Posts Tagged ‘Legislative

29
Aug
14

PARRINDO : Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun [Akademisi FISIP UI]

Logo PARRINDO

Akademisi Perkirakan Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun

Jakarta (Antara) – Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana memperkirakan kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2014-2019 bisa sama atau mungkin lebih menurun daripada periode sebelumnya.

“Jika mencermati komposisi anggota DPR RI periode 2014-2019, sekitar 42 persen adalah wajah lama serta ada kecenderungan peningkatan oligarki,” kata Panji Anugrah Permana pada diskusi “Wajah Baru Parlemen” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Panji Anugrah, sekitar 58 persen wajah baru anggota DPR RI juga tidak semuanya adalah kader partai yang sudah lama berkarir di politik.

Pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka, kata dia, maka konskuensinya adalah figur populer dan punya kemampuan finansial kuat yang lebih banyak terpilih sebagai anggota dewan.

Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, Panji Anugrah juga mencermati adanya kecenderungan peningkatan oligarki yakni keluarga dan kerabat elite daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang jumlahnya sekitar 13 persen.

Ia mencontohkan, istri, anak, adik, atau kepokakan dari kepala daerah atau pejabat daerah.

“Kecenderungan meningkatnya anggota DPR RI karena kekuatan finansial atau oligarki, saya agak pemisis kinerja DPR RI mendatang dapat meningkat. Saya memperkirakan kinerjanya masih sama atau cenderung menurun,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik Harun Husein mengatakan, tugas utama DPR RI dan DPD RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari ketiga tugas utama tersebut, yang paling mudah mengukur kinerjanya adalah bidang legislasi yang membuatan rancangan undang-unadang (RUU) dan pembahasan hingga selesai menjadi undang-undang (UU).

Harun melihat DPR RI selama dua periode terakhir yakni 2004-2009 dan 2009-2014 realisasi penyelesaian RUU menjadi UU sangat rendah.

“Hal ini karena target legislasi melalui prolegnas (program prioritas leguislasi nasional)nya sangat tinggi,” katanya.(ma)

Berita Lainnya

Para Senator Terpilih Harus Ikuti Orientasi Tiga Hari

Kamis, 28 Agustus 2014 – 16:08 WIB

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan dua tahap orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi (daerah pemilihan) se-Indonesia (minus Kalimantan Utara), yakni tanggal 29 Agustus–1 September 2014 dan tanggal 23–26 September 2014. Para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, mengikuti kegiatan itu sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014.

“Orientasi bagi calon terpilih anggota DPD dua tahap,” Ketua DPD Irman Gusman menyatakannya dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (25/8), di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD. Dia menyinggungnya setelah pengambilan keputusan DPD atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di Sidang Paripurna DPD sebelumnya, Kamis (14/8) dan Selasa (8/7), Irman juga mengingatkan kegiatan itu.

Periode 2014-2019 adalah periodeisasi DPD yang ketiga. Sebagaimana dua periode sebelumnya (2004-2009 dan 2009-2014), para senator periode 2014-2019 mengikuti orientasi tahap kesatu di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014. Pukul 19.30 WIB, panitia pengarah (steering committee/SC) dan panitia pelaksana (organizing committee/OC) memberikan pengantar.

Senator asal Sumatera Barat yang kembali lolos untuk periode 2014-2019 ini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan persiapan bagi para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, untuk melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya melalui pengayaan wawasan dan informasi sejarah pembentukan DPD, kinerja, serta harapan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak dan kewajiban para senator.

Peraih suara terbanyak (407.443 dari 2.278.870 suara sah) Pemilu 9 April 2014 di Sumatera Barat ini menambahkan, pihaknya membentuk panitia penyelenggaraan orientasi yang terdiri atas panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah diketuai oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta (senator asal Bali), sedangkan panitia pelaksana diketuai oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Mohammad Sofwat Hadi (senator asal Kalimantan Selatan).

Selaku penanggung jawab panitia, Ketua DPD yang membuka dan menutup orientasi. Agendanya meliputi penjelasan posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan, sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau wewenang legislasi DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) sebagai pengganti UU 27/2009, termasuk uji formil dan materil UU 17/2014; pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), perjuangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sistem pendukung (supporting system), anggaran kerumahtanggaan, serta building brand differentiation DPD.

Irman tergolong senator petahana yang kembali lolos. Total jenderal, 53 orang (40,15 persen) anggota DPD periode 2009-2014 yang terpilih menjadi anggota DPD periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengapa orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi se-Indonesia (minus Kalimantan Utara)? Karena Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia. Sebagai provinsi baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi, dan pengisian perangkat daerahnya belum memadai. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan, Pemerintah menyiapkan dan menyerahkan data penduduk kepada KPU.

