Posts Tagged ‘Law Enforcement

10
Aug
12

Hukum : PolRi versus KPK = KUHP versus UU KPK ?

Jumat, 10/08/2012 13:49 WIB

Antara KUHP & UU KPK, Siapa Berwenang Tangani Korupsi Simulator SIM ?

M Iqbal – detikNews
Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta Kisruh Polri dan KPK soal siapa yang berwenang melanjutkan penyelidikan dalam korupsi simulator SIM, sebetulnya bisa segera diselesaikan. Kedua institusi hukum hanya perlu patuh pada ketentuan undang-undang.

“Tidak ada sengketa rebutan antara KPK dan Polri soal siapa yang lebih dulu menyelidik, itu tidak relevan dibicarakan karena itu ketentuan MoU. Tidak perlu juga kesepakatan siapa yang berwenang menangani, cukup patuh saja pada undang-undang,” terang dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksamana Bonaprapta.

Hal itu disampaikan Gandjar dalam talk show DPD RI Perspektif Indonesia dengan tema ‘Sengketa KPK-Polri; Siapa Menangguk Untung?’ di press room DPD RI, Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Menurut Gandjar, berdasarkan undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya pasal 50, jika KPK sedang menyelidik dan yang lain menyelidik kasus yang sama, maka yang lain berhenti.

“Permasalahannya adalah Polri tidak mau tunduk pada undang-undang KPK, dia hanya tunduk pada KUHP. Padahal ada 400 undang-undang di luar KUHP
yang mengatur masalah hukum pidana yang Polri juga harus ikuti, misal soal terorisme,” ungkapnya.

Jadi menurutnya, sebagai solusi, kalau Polri mengikuti KUHP maka Polri harus update juga bahwa ada undang-undang di luar KUHP yang harus
diikuti. Ditambah bahwa undang-undang mengenai KPK selain mengatur tentang KPK sebagai institusi juga mengatur tentang ketentuan hukum acara yang berbeda dengan KUHP.

“Masalahnya kemudian, undang-undang KPK lawan KUHP sama-sama lex specialist. Nah, mana yang lebih lex specialist? Prinsip lex specilist
ini tidak mampu menyelesaikan undang-undang KPK dan Polri. Maka muncul norma hukum, mana yang lebih baru? Undang-undang polri itu nomor 2
tahun 2002, sementara undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002, undang-undang KPK lahir belakangan,” jelasnya.

Maka dengan kenyataan itu, perkara simulator SIM ini, undang-undang KPK-lah yang berwenang. Bahkan ketika undang-undang KPK dibuat, saat itu sudah dibuat sinkronisasi dengan undang-undang lain agar tidak bertabrakan.

“Ada norma baru yang perlu diatur, maka tidak ada hubungannya perkara ini bahwa KPK ambil alih, karena justru tidak relevan. Pasal 50 ayat 1 itu hanya menyatakan perlunya koordinasi Polri ke KPK,” tutupnya.

(bal/mpr)

Browser anda tidak mendukung iFrame
Advertisements
07
Apr
12

Penegakan Hukum : Keadilan Substantif dan Prosedural

Keadilan Substantif

Yusril Ihza Mahendra – detikNews

Kamis, 05/04/2012 15:04 WIB

Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural dalam Konteks Negara

Jakarta Tanggapan atas artikel Andi Saputra di detikcom “Denny Vs Yusril: Perang Keadilan Substantif Vs Keadilan Prosedural‘, Kamis, 05/04/2012 08:36 WIB.Dalam sejarah filsafat hukum, ada banyak pendapat dalam merumuskan apakah keadilan. Saya tidak bermaksud menguraikan hal yang pelik ini pada kesempatan ini. Dalam teori ilmu hukum, memang ada teoritikus yang membedakan keadilan dalam dua kategori, keadilan substantif dan keadilan prosedural. Kalau dikaitkan dengan hukum pidana. Keadilan substantif berkaitan dengan hukum materil, sedang keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum materil itu. Semua ini adalah abstrak, pada dataran filsafat dan teori. Apa yang adil dalam norma, belum tentu adil dalam pelaksanaannya. Baik keadilan substantif dan keadilan prosedural mengalami masalah yang sama pada dataran pelaksanaan.Kalau mengikuti pembedaan di atas, saya berpendapat bahwa keadilan substantif dan keadilan prosedural haruslah berjalan paralel. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan negara, yang mempunyai otoritas untuk menegakkan hukum materil, yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum prosedural tertentu. Tanpa hukum prosedural (antara lain, siapa yang berwenang dan bagaimana cara melaksanakannya, apa batas-batasnya) maka negara tidak ada artinya. Dalam keadaan tanpa negara ada namun tidak berfungsi, setiap orang leluasa menegakkan keadilan substantif, dengan caranya sendiri, tanpa perduli bagaimana caranya, sesuatu yang terkait dengan keadilan prosedural tadi.

