Posts Tagged ‘Law Enforcement

10
Aug
12

Hukum : PolRi versus KPK = KUHP versus UU KPK ?

Jumat, 10/08/2012 13:49 WIB

Antara KUHP & UU KPK, Siapa Berwenang Tangani Korupsi Simulator SIM ?

M Iqbal – detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta Kisruh Polri dan KPK soal siapa yang berwenang melanjutkan penyelidikan dalam korupsi simulator SIM, sebetulnya bisa segera diselesaikan. Kedua institusi hukum hanya perlu patuh pada ketentuan undang-undang.

“Tidak ada sengketa rebutan antara KPK dan Polri soal siapa yang lebih dulu menyelidik, itu tidak relevan dibicarakan karena itu ketentuan MoU. Tidak perlu juga kesepakatan siapa yang berwenang menangani, cukup patuh saja pada undang-undang,” terang dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksamana Bonaprapta.

Hal itu disampaikan Gandjar dalam talk show DPD RI Perspektif Indonesia dengan tema ‘Sengketa KPK-Polri; Siapa Menangguk Untung?’ di press room DPD RI, Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Menurut Gandjar, berdasarkan undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya pasal 50, jika KPK sedang menyelidik dan yang lain menyelidik kasus yang sama, maka yang lain berhenti.

“Permasalahannya adalah Polri tidak mau tunduk pada undang-undang KPK, dia hanya tunduk pada KUHP. Padahal ada 400 undang-undang di luar KUHP
yang mengatur masalah hukum pidana yang Polri juga harus ikuti, misal soal terorisme,” ungkapnya.

Jadi menurutnya, sebagai solusi, kalau Polri mengikuti KUHP maka Polri harus update juga bahwa ada undang-undang di luar KUHP yang harus
diikuti. Ditambah bahwa undang-undang mengenai KPK selain mengatur tentang KPK sebagai institusi juga mengatur tentang ketentuan hukum acara yang berbeda dengan KUHP.

“Masalahnya kemudian, undang-undang KPK lawan KUHP sama-sama lex specialist. Nah, mana yang lebih lex specialist? Prinsip lex specilist
ini tidak mampu menyelesaikan undang-undang KPK dan Polri. Maka muncul norma hukum, mana yang lebih baru? Undang-undang polri itu nomor 2
tahun 2002, sementara undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002, undang-undang KPK lahir belakangan,” jelasnya.

Maka dengan kenyataan itu, perkara simulator SIM ini, undang-undang KPK-lah yang berwenang. Bahkan ketika undang-undang KPK dibuat, saat itu sudah dibuat sinkronisasi dengan undang-undang lain agar tidak bertabrakan.

“Ada norma baru yang perlu diatur, maka tidak ada hubungannya perkara ini bahwa KPK ambil alih, karena justru tidak relevan. Pasal 50 ayat 1 itu hanya menyatakan perlunya koordinasi Polri ke KPK,” tutupnya.

(bal/mpr)

Browser anda tidak mendukung iFrame
07
Apr
12

Penegakan Hukum : Keadilan Substantif dan Prosedural

Keadilan Substantif

Yusril Ihza Mahendra – detikNews

Kamis, 05/04/2012 15:04 WIB

Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural dalam Konteks Negara

Jakarta Tanggapan atas artikel Andi Saputra di detikcom “Denny Vs Yusril: Perang Keadilan Substantif Vs Keadilan Prosedural‘, Kamis, 05/04/2012 08:36 WIB.Dalam sejarah filsafat hukum, ada banyak pendapat dalam merumuskan apakah keadilan. Saya tidak bermaksud menguraikan hal yang pelik ini pada kesempatan ini. Dalam teori ilmu hukum, memang ada teoritikus yang membedakan keadilan dalam dua kategori, keadilan substantif dan keadilan prosedural. Kalau dikaitkan dengan hukum pidana. Keadilan substantif berkaitan dengan hukum materil, sedang keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum materil itu. Semua ini adalah abstrak, pada dataran filsafat dan teori. Apa yang adil dalam norma, belum tentu adil dalam pelaksanaannya. Baik keadilan substantif dan keadilan prosedural mengalami masalah yang sama pada dataran pelaksanaan.Kalau mengikuti pembedaan di atas, saya berpendapat bahwa keadilan substantif dan keadilan prosedural haruslah berjalan paralel. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan negara, yang mempunyai otoritas untuk menegakkan hukum materil, yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum prosedural tertentu. Tanpa hukum prosedural (antara lain, siapa yang berwenang dan bagaimana cara melaksanakannya, apa batas-batasnya) maka negara tidak ada artinya. Dalam keadaan tanpa negara ada namun tidak berfungsi, setiap orang leluasa menegakkan keadilan substantif, dengan caranya sendiri, tanpa perduli bagaimana caranya, sesuatu yang terkait dengan keadilan prosedural tadi.

Ketika negara tidak berfungsi mengatasi kemiskinan, Abang Jampang atau Robinson Crusoe merampok di mana-mana yang hasil rampokannya dibagikan kepada orang miskin. Dari sudut keadilan substantif, mungkin apa yang dilakukan Jampang dan Robinson mungkin benar. Tapi dari sudut prosedural yang dilakukannya terang salah. Dari keadilan substantif pun merampok tetap salah, hanya karena ada alasan pembenar saja, maka tindakan itu secara substantif terlihat adil, sehingga secara prosedural, tindakan keduanya dapat “dimaklumi”.

Dalam kehidupan pribadi, seorang pria dan wanita ingin hidup bersama atas dasar saling cinta-mencintai. Namun keduanya memilih kumpul kebo sampai beranak-pinak. Kalau ditanya mengapa demikian, mereka jawab yang substansial keduanya ingin hidup bersama, urusan nikah hanyalah formalisme dan urusan prosedural belaka. Dalam konteks kumpul kebo ini, tidak sederhana membedakan antara yang substantif dan yang prosedural.

Saya menulis artikel pendek ini hanya sekadar ingin meluruskan, jangan sampai terkesan saya ini mengedepankan keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan substantif, seperti contoh kasus Jaksa Agung Hendarman dan saya menentang pengabaian hak-hak narapidana korupsi dan terorisme. Hendarman seolah secara substantif sah bertindak sebagai Jaksa Agung karena Presiden punya hak prerogatif mengangkat Jaksa Agung. Soal Hendarman tidak diangkat karena “lupa” itu hanya hanya prosedur belaka yang tidak substantif.

Tak seorang pun membantah bahwa Presiden punya hak prerogatif mengangkat Jaksa Agung. Tetapi dalam konteks sebuah negara, legalitas kewenangan bertindak menjadi sangat esensial. Secara substantif setiap orang tentu berkewajiban menegakkan hukum dan ketertiban. Tapi apa lantas setiap orang yang bukan polisi bisa seenaknya menggeledah dan menangkapi orang lain dengan alasan orang lain itu melanggar hukum dan ketertiban, hanya dengan alasan bahwa itu hanyalah soal prosedural. Kehidupan masyarakat akan kacau balau dan negara sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan benar kalau setiap orang tanpa wewenang dapat bertindak seenaknya, walau secara substantif niatnya baik. Itu saja tanggapan saya.

*) Guru Besar Hukum Tata Negara UI

(nrl/nrl)

Baca Juga

Yusril : Soal Lapindo

Tegar Arief Fadly – Okezone
Rabu, 4 April 2012 14:48 wib

Yusril : Ada Kesepakatan Demokrat-Golkar Soal Lapindo

Yusril Ihza Mahendera (foto:Heru Heryono/okezone)

Yusril Ihza Mahendera (foto:Heru Heryono/okezone)

JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra membenarkan, jika dalam sidang paripurna yang membahas penambahan ayat dalam pasal 7 RUU APBN 2012, terjadi kesepakatan antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar.

Kesepakatan tersebut dapat terlihat saat masa akhir sidang paripurna, dimana semua partai di koalisi kecuali PKS telah bersepakat untuk mengusung gagasan dari Golkar.

“Memang terjadi kompromi begitu. Pada menit-menit akhir, Demokrat, PKB, PAN, PPP mendadak ikut opsi Golkar,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (04/04/2012).

Ini jelas, kata Yusril, Demokrat dan Golkar sama-sama diuntungkan dalam kesepakatan tersebut. Hal ini berkaitan dengan penanganan penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang tercantum dalam pasal 18.

Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar merasa diuntungkan jika pemerintah turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Sebenarnya ada kompromi-kompromi atas pasal lain. Demokrat diuntungkan, Golkar juga diuntungkan, tentang dana APBN untuk pembebasan lahan di kawasan lumpur lapindo,” jelas Yusril.

Kendati demikian, Yusril yang sedang mengajukan gugatan ke MK masih belum bersedia menyertakan pasal 18 tersebut di dalam gugatannya. Namun ke depan, pihaknya akan tetap menguji pasal-pasal lain.

“Dalam merumuskan perubahan kali ini fokus kita pada pasal 7. Tentu semua pihak punya keuntungan dengan perubahan APBN ini. Tapi kami akan menguji pada pasal-pasal lain,” pungkasnya.

(amr)

Berita Terkait : UU APBN-P Digugat

Lapindo & APBN-P

Muchus Budi R. – detikNews

Minggu, 08/04/2012 16:30 WIB

Dana Lapindo di APBN-P, Ical : Sudah Selayaknya Pemerintah Menganggarkannya

Demo korban lumpur/Madin-detikcom
Jakarta Aburizal Bakrie menegaskan sudah selayaknya Pemerintah menganggarkan dana untuk penyelesaian kasus Lapindo di APBN. Dia menampik tudingan bahwa penganggaran dana itu merupakan pasal barter dengan sikap Golkar dalam keputusan kenaikan harga BBM.

“Kan yang disubsidi itu untuk daerah yang masuk peta wilayah tak terdampak. Namanya juga tak terdampak maka sudah seharusnya Pemerintah menganggarkannya. Kalau di daerah terdampak itu menjadi tanggung jawab Lapindo,” ujar Ical kepada wartawan usai pemberian pengharhaan kepada seniman dan grup kesenian tradisi Jawa di Hotel Lor In, Solo, Minggu (8/4/2012).

Ical juga mengatakan tudingan-tudingan yang menyebutkan bahwa dimasukkannya pasal tersebut dalam APBN-P merupakan pasal barter dengan sikap Partai Golkar menyikapi kenaikan harga BBM, merupakan tudingan tidak mendasar. Karena itu. Menurutnya, tidak perlu didengarkan.

