Archive for April, 2013

30
Apr
13

MiGas : Kontroversi Harga Bahan Bakar Minyak

45 Fakta Kebohongan Rezim SBY Di Balik Kenaikan Harga BBM
Oleh: Kusno*

Rabu, 1 Mei 2013 | Opini| Berdikari Online

Dalam waktu dekat ini, Presiden SBY berencana kembali menaikkan harga
BBM. Supaya terkesan kenaikan harga BBM ini “tak terhindarkan”,
berbagai alasan pun diajukan.

Sayangnya, media massa di Indonesia tidak kritis. Mereka lebih banyak
bertindak sebagai “jubir” pemerintah ketimbang menyampaikan
informasi yang sehat kepada rakyat.

Karena itu, supaya masyarakat punya perspektif lain mengenai kenaikan
harga BBM, berikut kami tuliskan beberapa fakta untuk menyingkap
kebohongan di balik alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
Pemerintah menyatakan: subsidi BBM telah menyebabkan defisit APBN

Kenyataannya:

1. Subdidi BBM di APBN 2013 hanya Rp Rp193,8 triliun atau sekitar 12%
dari total APBN. Faktanya, anggaran untuk membiayai aparatus negara
mencapai 79% dari APBN. Sementara untuk membayar gaji pegawai mencapai
21%.
2. Setiap tahun APBN juga dibebani oleh pembayaran cicilan utang dan
bunganya. Untuk tahun 2012, porsi pembayaran utang mencapai Rp113,2
triliun. Pada APBN 2013, anggaran pembayaran utang mencapai 21%.
Padahal, sebagian besar utang itu tidak pernah dinikmati oleh rakyat.
3. Pemborosan anggaran justru banyak dilakukan oleh pejabat negara:
gaji Presiden SBY mencapai US$ 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per
tahun (tertinggi ketiga di dunia); anggaran perjalanan dinas para
pejabat negara Rp 21 trilun.
4. Biaya pidato SBY untuk merespon HUT Kemerdekaan sebesar Rp 1,2
milyar; anggaran untuk parkiran kendaraan roda dua di Istana mencapai
Rp12,3 miliar, anggaran untuk 12 staf kepresidenan senilai Rp 27,5
miliar (tahun 2012), dan lain-lain. (Sumber: FITRA)
5. Presiden SBY menghabiskan Rp 839 juta hanya untuk urusan bajunya.
Sementara anggaran furniture Istana Negara mencapai Rp 42 miliar setiap
tahunnya. Untuk penyusunan pidatonya saja, Presiden SBY pun harus
menggerus dana APBN sebesar Rp1,9 milyar. Sedangkan untuk kebutuhan
pengamanan pribadi, presiden SBY juga menggelontorkan uang APBN sebesar
Rp52 milyar. (Sumber: FITRA)
6. Setiap tahunnya pemerintahan SBY memboroskan anggaran sebesar Rp
300 trilyun. Sebagian besar pemborosan itu terjadi untuk melayani
pejabat, seperti pembiayaan baju seragam, biaya makan dan minum
perjalanan dinas, dan fasilitas kebutuhan pejabat. (Sumber: FITRA)
7. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tujuh
tahun kepemimpinan Presiden SBY, sedikitnya Rp 103 triliun uang negara
disalahgunakan atau dikorupsi. (Sumber: FITRA).
8. Tingkat kebocoran APBN masih sangat tinggi. Menurut FITRA, tiap
tahun kebocoran APBN mencapai 30%. Artinya, jika total APBN mencapai Rp
1600 triliun, berarti ada Rp 320-an triliun uang negara yang menguap
tidak jelas.
9. Pada kenyataannya, pembengkakan pengeluaran APBN 2013 tidak hanya
berasal dari faktor subsidi, tapi dimungkinkan pula oleh risiko fiskal
yang membesar, pembayaran utang yang lebih banyak karena depresiasi
rupiah, atau pos lainnya.
10. Ketika subsidi BBM terus meningkat, penerimaan negara dari sektor
migas juga meningkat. Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp
138,9 triliun. Lalu, pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp 220 triliun.
Tahun 2012 lalu, penerimaan migas mencapai 265,94 Triliun.
11. Menurut Ahmad Erani Yustika, ekonom dari INDEF, selama kurun 2005
hingga 2010, persentase subsidi energi terhadap penerimaan migas baru
mencapai 64% (minyak sebesar 44% dan listrik 20%). Persentase yang
sangat tinggi tercatat pada 2005 yang mencapai 75,2% dan 2008 sebesar
77,2%.
Pemerintah menyatakan: subsidi BBM salah sasaran dan hanya dinikmati
oleh segelintir kaum kaya. Menurut pemerintah, sekitar 70% subsidi BBM
justru dinikmati kaum kaya.

Bantahannya:

1. Hasil kajian KEN menyatakan, subsidi BBM hanya dinikmati 12 persen
masyarakat miskin (29 juta jiwa) dan 28 persen masyarakat rentan (70
juta jiwa). 60 persen subsidi BBM dinikmati kalangan mampu dan kaya (150
juta jiwa). Pertanyaannya: benarkah kalangan mampu dan kaya di Indonesia
mencapai 150 juta jiwa? Apa ukuran KEN menyebut 150 juta jiwa Indonesia
itu kaya dan mampu.
2. Kajian dan penelitian ECONIT justru menemukan fakta berbeda.
Menurut ECONIT, 65% BBM bersubsidi dinikmati oleh keluarga berpendapatan
4 USD (Dollar AS) ke bawah. Sementara sisanya dinikmati oleh keluarga
berpendapatan 4 USD ke atas.
3. Penelitian Fraksi PDI Perjuangan di DPR juga menemukan kesimpulan
berbeda. Menurutnya, BBM bersubsidi dikonsumsi oleh sebanyak 64 persen
kendaraan bermotor dan mobil sebanyak 36 persen. Kita tahu, motor bukan
lagi barang mewah di Indonesia. Sudah begitu, banyak rakyat miskin
menggantungkan hidup dari profesi sebagai tukang ojek.
4. Selain itu, konsumen BBM bersubsidi bukan hanya sektor
transportasi. Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga
Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu, antara
lain, disebutkan: pengguna BBM bersubsidi juga meliputi nelayan dan
pembudi daya ikan skala kecil, usaha pertanian kecil dengan luas
maksimal 2 hektar, usaha mikro (UMKM), dan pelayanan umum seperti
krematorium. Artinya, jika BBM dinaikkan, sektor usaha kecil ini akan
ambruk.
Indonesia adalah negara yang kaya sumber energi. Kita punya cadangan
minyak, gas, dan batubara yang melimpah. Lantas, kenapa negara ini
seakan mengalami krisis energi?

1. Produksi minyak mentah siap jual (lifting) nasional terus menurun.
Sebelum SBY berkuasa pada tahun 2004, lifting minyak masih berkisar 1,4
juta barel perhari. Namun, pada akhir 2011 lalu, produksi minyak
Indonesia hanya 905.000 barel perhari. Bahkan, pada tahun 2012 ini,
produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel perhari.
2. Penyebab turunnya produksi minyak mentah Indonesia adalah produksi
minyak Indonesia mengandalkan sumur-sumur tua dan kurangnya minat
pemerintah untuk berinvestasi di sektor eksplorasi minyak.
3. Indonesia sebetulnya masih punya cadangan minyak. Menurut Kurtubi,
cadangan minyak kita masih berkisar 50 miliar hingga 80 miliar barel.
Seharusnya, kata Kurtubi, Indonesia sanggup memproduksi minyak 1,5 juta
barrel per hari. Akan tetapi, karena ketidakmampuan pemerintah, maka
kemampuan kita hanya 890.000 barel per hari.
4. Produksi minyak Indonesia sebagian besar dikuasai oleh produksi
asing. Data Kementerian ESDM tahun 2009 menyebutkan, pertamina hanya
hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta asing seperti
Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan
CNOOC (4,6%). Data ini tidak berbeda jauh dengan temuan Indonesian
Re­sour­ce Studies (IRESS), bahwa Pertamina memproduksi hanya 15
persen dan 85 persen diproduksi oleh asing.
5. Tata kelola migas saat ini, yang masih mengacu pada UU nomor 22
tahun 2001 tentang Migas, sangat merugikan negara. Akibat UU migas yang
sangat liberal itu, sebagian besar kekayaan migas Indonesia jatuh ke
tangan korporasi asing. Sudah begitu, hasil produksinya pun dijual
dengan harga murah ke luar negeri seperti dalam kasus gas (kasus LNG
Tangguh).
6. Selain itu, akibat tata kelola migas yang tidak benar, Indonesia
juga dibebani oleh biaya cost recovery yang terus meningkat tiap
tahunnya. Bayangkan, pemerintah setiap tahun harus membayar sekitar Rp
120 triliun hanya untuk cost recovery.
7. Seharusnya, ketika harga minyak dan gas dunia naik, seharusnya
perusahaan atau kontraktor migas di Indonesia menikmati rejeki nomplok
berupa “windfall profit”. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum
berani memberlakukan windfall profit tax kepada korporasi atau
kontraktor asing tersebut.
Belakangan banyak pihak yang menuding, ada kepentingan asing di balik
kenaikan harga BBM ini. Terutama untuk meliberalkan sektor hilir migas
Indonesia.

1. Sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi
(OECD) sudah “mengejar-ngejar” pemerintah Indonesia agar
memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend
OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk
Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha
menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan
listrik hingga 2014.
2. Dalam forum G-20 di Pittsburgh (2009) dan Gyeongju (2010),
proposal penghapusan subdisi BBM makin gencar disuarakan. Di Pittsburgh,
G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus
subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah
Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi,
khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.
3. Pada saat yang bersama, desakan serupa juga gencar dilakukan oleh
lembaga seperti IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB. Lembaga-lembaga tersebut
memaksa pemerintah Indonesia segera menghapus subsidi energi paling
lambat tahun 2014. Dengan demikian, terkait rencana penghapusan subsidi
energi ini (BBM dan TDL), pemerintah Indonesia sudah dikejar jadwal.
4. Kenaikan harga BBM ini merupakan desakan dari lembaga dan negara
asing untuk mempercepat liberalisasi sektor hilir migas di Indonesia.
Dengan demikian, pemain asing bisa turut bermain dalam bisnis BBM di
Indonesa.
5. Sejak tahun 2005 lalu, tiga perusahaan asing sudah menyiapkan
kesiapannya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di
berbagai wilayah di Indonesia. Ketiganya adalah Shell (milik Inggris dan
Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). Pada tahun 2006,
Dirjen Migas ESDM sudah mencatat, setidaknya 25% perusahaan swasta
(lokal dan asing) sudah mendapat ijin prinsip ataupun ijin usaha untuk
terlibat bisnis BBM.
6. Dua pemain asing utama, Shell dan Petronas, berencana membangun
ratusan SPBU untuk menyambut potensi bisnis BBM itu: Shell berencana
membangun 400 SPBU dan Petronas akan membangun 500 SPBU. Sejumlah
perusahaan swasta lokal juga sudah merintis usaha yang sama.
7. Pada kenyataannya, menurut Institute For Global Justice (IGJ),
sebanyak 176 negara di dunia masih memberikan subsidi energi. Diantara
negara itu: Amerika Serikat sebesar $502 billion, China sebesar $279
billion, dan Russia sebesar $116 billion. Subsidi BBM di negara maju ini
terkait erat dengan kebijakan industri dan perdagangan mereka.
8. Negara-negara kaya energi lainnya berhasil membuat harga jual BBM
mereka sangat rendah: Venezuela (0,08 USD/Rp.774), Mesir (0,09
USD/Rp.871), Saudi Arabia (0,10 USD/Rp 968), Qatar (0,12 USD/Rp 1,161),
Bahrain (0,15 USD/Rp 1,452), Libya (0,15 USD/Rp 1,452), Turkmenistan
(0,17 USD/Rp 1,645), Kuwait (0,17 USD/Rp 1,645), Aljazair (0,17 USD/Rp
1,645), dan Iran (0,21 USD/Rp 2,032).
Pemerintah mengklaim, kenaikan harga BBM akan menguntungkan rakyat.
Sayangnya, pemerintah tidak bisa menjelaskan argumentasi itu lebih jauh.
Pada kenyatannya, kenaikan harga BBM justru akan menyengsarakan rakyat.

1. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang, termasuk
kebutuhan pokok. Selanjut, kenaikan harga barang ini akan memicu
kenaikan biaya hidup lainnya, seperti sewa kontrakan.
2. Kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan tarif angkutan umum dan
alat transportasi lainnya. Akibatnya, pengeluaran rakyat untuk urusan
transportasi akan meningkat, seperti ongkos bepergian, transportasi
berangkat ke tempat kerja, dan ongkos transportasi anak bersekolah.
3. Kenaikan harga BBM akan membebani industri berupa kenaikan biaya
produksi. Tentu saja, untuk mengimbanginya, pengusaha akan melakukan
efisiensi. Pilihannya: mereka akan memangkas kesejahteraan buruh atau
mengurangi jumlah pekerja. Dengan demikian, kenaikan harga BBM akan
memicu penurunan kesejahteraan dan gelombang PHK.
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya mencapai
99,9% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, akan terkena dampak
kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM jelas membuat biaya produksi UMKM
yang menggunakan BBM akan meningkat. Selain itu, biaya transportasi dan
distribusi barang juga akan meningkat.
Pemerintah berdalih, dampak kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan
pemberian dana bantuan langsung kepada rakyat miskin. Benarkah?

1. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang dan biaya
hidup rakyat. Artinya, daya beli rakyat akan merosot. Majelis Pekerja
Buruh Indonesia (MPBI) memperkirakan, kenaikan harga BBM akan
menyebabkan daya beli buruh akan menurun hingga 30 persen. Pengamat
ekonomi, Yanuar Rizky, menambahkan kenaikan harga BBM tidak hanya
memukul kelompok masyarakat bawah, tetapi juga kelompok menengah tengah.
Bahkan, sekitar 90 persen masyarakat Indonesia akan menurun daya
belinya.
2. Data menunjukkan tenaga kerja yang betul-betul dianggap bekerja
penuh (minimal 35 jam/minggu) hanya sekitar 70%, sedangkan sisanya
adalah setengah penganggur dan penganggur terbuka. Lebih dramatis lagi,
mereka yang dianggap bekerja penuh ternyata 65% bekerja di sektor
informal dan hanya 35% bekerja di sektor formal (BPS, 2011). Artinya,
mereka ini sangat rentan terkena dampak kenaikan harga BBM dan merosot
tingkat kesejahteraannya.
3. Belajar dari pengalaman Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagian
besar warga miskin menggunakan dana BLT untuk konsumsi selama beberapa
hari saja. Padahal, dampak kenaikan harga BBM berjangka panjang dan
berdimensi luas.
4. Kenyataan juga menunjukkan, bahwa pada awal 2006 (setahun setelah
kenaikan harga BBM) jumlah orang miskin melonjak menjadi 39,05 juta
(17,75%). Artinya, program BLT saat itu tidak berhasil menekan dampak
kenaikan harga BBM.
5. BLT tidak membuat rakyat produktif dan mandiri. Artinya, sekalipun
rakyat diberi BLT, tidak ada peluang mereka untuk keluar dari
kemiskinan. Sebab, mereka tetap tidak punya pekerjaan dan tidak punya
akses terhadap alat produksi.
6. Sasaran penerima BLT ini sangat sedikit dan tidak menjangkau
seluruh rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pada tahun 2005,
ketika SBY menaikkan harga BBM dua kali, jumlah penerima BLT hanya 19,1
juta keluarga. Sementara pada tahun 2012, jumlah penerima BLSM hanya
sekitar 18,2 juta keluarga.
7. sebagian besar dana program dana BLT ini dapat melalui pinjaman
luar negeri dengan bunga tinggi. Dengan demikian, program ini tidak
lebih sebagai strategi kapital untuk mendorong permintaan dengan
utang-konsumsi.
8. Lebih jauh lagi, program BLT hanya melahirkan klientalisme.
Masalahnya, seperti dalam kasus pemilu 2009, BLT dijadikan alat kampanye
politik dan dibagikan menjelang hari pemilihan.
Menurut Menteri ESDM, kenaikan harga BBM adalah keinginan masyarakat.
Menteri dari Partai Demokrat ini mengklaim menerima masukan dari banyak
kelompok masyarakat.

Faktanya:

1. Menteri ESDM Jero Wacik tida bisa menunjukkan kelompok masyarakat
yang mana yang menginginkan kenaikan harga BBM. Selain itu, Jero Wacik
juga tidak bisa membuktikan bahwa aspirasi kelompok masyarakat dimaksud
mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
2. Sejak isu kenaikan harga BBM muncul, hampir setiap hari terjadi
aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai tempat di
seluruh Indonesia. Sebaliknya, kita belum pernah menyaksikan adanya aksi
demonstrasi mendukung kenaikan harga BBM.
3. Mekanisme terbaik untuk menentukan apakah rakyat setuju atau tidak
dengan kenaikan harga BBM adalah referendum. Kita menantang SBY dan
kroninya untuk menggelar referendum guna membuktikan apakah rakyat
setuju atau menolak kenaikan harga BBM.
* Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Sumber:
http://www.berdikarionline.com/opini/20130501/45-fakta-kebohongan-sby-di\
-balik-kenaikan-harga-bbm.html

<http://www.berdikarionline.com/opini/20130501/45-fakta-kebohongan-sby-d\
i-balik-kenaikan-harga-bbm.html
>

Kebijakan BBM, Belajarlah dari China

Tajuk Rencana | Senin, 29 April 2013 – 15:51:04 WIB


(dok/antara)
Keragu-raguan, ketidakpastian, ketidakjelasan selalu mewarnai pengambilan kebijakan di negeri ini.
 
Minggu lalu, China kembali memangkas harga jual bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri mereka untuk mencegah inflasi. Ini pemangkasan ketiga kalinya dalam dua bulan terakhir. Setelah April 2012, China termasuk salah satu negara yang tanpa ragu menaikkan harga BBM dengan persentase cukup tinggi.

Keputusan China untuk menurunkan harga BBM mereka terjadi di tengah keraguan sikap pemerintah Indonesia soal kebijakan subsidi BBM dalam negeri. Hanya dalam hitungan pekan, kita dibuat bingung oleh sikap tak kompak antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan jajaran menterinya.

Pada Rabu (24/4), dengan sangat yakin, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan dua level harga BBM bersubsidi, Rp 4.500/liter untuk sepeda motor dan mobil pelat kuning dan pelat merah, serta Rp 6.500 (atau Rp 7.000)/liter untuk mobil pribadi. Hatta bahkan memastikan gubernur seluruh Indonesia sudah menyetujui rencana ini.

Namun mendadak, Jumat (26/4), Presiden Yudhoyono mengatakan akan memikirkan ulang sistem dua harga ini. Kalau secara teknis di lapangan tidak memungkinkan, presiden mengatakan pemerintah tak akan memilih sistem ini. Kemungkinan opsi lain yang akan dipilih adalah menyamakan kenaikan satu harga dan memberikan rakyat miskin bantuan langsung untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Keragu-raguan, ketidakpastian, ketidakjelasan selalu mewarnai pengambilan kebijakan di negeri ini, terutama terkait energi. Mulai dari soal kontrak karya migas hingga subsidi BBM.

Alih-alih mendapat kepastian, rakyat selalu diombang-ambing dengan berbagai rencana yang dilontarkan jajaran pengambil keputusan. Begitu makin mendekati hari H, kita kemudian tahu bahwa seluruh rencana tersebut ternyata masih bersifat wacana.

Soal BBM, misalnya. Setiap kali pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM dibahas, setiap kali itu terjadi kegaduhan, baik di sektor rumah tangga, transportasi, maupun industri. Setiap kegaduhan terjadi, pemerintah melontarkan wacana soal jaring pengaman sosial hingga penyiapan energi terbarukan.

Namun, soal energi terbarukan ini, kita tahu bahwa ini rencana yang sejak belasan tahun lalu belum terbukti realisasinya. Kita belum melihat sebuah rencana yang disusun dengan tahapan yang matang dan terintegrasi.

Semua hal seperti disusun begitu terjadi kegaduhan. Serba-mendadak, serba-cepat, serba-instan. Persis seperti kerja pemadam kebakaran. Seolah kebijakan soal BBM, energi terbarukan, transportasi, infrastruktur, dan industri bisa disusun secara sendiri-sendiri. Tidak pernah sungguh-sungguh terintegrasi dengan baik.

Dalam titik inilah, agaknya kita perlu menengok China. Dari era Mao Zedong, hingga saat ini, China konsisten dengan penerapan rencana kerja lima tahunan (Repelita). Lewat perencanaan ini, China bisa menghitung stok energinya dan apa yang mesti mereka lakukan untuk membuat kebutuhan energi tak putus menopang eksistensi negeri berpenduduk 1,4 miliar orang ini.

China, merupakan negara pemakai BBM terbanyak setelah AS, dan bukan negeri berlimpah minyak seperti Venezuela atau negara-negara Timur Tengah. Sejak 1990-an, China berubah dari negara penghasil minyak mentah menjadi negara pengimpor minyak.

Dengan jumlah penduduk yang demikian besar dan pembangunan ekonomi yang masif, China membutuhkan energi super-jumbo. Dalam jangka waktu lima tahun saja, dari 2004-2009, impor energi China telah naik hingga tiga kali lipat.

Batu bara, yang mayoritas diimpor China dari Indonesia, merupakan sumber energi utama mereka. Tak heran China menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia dan mendapat banyak kecaman.

Namun, ini eloknya China. Di samping tercatat sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar, China juga salah satu negara pemimpin energi terbarukan. China tak cuma berhitung soal kecukupan energi, tapi juga ketahanan energi.

Ketahanan energi, baik untuk negara pengekspor maupun pengimpor, selalu terkait dengan jaminan pendapatan finansial untuk menggerakkan roda perekonomian negara tersebut.

Tahu bahwa pembangunan ekonomi mereka membutuhkan pasokan energi cukup besar, sementara stok minyak, gas, maupun batu bara di dunia bukan energi yang tersedia sepanjang masa, China cukup tahu diri untuk mempersiapkan segala alternatif yang mungkin. Termasuk mulai menarget pemenuhan energi terbarukan sebesar 11,4 persen di tahun 2015 untuk energi utama mereka.

Setiap negara memang memiliki keunikan dan karakter sendiri. Kita memang tidak bisa meniru persis China untuk setiap kebijakan yang mereka lakukan. Namun, kita harus mengakui bahwa China adalah bangsa yang tidak enggan belajar dari kesalahan. Sejarah China menunjukkan hal ini.

Saat komunisme tumbang di berbagai negara, China bisa bertahan karena tak segan untuk membuka pintu bagi investasi modal asing. Ia memberikan berbagai insentif, termasuk pajak rendah dan upah buruh yang murah.

Namun, ia juga meminta syarat transfer teknologi di balik pintu keramahannya terhadap investasi asing. Saat transfer teknologi terjadi, ekonomi mulai menggeliat, dan kepercayaan diri mulai tumbuh, China tanpa ragu menaikkan upah buruh dan mewajibkan semua perusahaan yang berdiri di negara tersebut memiliki serikat pekerja.

Saat kota-kota pesisir, seperti Guangdong dan Shanghai, mulai menggeliat dan para warga desa berbondong-bondong menjadi buruh di kota-kota tersebut, Komite Ekonomi China membuat aturan tegas bahwa pengusaha properti tak boleh menjual apartemen di luar batas harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Siapa yang melanggar maka lisensi dicabut segera. Pemerintah menghitung bahwa jurang kaya-miskin yang pasti terjadi di kota-kota sentra industri baru bisa meledak jadi amuk sosial jika tidak ada “jaring pengaman” bagi kelompok marginal.