Ketika negara tidak berfungsi mengatasi kemiskinan, Abang Jampang atau Robinson Crusoe merampok di mana-mana yang hasil rampokannya dibagikan kepada orang miskin. Dari sudut keadilan substantif, mungkin apa yang dilakukan Jampang dan Robinson mungkin benar. Tapi dari sudut prosedural yang dilakukannya terang salah. Dari keadilan substantif pun merampok tetap salah, hanya karena ada alasan pembenar saja, maka tindakan itu secara substantif terlihat adil, sehingga secara prosedural, tindakan keduanya dapat “dimaklumi”.

Dalam kehidupan pribadi, seorang pria dan wanita ingin hidup bersama atas dasar saling cinta-mencintai. Namun keduanya memilih kumpul kebo sampai beranak-pinak. Kalau ditanya mengapa demikian, mereka jawab yang substansial keduanya ingin hidup bersama, urusan nikah hanyalah formalisme dan urusan prosedural belaka. Dalam konteks kumpul kebo ini, tidak sederhana membedakan antara yang substantif dan yang prosedural.

Saya menulis artikel pendek ini hanya sekadar ingin meluruskan, jangan sampai terkesan saya ini mengedepankan keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan substantif, seperti contoh kasus Jaksa Agung Hendarman dan saya menentang pengabaian hak-hak narapidana korupsi dan terorisme. Hendarman seolah secara substantif sah bertindak sebagai Jaksa Agung karena Presiden punya hak prerogatif mengangkat Jaksa Agung. Soal Hendarman tidak diangkat karena “lupa” itu hanya hanya prosedur belaka yang tidak substantif.

Tak seorang pun membantah bahwa Presiden punya hak prerogatif mengangkat Jaksa Agung. Tetapi dalam konteks sebuah negara, legalitas kewenangan bertindak menjadi sangat esensial. Secara substantif setiap orang tentu berkewajiban menegakkan hukum dan ketertiban. Tapi apa lantas setiap orang yang bukan polisi bisa seenaknya menggeledah dan menangkapi orang lain dengan alasan orang lain itu melanggar hukum dan ketertiban, hanya dengan alasan bahwa itu hanyalah soal prosedural. Kehidupan masyarakat akan kacau balau dan negara sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan benar kalau setiap orang tanpa wewenang dapat bertindak seenaknya, walau secara substantif niatnya baik. Itu saja tanggapan saya.

*) Guru Besar Hukum Tata Negara UI

(nrl/nrl)

Baca Juga

Yusril : Soal Lapindo

Tegar Arief Fadly – Okezone
Rabu, 4 April 2012 14:48 wib

Yusril : Ada Kesepakatan Demokrat-Golkar Soal Lapindo

Yusril Ihza Mahendera (foto:Heru Heryono/okezone)

Yusril Ihza Mahendera (foto:Heru Heryono/okezone)

JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra membenarkan, jika dalam sidang paripurna yang membahas penambahan ayat dalam pasal 7 RUU APBN 2012, terjadi kesepakatan antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar.

Kesepakatan tersebut dapat terlihat saat masa akhir sidang paripurna, dimana semua partai di koalisi kecuali PKS telah bersepakat untuk mengusung gagasan dari Golkar.

“Memang terjadi kompromi begitu. Pada menit-menit akhir, Demokrat, PKB, PAN, PPP mendadak ikut opsi Golkar,” ujarnya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (04/04/2012).

Ini jelas, kata Yusril, Demokrat dan Golkar sama-sama diuntungkan dalam kesepakatan tersebut. Hal ini berkaitan dengan penanganan penyelesaian kasus lumpur Lapindo yang tercantum dalam pasal 18.

Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar merasa diuntungkan jika pemerintah turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Sebenarnya ada kompromi-kompromi atas pasal lain. Demokrat diuntungkan, Golkar juga diuntungkan, tentang dana APBN untuk pembebasan lahan di kawasan lumpur lapindo,” jelas Yusril.

Kendati demikian, Yusril yang sedang mengajukan gugatan ke MK masih belum bersedia menyertakan pasal 18 tersebut di dalam gugatannya. Namun ke depan, pihaknya akan tetap menguji pasal-pasal lain.

“Dalam merumuskan perubahan kali ini fokus kita pada pasal 7. Tentu semua pihak punya keuntungan dengan perubahan APBN ini. Tapi kami akan menguji pada pasal-pasal lain,” pungkasnya.