“Jangan dengarkan omongan orang-orang yang tidak tahu. Yang jelas tidak ada hal-hal seperti itu (pasal barter). Yang ada adalah memang sudah sewajarnya Pemerintah menganggarkan dana tersebut,” kata Ical.

Musibah lumpur Lapindo terjadi pada 2006. Sejumlah desa di Sidoarjo tenggelam. Pemerintah turun tangan mengatasi musibah ini dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dalam ABPN-P, Pasal 18 mengatur wewenang BPLS yang lebih luas seperti perlunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan).

(mbr/nrl)

17
Mar
12

Penegakan Hukum : Koruptor dan Keadilan Hukum

15.03.2012 09:52

Keadilan Hukum

Penulis : Nur Kholis Anwar*

(foto:dok/ist)

Tekad bulat bangsa Indonesia untuk perang melawan korupsi kini tersandera oleh palu hakim.

Dengan terpaksa bangsa Indonesia harus menerima keputusan pahit Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah mengabulkan gugatan tujuh terpidana korupsi atas Surat Keputusan (SK) Menhukham soal penghentian sementara (moratorium) pemberian remisi alias potongan masa pemidanaan dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi.

Hakim PTUN memutuskan bahwa SK Menhukham itu sudah tidak berlaku sehingga koruptor tetap berhak mendapatkan remisi.

Sebagai konsekuensinya, tujuh terpidana korupsi tersebut, yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby SH, Suhardiman, dan Hengky Baramuli (ketiganya terpidana kasus cek perjalanan), Hesti Andi tyahyanto serta Agus Widjayanto Legowo (keduanya terpidana kasus korupsi PLTU Sampit), dan Mulyono Subroto dan Ibrahim (terpidana kasus pengadaan alat puskesmas keliling di Natuna, Kepri), harus dibebaskan. PTUN mengantongi dua alasan atas SK yang diajukan oleh Menhukham tersebut.

Pertama, menurut Majelis, SK Menhukham No M.MH-07.PK.01.05.04 tanggal 16 November 2011 itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Alasanya, SK tersebut ditetapkan berdasarkan PP No 32 Tahun 1999 yang sudah tidak berlaku.

Kedua, SK tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan karena tidak dilakukan berdasarkan prosedur serta ketentuan yang berlaku di bidang pemasyarakatan (Jawa Pos, 8/3).

Pembebasan bersyarat atas tujuh terpidana kasus korupsi tersebut menjadi catatan penting ikwal berjalannya hukum di Indonesia. Penerapan hukum selalu berhadapan dengan dua kendala utama, yaitu kekuasaan dan keadilan.

Baik tekanan kekuasaan maupun desakan keadilan dapat mengancam tercapainya kepastian hukum. Kedua hal itu terlihat jelas atas putusan PTUN yang membebaskan tujuh terpidana korupsi tersebut. Tampak ada proses ketimpangan hukum yang berimbas pada tarik ulur atas proses hukum tersebut.

Jika hal ini terus dibiarkan, hukum di Indonesia kelihatan seperti macan ompong. Kasus ketimpangan hukum seperti ini bukan kali pertamanya terjadi di Indonesia, namun sudah berlangsung sejak Orde Baru.

Terlebih jika proses hukum tersebut ditunggangi kekuasaan, hukum bisa saja berbalik arah. Ini karena kekuasaan sangat mudah untuk menggulingkan hukum dan sebaliknya, hukum tidak bisa berkutik ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Dalam kebudayaan nondemokrasi, hukum diketahui kedudukannya, tetapi tidak diakui kedaulatannya: hukum tidak mengendalikan kekuasaan, tetapi kekuasanlah yang mengendalikan hukum dan menjadikannya sarana untuk mengesahkan tindak tanduk politiknya.

Para ahli hukum menyebut rule by law untuk membedakannya dari rule of low di mana kedaulatan hukum dijalankan. Indonesia yang berada dalam kebudayaan demokrasi seharusnya hukumlah yang mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya.

Akan tetapi fakta di lapangan justru malah sebaliknya. Inilah yang kemudian memosisikan hukum tidak lebih sebagai kepanjangan tangan untuk melanggengkan kekuasaan.

Keadilan Hukum

Sering kali yang tampak dalam pelaksanaan hukum di Indonesia adalah munculnya ketidakadilan hukum. Hukum memihak kepada mereka yang bermodal besar, sedangkan pada rakyat kecil hukum selalu bersifat “angkuh”.

Bagi masyarakat secara umum yang awam terhadap hukum, putusan PTNU tersebut tidaklah mencerminkan nilai keadilan hukum sama sekali. Rakyat menginginkan agar koruptor mendapatkan hukuman yang berat, bukan mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat.

Ignas Kleden (2004) mempertanyakan tentang keadilan hukum yang bersifat substansial dan keadilan hukum yang bersifat prosedural. Menurutnya, keadilan tidak hanya dapat dicapai manakala kita menempuh beberapa prosedur baku yang menjamin bahwa wacana hukum yang dibangun tersebut adalah valid.

Jhon Rowls dalam A Theory Of Justise menunjukkan bahwa keadilan mempunyai suatu yang substansial yang diproporsikan dalam teori dan praktiknya. Kita tidak bisa menerima keadilan sebagai hasil wacana semata yang pada akhirnya akan membawa kita pada apa yang kita alami saat ini, yaitu keadilan disamakan dengan kepastian hukum belaka.

Sementara kepastian hukum disamakan dengan kesesuaian tingkah laku dengan pasal-pasal undang-undang. Legalisme seperti ini juga amat berbahaya karena keadilan menjadi suatu yang semata-mata formal, bentuk yang kehilangan isinya.

Keadilan substansial dalam jebakan esensialisme filosofis berhadapan dengan keadilan prosedural yang menyiapkan legalisme kuat tetapi membawa kita pada suatu kekosongan keadilan.

Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan fair trial rupa-rupanya harus dipahami sebagai institusi publik untuk memberikan substansi pada keadilan yang kita cita-citakan. Sementara itu, kepastian hukum yang diperjuangkan oleh para ahli hukum adalah usaha untuk menghindari keadaan ketika keadilan ditentukan semata-mata oleh institusi publik.

Hukum semcam inilah yang menurut Satjipto Rahardjo tidak lebih sebagai hukum formal-positivistik yang saklek dan faktual. Sumber-sumber hukum dari aliran formal-ositivistik ini adalah kekuasaan atau negara.

Hukum bukan semata-mata hanya “rule and logic”, akan tetapi “structure and behavior”. Dalam artian, hukum tidak bisa hanya dipahami secara sempit, dalam perspektif aturan-aturan dan logika, akan tetapi melibatkan stuktur sosial dan prilaku.

Hukuman bagi koruptor tidak bisa disamakan dengan hukuman bagi pencuri ayam ataupun pencuri kambing. Sebagaimana harapan rakyat, hukuman koruptor harus lebih berat dan bahkan ada yang mengusulkan agar dihukum mati. Hal tersebut adalah sebagai upaya untuk menegakkan keadilan hukum sebagaimana tingkat kesalahannya.

Remisi ataupun pembebasan bersyarat bagi koruptor sebenarnya bukanlah langkah tepat untuk menegakkan hukum bagi koruptor. Sebaliknya, justru dengan adanya remisi dan pembebasan bersyarat tersebut, koruptor bisa bernapas panjang. Tidak menutup kemungkinan akan tumbuh koruptor-koruptor baru yang lebih massif di Indonesia. (*)

*Penulis adalah Directur Center for Study of Islamic and Politic (CSIP) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

10
Feb
12

Penegakan Hukum : Konstruksi UU Korupsi untuk Lindungi Pejabat

Konstruksi UU Korupsi untuk Lindungi Pejabat
Kamis, 9 Februari 2012 | 19:21

Artidjo Alkostar [google] Artidjo Alkostar [google]

[JAKARTA] Hakim Agung Artidjo Alkostar menilai, konstruksi hukum dalam UU Korupsi No 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No 21 Tahun 2000 cenderung melindungi pejabat.

”Hal itu mengakibatkan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat terkendala,” kata Artidjo di acara seminar Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Jakarta, Kamis (9/2).

Ia mencontohkan, ancaman pidana minimum bagi pelaku korupsi yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya, justru malah lebih ringan dibandingkan orang yang tidak memiliki jabatan. Padahal seharusnya hukuman bagi para pejabat tersebut lebih berat.

“Hal ini menunjukkan bahwa perangkat hukum kita juga masih mengidap sifat koruptif,” katanya.

Menurut dia, konstruksi hukum korupsi tersebut telah melanggar asas hukum pidana dan kepatutan. Selain itu,  korupsi yang bersinggungan dengan politik juga sulit dijamah. Hal ini karena terkait dengan sensitivitas politik penguasa.

Akibatnya, penanganan korupsi seringkali hanya menyeret pada tingkat bawah. Sementara pejabat di tingkat menengah dan atas sulit untuk dijamah.

Padahal, menurut dia, pemberantasan korupsi seakar-akarnya hingga pejabat tingkat atas merupakan pertaruhan bangsa dalam mengatasi korupsi yang sistemik.

Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan masyarakat akan benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak keadilan. Selain itu, julukan negara terkorup yang mempemalukan bangsa di mata dunia juga selalu akan disematkan.

“Sampai kapan bangsa ini harus menanggung malu berpredikat kelompok negara paling korup di dunia,” katanya. [Ant/L-8]

Tuesday, 07 February 2012 22:46
Jakarta – Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mengaku kaget dengan kasus suap di negara ini. “Saya kaget saat dikasihtahu, untuk masuk TNI tarifnya Rp 100 juta. Negara ini aneh, orang daftar mati untuk negara, kok harus nyogok?” ungkapnya, dalam pidato politik peringatan ulang tahun ke-4 Gerindra, di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, Senin petang (6/2).

Menurutnya, akibat hal semacam itu, republik ini bukan lagi republik yang didirikan pendiri bangsa, Soekarno-Hatta. Bangsa ini harus meninggalkan godaan dengan selalu bicara dari hati, karena suara hati takkan keliru.

“Saat ini negara rusak, sistem hanya dinikmati oleh yang punya uang. Korupsi merajalela, setiap lapisan penuh sogok, cari kerja, guru, polisi, tentara harus nyogok,” ujarnya.

Dikatakannya, atas dasar itu, ia bertekad mendirikan partai yang bersih, memperbaiki tatanan yang rusak, meluruskan segala hal bengkok, dan memberikan harapan kepada rakyat agar tidak putus asa.

“Jika rakyat tak percaya semua lembaga negara, maka yang ada anarkhi. Oleh karena itu, kami memberi solusi dan harapan kepada rakyat. Tapi, diri kita harus bersih karena rakyat menuntut yang bersih dan mereka siap berkorban untuk mempertahankan pemerintahan bersih,” ungkapnya.

Pensiunan perwira tinggi bintang tiga TNI AD itu menambahkan, hal itu terjadi karena tidak ada prajurit yang buruk, melainkan komandannya. “Saya yakin, rakyat rela dibawa ke mana saja, asalkan pemimpinnya baik,” tambahnya. [IS]

10 Februari 2012 | BP
Bobroknya Kesadaran Implementasi Konsep “Pawongan”
DI mata nasional maupun internasional, Bali memang memiliki segudang popularitas dalam bidang sosio-kultur-religius alam dan masyarakatnya. Namun realitasnya, banyak masyarakat Bali yang semakin terpuruk dalam kemiskinan. Sungguh ironis, di tengah gemerlapnya dunia pariwisata yang sangat diagung-agungkan oleh pemerintah Bali, tak sedikit pun mampu menyentuh mereka yang miskin, dan mampu dinikmati oleh mereka yang berada dalam kemiskinan. Memang ada benarnya pepatah mengatakan; kebodohan pangkal kemiskinan, tetapi perlu diingat bahwa mereka yang miskin bukan berarti mereka itu selalu bodoh atau malas bekerja. Tetapi mungkin karena keterbatasan fisik atau kurangnya mendapatkan perhatian pemerintah dalam mewadahi mereka untuk bekerja. Bayangkan, di kota Denpasar saja kemiskinan tetap eksis apalagi di “lumbung dolar” seperti Kuta.

Penderitaan warga Bali yang miskin semakin bertambah di saat wakil rakyat yang mereka pilih dulu itu ternyata hanya sibuk memperkaya diri sendiri; bukan dengan ilmu pengetahuan, tetapi dengan uang. Tak satu pun ada anggota DPRD atau wakil rakyat yang berjiwa sosial terketuk hatinya memberikan mereka bantuan.

Mengapa pemerintah Bali atau setempat tidak begitu getol atau serius mengganggarkan bantuan bagi warga miskin? Bagaimana mau mengajegkan Bali kalau rasa memiliki terhadap sesama saja sudah bobrok. Pemeritah dan wakil rakyat sama saja, sibuk memperkaya diri sendiri; terang saja mereka cuma menjabat lima tahun.

Saya sebagai salah satu pemuda Bali, merasa implementasi konsep pawongan di Bali semakin terkikis. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat Bali, agar sadar dan bersama-sama membentuk suatu asosiasi penggalangan dana guna membantu mereka yang berada dalam kemiskinan demi terciptanya keajegan kehidupan yang harmonis di Bali karena yang dibutuhkan hanya satu yaitu ‘kesadaran’ kita bersama untuk membantu sesama kita. Jangan sampai Bali memiliki suatu image baru di kemudian hari sebagai The Island of Poverty.

I Made Suwitra, S.S., M.Hum.

Br. Padangsambian, Denpasar

 

Korupsi dan Pembodohan Publik PDF Print E-mail
Selasa, 07 February 2012 06:05
Umbu T.W. ParianguDosen Fisipol Universitas Nusa Cendana Kupang

TUJUH tahun rakyat Indonesia berharap negara ini bersih dari korupsi, tetapi tampaknya makin hari kasus korupsi makin mencuat dan kian tak tersentuh hukum. Janji Ketua KPK Abraham Samad untuk mengumumkan tersangka baru dalam kasus wisma atlet pun baru dilakukan setelah timbul berbagai desakan dari publik. Bahkan, tersiar kabar di internal KPK sempat terjadi “perpecahan” pendapat soal penetapan status tersangka terhadap Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng pada Senin (23-1).

Tak bisa ditampik bahwa rakyat dari hari-kehari makin pesimistis terhadap kinerja lembaga yang dibentuk di zaman Presiden Megawati ini. Masyarakat skeptis karena koruptor terus membela diri, termasuk dengan mengeluarkan kebijakan penting yang menyandera hak-hak rakyat. Padahal, antara korupsi yang eksesif dan kemelaratan rakyat memiliki kausalitasnya (Fredericson & Ghere, 2005). Banyak anggaran publik masuk ke saku elite yang berkonspirasi dengan pemodal.

Korupsi merasuki kohesivitas sosial dan menghancurkan solidaritas yang tengah dibutuhkan untuk menyinergikan masyarakat-negara dalam memperjuangkan demokrasi politik-ekonomi bermartabat. Korupsi membunuh masa depan bangsa sekaligus menjadi masa depan bagi koruptor. Ia bak vampir pengisap darah rakyat seperti 900 ribu balita Indonesia yang terkena gizi buruk karena biaya pembangunan kesehatan lebih banyak dikorupsi.

Artikulasi Kekuasaan

Negara yang minimalis dalam menciptakan mekanisme pemberantasan korupsi menjadi penanda negara gagal membentuk peradabannya (Frederic, 2005). Dengan sinyalemen ada kekuatan besar yang memproteksi jaringan korupsi sebagaimana diisyaratkan mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, membenarkan pernyataan bahwa kita perlu proses dan kesabaran untuk melawan kejahatan sistemik korupsi. Namun, penantian dalam konteks target juga memerlukan keterukuran yang menandai progresivitas sebuah gerakan perlawanan.

Becermin dari indeks persepsi korupsi dan wajah integritas pelayanan publik kita yang tidak menunjukkan kemajuan berarti, tentu rakyat skeptik, benarkah korupsi telah menjadi musuh bersama pemerintah? Jangan-jangan penegakan hukum hanyalah artikulasi kekuasaan belaka. Ia hanya alat propaganda kekuasaan untuk mengemas pencitraan (Hardiman, 2009:141).

Juru Bicara KPK Johan Budi pernah mengatakan rakyat dan media massa dengan talkshow-nya sering berpuluh langkah lebih cepat dibandingkan KPK yang berpengalaman menangani kasus korupsi. Rakyat dan media massa selalu buru-buru mengarahkan vonis bersalah kepada seseorang meskipun itu tak semudah yang dibayangkan. Sebab, segala tuduhan harus disertai alat bukti akurat. Apologi ini wajar saja.

Akan tetapi, menjadikan apologi ini sebagai dasar membungkus ketidakberanian KPK menebang pohon koruptor hanyalah siasat pembodohan bagi publik. KPK sudah mestinya bisa dibuktikan melalui ukuran kinerjanya: berapa menteri yang berhasil dipenjarakan, berapa kasus besar yang tuntas, dan berapa uang yang dikembalikan ke kas negara.

Kasus Century, misalnya, sebelumnya pimpinan KPK menyatakan tidak cukup bukti membawanya ke ranah pidana. Namun, itu terbantah ketika pimpinan KPK yang baru menemukan bukti-bukti baru di balik kasus senilai Rp6,7 triliun itu. Jika mengacu pada kinerja KPK yang memiliki standar kerja baku, mestinya konspirasi Century sudah dapat dibongkar dari awal.

Dalam kasus cek pelawat, misalnya, para politisi penerima suap telah dijebloskan ke penjara, bahkan di antaranya sudah dibebaskan. Namun, untuk menjerat siapa aktor di balik penyuapan itu, KPK kelimpungan. Masyarakat yakin ada peran kekuatan besar yang ikut menskenariokan jalannya penanganan kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor prominen di lingkaran kekuasaan.

Imajinasi Hukum

Hukum tidak sebatas aturan mati, tetapi menjadi inspirasi aparat untuk berimajinasi melawan segala bentuk ketidakdilan. Level imajinasi hukum lebih tinggi daripada sekadar logika dan rasionalitas hukum. Rasionalitas hukum sebatas menerjemahkan pasal-pasal ke dalam penafsiran baku tanpa memerhatikan zeit geist dinamika sosial.

Sedangkan imajinasi hukum memberi peluang improvisasi dan interpretasi sekaligus mencari strategi inspiratif yang membangkitkan dukungan sosial untuk melawan korupsi. Kalau ini dijalankan, hukum tidak mungkin mati melawan hegemoni politik. Imajinasi spirit penegak hukum akan menjadi pisau yang tajam untuk “memenggal” kepala koruptor (Haris, 2007).

Aparat hukum, terlebih KPK, harus menegakkan hukum dengan spirit yang lebih imajinatif dari sekadar dogmatisme hukum. Presiden pun harus tegas dan berani mengerahkan aparatnya untuk membongkar dan mereduksi kejahiliahan korupsi. Meskipun KPK lembaga independen, Presiden perlu terus membangun komunikasi intensif dengan lembaga superbodi ini guna menciptakan kesamaan spirit dan langkah eliminasi korupsi. (*)

07
Feb
12

Penegakan Hukum : Terancam Hukuman 2.697 Tahun

2.697 Tahun Bui

Novi Christiastuti Adiputri – detikNews

Selasa, 07/02/2012 08:48 WIB

Kapten Pengecut ‘Titanic’ Italia Terancam Hukuman 2.697 Tahun Bui
Fransesco Schettino (Daily Mail)
Roma – Kapten pengecut kapal ‘Titanic’ Italia, Fransesco Schettino terancam hukuman penjara hingga 2.697 tahun atas perbuatannya meninggalkan kapal saat evakuasi masih berlangsung. Ancaman hukuman ini diajukan oleh jaksa yang menangani perkara Schettino.

Schettino (52) djerat dakwaan berlapis atas pembunuhan, menyebabkan kapal karam, dan meninggalkan kapal ketika proses evakuasi masih berlangsung. Menurut jaksa, Schettino dengan sembrono mengubah haluan kapal dan menepi ke pantai agar dirinya bisa menyapa temannya yang ada di daratan dan memberi kesan kepada kru dan teman-temannya.

Saat pembacaan dakwaan, jaksa menyebut Schettino dengan sengaja meninggalkan kapal untuk menyelamatkan diri ke daratan dengan sekoci, padahal masih ada ratusan penumpang yang ada di kapal. Akibat tindakannya ini, sekitar 17 nyawa penumpang melayang dan sekitar 17 orang lainnya masih hilang.

Demikian seperti dilansir oleh Daily Mail, Selasa (7/2/2012).

Jaksa juga meminta kepada pengadilan agar Schettino dikembalikan ke dalam tahanan. Saat ini, Shcettino sendiri berada dalam tahanan rumah setelah pengadilan mengalihkan status penahanannya pada pertengahan Januari lalu. Rumah Schettino berada di kota Meta di Sorrento, dekat Naples.

Dalam persidangan tertutup yang berlangsung selama 3 jam di Florence, Senin (6/2), jaksa meminta agar penahanan Schettino kembali dialihkan ke penjara. Jaksa beralasan, Schettino dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri demi menghindari pengadilan.

Ketua jaksa penuntut, Fransesco Verusio menuntut Schettino mendapatkan hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan banyak orang, kemudian 10 tahun penjara karena menimbulkan bencana, dan 8 tahun penjara untuk setiap penumpang yang dia tinggalkan di kapal dan setiap penumpang yang tewas.

Jika dijumlah, maka total hukuman yang dijeratkan kepada Schettino mencapai 2.697 tahun. Paling tidak dihitung ada 34 korban tewas dan 300 penumpang yang ditinggalkan oleh Schettino pada malam kejadian pada 13 Januari lalu.

Sidang ditunda hingga Jumat (10/2) mendatang. Dilaporkan media setempat, sekitar 4.200 penumpang maupun kru kapal diundang untuk hadir dalam persidangan awal yang akan dihadiri oleh Schettino pada 3 Maret mendatang di Grosseto.

(nvc/van)

Baca Juga
20
Jan
12

Penegakan Hukum : Cegah Mesuji-Bima Terulang

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Cegah Terulang

Andri Haryanto – detikNews

Jumat, 20/01/2012 18:39 WIB

Cegah Mesuji-Bima Terulang, PolRI Minta Kementerian Turun Tangan
Jakarta – Peristiwa berdarah Mesuji dan Bima membuat rapor merah bagi kepolisian. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, Polri meminta Kementerian terkait turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut.”Kalau masalah itu di dalam kementerian, ya memang harus ditangani itu yang harus dikedepankan, sehingga lebih kepada langkah preemtif dan preventif. Sehingga tidak kepada langkah penegakan hukum,” ujar Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, usai menutup Rapim TNI/Polri, di Gedung PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta, Jumat (20/1).

“Termasuk mengelola permasalahan di 2012 sehingga tidak ada lagi yang berkaitan dengan penanganan yang keliru atau penanganan yang melebihi kepatutan,” imbuh Timur.

Disinggung amanat Presiden SBY yang meminta Polri untuk memprioritaskan Aceh dan Papua, Timur menyatakan pihaknya terus bekerja keras dalam upaya mengungkap tidak kekerasan yang terjadi di dua wilayah tersebut.

“Bicara pengungkapan jangan dikaitkan dengan tidak menangani. Siapa yg bisa menjamin kejahatan cepat terungkap? Kita maunya begitu. percayalah aparat sudah kerja keras. Kalau terungkap kita sampaikan ke masyarakat,” jawab Timur dengan nada tinggi.

Di tempat sama, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyampaikan, pihaknya siap membantu tugas Polri. “TNI sudah memberi komitmen mendukung Polri di dalam tugas-tugas yang harus diemban Polri,” tegas Agus.

Ke depan, sinergitas yang dibangun adalah penataan satuan di wilayah dalam perannya membantu Polri.

“Yang penting adalah menata satuan agar pada saat diperlukan tidak terlambat, pada saat diperbantukan tidak melakukan ketidakpatutan,” ujarnya.

Guna memperjelas aturan tersebut pihaknya masih menggodak Rancangan Undang-undang mengenai perbantuan TNI dalam tugas Polri. Meski masih dalam bentuk rancangan, pihaknya sudah menjalankan sinergi tersebut melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Panglima.

(ahy/gah)

Baca Juga
04
Jan
12

Penegakan Hukum : Korban Tewas, Mesuji, TGPF 9 vs Saurip Kadi 30

Beda Korban Tewas

Egir Rivki – detikNews

Selasa, 03/01/2012 16:21 WIB

TGPF Mesuji Sebut Korban Tewas 9, Saurip Kadi Tetap Yakin 30
Jakarta – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji bentukan Presiden SBY haqqul yakin korban tewas insiden Mesuji yang terjadi di 3 wilayah berjumlah 9 orang. Namun pernyataan TGPF itu tetap tidak disetujui Saurip Kadi. Purnawirawan jenderal bintang dua TNI yang membawa kasus Mesuji ke DPR ini tetap yakin, jumlah korban tewas 30 orang.

“30 Orang mencakup di 8 wilayah oleh 6 perusahaan yang ada,” jelas Saurip usai diskusi di Cawang, Jaktim, Selasa (3/1/2012).

Saurip punya alasan, data yang dibeberkan TGPF itu lebih sempit dari fakta yang dilaporkan ke Komisi III DPR. “Kan itu ada testimoni yang disiarkan langsung di televisi bahwa ada 30 korban meninggal,” jelasnya.

Saurip menilai data-data yang dibeberkan TGPF sepenuhnya data dari polisi. Karena itu wajar saja, jumlah korban tewas jauh dari angka 30.

“Sudah jelas rakyat itu tidak berdaya dan ketakutan berhadapan dengan PAM Swakarsa, polisi ataupun Brimob,” terangnya.

TGPF Mesuji yang diketuai Wamenkum Denny Indrayana dan beranggotakan di antaranya dari Komnas HAM dan Imparsial sudah mengumumkan hasil penyelidikan Mesuji. Jumlah korban tewas 9 orang.

“TGPF melihat korban jiwa yang meninggal akibat bentrokan di 3 lokasi tersebut periode 2010-2011 di Register 45, 1 orang atas nama Made Asta; di Desa Sri Tanjung, 1 orang atas nama Zaelani; di Desa Sungai Sodong 7 orang atas nama Syaktu Macan, Indra Syafei, Hardi, Hambali, Sabar, Saimun dan Agus Manto. Hingga total korban jiwa meninggal akibat bentrok adalah 9 korban jiwa,” jelas Denny hari Senin kemarin.

(ndr/nrl)

 

04
Jan
12

Penegakan Hukum : Tajam Kebawah Tumpul Keatas

Mungut Sandal Butut

Anes Saputra – detikNews

Kak Seto : AAL Tidak Mencuri, Hanya Memungut Sandal Butut
Jumat, 06/01/2012 02:31 WIB
Jakarta – Dukungan moril Kak Seto untuk menemui langsung Pelajar SMK Palu yang terancam 5 tahun penjara tidak hanya omongan belaka. Hadir di persidangan, pencipta karakter Si Komo itu pun mendapatkan informasi lebih terkait kasus yang menimpa AAL.”Sebetulnya dalam sidang kemarin tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan AAL mencuri,” kata Psikolog anak yang bernama lengkap Seto Mulyadi itu, dalam Jumpa Pers di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (05/01/2012).

Yang Benar, lanjut Kak Seto, AAL memungut sandal yang tercecer di pinggir jalan dan memang tidak ada pemiliknya. Sandal itu sandal butut.

“Jadi apa salahnya memungut sandal itu untuk dipakai di rumah?” tambah Kak Seto.

Enam bulan kemudian, kisah Kak Seto, saat AAL jalan-jalan bersama temannya di Jalan Zebra, tiba-tiba dipanggil oleh Briptu Ahmad Rusdi yang merasa kehilangan barang-barangnya. Briptu Rusdi mengira AAL yang mengambil barang tersebut.

“Interogasi dilakukan dengan kekerasan, pemukulan, bahkan AAL menyatakan sempat pingsan sampai masuk ke dalam selokan,” kisah Kak Seto.

Kisah itu didapatkan Kak Seto dari AAL yang mendapat kesempatan dari Pengadilan Negeri Palu. Kesempatan itu untuk AAL mengungkapkan secara jujur berbagai hal-hal yang memang dirasakan tidak benar waktu pemeriksaan BAP.

“Kami mengapresiasi bahwa pengadilan berjalan dengan ramah anak, tidak tegang, dan memberi kesempatan kepada AAL,” tutur Kak Seto.

Sementara, guna pemulihan kondisi psikis AAL, Kak Seto belum menentukan langkah. Kenyamanan suasana bagi AAL adalah prioritas utama saat ini.

“Biarkan dulu bersama keluarganya. Nanti baru direhabilitasi bahwa dia bukan seorang pencuri,” imbuh Kak Seto.

(her/her)

Kasus Curi Sandal

Mega Putra Ratya – detikNews

Rabu, 04/01/2012 06:11 WIB

Kasus Curi Sandal, Hukum Ibarat Pisau Tajam ke Bawah dan Tumpul ke Atas
Jakarta – Kasus pencurian sandal jepit di Palu Selatan, Sulawesi Tengah, sudah sampai ke pengadilan. Kasus tersebut menggambarkan hukum di Indonesia saat ini masih belum memenuhi rasa keadilan.”Kasus pencurian sandal oleh AAL sekali lagi memberikan bukti ke kita bahwa hukum di Indonesia masih seperti pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al Habsy kepada detikcom, Rabu (4/1/2012).Aboe membandingkan dengan berbagai kasus oknum polisi yang sudah menghilangkan nyawa orang, yang hanya dikenai sanksi disiplin. Sementara AAL, yang dituduh mencuri sandal seorang polisi harus diancam dengan pidana 5 tahun.”Lebay banget. Memang kita tidak bisa membenarkan tindakan AAL, yang mencuri sandal polisi, namun pemukulan oleh oknum polisi kepada AAL agar mengakui telah mencuri juga tidak dapat dibenarkan, tapi kenapa aksi pemukulan tersebut tidak diproses secara pidana?” kritik politisi PKS ini.Menurut Aboe, tindakan kekerasan anggota polisi tersebut kepada AAL adalah tindakan penganiayaan. Dia mempertanyakan mengapa oknum polisi tersebut hanya dikenai sanksi disiplin.”Bukankah seharusnya dia bisa dikenai tindak pidana dan juga perlindungan anak, paling tidak kan diancam 15 tahun penjara. Lantas apakah hal demikian dapat disebut keadilan, keadilan model apa semacam ini?” ungkapnya.Pengumpulan sandal di berbagai daerah untuk Kapolri, lanjut Aboe, adalah sebagai bentuk kritik yang pedas dari rakyat. Sebab, menurutnya rasa keadilan masyarakat telah dikhianati.”Saya berharap para penegak hukum bisa melihat kasus ini dengan hati nurani,” tutupnya.Kisah ini bermula pada November 2010 ketika AAL bersama temannya lewat di Jalan Zebra di depan kost Briptu Ahmad Rusdi. Melihat ada sandal jepit, ia kemudian mengambilnya. Suatu waktu pada Mei 2011, polisi itu kemudian memanggil AAL dan temannya.Selain diinterogasi, AAL juga dipukuli dengan tangan kosong dan benda tumpul. Kasus ini bergulir ke pengadilan dengan mendudukkan AAL sebagai terdakwa pencurian sandal. Jaksa dalam dakwaannya menyatakan AAL melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan diancam 5 tahun penjara.Sementara itu, Polda Sulteng telah menghukum polisi penyaniaya AAL. Briptu Ahmad Rusdi dikenai sanksi tahanan 7 hari dan Briptu Simson J Sipayang dihukum 21 hari.

Sebagai bentuk protes, aksi mengumpulkan sandal untuk Kapolri pun digelar di beberapa wilayah. Berikut lokasinya:

1. Untuk wilayah Tangerang, Komplek Citra Raya Tangerang;
2. Untuk wilayah Bekasi, di Jati Asih, Jalan Gandaria Blok M no 14, Bekasi;
3. Untuk wilayah Depok Kompleks Tugu Indah no. B22;
4. Untuk Wilayah Jakarta di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat;
5. Untuk Wilayah Palembang di Jalan Basuki Rahmat No 2, Kel. Talang Aman, Kec. Ilir Timur I, Palembang.

Sementara itu, Mabes Polri menggelar jumpa pers terkait kasus AAL. Mabes Polri menegaskan, kasus AAL masuk ke pengadilan atas permintaan orangtua AAL sendiri. Mabes Polri juga bersedia menerima sandal sumbangan masyarakat dari posko di KPAI tersebut dan akan mendonasikan kepada yang membutuhkan.

(mpr/nvc)

Baca Juga

Disatroni Aparat

Novi Christiastuti Adiputri – detikNews

Selasa, 03/01/2012 22:37 WIB

Gawat ! Posko ‘Sandal untuk Kapolri’ Disatroni Belasan Aparat
Bekasi – Posko ‘Sandal untuk Kapolri’ di wilayah Jatiasih, Bekasi disatroni oleh lebih dari 10 orang yang mengaku dari Kepolisian, Koramil, serta Kelurahan setempat. Mereka menginterogasi serta menyobek pamlet kertas bertuliskan ‘Posko Sandal Jepit untuk Bebaskan AAL’.”Tadi siang itu, posko disatroni sama lebih dari 10 orang,” ujar Kepala Posko ‘Sandal Jepit untuk Kapolri’, Iman saat dihubungi oleh detikcom, Selasa (3/1/2012).Dikatakan dia, mereka yang datang sebagian besar berpakaian dinas kesatuan masing-masing. Namun, ada juga beberapa yang berpakaian sipil.”Mereka mengaku dari kelurahan, dari kecamatan, dari Koramil, dari Polsek Jatiasih,” tuturnya.”Semua naik motor, bahkan parkiran di depan rumah saya sampai penuh motor,” imbuh Iman.Saat kejadian, Iman sedang tidak berada di rumah. Dirinya menuturkan hal tersebut menurut keterangan istrinya, Eri Setyowati. Karena saat itu hanya sang istri dan anak-anaknya yang berada di rumah.”Hanya ada istri saya di rumah, sendirian bersama anak-anak,” tuturnya.Iman sendiri saat itu tengah dalam perjalanan dari Bandara Soetta menuju ke Bekasi. Istrinya sendirian menjawab pertanyaan-pertanyaan aparat tersebut.”Mereka tanya-tanya tentang posko, tanya tentang pemimpinnya siapa, terus posko ini mulai dari kapan. Banyak pertanyaan mereka,” ucapnya.Selain banyak bertanya, aparat tersebut juga menyobek kertas pamlet yang menjadi ‘papan nama’ posko tersebut.

“Ditanya, posko ini masih buka enggak, istri saya enggak ngerti, lalu dijawabnya karena semua sandal sudah di KPAI, mungkin sudah selesai. Lalu disobeklah kertas bertuliskan ‘Posko Sandal Jepit untuk Bebaskan AAL’,” terangnya.

(nvc/asp)

Baca Juga

Sandal untuk Kapolri

video foto

Anes Saputra – detikNews

Selasa, 03/01/2012 18:17 WIB

Sandal untuk Kapolri, Mulai Ukuran Balita Hingga Sandal Rematik
Jakarta – Ratusan sandal terhampar di pelataran kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai kerpihatinan atas proses hukum bagi pelajar SMKN Palu, AAL (15). Siapa nyana, ratusan sandal cuma-cuma ini terkumpul dari penjuru Indonesia bahkan juga dari Berlin, Jerman.”Kami tidak menyangka aksi ini mendapat sambutan luar biasa daru masyarakat dari berbagai kalangan: jenderal, bekas pejabat, dosen, mahasiswa, buruh, sampai tukang cabut rumput,” kata Koordinator posko, Budhi Kurniawan, kepada wartawan, Selasa (3/1/2011).Berbagai macam sandal kini menghiasi pelataran kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Alas kaki ini bervariasi dan unik. Sebuah sandal jepit berwarna hijau-putih sengaja diukir tulisan ‘KAPOLRI’ di tapakan tampak mencolok dari ratusan sandal lainnya.Selain itu, ada sandal yang bagian tumitnya bolong, ada yang tembus cahaya saking tipisnya, ada yang talinya putus. Namun tidak sedikit yang baru dan masih dalam kemasan. Berbagai ukuran, dari ukuran kaki balita sampai ukuran kaki orang dewasa.Sandal khas hotel ikut tersebar dalam kawanan sandal ini. Kemudian sandal kaum Hawa dengan tumit tingginya. Bahkan ada sandal dengan tapakan menonjol, yang sering disebut mampu mengatasi penyakit rematik.Ratusan sandal ini disumbangkan segala lapisan masyarakat setelah kasus AA jadi sorotan media massa. Konon kumpulan sandal ini akan dikirimkan ke Mabes Polri sebagai pengganti sandal sang Briptu yang dicuri AAL. Dan sudah tentu, menuntut keadilan untuk generasi Palu itu.Hingga saat ini, penghitungan sementara sandal telah berjumlah lebih dari 600 pasang. Jumlah ini berasal dari berbagai kota di Indonesia. Bahkan WNI di Berlin, Jerman, mengirim sebanyak 25 pasang sandal.Diperkirakan jumlah sandal dalam hitungan jam akan tercapai target yaitu seribu sandal. Namun, aksi ini belumlah akan berhenti. “Kami mengumpulkaan sampai AAL dibebaskan,” kata Naswardi, salah seorang penggagas aksi. (asp/nrl)

Baca Juga

Pencurian Sandal

Mohammad Rizki Maulana – detikNews

Selasa, 03/01/2012 15:10 WIB

Pencurian Sandal Polisi oleh Pelajar AAL Versi Polri
Jakarta – Pelajar SMKN 3 Palu, Sulawesi Tengah, AAL (15), diadili karena mencuri sandal jepit milik polisi. Mabes Polri menjelaskan kasus ini bisa masuk ke pengadilan karena orangtua AAL ingin kasus tersebut diproses secara hukum.Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution menyatakan kasus ini berawal dengan sering hilangnya sandal milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson. Saat itu kedua polisi itu mengontrak rumah di Jalan Zebra, Palu, Sulawesi Tengah.Kronologi kejadian disampaikan Saud dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (1/1/2012).Kisah ini bermula pada 27 Mei 2011. Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson sering kehilangan sandal di rumah kontrakannya di Jl Zebra, Palu, Sulawesi Tengah. Setelah dilakukan pencarian diketahui ada tiga anak yang diduga sebagai pelaku pencurian itu, mereka adalah AAL siswa SMK, SD siwa SMP, MSH yang juga siswa SMK. Kemudian ketiganya diinterogasi oleh kedua polisi itu.Ketiga anak itu mengaku mereka yang sering mencuri sandal. Saat menginterogasi, Briptu Ahmad dan Briptu Simson mendorong ketiganya hingga jatuh. Setelah interogasi selesai, orangtua masing-masing anak disuruh menjemput mereka di kontrakan tersebut.20 Menit kemudian, orangtua SD dan MSA datang. Briptu Ahmad dan Briptu Simson menjelaskan permasalahan yang ada. Orangtua SD dan MSA menerima dan mengerti, malah menegur kedua anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ahmad dan Simson menggangap masalah itu selesai.

Selang beberapa menit kemudian datang orangtua AAL yaitu ENL. ENL juga mendapat penjelasan dan akhirnya orang tua AAL menerima dan mengganggap persoalan ini selesai dan tidak melanjutkan ke jalur hukum.

Pada 28 Mei 2011, orangtua AAL menemui Briptu Ahmad dan Briptu Simson. Orangtua AAL menyatakan keduanya telah dilaporkan ke Propam dan meminta agar kasus ini diteruskan melalui jalur hukum. Orangtua AAL tidak menerima sikap Ahmad dan Simson yang mendorong AAL dan menuduh mencuri sendal. Akhirnya karena ada permintaan orangtua AAL, polisi tersebut membuat laporan ke Polsek untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Orangtua AAL sempat dipanggil untuk mendapat penjelasan penyidik, bahwa AAL masih anak-anak dan proses pendekatannya bukan melalui proses hukum tapi melalui pembinaan anak-anak. Namun orangtua AAL dan pengacara AAL, Elvis, berkeras untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan.

“Karena orangtua berkeras, maka kita sebagai polisi melayani saja. Dalam tingkat pemeriksaan di polsek maupun jaksa, AAL tidak pernah ditahan,” kata Saud.

Saud menjelaskan, saat ini Briptu Simson sudah dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat satu periode dan ditempatkan di tempat khusus selama 21 hari. Sedangkan Briptu Rusdi saat ini masih dalam sidang disiplin di Polda Sulteng.

Saat ditanya mengapa kedua anggota kepolisian itu tidak mencabut laporannya, Saud mengatakan hal ini karena orangtua AAL berkeras kasus itu diteruskan ke pengadilan.

“Si pelaku yang minta melalui orang tua dan pengacaranya, jadi ya terpaksa kita lanjutkan ke proses pengadilan. Kalau kita dikatakan tidak memahami aturan proses anak sebenarnya saya dari Mabes Polri dan KPAI sering turun ke Polda untuk memberi pemahaman,” kata Saud.

(nal/nrl)

Baca Juga

Kronologi versi KPAI foto

Andi Saputra – detikNews

Rabu, 04/01/2012 10:11 WIB

Kronologi Kasus Sandal Jepit versi Tim Investigasi KPAI
Puluhan sandal yang terkumpul di KPAI (foto: ari saputra/detikcom)
Jakarta – Pelajar SMKN Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), AAL (15), diajukan ke pengadilan karena dituding mencuri sandal jepit Briptu Ahmad Rusdi. Versi polisi, keluarga AAL tidak mau berdamai sehingga proses berlanjut ke pengadilan. Benarkah?Berikut kronologi kejadian versi tim investigasi yang dikoordinasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diperoleh detikcom, Rabu (4/1/2011):27 Mei 2011
AAL dituduh mencuri sandal di kos-kosan anggota Brimob Polresta Palu. Pukul 20.00-23.00 WITA, AAL datang ke kos Brimob atas perintah penghuni kos.AAL pulang ke rumah pukul 23.00 WITA diantar JUL, salah seorang anggota Brimob. Saat itu keluarga AAL belum sadar bahwa AAL dianiaya oleh anggota Brimob Briptu Simson dan Briptu Ahmad Rusdi.Lalu keluarga AAL mendatangi kos-kosan Brimob untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sesampainya di kos-kosan Brimob, bapak dan ibu AAL diminta bertanggung jawab atas pencurian tersebut. Bapak AAL menanyakan mana buktinya.

Lantas dijawab oleh Briptu Ahmad Rusdi dan Briptu Simson bahwa di kos-kosan tersebut sering kehilangan sandal. Kemudain mereka minta ganti 3 sandal merek Eiger yang hilang. Harga 1 sandal Rp 85 ribu x 3 sandal sehingga keluarga AAL harus mengganti Rp 255 ribu.

Bapak AAL akan mengganti dengan uang tapi Briptu Rusdi tidak mau. Mereka meminta saat itu juga harus ada sandalnya. Tetapi malam itu sandal tidak bisa didapatkan karena toko sudah tutup.

Lalu KTP bapak AAL diminta paksa untuk jaminan oleh Briptu Ahmad Rusdi cs. Lantas bapak-ibu AAL pulang ke rumah.

Sesampainya di rumah ibunya baru sadar AAL dianiaya. Dada, wajah dan punggung dianiaya dengan tangan dan benda tumpul. AAL juga didorong hingga masuk got. Nasib serupa menimpa teman AAL, FD dan PR.

28 Mei 2011
Keluarga AAL lapor ke Propam Polda Sulteng di Palu. Briptu Amhad Rusdi marah hingga akhirnya langsung melapor balik ke Polsek setempat. Di Polsek, AAL hanya 2 kali diperiksa dan langsung jadi tersangka.

Berikut ini kronologi tambahan seiring bergulirnya kasus tersebut:

20 Desember 2011
AAL diajukan ke PN Palu dengan agenda pembacaan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa AAL melanggar pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

28 Desember 2011
Polda Sulteng menghukum Briptu Ahmad Rusdi tahanan 7 hari dan Briptu Simson J Sipayang 21 hari karena terbukti menganiaya AAL.

3 Januari 2012
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution menjelaskan kasus ini bisa masuk ke pengadilan karena orangtua AAL ingin kasus tersebut diproses secara hukum. Kasus ini berawal dengan sering hilangnya sandal milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson.

(asp/irw)

Baca Juga

Briptu Ahmad Rusdi

Fajar Pratama – detikNews

Rabu, 04/01/2012 20:30 WIB

Hakim Nyatakan Sandal Bukan Milik Briptu Ahmad Rusdi
Jakarta – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palu,�Rommel F Tampubolon memutuskan terdakwa pencurian sandal, AAL terbukti bersalah. Namun hakim menyatakan barang bukti berupa sandal bukan milik korban, Briptu Ahmad Rusdi. Loh.”Dalam putusan poin ketiga majelis hakim meminta barang bukti berupa sandal untuk dirampas untuk negara dan dimusnahkan karena tidak diketahui siapa pemiliknya,” tutur kuasa hukum AAL saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (4/1/2011).Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menyatakan terdakwa pencurian sandal, AAL terbukti bersalah. Namun remaja berumur 15 tahun itu tidak dikenai pidana penjara, melainkan dikembalikan ke orang tuanya. Majelis hakim, lanjut Jhon, juga memutuskan AAL selaku terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tua.”Kedua, selanjutnya terdakwa dikembalikan ke orang tua,” tukas Jhon membacakan amar putusan majelis hakim.

AAL terjerat kasus hukum ketika pada November 2010 dituduh seorang bintara polisi telah mencuri sandal merek Eiger, miliknya. Kasusnya kemudian mulai disidangkan pada awal Desember 2011 ini.

Namun banyak kejanggalan dalam fakta persidangan. Menurut Syahril Zakaria salah seorang pengacara yang mendampingi AAL, Sandal yang menjadi barang bukti bukan sandal seperti yang dituduhkan Briptu Ahmad Rusdi Harahap sudah dicuri oleh AAL.

“Dua keterangan saksi yang diperiksa tadi itu menyatakan bahwa sandalnya Pak Harahap yang hilang adalah Eiger, tapi barang bukti yang dibawa ke persidangan adalah sandal merek Ando, aneh kan itu. Ya itulah kalau fakta seperti ini barang bukti bukan milik korban kemana arah putusan,” kata Syahril.

Sidang marathon ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Sidang Marathon ini dilakukan karena pertimbangan terdakwa merupakan anak yang masih di bawah umur. Dikhawatirkan jika sidang mengikuti tahapan-tahapan normal akan mengganggu psikologi anak.

(fjr/asp)

Baca Juga

Sandal Polisi foto

Mahfudz Jufri – detikNews

Rabu, 04/01/2012 14:48 WIB

Saksi Sebut AAL Tidak Curi Sandal Polisi
Sidang berlangsung secara tertutup
Palu – Sidang kedua kasus dugaan pencurian sandal jepit milik anggota Brimob Polda Sulteng, digelar di Pengadilan Negeri Palu, Jalan Samratulangi, Palu Timur, Sulawesi Tengah. Agenda sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama Cakra yakni mendengarkan keterangan saksi. Dua orang saksi yang dipanggil hari ini adalah Mohamad Safril (16) dan Ferdy (14).Sidang dipimpin oleh hakim tunggal Romel Tambubolon. Sama dengan sidang hari pertama, sidang kedua kali ini digelar tertutup karena kasus ini melibatkan anak di bawah umur. Saksi pertama yang dimintai keterangannya adalah Ferdy. Kurang lebih satu jam lebih Ferdy memberikan keterangannya kepada hakim mengenai kasus pencurian sandal. Menurut Ferdy, dia membenarkan kalau AAL pernah mencuri sandal tapi bukan dalam kasus ini.”Saya bilang AAL pernah curi sandal tapi bukan sandalnya itu polisi. Itu polisi yang hilang sandalnya merek eEiger bukan Ando,” kata Ferdy, Rabu (4/1/2012).

Ferdy, adalah sahabat AAL yang ketika peristiwa pada November 2010 lalu itu terjadi, tengah bermain bersama AAL. Saat ini Ferdy masih duduk di bangku SMP kelas 3.

Saksi kedua yang dimintai keterangannya oleh hakim adalah Mohamad Safril. Kurang lebih 30 menit berjalan sidang kemudian diskors karena masuk waktu salat dzuhur dan juga karena ada ratusan pendemo dari berbagai elemen masyarakat yang meminta AAL dibebaskan. Karena dianggap mengganggu jalannya sidang, sidang mendengarkan keterangan saksi ini akan digelar pada 11 Januari mendatang.

Kasus pencurian sandal jepit dengan terdakwa AAL, 15 tahun ini, mendapat simpati dari berbagai kalangan. Bahkan Posko pengumpulan seribu sandal jepit yang digelar di Jalan Moh Hatta dibuka sejak dua hari lalu dan berakhir hari ini.

Posko bernama Front Penyelamat Kedaulatan rakyat mengumpulkan 1.000 sandal jepit sebagai bentuk solidaritas buat AAL.

Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dari beberapa elemen ini mendatangi kantor Polda Sulteng di Jalan Sam Ratulangi, Palu Timur, Sulawesi Tengah dan memberikan sandal yang berhasil dikumpulkan untuk disumbangkan kepada anggota Brimob yang menuduh AAL mencuri sandalnya. Tak hanya di Kantor Polda Sulteng, para pendemo juga mendatangi kantor PN Palu. Di PN Palu mereka membakar boneka dari jerami yang memakai pakaian polisi, sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas duduknya AAL menjadi pesakitan di PN Palu.

(anw/anw)

02
Jan
12

Penegakan Hukum : TGPF Umumkan 5 Nama Tersangka Mesuji

5 Nama Tersangka

Ahmad Thoriq – detikNews

Senin, 02/01/2012 16:22 WIB

TGPF Mesuji Umumkan 5 Nama Tersangka
Jakarta – Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji (TPGF) mengumumkan ada 5 tersangka kasus pembunuhan 2 warga Desa Sungai Sodong, Mesuji, Sumsel. TPF Mesuji mendesak proses hukum para tersangka dipercepat.”Atas meninggalnya 2 warga Desa Sungai Sodong, Kepolisian telah menetapkan 5 tersangka dan Pam Swakarsa PT SWA,” kata Ketua TPGF Mesuji, Denny Indrayana, dalam jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2012).Tersangka pertama, atas nama Heri Supriansyah (26) ditahan sejak 25 April 2011. Peran mengeroyok Saktu Macan dan menggorok leher Indra Syafei. Ia didakwa pasal 338, pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.Kedua, Muhamad Idrus (23) ditahan sejak 28 April 2011. Peran memukul punggung Saktu Macan dengan kayu. Ia didakwa pasal 338, pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.Selanjutnya tersangka ketiga Supriyanto (22) ditahan sejak 28 April 2011. Peran memukul tubuh dan kaki Saktu Macan dengan kayu. Ia didakwa pasal 338, pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.Keempat M Ridwan (28) ditahan sejak 28 April 2011. Peran memukul tubuh Indra Syafei dengan kayu. Ia didakwa pasal 338, pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.Kelima Tarjo ditahan 28 April peran memukul kepala indra Syafei. Dia dikenai pasal 338, pasal 55 KUHP ayat 1 kesatu KUHP subsider pasal 170 ayat 1 dan 2 ketiga KUHP.

Denny mengatakan TGPF mendorong percepatan proses hukum kepada pelaku-pelaku utama yang terlibat di 3 kasus.

“Kemudian, memberikan bantuan hukum kepada tersangka agar proses hukum berjalan adil serta mengupayakan perlindungan saksi dan korban terkait kejadian ini,” ujar pria yang juga Wamenkum HAM ini.

(aan/nrl)

Baca Juga

Temuan TGPF Mesuji

Ahmad Toriq – detikNews

Senin, 02/01/2012 18:50 WIB

Temuan TGPF Mesuji : Ada Sengketa Lahan, Kelompok Aktor, dan 9 Korban Tewas
Celebs Profile

Denny Indrayana

Jakarta – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji mengemukakan temuannya selama mencari fakta-fakta kasus Mesuji, baik di Lampung dan di Sumatera Selatan (Sumsel). Temuan itu antara lain memang ada sengketa lahan sejak lama, ada kelompok aktor di masing-masing wilayah dan 9 korban tewas. Korban di Mesuji Lampung masih perlu pendalaman lebih lanjut.”Kami menyampaikan beberapa temuan awal dan rekomendasi awal yang tadi telah mendapat berbagai masukan dari Menkopolhukam, Kapolri, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Ketua Komnas HAM, maupun Kepala BPN,” jelas Ketua TGPF Mesuji yang juga Wamenkum HAM Denny Indrayana.Hal itu disampaikan Denny usai menyampaikan laporan awal TGPF Mesuji kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2012).Denny memaparkan temuan awal itu sebagai berikut:1. Pada 3 lokasi baik di Register 45 dan Desa Sri Tanjung di Kabupaten Mesuji Lampung maupun Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan memang ditemukan sengketa lahan antara warga dengan perusahaan meskipun dengan detail persoalan yang berbeda.2. Sengketa lahan tersebut sudah terjadi dalam proses yang cukup lama, yang salah satu titik kejadiannya muncul dalam bentuk korban jiwa atau korban luka dan kerugian materiil di tiga lokasi tersebut.

3. Utamanya pada dua tempat kejadian di Lampung, di Register 45 dan Sri Tanjung jatuhnya korban jiwa perlu pendalaman lebih jauh dan kami akan berkoordinasi penuh dengan Komnas HAM terkait dengan persoalan hak asasi manusianya.

4. Kelompok aktor yang ada di masing-masing wilayah itu ada, dan memang ada unsur masyarakat, dari unsur perusahaan dan pemerintah, serta aparat keamanan dengan tingkat detail keterlibatan yang berbeda-beda di masing-masing lokasi.

5. TGPF melihat korban jiwa yang meninggal akibat bentrokan di 3 lokasi tersebut periode 2010-2011 di Register 45, 1 orang atas nama Made Asta; di Desa Sri Tanjung, 1 orang atas nama Zaelani; di Desa Sungai Sodong 7 orang atas nama Syaktu Macan, Indra Syafei, Hardi, Hambali, Sabar, Saimun dan Agus Manto. Hingga total korban jiwa meninggal akibat bentrok adalah 9 korban jiwa.

(nwk/nrl)

Baca Juga

Dua Perwira Polisi

Ahmad Thoriq – detikNews

Selasa, 03/01/2012 01:08 WIB

Dua Perwira Polisi Terlibat dalam Kasus Mesuji
Jakarta – Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) Kasus Mesuji menemukan keterlibatan dua perwira kepolisian dalam kasus berdarah tersebut dari hasil investigasi di lapangan. Keduanya terancam hukuman disiplin dan tindak pidana.”Kalau yang di BSMI dari kepolisian ada AKP Wetman Hutagaol dan Aipda Dian Purnama,” kata Ketua TGPF, Denny Indrayana, di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (2/1/2012).Menurut Denny, keduanya terkena sanksi disiplin baik itu Wetman dan Dian Purnama. Namun, berdasarkan pemeriksaan internal kepolisian status untuk AKP Wetman ditingkatkan karena perwira menengah tersebut melakukan penembakan dan menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu Zaelani.”Secara pidana ditetapkan kepada AKP Wetman Hutagaol oleh Polda Lampung karena kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan sekarang dalam proses hukum,” jelas Denny.Sementara itu anggota TGPF yang juga Diektur Eksekutif Elsam, Indriaswati Dyah Santiningrum, di tempat sama mengatakan keduanya perwira tersebut ditempatkan khusus di Dusun Sri Tanjung, Lampung.

Selain dua tersangka tersebut, untuk kasus kekerasan di Desa Sodong Sumatera Selatan, kepolisian telah menetapkan lima tersangka dari pihak pam swakarsa. Kelima tersangka tersebut, yaitu:

1. Heri Supriansyah (26), berperan mengeroyok Saktu Macan dan menggorok leher Indra Syafei.
2. Muhamad Idrus (23), berperan memukul punggung Saktu Macan dengan kayu.
3. Supriyanto (22), berperan memukul tubuh dan kaki Saktu Macan dengan kayu
4. M Ridwan (28),berperan memukul tubuh Indra Syafei dengan kayu.
5. Tarjo, berperan memukul kepala indra Syafei.

(ahy/van)

Baca Juga

Anggota TGPF

Ahmad Toriq – detikNews

Selasa, 03/01/2012 07:05 WIB

Anggota TGPF : Komnas HAM Berwenang Tetapkan Pelanggaran HAM di Mesuji
sumber foto: elsam.or.id
Jakarta – Masalah kekerasan di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan masih didalami. Namun Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji tidak bisa serta merta menetapkan ada tidaknya pelanggaran HAM. Kewenangan itu ada di Komnas HAM.Kendati Komnas HAM juga menjadi bagian dari TGPF Mesuji, tetap saja tim tak bisa memutuskan soal pelanggaran HAM. Hanya saja tim memiliki data yang bisa membantu sampai pada kesimpulan itu.”Begini, tim itu kan mandatnya penggalian dan verifikasi fakta dan tidak punya mandat menetapkan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM. Kalau menyediakan data yang membantu pada kesimpulan itu kita punya,” kata anggota TGPF yang juga Direktur Esekutif ELSAM, Indriaswati Dyah Saptaningrum.Berikut ini wawancara wartawan dengan Indriaswati usai laporan awal TGPF kasus Mesuji kepada Menko Polhukam, Senin (2/1/2012)

Ada yang sengaja disimpan dari data yang tidak diungkap?

Bukan disimpan, misalnya begini soal dugaan pelanggaran HAM, kita bukannya nggak ada data. Kita ada data tapi kan tadi ada Ketua Komnas HAM, dan memang disarankan harus bersama-sama dengan dia. Kita hargai tho? Karena memang mandat kelembagaannya itu ada di dia.

Tapi kan di tim itu sudah ada Komnas HAM, Pak Ifdhal Kasim?

Dia kan penasihat. Begini, tim itu kan mandatnya penggalian dan verifikasi fakta dan tidak punya mandat menetapkan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM. Kalau menyediakan data yang membantu pada kesimpulan itu kita punya.

Jadi nanti akan kembali diserahkan kepada Komnas HAM untuk mengungkapkan semua?

Karena kan mandat itu dia yang paling punya. Saya nggak punya di mandat saya. Saya bisa diprotes sama komisioner Komnas HAM. Tadi sudah ditekankan lagi oleh Menko Polhukam bahwa harus juga diingat mandat kelembagaan, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan saya setuju karena kita bertugas menggali fakta. apa yang gue temukan akan gue komunikasikan. Kalau kita nggak diembargo sama dia, kita akan buka. Termasuk pertanyaan itu tadi.

Petinggi-petinggi kepolisian di sana belum ada yang dijerat?

Bukan tidak ada, persoalannya itu terjadi di dua wilayah yang berbeda. Kalau kamu tanya Kapolda Lampung dia akan menjawab bukan wilayah saya itu. Fakta bahwa ada video klip dan ada penggorokan leher, itu kejadiannya masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Kalau Polda Lampung ditanya, dia akan menjawab nggak ada.

Kalau petinggi kepolisian di Sumsel?

Nah itu kan nggak pernah ditanya sama media. Coba ditanya dong dia biar ngomong.

TGPF tidak menyelidiki ke sana?

Kita kan justru, karena itu kita memastikan soal fakta-fakta itu. Soal dugaan keterlibatan aparat, kita bukan nggak punya lho. Kita ada bukti tapi untuk sampai pada statement ‘telah terjadi’ itu beda banget. Kalau salah sedikit saja itu berbahaya. Karena itu kan institusi, harus mempunyai bukti lengkap mengenai instansi institusi. Itu yang harus dicari.

(vit/van)

Terlibat di Mesuji

Ahmad Toriq – detikNews

Senin, 02/01/2012 20:54 WIB

Denny : Aparat Keamanan, Perusahaan dan Warga Terlibat di Kasus Mesuji
Jakarta – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji menyatakan ada aparat keamanan, perusahaan perkebunan dan warga terlibat dalam kasus Mesuji, baik di Lampung dan di Sumatera Selatan (Sumsel). TGPF akan meneliti masalah sengketa lahan dan perizinan perkebunan kelapa sawit.”Perusahaan, warga, termasuk aparat keamanan itu memang ada keterlibatan-keterlibatan dalam kejadian baik di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan maupun di Kabupaten Mesuji Lampung. Sampai mana kemudian pelanggaran itu terjadi, yang jelas tidak hanya masalah disiplin, juga ada pidananya itu yang proses hukumnya akan kita dorong sama-sama,” jelas Ketua TGPF Mesuji, Denny Indrayana.Hal ini dalam jumpa pers usai memberikan temuan awal dan rekomendasi kasus Mesuji kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (2/12/2012).

Kasus di Desa Sungai Sodong, imbuh Denny, unsur keterlibatan aparat keamanan sangat kecil. “Yang di Sodong korban ada 2 orang dari warga, 5 orang dari unsur pengamanan. Justru aparat hadir terlambat beberapa waktu,” jelas Wakil Menkum HAM ini.

Mengenai adanya kemungkinan pencabutan izin perusahaan perkebunan sawit, Denny mengatakan akan melihat secara menyeluruh. Termasuk dari dokumen-dokumen tertulis perusahaan dan temuan tim di lapangan.

“Rekomendasi kita nanti akan mengarah pada rekomendasi kebijakan secara utuh. Terkait nanti ada masalah agrarianya, sengketa lahannya, masalah perizinannya, perizinan hutan, perizinan kelapa sawit, semua itu akan kita sampaikan pada laporan akhir. Dan kenapa kita tidak ingin terburu-buru, karena kita masih akan turun lagi ke lapangan,” tegas Denny.

Sementara itu mengenai korban dari kasus Mesuji, pemerintah menyatakan akan menanggung biaya pengobatan sampai selesai. Pemerintah juga akan mengusahakan pendampingan hukum bagi para terdakwa dan melindungi saksi.

