Archive for March, 2017

29
Mar
17

Sejarah Indonesia : Sang Saka Merah Putih

Sejarah Indonesia : Sejarah Sang Saka Merah Putih

Judul :Sejarah Indonesia : Sejarah Sang Saka Merah Putih. Label: , .

Bendera nasional indonesia, Sang saka merah putih pertama kali diperkenalkan dan dikibarkan dengan resmi di hadapan dunia pada upacara hari kemerdekaan indonesia, tanggal 17 agustus 1945. Desain bendera tidak berubah hingga kini , warna merah putih datang dari bendera kerajaan majapahit pada abad ke-13 dan kemudian warna-warna itu dihidupkan kembali oleh para mahasiswa dan para nasionalis di awal abad 20 sebagai simbol ekspresi nasionalisme melawan belanda.

Namun sesungguhnya bendera merah-putih dikibarkan untuk pertama kalinya di jawa pada th. 1928 di bawah pemerintahan belanda, namun bendera tersebut dilarang berkibar. Bendera tersebut kemudian diadopsi jadi bendera nasional pada tanggal 17 agustus 1945, ketika kemerdekaan diumumkan dan sejak itu mulai diperkenalkan secara sah bahwa sang saka merah putih adalah bendera kebangsaan indonesia.

Namun ada pula yang menceritakan perihal bendera indonesia, bahwa hakekat merah putih adalah bentuk perlawanan atas kolonialisme belanda, dimana bendera belanda ( merah-putih-biru ) disobek birunya. Alasan utamanya adalah kenapa warna biru pada bendera belanda yang disobek karena warna biru dianggap mewakili aristokrasi berdarah biru. Sebaliknya, warna merah mewakili darah yang tertumpah didalam perang kemerdekaan, namun putih dapat dipahami untuk melambangkan kesucian perjuangan untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri yaitu bangsa indonesia.

Saya pribadi tidak yakin bahwa merah putih adalah hasil sobekan dari bendera belanda, karena fakta sejarah mengatakan sebaliknya bahwa leluhur bangsa ini sudah menggunakan warna merah putih sebagai bendera ratusan tahun yang lalu!


Tentang perobekan bendera belanda di hotel yamato, surabaya, itu terjadi jauh sesudah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 19 september 1945. namun pada proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, kita telah mengibarkan bendera merah putih. Jadi, tidak benar merah putih kita adalah hasil menyobek bendera belanda !

Bendera Pusaka
Biasa disebut bendera merah putih, sang dwiwarna, atau sang saka merah putih. Bendera pusaka adalah bendera yang dikibarkan di depan kediaman soekarno ketika dia memproklamasikan kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 agustus 1945.

Bendera pusaka ini adalah dijahit oleh ibu fatmawati soekarno, dan dikibarkan setiap tahunnya di depan istana presiden pada waktu upacara hari kemerdekaan. Tetapi, karena sudah sangat rapuh maka bendera pusaka dikibarkan untuk terakhir kalinya pada 17 agustus 1968. Merah bermakna keberanian dan putih bermakna kemurnian atau kesucian. Merah tersebut adalah tubuh manusia atau kehidupan fisik, dan putih melambangkan jiwa manusia atau kehidupan rohani. Menyatu padu berdiri untuk melengkapi manusia.

Secara tradisi, sebagian besar masyarakat indonesia sudah memakai merah dan putih sebagai perlambang warna suci bagi mereka, pencampuran warna gula ( warna merah datang dari gula kelapa atau gula aren ) dan beras ( berwarna putih ). Bahkan hingga sampai hari ini, keduanya adalah komponen utama masakan indonesia setiap harinya.

Pengertian bendera
Kata “bendera” berasal dari kata :

  • Bandira / bandir yang artinya umbul-umbul,
  • Bandiera dari bahasa itali rumpun romawi kuno
  • Didalam bahasa sangsakerta adalah pataka, panji, dhuaja
  • Menurut kamus besar bahasa indonesia bendera adalah sepotong kain segi empat atau segi tiga ( dikaitkan pada puncak tiang ) dipergunakan jadi lambang negara, perkumpulan badan, dsb atau sebagai tanda.
  • Bendera nasional indonesia adalah sesuatu bendera berdesain simpel dengan dua warna yang dibagi jadi dua bagian dengan mendatar ( horizontal ).

Sejarah penggunaan warna merah putih di indonesia 

  • Bangsa indonesia purba tercatat berada di daratan asia tenggara pada +6000th.yang lalu , memiliki keyakinan dalam bentuk tradisi ritual bahwa matahari dan rembulan adalah benda langit yang amat penting didalam perjalanan hidup manusia. Penghormatan terhadap benda langit itu disebut penghormatan surya candra.  Keyakinan purba tersebut menghubungkan matahari dengan warna merah dan rembulan dengan warna putih. Dan atas adanya penghormatan surya candra inilah , bangsa indonesia amat menghormati warna merah putih secara turun menurun.
  • Dalam catatan sejarah, bendera merah putih dikibarkan pada th. 1292 oleh tentara jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan kertanegara dari singosari ( 1222-1292 ).  Pada saat itu , kerajaan majapahit menganggap bahwa warna merah dan putih adalah warna yang dimuliakan, oleh sebab itu digunakannya dalam upacara hari kebesaran raja seperti pada saat pemerintahan hayam wuruk yang bertahta di kerajaan majapahit th. 1350-1389 m.
  • Pada era perang jawa ( 1825-1830 m ) pangeran diponegoro menggunakan panji-panji berwarna merah putih didalam perjuangannya melawan belanda.
  • Bendera perang sisingamangaraja ix dari tanah batak pun menggunakan warna merah putih sebaga warna benderanya, bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah & putih ini adalah bendera perang sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja sisingamangaraja I-XII.
  • Ketika terjadi perang aceh, pejuang aceh sudah memakai bendera perang berbentuk umbul2 dengan warna merah & putih, berlatar pedang, bulan sabit, matahari dan bintang dan ayat suci al qur’an.
  • Di zaman kerajaan bugis bone, bendera merah putih adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan bone. Bendera bone itu dikenal dengan nama woromporang.
  • Bendera yang dinamakan sang merah putih ini pertama kali dipakai oleh para pelajar dan kaum nasionalis pada awal abad ke-20 di bawah kekuasaan belanda.
  • Bendera merah putih berkibar untuk pertama kali pada abad 20 sebagai lambang kemerdekaan adalah di benua eropa yaitu pada th. 1922 dimana perhimpunan indonesia mengibarkan bendera merah putih di negeri belanda dengan kepala banteng ditengah-tengahnya.
  • Pada th. 1927 lahirlah di kota bandung partai nasional indonesia ( PNI ) yang memiliki tujuan indonesia merdeka. Pni mengibarkan bendera merah putih kepala banteng.
  • Pada tanggal 28 oktober 1928 berkibarlah untuk pertama kalinya bendera, merah putih jadi bandera kebangsaan yaitu pada kongres indonesia muda di jakarta. Sejak itu berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan indonesia.
  • Bendera nasional indonesia, Sang saka merah putih pertama kali diperkenalkan dan dikibarkan dengan resmi di hadapan dunia pada upacara hari kemerdekaan indonesia, tanggal 17 agustus 1945.
  • Terjadi perobekan bendera belanda di hotel yamato, surabaya, tepatnya pada tanggal 19 september 1945.

Arti warna merah putih 

Kedua warna merah dan putih mengandung arti yang suci. Warna merah serupa dengan warna gula jawa/gula aren dan warna putih serupa dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama didalam masakan indonesia, terlebih di pulau jawa. Ketika kerajaan majapahit berjaya di nusantara, warna panji-panji yang dipakai yaitu merah dan putih ( umbul-umbul abang putih ).

Dulu dan bahkan hingga sekarang , warna merah dan putih ini oleh orang jawa dipakai untuk upacara selamatan kandungan bayi setelah berumur 4 bulan. Selamatan diuborampekan dalam bentuk bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang jawa menyakini bahwa kehamilan diawali sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu sel telur dan unsur putih sebagai lambang bapak yaitu sperma yang bertemu didalam gua garba atau rahim..

Biasanya warna merah diartikan sebagai lambang keberanian, kewiraan sedangkan warna putih adalah lambang kesucian. Merah melambangkan darah, ciri manusia yang masih hidup sedangkan putih melambangkan getah, ciri-ciri tumbuhan yang masih hidup. Warna merah putih khusus bagi bangsa indonesia terutama untuk rumpun aestronia diartikan sebagai keagungan, kesaktian dan kejayaan.

Penetapan merah putih jadi bendera nasional 

  • Sesudah perang dunia II berakhir, indonesia merdeka maka bendera merah putih jadi bendera nasional. Kemudian bendera merah-putih bergelar “sang” yang bermakna kemegahan turun temurun, sedangkan sang saka bermakna bendera warisan yang dimuliakan.
  • Sang saka merah putih adalah julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara indonesia. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 agustus 1945 dijalan pegangsaan timur 56, jakarta, ketika proklamasi diproklamirkan. Namun pada awal th. 1969 bendera pusaka itu tidak lagi dikibarkan karena telah tua dan dibuatkan duplikatnya yang terbuat dari sutera alam indonesia.
  • Pada tanggal 18 agustus 1945, panitia persiapan kemerdekaan indonesia ( ppki ) yang dibentuk pada tanggal 9 agustus 1945 mengadakan sidang yang pertama dan mengambil keputusan undang-undang dasar republik indonesia yang sesudah itu dikenal sebagai undang-undang dasar 1945 ( UUD 1945 ). Didalam UUD 1945, bab 1, pasal 1, ditetapkan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berupa republik dan pada pasal 35 ditetapkan pula bahwa bendera negara indonesia adalah sang merah putih. Maka sejak itu ditetapkan bahwa, sang merah putih adalah bendera kebangsaan negara kesatuan republik indonesia.

Arti dan manfaat bendera merah putih 
Bendera indonesia mempunyai arti filosofis, merah bermakna berani, putih bermakna suci. Merah melambangkan tubuh manusia, namun putih melambangkan jiwa manusia. keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk indonesia.

Manfaat dan kedudukan bendera
1. adalah identitas dan jati diri bangsa
2. adalah kedaulatan bangsa
3. adalah lambang paling tinggi bangsa

Ketentuan tentang bendera merah putih 
Didalam uud 1945, bab 1 pasal 1, ditetapkan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berupa republik. didalam uud 1945 pasal 35 ditetapkan pula bahwa bendera negara indonesia adalah sang merah putih.

Puu no. 4 th.1950 perihal bendera kebangsaan indonesia. perihal – perihal yang penting ada didalam ketentuan pemerintah perihal pusaka :

  • Bendera pusaka adalah bendera kebangsaan yang di kibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945.
  • Duplikat bendera pusaka hanya boleh di kibarkan pada tanggal 17 agustus.
  • Pada saat penaikan / penurunan semua yang hadir berdiri tegak.
  • Pada waktu akan dikibarkan / diturunkan bendera tidak boleh menyentuh tanah atau air.
  • Bendera kebangsaan tidak boleh di tambahi atribut yang lain cukup hanya dua warna saja.
  • Menurut PP yang memutuskan tentang bendera indonesia yaitu perpu no. 40 th 1950 ukuran bendera di tentukan ukuran maximal 300 cm x 200 cm ukuran sekurang-kurangnya 30 cm x 20 cm dengan skala 2 berbanding 3 ( 2 :3 )

Perlakuan terhadap bendera merah putih 

1. Tidak boleh menyentuh tanah
Logika : bendera akan kotor
Kiasan : tanah adalah tempat berdasar, lantas bila bendera jatuh, seolah-olah menginjak bendera

2. Tidak boleh dibawa balik kanan
Logika : bendera akan jatuh sebab adanya pergerakan badan yang cepat
Kiasan : sebab negara layaknya mundur / kemunduran

3. Perlakuan terhadap bendera merah putih yang rusak / tidak di gunakan :

  • Di pisahkan pada kain merah dan putih
  • Bendera yang telah rusak hendaklah dimusnahkan / di bakar lewat cara yang benar membakar bendera tersebut dengan tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat pada bendera tersebut
  • Disimpan pada tempat yang aman
  • Bendera tidak seharusnya dipakai buat mengalas meja atau menutup suatu hal jika dipakai didalam upacara pemakaman kenegaraan.

Fakta bendera merah putih 

1. Seluruh negara asia tenggara tentu mempunyai warna merah dan putih didalam benderanya ( kecuali vietnam ). Jadi, 8 dari 9 negara tetangga kita di asia tenggara mempunyai warna merah putih didalam bendera kebangsaannya.

  • malaysia : merah, putih, biru, kuning
  • singapura : merah, putih
  • brunei : kuning, hitam, merah, putih
  • thailand : merah, putih, biru
  • filipina : merah, putih, biru, kuning
  • kamboja : merah, putih, biru
  • myanmar : merah, putih, biru
  • laos : merah, putih, biru

Ajaib bukan ? Bahkan negara lain juga pakai , antara lain :

  • amerika serikat : merah, putih, biru
  • rusia : merah, putih, biru
  • jepang : merah, putih
  • perancis : merah, putih, biru
  • italia : merah, putih, hijau
  • inggris : merah, putih, biru

2. Merah putih adalah pasangan warna tertua didalam budaya banyak negara dunia.

* diantara baju yg digemari oleh nabi muhammad saw adalah baju putih dan baju merah.

Dalil2 haditsnya :

  • Dari jabir bin samurah ra : “saya ketika itu lihat nabi berpakaian merah, lalu saya membandingkannya dengan rembulan nyatanya didalam pandangan saya, beliau lebih indah dari pada bulan tsb. ” ( hr. abu ya’la dan al-baihaqi )
  • Ibnu qudamah berkata, “pakaian yg sangat utama adalah baju yg berwarna putih sebab nabi bersabda, ‘sebaik-baik baju kalian adalah yg berwarna putih. manfaatkanlah jadi baju kalian dan kafan kalian. ” ( al mughni, 3/229 )

* di negeri2 melayu dan didalam budaya nusantara, kita amat mengetahui bubur merah bubur putih.

* di jepang, ada istilah “kouhaku” di mana didalam satu pertandingan satu pihak berwarna merah ( kou / beni) dan satu pihak lagi berwarna putih ( haku / shiro ).
kouhaku : sebatas ada dua tim, tim merah melawan tim putih.

* perang saudara rusia dan perang saudara finlandia adalah peperangan antara tentara merah dan tentara putih.

* di cina, merah adalah warna keberuntungan & digunakan untuk acara pernikahan. angpao didalam masyarakat tionghoa biasa diberikan didalam amplop merah. Sebaliknya, putih adalah lawan dari warna merah,sebab putih umumnya diartikan jadi warna berduka. jadi, merah dan putih ini berpasangan.

* Didalam budaya kristiani, yesus kerap dilukiskan berpakaian merah & putih.
warna merah & putih juga adalah salah satu warna utama didalam natal ( melihat baju sinterklas ). Kenapa ya tidak pakai putih-putih saja? Oh nanti dikira pake baju koko kali ya.

* ada 150 negara yang memasukkan warna merah pada bendera nasional kebangsaannya.

3. Dari segi anatomi, merah putih adalah warna tertua didalam tubuh manusia. Sejak janin dibentuk didalam rahim, kemudian ia terdiri atas darah & daging ( merah ) dan tulang ( putih ). Didalam darah manusia, juga ada sel darah merah & sel darah putih !

4. Dari segi geologi, merah & putih adalah representasi dua unsur alami yang terpanas dan terdingin di bumi. yang terpanas adalah lava / inti bumi ( berwarna merah ), dan yang terdingin adalah salju ( berwarna putih ).

5.Dari segi optik, merah adalah warna dengan frekuensi cahaya sangat rendah yg masih bisa ditangkap mata manusia dengan panjang gelombang 630-760 nm. di sisi lain, bila seluruh warna dasar dikombinasi dengan porsi dan intensitas yg sama, lantas akan terbentuk warna putih.

6. Cahaya merah adalah cahaya yg pertama diserap oleh air laut, hingga banyak ikan dan invertebrata kelautan yg berwarna merah. Di sisi lain, riak gelombang air laut senantiasa tampak berwarna putih. jadi, dapat dikatakan, merah putih itu sendiri adalah simbolisasi dari laut itu sendiri. Tidak heran, indonesia yg adalahnegara maritim / negara kepulauan pilih buat memiliki bendera merah putih !

Wah , ternyata merah putih tidak sekedar lambang keberanian dan kesucian ya!!

28
Mar
17

KPI : SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA

Kongres Pemuda Indonesia

Senin, 11 Maret 2013

SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA

 SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA

BAB 1 PENDAHULUAN
Tentu kalian masih ingat bukan dengan penderitaan rakyat pada masa kolonial Belanda?
Penderitaan rakyat itu diakibatkan adanya berbagai kebijakan kolonial yang merugikan rakyat
Indonesia. Bagaimana perasaan kalian jika melihat rakyat kecil ditindas oleh penjajah? Tentu
merasa sakit dan ingin memberontak, bukan? Demikian halnya yang dialami oleh para
mahasiswa dan pemuda masa itu. Mereka, khususnya mahasiswa STOVIA berusaha
mengadakan perlawanan dengan cara yang halus mengingat cara pertempuran fisik selalu
mengalami kegagalan. Berangkat dari kesadaran dan kemauan untuk melawan, maka mulai
muncul berbagai organisasi pergerakan. Meskipun masing-masing organisasi memiliki asas
dan cara perjuangan yang berbeda-beda, mereka tetap mempunyai satu tujuan yaitu mencapai
kemerdekaan. Kebulatan tekad para pemuda untuk bersatu mencapai puncaknya dengan
dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
A. Latar Belakang Tumbuhnya Kesadaran Nasional
Perasaan akan timbulnya nasionalisme bangsa Indonesia telah tumbuh sejak lama, bukan
secara tiba-tiba. Nasionalisme tersebut masih bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional.
Nasionalisme yang bersifat menyeluruh dan meliputi semua wilayah Nusantara baru muncul
sekitar awal abad XX. Lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia didorong oleh dua faktor,
baik faktor intern maupun faktor ekstern.
1. Faktor Intern
a. Sejarah Masa Lampau yang Gemilang
Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit
dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit memainkan peranan sebagai
negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kebesaran ini
membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati
kebesaran itu. Hal ini dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada
dekade awal abad XX.
b . Penderitaan Rakyat Akibat Penjajahan
Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan
menyakitkan sejak masa Portugis. Politik devide et impera, monopoli
perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana
bagi rakyat Indonesia. Penderitaan itu menjadikan rakyat Indonesia
muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya
menggalang persatuan. Atas prakarsa para kaum intelektual, persatuan
itu dapat diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang bersifat modern.
Perjuangan tidak lagi menggunakan kekuatan senjata tetapi dengan
menggunakan organisasi-organisasi pemuda.
5
c. Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat di Indonesia
Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari
politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan (Indonesia) banyak
dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negeri Belanda. Pada tahun 1899, Mr. Courad
Theodore van Deventer melancarkan kritikan-kritikan yang tajam terhadap pemerintah
penjajahan Belanda. Kritikan itu ditulis dan dimuat dalam jurnal Belanda, de Gids dengan
judul Een eereschuld yang berarti hutang budi atau hutang kehormatan. Dalam tulisan
tersebut dijelaskan bahwa kekosongan kas negeri Belanda telah dapat diisi kembali berkat
pengorbanan orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, Belanda telah berhutang budi kepada
rakyat Indonesia. Untuk itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui
gagasannya yang dikenal dengan Trilogi van Deventer. Politik yang diperjuangkan dalam
rangka mengadakan kesejahteraan rakyat dikenal dengan nama politik etis. Untuk
mendukung pelaksanaan politik etis, pemerintah Belanda mencanangkan Politik Asosiasi.
Politik Asosiasi berkaitan dengan sikap damai dan menciptakan hubungan harmonis antara
Barat (Belanda) dan Timur (rakyat pribumi). Dalam bidang pendidikan, tujuan Belanda
semula adalah untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai murahan dan mandor-mandor
yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Untuk kepentingan tersebut Belanda
mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi. Dengan demikian, jelaslah bahwa
pelaksanaan politik etis tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Belanda.
d . Pengaruh Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia
Perkembangan pendidikan di Indonesia juga banyak diwarnai oleh pendidikan yang dikelola
umat Islam. Ada tiga macam jenis pendidikan Islam di Indonesia yaitu pendidikan di surau
atau langgar, pesantren, dan madrasah. Walaupun dasar pendidikan dan pengajarannya
berlandaskan ilmu pengetahuan agama Islam, mata pelajaran umum lainnya juga mulai
disentuh. Usaha pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah dan Kristenisasi tidak
mampu meruntuhkan moral dan iman para santri. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan
pejuang muslim pun bermunculan dari lingkungan ini. Banyak dari mereka menjadi
penggerak dan tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Rakyat Indonesia yang mayoritas
adalah kaum muslim ternyata merupakan salah satu unsur penting untuk menumbuhkan
semangat nasionalisme Indonesia. Para pemimpin nasional yang bercorak Islam akan sangat
mudah untuk mengatur kekuatan Islam dalam membangun kekuatan bangsa.
e . Pengaruh Perkembangan Pendidikan Kebangsaan di Indonesia
Berkembangnya sistem pendidikan Barat melahirkan golongan terpelajar. Adanya
diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi
untuk mengenyam pendidikan, mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk
kaum pribumi. Sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah kebangsaan sebab bertujuan untuk
menanamkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dan mencetak generasi penerus yang
terpelajar dan sadar akan nasib bangsanya. Selain itu sekolah tersebut terbuka bagi semua
masyarakat pribumi dan tidak membedakan dari kalangan mana pun. Tokoh-tokoh pribumi
yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman
Siswa, Douwes Dekker mendirikan Ksatrian School, dan Moh. Syafei mendirikan perguruan
Indonesische Nederlandsche School Kayu Tanam (INS Kayu Tanam).
6
2. Faktor Ekstern
Timbulnya pergerakan nasional Indonesia di samping disebabkan oleh kondisi dalam negeri,
juga ada faktor yang berasal dari luar (ekstern). Berikut ini faktor-faktor ekstern yang
memberi dorongan dan energi terhadap lahirnya pergerakan nasional di Indonesia.
a. Kemenangan Jepang atas Rusia
Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa (bangsa kulit putih)
menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu
ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika
pada tahun 1904-1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, ternyata yang keluar
sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang
terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia.
b . Partai Kongres India
Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India
National Congress (Partai Kongres India), atas inisiatif seorang Inggris Allan Octavian Hume
pada tahun 1885. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian
menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal.
Keempat ajaran Ghandi ini, terutama Satyagraha mengandung makna yang memberi banyak
inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia.
c . Filipina di bawah Jose Rizal
Filipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571 – 1898. Dalam perjalanan
sejarah Filipina muncul sosok tokoh yang bernama Jose Rizal yang merintis pergerakan
nasional dengan mendirikan Liga Filipina. Pada tahun 1892 Jose Rizal melakukan
perlawanan bawah tanah terhadap penindasan Spanyol. Tujuan yang ingin dicapai adalah
bagaimana membangkitkan nasionalisme Filipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol.
Dalam perjuangannya Jose Rizal dihukum mati pada tanggal 30 Desember 1896, setelah
gagal dalam pemberontakan Katipunan. Sikap patriotisme dan nasionalisme yang ditunjukkan
Jose Rizal membangkitkan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bagi para
cendekiawan di Indonesia.
7
BAB 2 BERDIRINYA ORGANISASI PERGERAKAN
NASIONAL HINGGA INDONESIA MERDEKA
A. Perkembangan Organisasi Pergerakan Nasional
Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi
pergerakan. Masa pergerakan nasional (1908 – 1942), dibagi dalam tiga tahap berikut.
1. Masa pembentukan (1908 – 1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam,
dan Indische Partij.
2. Masa radikal/nonkooperasi (1920 – 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis
Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
3. Masa moderat/kooperasi (1930 – 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan
Gapi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan
organisasi perempuan.
1. Budi Utomo
Pada tahun 1906 Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, merintis mengadakan
kampanye menghimpun dana pelajar (Studie Fund) di kalangan priyayi di
Pulau Jawa. Upaya dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat
rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye
tersebut akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo
dengan ketuanya Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia.
Pada mulanya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya
adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak
dicapai yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf
yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak
bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri,
menghidupkan kembali seni dan kebudayaan bumi putera, dan menjunjung
tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang
layak.
Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3
Oktober – 5 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri beberapa cabang yaitu Bogor,
Bandung, Yogya I, Yogya II, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Dalam kongres
yang pertama berhasil diputuskan beberapa hal berikut.
a. Membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura.
b. Tidak melibatkan diri dalam politik.
a. Bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya.
b. Menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh R.T. Tirtokusumo.
c. Merumuskan tujuan utama Budi Utomo yaitu kemajuan yang selaras untuk
negara dan bangsa.
Ketika meletus Perang Dunia I tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik.
Berikut ini beberapa bentuk peran politik Budi Utomo.
8
a. Melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain.
b. Menyokong gagasan wajib militer pribumi.
c. Mengirimkan komite Indie Weerbaar ke Belanda untuk pertahanan Hindia.
d. Ikut duduk dalam Volksraad (Dewan Rakyat).
e. Membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota volksraad.
2. Sarekat Islam (SI)
Pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang
bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo
oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil
oleh SDI adalah kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di
bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup
pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu agar
memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal
18 September 1912, SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam).
Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O.S
Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H. Agus Salim. Sarekat Islam berkembang
pesat karena bermotivasi agama Islam.
Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah:
a. perlawanan terhadap para pedagang perantara (penyalur) oleh orang Cina,
b. isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan
kekuatannya
c. membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi putera.
Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan anggaran dasarnya adalah:
a. mengembangkan jiwa berdagang,
b. memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami kesukaran,
c. memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumi
putera,
d. menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam,
e. tidak bergerak dalam bidang politik, dan
f. menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong menolong.
Kecepatan tumbuhnya SI bagaikan meteor dan meluas secara horizontal. SI
merupakan organisasi massa pertama di Indonesia. Antara tahun 1917 sampai
dengan 1920 sangat terasa pengaruhnya di dalam politik Indonesia. Untuk
menyebarkan propaganda perjuangannya, Sarekat Islam menerbitkan surat
kabar yang bernama Utusan Hindia.
Pada tanggal 29 Maret 1913, para pemimpin SI mengadakan pertemuan dengan Gubernur
Jenderal Idenburg untuk memperjuangkan SI berbadan hukum. Jawaban dari Idenburg pada
tanggal 29 Maret 1913, yaitu SI di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto tidak diberi badan
hukum. Ironisnya yang mendapat pengakuan pemerintah kolonial Belanda (Gubernur
Jenderal Idenburg) justru cabang-cabang SI yang ada di daerah. Ini suatu taktik pemerintah
kolonial Belanda dalam memecah belah persatuan SI. Bayangan perpecahan muncul dari
pandangan yang berbeda antara H.O.S Cokroaminoto dengan Semaun mengenai kapitalisme.
9
Menurut Semaun yang memiliki pandangan sosialis, bergandeng dengan kapitalis adalah
haram. Dalam kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya disiplin partai
rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain
terutama yang beraliran komunis. Akhirnya SI pecah menjadi dua yaitu SI Putih dan SI
Merah.
a. SI Putih, yang tetap berlandaskan nasionalisme dan Islam. Dipimpin oleh H.O.S.
Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta.
b. SI Merah, yang berhaluan sosialisme kiri (komunis). Dipimpin oleh Semaun, yang
berpusat di Semarang.
3. Indische Partij (IP)
IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh Tiga
Serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan
Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dimaksudkan untuk mengganti
Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di
Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi
(diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda totok dengan orang
Belanda campuran (Indo). IP sebagai organisasi campuran menginginkan
adanya kerja sama orang Indo dan bumi putera. Hal ini disadari benar
karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama
dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat.
Di samping itu juga disadari betapa pun baiknya usaha yang dibangun oleh orang Indo, tidak
akan mendapat tanggapan rakyat tanpa adanya bantuan orang-orang bumi putera. Perlu
diketahui bahwa E.F.E Douwes Dekker dilahirkan dari keturunan campuran, ayah Belanda,
ibu seorang Indo. Indische Partij merupakan satu-satunya organisasi pergerakan yang secara
terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan
Indische Partij adalah untuk membangunkan patriotisme semua indiers terhadap tanah air. IP
menggunakan media majalah Het Tijdschrifc dan surat kabar ‘De Expres’ pimpinan E.F.E
Douwes Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air
Indonesia. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan
politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial.
4. Perhimpunan Indonesia
Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Vereeniging.
Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sutan Kasayangan Soripada dan RM Noto Suroto.
Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R. Pandji Sosrokartono,
Gondowinoto, Notodiningrat, Abdul Rivai, Radjiman Wediodipuro (Wediodiningrat), dan
Brentel. Tujuan dibentuknya Indische Vereeniging adalah untuk memajukan kepentingan
bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Kedatangan tokoh-tokoh Indische
Partij seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, sangat mempengaruhi
perkembangan Indische Vereeniging. Dalam upaya berkiprah lebih jauh, organisasi ini
memiliki media komunikasi yang berupa majalah Hindia Poetra.
10
5. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya
PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneevliet. Ia bersama temantemannya
seperti Brandsteder, H.W Dekker, dan P. Bergsma, mendirikan Indische Social
Democratische Vereeniging (ISDV) di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh
Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain.
PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang
ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam.
Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut.
a. Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan
kepada cabang Sarekat Islam lokal.
b. Adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang merangkap anggota ISDV
harus keluar dari SI. Akibatnya SI terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih.
Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI semakin besar. PKI
berkembang pesat. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan PKI berkembang pesat.
a. Propagandanya yang sangat menarik.
b. Memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan.
c. Pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai lain.
d. Sikapnya yang tegas terhadap pemerintah kolonial dan kapitalis.
e. Di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa menggantikan Ratu Adil.
Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 1923 Darsono kembali dari Moskow.
Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas.
Pada tanggal 13 November 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan di
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena
massa sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan
ribuan orang yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk
lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa pengekangan dan
penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga sama sekali tidak punya ruang
gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang tetapi secara ilegal mereka masih
melakukan kegiatan politiknya. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk
tetap memperjuangkan aksi revolusioner di Indonesia.
6. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari
studie club. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai
Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927
tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club. Pemberontakan PKI
pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru
dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda.
Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr.
Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang
sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut.
11
a. Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa.
b. PKI sebagai partai massa telah dilarang.
c. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir.
Soekarno (Bung Karno).
Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno
mengeluarkan Trilogi mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan
perbuatan nasional. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk
mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help
(berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya terhadap
pemerintah juga antipati dan nonkooperasi.
7. Partai Indonesia (Partindo)
Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI
pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun
1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi
politik menuju Indonesia Merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional.
Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu self help dan
nonkooperasi. Partindo semakin kuat setelah Ir. Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun
1932, setelah dibebaskan dari penjara. Namun, karena kegiatan-kegiatannya yang sangat
radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Karena tidak
bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar.
8. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Perjuangan radikal yang dilakukan oleh PKI, PI, dan PNI mulai berakhir ketika pemerintah
kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Di samping itu
pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal de Jonge melakukan pengawasan yang ketat
terhadap organisasi-organisasi yang ada pada masa itu. Melihat kondisi tersebut, para tokoh
pergerakan mengubah garis perjuangannya. Dari yang semula radikal dan nonkooperasi
menjadi moderat dan kooperasi dengan menempatkan wakilnya dalam volksraad. Salah satu
organisasi yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra didirikan
di kota Solo oleh dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan
Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra adalah mencapai
Indonesia Raya.
9. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh
orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Moh.
Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia Merdeka. Gerindo juga
menganut asas insidental yang sama dengan Parindra. Tujuan Gerindo antara lain:
a. mencapai Indonesia Merdeka,
b. memperkokoh ekonomi Indonesia,
c. mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan
d. memberi bantuan bagi kaum pengangguran.
12
10. Organisasi Keagamaan
Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal
18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau
pengikut Muhammad. Dengan nama ini memiliki harapan dapat mencontoh segala jejak
perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad. Tujuan yang ingin dicapai adalah memajukan
pengajaran berdasarkan agama Islam, dan memupuk keimanan dan ketaqwaan para
anggotanya.
Dalam rangka mencapai tujuan itu, Muhammadiyah melakukan beberapa upaya berikut.
a. Mendirikan sekolah-sekolah (bukan pondok pesantren) dengan pengajaran agama dan
kurikulum yang modern.
b. Mendirikan rumah sakit dengan nama Pusat Kesengsaraan Umum (PKU).
c. Mendirikan rumah yatim piatu.
d. Mendirikan perkumpulan kepanduan Hisbul Wathan.
11. Organisasi Pemuda dan Wanita
Perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah Tri Koro Dharmo. Organisasi ini berdiri
pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh dr. Satiman
Wirjosandjojo, Kadarman, dan Sunardi. Mereka mufakat untuk mendirikan organisasi
kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura.
Perkumpulan ini diberi nama Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan mulia (sakti, budhi,
bakti). Dalam rangka mengefektifkan perjuangan, diterbitkan sebuah majalah yang juga
diberi nama Tri Koro Dharmo.
Organisasi kepemudaan lainnya yang bersifat kedaerahan banyak bermunculan seperti
Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes,
Timorees Ver Bond, kepanduan, dan sebagainya. Di samping gerakan para pemuda, kaum
wanita juga tidak mau ketinggalan. Pergerakan wanita dipelopori oleh R.A.Kartini dari Jepara
dengan mendirikan Sekolah Kartini. Perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920
antara lain Putri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo. Perkumpulan ini
bertujuan untuk memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan cara memberi
penerangan dan bantuan dana, mempertinggi sikap yang merdeka, dan melenyapkan tindakan
malu-malu yang melampaui batas.
B . Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia
1. Kekosongan Kekuasaan
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang
oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh
dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BPUPKI, atau “Dokuritsu Junbi Cosakai”, berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk
lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga
menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun
dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
13
Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua
BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk
bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang
kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia,
pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa
Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap
memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan
sebagai hadiah Jepang.
Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam,
mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera
memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat
dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang
menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.
Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat,
Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena
menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Keadaan ini merupakan
peluang yang sangat baik bagi bangsa indonesia, karena saat itu indonesia
2. Perbedaan pendapat antara kelompok tua dan muda
Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut
Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan
kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh
mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal
bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak
menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan
dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah
sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha
bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa
militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan
Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke
kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di
Jl Imam Bonjol 1).
Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di
Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari
Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya
di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
persiapan Proklamasi Kemerdekaan.
Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh
Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI
pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul.
Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok
14
3. Peristiwa Rengasdengklok
Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana yang konon kabarnya
terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka yang
tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16
Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain,
mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan
Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok.
Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di
sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang
telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana,
dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad
Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka
diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka
menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo
berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan
kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat
bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan
untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk
menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai
tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.
Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda
Maeda
Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro
Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala
pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-
Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi
Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima
kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal
16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo,
tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia
sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta
menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang
bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta
meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura
tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan
ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia
mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat
(Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.
Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan
Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks
Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura,
Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan
oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah,
Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang
15
mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada
Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan
agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung
Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti “transfer of power”. Bung Hatta,
Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim
Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.
Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut
menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor
(Laut) Dr. Hermann Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di
Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno,
Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).
C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 – 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di
ruang makan di laksamana Tadashi Maeda jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks
proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks
proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik,
Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu
adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi
Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman
Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar
Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan
proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera
Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh
Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.
Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan
pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah
Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut.
Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang
Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera
berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.[4]. Sampai saat ini, bendera pusaka
tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.Setelah upacara selesai
berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang
terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke
Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak.
Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.[5]
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil
keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar
negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian
terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI)
dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan
M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden
16
dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan
dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Isi Teks Proklamasi
Isi teks proklamasi kemerdekaan yang singkat ini adalah:
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta
Di sini ditulis tahun 05 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605
D. Penyebarluasan Berita Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia
Setelah Proklmasi berita kemerdekaan Indonesia segera menyebar di Jakarta dan selanjutnya
disebarkan ke seluruh Indonesia. Penyambutan berita Proklamasi terbukti dengan adanya
pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambil alihan pucuk pimpinan dan semangat terus
berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penyebarluasan berita
Proklamasi tersebut dilakukan melalui,
1. Radio kantor berita Jepang, Domai yang berhasil dikacaukan. Berita proklamasi tersebut
tersiar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebanyak tiga kali. Bahkan setiap 30 menit hingga
siaran berakhir pukul 16.00 berita tersebut terus diulang. Berita kemerdekaan Indonesia
akhirnya dapat tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri. Berita
kemerdekaan Indonesia tersebut terus tersebar kemana-mana.
2. Surat Kabar, surat kabar yang pertama menyebarkan berita tentang proklamasi
kemerdekaan Indonesia adalah Tjahaja di Bandung dan Soeara Asia di Surabaya. Hampir
seluruh harian di jwa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita
proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Selebaran yang disebarkan di penjuru kota.
4. Spanduk dan Pamflet dipasang ditempat-tempat strategis yang mudah dilihat khalayak
ramai.
5. Aksi corat-coretan pada tembok-tembok atau bahkan pada gerbong-gerbong kereta api.
6. Penyebaran berita dari mulut ke mulut secara beranting, salah satu kelompok yang
terkemuka yaitu kelompok Sukarni yang bermarkas di Jalan Bogor.
7. Berita Proklamasi disiarkan ke daerah-daerah melalui utusan daerah yang kebetulan
waktu itu mengikuti sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 1945, diantaranya
8. Teuku Moh. Hasan (Sumatra), Sam Ratulangie (Sulawesi), I Gusti Ketut Puja (Sunda
Kecil/Nusa Tenggara), Hamidhan (Kalimantan), Latuharhary (Maluku)
9. Pengiriman delegasi ke Negara-negara sahabat untuk menyebarluaskan berita proklamasi
kemerdekaan, misalnya Mr. Pilar dan Mr. A.A Maramis ke India guna mendapat
dukungan atas kemerdekaan RI.
17
BAB 3 KEMERDEKAAN INDONESIA HINGGA
SUPERSEMAR
A. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden
Saat sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945, dalam sidang inilah
dasar negara kita mulai dibicarakan orang diantara para pembicaranya adalah M. Yamin dan
Bung Karno yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka.
Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas
lima hal, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima
hal, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung
Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno
mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk
membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk
dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi
kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni
1945.
18
Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para
anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya
dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri
atas sembilan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin
Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan
sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”.
Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah
merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari
kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin
bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17
Agustus 1945.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya dengan
keputusan mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil
presiden. Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum
mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17
Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia
bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar
pada alinea keempat preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka
rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja
diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI,
khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus
Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha
meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa.
19
Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat
Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan
dan diganti dengan “Yang Maha Esa”. Selain itu, juga ada perbaikan lainnya seperti pada bab
III, pasal 6 UUD 1945 yang sebelumnya menyatakan bahwa “Presiden ialah orang indonesia
asli yang beragama islam, diubah menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli. Dalam
sidang ini pula rancangan undang-undang dasar ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-
Undang Dasar 1945.
Pada waktu sidang PPKI membahas Bab III rancangan UUD 1945, Otto Iskandardinata
mengusulkan agar sekaligus saja memilih presiden dan wakilnya. Ia mengusulkan Soekarno
sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Ternyata usul tersebut diterima
secara bulat dan disambut dengan upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya sebanyak 2
kali. Dengan demikian kedua proklamator tersebut, sejak 18 Agustus 1945 resmi menjadi
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.
B. Pembentukan Lembaga-Lembaga Negara
Setelah menetapkan Soekarno dan Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik
Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI melanjutkan sidangnya. Namun seblum
sedang dimulai Presiden Soekarno menunjuk Mr.Ahmad Subardjo, Sutarjo, dan Mr. Kasman
untuk membentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata yang menghasilkan
keputusan sebagai berikut :
a. Pembagian wilayah Republik Indonesia
Dalam upaya mempermudah dan memperlancar pelaksanaan birokrasi pemerintahan,
Panitia Kecil memutuskan bahwa wilayah negara Republik Indonesia di bagi menjadi 8
Provinsi dan masing – masing dipimpin oleh Gubernur, antara lain :
1. Sumatera : Teuku Mohammad Hasan
2. Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : R. Panji Suruso
4. Jawa Timur : R.M. Suryo
5. Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Puja
6. Maluku : Mr. J. Latuharhary
7. Sulawesi : Dr. G.S.S.J Ratulangi
8. Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Nur
b. Pembentukan Komite Nasional
Anggota KNIP berasal dari golongan muda dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai
daerah jumlahnya 137 orang. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di
Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.
Sidang KNIP pertama berhasil memilih ketua dan wakil ketua.
Kasman Singodimedjo dipilih sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua I : M. Sutardjo;
Wakil Ketua II : Latuharhary; Wakil Ketua III : Adam Malik. Namun karena situasi
keamanan yang tidak menentu, pembentukan Komite Nasional Daerah gagal dibentuk
20
c. Pembentukan departemen dan penunjukan para menteri
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehakiman
5. Menteri Kemakmuran;
6. Menteri Keamanan Rakyat
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Pengajaran,;
9. Menteri Penerangan
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Pekerjaan Umum
12. Menteri Perhubungan;
13. Menteri Negara
C. Perkembangan Politik Pada Masa Awal Kemerdekaan
Sampai Tahun 1950
1. Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik
Alasan Keluarnya Maklumat Pemerintah No. X 16 Oktober 1945 :
1. Adanya kesan politik bahwa kekuasaan Presiden terlalu besar sehingga
dikhawatirkan diktator
2. Adanya propaganda Belanda bahwa pemerintah RI adalah pemerintahan yang
bersifat Fasis, seperti yang menganut. Oleh karena itu Belanda menganjurkan
kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan RI.
3. Untuk menunjukkan kepada dunia internasional khususnya pihak sekutu bahwa
Indonesia yang baru merdeka adalah demokratis, bukan negara fasis buatan
Jepang
Ketika pemerintah merencanakan pembentukan partai tunggal dengan menetapkan PNI
sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, reaksi keras bermunculan. Akhirnya
rencana itu dibatalkan dengan dikeluarkannya Maklumat No.X yang ditandatangani oleh
Wakil Presiden Drs.Moh Hatta pada tanggal 3 November 1945. Keluarnya Maklumat itu
menunjukkan bahwa negara Indonesia yang baru berdiri itu merupakan sebuah negara
demokrasi. Setelah keluarnya maklumat ini, banyak bermunculan partai politik dengan
berbagai latar belakang dan ideologi yang berbeda, seperti berikut :
1. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) berdiri 7 November 1945, dipimpin
oleh Dr. Sukiman Wirjosanjoyo
2. PKI berdiri 7 November 1945, dipimpin oleh Moh. Yusuf.
3. PBI (Partai Buruh Indonesia) berdiri 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono
4. PRJ (Partai Rakyat Jelata) berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sutan
Dewanis
5. Parkindo (Partai Kristen Indonesia) berdiri 10 November 1945, dipimpin oleh
Probowinoto
21
6. Parsi (Partai Sosialis Indonesia) berdiri 10 November 1945, dipimpin oleh Amir
Syarifuddin
7. Paras (Partai Rakyat Sosialis) berdiri tanggal 20 November 1945, dipimpin oleh Sutan
Syahrir. Parsi dan Paras kemudian bergabung menjadi Partai Sosialis yang dipimpin
oleh Sutan Syahrir, Amir Syarifuddin dan Oei Hwee Goat, pada bulan Desember 1945
8. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia) berdiri 8 Desember 1945, dipimpin oleh
I.J. Kasimo.
9. Permai (Persatuan Rakyat Marhaen) berdiri 17 Desember 1945, didirikan oleh J.B.
Assa
10. PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri tanggal 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik
Joyosukarto.
2. Konflik antara Partai-Partai Politik
Upaya yang dilakukan bangsa Indonesia mengahadapi kembalinya belanda berkuasa atas
wilayah indonesia yang terpecah-pecah. Hal ini terlihat dengan jatuh bangunnya kabinet
yang berkuasa pada masa itu. Kabinet yang pernah berkuasa antara tahun 1945 sampai
tahun 1950, antara lain :
1. Kabinet Presidentil Pertama, taggal 2 September 1945 – 14 November 1945
2. Kabinet Syahrir I, 14 November 1945 – 12 Maret 1946
3. Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946 – 20 Oktober 1946
4. Kabinet Syahrir III, 20 Oktober 1946 – 27 Juni 1947
5. Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947 – 11 November 1947
6. Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947 – 29 Januari 1948
7. Kabinet Hatta I (Presidentil), 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1948
8. Kabinet Darurat (PDRI), 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
9. Kabinet Hatta II (Presidentil), 4 Agustus – 20 Agustus 1949
D. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan di
Berbagai Daerah
Setelah menghancurkan Jepang, Komando Sekutu Asia Tenggara di Singapura
memerintahkan tujuh perwira Inggris untuk datang ke Indonesia dibawah pimpinan Mayor
A.G. Greenhalg. Mereka tiba di Indonesia pada tanggal 8 September 1945 dengan tugas
mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia. Kedatangan sekutu di Indonesia yang
diboncengi tentara NICA (Netherland Indies Civil Administration mengakibatkan tugas TNI
makin berat untuk mempertahankan kemerdekaan. Usaha mempertahankan kemerdekaan
demudian dilakukan dengan cara militer dan perundingan (aklamasi).
Konflik Indonesia-Belanda banyak terjadi di daerah-daerah, seperti pertempuran di Surabaya,
Bandung, Medan, Manado, Biak, dan sebagainya.
A. Pertempuran di Surabaya
Kekuatan asing yang harus dihadapi Republik Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia
adalah Sekutu yang ditugaskan untuk menduduki wilayah Indonesia dan melucuti tentara
Jepang. Yang melaksanakan tugas ini adalah Komando untuk Asia Tenggara, dipimpin
oleh laksamana Lord Louis Mountbatten. Kemudian, Mountbatten membentuk suatu
22
komando yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah
pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison.
Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan AFNEI dari brigade 49 mendarat di Tanjung
Perak, Surabaya yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. Kedatangan pasukan
AFNEI di Surabaya menumbuhkan kecurigaan bagi pemerintah RI bahwa kedatangan
AFNEI diboncengi oleh NICA. Kecurigaan itu bisa diatasi setelah adanya kesepakatan
antara Mallaby dan wakil pemerintah RI bahwa AFNEI menjamin tidak ada pasukan
Belanda (NICA) yang membonceng mereka dan tugas AFNEI di Indonesia hanya
melucuti tentara Jepang. Namun kesepakatan tersebut diingkari oleh pihak AFNEI.
Terbukti pihak AFNEI melakukan provokasi yang mengundang kemarahan rakyat
Surabaya.
Provokasi yang dilakukan AFNEI adalah sebagai berikut.
a. Pasukan AFNEI menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan kolonel angkatan
laut Belanda yang ditawan pemerintah RI. Penyerbuan ini dilakukan pada tanggal 26
Oktober 1945.
b. Pada tanggal 27 Oktober 1945 AFNEI menduduki tempat-tempat penting, seperti
pangkalan udara Tanjung Priok, kantor pos besar, dan tempat-tempat penting lainnya.
c. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pesawat terbang AFNEI menyebarkan pamflet yang
isinya memerintahkan kepada rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan
senjata yang dirampas dari Jepang.
Provokasi yang dilakukan AFNEI membuat kepercayaan pemerintah RI di Surabaya
menjadi pudar. Kemudian, pemerintah mulai memerintahkan pemuda dan TKR untuk
bersiaga. Pada tanggal 27 Oktober 1945 mulailah pertempuran antara pasukan Indonesia
melawan AFNEI. Pertempuran ini membuat pasukan AFNEI terancam hancur.
Di tengah situasi yang mencekam, Jenderal D.C. Hawthorn menghubungi Soekarno untuk
berunding guna membantu meredakan serangan pasukan Indonesia. Soekarno-Hatta dan
Amir Syarifuddin tiba di Surabaya tanggal 29 Oktober 1945. Perundingan antara
pemerintah RI dan AFNEI mencapai kesepakatan untuk membentuk panitia penghubung
(contact commitee) yang bertugas menjernihkan kesalahpahaman dan menyerukan
gencatan senjata.
Insiden yang terjadi di Gedung Internasional yang mengakibatkan tewasnya Brigjen
Mallaby, menyulut kemarahan pasukan AFNEI. Mereka menambah pasukan di bawah
pimpinan Mayjen R.C. Mansergh.
Pada tanggal 9 November 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum sebagai berikut.
a. AFNEI menuntut balas atas kematian Brigjen Mallaby.
b. AFNEI menginstruksikan kepada pemerintah, pemuda, keamanan, dan masyarakat
untuk melapor, menyerahkan senjata, meletakkan tangan diatas kepala, dan
menandatangani penyerahan tanpa syarat.
Batas ultimatum itu ditentukan sampai tanggal 1 November 1945 pukul 06.00 WIB.
Apabila tidak dijalankan, maka Surabaya akan digempur melalui darat, laut, dan udara.
Ultimatum itu sempat melecehkan martabat rakyat Indonesia. Dalam suasana yang makin
23
tegang, Menlu Achmad Soebardjo menyerahkan keputusan kepada rakyat Surabaya.
Memalui siaran radio, Gubernur Jawa Timur, Surya, mengumumkan penolakan secara
tegas atas ultimatum AFNEI.
Pada tanggal 10 November 1945, pasukan AFNEI menggempur kota Surabaya melalui
darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kota Surabaya,
walaupun telah menelan banyak korban. Kota Surabaya dapat dipertahankan hampir 3
minggu. Pertempuran yang terakhir terjadi pada tanggal 28 November 1945 di Gunung
Sari.
B. Bandung Lautan Api
Pada bulan Oktober 1945, Tentara Republik Indonesia (TRI) dan pemuda serta rakyat
sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Pada
saat itu, pasukan AFNEI sudah memasuki kota Bandung. Pasukan AFNEI menuntut
pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata. Disamping itu, TRI harus mengosongkan
kotra Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 Oktober 1945.
Tuntutan dari AFNEI tersebut tidak diindahkan oleh TRI maupun rakyat Bandung.
Dipimpin oleh Arudji Kartawinata, TRI dan pemuda Bandung melakukan serangan
terhadap kedudukan AFNEI. Pertempuran itu berlanjut hingga memasuki tahun 1946.
Pada tanggal 23 maret 1946, AFNEI kembali mengeluarkan ultimatum supaya TRI
meninggalkan kota Bandung. Ultimatum itu diperkuat dengan adanya perintah dari
pemerintah pusat Jakarta supaya TRI meninggalkan Bandung.
Perintah dari pusat tersebut memang bertentangan dengan instruksi dari markas TRI di
Yogyakarta. Sebelum meninggalkan Bandung, TRI mengadakan perlawanan dengan cara
membumihanguskan kota Bandung bagian selatan. Tindakan itu membawa akibat fatal
bagi pasukan AFNEI, karena mengalami kesulitan akomodasi dan logistik di kota
Bandung. Tindakan membumihanguskan kota dikenal dengan Bandung Lautan Api.
C. Pertempuran Medan Area
Karena sulitnya komunikasi, proklamasi kemerdekaan baru diumumkan secara resmi di
Medan pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku
Gubernur Sumatra. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan
Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan AFNEI ini diboncengi
oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan.
Kedatangan pasukan AFNEI disambut baik oleh pemerintah RI karena pemerintah RI
menghormati tugas AFNEI di Indonesia.
Namun dibalik itu, sehari setelah AFNEI mendarat di Belawan, pasukan AFNEI
mendatangi kamp-kamp tawanan untuk membebaskan tawanan perang yang kebanyakan
orang Belanda. Tawanan yang dibebaskan itu, kemudian dipersenjatai dan dibentuk
menjadi Batalyon KNIL di Medan.
Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda sehingga meletuslah pertempuran di
Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran tidak hanya terjadi di Medan,
24
melainkan menyebar ke kota-kota lain, seperti Pematangsiantar dan Brastagi. Dalam
menghadapi kedatangan Sekutu dan NICA, para pemuda membentuk kekuatan militer,
yaitu TKR Sumatra Timur yang dikomandani oleh Achmad Tahir. Juga, para pemuda
membentuk Laskar Perjuangan Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur.
Pada tanggal 18 Oktober 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan
TKR dan Laskar Perjuangan supaya menyerahkan senjata. Tanggal 1 Desember 1945
AFNEI membatasi daerah Medan dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan
Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Medan Area) di sudut-sudut pinggiran kota
Medan. Selain itu, pasukan AFNEI dan NICA mengadakan aksi pembersihan unsur-unsur
RI diseluruh kota.
Aksi ini menimbulkan reaksi tembak menembak dan pertempuran tidak bisa dihindari
lagi. Dalam bulan April 1946, kota Medan dikuasai oleh pasukan AFNEI. Gubernur,
TKR, dan Wali Kota Medan memindahkan pusat pemerintahan ke Pematangsiantar.
Karena tidak adanya komando yang jelas, mengakibatkan serangan para pejuang
Indonesia terhadap AFNEI tidak berarti dan tidak membuahkan hasil yang baik. Untuk
mengefektifkan serangan terhadap pasukan AFNEI, para komandan yang berjuang di
Medan mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi dan membentuk satuan komando yang
bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Pertemuan ini berlangsung pada
tanggal 19 Agustus 1946. Dengan terbentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan
Area, serangan terhadap pasukan AFNEI menjadi lebih efektif.
D. Peristiwa Merah Putih di Menado
Karena sulitnya komunikasi, proklamasi kemerdekaan di Menado mengalami
keterlambatan seperti di daerah-daerah lain di luar pulau Jawa. Sejak pasukan AFNEI
mendarat di Menado yang diboncengi oleh pasukan NICA, upaya penegakan kedaulatan
Indonesia makin sulit. Kedatangan pasukan AFNEI adalah untuk membebaskan anggota
KNIL bekas tawanan Jepang yang kemudian dipersenjatai dan dikenal dengan nama
Tangsi Putih.
Sejak akhir tahun 1945 pasukan AFNEI meninggalkan sulawesi utara dan kekuasaan
diserahkan sepenuhnya kepada NICA. Sejak saat itu, pasukan NICA bertindak semenamena
dan melakukan penangkapan pada sejumlah tokoh RI. Tindakan yang dilakukan
NICA ini mengundang reaksi dari para pendukung RI, terutama para pemuda dan mantan
anggota KNIL yang berasal dari Indonesia. Mantan anggota KNIL ini dikenal sebagai
Tangsi Hitam yang kemudian membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI).
Pada pertengahan Januari 1946 PPI mengadakan rapat rahasia untuk menggalang aksi
perlawanan. Namun kegiatan tersebut diketahui oleh NICA yang berakibat beberapa
pimpinan PPI ditangkap. Senjata dari pasukan Tangsi Hitam dapat dilucuti oleh NICA,
tetapi kejadian tersebut tidak mengerutkan semangat para pejuang di armada.
Pada tanggal 14 Februari 1946 tanpa dilengkapi senjata, PPI menyerbu kedudukan NICA
di Teling. Mereka membebaskan para tokoh pejuang Indonesia yang ditawan dan mampu
menawan komandan NICA beserta anak buahnya. Pada hari itu juga, sebagian pejuang
Indonesia mengambil bendera Belanda yang berada di pos penjagaan da merobek warna
25
birunya sehingga yang masih ada hanya warna merah dan putih. Bendera itu dikibarkan di
Tangsi Teling. Peristiwa ini menandai peristiwa merah putih di Menado.
Serangan PPI masih dilanjutkan dan berhasil menguasai markas NICA di Tomohon dan
Tondano. Setelah kedudukan NICA dapat diambil alih oleh para pejuang Indonesia, pada
tanggal 16 Februari 1946 dibentuklah pemerintahan sipil, dan sebagai residennya adalah
B.W. Lapian. PPI juga membentuk TKR yang dipimpin oleh C.H. Taulu, Wuisan, dan J.
Kaseger. Akhirnya, kompi KNIL Tangsi Hitam dijadikan Tentara Republik Indonesia.
E. Peristiwa Merah Putih di Biak
Seperti di daerah lain, upaya untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di Biak (Papua)
mengalami hambatan dari pasukan NICA. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di
Irian (Papua Barat) disambut gembira. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan
bergema di kota-kota, seperti Jayapura, Sorong, dan Serui. Para tokoh-tokoh pejuang Irian
membentuk Komite Nasilnal Daerah yang dipimpin oleh Martin Indey. Di Biak terbentuk
pula Partai Indonesia Merdeka yang dipimpin oleh Lucas Roemkorem. Kegiatan mereka
menyusun kekuatan untuk melawan Belanda.
Sejak berkobarnya semangat nasionalisme, para pemuda Irian menggunakan lencana
merah putih. Mereka dengan berani mengibarkan sang merah putih dan
menyelenggarakan rapat-rapat umum. Pada tanggal 14 Maret 1948 para pejuang Irian
menyerang tangsi militer Belanda di Sorido dan Biak yang dipimpin oleh Yoseph. Karena
persenjataan NICA lebih unggul, maka serangan mengalami kegagalan. Tiga orang
pimpinan ditangkap dan diadili di Belanda. Dua orang dihukum mati dan seorang dijatuhi
hukuman seumur hidup.
F. Perjanjian Linggarjati
Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan
menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam
perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak
diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi
khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah
mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan
tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut :
· Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan
yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de
facto paling lambat 1 Januari 1949,
· Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara
Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu
bagiannya adalah Republik Indonesia
· Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda
dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis
Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan
bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni
26
Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan
kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah
ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB.
Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat
arbitrase.
Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari
kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung
pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai
kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang
diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.
G. Agresi Militer Belanda I
Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam
14 hari, yang berisi:
1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang
diduduki Belanda;
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah
Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor
Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama
masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras
dari kalangan parpol-parpol di Republik. Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung
tiba, Belanda terus “mengembalikan ketertiban” dengan “tindakan kepolisian”. Pada tanggal
20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan ‘aksi
polisionil’ mereka yang pertama. Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana
mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang
bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten),
dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan
yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai
semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar
Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang
diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat
Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan
diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui
tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.
Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam
kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi
Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk
melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan
merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi
pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai ‘aksi polisional’ tersebut
27
serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap
Republik.
H. Perjanjian Renville
Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia
dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera
setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia,
Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu . Tanggal 17 Januari 1948
berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata
menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang
berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi
Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati,
karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau
besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang
direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada
Indonesia Serikat.
Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa
peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang
persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan
Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan
diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat
aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani
agar Belanda tidak “menimbulkan rasa benci Amerika”.
Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan
Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno
dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih
lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti
sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi
dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang
dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah
I. Agresi Militer Belanda II
Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap
Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta,
Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya
Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin
Prawiranegara.
J. Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta
Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara
secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di
wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah
sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan
kepada dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan
28
cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam
perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk
mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa
Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan
perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta
sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta
E. Perjuangan Mewujudkan Kembali NKRI
1. Perjanjian Roem-Royen
Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda,
terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya
kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding
dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati
Perjanjian Roem Royen.
2. KMB (Konferensi Meja Bundar)
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia
dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November
1949. Yang menghasilkan kesepakatan:
· Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) .
· Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan
3. UUDS 1950
Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presifen Soekarno menandatangani Rancangan Undang-
Undang Dasar menjadi Rancangan Undang-Undang Dasar Semestara yang kemudian dikenal
dengan UUDS 1950 sebagai konstitusinya.
4. Pengeluaran Dekret Presiden 1959 dan kembali ke NKRI
Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan
UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10
November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan
UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali
kepada UUD ’45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas
menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya
menganjurkan untuk kembali ke UUD ’45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan
pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju.
Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang,
karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yg
harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota)
agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1
dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum.
Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses (masa perhentian sidang
[parlemen]; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata merupakan akhir dari upaya
penyusunan UUD.
29
Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan
dalam upacara resmi di Istana Merdeka.
Isi dari Dekret tersebut antara lain :
1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan kembali UUD ’45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
F. Perjuangan Menghadapi Pergolakan Dalam Negeri
1. Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948
Puncak pergerakan PKI Madiun yaitu pada tanggal 18 September 1948 yaitu dengan
pernyataan tokoh PKI tentang berdirinya Sovyet Republik Indonesia yang bertujuan men
gganti dasar negara pancasila dengan Komunis. PKI melancarkan aksinya dengan menguasai
seluruh karesidenan Pati dan juga melakukan pembunuhan dan penculikan secara besarbesaran
terhadap setiap golongan yang dianggap musuhnya. Ini mndorong pemerintah
melakukan tindakan tegas. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto
dan Kolonel Sungkono untuk mengerahkan kekuatan TNI untuk menhadapi gerakan
pemberontakan PKI. Dengan bantuan rakyat pula, tanggal 30 September 1948 Madiun
berhasil direbut kembali. Dalam pelarian Musso dan Amir Syariuddin tewas tertembak.
2. Gerakan Darul Islam (DI/TII)
Pada masa perjuangan kemerdekaan, Kartosuwiryo telah mempunyai cita-cita untuk
mendirikan negara islam indonesia. Sejak ditandatanganinya perjanjian renville tanggal 8
Desember 1947. Pasukan TNI harus meninggalkan wilayah jawa barat dan hijrah ke jawa
tengah. Kartosuwiryo yang memimpin pasukan Hisbullah dan Sabilillah tidak ikut serta
dalam hijrah tersebut, ia kemudian membentuk DI/TII yang bermarkas besar di Gunung
Cepu. Pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat Negara Islam Indonesia
dibentk dengan Kartosuwiryo sebagai kepala negaranya. Kembalinya Divisi Siliwangi yang
ingin memasuki wilayah jawa barat, membuat DI/TII melakukan perlawanan. Akhirnya pada
tahun 1960 dilaksanakan operasi Pagar Betis oleh TNI dan rakyat untuk menyerang
Kartosuwiryo. Pada tanggal 4 Juni 1962, ia tertangkap dan dijatuhi hukuman mati.
3. Gerakan 30 September 1965/PKI
a. Sebab munculnya G30SPKI
Sejak tepilihnya Aidit sebagai ketua PKI tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali
PKI. Dalam Pemilihn Umum tahun 1955, PKI berhasil menjadi satu dari empat partai besar
di Indonesia disamping PNI, Masyumi, dan NU.
PKI juga membentuk biro khusus untuk mempersiapkan kader-kader diberbagai organisasi
politik termasuk ABRI, juga mempengaruhi presiden Soekarno untuk menyingkirkan lawanlawan
politiknya, Setelah PKI cukup kuat, dilancarkan isu bahwa pimpinan Angkatan Darat
akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat Peringatan Ulang Tahun ABRI
5 Oktober 1965.
30
b. Gerakan 30 September terjadi
Menjelang 30 september 1965, kesehatan Presiden Soekarno mulai menurun. Mengetahui
keadaan ini, Aidit langsung memulai gerakan. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung ,
Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung memerintahkan kepada seluruh
anggota untuk siap dan mulai bergerak pada dini hair 1 Oktober 1965 untuk melakukan
penculikan dan pembunuhan terhadap 6 Perwira tinggi dan Seorang Perwira Pertama
Angkatan Darat. Para Korban dibawa ke Lubang Buaya. Kemudian dimasukkan dalam sumur
tua dan ditimbun dengan sampah dan tanah. Ketujuh korban dari TNI Angkatan darat sebagai
berikut :
1. Letnan Jenderal Ahmad Yani
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto
3. Mayor Jenderal Haryono Tirtodarmo
4. Mayor Jenderal Suwondo Parman
5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan
6. Brigadir Jenderal Soetono Siswomiharjo
7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean
c. Penumpasan G30SPKI
Langkah yang dilakukan yaitu menetralisasi pasukan yang berada disekitar Medan Merdeka.
Operasi pemumpasan ini dilakukan pada sore hati pukul 19.15 1 Oktober 1965. Sementara
itu, pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi
dan mengamankan gedung medan merdeka tanpa bentrokan senjata.
Karena basis utama G30SPKI berada sisekitar lapangan udara halim perdana Kusuma, maka
langkah berikutnya adalah berupaya membebaskan lapangan tersebut dari tangan G30SPKI.
Presiden Soekarno dihimbau untuk meninggalkan Halim Perdana Kusuma, menuju Istana
Bogor. Kemudian Pasukan RPKAD dan Pasukan Batalyon 238 Kujang serta Balalyon 1
Kavaleri bergerak menuju sasaran. Pada pukul 06.10 WIB tanggal 2 Oktober 1965, Halim
Perdana Kusuma sudah berhasil dikuasai.
Dalam derakan pembersihan disekitar lubang buaya pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil
ditemukan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang dikubur dalam Sumur
Tua.Pengangkatan jenazah dilakukan tanggal 4 Oktober 1965, kemudian seluruh jenazah
dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Keesokan harinya, bertepatan hari ulanga
tahun ABRI, jenazah mereka di makamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
d. Dampak Setelah G30SPKI
Setelah peristiwa G30SPKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi
nasional sangat menyedihkan, kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu,
kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Kehidupan
ekonomi juga suram, sehingga kemeralatan dan kekurangan makanan terjadi dimana-mana.
Untuk mendapatkan bahan-bahan pokok, orang harus antri telebih dahulu.
Inflasi yang hingga mencapai 600% setahun, kenaikan bahan bakar yang menjadi 4 kali lipat
menjadikan timbulnya demonstrasi besar-besaran yang lebih dikenal dengan tritura pada
tanggal 10 Januari 1966. Tritura adalah kependekan atau singkatan dari tri tunturan rakyat
atau tiga tuntutan rakyat yang dicetuskan dan diserukan oleh para mahasiswa KAMI
31
(Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia / ABRI pada tahun 1965 yang ditujukan kepada Pemerintah.
Sebelumnya tunturan pembubaran PKI serta perombakan kabinet pada pemerintah telah
digaungi oleh KAP-Gestapu yang merupakan singkatan dari (Kesatuan Aksi Pengganyangan
Gerakan 30 September).
Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat Berisi / Memiliki Isi :
1. Bubarkan PKI
2. Perombakan Kabinet
3. Turunkan Harga
Awal keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno
mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan
nama “kabinet 100 menteri”. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai
panglima pasukan pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan
liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah
pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di
Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I
Soebandrio.
Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan
Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah
disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena
yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto
(yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku
Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat
peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri
sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam
sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap
sebagai sebuah kejanggalan).
Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui
Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral
Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam
hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai
situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu
menendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa
yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral
(purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.
Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat
Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada
Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu
untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
32
BAB 4 PENUTUP
A. KESIMPULAN
17 Agustus 1945, Hari dimana Negara Republik Indonesia kita tercinta merdeka. Suatu
pencapaian yang sangat sulit untuk bisa melaksanakan kemerdeka tersebut. Dimulai saat
penjajahan Belanda mulai banyak muncul penderitaan. Penderitaan rakyat itu memacu
para mahasiswa dan pemuda masa itu untuk melawan Belanda dengan cara mereka
sendiri yaitu dengan cara mendirikan organisasi pergerakan nasional. Seperti budi Utomo,
Sarekat Islam (SI), Indische Partij (IP), Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis
Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia (Partindo), Partai
Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Organisasi Keagamaan
dan Organisasi Pemuda dan Wanita. Namun, diantara organisasi ini, ada beberapa yang
keliru dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI ini, seperti PKI yang malah membuat
lembaran hitam bagi kemerdekaan Indonesia.
6 Agustus 1945, dimulai ketika sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima
Jepang oleh Amerika Serikat. 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas
Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan
sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan
kemerdekaannya. Proklamasipun dimulai dengan perdebatan antara golongan tua dan
muda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda
mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun
golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya
pertumpahan darah pada saat proklamasi.
Para pemuda pejuang kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945,
mereka membawa Soekarno dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal
sebagai peristiwa Rengasdengklok. Akhinya pada 17 Agustus 1945, di kediaman
Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 pada pukul 10:00 diproklamirkanlah kemerdekaan
Indonesia. Kemudian selanhjutnya dilakukan pegesahan UUD 1945, Pemilihan Presiden,
Pembagian wilayah Republik Indonesia, Pembentukan Komite Nasional, Pembentukan
depatemen dan mentretinya.
Perjuangan kemerdekaan Indonesia, belum sampai disini masih banyak masalah yang
muncul misalnya seperti konflik antar partai politik, pertempuran di Surabaya, Bandung
Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Perjnajian Linggarjati, Perjanjian Renville, Agresi
Militer Belanda I dan II. Sampai dasar Negara UUD 1945 sempat berubah menjadi
UUDS 1950, Keluarnya Dekrit Presiden 1959, dan pemberontakan yang dilakukan anak
bangsa sendiri seperti PKI di Madiun, DI/TII, dan Gerakan 30 September yang memicu
Negara Indonesia ini tidak stabil dibidang politik, pangan, dan lain sebagainya.
Dibalik semua permasalahan yang saya sebutkan di atas, kita bangsa Indonesia harus
bangga dengan kemerdekaan Negara kita yang bukan pemberian dari penjajah. Namun
hasil perjuangan para pejuang kemersekaan dimasa kemerdekaan dulu yang rela
berkorban atas apapun yang penting Negara kita mendeka, bahkan nyawa sekalipun..
Sekarang, seharusnya kita sebagai pemuda juga harus memiliki semangat seperti pejuang
dulu, namun cara kita saja yang berbeda. Kita hanya terus melanjutkan perjuangan ini
33
agar bagaimana kedepannya Negara kita Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju
disegala bidang dengan tidak melupakan sila-sila yanga ada dalam pancasila..
B. SARAN
Sedikit saran yang bisa saya berikan adalah sebagai berikut :
1. Sikap perjuangan para pemuda saat kemerdekaan dulu, sebaiknya harus sema dengan
sikap pemuda zaman sekarang dalam menghadapi masalah Negara maupun masalah
pribadi. Kini banyak para pemuda yang mudah putus asa menyelesaikan suatu masalah.
Misalnya, diberi tugas buat makalah saja, sudah ada yang mengeluh. Coba lihat pemuda
dulu, mereka susah payah pegang bambu runcing untuk melawan penjajah, keluar masuk
hutan, naik turun gunung, dan lain sebagainya.
2. Mengenai Museum-museum sejarah Indonesia, yang kini banyak yang tidak terawat
dibiarkan rusak, tidak terurusi. Seharusnya pemerintah lebih menjaga asset Negara ini.
34
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_5._MUNCUL_DAN_BERKEMBANGNYA_PERGERAKAN_N
ASIONAL_INDONESIA”
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959″
3. http:Mrday49•s.wordpress.com
4. http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia”
5. “http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945-1949)”
6. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959-1966)”
7. Buku sejarah SMA Kelas 3 Jurusan IPS