(amr)

Berita Terkait : UU APBN-P Digugat

Lapindo & APBN-P

Muchus Budi R. – detikNews

Minggu, 08/04/2012 16:30 WIB

Dana Lapindo di APBN-P, Ical : Sudah Selayaknya Pemerintah Menganggarkannya

Demo korban lumpur/Madin-detikcom
Jakarta Aburizal Bakrie menegaskan sudah selayaknya Pemerintah menganggarkan dana untuk penyelesaian kasus Lapindo di APBN. Dia menampik tudingan bahwa penganggaran dana itu merupakan pasal barter dengan sikap Golkar dalam keputusan kenaikan harga BBM.

“Kan yang disubsidi itu untuk daerah yang masuk peta wilayah tak terdampak. Namanya juga tak terdampak maka sudah seharusnya Pemerintah menganggarkannya. Kalau di daerah terdampak itu menjadi tanggung jawab Lapindo,” ujar Ical kepada wartawan usai pemberian pengharhaan kepada seniman dan grup kesenian tradisi Jawa di Hotel Lor In, Solo, Minggu (8/4/2012).

Ical juga mengatakan tudingan-tudingan yang menyebutkan bahwa dimasukkannya pasal tersebut dalam APBN-P merupakan pasal barter dengan sikap Partai Golkar menyikapi kenaikan harga BBM, merupakan tudingan tidak mendasar. Karena itu. Menurutnya, tidak perlu didengarkan.

“Jangan dengarkan omongan orang-orang yang tidak tahu. Yang jelas tidak ada hal-hal seperti itu (pasal barter). Yang ada adalah memang sudah sewajarnya Pemerintah menganggarkan dana tersebut,” kata Ical.

Musibah lumpur Lapindo terjadi pada 2006. Sejumlah desa di Sidoarjo tenggelam. Pemerintah turun tangan mengatasi musibah ini dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dalam ABPN-P, Pasal 18 mengatur wewenang BPLS yang lebih luas seperti perlunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan).

(mbr/nrl)

17
Mar
12

Penegakan Hukum : Koruptor dan Keadilan Hukum

15.03.2012 09:52

Keadilan Hukum

Penulis : Nur Kholis Anwar*

(foto:dok/ist)

Tekad bulat bangsa Indonesia untuk perang melawan korupsi kini tersandera oleh palu hakim.

Dengan terpaksa bangsa Indonesia harus menerima keputusan pahit Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah mengabulkan gugatan tujuh terpidana korupsi atas Surat Keputusan (SK) Menhukham soal penghentian sementara (moratorium) pemberian remisi alias potongan masa pemidanaan dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi.

Hakim PTUN memutuskan bahwa SK Menhukham itu sudah tidak berlaku sehingga koruptor tetap berhak mendapatkan remisi.

Sebagai konsekuensinya, tujuh terpidana korupsi tersebut, yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby SH, Suhardiman, dan Hengky Baramuli (ketiganya terpidana kasus cek perjalanan), Hesti Andi tyahyanto serta Agus Widjayanto Legowo (keduanya terpidana kasus korupsi PLTU Sampit), dan Mulyono Subroto dan Ibrahim (terpidana kasus pengadaan alat puskesmas keliling di Natuna, Kepri), harus dibebaskan. PTUN mengantongi dua alasan atas SK yang diajukan oleh Menhukham tersebut.

Pertama, menurut Majelis, SK Menhukham No M.MH-07.PK.01.05.04 tanggal 16 November 2011 itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Alasanya, SK tersebut ditetapkan berdasarkan PP No 32 Tahun 1999 yang sudah tidak berlaku.

Kedua, SK tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan karena tidak dilakukan berdasarkan prosedur serta ketentuan yang berlaku di bidang pemasyarakatan (Jawa Pos, 8/3).

Pembebasan bersyarat atas tujuh terpidana kasus korupsi tersebut menjadi catatan penting ikwal berjalannya hukum di Indonesia. Penerapan hukum selalu berhadapan dengan dua kendala utama, yaitu kekuasaan dan keadilan.

Baik tekanan kekuasaan maupun desakan keadilan dapat mengancam tercapainya kepastian hukum. Kedua hal itu terlihat jelas atas putusan PTUN yang membebaskan tujuh terpidana korupsi tersebut. Tampak ada proses ketimpangan hukum yang berimbas pada tarik ulur atas proses hukum tersebut.

Jika hal ini terus dibiarkan, hukum di Indonesia kelihatan seperti macan ompong. Kasus ketimpangan hukum seperti ini bukan kali pertamanya terjadi di Indonesia, namun sudah berlangsung sejak Orde Baru.

Terlebih jika proses hukum tersebut ditunggangi kekuasaan, hukum bisa saja berbalik arah. Ini karena kekuasaan sangat mudah untuk menggulingkan hukum dan sebaliknya, hukum tidak bisa berkutik ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Dalam kebudayaan nondemokrasi, hukum diketahui kedudukannya, tetapi tidak diakui kedaulatannya: hukum tidak mengendalikan kekuasaan, tetapi kekuasanlah yang mengendalikan hukum dan menjadikannya sarana untuk mengesahkan tindak tanduk politiknya.

Para ahli hukum menyebut rule by law untuk membedakannya dari rule of low di mana kedaulatan hukum dijalankan. Indonesia yang berada dalam kebudayaan demokrasi seharusnya hukumlah yang mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya.

Akan tetapi fakta di lapangan justru malah sebaliknya. Inilah yang kemudian memosisikan hukum tidak lebih sebagai kepanjangan tangan untuk melanggengkan kekuasaan.

Keadilan Hukum

Sering kali yang tampak dalam pelaksanaan hukum di Indonesia adalah munculnya ketidakadilan hukum. Hukum memihak kepada mereka yang bermodal besar, sedangkan pada rakyat kecil hukum selalu bersifat “angkuh”.

Bagi masyarakat secara umum yang awam terhadap hukum, putusan PTNU tersebut tidaklah mencerminkan nilai keadilan hukum sama sekali. Rakyat menginginkan agar koruptor mendapatkan hukuman yang berat, bukan mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat.

Ignas Kleden (2004) mempertanyakan tentang keadilan hukum yang bersifat substansial dan keadilan hukum yang bersifat prosedural. Menurutnya, keadilan tidak hanya dapat dicapai manakala kita menempuh beberapa prosedur baku yang menjamin bahwa wacana hukum yang dibangun tersebut adalah valid.

Jhon Rowls dalam A Theory Of Justise menunjukkan bahwa keadilan mempunyai suatu yang substansial yang diproporsikan dalam teori dan praktiknya. Kita tidak bisa menerima keadilan sebagai hasil wacana semata yang pada akhirnya akan membawa kita pada apa yang kita alami saat ini, yaitu keadilan disamakan dengan kepastian hukum belaka.

Sementara kepastian hukum disamakan dengan kesesuaian tingkah laku dengan pasal-pasal undang-undang. Legalisme seperti ini juga amat berbahaya karena keadilan menjadi suatu yang semata-mata formal, bentuk yang kehilangan isinya.

Keadilan substansial dalam jebakan esensialisme filosofis berhadapan dengan keadilan prosedural yang menyiapkan legalisme kuat tetapi membawa kita pada suatu kekosongan keadilan.

Perjuangan masyarakat untuk mendapatkan fair trial rupa-rupanya harus dipahami sebagai institusi publik untuk memberikan substansi pada keadilan yang kita cita-citakan. Sementara itu, kepastian hukum yang diperjuangkan oleh para ahli hukum adalah usaha untuk menghindari keadaan ketika keadilan ditentukan semata-mata oleh institusi publik.

Hukum semcam inilah yang menurut Satjipto Rahardjo tidak lebih sebagai hukum formal-positivistik yang saklek dan faktual. Sumber-sumber hukum dari aliran formal-ositivistik ini adalah kekuasaan atau negara.

Hukum bukan semata-mata hanya “rule and logic”, akan tetapi “structure and behavior”. Dalam artian, hukum tidak bisa hanya dipahami secara sempit, dalam perspektif aturan-aturan dan logika, akan tetapi melibatkan stuktur sosial dan prilaku.

Hukuman bagi koruptor tidak bisa disamakan dengan hukuman bagi pencuri ayam ataupun pencuri kambing. Sebagaimana harapan rakyat, hukuman koruptor harus lebih berat dan bahkan ada yang mengusulkan agar dihukum mati. Hal tersebut adalah sebagai upaya untuk menegakkan keadilan hukum sebagaimana tingkat kesalahannya.

Remisi ataupun pembebasan bersyarat bagi koruptor sebenarnya bukanlah langkah tepat untuk menegakkan hukum bagi koruptor. Sebaliknya, justru dengan adanya remisi dan pembebasan bersyarat tersebut, koruptor bisa bernapas panjang. Tidak menutup kemungkinan akan tumbuh koruptor-koruptor baru yang lebih massif di Indonesia. (*)

*Penulis adalah Directur Center for Study of Islamic and Politic (CSIP) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

10
Feb
12

Penegakan Hukum : Konstruksi UU Korupsi untuk Lindungi Pejabat

Konstruksi UU Korupsi untuk Lindungi Pejabat
Kamis, 9 Februari 2012 | 19:21

Artidjo Alkostar [google] Artidjo Alkostar [google]

[JAKARTA] Hakim Agung Artidjo Alkostar menilai, konstruksi hukum dalam UU Korupsi No 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No 21 Tahun 2000 cenderung melindungi pejabat.

”Hal itu mengakibatkan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat terkendala,” kata Artidjo di acara seminar Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Jakarta, Kamis (9/2).

Ia mencontohkan, ancaman pidana minimum bagi pelaku korupsi yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya, justru malah lebih ringan dibandingkan orang yang tidak memiliki jabatan. Padahal seharusnya hukuman bagi para pejabat tersebut lebih berat.

“Hal ini menunjukkan bahwa perangkat hukum kita juga masih mengidap sifat koruptif,” katanya.

Menurut dia, konstruksi hukum korupsi tersebut telah melanggar asas hukum pidana dan kepatutan. Selain itu,  korupsi yang bersinggungan dengan politik juga sulit dijamah. Hal ini karena terkait dengan sensitivitas politik penguasa.

Akibatnya, penanganan korupsi seringkali hanya menyeret pada tingkat bawah. Sementara pejabat di tingkat menengah dan atas sulit untuk dijamah.

Padahal, menurut dia, pemberantasan korupsi seakar-akarnya hingga pejabat tingkat atas merupakan pertaruhan bangsa dalam mengatasi korupsi yang sistemik.

Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan masyarakat akan benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak keadilan. Selain itu, julukan negara terkorup yang mempemalukan bangsa di mata dunia juga selalu akan disematkan.

“Sampai kapan bangsa ini harus menanggung malu berpredikat kelompok negara paling korup di dunia,” katanya. [Ant/L-8]

Tuesday, 07 February 2012 22:46
Jakarta – Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto mengaku kaget dengan kasus suap di negara ini. “Saya kaget saat dikasihtahu, untuk masuk TNI tarifnya Rp 100 juta. Negara ini aneh, orang daftar mati untuk negara, kok harus nyogok?” ungkapnya, dalam pidato politik peringatan ulang tahun ke-4 Gerindra, di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta, Senin petang (6/2).

Menurutnya, akibat hal semacam itu, republik ini bukan lagi republik yang didirikan pendiri bangsa, Soekarno-Hatta. Bangsa ini harus meninggalkan godaan dengan selalu bicara dari hati, karena suara hati takkan keliru.

“Saat ini negara rusak, sistem hanya dinikmati oleh yang punya uang. Korupsi merajalela, setiap lapisan penuh sogok, cari kerja, guru, polisi, tentara harus nyogok,” ujarnya.

Dikatakannya, atas dasar itu, ia bertekad mendirikan partai yang bersih, memperbaiki tatanan yang rusak, meluruskan segala hal bengkok, dan memberikan harapan kepada rakyat agar tidak putus asa.

“Jika rakyat tak percaya semua lembaga negara, maka yang ada anarkhi. Oleh karena itu, kami memberi solusi dan harapan kepada rakyat. Tapi, diri kita harus bersih karena rakyat menuntut yang bersih dan mereka siap berkorban untuk mempertahankan pemerintahan bersih,” ungkapnya.

Pensiunan perwira tinggi bintang tiga TNI AD itu menambahkan, hal itu terjadi karena tidak ada prajurit yang buruk, melainkan komandannya. “Saya yakin, rakyat rela dibawa ke mana saja, asalkan pemimpinnya baik,” tambahnya. [IS]

10 Februari 2012 | BP
Bobroknya Kesadaran Implementasi Konsep “Pawongan”
DI mata nasional maupun internasional, Bali memang memiliki segudang popularitas dalam bidang sosio-kultur-religius alam dan masyarakatnya. Namun realitasnya, banyak masyarakat Bali yang semakin terpuruk dalam kemiskinan. Sungguh ironis, di tengah gemerlapnya dunia pariwisata yang sangat diagung-agungkan oleh pemerintah Bali, tak sedikit pun mampu menyentuh mereka yang miskin, dan mampu dinikmati oleh mereka yang berada dalam kemiskinan. Memang ada benarnya pepatah mengatakan; kebodohan pangkal kemiskinan, tetapi perlu diingat bahwa mereka yang miskin bukan berarti mereka itu selalu bodoh atau malas bekerja. Tetapi mungkin karena keterbatasan fisik atau kurangnya mendapatkan perhatian pemerintah dalam mewadahi mereka untuk bekerja. Bayangkan, di kota Denpasar saja kemiskinan tetap eksis apalagi di “lumbung dolar” seperti Kuta.

Penderitaan warga Bali yang miskin semakin bertambah di saat wakil rakyat yang mereka pilih dulu itu ternyata hanya sibuk memperkaya diri sendiri; bukan dengan ilmu pengetahuan, tetapi dengan uang. Tak satu pun ada anggota DPRD atau wakil rakyat yang berjiwa sosial terketuk hatinya memberikan mereka bantuan.

Mengapa pemerintah Bali atau setempat tidak begitu getol atau serius mengganggarkan bantuan bagi warga miskin? Bagaimana mau mengajegkan Bali kalau rasa memiliki terhadap sesama saja sudah bobrok. Pemeritah dan wakil rakyat sama saja, sibuk memperkaya diri sendiri; terang saja mereka cuma menjabat lima tahun.

Saya sebagai salah satu pemuda Bali, merasa implementasi konsep pawongan di Bali semakin terkikis. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat Bali, agar sadar dan bersama-sama membentuk suatu asosiasi penggalangan dana guna membantu mereka yang berada dalam kemiskinan demi terciptanya keajegan kehidupan yang harmonis di Bali karena yang dibutuhkan hanya satu yaitu ‘kesadaran’ kita bersama untuk membantu sesama kita. Jangan sampai Bali memiliki suatu image baru di kemudian hari sebagai The Island of Poverty.

I Made Suwitra, S.S., M.Hum.

Br. Padangsambian, Denpasar

 

Korupsi dan Pembodohan Publik PDF Print E-mail
Selasa, 07 February 2012 06:05
Umbu T.W. ParianguDosen Fisipol Universitas Nusa Cendana Kupang

TUJUH tahun rakyat Indonesia berharap negara ini bersih dari korupsi, tetapi tampaknya makin hari kasus korupsi makin mencuat dan kian tak tersentuh hukum. Janji Ketua KPK Abraham Samad untuk mengumumkan tersangka baru dalam kasus wisma atlet pun baru dilakukan setelah timbul berbagai desakan dari publik. Bahkan, tersiar kabar di internal KPK sempat terjadi “perpecahan” pendapat soal penetapan status tersangka terhadap Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng pada Senin (23-1).

Tak bisa ditampik bahwa rakyat dari hari-kehari makin pesimistis terhadap kinerja lembaga yang dibentuk di zaman Presiden Megawati ini. Masyarakat skeptis karena koruptor terus membela diri, termasuk dengan mengeluarkan kebijakan penting yang menyandera hak-hak rakyat. Padahal, antara korupsi yang eksesif dan kemelaratan rakyat memiliki kausalitasnya (Fredericson & Ghere, 2005). Banyak anggaran publik masuk ke saku elite yang berkonspirasi dengan pemodal.

Korupsi merasuki kohesivitas sosial dan menghancurkan solidaritas yang tengah dibutuhkan untuk menyinergikan masyarakat-negara dalam memperjuangkan demokrasi politik-ekonomi bermartabat. Korupsi membunuh masa depan bangsa sekaligus menjadi masa depan bagi koruptor. Ia bak vampir pengisap darah rakyat seperti 900 ribu balita Indonesia yang terkena gizi buruk karena biaya pembangunan kesehatan lebih banyak dikorupsi.

Artikulasi Kekuasaan

Negara yang minimalis dalam menciptakan mekanisme pemberantasan korupsi menjadi penanda negara gagal membentuk peradabannya (Frederic, 2005). Dengan sinyalemen ada kekuatan besar yang memproteksi jaringan korupsi sebagaimana diisyaratkan mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, membenarkan pernyataan bahwa kita perlu proses dan kesabaran untuk melawan kejahatan sistemik korupsi. Namun, penantian dalam konteks target juga memerlukan keterukuran yang menandai progresivitas sebuah gerakan perlawanan.

Becermin dari indeks persepsi korupsi dan wajah integritas pelayanan publik kita yang tidak menunjukkan kemajuan berarti, tentu rakyat skeptik, benarkah korupsi telah menjadi musuh bersama pemerintah? Jangan-jangan penegakan hukum hanyalah artikulasi kekuasaan belaka. Ia hanya alat propaganda kekuasaan untuk mengemas pencitraan (Hardiman, 2009:141).

Juru Bicara KPK Johan Budi pernah mengatakan rakyat dan media massa dengan talkshow-nya sering berpuluh langkah lebih cepat dibandingkan KPK yang berpengalaman menangani kasus korupsi. Rakyat dan media massa selalu buru-buru mengarahkan vonis bersalah kepada seseorang meskipun itu tak semudah yang dibayangkan. Sebab, segala tuduhan harus disertai alat bukti akurat. Apologi ini wajar saja.

Akan tetapi, menjadikan apologi ini sebagai dasar membungkus ketidakberanian KPK menebang pohon koruptor hanyalah siasat pembodohan bagi publik. KPK sudah mestinya bisa dibuktikan melalui ukuran kinerjanya: berapa menteri yang berhasil dipenjarakan, berapa kasus besar yang tuntas, dan berapa uang yang dikembalikan ke kas negara.

Kasus Century, misalnya, sebelumnya pimpinan KPK menyatakan tidak cukup bukti membawanya ke ranah pidana. Namun, itu terbantah ketika pimpinan KPK yang baru menemukan bukti-bukti baru di balik kasus senilai Rp6,7 triliun itu. Jika mengacu pada kinerja KPK yang memiliki standar kerja baku, mestinya konspirasi Century sudah dapat dibongkar dari awal.

Dalam kasus cek pelawat, misalnya, para politisi penerima suap telah dijebloskan ke penjara, bahkan di antaranya sudah dibebaskan. Namun, untuk menjerat siapa aktor di balik penyuapan itu, KPK kelimpungan. Masyarakat yakin ada peran kekuatan besar yang ikut menskenariokan jalannya penanganan kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor prominen di lingkaran kekuasaan.

Imajinasi Hukum

Hukum tidak sebatas aturan mati, tetapi menjadi inspirasi aparat untuk berimajinasi melawan segala bentuk ketidakdilan. Level imajinasi hukum lebih tinggi daripada sekadar logika dan rasionalitas hukum. Rasionalitas hukum sebatas menerjemahkan pasal-pasal ke dalam penafsiran baku tanpa memerhatikan zeit geist dinamika sosial.

Sedangkan imajinasi hukum memberi peluang improvisasi dan interpretasi sekaligus mencari strategi inspiratif yang membangkitkan dukungan sosial untuk melawan korupsi. Kalau ini dijalankan, hukum tidak mungkin mati melawan hegemoni politik. Imajinasi spirit penegak hukum akan menjadi pisau yang tajam untuk “memenggal” kepala koruptor (Haris, 2007).

Aparat hukum, terlebih KPK, harus menegakkan hukum dengan spirit yang lebih imajinatif dari sekadar dogmatisme hukum. Presiden pun harus tegas dan berani mengerahkan aparatnya untuk membongkar dan mereduksi kejahiliahan korupsi. Meskipun KPK lembaga independen, Presiden perlu terus membangun komunikasi intensif dengan lembaga superbodi ini guna menciptakan kesamaan spirit dan langkah eliminasi korupsi. (*)

07
Feb
12

Penegakan Hukum : Terancam Hukuman 2.697 Tahun

2.697 Tahun Bui

Novi Christiastuti Adiputri – detikNews

Selasa, 07/02/2012 08:48 WIB

Kapten Pengecut ‘Titanic’ Italia Terancam Hukuman 2.697 Tahun Bui
Fransesco Schettino (Daily Mail)
Roma – Kapten pengecut kapal ‘Titanic’ Italia, Fransesco Schettino terancam hukuman penjara hingga 2.697 tahun atas perbuatannya meninggalkan kapal saat evakuasi masih berlangsung. Ancaman hukuman ini diajukan oleh jaksa yang menangani perkara Schettino.

Schettino (52) djerat dakwaan berlapis atas pembunuhan, menyebabkan kapal karam, dan meninggalkan kapal ketika proses evakuasi masih berlangsung. Menurut jaksa, Schettino dengan sembrono mengubah haluan kapal dan menepi ke pantai agar dirinya bisa menyapa temannya yang ada di daratan dan memberi kesan kepada kru dan teman-temannya.

Saat pembacaan dakwaan, jaksa menyebut Schettino dengan sengaja meninggalkan kapal untuk menyelamatkan diri ke daratan dengan sekoci, padahal masih ada ratusan penumpang yang ada di kapal. Akibat tindakannya ini, sekitar 17 nyawa penumpang melayang dan sekitar 17 orang lainnya masih hilang.

Demikian seperti dilansir oleh Daily Mail, Selasa (7/2/2012).

Jaksa juga meminta kepada pengadilan agar Schettino dikembalikan ke dalam tahanan. Saat ini, Shcettino sendiri berada dalam tahanan rumah setelah pengadilan mengalihkan status penahanannya pada pertengahan Januari lalu. Rumah Schettino berada di kota Meta di Sorrento, dekat Naples.

Dalam persidangan tertutup yang berlangsung selama 3 jam di Florence, Senin (6/2), jaksa meminta agar penahanan Schettino kembali dialihkan ke penjara. Jaksa beralasan, Schettino dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri demi menghindari pengadilan.

Ketua jaksa penuntut, Fransesco Verusio menuntut Schettino mendapatkan hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan banyak orang, kemudian 10 tahun penjara karena menimbulkan bencana, dan 8 tahun penjara untuk setiap penumpang yang dia tinggalkan di kapal dan setiap penumpang yang tewas.

Jika dijumlah, maka total hukuman yang dijeratkan kepada Schettino mencapai 2.697 tahun. Paling tidak dihitung ada 34 korban tewas dan 300 penumpang yang ditinggalkan oleh Schettino pada malam kejadian pada 13 Januari lalu.

Sidang ditunda hingga Jumat (10/2) mendatang. Dilaporkan media setempat, sekitar 4.200 penumpang maupun kru kapal diundang untuk hadir dalam persidangan awal yang akan dihadiri oleh Schettino pada 3 Maret mendatang di Grosseto.

