 2006 mereka telah meneliti semburan lumpur ini. Ada empat orang yang ikut dalam riset ini, selain Richard yang merupakan ahli dalam bidang semburan lumpur dan pemboran dan pernah bekerja di perusahaan pemboran minyak selama 8 tahun dengan ExxonMobile, ada Profesor Richard Swarbrick dari Geopressure Technology Ltd yang ahli dalam bidang tekanan geologi yang juga pernah bekerja di perusahaan pemboran minyak. Kemudian Profesor Michael Manga dari Universitas Berkeley California yang menguasai dalam hal gempa bumi, khususnya yang disebabkan oleh gunung berapi. Lalu ada Dr. Mark Tingay dari Universitas Adelaide yang ahli dalam bidang tekanan bumi, pengeboran, dan bebatuan mekanis.
Menurut Richard, hasil riset ini telah dia beritahukan ke pihak Lapindo dan direspon dengan baik. Dia dan timnya bahkan sempat beberapa kali bertemu dengan Bambang Istandi dan Nurrochmat Sawolo dari Lapindo untuk berdiskusi. Setelah Richard kembali ke Inggris mereka juga masih suka korespondensi lewat email. “Kontak terakhir kami pada Oktober 2008. Sejak saat itu tak ada kontak lagi. Mereka tidak setuju dengan hasil penelitian kami tentang penyebab semburan lumpur dan mereka bersikeras bahwa tidak ada yang salah dengan sumur pengeboran.”
Padahal, Oktober tahun lalu konferensi para geolog sedunia di Afrika Selatan yang tergabung dalam AAPG ( American Association Petroleum Geologist ) jelas-jelas menyatakan penyebabnya adalah kesalahan pengeboran pada sumur Banjar Panji I yang dilakukan Lapindo. “Kalau sekarang itu ditetapkan sebagai bencana alam kan malu kita,” tegasnya.
Melanggar HAM
Tak cuma mencoreng dunia keilmuan, penghentian kasus ini juga telah mencederai rasa keadilan masyarakat. “Ini merupakan preseden buruk karena seolah- olah kasus besar yang melibatkan korporasi sangat sulit untuk dijangkau oleh hukum. Ini yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak berharap pada hukum,” kata Syafruddin Ngulma Simeulue, komisioner Komnas HAM, yang juga Ketua Tim Investigasi kasus lumpur Lapindo.
Padahal, kata dia, ada sedikitnya 18 pelanggaran HAM dalam kasus lumpur Lapindo dan itu sudah direkomendasikan kepada pemerintah dan DPR untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU No. 39 tahun 1999. Tapi, menurut Syafruddin, pemerintah seolah tak punya kemauan.
Salah satu pelanggaran HAM yang dimaksud, katanya, adalah hak atas informasi. Hal ini sebetulnya sudah terjadi sebelum terjadinya semburan lumpur Lapindo, atau ketika akan dilakukan rencana pengeboran. “Waktu itu, masyarakat tidak tahu apa sebenarnya yang akan dilakukan di situ, kemudian tekhnologi apa yang dipakai, risiko apa yang kemungkinan bisa terjadi, mereka tidak diberi tahu,” kata Syafruddin.adiyanto/agus triyono/ezra sihite/teguh nugroho

DOK. KORAN JAKARTA




Blog Stats

  • 1,999,576 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers