Posts Tagged ‘Military

03
Mar
14

Militer : Tambahan 20 Ribu Tentara Amerika Serikat di Australia

Waspadai Maksud Terselubung Penambahan 20.000 Tentara AS di Australia


Quote:
Tidak angin tidak ada hujan, AS menambah pasukannya 20.000 ke Darwin, Australia. Sehingga pasukan AS di Darwin menjadi 22.750 orang. Jumlah 22.750 marinir di Darwin itu adalah jumlah resmi yang diumumkan oleh pemerintah AS. Apakah jumlah tidak resminya lebih besar? Mungkin.

Sebelum 2012 pasukan marinir AS di Darwin hanya 250 marinir. Tujuan resmi pemerintah AS terkait 250 marinir itu hanya untuk“kemanusian”. AS tidak pernah sebutkan tujuan kemanusiaan apa persisnya terkait kehadiran 250 marinir tersebut. Juga tidak pernah dipublikasikan aktivitasnya.

alt

Lalu pada 17 Nov 2011 lalu, Presiden AS Barack Obama mengumumkan secara resmi rencana kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin. Saat ke Australia itu, Obama dan Gillard umumkan bahwa AS akan menambah kekuatannya marinirnya dari 250 jadi 2.500 personel pada 2012. Apa reaksi pemrintah RI ?, Pemerintah mengatakan bahwa AS dan Australia adalah negara sahabat yang tidak mungkin bermaksud jahat terhadap RI.

Pemerintah China yang lokasinya di ujung langit dari Darwin saja protes terhadap AS. “Penempatan pasukan militer yang tak tepat” kata China. Pemerintah AS menanggapi reaksi China dengan mengatakan bahwa kehadiran 2500 marinir AS di Darwin hanya untuk alasan dan tujuan kemanusian.

alt

Alasan dan tujuan kemanusiaan apa? Apakah menambah 20.000 Marinir AS ke Darwin adalah tujuan kemanusian? Yang benar saja!!

AS secara resmi mengatakan bahwa kehadiran 20.000 pasukan tambahan untuk keamanan kawasan! Keamanan “KAWASAN”mana yang dimaksud AS? ASEAN kah? Asia Timur kah? Asia Pasifik kah? Laut China Selatan kah? Australia kah? altalt

Asia Pasifik, Laut China dan Asia Timur jauh di ujung berung. Hanya orang bodoh yang percaya alasan resmi AS itu. Australia bisa jaga kedaulatan negara dan kawasannya sendiri. Pun kalau Australia itu terdesak benar. Mereka tidak akan minta pasukan AS. Seandainya pun Australia terancam dan dia bukan negara yang hebat militernya, Australia TIDAK AKAN PERNAH minta bantuan AS.

Kenapa Australia biarkan 22.750 militer (Marinir lagi) bercokol di Papua? Jawabnya: AS – Aussie punya kepentingan yang sama: PAPUA! Lho bukankah ada resolusi PBB yang mengakui Papua sebagai bagian integral yang sah dari NKRI? 

Lho bukankah Papua sudah ada international recognition via Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504/XXIV (1969) yang sahkan Irian Barat jadi NKRI? Resolusi PBB No. 2504/XXIV (1969) itu semudah membalikan telapak tangan mencabutnya dan mengubah dengan Resolusi baru, jika AS menginginkannya.

AS dan Australia punya kepentingan yang sama terhadap Papua: penguasaan kekayaan sumber daya Papua. Pencabutan resolusi PBB yang sahkan Papua sebagai bagian NKRI dengan mudah dibatalkan ketika terjadi pergolakan di Papua.

Jika demi tujuan kemanusiaan atau untuk keamanan kawasan, kenapa yang dikirim AS ke Darwin itu pasukan Marinir ? Anehkan ? Apa FUNGSI MARINIR? Marinir adalah pasukan khusus (Di AS dikenal dengan sebutan Angkatan Ke 4) yang berfungsi sebagai pasukan penyerbu, pendahulu, pembuka jalan. Tugas utama pasukan Marinir bukan untuk PERTAHANAN. Bukan. Tapi sebagai pasukan penyerbu di barisan terdepan untuk buka jalan pasukan lain. 

alt

Bukan sekali ini AS dan sekutunya khianati negara sahabat seperti RI. Sejarahnya panjang.

Ingat, sejarah mencatat bahwa resolusi PBB itu bukan sesuatu yang final. Tidak ada satu pun pengakuan PPB dan Dunia yang final.

Profesor Robin Tennant-Wood dari Universitas Canberra menilai pangkalan militer AS yang permanen di Darwin mengancam Papua sebagai NKRI. Alasan bahwa kehadiran pasukan AS itu akan meningkatkan keamanan Kawasan dan memperkuat aliansi AS-Australia dinilai terlalu “lebay”. Profesor Robin Tennant-Wood malah mengatakan bahwa Pasukan AS yang ancam keutuhan NKRI sebagai risiko besar bagi Australia. RI akan marah.

“Saya welcome saja karena memang diperlukan gerak cepat untuk itu,” ujar SBY menanggapi alasan AS bahwa pasukan Marinir itu untuk kemanusian.

Indonesia mestinya sangat terusik dengan kehadiran pangkalan AS itu. Perairan RI hanya berjarak ratusan kilometer dari pangkalan militer itu. 

Keberatan RI terhadap pangkalan militer di Darwin, bahkan tidak muncul menjadi pernyataan resmi dalam KTT Bali kemaren.

Jika SBY benar-benar jago diplomasi atau mau test hidden agenda AS terhadap Papua gampang saja. Apakah SBY tidak ingin tahu reaksi AS dengan utarakan niat RI yang hendak pindahkan Ibukota RI ke Papua untuk legitimasi kuat NKRI terhadap Papua?

Baca Juga ini Ingin Kuasai Asia, AS Akan Bangun Pangkalan Militer Besar di Asia

12
Apr
13

Militer : Kopassus Diakui Dunia

http://strategi-militer.blogspot.com/2013/04/5-kehebatan-kopassus-hingga-diakui-dunia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+StrategiMiliter-InformasiPertahananDanKeamananIndonesia+%28Strategi+Militer+-+Informasi+Pertahanan+dan+Keamanan+Indonesia%29

Kamis, 11 April 2013

5 Kehebatan Kopassus hingga diakui dunia

Kasus penembakan empat tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, DIY,
yang dilakukan 11 personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus), membuat
publik kembali mengarahkan perhatiannya kepada pasukan elite milik TNI
Angkatan Darat itu.

Dulu jelang Reformasi bergulir, Kopassus juga sempat membuat heboh publik.
Saat itu Tim Mawar Kopassus diketahui menculik sejumlah aktivis pro
demokrasi.

Meski demikian, prajurit Kopassus tak selalu berbuat negatif. Pasukan elite
yang memiliki moto ‘Berani, Benar, Berhasil’ itu juga memiliki sederet
prestasi yang membanggakan.

Tak tanggung-tanggung, prestasi yang dimiliki Kopassus tak hanya di dalam
negeri, di dunia internasional Kopassus juga menjadi pasukan elite yang
dipandang dan disegani dengan segudang prestasi.

Berikut lima kehebatan Kopassus hingga diakui dunia

1. Kopassus juara menembak jitu

Keahlian menembak sasaran secara tepat menjadi syarat mutlak anggota
pasukan elite seperti Kopassus. Sebab, berbeda dengan pasukan biasa,
pasukan elite menjadi andalan untuk menjalankan tugas-tugas penting yang
tentunya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.

Menembak tepat sasaran menjadi salah satu keahlian yang dimiliki Kopassus
ketimbang pasukan elite dari negara lain. Dalam pertemuan Pasukan Elite
Asia Pasific yang diselenggarakan pada Desember 2006, personel Kopassus
meraih juara penembak jitu (sniper).

Canggihnya, senjata yang digunakan merupakan senjata buatan bangsa sendiri
yang diproduksi oleh PT Pindad. Sementara, di posisi kedua diraih oleh
pasukan elite Australia.

2. Kopassus peringkat 2 sukses operasi militer

Dunia internasional tak asing dengan nama Kopassus. Sebab, pasukan elite
milik TNI itu dikenal memiliki segudang prestasi.

Pada pertemuan Elite Forces in Tactical, Deployment and Assault di Wina,
Austria, Kopassus meraih peringkat dua dalam melakukan operasi militer
strategis, seperti; intelijen, pergerakan, penyusupan, penindakan.

Sementara, di urutan pertama adalah pasukan elite Amerika Serikat Delta
Force. Saat itu 35 pasukan elite dunia ikut unjuk gigi di ajang tersebut.

3. Kopassus peringkat 3 pasukan elite dunia

Kopassus merupakan salah satu pasukan elite terbaik di dunia. Berdasarkan
urutan pasukan elite dunia versi Discovery Channel Military edisi 2008,
Kopassus berada di posisi tiga pasukan elite dunia.

Sementara di posisi pertama diduduki United Kingdom’s SAS, dan di posisi
dua Israel’s MOSSAD. Hal itu jelas membanggakan TNI dan Indonesia.

Sebab, Kopassus nyatanya mengalahkan pasukan-pasukan elite dari negara
lain, salah satunya Amerika Serikat yang terlalu bergantung pada peralatan
yang berbasis teknologi super canggih, akurat dan serba digital.

4. Skill Kopassus di atas rata-rata pasukan elite negara lain

Personel Kopassus tidak terlalu bergantung dan mengandalkan teknologi
canggih. Karena itu, tiap personel Kopassus dituntut memiliki kemampuan
bela diri yang cakap. Tak heran jika konon kabarnya satu prajurit Kopassus
setimpal dengan lima prajurit biasa.

Hal itu tentu berbeda dengan pasukan negara maju seperti Amerika Serikat
yang terlalu mengandalkan kecanggihan teknologi senjata yang dimilikinya.
Narator Discovery Channel Military menyatakan, sebuah pasukan khusus yang
hebat adalah pasukan yang mampu mencapai kualitas sempurna dalam hal
kemampuan individu.

Kemampuan itu adalah kemampuan bela diri, bertahan hidup (survival),
kamuflase, strategi, daya tahan, gerilya, membuat perangkap dan lain-lain.

5. Kopassus latih pasukan militer negara lain

Kehebatan yang dimilikinya Kopassus membuatnya disegani militer negara
lain. Bahkan, sejumlah negara di dunia meminta Kopassus untuk melatih
pasukan militernya, seperti negara-negara di Afrika Utara dan Kamboja.

80 Persen pelatih militer di negara-negara Afrika Utara diketahui
menggunakan pelatih militer dari Kopassus. Para perwira Kopassus ditugaskan
untuk melatih pasukan militer yang dimiliki negara-negara di benua hitam
itu.

Sementara itu, Kamboja juga telah lama menggunakan pelatih militer dari
Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang dilatih Kopassus adalah
pasukan khusus bernama Batalyon Para-Komando 911. Pasukan itu merupakan
bagian dari tentara Kerajaan Kamboja (Royal Cambodian Army).

Sumber : Merdeka

FOKUS

Polri Tangkap Ribuan Preman, Bagaimana Modus Operasi Mereka

Ditangkap dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Warga senang.

ddd
Kamis, 11 April 2013, 00:09 Anggi Kusumadewi
Unjuk rasa tolak premanisme di Yogyakarta.

Unjuk rasa tolak premanisme di Yogyakarta. (ANTARA/Tirta Prameswara)

VIVAnews – Aksi para preman memang sudah meresahkan. Mereka beraksi di terminal. Menagih secara paksa di angkutan. Dan berulah di tempat-tempat umum. Warga sudah jenggah. Juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah kasus pembunuhan anggota Kopassus Serka Heru Santoso di Hugo’s Cafe di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Presiden SBY memerintahkan Kapolri agar segera membersihkan para preman di mana saja.

Dan kepolisian tampaknya sigap bertindak. Hingga Rabu 10 April 2013, setidaknya 2000 preman sudah dibekuk di berbagai kota di Indonesia. Dari Pasar Tanah Abang di Jakarta hingga kawasan terminal di Bandung. Proses penangkapan ini bersdasarkan pemantauan langsung polisi dan laporan dari masyarakat yang resah.

Para preman itu didata secara cermat. Ada yang menyaru menjadi tukang parkir liar, dan meminta uang secara paksa. Menjadi penagih utang atau debt collector, sampai menjadi pengamen dengan nyanyian yang tak jelas tapi meminta uang sembari mengancam. Mereka yang menyaru sebagai pengamen itu tentu saja meresahkan para penumpang.

Di Tanah Abang, Jakarta Pusat misalnya, polisi yang tidak memakai seragam,  menyisir kawasan pasar untuk mencari sejumlah orang yang diduga preman. Berdasarkan laporan warga, wilayah Tanah Abang marak dengan aksi pemerasan kepada kepada pengendara mobil. Preman yang menyamar sebagai tukang parkir kerap meminta uang parkir dalam jumlah yang tak wajar kepada para pengendara. Tentu saja dengan muka memaksa.

Dari hasil operasi itu, Polsek Metro Tanah Abang menangkap 26 orang yang diduga preman. Polisi menemukan barang bukti berupa karcis parkir tidak resmi, serta beberapa paket sabu dan ganja. Sementara di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, polisi juga menangkap tiga preman yang sedang menengak minuman beralkohol di sebuah warung.

Polisi juga menangkap setidaknya 20 orang yang diduga preman di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan laporan warga di sana. Aksi para preman ini sudah menganggu kenyamanan warga dan mereka yang datang ke pasar itu. Polisi juga menangkap sejumlah preman dari berbagai tempat di Jakarta Utara.

Selain di Jakarta, operasi penangkapan para preman juga berlangsung di sejumlah kota di Indonesia. Sebabnya juga sama. Para preman itu dianggap sudah sangat meresahkan dan menganggu kenyamanan warga.

Di Banten, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang menangkap 200 preman yang dinilai meresahkan warga. Salah satunya adalah Daud, lelaki 28 tahun yang  tinggal di Kotabumi, Tangerang. Debt collector itu ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau lipat. Ketika ditangkap, Daud sedang menunggu kendaraan bermotor yang angsuran kreditnya bermasalah. Selain para preman, polisi juga menangkap sejumlah anak gelandangan. (Nonton video penangkapan itu di sini)

Di Bekasi, Jawa Barat, Polresta Kota Bekasi menangkap 60 preman yang kebanyakan berprofesi sebagai tukang parkir liar dan pengamen jalanan. “Mereka kami tangkap karena sudah banyak pengaduan dari masyarakat yang mengaku resah dengan keberadaan  para preman,” kata Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bekasi Kota, AKP Dubbel Manalu, Rabu 10 April 2013.

Para preman tersebut dalam setiap aksinya kerap memaksa meminta uang dari warga. “Mereka yang jadi tukang parkir liar, minta bayaran yang tidak wajar. Dikasih Rp1.000, minta lagi. Begitu juga pengamen. Dikasih uang Rp500, dilempar dan minta Rp1.000,” katanya.

Proses penangkapan para preman itu juga berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya sudah 42 orang yang ditangkap. Seperti di sejumlah kota lain, para preman di Semarang itu juga ditangkap karena sudah meresahkan warga. Setelah ditangkap mereka akan dibina.

Kepolisian memastikan bahwa operasi tumpas preman ini akan digelar secara rutin demi menciptakan rasa aman bagi warga. Ratusan preman yang terjaring razia itu selanjutnya akan dibina oleh Dinas Sosial. Namun mereka yang membawa senjata tajam dan berjudi akan diproses hukum lebih lanjut oleh kepolisian.

Warga Senang

Warga sangat senang dengan operasi penertiban para preman ini. Karena memang sudah sangat menganggu. Dalam instruksinya dua pekan lalu Presiden SBY secara tegas memerintahkan Kapolri bertindak tegas menyingkirkan premanisme dan semua bentuk organisasi kriminal.

“Jalan-jalan dan tempat-tempat umum harus bersih dari semua bentuk premanisme yang mengancam harta benda dan nyawa. Warga harus merasa aman di manapun dan di semua waktu, siang dan malam,” kata Presiden SBY melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa.

Selain warga, aparat pemerintah juga senang dengan operasi para preman ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku bahwa selama ini selalu kesulitan menertibkan parkir liar. Karena ada preman yang jaga. Padahal parkir liar di bahu jalan itu seringkali membuat kemacetan menjadi kian ruwet.

“Itu preman semua. Saya happy banget waktu mereka ditangkap polisi. Kami selama ini kesulitan menertibkan mereka,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 10 April 2013. Selama ini para preman itu susah diatasi, karena Dishub tidak memiliki wewenang. “Kami punya tim khusus. Cuma baru sanggup menertibkan pakaian yang dipakai para preman di parkiran liar,” katanya

Maraknya parkir liar yang dijaga para preman itu, kata Pristono, lantaran masyarakat juga sering memberi uang. “Jangan kasih uang kepada mereka kalau berada di tempat resmi. Kalau mereka memaksa, laporkan polisi. Ini masuk ranah kriminal,” katanya.

Soal preman dan lahan parkir itu memang terjadi di banyak tempat. Pekan lalu, kepolisian dari Polda Metro Jaya menangkap puluhan preman yang beroperasi di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Para preman ini memasang harga parkir Rp5000 tiap kendaraan. Padahal pengendara sudah membayar parkir resmi di pintu masuk.

© VIVA.co.id   |   Share
28
Oct
12

Kepahlawanan : Pertempuran Heroik 10 Nopember 1945

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/02/pkp-1945-_033.jpg?w=655

IBRAHIM ISA – Bahan Referensi Sejarah

Sabtu, 27 Oktober 2012

——————————————————————————

Sepuluh November 2012, bulan depan adalah HARI PAHLAWAN! Bangsa kita, pemerintah Republik Indonesia sejak 1945, memperingati Hari Pahlawan 10 November, saat dimulainya perang perlawanan terhadap tentara pendudukan Inggris yang bertindak atas nama Sekutu, dan embel-embelnya tentara Belanda yang menamakan dirinya NICA.