28
Mar
17

Sejarah Nama Indonesia

 

Jumat, 31 Oktober 2014

Sejarah nama indonesia

kita sudah sangat akrab dengan nama indonesia, ya itulah nama dari negara tercinta kita ini. namun diantara kita kadang tidak tahu apa itu indonesia, dari mana kata indonesia berasal, oleh karena itu saya akan sedikit memaparkan sejarah dari nama negara indonesia yang kita cintai ini.Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai (“Kepulauan Laut Selatan”). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (“Kepulauan Tanah Seberang”), nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (“Pulau Emas”, diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jaza’ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab, luban jawi (“kemenyan Jawa”), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil “orang Jawa” oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut kulluh Jawi (“semuanya Jawa”).Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut “Hindia Muka” dan daratan Asia Tenggara dinamai “Hindia Belakang”, sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia (Indische Archipel, Indian Archipelago, l’Archipel Indien) atau Hindia Timur (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah “Kepulauan Melayu” (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l’Archipel Malais). Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlandsch-Indie (Hindia-Belanda). Pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur) untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini.Eduard Douwes Dekker (1820-1887), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu “Insulinde”, yang artinya juga “Kepulauan Hindia” (dalam bahasa Latin “insula” berarti pulau). Nama “Insulinde” ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20.Nama IndonesiaKi Hajar Dewantara, salah satu pribumi yang pertama kali menggunakan nama Indonesia ketika mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau.Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA, BI: “Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur”)), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.Dalam JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations (“Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia”). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia.Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi “Orang Indunesia” atau “Orang Malayunesia”.Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago (“Etnologi dari Kepulauan Hindia”). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah Indian Archipelago (“Kepulauan Hindia”) terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. [1] Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah Indian, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa.Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan:”Mr Earl menyarankan istilah etnografi “Indunesian”, tetapi menolaknya dan mendukung “Malayunesian”. Saya lebih suka istilah geografis murni “Indonesia”, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk Pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia”Ketika mengusulkan nama “Indonesia” agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama “Indonesia” dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel (“Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu”) sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah “Indonesia” di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah “Indonesia” itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah “Indonesia” itu dari tulisan-tulisan Logan.Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah “Indonesia” adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk “Indonesia”) juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch (“Hindia”) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (“pribumi”) diganti dengan Indonesiër (“orang Indonesia”)..PolitikPada dasawarsa 1920-an, nama “Indonesia” yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama “Indonesia” akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu.Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut “Hindia-Belanda”. Juga tidak “Hindia” saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesiër) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”Di Indonesia Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama “Indonesia”. Akhirnya nama “Indonesia” dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia-Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda agar nama Indonesië diresmikan sebagai pengganti nama “Nederlandsch-Indie”. Permohonan ini ditolak. Sementara itu, Kamus Poerwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema nusantara sebagai bahasa Kawi untuk “kapuloan (Indonesiah)”. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama “Hindia-Belanda”. Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, maka lahirlah Republik Indonesia.sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_nama_Indonesiax
28
Mar
17

BPK45 JakSel : Prakarsa Brigade 45

 kartunama GP45
Kepada Yth Sahabat2 WAG Seperjoangan
Di Jakarta Selatan
Perihal : *Brigade 45*
MERDEKA !
Berkaca kepada kesejarahan *Brigade 17* oleh unsur2 kejoangan 45 seperti Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP), Corps Mahasiswa (CM) pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949, maka dikandung maksud kini dibentuk *Brigade 45* yaitu satuan Brigade Pembudayaan Kejoangan 45, berpenggerak mula Dewan Harian Cabang 45 Jakarta Selatan, GOR Bulungan, Blok M, Kebayoran  Baru, Jakarta Selatan,
Bilamana berkenan mengikuti kata bijak *Masa lalu adalah Sejarah, masa kini adalah Anugrah, masa depan adalah Misteri*, maka kesediaan Sahabat2 turut  prakarsai *Brigade 45* adalah peran serta terpuji bagi penguatan patriotisme kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan menghadapi perang nirmiliter (asimetrik, proksi, modern).
Kesediaan Sahabat2 dapat dikirimkan japri kepada kami.
Atas perhatian dan kerjasama terbaik ikut membudayakan berkelanjutan Jiwa, Semangat, Nilai-nilai 45 (JSN45), tiada lain diucapkan penghargaan se-tinggi2nya dan ungkapan selamat berjoang bersama.
Tetap MERDEKA !
Jakarta, 27 Maret 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua DHC45 JakSel, Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Logo Segilima GPA45

FAREWELL BATTLE UNTUK KEMERDEKAAN = KEDAULATAN

Tanggal 29 April 2007 yang akan datang adalah patut diperingati bersama oleh anak bangsa Indonesia karena 29 April 1943 dan 29 April 1945 yang baru lalu adalah tonggak-tonggak Perjuangan Politik Kebangsaan Indonesia menuju Kemerdekaan Indonesia yang ditandai oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 dan mencapai Kedaulatan Indonesia yang baru ditandai oleh Akta Penyerahan Dan Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949.

Tanggal 29 April 1943 adalah awal terbentuknya Barisan Pemuda (Seinendan) dan Barisan Pembantu Polisi (Keibodan) disusul kemudian Barisan Pelopor (Suishintai), Barisan Bunuh Diri (Jibakutai), Barisan Hisbullah (Kaikyo Seinen Toishintai) dan Barisan Pelajar (Gokutotai) yaitu Barisan-barisan Para/Semi Militer yang dikemudian hari justru memperkuat sayap Operasi-operasi Militer di masa Perang Kemerdekaan 1945 – 1949.

Tanggal 29 April 1945 adalah hari Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia terbentuk, yang dikenali berujung dengan lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dan Konstitusi Republik Indonesia 18 Agustus 1945.

Menurut pemahaman universal, pengertian Kemerdekaan dan Kedaulatan itu adalah menyatu sebagaimana juga dapat disimak dari Pembukaan UUD 1945, namun bagi situasi dan kondisi Indonesia berfakta unik, yakni dipisahkan oleh rentang waktu 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari yang jumlah bilangannya menjadi 4 + 4 + 10 = 18 = 9 alias bertanda seperti 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia (Sang Saka Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, Soempah Pemoeda 1928, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pancasila, Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, UUD 1945, Wawasan Nusantara NKRI, Jiwa-Semangat-Nilai2 Kejuangan 45).

Bagi yang percaya bilangan mistis, bilangan tanggal 17 berjumlah 8 dan bilangan tanggal 27 berjumlah 9, kedua jumlah bilangan itu dipercaya memiliki arti yang unik, dan kombinasi keduanya sepertinya bermakna bahwa tanggal 27 Desember 1949 itu memang dikehendaki sebagai melengkapkan makna tanggal 17 Agustus 1945, artinya guna memenuhi makna menyatunya Kemerdekaan dan Kedaulatan itu sendiri.

Oleh karena itulah, sungguh bijaksana sekiranya diperingati pula Pertempuran Perpisahan (Farewell Battle) prakarsa Brigade 17 Tentara Pelajar TNI di Solo pada tanggal 7 – 10 Agustus 1949 dimana berakhir dengan terkuasainya ¾ bagian kota Solo oleh 2 (dua) ribuan Tentara Pelajar Kota Solo itu. Hal ini kemudian berbuah keyakinan di pihak pimpinan bala tentara Belanda di Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1949 bahwa bala tentara Belanda sudah pada titik ketidakmampuan untuk mengalahkan bala tentara Indonesia, sehingga memberikan tekanan yang menentukan bagi sikap pro syarat2 ajuan delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Meja Bundar di Den Haag 1949.

Patut ditandai bahwa dari rekaman statistik markas besar staf umum tentara kerajaan Belanda di Jakarta, diperoleh jumlah 3812 (tiga ribu delapan ratus dua belas) serangan TNI ke pos-pos militer, kendaraan dan konvoi Belanda di mandala pertempuran pulau Jawa dan pulau Sumatera selama Perang Rakyat Semesta 1948 – 1949. Sedangkan Kota Solo dan sekitarnya sendiri tercatat 707 (tujuh ratus tujuh) serangan TNI atau 18,5 % dari jumlah total 3812 tersebut diatas, atau persentase tertinggi di seluruh mandala tempur.

Dengan demikian, tidak pelak lagi, gelar paparan Serangan Umum TNI / Tentara Pelajar di Solo tanggal 7 – 10 Agustus 1949 yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 29 April 2007 jam 10.00 – 14.00 wib, bertempat di Gedung DHN Kejuangan 45, Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340 adalah sungguh layak dihadiri oleh anak bangsa Indonesia.

Jakarta, 19 April 2007

Pandji R. Hadinoto / KaDep Politik & Hukum, DHN Kejuangan 45

Monday, 06 May 2013 22:57

19/02/11: Temu ex TP XVII (Bogor)

coverPada tanggal 19 Februari 2011 melakukan silahturahmi dengan puluhan anggota Tugas Prakarsa Siliwangi ex – Tentara Pelajar Pejoang Bersenjata 45 Brigade XVII Rayon Bogor sekaligus memberikan bantuan dan bingkisan kepada mereka bertempat di Museum Perjoangan Bogor Jl. Merdeka no. 56 Bogor. Acara ini diprakarsai oleh Sahabat Amanati (Ati) R Prasodjo.

[Klik foto untuk melihat gambar lainnya.]

Bela Tegaknya Keadilan Nasional, Brigade 411 Deklarasikan Diri

BERBAGI

Facebook
Twitter
Deklarasi Brigade 411.

Redaksikota – Mantan Kepala Staf TNI AL Laksamana (purn) Madya Slamet Soebijanto mengaku berdirinya Brigade 411 merupakan bentuk perwujudan dari kegelisahan bangsa Indonesia, yang merasa kedaulatan bangsa dan negaranya terpinggirkan.

“Deklarasi yang baru kita laksanakan ini adalah bentuk keinginan anak bangsa untuk bisa merdeka dan berdaulat kembali sebagai yang punya Negara. Kita merasa tidak berdaulat,” kata Slamet Soebijanto kepada Redaksikota, Kamis (10/11/2016).

Lemahnya kedaulatan Indonesia tersebut dikatakan Slamet, lantaran rusaknya sistem yang saat ini digerakkan oleh pemerintahan Indonesia. Baginya, sistem yang paling tepat bagi Indonesia adalah sistem yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Negara ini yang dirusak sistemnya, jadi kita kembalikan sistem Pancasila. Sistem Pancasila adalah sistem majelis, yang duduk di sana adalah profesional, tokoh agama, ilmuwan, TNI, dan raja sultan,” tandasnya.

 

 

Laksamana (purn) TNI AL,Slamet Soebijanto dan Lily Chodidjah Wahid saat menghadiri deklarasi Brigade 411 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat.

Apalagi jika melihat dari situasi dan kondisi keamanan, serta perpolitikan Indonesia saat ini, Slamet pun menilai jika seharusnya regulasi dikembalikan pada ruhnya yakni UUD 1945.

“Untuk meredakan situasi, selama sistem ini tidak diperbaiki maka kegaduhan akan tetap terjadi karena ada kepentingan di sini,” tukasnya.

Sementara itu, deklarator Brigade 411, Sofyano Zakaria mengatakan jika lahirnya Brigade 411 merupakan bentuk upaya untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan hukum, kedaulatan keadilan di Indonesia. Apalagi supremasi hukum nasional saat ini tengah diuji dengan beberapa kasus peradilan yang membuat resah rakyat, termasuk yang saat ini melanda Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Bahwa kita sebagai bangsa butuh alat pergerakan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan NKRI, untuk menegakkan UUD ’45 untuk melawan siapapun yang mengganggu kedaulatan bangsa,” tukasnya.

Terkait dengan isu akan munculnya gerakan Aksi Bela Islam jilid III, Sofyano menegaskan jika pihaknya tidak sedang memihak siapapun. Dia hanya menegaskan jika pihaknya hanya pro terhadap penegakan hukum dan Pancasila di Indonesia.

“Kita tidak pada kapasitas itu. Toh juga saya Islam, di sana juga ada yang non-muslim, jadi konteksnya bukan masalah bela Islamnya, tapi bela penegakan hukum,” tegasnya.

Rencananya dalam waktu dekat, Brigade 411 akan dilakukan pembentukan kepengurusan di kalangan grassroot. Dan penggunaan nama 411 tersebut dijelaskan Sofyano karena ada momentum aksi 4 November 2016 lalu.

[mib]

Pasukan T Ronggolawe

Setelah Yogyakarta diduduki oleh Militer Belanda pada 19 Desember 1948, pimpinan TNI memindahkan MBKD (Markas Besar Komando Djawa) keluar kota, dan system Wehrkreis dilaksanakan. Wehrkreis adalah bahasa Jerman dan merupakan siasat perang Gerilya dimana tidak ada front yang tetap. Kabupaten Wonosobo pada garis besarnya menjadi Sub-Wehrkreis dari SWKS X yang ditempati oleh pasukan T-Ronggolawe. T berarti “Tjadangan” atau Reserve. Ronggolawe nama divisi IV TNI di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Djenderal Major Djatikusumo.

Pasukan T-Ronggolawe adalah pasukan TNI yang terdiri dari para pelajar Sekolah menengah Atas (SMA), berusia 20 – 21 tahun, duduk di kelas 3, hampir semua menjadi perwira cadangan berpangkat sama dengan Vaandrig yang telah mempunyai pengalaman tentara selama 4 tahun. Anggota Pasukan T- Ronggolawe mempunyai pengalaman tempur melawan tentara Jepang di Semarang –Pertempuran Lima Hari, 15-20 Oktober 1945- juga melawan tentara Inggris di Ambarawa, dimana terdapat Kamp Interniran Belanda. Kemudian oleh Djatikusumo mereka ditarik untuk dilatih dalam “Pasoekan Opsir Tjadangan” di Salatiga.

SETELAH FRONT SEMARANG DAN AMBARAWA

Keputusan mengadakan Sekolah Opsir Tjadangan di dasarkan atas prakarsa Djenderal Major Djatikusumo, untuk membentuk satu korps opsir (perwira) cadangan, yang anggotanya dibentuk dari guru-guru dan pelajar pejuang yang kebetulan sudah berada dalam jajaran komandonya. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan ketika pertempuran-pertempuran di front Ambarawa dan Semarang, banyak anak pelajar yang gugur. Beliau berpendapat bahwa sangat di sayangkan para pelajar yang memiliki kemampuan yang potensial dan merupakan harapan bangsa yang baru memproklamasikan kemerdekaannya ini, banyak menjadi korban dalam pertempuran karena hanya berbekal semangat berjuang besar tidak memiliki pengetahuan strategi pertempuran.

Program Sekolah Opsir Tjadangan (SOT) di Salatiga merupakan perpaduan antara pendidikan perwira cadangan dengan pendidikan umum SMP dan SMT, dengan pemikiran bahwa para pelajar yang menyelesaikan sekolah disini dapat meneruskan pelajarannya pada sekolah umum apabila keadaan mengijinkan.

Atas petunjuk Pak Djatikusumo, kurikulum dibuat oleh Bapak Darsono (bekas kepala sekolah, lulusan Hollands Inlandse Kweekschool yang menjabat kepala staf intelejen), Bapak Soemarso (Staf Pribadi Panglima Divisi, eks-CORO) dan Pak Sukamto (eks-PETA). Pelajaran militer dipimpin langsung oleh Djendral Major Djatikusumo. Sedangkan pelajaran di bidang pendidikan umum, diberikan oleh guru-guru lain.

Program militer terdiri dari: strategi, taktik, pengenalan senjata (wapenkennis), ilmu senjata (wapenleer), dan beberapa latihan kemahiran lain. Sedangkan program pendidikan umum lebih menekankan pada pelajaran eksakta. Tentang keinfanterian banyak juga diajarkan. Bagaimana perlindungan batalyon dalam keadaan bergerak. Susunan spits (cucuk), pengamanan depan, pengamanan belakang, dan pengamanan samping (flank), tugas sappeurs (pembuat parit), mineurs (pemasang dan penjinak ranjau), dan lain sebaginya.

Pada perundingan Perdana Menteri Sutan Syahrir dengan utusan khusus Inggris, Lord Killearn, awal 1946 di Jakarta, disepakati Republik Indonesia c,q. Tentara Republik Indonesia dilibatkan dalam hal pengurusan tawanan perang dan interniran. Maka sejak itu sekutu tidak akan begitu saja masuk ke wilayah RI dan mengambil langsung tawanan perang dan interniran yang berada dalam daerah kedaulatan RI. Dengan adanya pengaturan ini maka sekutu (Inggris) telah mengakui secara de facto kedaulatan RI dan keberadaan Tentara Republik Indonesia. Pelajar Sekolah Opsir Tjadangan ditugaskan membantu RAPWI (Relief/Recovery of Allied Prisoners of War and Internees) mengangkut kaum perempuan dan anak-anak Belanda dari Kamp Interniran di Banyubiru ke Lapangan Terbang Panasan di Solo untuk seterusnya di terbangkan ke Semarang.

Tugas ini membawa dampak yang baik bagi Negara Republik Indonesia yang baru berdiri ini. Memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Tentara RI adalah tentara yang teratur dan memiliki prajurit-prajurit yang berdisiplin dan berkemampuan komunikasi dalam bahasa asing. Belanda yang membonceng NICA tidak setuju pengangkutan interniran yang di kawal Tentara RI langsung dari Banyubiru ke Semarang karena harus melalui front yang sudah mulai di duduki Belanda. Maka routenya dari Banyubiru ke Panasan Solo kemudian dengan pesawat terbang Inggris di bawa ke Semarang atau Jakarta.

Berdasarkan pertimbangan meredanya pertempuran setelah perundingan Linggarjati, pada penutupan SOT tanggal 8 Juni 1946 Pak Djatikusumo mengatakan:”sebaiknya kalian meneruskan sekolah dulu”. Sesuai dengan konsepnya, sekolah opsir cadangan ini hanya akan dikerahkan apabila keadaan memerlukan. Untuk itu mereka sewaktu-wkatu harus siap bila dipanggil. Dalam keadaan biasa mereka masing-masing harus melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan umum. Pelajar SOT terdiri dari pelajar yang sekolahnya mulai SMP kelas 3, SMT kelas 1,2, dan 3. Usianya dari 16 tahun sampai 21 tahun. Pada saat lulus pendidikan dibagikan piagam kelulusan yang ditandatangani oleh Jenderal Mayor Djatikusumo sebagai Kepala Divisi IV dan diketahui oleh Kepala MBO (Markas Besar Oemoem) Letnan Jenderal Urip Sumodiharjo. Hasil kelulusan ada yang letnan satu, letnan dua, sersan, dan yang paling rendah kopral. Yang semula berpangkat prajurit naik menjadi kopral semua. Walaupun ini pangkat terendah keluaran SOT, semua senang.