“Tim memastikan bahwa dalam kasus ini persoalan kesehatan terutama bagi korban kita merekomendasikan agar biayanya ditanggung penuh. Terkait dengan persolan hukumnya, pendampingan bagi para tersangka atau terdakwa agar memperoleh proses hukum dengan adil. Termasuk perlindungan saksi, pada korban dan pada pelapor. Kami akan berkoordinasi penuh dengan LPSK,” tegas Denny.

(nwk/van)

Baca Juga

 

Proses Hukum

Ahmad Toriq – detikNews

Senin, 02/01/2012 19:53 WIB

TGPF Mesuji : Proses Hukum Spekulan Tanah, Evaluasi Pengamanan Swasta
Jakarta – Setelah mengemukakan temuan awal, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini harus dilaksanakan oleh aparat hukum, lembaga negara dan kementerian terkait.

Ketua Tim TGPF Mesuji Denny Indrayana menyampaikan rekomendasi TGPF sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan proses hukum atas pelaku-pelaku utama yang menyebabkan korban jiwa di 3 wilayah.
2. Memberikan bantuan hukum kepada para tersangka agar prosesnya berjalan adil, serta mengupayakan perlindungan saksi pelapor atau korban yang terkait kejadian ini.
3. Memberikan pengobatan penuh kepada korban-korban yang masih dirawat.
4. Mengantisipasi kemungkinan adanya penyebaran tenda di wilayah yang ada masalah khususnya di Register 45.
5. Melakukan penegakan hukum kepada spekulan tanah yang memanfaatkan spekulasi khususnya di Register 45.
6. Terkait dengan penggunaan tenaga pengamanan swasta perlu dilakukan evaluasi terkait standard dan kualitas kerjanya

“Ini rekomendasi-rekomendasi awal kami yang pada akhirnya akan kami lengkapi nanti di akhir laporan dengan rekomendasi kebijakan yang lebih utuh, terkait dengan proses perizinan, proses agrarianya, masalah hukumnya,” ujar Denny dalam jumpa pers usai memberikan temuan awal dan rekomendasi kasus Mesuji kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (2/12/2012).

Selanjutnya, TGPF akan kembali bekerja melengkapi data, dokumen dan keterangan-keterangan. TGPF Mesuji memiliki waktu 2 minggu dari sekarang sebelum menyerahkan laporan akhir kepada Menko Polhukam pada 16 Januari 2012 mendatang.

“Insya Allah tim akan kembali terjun, turun lagi ke lapangan untuk sekali lagi menggali informasi dan pada akhirnya mencari rekomendasi terbaik untuk solusi secara menyeluruh sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik. Itu yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bisa membantu menerangkan apa yang kami laporkan tadi ke Menkopolhukam,” tandas Denny.

(nwk/gah)

26
Dec
11

Penegakan Hukum : Konflik Aparat vs Warga Bima, Sumbawa

 

Reformasi Agraria

Febrina Ayu Scottiati – detikNews

Minggu, 25/12/2011 22:24 WIB

 Reformasi Agraria Solusi Konflik Kekerasan di Mesuji dan Bima
Jakarta – Direktur Program Imparsial, Al Araf mengecam tindakan pelanggaran HAM dalam kasus kekerasan di Mesuji dan Bima. Ia menilai pembaharuan dan reformasi agraria bisa menjadi jalan keluar konflik kekerasan di dua daerah tersebut.Konflik dan kekerasan dalam sektor agraria seperti di Mesuji dan Bima akan terus berlangsung sepanjang pembaharuan agraria dan reformasi agraria yang menjadi mandat TAP MPR No 9 tahun 2001 tidak dijalankan pemerintah,” kata Al Araf.

Hal itu disampaikannya dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (25/12/2011).

Kekerasan sendiri menurutnya hanyalah hilir dari hulu negara yang gagal melakukan pembaharuan tersebut. Sehingga lebih mementingkan kepentingan elit politik dan pengusaha di sektor tambang, perkebunan dan lainnya.

“Dibutuhkan penanganan komprehensif karena akar masalahnya ada di Kementrian Kehutanan, pertambangan, BPN dan Pemda itu sendiri serta Presiden yang tidak jalankan reformasi agraria,” ujarnya.

Imparsial, lanjut Al Araf, mengecam tindakan kekerasan itu dan menuntut agar aparat keamanan bisa diadili di pengadilan. Impunitas terhadap aparat akan membuat kekerasan terus berulang karena tidak memberikan efek jera bagi aparat keamanan.

(feb/van)

Komisi III DPR

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Senin, 26/12/2011 05:51 WIB

Komisi III DPR : KapolRI Harus Tindak Oknum Penembak Warga Bima
Foto: detikcom
Jakarta – Komisi III DPR meminta Kapolri memberikan sanksi tegas terhadap anak buahnya yang menembak warga dalam bentrokan di Bima,NTB. Kapolri diminta menindak tegas anggotanya bila melanggar prosedur.”Kapolri harus bertanggungjawab, harus menindak tegas anakbuahnya di lapangan kalau terbukti ada yang melanggar prosedur. Itu harus ada tindakan dan sanksi yang tegas,”pinta Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, kepada detikcom, Senin (26/12/2011).Seharusnya, menurut Tjatur, tidak perlu terjadi bentrok berdarah di Bima. Masalah utamanya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah.”Kalau soal Bima kemarin itu saling timbal-balik antara masyarakat, kepolsian, dan bupati. Harusnya masyarakat, kepolisian, dan bupati itu bisa diselesaikan dengan musyawarah,”kata Tjatur.Saat ini, Tjatur berharap ada jalan musyawarah untuk meredam situasi di Bima. Agar konflik serupa tak terus terjadi di Indonesia.”Artinya bahwa masyarakat, pemerintah daerah, dan polisi itu semua harus bisa duduk bersama dulu. saya berharap ini kasus terakhir. sebenarnya itu bukan ke polisi tapi itu ke pemdanya. pemdanya itu harus lebih bisa memenuhi harapan rakyatnya,”tegasnya.

Dua orang dipastikan tewas dalam bentrok warga dengan aparat kepolisian di Bima, NTB. Sempat terlihat beberapa kali anggota kepolisian menyeret dan memukuli warga yang memblokir pelabuhan Sape.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sekitar pukul 07.00 WITA, Sabtu (24/12/2011) terjadi bentrokan antara Brimob Polda NTB dengan sekelompok warga yang memblokade Pelabuhan Sape, NTB. Ada dua orang peserta aksi blokade yang dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut. Aksi blokade ini merupakan unjuk rasa warga kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen agar mencabut izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape dengan alasan merusak sumber air satu-satunya bagi irigasi setempat.

(van/feb)

Baca Juga

10 Korban Bima

Febrina Ayu Scottiati – detikNews
Senin, 26/12/2011 05:38 WIB
Inilah 10 Nama Korban yang Dirawat di RSUD Kabupaten Bima
Jakarta – Selain dua orang tewas akibat bentrokan antara Brimob Polda NTB dengan warga di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Terdapat 10 warga lainnya yang terluka dan hingga kini masih dirawat di RSUD Kabupaten Bima.”Hasil investigasi tim kami atas insiden kerusuhan di Lambu, Bima, didapatkan beberapa nama dari 10 orang korban yang terkena tembakan dan kekerasan,” kata Direktur Program Imparsial, Al Araf, dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (25/12/2011).Berikut nama-nama korban tersebut seperti dalam rilis:1. Awaludin Annas (22)
2. Syahbuddin (31)
3. Ibrahim (51)
4. Isteri Ibrahim, Iryani (40)
5. Kasman (40). Alamat Dusun Rato, Kecamatan Lambu, Bima
6. Mustahudin (18). Ia seorang siswa SMA PGRI Bima yang mengalami luka di ibu jari tangan kanan dan mendapat 3 jahitan.
7. Salahudin (45)
8. Ilyas (18). Alamat Dusun Melaju, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima
9. Suhaemin (23). Alamat Dusun Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Suhaemin mengalami luka bocor di kepala dan hidung robek akibat terkena gagang senapan, masing-masing mendapat 3 jahitan.
10. Masnun (15). Siswa SMA Muhammadiyah kelas 2 yang beralamat di Dusun Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima mengalami luka tembak pada lutut kiri.Menurut informasi yang didapat Al Araf, ada seorang warga yang tengah diperiksa aparat kepolisian setempat. “Anshori alias Owen (mahasiswa STKIP Bima) sampai saat ini sedang diperiksa oleh Satreskrim Polresta Bima,” imbuhnya. (feb/van)

Baca Juga

Izin Pertambangan

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Senin, 26/12/2011 03:55 WIB

Pemerintah Jangan Sembarangan Keluarkan Izin Pertambangan
foto: Ilustrasi
Jakarta – Bentrok antara aparat dan warga terus terjadi belakangan ini. Apa solusi konkret mengatasi bentrok aparat dan warga?Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menilai pencegahan bentrok aparat dan warga harus dimulai dari masalah awalnya. Belakangan ini, bentrok warga dan aparat terjadi karena demonstrasi yang digelar warga yang protes terhadap izin eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA).Menurut Tjatur, masalah utamanya adalah kurang bijaksananya kepala daerah, dalam hal ini Bupati, dalam memberikan izin pengolahan Sumber Daya Alam kepada perusahaan.”Yang pertama ya sekarang kan zaman otonomi daerah yang mengeluarkan izin kan Bupati. Ini momen penting buat seluruh Bupati di Indonesia untuk arif menertibkan izin SDA. mereka harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam setiap pemberian izin maupun mengeluarkan izin yang sudah dikeluarkan, jangan sembarangan,” kata Tjatur kepada detikcom, Senin (25/12/2011).

Menurut Tjatur dalam memberikan izin pengolahan SDA, termasuk izin tambang, harusnya Bupati memperhatikan kepentingan rakyat. Karena bagaimanapun SDA adalah milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

“Karena pada dasarnya SDA itu milik negara dan itu berarti milik rakyat. Sekarang ini sepertinya bupati itu berkuasa, itu tidak boleh begitu,” ingatnya.

Sebelumnya diberitakan beberapa kalangan meminta negara mempertanggungjawabkan kekerasan di Bima, NTB. Kekerasan di Bima memakan dua korban jiwa.

2 Warga Bima, Syaiful dan Arif Rachman tewas ditembak petugas. Keduanya tergabung dalam kelompok masyarakat yang memblokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Warga menolak lokasi tambang emas di daerah mereka yang dinilai merusak sumber air.

(van/feb)




Blog Stats

  • 4,137,728 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…