Perlawanan heroik yang dilakukan oleh para pemuda kita yang baru saja terorganisasi dalam TKR, Tentara Keamanan , bersama-sama dengan para gerilyawan dari pelbagai organisasi pelajar dan mahasiswa pejuang Republik Indonesia dan kekuatan-kekuatan rakyat yang berinisiatif menggabungkan diri dengan PERANG KEMERDEKAAN di Surabaya itu, berakhir dengan didudukinya kota heroik Surabya oleh tentara pendudukan Inggris, ditarik mundurnya ke luar kota semua kekuatan bersenjata Indonesia, serta pengungsian puluhan ribu rakyat Surabaya ke daerah kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Timur.

NAMUN, Perlawanan ini, Perang Kemerdekaan yang berskala paling besar yang dilancarkan bangsa Indonesia , menghadapi kekuatan musuh yang bersenjata modern, dan yang didukung oleh angakatan udaranya, dan angkatan lautnya, —- telah menyulut lebih lanjut serta mengobarkan dan memperkokoh semangat REVOLUSI KEMERDEKAAN kita. Di segi lain Pertempuran Surabaya menunjukkan serta meyakikan dunia internasional, bahwa REPUBLIK INDONESIA, yang diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta, — bukan republik boneka Jepang, bahwa Sukarno-Hatta bukan kolaborator antek-Jepang, tetapi adalah kekuatan poitik dan bersenjata riil bangsa Indonesia yang bersatu-padu untuk MEMBELA KEMERDEKAANNYA.

* * *

Ratusan bahkan ribuan tulisan dan literatur telah bermunculan sejak saat itu mengenai PERTEMPURAN SURABAYA. Merupakan bahan referensi berharga dalam penulisan sejarah bangsa kita.

Di bawah ini dipublikasikan  tulisan yang diambil dari Ensikopledia Bebas WIKIPEDIA. Ada baiknya untuk dijadikan salah satu bahan referensi sejarah dalam penulisan sejarah kita.
* * *
Peristiwa 10 November

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pertempuran Surabaya
Bagian dari Perang Kemerdekaan Indonesia
Tentara India Britania menembaki penembak runduk Indonesia di balik tank Indonesia yang terguling dalam pertempuran di Surabaya, November 1945.
Tanggal 27 Oktober20 November, 1945
Lokasi Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Hasil Inggris menguasai Surabaya
Pihak yang terlibat
 Indonesia  Britania Raya
 Belanda
Komandan
Bung Tomo Brigjen A. W. S. Mallaby †
Mayjen Robert Mansergh
Kekuatan
20,000 tentara
100,000 sukarelawan[1]
30,000 (puncak)[1]
didukung tank, pesawat tempur, dan kapal perang
Korban
6,000[2] – 16,000[1] tewas 600[3] – 2,000[1] tewa

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. [2]

Kronologi penyebab peristiwa

Kedatangan Tentara Jepang ke Indonesia

Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan tujuh hari kemudian tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tesebut, Indonesia secara resmi diduduki oleh Jepang.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom (oleh Amerika Serikat) di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kedatangan Tentara Inggris & Belanda

Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun selain itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNEI dan pemerintahan NICA.

Insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Insiden Hotel Yamato
Hotel Oranye di Surabaya tahun 1911.

Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru / Hotel Yamato (bernama Oranje Hotel atau Hotel Oranye pada zaman kolonial, sekarang bernama Hotel Majapahit) di Jl. Tunjungan no. 65 Surabaya.

Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.Ch. Ploegman pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru), tanpa persetujuan Pemerintah RI Daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera Merah Putih yang sedang berlangsung di Surabaya.

Pengibaran bendera Indonesia setelah bendera belanda berhasil disobek warna birunya di hotel Yamato

Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Residen Soedirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai Wakil Residen (Fuku Syuco Gunseikan) yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Syu, sekaligus sebagai Residen Daerah Surabaya Pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke hotel Yamato dikawal Sidik dan Hariyono. Sebagai perwakilan RI dia berunding dengan Mr. Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas, Ploegman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman, sementara Soedirman dan Hariyono melarikan diri ke luar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Hariyono yang semula bersama Soedirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Koesno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera Merah Putih.

Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris . Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan Presiden Sukarno untuk meredakan situasi.

Kematian Brigadir Jenderal Mallaby

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Aubertin Mallaby

Brigadir Jenderal Aubertin Mallaby

Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Mallaby berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Mallaby sulit dikenali. Kematian Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Mallaby, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA.

Perdebatan tentang pihak penyebab baku tembak

Mobil Buick Brigadir Jenderal Mallaby yang meledak di dekat Gedung Internatio dan Jembatan Merah Surabaya

Tom Driberg, seorang Anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh Inggris (Labour Party). Pada 20 Februari 1946, dalam perdebatan di Parlemen Inggris (House of Commons) meragukan bahwa baku tembak ini dimulai oleh pasukan pihak Indonesia. Dia menyampaikan bahwa peristiwa baku tembak ini disinyalir kuat timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India pimpinan Mallaby yang memulai baku tembak tersebut tidak mengetahui bahwa gencatan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dari kontak dan telekomunikasi. Berikut kutipan dari Tom Driberg:

“… Sekitar 20 orang (serdadu) India (milik Inggris), di sebuah bangunan di sisi lain alun-alun, telah terputus dari komunikasi lewat telepon dan tidak tahu tentang gencatan senjata. Mereka menembak secara sporadis pada massa (Indonesia). Brigadir Mallaby keluar dari diskusi (gencatan senjata), berjalan lurus ke arah kerumunan, dengan keberanian besar, dan berteriak kepada serdadu India untuk menghentikan tembakan. Mereka patuh kepadanya. Mungkin setengah jam kemudian, massa di alun-alun menjadi bergolak lagi. Brigadir Mallaby, pada titik tertentu dalam diskusi, memerintahkan serdadu India untuk menembak lagi. Mereka melepaskan tembakan dengan dua senapan Bren dan massa bubar dan lari untuk berlindung; kemudian pecah pertempuran lagi dengan sungguh gencar. Jelas bahwa ketika Brigadir Mallaby memberi perintah untuk membuka tembakan lagi, perundingan gencatan senjata sebenarnya telah pecah, setidaknya secara lokal. Dua puluh menit sampai setengah jam setelah itu, ia (Mallaby) sayangnya tewas dalam mobilnya-meskipun (kita) tidak benar-benar yakin apakah ia dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya; yang meledak bersamaan dengan serangan terhadap dirinya (Mallaby). Saya pikir ini tidak dapat dituduh sebagai pembunuhan licik… karena informasi saya dapat secepatnya dari saksi mata, yaitu seorang perwira Inggris yang benar-benar ada di tempat kejadian pada saat itu, yang niat jujurnya saya tak punya alasan untuk pertanyakan … ” [4]

10 NOVEMBER 1945
Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya, Mayor Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan / milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri, dan Tentara Keamanan Rakyat TKR juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia.

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar, yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya, dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang.

Inggris kemudian membombardir kota Surabaya dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka.

Bung Tomo di Surabaya, salah satu pemimpin revolusioner Indonesia yang paling dihormati. Foto terkenal ini bagi banyak orang yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia mewakili jiwa perjuangan revolusi utama Indonesia saat itu.[5]

Di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo tiga hari, para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris.

Tokoh-tokoh agama yang terdiri dari kalangan ulama serta kyai-kyai pondok Jawa seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah serta kyai-kyai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan (pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kyai) shingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung lama, dari hari ke hari, hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai tiga minggu, sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris.

Setidaknya 6,000 – 16,000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200,000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. [2]. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 – 2000 tentara. [3] Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.

Referensi

  1. ^ a b c d The Battle of Surabaya, Indonesian Heritage.
  2. ^ a b c Ricklefs (1991), p. 217.
  3. ^ a b Woodburn Kirby, S (17 Oktober 1965). The War Against Japan Vol. V. London: HMSO. ISBN 0-333-57689-6.
  4. ^ Batara R. Hutagalung: “10 November ’45. Mengapa Inggris Membom Surabaya?” Penerbit Millenium, Jakarta Oktober 2001, cetakan xvi, 472 halaman
  5. ^ Frederick, William H. (April 1982). “In Memoriam: Sutomo” ([pranala nonaktif]). Indonesia (Cornell University outheast Asia Program) 33: 127–128. seap.indo/1107016901.

Pranala luar

14
Oct
12

Kemiliteran : Pokok-pokok Gerilya

PENEGAK KONSTITUSI PROKLAMASI 1945

http://serbasejarah.wordpress.com/2010/12/23/pokok-pokok-gerilja/

Pokok-pokok Gerilja

Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah (Jenderal Soedirman)

Pengalaman perang terutama perang kemerdekaan Indonesia berhasil disarikan dalam sedikit tulisan yang diantaranya oleh Jenderal A.H. Nasution dalam bukunya “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia” yang terdiri dari 11 jilid. Sebelumnya beliau menerbitkan buku “Pokok-pokok Gerilja Dan Pertahanan Republik Indonesia Dimasa Jang Lalu dan Jang Akan Datang” yang ditulis pada tahun 1953. Sebenarnya masih banyak buku yang lain dari Pak Nas Sampai pertengahan 1986, lima dari tujuh jilid memoar perjuangan Pak Nas telah beredar. Kelima memoarnya, Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla, Serta dua memoar lainnya, Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan.

Tetapi yang paling menarik perhatian saya adalah buku “Pokok-pokok Gerilja”, karena banyak penulis militer dan ahli strategi mensejajarkan nama Nasution dengan Mao Tse Tung, Grivas , Vo Nguen Giap , Roger Triniqueir dan Che Guevara. Konon, buku ini masih tetap menjadi bahan acuan untuk pendidikan gerilya dan antigerilya di west point (“AKMIL” nya Amerika) .

Dalam tulisan ini saya mencoba meresume beberapa pokok pikiran dalam buku “Pokok-pokok Gerilja” yang diterbitkan oleh Cv Pembimbing-Djakarta Tjetakan kedua April 1954. (Hatur tararengkyu buat orang pasar buku palasari Bandung yang telah membawakan buku lawas ini pada saya)

******
Pokok-pokok Gerilja

1. Peperangan abad ini adalah perang rakjat semesta

Usaha perang bukanlah cuma usaha angkatan perang saja, melainkan dan malah telah menjadi usaha rakyat semesta pelbagai sektor kehidupannya, yang masing-masing menjadi pesertaan dalam usaha yang seluruhnya, yang tak dapat lalai-melalaikan lagi.
Perang yang sekarang bukan lagi perang antara tentara dengan tentara saja, bukan lagi cuma perang militer. Melainkan sekarang yang berperang adalah rakyat,  rakyat seluruhnya. Perang bergolak secara semesta, walaupun keputusan akhirnya ditentukan oleh kalah menangnya kedua angkatan bersenjata yang berhadapan.
Maka ilmu perang itu bukan cuma ilmu perang yang khusus dengan strategi, taktik dan logistiknya, meainkan pula politik militer, politik, psychologi dan ekonomi. Lapangan perang bukan lagi cuma yang militer, melainkan juga sepenuhnya politik dan ekonomi. Pimpinan perang bukan lagi mengenai medan militer, melainkan medan-medan seluruhnya secara semesta. Syarat-syarat yang diminta dari padanya bukan lagi keahlian cuma keahlian militer, melainkan pemahaman seanteronya politik, militer dan ekonomi.

2. Perang Gerilja adalah perang sikecil/silemah melawan sibesar/sikuat.

Berperang gerilja bukanlah karena menganut “ideologi” bergerilja, melainkan karena kita diharuskan, karena telah tidak mampu menyusun kekuatan yang berorganisasi secara modern, yang setara dengan musuh. Maka gerilja kitapun baru pada tingkatan melelahkan musuh, belum sampai dapat menghancurkannya walaupun bagian demi bagian.

3. Perang gerlija tidak dapat secara sendiri membawa kemenangan terakhir, perang gerilja hanya untuk memeras darah musuh. Kemenangan terakhir hanyalah dapat dengan tentara yang teratur dalam perang yang biasa, karena hanya tentara demikianlah yang dapat melakukan offensif dan hanya offensiflah yang dapat menaklukan musuh.

Defensif tidak dapat mengalahkan musuh, hanya offensiflah yang mampu demikian. Deffensif sekedar sementara menyiapkan dan menantikan untuk melakukan offensif pada suatu waktu.
Perang gerilja strategis hayalah defensif. Kemenangan perang hanya mungkin oleh offensif, offensif oleh suatu tentara yang teratur, oleh suatu tentara yang setara.

4. Perang gerilja biasanya adalah perang ideologi. Perang gerilja adalah perang  rakyat semesta.

Prajurit gerilja bukanlah cuma prajurit pemanggul senjata seperti yang lazim dalam perang biasa, melainkan ia adalah pemanggul ideologi. Ia bukan cuma pelopor pertempuran melainkan terutama pelopor ideologi.
Sejarah cukup menunjukan bahwa perang gerilja adalah senantiasa sebagai pelopor perjuangan ideologi. Rakyat yang tertindas, rakyat yang terjajah, rakyat yang teraniaya oleh pendudukan, mengepalkan tangannya untuk mengenyahkan penjajahan, sipenindas dan sipenduduk yang kejam. Penderitaan perjuangan yang bagaimanapun rasanya enteng jika dibandingkan dengan kesengsaraan penindasan, penjajahan dan pendudukan yang kejam.
Ideologi, semangat kemerdekaan, menjadi sumber kekuatan dan kesanggupan untuk memulai peperangan melawan musuh yang kuat dan teratur dengan segala tentaranya.
Maka hanya dengan ideologi yang kuat, hanya batin yang teguh, yang dapat meledakan perang gerilja yang cukup tabah buat menempuh jalan penderitaan yang panjang dan sulit sampai pada tingkatan mengalahkan musuh yang kuasa.
Tindakan-tindakan sigerilja tidak bisa cuma mengutamakan pertempuran-pertempuran, melainkan haruslah pula mengutamakan psyichologis dan sosial ekonomis dengan gerakan-gerakan propaganda, politik non-kooperasi, politik bumi-hangus, infiltrasi dll.

5. Akan tetapi perang gerilja tidaklah berarti bahwa seluruh rakyat bertempur.

Rakyat adalah sendi bagi gerilja
Pemimpin-pemimpin kita selalu mengibaratkan gerilja sebagai ikan dan rakyat sebagai air, mencontoh pelajaran dari Mao Tse Tung. Maka “air” itu harus dipelihara dalam “hawa” politik dan sosial-ekonomi yang sewajarnya untuk menyuburkan pertumbuhan gerilja yang “berenang” didalamnya.
Perang gerilja adalah perang rakyat, gerilja lahir dan tumbuh diatas haribaan rakyat yang berjuang, gerilja berjuang dengan bantuan, pemeliharana dan perlindungan rakyat pula. Gerilja adalah prajurit rakyat yang sedjati.
Massa bisa gampang diagitir untuk mengganas beramai-ramai, tetapi pula massa itu gampang pecah dan kacau balau, sehingga menjadi sangat sulit untuk dipimpin. Suatu sukses bisa menjalankan semangat massa dengan cepat, tetapi kegagalan bisa pula merosotkan dan mematahkan semangatnya sekaligus. Pula massa sangat gampang dikacaubalaukan oleh gerakan desas-desus.

6. Perang gerilja tidaklah boleh sembarangan “geriljisme”

Kaum gerilja juga harus berdisiplin, juga harus berorganisasi, juga harus berlatih, juga harus mempelajari taktik bertempur, juga harus mempunyai rancangan dan perhitungan. Kaum gerilja juga mempunyai pemimpin yang harus ditaati, Bahkan segala sesuatu harus lebih berat disadari.
Gerilja harus bersifat geriljis terhadap musuh, sehingga ia tetap pusing dan kacau mengenai keadaan dan maksud-maksud gerila, akan tetapi harus bersifat teratur dan berdisiplin kepada pemimpin sendiri.

7. Gerilja berpangkalan dalam rakyat. Rakyat membantu, merawat dan menyembunyikan gerilja, serta menyelidik untuk keperluannya.

Gerilja berpangkalan dalam rakyat, mempersiapkan diri ditengah-tengah rakyat, bersembunyi ditengah-tengah rakyat. Gerilja berpangkalan dimana-mana, asal saja ada rakyatnya dan asal saja buminya cukup ruangan dan persembunyian.

8. Gudang senjata gerilja adalah gudang senjata musuh.

Persenjataan dan amunisi teramat sangat penting dan teramat sulit dalam suatu perang gerilja. Perang gerilja adalah perang sikecil melawan sibesar, maka kekuatannya adalah cara-cara geriljanya, yang muncul dan hilang dimana-mana menurut keprluan keadaan.
Sebagai sikecil dapat dimengerti, betapa pentingnya penghematan tenaga dan penghematan peluru.

9. Menyimpulkan strategi dan taktik perang gerilja.

Perang gerilja dan pertahanan rakyat total sebagai obat mujarab untuk mengatasi tiap-tiap agresi terhadap negara kita. Maka perlulah secara obyektif disadari lagi sepenuh-penuhnya arti strategis dari perang gerilja. Gerilja memang dapat hebat dan dahsyat, dapat mengikat dan melemahkan musuh yang berpuluh-puluh jumlahnya. Namun perang gerilja adalah strategis tetap defensif pada hakekatnya, dan tidak mampu mengalahkan musuh.
Siasat gerilja adalah mengikat musuh sebanyak mungkin, melalhkan, memeras darah dan keringatnya sebanyak mungkin, dan menggoncangkan urat-urat syarafnya. Gerilja adalah muncul-menghilang, mondar-mandir dimana-mana, sehingga bagi musuh tiada dapat dicari dimanapun, tapi dirasakan menggempur dimana saja.
Siasat gerilja ialah untuk memaksa musuh tersebar kemana-mana menjadi immobil sebanyak-banyaknya, dan terpaksa mengadakan stelsel pembentengan yang tetap. Musuh disebar-sebar, dipecah-pecah dan dipakukan, sambil sigerilja terus memeras darah, keringat dan urat syarafnya. Musuh yang besar harus dihindari, atau diganggu secara dicubiti dimana-mana. Musuh yang kecil harus dikepung dan dihancurkan serta alat-alatnya dirampas.
Untuk dapat melakukan tindakan yang muncul menghilang yang tak dapat dicari tetapi selalu terasa dimana-mana, gerilja memerlukan “pangkalan” diantara kedudukan musuh, yang diladeni oleh rakyat, yang cukup tersedia dipelbagai pelosok buat keperluan gerilya yang mondar-mandir.
“Pangkalan” itu harus dipilih didaerah yangbumi dan rakyatnya cukup memenuhi syarat. Bumi yang sulit didatangi oleh musuh, yang cukup tempat persembunyian dan jalan penyingkiran, yang tak dapat diserbu oleh musuh secara besar-besaran denga peralatan yang berat, dimana sigerilja dapat memaksa musuh untuk berhadapan dengan peralatan yang sama, yakni setara infanteri belaka. Bumi yang dikenal sedalam-dalamnya oleh para gerilja. Bumi yang didiami oleh rakyat yang bersemangat, yang memperjuangkan ideologi yang sama dengan gerilya, atau paling sedikitnya yang menyukai gerilya. Syarat-syarat bumi dan rakyat adalah yang terbaik, jika gerilja bersarang dalam daerah kampung halamannya ditengah-tengah sanak saudaranya sendiri.

10. Sifat pokok perang gerilja ialah rakyat yang membantu, ruangan geografis yang cukup dan adanya perang yang lama.

Rakyat yang membantu itu memang kuat batinnya, kuat ideologinya, kuat semangat kemerdekaannya, kuat semangat perjuangannya, tabah menderita kesengsaraan perjuangan.
Syarat geografis yang diminta wilayah-wilayah yang cukup luas dan daerah-daerah yang sulit dilintasi, tidak begitu banyak jalan raya, banyak gunung dan bukitnya, banyak hutan dan belukarnya. Daerah demikian adalah sarang-sarang gerilja.
Untuk memenuhi syarat perang lama, maka perlulah sungguh-sungguh tabah rakyat dan tentaranya, dengan seksama berjuang menderita sampai tercapai kemenangan perang yang terakhir. Rakyat dan lebih-lebih pemimpin-pemimpin harus tabah terhadap intimidasi musuh yang saling berganti dengan bujukan manis seperti madu. Tabah untuk tetap menolak kolaborasi, tabah untuk tetap bernon-kooperasi, dan tetap lebih suka menderita daripada menerima pekerjaan dari musuh, daripada menerima perlindungan di rumah yang disediakan musuh atau kota-kota yang dipasifisirnya.

11. Perang rakyat yang total memerlukan pemimpin yang total dan bukan saja pada puncak nasional, melainkan juga pada daerah-daerah gerilja yang terbawah.

Kesatuan dan kebulatan pemimpin adalah syarat mutlak untuk kesempurnaan perang rakyat yang semesta.

12. Perang anti-gerilja harus menuju kepada memisah gerilja dari rakyat pangkalnya, dan karena itu lebih-lebih harus mengutamakan gerakan politik, psychologis dan ekonomis. Gerilja harus dilawan dengan senjata-senjatanya sendiri, kegiatan offensif, kemampuan yang mobil dan flexible.

Perang anti-gerilya adalah usaha pasifikasi, dan pasifikasi adalah terutama usaha membangun, sedangkan perang biasa adalah terutama usaha menghancur.
Perang anti-gerilja adalah memberantas perlawanan rakyat yang bbersifat total, baik yang aktif menggerilja dan menyabotir, maupun yang passif melawan belaka seperti bergerak di bawah tanah, dilapangan propaganda dan intelligence.
Pertikaian politik dalam negeri biasa menggunakan kegiatan gerilja dan perlawanan bawah tanah. Tugas anti-gerilja dalam arti yang luas adalah tugas yang tiada henti bagi banyak negara apalagi negara yang muda.
Tujuan pokok dalam anti gerilja ialah memisahkan rakyat dari gerilja. Hanya atas dasar itu dapat berhasil tindakan anti-gerilja secara militer.
Kemenangan politik-ideologis, kemenangan sosial-ekonomis dan psychologis adalah pangkal untuk dapat mencapai kemenangan militer.
Menangkapi rakyat bersama-sama, menghukum rakyat secara kolektif, membakari rumah-rumahnya, semuanya karena membantu atau menyembunyikan agen-agen gerilja adalah menjadi senjata yang paling kuat yang “dihadiahkan” kepada kaum gerilja. Kaum gerilja yang akan semakin muncul sebagai pelindung rakyat. Sebaliknya maka siasat anti-gerilja haruslah mengikhtiarkan keadilan dan kebajikan yang sebenar-benarnya.
Soal pokok adalah menawan hati rakyat. Inilah strategi perang anti-gerilja. Mengenal rakyat, mengenal cita-citanya, mengenal adat-istiadatnya, mengenal masalahnya adalah senjata utama dalam tangan pihak anti-gerilja.
Perlu sekali pihak anti-gerilja sebanyak mungkin menggerakan tenaga-tenaga rakyat, mempergunakan pemimpin-pemimpin rakyat. Gagallah usaha-usahanya, kalau ia harus bertindak dengan cuma tentaranya, gagallah kalau ia tiada dapat menggerakan tenaga rakyat. Sedapat mungkin haruslah ia usahakan, supaya pemimpin-pemimpin rakyat yang berpengaruh tertarik kepada pihaknya dengan pelbagai macam daya upaya. Sedapat mungkin rakyat jangan merasakan langsung paksaannya dan kebutuhannya, haruslah ia disalurkan melalui pemimpin-pemimpin rakyat sendiri.
Perang psychologisnya mengusahakan memperoleh keterangan tentang ketegangan-ketegangan dan perselisihan di dalamnya, apalagi antara pemimpin atau pemimpin dengan pengikutnya. Hanya inilah yang bisa dipergunakan untuk memisahkan mereka, dan tidak akan berhasil cuma desas-desus atau fitnah belaka.
Peristiwa perselisihan kecil atau keteledoran yang kecil pada pihak gerilja, yang sungguh terjadi bisa dipergunakan dengan sangat bermanfaat oleh pihak anti-gerilja
Yang paling penting ialah menawan hati dan pikiran anggota-anggota gerilja sendiri, terutama yang telah tertawan. Dengan sikap yang baik-adil, dengan menyadarkan kepada maksud anti-gerilja lebih tinggi daripada sigerilja, dengan lain-lain daya upaya,  supaya akhirnya tercapai perubahan pikiran mereka.
Gerilja harus dipisah dari rakyat. Gerilja harus dihadapi dengan senjata-senjatanya sendiri. Inilah pokok pegangan anti-gerilja.

Bersambung ………

http://www.dephan.go.id/kemhan/?pg=31&id=638

Komponen Cadangan Dapat Menjadi Salah Satu Daya Tangkal



Rabu, 10 Oktober 2012

Jakarta, DMC – Bangsa Indonesia harus mempunyai daya tangkal dan sistem pertahanan yang kuat apabila ingin diperhitungkan oleh bangsa lain. Salah satu yang dapat menjadi daya tangkal yaitu dengan memilki komponen cadangan (Komcad). Komcad dapat menjadi daya tangkal karena yang terdiri dari sumber daya nasional yaitu warga negara yang dapat menjadi suatu kekuatan untuk menggentarkan keinginan bangsa lain yang ingin mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian dikatakan Direktur Komponen Cadangan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dir Komcad Ditjen Pothan Kemhan) Brigjen TNI Santoso, Rabu (10/10) saat menjadi nara sumber dalam program Talk Show “Sarapan Pagi” Radio KBR 68 H di Studio Mini Puskom Publik Kemhan, Jakarta.

Talk show yang disiarkan secara on air ini merupakan kerjasama antara Kemhan dengan Radio KBR 68 H dalam rangka memberikan informasi secara rutin kepada publik terkait kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara. Dalam kesempatan ini, Dir Komcad Ditjen Pothan Kemhan menjelaskan beberapa hal – hal yang melatarbelakangi pembentukan Komcad.

Dir Komcad Ditjen Pothan Kemhan menjelaskan bahwa secara aspek yuridis, pembentukan Komcad ini diamanatkan dalam Undang Undang Pertahanan Negara bahwa Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sedangkan fungsi dan tugas Komponen Cadangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang Undang Pertahanan Negara bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Menurutnya, untuk menghadapi ancaman dalam rangka menjaga mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa tidak cukup oleh komponen utama saja. Dari berbagai pemikiran oleh para pakar – pakar maupun pengalaman sejarah bangsa Indonesia bahwa mempertahankan negara memang melibatkan unsur-unsur lain selain TNI.

Lebih lanjut Dir Komcad Ditjen Pothan Kemhan menjelaskan bahwa konsep Komcad berbeda dengan konsep wajib militer seperti di negara – negara lain. Konsep Komcad adalah suatu konsep pertahanan negara yang melibatkan warga negara yang terseleksi baik jasmani, rohani dan juga keterampilan yang dibutuhan.

Dir Komcad Ditjen Pothan Kemhan mengatakan bahwa kebijakan pembentukan Komponen Cadangan ini sudah dituangkan di dalam bentuk Rancangan Undang Undang dan masuk pada Prolegnas 2010-2014. Pada tahun 2010, pemerintah sudah mengirimkan RUU kepada DPR RI untuk dibahas, tapi sampai sekarang belum diprioritaskan untuk dibahas. Pemerintah dalam hal ini Kemhan berharap pada Prolegnas 2010-2014 ini, RUU Komcad akan dibahas bersama – sama antara Pemerintah dan Parlemen sehingga Kemhan dapat segera melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan Komponen Cadangan.

Sumber :  DMC

Posted by Admin in Keamanan | Hit : 59

11
Sep
12

Kemiliteran : Politik Militer Pasukan KNIL

Pengaruh Karakter Suku dalam Organisasi Pasukan KNIL

Oleh: Yohanes Apriano Fernandez | 25 February 2012 | 04:02 WIB

Anda tahu suku apa saja yang digunakan oleh KNIL (Koninkiljke Nederlandsche Indische Leger) dalam menumpas berbagai perlawanan di tanah air? Rata-rata hampir semua suku di Nusantara menjadi bagian dari pasukan KNIL, namun persentasenya berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu politik Devide et Impera Belanda dalam melemahkan perlawanan di tanah air. Selain itu, pasukan Belanda yang sebelumnya bertugas menggempur perlawanan di daerah banyak yang gugur akibat terbunuh atau menderita sakit  kolera, sehingga prajurit pribumi diharapkan lebih tahan terhadap penyakit tropis. Belanda juga tidak perlu mendatangkan prajurit Belanda dalam jumlah banyak karena akan memboroskan anggaran.
Komposisi Prajurit Pribumi dalam Pasukan KNIL

Pengumuman Perekrutan Prajurit KNIL (Sumber/engelfriet.net)
Menurut catatan Capt. R.P. Suyono dalam bukunya yang berjudul Peperangan Kerajaan di Nusantara terbitan Grasindo, sejak terbentuk (tahun 1830) pasukan KNIL sangat kekurangan prajurit karena rata-rata kebutuhannya adalah 2.000 per tahun, namun prajurit Belanda yang dikirm ke Hindia Belanda rata-rata hanya 1500 hingga 1600 per tahun. Selisih 500 orang merupakan hal urgent mengingat sebagian pasukan yang dikirim juga gugur dalam menjalankan tugas sehingga kebutuhan prajurit semakin membengkak. Tentu saja hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk menaklukan daerah-daerah yang belum dikuasai –pada abad 19 daerah kekuasaan Hindia Belanda masih kecil– serta menumpas pemberontakan di daerah-daerah yang bergejolak.
Melihat perbandingan antara jumlah prajurit dan kebutuhan yang tidak seimbang maka perekrutan prajurit pribumi merupakan satu-satunya solusi. Perekrutan ini memberikan kemenangan pihak kompeni terhadap berbagai perlawanan di tanah air, terbukti prajurit Ambon, Manado dan Jawa berhasil menumpas perlawanan di Bali  pada tahun 1860. Seiring makin masifnya perekrutan parajurit pribumi serta bergabungnya anak-anak prajurit KNIL yang lahir di tangsi maka jumlah prajurit pribumi di dalam pasukan KNIL meningkat dari tahun ke tahun.
Suyono mencatat pada tahun 1916, jumlah prajurit KNIL terdiri dari 17.854 orang Jawa, 1.792 orang Sunda, 151 orang Madura, 36 orang bugis –menurut Maulwi Saelan (mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa), orang bugis dan Makasar jarang dijadikan prajurit KNIL karena tingkat kesetiaan yang rendah– dan 1.066 orang Melayu. Adapun orang Ambon yang berjumlah 3.519 orang, orang Manado 5.925 dan 59 orang Alfuru. Jumlah pasukan pribumi ini dilengkapi dengan 8.649 orang Eropa sehingga kekuatan pasukan KNIL menjadi kuat terutama pada awal abad ke 20 hingga sebelum Perang Dunia (PD) II. Komposisi suku dalam pasukan KNIL ini sangat dinamis dari tahun ke tahun namun rata-rata orang Jawa tetap memiliki jumlah prajurit terbanyak karena bisa mencapai 50 %. Orang Sunda 5 %, Manado 15 % dan justru orang Ambon hanya mencapai 12 %. Sisanya adalah suku Timor 4 % dan suku-suku lain seperti Aceh, Batak, Madura dan Bugis masing-masing 1 %.
Komposisi kesukuan yang memiliki sifat dan karakter berbeda ini ternyata juga berpengaruh pada organisasi berperang pasukan KNIL. Hal ini terbukti dari penempatan prajurit ke dalam empat Kompi yang berbeda dalam satu batalyon infanteri. Kompi pertama adalah gabungan orang Eropa dan Manado yang difungsikan berhadapan langsung dengan musuh, menyerang, menembak dan membuat lubang perlindungan. Mereka juga bertugas untuk menghitung kekuatan musuh dengan mengintai. Kompi kedua yang terdiri dari orang Ambon dan Timor merupakan pasukan penggempur yang bertugas melibas musuh namun harus segera ditarik kembali sebelum semuanya hancur. Setelah ditarik maka fungsi kompi ketiga dan keempat yang terdiri dari orang Sunda dan Jawa yaitu melakukan pendudukan dan meciptakan perdamaian. Tugas terakhir ini diberikan kapada prajurit Jawa dan Sunda karena mereka memiliki sifat tenang dan mampu menahan diri.
Diskriminasi Dalam Pasukan KNIL
Belanda selalu senang menciptakan segregasi antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya termasuk antar Para Prajurit KNIL yang berdarah Ambon (Sumber/engelfriet.net
suku di dalam pasukan KNIL. Segregasi yang diciptakan berupa diskriminasi dalam bentuk penggajian dan fasilitas. Orang Jawa yang merupakan mayoritas ternyata tidak serta merta dihargai oleh Belanda, justru merekalah yang mengalami perlakuan diskriminasi.
Jika ada penghargaan medali kuning untuk keberanian dan kesetiaan (Voor Moed en Trouw) maka prajurit Ambon dan Manado akan mendapatkan tambahan gaji f10,9 (gulden), sedangkan prajurit Sunda dan Jawa hanya mendapat f6,39. Hal ini juga berlaku dalam berbagai fasilitas termasuk tingkat kelas jika bepergian. Sebelum tahun 1905 prajurit Jawa tidak mendapatkan fasilitas sepatu karena keunggulan berperang dianggap tidak sebaik prajurit Ambon dan Manado. Prajurit Jawa yang cenderung nrimo dengan perlakukan ini menyebabkan selalu mengalami diskriminasi.
Nasib prajurit Jawa mengalami perbaikan setelah diprotes oleh J. van der Weiden –menantu Jendral van Heutsz (komandan pasukan Belanda yang berhasil menaklukkan Aceh)– yang mengatakan bahwa prajurit Jawa juga gagah berani –selain prajurit Aceh– terbukti dari perang Jawa yang sangat sulit dihentikan Belanda. Orang Belandalah yang berpikiran bahwa prajurit Jawa lebih lemah sehingga mendapatkan perlakuan diskriminasi.
Kekuatan pasukan KNIL mengalami penurunan setelah Perang Dunia II berakhir dan Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan melancarkan Agresi Militer I dan II. Sebagian besar pasukan KNIL –antara lain A.H Nasution, Urip Sumoharjo, Alex Kawilarang dan yang lainnya– pada masa ini sudah terpengaruh ide revolusi dan kemerdekaan sehingga mereka berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

02
Feb
12

Militer : Pesawat Pengintai Tanpa Awak Buatan AS dan Israel Rajai Langit

Pesawat Pengintai

Nurvita Indarini – detikNews

Rabu, 01/02/2012 18:22 WIB

Pesawat Pengintai Tanpa Awak Buatan AS & Israel ‘Rajai’ Langit
Grumman Global Hawk/http://newpacificinstitute.org
Jakarta – Kemenhan dikabarkan akan segera mendatangkan pesawat tanpa awak alias unmanned aero vehicle/UAV untuk keperluan penjagaan di daerah perbatasan. UAV buatan Israel, Inggris dan Prancis jadi lirikan. Sekadar diketahui, UAV yang paling ‘merajai’ langit adalah buatan AS dan Israel.

“AS dan Israel di ranah internasional memimpin dalam pengembangan dan penyebaran UAV,” demikian ditulis Asif Anwar, seorang analis global di lemaga Strategy Analytics, yang dipublikasikan pada 15 Agustus 2011.

Meski demikian, ada upaya dari Eropa untuk menjembatani kesenjangan yang ada dalam pengembangan dan penyebaran UAV ini. Selain itu upaya negara-negara lainnya seperti China dan India untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang ini pun mulai terlihat.

Menurut Asif, ada 5 kategori utama yang secara kasar dikelompokkan berdasar parameter ukuran, berat dan daya tahan UAV. Kelima kategori itu yakni: Micro Air Vehicles, Mini UAV,�
Tactical UAV, Medium Altitude/Long Endurance (MALE) UAV, dan High Altitude/Long Endurance (HALE) UAV.

Meskipun ada tekanan dalam anggaran militer AS, namun Strategy Analytics memperkirakan akan tetap ada pertumbuhan dalam pengeluaran pertahanan AS terkait platform UAV. Hal ini menegaskan bahwa AS merupakan basis pembuatan UAV, serta berada di garis depan pengembangan dan penyebaran pesawat ini.

“Israel yang memiliki basis landasan (platform) juga memimpin dan menunjukkan kesuksesan besar di pasar internasional,” sambung Asif.

Di airforce-technology.com pada Oktober 2009 lalu juga disebut AS dan Israel merupakan dua negara yang membuat kemajuan spektakuler di bidang UAV. Di AS ada 2 perusahan yang mendominasi pembuat UAV yakni Northrop Grumman dan General Atomics. Sedangkan di Israel yang merajai produksi UAV kelas dunia adalah Israel Aerospace Industries (IAI). Heron dan Reaper merupakan UAV produksi Israel dan AS yang banyak dipesan.

Baru-baru ini UAV militer digunakan untuk melakukan misi pengintaian dan serangan. Namun ada juga UAV yang digunakan untuk kegiatan sipil seperti pemadaman kebakaran dan kegiatan nonmiliter lainnya.

Pesawat tanpa awak mulai digunakan sekitar 1915-1916. Pesawat jenis ini dikembangkan untuk meminimalisir kecelakaan dan jatuhnya korban jiwa di udara. UAV digerakkan dengan pengendali jarak jauh. Pesawat ini dapat membawa kamera, sensor, peralatan komunikasi atau muatan lainnya. Ukuran pesawat ini lebih kecil ketimbang pesawat berawak sehingga lebih mudah disimpan dan diangkut.

Aneka produk UAV antara lain Boeing/Insitu ScanEagle (AS), Elbit Hermes 450 (Israel), General Atomics MQ-9 Reaper alias Predator B atau Guardian (AS), dan Northrop Grumman Global Hawk (RQ-4A) (AS).

Indonesia melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga mengembangkan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) untuk berbagai keperluan pemantauan dari udara. PUNA dirancang dengan kecepatan jelajah 80 knot dengan jangkauan terbang hingga 30 km di ketinggian kurang lebih 7.000 kaki.

(vit/nrl)

Baca Juga
21
Dec
11

Militer : Kapal Perang Canggih Trimaran

21
Nov
11

Politik : Papua dan Pangkalan Militer Darwin

tp://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/bulletin/sby-bela-militer-di-papua

SBY Bela Militer di Papua

Diterbitkan 19 November 2011 – 8:51pm

JAKARTA (Reuters) – Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hari Sabtu (19/11) membela tindakan militer Indonesia di propinsi terpencil Papua, mengikuti tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan tiga orang baru-baru ini.

Tiga orang tewas pada 19 Oktober saat polisi dan militer berusaha membubarkan pertemuan politik di Abepura, sebuah sub-distrik Papua, sebuah provinsi yang kaya sumber daya namun terbelakang dimana marak terjadi pemberontakan separatis dan kehadiran militer berat.

Komisi HAM nasional pemerintah menemukan bukti kuat tindakan berlebihan yang menyebabkan pelanggaran hak asasi.

Human Rights Watch dan kelompok hak asasi lainnya telah meminta Presiden AS Barack Obama untuk menyinggung masalah ini ketika ia menemui Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Bali selama KTT Asia Timur.

Tapi Yudhoyono mengatakan Sabtu (19/11) terdapat akuntabilitas. Personil militer yang melakukan kejahatan akan diselidiki.

Yudhoyono mengatakan Papua tidak secara khusus dibahas dalam pertemuannya dengan Obama di Bali.

http://berita.liputan6.com/read/363888/kalangan-dpr-tolak-pangkalan-militer-as-di-darwin

Militer AS di Darwin

Riski Adam

Kalangan DPR Tolak Pangkalan Militer AS di Darwin

20/11/2011 18:36
Liputan6.com, Jakarta:Kalangan DPR menolak rencana penempatan pangkalan militer-militer Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pangkalan militer dinilai dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan.Pangkalan militer ini diduga terkait kepentingan Negeri Adidaya atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang digoyang tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tak dirasakan, terutama bagi masyarakat setempat, Papua. Demikian diungkapkan anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno melalui siaran pers kepada liputan6.com di Jakarta, Ahad (20/11).Syahfan menuturkan, pembangunan pangkalan militer di sebuah kawasan yang selama ini cukup stabil dinilai sangat mencurigakan. “Jelas sekali kepentingan Amerika Serikat dan Indonesia serta negara-negara ASEAN harus menolak pangkalan militer di Darwin ini,” tegas Syahfan.Ia meminta pimpinan DPR segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan. “Dikhawatirkan bila pemerintah tidak menyikapi ini sebagai ancaman, maka sinyalemen hibah F-16 sebagai bagian dari upaya pembungkaman akan mendapat pembenaran,” ujar Syahfan.Sinyalemen ini menurut Syahfan sukar untuk dihindari. Sebab ia meyakini tak ada makan siang gratis di balik hibah pesawat tempur bekas. Indonesia, lanjut Syahfan, patut merasa terancam dengan kehadiran pangkalan militer di Darwin. “Hampir di setiap negara di mana AS mendirikan pangkalan, di sana akan ada ancaman stabilitas keamanan dan yang menderita nantinya adalah rakyat juga.”Dalam hal ini Syahfan juga menyayangkan sikap Australia sebagai negara tetangga dekat yang tak menenggang kepentingan Indonesia. Menurut dia, Australia seringkali mengambil langkah diplomasi yang tak elegan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Melalui Komisi I, ia akan meminta penjelasan pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri tentang sikap resmi pemerintah.”Di forum itu, kami (DPR) akan meminta pemerintah menolak kehadiran pangkalan militer tersebut dan menjawab situasi ini dengan langkah-langkah yang firm,” tandasnya. Ia juga berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawa dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan RI (NKRI).(AIS)ttp://www.gatra.com/internasional/usa/4960-berebut-pengaruh-di-asia-tenggara

Berebut Pengaruh

Minggu, 20 November 2011 09:01
Berebut Pengaruh di Asia Tenggara

Selama dua hari rangkaian pertemuan para pemimpin ASEAN dan mitra wicaranya di Bali itu, Obama dan Wen Jiabao tampak menjadi pusat perhatian banyak pekerja media karena rivalitas AS dan China dalam berebut pengaruh di kawasan Asia Tenggara di tengah isu Laut China Selatan dan kehadiran 2.500 marinir AS di Darwin, Australia.

Terkait sengketa Laut China Selatan, para pemimpin ASEAN dalam Pernyataan Ketua KTT ASEAN ke-19 menegaskan pentingnya Deklarasi Prilaku Para Pihak di Laut China Selatan yang telah ditandatangani ASEAN dan China Juli lalu.

Deklarasi itu sendiri disebut para pemimpin ASEAN sebagai jalan pembuka bagi terbangunnya komitmen bersama untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan saling percaya serta penyelesaian damai sesuai dengan hukum laut internasional atas wilayah yang disengketakan China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam itu.

Dalam masalah penempatan 2.500 personel marinir AS di Darwin yang disambut baik Jepang dan Filipina itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia telah mendapat jaminan dari Presiden Barack Obama dan PM Australia Julia Gillard bahwa kehadiran mereka tidak dimaksudkan untuk mengganggu negara-negara tetangga Australia.

Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers usai penutupan KTT ASEAN ke-19 dan KTT Asia Timur ke-6 itu mengatakan, garansi Obama dan Gillard disampaikan dalam pertemuan Jumat malam.

“Saya bertemu Presiden Obama tadi malam (Jumat), beliau menyampaikan kepada saya secara resmi bahwa tidak ada niat apa pun untuk dianggap mengganggu negara-negara tetangga Australia. Saya mendapatkan garansi itu. Demikian juga dengan PM Gillard tadi saya bertemu dan beliau juga menyampaikan hal yang sama, sama sekali tidak ada niatan apa pun untuk menganggu siapa pun,” ujar presiden. (HP, Ant)

islam.com/news/indonesiana/2011/11/18/16731/mau-pisah-dari-nkri-papua-minta-obama-intervensi-pemerintah-sby/

Mau Pisah dari NKRI, Papua Minta Obama Intervensi Pemerintah SBY
Jum’at, 18 Nov 2011

Mau Pisah dari NKRI, Papua Minta Obama Intervensi Pemerintah SBY

MANOKWARI (voa-islam.com) – Obama Datang Papua Senang. Kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia dimanfaatkan oleh separatis Papua Barat untuk memisahkan diri dari NKRI. Mereka berharap pada Obama agar mendukung kemerdekaan Papua Barat dengan mengintervensi Pemerintah RI.

Bersamaan dengan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, ribuan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Rakyat Papua menggelar unjuk rasa besar-besaran di Manokwari, Papua Barat, hari Kamis (17/11).

Para pengunjuk rasa yang mengarah ke kantor DPRD Papua Barat itu menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia dan membawa petisi berisi pernyataan rakyat.

Tokoh masyarakat dan gereja Papua Barat, ML Wanma, mengatakan isi petisi itu antara lain mempertegas pernyataan kemerdekaan Papua.

“Papua sudah merdeka sejak Kongres Rakyat Papua III di Jayapura sekaligus telah terbentuk pemerintahan transisi,” kata Wanma.

“Kedua, karena kami sudah merdeka maka kami menolak semua jenis tawaran pemerintah Jakarta,” tambah dia.

Selain itu, lanjut Wanma, dengan pernyataan kemerdekaan ini maka mereka tidak lagi memikirkan opsi referendum.

Petisi itu kemudian diserahkan kepada DPRD Papua Barat yang diharapkan meneruskannya ke pemerintah pusat di Jakarta.

Selain menyampaikan petisi untuk pemerintah Indonesia, para pengunjuk rasa juga meminta Obama memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Papua.

“Saya sudah menyurati kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta dan pihak kedutaan merasa senang karena kami mempercayai Presiden Obama,” ujar Wanma. “Rakyat Papua meminta Obama menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Jakarta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah di sini,” tambahnya.

Saat ditanya apakah muncul kekhawatiran pemerintah akan menanggapi dengan keras pernyataan kemerdekaan ini, Wanma mengatakan dirinya hanya berharap masyarakat sudah siap dengan konsekuensinya.

“Saya tidak tahu apakah kami siap menghadapi militer Indonesia. Kami dengan TNI sudah menambah dua batalion di Papua Barat,” ujar rohaniwan ini.

“Tapi saya kira menyelesaikan masalah Papua dengan menggunakan kekuatan militer bukan solusi yang tepat,” tegas Wanma.

Situasi politik Papua memanas setelah aparat keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua III di Jayapura, pertengahan Oktober lalu.

Pemerintah sejauh ini berupaya mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah di provinsi paling timur itu.

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diharap bisa mempercepat penyelesaian masalah Papua. [taz, up/bbc]

Sabtu, 19 November 2011 00:04
Obama ke Bali, Pangkalan Militer Berdiri
Obama dan Gilard di Pangkalan Militer Australia [CNN]

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mendarat di Bali, untuk menghadiri KTT ke-19 ASEAN dan KTT ke-6 Asia Timur. Obama, yang datang tanpa didampingi istrinya, Michelle, menumpang pesawat kepresidenan Air Force One dari Australia, dan mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Kamis petang (17/11), pukul 18.30 Wita.Selain menghadiri KTT ke-19 ASEAN dan KTT ke-6 Asia Timur, Obama juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku tuan rumah, guna membicarakan kerja sama bisnis antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pertemuan bilateral Obama-Yudhoyono sebagai mitra ASEAN di kawasan Pasifik itu adalah untuk yang kedua kalinya sejak kunjungan Presiden ke-44 AS itu ke Indonesia pada November 2010. Saat itu, kedua negara membahas kerja sama menyeluruh antara Indonesia dan AS.

Kedatangan Obama untuk kedua kalinya ke Indonesia ini, mengundang berbagai reaksi, termasuk dikaitkannya dengan rencana diaktifkannya pangkalan militer di Australia pada 2012.

AS berencana menempatkan 2500 personel Marinir (USMC) di Robertson Barracks, pangkalan udara Australia yang berada di Darwin.

Seorang politisi PDIP memprediksi, AS bermaksud membendung Cina agar tidak menjadi negara memiliki hegemoni tunggal di wilayah ini, khususnya mengamankan kepentingan ekonomi dan kepentingan sekutu-sekutu tradisionalnya, seperti Jepang,  Korea Selatan, negara-negara Asia Tenggara, dan Australia.

Sebelum ke Bali, Presiden Obama dan Perdana Menteri Australia Julia Gilard, menurut laporan harian Sydney Morning Herald, bertemu di pangkalan udara Darwin, Australia.

Obama mengatakan kepada parlemen Australia, Kamis (17/11), bahwa AS dan Australia adalah satu kekuatan di Pasifik, dan akan selalu demikian.

Menurutnya, kawasan ini akan mempunyai peranan dalam penciptaan pekerjaan dan kesempatan bagi rakyat Amerika dan menekankan bahwa setiap pengurangan dalam anggaran pertahanan Amerika tidak akan dilakukan dengan merugikan bagian dunia itu.

Presiden Amerika itu berpidato di hadapan parlemen Australia pada hari kedua kunjungan di negara tersebut. Hari Rabu (16/11), Obama dan Gillard mengumumkan persetujuan untuk penempatan pasukan Amerika di wilayah Australia.

Cina segera bereaksi atas pengumuman di Canberra itu, dengan mengatakan bahwa penempatan pasukan Amerika di Australia sebagai tidak wajar, dan hendaknya dibicarakan dengan masyarakat internasional.

Dalam pidatonya, Obama menampik hal itu. Menurutnya, tidak ada yang tidak wajar dalam rencana itu. Obama mengatakan, kehadiran pasukan Amerika akan memberi kesempatan baru untuk melatih sekutu-sekutu dan mitra Amerika, serta menanggapi berbagai tantangan, termasuk krisis kemanusiaan dan pertolongan bencana.

Minyak Laut Timor

Sementara itu, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, DW Tadeus, menilai, AS memiliki kepentingan besar atas minyak di Laut Timor, sehingga memandang penting untuk membangun pangkalan militer di Darwin, Australia.

“Selain untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN, AS juga berkepentingan atas cadangan minyak di Laut Timor, untuk kebutuhan dunia di masa datang, setelah gagal menaklukkan negara-negara minyak di kawasan Timur Tengah,” kata Tadeus kepada Antara.

Mayor Jenderal Angkatan Udara AS Michael Keltz, sebagaimana dikutip CNN (16/11), mengungkapkan, Presiden Obama tidak hanya menempatkan pasukan Marinirnya di Australia Utara, tetapi juga telah menyiagakan armada pesawat tempur tercanggih, F-22 Raptor dan pesawat transport C-17, untuk mengantisipasi gangguan keamanan bagi kepentingan AS di Asia Pasifik.

Selama ini, pasukan Marinir AS ditempatkan di pangkalan AS di Pulau Okinawa, Jepang, dan Guam –sekitar 2.000 kilometer utara Papua Nugini.

Menyikapi hal ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN, sudah selayaknya bermain pintar, agar tidak terjebak dalam salah satu kepentingan, baik AS maupun Cina.

Lebih jauh lagi, Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, kepada RMOL, menyatakan tentang kemungkinan dimanfaatkannya fasilitas militer AS ini, dengan menjalin kerja sama latihan militer RI-AS di wilayah Indonesia.

“Sebaliknya manfaat ekonomi dan militer dari keberadaaan tersebut harus mulai dipikirkan,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini. [TMA, Ant]

==========

http://www.gatra.com/internasional/asia-pasifik/4923-beijing-imbau-as-hormati-hak-hak-cina-di-asia-timur

Sabtu, 19 November 2011 00:04
Beijing Imbau AS Hormati Hak-hak Cina di Asia Timur

Beijing – Kementerian Luar Negeri Cina pada Jum`at (18/11) mengatakan, Beijing menghormati kepentingan-kepentingan sah Amerika Serikat (AS) di Asia Timur dan menyerukan Washington menghormati hak-hak Cina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Liu Weimin, memberikan komentar itu dalam satu takilmat reguler, setelah pernyataan-pernyataan Presiden AS Barack Obama, yang berniat akan meningkatkan pengaruh di kawasan itu.

Presiden Obama, Kamis (17/11), mengatakan bahwa militer AS akan memperluas perannya di Asia-Pasifik, kendati anggarannya berkurang.

AS, kata Presiden Obama, “tetap berada di sini” sebagai satu kekuatan Pasifik. [EL, Ant]

Minggu, 20/11/2011 23:59 WIB

Penambahan Pasukan

Moksa Hutasoit – detikNews
Penambahan Pasukan AS di Australia Patut Dipertanyakan

Jakarta – Amerika Serikat (AS) bakal menambah jumlah pasukan mereka di pangkalan militernya di Australia. Rencana itu sendiri menimbulkan banyak pertanyaan.Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mempertanyakan maksud tanggap darurat ke negara-negara ASEAN yang dijadikan alasan Amerika dalam penambahan pasukannya.

“Pertama adalah apa yang dimaksud dengan keadaan darurat? Apakah suatu keadaan yang dikarenakan bencana atau darurat karena ada konflik bersenjata di kawasan?” tutur Hikmahanto dalam keterangannya yang diterima redaksi detikcom, Minggu (20/11/2011).

Jika ingin membantu bencana, Hikmahanto mempertanyakan, mengapa justru pasukan marinir yang ditempatkan di sana. Pasukan ini, dinilai memiliki kemampuan yang spesial.

“Apakah ini mengindikasikan darurat yang dimaksud adalah darurat konflik bersenjata?” lanjut Hikmahanto.

Jika benar tujuan penempatan pasukan itu untuk tanggap darurat, apa juga bisa dilakukan oleh pemerintahan berikutnya. Saat Amerika di bawah kendali Partai Republik, mempunyai kebijakan yang sangat agresif dalam konflik bersenjata. Demikian pula Partai Konservatif di Australia yang lebih senang mengidentikkan Australia dengan Barat daripada Asia.

“Ini semua mengindikasikan apa yang dijanjikan hari ini bukan berarti akan tetap dipegang di masa mendatang,” kata Hikmahanto.

“Di sini, Indonesia perlu khawatir dan waspada atas langkah kebijakan yang diambil oleh AS dan difasilitasi oleh Indonesia. Di samping Indonesia patut khawatir kawasan Asia Tenggara sebagai ladang konflik bersenjata antar negara-negara besar, Indonesia perlu khawatir ketika pemerintah harus melakukan penumpasan terhadap kelompok separatis bersenjata,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama dan PM Australia Julia Gillard mengumumkan rencana untuk meningkatkan peran militer AS di Asia Pasifik. Langkah yang dilakukan dengan menempatkan 2.500 pasukan marinir AS di Darwin.
(mok/nvc)

20
Jun
11

HAM : Kejahatan Perang Tentara Belanda Di Rawagede

16 June, 2011 – 13:53

Didukung Jakarta

Korban Rawagede  data/files/rawagede_1000.jpg

Didukung Jakarta, Korban Rawagede Lanjutkan Perjuangan

Tujuh orang saksi mata korban pembantaian pasukan Belanda di Rawagede pada tahun 1947, datang ke Belanda untuk bertemu berbagai kalangan dari parlemen dan pemerintah Belanda.

Mereka juga akan menghadiri pembacaan pleidoi di Gedung Pengadilan Den Haag 20 Juni ini. Pleidoi Komite Utang Kehormatan Belanda ini menuntut tanggung jawab pemerintah Belanda terhadap pembantaian dan penculikan penduduk Rawagede(sekarang bernama desa Balongsari), Karawang, Jawa Barat, 1947.

Upaya menuntut hak korban Rawagede ini tampaknya juga mulai mendapat dukungan pemerintah Indonesia. Tujuh saksi mata Rawagede itu mendapat fasilitas penginapan, konsumsi di Wisma Tamu di Wassenaar, penginapan tamu milik Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Bagi Jeffry Pondaag, ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, fasilitas dukungan semacam ini baru pertama kalinya diperoleh. Ini menggembirakan dan bisa dibaca sebagai isyarat dukungan moril dari pemerintah Indonesia. “Saya itu gembira sekali. Saya tidak pernah memimpikan. Tapi akhirnya kan bisa kita lihat sendiri,” kata ketua KUKB.

KBRI Den Haag selalu menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda ditekankan pada masa depan, dan bukan masa lalu.

Munafik
Upaya-upaya diplomasi Belanda dalam kasus Rawagede, seperti ungkapan penyesalan yang disampaikan Dubes Belanda, Nikolaos van Dam serta Menlu Belanda Ben Bot sebelumnya, bagi Pondaag masih tidak mencukupi dan munafik.

“Itu ungkapan-ungkapan penyesalan itu munafik yang hanya sekedar menggembirakan pejabat-pejabat Indonesia.”

Pondaag tidak peduli dengan anggapan bahwa gugatan soal kasus Rawagede ini bisa mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Baginya hak-hak azasi manusia lebih penting. “Hubungan ekonomi silakan jalan. Kerjasama silakah antara Indonesia dan Belanda. Tapi ini (kasus Rawagede) harus tetap diselesaikan.”

Perjuangan panjang
Menurut Rudy Arifin, sekretaris KUKB di Jakarta yang juga ikut mendampingi para saksi, fasilitas KBRI ini adalah hasil dari perjuangan panjang. “Kami mengirimkan surat ke DPR, MPR, DPD. Akhirnya DPR merespon dan mendukung.”

Bahkan surat itu berlanjut ke Komisi I DPR. “Saya akhirnya menghadap Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Dia mempersilakan kami berangkat dan berjuang. Ini adalah dukungan resmi agar kami mendapat penginapan,” ungkap Rudy Arifin.

Ibu Wanti, Pak Tasmin, Pak Kadun dan Pak Mustawajo, Pak Sukarman, Sri dan Rudy Arifin dijadwalkan bertemu Liesbeth Zegveld, pengacara yang mewakili para korban Rawagede. Liesbeth seorang ahli hukum yang aktif dalam berbagai kasus hak-hak azasi manusia internasional seperti kejahatan kemanusiaan di Srebrenica, Bosnia.

Rombongan KUKB akan mengunjungi Parlemen Belanda dan sedang diupayakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal.

KBRI Ragu
Ketika dikonfirmasi Umar Hadi, Kuasa Usaha KBRI di Den Haag menolak menyampaikan sikap KBRI mengenai gugatan kasus Rawagede yang diperjuangkan KUKB. “Kami menyediakan fasilitas kepada warga Indonesia yang membutuhkannya. Namun kami tidak bisa langsung memberikan komentar mengenai kasus Rawagede,” ungkap Diplomat asal Serang itu.

Korban Pembantaian Rawagede Gugat Belanda

Metro Pagi / Internasional / Selasa, 21 Juni 2011 05:08 WIB

VIDEO TERKAIT

Selasa, 21 Juni 2011

Metrotvnews.com, Den Haag: Pengadilan Negeri Den Haag menggelar protes akhir persidangan gugatan terhadap negara Belanda yang diajukan oleh para korban pembantaian Rawa Gede, Jawa Barat. Keluarga korban mengajukan gugatan kepada pemerintah Belanda agar mengakui peristiwa pembataian 400 warga Rawa Gede.

Sidang tersebut memasuki agenda nota pembelaan atau pledoi. Sidang itu digelar atas gugatan keluarga korban yang diajukan bulan September 2008 yang menggugat pemerintah Belanda. Selain itu pemerintah Belanda juga didesak untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan keuangan.

Jurnalis RNW Eka Tanjung dan Junito Drias melaporkan pengacara pemerintah Belanda telah menilai gugatan itu kadaluarsa setelah dilakukannya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda tahun 1966.

Peristiwa pembantaian Rawa Gede terjadi pada tanggal 9 September 1947. Saat itu tentara Belanda membantai sekitar 400 laki-laki warga Rawa Gede. Pembantaian dilakukan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Advokat keluarga korban Rawa Gede menyadari kasus ini sangat sulit dan sarat nuansa politik. Hakim PN Den Haag akan mempelajari pledoi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak dan anak memberikan keputusannya satu setengah bulan ke depan.(DNI)

Sabtu, 18 Juni di EenVandaag:

Pembantaian tentara Belanda

Pembantaian tentara Belanda

Laporan: timpani Cook Editor: Januari Punches
Kepuasan mereka menuntut. Para korban pembantaian dari Rawagede, Indonesia. Yang memaksa pasukan Belanda pada Desember 1947 desa dan membawa keluar 433 orang. Para penduduk desa laki-laki dieksekusi. Baca artikel

Ganti Rugi Rawagede

Pembantaian tentara Belanda

GANTI RUGI ATAS KEJAHATAN PERANG DI RAWAGEDE

Pembantaian tentara Belanda

Laporan: timpani Cook Editor: Januari Punches

Kepuasan mereka menuntut. Para korban pembantaian dari Rawagede, Indonesia. Yang memaksa pasukan Belanda pada Desember 1947 desa dan membawa keluar 433 orang. Para penduduk desa laki-laki dieksekusi.
Sekelompok janda dan anak korban hanya laki-laki dari pembantaian dari negara Belanda untuk mengakui kerugian yang mereka derita. Mereka ingin untuk akhirnya meminta maaf atas kejahatan perang. Senin depan, kasus sebelum pengadilan di Den Haag, sidang terakhir dalam proses yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dari Rawagede, Menggugat Kejahatan Belanda
Pembantaian Belanda di Rawagede itu digugat Deen Haag. Sidang digelar Senin, 20 Juni 2011.
Rabu, 15 Juni 2011, 06:06 WIB

Elin Yunita Kristanti

Pembantian Rawagede (www.eenvandaag.nl)

VIVAnews — Ini yang terjadi pada 9 Desember 1947: derap sepatu serdadu Belanda memasuki Desa Rawagede. Para serdadu itu datang untuk mencari gerombolan pengacau. Namun, yang kemudian terjadi adalah pembantaian. Sebanyak 430 penduduk desa tewas, semuanya laki-laki.

Hujan yang mengguyur di hari nahas itu membuat suasana makin menyayat. Cairan merah, air bercampur darah menggenangi desa. Perempuan dan anak-anak — hanya itu yang tersisa — mengubur mayat dengan tenaga dan alat seadanya. Bau mayat dari kubur yang tak begitu dalam tercium selama berhari-hari. Ini tindakan kriminal paling kejam, paling brutal, dan paling berdarah yang dilakukan Belanda dalam kurun waktu 1945 sampai 1949.

Rawagede telah hilang, namanya diganti menjadi Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Letaknya  di antara Karawang dan Bekasi. Kini, 64 tahun berlalu, persoalan hukum Rawagede belum juga selesai.

Keluarga korban pembantaian mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Den Haag pada Rabu 9 Desember 2009. Diwakili oleh Liesbeth Zegveld, para keluarga korban meminta pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede. Mereka juga menuntut kompensasi.

Persidangan kasus Rawagede belum lagi rampung. Pada Senin 20 Juni 2011 pukul 09.30 waktu setempat, pengacara dijadwalkan akan membacakan pledoi atau pledooi administratie. “Rombongan korban yang menjadi saksi akan berangkat ke Belanda pada Rabu 15 Juni 2011 dari Bandara Soekarno-Hatta,” demikian rilis Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda yang diterima VIVAnews, Selasa 14 Juni 2011 malam.

Diserukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Uni Eropa, menyimak persidangan Senin depan. Apalagi, acara ini ternyata digelar sehari menjelang menjelang peringatan hari wafatnya Bung Karno 21 Juni 2011.”

Sebelumnya, melalui Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Nikolaos van Dam, Pemerintah Belanda telah menyampaikan penyesalan yang mendalam atas pembantaian di Rawagede.

Penyesalan itu disampaikan saat  Nikolaos menghadiri peringatan 61 tahun “Tragedi Rawagede” di Monumen Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa 9 Desember 2008.

“Diperkirakan jumlah rakyat Indonesia yang tewas akibat aksi Belanda itu sangat besar. Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan yang dalam atas segala penderitaan yang harus dialami,” kata van Dam.

• VIVAnews

Korban Pembantaian Rawagede Gugat Belanda
Pada 9 Desember 1947, pasukan Belanda membantai 413 penduduk pria Rawagede.
Kamis, 10 Desember 2009, 00:43 WIB

Elin Yunita Kristanti

Pembantaian Rawagede (www.eenvandaag.nl)

VIVAnews – Keluarga korban pembantaian Rawagede mengajukan gugatan kepada pemerintah Belanda.

Gugatan didaftarkan di Pengadilan Distrik The Hague pada Rabu 9 Desember 2009, tepat 62 tahun peringatan pembantaian Rawagede, yang kini bernama Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Letaknya  di antara Karawang dan Bekasi

Seperti dimuat laman Earth Times, kuasa hukum penggugat, Liesbeth Zegveld mengatakan keluarga korban juga meminta pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede. Mereka juga menuntut kompensasi.

Pada 9 Desember 1947, di hari nahas itu, pasukan kolonial Belanda dengan dalih mencari gerombolan pengacau memasuki Desa Rawagede. Berdasarkan hasil investigasi pada 1969, pasukan kolonial membunuh 150 penduduk desa laki-laki.

Namun, menurut versi saksi mata dan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) delapan korban. Pembantaian itu menewaskan 430 penduduk pria Rawagede.

Pembantaian Rawagede diyakini merupakan tindakan kriminal paling kejam, paling brutal, dan paling berdarah yang dilakukan Belanda dalam kurun waktu 1945 sampai 1949

Namun, di Belanda, selama beberapa dekade, pembantaian Rawagede hanya dianggap konsekuensi dari aksi polisi yang mengejar para pengacau.

Pemerintah Belanda, melalui Menteri Luar Negeri, Maxime Verhagen menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi Rawagede. Namun, pemerintah Belanda secara resmi tak pernah meminta maaf pada keluarga korban dan menawarkan kompensasi.

****
Dikisahkan, pasca pembantaian Rawagede, hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut.

Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya.

Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda antara tahun 1945 – 1950.

Dalam laporan itu, dinyatakan 150 orang tewas di Rawagede. Namun, mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

• VIVAnews

UPAYA PERJUANGKAN MARTABAT BANGSA

(Melalui Gugatan Janda/Korban Tragedi Rawagede)

undefined

 Jakarta,AktualitaIndonesiaWordPress

Perjuangan Martabat Bangsa perlu ditegakan, melalui Gugatan Janda/Korban tragedi Rawagede, Karawang Jawa Barat. Akan diberangkatkan ke Negeri Belanda, tepatnya ke Deen Hag dan Amsterdam pada tanggal 15 Juni 2011 sampai 28 Juni 2011  terkait perkembangan proses peradilan di Pengadilan di Negeri Belanda saat ini hampir pada tahap akhir dan menurut surat yang dilayangkan resmi oleh Pengadilan di Belanda tertanggal 6 April 2011 bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 akan dilakukan sesi Pledoi (pembacaan pembelaan) kepada para Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya.

Keberangkatan para penggugat yaitu Janda/Korban Tragedi Rawagede telah didukung dan disupport oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Garuda Indonesia Airways. Dan diketahui oleh Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB.  

Kepada generasi penerus Bangsa pengisi kemerdekaan ini marilah selalu berusaha mengenang akan jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan para Pahlawan Kusuma Bangsa dengan mengisinya dengan penghargaan dan penghormatan yang selayaknya dan setinggi-tingginya dan dengan selalu meneruskan perjuangannya oleh karena mereka telah berkorban jiwa, raga dan pikiran bahkan harta demi merebut dan mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sehingga kita dapat menikmati hasil pengorbanan mereka itu hingga saat ini. Atas jasa-jasa itu kita menjadi sebuah negara besar berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional. Tentu keberlanjutan dan kebesarannya menjadi warisan dan dititipkan kepada kita dengan selayaknya generasi penerus dapat memupuk dan membangun jiwa dan raga demi tetap tegaknya NKRI hingga masa-masa yang akan datang.

Perwujudan jiwa dan semangat generasi penerus dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai hal dapat dilakukan sesuai perspektif keahlian dan ilmu pengetahuan yang ada pada masa kini. Perjuangan kemerdekaan hanyalah sebatas jembatan menuju cita-cita kemerdekaan itu sendiri yang banyak digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan berbagai aturan yang ada dibawahnya. Dalam masa kekinian dan di alam demokrasi berbangsa dan bernegara saat ini, nilai-nilai kejuangan tersebut serasa makin diperlukan untuk bekal dalam mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-Nilai kejuangan itupun sesungguhnya bersifat universal karena Pancasila dan UUD 1945 pada masa itu telah banyak memberi pengaruh kepada pergerakan perjuangan menentang kolonialisasi dan imperialisasi yang dilakukan bangsa lain atas bangsa lain di dunia dan terbukti nilai-nilai Proklamasi, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi model dan spirit bangsa-bangsa lain pula berjuang membebaskan bahkan memerdekakan bangsanya dari penjajagan diseluruh dunia.

Penjajahan akan selalu meninggalkan bekas-bekasnya baik dari sisi moral, mentalitas, ideologi, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan termasuk permasalahan-permasalahan lain mengingat situasi yang memang pada kenyataannya kolonialisasi dan imperialisasi adalah sebuah perebutan kekuasaan, pengaruh, ekonomi dan politik. Bekas-bekas tersebut bagi kita bangsa Indonesia pun dapat terlihat mengingat Negara kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun ditambah dengan agresi militer yang pertama dan kedua yang terjadi tahun 1946 sampai dengan 1949. Agresi militer Belanda I dan II lebih bernuansa kekerasan yang sangat luasnya dengan berbagai korban kekerasan dimana-mana baik yang berkonfrontasi secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan-kekerasan tersebut pada masa itu oleh bangsa kita dianggap sebuah masa revolusi dari Proklamasi kemerdekaan kepada masa mempertahankan Proklamasi tersebut. Tidak bisa dihindari walau tidak satu pihak pun yang berkonfrontasi pada masa itu menginginkan kekerasan-kekerasan namun  sebagai sejarah perjuangan bangsa kita banyak mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkannya sampai kepada berbagai macam korban yang dikategorikan korban perang dan dalam banyak pula masa itu banyak terjadi kejahatan-kejahatan perang atau kejahatan HAM yang dilakukan oleh pihak yang mengagresi bangsa kita.

Salah satu yang sangat fenomenal dalam kaitaanya dengan korban akibat perang yang bahkan telah dinyatakan sebuah kejahatan perang adalah peristiwa yang terjadi di Desa Rawagede yang sekarang disebut Desa Balongsari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 dimana tentara kerajaan Belanda telah melakukan pembataian atas warga sipil dan telah menewaskan 431 jiwa.  Kejadian tersebut dikenal dengan sebutan “Tragedi Rawagede”  yang dengan hasil pemeriksaan Dewan Keamanan PBB pada masa itu telah dengan resmi dinyatakan tindakan tentara Belanda tersebut “deliberate and ruthless” atau sengaja dan zalim/kejam dengan telah mengeksekusi atau membantai tanpa alasan yang sah penduduk sipil Kusuma Bangsa dalam 3 (tiga) jam oleh karena korban-korban itu mendukung Proklamasi kemerdekaan. Pembantaian tersebut dibawah pimpinan Letjend Spoor dan Mayor Weyne dan kejadian ini termasuk tragedi kemanusiaan yang memilukan dan bila kita resapi akan membuat bulu kuduk kita merinding dan membuat darah kita mendidih. Disamping kejadian tersebut telah menggetarkan hati nurani bangsa-bangsa dibelahan dunia lain, kejadian ini juga merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa kita dan kejadian ini telah memicu perlawanan rakyat semakin menggelora mengusir Belanda dari tanah air pada masa itu. Kejadian ini pula lah yang membuat Belanda semakin terpojok dalam pergaulan internasional dan akhirnya hengkang dari Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya terlebih-lebih harkat dan martabat  para Pahlawan Kusuma Bangsanya, kejadian tersebut sangat sangat layak kita dalami dan kita minta penjelasan oleh karena selama berpuluh-puluh tahun kita hanya mendengar cerita sejarah kejadian-kejadian memilukan dan menggetarkan hati nurani kebangsan kita termasuk tragedi Rawagede tersebut. Memang adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa bahkan kita punya hak untuk mempertanyakan dan meminta kejelasan tentang tragedi tersebut termasuk dalam hal ini meminta pertanggungjawaba dari pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu dan bagaimana penyelesaiannya. Pertanggung jawaban dan penyelesaian ini bukan saja sebagai kewajiban moral generasi muda kepada pahlawan-pahlawannya namun juga berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah pergaulan internasional yang berlaku masa itu dan masa kini tetap relevan untuk dilakukan mengingat hingga saat ini tidak ada penyelesaian atas tragedi tersebut. Perjuangan ini dilakukan karena yang bersangkutan berpuluh-puluh tahun sengaja melupakan dan lari dari tanggung jawab memenuhi kewajibannya atas tindakan dan perbuatannya yang menurut etika dalam lingkup moral, lingkup sosial, lingkup hukum, dan lingkup pergaulan internasional seharusnya sudah selesai dan menuntuntaskan kewajibannya. Hingga saat ini  diperjuangkan pun pemenuhan kewajiban moral dan etika tersebut belum dipenuhi dan dilaksanakan oleh mereka yang mengaku Negara dengan tingkat kebudayaan yang tinggi dan bahkan menolak memenuhi kewajibannya.

Terpanggil oleh nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan, nilai-nilai hati nurani, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hukum, didirikanlah yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B) yang didirikan pada 5 Mei 2005 di negeri Belanda mencoba usaha-usaha penyelesaian terkait tragedi Rawagede tersebut. Sejak tahun 2005 yayasan telah berusaha dengan berbagai cara dan upaya untuk meminta kejelasan dan pertanggung jawaban pihak Belanda atas penyelesaian masalah tersebut. Usaha-usaha tersebut melalui diskusi-diskusi panjang, debat-debat sosial melalui berbagai media cetak dan elektronik di Indonesia maupun di negeri Belanda berujung kepada inti permasalahan menyangkut rehabilitasi dan kompensasi atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kejahatan perang yang dilakukan pihak Belanda pada masa itu. Berbagai dasar argumen, dalil-dalil dimajukan  untuk penyelesaian atas kerugian-kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh kejahatan perang tersebut. Korban langsung atas kejadian tersebut ratusan orang telah menjadi janda dan kerugian akibat kejahatan perang tersebut telah lah nyata-nyata dialami oleh pihak-pihak yang tidak terbantahkan.

Sebagai suatu perjuangan melalui jalur hukum telah dilakukan gugatan yang relevan, elegan dan bermartabat mengingat lamanya kejadian tersebut berbagai kendala hukum, bukti dan fakta-fakta bahkan kendala politik ditemui. Namun pada kesimpulannya 1,5 (satu tahun 6 bulan) tahun yang lalu tepatnya 9 Desember 2009 telah dilakukan suatu gugatan hukum dengan mengajukan ke Pengadilan di Belanda dengan dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Negara Belanda terhadap beberapa orang rakyat Indonesia. Gugatan tersebut relevan dan sangat layak diajukan sebagai pintu penyelesaian hukum yang berlatar belakang kejahatan perang  oleh karena hingga saat yayasan melakukan gugatan pun tidak pernah ada upaya hukum yang relevan dan realistis bagi korban-korbannya.

Barangkali adalah juga anugerah bagi kita sebagai generasi penerus bangsa utamanya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan kejahatan perang tersebut masih dapat kita meminta pertanggung jawaban yang realistis atas penyelesaian permasalah tersebut kepada pihak-pihak terkait. Hal ini kami katakan oleh karena kami sebagai yayasan dan kita sebagai generasi penerus bangsa sepertinya harus bersyukur menimbang dan mengingat masih adanya 9 (Sembilan) janda dan 1 (satu) korban langsung masih hidup. Kejadian tersebut sebetulnya menyisakan sangat banyak korban dan janda-janda korban namun seiring berjalannya waktu dan kejadian yang lebih 60 tahun yang lalu saat ini hanya tersisa 9 orang dan 1 korban  saja. Bagi kita hal ini penting di syukuri oleh karena jikalau lah saat ini tidak ada lagi korban-korban itu satupun tersisa (meninggal) sudah barang tentu upaya-upaya hukum akibat kejadian yang menjadi tonggak sejarah dan selalu kita temui dalam pelaran sejarah kita di sekolah masa dulu bahkan tertulis dalam buku-buku sejarah yang dipelajari oleh putra-putri kita masing-masing tidak akan dapat kita minta pertanggung jawabannya lagi kepada pihak Belanda. Disamping itu Wallohu Akhlam barangkali dengan hanya tersisa satu-satunya korban yang masih hidup saat ini (Saih bin Sakam) merupakan anugerah dan peringatan Allah SWT kepada kita bangsa Indonesia dan peringatan kepada Bangsa Belanda itu bahwa dengan itu Allah SWT menunjukkan ke-Maha Kuasan-NYA dan ke-Maha Adil-NYA (semoga hal terakhir ini tidak kita salah artikan).

Hal tersebut diataslah harus dan tentu dapat kita jadikan semangat dalam bertindak mewujudkan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebangsaan dan Semangat 45. Disamping itu kita sebagai generasi masa kini melalui usaha penyelesaian dapat kita jadikan sebagai wahana pertanggung jawaban moral dan hati nurani kita kepada para Pahlawan Kusuma Bangsa. Bukankah kita sepakat dengan motto “ Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya”. Tentu kita sepakat dan akan terus sepakat tentang itu. Untuk itu mari kita berjuang bersama-sama menyelesaikan permasalan ini dengan sebaik-baiknya atas nama keadilan dan kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai yang bersifat universal itu oleh karena hanya kebetulan yayasan K.U.K.B melakukan sedikit usaha dengan melakukan gugatan hukum “bertempur di kandang lawan” bak pepatah “genderang perang telah ditabuh”, “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”. Kita akan tuntut penuntasan dan penyelesaian sepenuhnya agar kelak tidak menjadi bebas psikologis dan beban sejarah bagi generasi penerus bangsa Indonesia dan generasi penerus Bangsa Belanda. Keseluruhan usaha ini adalah merupakan utang martabat dan harga diri bangsa Indonesia dan dalam semangat yang sama juga merupakan penyelesaian utang kehormatan Belanda. Pemahaman dan semangat sangat penting adanya bagi penyelesaian tuntas permasalahan ini mengingat kepentingan hubungan bilateral kedua negara sahabat dan juga penyelesaian tuntas akan berimbas kepada nuansa kebaikan-kebaikan dan nuansa perbaikan-perbaikan hubungan bilateral kedua negara kelak.

Dengan segala konsekuensi yang melekat dalam  upaya   hukum  ini  telah berproses di persidangan dan jawab-menjawab (Replik-Duplik) secara sengit dilakukan dengan dalil masing-masing. Pihak Indonesia dalam hal ini diwakili dan didampingi secara suka rela oleh seorang pengacara Warga Negara Belanda Prof. DR. Liesbeth Zegveld bersama Saudara Jeffry M. Pondaag selaku Ketua yayasan KUKB di Belanda dan pihak Belanda diwakili oleh pengacara resmi yang di tunjuk oleh Pemerintah Belanda.

Dalam perjalanan jawab-menjawab itu berbagai bukti-bukti dan fakta-fakta semakin banyak terungkap di persidangan dan sesuai jawaban terakhir dari pihak Pengacara resmi Belanda menyatakan “mengakui” bahwa kejadian di Rawagede adalah sebuah “kejahatan perang” namun mendalilkan menolak gugatan dengan alasan gugatan telah “kadaluarsa”. Akan jawaban tersebut telah pula dibantah oleh pihak Indonesia dengan dalil kejahatan perang tidak mengenal daluarsa. Demikian kiranya konteks hukumnya, namun pada nilai-nilai kejuangan dan nilai kebangsaannya terlihat bahwa 9 (sembilan) orang Warga Negara Indonesia dan ahli warisnya yang tua renta, tak berpendidikan, lugu, buta huruf, hidup dan penghidupan ekonomi yang sangat sangat memperihatinkan berhadapan dengan Negara Kerajaan Pemerintah Belanda yang mapan dan serba berlebihan (ibarat jarak bumi dan langit). Namun dengan semangat kejuangan dan kebangsaan kita tidak mundur dan tidak goyah sedikitpun walau melawan kekuatan yang sedemikian besar itu disamping secara moral dengan fakta akan keluguan, kesederhanaan, kebersahayaan, dan kehidupan ekonomi yang sangat memprihatinkan dari para janda/korban dan ahli warisnya semakin menambah keteguhan hati kita untuk terus mendukung perjuangan mereka itu. Dengan nilai, tekad dan moral tersebut kami terus berjuang menegakkan harkat martabat bangsa dan tentunya harus dengan dukungan, bantuan dan partisipasi semua pihak dari negeri ini. Dengan itu kita semua yakin Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa beserta kita. Amien…Merdeka…!

Dalam perjuangan ini kami pun sadar tidak boleh “takabur” dan dituntut sadar akan realitas karena secara logika dan kemampuan segala sesuatu ada batas-batas kemampuan. Dalam pada itu lah kami menyampaikan hal ini kehadapan Bapak/Ibu. Dengan membandingkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa dulu keluar dari penindasan penjajahan dengan tekad saja tidak lah cukup dan dengan itu rakyat menghunus “bambu runcing” sebagai alat dan simbol tekad dan perjuangan dan dengan mengatur strategi gerilya dan atas berkat dan rahmat Allah SWT Tuhan YME kita merdeka. Seperti itulah juga kami mewujudkan nilai-nilai Kejuangan 45 dan nilai-nilai kebangsaan dalam perjuangan ini. Dengan segala keterbatasan yang ada pada yayasan tidak selayaknya kami tutup-tutupi dan dengan surat ini kami ingin menyampaikannya karena kami yakin bahwa seluruh komponen bangsa memandang perjuangan janda-janda/korban Tragedi Rawagede bukanlah sebatas perjuangan yayasan namun lebih daripada itu adalah juga perjuangan seluruh komponen bangsa dan sekali lagi hanya kebetulan yayasan K.U.K.B melakukan sedikit usaha dengan melakukan gugatan hukum “bertempur di kandang lawan” bak pepatah “genderang perang telah ditabuh”, “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”.

Bahwa dengan kerendahan hati dan harapan yang yang tinggi akan dukungan-dukungan segenap elemen bangsa sesungguhnya harus kami sebarluaskan dan galang dukungan/bantuan. Menimbang dan mengingat usaha ini terkait erat dengan beban meneguhkan martabat bangsa tentu harus dipikul bersama-sama oleh bangsa ini. Adalah pula salah jika kami tidak menyampaikannya kepada segenap komponen bangsa walau saat ini pihak-pihak yang dapat kami sampaikan surat masih terbatas namun dengan itu kami yakin akan memperoleh dukungan dan bantuan. Dalam kesempatan ini juga mohon kiranya dimaklumi bahwa realisasi penghadiran saksi-saksi dan korban di hadapan pengadilan itu sangat penting diinformasikan dan digalang dukungan agar kelak kami pun tak salah tidak mengimformasikan dan menggalangnya walau ternyata kelak daya kami ternyata tak mencukupi merealisasikannya dan kami dengan sekuat kemampuan yang ada akan tetap teguh dan semangat untuk merealisasikannya. Dan dalam pada itu pula semoga yayasan dipermaklumkan saat ini baru sebatas upaya-upaya dan mohon kiranya kami dijadikan jembatan informasi dan jembatan penggalangan dukungan untuk keperluan kita menegakkan martabat dihadapan bangsa lain. Sungguh dengan kerendahan hati kami diberi memohon permakluman dan kekuatan oleh seluruh elemen bangsa.

Dalam semangat, nilai-nilai, dan pertimbangan tersebutlah dengan kerendahan hati kami menyampaikan hal ini. Dan bersama surat ini juga kami lampirkan surat-surat dan tulisan yang dianggap perlu yang memuat hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini semoga wawasan pemahaman kita terhadap permasalahan ini sedikit banyaknya dapat membantu Bapak/Ibu memberi dukungan dan bantuan mendukung perjuangan janda-janda dan korban Tragedi  Rawagede.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan informasi terakhir terkait perkembangan proses peradilan di Pengadilan di Negeri Belanda saat ini hampir pada tahap akhir dan menurut surat yang dilayangkan resmi oleh Pengadilan di Belanda tertanggal 6 April 2011 bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 akan dilakukan sesi Pledoi (pembacaan pembelaan) kepada para Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya. Dalam keperluan Pledoi tersebut sesuai permintaan Pengadilan melalui suratnya dimaksud meminta agar saksi-saksi dihadirkan di depan sidang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Menurut pengalaman kami sebelum-sebelumnya terhadap penghadiran saksi-saksi seperti ini sangat memerlukan persiapan yang sangat matang mengingat kondisi fisik dan psikologis para saksi-saksinya sendiri yang rata-rata telah berusia lanjut (usia 80 tahun lebih) dan situasi dan kemampuan atau kondisi yayasan sendiri. Hal ini semakin bertambah berat mengingat waktu yang sangat pendek yakni paling tidak harus diperoleh kepastian penghadiran saksi-saksi tersebut tanggal 15 Juni 2011. Segala administrasi, akomodasi dan hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan dan kelancaran sesi Pledoi tersebut pun harus telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan pengadilan. Bahwa pentingnya sesi Pledoi ini kami sampaikan oleh  karena sesi ini boleh dikatakan sesi akhir dalam rangka Majelis Hakim memberi keputusan terhadap penyelesaian permasalahan ini sehingga momentum penting ini sangat penting dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk menyampaikan pembelaan-pembelaan yang lengkap dan komprehensif dengan dalil-dalil pembelaan yang lebih luas lagi. Pemanfaatan sesi ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya mudah-mudahan menghasilkan perspektif baru dan penting bagi Majelis Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya untuk kepentingan para Penggugat (janda-janda dan korban tragedi Rawagede).

Dalam kesempatan ini juga kami menginformasikan bahwa permasalahan penculikan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia bersamaan dengan kejadian tersebut setelah dipertanyakan melalui surat yayasan K.U.K.B kepada pihak terkait melalui Kementerian Luar Negeri Belanda dan Kementerian Pertahanan Belanda maka sesuai suratnya telah dijawab mengakui telah adanya penawanan terhadap 8 (delapan) orang dengan dibawa tentara Belanda ke Cikampek pada masa itu dan menuliskan ke-8 orang tersebut telah dilepas kembali pada masa itu juga namun pihak Belanda tidak menyebut nama-nama ke-8 orang tersebut dan tidak mempunyai informasi lagi dimana keberadaan mereka. Atas jawaban tersebut pihak yayasan berdasarkan fakta-fakta bahwa 5 (lima) orang tidak pernah kembali dan tidak ditemukan jasad dan kuburannya dan oleh keluarga yang ke-5 orang tersebut juga menyatakan tidak pernah ketemu kembali atau tidak pulang ke rumah pada masa itu. Atas jawaban pihak Belanda tersebut yayasan menyatakan tidak puas dan akan terus menuntut pertanggung jawaban sembari kembali akan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta (terhadap hal-hal ini kami lampirkan bersama surat ini).

Informasi lain terkait hal tersebut adalah berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) tertanggal 14 April 2011 tentang aspirasi dan dukungan terhadap usaha-usaha yayasan KUKB dengan penilaian bahwa gugatan tersebut sudah tepat karena sudah sesuai dengan Konvensi Genewa tahun 1949 dimana Indonesia telah meratifikasinya. Surat tersebut oleh Pimpinan DPR RI melalui Sekjen DPR RI telah diteruskan pula kepada Komisi I DPR RI untuk dibahas dan didukung. Dalam waktu dekat segera kami susulkan surat menyangkut hal tersebut kepada Komisi I DPR termasuk juga meminta dukungan dalam rencana menghadirkan saksi-saksi janda dan korban di Pengadilan Den Haag. (surat terkait juga kami lampirkan bersama surat ini)

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan barangkali mohon maaf bilamana terlalu panjang lebar mengingat pemahaman kita terhadap permasalahan tersebut sangat diperlukan dalam rangka kita mendukung dan membantu usaha-usaha perjuangan dalam semangat nilai-nilai sebagaimana kami paparkan diatas. Untuk mendukung usaha-usaha perjuangan tersebut dengan surat ini kami memohon kebersamaan dalam semangat “gotong-royong” mendukung dan membantu kelancaran-kelancaran proses pengadilan utamanya saat ini kelancaran dalam usaha menghadirkan saksi-saksi janda/korban di Pengadilan Den Haag. Hal-hal terkait dengan usaha menghadirkan saksi/korban tersebut berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut dan semoga berkenan mendukung dan bergotong royong membantu.

I.           Rencana Sidang Pledoi

Berdasarkan jadwal resmi dari Pengadilan Den Haag bahwa sesi adminitrasi Pledoi dilaksanakan pada 20 Juni 2011. Untuk keperluan menghadirkan saksi-saksi/ korban dari Indonesia telah dikordinasikan dengan yayasan Rawagede yang berkedudukan di Desa Balongsari Kabupaten Karawang yang diketuai Bapak Sukarman dan juga telah dibicarakan dengan pihak-pihak keluarga korban/janda dan saksi-saksi.

Dalam rencana tersebut telah disepakati sesuai permintaan dari Pengadilan Amsterdam yakni menghadirkan 2 (dua) Janda/Korban dan 2 (dua) saksi-saksi penculikan. Selain itu diperlukan pendamping 1 (satu) orang dari unsur kerabat dekat janda/korban dan saksi-saksi. Pendamping ini sangat diperlukan dalam rangka mendampingi dan merawat saksi-saksi/korban tersebut selama berada di Belanda 14 (empat belas) hari. Dalam rangka pemanduan dan kelancaran proses tersebut diperlukan pula pendamping rombongan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal ini terdiri dari 1 (satu) orang dari Yayasan Rawagede dan 1 (satu) orang dari perwakilan yayasan KUKB di Jakarta dan Jawa Barat. Jadi keseluruhan rombongan terdiri dari 7 (Tujuh) orang tentatif untuk diberangkatkan ke Belanda.

II.        Penutup

Demikian kiranya kami sampaikan dan atas perkenanan, permakluman, dukungan, bantuan dan partisipasi melalui kemurahan hati Bapak/Ibu yang kami hormati sungguh kami atas nama seluruh jajaran yayasan mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT Tuhan YME memberi balasan dari sisi-NYA. Dalam pada ini juga semoga berkenan kami diberi informasi dan petunjuk akan maksud dan tujuan surat ini. Akhirnya kembali kami memanjatkan doa semoga perjuangan ini diridhoi dan dirakhmati-NYA dan kepada kita semua semoga diberi Hidayah, dan Kekuatan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amien…Merdeka…!.#

(Team Redaksi: Kemalsyah, Rudi Arifin dan Irwan Lubis)

RawagedeKadaluarsa

Pengacara Belanda : Kasus Rawagede Kadaluarsa

Cipularang.com, instrumen hukum Belanda untuk menilai mengklaim bahwa pada pembantaian pasukan Indonesia kolonial Belanda di Rawagede, Jawa Barat, pada 64 tahun yang lalu dianggap kedaluwarsa. Sudah saatnya kedua negara melihat hubungan ke depan.

Menurut Radio Nederland Tekan Indonesia (Ranesi), telah melayani tuan Belanda dalam menanggapi korban Rawagede pleidoi pendukung.

Kerabat korban pembantaian Rawagede dapat menuntut ganti rugi dari Belanda oleh pengadilan di Den Haag. Konferensi diadakan pada Senin waktu setempat, 20 Juni 2011. Dewan adalah bentuk baru atau lain sesi pleidoi memberikan kesan penggugat dan tergugat.

Pembantaian Rawagede (sekarang Balongsari) membuat tentara kolonial Belanda di tahun 1947. Apa insiden adalah pembantaian penduduk desa Rawagede kemudian waktu atau tidak, esensi dari konferensi final melawan Belanda gugatan yang diajukan oleh korban Rawagede.

Tapi Pengacara Belanda selama terdakwa, GJH Houtzagers, mengatakan bahwa tentara melakukan pembunuhan massa Belanda ke Indonesia pada tahun 1947 yang telah kadaluarsa. Selain itu, Indonesia dan Belanda ingin melihat masa depan, “kata Houtzagers, seperti dikutip Ranesi.

Pemerintah di Den Haag kejahatan perang memang terjadi diakui pada waktu itu, tapi itu telah berakhir, katanya. Yang selamat terakhir meninggal bulan lalu.

Menurut Ranesi, Pengacara Belanda pernyataan itu ditolak oleh para pembela korban Rawagede, Liesbeth Zegveld. Kasus ini belum berakhir karena pengadilan Belanda masih berurusan dengan klaim untuk korban Perang Dunia Kedua.

“Ya, itu terjadi sekitar 60 tahun lalu dan bisa berakhir. Tapi apa yang adil bagi para korban? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk perawatan masalah ini? Belanda terlibat dalam diam-diam,” kata Zegveld.

Menurut dia, ketika keluarga korban Rawagede kerabat menang, maka itu juga bisa berdampak positif bagi para korban aksi militer Belanda di Indonesia. Kemungkinan bahwa mereka juga akan mencari kompensasi.

Hakim pengadilan Den Haag studi lebih lanjut sebelum pleidoi kedua belah pihak dan akan memberikan putusan dalam setidaknya 90 hari.

Ratusan Proper Test

Pada tanggal 9 Desember 1947 tentara Belanda menyerbu desa Rawagede, Jawa Barat, sekitar 100 mil sebelah timur ibukota Jakarta. Dengan pembantaian, yang disebut koloni politionele actie, Belanda mampu mengakhiri Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945. Desakan masyarakat internasional, pemerintah Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan akhir tahun 1949.

Menurut Komite Utang Kehormatan Belanda, organisasi ini mengklaim ganti rugi atas korban dan kerabat Rawagede, jumlah orang yang tewas 431 orang, sedangkan Belanda lebih dari 1969 catatan mengatakan jumlah korban adalah 150.

Para kerabat korban pembantaian Rawagede akhirnya mengancam Belanda. Mereka adalah dua janda dan dua pengorbanan putra. Mereka menuntut permintaan maaf dan kerusakan. Tahun lalu tentara Belanda mengakui mereka telah melakukan kejahatan perang di Rawagede, tetapi tindakan itu dianggap telah berakhir. (Http://j.mp/iz99uA)

Rabu, 09/12/2009 23:43 WIB
Laporan dari Den Haag
Gugatan Pembantaian Rawagede Masuk Pengadilan Den Haag 
Eddi Santosa – detikNews

Gugatan Pembantaian Rawagede Masuk Pengadilan Den Haag

Den Haag – Para janda korban Pembantaian Rawagede dan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) resmi menggugat pemerintah Belanda hari ini. Gugatan dimasukkan advokat Zegveld dan Beduin dari kantor Böhler Franken Koppe Wijngaarden.

Mereka menggugat agar pemerintah Belanda mengakui bahwa tindakan tentara Belanda pada 9 Desember 1947 di Rawagede adalah ilegal dan menuntut kompensasi finansial, demikian salinan surat gugatan yang diterima detikcom dari Jeffrey Pondaag (KUKB) hari ini, Rabu (9/12/2009) atau bertepatan dengan hari pembantaian 62 tahun lalu.

Langkah para janda korban Pembantaiaan Rawagede (kini Balonsari) menggugat pemerintah Belanda ini merupakan yang pertama atas tindakan kejahatan Belanda di Indonesia pada rentang 1945-1949.

Mereka, dibantu KUKB, menggugat pemerintah Belanda tidak hanya pada peristiwa pembantaiannya, tetapi juga atas fakta bahwa pemerintah Belanda tidak pernah melakukan investigasi pidana atas pembantaian tersebut.

“Perwira militer yang memimpin pembantaian, Mayor Wynen, tidak dituntut setelah pembicaraan antara komandan militer dan Kejagung saat itu atas pertimbangan oportunitas,” ujar advokat Liesbeth Zegveld.

Menurut Zegveld, pihak Belanda meskipun berulangkali mengungkapkan penyesalan, namun tidak mau bertanggung jawab atas pembantaian itu.

“Argumen terpenting Belanda adalah bahwa kejahatan tersebut dianggap telah kadaluarsa,” jelas Zegveld.

Namun para janda korban Rawagede berpendapat bahwa Belanda tidak bisa berpegang pada argumen tersebut, sebab tuntutan-tuntutan dari para korban Perang Duni II masih terus diterima dan ditangani oleh pengadilan (di Belanda dan Eropa, red).

Atas dasar kesamaan hak hukum, para janda korban Pembantaian Rawagede berpendapat bahwa tidak bisa lain kecuali tuntutan mereka juga harus diterima dan diperlakukan sama dengan tuntutan para korban Perang Dunia II.

“Selain itu, tidak bisa mendasarkan pada kekadaluarsaan atas investigasi pidana yang tidak pernah dilakukan, sebab kejahatan perang juga tidak pernah kadaluarsa,” tandas Zegveld.

Pasukan tentara Belanda menyerbu desa Rawagede (Jawa Barat) pada 9 Desember 1947. Mereka ketika itu membantai ratusan penduduk laki-laki desa tersebut. Juga para tawanan dan pelarian semuanya ditembak mati di tempat.

Laporan PBB (1948) menyebutkan bahwa tindakan tentara Belanda di Rawagede itu sebagai “terencana dan kejam.” Para tentara yang bertanggung jawab atas pembantaian itu tidak pernah dituntut secara pidana. Belanda juga tidak pernah menyampaikan permintaan maaf atau memberikan kompensasi kepada para ahli waris yang dibunuh. (es/es)

(Info) Kejahatan Penjajah Belanda di Rawagede

Di Jawa Barat, sebelum Perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda.

Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan dari pasukan para dan DST (Depot Speciaale Troepen).

Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, komandan kompi Siliwangi – kemudian menjadi Komandan Batalyon Tajimalela/Brigade II Divisi Siliwangi – yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia namun juga gerombolan pengacau dan perampok.

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung Dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun.

Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut.

Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.

Saih, kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin –istilah penduduk setempat: “didrèdèt”- ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga jatuh kena tembak di tangan, namun dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri.

Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties), sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang.

Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir karena hujan deras. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak.

Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun.

Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Nota Protes Pemerintah Indonesia

Pimpinan Republik kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Committee of Good Offices for Indonesia (Komisi Jasa Baik untuk Indonesia) dari PBB. Namun tindakan Komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai “deliberate and ruthless”, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak bedosa sebagai kejahatan perang (war crimes).

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda (KL, Koninklijke Landmacht dan KNIL, Koninklijke Nederlands-Indische Leger) antara tahun 1945 – 1950.

Hasil penelitian disusun dalam laporan berjudul “Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesiė begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950”, disingkat menjadi De Excessennota. Laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri de Jong pada 2 Juni 1969. Pada bulan Januari 1995 laporan tersebut diterbitkan menjadi buku dengan format besar (A-3) setebal 282 halaman. Di dalamnya terdapat sekitar 140 kasus pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Dalam laporan De Excessen Nota yang hampir 50 tahun setelah agresi militer mereka- tercatat bahwa yang dibantai oleh tentara Belanda di Rawagede hanya sekitar 150 jiwa. Juga dilaporkan, bahwa Mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

Di Belanda sendiri, beberapa kalangan dengan tegas menyebutkan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda pada waktu itu adalah kejahatan perang (oorlogs-misdaden) dan hingga sekarang masih tetap menjadi bahan pembicaraan, bahkan film dokumenter mengenai pembantaian di Rawagede ditunjukkan di Australia. Anehnya, di Indonesia sendiri film dokumenter ini belum pernah ditunjukkan.

Pembantaian di Sulawesi Selatan dan di Rawagede serta berbagai pelanggaran HAM berat lain, hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda, dalam upaya Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun hingga kini,

Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan RI adalah 17.8.1945. Pemerintah Belanda tetap menyatakan, bahwa pengakuan kemerdekaan RI telah diberikan pada 27 Desember 1949, dan hanya menerima 17.8.1945 secara politis dan moral –de facto- dan tidak secara yuridis –de jure- sebagaimana disampaikan oleh Menlu Belanda Ben Bot di Jakarta pada 16 Agustus 2005.

Pada 15 Desember 2005, Batara R. Hutagalung, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda dan Laksamana Pertama TNI (Purn.) Mulyo Wibisono, Ketua Dewan Penasihat KUKB bersama aktifis KUKB di Belanda diterima oleh Bert Koenders, juru bicara Fraksi Partij van de Arbeit (PvdA) di gedung parlemen Belanda di Den Haag.

KUKB menyampaikan petisi yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda. Selain itu, KUKB juga mewakili para janda korban pembantaian di Rawagede untuk menyampaikan tuntutan para janda dan keluarga korban pembantaian atas kompensasi dari Pemerintah Belanda. Pada 15 Agustus 2006, KUKB bersama beberapa janda dan korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Belanda di Jakarta, dan menyampaikan lagi tuntutan kepada Pemerintah Belanda.

Parlemen Belanda cukup responsif dan cukup terbuka mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh tentara Belanda antara 1945 – 1950, walaupun kemudian belum ada sanksi atau tindakan hukum selanjutnya. Juga tidak pernah dibahas, mengenai kompensasi bagi para korban dan keluarga korban yang tewas dalam pembantaian akibat agresi militer, yang baru pada 16.8.2005 diakui oleh Menlu Belanda, bahwa agresi militer tersebut telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah.

Sumber : Wikipedia

Sungguh memilukan masa itu, semoga kedepannya kejadian di Indonesia tidak akan terjadi lagi.

Belanda Tolak Beri Kompensasi Korban Rawagede
Tri Mulyono | Selasa, 25 November 2008 | 10:35 WIB

DEN HAAG,SELASA-Pemerintah Belanda menolak memberikan ganti rugi kepada keluarga korban Rawagede, Jawa Barat.

Pada 9 Desember 1947, militer Belanda menembak mati ratusan warga Indonesia di Desa Rawagede. Para keluarga 431 korban kebengisan penjajah Belanda itu kemudian menuntut kompensasi. Namun,  Menurut pengacara pemerintah Belanda, klaim penuntut sudah kedaluwarsa. Pemerintah Belanda hanya menawarkan untuk berdialog dengan keluarga korban demi mengurangi penderitaan.

Salah satu pengacara korban Rawagede, Liesbeth Zegveld, Senin (24/11), mengaku terkejut dengan aturan itu. Ia menyatakan tuntutan yang dianggap kedaluwarsa itu tidak berdasar. Padahal, pengembalian harta benda seni yang dirampok pada Perang Dunia II, tidak dinyatakan kedaluwarsa.

Namun, para pengacara kelompok Rawagede menyambut positif tawaran pemerintah Belanda untuk berdialog dengan keluarga korban.

Deep Minta Maaf

Diterbitkan di: Desember 9, 2008 03:08 | Updated: 10 Desember 2008 09:11

Deep Meminta Maaf Atas Pembantaian Rawagede

Dengan koresponden kami Elske Schouten

Duta Besar Van Dam saat ditawarkan “permintaan maaf yang mendalam” atas pembantaian yang diderita Belanda pada tahun 1947, Jawa Barat.
Balongsari mencuci gambar menunjukkan tindakan kekerasan tentara Belanda pada 9 Desember 1947. Gambar Ahmad 'deny' Salman

Balongsari mencuci gambar menunjukkan tindakan kekerasan tentara Belanda pada 9 Desember 1947.
Gambar Ahmad ‘deny’ Salman

Balongsari, 9 Desember Apakah itu alasan atau tidak? Duta besar Belanda di Indonesia pagi ini menghadiri peringatan pertama pembantaian di Rawagede desa di Jawa Barat. Tentara Belanda telah membunuh 61 tahun yang lalu hampir seluruh penduduk laki-laki. Rumah kehadiran duta besar bertanya.

Dalam sambutannya, seperti biasa di Indonesia, Duta Besar Nikolaos van Dam disebut sebelumnya “permintaan maaf yang mendalam dari pemerintah Belanda.”

Hal demikian akan menjadi pertama kalinya bahwa pemerintah meminta maaf atas kejahatan perang selama perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Sampai sekarang itu selalu tentang ‘menyesal’. Van Dam juga mengakhiri pidatonya dengan sebuah kutipan tentang “penyesalan”. Tapi setelah ia mengatakan kepada pers: “Anda dapat merasakan panggilan menyesal. Bagi saya yang sama. “

Jika menyesal, mereka berada dalam masyarakat Indonesia, setidaknya tidak datang. Untuk janda desa dibunuh – semua sekarang di tahun delapan puluhan mereka – tidak pula. “Aku tahu dia ada di sana,” kata janda wanti setelah duta besar. “Tapi aku tidak mengerti apa yang dikatakannya.”

Juga Batara Huta galung, pendiri utang Belanda kehormatan Komite Indonesia (KUKB), tidak ada rasa itu. Organisasinya meminta tahun untuk permintaan maaf dari pemerintah Belanda. Huta galung: “Ini adalah sebuah pesan dicampur, karena dia berbicara tentang permintaan maaf atau penyesalan? Dia secara alami diplomat, jadi dia mengatakan hal yang sama. Tapi itu tidak. “

Langkah terbesar dalam proses rekonsiliasi Belanda-Indonesia dilanjutkan kemudian Menteri Luar Negeri Ben Bot, ketika pada tahun 2005 sebagai anggota pertama dari pemerintah Belanda untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia hadir. Dia mengatakan bahwa Belanda oleh tindakan polisi “pada sisi sejarah yang salah telah datang untuk menjadi,” dan menyatakan “penyesalan” atas penderitaan yang demikian. Pidato yang diterima dengan sangat baik di Indonesia.

Setelah pidatonya, Duta Besar Van Dam bahwa Belanda harus dilakukan jauh lebih awal. “Ini telah berlangsung enam puluh tahun, yang untuk waktu yang lama. Veteran selalu berhenti. “Jadi dia sudah dalam transfer kedaulatan pada tahun 1949 bisa saja.

Kunjungan duta besar untuk Rawagede, Balongsari sekarang disebut, terutama biaya karena sembilan janda dan bertahan hidup negara Belanda pada bulan September disarankan bertanggung jawab atas kematian kerabat mereka. Melalui sebuah firma hukum Belanda dan mereka menuntut kompensasi “kepuasan”. Dua minggu lalu, mengatakan bahwa kasus ini adalah dilarang, sehingga tidak ada kerusakan yang disebabkan. Pengacara menuduh akan segera memutuskan apakah mereka pergi ke pengadilan.

Untuk korban di Rawagede kompensasi lebih penting daripada menyesal. Janda CAWI berharap bahwa kunjungan uang Duta Besar. “Itu penting bagi orang-orang dari desa, seperti yang kita lakukan.”

Hari ini sepuluh kerabat langsung diberitahu bahwa yayasan Belanda Bagian Fair masing menerima 500 euro. Tapi juga bahwa mereka telah setengah jam setelah upacara belum sepenuhnya karena mereka tidak memahami pidato dan juga tidak ada yang memberitahu mereka. “Bisakah Anda menulis kepada saya,” kata janda Tijeng. “Aku takut aku ingat berbeda.”

Tepat apa yang dikatakan Van Dam di Rawagede

Duta Besar Nikolaos van Dam mengatakan di Rawagede: “Pemerintah Belanda telah berulang kali menyatakan permintaan maaf yang mendalam (menyampaikan Permintaan maaf) kepada orang-orang Indonesia untuk peristiwa tahun 1947 sebagai tahun 2005 oleh Menteri Luar Negeri, Bernard Bot. “

Ben Bot pada tahun 2005 tidak digunakan istilah ‘maaf’, tetapi ‘menyesal’ (menyesal).

Dalam kalimat berikutnya pidatonya, Van Dam pada pernyataan maaf dari pemerintah Belanda, yang diterjemahkan sebagai “pernyataan maaf”. Bagian terakhir dari pidato Van Dam datang harfiah dari pidato Bots tahun 2005. Kalimat terakhir yang adalah: “Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin mengekspresikan rasa penyesalan yang mendalam (rasa penyesalan) bersaksi kepada orang yang menderita telah menjalani.”

Dalam terjemahan Belanda pidato Van Dam, Kedutaan Besar memberikan kepada pers, tidak menyebutkan permintaan maaf atau alasan, hanya ‘menyesal’. Van Dam, bukan pada apakah ada perbedaan dalam versi Bahasa Indonesia: “Anda dapat merasa bebas untuk menelepon alasan. Bagi saya itu adalah sama. Anda hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin untuk meminta maaf atas nama generasi sebelumnya. “

01
Jun
11

Libya Warfare : Rezim Gaddafi vs NATO

Helikopter Prancis

Selasa, 31 Mei 2011 21:23 WIB

Prancis Akan Tempatkan Helikopter di Libya

Paris (ANTARA News/Reuters) – Menteri Pertahanan Prancis Gerard Longuet pada Selasa menyatakan penempatan helikopter di Libya dapat segera terwujud.

Saat ditanya tentang waktu dalam paparan media di Paris, Longuet mengatakan kepada kantor berita Inggris Reuters bahwa ia tidak dapat mengatakan tepat bila itu terjadi, namun menambahkan, “Dalam perkara apa pun, sangat cepat.”

Penggunaan helikopter tempur, yang lebih rentan terhadap pertahanan darat daripada jet, yang digunakan sejauh ini, dirancang untuk mempercepat penggulingan pemimpin Libya Muammar Gaddafi, setelah serangan udara dari ketinggian lebih jauh, yang dimulai pada Maret.

Inggris dan Prancis melancarkan sebagian besar serangan udara pasukan persekutuan tersebut dalam melawan pasukan Gaddafi.

Telah banyak dilaporkan bahwa Inggris akan mengikuti Prancis dalam mengirim helikopter tempur untuk bergabung dengan upaya Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) melawan Gaddafi dan melindungi warga di kota kekuasaan pemberontak terkepung Misrata.

NATO menyatakan telah sangat mengurangi kemampuan tentara Gaddafi dengan serangan udara dari pesawat tempur, tapi helikopter akan membantu persekutuan itu menyerang kemampuan penguasa tersebut, yang tersembunyi di perkotaan.

NATO berencana menggunakan helikopter tempur di Libya untuk membantu memecahkan kebuntuan tentara dengan pasukan Muammar Gaddafi, kata sumber diplomatik Prancis pada pekan terahir Mei.

Kelangsungan penembakan terhadap pos terdepan kota dikuasai pemberontak, Misrata di barat, menggambarkan tingkat masalah, yang dihadapi pasukan pemberontak dan NATO.

Pemberontak menyatakan pasukan Gaddafi berusaha maju ke kota terkepung lama di bawah tembakan roket dan mortir.

Harian Prancis “Le Figaro” melaporkan bahwa 12 helikopter, yang dapat melancarkan serangan dekat lebih cermat terhadap pasukan Gaddafi dan sasaran lain daripada pesawat sayap tetap, dikirim ke Libya dengan kapal perang Prancis Tonnerre pada 17 Mei.

Menurut sumber “Le Figaro”, pasukan khusus Prancis, yang telah bergerak di Libya untuk membantu mengenali sasaran untuk pesawat NATO sejak awal serangan udara, sekarang dapat diperkuat dan dikerahkan untuk memandu serangan helikopter.

Penggunaan helikopter, sementara akan memungkinkan pasukan NATO melancarkan serangan lebih dekat dan lebih cermat, akan menimbulkan bahaya tambahan untuk NATO.

Helikopter akan terbang lebih rendah dan lebih rentan daripada pesawat, yang terbang jauh di atas senjata pertahanan udara.

Kejatuhan helikopter dapat menarik pasukan darat ke dalam upaya penyelamatan.

Perdana Menteri David Cameron pada Kamis menyatakan, Inggris belum memutuskan pengiriman helikopter tempur Apache untuk menyasar pasukan pemimpin Libya Moamar Gaddafi.

Sumber “Le Figaro” menyatakan langkah tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari siasat menggunakan pasukan darat dalam kemelut itu, yang sekarang dalam bulan keempat.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa “memungkinkan” NATO menyerang pasukan Gaddafi dalam membela warga, tapi secara nyata tidak termasuk pendudukan oleh tentara dalam bentuk apa pun.

Pengecamnya, seperti, Rusia, menuduh NATO melampaui amanat mereka dalam melancarkan upaya tertata untuk memaksa kekuasaan 41 tahun Gaddafi berahir.

Partai berkuasa di Afrika Selatan pada Minggu mengutuk pemboman Libya, dalam pernyataan menjelang kunjungan Presiden Jacob Zuma ke Tripoli untuk pembicaraan dengan orang kuat Moamar Gaddafi.

Ketua Afrika Bersatu Teodoro Obiang Nguema mengutuk campur tangan tentara asing di Pantai Gading dan Libya, dengan mengatakan bahwa Afrika harus dibolehkan mengelola urusannya.(*)
(Uu.B002/H-AK)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011

Rabu, 01/06/2011 23:09 WIB
Libia: NATO bunuh 700 warga sipil 
BBCIndonesia.com – detikNews

Pesawat Typhoon milik AU Inggris Pesawat Typhoon milik AU Inggris melakukan misi Libia dari pangkalan di Italia

Pemerintah Libia mengatakan serangan udara NATO menewaskan lebih 700 warga sipil sejak pemboman dimulai bulan Maret.

Jurubicara pemerintah Moussa Ibrahim mengatakan lebih 4.000 orang luka-luka tetapi dia tidak menunjukkan bukti untuk mengukuhkan angka-angka itu.

NATO membantah pihaknya menewaskan penduduk sipil dalam jumlah besar, dengan mengatakan serangan udara dilancarkan untuk melindungi rakyat Libia dari pasukan Kolonel Gaddafi.

Empat ledakan kuat dirasakan di pusat kota Tripoli, Selasa malam, kata laporan media negara Libia.

Sejumlah pesawat terdengar terbang di atas ibu kota, tetapi tidak mungkin menyebutkan sasaran-sasaran serangan tersebut.

Ketika berbicara di depan konferensi pers di Tripoli, Ibrahim menuduh Nato membunuh dan melukai ratusan warga Libia.

“Sejak 19 Maret sampai 26 Mei, ada 718 syuhada diantara warga sipil dan 4.076 korban luka-luka –433 diantara mereka luka berat,” kata Ibrahim.

Dia mengatakan, angka itu tidak termasuk korban militer.

Para wartawan asing di Tripoli tidak dibawa melihat bukti korban sipil dalam jumlah besar.

Ketika ditanya mengapa tidak diperlihatkan, Ibrahim mengatakan para korban tidak berada di dekat ibu kota namun tersebar di banyak tempat.

(bbc/bbc)

Rabu, 01/06/2011 12:41 WIB
NATO Terus Gempur Libya, Khadafi Tak Akan Mundur 
Rita Uli Hutapea – detikNews

NATO Terus Gempur Libya, Khadafi Tak Akan Mundur
Muammar Khadafi (Press TV)

Tripoli – Pesawat-pesawat tempur NATO terus membombardir Tripoli, ibukota Libya. Setidaknya empat serangan udara dilancarkan di Tripoli pada Selasa malam waktu setempat.

Belum ada laporan korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Demikian seperti diberitakan AFP, Rabu (1/6/2011).

Lebih dari sepekan ini, pesawat-pesawat tempur NATO menggencarkan serangan di Tripoli. Khususnya di distrik Bab al-Aziziya, lokasi kediaman pemimpin Libya Muammar Khadafi.

Sebelumnya, juru bicara pemerintah Libya Mussa Ibrahim mengatakan, 718 warga sipil telah tewas selama serangan-serangan udara NATO yang dimulai sejak 19 Maret hingga 26 Mei. Selain itu 4.067 orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Ditegaskan Ibrahim, Khadafi tidak akan mundur. Menurutnya, kepergian Khadafi akan menjadi skenario terburuk bagi Libya. Diingatkan Ibrahim, kekacauan akan timbul tanpa Khadafi berkuasa dan Libya akan mengalami perang saudara.

Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma juga menyatakan bahwa Khadafi tak akan meninggalkan Libya.

“Kolonel Khadafi meminta dihentikannya bombardir guna memungkinkan dialog Libya. Dia menekankan bahwa dirinya tidak siap untuk meninggalkan negara,” demikian pernyataan kantor Zuma usai pertemuan dengan Khadafi pada Senin, 30 Mei lalu.

(ita/nrl)

Kamis, 02/06/2011 03:01 WIB
Krisis Libya
Usai Dipakai Oposisi Jumpa Pers, Hotel di Benghazi Hancur 
Irwan Nugroho – detikNews
Tripoli – Ledakan besar menghancurkan sebuah hotel di Benghazi, Libya. Peristiwa tersebut terjadi setelah kalangan penentang Muammar Khadafi dan Dewan Transisi Nasional menggelar jumpa pers.

Jaringan televisi Al Jazeera menyatakan bahwa ledakan terjadi di luar Hotel Tibesti. Sementara televisi lainnya mengungkapkan bahwa ledakan terlihat dari sebuah mobil yang diparkir di samping gedung. Mobil itu tampak terbakar.

Seorang saksi mata seperti dikutip reuters, Kamis (2/6/2011), menyebutkan belum ada korban dalam kejadian itu. Saksi mata itu melihat setidaknya ada 5 mobil yang terbakar.

Hotel tersebut, yang menghadap ke laut, baru saja dipakai kalangan oposisi Libya dan Dewan Transisi Nasional untuk bertemu dengan para wartawan.

Sementara ini, belum ada pernyataan resmi dari apa yang terjadi di Benghazi, wilayah dikuasai oposisi Libya ini. Namun, ledakan dahsyat itu diduga berasal dari bom.

(irw/irw)

Kamis, 02/06/2011 01:34 WIB
Sekjen NATO Harap Khadafi Turun Sebelum Misi Selesai 
Irwan Nugroho – detikNews

Sekjen NATO Harap Khadafi Turun Sebelum Misi Selesai
Muammar Khadafi

Brussels – NATO secara resmi telah memperpanjang misinya di Libya selama 90 hari yang akan berakhir pada September 2011 mendatang. Pimpinan NATO berharap akan adanya solusi konfik di Libya sebelum mandat aliansi itu berakhir.

Berbicara di Brussels, Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan, hengkangnya pemimpin Libya, Kolonel Muammar Khadafi, tinggal menunggu waktu saja.

“Pertanyaannya adalah apakah Khadafi akan pergi, tapi kapan. Itu bisa memakan waktu lama, tapi juga bisa terjadi besok,” kata Rasmussen seperti dikutip dari reuters, Rabu (1/6/2011).

“Saya berharap dapat melihat sebuah solusi untuk konflik sebelum berakhirnya mandat aliansi selama 90 hari. Kami akan tetap berkomitmen selama dibutuhkan untuk menyelesaikan misi ini,” lanjut dia.

Aliansi militer, yang mengambil komando kampanye serangan udara di Libya sejak tanggal 31 Maret lalu, telah memperpanjang misinya selama 90 hari. Keputusan itu diambil setelah Khadafi memutuskan tidak akan mundur dari kursi kekuasaannya.

Beberapa pekan terakhir, NATO telah meningkatkan kampanye pemboman terhadap pasukan Khadafi. Namun, sejumlah analis mengatakan, serangan itu belum memberikan pukulan yang berarti untuk menggulingkan Khadafi yang berkuasa di Libya puluhan tahun tersebut.

Konflik di Libya diprediksi akan berlangsung setidaknya dalam beberapa bulan lagi.

(irw/adi)

Kamis, 02/06/2011 15:35 WIB
PBB : Kejahatan Perang di Libia  
BBCIndonesia.com – detikNews

Pasukan pemberontak di Libia sedang melakukan patroli.

Tim investigasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh pasukan pemerintah Libia melakukan kejahatan perang dan tindakan kriminal melawan kemanusiaan.

Pegiat hak asasi manusia (HAM) mengatakan mereka menemukan bukti tindakan kriminal pembunuhan dan penyiksaan yang menunjuk keterlibatan pemimpin Libia, Muammar Gaddafi.

Selain itu misi PBB mengatakan pasukan oposisi juga melakukan kejahatan perang, namun jumlahnya tidak sebanyak dibanding pasukan pemerintah.

Sebelumnya, pasukan NATO telah memperpanjang misi mereka di Libia sampai 90 hari kedepan.

Serangkaian ledakan dilaporkan terjadi di Tripoli Kamis pagi ini dan pesawat tempur terdengar terbang melewati kota itu.

Nato telah melakukan operasi serangan udara di Tripoli dalam beberapa bulan terakhir.

Pekerja migran “disiksa”

Dalam penelitiannya, tim investigasi PBB yang terdiri dari tiga orang pegiat HAM menemui kedua kubu di Libia, pegiat HAM lokal, petugas medis dan keluarga tawanan.

Mereka mewawancarai 350 orang di daerah pro-pemerintah, kantong pemberontak dan kamp pengungsi diluar perbatasan.

“Berdasarkan amanah untuk menginvestigasi kejahatan yang dilakukan di Libia, pihak komisi berkesimpulan bahwa kejahatan melawan kemanusiaan dan kejahatan perang telah dilakukan oleh pasukan pemerintah di Libia,” ujar komisi itu dalam sebuah pernyataan.

“Komisi juga menerima laporan penyiksaan terhadap pekerja migran oleh pasukan oposisi, namun jumlah (laporan) tidak banyak.”

Hasil komisi ini akan diperdebatkan di forum Majelis HAM PBB di Jenewa di hari Senin depan (06/06).

(bbc/bbc)

Eks Pasukan Inggris

Rabu, 1 Juni 2011 21:10 WIB |

Mantan Pasukan Inggris di Libya Pasok Informasi ke NATO

London (ANTARA News/AFP) – Mantan anggota-anggota pasukan khusus Inggris bekerja di perusahaan-perusahaan keamanan swasta di kota Misrata, Libya memberikan nasehat pada pemberontak dan memasok informasi kepada NATO, kata surat kabar The Guardian, Rabu.

Mantan anggota-anggota pasukan khusus SAS (Special Air Service) termasuk di antara mereka yang mengumpulkan informasi tentang lokasi dan gerakan pasukan yang setia pada pemimpin Libya Muammar Gaddafi, kata sumber-sumber militer Inggris kepada surat kabar itu.

Mereka menyampaikan informasi ke pusat komando NATO di Naples.

Mantan serdadu-serdadu itu berada di Libya dengan dengan restu Inggris, Prancis dan negara-negara lain NATO, kata sumber-sumber itu kepada surat kabar tersebut.

Mereka dipasok dengan perlengkapan non tempur oleh pasukan koalisi.

Para pejabat Kementerian Pertahanan membantah para mantan tentara itu dibayar oleh pemerintah Inggris dan menegaskan mereka buakn pasukan tempur di lapangan.

Guardian memberitakan tentara-tentara itu kabarnya dibayar oleh negara-negara Arab terutama Qatar.

Inggris pekan lalu menyetujui penggunaan helikopter-helikopter tempur Apache miliknya dalam operasi itu .

Informasi itu dikumpulkan oleh para penasehat pemberontak mungkin digunakan para pilot Inggris dan Prancis dan misi-misi yang diperkirakan akan dilakukan akhir pekan ini, kata laporan surat kabar itu.

Laporan-laporan tentang kehadiran mereka muncul setelah stasiun televisi berbahasa Arab Al Jazeera menayangkan gambar enam warga Barat bersenjata berbicara dengan pemberontak di kota pelabuhan Misrata.

Libya, Selasa menuduh NATO membunuh 718 warga sipil dan mencederai 4.067 orang lainnya dalam 10 minggu serangan-serangan udara.(*)

(Uu.H-RN/H-AK)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011

Ledakan Keras

Kamis, 2 Juni 2011 06:57 WIB |

Ledakan Keras Guncang Ibu Kota Libya

Tripoli (ANTARA News) – Sedikitnya selusin ledakan, Kamis, mengguncang ibu kota Libya, Tripoli, yang menjadi sasaran serangan udara NATO selama lebih dari satu pekan sekarang, kata seorang koresponden AFP.

Sebanyak enam ledakan terjadi sekitar pukul 00.35 waktu setempat (05.35 WIB) dan diikuti oleh beberapa ledakan lagi beberapa menit kemudian.

Pesawat tempur NATO melancarkan serangan Senin larut malam dan Selasa dinihari terhadap Tripoli, pinggiran kota Tajura dan Al-Jaffra, 600 kilometer di sebelah selatannya.

Pada Selasa, juru bicara pemerintah Mussa Ibrahim mengatakan serangan udara NATO terhadap Libya telah menewaskan 718 warga sipil dan melukai 4.067 orang lagi sejak serangan dilancarkan pada 19 Maret sampai 26 Mei.  (C003/A011/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011




Blog Stats

  • 4,137,731 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…