Pada waktu pelajar SOT mau kembali ke sekolah di salatiga sudah ada SMT (Sekolah Menengah Tinggi yang kemudian menjadi SMA/Sekolah Menengah Atas), yaitu SMT Semarang di Salatiga atas prakarsa guru SMT Semarang yang berada di Salatiga. Guru-gurunya hampir semua dari Semarang yang sudah dikenal pelajar SOT waktu mereka menjadi pelajar SMP di Semarang yang kemudian terlibat dalam pertempuran 5 hari dengan Jepang. Karena itu pelajar SOT praktis hampir semua masuk SMT ini. Setelah sebagian pelajar SOT lulus SMT di Magelang, maka mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Disamping kuliah ada pelajar SOT yang kuliah di perguruan tinggi di Yogya juga bertugas sebagai staf Oemoem III/MBT (Markas Besar Tentara) di Yogya. Pelajar SOT yang merupakan adik kelas di SMT Magelang masih dalam proses menyelesaikan pendidikannya di SMT Magelang.

CLASH KE-1

Sewaktu Belanda menyerang pada tanggal 21 Juli 1947 (Clash ke-1), Panglima Divisi V Ronggolawe Kolonel Djatikusumo segera memanggil para perwira cadangannya yang telah di didik dalam SOT 1946 di Salatiga. Panggilan disiarkan melalui RRI sehingga dapat diterima oleh hampir semua orang yang berkepentingan. TAnggapan yang spontan dari eks-SOT atas panggilan melalui radio membuktikan adanya ikatan bathin yang erat dengan Panglima Divisi Ronggolawe Kolonel Djatikusumo. Kedatangan mereka ke cepu dari berbagai tempat menyebar dari Magelang, Yogya, Solo, Klaten, Malang dan sebagainya diatur oleh mereka sendiri tanpa perlu disediakan sarananya oleh Divisi Ronggolawe.

Satu Kompi Pasukan T (Tjadangan), memiliki kekhususan karena terdiri dari para pelajar berpangkat perwira pertama (hak / kewajiban sbg tentara & biaya pendidikan sekolah ditanggung oleh negara) dan penggunaannya tidak pernah dalam hubungan satuan, tetapi penugasannya secara kelompok atau perorangan dgn tugas2 seperti:

a/ Combat Intelligence dengan mengadakan penyusupan ke daerah-daerah musuh, b/ Counter Combat Intelligence yaitu mengamati mata-mata musuh di Wilayah Divisi V Ronggolawe, c/Pembinaan Teritorial dan persiapan perlawanan dan pertahanan rakyat, e/Persiapan Bumi Hangus, d/ Sebagai Pasukan Tempur Biasa, e/Tugas Liason Officer, antara lain, mendampingi perwira peninjau yaitu Kolonel Meyers utusan Jenderal Mac Arthur Panglima USA dalam PD II di Pacific bermarkas di Tokyo, yang meninjau untuk melihat kekuatan TNI dan membuktikan bahwa Tentara Nasional Republik Indonesia di dukung oleh rakyat. Kolonel Meyers dengan seorang Letnan Kolonel dan seorang Mayor Amerika dikirim Pak Urip Sumodihardjo dari Markas Besar Tentara Yogyakarta ke Wonosari Cepu menemui Kolonel Djatikusumo. Perwira yang kebetulan berada bersama Kolonel Djatikusumo saat itu adalah Tjuk Suwondo, Sunario, dan Moh. Said. Maka Kolonel Meyers minta diantar Perwira Muda untuk pergi ke front, Perwira Senior tidak boleh ikut. Pada waktu melewati sebuah jembatan yang dijaga oleh seorang prajurit, Kolonel Meyers mendekati prajurit itu dan bertanya apa tugasnya. Prajurit itu menjawab untuk menjaga jembatan. Lalu ditanya lagi apa kerja sebelum jadi tentara. Prajurit itu menjawab “saya hanya petani biasa”. Dan saat ditanya kenapa masuk tentara. Dia menjawab “saya malu karena kawan-kawan juga masuk tentara untuk membela tanah air, jadi saya juga ingin ikut membela negara. Kemudian Kolonel Meyers memeriksa senjata prajurit tersebut baik dalam maupun luarnya, ternyata sangat bersih terpelihara dan bagian dalam laras terlihat mengkilap seperti cermin. Utusan Jenderal Mac Arthur Kolonel Meyers akhirnya memberi keyakinan dan kepastian bahwa adanya Republik Indonesia memang di kehendaki dan di dukung oleh seluruh rakyatnya bukan bikinan Soekarno saja dan TNI bukan gerombolan bersenjata liar seperti isue yang disebarkan Belanda melainkan TNI adalah tentara yang menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dan sudah terorganisir dengan baik. Setelah itu Amerika mulai mendukung Republik Indonesia terutama di forum PBB. Peranan Inggris (yang membela Belanda) di UNCI (United Nation Commission for Indonesia) juga beralih ketangan Amerika.

Tugas di Cepu antara lain, Front Ronggolawe I, daerah pertahanan Surabaya Barat dan Utara, yang merupakan wilayah Resimen 30 Bojonegoro. Front Ronggolawe II, daerah Semarang Timur yang termasuk daerah Resimen 28 Pati. Front Ronggolawe I bermarkas di Deket (Lamongan), Front Ronggolawe II bermarkas di Kudus. Penugasan di daerah Front Ronggolawe II – Demak dititikberatkan pada tugas combat intelligence dan counter combat intelligence, yaitu penyusupan ke daerah penduduk yang dikuasai Belanda dan mengawasi mata-mata musuh yang menyusup ke wilayah Divisi Ronggolawe. Kegiatan mata-mata musuh ini memang luar biasa aktifnya. Kelanjutan menyusup ke daerah musuh biasa dilanjutkan dengan bumi hangus. Disamping itu mereka bertugas pembinaan teritorial dan pertahanan rakyat.

Saat itu terjadi pemberontakan PKI-Muso. Dalam menanggulangi pemborantakan PKI-Muso di daerah Pati, Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto mengerahkan pasukan siliwangi untuk membantu pasukan teritorial setempat seperti Batalyon Chris Sudono Brigade Ronggolawe, yang menghadapi pasukan-pasukan Brigade SS yang memihak PKI-Muso. Pasukan Siliwangi yang dikerahkan di daerah Pati adalah Brigade 1/Siliwangi pimpinan Letkol Kusno Utomo dengan dua batalyonnya: Batalyon Kemal Idris dan Batalyon Kosasih. Batalyon Ahmad Wiranatakusumah dan Batalyon Daeng Mohamad masih bertugas di daerah Madiun.

Pasukan Siliwangi bergerak cepat dalam waktu singkat telah membebaskan kota-kota. Namun karena gerak cepatnya kadang harus direbut ulang kota yang sudah dibebaskan itu karena pasukan lawan memasuki kota itu kembali setelah pasukan siliwangi lewat.

Kolonel Djatikusumo sudah menjadi KSAD, juga bertugas menjamin berjalannya pemerintahan sipil. Sedangkan Kolonel AH Nasution sebagai Panglima Komando Djawa memimpin operasi militer. Dibeberapa daerah di Karesidenan Pati, pemerintahan sipil mengalami kemacetan sebab bupati, camat dan lurah digorok oleh PKI, atau melarikan diri menghindari bahaya maut. Dalam keadaan vakum pemerintahan sipil, maka Pasukan T ditugaskan berfungsi sebagai, bupati militer, wedana militer, camat militer dan sebagainya.

Kolonel GPH Djatikusumo KSAD bekas Panglima Divisi V Ronggolawe segera memanggil Pasukan T dan diperintahkan menuju Purwodadi dan daerah Pati, dengan tugas: 1). Diperbantukan kepada pasukan siliwangi (Brigade Kusno Utomo) untuk fungsi-fungsi liaison dengan rakyat dan pasukan daerah. 2). Diperbantukan kepada komando teritorial untuk fungsi pemulihan pemerintahan dan pembinaan teritorial, yang meliputi kegiatan operasi intelejen, operasi teritorial, bahkan fungsi yang kemudian dikenal dengan dwi fungsi ABRI.

Pada suatu pagi anggota Pasukan T dikumpulkan di suatu lapangan dekat hotel merdeka untuk mendapat penjelasan tentang tugas dari Kapten Arie Supit seorang perwira dari Brigade Kusno Utomo yang diperbantukan pada Mayor Kemal Idris. Dalam garis besarnya dijelaskan, anggota Pasukan T akan dijadikan Wedana Militer pada kewedanan-kewedanan di daerah pati dengan tugas: 1) mendampingi pemerintah sipil dan berusaha merehabilitasinya setelah dilumpuhkan oleh pihak PKI 2) Pasifikasi daerah masing-masing dari sisa-sisa PKI 3) Untuk tugas pasifikasi pada masing-masing wedana militer akan diperbantukan satu pasukan tentara dari brigade Slamet Sudiarto untuk pembinaan kembali akibat korban PKI.

Anggota Pasukan T menganalisis tugas itu sebagai berikut: 1) mendampingi Pak Wedana dalam melaksanakan tugas pemerintahan sipil agar mendapat kewibawaan dan kepercayaan rakyat kembali 2) mengadakan patroli-patroli pembersihan desa-desa yang termasuk wilayah kewadenaan masing-masing untuk mencari orang yang terlibat gerakan PKI, mencari senjata-senjata yang disimpan atau disembunyikan PKI, memelihara keamanan wilayah kewadenaan masing-masing dan mengaktifkan pemerintahan atau pamong desa 3) menginterogasi orang-orang yang terlibat gerakan PKI dan meneliti laporan-laporan yang masuk dari masyarakat kepada kawedanaan tempat mereka bertugas 4)mengembalikan hak milik rakyat yang telah diambil PKI 5) mengembalikan ketenangan masyarakat dengan memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat tentang keadaan keamanan di daerah yang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah RI yang sah 6) menganjurkan agar masyarakat kembali melaksanakan tugasnya masing-masing agar roda perekonomian pulih kembali.

Djatmiko dan Hari Bawono ditugaskan di Kabupaten Babat dan ditampung di Kodim Barat. Sediono dan Hardijono bertugas di Kawedanan Sukodadi. Lettu Adiwoso sebagai Bupati Militer di Kabupaten Pati. Kawedanan Juwana ditugaskan Hadi Cahyono dan Sampurno. Wedana Khrisnamurti dan Wakilnya Subari menjadi Wedana Militer Tayu. Di Kawedanan Jakenan ditugaskan Pramono dan Waluyo Wijoyokusumo.

Pada saat tugas pemerintahan sipil, anggota Pasukan T Ronggolawe yang masih SMA dianggap oleh rakyat di daerah mereka bertugas sebagai mahasiswa. Rakyat percaya “Tentara tapi kan Mahasiswa”. Karena keyakinan rakyat demikian para tentara yang masih SMA diam saja dan bertingkah seperti mahasiswa. Pada waktu itu mahasiswa belum banyak di daerah tugas Pasukan T Jawa Timur. Di Kawedanan Baureno yang bertugas menjadi wedana militer adalah Djatmiko dan Haribawono yang masih SMA. Mereka berdua berhasil mendamaikan perselisihan Bapak Wedana Baureno dengan Ketua Pondok Pesantren disitu yang juga laskar Hizbullah. Hampir saja terjadi kekerasan. Mereka berdua menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga akhirnya tercapai perdamaian. Kedua anggota Pasukan T ini berhasil menyelesaikan tugasnya atas bantuan faktor psikologis predikat “mahasiswa” yang diperoleh dari masyarakat. Juga di Kawedanan Sukodadi dimana Hardijono dan Sediono bertugas. Pada hari pertama bertugas sesudah makan siang dihidangi sosok mayat petani korban bacokan dalam perebutan air untuk pengairan sawah. Di Kawedanan Sukadadi terjadi persaingan yang meruncing antara laskar Hizbullah dan Pesindo. Oleh Pasukan T keduanya dikumpulkan dilatih pertahanan rakyat, perang gerilya, dan pembuatan bom molotov. Persengketaan dilupakan mereka rukun kembali dan bersatu siap menghadapi musuh bersama yaitu Belanda.

Malam harinya saat acara pesta rakyat, salah satu acaranya, Sampurno (Pung) dari Pasukan T Ronggolawe menari gatotkaca dihadapan penduduk yang berjubel lengkap dengan gamelan pengiring dan pakaian yang entah diusahkan dari mana. Kesan rakyat sangat baik terhadap Pasukan T Ronggolawe yang sedang bertugas operasi pembinaan teritorial.

Pada tahun 1947 pangkat Panglima Divisi diturunkan dari Djenderal Major menjadi Kolonel termasuk Djatikusumo. Pada waktu itu tidak ada pangkat Brigadir Jenderal. Divisi IV menjadi Divisi V Ronggolawe. Kemudian tahun 1948 Kolonel GPH Djatikusumo diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Maka Pasukan T mulai saat itu secara organik langsung berada di bawah Komando KSAD dan resmi dinamakan Pasukan T SAD (Pasukan Tjadangan Staf Angkatan Darat). Semua kesatuan tentara pelajar di gabungkan ke dalam Brigade XVII/TP kecuali Pasukan T. Hal ini adalah karena kebijakan Kolonel GPH Djatikusumo sendiri yang selalu mengikuti dan mengawasi sendiri perkembangan para perwira cadangan yang beliau bentuk dalam Sekolah Opsir Tjadangan di Salatiga dan di lanjutkan pembinaannya di Cepu selama bertugas di Divisi Ronggolawe. Beliau memahami bahwa para pelajar itu sebagian besar tidak akan memililih berkarier sebagai tentara, namun mereka tetap bertekad besar turut dalam perjuangan fisik bangsanya, sementara tenaganya sangat di perlukan dalam tugas-tugas operasional maupun teritorial. Setiap ada kesempatan untuk belajar, mereka diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikan, bahkan diperintahkan untuk sekolah, tetapi pada saat diperlukan, mereka di panggil kembali (Pendidikan yang diselingi penugasan tempur)

KEMBALI KE SEKOLAH SETELAH CLASH KE-1

Setelah Perjanjian Renville yang mengakhiri Clash ke-1 dan TNI mengatasi pemberontakan PKI-Muso, oleh Kolonel Djatikusumo (KSAD) Pasukan T Ronggolawe diberangkatkan dari Cepu ke Magelang untuk mengikuti sekolah menengah atas peralihan Magelang yang berlokasi di Gedung Biara (Klooaster), dekat alun-alun. Mereka berkumpul bersama tentara pelajar dari Semarang, Pati, Kedu Selatan, Purwokerto, Pekalongan dan Siliwangi.

 

Kolonel GPH Djatikusumo

CLASH KE-2

Setelah dikonfirmasi bahwa Yoyakarta di serang Belanda, segera semua berkumpul di Asrama, baik Pasukan T, maupun TP Purwokerto, TP Semarang, TP Siliwangi. Masing-masing berkonsolidasi dan menentukan rencana berikutnya. Sebagian besar Pasukan T duduk di kelas 2 SMA peralihan, sehingga terhitung tanggal 20 Desember 1948, mereka telah naik ke kelas 3 SMA. Pasukan T yang berada dibawah perintah SAD (Staf Angkatan Darat) masih tetap tinggal di kota Magelang untuk kemungkinan datangnya perintah khusus dari Yogyakarta dalam hal ini KSAD Kolonel Djatikusumo. Saat itu anggota Pasukan T yang merupakan pelajar SMA Peralihan Magelang dan juga bergabung beberapa pelajar SMA Negeri Magelang terkumpul sekitar 60 orang. Karena tidak ada hubungan dengan Pusat Pemerintahan di Yogyakarta, maka Pasukan T segera mempersiapkan perang gerilya keluar kota Magelang.

Perlengkapan persenjataan yang berhasil di kumpulkan yang diberikan atau ditinggalkan oleh tentara dan polisi, yaitu:

18 senapan steyr/hembrug manlicher kaliber 6,5 mm (Senapan tua KNIL),

17 senapan arisaka, kaliber 7,7 mm (.303),

3 senapan eddystone kaliber 7,7 mm (.3303),

3 senapan LE (Lee Enfield), kaliber 7,7 mm (.303)

1 senapan springfield, kaliber .30

2 pistol mitrailiur schemeiser kaliber 9 mm

1 senapan beaumont kaliber 0.5 (senapan berburu) dengan 6 peluru

beberapa peti dan tas peluru, berbagai kaliber

1 tekidanto (mortir 5 cm Jepang) dengan 10 granat

beberapa senjata pribadi seperti pistol jenis luger, mauser dan nambu dan revolver colt 38

beberapa peti granat gombyok (granat bikinan yogya)

rata-rata untuk senapan tersebut tersedia kurang lebih 200 peluru/pucuk.

Untuk sumbangan logistik dan lainnya diperoleh dari keluarga-keluarga di Magelang.

Regu I Pasukan T SAD pada Agresi Militer Belanda II (Clash II)

Tentara Nasional Indonesia Pasukan T SAD pada Agresi Militer Belanda II (Clash II)

Pasukan T sudah siap lagi, kali ini tidak dalam penugasan-penugasan pribadi tetapi dalam kesatuan tempur (Combat Unit). Semangat dan suasana mengingatkan kembali pada tahun 1945/1946 di front Semarang Barat (Pertempuran 5 hari dengan Jepang), dan tahun 1947 di front Ronggolawe-2 (Demak). Perbedaannya sebelumnya satuan tempur Pasukan T bertempur secara organik melekat pada induknya yaitu Divisi V Ronggolawe, sedangkan sekaran Pasukan T SAD di Magelang merupakan satuan yang berdiri sendiri. Kecuali Letda (Letnan Dua) Sudharmono (Komandan), semuanya sekarang sudah berpangkat Letnan Muda. Beberapa minggu sebelumnya mereka masih bertugas secara individual di daerah Pati, sebagai wedana militer, staf teritorial dan sebagainya. Beberapa hari sebelumnya mereka masih sekolah di SMA Peralihan Magelang yang aman tenteram. Sekarang mnereka menjadi pasukan tentara yang siap untuk berperang dan melaksanakan pengamanan umum yang mendadak berubah suasananya.

Pasukan T sejak embrio dan lahirnya telah dibesarkan dalam kondisi lingkungan perjuangan yang relatif aman dan kemudian dididik serta dilatih untuk perkembangan situasi perang yang mencekam.

Pemerintah Daerah Magelang dan Pasukan Angkatan Darat dari Divisi Diponegoro sudah jauh hari mempersiapkan rencana-rencana untuk menghadapi keadaan darurat. Segera evakuasi badan-badan pemerintah pusat dan daerah yang ada di kota Magelang di jalankan. Menjelang tahun 1949 atas perintah Gubernur Militer III (Divisi Diponegoro), Pasukan T berfungsi sebagai pasukan pelindung mendekati jalur yang mendekati kota magelang, perintah ini merupakan pembebasan dari keragu-raguan yang selama ini menggantung. Dengan perintah ini jelas bahwa Pasukan T tetap tinggal di daerah Sumbing.

Kehidupan Tentara Pelajar tidak mudah, di gunung Sumbing yang suhunya dingin mereka kerap tidur dikandang kerbau yang agak hangat. Makanan mereka disiapkan oleh dapur umum. Didaerah yang tidak ada beras mereka makan jagung. Di sebuah desa tempat mereka berhenti, berhari-hari lamanya tak ada garam, ayam atau kambing, tapi karena lapar, apa saja makanan yang disuguhkan terasa enak. Kemudian Pasukan T bepindah-pindah tempat melakukan penghadangan terhadap konvoi Belanda dan melakukan penyerangan Markas Belanda di sekitar Wonosobo.

Dengan basis di Marongsari, daerah sasaran Pasukan T adalah jalan besar Wonosobo-Banjarnegara, ruas Wonosobo-Leksono. Selama tiga bulan dijalankan aksi penembakan konvoi di jalan besar Tunggoro-Wonosobo dengan tempat-tempat penghadangan sawangan, leksono, krasak, dan selomerto. Beberapa kali Pasukan T ke dalam kota Wonosobo pada malam hari dan sekali untuk menyerang Asrama Alegemeene Politie tetapi gagal. Pada masa ini hubungan dengan pasukan lain dalam sektor SWKS X semakin akbrab. Semua aksi yang dijalankan di jalan raya saat itu dilakukan dengan formasi yang sama. Lini pertama ditempati Pasukan T dan Lini kedua ditempati Kompi Kapten Gatot Suwagio (kemudian hari dikenal sebagai Ketua Umum KONI) dengan mitraliur berat dari satuan Peltu Husein Senaprawira (kemudian hari menjadi Wagub Jabar) sebagai penyangga.

Daerah Operasi Pasukan T kemudian berpindah ke daerah Kreteg dan Sapuran. Di daerah itu selain Pasukan T ada pasukan Stafdekking Gubernur Militer III dibawah pimpinan Lettu Suhardi dan pasukan artileri yang dipimpin Peltu Husein Senaprawira. Selain itu SWKS X diperkuat dengan Kompi Sukarno dari batalyon Bintoro, yang sebelumnya beroperasi di lereng timur Gunung Sindoro. Sektor Mayor Bintoro adalah daerah sekitar Parakan, Temanggung dan Candiroto.

Aksi yang dilakukan Pasukan T di Kreteg dan jalan Kreteg-Sapuran dilakukan bersama dengan kompi Sukarno seperti penembakan pada patroli KL (Koninklijke Landmacht – Angkatan Darat Belanda yang terdiri atas Prajurit Wajib Militer) di kedalon setengah perjalanan Kerteg-Sapuran.

Suatu hari Letnan Muda Aman Soejitno dari Pasukan T bersama Lettu Suhadi dari kompi staffdeckking Gubernur Militer III, menaiki puncak bukit di atas banaran, dianggap perlu untuk mencari tempat pertahanan yang sesuai yang lebih tinggi untuk melindungi pasukan-pasukan TNI. Lettu Suhadi dan Lmd Aman Soejitno menemukan tempat yang cocok untuk pandangan luas pada prapatan jalan banaran. Mitraliur dipasang dan bidang tembaknya sudah pas. Sekonyong terjadi tanda bahaya patroli KL dari Sapuran menuju Banaran. Langsung anggota pasukan disiapkan ditempatkan di atas bukit diatas jalan dari arah simpang tiga dari Banaran. Jebakan telah siap tinggal menunggu. Pasukan KL langsung masuk jebakan suatu killing ground yang sudah disiapkan. Tembakan-tembakan pertama secara tepat mengenai sasaran. Baris depan patroli KL dihancurkan. Meskipun pihak Belanda kuat persenjataannya (Brennya bukan main banyaknya), tetapi pasukan TNI kali ini memiliki keunggulan medan. Pasukan TNI tidak melakukan serbuan karena posisi bertahan yang sulit menyerang kebawah. Setelah pertempuran berdarah berlangsung pendek itu, pasukan KL mundur ke Sapuran dengan membawa serta yang meninggal dan cedera. Belanda menjebol pintu rumah di gunakan sebagai brancard untuk mengangkut korban.

Di banaran tampak bekas-bekas darah, juga ditemukan beberapa sepatu dan helm yang ditembus peluru. Meskipun bersukaria sukses memukul mundur pasukan KL, anggota Pasukan T waktu melihat helm yang tertembus peluru tersentak diam. Di dalam hati, bagaimana sedihnya orang di rumah yang dikasihi prajurit yang mati ini. Bukankah masing-masing juga ada orang yang dikasihi di rumah?

Selang beberapa minggu 11 rumah habis dibakar patroli KL di Marongsari dekat bantaran. SEBAGAI BALASAN.

Di desa-desa dimana anggota Pasukan T sering menetap dalam waktu lama seperti di Marongsari, Bumitirto, dan kembaran sehingga terjadilah ikatan keluarga, anggota Pasukan T dengan orang tua asuh mereka. Anggota Pasukan T diperlakukan seperti anak sendiri.

Ketika mereka pulang dari suatu operasi badan dan pakaian biasanya berlumpur. Karena kelelahan tidur tergeletak di balai-balai. Ketika bangun biasanya telah tersedia semangkuk kopi panas harum baunya, dengan gula batu atau gula aren secara terpisah. Tempat mereka tidur dirapikan dan di bereskan untuk ditempati lagi. Memang tidak dapat diungkapkan betapa kebaikan penduduk kepada Pasukan T, dimana mereka mau membagi miliknya yang tidak seberapa.

Anggota Pasukan T SAD beroperasi di daerah Magelang – Wonosobo selama Clash ke-2. Berdiri ketiga dari kanan adalah Letda Sudharmono, Komandan Pasukan T SAD.

 

Pasukan T SAD berjuang terus sampai akhirnya tiba saat diberlakukan gencatan senjata antara Tentara Belanda dengan TNI. 9 Agustus 1949 jam 24:00 genjatan senjata mulai di berlakukan. Pasukan T ditunjuk sebagai perwira penghubung dengan pihak belanda di Wonosobo untuk mempersiapkan perundingan karena anggotanya menguasai bahasa belanda dan mengenal daerahnya.Perwira yang ditugaskan adalah Khrisnamurti (diberi pangkat lokal Letnan Dua) dan Hermawan (diberi pangkat lokal Sersan). Tugas sebagai Perwira Penghubung tidak mudah karena tanpa alat Komunikasi. Dalam perundingan di Wonosobo Pihak Republik Indonesia di wakili oleh Letkol Sarbini Komandan Sub Teritorial Commando. Untuk menemukan Letkol Sarbini dalam dua hari adalah mission impossible tanpa radio. Namun pada saat seperti itu sistem WEHRKRIES menunjukan keandalannya. Letkol Sarbini dan staf hadir di tempat perundingan tepat pada waktunya. Dalam perundingan dibicarakan bahwa pasukan belanda harus ditarik dari kabupaten wonosobo. Perundingan serah terima wonosobo dilakukan dengan Mayor Kardjono selaku komando distrik militer yang saat itu bertindak sebagai komandan dari SWKS X. Urusan Pemerintahan ditangani oleh Pak Sumendro Bupati Wonosobo. Maka proses pergantian pasukan mulai dilaksanakan.

Hubungan TNI dengan Belanda pada tingkat pimpinan tidak ada masalah, tapi hubungan antar pasukan tampak kaku. Pihak Belanda masih kurang puas. Sekalipun sebagai pemenang Pasukan T ingin bergaul dengan Belanda tapi suasananya kaku. Letda Khrisnamurti mengalami, sewaktu di kamar hotel ia didatangi Kapten Belanda, tampak sombong sekali ia duduk dihadapannya kaki diselonjorkan di atas meja. Setelah pembicaraan basa basi, Kris bertanya mengapa waktu peperangan di Kawengan disamping Belanda merusak rumah Penduduk juga merampas kuda milik penduduk yang merupakan sarana transportasi satu-satunya di daerah tersebut. Si Kapten berdiam diri dan perlahan kakinya diturunkan dengan muka merah menahan malu dan ia pun lalu pergi.

Kemudian Kolonel GPH Djatikusumo dari Yogyakarta menginstuksikan agar anggota Pasukan T eks SOT (Sekolah Opsir Tjadangan) bergabung kembali ke unit Angkatan Darat, sedangkan mereka yang berasal dari pelajar non SOT di salurkan ke staf Brigade XVII. Pasukan T kemudian berangkat ke Yogya, disana para anggota eks SOT di perintahkan untuk menyelesaikan pendidikan perwira di Akademi Militer dan pindah ke Beteng, anggota lainnya di tugaskan sebagai staf dekking pada staf Brigade XVII, diterima oleh Komandan Brigade XVII Letkol Kusno Utomo, di tempatkan di Asrama Gondokusumo No. 2, diposisikan di seksi V atau Verkenner yang artinya Pengintai.

SETELAH CLASH KE-2

Pak Djatikusumo memang orang yang tidak bekerja setengah-setengah. Apa yang dimulai akan dituntaskan. Pendidikan Opsir Cadangan semula direncanakan 18 bulan, menurut beliau belum selesai. Sebagian dari anak didiknya masih berpangkat letnan muda. Karena itu kelompok Pasukan T yang masih berpangkat letnan muda itu di masukan ke MA Yogya untuk menyelesaikan semester akhir pendidikannya sebagai perwira cadangan. Kelompok ini menamatkan pendidikannya pada Januari 1950 dan Maret 1950 dilantik sebagai Letnan Dua di Jakarta. Kemudian mendapat penugasan yang tersebar. Ada yang di polisi militer, ada yang zeni, perhubungan, infanteri, kesenjataan dan lainnya. Praktis pada tahun 1951 semua telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Ada yang melanjutkan pendidikannya di bidang militer, maupun ke perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian maka Pasukan T dengan atau tanpa atribut mulai tahun 1950 keberadaannya sebagai satuan tidak ada lagi. Pak Djatikusumo mengungkapkan pembentukan opsir cadangan yang semula direncanakan hanya untuk selama 18 bulan, akhirnya menjadi 60 bulan lamanya dari Oktober 1945 di front Semarang sampai di Beteng Vrendenburg Yogya dan dilantik di Jakarta pada bulan Maret 1950. Pak Djatikusumo mengatakan: “Yang mestinya merupakan kursus 18 bulan, menjadi 60 bulan lamanya, sixty months, all-in. Setelah tahun 1950, Pasukan T menjadi nama legendaris dan diharapkan juga historis. Para anggotanya tersebar di segala bidang perjuangan. Menengok kembali dan melihat hasilnya, boleh kita katakan: “It was worthwhile to fight for and to live for”.

Letnan Dua Sampurno

Sekelumit kisah perjuangan Tentara Pelajar yang tergabung dalam T-Ronggolawe dapat dibaca dalam buku berjudul “Met de TNI op stap – De laatste patrouille van het vergeten leger” (Dengan TNI melangkah – Patroli terkahir tentara yang dilupakan), karangan Anton P. De Graaf, terbitan 1991. Buku ini di bahasa Indonesiakan oleh S. Hertini Adiwoso, isteri Peppy Adiwoso, berjudul Napak Tilas Tentara Belanda dengan TNI (1997).

Pada 1949, Penulis Anton P. De Graaf berperan juga sebagai Wajib Militer Belanda (KL – Koninklijke Landmacht – Angkatan Darat Belanda yang terdiri atas Prajurit Wajib Militer) yang dikirim ke Indonesia dan berhadapan dengan TNI di Jawa Tengah. Ketika itu pemerintah Belanda mengirimkan tentara sebanyak 125.000 personel dengan persenjataan lengkap dan mutakhir untuk menghancurkan Republik Indonesia. Tapi sia-sia, tidak berhasil. Kurang lebih 2.500 serdadu Belanda tewas (Yang ditinggalkan di Indonesia), tapi sang Penulis selamat pulang ke Belanda dengan mengenang trauma perang yang mengerikan. Dalam buku pertamanya De Heren Worden Bedankt ia mengisahkan jalan antara Kreteg dan Sapuran sebagai jalan maut.

Regu I Pasukan T SAD pada Agresi Militer Belanda II

AGRESI MILITER BELANDA

Komposisi pasukan Belanda saat Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1950

Tentara kerajaan: 120.000 tentara

Kerajaan Hindia Belanda (KNIL): 70.000 prajurit

Angkatan Laut: 15.000 prajurit

Pada 27 Desember 1949 konflik diakhiri dengan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada hampir 6.000 tentara dalam pelayanan Kerajaan telah tewas. Lebih dari 150.000 tentara kembali ke Belanda, dan/atau menetap di Indonesia.

source: http://www.collectie.legermuseum.nl/strategion/strategion/i003559.html

KNIL

Sumber :

  1. Petite historie Indonesia (karya Rosihan Anwar, terbitan 2005);
  2. Met de TNI op stap – De laatste patrouille van het vergeten leger” (Anton P. De Graaf, terbitan 1991);
  3. Hoort Gij die donder niet (Dr. Daniel Van Der Moullen, terbitan 1977)
  4. http://forum.detik.com/showthread.php?t=52350&page=11
  5. Pasukan T Ronggolawe, Perjalanan Sejarah Sekelompok Pemuda Pelajar Semarang, Himpunan Pas T Ronggolawe, Pustaka Sinar Harapan Jakarta 2000

Djatikusumo adalah seorang Prajurit, Sahabat, Pendidik, Eksekutif Pemerintahan, Seniman dan Diplomat. Sebagai militer, pangkat terakhir Djatikusumo adalah Letnan Jenderal dan kemudian dinaikkan menjadi Jenderal Kehormatan. GPH Djatikusumo meninggal tanggal 4 Juli 1992. Pada tanggal 10 November 2002, Presiden Megawati menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Jenderal TNI Kehormatan Djatikusumo Kepres No.073/TK/TH. 2002; Tanggal 06-11-2002.).

Berikut Penuturan: Jenderal Kehormatan (Purn) GPH. Djatikusumo

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/07/18/MEM/mbm.19920718.MEM7853.id.html

Prajurit dari Kraton JANGKA JAYABAYA. BIDANG kemiliteran bukan hal baru buat saya. Sejak kecil penghuni keraton sudah dididik kemiliteran, antara lain lewat pertunjukan wayang kulit. Anak-anak diizinkan nonton sampai pukul 11 malam. Kami juga berlatih baris-berbaris. Di samping itu tentunya belajar pencak silat dan naik kuda. Saya dilahirkan dalam lingkungan yang dibayangi oleh sindrom Perang Diponegoro.

Pada 1897–empat tahun setelah ayah naik tahta sebagai Sri Susuhunan Paku Buwono X–beliau mengumpulkan orang-orang tua, menganjurkan mereka agar mempelajari mengapa kita selalu kalah dengan penyerbu-penyerbu asing. Bukankah Keraton Surakarta selain pernah dimasuki Belanda, juga pemah diduduki Lnggris (1811–1816). Bahkan Prancis pun pemah mencengkeram kita secara tidak langsung, yakni ketika Negeri Belanda dikuasai Prancis.

Dalam pertemuan itu Bapak minta kepada para orang tua keraton untuk mencari cara mengusir penjajah. Baru dua tahun kemudian, tahun 1899, mereka menjawab. Di antara sejumlah saran, yang terpenting adalah kita harus memiliki hanya satu pimpinan. Maksudnya, agar kita bisa mendirikan negara yang bersatu semacam Majapahit. Tidak terpecah-belah dalam beberapa pimpinan yang saling bersaing.

Pada tahun 1905 Jepang mengalahkan Rusia. Ini meruntuhkan anggapan bahwa orang kulit putih tidak bisa dikalahkan oleh kulit berwarna. Maka Bapak mencoba mengirim kakaknya yang bernama Pangeran Kusumodiningrat ke Jepang, agar mendapatkan latihan bidang ketentaraan. Tapi Jepang menjawab, belum berpikir ke arah sana.

Ide ini dilaksanakan Bung Kamo pada tahun 1942, ketika Jepang sudah menduduki Indonesia. Mengapa Bapak menoleh ke Jepang? Tentunya tidak terlepas dari pengetahuan orang Jawa tentang Jangka Jayabaya atau Sabdo-Palon Noyo Genggong. Sabdo artinya sabda atau ucapan yang pasti. Palon adalah yang digembleng. Noyo artinya sakti, atau bisa juga berarti yang paling tua. Genggong, maksudnya bila ada daya pasti ada bahaya. Ini sebuah filsafat atau pandangan hidup. Dalam Sabdo Palon dikatakan, “Yang bisa mengusir kerbau bule adalah orang-orang cebol kepalang dari utara, yang membawa tongkat tebu wulung. Mereka berada di sini hanya seumur jagung.

“Dalam lingkungan seperti itulah Subandono–nama kecil saya– dilahirkan pada 1 Juli 1917 atau pada hari ke-11 Poso, bulan puasa, di kedaton Surakarta. Ayah saya adalah Susuhunan Paku Buwono X. Dan Ibu bemama Kirono Rukmi, garwa ampeyan Sri Susuhunan, bukan permaisuri. Ibu berasal dari Kajoran, sebuah desa di selatan Klaten. Jadi saya ini punya darah desa. Kakek ibu saya memang seorang bangsawan, tapi nenek orang desa. Kelak lingkungan keraton dan suasana desa membentuk diri saya sebagai bangsawan sekaligus rakyat. Bapak menanamkan tekad untuk mengusir penjajah pada putra-putranya.

Untuk itu modal penting yang harus kita miliki antara lain mengetahui kekuatan musuh. Itulah sebabnya Bapak mengirim kami ke sekolah Belanda. Mula-mula saya di sekolahkan di Europesche Lagere School–setingkat sekolah dasar–di Solo (1921 – 1931). Hanya kalau libur saya pulang ke Kajoran. Bapak hanya sekali tiga bulan ke Kajoran, ke pesanggrahan yang dibangunnya. Agar kami lebih mengenal lawan, ada semacam tradisi baru di keraton waktu itu. Selepas sekolah dasar kami, putra-putra Sri Susuhunan, diharuskan keluar dari istana, hidup di lingkungan orang-orang Belanda. Bahkan putra tertua langsung disekolahkan di Negeri Belanda.

Akan halnya saya, selepas sekolah dasar, saya dan adik saya dititipkan kepada keluarga Belanda di Bandung. Di kota itu kami melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan Hogere Burger School (HBS) selama delapan tahun. Hanya kalau libur saya pulang ke Surakarta. Keluarga Belanda ini adalah keluarga seorang purnawirawan letnan kolonel yang tidak memiliki anak. Ada seorang anak angkat, anak Ambon, tapi waktu itu anak angkat itu sudah jadi dokter dan sudah berkeluarga. Dari keluarga Belanda itu saya memperoleh pengetahun tentang tingkah laku, cara berpikir, dan berbagai hal yang berkaitan dengan orang Belanda. Ternyata kemudian nasihat Bapak know well your enemy itu memang sangat menunjang karier militer saya. Oleh Bung Karno, saya diangkat menjadi kepala staf angkatan darat yang pertama pada 1948, posisi yang begitu strategis untuk berhadapan dengan musuh.

PETA. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa setelah menyelesaikan sekolah menengah di Bandung saya tidak melanjutkan pendidikan di sekolah militer. Sebenarnya ayah ingin memasukkan saya ke Akademi Militer Breda di Negeri Belanda seperti kakak saya, G.P.H. Purbonegoro. Saya tidak mau. Mengapa? Karena kalau lulus dari sana, saya harus mengangkat sumpah setia kepada Sri Ratu dan konstitusi Negeri Belanda. Padahal saya tahu, sebenarnya mereka adalah musuh saya. Maka saya memilih instituut Technologie Delf di Nederland (1936- 1939). Saya tidak menduga bahwa kemudian sumpah para siswa Akmil Breda tersebut bisa batal karena Belanda menyerah kepada Jepang, Maret 1942. Waktu itu Panglima Tentara Belanda berkata, “Dengan ini tentara Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) dibubarkan.” Maka para pemuda Indonesia lulusan Breda yang masuk KNIL, seperti Pak Suryadarma, yang kemudian menjadi KSAU itu, menyatakan sumpah tersebut batal. Memang ada usaha-usaha dari pihak Belanda untuk menuntut kembali kesetiaan itu setelah usai Perang Dunia II. Misalnya, ketika kakak saya Purbonegoro menjadi penasihat militer Pemerintah Republik Indonesia berada di kapal Renville. Ia didatangi Jenderal Spoor, yang pernah sekamar dengannya di Breda. Spoor mengingatkan bahwa lulusan Breda masih terikat sumpah setia kepada Sri Ratu. Kakak saya menjawab, “Itu kan sudah dibatalkan ketika Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada Jepang.

” Karena pecah Perang Dunia II, pada Januari 1940 saya kembali ke Indonesia, meninggalkan Delf. Saya meneruskan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung, tahun 1940 sampai 1941. Sementara itu, Perang Pasifik pecah. Belanda semakin banyak merekrut pemuda Indonesia untuk dijadikan anggota milisi umum. Ketika itulah saya ingat tentang Sabdo Palon Noyo Genggong bahwa “Jepang akan berada di sini seumur jagung.” Ketika itu saya sudah membayangkan saatnya tak lama lagi Jepang akan meninggalkan Indonesia.

Pengetahuan tentang Jangka Jayabaya ini sedikit-banyak telah memotivasi saya untuk memasuki bidang kemiliteran. Maka, atas anjuran Ayah, saya masuk milisi Corps Opleiding voor Reserve Officieren (CORO) di Bandung, tahun 1941-1942. Lembaga pendidikan militer bagi para milisi ini bertugas mencetak perwira cadangan untuk KNIL. Saya memperoleh pangkat kopral. Waktu itu di Indonesia sudah ada Akademi Militer Bandung, cabang Akademi Militer Breda di Belanda. Cabang ini dibuka di tahun 1940, ketika Belanda dicaplok Jerman. Setahu saya, yang pernah masuk di Akademi itu antara lain Kartakusumah, A.H. Nasution, dan T.B. Simatupang. Saya sendiri tidak pernah mengikuti pendidikan di situ. Belum sampai delapan bulan saya di CORO, Jepang mendarat. Ketika itu taruna CORO ditempatkan di Tasikmalaya, untuk menjaga lapangan terbang Cibeureum. Karena itulah banyak perwira Belanda berhasil menyelamatkan diri dari kepungan Jepang. Tanggai 2 Maret 1942 CORO dipindahkan ke Ciater, Subang, Jawa Barat. Sesampai di sana, Senin sore, dor, dor, dor…. ternyata Jepang sudah menunggu. Sebagai kopral taruna CORO, tentu saja saya bertempur di pihak Belanda. Tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. KNIL bubar.

Rakyat Indonesia menyambut Dai-Nippon sebagai saudara tua dengan penuh kekaguman. Suatu kali Bung Kamo pergi ke Negeri Sakura, minta supaya Jepang melatih bangsa Indonesia di bidang kemiliteran. Kabarnya, di sana Bung Karno disuguhi demonstrasi latihan perang-perangan oleh siswa-siswa Akademi Miiiter Jepang, dan amat terkesan. Maka, atas permintaan Sukarno, di akhir tahun 1943, dibentuklah PETA melalui O Samurai, semacam keputusan Presiden. Saya masuk PETA di Solo. Yang harus dicatat, PETA bukan bagian dari tentara Jepang. Sebelum masuk PETA, saya menganggur. Sehari-hari saya latihan setengah kemiliteran dengan bocah-bocah di Solo, sekadar melatih fisik dan mental untuk menyiapkan diri bila sewaktu-waktu diperlukan. Ini bukan kesatuan, cuma kumpulan anak-anak muda saja. Nah, ketika Bung Karno minta sukarelawan dari kalangan pemuda-pemuda Indonesia, dari kumpulan kami itu banyak yang masuk, termasuk saya. Suatu hari saya bersama sekitar 15 pemuda Indonesia yang lain ditawari belajar di Akademi Militer Jepang. Saya menolak. Sebab, ini menurut pikiran saya waktu itu, kalau lulus lantas menjadi tentara siapa? Yang berangkat antara lain Pak Yoga Soegama, yang kemudian menjadi kepala Bakin dan sekarang rektor Universitas Persada, Jakarta. Jadi saya cuma masuk PETA, yang lengkapnya disebut Tentara Sukarela Pembela Tanah Air.

Hanya dalam 18 bulan, Jepang berhasil membentuk pasukan siap tempur dari para prajurit PETA. Ini yang saya kagumi dari orang Jepang. Padahal prajurit- prajuritnya direkrut dari orang-orang desa yang cuma sekolah rakyat tiga tahun. Bayangkan, bagaimana melatih orang-orang desa yang masih lugu? Mereka belum pernah memegang senapan, apalagi mortir. Mungkin melihat saja baru waktu di PETA. Bagaimana mereka mengerti soal trigonometri dan koniometri yang diperlukan untuk menembakkan mortir? November, Desember 1944, sampai Januari 1945, saya mengikuti pendidikan di Bo’ei Giyugun Kanbu Renseitai, pendidikan calon perwira PETA, di Bogor. Kami dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama untuk calon komandan batalyon. Di kelompok ini banyak kiainya. Melihat para kiai sekonyong-konyong disuruh latihan baris-berbaris, ya aneh juga. Kelompok kedua, kelompok komandan kompi, termasuk saya. Dan ketiga, kelompok calon komandan peleton. Saya termasuk angkatan pertama yang berlatih di Bogor. Latihan calon perwira amat keras. Kena tempeleng itu biasa. Tapi saya belum pernah ditempeleng. Pagi, siang, malam, terus latihan. Praktis tidur cuma enam jam. Padahal waktu itu musim hujan. Mestinya kami berlatih selama enam bulan. Entah bagaimana, cuma dilangsungkan tiga bulan. Kalau saya bandingkan dengan latihan di CORO, latihan di PETA itu luar biasa hebat. CORO itu latihan militer untuk ndoro, priyayi. Lha, wong Jepang sudah sampai di Singapura, tapi latihannya itu-itu juga, baris-berbaris dan menghafal teori. Pelatihnya pun terdiri atas para perwira Londo, Belanda, yang belum pernah berperang. Makanya, waktu Jepang menyerang, ada komandan yang bunuh diri. Juga banyak komandan yang tidak mau lagi memimpin prajurit. Lha, ini komandan apa. PETA lain. Kami dilatih oleh perwira-perwira yang terlibat pertempuran di Cina. Hebat. Bayangkan, bila 17 Agustus 1945 tidak ada PETA yang jumlahnya 65 batalyon atau kira-kira 70.000 perajurit, mau apa kita?

Tentara KNIL sudah dibubarkan. PETA-lah yang memegang peranan. Makanya kemudian kita memilih Soedirman, anggota PETA, sebagai Panglima Besar. Dia tahu kemampuan dan keterbatasan pasukan kita. Delapan belas bulan orang-orang PETA tidur bersama-sama di bawah satu atap–sejak PETA dibentuk hingga Jepang kalah perang. So we know well each other. Karena pengalaman mengikuti PETA pula mengapa saya ditunjuk menjadi kepala staf angkatan darat. Bung Hatta tidak puas terhadap lulusan dari Breda. “Jangan-jangan mereka nanti mendidik perwira-perwira seperti di Breda, yang bisanya cuma mundur, bubar,” kata Bung Hatta waktu itu. Pak Harto juga orang PETA. Beliau masuk dalam PETA khusus, yaitu pasukan yang dididik untuk gerilya. Mereka dilatih di Jaga Monyet, Jakarta. Sebelumnya mereka dilatih di Bogor. Pada 1945 itu boleh dikatakan ada tiga kelompok militer: PETA, bekas KNL, dan lasykar rakyat. Yang dari lasykar, misalnya Hizbullah, Pasukan Banteng, dan sebagainya. Para perwiranya terdiri atas mereka yang lulus dari Akademi Militer Mister Cornelis Jatinegara, seperti Pak Uripsoemohardjo, lalu dari Akademi Militer Breda, Akademi Militer Bandung, dan dari PETA. Dari merekalah TNI terbentuk.

Itu sebabnya pada 1947 kita mengadakan rekapitulasi dan rasionalisasi TNI untuk menghasilkan tentara reguler yang lebih baik. Selepas kemerdekaan, saya diminta oleh Pak Urip Sumahardjo (Kepala Badan Keamanan Rakyat) membentuk satu batalyon BKR di Surakarta. Saya dipilih menjadi komandannya. Belum lagi lima bulan (kalau tak salah pada bulan Oktober 1945) BKR kami dua kali diminta membantu dor-dor-an dengan Jepang di Semarang. Di situ ada lelucon. Dulu sih tak terasa lucu, tapi sekarang mungkin lucu. Begini. Jepang mengusulkan gencatan senjata. Yang diutus oleh Pak Urip adalah Umar Slamet (ini bukan Slamet Riyadi, Iho). Mas Slamet juga bekas PETA dan Komandan BKR di Yogya. Kami pernah berlatih bersama di Bogor. Sekarang dia sudah almarhum. Sekitar pukul 18.30 saya dijemput Mas Slamet, padahal perundingan direncanakan pada pukul 12 malam. Dia rupanya ngeri sebab di markas Jepang ada senapan mesin Jepang. Akhirnya kami pergi bertiga–Mas Slamet, saya, dan Hadiwinangun (bekas Residen Cirebon) ke Jatingaleh–ke markas Jepang yang dijadikan tempat perundingan itu. Di markas Jepang terlihat banyak orang Jepang yang luka akibat pertempuran dengan anak-anak kita. Sebaliknya, di pihak kami juga banyak korban. Saya berbisik kepada Mas Slamet sambil berjalan menuju ruang perundingan, “Mas, pokoknya kita harus selamat keluar dari sini.” Perundingan dilakukan di ruangan komandan Jepang yang luas. Dia mempersilakan kami. Jleg! Kami duduk. Bulu kuduk saya berdiri sekaligus bangga karena bisa duduk sederajat dengan komandan Jepang. Tanpa banyak basa-basi kami segera membuka perundingan. Mas Slamet minta agar Jepang menyerah kepada pemerintah Indonesia. Jepang langsung nggebrak! Dan Mas Slamet berbisik kepada saya, “Mas Djati, kalau kita mati di sini tidak ada orang tahu.” Saya diam saja. Apa yang dikatakan Jepang? “Tidak ada ketentuan bahwa kami harus menyerah kepada Pemerintah Indonesia. Kami hanya akan menyerah kepada Tentara Sekutu.” Perundingan gagal. Syukurlah, kami dapat keluar dengan selamat.

Selesai Perang Dunia II Belanda harus membangun kembali negaranya yang rusak. Negeri Belanda itu rusak betul, Lho. Dari mana memperoleh uang. Tentunya mereka berharap dari jajahan-jajahannya. Dan yang memasukkan devisa paling besar waktu itu adalah perkebunan-perkebunan. Maka mereka membonceng Sekutu memasuki Indonesia, untuk menjajah negeri ini kembali. Letnan Gubernur Jenderai Van Mook, pemimpin tertinggi Belanda di Indonesia setelah PD II, mengerahkan tentaranya ke Jawa dan Sumatera, dua pulau yang memiliki banyak perkebunan. Tentu saja van Mook tahu daerah-daerah mana yang perlu diprioritaskan. Sebab, dia adalah Direktur Departemen Urusan Ekonomi di Batavia sebelum PD II. Tapi Jenderal Spoor, yang memimpin tentara Belanda di Indonesia, harus menghadapi kenyataan yang sama sekali di luar dugaannya. Rakyat Indonesia melawan dengan gigih. Kepala intelejen Belanda di Australia rupanya memperoleh laporan yang salah. Intel-intelnya melaporkan bahwa keadaan Indonesia belum berubah. Spoor mengira bila Belanda mendarat, mereka akan diterima dengan baik oleh rakyat. Dia tidak memahami bahwa selama Belanda pergi ada yang namanya PETA yang jumlahnya 65 batalyon atau kira-kira 70 ribu personel. Kalau jumlah tentara PETA dijadikan divisi, maka jumlahnya 7 divisi (1 divisi adalah 9 batalyon). Jumlah TNI kita memang 7 divisi.

Bulan November– sebulan setelah bertempur melawan Jepang di Semarang–Pak Urip memanggil saya lagi. Dia bilang, “Kamu jadi panglima divisi. Pilih yang mana?” Maka, sejak 1 November 1945 sampai 1 Juni 1945 saya menjabat sebagai Panglima Divisi IV Tentara Republik Indonesia (TRI), bermarkas di Salatiga. Wilayah pertahanan saya meliputi Keresidenan Pekalongan, Semarang, dan Pati. Di daerah-daerah itu Sekutu sudah masuk. Ha… waktu itulah saya berhadapan dengan Sekutu yang berintikan tentara Inggris di dataran tinggi Rawa Pening dan Semarang. Saya pernah pula menjadi delegasi perundingan genjatan sejata di Semarang. Sekutu memang pernah mencoba memasuki Jawa Tengah lewat Magelang, tapi kami dorong lagi ke Ambarawa dan Semarang, lalu akhirnya ke Surabaya.

Begitu bersemangatnya perlawanan rakyat dan tentara kita. Banyak yang berkata, “Pak, habiskan itu Inggris.” Saya jawab, “Mereka habis, kita juga habis.” Lha, mereka lebih terlatih ketimbang kita, kok. Persenjataannya pun lebih lengkap, canggih lagi. Nganggo montor mabur, nggago mortir, nganggo panser, nganggo reno-reno (memakai pesawat terbang, mortir, panser, dan macam- macam). Lagi pula kebanyakan dari tentara Inggris itu orang India dan Pakistan, yang disebut Gurkha. “Mereka itu kawan kita. Bukankah India dan Pakistan sendiri ingin merdeka? Mengapa harus kita bunuh? Dorong saja ke Surabaya,” kata saya. Tentara Inggris sendiri tampaknya tak terlalu bersemangat bertempur dengan kami. Sebab, tugas mereka sebenarnya adalah melucuti tentara Jepang, bukan bertempur melawan bangsa Indonesia. Jepang sudah dilucuti, jadi apalagi? Mungkin itulah yang mendorong Inggris mengajak kita mengadakan perjanjian gencatan senjata di Semarang, kalau saya tidak lupa, pada bulan Maret 1946. Lalu mereka mundur ke Surabaya. Praktis di Jawa Tengah dan Jawa Timur Sekutu hanya berada di daerah pesisir, seperti Surabaya. Seingat saya, kota di pedalaman yang bisa dimasuki Sekutu adalah Bandung. Saya nggak pemah mengerti mengapa mereka berhasil memasuki Bandung. Padahal medannya lebih berat ketimbang Jawa Timur. Untuk mencapai Bandung kan harus melalui daerah bergunung-gunung. Mengapa pasukan kita tidak menggugurkan gunung-gunung itu untuk menghambat Sekutu? Atau menghancurkan jembatan-jembatan besar yang curam itu.

Juni 1946 terjadi reorganisasi di jajaran tentara. Saya ditunjuk menjadi Panglima Divisi V (1 Juni 1946 – 1 Maret 1948). Wilayah teritorial saya meliputi Bojonegoro, Pati, dan Muncung. Divisi V disebut juga dengan Divisi Ronggolawe, ini nama seorang senopati Majapahit yang berhasil menangkal ekspedisi tentara Kubilai Khan. Anggota pasukan saya antara lain Sudharmono (sekarang wakil presiden) dan Ismail Saleh (menteri kehakiman). Mula-mula markas saya berada di Mantingan, persis di tengah hutan jati. Di masa itulah, dan di hutan jati pula, saya mengawini Raden Ayu Suharsi, tepatnya pada tahun 1947. Aneh juga, Wong, manten anyar (pengantin baru), kok di tengah hutan. Kelak, kami dikaruniai tiga orang anak dan lima cucu. Aksi polisionil Belanda I pecah tahun 1947. Waktu itu saya sudah Panglima Divisi V Ronggolawe. Perlawanan rakyat berkecamuk di Jawa Timur. Dulu saya khawatir Belanda menyerang saya. Ternyata mereka tidak terlalu peduli pada hutan jati yang menyebar luas dari sebelah timur Bojonegoro sampai Kedung Jati, dan ke sebelah selatan hingga Ngawi. Kami tidak berdiam diri. Saya mengerahkan pasukan ke sektor Gresik-Lamongan. Dalam suasana seperti itu ternyata banyak perwira dan taruna kita yang rewel. Ada yang maju-mundur untuk turun ke medan pertempuran. “Kita harus ikut bertempur,” begitu saya tegaskan kepada perwira-perwira dan taruna-taruna itu. Mereka berkata, “Kalau gugur bagaimana?” Saya jawab, “Lho, perang kok tanya kalau gugur. Kalau prajurit- prajurit biasa boleh gugur, apa kamu tak boleh gugur? ini pelajaran, guru perang terbaik adalah perang itu sendiri. Sekarang ada kesempatan untuk perang, ada musuh di depan mata. Cari musuh itu susah, mahal”. Agustus 1947 saya memindahkan markas ke Cepu tempat minyak. Situasinya sudah berubah. Pertempuran dengan Belanda mereda.

MENJADI JEMBATAN PIKIRAN. Tahun 1948 Pemerintah Republik memanggil saya ke Yogya. Waktu itu sudah Kabinet Hatta, menggantikan Kabinet Syahrir. Sejak saat itu saya semakin dekat dengan Bung Kamo. Saya berkenalan dengan beliau pada tahun 1947, ketika Panglima Besar Soedirman mengajak saya menghadiri sidang-sidang Dewan Siasat Militer, lembaga yang dipimpin langsung oleh Bung Kamo. Di situ ternyata saya cukup diperlukan. Terus terang saja, di antara kawan-kawan militer yang lancar berbahasa Inggris dan Belanda kan saya. Pak Dirman sendiri mengenal Bung Kamo baru setelah Pak Dirman menjadi Panglima Besar, Iho. Nah, untuk menghadapi orang-orang pintar, seperti Bung Hatta, Syahrir, Bung Kamo, dan menteri-menteri, Pak Dirman membawa saya. Mungkin karena beliau merasa sebagai orang desa, guru sekolah Muharnmadiyah, yang agak sulit memahami cara berpikir tokoh-tokoh brilyan di kabinet. Saya sendiri mengakui bahwa Bung Kamo, Bung Hatta, dan lain-lain adalah orang hebat yang berpikir secara modern dan pernah belajar di mana-mana. Sebaliknya, banyak anggota kabinet yang tidak memahami jalan pikiran Pak Dirman, Gatot Subroto, dan para pemimpin militer yang umumnya dari desa. Itu sebabnya saya juga dipercayai oleh anggota kabinet dan pemimpin-pemimpin militer untuk menjembatani mereka. Sekali waktu, seusai sidang Dewan Siasat Militer, Bung Kamo bilang pada saya, “Lain kali jangan mengajak Gatot Subroto.” Saya tanya kenapa. “Aku ndak mengerti pikirannya,” jawab Bung Karno. Lha, Gatot itu blak-blakan. Dia pernah bilang, “Aku iki wong bodo. Sekolah dasar wae ora rampung.” (Aku ini orang bodoh. Sekolah Dasar saja tidak selesai.) Memang komandan-komandan resimen umumnya dari desa. Ada guru Taman Siswa, guru Muhammadiyah, ada kiai, dan sebagainya.

Kolanel Sungkono (sebelum Rekapitulasi berpangkat Mayor Jenderal, lalu diturunkan menjadi Kolonel), Panglima Divisi VI Jawa Timur, pendidikannya cuma sampai sekolah dasar. Tapi harus dicatat, di kalangan rakyat yang didengar justru orang-orang militer ini. Pak Sungkono, Gatot Subroto, Pak Dirman, misalnya. Makanya sering saya katakan PETA adalah satria bambangan–satria dari desa. Seumpama mereka bukan dari desa, kami tak akan mendapat dukungan orang desa. Mereka mendukung karena anak-anak mereka menjadi prajurit kami. Rakyat pula yang menyediakan logistik untuk tentara.

Dalam Dewan Siasat Militer sering dibicarakan kemungkinan Belanda menyerang kembali. Dan kami yakin itu akan terjadi. Kami pun bersiap-siap dan berbagai alternatif sudah dipikirkan. Misalnya, ada rencana Bung Kamo dan Bung Hatta akan diungsikan luar negeri bila Belanda menyerang. Alternatif lain, para pemimpin negara, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, akan ikut bergerilya bersama-sama militer dan rakyat. Dewan juga telah merencanakan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), untuk membuktikan pada dunia bahwa Pemerintah Republik yang sah masih ada. Di samping itu diputuskan pula untuk membentuk wadah setiap angkatan, termasuk angkatan darat. Nah, Bung Karno mengusulkan agar kepala staf angkatan adalah orang yang mengenal lawan dan kawan. Kebetulan saya dianggap memenuhi syarat menduduki jabatan kepala staf angkatan darat (KSAD) yang pertama (1 Maret 1948 -1 Mei 1950).

Belanda akhirnya benar-benar menyerang Yogyakarta, 19 Desember 1948. Hari itu juga Dewan Siasat Militer bersidang. Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah anggota kabinet lainnya tetap tinggal di istana. Diputuskan juga untuk membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi dan sebagian lagi di Aceh. Teman-teman PDRI yang masih hidup antara lain Jenderal Hidayat, Jenderal Askari. Semula di Jawa juga ada anggota Kabinet PDRI, misalnya, Menteri Soepeno yang kemudian gugur. Di New Delhi, India, juga dibentuk wakil Pemerintah di luar negeri. Mengapa Bung Karno dan anggota kabinet tidak lari ke luar negeri atau ikut bergerilya? Bila mereka ke luar negeri, Belanda tentu punya alasan untuk menyatakan Republik sudah tenggelam, dan menyatakan perlawanan rakyat Indonesia adalah tindakan kriminal. Kalau mere ka ikut bergerilya, siapa yang bisa menjamin keselamatan mereka? Belanda tentu akan berusaha membunuh mereka, sedangkan kemampuan pasukan kita belum cukup tangguh. Dengan adanya PDRI dan wakil pemerintah Republik di luar negeri, ekslstensi negara Indonesia tetap ada. Dan ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap Belanda, mereka hanyalah warga negara Indonesia biasa.

Dengan demikian Belanda tidak bisa menyatakan Republik telah tenggelam karena kita masih memiliki Pemerintah Darurat. Hampir seluruh anggota kabinet hadir daiam sidang Dewan Siasat Militer itu Tapi, sepengetahuan saya tidak ada yang dari TNI. Meskipun Panglima Besar Soedirman, T.B. Simatupang, Suryadharma, ada di istana waktu itu. Waktu itu A.H. Nasution berada di jawa Timur. Lapangan Terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) sudah jatuh ke tangan Belanda. Saya tidak tahu mengapa Nasution tidak memasuki kota (Yogyakarta), melainkan ke Batu Ceper. Padahal jarak antara Yogya dan Batu Ceper paling-paling cuma 40 kilometer. Bisa saja ditempuh dengan 12 jam jalan kaki. Waktu itu, sebagai KSAD, saya berkantor di kantor Menteri Pengairan, di selatan Maguwo. Selain sebagai KSAD waktu itu saya juga bertanggung jawab atas keselamatan para taruna. Jumlahnya tak banyak, kira-kira 150 orang. Mereka ini adalah calon perwira pengganti. Saya juga tidak hadir dalam sidang Dewan Siasat Militer itu. Latif Hendraningrat, Panglima Komando Militer Yogyakarta Kota, dua kali menelepon saya. Dia bilang, “Kau dipanggil Bung Kamo ke istana.” Saya jawab, “Sidang Kabinet toh akan jalan tanpa saya. Kalau saya pergi dari sini, para taruna ini akan buyar.” Saya juga titip pesan kepada Latief agar disampaikan kepada Bung Karno, “Kalau sampai pemerintah dan kepala negara ke luar negeri, kita bisa dinyatakan tenggelam.” Mengapa saya tidak ke istana dan memilih bertahan di markas? Perhitungan saya, kalau saya pergi ke Istana, para taruna akan buyar Asrama itu terletak tidak jauh dari marka Brigade Soeharto.

Sebelum 19 Desember saya sudah melihat gelagat bahwa Belanda akan menyerang. Saya bilang kepada para taruna, “Sekarang kita ke luar kota, menghadang Belanda di Semaki.” Ketika itulah Pak Harto datang. Dia menanyakan langkah-langkah apa yang harus diambil. Saya tanya, pasukannya di mana? Menurut perintah Panglima Besar Soedirman, pasukan Brigade Soeharto ditempatkan di sepanjang jalan antara Karanganyar (Bagelen) dan Wates (Yogyakarta). Jadi di dalam kota hnya ada salu kompi. Satu peleton di Maguwo, dua peleton di sebelah barat. Saya bilang kepada Pak Harto, “Saya mau menghadang Belanda di Semaki.” Sesampai di Semaki, saya bertemu dengan satu regu CPM. Saya bertanya kepada mereka, “Mana batalyon yang mestinya di sini?” Mereka menjawab, “Sudah berangkat tadi malam.” Seluruh pasukan Siliwangi yang berada di Semaki (satu balyon) dan di Jembatan Gajah Wong (dua batalyon) sudah pergi.

Praktis Yogyakarta kosong. Yang tinggal hanya satu kompi Brigade Soeharto, dua kompi taruna di bawah tanggung jawab saya, dan sejumlah lasykar. Praktis, sewaktu memasuki Yogyakarta, Belanda tidak memperoleh perlawanan. Seandainya pasukan Siliwangi tidak pergi, keadaannya mungkin akan lain. Mungkin bisa ramai. Selesai berperang, saya katakan kepada mantan Kepala Staf Divisi Belanda di Jawa Tengah. “You hebat betul.” Dia menjawab dengan agak heran, “Sebetulnya kami menurunkan satu atau dua kompi pasukan payung hanya untuk mengacau saja. Kami sudah perhitungkarn mereka akan habis. Tapi ketika kami mendarat kok tidak ada perlawanan?” Teryata pesawat Belanda sedikit. Lha, wong yang menerjunkan pasukan payung itu hanya tiga pesawat Dakota DC-2 yang diterbangkan dari Andir, Bandung. Sesuai menerjunkan pasukan di Yogya, pesawat-pesawat ini pula yang diperintahkan ke Semarang untuk mengangkut batalyon cadangan ke Maguwo. Dan tiba di Yogya 20 Desember, sehari setelah awal penyerbuan. Belanda juga melancarkan serangan melalui darat. Belanda masuk ke Yogyakarta kan menyusup melalui Boyolali, daerahnya Slamet Riyadi. Slamet-lah yang bertugas menahan Belanda di daerah itu. Namun, pertahanan Slamet bobol. Maklum, pasukan Slamet paling-paling cuma satu batalyon sedangkan Belanda dua batalyon. Belanda kemudian menyerbu Kaliurang, ke markas Komisi Tiga Negara (KTN), tidak langsung ke kota (Yogyakarta).

Memang sasaran Belanda adalah Kaliurang, untuk mengisolasi tim KTN (Komisi Tiga Negara) yang ditugaskan oleh PBB. Setelah perjanjian Renville, PBB memang sudah mengambil alih penanganan atas konflik Indonesia- Belanda–hal yang belum dilakukan setelah Perjanjian Linggarjati. Dengan isolasi tersebut KTN tidak bisa berhubungan dengan Dewan Keamanan PBB utuk melaporkan tindakan Belanda yang menyerang Yogyakarta tanpa restu PBB. Posisi saya tidak diserang, karena Belanda memang tidak punya pasukan. Baru setelah saya pindah ke utara, Belanda sering mengadakan patroli, tapi tidak berhasil menduduki markas. Sekali-sekali terjadi pertempuran kecil-kecilan Menjelang KMB, Konperensi Meja Bundar, saya masih bolak-balik Jakarta-Yogya. Saya menjadi anggota Gencatan Senjata Pusat di Jakarta, khusus di bidang militer. Ketuanya Pak Wongsonegoro.

PERISTIWA 17 OKTOBER TAHUN 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) yang bersifat liberal demokratis. RIS memang telah dibubarkan pada Agustus 1950. Tetapi UUD-nya tetap jalan. Baru kemudian diganti dengan UUD Sementara yang juga liberal demokratis. Ya, dengan segala hommat pada rekan-rekan politisi, waktu itu usia kabinet rata-rata hanya 18 bulan. Bagaimana mereka sempat memikirkan program kerja dan pembangunan. Banyak menteri yang tidak tahu harus melakukan apa. Kekuasaan formal memang di tangan kabinet. Tetapi nyatanya yang didengar hanya Bung Karno. Rakyat jadi tidak tahu di mana letak kekuasaan itu sebenarnya. Pernah sekali waktu terjadi peristiwa lucu yang sebenarnya sangat serius. Partai-partai politik tidak bisa membentuk kabinet. Akhirnya Bung Kamo mengeluarkan Surat Keputusan yang bunyinya begini “Presiden Republik Indonesia, Sukarno. Dengan ini menunjuk warga negara Indonesia Sukarno untuk membentuk kabinet.” Sekarang kita boleh tertawa. Tetapi dulu itu masaiah serius. Lalu pemimpin-pemimpin partai politik dikumpulkan di istana. Saya lupa, di Istana Bogor atau istana Merdeka. “Sudah, sekarang bentuk kabinet,” kata Bung Kamo. “Nanti dulu, Bung. Kami perlu bicara dengan pimpinan partai lainnya,” jawab orang-orang partai. “Lho, katanya kamu itu pemimpin rakyat. Kok, begini saja mesti mengadakan pembicaraan dulu. Boleh. Silakan,” Bung Kamo menyahut. Mereka angkat telepon. Padahal semua telepon sudah diputus. Akhimya terbentuk kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI), minus Masyumi. Sesudah itu keluar lagi Surat Keputusan Soekamo. “/Dengan Ini warga negara Soekarno menyerahkan kembali tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno.” Coba, coba, bayangkan. Kacau. Dalam setting kekacauan kabinet itulah peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi. Saya memang aktif dalam gerakan tersebut. Ketika itu saya perwira tinggi di Kementerian Pertahanan. Jabatan saya Kepala Biro Perancang Operasi merangkap Kepaia Biro Pendidikan Pusat (1 Juii 1950–1 November 1952). Sayalah yang mula-mula mengambil inisiatif mengumpulkan para pimpinan TNI (AU, AD, AL) di aula Hankam sekarang. Saya bilang, “Mbok ya sekarang kita kembali saja ke UUD 1945. At least kita bisa tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kekuasaan yang ada menurut UUD 1945 itu. Sebab, kenyataannya, rakyat hanya mendengar Bung Kamo, Presiden. Padahal ada Perdana Menteri selaku pemegang kekuasaan pemerintahan.” Tidak tercapai konsensus dalam pertemuan itu. Entah bagaimana ceritanya, apa yang telah saya mulai itu dioper oleh Markas Besar Angkatan Darat, yang KSAD-nya waktu itu A.H. Nasution. Sementara itu, suara-suara dari kaum politisi tentu saja menentang. Mereka tetap menginginkan liberalisme. Tapi bagaimana kita bisa membangun kalau sebentar-sebentar kabinet diganti? Bagaimana membicarakan kembalinya Irian Barat kaiau setiap 18 bulan ada kabinet baru? Hubungan miiiter dengan sipil memang tak enak. Kami begitu mendongkol pada oknum-oknum partai. Mau tidak mau, peristiwa lama diungkit pula: waktu perang gerilya kaiian di mana? Ketika itu tidak ada orang-orang partai yang turun ke tengah rakyat, membantu gerilya. Yang pemah saya jumpai cuma Jaksa Agung Kasman Singodimedjo. Beliau dua kali berjalan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, bolak-balik. Maklum, beliau itu kan bekas PETA. Jadi, tidak takut. Politisi lainnya? tidak ada. Jangankan membantu, memberi semangat kepada rakyat saja tidak. Pada hari kejadian (17 Oktober) saya baru minum kopi bersama sejumlah perwira senior, seperti T.B. Simatupang, Dan Yahya, dan lain-lain di Kementerian Pertahanan. Di luar terdengar ramai-ramai demonstrasi. Tak lama kemudian kami mendapat telepon dari Istana, disuruh datang. Dalam perjalanan ke Istana, saya melihat meriam, tank, panser nongkrong di kantor telepon dekat Istana. Sampai di Istana, ternyata sudah ada KASAD Nasution dan perwira-perwira senior lainnya. Bung Kamo dan Bung Hatta juga sudah ada. Saya dan T.B. Simatupang bergabung. Di situlah perwira-perwira TNI mengusuikan untuk kembali ke UUD 1945 dan agar parlemen dibubarkan dalam waktu dekat ini. Ada kejadian lucu lagi. Sesudah usul TNI disampaikan, kami omong-omong santai. Kawilarang mau merokok. Dia berada di sebelah saya. Saya sederet dengan Askari dan Kawilarang. Asbak ada di depan saya. Saya berikan kepada Askari supaya diteruskan kepada Kawilarang. Waktu dipegang Askari, mrucut, jatuh ke lantai dan pecah, derr. Wartawan-wartawan di luar mengira ada apa-apa. Mereka pikir keadaan di dalam tegang betul. Padahal cuma asbak jatuh. Ada anggapan kekacauan itu disebabkan karena Partai Sosialis Indonesia (PSI) ke tubuh TNI. Sebenarnya tidak begitu. Yang menjadi Sekretaris Jenderal Pertahanan waktu itu adalah Ali Budiardjo. Dia itu PSI. Simatupang juga dituduh PSI karena istrinya adalah adik Ali Budiardjo. Tapi, sepengetahuan saya, tidak. Simatupang memang banyak didengar oleh orang-orang PSI karena dia memang brilyan. Tapi keliru kabu dia disebut sebagai PSI. Nasution juga bukan. Waktu itu dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Orang-orang partai menghendaki dibentuknya tentara profesional meniru Barat. Sebagian kecil perwira militer pun berpikir begitu. Haa, mungkin ini yang dimaksud adanya orang partai yang menyusup ke militer. Tapi sebagian besar TNI menolak. Karena kalau kami meniru Barat berarti mengkhianati rakyat. Sebab, sejarah TNI tidak terlepas dari peranan rakyat. Rakyat-lah yang membantu dalam perang gerilya. Militer-lah yang didengar rakyat ketika para politisi tidak bisa menjalankan pemerintahan. TNI bukan hanya sekadar alat politisi sipil Apalagi kalau sipilnya semau gue. Cekcok terus. Sampa akhimya konflik di mana-mana. Kalau nasi sudah jadi bubur, militer yang disuruh menyelesaikan. Lihat peristiwa DI-TII, PRRI-Permesta. Militer disuruh menembak bangsa sendiri. Siapa yang senang menembaki bangsa sendiri? Mereka sebagai politisi, enak. Kalau sudah tidah bisa menyelesaikan masalah bisa mundur. Lha, militer? Masa, tentara dibubarkan? Kan tak mungkin.

Sesudah peristiwa 17 Oktober itu Nasution diberhentikan sebagai KSAD, digantikan oleh Bambang Sugeng. Gatot Subroto (wakil Kasad) juga dicopot. Saya sendiri disuruh ke Amerika, ke Port Levenberg. Saya bilang, saya tidak mau. Sebab, Levenberg itu jatah untuk Panglima Divisi. Saya ini bekas Kasad. Akhirnya, saya disuruh ke Bandung, menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD, sekarang Seskoad), menggantikan Mokoginta. Di situ saya menjabat sejak 1 November 1952 sampai 13 Februari 1955. Sedangkan yang disuruh ke Levenberg adalah Mokoginta. Dia paling aktif menyiapkan peristiwa 17 Oktober itu. Gatot Subroto pulang ke Ungaran. Saya disebut-sebut sebagai calon pengganti Nasution sebagai Kasad. Kalau itu benar, saya nggak akan mau. “Wong Jowo iku ora ilok mbaleni sego wadang.” (Tidak pantas bagi orang Jawa memakan kembali nasi basi). Dulu saya pernah Kasad. Lagi pula saya ini termasuk biang keladi 17 Oktober. Mana mungkin Bung Karno memilih saya. Kemudian saya menjadi Direktur Zeni Angkatan Darat (29 Februari 1955-24 Juni 1958). Di dalam pasukan Zeni itu ada Try Soetrisno (Pangab sekarang) dan 51 orang yang memiliki kemampuan rata-rata sama. Misalnya, Dirjen Imigrasi sekarang, Rony Sikap Sinuraya. Beberapa di antara mereka ada yang menjadi gubernur. Semasa menjadi Direktur Zeni saya pernah membantu Panglima Jamin Ginting menyelesaikan PRRI/Permesta. Saya ada di Sumatera kira-kira lima bulan. Saya berusaha agar konflik tersebut dapat diselesaikan tanpa meninggaikan rasa sakit hati. Boleh dikatakan saya bertindak sebagai penengah antara pihak Jamin Ginting (pemerintah) dan Kolonel Simbolon (PRRI). Saya bilang kepada orang PRRI, “Kalau memang Pemerintah tidak becus melaksanakan pembangunan, dengan cara kalian ini pelaksanaan pembangunan akan lebih jauh lagi.” Saya juga ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa PRRI adalah persoalan dalam negeri yang bisa diselesaikan dengan baik. Negara lain tak usah campur tangan. Anda tahu kan, AS ketika itu diduga terlibat membantu PRRI.

KONFRONTRASI INDONESIA-MALAYSIA BUNG Karno menunjuk saya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Malaya (1 Juni 1963–25 Agustus 1963). Jadi sebelum sempat terbentuk Malaysia, saya sudah ditarik pulang. Saya ini bangsawan, orang keraton. Bung Karno tahu yang paling berkuasa di Maldya juga keluarga bangsawan. Suatu malam diadakan pertunjukan kesenian Indonesia. Saya dipersilakan duduk di kursi yang biasanya dipakai oleh Yang Dipertuan Agung, kepala negara Malaya. Kawan-kawan duta besar dari negara sahabat mengomel, “Mengapa you, Duta Besar Indonesia, duduk di tempat yang cuma diperuntukkan Yang Dipertuan Agung?” Sambil bergurau saya menjawab, “Begini. Rakyat Malaya itu separuh kepunyaan Yang Dipertuan Agung, separuh lagi kepunyaan saya. Soalnya, Yang Dipertuan Agung itu keturunan Bugis.” Orang sering tidak tahu apa yang dihasilKan oleh Kabinet Dwikora. Ketika itu saya ikut menyusun Deklarasi Malaya, Filipina, Indonesia (Maphilindo)-suatu kawasan damai di Asia Tenggara. Indonesia dan Malaya mengakui Mindanao sebagai bagian integral dari Filipina. Tetapi Indonesia dan Malaya minta otonomi yang seluas-luasnya untuk wilayah itu. Yang penting lagi adalah Malaya, Filipina, Indonesia tidak akan menerima pangkalan asing. Apabila masih ada pangkalan asing di kawasan ini, sifatnya hanya sementara. Pangkalan asing itu juga tidak boleh dipakai untuk melancarkan subversib ke negara tetangganya. Ternyata Malaya merasa keberatan melaksanakannya. Tentara Inggris masih berada di negara itu. Bung Karno tidak suka. Inilah yang mempertajam konfrontasi. Maklum, selain sedang dilanda gelombang anti-Barat, kita masih mencurigai Inggris. Bung Karno menghendaki agar pemerintah Malaya tidak memberi izin kepada Inggris membangun pangkalannya di sana. Tetapi pemerintah Malaya mempertahankannya. Kata Pemerintah Malaya, “Apa sih Indonesia maunya? Kalau Inggris keluar dari sini, saya harus menghadapi kaum komunis Cina. Indonesia enak. Kaum komunisnya orang Indonesia sendiri.” Bung Karno tidak menerima alasan tersebut. Hubungan Indonesia-Malaya pun semakin runcing. Saya dipanggil pulang dan didudukkan menjadi Penasihat Presiden untuk urusan konfrontasi. Praktis, saya menjadi Dubes di Malaya hanya kira-kira 100 hari. Sebagai penasihat, saya mencoba menyadarkan Bung Karno bahwa desakannya–agar Malaya mengusir Inggris–momentumnya tidak tepat. Kalau dipaksakan justru akan menyulitkan Malaya karena persoalan komunis Cina itu. Di tengah suasana runcing itu datang Jaksa Agung Amerika Bob Kennedy, adik Presiden Amerika Robert Kennedy. Bob menyarankan agar Bung Karno membubarkan Dwikora dan mengadakan gencatan senjata. Bung Karno segera mengadakan sidang, dihadiri para menteri Kabinet Dwikora, membahas saran Bob itu. Saya juga hadir. “Bagaimana pendapat saudara-saudara?” kata Bung Karno. Saya memberikan pendapat: “Katanya kita ini tidak perang dengan Malaya. Mengapa sekarang kita akan mengadakan cease-fire? Artinya, kita mengakui perang dengan Malaya?” Bung Karno menggebrak meja. Brak! Pokoknya, saya perintahkan cease-fire (gencatan senjata). Menjelang meletusnya G30S-PKI, Bung Karno memang sudah menunjukkan sikap yang cenderung keras, ingin selalu didengar. Fisiknya sudah tidak baik. Sepuluh hari setelah peristiwa G30S-PKI, saya berangkat ke Kerajaan Maroko sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Saya tidak tahu persis kejadian-kejadian yang berkaitan dengan G30S-PKI. Selama di Maroko saya tidak banyak tahu perkembangan Indonesia. Rakyat Maroko, sepengetahuan saya, tidak mengikuti perkembangan terakhir di Indonesia. Mereka tidak mengikuti peristiwa G30S-PKI dan pergantian kehasaan yang terjadi–saya tidak mau mengatakan Bung Karno jatuh atau dijatuhkan. Walaupun di sana ada taman yang bernama Sukamo. Jadi sebenamya negeri kita dikenal di sana. Sebab, ketika Maroko baru saja merdeka, yang membiayai perjuangannya di PBB adalah Indonesia. Saya hanya setahun di Maroko – Duta Besar. Kemudian pindah ke Prancis – Duta Besar RI berkuasa penuh untuk Prancis merangkap Duta Besar RI berkuasa penuh untuk Kerajaan Spanyol, merangkap Kepala Perwakilan tetap RI pada markas besar United Nation Educational, Scentific, and Cultural Organization (UNESCO) di Paris. Tugas Duta Besar waktu itu sangat berat, karena negara baru dilanda krisis politik. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Dari Presiden Soekarno kepada Presiden Suharto.

Selanjutnya, sebagai purnawirawan, saya menjadi anggota Penqurus Besar Persatuan Pumawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) dari 1970- 978. Lalu, dari 1978-1983 menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Zaman Bisnis BERSAMAAN waktunya ketika saya diangkat menjadi anggota DPA, Pak Harto meminta saya untuk duduk di Tim P-7, sampai sekarang. Siapa bilang tim ini tidak penting? Tim Penasihat Presiden mengenai Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Tim P-7) adalah satu-satunya lembaga yang bisa omong dengan bebas dengan Presiden. Siapa yang bisa bicara blak-biakan dengan Pak Harto selain Tim P-7? Siapa? Apa ada menteri yang berani blak-blakan? Ora wani–tak berani. Secara rutin Tim P-7 sekali dua bulan atau sekali tiga bulan berbicara dengan Pak Harto. Setiap kali pertemuan berlangsung rata-rata sekitar satu setengah jam. Apa yang dibicarakan, itu rahasia kami.

Sumber CV Djatikusumo: Solichin Salam

ANAK-ANAK DIDIK DJATIKUSUMO di PASUKAN T RONGGOLAWE/PASUKAN T SAD

Anggota Pasukan T Ronggolawe yang gugur pada perang kemerdekaan:

Soekandar, 21 tahun

Gugur ditembak di jembatan bengawan solo di cepu dalam pertempuran di Cepu antara batalyon Ronggolawe melawan pasukan-pasukan PKI yang lebih besar, Oktober 1948. Dimakamkan di TMP Cepu.

Hadi Tjahjono, 23 tahun

Gugur waktu menjabat wedana militer jakenan. Ia disergap dan ditembak pasukan Belanda di Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati. Dimakamkan di TMP Semaki Yogya.

Soewarsono, 21 tahun

Gugur sewaktu menjabat wedana militer kayen Januari 1949 dimakamkan di TMP Pati.

Kisbandi, 20 tahun

Tertembak sewaktu pertempuran dengan patroli anjing Nica di dekat Salman Magelang Januari 1949. Dimakamkan di TMP Girilaya Magelang.

Waluyo Hadisaputro, 20 tahun.

Ditembak Belanda di tepi Kali Progo, dekat jembatan Plikon, Megelang. Jenazahnya tidak ditemukan dan menjadi rahasia deru air Kali Progo.

Harsono, 20 tahun.

Ditembak patroli anjing Nica di dekat Desa Nganti sebelah timur kota Magelang. Dimakamkan di TMP Girilaya Magelang.

Perjalanan Anggota Pasukan T Ronggolawe yang tidak gugur pada perang kemerdekaan, antara lain:

Ir. Hermawan Kartowisastro

Lahir 8 April 1930 di Semarang. Sebagai pelajar Angkatan Perang menyelesaikan studi dalam jurusan Bangunan Mesin (S1) di University of Birmingham Inggris tahun 1957, untuk kemudian bertugas di Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Selesai pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL) Angkatan VIII tahun 1971, ditugaskan di perusahaan dok dan galangan kapal PT. Pelita Bahari Persero, sebagai pimpinannya. Perusahaan ini pada tahun 1980 menjadi galangan kapal yang termodern dan memelopori pembangunan kapal dengan sistem blok di Indonesia.

Aman Suyitno, BA, Kol. CPM (purn)

Lahir 25 Desember 1927 di Kendal. Melanjutkan kariernya di Kepolisian Militer, dengan penugasan di luar jawa, antara lain di Sulawesi Selatan. Kemudian menjelang pensiunnya pada tahun 1983, di tugaskaryakan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Rinto Suleiman, Kol. Kav (purn)

Lahir 17 Juni 1930 di Lhoksumawe. Menyelesaikan pendidikan militernya di Koninklijke Militaire Akademie (KMA), Breda Negeri Belanda, dalam kesenjataan kaveleri, lulus tahun 1995. Rinto Suleiman pada tahun 1963 menjadi anggota Kontingen Indonesia Garuda II, ke Kongo, dan pada tahun 1968-1971 menjadi Liason Officer RI untuk Kucing, Serawak di Malaysia.

Soewondo, SH, Kol. CKH (purn)

Lahir 1 November 1928. Melanjutkan kariernya di Angkatan Darat, Soewondo mengikuti pendidikan pada Akademi Hukum Militer (AHM), untuk kemudian menyelesaikan studi kesarjanaan (SH) pada Universitas Diponegoro (Undip). Jabatan terakhir yang dipegang adalah Inspektur Jenderal Departemen Pertanian RI tahun 1983 -1988.

Kartono S. Hamidjojo, Kol. Art (purn)

Lahir 11 November 1929. Melanjutkan karier di bidang militer melalui pendidikan di Sekolah calon perwira artileri di Cimahi tahun 1952, dilanjutkan ke Scholl of Artillery, Sydney Australia tahun 1963. Pada tahun 1968 beralih tugas ke bidang non militer di lingkungan Sekretariat Negara/Menko Kesra, hingga pensiun tahun 1990.

  1. Susilo Wibowo, Marsma TNI (purn)

Lahir 30 Desember 1930. Menyelesaikan studinya sebagai dokter di Universitas Indonesia pada tahun 1960. Menjadi dokter AURI dan mengkhususkan dalam “Aerospce Medicine” di Leningrad Rusia, pada tahun 1964 dan kemudian menjadi Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, tahun 1978. Setelah pensiun tahun 1985, menggeluti masalah Gerontologi.

Susatmoko

Lahir 27 Mei 1926 di Tegal. Meniti karir di Pertamina sejak tahun 1995. Susatmoko menyelesaikan pendidikan Ahli Minyak pada tahun 1985. Bertugas di instalasi perminyakan Pertamina di berbagai tempat dan sebelum pensiun tahun 1987, menjabat sebagai Kepala Pabrik Aspal, Unit Pengolahan Pertamina di Wonokromo.

Prof. Dr. Kardono Darmoyuwono

Lahir 25 Oktober 1928. Menyelesaikan studinya di jurusan geografi, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Membaktikan dirinya di UGM dan diangkat sebagai Dekan Fakultas Geografi UGM tahun 1971-1975. Kardono adalah juga Deputi Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) tahun 1970-1984.

Prof. Dr. Setijadi (Nong)

Lahir 18 April 1929. Setelah lulus tahun 1950 didemobilisasi, melanjutkan di Universitas Gadjah Mada (UGM), di bidang Paedagogi dan menyelesikan studinya S3 pada Cornell University, Ithaca, Amerika Serikat, pada tahun 1964. Setelah menjabat Kepala Badan Litbang Depdikbud, Setiadi ditugaskan untuk merintis mendirikan Universitas Terbuka (UT). Dari tahun 1984-1992 ia menjabat rektor pertama (founding rector) Universitas Terbuka.

Prof. Suwondo B. Sutedjo, Dipl. Ing

Lahir 2 Juni 1928 di Pekalongan. Setelah tahun 1950 ia melanjutkan studinya di Technische Hogeschool di Delf, Nederland, jurusan Bouwkunde (Arsitektur) dan karena ada gejolak politik pada waktu itu, ia terpaksa pindah ke Jerman dan menyelesaikan studinya (Dipl. Ing) pada Technische Hochshule di Hanover Jerman. Sekembali ke Indonesia Bismo dikenal sebagai Suwondo B. Sutedjo, mengajar di Institute Teknologi Bandung (ITB) dan kemudian pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari tahun 1972-1978 menjadi ketua jurusan Arsitektur dan kemudian diangkat menjadi Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (1974-1978).

Mardiono, Laksda TNI (purn)Lahir 27 November 1927 di Bogor.

Pada tahun 1947, Mardiono bersama Sularso dan Rochani Syamsudin ditangkap Belanda sewaktu bertugas combat intelligence di daerah Demak. Sebagai hasil kelanjutan Konferensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, mereka dibebaskan dari penjara Nusakambangan. Setelah menamatkan SMA, ia mendaftarkan diri pada Institute Angkatan Laut, Morokrembangan Surabaya sebagai kadet pelaut Angkatan ke 2. Pada tahun 1961 ia dikirim ke Vladivostok, Rusia, untuk mengikuti pendidikan kapal selam. Pada tahun 1962, masa TRIKORA, dengan kapal selam “Tjandrasa” yang ia komandoi, ia berhasil memasuki teluk tanah merah, barat laut kota Holandia (Jayapura sekarang), untuk mendaratkan sepasukan RPKAD. Atas keberhasilan operasi yang penuh resiko itu, Mardiono dan seluruh ABK KS “Tjandrasa” dianugerahi Bintang Sakti oleh Negara. Pada tahun 1963 ia mengikuti SESKO AL di Leningrad Rusia. Dari tahun 1974-1976 ia menjabat komandan Eskader, untuk kemudian menjadi Gubernur AKABRI bagian laut 1977-1983.

Sudharmono, SH, Letjen TNI (purn)

Lahir 12 Maret 1927 di Cerme Gresik. Sudharmono menempuh Pendidikannya dari SD, SMP, SLTA, Akademi Hukum Militer (1956) dan Perguruan Tinggi Hukum Militer (lulus tahun 1962) serta SESKOAD. Kariernya dimulai dengan Komandan Pasukan T SAD ( ex Divisi Ronggolawe) (Clash ke-2 1949), Perwira Staf Pusdik Perwira AD (1950-1952), Jaksa Tentara, merangkap Perwira Staf Penguasa Perang Pusat, Medan (1957-1961), Jaksa Tentara Tinggi, merangkap Perwira Staf Penguasa Perang Tertinggi (Peperti), Asisten Bidang Sosial Sekretariat Pembantu Pimpinan Revolusi, Wakil Ketua II Gabungan 5 Koti, Ketua Tim Penertiban Personil Pusat (1962-1966), Sekretaris Kabinet, merangkap Sekretaris Dewan Stabilisasi Ekonomi (1966-1972), Menteri Sekretaris Negara (1973-1988), Wakil Presiden RI (1988-1993). Sudharmono meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2006 pukul 19.40 setelah menjalani perawatan selama dua pekan di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC), Jakarta akibat infeksi paru-paru dan komplikasi penyakit lain. Jenazahnya dimakamkan sekitar pukul 10.00 pada hari Kamis 26 Januari 2006 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan

Drs. Adiwoso (Peppy) Abubakar.

Lahir 15 Agustus 1925 di Semarang. Pada tahun 1947, sewaktu Pasukan T Ronggolawe resmi di bentuk di Cepu, Peppy Adiwoso ditunjuk sebagai Komandan Pasukan T Ronggolawe. Setelah tahun 1950 ia menyelesaikan studinya di Akademi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan selanjutnya berkarier di Departemen Luar Negeri. Jabatan-jabatan penting sebelum ia pensiun, antara lain: Dubes RI di Brazil, Dirjen Sekretariat Nasional ASEAN, DUBES RI untuk Kanada.

Soesatijo (Lippy)

Lahir 29 Juli 1925. Selesai latihan Opsir Tjadangan di Salatiga (1946), pada tahun 1947 ia mendaftarkan diri ke AURI untuk menjadi penerbang. Akhir tahun 1947, bersama 20 kader AURI lainnya diterbangkan ke India dengan RI-002, dengan pilot Bob Freeberg, co-pilot Petit Moeharto dan telegrafis Budiardjo, tetapi karena cuaca terpaksa mendarat di Changi Singapore. Para calon penerbang baru sampai ke India pada bulan Mei 1948. Lippy dan 3 kadet penerbang lainnya dipilih dan ditarik ke Birma untuk menjadi pilot Indonesian Airways dan langsung menerbangkan Dakota RI-001 Seulawah. Lippy baru kembali ke Indonesia tahun 1950 setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) dan langsung masuk skwadron bomber B-25 AURI untuk terbang operasi. Tahun 1954 pindah ke penerbangan sipil sebagai pilot instruktur/Captain Dakota bangsa Indonesia yang pertama di Sekolah Penerbangan Curug.

  1. R Sunaryo, Marsda (purn)

Lahir 4 September 1925 di Magelang. Pada akhir 1947, sewaktu masih bertugas di Divisi Ronggolawe, Sunaryo dipanggil ke Yogya dan diperbantukan kepada AURI, dalam rangka tugas penyelundupan ke luar negeri. Ia sempat terdampar di Singapura. Menyelundup kembali ke Sumatera, kemudian oleh pimpinan AURI di ACEH diangkat menjadi OMU-1 (Opsir Muda Udara). Pada 1949 ia kembali ke Jawa, membantu Local Joint Committee (JLC). Lulus dokter dari Universitas Indonesia tahun 1956 dan menjadi dokter pangkalan AU di Kalijati Malang dan Jakarta. Jabatan sebelum pensiun: Direktur Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (Lakespra), Kapuslitbang AU, Kapuslitbang Hankam dan Direktur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Slamet (Gebod) Danusudirdjo, Mayjen TNI (purn)

Lahir 4 April 1925. Melanjutkan kariernya di Angkatan Darat. Tahun 1950 ia dikirim ke Belanda untuk mengikuti pendidikan pada sekolah infanteri dan artileri, kemudian dilanjutkan pada Ecole d”Aartillerie Anti Airienne (Sekolah Artileri Pertahanan Udara) di Lombardzyde Belgia. Pendidikan Sesko ditempuh pada Woyena Akademia M.W.Frunze, Moskwa Uni Soviet pada tahun 1963. Pernah menjabat antara lain: Dirjen Bea Cukai Departemen Keuangan RI 1972, Ketua Team Walisongo, Sekjen Dephub RI tahun 1973-1976, Deputy Ketua Bappenas, Anggota DPA tahun 1983-1988 dan Rektor Institute Kesenian Jakarta (IKJ). Slamet Danudirdjo juga seorang penulis novel dengan nama samaran Pandir Kelana. Novelnya antara lain: Kadarwati; Ibu Sinder; Suro Buldog; Kereta Api Terakhir, ada beberapa diantaranya telah dibuat film.

Soelarso, Mayjen TNI (purn)

Lahir 11 April 1929 di Semarang. Tahun 1947 bersama Mardiono dan Rochani Syamsudin ditangkap Belanda waktu bertugas combat intelegence di Demak. Dibebaskan dari Penjara Nusakambangan Desember 1949 berdasarkan kelanjutan hasil Konferensi Meja Bundar. Sularso melanjutkan karier militernya, masuk ke Koninklijke Militaire Akademie (KMA) di Breda Nederland taman 1954. Jabatan yang pernah di emban: Atase Militer RI di Moskow (1971-1974), Pangdam III/17 Agustus (1979-1981) dan Pangdam V/Brawjijaya (1983-1985), AsPam Kasad, dan kemudian Gubernur KDH Jawa Timur dan Duta Besar RI di Ankara, Turki.

Rochani (Hanny) Syamsudin, SH, Kol. Inf. (purn)

Pada tahun 1947, Hanny bersama Sularso dan Mardiono ditangkap Belanda sewaktu bertugas combat intelligence di daerah Demak. Sebagai hasil kelanjutan Konferensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949, mereka dibebaskan dari penjara Nusakambangan. Setelah menamatkan SMA, ia melanjutkan pendidikan perwira di Pusat Infanteri dan kemudian menjadi guru/instruktur di pusat infanteri itu. Ia berhasil meraih gelar kesarjanaannya di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM). Pada tahun 1970, Hanny di karyakan ke Departemen Pariwisata dan sebelum pensiun menjabat Ka Kanwil Pariwisata DI Yogyakarta.

Hardijono, Brigjen TNI (purn)

Lahir 7 Desember 1929 di Kendal. Melanjutkan karier militer di Angkatan Darat. Di didik menjadi perwira ahli radar dan fire control di Akademi Teknik Artileri Pertahanan Udara di Leningrad, Rusia (1962-1963). Menjabat Asisten Direktur Research dan Pengujian Materiel (Resumat) Angkatan Darat, Atase Militer RI di Paris (1971-1974), Kepala Pusat Pengolahan Data Hankam (1983-1985) dan jabatan terakhir sebelum pensiun, Kepala Badan Pengembangan Industri dan Teknologi (BPPIT) Hankam (1983-1988)

Slamet Sukardi, Mayjen Pol (purn)

Lahir 14 Mei 1927 di Purwokerto. Setelah tahun 1950, mengawali karier di Kepolisian RI melalui pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), taman tahun 1953. Mengikuti pelatihan Company Advance Course di Front Benning USA. Jabatan terakhir: Komandan Jenderal Komando Logistik (Danjen Kolog).

Soejitno Soetopo, Brigjen TNI (purn)

Lahir 21 September 1926. Pada waktu Pasukan T Ronggolawe dibentuk tahun 1947, Soejitno diangkat menjadi wakil komandan Pasukan T Ronggolawe. Setelah tahun 1950 meniti karier di kesenjataan Zeni Angkatan Darat. Menjadi Atase Pertahanan RI di Manila, Filipina (1971-1974), Direktur Pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) (1975-1981), dan kemudian diangkat menjadi Deputi Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 1981-1986.

Krishnamurti Samil

Lahir 3 September 1928 di Tanjungkarang. Setelah tahun 1950 ia meniti karie di bidang sipil. Pada tahun 1978-1988 ia menjabat Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara. Kemudian pada tahun 1988 dianggkat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masa jabatan lima tahun.

Entjung Abdullah Sadjadi, Brigjen TNI (purn)

Lahir 31 Juli 1929. Setelah latihan opsir cadangan salatiga (1946), ia menjadi komandan TP Purowokerto, Batalyon 400. Setelah tahun 1950 melanjutkan kariernya di TNI Angkatan Darat, khususnya di bidang penerangan. Jabatan terakhir: Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Hankam (1983).

Ismail Saleh, SH Letjen TNI (purn)

Lahir di Pati, Jawa Tengah, 7 September 1926. Setelah lulus HIS tahun 1941, Ismail masuk ke Sekolah Menengah Pertanian. Kemudian melanjutkan ke SMA dan tamat tahun 1950. Setelah itu ia masuk Akademi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Hukum Militer. Ismail mengawali karirnya sebagai anggota Intel Tentara Divisi III, Yogyakarta, anggota Pasukan Ronggolawe Divisi V di Pati dan Wonosobo (1948-1949), Direktorat Kehakiman Angkatan Darat (1952), Perwira Penasihat Hukum Resimen 16, Kediri (1957-1958), Jaksa Tentara di Surabaya (1959-1960), Jaksa Tentara Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran Indonesia Timur dan Manado (1960-1962), Oditur Direktorat Kehakiman AD (1962), dan Perwira Menengah Inspektorat Kehakiman AD (1964-1965).Sekretariat Presidium Kabinet (1967-1968).Wakil Sekretaris Kabinet/Asisten Sekneg Urusan Administrasi Pemerintahan (1972). Sekretaris Kabinet (1978). Direktur LKBN Antara (1976-1979).Pj. Ketua BKPM, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (1979-1981)Jaksa Agung (1983-1988). Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Meninggal dunia Selasa malam (21 Oktober 2008), pukul 22.30 WIB di RSCM Jakarta dalam usia 82 tahun, karena sakit

Reff, http://a-culturalartfile.blogspot.com/2009/08/pasukan-t-ronggolawe.html

Pertempuran Medan Area

Diposkan oleh Prasetio Wardoyo |

27Feb 2014

Akhirnya kembali lagi. Nah. Kali ini, kita akan membahas tentang Pertempuran Medan Area. Ok, langsung saja…

Pendahuluan

Pertempuran Medan Area : Perjuangan Merebut Kota Medan

Tahun 1945 – 1949 adalah momen krusial bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Belanda, yang dengan bantuan Inggris dapat kembali ke Indonesia, berusaha keras untuk mendapatkan kembali ‘apa yang telah dirampas Jepang sebelumnya’ yaitu Indonesia, walaupun saat itu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Disisi lain, Indonesia, sebuah negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya (Indonesia adalah negara pertama yang memproklamasikan kemerdekaan setelah Perang Dunia II), mati matian untuk mempertahankan kemerdekaannya yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Tak ayal, terjadi banyak pertempuran di berbagai daerah. Dengan semangat, para pejuang bertarung sekuat tenaga untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Republik yang baru berdiri ini. Tak terkecuali di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Di Sumatera Utara, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, bisa dibilang, dilakukan di segala medan tempur. Mulai dari perbukitan Berastagi, kilang minyak Pangkalan Berandan hingga jalanan Kota Medan. Kali ini, kita khusus membahas tentang Pertempuran Medan Area yang bertujuan untuk membebaskan Kota Medan dari Sekutu.

Sekalipun nama pertempurannya ‘Medan Area’ yang diambil dari kata kata di papan yang dipasang di perbatasan kota Medan “Fixed Boundaries Medan Area”, pertempuran ini berkobar hingga ke luar Kota Medan. Pertempuran ini dimulai pada 13 Oktober 1945 setelah insiden Jalan Bali, dan penyerbuan terakhir para pejuang dilaksanakan pada 15 Februari 1947. Pertempuran ini, menurut sekretaris Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Ilmu Sosial (PUSSIS) Universitas Negeri Medan, Erond Damanik, tidak kalah heroik dibandingkan pertempuran Surabaya karena para pejuang dalam pertempuran ini plural dan jangka waktunya yang panjang.

Latar Belakang Pertempuran Medan Area

Sebelum mulai pembahasan tentang latar belakang Pertempuran Medan Area, perlu untuk diketahui bahwa sejatinya pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Inilah yang menyebabkan kenapa yang datang ke Medan untuk menjalankan ‘tugas’ yang diamanahkan Sekutu adalah Tentara Inggris. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggungjawab komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda.

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan cukup terlambat di Medan karena sulitnya komunikasi. Proklamasi Kemerdekaan baru dilakukan di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera. Proklamasi dilaksanakan di Lapangan depan Balaikota saat itu (sekarang dinamakan Lapangan Merdeka). Untuk membantu pengamanan daerah Provinsi Sumatera, pada tanggal 7 Oktober 1945, dua hari setelah Presiden Sukarno membubarkan BKR dan memerintahkan pembentukan TKR, Gubernur Sumatera Mr.T.M. Hasan, mengangkat koordinator-koordinator TKR di setiap Residensi.. Sebagai koordinator untuk daerah Sumatera Timur diangkatlah  Abdul Karim M.S. dan untuk daerah Tapanuli dr. Ferdinand Lumbantobing. Mengingat tugasnya sebagai asisten senior pada kantor Gubernur, maka pada tanggal 9 Oktober 1945, Abdul Karim M.S. mengangkat Mahruzar (adik kandung Perdana Menteri Sutan Sayhrir) sebagai formatur untuk membentuk organisasi ketentaraan. Pada tanggal 10 Oktober 1945  dalam  pertemuan untuk membentuk TKR Sumatera Timur,  Ahmad Tahir terpilih sebagai Komandan  TKR Sumatera Timur. Sementera TKR Tapanuli dipimpin oleh Pandapotan Sitompul, TKR Aceh dipimpin Syamaun Gaharu, TKR Riau dipimpin oleh Hasan Basri, TKR Sumatera Barat dipimpin oleh Dahlan Jambek, TKR Jambi dipimpin oleh Abun Jani, dan TKR Palembang dipimpin oleh Hasan Kasim. Markas Besar TKR Sumatera berkedudukan di Lahat Sumatera Selatan. Sejak bulan November 1945, Dr. A.K. Gani diangkat oleh Markas Besar TKR di Jawa sebagai organisator dan koordinator TKR Sumatera. R. Soehardjo Hardjowardojo diangkat sebagai Kepala Markas Besar TKR Sumatera. Dr. A.K. Gani kemudian mengeluarkan intruksi yang menyatakan bahwa Sumatera dibentuk menjadi enam divisi dibawah Komandan Mayor Jendral Suhardjo Hardjo Wardjojo. Unit-unit TKR Sumatera Timur dan Tapanuli  dijadikan Divisi IV dan VI. Di Medan dibentuk  satu unit polisi militer. Pada tanggal 26 Januari TKR Sumatera diubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), sesuai dengan instruksi Pemerintah Republik di Jawa.

Namun, sebagaimana yang terjadi di berbagai kota di Indonesia saat itu, Pasukan Sekutu Brigade-4 Divisi India ke-26 tiba di Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T. E. D. Kelly. Seperti halnya di daerah daerah lain, kedatangan pasukan Kelly ini disertai juga dengan Pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang didahului oleh kedatangan sebagian kecil Pasukan Sekutu pimpinan Letnan Brondgeest. Brondgeest dan empat orang lainnya dikirim dari Markas Admiral Mountbattens, Komandan South East Asia Command (SEAC) di Kondy (Cylon) dengan instruksi untuk mengawasi persiapan pendaratan pasukan Sekutu di Medan. Pasukan Sekutu disambut oleh Pemerintah Sumatera Utara dan mempersilahkan mereka untuk menempati beberapa hotel di Medan yang telah disiapkan oleh Brondgeest sebelumnya seperti Hotel de Boer (Dharma Deli), Grand Hotel (Granada), Hotel Astoria (Angkasa), Gedung NHM (Nederlands Handels Maatschappij), dan lain-lain. Sebagian lagi ditempatkan di Tanjung Morawa, Binjai dan kompi Batalyon-6/SWB pindah ke Brastagi dan menempati gedung Plantersschool (bekas tempat tawanan sipil Belanda) masa pendudukan tentara Jepang. Brigjend Kelly menyatakan kepada pemerintah RI akan melaksanakan tugas kemanusiaan, mengevakuasi tawanan dari beberapa kamp di luar Kota Medan.

Keesokan harinya, tim RAPWI (Relief of Allied Prisoners of War and Interness) mengunjungi kamp kamp tawanan yang ada di Brayan, Rantau Prapat, Saentis dan Berastagi untuk membebaskan tawanan dan membawanya ke Medan. Hal ini disetujui oleh Gubernur Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. Akan tetapi, Inggris malah mempersenjatai mereka dan membentuk Medan Batalyon KNIL, yang terdiri atas seluruh tawanan yang telah dibebaskan dan dipersenjatai. Para bekas tawanan ini menjadi arogan terhadap para pejuang dan rakyat. Untuk hal ini, masyarakat masih bersabar.

Amarah para pejuang, terutama pemuda, mulai terbakar ketika seorang tentara NICA merampas dan menginjak injak lencana Merah Putih. Saat itu tanggal 13 Oktober 1945. Tidak hanya itu tindakan provokasi Inggris. Tanggal 18 Oktober, Brigjend Kelly mengeluarkan ultimatum yang berbunyi seba­gai berikut, bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam, seperti pedang, tombak, keris, rencong dan sebagainya. Senjata-senjata itu harus diserahkan kepada tentara Sekutu. Kepada para komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR dan Laskar rakyat, dan harus meny­erahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada Sekutu. Pada 23 Oktober 1945, Pasukan Inggris kemudian melakukan penggerebekan di dalam kota Medan dan sekitarnya. Dalam penggerebekan itu mereka berhasil menda­patkan 3 pistol, 1 senapan, 1 granat kosong, 2 ranjau rakitan sendiri, 6 granat tangan, 3 senapan tiga kaki, 36 pedang, 10 pisau, 4 detonator listrik, dan 6 tombak.

Sejak tentara Inggris melakukan razia di sekitar Medan, kecurigaan masyarakat terhadap Inggris bertambah besar. Patroli tentara Inggris  sampai ke Sunggal, Pancur Batu, Deli Tua, Tanjung Morawa, Saentis, bahkan ada serda­du-serdadu dan perwira Inggris yang berjalan-jalan sendiri ke luar kota Medan dan Belawan. Di samping itu Komandan Inggris untuk Sumatera, Mayor Jendral Chambers, menegaskan bahwa Pasukan Jepang diberikan kekuasaan untuk mengamankan daerah-daerah di luar kota Medan, Bukit Tinggi, dan Palembang. Kondisi itu akhirnya menimbulkan konflik ber­senjata dengan para pemuda Republik baik yang bergabung dengan TKR maupun dengan Laskar Rakyat. Dan provokasi Inggris yang paling puncak adalah ketika tanggal 1 Desember 1945 diberbagai sudut kota Medan, Inggris menandai secara sepihak wilayah kekuasaannya dengan memasang tulisan “Fixed Boundaries Medan Area”, dan daerah inilah kemudian terkenal menjadi Medan Area.

Tapi tentu saja, sikap provokatif Inggris harus dibayar dengan amarah rakyat. Di bagian berikutnya, akan dijelaskan bagaimana bentrokan pecah dan bertumbuh menjadi Pertempuran Medan Area.

Jalannya Pertempuran Medan Area

Pertempuran Medan Area dimulai dari bentrokan tanggal 13 Oktober 1945, baru empat hari setelah pasukan Inggris sampai di Medan, meledak suatu konflik bersenjata antara para pemuda revolusioner dengan pasukan NICA-Belanda. Peristiwa itu terjadi akibat adanya provokasi langsung seorang serdadu Belanda yang bertindak merampas lencana merah putih (sudah disebutkan di bagian sebelumnya) yang tersemat di peci seorang penggalas pisang yang melintas di depan Asrama Pension Wilhelmina, Jalan Bali (sekarang Jalan Veteran). Ratusan pemuda yang berada ditempat itu meny­erang serdadu itu dengan senjata pedang, pisau, bambu runcing, dan beberapa senjata api. Dalam peristiwa itu timbul korban sebagai berikut : 1 orang opsir  yaitu Letnan Goeneberg dan 7 orang serdadu NICA meninggal. Beberapa warga negara Swiss luka dan meninggal, dan 96 orang serdadu NICA luka-luka termasuk seorang laki-laki sipil dan 3 orang wani­ta. Di pihak Indonesia gugur 1 orang (menurut prasasti yang didirikan 7 orang) dan luka berat satu orang. Lokasi pertempuran saat ini berada dekat dengan Pusat Pasar.

Peristiwa Jalan Bali itu segera tersiar ke seluruh pelosok kota Medan, bahkan ke seluruh daerah Sumatera Utara dan  menjadi sinyal bagi kebanyakan pemuda, bahwa perjuangan menegakkan proklamasi telah dimulai. Darah orang Belanda dan kaum kolonialis harus ditumpahkan demi Revolusi Nasional. Akibatnya dengan cepat bergelora semangat anti Belanda di seluruh Sumatera Timur. Diantara pemuda itu adalah Bedjo, salah seorang pemimpin laskar rakyat di Pulo Brayan. Bedjo bersama pasukan selikur­nya pada tanggal 16 Okto­ber 1945, tengah hari setelah sehari sebelumnya terjadi peristiwa Siantar Hotel, menyerang gudang senjata Jepang di Pulo Brayan untuk memperkuat persenjataan. Setelah melakukan serangan terhadap gudang perbekalan tentara Jepang, Bedjo dan pasukannya kemudian menyerang Markas Tentara Belanda di Glugur Hong dan Halvetia, Pulo Brayan. Dalam pertempuran yang berlangsung malam hari, pasukan Bedjo yang menyerang Helvetia berhasil menewaskan 5 orang serdadu KNIL. Serangan yang dilakukan oleh para pemuda di Jalan Bali dan Bedjo itu telah menyentakkan pihak Sekutu (Inggris). Mereka mulai sadar bahwa para pemuda-pemuda Republik telah memiliki persenjataan dan semangat kemerdekaan yang pantas diperhi­tungkan.

Sementara itu, di simpang Jalan Deli dan Jalan Serdang yang sekarang disebut Jalan Perintis Kemerdekaan, pecah bentrokan lain. Bentrokan pecah di sebuah masjid di sana. Para pejuang yang dipimpin Wiji Alfisa dan Zain Hamid bertempur dengan tentara Inggris pada 17 Oktober 1945. Mereka berhasil bertahan dari gempuran Inggris hingga pada 20 Oktober 1945, Inggris memutuskan untuk menghancurkan masjid tempat mereka bertahan. Setelah perang, masjid lain dibangun diatasnya untuk mengenang perjuangan mereka. Masjid itu dinamai Masjid Perjuangan 45.

Oleh karena itu sebagai tentara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Komandan Inggris Brigadir Jenderal TED Kelly pada tanggal 18 Oktober 1945 mengeluar­kan sebuah ultimatum yang berbunyi seba­gai berikut, bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam, seperti pedang, tombak, keris, rencong dan sebagainya. Senjata-senjata itu harus diserahkan kepada tentara Sekutu. Kepada para komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR dan Laskar rakyat, dan harus meny­erahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada Sekutu. Pada tanggal 23 Oktober 1945, pasukan Inggris kemudian melakukan penggerebekan di dalam kota Medan dan sekitarnya. Dalam penggerebekan itu mereka berhasil menda­patkan 3 pistol, 1 senapan, 1 granat kosong, 2 ranjau rakitan sendiri, 6 granat tangan, 3 senapan tiga kaki, 36 pedang, 10 pisau, 4 denator listrik, dan 6 tombak.

Sejak tentara Inggris melakukan razia di sekitar Medan, kecurigaan masyarakat terhadap Inggris bertambah besar. Patroli tentara Inggris  sampai ke Sunggal, Pancur Batu, Deli Tua, Tanjung Morawa, Saentis, bahkan ada serda­du-serdadu dan perwira Inggris yang berjalan-jalan sendiri ke luar kota Medan dan Belawan. Di samping itu Komandan Inggris untuk Sumatera, Mayor Jendral Chambers, menegaskan bahwa Pasukan Jepang diberikan kekuasaan untuk mengamankan daerah-daerah di luar kota Medan, Bukit Tinggi, dan Palembang. Kondisi itu akhirnya menimbulkan konflik ber­senjata dengan para pemuda Republik baik yang bergabung dengan TKR maupun dengan Laskar Rakyat.

Demikianlah pada tanggal 2 Desember 1945, dua orang serdadu Inggris yang sedang mencuci trucknya di Sungai dekat Kampung Sungai Sengkol telah diserang oleh TKR. Kedua serdadu Inggris itu tewas, dua buah senjata dan trucknya dirampas. Dua hari kumudian, seorang perwira Inggris tewas terbunuh  di sekitar Saentis. Akibatnya pasukan Inggris terus melakukan patroli di sekitar Medan, dan mereka mulai bertindak kasar. Pada tanggal 6 Desember 1945, tentara Inggris datang mengepung Gedung Bioskop Oranye di Kota Medan. Mereka kemudian merampas semua filem di gedung tersebut. Tindakan tentara Inggris itu menyebab­kan para pemuda segera mengepung gedung bioskop itu, sehingga timbullah pertempuran kecil, yang berakhir dengan tewasnya seorang tentara Inggris.

Beberapa jam setelah peristiwa “Oranje Bioscop”, markas Pesindo di Jalan Istana dan markas Pasukan Pengawal Pesindo di sekolah Derma dirazia oleh tentara Inggris. Di sepanjang Jalan Mahkamah dan Jalan Raja, tentara Inggris melakukan show of force. Tidak lama sesu­dah itu, markas TKR di bekas restoran Termeulen diobrak-abrik dan penghuninya diusir oleh tentara Inggris. Pada malam harinya para pemuda dan anggota TKR menyerang gedung itu dengan granat botol, sehingga gedung itu terbakar. Pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 1945, siang dan malam hari di mana-mana asrama tentara India-Inggris/NICA diserang oleh pemuda dan TKR. Akibat serangan itu tentara Inggris/NICA  pada tanggal 10 Desember 1945 menyerang markas TKR di Deli Tua (Two Rivers). Tiga hari kemudian, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengeluarkan Maklumat yang meminta agar Bangsa Indonesia harus menyerahkan senjatanya kepada tentara Sekutu dan barang siapa memegang senjata di dalam kota Medan dan 8,5 Km dari batas kota Medan dan Belawan akan ditembak mati.

Untuk menindaklanjuti intruksi itu pada bulan Maret 1946 pasukan Sekutu/Inggris kembali melakukan razia ke basis-basis laskar rakyat di sekitar Tanjung Morawa. Barisan Pelopor dan Laskar Napindo yang berada berada di daerah ini kemudian mencegat pasukan Inggris sehingga terjadi baku tembak. Pertempuran kemudian berkobar selama dua hari  dan akhirnya pasukan Inggris menarik pasukannya dari Tanjung Morawa. Namun demikian pasukan sekutu terus melakukan razia di dalam kota. Akibatnya pada pertengahan April 1946, Markas Divisi IV berserta seluruh stafnya dan Kantor Gubernur Sumatera dan semua jawatan-jawatannya pindah ke Pematang Siantar.

Sejak pindahnya Komando Militer dan Pemerintahan Republik ke Pematang Siantar pasukan Inggris setiap hari melancarkan serangan ke kubu-kubu TRI dan Laskar Rakyat di sekitar Medan Area. Pada akhir bulan Mei, selama satu minggu mereka menggempur habis kampung-kampung di sekitar kota Medan. Akibat serangan itu tentu saja membuat penduduk sipil mengungsi ke luar kota, seper­ti ke Tanjung Morawa, Pancur Batu, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan sebagainya. Kampung-kampung seperti Sidodadi, Tempel, Sukaramai, Jalan Antara, Jl. Japaris, Kota Maksum, Kampung Masdjid, Kampung Aur, Sukaraja, Sungai Mati, Kampung Baru, Padang Bulan, Petisah Darat, Petisah Pajak Bundar, Kampung Sekip, Glugur, dan sebagai­nya menjadi sepi. Meskipun demikian Inggris tidak leluasa bergerak ke luar kota, karena laskar rakyat dan TRI siap menghadangnya.

Sampai akhir bulan Juli 1946 pasukan republik yang bertempur di Medan Area bergerak tanpa komando. Karena itu pada bulan  Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area (K.R.L.R.M.A.). Kapten Nip Karim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai Komandan dan Kepala Staf Umum. KRLMA membawahi laskar Napindo, Pesindo, Barisan Merah, Hisbullah, dan Pemuda Parkindo. Setiap pasukan disusun dalam formasi batalion yang terdiri dari empat kompi.  Medan Area dibagi dalam empat sektor dan tiap sektor terdiri atas dua sub-sektor. Markas Komando ditempatkan di Two Rivers (Treves).

Dalam pada itu Belanda mulai mengarah­kan kekuatan militernya ke Sumatera dalam rangka mengaman­kan sumber ekonomi yang vital di Sumatera Timur. Untuk  itu, maka pada awal bulan Oktober 1946 satu batalion pasukan bersen­jata dari negeri Belanda mendarat di Medan. Beberapa hari kemudian diikuti dengan satu batalion KNIL dari Jawa Barat. Gerakan militer pasukan Belanda ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya rencana Inggris yang ingin sece­patnya meninggalkan Indonesia. Semua instasi penting yang ada di Medan Area segera diserahkan kepada Komandan Mili­ter Belanda. Pasukan Belanda kemudian mengambil alih semua tugas penyerangan terhadap pangkalan militer Republik di sekitar Medan Area. Unit-unit militer Republik, baik TRI maupun laskar rakyat segera bereaksi menanggapi pengambi­lalihan Belanda dan mulai meningkatkan serangannya terha­dap patroli-patroli Belanda maupun Inggris. Hingga akhir tahun 1946, berbagai bentrokan fisik antara kekuatan militer Republik dengan Belanda terus terjadi di segala front Medan Area.

Atas prakarsa pimpinan Divisi Gajah dan KRIRMA pada 10 Oktober 1941 disetujui untuk mengadakan serangan bersama. Sasaran yang akan direbut di Medan Timur adalah Kampung Sukarame, Sungai Kerah. Di Medan barat ialah Padang Bulan, Petisah, Jalan Pringgan, sedangkan di Medan selatan adalah kota Matsum yang akan jadi sasarannya. Rencana gerakan ditentukan, pasukan akan bergerak sepanjang jalan Medan-Belawan.
Hari “H” ditentukan tanggal 27 Oktober 1946 pada jam 20.00 WIB, sasaran pertama Medan Timur dan Medan Selatan. Tepat pada hari “H”, batalyon A resimen laskar rakyat di bawah Bahar bergerak menduduki Pasar Tiga bagian Kampung Sukarame, sedangkan batalyon B menuju ke Kota Matsum dan menduduki Jalan Mahkamah dan Jalan Utama. Di Medan Barat batalyon 2 resimen laskar rakyat dan pasukan Ilyas Malik bergerak menduduki Jalan Pringgan, kuburan China dan Jalan Binjei.

Patut diketahui, bahwa beberapa waktu yang lalu, pihak Inggris telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Belanda. Pada saat sebagian pasukan Inggris bersiap-siap untuk ditarik dan digantikan oleh pasukan Belanda, pasukan kita menyerang mereka. Gerakan-gerakan batalyon-batalyon resimen Laskar Rakyat Medan Area rupanya tercium oleh pihak Inggris/Belanda. Daerah Medan Selatan dihujani dengan tembakan mortir. Pasukan kita membalas tembakan dan berhasil menghentikannya.

Sementara itu Inggris menyerang seluruh Medan Selatan. Pertempuran jarak dekat berkobar di dalam kota. Pada keesokan harinya Kota Matsum bagian timur diserang kembali. Pasukan Inggris yang berada di Jalan Ismailiah berhasil dipukul mundur.

Sementara pertempuran berlangsung, keluar perintah pada 3 November 1946, gencatan senjata diadakan dalam rangka penarikan pasukan Inggris dan pada gencatan senjata itu dilakukan, digunakan untuk berunding menentukan garis demarkasi. Pendudukan Inggris secara resmi diserahkan kepada Belanda pada tanggal 15 November 1946.

Tiga hari setelah Inggris meninggalkan Kota Medan, Belanda mulai melanggar gencatan senjata. Di Pulau Brayan pada tanggal 21 November, Belanda merampas harta benda penduduk dan pada hari berikutnya Belanda membuat persoalan lagi dengan menembaki pos-pos pasukan laskar di Stasiun Mabar, juga Padang Bulan ditembaki.

Pihak laskar membalas. Kolonel Schalten ditembak ketika lewat di depan pos Laskar. Belanda membalas dengan serangan besar-besaran di pelosok kota. Angkatan Udara Belanda melakukan pengeboman, sementara itu di front Medan Selatan di Jalan Mahkamah kita mendapat tekanan berat, tapi di Sukarame gerakan pasukan Belanda dapat dihentikan.

Pada tanggal 1 Desember 1946, pasukan kita mulai menembakkan mortir ke sasaran Pangkalan Udara Polonia dan Sungai Mati. Keesokan harinya Belanda menyerang kembali daerah belakang kota. Kampung Besar, Mabar, Deli Tua, Pancur Bata dan Padang Bulan ditembaki dan dibom. Tentu tujuannya adalah memotong bantuan logistik bagi pasukan yang berada di kota. Tapi walaupun demikian, moral pasukan kita makin tinggi berkat kemenangan yang dicapai.

Karena merasa terdesak, Belanda meminta kepada pimpinan RI agar tembak-menembak dihentikan dengan dalih untuk memastikan garis demarkasi yang membatasi wilayah kekuasaan masing-masing. Dengan adanya demarkasi baru, pasukan-pasukan yang berhasil merebut tempat-tempat di dalam kota, terpaksa ditarik mundur.

Selagi kita akan mengadakan konsolidasi di Two Rivers, Tanjung Morawa, Binjai dan Tembung, mereka diserang oleh Belanda. Pertempuran berjalan sepanjang malam. Serangan Belanda pada tanggal 30 Desember 1946 ini benar-benar melumpuhkan kekuatan laskar kita. Daerah kedudukan laskar satu demi satu jatuh ke tangan Belanda. Dalam serangan Belanda berhasil menguasai Sungai Sikambing, sehingga dapat menerobos ke segala arah.

Perkembangan perjuangan di Medan menarik perhatian Panglima Komandemen Sumatera. Ia menilai bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Resimen Laskar Rakyat Medan Area ialah karena kebijakan sendiri. Komandemen memutuskan membentuk komando baru, yang dipimpin oleh Letkol Sucipto. Serah terima komando dilakukan pada tanggal 24 Januari 1947 di Tanjung Morawa. Sejak itu pasukan-pasukan TRI memasuki Front Medan Area, termasuk bantuan dari Aceh yang bergabung dalam Resimen Istimewa Medan Area.

Membuka awal tahun 1947, dibentuk “Komando Medan Area” (KMA) yang dipimpin langsung oleh perwira tinggi TRI, dan mengambil alih pimpinan operasi di front Medan Area dari tangan Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RLRMA). Resimen Laskar Rakyat Medan Area  dibu­barkan. KMA kemudian melancarkan serangan yang dikenal dengan “Operasi 15 Februari 1947.”     Operasi militer tanggal 15 Februari itu merupakan operasi besar-besaran yang pertama di Medan Area, yang melibatkan kekuatan TRI dan Laskar Rakyat. Di sektor Barat dan Utara, dikerahkan pasukan TRI Divisi Gadjah II, pasukan Resimen Istimewa Medan Area (RIMA), dan dibantu oleh laskar rakyat yang berada di sektor tersebut. Opera­si di sektor itu dipimpin oleh Mayor Hasan Achmad, Koman­dan RIMA. Di sektor selatan dikerahkan pasukan-pasukan dari Resimen I, II, III Divisi Gadjah II Sumatera Timur dan dibantu oleh Laskar Rakyat Medan Selatan. Operasi di sektor tersebut dipimpin oleh Mayor Martinus Lubis, Koman­dan Batalion I Resimen II Divisi Gadjah II.

Dalam pertempuran tanggal 14-15 Februari, disamping gugurnya Komandan Batalion I Resimen II Divisi Gadjah II TRI, lebih dari 100 orang anggota laskar dan TRI menderi­ta luka berat dan ringan. Pertempuran itu juga telah menelan korban 17 orang penduduk sipil tewas dan 50 orang lainnya menderita luka-luka. Di sisi lain, sebanyak 70 buah rumah musnah terbakar. Di pihak Belanda telah gugur dalam pertempuran itu sebanyak 35 orang dan lebih 60 orang lainnya menderita luka-luka. Sebuah Mustang dan tiga buah pipercub mengalami kerusakan hebat dan sebuah tank brengun carrier rusak dan terbakar terkena granat di Jalan Mahka­mah. Di Sukaramai, sebuah panser dapat dirampas oleh laskar rakyat dan pengemudinya mati terbunuh dan lima kenderaan  militer lainnya hancur. Dalam pertempuran itu, sebanyak dua kali lapangan terbang Polonia mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk bebera­pa saat. Lemahnya koordinasi antar pasukan yang diaki­batkan oleh buruknya sarana komunikasi dan lemahnya per­senjataan, tampaknya menjadi faktor utama kurang berhasil­nya serangan frontal tanggal 15 Februari 1947.

Serangan yang dikordinasi oleh KMA itu dihentikan, karena  ada perintah penghentian tembak menembak (cease fire) pada tanggal 15 Februari 1947 jam 24.00. Sesudah itu Panitia Teknik genjatan senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk  Medan Area. Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik seluruhnya adalah 8,5 Km. Pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasangan patok-patok pada garis demarka­si itu. Pertempuran dan insiden bersenjata antara kedua pihak selalu mempersengketakan garis demarkasi itu.

Memasuki bulan Juni 1947, hubungan antara pemerintah Republik dan Belanda semakin buruk. Perjanjian Linggarjati dan Gencatan Senjata di Sumatera Timur (Medan Area) tidak ditepati. Belanda mulai merusak perjanjian linggarjati dengan membentuk Negara Pasundan. Di Sumatera Timur, Belanda melakukan tindakan profokatif untuk memecah belah persatuan antara rakyat dan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu Belanda bahkan mengedarkan candu, uang palsu, dan memberikan hadiah uang kepada kaki tangannya untuk membunuh perwira TRI dan tokoh-tokoh Republik.

Mengantisipasi akan pecahnya konflik militer terbuka dengan Belanda, maka  Presiden Soekarno tanggal 3 Mei 1947  memerintahkan penggabungan semua pasukan bersen­jata ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 13 Juli 1947 Jendral Suhardjo Komandan T.R.I. Territorium Sumatera memerintahkan  semua kekuatan TRI dan Laskar Rakyat di Sumatera segera bergabung ke dalam TNI. Namun demikian, sejumlah unit-unit Laskar Rakyat tidak mau mematuhi perintah Suhardjo, terutama dari Pesin­do dan Barisan Merah. Bahkan unit-unit yang diterima sebagai bagian dari TNI pun sedikit sekali yang patuh, karena mereka memiliki otonomi dalam aspek politik dan ekonomi. Bagi beberapa Laskar Rakyat, pada umumnya terus beroperasi secara bebas seperti sebelumnya, mereka saling bersaing baik dengan Laskar Rakyat lainnya maupun dengan TRI, terutama dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi sebagai sarana memperoleh senjata.

Peran Para Pemuda dalam Pertempuran Medan Area

Para pemuda memegang peran penting dalam banyak peristiwa bersejarah negara ini. Sebut saja, Proklamasi Kemerdekaan, Pertempuran Surabaya, hingga Reformasi. Di Pertempuran Medan Area ini juga, peran pemuda sangat kentara dalam setiap pertempuran.

Di awal bagian jalan pertempuran sebelumnya, terdapat kisah mengenai insiden Jalan Bali. Jika ditilik pada prasasti penanda yang didirikan, nampak bahwa para pemuda lah yang melakukan penyerbuan ke markas NICA di Gedung Pension Wilhelmina. Selain itu, berbagai laskar rakyat yang ada dibentuk oleh pemuda seperti Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur (Pesindo). Ada juga organisasi pemuda yang terafiliasi ke partai seperti Napindo (Nasional Pelopor Indonesia) dari PNI, Barisan Merah dari PKI, Hisbullah dari Masyumi dan Pemuda Parkindo dari Parkindo. Selain itu, banyak dari tokoh pejuang yang berusia dibawah 30 tahun. Contohnya, Brigjend. Bedjo dan Jend. Ahmad Tahir, 2 tokoh pejuang yang terlibat dalam Pertempuran Medan Area yang saat itu terjadi, umur mereka masih dibawah 30 tahun.

Ketika pertempuran yang terjadi belum terorganisir dengan baik pada tahun 1945 – 1946, para pemuda selalu yang berada di garis depan dan bertempur dengan heroik melawan Belanda. Semangat para pemuda pulalah yang sering membuat Sekutu – baik Inggris maupun Belanda – kerepotan.

Apa yang membuat pemuda pejuang saat itu begitu kuat dan sulit dilawan penjajah ? Menurut saya, itu semua akibat jiwa nasionalisme dan darah muda mereka. Jiwa nasionalisme mereka membuat semangat mereka menggelora untuk membela negerinya, dan darah muda mereka menambah semangat tersebut dan membuat mereka semakin nekat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran pemuda dalam Pertempuran Medan Area adalah :

  1. Ikut serta dalam setiap pertempuran yang terjadi
  2. Pengobar semangat rakyat untuk bertempur mempertahankan negaranya
  3. Ujung tombak bagi setiap kekuatan pasukan Republik Indonesia

Di bagian ini, akan dijelaskan tentang biografi salah seorang tokoh muda yang ikut memimpin Pertempuran Medan Area, yaitu Brigjend Bedjo.

Brigjend Bedjo, Pejuang Yang Diabadikan Menjadi Nama Jalan
Bekas Montir yang Dijuluki Harimau Sumatera

Ribuan warga kota Medan setiap harinya melintasi jalan yang diberi nama sama dengan namanya, Jalan Brigjend Bedjo. Namun tidak banyak yang kenal siapa dia dan apa jasanya kepada kemerdekaan Indonesia. Pria Pujakesuma ini lahir di Medan namun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Seperti apa sepak terjangnya?

Suasana jembatan layang Pulo Brayan tidak pernah sepi dari kendaraan yang lalu lalang. Jembatan yang dibangun sejak 1992 dan selesai pada 2003 itu merupakan jalur yang menghubungkan dua jalan yakni Jalan Pertempuran dan Jalan Brigjend Bedjo di Kelurahan Pulo Brayan. Tidak banyak warga generasi zaman ini di kawasan itu yang tahu bahwa dua nama jalan tersebut berhubungan dengan peperangan militer pada masa perang kemerdekaan. Jalan yang dipisah oleh persimpangan Pulo Brayan ini memang merupakan salah satu jalur pertempuran dari Perang Medan Area pada 1947 lalu. Namun tidak banyak warga yang mengetahui sejarah itu dan siapa sosok Brigjend Bedjo, yang kemudian diabadikan namanya menjadi salah satu jalan di Kecamatan Medan Timur itu. “Dulu nama Jalan Brigjend Bedjo adalah Jalan Cemara, karena di sini dulunya banyak sekali pohon Cemara. Tapi sejak pertengahan 1990-an namanya diganti,” kata Herlina Purba (57), salah satu warga Jalan Brigjend Bedjo Medan. Saat ditanya koran ini apakah dia mengenal sosok Brigjend Bedjo, perempuan yang sejak tahun 1979 tinggal di daerah itu bersama keluarganya mengaku tidak kenal siapa Brigjend Bedjo, dan mengapa jalan Brigjend Bedjo tadi diletak di sana. Tidak pernah ada sosialisasi nama jalan oleh pejabat setempat, tahu-tahu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka alamat Jalan Cemara sudah berganti bernama Jalan Kolonel Bedjo dan belakangan menjadi Brigjend Bedjo. Hal ini cukup dimaklumi, sebab tidak banyak media yang memaparkan sosok pejuang kota yang kemudian dikenalkan dan diabadikan melalui nama jalan. Setelah ditelusuri melalui sejumlah narasumber dan pustaka barulah diketahui siapa sosok Brigjend Bedjo ini. Dia adalah putra Jawa kelahiran Sumatera, seorang pejuang perang kemerdekaan yang awal keikutsertaan dirinya dalam pasukan militer tidak diawali dari pendidikan kemiliteran sama sekali.

Beberapa hari mencoba menelusuri jejak Brigjend Bedjo, koran ini akhirnya menemui sejarawan dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr phil Ichwan Azhari. Dari dialah kemudian diketahui bahwa Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial (PUSSIS) Unimed mengoleksi buku biografi Brigjend Bedjo karangan Edisaputra yang diterbitkan Yayasan Bina Satria-45. Buku itu diterbitkan pada 1985, setahun setelah Brigjend Bedjo wafat. Tepatnya pada 28 Mei 1984 lalu. Siapakah Brigjend Bedjo? Bedjo dilahirkan pada 10 Desember 1919 di sebuah kampung kecil di kawasan Medan Timur bernama Tanjung Mulia. Ayahnya bernama Sattar, berasal dari daerah Gunung Jeruk Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan demikian ia adalah warga Medan putra Jawa kelahiran Sumatera (pujakesuma).
Setelah tamat dari melanjutkan sekolah desa, Bedjo yang bercita-cita ingin menjadi ahli teknik melanjutkan sekolah ke Ambach School di Medan, dan sore harinya belajar di Perguruan Agama Islam Aljamiyatul Wasliyah, di Pulo Brayan. Setelah menamatkan sekolahnya iapun bekerja pada perusahaan bengkel milik Belanda sebagai tenaga montir.
Begitu Belanda berhasil diusir oleh Jepang, Bedjopun berganti majikan, Jepang. Di samping menjadi montir di bengkel Jepang, Bedjo juga membuka bengkel kecil di rumah ibunya di Jalan Amplas, Medan. Khususnya membuat cangkul, rantang, dan sekrup-sekrup. Tapi beakangan, bengkel itupun kemudian berfungsi ganda. Yakni turut pula menjadi markas gelap gerakan antifasis yang disebar lewat ceramah dan diskusi dengan sejumlah tokoh pemuda seperti Slamat Ginting dan Liberty Malau, yang juga merupakan bagian dari pasukan bersenjata di Sumut. Saat itu Bedjo belum masuk dunia militer.
“Awal perjalanan karirnya di militer adalah tanpa sengaja. Saat Belanda terdesak oleh kedatangan pasukan Jepang, warga pribumi dipaksa masuk milisi oleh Belanda. Namun keahlian militer yang dipelajarinya kemudian malah ia pakai untuk menghabisi Belanda. Saat itu warga pribumi mendapat bantuan militer dari sisa Jepang,” kata Dr phil Ichwan.
Pertama sekali Bedjo merintis rasa nasionalisme dalam dunia keprajuritan, adalah ketika Barisan Pemuda Indonesia bentukan tokoh pemuda Medan, Soegondho, membuat panitia besar Rapat Umum Kemerdekaan RI di Medan. Yakni pembacaan teks Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945, yang baru diketahui warga Sumut sebulan kemudian. Pada 1 Oktober 1945 di Lapangan Merdeka Medan, ribuan warga Sumut berkumpul untuk memekikkan kemerdekaannya. Saat itu Gubernur Sumatra Timur, Mr T Muhammad Hasan yang memimpin rapat. Nah, Bedjo dan ratusan pemuda lainnya mengambil peran sebagai pasukan pengaman momen bersejarah itu. Karena diduga kuat ada pihak-pihak asing yang akan mengacaukan perhelatan akbar itu. Terbukti, dua buah granat aktif berhasil disita dari tangan warga pengkhianat saat akan melaksanakan aksinya.
Perjalanan militer Bedjo baru mulai memasuki tahap pertempuran yang sesungguhnya adalah ketika pasukan asing kembali mendarat di Medan. Kala itu warga kota dihadapkan kepada pasukan NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang diboncengi Inggris untuk menguasai lagi sejumlah daerah Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI termasuk daerah Sumatera Timur. Saat itu, Bedjo mulai masuk dalam sebuah pasukan milisi yang dipersenjatai dari hasil jarahan gudang senjata Jepang dulu.
Perang dahsyat dan bertubi-tubi dilalui pasukan Bedjo. Dengan merampas gudang senjata dan makanan Jepang, termasuk hasil perkebunan seperti karet dan tembakau yang saat itu sangat berdaya jual tinggi, pasukan Bedjo mendapat persediaan logistik. Meskipun demikian, tentu saja perbandingan persenjataan dan daya tahan antara pasukan Belanda dan Indonesia sangat jauh. Namun tekad ‘sekali merdeka tetap merdeka’ menjadi pekik dan motivasi untuk terus melawan dari penjajahan. Bedjo dan sejumlah pasukan yang terbentuk di bagian-bagian wilayah, terus melakukan adu senjata dengan pasukan musuh. Namun yang paling terkenal-karena akhirnya mampu memukul mundur pasukan NICA yang datang dari pelabuhan Belawan- adalah upaya pasukan Laskar Rakyat Medan Area. Menurut Dr Ichwan, Perang Medan Area merupakan salah satu mata rantai peristiwa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang telah terjadi di beberapa tempat dalam lingkungan wilayah Indonesia. Antara lain Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Palagan Ambarawa di Jawa Tengah, Desember 1945, Bandung Lautan Api di Jawa Barat, Maret 1946, Peristiwa Merah Putih di Manado 14 Februari 1946.
Nah, dalam perang ini Bedjo, yang sudah berpangkat Mayor, adalah salah satu pemimpin pasukan pada Perang Medan Area. Serangan Umum Laskar Rakyat Medan Area yang terjadi pada 27 Oktober – 3 Nopember 1946, berhasil menguasai setengah lebih wilayah Kota Medan dari pendudukan Sekutu yang baru menang Perang Dunia ke-II, mereka merapat melalui pelabuhan Belawan sejak tanggal 4 Oktober 1945. Kala itu pasukan NICA dipimpin Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. “Karena kegigihan dan kenekatannya dalam memerangi Belanda, Brigjend Bedjo dijuluki Harimau Sumatera. Bahkan warga Tapanuli menyebutnya Si Tangan Besi,” tambah Ichwan. Betapa tidak, Bedjo mengalami pertempuran bersama pasukannya dari kawasan Timur hingga Barat Sumatra Utara. Pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman bersejarah berupa kinerja Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area ini adalah bahwa sumber kekuatan pertahanan suatu bangsa yang sedang berevolusi melawan kaum penjajah yang bersungguh-sungguh hendak berkuasa kembali, terletak pada persatuan seluruh rakyat yang berjuang dengan semangat yang berkobar-kobar serta rela memberikan korban-korban yang paling fantastis. “Brigjend Bedjo yang awalnya bukan militer akhirnya dengan semangat nasionalisme menjadi salah satu pejuang paling berpengaruh dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan,” pungkas Ichwan.

Selamatkan Nyawa Menteri, Jadi Inspirasi Film Nagabonar

Dua catatan penting lain menyangkut sosok Bedjo adalah ketangguhannya memimpin pasukan yang berhasil menyelamatkan seorang Menteri dan membunuh seorang pemimpin pasukan Belanda bernama Jenderal Spoor. Siapa dan bagaimana ceritanya?

Tahun 1947. Suasana di Kawasan Helvetia dan Titi Papan di kota Medan cukup menegangkan. Pasukan Belanda yang kembali datang untuk menguasai asetnya di kawasan Sumatra Timur pasca hengkangnya Jepang dari Bumi Indonesia, mendesak pasukan Indonesia untuk angkat senjata lagi. Padahal dua tahun lalu, Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Dalam masa menjelang penentuan garis demarkasi dengan Belanda di Medan Area tahun 1947, pasukan-pasukan bersenjata dari Aceh yang terdiri dari Tentara Rakyat Indonesia (TRI) yang tergabung dalam Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) dikerahkan ke Medan. Waktu itu dalam pasukan RIMA itu ada Bustanil Arifin, seorang perwira militer yang saat itu berpangkat Sersan Mayor. Dia adalah sosok yang kemudian diangkat menjadi Menteri Koperasi RI pada era 1980-an.
Waktu itu kompi Bustanil bertugas menggempur musuh dari Pasar 1, yang terletak di antara Kelambir V Helvetia dan Klumpang Titi Papan. Komandan kompi RIMA pada waktu itu kebetulan sakit, maka Bustanil pun ditugaskan menggantikannya. Ketika itulah terjadi pertempuran yang menegangkan tadi. Kompinya terkepung pasukan musuh dan terdesak untuk bersikap memilih, menyerah atau hancur di tangan lawan. Sudah 17 prajurit yang tewas.
Bustanil pun tidak kehilangan akal. Ia lalu mengutus seorang kurir untuk meminta bantuan kepada Bedjo yang kedudukan pasukannya, yakni Batalyon/Napindo Medan Utara, bersebelahan dengan kompinya. Pasukan Bedjo merespon cepat panggilan itu. Mereka kemudian langsung maju menggempur tentara Inggris dan Belanda lewat pasukan NICA-nya. Lepaslah bahaya maut yang sudah menunggu tadinya. “Saya berhutang nyawa kepada Pak Bedjo,” kata Bustanil, yang disampaikannya saat pertemuan silaturahim para pejuang kemerdekaan eks TNI Stoottoep Brigade ‘B’ Komandemen Sumatra di Jakarta pada 15 Mei 1983 lalu. Pengalamannya itu, diselamatkan oleh Bedjo, ia kenang hingga berpuluh tahun kemudian.

Sosok Bedjo pun dikenal oleh eks TNI kemerdekaan, karena pasukannya pernah berhasil menembak mati seorang jenderal Belanda bernama Jenderal Spoor. Ketika itu, pasukan Belanda terus mendesak pasukan Indonesia hingga ke wilayah barat Sumatra Utara. Pasukan Bedjo yang dikenal sebagai pasukan Selikur, berhadapan dengan konvoi pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Spoor. Pada 23 Mei 1949, konvoi itu kemudian diserang oleh pasukan Selikur di Bukit Simagomago, kota Padang Sidempuan. Banyak pasukan Belanda yang tewas, termasuk Jenderal Spoor. Namun. sempat beredar berita sumir bahwa kematian Jenderal Spoor adalah akibat serangan jantung. Namun diyakni Bedjo bahwa Spoor mati karena luka-luka serius yang dialaminya, dan isu sakit jantung itu digunakan Belanda untuk meredam euforia kemenangan di kalangan pasukan pribumi.

Belakangan, nama Mayor Bedjo semakin dikenal karena kegigihannya. Januari 1948, Bedjo memimpin perundingan garis demarkasi dengan Belanda di Prapat. Namun pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan apapun, sebaliknya justru berakhir perang. Belanda kembali menyerbu pasukan Bedjo, hingga ia terdesak dan sempat disangka tewas dalam pertempuran itu. Namun sangkaan itu tinggal ispan jempol belaka, sebab Mayor Bedjo masih hidup dan ikut berperang bersama pasukannya di beberapa daerah lain di Sumut.
Melihat itu, sebagian masyarakat saat itu meyakini bahwa Bedjo memiliki ilmu menghilang dan tahan peluru. Atas pandangan ini, Bedjo dalam biografinya sempat berkata bahwa nyawanya masih dilindungi Tuhan, makanya ia masih sempat menghirup udara kemerdekaan selama lebih kurang 40 tahun kemudian.

Nah, pertanyaan lain tentang sosok Bedjo ini adalah mengenai kebenaran bahwa Bedjo merupakan sosok Nagabonar dari Sumatra Timur yang muncul dalam film tersebut. Terkait hal itu, Dr phil Ichwan sepakat atas dugaan itu. Namun, tokoh Nagabonar adalah gabungan beberapa tokoh pahlawan kemerdekaan periode 1948-1949 yang berhasil diramu oleh sang penulis skenario, Asrul Sani. Untuk sosok Nagabonar, Asrul Sani mengambil latar belakang Bedjo yang tidak memiliki basis pendidikan militer namun bisa memegang pangkat tinggi tanpa sepengetahuan tentara pusat. Makanya dalam satu adegan ada upaya pusat melakukan klarifikasi pangkat terhadap petinggi militer di daerah, namun mendapat bantahan dari Nagabonar. “Karena memang pada masa itu ada istilah bagi-bagi pangkat, seperti yang ada dalam film Nagabonar itu. Namun cerdasnya film itu terletak dari kemampuan sang pembuat film mengangkat karakter pejuang daerah ke kancah nasional,” tukas Ichwan.

Hatta Kirim Surat Pujian dan Penghargaan Pribadi

Jasa-jasa Bedjo sebagai pemimpin pasukan kemerdekaan Indonesia di Sumatra Utara tidak bisa dipungkiri lagi. Selain menyelamatkan seorang perwira yang kemudian menjadi menteri, Bedjo juga berhasil memimpin pasukan untuk menggempur Belanda dan hal tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari pejabat pemerintahan pusat kala itu. Meskipun namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota Medan, namun usulan menjadikannya pahlawan nasional belum kesampaian. Kenapa?

Mantan presiden Amerika Serikat yang juga merupakan pahlawan kemerdekaan mereka, Abraham Lincoln pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa pahlawan bangsanya. Hal ini pulalah yang mendasari eks pejuang dan pemuka masyarakat asal Sumatra Utara di Jakarta untuk mengabadikan nama Bedjo, menjadi nama satu jalan di kota Medan.

Eks pejuang dan pemuka itu antara lain Mr T Muhammad Hasan (mantan Gubernur Sumatra Timur), HM Said (tokoh pers Sumut), Mayjen AE Manihuruk, Letjen Hidayat (eks Panglima Komando Sumatra), Slamat Ginting (eks Komandan Sektor III Komandemen Sumatra), dan Mayjen Richardo Siahaan (eks Komandan Komando Medan Area). Mereka mengirim surat kepada DPRD Kota Medan pada 10 Agustus 1984 yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Panglima Kowilhan I serta Gubsu, agar nama Bedjo yang pada akhir hayatnya berpangkat Kolonel TNI Purnawirawan, menjadi nama jalan. Hal ini dilakukan agar jasa dan pengabdiannya kepada tanah air bisa selalu dikenang. Usulan ini pun disetujui, dan hingga kini Jalan Brigjend Bedjo masih ditemukan di kota Medan.
Satu hal yang belum terjadi adalah, usulan agar Brigjend Bedjo ini bisa dimasukkan dalam daftar pahlawan nasional sama seperti Jenderal Ahmad Yani dan pejuang lainnya. Keluarganya sempat menyatakan hal ini kepada pemerintah daerah kota Medan, namun persyaratan tokoh bisa dijadikan pahlawan nasional adalah harus melewati seminar nasional.
“Syarat seorang tokoh untuk dijadikan pahlawan nasional adalah lewat seminar nasional, dan dananya tidak sedikit mencapai ratusan juta rupiah. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh keluarga Bedjo saat ini,” kata Dr phil Ichwan Azhari, dari Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial (PUSSIS) Universitas negeri Medan (Unimed).

Soal sosok dan jasa Bedjo sendiri dalam membela bangsa ini dari upaya rongrongan bangsa Belanda dan Inggris awal-awal kemerdekaan dulu tidak usah didebat lagi. Catatan sejarah perjuangan kemerdekaan di Medan sudah menggores tinta emas tentang sepak terjangnya. Bahkan Wakil Presiden RI Mohammad Hatta yang pada masa itu juga menjabat sebagai Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, ternyata juga mengagumi perjuangannya.

Hal ini terbukti dari adanya surat pribadinya kepada Mayor Bedjo tertanggal 12 September 1947. Katanya, Hatta sangat berkenan memberikan ucapan berupa surat pujian dan penghargaan atas jasa-jasa Bedjo bersama pasukannya dalam mengatasi segala kesulitan sebagai akibat penyerbuan Belanda dan kelakuan sewenang-wenang terhadap negara dan rakyat Indonesia. Saat itu, Mohammad Hatta sedang berdiam di Bukit Tinggi.
“Aku gembira bahwa Mayor Bedjo berada di Padang Sidempuan, untuk menghalau pasukan Belanda yang mencoba masuk ke daerah barat Sumut,” tulisnya dalam surat itu.
Dari tulisan tersebut tampaklah jelas bahwa harapan negara yang pada ketika itu sedang berada di ambang pintu agresi militer Belanda yang kedua, khusus untuk daerah Sumut bertumpu sepenuhnya ke pundak Mayor Bedjo dan pasukannya. Dan iapun tidak menyia-nyiakan kepercayaan dan amanat tersebut. Dengan segenap semangat mempertahankan kemerdekaan Bedjo dan pasukannya terus bertempur hingga ke ujung Barat Sumut, kota Sibolga.

Setelah pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949, pasukan Bedjo dengan kekuatan satu batalyon dipindahkan ke Jawa Barat, guna menumpas pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang menolak pembentukan RIS dan hendak melakukan makar. Sekitar tiga tahun kemudian ia dipindahkan ke mabes Angkatan Darat diperbantukan pada Asisten-1 dengan pangkat Letnan Kolonel pada tahun 1957. Dari sana ia lalu memimpin “Pasukan Lambung” di Pekan Baru untuk penumpasan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sempat juga mengikuti Pendidikan Staf Komando di Bandung.

Di tahun 1960-an setelah beberapa tahun berpangkat Kolonel, ia memasuki masa pensiun. Selama 5 tahun ia sempat duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu tahun 1971. Usai melanglang dalam medan pertempuran dan politik, Sang Harimau Sumatra akhirnya menemui sang Khalik pada 28 Mei 1984 karena sakit komplikasi. Ia pun dikebumikan di Taman Makam Pahlawan.

Sosok Pemberani yang Diteladani Para Prajurit

Nama Brigjend Bedjo bagi sejumlah veteran Kemerdekaan RI bukanlah hal yang biasa. Sejumlah petinggi militer Indonesia memiliki kesan tersendiri bagi pejuang yang terkenal pemberani ini. Di antaranya Kolonel AE Kawilarang dan mantan Wapres RI, Tri Sutrisno. Seperti apa kisah kesannya?

Sosok Bedjo adalah pejuang yang banyak dikenal orang di kalangan militer. Sewaktu ia dalam keadaan sakit di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta, banyak teman-teman seperjuangan yang datang berkunjung. Antara lain Mayjen AE Manihuruk, Mayjend Richardo Siahaan, Kolonel Haji Hasbullah, Drs Azhari, Brigjend Mardjans Saragih, Gazali Ibrahim dan lainnya. Dan ketika tanggal 28 Mei 1984 Pak Bedjo tutup usia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, yang bertindak sebagai komandan upacara penguburannya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Achmad Tahir, Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia kala itu.

Selanjutnya pada peringatan 40 hari wafatnya Pak Bedjo, hadir dan menyampaikan kata-kata duka dan penghargaan mantan Gubernur Provinsi Sumatera Timur yang pertama dan terakhir, Mr T Mohammad Hasan, dan bekas Gubernur pertama Sumut Mr SM Amin (Krieng Raba Nasution). Kata-kata kenangan kepada almarhum keluar dengan jujur dan lugas di hadapan para tamu waktu itu, termasuk di depan istri almarhum, Saniyem dan keluarganya.
Bedjo, Sang Harimau Sumatera dalam Perang Kemerdekaan Indonesia meninggalkan banyak kesan bagi rekan seperjuangannya dulu. Seperti yang dituturkan oleh Mayjend Rachmat Hidayat, dimana pada saat perang kemerdekaan RI pasca-Proklamasi, Pak Bedjo menjadi Panglima Tentara Territorium Sumatera (PTTS). “Waktu saya memasuki daerah Si Bedjo, maaf maksud saya Pak Bedjo, karena waktu itu demikian saya menyebutnya, saya merasa kagum sekali,” katanya.

“Pak Bedjo rupanya sudah berhasil menciptakan perjuangan rakyat semesta di daerahnya. Tegasnya, rakyat dan TNI sudah bersatu di Sumut, ibarat ikan dengan air dan seperti lepat dengan daun. Sama-sama memikul beban tanggung jawab mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal itu memang sangat saya kagumi sebagai sebuah prestasi yang baik,” sambungnya.

Hal yang sama juga dilontarkan Kolonel AE Kawilarang, yang pada waktu perang Kemerdekaan RI pasca-Proklamasi bertindak sebagai Panglima Tentara Territorium VII meliputi Sumut dan Aceh. Ia meyakini bahwa perlawanan dan pertahanan Indonesia wilayah Sumut sudah dipersiapkan Bedjo dalam Sektor-I Sub Territorium VII. Terutama dalam menertibkan pasukan liar yang muncul pasca-hengkangnya Jepang dari bumi Indonesia termasuk Sumut.

“Justru itu saya merasa tidak perlu mengadakan inspeksi di daerah tersebut. Karena itulah maka Kepala Staf Kapten Ibrahim Adjie saja yang bertugas di daerah Pak Bedjo,” tuturnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Raya, Brigjend HKI Chourmain juga memiliki kesan khusus kepada sosok Pak Bedjo. Suatu hari pada masa perang kemerdekaan RI pasca Proklamasi, dalam perjalanan tugas dari Yogyakarta ke Aceh, ia bertemu dengan Bedjo di beberapa titik lokasi. Seperti di Kerinci, Batusangkar, daerah Lintau, Payakumbuh, Halaban, Rao (Sumatera Barat) kemudian di daerah Tapanuli. Selain itu ia juga melihat pasukan Bedjo di mulai dari Kotanopan, Penyabungan, Sihepeng yang merupakan tempat kedudukan Markas Besar Pak Bedjo, juga langsung ke garis paling depan yaitu di Huraba daerah Padang Sidimpuan, yang sekarang terkenal dengan Benteng Huraba, pun ia melihat pasukan Pak Bedjo. Brigjend HKI Chourmain sangat terkesan dengan wilayah juang Bedjo yang bahkan mencapai sebagian daerah Riau.

Namun rasa kagumnya dengan sosok Bedjo bukan hanya di situ. Saat berjalan melakukan patroli, malang bagi Chourmin. Setiba di Sosopan, dia dan pasukannya diperiksa dan ditahan oleh pasukan liar yang menamakan dirinya Barisan Harimau Liar di bawah pimpinan AE Simarmata. Untung di sekitar daerah itu ada pasukan Pak Bedjo yang sedang bersiap-siap untuk menertibkan pasukan liar itu. Mengetahui bahwa Chourmin sudah ditahan Barisan Harimau Liar itu, maka pasukan pimpinan Bedjo tersebut berkirim surat kepadanya. Caranya, dengan menempatkan surat kecil tersebut dalam sebelah tempurung kelapa yang dihanyutkan secara menghilir di sungai tempat ia mandi di bawah pengawasan prajurit Barisan Harimau Liar tadi.

“Surat itu lalu saya baca, isinya mengatakan bahwa saya harus segera melarikan diri karena Simarmata sangat mencurigai saya bahwa pasukannya akan diketahui pusat soal keberadaan dan kekuatannya jika saya lepas. Anak buah Kang Bedjo itu bilang bahwa saya akan dibunuh,” tuturnya.

Melihat bahwa yang mengirim surat itu adalah anak buah Pak Bedjo yang kala itu berpangkat Mayor, maka HKI Chourmin yakin atas kebenarannya. Seketika itu juga begitu ada kesempatan, dia langsung melarikan diri, tanpa menunggu besok pagi. “Dengan demikian, saya berhutang nyawa kepada Kang Bedjo,” kenangnya.

Selain Brigjend HKI Chourmin, Kolonel AE Kawilarang, atau Mayjend Rachmat Hidayat yang punya kesan dan pengalaman sendiri dengan sosok Pak Bedjo, mantan Wapres RI era Soeharto yang sempat menjabat sebagai Pangdam Jaya, Mayjend Tri Sutrisno juga memiliki kesan tersendiri dengan beliau. Secara pribadi dia memang belum pernah berhubungan langsung dengan sang pejuang Kemerdekaan RI yang dijuluki Harimau Sumatera itu. Namun dia mengaku sangat mengagumi sosoknya.
Perjuangan dan kepemimpinan Pak Bedjo di Sumatera Utara pada waktu perang kemerdekaan banyak dia ketahui, terutama dari teman-teman tentara yang berasal dari sana dan dari buku-buku sejarah, surat kabar dan majalah yang mengulas tentang sepak terjang pasukannya melawan Belanda dan pasukan pemberontakan.

“Terus terang saya merasa kagum sekali. Keberanian atas dasar jiwa patriotik, mampu membawa pasukannya untuk bertempur dengan musuh hingga ke luar Provinsi Sumut. Banyak pengalaman Pak Bedjo yang harus kami teladani,” pungkasnya.

Akibat Pertempuran Medan Area

Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 pukul 24.00 setelah ada perintah dari Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Sesudah itu Panitia Teknik genjatan senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk  Medan Area. Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik seluruhnya adalah 8,5 Km. Pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasangan patok-patok pada garis demarka­si itu. Akan tetapi kedua pihak, Indonesia dan Belanda, selalu bertikai mengenai garis demarkasi ini. Empat bulan setelah akhir pertempuran ini, Belanda melaksanakan Operatie Product atau disebut Agresi Militer Belanda I.

Ada beberapa akibat dari Pertempuran Medan Area ini, yaitu :

  1. Terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi
  2. Perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar

Diposkan oleh Prasetio Wardoyo

Jumat, 31 Oktober 2014

Sejarah Pertempuran Medan Area

Latar Belakang Pertempuran Medan Area

Tahun 1945 – 1949 adalah momen krusial bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Belanda, yang dengan bantuan Inggris dapat kembali ke Indonesia, berusaha keras untuk mendapatkan kembali ‘apa yang telah dirampas Jepang sebelumnya’ yaitu Indonesia, walaupun saat itu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Disisi lain, Indonesia, sebuah negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya (Indonesia adalah negara pertama yang memproklamasikan kemerdekaan setelah Perang Dunia II), mati matian untuk mempertahankan kemerdekaannya yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Tak ayal, terjadi banyak pertempuran di berbagai daerah. Dengan semangat, para pejuang bertarung sekuat tenaga untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Republik yang baru berdiri ini. Tak terkecuali di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Di Sumatera Utara, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, bisa dibilang, dilakukan di segala medan tempur. Mulai dari perbukitan Berastagi, kilang minyak Pangkalan Berandan hingga jalanan Kota Medan. Kali ini, kita khusus membahas tentang Pertempuran Medan Area yang bertujuan untuk membebaskan Kota Medan dari Sekutu.

  • Pertempuran Medan Area : Perjuangan Merebut Kota Medan

  •  

Latar Belakang Pertempuran Medan Area

Sebelum mulai pembahasan tentang latar belakang Pertempuran Medan Area, perlu untuk diketahui bahwa sejatinya pada tanggal 24 Agustus 1945, antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Inilah yang menyebabkan kenapa yang datang ke Medan untuk menjalankan ‘tugas’ yang diamanahkan Sekutu adalah Tentara Inggris. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggungjawab komando Inggris. Kekuasaan itu kelak di kemudian hari akan dikembalikan kepada Belanda.

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan cukup terlambat di Medan karena sulitnya komunikasi. Proklamasi Kemerdekaan baru dilakukan di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera. Proklamasi dilaksanakan di Lapangan depan Balaikota saat itu (sekarang dinamakan Lapangan Merdeka). Untuk membantu pengamanan daerah Provinsi Sumatera, pada tanggal 7 Oktober 1945, dua hari setelah Presiden Sukarno membubarkan BKR dan memerintahkan pembentukan TKR, Gubernur Sumatera Mr.T.M. Hasan, mengangkat koordinator-koordinator TKR di setiap Residensi. Sebagai koordinator untuk daerah Sumatera Timur diangkatlah  Abdul Karim M.S. dan untuk daerah Tapanuli dr. Ferdinand Lumbantobing. Mengingat tugasnya sebagai asisten senior pada kantor Gubernur, maka pada tanggal 9 Oktober 1945, Abdul Karim M.S. mengangkat Mahruzar (adik kandung Perdana Menteri Sutan Sayhrir) sebagai formatur untuk membentuk organisasi ketentaraan. Pada tanggal 10 Oktober 1945  dalam  pertemuan untuk membentuk TKR Sumatera Timur,  Ahmad Tahir terpilih sebagai Komandan  TKR Sumatera Timur. Sementera TKR Tapanuli dipimpin oleh Pandapotan Sitompul, TKR Aceh dipimpin Syamaun Gaharu, TKR Riau dipimpin oleh Hasan Basri, TKR Sumatera Barat dipimpin oleh Dahlan Jambek, TKR Jambi dipimpin oleh Abun Jani, dan TKR Palembang dipimpin oleh Hasan Kasim. Markas Besar TKR Sumatera berkedudukan di Lahat Sumatera Selatan. Sejak bulan November 1945, Dr. A.K. Gani diangkat oleh Markas Besar TKR di Jawa sebagai organisator dan koordinator TKR Sumatera. R. Soehardjo Hardjowardojo diangkat sebagai Kepala Markas Besar TKR Sumatera. Dr. A.K. Gani kemudian mengeluarkan intruksi yang menyatakan bahwa Sumatera dibentuk menjadi enam divisi dibawah Komandan Mayor Jendral Suhardjo Hardjo Wardjojo. Unit-unit TKR Sumatera Timur dan Tapanuli  dijadikan Divisi IV dan VI. Di Medan dibentuk  satu unit polisi militer. Pada tanggal 26 Januari TKR Sumatera diubah namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), sesuai dengan instruksi Pemerintah Republik di Jawa.

Namun, sebagaimana yang terjadi di berbagai kota di Indonesia saat itu, Pasukan Sekutu Brigade-4 Divisi India ke-26 tiba di Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T. E. D. Kelly. Seperti halnya di daerah daerah lain, kedatangan pasukan Kelly ini disertai juga dengan Pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang didahului oleh kedatangan sebagian kecil Pasukan Sekutu pimpinan Letnan Brondgeest. Brondgeest dan empat orang lainnya dikirim dari Markas Admiral Mountbattens, Komandan South East Asia Command (SEAC) di Kondy (Cylon) dengan instruksi untuk mengawasi persiapan pendaratan pasukan Sekutu di Medan. Pasukan Sekutu disambut oleh Pemerintah Sumatera Utara dan mempersilahkan mereka untuk menempati beberapa hotel di Medan yang telah disiapkan oleh Brondgeest sebelumnya seperti Hotel de Boer (Dharma Deli), Grand Hotel (Granada), Hotel Astoria (Angkasa), Gedung NHM (Nederlands Handels Maatschappij), dan lain-lain. Sebagian lagi ditempatkan di Tanjung Morawa, Binjai dan kompi Batalyon-6/SWB pindah ke Brastagi dan menempati gedung Plantersschool (bekas tempat tawanan sipil Belanda) masa pendudukan tentara Jepang. Brigjend Kelly menyatakan kepada pemerintah RI akan melaksanakan tugas kemanusiaan, mengevakuasi tawanan dari beberapa kamp di luar Kota Medan.

Keesokan harinya, tim RAPWI (Relief of Allied Prisoners of War and Interness) mengunjungi kamp kamp tawanan yang ada di Brayan, Rantau Prapat, Saentis dan Berastagi untuk membebaskan tawanan dan membawanya ke Medan. Hal ini disetujui oleh Gubernur Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. Akan tetapi, Inggris malah mempersenjatai mereka dan membentuk Medan Batalyon KNIL, yang terdiri atas seluruh tawanan yang telah dibebaskan dan dipersenjatai. Para bekas tawanan ini menjadi arogan terhadap para pejuang dan rakyat. Untuk hal ini, masyarakat masih bersabar.

Amarah para pejuang, terutama pemuda, mulai terbakar ketika seorang tentara NICA merampas dan menginjak injak lencana Merah Putih. Saat itu tanggal 13 Oktober 1945. Tidak hanya itu tindakan provokasi Inggris. Tanggal 18 Oktober, Brigjend Kelly mengeluarkan ultimatum yang berbunyi seba­gai berikut, bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam, seperti pedang, tombak, keris, rencong dan sebagainya. Senjata-senjata itu harus diserahkan kepada tentara Sekutu. Kepada para komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR dan Laskar rakyat, dan harus meny­erahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada Sekutu. Pada 23 Oktober 1945, Pasukan Inggris kemudian melakukan penggerebekan di dalam kota Medan dan sekitarnya. Dalam penggerebekan itu mereka berhasil menda­patkan 3 pistol, 1 senapan, 1 granat kosong, 2 ranjau rakitan sendiri, 6 granat tangan, 3 senapan tiga kaki, 36 pedang, 10 pisau, 4 detonator listrik, dan 6 tombak.

Sejak tentara Inggris melakukan razia di sekitar Medan, kecurigaan masyarakat terhadap Inggris bertambah besar. Patroli tentara Inggris  sampai ke Sunggal, Pancur Batu, Deli Tua, Tanjung Morawa, Saentis, bahkan ada serda­du-serdadu dan perwira Inggris yang berjalan-jalan sendiri ke luar kota Medan dan Belawan. Di samping itu Komandan Inggris untuk Sumatera, Mayor Jendral Chambers, menegaskan bahwa Pasukan Jepang diberikan kekuasaan untuk mengamankan daerah-daerah di luar kota Medan, Bukit Tinggi, dan Palembang. Kondisi itu akhirnya menimbulkan konflik ber­senjata dengan para pemuda Republik baik yang bergabung dengan TKR maupun dengan Laskar Rakyat. Dan provokasi Inggris yang paling puncak adalah ketika tanggal 1 Desember 1945 diberbagai sudut kota Medan, Inggris menandai secara sepihak wilayah kekuasaannya dengan memasang tulisan “Fixed Boundaries Medan Area”, dan daerah inilah kemudian terkenal menjadi Medan Area.

Tapi tentu saja, sikap provokatif Inggris harus dibayar dengan amarah rakyat. Di bagian berikutnya, akan dijelaskan bagaimana bentrokan pecah dan bertumbuh menjadi Pertempuran Medan Area.

Jalannya Pertempuran Medan Area

Pertempuran Medan Area dimulai dari bentrokan tanggal 13 Oktober 1945, baru empat hari setelah pasukan Inggris sampai di Medan, meledak suatu konflik bersenjata antara para pemuda revolusioner dengan pasukan NICA-Belanda. Peristiwa itu terjadi akibat adanya provokasi langsung seorang serdadu Belanda yang bertindak merampas lencana merah putih (sudah disebutkan di bagian sebelumnya) yang tersemat di peci seorang penggalas pisang yang melintas di depan Asrama Pension Wilhelmina, Jalan Bali (sekarang Jalan Veteran). Ratusan pemuda yang berada ditempat itu meny­erang serdadu itu dengan senjata pedang, pisau, bambu runcing, dan beberapa senjata api. Dalam peristiwa itu timbul korban sebagai berikut : 1 orang opsir  yaitu Letnan Goeneberg dan 7 orang serdadu NICA meninggal. Beberapa warga negara Swiss luka dan meninggal, dan 96 orang serdadu NICA luka-luka termasuk seorang laki-laki sipil dan 3 orang wani­ta. Di pihak Indonesia gugur 1 orang (menurut prasasti yang didirikan 7 orang) dan luka berat satu orang. Lokasi pertempuran saat ini berada dekat dengan Pusat Pasar.

Peristiwa Jalan Bali itu segera tersiar ke seluruh pelosok kota Medan, bahkan ke seluruh daerah Sumatera Utara dan  menjadi sinyal bagi kebanyakan pemuda, bahwa perjuangan menegakkan proklamasi telah dimulai. Darah orang Belanda dan kaum kolonialis harus ditumpahkan demi Revolusi Nasional. Akibatnya dengan cepat bergelora semangat anti Belanda di seluruh Sumatera Timur. Diantara pemuda itu adalah Bedjo, salah seorang pemimpin laskar rakyat di Pulo Brayan. Bedjo bersama pasukan selikur­nya pada tanggal 16 Okto­ber 1945, tengah hari setelah sehari sebelumnya terjadi peristiwa Siantar Hotel, menyerang gudang senjata Jepang di Pulo Brayan untuk memperkuat persenjataan. Setelah melakukan serangan terhadap gudang perbekalan tentara Jepang, Bedjo dan pasukannya kemudian menyerang Markas Tentara Belanda di Glugur Hong dan Halvetia, Pulo Brayan. Dalam pertempuran yang berlangsung malam hari, pasukan Bedjo yang menyerang Helvetia berhasil menewaskan 5 orang serdadu KNIL. Serangan yang dilakukan oleh para pemuda di Jalan Bali dan Bedjo itu telah menyentakkan pihak Sekutu (Inggris). Mereka mulai sadar bahwa para pemuda-pemuda Republik telah memiliki persenjataan dan semangat kemerdekaan yang pantas diperhi­tungkan.

Sementara itu, di simpang Jalan Deli dan Jalan Serdang yang sekarang disebut Jalan Perintis Kemerdekaan, pecah bentrokan lain. Bentrokan pecah di sebuah masjid di sana. Para pejuang yang dipimpin Wiji Alfisa dan Zain Hamid bertempur dengan tentara Inggris pada 17 Oktober 1945. Mereka berhasil bertahan dari gempuran Inggris hingga pada 20 Oktober 1945, Inggris memutuskan untuk menghancurkan masjid tempat mereka bertahan. Setelah perang, masjid lain dibangun diatasnya untuk mengenang perjuangan mereka. Masjid itu dinamai Masjid Perjuangan 45.

Oleh karena itu sebagai tentara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Komandan Inggris Brigadir Jenderal TED Kelly pada tanggal 18 Oktober 1945 mengeluar­kan sebuah ultimatum yang berbunyi seba­gai berikut, bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam, seperti pedang, tombak, keris, rencong dan sebagainya. Senjata-senjata itu harus diserahkan kepada tentara Sekutu. Kepada para komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR dan Laskar rakyat, dan harus meny­erahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada Sekutu. Pada tanggal 23 Oktober 1945, pasukan Inggris kemudian melakukan penggerebekan di dalam kota Medan dan sekitarnya. Dalam penggerebekan itu mereka berhasil menda­patkan 3 pistol, 1 senapan, 1 granat kosong, 2 ranjau rakitan sendiri, 6 granat tangan, 3 senapan tiga kaki, 36 pedang, 10 pisau, 4 denator listrik, dan 6 tombak.

Sejak tentara Inggris melakukan razia di sekitar Medan, kecurigaan masyarakat terhadap Inggris bertambah besar. Patroli tentara Inggris  sampai ke Sunggal, Pancur Batu, Deli Tua, Tanjung Morawa, Saentis, bahkan ada serda­du-serdadu dan perwira Inggris yang berjalan-jalan sendiri ke luar kota Medan dan Belawan. Di samping itu Komandan Inggris untuk Sumatera, Mayor Jendral Chambers, menegaskan bahwa Pasukan Jepang diberikan kekuasaan untuk mengamankan daerah-daerah di luar kota Medan, Bukit Tinggi, dan Palembang. Kondisi itu akhirnya menimbulkan konflik ber­senjata dengan para pemuda Republik baik yang bergabung dengan TKR maupun dengan Laskar Rakyat.

Demikianlah pada tanggal 2 Desember 1945, dua orang serdadu Inggris yang sedang mencuci trucknya di Sungai dekat Kampung Sungai Sengkol telah diserang oleh TKR. Kedua serdadu Inggris itu tewas, dua buah senjata dan trucknya dirampas. Dua hari kumudian, seorang perwira Inggris tewas terbunuh  di sekitar Saentis. Akibatnya pasukan Inggris terus melakukan patroli di sekitar Medan, dan mereka mulai bertindak kasar. Pada tanggal 6 Desember 1945, tentara Inggris datang mengepung Gedung Bioskop Oranye di Kota Medan. Mereka kemudian merampas semua filem di gedung tersebut. Tindakan tentara Inggris itu menyebab­kan para pemuda segera mengepung gedung bioskop itu, sehingga timbullah pertempuran kecil, yang berakhir dengan tewasnya seorang tentara Inggris.

Beberapa jam setelah peristiwa “Oranje Bioscop”, markas Pesindo di Jalan Istana dan markas Pasukan Pengawal Pesindo di sekolah Derma dirazia oleh tentara Inggris. Di sepanjang Jalan Mahkamah dan Jalan Raja, tentara Inggris melakukan show of force. Tidak lama sesu­dah itu, markas TKR di bekas restoran Termeulen diobrak-abrik dan penghuninya diusir oleh tentara Inggris. Pada malam harinya para pemuda dan anggota TKR menyerang gedung itu dengan granat botol, sehingga gedung itu terbakar. Pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 1945, siang dan malam hari di mana-mana asrama tentara India-Inggris/NICA diserang oleh pemuda dan TKR. Akibat serangan itu tentara Inggris/NICA  pada tanggal 10 Desember 1945 menyerang markas TKR di Deli Tua (Two Rivers). Tiga hari kemudian, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengeluarkan Maklumat yang meminta agar Bangsa Indonesia harus menyerahkan senjatanya kepada tentara Sekutu dan barang siapa memegang senjata di dalam kota Medan dan 8,5 Km dari batas kota Medan dan Belawan akan ditembak mati.

Untuk menindaklanjuti intruksi itu pada bulan Maret 1946 pasukan Sekutu/Inggris kembali melakukan razia ke basis-basis laskar rakyat di sekitar Tanjung Morawa. Barisan Pelopor dan Laskar Napindo yang berada berada di daerah ini kemudian mencegat pasukan Inggris sehingga terjadi baku tembak. Pertempuran kemudian berkobar selama dua hari  dan akhirnya pasukan Inggris menarik pasukannya dari Tanjung Morawa. Namun demikian pasukan sekutu terus melakukan razia di dalam kota. Akibatnya pada pertengahan April 1946, Markas Divisi IV berserta seluruh stafnya dan Kantor Gubernur Sumatera dan semua jawatan-jawatannya pindah ke Pematang Siantar.

Sejak pindahnya Komando Militer dan Pemerintahan Republik ke Pematang Siantar pasukan Inggris setiap hari melancarkan serangan ke kubu-kubu TRI dan Laskar Rakyat di sekitar Medan Area. Pada akhir bulan Mei, selama satu minggu mereka menggempur habis kampung-kampung di sekitar kota Medan. Akibat serangan itu tentu saja membuat penduduk sipil mengungsi ke luar kota, seper­ti ke Tanjung Morawa, Pancur Batu, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan sebagainya. Kampung-kampung seperti Sidodadi, Tempel, Sukaramai, Jalan Antara, Jl. Japaris, Kota Maksum, Kampung Masdjid, Kampung Aur, Sukaraja, Sungai Mati, Kampung Baru, Padang Bulan, Petisah Darat, Petisah Pajak Bundar, Kampung Sekip, Glugur, dan sebagai­nya menjadi sepi. Meskipun demikian Inggris tidak leluasa bergerak ke luar kota, karena laskar rakyat dan TRI siap menghadangnya.

Sampai akhir bulan Juli 1946 pasukan republik yang bertempur di Medan Area bergerak tanpa komando. Karena itu pada bulan  Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area (K.R.L.R.M.A.). Kapten Nip Karim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai Komandan dan Kepala Staf Umum. KRLMA membawahi laskar Napindo, Pesindo, Barisan Merah, Hisbullah, dan Pemuda Parkindo. Setiap pasukan disusun dalam formasi batalion yang terdiri dari empat kompi.  Medan Area dibagi dalam empat sektor dan tiap sektor terdiri atas dua sub-sektor. Markas Komando ditempatkan di Two Rivers (Treves).

Dalam pada itu Belanda mulai mengarah­kan kekuatan militernya ke Sumatera dalam rangka mengaman­kan sumber ekonomi yang vital di Sumatera Timur. Untuk  itu, maka pada awal bulan Oktober 1946 satu batalion pasukan bersen­jata dari negeri Belanda mendarat di Medan. Beberapa hari kemudian diikuti dengan satu batalion KNIL dari Jawa Barat. Gerakan militer pasukan Belanda ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya rencana Inggris yang ingin sece­patnya meninggalkan Indonesia. Semua instasi penting yang ada di Medan Area segera diserahkan kepada Komandan Mili­ter Belanda. Pasukan Belanda kemudian mengambil alih semua tugas penyerangan terhadap pangkalan militer Republik di sekitar Medan Area. Unit-unit militer Republik, baik TRI maupun laskar rakyat segera bereaksi menanggapi pengambi­lalihan Belanda dan mulai meningkatkan serangannya terha­dap patroli-patroli Belanda maupun Inggris. Hingga akhir tahun 1946, berbagai bentrokan fisik antara kekuatan militer Republik dengan Belanda terus terjadi di segala front Medan Area.

Atas prakarsa pimpinan Divisi Gajah dan KRIRMA pada 10 Oktober 1941 disetujui untuk mengadakan serangan bersama. Sasaran yang akan direbut di Medan Timur adalah Kampung Sukarame, Sungai Kerah. Di Medan barat ialah Padang Bulan, Petisah, Jalan Pringgan, sedangkan di Medan selatan adalah kota Matsum yang akan jadi sasarannya. Rencana gerakan ditentukan, pasukan akan bergerak sepanjang jalan Medan-Belawan.
Hari “H” ditentukan tanggal 27 Oktober 1946 pada jam 20.00 WIB, sasaran pertama Medan Timur dan Medan Selatan. Tepat pada hari “H”, batalyon A resimen laskar rakyat di bawah Bahar bergerak menduduki Pasar Tiga bagian Kampung Sukarame, sedangkan batalyon B menuju ke Kota Matsum dan menduduki Jalan Mahkamah dan Jalan Utama. Di Medan Barat batalyon 2 resimen laskar rakyat dan pasukan Ilyas Malik bergerak menduduki Jalan Pringgan, kuburan China dan Jalan Binjei.

Patut diketahui, bahwa beberapa waktu yang lalu, pihak Inggris telah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Belanda. Pada saat sebagian pasukan Inggris bersiap-siap untuk ditarik dan digantikan oleh pasukan Belanda, pasukan kita menyerang mereka. Gerakan-gerakan batalyon-batalyon resimen Laskar Rakyat Medan Area rupanya tercium oleh pihak Inggris/Belanda. Daerah Medan Selatan dihujani dengan tembakan mortir. Pasukan kita membalas tembakan dan berhasil menghentikannya.

Sementara itu Inggris menyerang seluruh Medan Selatan. Pertempuran jarak dekat berkobar di dalam kota. Pada keesokan harinya Kota Matsum bagian timur diserang kembali. Pasukan Inggris yang berada di Jalan Ismailiah berhasil dipukul mundur.

Sementara pertempuran berlangsung, keluar perintah pada 3 November 1946, gencatan senjata diadakan dalam rangka penarikan pasukan Inggris dan pada gencatan senjata itu dilakukan, digunakan untuk berunding menentukan garis demarkasi. Pendudukan Inggris secara resmi diserahkan kepada Belanda pada tanggal 15 November 1946.

Tiga hari setelah Inggris meninggalkan Kota Medan, Belanda mulai melanggar gencatan senjata. Di Pulau Brayan pada tanggal 21 November, Belanda merampas harta benda penduduk dan pada hari berikutnya Belanda membuat persoalan lagi dengan menembaki pos-pos pasukan laskar di Stasiun Mabar, juga Padang Bulan ditembaki.

Pihak laskar membalas. Kolonel Schalten ditembak ketika lewat di depan pos Laskar. Belanda membalas dengan serangan besar-besaran di pelosok kota. Angkatan Udara Belanda melakukan pengeboman, sementara itu di front Medan Selatan di Jalan Mahkamah kita mendapat tekanan berat, tapi di Sukarame gerakan pasukan Belanda dapat dihentikan.

Pada tanggal 1 Desember 1946, pasukan kita mulai menembakkan mortir ke sasaran Pangkalan Udara Polonia dan Sungai Mati. Keesokan harinya Belanda menyerang kembali daerah belakang kota. Kampung Besar, Mabar, Deli Tua, Pancur Bata dan Padang Bulan ditembaki dan dibom. Tentu tujuannya adalah memotong bantuan logistik bagi pasukan yang berada di kota. Tapi walaupun demikian, moral pasukan kita makin tinggi berkat kemenangan yang dicapai.

Karena merasa terdesak, Belanda meminta kepada pimpinan RI agar tembak-menembak dihentikan dengan dalih untuk memastikan garis demarkasi yang membatasi wilayah kekuasaan masing-masing. Dengan adanya demarkasi baru, pasukan-pasukan yang berhasil merebut tempat-tempat di dalam kota, terpaksa ditarik mundur.

Selagi kita akan mengadakan konsolidasi di Two Rivers, Tanjung Morawa, Binjai dan Tembung, mereka diserang oleh Belanda. Pertempuran berjalan sepanjang malam. Serangan Belanda pada tanggal 30 Desember 1946 ini benar-benar melumpuhkan kekuatan laskar kita. Daerah kedudukan laskar satu demi satu jatuh ke tangan Belanda. Dalam serangan Belanda berhasil menguasai Sungai Sikambing, sehingga dapat menerobos ke segala arah.

Perkembangan perjuangan di Medan menarik perhatian Panglima Komandemen Sumatera. Ia menilai bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Resimen Laskar Rakyat Medan Area ialah karena kebijakan sendiri. Komandemen memutuskan membentuk komando baru, yang dipimpin oleh Letkol Sucipto. Serah terima komando dilakukan pada tanggal 24 Januari 1947 di Tanjung Morawa. Sejak itu pasukan-pasukan TRI memasuki Front Medan Area, termasuk bantuan dari Aceh yang bergabung dalam Resimen Istimewa Medan Area.

Membuka awal tahun 1947, dibentuk “Komando Medan Area” (KMA) yang dipimpin langsung oleh perwira tinggi TRI, dan mengambil alih pimpinan operasi di front Medan Area dari tangan Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RLRMA). Resimen Laskar Rakyat Medan Area  dibu­barkan. KMA kemudian melancarkan serangan yang dikenal dengan “Operasi 15 Februari 1947.” Operasi militer tanggal 15 Februari itu merupakan operasi besar-besaran yang pertama di Medan Area, yang melibatkan kekuatan TRI dan Laskar Rakyat. Di sektor Barat dan Utara, dikerahkan pasukan TRI Divisi Gadjah II, pasukan Resimen Istimewa Medan Area (RIMA), dan dibantu oleh laskar rakyat yang berada di sektor tersebut. Opera­si di sektor itu dipimpin oleh Mayor Hasan Achmad, Koman­dan RIMA. Di sektor selatan dikerahkan pasukan-pasukan dari Resimen I, II, III Divisi Gadjah II Sumatera Timur dan dibantu oleh Laskar Rakyat Medan Selatan. Operasi di sektor tersebut dipimpin oleh Mayor Martinus Lubis, Koman­dan Batalion I Resimen II Divisi Gadjah II.

Dalam pertempuran tanggal 14-15 Februari, disamping gugurnya Komandan Batalion I Resimen II Divisi Gadjah II TRI, lebih dari 100 orang anggota laskar dan TRI menderi­ta luka berat dan ringan. Pertempuran itu juga telah menelan korban 17 orang penduduk sipil tewas dan 50 orang lainnya menderita luka-luka. Di sisi lain, sebanyak 70 buah rumah musnah terbakar. Di pihak Belanda telah gugur dalam pertempuran itu sebanyak 35 orang dan lebih 60 orang lainnya menderita luka-luka. Sebuah Mustang dan tiga buah pipercub mengalami kerusakan hebat dan sebuah tank brengun carrier rusak dan terbakar terkena granat di Jalan Mahka­mah. Di Sukaramai, sebuah panser dapat dirampas oleh laskar rakyat dan pengemudinya mati terbunuh dan lima kenderaan  militer lainnya hancur. Dalam pertempuran itu, sebanyak dua kali lapangan terbang Polonia mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk bebera­pa saat. Lemahnya koordinasi antar pasukan yang diaki­batkan oleh buruknya sarana komunikasi dan lemahnya per­senjataan, tampaknya menjadi faktor utama kurang berhasil­nya serangan frontal tanggal 15 Februari 1947.

Serangan yang dikordinasi oleh KMA itu dihentikan, karena  ada perintah penghentian tembak menembak (cease fire) pada tanggal 15 Februari 1947 jam 24.00. Sesudah itu Panitia Teknik genjatan senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk  Medan Area. Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik seluruhnya adalah 8,5 Km. Pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasangan patok-patok pada garis demarka­si itu. Pertempuran dan insiden bersenjata antara kedua pihak selalu mempersengketakan garis demarkasi itu.

Memasuki bulan Juni 1947, hubungan antara pemerintah Republik dan Belanda semakin buruk. Perjanjian Linggarjati dan Gencatan Senjata di Sumatera Timur (Medan Area) tidak ditepati. Belanda mulai merusak perjanjian linggarjati dengan membentuk Negara Pasundan. Di Sumatera Timur, Belanda melakukan tindakan profokatif untuk memecah belah persatuan antara rakyat dan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu Belanda bahkan mengedarkan candu, uang palsu, dan memberikan hadiah uang kepada kaki tangannya untuk membunuh perwira TRI dan tokoh-tokoh Republik.

Mengantisipasi akan pecahnya konflik militer terbuka dengan Belanda, maka  Presiden Soekarno tanggal 3 Mei 1947  memerintahkan penggabungan semua pasukan bersen­jata ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 13 Juli 1947 Jendral Suhardjo Komandan T.R.I. Territorium Sumatera memerintahkan  semua kekuatan TRI dan Laskar Rakyat di Sumatera segera bergabung ke dalam TNI. Namun demikian, sejumlah unit-unit Laskar Rakyat tidak mau mematuhi perintah Suhardjo, terutama dari Pesin­do dan Barisan Merah. Bahkan unit-unit yang diterima sebagai bagian dari TNI pun sedikit sekali yang patuh, karena mereka memiliki otonomi dalam aspek politik dan ekonomi. Bagi beberapa Laskar Rakyat, pada umumnya terus beroperasi secara bebas seperti sebelumnya, mereka saling bersaing baik dengan Laskar Rakyat lainnya maupun dengan TRI, terutama dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi sebagai sarana memperoleh senjata.
Akhir Pertempuran Medan Area

Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 pukul 24.00 setelah ada perintah dari Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Sesudah itu Panitia Teknik genjatan senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk  Medan Area. Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara

Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik seluruhnya adalah 8,5 Km. Pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasangan patok-patok pada garis demarka­si itu. Akan tetapi kedua pihak, Indonesia dan Belanda, selalu bertikai mengenai garis demarkasi ini. Empat bulan setelah akhir pertempuran ini, Belanda melaksanakan Operatie Product atau disebut Agresi Militer Belanda I.

Ada beberapa akibat dari Pertempuran Medan Area ini, yaitu :

  1. Terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi.
  2. Perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar.

Jumat, 31 Oktober 2014

Pertempuran Bandung Lautan Api

  •  

Latar Belakang Pertempuran Bandung Lautan Api

Pasukan Sekutu Inggris memasuki kota Bandung sejak pertengahan oktober 1945. Menjelang november 1945, pasukan NICA semakin merajelela di Bandung dengan aksi terornya. Masuknya tentara sektu dimanfaatkan oleh NICA untuk mengembalikan kekuasaanya di Indonesia. Tapi semangat juang rakyat dan para pemuda Bandung tetap berkobar.[1]

Latar belakang Bandung Lautan Api, antara lain :

  1.  Pasukan sekutu Inggris memasuki kota Bandung dan sikap pasukan NICA yang merajalela dengan aksi terornya.
  2.  Perundingan antara pihak RI dengan Sekutu/NICA, dimana Bandung dibagi dua bagian.[2]
  3. Bendungan sungai Cikapundung yang jebol dan menyebabkan banjir besar dalam kota.
  4. Keinginan sektu yang menuntut pengosongan sejauh 11km dari Bandung Utara.
  • Proses Terjadinya Pertempuran Bandung Lautan Api
  •  

Suatu peristiwa di bulan Maret 1946, dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di selatan. Peristiwa itu di kenal sebagai Bandung Lautan Api. Sebuah memorabilia sejarah Bandung.

Pada awal tahun 1946, Inggris menjanjikan penarikan pasukannya dari Jawa Barat dan menyerahkan kepada Belanda, untuk selanjutnya digunakan sebagai basis militer. Kesepakatan sekutu, Inggris dan NICA (Nederlands Indie Civil Administration) memunculkan perlawanan heroic dari masyarakat dan pemuda pejuang di Bandung, ketika tentara Inggris dan NICA melakukan serangan militer ke Bandung. Tentara sekutu berusaha untuk menguasai Bandung, meskipun harus melanggar hasil perundingan dengan RI.Agresi militer Inggris dan NICA Belanda  pun memicu tindakan pembumihangusan kota oleh para pejuang dan masyarakat Bandung. Bumi hangus adalah memusnahkan dengan pembakaran semua barang, bangunan, gedung yang mungkin akan dipakai oleh musuh.

Sekutu dan NICA Belanda, yang menguasai wilayah Bandung Utara (wilayah di utara jalan kereta api yang membelah kota Bandung dari timur ke barat), memberikan ultimatum (23 Maret 1946) supaya Tentara Republik Indonesia (TRI) mundur sejauh 11 km dari pusat kota (wilayah di selatan jalan kereta api dikuasai TRI) paling lambat pada tengah malam tanggal 24 Maret 1946.Akibatnya pertempuran pun kembali menghebat. Pada saat itu datang dua buah surat perintah yang isinya membingungkan, yaitu :

  1. Dari perdana Menteri Amir Syarifudin bahwa para pejuang / pasukan RI harus mundur  dari kota Bandung sesuai dengan perjanjian antara pemerintah RI dengan Sekutu yanag saat itu sedang berlangsung di Jakarta.
  2. Dari Panglima TKR (Jenderal Sudirman) Bahwa para pejuang/pasukan RI harus mempertahankan Kota bandung sampai titik darah penghabisan.

Menghadapi dua perintah yang berbeda ini, akhirnya pada 24 Maret 1946 pukul 10.00 WIB, para petinggi TRI mengadakan rapat untuk menyikapi perintah PM Sjahril di Markas Divisi III TKR. Rapat ini dihadiri para pemimpin pasukan Komandan Divisi III Kolonel Nasution, Komandan Resimen 8 Letkol Omon Abdurrahman, Komandan Batalyon I Mayor Abdurrahman, Komandan Batalyon II Mayor Sumarsono, Komandan Batalyon III Mayor Ahmad Wiranatakusumah, Ketua MP3 Letkol Soetoko, Komandan Polisi Tentara Rukana, dan perwakilan tokoh masyarakat dan pejuang Bandung.

Dalam menyikapi ultimatum Inggris, sikap para pejuang terbelah. Ada yang menginginkan bertahan di Bandung sambil melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan, ada juga yang memilih meninggalkan Bandung sambil mengatur strategi gerilya ketika berada di luar Bandung. Meski begitu, tujuan mereka sama yakni menolak keras upaya penjajahan kembali oleh Belanda.

Rapat pun berlangsung alot dan panas. Berbagai usulan perlawanan disampaikan peserta rapat, salah satu usul adalah meledakkan terowongan Sungai Citarum di Rajamandala sehingga airnya merendam Bandung. Usul ini disampaikan Rukana. Namun saking emosinya, Rukana menyebut usulnya agar Bandung menjadi “lautan api”, padahal maksudnya “lautan air”. Diduga, dari rapat inilah muncul istilah Bandung Lautan Api.

Usul lain muncul dari tokoh Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT),  Soetoko,  yang tidak setuju jika hanya TRI saja yang meninggalkan Bandung. Menurutnya, rakyat harus bersama TKR mengosongkan kota Bandung.
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam militer di Bandung, Nasution akhirnya memutuskan untuk mentaati keputusan pemerintah RI. Keputusan ini berisi beberapa poin, di antaranya TRI akan mundur sambil melakukan melakukan infiltrasi atau bumi hangus, hingga Bandung diserahkan dalam keadaan tidak utuh.[3]

Lalu rakyat akan diajak mengungsi bersama TRI. Selama pengungsian, TRI dan pejuang akan melakukan perlawanan dengan taktik gerilya ke Bandung Utara dan Selatan yang dikuasai musuh.

Melalui siaran RRI pada pukul 14.00, Nasution mengumumkan:  bahwa semua pegawai dan rakyat harus keluar sebelum pukul 24.00, tentara melakukan bumi hangus terhadap objek vital di Bandung agar tidak dipakai Inggris dan NICA.

Saat malam tiba, TRI akan menyerang Bandung. TRI juga mempersiapkan sejumlah titik pengungsian bagi Keresidenan Priangan, Walikota Bandung, Bupati Bandung, Jawatan KA, Jawatan PTT, rumah sakit, dan lain-lain.

Rakyat sebagian ada yang menerima informasi tersebut, sebagian lagi hanya mendengar desas-desus bahwa Bandung akan dibakar dan penduduknya harus ngungsi segera menyebar, tetapi banyak juga yang tidak mengetahui sama sekali. Namun situasi umum waktu itu mencekam, kepanikan di mana-mana.

Meski panik, secara umum rakyat mematuhi keputusan pemerintah. Banyak rakyat yang mengungsi, Meski berat hati harus meninggalkan rumah yang sudah mereka ditinggali sejak kecil. Tempat tujuan pengungsi menyebar, mulai dari Cililin, Ciparay dan Majalaya, Tasikmalaya, Cianjur, Ciwidey, Garut, Sukabumi, bahkan adaya yang mengikuti hingga Jogjakarta.

TRI menjadwalkan peledakan pertama dimulai pukul 24.00 WIB di Gedung Regentsweg, selatan Alun-alun Bandung yaitu Gedung Indische Restaurant (sekarang Gedung BRI), sebagai aba-aba untuk meledakan semua gedung.

Di tengah persiapan itu tiba-tiba terjadi ledakkan. Seorang pejuang, Endang Karmas, mengaku heran dengan adanya ledakan, padahal baru pukul 20.00 WIB. Ledakkan pertama itu terlanjut dianggap aba-aba, sehingga pejuang lain pun tergesa-gesa melakukan pembakaran dan peledakkan gedung.

Karena persiapan yang minim, banyak gedung vital yang tidak bisa diledakkan, kalaupun meledak, tidak sanggup merusak bangunan yang terlalu kokoh. Beberapa kemungkinan menjadi pemicu melesetnya jadwal ledakkan dari jadwal semula,  yakni faktor teknis atau keterampilan menguasi bahan peledak yang minim, alat peledak yang kurang, atau ada sabotase oleh musuh untuk menggagalkan sekenario Bandung Lautan Api.

Terlebih saat persiapan pengungsian pasukan Gurkha dan NICA terus melakukan provokasi hingga penembakan terhadap para pejuang. Hal itulah yang membuat rencana pembakaran dan penghancuran objek vital tidak berjalan seperti rencana.

Kebakaran hebat justru timbul dari rumah-rumah warga yang sengaja dibakar, baik oleh pejuang maupun oleh pemilik rumah yang sukarela membakar rumahnya sebelum berangkat ngungsi. Rumah-rumah warga yang dibakar membentang dari Jalan Buah Batu, Cicadas, Cimindi, Cibadak, Pagarsih, Cigereleng, Jalan Sudirman, Jalan Kopo. Kobaran api terbesar ada di daerah Cicadas dan Tegalega, di sekitar Ciroyom, Jalan Pangeran Sumedang (Oto Iskandar Dinata), Cikudapateuh, dan lain-lain.

Semua listrik mati. Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling seru terjadi di Desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat pabrik mesiu yang besar milik Sekutu. TRI bermaksud menghancurkan gudang mesiu tersebut. Untuk itu diutuslah Muhammad Toha dan Ramdan. Kedua pemuda itu berhasil meledakkan gudang tersebut dengan granat tangan. Gudang besar itu meledak dan terbakar, tetapi kedua pemuda itu pun ikut gugur sebagai pahlawan bangsa.

Sejarah heroic itu tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia sebagai peristiwa Bandung Lautan Api (BLA). Lagu Halo-halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki menjadi lagi perjuangan pada saat itu. NICA Belanda berhasil menguasai Jawa Barat melalui Perjanjian Renville (17 Januari 1948).

Beberapa tahun kemudian, lagu “Halo-Halo Bandung” ditulis untuk melambangkan emosi mereka, seiring janji akan kembali ke kota tercinta, yang telah menjadi lautan api. Perlambang emosi mereka, seiring janji akan kembali ke kota tercinta, yang telah menjadi lautan api.

26
Mar
17

ATSI ITB 1968 : Kajian Histogram Multi Sumber Daya Proyek

Kajian Histogram Multi Sumber Daya Proyek

ilustrasi / ist

SHNet – Membaca berita *Ini Proyek Infrastruktur yang Terancam Gagal Karena Tergesa-gesa* [NusantaraNews, 22 Maret 2017]  http://nusantara.news/ini-proyek-infrastruktur-yang-terancam-gagal-karena-tergesa-gesa/

dimana antara lain‎ disinyalir bahwa terprediksi 30% dari total biaya proyek Rp 5.300 Triliun saja yang mampu ditunjang oleh APBN selebihnya diharapkan peran serta swasta yang diduga berat terimplementasi mengingat pembiayaan swasta untuk infrastruktur terbatas pada proyek2 berpotensi berpengembalian investasi cepat seperti proyek jalan tol.

Tingkat keterbatasan program multi pembiayaan proyek2 infrastruktur itu menurut penulis adalah juga tersebab ketidaklengkapan/ketidaksempurnaan persiapan2 di tahap praproyek seperti pembuatan kajian histogram multi sumber2 daya proyek yang berdimensi lintas wilayah bahkan lintas negara dan lintas proyek sendiri serta lintas teknologi konstruksi selain lintas tahun agar supaya lebih realistis dan layak konstruksi.

Kajian Histogram menjadi lebih sensitif perannya bagi besaran  skala proyek2  berbiaya gigantik yang seringkali terdiri dari beragam paket2 subproyek sehingga tindakan peremajaan perlu berkala dilakukan bahkan seringkali serba dadakan mengikuti dinamika kontraksi dan fluktuasi progres kelola proyek2 multi sumber2 daya tersebut.

‎Untuk itulah, p‎eningkatan derajat mutu layanan dari para profesional ATSI (Ahli Teknik Sipil Indonesia) menjadi hal yang penting dilakukan berkelanjutan, dan ATSI ITB 1968 dalam rangka peringatan 50 tahunnya beragenda *Sarasehan IPTEK Pembangunan* pada bulan Agustus 2018 yad bersama dengan segenap ATSI yang juga peduli, berbagi pendapat, pengetahuan praktek dan pengalaman bertempat di Kampus ITB Jl Ganesha 10 Bandung 40134

Sarasehan IPTEK Pembangunan ini juga disemangati oleh Diskusi Besar Solidaritas Teknologi Pembangunan Abad 21 oleh MPM ITB 1973‎.

‎Dalam kaitan termaksud diatas, diharapkan kepada kolega2 ATSI ITB 1968 yang belum mendaftar ulang, kiranya bersedia meluangkan waktu menghubungi dosen FTSL (Fakultas Teknik Sipil & Lingkungan) ITB dari unsur sesama ATSI ITB 1968 di Kampus ITB, Jl Ganesha 10, Bandung 40134

Jakarta, 25 Maret 2017

Rukun ATSI ITB 1968,
Pandji R Hadinoto, NIA 3268029
http://www.jakarta45.wordpress.com‎

Satu Tahun Keputusan Presiden, Apa Kabar Kilang Darat Blok Masela?

Dipl-Oek. Engelina Pattiasina

Oleh: Dipl.-Oekonom Engelina Pattiasina

Rencana pembangunan kilang Blok Masela di Maluku, awalnya tidak ada masalah. Karena semua tenang. Bisa juga, karena memang tidak mengetahui kekayaan alam yang ada di Masela. Meski rakyat tidak menyadari kekayaan di Blok Masela, tapi dapat dipastikan segelintir elite daerah dan pusat mengetahui persis apa yang ada di Masela. Hal itu setidaknya terbukti dari adanya plan of development (PoD) pada 2010. Sebab, tidak mungkin PoD itu serta merta muncul begitu saja.

Sangat disayangkan karena rakyat Maluku dibiarkan tidak mengetahui dan bahkan secara sengaja mengabaikan masyarakat untuk tidak dilibatkan atau ikut berbicara mengenai rencana pengelolaan Blok Masela. Jadi, tiba-tiba ada PoD, kemudian tiba-tiba mau revisi PoD, tiba-tiba mau memperpanjang kontrak. Menyedihkan memang, karena kekayaan alam yang begitu besar di Maluku, mau dikelola dan diambil tanpa sepengetahuan dan keterlibatan rakyat Maluku. Beginikah pengelolaan sumber daya alam dan cara bernegara yang diimpikan para pendiri negara ini? Tentu tidak.

Namun, siapapun yang menyadari kekuatan yang bermain di Blok Masela tidak akan gegabah, karena berkaitan dengan kekuatan dan uang yang sangat besar di Blok Masela. Yang terjadi, hanya diskusi kecil selama bertahun-tahun karena semua pintu seolah tertutup.

Kalau menoleh sedikit ke belakang, pada tahun 2012 pernah muncul kesepakatan Indonesia Deepwater Development (IDD) yang melibatkan pihak-pihak tertentu, dan mungkin sudah melakukan berbagai kesepakatan yang membuat keputusan darat sangat sulit untuk diambil. Padahal, lebih datri 70 persen pengelolaan IDD ada di Indonesia Timur, terutama Maluku.  Artinya, patut diduga ada kepentingan segelintir elit pada periode itu mengalahkan kepentingan masyarakat luas. Dan satu hal yang pasti, sebagian besar IDD berada di atas 12 mil, sehingga Maluku tidak memiliki kewenangan karena semuanya menjadi kewenangan pusat sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Perombakan kabinet tahun 2015 menjadi titik krusial dalam pengelolaan Blok Masela, karena Dr. Rizal Ramli diangkat menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Keberpihakan Rizal Ramli terhadap rakyat tidak perlu diragukan dan teruji. Rizal Ramli seorang ekonom yang memahami dengan baik bagaimana mengelola sumber daya alam. Kesempatan kecil yang ada dimanfaatkan untuk mendatangi Rizal Ramli dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bersama dosen perguruan tinggi di Maluku untuk memprotes pengelolaan Blok Masela. Tuntutan yang bisa dilakukan membangun kilang Blok Masela di darat.

Jadi, jangankan meminta bagian di Blok Masela, untuk memindahkan kilang dari laut ke darat saja begitu berat. Sekali lagi, kekuatan di Blok Masela sangat kuat mencekeram. Namun, lambat laun aspirasi Maluku didengar dan Presiden Joko Widodo memutuskan pembangunan kilang Blok Masela di darat. Ini keputusan yang strategis bagi masa depan Maluku dan kawasan timur Indonesia. Tapi, Rizal Ramli bertugas dalam masa yang relatif singkat dan tidak ada yang tahu ada tidaknya kaitan dengan sikapnya yang pro rakyat di Blok Masela.

Satu Tahun

Pengumuman Presiden Joko Widodo yang memutuskan kilang di darat Blok Masela ini dilakukan dalam acara tidak resmi kepada wartawan di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat pada 23 Maret 2016. Jadi, persis satu tahun pada 23 Maret 2017 ini. Keputusan Presiden ini layak mendapat sambutan hangat, tentu kalau berpihak kepada kepentingan Maluku. Sebab, kalau mau jujur, ada segelintir pihak, baik di Maluku maupun di Jakarta yang justru mempertahankan agar kilang dibangun di laut, sesuai dengan keinginan investor atau pemilik uang.

Mengapa pilihan di darat lebih bagus bagi Maluku? Meski arus besar di Maluku menghendaki kilang darat, tetapi tidak menyurutkan niat segelintir elit untuk mempertahankan kilang terapung. Begini, Blok Masela itu berada sekitar 40 mil laut dari pantai terdekat. Sementara di satu sisi, sesuai UU Pemda, kewenangan pemerintah provinsi di laut hanya sejauh 12 mil. Selebihnya, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Artinya, pengelolaan Blok Masela (kilang terapung) akan menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat, karena berada di atas 12 mil.

Tetapi, dengan keberadaan kilang darat, maka mau atau tidak mau, Maluku memiliki daya tawar yang memadai untuk memperoleh manfaat bagi pengembangan wilayah Maluku, terutama di bagian selatan yang memang harus diakui “ditelantarkan” selama ini. Jadi, persoalan Blok Masela bukan perkara darat atau laut semata, tetapi merupakan langkah untuk memastikan rakyat Maluku memperoleh manfaat yang besar dari keberadaan Blok Masela. Ada banyak kisah nyata dimana, pengelolaan SDA itu lebih menyerupai negara dalam negara atau meminjam istilah Presiden Joko Widodo menjadi enclave. Kalau di darat saja seperti itu, bisa dibayangkan jika kilang itu dibangun terapung. Bukan mustahil, rakyat akan menjadi penonton atau bahkan untuk menjadi penonton saja tidak bisa, karena saking tidak terjangkaunya.

Tidak lama setelah pengumuman itu, Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon pada 4 April 2016. Ketika berpidato, Presiden Joko Widodo secara gamblang menjelaskan alasannya memutuskan kilang Blok Masela di darat.

Kira-kira begini ucapaan Presiden ketika itu, “Di darat kalau tidak didesain yang baik, jadinya juga tidak baik juga. Apalagi di laut,  ini nanti menjadi super enclave, jadi rakyat hanya lihat dari jauh. Kalau investor maunya di laut, tapi dari sisi pembangunan regional, Blok Masela akan lebih memberikan multiplier effect yang besar di darat”.

Perintah Presiden

Satu hal yang patut digarisbawahi lagi, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mempersiapkan ahli migas dari Universitas Pattimura dalam kurun waktu 4-5 tahun yang akan datang. Kutipannya seperti begini: “Saya perintahkan ke Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi siapkan Politeknik Ambon dan Universitas Pattimura. Siapkan ini. Tidak ada lagi alasan SDM tidak ada. Dihitung sekalian dari sekarang, kalau mereka butuh 1000, siapkan 2000”.

Ini perintah Presiden Joko Widodo satu tahun lalu ketika meresmikan Jembatan Merah Putih, tetapi setelah satu tahun berlalu, rakyat Maluku belum melihat ada gejala perintah Presiden itu direalisasikan. Semestinya, Menristek Dikti melaporkan pelaksanaan perintah kepada Presiden. Sebab, di lapangan, tidak ada upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia Maluku seperti yang diharapkan Presiden Jokowi.

Dalam instruksi itu memang perintah untuk menyiapkan Universitas Pattimura dan Politeknik Ambon, tetapi kedua lembaga ini akan kewalahan menyiapkan sumber daya alam jika tidak ditopang oleh perguruan tinggi lain di Maluku. Sangat penting untuk memperkuat dan memberdayakan perguruan tinggi yang sudah ada, seperti IAIN Ambon, STAKPN Ambon, Universitas Darussalam Ambon, UKI Maluku dan semua perguruan tinggi di Maluku, termasuk berbagai lembaga kursus dan pelatihan.

Niat menyiapkan SDM tidak bisa hanya sebatas wacana, karena membutuhkan keberpihakan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan pendanaan. Perintah Presiden Jokowi satu tahun silam itu, menjadi sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan dalam konteks penyiapan SDM Maluku, terutama di bidang Migas.

Di sisi lain, muncul keinginan untuk membangun Institut Teknologi Ambon. Sejauh niat untuk memperbaiki kualitas SDM di Maluku, sangat wajar dan patut untuk didukung. Kita semua tentu rindu memiliki lembaga seperti IPB ataupun ITB. Namun, perlu diperhatikan membangun Institut Teknologi Ambon itu membutukan dana sekitar Rp 2 Triliun lebih, serta membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk benar-benar stabil menghasilkan SDM yang berkualitas. Mengingat keterbatasan sumber dana dan Maluku harus berpacu dengan waktu untuk menyiapkan SDM, maka pilihan rasional semestinya memanfaatkan semua potensi untuk mengembangkan, memperbaiki dan memperkuat perguruan tinggi yang sudah ada.

Keberadaan institut teknologi menjadi kebutuhan, tetapi memulai sesuatu yang baru sama sekali, sementara mengabaikan potensi yang sudah ada juga merupakan langkah yang kurang bijak. Jangan sampai, potensi yang ada tidak dikembangkan, sementara yang baru juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Sangat bagus, jika potensi yang ada diperkuat dan diberdayakan sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas, sementara secara perlahan merintis institut teknologi untuk menambah kualitas dan kuantitas di masa depan.

Untuk itu, melalui momentum satu tahun ini, tidak ada salahnya, jika kita mengingatkan lagi janji atau perintah yang pernah disampaikan di atas Jembatan Merah Putih. Kalau janji adalah hutang, maka Presiden Joko Widodo masih memiliki hutang untuk menyiapkan SDM Maluku sehingga rakyat Maluku tidak menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri. Pelajaran dari PT. Freeport lebih dari cukup untuk menjadi renungan dalam mengelola sumber daya alam, terutama Blok Masela. Sebab, samar-samar sudah terdengar kalau Blok Masela akan menjadi Freeport baru, karena memiliki cadangan gas yang sangat melimpah (sekitar 40 triliun kaki kubik). Jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan cadangan gas Blok Tangguh (Papua Barat) sekitar 14,4 Triliun kaki kubik. Sekitar tiga kali lipat dari cadangan gas Blok Masela.

Momentum satu tahun ini perlu menjadi pengingat bagi Presiden dan pembantu presiden, karena niat untuk membangun kilang di darat itu sebatas komitmen lisan, karena tidak diikuti dengan aspek legal formal. Dengan perubahan skema itu, otomatis harus diikuti dengan revisi PoD, yang semestinya lebih transparan bagi rakyat Maluku dan anak-anak Maluku harus dilibatkan dalam proses revisi atau penyunan PoD.

Selain itu, sikap Presiden Joko Widodo yang sama sekali tidak menyinggung perkembangan pengelolaan Blok Masela selama dua kali kunjungan ke Maluku menjadi pertanyaan sendiri. Pertama, ketika menghadiri puncak Hari Pers Nasional di Ambon pada 9 Pebruari 2017 dan ketika membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 Pebruari 2017. Memang, itu bukan suatu kewajiban, tetapi rakyat Maluku sesungguhnya membutuhkan progres dari perubahan skema laut ke darat.

Akses Maluku

Keterbukaan informasi mengenai Blok Masela akan menjadi informasi berharga bagi rakyat untuk mempersiapkan diri, sehingga tidak menjadi penonton atau bahkan menjadi korban ketika Blok Masela beroperasi. Rakyat akan memiliki kesiapan untuk merespon perubahan, termasuk menangkap peluang ekonomi yang muncul dari keberadaan Blok Masela. Pemerintah dan semua pimpinan di berbagai level memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadikan rakyat miskin di atas kekayaan yang ada.

Apalagi, ketiadaan akses dan informasi yang memadai, bukan hanya melemahkan rakyat, tetapi juga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyiapkan kebijakan strategis yang memastikan Maluku memperoleh hak yang adil di Blok Masela. Sikap menutup akses bagi semua stakeholder di Maluku dalam pengembangan Blok Masela sesungguhnya tidak lebih dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam tanpa peduli dengan nasib rakyat sekitarnya.

Ketiadaan langkah nyata dari Kemenristek Dikti dan sikap diam Presiden Joko Widodo soal Blok Masela ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk masih adanya berbagai upaya untuk mengulur waktu, sekaligus menjadi momentum untuk mengembalikan Blok Masela ke laut. Semua berharap ini tidak terjadi, sehingga rakyat Maluku tidak menjadi penonton semata seperti harapan Presiden Joko Widodo.

Komitmen untuk membangun kilang darat memang sebatas lisan, tetapi bagi rakyat dengan tradisi lisan yang panjang, komitmen lisan juga sangat bermakna. Namun, sangat baik kalau komitmen itu tertulis untuk kepentingan legal formal. Bagi Maluku, tidak ada cara lain, kecuali tetap mempersiapkan diri untuk ikut mengambil peran dalam setiap peluang yang hadir melalui Blok Masela.***

Penulis adalah Alumni Universitas Bremen Jerman. Pendiri dan Direktur Archipelago Solidarity Foundation

implementasi perataan sumber daya dalam pelaksanaan konstruksi …

penggunaan sumber daya dalam keseluruhan aktivitas proyek. … histogram kebutuhan sumber daya pekerja sebelum dan setelah dilakukan …. Multi Phi Beta …… dan kebijakan pelaksanaan proyek serta menambah kajian ilmu pengetahuan.
Kajian Histogram Multi Sumber Daya Proyek. 2017-03-25 08:56:19. Wenger: Suarez Ingin Gabung Arsenal. 2017-03-25 02:15:56. Menteri Susi Minta Nelayan …
22 jam yang lalu – Facebook Twitter WhatsApp Line Share this · Previous : Kajian Histogram Multi Sumber Daya Proyek · Next : Akhirnya, Dirut PTDI Akui Adanya …

Koran Buruh – Kontroversi Politik Infrastruktur Presidensiil

koranburuh.com/opini/item/550-kontroversi-politik-infrastruktur-presidensiil
Betapa tidak, ditengah pro & kontra, proyek multi years BUMN to BUMN yang … itu baiknya berdasarkan kajian HSDP (histogram sumber-sumber daya proyek) …

[PPT]Membangun Tim Proyek

dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Mempro_10.ppt
Tujuan. Memahami pentingnya manajemen SDM dalam proyek Teknologi Informasi … Histogram sumberdaya adalah bagan kolom yang menunjukkan jumlah …
Manajemen Sumber Daya Manusia dalam proyek adalah proses … Informasi yang terkandung di dalamnya antara lain : Resource Histogram, cara akuisisi …

Green Construction | Manajemen Proyek

mpinfrastruktur.blogspot.com/2015/10/green-construction_25.html
13 Feb 2015 – Gould & Joyce (1994) berpendapat bahwa proyek konstruksi merupakan suatu … yang membutuhkan sumber daya, baik biaya, tenaga kerja, material, dan peralatan. … waste (X3), seperti yang tergambarkan pada histogram berikut ini: …. Kajian Faktor Green Construction Infrastruktur Jalan Berdasarkan …

3 – Investor Daily

id.beritasatu.com/pages/archive/index.php?page=3&month=8&year=2012
21
Mar
17

ATSI ITB 1968 : Bung Karno dan Bentang Konstruksi

Bung Karno dan Bentang Konstruksi

Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno / (ist)

SHNet – Adalah menarik, bahwa sebenarnya ‎*Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845* sebagai berikut :
http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/‎

adalah turut diwarnai Bung Karno, yang menurut hemat penulis, telah merujuk ide Bentang Kontruksi dikiprahkan dalam pemaknaan “Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan MERDEKA ? Di dalam tahun 33 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama *MENCAPAI INDONESIA MERDEKA*. Maka di dalam risalah tahun 33 itu, telah saya katakan, bahwa KEMERDEKAAN, politike onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah  suatu JEMBATAN, satu JEMBATAN EMAS. Saya katakan didalam Kitab itu, bahwa di seberangnya JEMBATAN itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat” [Pidato  tentang Pancasila 1 Juni 1945]

Rekam jejak ‎konstruktif Bung Karno (BK) sebagai Bapak Kenegarawanan  baik bagi Indonesia (seperti pencetusan Pancasila sebagai Dasar Negara 1 Juni 1945, proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, Presiden RI 1945 – 1966, TRIKORA, DWIKORA, dlsb)  maupun bagi dunia (seperti Konperensi Asia Afrika 1955, Pidato To Build The World A New di PBB 1960, KTT Non Blok 1961, Asian Games 1962, Ganefo 1963, dlsb)‎, telah tercatat abadi.

‎Namun mengenang Bung Karno (BK) akan lebih lengkap dengan menapaktilasinya juga sebagai Ahli Teknik Sipil Indonesia (ATSI) lulusan Technische Hooge School (THS) Bandoeng tahoen 1926, kini Institut Teknologi Bandung (ITB), yang dalam konteks Bentang Konstruksi (BK) ketika itu telah terpapar lebih dahulu Bangunan-bangunan Teknik Sipil (BTS) berbentang struktural leluasa seperti Aula Gedung STOVIA 1902 kini Gedung Kebangkitan Nasional, Kwitang, Jakarta Pusat dan Aula THS 1920 kini ITB 1959 sendiri, keduanya rekayasa berkonstruksi kayu, yang diakui adalah keistimewaan tersendiri bagi ATSI.

Pada era kiprah Bung Karno pasca 1926 sampai dengan 1966, dikenali pula beberapa BTS yang termasuk Bentang Konstruksi besar seperti

1) Jembatan Baja di Aceh yang berfungsi ganda yaitu berkiprah bagi jalur jalan lalulintas dan jalur rel kereta api
2) Mesjid ISTIQLAL, Jakarta Pusat
3) Gedung CONEFO kini DPRRI/MPRRI, Senayan
4) Gedung ISTORA, Senayan
5) Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan
6) Jembatan Semanggi, Jakarta Selatan
7) Jembatan Sungai Musi, Palembang

Dalam rangka turut menapaktilas historis BTS di Indonesia inilah‎ maka Sarasehan IPTEK Pembangunan diagendakan pada bulan Agustus 2018 di ITB oleh Rukun Ahli Teknik Sipil (ATSI) ITB 1968 dengan harapan ikut menyegarkan kembali program studi Fakultas Teknik Sipil & Lingkungan (FTSL) ITB demi peningkatan standar layanan profesional ATSI. Dalam pengertian inilah maka kepada kolega2 ATSI ITB 1968 yang belum sempat mendaftar ulang, dapat kiranya menghubungi dosen2 FTSL dari ATSI ITB 1968.