(nvc/van)

Baca Juga
20
Jan
12

Penegakan Hukum : Cegah Mesuji-Bima Terulang

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

Cegah Terulang

Andri Haryanto – detikNews

Jumat, 20/01/2012 18:39 WIB

Cegah Mesuji-Bima Terulang, PolRI Minta Kementerian Turun Tangan
Jakarta – Peristiwa berdarah Mesuji dan Bima membuat rapor merah bagi kepolisian. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, Polri meminta Kementerian terkait turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut.”Kalau masalah itu di dalam kementerian, ya memang harus ditangani itu yang harus dikedepankan, sehingga lebih kepada langkah preemtif dan preventif. Sehingga tidak kepada langkah penegakan hukum,” ujar Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, usai menutup Rapim TNI/Polri, di Gedung PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta, Jumat (20/1).

“Termasuk mengelola permasalahan di 2012 sehingga tidak ada lagi yang berkaitan dengan penanganan yang keliru atau penanganan yang melebihi kepatutan,” imbuh Timur.

Disinggung amanat Presiden SBY yang meminta Polri untuk memprioritaskan Aceh dan Papua, Timur menyatakan pihaknya terus bekerja keras dalam upaya mengungkap tidak kekerasan yang terjadi di dua wilayah tersebut.

“Bicara pengungkapan jangan dikaitkan dengan tidak menangani. Siapa yg bisa menjamin kejahatan cepat terungkap? Kita maunya begitu. percayalah aparat sudah kerja keras. Kalau terungkap kita sampaikan ke masyarakat,” jawab Timur dengan nada tinggi.

Di tempat sama, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyampaikan, pihaknya siap membantu tugas Polri. “TNI sudah memberi komitmen mendukung Polri di dalam tugas-tugas yang harus diemban Polri,” tegas Agus.

Ke depan, sinergitas yang dibangun adalah penataan satuan di wilayah dalam perannya membantu Polri.

“Yang penting adalah menata satuan agar pada saat diperlukan tidak terlambat, pada saat diperbantukan tidak melakukan ketidakpatutan,” ujarnya.

Guna memperjelas aturan tersebut pihaknya masih menggodak Rancangan Undang-undang mengenai perbantuan TNI dalam tugas Polri. Meski masih dalam bentuk rancangan, pihaknya sudah menjalankan sinergi tersebut melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Panglima.

(ahy/gah)

Baca Juga
04
Jan
12

Penegakan Hukum : Korban Tewas, Mesuji, TGPF 9 vs Saurip Kadi 30

Beda Korban Tewas

Egir Rivki – detikNews

Selasa, 03/01/2012 16:21 WIB

TGPF Mesuji Sebut Korban Tewas 9, Saurip Kadi Tetap Yakin 30
Jakarta – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji bentukan Presiden SBY haqqul yakin korban tewas insiden Mesuji yang terjadi di 3 wilayah berjumlah 9 orang. Namun pernyataan TGPF itu tetap tidak disetujui Saurip Kadi. Purnawirawan jenderal bintang dua TNI yang membawa kasus Mesuji ke DPR ini tetap yakin, jumlah korban tewas 30 orang.

“30 Orang mencakup di 8 wilayah oleh 6 perusahaan yang ada,” jelas Saurip usai diskusi di Cawang, Jaktim, Selasa (3/1/2012).

Saurip punya alasan, data yang dibeberkan TGPF itu lebih sempit dari fakta yang dilaporkan ke Komisi III DPR. “Kan itu ada testimoni yang disiarkan langsung di televisi bahwa ada 30 korban meninggal,” jelasnya.

Saurip menilai data-data yang dibeberkan TGPF sepenuhnya data dari polisi. Karena itu wajar saja, jumlah korban tewas jauh dari angka 30.

“Sudah jelas rakyat itu tidak berdaya dan ketakutan berhadapan dengan PAM Swakarsa, polisi ataupun Brimob,” terangnya.

TGPF Mesuji yang diketuai Wamenkum Denny Indrayana dan beranggotakan di antaranya dari Komnas HAM dan Imparsial sudah mengumumkan hasil penyelidikan Mesuji. Jumlah korban tewas 9 orang.

“TGPF melihat korban jiwa yang meninggal akibat bentrokan di 3 lokasi tersebut periode 2010-2011 di Register 45, 1 orang atas nama Made Asta; di Desa Sri Tanjung, 1 orang atas nama Zaelani; di Desa Sungai Sodong 7 orang atas nama Syaktu Macan, Indra Syafei, Hardi, Hambali, Sabar, Saimun dan Agus Manto. Hingga total korban jiwa meninggal akibat bentrok adalah 9 korban jiwa,” jelas Denny hari Senin kemarin.

(ndr/nrl)

 




Blog Stats

  • 3,303,738 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…