Saat China memutuskan menaikkan harga BBM pada 2008, juga tahun 2012, karena melonjaknya harga minyak dunia dan besarnya biaya produksi, pemerintah jauh-jauh hari telah menyiapkan antisipasi untuk “meredam” gejolak sosial yang bisa muncul sebagai dampak kenaikan ini.

Mulai dari memastikan ongkos transportasi yang murah, jaminan pendidikan dan kesehatan, serta keberlanjutan realisasi energi terbarukan.

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyat akan “baik-baik saja” kapan pun pemerintah menetapkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak inilah yang kita mesti pelajari dari China.

Kini saat China memutuskan menurunkan harga BBM, rakyat dan sektor industri juga mengapresiasinya dengan baik. Rakyat diajak mengalami, juga memahami, kapan pemerintah susah dan kapan mereka survive. Rakyat merasa dilibatkan, dan bukan semata menjadi objek dari kebijakan yang mereka tidak paham. Yang kita butuhkan saat ini adalah kepastian, bukan kepanikan.

Sumber : Sinar Harapan

Beranikah SBY naikkan BBM bertepatan May Day?

Reporter : Mardani

Selasa, 30 April 2013 07:01:00

Beranikah SBY naikkan BBM bertepatan May Day?

Massa buruh rencananya akan kembali turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh tiap 1 Mei. Di Jakarta, 50 buruh siap untuk menyalurkan aspirasinya melalui parlemen jalanan.Salah satu lokasi yang akan ‘diserbu’ para buruh adalah Istana Presiden Jakarta. Namun, jelang May Day isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semakin menguat.Pemerintah yang dipimpin PresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik bahkan mengatakan, Presiden akan mengumumkan keputusan mengenai kebijakan kenaikan BBM bersubsidi hari ini.Pengumuman itu akan disampaikan di hadapan sejumlah kepala daerah dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas).”Besok presiden akan umumkan di Musrembangnas. Akan diumumkan opsi yang diambil,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).Jero mengklaim keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi diambil atas dasar keinginan rakyat. Menurutnya, kenaikan BBM bersubsidi tidak akan signifikan agar tidak terlalu memukul masyarakat kecil.

“Selama ini kan ada opsi dua harga. Kemudian banyak komentar dua harga kok repot, rakyatnya repot, kaminya lebih repot sehingga pemikiran itu kami adopsi. Iya, jadi (kenaikan BBM bersubsidi) kemungkinan satu harga sesuai keinginan masyarakat dan (harga) di bawah Rp 6500 per liter,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebagai kompensasi kepada masyarakat kecil atas kenaikan BBM, pemerintah berjanji akan memberikan bantuan mulai dari peningkatan program jaminan sosial sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, Jero menyatakan bantuan tersebut tidak akan dijadikan alat politik SBY jelang Pemilu 2014.

“Kalau perlu untuk yakinkan tidak ada alat politik, semua parpol pasang benderanya waktu serahkan (BLT). Ini bareng-bareng bukan untuk satu partai,” tegasnya.

Buruh sendiri memiliki sikap yang jelas mengenai rencana kenaikan harga BBM. Saat bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara kemarin, sejumlah pimpinan serikat buruh menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan BBM.

Mereka menilai kenaikan BBM akan membuat daya beli masyarakat menurun hingga 30 persen. “Serikat buruh mayoritas, menolak kenaikan harga BBM karena menurunkan harga beli 30 persen,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Kantor Presiden, Jakarta.

Penolakan itu tetap mereka kumandangkan meski SBY meminta agar buruh memahami posisi pemerintah. Sebab, nilai subsidi yang dikucurkan untuk membiayai produksi BBM dinilai memberatkan pemerintah.

“Beliau sampaikan, tolong pahami pemerintah, pikirkan subsidi Rp 300 triliun sangat rugikan pemerintah,” ungkapnya.

SBY sendiri tidak akan berada di Istana Negara Jakarta saat demo May Day berlangsung pada 1 Mei nanti. SBY mengaku ikut merayakan hari buruh dengan menemui sejumlah aktivis buruh di Surabaya, Jawa Timur.

“Insya Allah berkunjung ke Surabaya 1 Mei bertemu teman-teman di sana, dan juga untuk membuat pekerja Indonesia lebih sejahtera,” ungkap SBY kepada pimpinan 6 konfederasi buruh di Istana Negara, Jakarta.

Lantas beranikah SBY menaikkan harga BBM jelang perayaan May Day?

Insentif BBM Terlalu Besar

Senin, 29 April 2013 | 09:12 WIB

BOGOR, KOMPAS.com – Selama ini pemerintah cenderung memberikan insentif yang besar untuk bahan bakar minyak daripada untuk riset menemukan inovasi pengolahan energi terbarukan. Alokasi dana penelitian Indonesia hanya sekitar 0,1 persen dari produk domestik bruto.

”Saya hampir putus asa memperjuangkan riset energi terbarukan. Yang membuat saya bertahan, karena saya masih mencintai Indonesia,” kata Tatang Hernas Soerawidjaja seusai kuliah inaugurasi anggota baru Komisi Ilmu Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sabtu (27/4/2013), di Bogor, Jawa Barat.

Selama 50 tahun, kata Tatang, pemerintah terus-menerus memberikan subsidi bagi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Padahal, kini ketersediaannya makin terbatas. ”Itu ibaratnya seperti memberi beasiswa sekolah untuk orang uzur. Kini saatnya insentif dialokasikan untuk mendorong penemuan energi terbarukan, bahan bakar nabati misalnya,” tutur Tatang.

Menurut Tatang, alokasi dana penelitian Indonesia kalah dengan Thailand, yaitu 0,25 persen dari produk domestik bruto (PDB), Malaysia 0,6 persen, dan Singapura 3 persen. ”Idealnya, untuk negara berkekayaan alam besar seperti Indonesia, alokasi dana sebaiknya seperti Malaysia yang pada fase-fase awal sudah mulai memadai,” kata Tatang.

Tatang mengatakan, kewajiban pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat dan bukan sekadar terus-menerus memberi subsidi. ”Pemerintah seharusnya tidak boleh membiarkan rendahnya daya beli masyarakat. Baiknya, pemerintah meningkatkan penghasilan PNS golongan I dan II, buruh, dan daya beli petani hortikultura,” ujar Tatang yang juga menjabat Lektor Kepala pada Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Bandung.

”Di luar negeri, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan, mereka berkonsultasi dengan ilmuwan dan melakukan riset. Di sini terbalik, setelah kebijakan baru pemerintah meminta pertimbangan,” ujar Tatang.

Tatang mengatakan, bagi masyarakat dan kaum muda hendaknya berpikir ulang bila hendak berunjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. ”Unjuk rasa seperti itu justru menunjukkan mentalitas orang miskin yang ingin terus dibantu melalui subsidi. Jangan mau dininabobokan dalam kemiskinan. Berpikirlah secara logis perihal keterbatasan barang akan menyebabkan tingginya harga. Minyak bumi sudah mulai menipis ketersediaannya,” ucap Tatang.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal AIPI Budhi M Suyitno, Ketua Komisi Ilmu Rekayasa AIPI FG Winarno, dan Purwiyatno Hariyadi. ”Selama ini subsidi tidak tepat sasaran, pengusaha pabrik besarlah yang banyak menikmati BBM bersubsidi itu. Yang diatur pemerintah hanya persediaannya, bukan pada permintaannya. Dibutuhkan peta jalan yang jelas untuk mengatasi masalah seperti ini,” ujar Budhi.

Menurut Budhi, pengelolaan BBM dan subsidinya sudah tercemar urusan politik. ”Pemerintah kurang tegas mengurangi subsidi BBM karena ada kepentingan Pemilu 2014,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan dalam Diskusi Panel Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, Sabtu, di Jakarta, mengatakan, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar fosil sudah semakin tinggi. Hal tersebut dapat mengarah pada krisis energi.

Untuk mengurangi hal itu, ujar Heriawan, sudah saatnya Indonesia mengembangkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, seperti bioenergi. Untuk mengatasi permasalahan dengan BBM yang semakin berkurang, sektor agrobisnis dan agroindustri dapat berperan dalam pengembangan energi alternatif.(K09/*)

 

Sumber :
Kompas Cetak
Senin, 29/04/2013 09:36 WIB

Catatan Agus Pambagio

BBM dan Cara Berpikir Plinplan

Agus Pambagio – detikNews

Jakarta – Plinplan bisa diterjemahkan sebagai ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Sifat ini muncul dari lahir, biasanya sebagai akibat pem-bully-an yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungannya. Akibatnya menjadi sosok yang peragu, penakut dan tergantung pada orang terdekat ketika harus mengambil keputusan. Sepanjang hidupnya akan sulit diharapkan muncul keputusan cepat dan berani dari orang tersebut.

Dalam kasus pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), nyaris selama lima tahun terakhir ini rakyat terus menunggu keputusan Pemerintah tentang harga BBM bersubsidi. Bersamaan dengan terus meningkatnya harga minyak mentah dunia dan merosotnya eksplorasi minyak (lifting) domestik, maka subsidi yang harus dialokasikan Pemerintah juga semakin besar dan pada akhirnya mengganggu fiskal.
Ledakan penduduk karena gagalnya Program Keluarga Berencana (KB) paska reformasi, tidak adanya pembangunan infrastruktur transportasi umum yang baik dan mudahnya memiliki kendaraan bermotor pribadi membuat beban fiskal Negara semakin berat.
Selain itu turunnya ekspor hasil bumi utama andalan Indonesia, seperti: sawit dan batubara sebagai akibat resesi yang tak kunjung selesai di benua Eropa, Amerika, serta melambatnya ekonomi Jepang dan China membuat lubang defisit APBN semakin lebar.Anehnya ketika sektor industri/bisnis, Pemerintah Daerah dan hampir seluruh Kementrian di Republik ini setuju untuk mengurangi subsidi BBM, seperti biasanya Presiden tak kunjung mengambil keputusan meskipun sudah di izinkan oleh Undang-Undang. Dampak ketidakpastian ini semakin mengerikan bagi rakyat Indonesia.

Problematika Harga BBM Bagi Publik

Keplinplanan pengambil keputusan tampaknya diantisipasi oleh para pembantu-pembantunya melalui program pembatasan BBM bersubsidi dengan menggunakan 2 harga. Diharapkan metoda ini membuat Presiden senang, namun diharapkan rakyat kecil juga tidak terlalu heboh dan APBN terselamatkan. Melalui sistem 2 harga, harga premium untuk kendaraan pribadi roda sebesar Rp 6.500/l sedangkan harga untuk angkutan umum dan sepeda motor tetap Rp 4.500/l.

Menurut saya kebijakan tersebut akan membuat Negara, dalam hal ini APBN, tidak lebih baik tetapi juga tidak lebih buruk. Dengan hitung-hitungan bodoh, dana yang akan bisa dihemat melalui program pembatasan BBM untuk kendaraan pribadi hanya berkisar Rp 20 triliun, belum dikurangi dengan biaya untuk orang miskin. Terlalu kecil dan tetap tidak banyak manfaatnya untuk bangsa ini. Penghematan seharusnya minimal berkisar Rp 60 triliun/tahun dan ini bisa dilakukan jika Pemerintah menerapkan 1 harga BBM bersubsidi.Pagi ini muncul di Blackberry Messenger saya pesan berikut: Kabar Gembira, peluang usaha baru buat semua : Bagi pemilik motor dan mobil penumpang umum (MPU), dari perbedaan harga premium bisa jadi sumber penghasilan baru. Misalnya motor bebek dengan kapasitas tanki rata-rata 4,5 liter, dalam sehari bisa di isi 10 kali hanya dengan modal Rp. 202.500 (4,5 x 10 x Rp. 4.500) dan jika dijual dengan harga Rp 6.000 saja, maka per hari bisa menghasilkan Rp. 270.000 (4,5 x 10 x Rp. 6.000) atau untung Rp 67.500/hari atau Rp. 2.025.000/bulan!!Kalau MPU bisa lebih mantap. Dengan kapasitas tanki Angkot rata-rata 40 liter dan rata-rata bisa 5 kali saja ke SPBU maka dengan modal Rp 900.000/hari (40 x 5 x Rp 4.500) dan dijual dengan harga Rp 6.000/l akan menghasilkan Rp 1.200.000/hari (40 x 4 x Rp 6.000). Jadi dalam sehari akan menghasilkan keuntungan Rp. 300.000 atau sebulan Rp 9.000.000 !! Menggiurkan bukan?

Jika kesempatan tersebut diambil sebagai dampak kebijakan 2 harga, maka jalanan akan bertambah macet karena pengguna motor dan penjual bensin eceran di pinggir jalan yang menjual BBM bersubsidi dengan harga diatas Rp. 6.500/l juga semakin banyak. Sementara BBM bersubsidi di SPBU langka dan Pemerintah harus menambah terus kuota BBM bersubsidi. Jelas kembali subsidi BBM bukan untuk orang miskin. Akhirnya tidak ada itu penghematan subsidi BBM yang bisa disisihkan untuk membangun infrastruktur

Solusi

Batalkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan menggunakan 2 harga karena sangat sulit pelaksanaannya. Di Jakarta mungkin bisa dilaksanakan tetapi bagaimana dengan di luar Jawa? BBM bersudsidi JANGAN dibatasi tetapi naikan saja harganya dan pasarkan dengan 1 harga. Lalu Pemerintah harus menjamin pasokannya cukup.

Angkutan umum HARUS disubsidi tetapi tidak melalui metoda dua (2) harga. Subsidi angkutan umum bisa menggunakan sistem TransJakarta Busway (TJB) yang menggunakan dasar subsidi langsung per orang berdasarkan kilometer tempuh setiap bis per hari per orang. Memang sebelumnya Pemerintah harus merubah regulasi dan penerapan subsidi langsung angkutan umum.

Pemerintah seharusnya tidak mengkaji pembatasan BBM, tetapi mengkaji bagaimana cara pemberian subsidi langsung untuk angkutan umum yang tepat sasaran. Lupakan pembatasan BBM bersubsidi.

Saat ini bengkel-bengkel di Pantura Jawa sudah mulai memodifikasi tangki bensin motor dan angkutan umum. Di Jawa Timur ketika BBM bersubsidi dibatasi, para sopir menyuap petugas SPBU supaya bisa diberikan BBM lebih, di Sulawesi Selatan sudah ada sopir truk perkebunan yang mengancam petugas SPBU ketika tidak di izinkan mengisi solar subsidi dsb.

Bapak Presiden SBY, apa lagi yang kau tunggu dan cari? Jabatan sudah mau selesai. Jangan kau tinggalkan bom waktu bagi Presiden mendatang. Cepat tetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan sistem 1 harga. Jika ini gagal, bangsa Indonesia semakin terpuruk dan Anda mempunyai andil besar atas keterpurukan bangsa ini.

*) Agus Pambagio, pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(nwk/nwk)

BBM Dua Harga Tidak Jadi?

Penulis : Sandro Gatra | Senin, 29 April 2013 | 11:22 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODO Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 34-10206, Jakarta, Jumat (12/4/2013). Pemerintah terus membahas langkah yang akan diambil untuk mengurangi subsidi bahan bakar yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
30
Apr
13

Sejarah : 1 Mei 1963, Merah Putih Di Papua

Jalan Berliku Menuju 1 Mei 1963 Daniel Tagukawi | Senin, 29 April 2013 – 16:27:29 WIB


(dok/ist)
1 Mei 1963 ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih secara resmi di Tanah Papua.
 
Peristiwa 1 Mei 1963, ketika Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerahkan pemerintahan sementara Papua (Irian Barat) kepada pemerintahan Indonesia, bukanlah perkara mudah, karena melalui perdebatan, diplomasi, dan konfrontasi dengan Belanda.
 
Namun, mencermati notulen sidang BPUPKI, sebenarnya status Papua menjadi satu materi krusial yang dibahas para pendiri bangsa. Hasilnya, Papua termasuk bagian dari Indonesia, sebab wilayah Indonesia termasuk bekas tanah Hindia Belanda.

Jadi, sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Tanah Papua menjadi titik sengketa Indonesia dan Belanda.

Untuk itu, persoalan Papua merupakan satu materi krusial perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda. Masalah Papua tidak bisa disepakati sehingga harus dirundingkan kembali. Jadi, pengakuan kedaulatan sesuai KMB tahun 1949 masih menyisakan persoalan Papua.

Namun, Presiden Soekarno membatalkan sepihak perjanjian KMB dan terus melakukan langkah nyata untuk memasukkan Papua dalam NKRI. Bahkan, Bung Karno secara tegas membentuk Provinsi Irian Barat, meski masih ber-ibu kota di Maluku.

Sikap Indonesia sebenarnya tidak lepas dari sikap Belanda yang tidak memenuhi kesepakatan KMB, bahwa persoalan Papua harus dibahas satu tahun setelah KMB pada 1950. Namun, hal itu tidak pernah terlaksana.

Langkah politik Bung Karno juga disikapi penguasa Belanda di Papua untuk memfasilitasi pembentukan negara Papua, yang dideklarasikan pada 1 Desember 1961, lengkap dengan atribut lagu, bendera, dan partai politik.

Kondisi seperti itu semakin menghangatkan hubungan Indonesia-Belanda. Apalagi, Bung Karno mendeklarasikan Tiga Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, yang nyata-nyata menolak langkah politik Belanda di Tanah Papua.

Mengingat situasi yang semakin panas itu, Amerika Serikat yang takut Uni Soviet semakin campur tangan dalam masalah Papua bagian barat, mendesak Belanda mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin Adam Malik dan Belanda oleh Dr Van Roijen, dengan E Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya. (lihat laman Wikipedia)

Berdasarkan perjanjian tanggal 15 Agustus 1962 di New York, pada Oktober 1962 bendera PBB, melalui kuasa pemerintahan sementara di Irian Barat, United Nation Temporary Executive Authority/UNTEA) berkibar bersama Bendera Belanda.

Setelah melakansakan pemerintahan sementara sekitar delapan bulan, tepat pada 30 April 1963, UNTEA mengakhiri masa pemerintahan, dan pemerintahan Irian barat diserahkan kepada Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1963 bendera Merah Putih resmi berkibar di Kota Baru melalui upacara penyerahan pemerintahan Irian Barat. Tidak lama setelah itu, Presiden Soekarno memilih EJ Bonay sebagai Gubernur Irian Barat.

Praktis, sejak 1 Mei 1963 hingga 1 Mei 2013, Merah Putih telah berkibar selama 50 tahun di Tanah Papua. Namun, sejatinya pada 19 Mei 1962 Merah Putih sudah berkibar di Kampung Wersar, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Kampung ini merupakan tempat pendaratan pertama puluhan pasukan penerjun dalam operasi Trikora. Kini tugu Trikora bisa ditemukan di Teminabuan.

Presiden Soekarno menjelaskan, pada 4 Mei 1963 ketika berpidato di Kota Baru (Jayapura), masuknya Irian barat ke dalam NKRI bukan perjuangan orang di luar Papua, tapi karena perjuangan rakyat Papua.

“Jikalau Irian Barat sejak tanggal 1 Mei yang lalu, tiga hari yang lalu telah masuk ke dalam wilayah Republik, itu adalah hasil daripada perjuangan rakyat. Terutama sekali hasil daripada rakyat Indonesia di Irian Barat.”

Kini, dalam usia 50 tahun, seharusnya Papua jauh lebih baik. Hanya saja, harapan untuk lebih sejahtera belum menjadi kenyataan. Padahal, sangat jelas dalam sejumlah pidato Bung Karno, pilihan untuk melawan Belanda agar bangsa ini lebih sejahtera. Namun, bagi sebagian anak bangsa, ternyata belum merdeka dari rasa takut, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Sangat ironis, karena perjuangan dari para pendahulu yang tak kenal lelah agar masyarakat sejahtera, hanya menjadi impian kosong di tengah limpahan kekayaan. Jika Papua tidak ditangani dengan baik, bukan mustahil aspirasi untuk merdeka akan menjadi semakin kuat, karena tidak adanya kenyamanan untuk hidup seperti halnya masyarakat daerah lain.

 

Sumber : Sinar Harapan
30
Apr
13

Tata Kota : Tahun 2030, 65% Tinggal Di Kota

Tahun 2030, 65% Penduduk Indonesia Tinggal di Kota

Monday, 29 April 2013 22:36

Jakarta, GATRAnews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan, 65 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2030. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan dari 44 persen berdasarkan data pada 2010.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak menyatakan, terus meningkatnya proporsi penduduk perkotaan menjadi tantangan bagi perencanaan kota yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi penting karena kota memiliki keterbatasan daya dukung dan kapasitas.

“Menjadi tanggung jawab kita untuk merencanakan kota ke depannya seperti apa. Bagaimana kota yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya. Ini perlu kita pikirkan secara matang,” ungkap Hermanto, sebagaimana dilansir di situs Kementerian PU, Senin (29/4).

Lebih lanjut Hermanto mengatakan, tantangan perencanaan di Indonesia bertambah dengan lokasi geografis 70 persen perkotaan yang berada di kawasan pesisir pantai. Perubahan iklim yang telah terjadi berdampak meningkatkan tinggi muka air laut.

“Daerah Muara Karang misalnya, setiap tahunnya mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 cm akibat pengambilan air tanah dalam yang terus-menerus, sedangkan tinggi permukaan laut juga terus meningkat akibat climate changes walaupun tingginya hanya 10 persen dari land subsidences yang terjadi,” paparnya.

Hermanto juga menyebutkan, perkotaan hijau merupakan konsep yang tepat untuk diimplementasikan saat ini. Konsep yang digaungkan pada United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brazil tersebut dinilai berguna untuk hadapi tantangan ekonomi yang rendah karbon.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sendiri dalam penyusunannya sudah berorientasi untuk mewujudkan kota hijau. Menurut Hermanto, pembangunan kota-kota di Indonesia berdasarkan regulasi tersebut mengarah kepada kota-kota yang nyaman untuk dihuni.

The most liveable cities seperti Vancouver dan Melbourne ciri-cirinya antara lain ruang terbuka hijau yang luas, sungai yang bersih. Kota-kota di Indonesia juga diarahkan menuju liveable, tetapi juga harus tetap kompetitif,” sambungnya.

Sementara itu, perencana perkotaan internasional, Norliza Hashim mengungkapkan kesuksesan perencanaan kota ialah konsisten dan komitmen terhadap rencana yang telah ada. Selain itu penataan kota juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Dia mencontohkan, Singapura yang dinikmati saat ini merupakan hasil penataan kota yang berkelanjutan selama 20 tahun.

“Bilbao (sebuah kota di Spanyol), yang tadinya kota industri pada 1893 mengalami krisis sehingga terjadi banyak pengangguran sehingga kota kemudian kotor dan kumuh, tapi kemudian mereka mentransformasi kotanya menjadi green city dan berhasil. Tapi itu melalui sebuah prosesnya,” ujarnya. (*/DKu)

30
Apr
13

IndoGreenWay : Gejala Stroke Ringan

OKEHEALTH | DETAIL HEALTH UPDATE

Kenali Gejala Serangan Stroke Ringan

Niken Anggun Nurani – Okezone

Selasa, 9 April 2013 16:33 wib

detail berita

Serangan stroke (Foto: Google)
SERANGAN stroke ringan memang hanya berlangsung beberapa saat. Meski hanya menyerang dalam kurun waktu yang cukup singkat, tetapi mereka yang sudah mengalami serangan stroke ringan, cenderung memiliki risiko yang mengarah pada stroke berat di kemudian hari.Hampir 40 persen pasien yang menderita serangan stroke ringan akan mengalami stroke berat. Dalam beberapa kasus, stroke berat bisa terjadi dalam waktu dua hari usai terkena serangan stroke ringan. Stroke ringan sering hanya berlangsung beberapa menit dan memiliki gejala yang menyerupai stroke, termasuk melemahnya satu sisi tubuh atau bahkan mati rasa, demikian yang dilansir Foxnews.

Kehilangan penglihatan atau kesulitan berbicara juga bisa menjadi salah satu akibat dari serangan stroke ringan. Pada beberapa orang, stroke ringan dapat terjadi beberapa kali dan setiap serangan memiliki gejala yang berbeda, tergantung dari bagian otak yang mengalami serangan.

Gejala lain dari stroke ringan adalah sakit kepala yang tiba-tiba dan cukup parah. Ini bisa menjadi pertanda awal adanya serangan stroke ringan. Menurut American Heart Association, sakit kepala bahkan sering dianggap sebagai tanda peringatan dari serangan stroke ringan ataupun berat.

Dalam beberapa kasus serangan stroke ringan dapat menyebabkan seseorang tampak bingung sementara. Ini termasuk kesulitan memecahkan masalah atau gangguan dengan daya ingat. Kesulitan memahami orang lain ketika dia berbicara juga dapat bertindak aneh, menunjukkan perubahan kepribadian, atau perilaku adalah tanda atau gejala psikologis lain dari serangan stroke ringan.
(tty)

Browser anda tidak mendukung iFrame

Berita Terkait : Health Update

Kenali Gejala Awal Serangan Stroke
Salah satunya adalah sakit kepala, serta leher dan pundak terasa kaku.
Mutia Nugraheni, Stella Maris
Kamis, 11 April 2013, 09:56 WIB

Ilustrasi grafis stroke. (nextgenerationku.com)

VIVAlife – Stroke (cerebrovascular accident, CVA) jadi hal yang menakutkan bagi banyak orang. Bukan hanya menurunkan kualitas hidup, tapi juga berdampak psikologis bagi orang-orang di sekeliling. Stroke terjadi ketika ada penyumbatan pembuluh darah di otak.

Efeknya berupa pendarahan dan kerusakan otak. Hal ini menyebabkan seseorang jadi kehilangan penglihatan, sulit berbicara, atau kebingungan.

Bukan hanya terjadi pada orang yang berusia senja, pada usia 30-an, seseorang juga bisa mengalami stroke. Gaya hidup yang tidak sehat jadi pemicu utamanya.

“Ketika ada ketidaklancaran aliran darah di otak, dapat muncul gejala seperti sakit kepala, leher terasa kaku, pundak kaku sampai merasa tak nyaman pada tangan, serta sulit berkonsentrasi. Ada pula munculnya kesemutan di area sekitar wajah, pandangan kabur, dan bicara sulit,” ujar dr. Terawan, Sp. Rad (K) ketika ditemui di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Gejala tersebut bisa disebabkan karena kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kurangnya waktu beristirahat, atau adanya tekanan berkepanjangan.

Pola makan turut menyumbang serangan stroke tiba-tiba. Pencetusnya adalah penyakit yang menahun, seperti darah tinggi dan diabetes.

Terkait hal tersebut, menurut spesialis saraf dari RSPAD Gatot Subroto, dr. Tugas Ratmono, stroke juga ditandai dengan munculnya keluhan atau gejala klinis. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

Gangguan motorik
Gejala yang ditimbulkan berupa gangguan gerakan, karena otot tak berfungsi dengan baik. Seseorang yang menderita stroke, mendadak dapat kehilangan keseimbangan dan terjadi kelumpuhan di beberapa area tubuh.

Gangguan sensorik

Ini merupakan gangguan yang mengakibatkan munculnya rasa nyeri atau rasa tak nyaman bukan hanya di kepala. Tapi, juga di bagian kaki, mulai dari lutut hingga betis. Tak hanya itu, gangguan sensorik juga dapat menyebabkan tubuh terasa pegal.

Gangguan otonom
Pada dasarnya, sistem saraf otonom bekerja di bawah kesadaran manusia. Sistem ini mengatur tekanan darah dan frekuensi napas menuju organ tubuh seperti pembuluh darah, jantung, alat kelamin, kelenjar keringat, dan lainnya. Saat stroke menyerang saraf otonom, dapat menyebabkan buang air kecil atau buang air besar tak terkontrol, keringat berlebihan, serta napas yang tak teratur.

Gangguan psikis

Tak sedikit masyarakat menyadari bahwa stroke sering kali memunculkan gejala yang berhubungan dengan mental. Misalnya, adanya perubahan perilaku.

“Seseorang yang tadinya rajin jadi tak bersemangat atau malas. Bisa tiba-tiba tertawa sendiri atau jadi seorang yang pendiam,” kata dr. Tugas. (art)

30
Apr
13

Keuangan : Neraca Bank Indonesia Tahun 2012

Arus Modal Asing Deras, Neraca BI Tahun 2012 Surplus Rp 5,8 Triliun

Herdaru Purnomo – detikfinance
Selasa, 30/04/2013 10:43 WIB
Jakarta – Bank Indonesia (BI) berhasil membukukan surplus keuangan sebesar Rp 5,8 triliun di 2012 setelah di tahun sebelumnya mengalami defisit keuangan sebesar Rp 25,1 triliun. Surplus dimaksud terutama disebabkan oleh penurunan secara signifikan beban operasi moneter di tahun 2012 yaitu menjadi sebesar Rp 19 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 30,4 triliun.”Besarnya penurunan beban operasi moneter di tahun 2012 terutama disebabkan oleh meningkatnya porsi penyerapan ekses likuiditas rupiah melalui operasi moneter valas (sterilisasi valas) dan penurunan suku bunga BI Rate,” ungkap BI dalam siaran persnya yang disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Hubungan Masyarakat BI, Difi Johansyah, Selasa (30/4/2013).

Berdasarkan Neraca BI, posisi aset per 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.519, 5 triliun atau naik sebesar 10,77% dibandingkan tahun 2011. Posisi dana yang tersimpan dalam instrumen-instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) Bank Indonesia menurun dari Rp 403,35 triliun (akhir 2011) menjadi Rp 344,57 triliun pada akhir 2012. Sementara itu, kisaran BI Rate di tahun 2012 adalah 5,75% – 6,00%, sedangkan di tahun 2011 adalah 6,00% – 6,75%.

BI Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK

Pada hari yang sama telah dilaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI 2012), di Jakarta. Dalam penyerahan LKTBI 2012 ini, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki (Anggota II BPK) dan I Gede Kastawa, (Plt Auditor Utama Keuangan Negara II). Sedangkan dari pihak Bank Indonesia dipimpin oleh Halim Alamsyah (Deputi Gubernur), dan Perry Warjiyo (Deputi Gubernur).

Pemeriksaan terhadap LKTBI tahun 2012 dimulai pada 4 Februari 2013 dan tepat pada hari ini, Selasa, 30 April 2013, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas laporan tersebut. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKTBI tahun 2012. Hal ini berarti bahwa untuk 10 kali berturut-turut sejak 2003, BI selalu memperoleh opini WTP yang merupakan opini terbaik untuk sebuah laporan keuangan. Pencapaian tersebut sekaligus membuktikan komitmen BI untuk senantiasa mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Dalam pemeriksaannya, BPK juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern di BI. Saran/rekomendasi BPK atas pengujian dimaksud menjadi perhatian dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya BI untuk secara berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses bisnis. Dalam setiap pemeriksaan, biasanya terdapat lebih dari 50 – 100 temuan pemeriksaan termasuk di dalamnya 10-15 temuan pemeriksaan yang signifikan (memiliki risiko tinggi).

BI berkomitmen untuk secara maksimal menindaklanjuti semua saran/rekomendasi BPK dalam setiap temuan pemeriksaan. Sejalan dengan itu, progres penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK di BI selalu berada diatas 90%. Informasi terakhir, penyelesaian tindak lanjut tersebut telah selesai 92,42%, suatu capaian yang tergolong tinggi.

“Bank Indonesia senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Seluruh saran/rekomendasi BPK akan kami perhatikan dan upayakan dengan sungguh-sungguh untuk dapat ditindaklanjuti. BPK selaku Auditor Eksternal, kami pandang juga sebagai Mitra Strategis yang membantu dalam mendorong dan mewujudkan prinsip-prinsip “Good Governance” di Bank Indonesia,” demikian Deputi Gubernur Halim Alamsyah, dalam sambutan serah terima.

(dru/dnl)

Baca Juga
29
Apr
13

Ekonomi : Kondisi Sulit Kapitalisme Barat

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

KONDISI SULIT YANG DIHADAPI OLEH KAPITALISME BARAT

Dikutip dari [Indonesia-Rising] — On Tue, 4/23/13, Chan CT <SADAR@netvigator.com>

Pemantauan dan Pemikiran terhadap Kondisi sulit yang dihadapi oleh Kapitalisme Barat : Tiga Ilham besar bagi Tiongkok oleh Penulis : Liu Xiao Ming, Dubes Tiongkok di Inggris.

Tulisan ini bersumber dari harian Qiang Dao Ri Bao (Harian Nusantara) 17 April yang lalu. Terjemahan dari bahasa Tionghua ini ada bagian yang disingkat. –Indarto.Tan

September 2008 yang lalu, dengan ambruknya Lehman Brothers Amerika, dunia Barat terperangkap kedalam krisis finansial berat. Lima tahun telah lewat, krisis ini bukannya usai, justru dari masalah finansial ekonomi merembet ke masalah politik dan lingkup sosial, penyakit daruratberubah menjadi penyakit kronis.

Tulisan ini terdiri tiga bagian :
1. Situasi sulit yang dihadapi Kapitalisme Barat.
2. Bagaimana menilai Kapitalisme Barat yang berada dalam kondisi sulit.
3. Tiga Ilham besar (bagi Tiongkok) atas Kapitalisme Barat yang sedang berada dalam kondisi sulit.

1. Situasi sulit yang dihadapi Kapitalisme Barat.

A. Pertumbuhan ekonomi kehilangan kendali metoda yang dipakai dalam penanganan moneter dan finansial oleh Kapitalisme Barat, hingga sekarang hasilnya tidak jelas. Ada tiga hal sebagai penyebab :

1. Terjebak moneter.
Ahkir-ahkir ini, dunia meneter Barat terlalu membengkak, perkembangan usaha keuangan lebih besar beberapa kali lipat ketimbang berkembangan dunia usaha riel, kemungkinan resiko menjadi besar sekali.

Inggris sebagai contoh, industri hanya mempati 21% dari nilai ekonomi keseluruhan Inggris, sedang dunia usaha keuangan dalam perekonomian Inggris nilainya mencapai 70%. Penggembosan ekonomi riel ini memperlemah Kapitalisme Barat menangani krisis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonominya. Produk finansial yang membengkak tanpa batas membentuk gelembung yang ahkirnya pecah.

2. Terjebak hutang.
Barat dalam waktu panjang terbiasa hidup konsumtiv dengan cara berhutang, menyebabkan hutang menumpuk tanpa mampu melunasi. Menurut data statistik, hutang negara maju sampai tahun 2012 mencapai 110% dalam perbandingan dengan GDP, mencapai tingkat tertinggi setelah PD II. Untuk
mengatasi krisis hutang diambil cara mengetatan pengeluaran negara, ahkirnya pertumbuhan melemah, ketidak puasan rakyat terhadap pemerintah meningkat, pemerintah seolah naik macan sulit turun.

3. Terjebak jaminan kesejahteraan.
Dalam jangka panjang, jaminan sosial dijadikan cara paling penting bagi negara untuk menenteramkan kelas menengah bawah demi kestabilan masyarakat. Ada semboyan seolah dari ayunan bayi sampai kuburan jaminan
sosial hanya naik tanpa turun, hanya bertambah tanpa berkurang. Ini menjadikan beban pemerintah semakin berat dari tahun ke tahun.

Di Inggris, dimana jaminan sosial paling besar, bahkan masyarakat kelas menengah bawah hasil yang didapat dari jaminan sosialnya lebih besar ketimbang penghasilan kerjanya, sehingga hilanglah motivasi untuk bekerja. Saat belum terjadi krisis, pengeluaran untuk jaminan sosial yang besar masih bisa dipertahankan, tetapi, setelah krisis muncul, pemerintah sulit menanggung beban itu lagi. Tetapi, masyarakat Barat yang sudah terbiasa hidup nyaman, dalam kenyataan tak sudi untuk mengetatkan ikat pinggangnya secara tiba-tiba.

Bagi Dunia Barat, terjebak jaminan kesejahteraan sosial menjadi problem yang harus dibereskan dalam masa depan.

B. Sistem pemerintahan tidak lancar.

1. Sistem pemilihan sulit mendapatkan orang bijak. Sistem pemilihan di dunia Barat tidak mendukung pertumbuhan dan berkembang seorang politisi. Pemilihan di Barat bukan diarahkan pada kemampuan kerja, melainkan mangarah pada siapa yang bisa meneriakkan semboyan yang indah dan nyaring, bisa menyenangkan para pemilih, dialah yang akan naik memegang tampuk pemerintahan. Pemimpin yang dihasilkan dengan cara ini, kadang-kadang kurang pengalaman dalam tampuk pimpinan negara, yang
menang dalam pemilihan bukan menang dalam kemampuan, tapi hanya lebih pandai bicara ketimbang kecakapan dalam mengatasi masalah. Menghasilkan banyak politikus tetapi sedikit menghasilkan negarawan.

2. Kepentingan partai diatas kepentingan negara.
Misalnya, masalah pertentangan antara partai Demokrat dan partai Republik di Amerika dalam masalah limit atas yang diperbolehkan bagi hutang negara, hampir saja melumpuhkan pemerintahan negara bagian.

Orang mengeluh, kalau demikian terus bukankah Amerika akan memilih kehancuran diri sendiri ? Resiko jangka pendek adalah melemahnya ekonomi, resiko jangka panjang adalah melemahnya superioritas negara dan ahkirnya seluruh dunia Barat nasibnya terseret kebawah.

3. Terjebak demokrasi penghalang pengaturan negara.
Kepentingaan yang dasar disandra oleh kepenting masyarakat kecil atau opini rakyat yang tidak rasionil, krisis sulit diatasi.

Misalnya, untuk memperbaiki sarana angkutan, meningkatkan ekonomi keseluruhan, pemerintah Inggris merencanakan satu proyek kereta api cepat. Tetapi karena selalu dihalang-halangi oleh sebagian kecil penduduk disepanjang jalan yang akan dilalui kereta, proyek itu terus molor, ahkirnya baru akan dimulai tahun 2017 dan selesai pada tahun 2032 yang akan datang, jadilah sebuah proyek yang bisa diharapkan tetapi tidak bisa dimulai.

Ahkir-ahkir ini, sebuah lembaga penelitian Kerajaan Inggris Sistim Demokrasi yang akan datang melakukan diskusi, kesimpulannya bahwa sistem Demokrasi Barat memiliki tiga masalah yang menonjol, yaitu pemilihan demokrasi menjadi sebuah permaianan; operasi Demokrasi manjadi pengutamaan modal; keputusan demokrasi menjadi ketetapan Rabun pendek.

Inilah bentuk demokrasi yang mengganggu pengaturan negara :
Tata-tertib lebih penting dari isi-utama, pembenahan negara menjadi terhambat.

C. Mekanisme persatuan masyarakat tidak berfungsi.

Pertama adalah bangkitnya pemikiran extrem. Ahkir-ahkir ini, dalam hal perdagangan, keimigranan dan keagamaan, pikiran konservativ mucul secara menyolok. Terlihat adanya gejala sebagian negara Eropa muncul partai-partai politik berhaluan kanan, misalnya Partai Britain Nasional telah memenangkan pemilihan di dewan perwakilan, demikian juga di Yunani partai berhaluan kanan tak segan menggunakan kekerasan menggertak dan mengancam kaum imigran.

Kedua adalah mandegnya pergeseran dalam masyarakat. Kelas menengah menyusut, jurang kaya-miskin melebar, dinamika pergeseran dalam masyarakat membeku. Saat ini 1% orang paling kaya di Inggris, penghasilan rata-ratanya 300 kali dari 10% orang paling miskin. Pada hal, tahun 70an pada abad yang lalu, 1% orang terkaya di Amerika menguasai 8% GDP penduduk negeri itu, tetapi, sampai tahun 2007, orang kaya yang 1% itu telah menguasai 24% kekayaan Amerika, semakin banyak kaum kelas menengah melorot kedalam garis kemiskinan! Sampai-sampai, Paul Krugman sipemenang hadiah Nobel ekonomi itu dengan terkejut berseru: impian Amerika sudah tiada lagi! Dengan nada tajam beliau berkata, dinamika pergeseran masyarakat Amerika dalam hal penghasilan rakyat dan pemerataan sumber-daya alam berada dalam masa terburuk selama 200 tahun negeri ini berdiri!

Ketiga adalah menajamnya kontradiksi dalam masyarakat dengan bertambahnya peristiwa massal. Contoh yang paling menyolok adalah munculnya gerakan pendudukan yang dalam tingkat tidak sama memberi benturan pada kota-kota tertentu. Essensi dari gerakan pendudukan adalah masyarakat Barat sudah tidak melihat adanya harapan lagi, mereka nenuntut perubahan. Selain itu, di Amerika, Inggris, Perancis bahkan di negeri Eropa Utara tertentu telah terjadi kekerasan yang cukup mengejutkan dunia, pembunuhan bersenjata, peristiwa kerusuhan massal, hakekatnya adalah manifestasi meruncingnya kontradiksi sosial. Dilatar-belakangi masalah sosial yang sulit dipecahkan, peristiwa massal dan peristiwa buruk lainnya akan terjadi tiada henti-hentinya di Dunia-Barat pada masa yang akan datang.

D. Hilangnya kesuritauladanan dalam moral.

Pertama adalah merosotnya moral para elit politik.
Paling menyolok adalah kejadian skandal membuka rekening pembayaran untuk keperluan pribadi. Tidak sedikit anggota DPR Inggris menggunakan wang negara untuk keperluan pribadi. Dari yang besar membayar cicilan pembelian rumah sampai yang kecil untuk membayar tissu toilet! Banyaknya jumlah uang dan tingginya kedudukan yang tersangkut dalam peristiwa ini, dalam sejarah polotik negara kapitalis jarang tercatat.

Kedua adalah perusahaan besar yang kehilangan moral.
Kejadian yang menyolok adalah peristiwa permainan bunga
bank. Barkely Bank di Inggris dan beberapa bank perdagangan internasional lainnya, secara bersekongkol telah mempermainkan bunga pinjaman mengeruk keuntungan luar biasa. Dan kejadian ini semua sepengetahuan para pengawas. Hal seperti ini sudah menjadi Aturan main dibawah meja !

Ketiga banyak muncul perbuatan amoral para elit masyarakat.
Tahun 2012 terbongkar skandal pelecehan sex oleh seorang presenter BBC selama 40 tahun. Tak pelak lagi, peristiwa ini adalah bom besar yang telah memporak perandakan nama BBC yang selalu memposisikan diri sebagai pembelala moral dengan sikap seorang gentelman. Peristiwa-peristiwa busuk dibawah sisitem kapitalisme Barat itu menyangkut moral pejabat, moral pengusaha dan moral umum. Dan skandal-skandal itu telah menggerogoti nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kepentingan dibawah sisitem kapitalisme, juga telah menyingkap keterbatasan konsep keseimbangan
kekuasaan. Kesemuanya itu telah menggoyah kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan politik, kekuasaan bisnis dan kekuasaan opini dibawah sistem kapitalisme.

2. Bagaimana menilai Kapitalisme Barat yang berada dalam kondisi sulit.
Harus dari dua sudut pandang menilai Kapitalisme Barat secara dialektis-ilmiah.

Sudut pertama, krisis dan kesulitan telah memberi pukulan terhadap Dunia Barat. Menurut perkiraan ketua panitya Penasehat Ekonomi Gedung-putih, hanya dari kemunculan krisis-kecil keuangan tahun 2007, sampai krisis itu terbuka sama sekali pada tahun 2009, kerugian Amerika telah mencapai 16 triliun dolar, sama dengan 1/4 seluruh kekayaan Amerika! Mengenai Inggris sedang dibahas apakah akan mengalami kehilangan 10 tahun.

Dilihat secara keseluruhan, masalah dan kesulitan yang disebabkan krisis keuangan, sulit secara cepat dan tuntas diselesaikan. Kemungkinan Dunia Barat dalam jangka waktu cukup panjang akan berada dalam kondisi kurang sehat, pengaruh negativnya akan terus mempengaruhi ekonomi dunia dan ekonomi negara maju.

Sudut kedua, Barat tetap memiliki potensi cukup besar, kekuatan produksinya masih berpeluang untuk bertahan. Dilihat dari inti kekuatan produksi, inti hard-power maupun inti soft-powernya, betapapun mengalami pukulan, secara keseluruhan kelebihan kekuatan Barat masih jelas terlihat.

Tiga serangkai Amerika, Eropa dan Jepang tetap menduduki lebih 60% GDP seluruh dunia. Barat masih tetap pemimpin terdepan bagi pengembangan pengetahuan moderen internasional. Dibidang militer dan keamanan masih berada dalam posisi leading, dan secara keseluruhan masih menguasai opini dan aturan-main dunia. Kemerosotan Dunia Barat rupanya masih memerlukan waktu cukup panjang. Tentu saja, negara Barat dalam menghadapai krisis juga melakukan introspeksi dengan melakukan penyesuaian secara sungguh-sungguh dan tentu juga melakukan reformasi.

Usaha ini dilakukan dalam beberapa aspek :

a. Memperbaiki sistem.
Contohnya penyatuan mata-uang Eropa diperluas menjadi persekutuan finansial dan untuk nantinya maju selangkah lagi membentuk persekutuan politik. Amerika dan Eropa sedang berusaha memperbaiki perusahaan finansial, melakukan reformasi dalam penerimaan pajak dan sistem jaminan sosial. Melalui undang-undang, Eropa mengontrol bonus atau premi yang diberikan kepada pejabat tinggi perbankan dan untuk pertamakalinya membentuk badan pengawas pers, menutup sejarah yang selalu dibangga-banggakan : Kebebasan pers !

b. Mencari titik pertumbuhan baru ekonomi.
Negara-negara kapitalis utama berturut-turut membuat kebijakan dunia industri yang inti usahanya bersifat inovasi, antara lain meningkatkan investasi dibidang industri artificial-inteligent, teknologi kedokteran, bio-teknologi, komunikasi informatika, 3Dprinting dan sumber energi bersih lingkungan.

Amerika dan Kanada telah membuat terobosan dalam exploitasi oil-shale (kerogen shale), kebutuhan bahan bakar minyak kelak sudah tidak akan bergantung kepada negara-negara Timur-tengah lagi. Amerika dan Eropa akan mulai membahas persekutuan strategis perdagangan dan penanaman modal trans atlantic dengan cara menurunkan beaya perdagangan mendorong berkembangnya perekonomian.

c. Penyesuaian strategi.
Semenjak diguncang krisis ekonomi, kecenderungan melihat kedalam negara Barat meningkat, titik perhatian berpusat keinternal. Terutama disebabkan kekuatan rielnya cedera,

Barat dipaksa menghitung ulang nota perekonomian, tenaganya lebih diarahkan kebidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 10 tahun kedepan Amerika akan memotong anggaran militernya sebesar 800 milyar, Inggris dalam 5 tahun kedepan juga akan memotong anggaran militernya sebesar 8%, negara-negara Eropa lainnya juga sekali lagi akan menurunkan anggaran pertahanannya.

3. Tiga Ilham besar bagi Tiongkok atas Kapitalisme Barat yang sedang berada dalam kondisi sulit.

Ilham pertama:
Kita (Tiongkok) telah melihat kelebihan Jalan kita, dengan percaya diri pertahankan terus jalan itu. Tak peduli siapapun yang akan melakukan reformasi dan keterbukaan atau berhadapan dengan krisis ekonomi internasional; Jalan Sosialisme-Tiongkok telah membuktikan dirinya secara nyata dan riel dalam hal keeffektifan dan keilmiahannya, dan telah mendapat pengakuan para tokoh yang berpandangan luas didunia internasional. Semenjak tahun lalu, kalangan teoritikus Barat telah mengadakan diskusi berkisar tentang Jalan Tiongkok.

Dua pakar Amerika dari MIT dan Havard telah menerbitkan buku dengan judul Mengapa Negara bisa Gagal. Buku ini telah menimbulkan perdebatan didunia Barat. Buku tersebut menulis, bahwa negara yang tidak menggunakan sistem demokrasi Barat ahkirnya pasti akan gagal, maka JALAN TIONGKOK tidak bisa bertahan lama, akhirnya akan dibuktikan suatu praktek perkembangan yang berusia pendek. Terhadap pandangan itu, pakar Barat lainnya mengajukan rasa keraguan yang sangat kuat.

Seorang kolomnis terkemuka dari Financial Times Inggris bernama Rahman menunjukkan : Selama 30 tahun reformasi dan keterbukaan, Tiongkok telah mengentaskan ratusan juta orang dari kemiskinan didunia ini, telah merealisir pertumbuhan tinggi ekonomi selama satu atau dua generasi, sesungguhnya dengan ceroboh memvonis Jalan Tiongkok sudah tidak bisa meyakinkan lagi masyarakat Barat. Selama terus saja mengabaikan kenyataan, Barat akan terperosok kedalam krisis penipuan terhadap diri sendiri!

Akhir-akhir ini, ada lagi dua ilmuwan Amerika yang menerbitkan buku Pengelolaan sempurna abad 21: Sebuah jalan tengah yang menyatukan Barat dan Timur. Buku ini juga mendapat perhatian yang luas. Buku tersebut dengan tegas mengatakan, pengelolaan terbaik bagi negara maupun internasional dikemudian hari haruslah mengambil hasil peradaban Barat dan Timur. Orang-orang yang berpandangan jauh di Barat semakin menerima jalan Tiongkok, sudah sewajarnyalah kita harus lebih yakin dan teguh akan jalan kita.

Ilham kedua :
Melihat kelebihan teori kita, pertahankan keyakinan teori itu. Salah satu kelebihan terbesar Sosialisme Tiongkok, terletak pada keteguhan mempertahankan sebuah sistem teori yang lengkap. Kalau dibanding, partai pemerintah Barat rata-rata menghadapi satu masalah, terjadi suatu ketidak jelasan teoritis, tidak punya teori pembimbing yang yang bisa diandalkan, juga tidak mengembangkan suatu teori yang sistematis.

Setiap partai begitu menang dan menduduki pemerintahan, membuat acaranya sendiri, menyelesaikan masalah sosial ekonomi lihat kanan lihat kiri, berayun tidak stabil. Menurut statistik yang dibuat majalah The Guardian Inggris, pemerintah Inggris sering sekali berubah kebijakan, artinya pemerintahan Barat kurang memikirkan strategi agar sosial masyarakat dapat ketenangan hidup dan kepuasan rohani, juga tidak berusaha agar pengalaman dalam pemerintahan bisa disimpulkan menjadi arah kebijakan dikemudian hari demi melaksanakan pembangunan teori.

Dunia Barat memberi kita satu pelajaran, agar satu negara bisa berkembang baik, hindarilah gejolak tidak perlu, harus mempertahankan satu sitem teori yang bisa dijalankan dan berkembang sesuai dengan perjalanan waktu, kalau tidak, perjalanan akan berliku-liku. Kelebihan Tiongkok adalah berdiri diatas kondisi nyata, maju sesuai perjalanan waktu, mengembangkan terus menerus teori pembimbing yang realistis dan bisa dilaksanakan.

Ilham ketiga :
Dengan kelebihan sistem negara kita (Tiongkok), dengan keyakinan teguh mempertahankan sistem. Melihat kesulitan yang dialami kapitalisme Barat, dibanding dengan keberhasilan besar pembangunan Sosialisme kita, kita punya alasan penuh untuk mempertahankan kepercayaan diri terhadap strategi sistem Sosialisme.

Sistem Sosialisme yang kita pertahankan dan selalu kita kembangkan itu, sudah dibuktikan berkali-kali secara nyata cocok dengan kondisi nyata Tiongkok masa kini yaitu memenuhi tuntutan obyektiv atas berkembangnya kekuatan produksi.

Sistem ini memiliki kekuatan mobilisir yang sangat besar, terutama saat memfokuskan kekuatan dalam melaksanakan proyek raksasa, sistem kita mampu secara konsisten mengangkat derajat kehidupan rakyat dan kekuatan negara dan bangsa menyeluruh. Selain itu sistem kita mampu beradaptasi dan menghadapai tantangan rumit atas globalisasi, zaman-informasi dan pluralisme.

Orang Inggris selalu menarik napas panjang dan terkagum terhadap bangsa Tiongkok dalam effisiensi kerjanya. Mereka sering malakukan perbandingan dalam pembangunan gedung bandara T3 di Beijing dengan pembangunan gedung T5 dibandara Heathrow di London, satu menghabiskan waktu 4 tahun, yang satu lainnya butuh waktu 20 tahun!

Sebuah surat kabar Independent di Inggris mengomentari : Dibanding dengan kecepatan Tiongkok, orang Inggris terlalu kaku. The Times pun mengomentari, para pemimpin Barat sudah waktunya belajar effisiensi kerja orang Tiongkok untuk mengatasi berbagai kelemahan Sistem Barat.

Memahami tentang Kapitalisme Barat secara ilmiah sekarang ini, selain masalah teori, juga sebuah kajian besar masalah kenyataan. Diteliti mendalam kemudian secara tepat menguasainya, bermakna sekali terhadap pelaksanaan pembangunan negara kita (Tiongkok).

Dasawarsa kedua abad ini adalah saat kita merealisir membangun masyarakat berkecukupan, saat menentukan bagi reformasi dan keterbukaan lebih dalam dan lebih luas. Untuk ini semua, kita ditutntut dua arah keluar dan kedalam bekerja lebih baik, berusaha keras menempati posisi atas perkembangan, menguasai inisiatif dan menguasai masa depan.

Dui Xi Fang Zi Ben Zhu Yi Kun Jing
De Guan Cha Yu Si Kao : San Da Qi Shi

Mail send by Ipad

26
Apr
13

Kepemimpinan : Pemimpin Berkecerdasan Sosial

Opini

Menunggu pemimpin profetik dengan kecerdasan sosial

Koran SINDO

Selasa,  26 Maret 2013  −  09:28 WIB
Menunggu pemimpin profetik dengan kecerdasan sosial

Abdul Munir Mulkhan. (Dok. Sindo)

Praktik korupsi yang belakangan mulai melibatkan elite partai berlatar belakang gerakan keagamaan mengindikasikan pola rekrutmen tidak sehat, kesalahan (baca: dosa) kolektif, selain praktik keagamaan dengan ketuhanan utopis.

Surga-neraka seolah merupakan wilayah dunia antah berantah dengan Tuhan tak tersentuh. Korupsi dipandang sebagai bukan dosa besar yang tidak mungkin memperoleh ampunan Allah. Menelantarkan rakyat dan umat bukan sebuah maksiat atau dosa, melainkan sekadar sebuah kekeliruan kecil seperti salah-ucap (slip of the tongue). Dalam situasi demikian, rakyat negeri ini merindukan kehadiran pemimpin yang memiliki kesadaran profetik dan keberpihakan humanis dengan kecerdasan sosial tinggi.

Suatu kecerdasan yang meletakkan dosa-pahala sebagai wilayah empirik tentang kemampuan memenuhi kebutuhan sebagian besar warga yang tidak beruntung alias miskin, papa, dan menderita. Tuhan bukan sesuatu yang jauh, surga-neraka bukan wilayah utopis, melainkan hadir dalam praksis kehidupan sehari-hari. Pemimpin dengan kecerdasan sosial tinggi demikian tidak meletakkan jabatan sebagai kehormatan dengan sejumlah aksesori protokoler dan ajudan.

Pemimpin berkecerdasan sosial tinggi menempatkan diri sebagai manusia biasa dengan tanggung jawab sosial-politik yang setiap saat tampil bersama rakyat dan umat yang dipimpin. Pemimpin yang terus membuka diri berdialog dengan rakyat tanpa aksesori protokoler yang sering menjadi penghalang rakyat berhubungan langsung dengan sang pemimpin. Pemimpin berkecerdasan sosial tinggi itulah yang disebut pemimpin profetik yang menyatu dengan jiwa rakyat dan umat.

Secara sosiologis ia berbeda dengan pemimpin imam yang lebih cenderung mengurusi Tuhan utopis sehingga tidak jarang menjadikan umatnya sebagai tumbal surgawi. Di mana posisi pemimpin profetik dalam berbagai survei tentang calon presiden negeri ini? Sayang, survei-survei yang dilakukan berbagai lembaga belum memasukkan kecerdasan sosial sebagai salah satu variabel yang patut dilacak dalam dunia empirik. Kendati demikian, bukan berarti nama-nama yang beredar dalam berbagai survei tidak ada yang memiliki kecerdasan sosial tinggi.

Soalnya, bagaimana mengenali kecerdasan sosial seseorang calon pemimpin? Larisnya lembaga survei mengenai elektabilitas partai dan sosok seseorang sebagai calon presiden menjadi salah satu penanda negeri ini merindukan pemimpin baru.

Soalnya, apakah pemimpin baru yang lahir dari proses demokrasi Pemilihan Umum Presiden 2014 nanti dijamin bisa mengangkat harkat dan martabat sebagian besar rakyat yang hingga kini belum menikmati hidup layak dalam alam yang merdeka? Hanya pemimpin dengan kecerdasan sosial tinggi yang memiliki kemampuan memahami kebutuhan rakyat banyak dan bersedia secara gigih (tanpa pamrih) memperjuangkan pemenuhan kebutuhan rakyatnya terutama yang miskin dan menderita tersebut.

Korupsi yang melibatkan orang-orang berlatar belakang pendidikan tinggi, pemimpin gerakan keagamaan, atau partai berbasis keagamaan, mendorong banyak orang mulai mencari penjelasan dari sudut pandang ekstrem. Sementara pertumbuhan ekonomi tinggi negeri ini ternyata bukan indikasi rakyat miskin memperoleh layanan kesehatan memadai. Rakyat miskin seolah dilarang sakit, dilarang bersekolah, dan dilarang cerdas.

Konstitusi memang memberi mandat pada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun faktanya banyak rakyat miskin yang gagal bersekolah dan gagal berobat di tengah tebaran iklan pendidikan gratis. Praktik bernegara dan beragama utopis tidak bisa menjamin pengelolaan kehidupan bersama menjadi lebih nyaman bagi semua orang. Kecerdasan inteligensi tinggi tidak memberi jaminan seseorang bertindak lebih bijak dan arif dalam kehidupan sosial.

Di sini pandangan Socrates lebih 2000 tahun lalu mengenai fungsi ilmu atau filsafat sebagai penggesa hidup manusia lebih bijak dan lebih cerdas menjadi penting. Kuncinya terletak pada penempatan ilmu (filsafat) bukan sekadar instrumen pencapaian material kehidupan, melainkan pencarian kebajikan dan pengembangan hidup bajik itu sendiri. Ironisnya, jalan ilmu atau filsafat yang bisa membuat hidup bersama berbangsa ini lebih nyaman dan lebih bajik adalahjalansulitnansunyitanpa aksesori indah.

Sementara jalan indah penuh aksesori yang mengundang selera dan syahwat adalah jalan politik dan kekuasaan. Jalan ilmu dan filsafat adalah jalan panjang bagai pohon yang lama berbuah. Jika berbuah, rasanya kadang pahit. Barulah jika diolah melalui proses yang rumit, buah ilmu itu terasa lezat yang bisa membuat ketagihan. Akibatnya, banyak orang lebih bersyahwat meniti jalan politik dan kekuasaan daripada jalan filsafat dan ilmu, lebih-lebih lagi menjelang tahun politik 2014.

Dalam situasi demikian itulah banyak orang mulai mencari tolok ukur kepemimpinan yang bisa membawa bangsa ini menjadi lebih makmur dan berkeadilan. Secara berseloroh seorang teman melontarkan gagasan kecerdasan sosial sebagai basis utama kepemimpinan ideal. Pemimpin yang memilih jalan praksis ilmu dan filsafat guna mencapai kearifan dan kecerdasan sekaligus.

Berbeda dari kecerdasan inteligensi yang sudah berlaku berabadabad dengan baku-uji terukur, kecerdasan sosial belum banyak dikenal dan belum banyak menjadi fokus kajian. Kecerdasan sosial lebih banyak berkaitan dengan persoalan kepemimpinan dalam kehidupan bersama dalam sebuah formula kebangsaan dan kenegaraan.

Kecerdasan inteligensi seseorang tidak menjamin yang bersangkutan berhasil menjalani hidup sosialnya. Sukses sosial seseorang dengan kecerdasan inteligensi tinggi masih memerlukankecerdasanemosional agar bisa berkomunikasi dengan orang lain atau kelompok lain secara lebih baik. Namun, bagi orang yang menghadapi persoalan rumit yang belum pernah dihadapi sebelumnya yang membutuhkan sikap dan daya kritis tinggi, kecerdasan lain yang dikenal sebagai kecerdasan spiritual diperlukan.

Kemampuan orang yang memiliki kecerdasan spiritual disebut para ahli sebagai fungsi variabel “Titik Tuhan” atau “God Spot”. Mereka yang memiliki kepedulian sosial tinggi sekaligus dikaruniai “Titik Tuhan” karena mampu menerobos melampaui tradisi (birokrasi dan lainnya) menyatu dengan jiwa rakyat hampir tanpa batas guna mencapai tujuan kolektif. Itulah pemilik kecerdasan sosial.

Seorang kepala daerah tanpa aksesori yang blusukan ke loronglorong kumuh untuk mengerti rakyatnya, tidak segan masuk gorong-gorong, menyeberang jembatan yang mau roboh ikut merasakan kegetiran warganya, tanpa pengawal dan protokoler, merupakan beberapa contoh yang memberi indikasi kepemilikan kecerdasan sosial tinggi. Kepemimpinan profetik mendahulukan kepentingan publik menempatkan birokrasi dan lembaga sebagai alat memenuhi kepentingan publik.

Jika perlu, pemimpin profetik itu melakukan tindakan yang bahkan melampaui tradisi birokrasi menciptakan tradisi dan tata-nilai baru yang tidak lazim pada zamannya. Indikasi sosok pemimpin profetik demikian akan terlihat dari respons warga yang muncul dari berbagai kelompok melampaui batas-batas etnis, keagamaan, dan partai. Seperti seorang nabi, meski memperoleh mandat Tuhan, ia hidup menyatu dengan sesama sebagai manusia biasa membangun tradisi baru menerobos melampaui tradisi pada zamannya. Dalam dunia pewayangan kita kenal tokoh Semar, seorang dewa yang menjalani hidup sebagai pelayan para ksatria.

Semarlah yang sebenar- benarnya sang pemimpin. Perilaku profetiknya menjadi dasar bagi semua orang untuk menempatkannya sebagai bagian dari hidupnya sebagai wonge dewe (Jawa), wong kito (Palembang), orang kita. Sosok pemimpin profetik demikian menjadi milik bersama diakui sebagai bagian kehidupan melampaui batas-batas etnis, keberagamaan, dan keberpartaian. Jalan sunyi kepemimpinan profetik tersebut secara primordial lebih dikenal sebagai almahdiatau satrio piningit(Jawa) yang semakin hari semakin dirindukan kehadirannya.

Siapa mau meniti jalan sunyi kekuasaan sebagai pemimpin profetik bagai dewata yang mewujud sebagai pelayan rakyat seperti Semar? Mungkin muncul pada 2014 atau sekadar sebuah harapan. Lumayan … Sekurangnya masih ada harapan, ada asa, bukan putus asa!.

ABDUL MUNIR MULKHAN
Komisioner Komnas HAM 2007- 2012, Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005, Guru Besar Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mhd)

Jumat, 12 April 2013

Mendambakan Munculnya Kecerdasan Kolektif

 

 

Mungkin benar bahwa bangsa kita mengalami kesulitan mengelola potensi yang dahsyat menjadi kebaikan bersama. Logikanya, kebaikan yang kecil, jika digabungkan kebaikan-kebaikan kecil lain yang jumlahnya teramat banyak, maka akan berakumulasi menjadi kebaikan yang teramat besar. Namun logika ini seringkali tidak berjalan dalam realita. Sebagai contoh, manusia Indonesia secara individual terkenal akan keramahannya, sikap suka menolongnya, toleransinya, dan seterusnya. Dalam perspektif agama, masyarakat Indonesia juga bisa dikatakan saleh. Masjid, gereja, dan tempat-tempat peribadatan  sering penuh oleh jamaahnya. Hewan korban juga kadang berlebih di musim berkorban, sebagaimana zakat yang sering berlimpah dimusim lebaran. Bahkan sering kita lihat adanya tanda hitam di kening banyak orang, yang menandakan bekas sujud yang amat khusyu’. Pendeknya, kita perlu bangga dan bahagia dengan mudahnya menemukan kesalehan individual manusia Indonesia.  

 

Sayangnya, kesalehan individual tadi tidak menjelma menjadi kesalehan kolektf. Kita tentu ingat kasus pertikaian antar kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai kelompok relijius, dengan cara-cara yang jauh dari spirit relijius. Kita juga bisa lihat mudahnya masyarakat terbakar emosinya hanya karena persoalan-persoalan sepele. Dalam tataran sistem, kitapun bisa mengamati tigginya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, lambat dan berbelitnya pelayanan, mafia peradilan yang kasat mata, dan berbagai kasus yang menunjukkan tidak adanya kesalehan sosial (collective piety). 

 

Fenomena sulitnya mengkonversi potensi individu menjadi sumber daya kolektif juga terjadi dalam konteks diklat aparatur, peserta Diklatpim I Angkatan XXV, misalnya, terdiri dari individu-indvidu yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata. Hal ini bisa diamati dari latar belakang pendidikan dimana banyak yang sudah Doktor, dan diantaranya alumni luar negeri. Diliaht dari jabatannya juga 5 orang sudah mendudukui jabatan Eselon I, sementara yang menduduki jabatan Eselon II juga berada pada posisi stratebis seperti Kepala Kejaksaan Tinggi, Kombes Polisi di salah satu Mapolda, dan lain-lain. Pengalaman peserta dalam berbagai program skala internasional juga cukup banyak, yang tercermin dari cerita-cerita mereka. 

 

Sayangnya, kecerdasan individual tadi tidak menjelma menjadi kecerdasan kolektif. Jika Kertas Kerja Tema atau Kertas Kerja Akhir dipandang sebagai wujud kecerdasan kolektif, maka bisa dikatakan bahwa kecerdasan kolektif yang terbangun adalah kecerdasan jauh dibwah rata-rata. Sebab, semangat kebatinan dalam menyusun KKT/KKA tidak dilandasi oleh cita-cita menghasilkan publikasi kelas satu yang layak dijadikan konsumsi bacaan tingkat Menteri bahkan Presiden. KKT/KKA lebih bernuansa formalitas dengan metodologi akademik yang dipertanyakan serta rujukan teoretik yang setengah-setengah. 

 

Saya membayangkan, Pusdiklat Spimnas selalu menghasilkan satu publikasi di setiap akhir penyelenggaraan Diklatpim II dan I, dan publikasi ini menjadi rujukan nasional karena berisi analisis terhadap issu aktual tertentu hingga solusi-solusi inovatifnya. Faktanya, KKA/KKT selama ini hanya disimpan oleh penyelenggara dan tidak menjadi policy recommendation kepada pimpinan nasional. Ironisnya, KTP-2 juga bernasib serupa dengan KKT/KKA yang hanya menjadi penghias rak-rak buku semata. Kesimpulannya, setiap angkatan Diklatpim II dan I terbukti tidak menghasilkan sebuah dokumen yang berpengaruh (influential) terhadap reformasi kebijakan di tanah air. Saya lebih mengidamkan bahwa setiap angkatan wajib menghasilkan sebuah buku yang mengangkat tema diklat dan berisi bab-bab hasil kontribusi setiap peserta. Untuk Diklatpim I Angkatan XXV misalnya, judul buku yang harus dihasilkan adalah sama dengan tema yakni “Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Memasuki Era ASEAN Community 2015”. Dengan demikian, diklat akan diawali dengan dan dijiwai oleh tema, kemudian diakhiri dengan publikasi yang berisi semua jawaban terhadap problematika terkait tema tersebut. 

 

Jika ide ini disepakati, maka perlu ada redesign terhadap produk pembelajaran dalam Diklat Kepemimpinan. Diskusi-diskusi kelompok tetap diperlukan sebagai ajang pertukaran gagasan (idea sharing and exchange), namun tidak harus dikemas dalam bentuk pembuatan slide yang dipaparkan di kelas. Proses intellectual exercise sesungguhnya lebih banyak berjalan pada saat diskusi dibanding saat presentasi, sehingga sessi presentasi hanya menjadi “latihan bicara” bagi beberapa orang saja (yakni mereka yang diberi kesempatan sebagai penyaji atau pembahas), sementara peserta yang lain cenderung diam dan “menikmati waktu istirahat”. Yang lebih diperlukan sebenarnya adalah dokumentasi dari proses  intellectual exercise tadi, dan bukan presentasinya. Oleh karena itu, mungkin saja KKT/KKA dihapus dan digantikan dengan menyusun buku yang mengacu tema. KTP-2 mungkin juga bisa dihapus, mengingat peserta Diklatpim I diharapkan lebih memiliki visi nasional yang bersifat strategis, bukan rencana kerja yang bersifat teknis instansional. 

 

Namun saya sangat menyadari bahwa ide ini cukup sulit ditataran aplikasinya. Sebab, terlalu banyak pejabat tinggi birokrasi kita yang tidak punya budaya akademik dan tidak terbiasa dengan aktivitas tulis-menulis, terlebih karya tulis ilmiah. Jika model ini dipaksakan, bisa jadi malah menyuburkan praktek plagiarisme berupa munculnya penulis-penulis bayangan atau para joki (ghost writers). Akan tetapi, mempertahankan produk pembelajaran lama yang jelas-jelas tidak membawa efek kuat untuk perubahan organisasi juga bukan pilihan tepat. Maka, boleh jadi dikembangkan pola kombinasi sesuai ekspektasi penyelenggara dan kemampuan peserta. Esensinya, apapun produk pembelajaran yang dihasilkan, haruslah menjadi cerminan terbaik dari intelektualitas kolektif kelas yang semakin berbobot. 

 

Dari kamar B-315

Kampus Pejompongan, 13 April  2013




Blog Stats

  • 3,148,238 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…