Bandung, 20 Maret 2017

Rukun ATSI ITB 1968,
Pandji R Hadinoto
http://www.jakarta45.wordpress.com‎

Jembatan Ampera
Jembatan di Palembang, Sumatera Selatan
Jembatan Ampera adalah sebuah jembatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera, yang telah menjadi semacam lambang kota, terletak di tengah-tengah kota Palembang, … Wikipedia
Mulai dibangun: April 1962
Tinggi: 63 m

Ani Maryani: KONTRUKSI ATAP STADION GELORA BUNG KARNO

animaryanii.blogspot.com/2015/01/kontruksi-atap-stadion-gelora-bung-karno.html
8 Jan 2015 – Salah satu keunikkan yang menonjol dari bangunan stadion utama senayan ini adalah kontruksi atap model temu gelang. Pemasangan …

Dunia Konstruksi Indonesia

sipil-konstruksi.blogspot.com/
7 Sep 2014 – Hak Paten Rekayasa Konstruksi Kreatifitas Anak Bangsa Indonesia …. adalah jembatan gantung bentang kesembilan terpanjang di dunia, …. tahun 1965, sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan.
19 Apr 2016 – Bung Karno lantas melirik karya Ir Sutami, murid Roosseno semasa di … pertama kali diterapkan dalam konstruksi bangunan di Indonesia. … mengajukan desain jembatan portal berkaki miring dengan bentang 50 meter.
Pada bangunan Stadion Gelora Bung Karno digunakan pondasi tiangpancang dan struktur beton bertulang. Dengan menggunakan struktur bet…
Kata kunci: teknologi bangunan, nilai sejarah, struktur, konstruksi LATAR … LINGKUP PEMBAHASAN Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai sistem struktur, material, elemen bangunan, sains …. Atap dengan beton pre-stress untuk solusi struktur bentang lebar ini. … struktur konstruksi, indonesia, gelora bung karno. struktur …

“TINJAUAN STRUKTUR BENTANG LEBAR TERHADAP EFISIENSI …

library.gunadarma.ac.id/…/tinjauan-struktur-bentang-lebar-terhadap-efisiensi-fungsi-b…
3 Apr 2013 – Pada bangunan gelanggang olahraga struktur bentang lebar … Stadion Utama Gelora Bung Karno – Jakarta Pusat merupakan salah satu …
Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno adalah sebuah kompleks olahraga … Sebuah konstruksi khusus yang dibangun adalah atap baja besar yang …

Desember, Jembatan Soekarno Manado Tersambung Utuh – Viva Bisnis

bisnis.news.viva.co.id/…/552906-desember-jembatan-soekarno-manado-tersambung-…

29 Okt 2014 – Konstruksi akhir Jembatan Soekarno, Manado. … Sebagai informasi, total bentang Jembatan Soekarno sepanjang 1.127 meter. Terdiri atas …

SEJARAH JEMBATAN AMPERA PALEMBANG

sonsakira.blogspot.com/
7 Okt 2013 – Jembatan Ampera merupakan jembatan kebanggaan masyarakat … warga Palembang, untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi.
Sungai Musi dan Jembatan Ampera adalah ikon Kota Palembang. Selain itu, juga merupakan salah satu objek wisata yang cukup populer di Provinsi Sumatera …
6 Mar 2016 – JEMBATAN Ampera adalah jembatan yang selain fungsinya sebagai penghubung antara Seberang Ulu dan Seberang hilir yang di pisahkan …

Mitos Hantu Banyu dan ‘Naga’ di Sungai Musi Palembang – Regional …

regional.liputan6.com › Regional › Palembang
6 Jan 2016 – … Gagal Nodong, Pemuda Ini Nekat Terjun Bebas dari Jembatan Ampera … “Di sungai Musi bukan ada Naga, tapi iwak (ikan) Tapa Tembago.
29 Agt 2016 – Jembatan ampera dan sungai musi, dua sejoli yang tak dapat dipisahkan di palembang. Keakraban mereka terpatri dalam ikon kota …
26 Apr 2015 – Diupload oleh Faktapedia : Fakta Lucu, Unik, dan Greget Abis

Sejarah Jembatan Ampera & Proses Pembuatannya Pembangunan … warga palembang, untuk …

15 Jan 2013 – Diupload oleh karim sanzaya

Star Bus Langgeng Utama Sinarjaya di Jembatan Suramadu Menuju Makam Syaikhunal Kholil …

Jembatan Ampera di Palembang – 1001malam.com

http://www.1001malam.com › Wisata Sumatera Selatan › Wisata di Palembang

Jembatan Ampera merupakan ikon wisata dari Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan Ampera ini membelah Sungai Musi dan menjadi jantung bagi …

Sejarah Jembatan Semanggi dan Filosofinya – Netralitas.com

May 25, 2016 – BAGI warga Jabodebabek, rasanya tak mungkin jika tak tahu Jembatan Semanggi. Apalagi mereka yang setiap hari bekerja di Jakarta, …

Jembatan Semanggi adalah suatu flyover yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jembatan ini disebut Jembatan Semanggi karena …

Animasi “the New” of Jembatan Semanggi Jakarta – YouTube

May 2, 2016 – Uploaded by WIJAYA KARYA TV

Proyek Pengembangan Simpang Susun Semanggi ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk …

Sejarah Jembatan Semanggi – IndonesiaIndonesia.com

indonesiaindonesia.com › Sejarah & Budaya

Sejarah Jembatan Semanggi – Sejarah & Budaya. Kunjungi DISKUSI dan INFORMASI Sejarah Jembatan Semanggi.

Keistimewaan Proyek Jalan Layang Semanggi yang Dirancang oleh …

megapolitan.kompas.com/…/Keistimewaan.Proyek.Jalan.Layang.Se…

Apr 8, 2016 – Kompas.com/Alsadad Rudi Maket jembatan layang di Bundaran Semanggi yang pembangunannya resmi dimulai, Jumat (8/4/2016).

Apr 19, 2016 – Insinyur sipil yang menjadi Direktur Utama Hutama Karya itu mengajukan desain jembatan yang mirip dengan bentuk daun semanggi.

Jembatan Semanggi Bakal Dibikin Semakin Keren – Poskota News

poskotanews.com/…/jembatan-semanggi-bakal-dibikin-semakin-ke…

Apr 6, 2016 – JAKARTA (Pos Kota) – Peletakan batu pertama pembangunan jalan layang Semanggi direncananya dilakukan Jumat (8/4). Pembangunan …

Sep 22, 2016 – Anda yang tinggal di Jakarta pastinya sudah tak asing lagi dengan Jembatan Semanggi. Jembatan megah yang membentang di Jalan Gatot …

Berita tag Jembatan Semanggi – Truk bermuatan bagian kepala pesawat tersangkut di kolong flyover Semanggi, Jakarta, Kamis 11 Agustus.

16
Mar
17

Kenegarawanan : Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

ilustrasi / idpelago.com

SHNet – ‎Gagasan Revolusi Mental muncul ketika \’JokoWi Setuju 6 Jenis Manusia Versi Mochtar Lubis Dihilangkan\’ [Tempo, 19 Agustus 2014] yaitu ikhwal ciri-ciri manusia yang disampaikan Mochtar Lubis saat berpidato di Taman Ismail Marzuki16 April 1977 berjudul \’Manusia Indonesia\’. yakni 1) munafik atau hiporkrit, 2) enggan dan segan bertanggung jawab, 3) bersikap dan berperilaku feodal, 4) percaya tahayul, 5) artistik (berbakat seni), dan 6) lemah watak atau karakter;‎

S‎ungguh bijaksana sekiranya Revolusi Mental itu

1) terutama bertumpu pada amanat Pembukaan UUD 1945 yang tersusun dalam 4 (empat) alinea, yang sebenarnya dapat dijabarkan dalam 7 (tujuh) bagian yang bisa disebut sebagai 7 (Tujuh) Cita *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia* yakni :‎

(1.1) ‎Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan; ‎

(1.2) ‎Kemerdekaan Negara Indonesia ‎yang ‎Merdeka, Bersatu, Berdaulat,‎ ‎Adil dan Makmur;Pemerintahan Negara Indonesia yang

(1.3) ‎Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

(1.4) ‎Memajukan kesejahteraan umum‎;

(1.5) ‎Mencerdaskan kehidupan bangsa,

(1.6) Ikut melaksanakan ‎Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan sosial;

(1.7) ‎Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.‎

2) oleh sebab itu layak berketeguhan pada Tegakkan Politik Konstitusi Pancasila‎ Indonesia 26Peb17 :
http://sinarharapan.net/2017/02/tegakkan-politik-konstitusi-pancasila-indonesia/‎

3) selain berkerangka 7 (tujuh) Strategi Ketahanan Bangsa Indonesia sebagai ‎penguat taktis operasional dalam pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni (3.1) Keagamaan Tidak Rawan, (3.2) Ideologi Tidak Retak, (3.3) Sosial Politik Tidak Resah, (3.4) Sosial Ekonomi Tidak Ganas, (3.5) Sosial Budaya Tidak Pudar, (3.6) HanKamNas Tidak Lengah, (3.7) Ekologi (Lingkungan) Tidak Gersang,‎

‎4) dan berkeseharian selalu pekikkan MERDEKA [1Sep45] serta budayakan SALAM 17845 cerminan : (a) tanggal akumulasi kesejarahan Perjuangan Indonesia Merdeka sejak awal abad-20, (b) pemaknaan utama tentang 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998 [PRH 2013]

5) berikut senantiasa berkesesuaian dengan 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia [PRH 2004]  :

(5.1) Sang Saka Merah Putih‎
(5.2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
(5.3) Sumpah Pemuda 1928
(5.4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928
(5.5) Pancasila 1945
(5.6) Proklamasi Indonesia Merdeka 17845
(5.7) Undang Undang Dasar 1945
(5.8) Wawasan Nusantara 1957
(5.9) Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka
*Revolusi Mental Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845* adalah kemutlakan yang tidak dapat di-tawar2 lagi bagi arah menuju NKRI Jaya 2045 yad.‎

‎Jakarta, 17 Maret 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto

Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

10 Fakta Unik Seputar Proklamasi 17 Agustus 1945 | 8Share Indonesia

blog.8share.com/id/10-fakta-unik-seputar-proklamasi-17-agustus-1945/
14 Agt 2014 – Soekarno Sedang Sakit Saat Proklamirkan Kemerdekaan. Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00 …
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat …
14 Agt 2015 – Situs Proklamasi Indonesia Merdeka 17845 …. sesuai dengan perhitungan politiknya, berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa …

SURYA NUSA: Misteri 17.8.45

suryanusa.blogspot.com/p/misteri-17845.html
Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah ….. merdeka karena esensinya masih terjajah baik ekonomi, sosial – budaya, politik dan agama!

2 hari yang lalu – “Saya sampai tak bisa tidur karena takut terlambat menjemput (sang) proklamator,” kata Ali … yakni jenis Buick dengan nomor polisi B-17845 dan mobil dinas “Indonesia 2″. … Batang Yoyok Tak Hafal Nama-nama Partai Politik Pendukungnya … Berbagai Sisi Taman yang Jadi Saksi Bisu Kemerdekaan RI …

Sama-sama Bermimpi Besar – Kampung Gusdurian

17 Agt 2016 – Lengkaplah sudah kepergian para proklamator kemerdekaan kita. … Mobil bernomor B-17845 menjadi penghias halaman masjid Matraman … Hatta: Indonesia Merdeka – di saat belum ada tanda-tanda kemerdekaan sedikitpun. … Kehidupan politik serba bersih dan wajar – di saat korupsi masih menjadi …

Sisi Lain Islam Di Nusantara

Menulis Sejarah Islam Berdasarkan Fakta & Data, Semua tulisan bersifat rasional, terbuka, ilmiah dan bisa diperdebatkan Cp 08179803186, FB : Iwan Mahmoed Al Fattah

Habib Rizieq: Indonesia Negara Musyawarah, Bukan Negara …

Feb 24, 2013 – Jakarta (SI ONLINE) – Benarkah Indonesia Negara Demokrasi? … Disepakati pula saat proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta ini …. Perbaiki Sistem Politik, Wahdah Islamiyah Usulkan Konsep Demokrasi Wasathiyah … Sudah tepat saat 17845 dibacakan deklarasi kemerdekaan, bukan piagam Jakarta.

Senin, 07 Maret 2016

BUNG HATTA “DIGUGAT”

(Sebuah Jawaban Dan Klarifikasi Terhadap Tokoh Besar Nusantara)

Bung Hatta…..

Siapapun insan di negeri ini pasti mengetahui sosok besar dan berjasa ini. Kapasitas dan keberadaannya sebagai tokoh bangsa tidak perlu  diragukan lagi. Konsistensi dan ketegarannya akan prinsip hidup patut kita contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak banyak tokoh besar seperti beliau yang mampu bertahan secara konsisten dalam mempertahankan prinsip hidup ditengah gempuran-gempuran rezim yang datang silih berganti, dari mulai era Sebelum Kemerdekan, Masa Pendudukan Jepang,  Masa Kemerdekaan, Masa Negara Federal, Era Negara Kesatuan,  Masa Demokrasi Terpimpin, Orde Lama sampai kepada masa Orde Baru, sikapnya tidak berubah,  tetap kritis dan tegar dalam menghadapi “kezaliman” penguasa politik yang ada. Sekalipun dirinya “dikungkung” oleh berbagai rezim yang ada, namun perlawanannya terhadap ketidak adilan terus berkibar sekalipun nanti yang dihadapinya adalah sahabatnya sendiri. Ini yang akhirnya nanti banyak membuat kagum banyak fihak kawan dan lawan.

Bung Hatta adalah satu diantara tokoh-tokoh yang sampai saat ini sangat harum namanya. Sebagai bentuk pengakuan rakyat, pada saat wafatnya saja ratusan ribu orang banyak menghadiri pemakamannya, hal yang sama juga pernah terjadi pada saat KH Wahid Hasyim dan Gus Dur wafat.  Begitu cintanya rakyat akan sosok ini bahkan seorang Iwan Fals saja telah membuat lagu khusus pasca wafatnya. Para sejarawanpun telah banyak banyak yang menulis sosok yang bersahaja ini, mulai dari masa kecilnya, pemikirannya, sampai kepada kisah asmaranya. Tentu dengan banyak ditulisnya sejarah beliau, menandakan jika beliau adalah tokoh besar yang tak lekang dengan masa.

Kami sendiri termasuk orang yang sangat kagum dengan sosok Bung Hatta. Diantara sekian tokoh politik yang ada bagi kami Bung Hatta dapat dijadikan motivasi dan inspirasi dalam kehidupan. Kesederhanaan dirinya bahkan telah membuat kami kagum bukan kepalang, padahal jabatan yang diembannya pada waktu masanya  adalah Wakil Presiden dan juga Perdana Menteri. Sebuah jabatan yang cukup mentereng dan menggoda untuk ukuran saat ini. Tapi Bung Hatta tetaplah Bung Hatta, Sekalipun pada masa itu kondisi  negara dalam keadaan susah tapi Bung Hatta tidak pernah mengambil kesempatan yang ada. Gaya  hidupnya masih tetap sederhana dan apa adanya.

Sekalipun demikian, tentu tidak ada gading yang tak retak, sebagai manusia biasa tentu Bung Hatta dulunya bisa saja mempunyai beberapa “kesalahan” atau “dosa” di dalam kehidupannya seperti yang pernah kami ketahui dari ungkapan beberapa orang yang membicarakan sosok besar ini. Kami sendiri sebenarnya enggan untuk menanggapi “kesalahan” dan “dosa” yang pernah dilakukan tokoh bangsa yang sangat religius ini. Membicarakan “kejelekan” seorang tokoh sekelas Bung Hatta bagi kami bukanlah hal yang bijak mengingat sepak terjangnya yang begitu besar pada bangsa ini. Kalaupun nanti ingin membuka “sisi lain” seorang Bung Hatta sudah tentu harus disertai dengan landasan etika dan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terus terang saat kami membaca beberapa pendapat yang “miring” tentang Bung Hatta, hati kami begitu tergetar dan tidak habis fikir, benarkah gambaran mereka itu ? kalaupun memang “miring” seberapa besar sih tingkat “kemiringan” pribadi dan sepak terjang seorang Bung Hatta. Kami sendiri tidak menafikkan seorang Bung Hatta pernah melakukan kesalahan, namanya juga manusia biasa dan juga bukan malaikat. Toh Kami sendiri sangat menghargai orang yang bersikap kritis dalam melakukan interpretasi sejarah. Tapi terus terang kalau tokoh sekelas Bung Hatta “diobrak-abrik” kami kok merasa kurang berkenan ya. Oleh karena itu demi untuk menjawab semua kegelisahan tersebut kami akan mencoba memberikan “jawaban” yang mudah-mudahan bisa membuka mata hati orang yang memberikan sefihak tentang Bung Hatta ini.

Diantara beberapa pendapat yang “tidak mengenakkan” tentang Bung Hatta yang kami peroleh dari beberapa akun Facebook yang telah kami amati adalah sebagai berikut:

  1. 1.    Pada Tahun 1930an pada saat pertama kali datang ke Jakarta, Bung Hatta tidak  mau sowan dan dianggap mau membuat mesjid tandingan di Kwitang Jakarta untuk menyaingi masjid Kwitang yang didirikan Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi.
  2. 2.  Bung Hatta dituduh sebagai antek antek Wahabi (pengikut aliran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab).
  3. 3.       Bung Hatta dituduh anti Kyai.
  4. 4.       Bung Hatta dituduh anti tradisi.
  5. 5.      Bung Hatta dituduh telah memerintahkan Jenderal Sudirman  untuk membunuh tahanan politik.
  6. 6.       Bung Hatta dituduh memecat semua Tentara  yang tidak punya ijazah dalam program Re Ra.

Jawaban kami :

  1. Kami tidak tahu darimana sumber yang mengatakan bahwa Bung Hatta mau membuat masjid tandingan di Kwitang Jakarta (atau mungkin kami yang bodoh karena kurang tahu informasi ini ? ). Tapi seumur-umur kami mengaji di Kwitang, tidak pernah kami mendengar hal yang satu ini. Kami mengaji di Kwitang sejak tahun 1989 dan sampai sekarang (2016) sama sekali tidak pernah mendengar berita kalau Bung Hatta mau membuat masjid di Kwitang apalagi untuk sebuah persaingan (aneh…..), Sejak masa Habib Muhammad Al Habsyi dan anaknya Habib Abdurrahman Al Habsyi  bahkan hingga yang sekarang yaitu Habib Ali Al Habsyi kami tidak pernah mendengar riwayat ini. Begitupun dari Habib-habib yang lain seperti Al Marhum Habib Muhammad Al Baqir Al Attas dari Kebun Nanas, Al Marhum Habib Fuad Al Habsyi, Al Marhum Habib Novel bin Salim bin Jindan, Al Marhum Habib Abdullah bin Husein Syami Al Attas, para Kyai seperti Al Marhum KH Abdullah Syafi’i, Al Marhum KH Thohir Rohili, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Habib Husein bin Ali Al Attas, dan yang lain-lain sama sekali kami belum pernah  mendengar cerita yang satu ini. Orangtua kami yang pernah lama tinggal di tanah tinggi saja tidak pernah menceritakan hal yang satu ini, kebetulan orangtua kami adalah orang yang faham sejarah tentang daerah seputar Kwitang, Kenari, Senen, Tanah Tinggi, Cikini, dan sekitarnya.

Kalau dikatakan Bung Hatta pertama kali datang ke Jakarta lantas mau membuat Masjid Tandingan, lha ini malah lebih aneh, sebab Bung Hatta itu datang ke Jakarta tahun 1932  dan  pada tahun ini pula beliau kemudian di penjara, kemudian pada bulan Desember ditahun yang sama Hatta lebih banyak sibuk berpolemik dengan Bung Karno. Pada bulan Februari tahun 1933 Hatta justru berangkat ke Jepang dan di sana Hatta mendapat julukan “Gandi Of Java”. Pada bulan Mei 1933 Hatta ditangkap bersama dengan pamannya yang bernama Mak Etek Ayub Rais (Zulkifli, dkk, 2015 : 25 – 26). Pada tahun 1934, selama tujuh bulan Hatta juga pernah ditangkap dan  dipenjara  di Glodok karena dianggap makar oleh Belanda (Zulkfili, dkk, 2015 : 76) sehingga nyaris kehidupan dan aktifitasnya lebih banyak berjuang dan pindah dari satu penjara ke penjara lainnya. Selanjutnya pada tahun 1935 – 1942 Hatta kemudian dibuang atau diasingkan ke Digul (kini menjadi Tanah Merah Papua) dan Banda Naira (Lihat di Pengantar Taufik Abdullah, 1998 : xxvii). Jelaslah antara tahun 1932 s/d 1942 Bung Hatta lebih banyak berada di Penjara ketimbang diluar. Sudah jelas konsentrasi beliau lebih banyak ke perjuangan politik dan pergerakan. Adanya fakta ini mementahkan tuduhan kalau Bung Hatta  ingin membuat masjid di Kwitang, karena bagaimana mungkin mau menyaingi masjid Kwitang,  masjid Kwitang atau Masjid Arriyad saja saja baru didirikan pada tahun 1356 Hijriah atau tahun 1938 Masehi saat Bung Hatta sudah berada di Banda Naira. Sedangkan pada tahun 1932 M saat Bung Hatta datang ke Jakarta,  masjid tersebut belum ada sama sekali !  yang ada adalah Madrasah Unwanul Falah yang memang sudah eksis dalam bidang pendidikan sejak tahun 1920. (lihat di Mauladawilah, Abdul Qodir Umar, 2011 : 150 – 157).

Tuduhan bahwa Bung Hatta mau membangun masjid untuk menyaingi masjid Kwitang jelas sangat tidak sesuai dengan kronologis tahun yang ada. Sumber  data yang mendeskriditkan Bung Hatta ini patutlah dipertanyakan dari mana asalnya, kalau sumber tersebut asalnya dari Belanda, sudah jelas validitasnya wajib dipertanyakan karena seperti biasa Belanda ini sangat senang melakukan pembunuhan karakter tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang mengancam kedudukannya. De vide Et Impera selalu mereka gunakan termasuk penyelewengan informasi. Kalau  misalnya data tersebut berasal dari kalangan kiri, wah itu juga  kami pertanyakan lagi kualitas datanya, kalau dari fihak keluarga Habib Ali Kwitang sendiri, mohon maaf kami sangat meragukannya mengingat Keluarga Besar Habib Ali Kwitang dakwahnya terkenal sangat santun dan mengedepankan akhlak dalam melakukan dakwah dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik saat itu, jadi tidak mungkin keluarga besar beliau mengumbar umbar cerita yang seperti ini. Kalau ada tuduhan Bung Hatta tidak mau sowan ke Habib Ali Kwitang, lha bagaimana mau sowan, kalau belum apa-apa sudah ditangkap dan dipenjara, bagaimana mau sowan kalau setiap gerak geriknya selalu diawasi secara ketat oleh Belanda. Tidak sowannya Bung Hatta ke Habib Ali Kwitang itu bukan karena tidak hormat sama ulama, tapi itu semata karena keadaan yang tidak memungkinkan. Habib Ali Kwitang juga tentu sudah mengetahui bagaimana kondisi Bung Hatta yang memang selalu sulit untuk bergerak kesana kemari, apalagi Habib Ali juga terkenal sangat peduli terhadap perjuangan pemuda pejuang seperti Bung Hatta ini, jadi jangan buru-buru menuduh kalau tidak Sowannya Bung Hatta lantaran sombong atau tidak punya adab kepada Habib Ali Al Habsyi, terlalu picik kalau ada anggapan seperti ini. Bung Hatta adalah keturunan dari  beberapa ulama yang juga mursyid dan Waliyullah, dan beliau juga  mempunyai dasar pendidikan agama yang kuat, jadi sangat tidak mungkin beliau bertindak gegabah seperti itu. Sekalipun beliau 11 tahun belajar di Belanda, namun sejarah membuktikan Bung Hatta tetaplah Bung Hatta, keimananannya tidak luntur walaupun belajar di negeri orang kafir Belanda.

  1.    2.. Bung Hatta dituduh sebagai antek Wahabi. Menurut kami ini adalah tuduhan yang cukup kasar dan tidak sopan. Kami tidak ingin masuk dalam perdebatan tentang Wahabi, karena perdebatan tentang ini sudah banyak terjadi. Yang ingin kami luruskan disini adalah pernyataan tersebut.

Setahu kami Bung Hatta tidaklah seperti yang digambarkan tersebut, bagaimana mungkin beliau seorang Wahabi jika dalam hidupnya saja dia sering berziarah ke makam leluhurnya. Semasa menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta sering berziarah sambil berdoa di sisi makam ayahnya  (Zulkifli, dkk, 2015 : 16), bahkan semasa masih menjadi Wakil Presiden dan pensiunpun kebiasaan berziarah beliau masih sering dilakukan terutama pada saat ke makam pamannya (Zulkifli, dkk, 2015 : 25 – 26). Ini saja sudah menggugurkan pendapat kalau beliau seorang Wahabi, karena seperti yang kita ketahui bahwa Ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat melarang keras yang namanya ziarah kubur. Kalau Hatta seorang Wahabi tulen tentu beliau akan memerintahkan orang-orang bawahannya menghancurkan makam para leluhurnya yang dibangun secara permanen bahkan dibuat dengan memakai gubah, sebuah hal yang sangat tabu bagi penganut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makam Bung Hatta sendiri sampai sekarang dibangun dengan cara permanen.

Dalam faham keagamaan sepertinya adanya anggapan bahwa beliau seorang Wahabi patut dipertanyakan, karena keluarga Bung Hatta adalah keluarga yang menganut ajaran Thoriqoh, terutama Thoriqoh Naqsabandiyah. Bung Hatta adalah keturunan dari ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Jamil bin Syekh Batuhampar (Alam, Wawan Tunggul, 2003 : 4) . Syekh Batuhampar pada masanya dikenal sebagai ulama besar di Sumatra Barat. Siapapun mereka yang berasal dari Sumatra Barat terutama mereka yang menggeluti dunia Thoriqoh pasti mengenal dari kakek Bung Hatta ini. Kakek Bung Hatta adalah ulama Karismatik sekelas dengan Mbah Kholil Bangkalan, Kyai Hasyim Asy’ari, Syekh Arsyad Al Banjari, Syekh Junaid Al-Batawi, Habib Ali Kwitang, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Tremas, Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Abdul Wahab Rokan dan beberapa ulama karismatik Nusantara lainnya.

Menurut Bung Hatta salah satu ajaran dari kakeknya yang masih diingat adalah bahwa bahwa beliau memperingatkan bahwa bagi mereka yang ingin masuk ke jalan tarekat harus dari mereka yang yang sudah cukup pengetahuan agamanya. Ajaran  tarekat adalah pengunci didikan agama. Jalan Tarekat adalah bertangga naik, tidak dapat dilalui dengan meloncat-loncat. Untuk masuk ke dalam Tarekat, orang harus Insyaf benar bahwa dalam agama tidak ada paksaan (La Ikraha Fiddin). Jalan ke Tuhan ialah meyakinkan orang lain dan dimulai dengan meyakinkan diri sendiri. Menurut Bung Hatta begitu besar pengaruh kakeknya, beliau dapat mendamaikan apa yang selalu terasa bertentangan di Minangkabau antara hukum Islam dan hukum adat, terutama yang mengenai harta pusaka.Syekh Abdurrahman inilah yang mampu melaksanakan apa yang menjadi pepatah di Minangkabau : “adat bersendi syara, syara bersendi adat” (Hatta, Muhammad, 2011 : 21).

Jika dilihat guru-guru agama  Bung Hatta sendiri memang harus diakui sebagian mereka telah mendapat pengaruh pemikiran modern, tapi jika disangkut pautkan dengan gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab rasa-rasanya tidak seluruhnya benar, karena guru agama Hatta sendiri lebih banyak bergurunya kepada Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi yang jelas-jelas merupakan Guru Besar Mazhab Syafi’I di Masjidl Haram pada waktu itu. Kedua Guru Hatta yaitu Syekh Muhammad Jamil Jambek dan DR. Abdullah Ahmad adalah lulusan Mekkah sebelum masuknya era Ibnu Saud di tahun 1924. Syekh Muhammad Jamil Djambek bahkan terkenal sebagai ahli falak dan beliau masih sering merayakan maulid Nabi sekalipun nanti syairnya dirubah dengan bahasa melayu. DR. Abdullah Ahmad adalah pendiri sekolah Adabiah, sekolah yang berbasiskan modern. Sebelum tahun ini seperti diketahui Mekkah banyak bertaburan mazhab-mazhab, dan sebagian besar Mahasiswa Indonesia lebih banyak memilih guru yang berasal dari Indonesia seperti Syekh Ahmad Khotib Al Minangkabawi. Kedua guru Hatta ini terkenal sebagai  pembaharu dalam bidang pendidikan dan pemikiran, dan mereka lebih banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran yang berkembang di Mesir, oleh sebab itu sangatlah tidak relevan jika Hatta dianggap sebagai pengikut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.

  1.   3. Bung Hatta dituduh anti Kyai. Lho Kyai yang mana ? aneh…setahu kami Hatta adalah tipikal sosok yang sangat terbuka dan ramah pada semua golongan, kalau dengan golongan kiri saja dia masih membina hubungan politik yang baik apalagi kepada golongan kanan. Bung Hatta lahir dari keluarga ulama dan dididik dengan modal keagamaan yang baik, apa mungkin dia menjadi seorang pembenci Kyai ? Kalau dia membenci kyai tidak mungkin beliau bias berhubungan baik dengan KH Wahid Hasyim.

Untuk memperkuat jika hubungan Bung Hatta dengan kyai baik, ini pernah terjadi pada keluarga KH Wahid Hasyim. Rumah keluarga KH Wahid Hasyim yang ada di Matraman sejak dahulu sering didatangi para Kyai NU dan Kyai-kyai lain dan disitu juga terdapat keberadaan Bung Hatta.  Dalam lintasan sejarah, pada tahun 1944  Gus Dur yang merupakan putra sulung KH Wahid Hasyim,  diajak ayahnya ke Jakarta, pada masa itu mereka tinggal di Menteng, Jakarta Pusat yang saat itu merupakan daerah yang diminati oleh pengusaha terkemuka, para profesional, dan politikus. Dengan berdiam di daerah Menteng, KH Wahid Hasyim dan putranya ini berada di pusat kegiatan. Misalnya ketika mereka melaksanakan ibadah sholat di Masjid Matraman yang letaknya tidak begitu jauh, mereka secara teratur dapat bertemu dengan pemimpin-pemimpin nasionalis seperti Muhammad Hatta (Lihat di Barton, Greg,  2006 : 37).

KH Wahid Hasyim adalah ulama karismatik NU pada waktu itu, sangat tidak mungkin Bung Hatta tidak menjadikan beliau sebagai rekan perjuangan. Disamping itu sangat tidak masuk akal Hatta benci kepada Kyai, sedangkan Bung Hatta adalah penasehat Masjid Matraman yang sejak dulu terkenal sebagai gudangnya para Kyai yang ada di Jakarta. Sepengetahuan kami, nama Bung Hatta cukup harum di mata Kyai-kyai Jakarta. Begitu juga hubungan dengan Kyai luar Jakarta, komunikasinya Hatta juga cukup baik. Kami sangat mengetahui betul bagaimana seorang Bung Hatta di lingkungan Masjid Matraman, karena kebetulan kami lahir dan besar di lingkungan masjid ini, jadi kami tahu betul bagaiimana akhlak seorang Bung Hatta ini.

  1. 4. Bung Hatta dituduh anti Tradisi ? Tradisi yang mana ? Setahu kami Bung Hatta justru sangat mendukung tradisi keislaman yang ada. Ini perlu saya tegaskan karena beliau ini merupakan penasehat Masjid Jami Matraman yang terkenal akan wajah Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah. Siapapun mereka yang pernah dating ke masjid akan merasakan benar wajah Islam yang penuh dengan tradisi. Di Masjid ini sering diadakan Maulid Nabi sejak masa  Bung Hatta menjadi Wakil Presiden dan pensiun. Selain Maulid, ada juga Isra’ Mi’raj, Yassinan, 1 Muharram, peringatan Nuzulul Qur’an. Tata cara sholat Jumat pun jelas-jelas merupakan cara yang identik dengan faham Ahlussunnah Wal Jama’ah. Mengenai tuduhan kalau Bung Hatta anti tradisi dan wajah keislamannya yang digambarkan beku, telah dibantah  Gus Dur, Gu Dur bahkan menulis, bawah tokoh Bung Hatta ini dulunya agak disalahpahami oleh gerakan keagamaan islam karena penolakannya yang tegas terhadap gagasan negara teokratis. Bung Hatta bukan bagian dari perjuangan kita, begitulah kira-kira jalan pikiran berbagai macam gerakan itu. Akan tetapi di akhir hayatnya, Bung Hatta justru menjadi contoh dari seorang muslim tulen. Setiap jumat selalu datang terdahulu, langsung menuju tempat yang sama di baris pertama. Mobil bernomor B-17845 menjadi penghias halaman masjid Matraman Jakarta secara tetap selama tigapuluh tahun. Kesantrianan Bung Hatta yang penuh dengan jadwal waktu tetap untuk beribadat kepada Allah dijadikan contoh yang ditularkan dari mulut kemulut, dari guru kemurid. Tidak peduli besarnya perbedaan jalan pikiran masyarakat yang memenuhi masjid itu dengan jalan pikiran Bung Hatta sendiri. Kalau ada yang tidak setuju dengan kerasnya pengeras suara yang mengumandangkan suara adzandari masjid tersebut, mungkin Bung Hattalah orang yang pertama akan bersikap demikian. Tetapi sikapnya untuk berdiam diri di hadapan kenyataan seperti itu justru dihargai orang di lingkungan itu; pinter ngemong, kata orang jawa. Kearifan orang yang telah menemukan hubungannya sendiri dengan Tuhannya, tidak terganggu dengan manisfestasike hidupan beragama orang banyak di sekitar (Lihat di Wahid, Abdurrahman, 1999 : 119 – 120). Bagi yang meragukan hal ini sekali-kali datanglah ke Masjid Jami’ Matraman, lihatlah wajah keislaman yang dijalankan pada masjid ini agar nanti pandangan anda kepada Bung Hatta tidak salah.

Dimata cucu Syekh Muhammad Jamil Djambek, Hatta bahkan dikenal sebagai sosok yang sangat religius, bahkan dalam sebuah pidato kebudayaan di Jakarta tahun 2002, penampilan Bung Hatta digambarkan oleh Nurcholis Madjid sebagai sosok seorang sufi, memiliki ketulus ikhlasan, semua ini tidak lepas dari latar belakang keluarganya, dia adalah putra seorang guru mursyid  sebuah gerakan sufi di Sumatra Barat (Zulkifli, Arif, dkk, 2015 : 16 – 18). Begitu sangat terjaganya “akidahnya” Bung Hatta bahkan pernah menolal menjadi anggota Theosofi di Batavia (Organisasi Kebatinan Yang Didirkan Ningrat Berdarah Rusia (Helena Petrova Blavostsy)

  1.   5.. Bung Hatta dituduh telah memerintahkan Jenderal  Sudirman  untuk membunuh tahanan politik ? Benarkah Bung Hatta yang kita kenal sangat religiuus telah memerintahkan  Pak Dirman untuk membunuh tawanan politik yang tidak sefaham dengan pemerintah ? siapa yang dimaksud ? Tan Malaka atau Amir Syarifuddin ? kalau kedua tokoh yang dimaksud, ketahuilah bahwa kedua tokoh “kiri” ini mengalami kematiannya karena situasi lapangan yang saat itu  memang kondisinya sulit untuk dikontrol, apalagi ditengah kondisi bangsa yang sedang berkecamuk. Kematian kedua tokoh tersebut sampai sekarang bahkan masih menjadi tanda tanya, apakah karena “inisiatif” dari eksekutor lapangan atau memang perintah dari “atas”.

Kita perlu tahu, bahwa Bung Hatta adalah sosok yang sangat membenci kekerasan dan darah (Zulkifli, Arif, dkk, 2015 : 51), jadi kalau beliau memerintahkan Pak Dirman untuk membunuh tawanan politik ini adalah hal yang aneh, sekalipun jabatan beliau saat itu sangat mendukung.

  1. Bung Hatta dituduh memecat semua Tentara  yang tidak punya ijazah dalam program Re Ra?  Program yang satu ini sering memberikan kesan yang multi tafsir.  Dan untuk memberikan jawaban yang jernih tentu kita membutuhkan sebuah sumber yang merasakan dan mengikuti hal tersebut. Mengenai Re Ra atau REKONSTRUKSI DAN RASIONALISASI militer pada saat itu Jenderal Abdul Haris Nasution menulis, masalah ini adalah sebuah masalah yang cukup gawat (rawan) karena menjadi sering dipolitisir, masalah ini sebenarnya telah dimulai sejak  sebelum ditandatanganinya “Perjanjian Renvile”. Demikianlah hal itu dilakukan pada bulan Desember 1947 dan Januari 1948 oleh BPKNIP di Jogyakarta  yang telah menerima suatu mosi mengenai susunan Pertahanan Negara atau Angkatan Perang RI. Kemudian mosi itu terkenal setelah ditetapkan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1948. Adapun pokok dari mosi yang diterima BKNIP tersebut antara lain : “Bahwa ditempatkannya Angkatan Perang dibawah kekuasaan Menteri Pertahanan dan ditetapkan bertanggung jawab penuh juga dibidang organisasi, administrasi, perlengkapan persenjataan, kwalitas seluruh Angkatan Perang Politik Pertahanan dan siasat militer Angkatan Perang dan pimpinan Menteri Pertahanan atas kementerian pertahahan serta angkatan perang selalku suatu kesatuan yang erat”.

Perlu diketahui, menurut Jenderal Nasution mosi Rasionalisasi dan Rekonstruksi TNI muncul dari Baharuddin yang merupakan golongan kiri yang kemudian diterima oleh Pemerintah dan Menteri Pertahanan, Aruji Kartawinata,dan menurut Bung Karno dengan Rasionalisasi dan Rekonstruksi haruslah diciptkan satu kesatuan tentara dibawah satu komando, Pertahanan harus pertahanan rakyat, bukan pertahanan partai.

Betapapun demikian menurut Nasution banyak muncul pendapat masyarakat mengenai Re Ra ini yang “seolah-olah” akan memecah pimpinan Angkatan Perang RI. Dan dengan demikian timbul pula pendapat yang mengatakan “ada dua garis Komando”, akan timbul bermacam macam organisasi pasukan, bahkan sampai pada anggapan bahwa konsepsi tersebut akan memecah dan melemahkan potensi Angkatan Perang RI, bahkan sampai ada yang menghubungkan dengan konsepsi yang dihubungkan dengan konsep Pemerintah Belanda yaitu konsepsi Tentara Federal.

Adanya berbagai pendapat tersebut menurut Nasution  karena masyarakat saat itu tidak kompak, masing-masing  orang, golongan, partai menafsirkan setiap kejadian atau peristiwa sesuai dengan kemauan dan kebutuhan kepentingannya sendiri atau kepentingan golongannya sendiri.

Demikianlah mereka (orang/golongan/partai) menafsirkannya untuk menempatkan /meletakkan kepentingannya diatas kepentingan orang banyak (Negara). Dan mereka lupa atau tidak mengindahkan bahwa  “kepentingan orang banyak atau Negarta adalah diatas segala galanya”. (Lihat semuanya di Djenderal Nasution, 1966 : 122 – 123).

Jelaslah adanya tuduhan kepada Bung Hatta yang memecat tentara karena tidak punya ijazah tidak benar ! ini jelas kekeliruan dalam penafsiran peristiwa seperti yang diuraikan oleh Djenderal Abdul  Nasution, lagipula menurut kami sangatlah wajar jika diadakan RE RA, mengingat garis komando saat itu belum merata, bisa dibayangkan sebuah pasukan tidak memiliki garis komando yang jelas. Adanya Re Ra juga demi untuk menciptakan militer yang lebih professional dan tangguh, selama ini harus diakui profesionalitas militer masih “merangkak” dibandingkan dengan militer dari Negara lain. Kalaupun saat itu banyak Tentara yang tereliminir itu adalah seleksi alam, bukan karena Bung Hatta. Harus juga difahami mereka yang banyak bertempur pada masa kemerdekaan itu banyak yang berasal dari kalangan sipil, mereka ikut berperang karena panggilan jiwa dan bangsa, contohnya Hizbullah. Diantara pasukan yang terleminir memang Hizbullah inilah yang terbanyak, tapi sakit hatikah mereka ? kami rasa tidak ! buktinya para pemimpinnya setelah pasca perang banyak yang kembali kepada kehidupannya yang semula seperti KH Noer Ali yang kemudian membuka Pondok Pesantren At Takwa, KH Raden Abdullah Bin Nuh yang kemudian mendirikan majelis Al Ihya, KH Yusuf Hasyim yang lebih memilih mengelola Pesantren Tebu Ireng, KH Soetalaksana, KH Pardjaman, KH Sholeh Iskandar,  KH Rusad Nurdin, KH Syam’oen, KH Ahmad Chatib. Para Pejuang Perang kembali kedunianya tanpa menuntut  tanda jasa, kembali berjuang membina pesantrennya atau lembaga pendidikan lainnya (Suryanagara, 2014 : 295). Seharusnya semua faham siapa yang  awalnya punya “misi khusus” dan ngotot terhadap Re Ra ini, justru yang kemudian berhasil menyapu bersih pengaruh “kiri” di Angkatan Perang adalah Bung Hatta. Kalangan “kiri” inilah yang berkeinginan kuat untuk merongrong kedudukan Panglima Besar Sudirman atau memperlemah Tentara dengan cara apapun. Sedangkan Bung Hatta justru mampu membuat militer berkembang lebih baik. Kalau memang tidak baik, sudah tentu Jenderal Nasution pasti sudah menulisnya.

Kalau kita mau membaca isi Pidato Bung Hatta tentang Re Ra ini maka kita akan mengetahui bagaimana cerdasnya Bung Hatta dalam menangani kasus yang satu ini. Tidak mudah untuk mengatur militer apalagi dalam kondisi yang serba rumit pada saat itu. Kecerdasan dan kebijaksanaan Hatta terlihat pada pidato yang tertulis, “bahwa Pemerintah saat itu tetap menghargai para pemuda  yang  telah ikut dalam perjuangan tentara, tidak melupakan apa yang telah mereka korbankan untuk mempertahankan Negara dan tanah air. Hanya saja pemerintah mau menegaskan bahwa jasa pemuda yang begitu bersemangat, tidak hanya terletak pada pertempuran semata, tetapi juga dalam upaya untuk membangun Negara”. Bung Hatta seperti sangat khawatir akan kesalahan persepsi para pemuda akibat Re Ra ini, apalagi gerakan anti Re Ra pada saat itu banyak bermunculan dan kondisi ini tentu bisa dimanfaatkan oleh oknum yang mempunyai pemahaman yang salah akan Negara saat itu (Muhammad Hatta, 1981 : 206 – 208). Bagi kami terlalu dangkal tuduhan yang mengatakan “dipecatnya” para tentara karena tidak punya ijazah, karena terbukti banyak yang pendidikannya rendah bisa juga menjadi anggota TNI. Cobalah pula lihat bagaimana keadaan kondisi kas Negara yang pada waktu itu yang memang cukup sulit untuk membiayai Angkatan Perang yang memang jumlahnya cukup banyak. Sudah jelas langkah Re Ra adalah sebuah solusi yang harus segera dilakukan. Jelas Bung Hatta malah kami anggap berjasa dan cerdas karena telah berhasil mereformasi kekuatan militer yang lebih efektif dan efesien.

Pengakuan akan jasa Bung Hatta terhadap TNI bahkan ditegaskan oleh Pak Nas, disamping Presiden Soekarno, Panglima Besar Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo. Bung Hatta bersama 3 tokoh tersebut  adalah yang pertama-tama menanamkan politik dan idiologi tentara. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tahun 1948 Bung Hatta telah memberikan pegangan pada para Panglima Divisi, Komandan Brigade, Komandan Resimen yang dikumpulkan oleh Panglima Besar Sudirman beretmpat di Rindam Magelang, kepada para Pimpinan TNI waktu itu Bung Hatta secara terperinci dan gambling mengingatkan tentang mukadimah UUD 45 yang harus  selalu menjiwai TNI. Kalau Bung Karno menanamkan Pancasila dan UUD 45 sebagai politik tentara, Panglima Besar menanamkan jiwa Tentara yang tak kenal menyerah, Jenderal Urip mengingatkan rakyat keseluruhan sebagai kekuatan tentara, maka Bung Hatta meresapkan  kepada kita mukadimah  UUD 45 (Yayasan Idayu, 1980 : 238 – 239).

Demikianlah jawaban yang bisa kami berikan terhadap beberapa pandangan “miring’ yang dilontarkan kepada sosok Proklamator yang sederhana dan merakyat ini. Kami tidak menyalahkan kepada mereka mereka yang mempunyai tafsir lain mengenai Bung Hatta, tapi paling tidak sebelum kita memberikan sebuah interpretasi sejarah, ada baiknya kita mempelajari secara utuh dan seimbang mengenai seluk beluk seorang tokoh….Bung Hatta adalah tokoh besar yang sudah berjasa pada negeri ini, sepak terjangnya, kesetiannya, kedisplinanannya, perjuangannya sangat pantas kita hormati. Tidak pantas rasanya kita yang telah merasakan hasil kemerdekaan ini, tiba-tiba mencari kesalahan beliau hanya karena interpretasi yang terburu-buru.

Wallahu A’lam bisshowab…

Daftar Pustaka :

Alam, Wawan Tunggul. Pertentangan Soekarno Hatta, Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Media, 2003.

Barton, Greg. Biografi Gus Dur (The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid), Yogyakarta : LKIS, Cet 8, 2006,.

Hatta, Muhammad. Bukit Tinggi – Roterdam Lewat Betawi, Sebuah Otobiografi, Jakarta : Kompas, Cet IV, 2011.

Hatta, Muhammad. Kumpulan Pidato Muhammad Hatta, Jakarta : Yayasan Idayu, 1981.

LP3ES, Karya Lengkap Bung Hatta, Jakarta : LP3ES,  Cet 1, 1998.

Mauladawilah, Abdul Qodir Umar. 17 Habaib Berpengaruh di Indonesia, Malang : Pustaka  Bayan, Cet VIII, 2011.

Nasution, AH, DR. Sedjarah Perjuangan Nasional Di Bidang Bersenjata, Djakarta : Mega Bookstore.

Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah 2, Bandung : Salamadani, 2014.

Wahid, Abdurrahman. Tuhan Tidak Perlu Dibela, Yogyakarta :  LKIS, 1999.

Yayasan Idayu, Bung Hatta Kita Dalam Pandangan Masyarakat, Jakarta : Yayasan Idayu, 1980.

Zulkifli, Arif, dkk. Hatta, Jejak Yang Melampaui Zaman, Jakarta : KPG, Cet Ke IV, 2015.

 

Diposkan oleh ikrafaalfattah di 19.23




Blog Stats

  • 3,243,105 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…