KPU memutakhirkannya sebagai bahan dalam menyusun daerah pemilihan DPR dan DPD. Data penduduk di Kalimantan Utara masih bergabung ke provinsi induk, yakni Kalimantan Timur, dan daerah pemilihannya masih berdasarkan pemetaan Pemilu 2009 di 33 provinsi. Penghitungan suara untuk Kalimantan Utara pun masih bergabung ke provinsi induk. Perwakilan Kalimantan Utara di DPR dan DPD dipilih dalam Pemilu 2019, sehingga para senator asal Kalimantan Timur mewakili kepentingan Kalimantan Utara beserta masyarakatnya. (rus)

BERITA LAINNYA
04
Jul
14

PARRINDO : Tiada ParPol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik

Peneliti: Tiada Parpol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik

Rabu, 11 Juni 2014 09:58 WIB
Peneliti: Tiada Parpol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik
Tribunnews/Herudin
Panitia memulai proses rekapitulasi suara saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tingkat Provinsi digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014). KPU DKI Jakarta akan menghitung perolehan suara dari 17.045 TPS yang tersebar di 46 kecamatan di Jakarta. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peta koalisi di parlemen periode 2014-2019 dinilai tidak akan berlangsung permanen. Hal itu terlihat dari perolehan suara partai-partai politik pada Pemilihan Umum 2014.

“Jadi isunya bukan koalisi permanen, tapi koalisi isu per isu. Maka DPR akan semakin berisik,” ujar Peneliti Centre for Strategic and International Studies ( CSIS) Philips J Vermonte dalam forum diskusi di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Hasil perolehan suara partai politik pemilu 2014 sebagai berikut: Partai Nasdem 6,72 persen; PKB 9,04 persen; PKS 6,79 persen; PDIP 18,95 persen; Golkar 14,75 persen; Gerindra 11,81 persen; Demokrat 10,19 persen; PAN 7,57 persen; PPP 6,53 persen; dan Hanura 5,26 persen.

Sedangkan dua partai politik yang tidak lolos parlemen PBB dengan 1,46 persen dan PKPI 0,91 persen.

Menurut Philips, perolehan suara itu menimbulkan konsekuensi politik yang cukup besar. Hal itu bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan di DPR.

“Ada kekuatan yang cukup untuk memveto bisa menggagalkan kesepakan atau menggolkan kesepakatan karena suara setiap partai tidak terlalu jauh,” ungkapnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Rendy Sadikin
14
Apr
14

Pemilu Legislatif : Waspadai Data-data Survei Sesat

Minggu, 13-04-2014 13:04

Waspadai Data-data Survei Sesat!

Penulis :

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ternyata data-data surveyor sesat dalam hitung cepat (quick count) hasil Pemilu legislatif (Pileg) 2014.

Pasalnya, jelas Pandji, mencermati temuan LitBang DPN PKPI, ternyata perolehan suara PKPI hasil hitung cepat internal tembus 3,7 persen suara. “Karena itu, kewaspadaan publik perlu ditingkatkan sebaik-baiknya guna terhindar dari kesesatan,” tegasnya, Minggu (13/4/2014).

Sebelumnya diberitakan, dari hasil survei yang dilakukan internal PKPI, ternyata perolehan suara PKPI mencapai 3,7 – 4,2 persen. “Survei internal ini dilakukan sebanyak 3000 TPS sebagai sampling yang tersebar di Indonesia,” tandas Ketua Umum PKPI, Sutiyoso di Kantor PKPI, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

“Kami menghargai hasil sejumlah hitung  cepat para surveyor. Dari hasil quick count, kami juga melakukan perhitungan dengan sampling 3000 TPS yang tersebar di Indonesia. Data perolehan dari survei internal kami mencapai 3,7 persen dan kemungkinan bisa menembus angka 4,2 persen,” kata Sutiyoso.

Perkembangan politik di Indonesia yang sangat dinamis, Sutiyoso menilai, seolah ada penggiringan opini yang mengara pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal itu secara tidak langsung mendiskritkan PKPI yang dinilai hanya memperoleh 1 persen suara saja.

“Di luar negeri, survei bisa dipertanggujawabkan hasil surveinya. Di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia lagi, beberapa survei juga mengarahkan opini untuk yang bayar. Untuk itu, quick count bukan menjadi masalah, hasil akhir perhitungan riil count oleh KPU masih kita tunggu,” jelas Sutiyoso.

“Secara logika aneh ketika survei yang dilakukan internal PKPI dengan 3000 TPS hanya mendapat 1 persen, dan itu sangat berbeda dengan hasil survei yang dilakukan internal partai yang mendapatkan 3,7 persen,” tambahnya.

Dijelaskan, rata-rata dari surveyor Indonesia, jumlah sampling yang digunakan sebanyak 2000 TPS. Quic count yang dirilis 9 April kemarin, lanjutnya, bahkan belum selesai dan masih banyak permasalah. “PKPI itu gabungan dari 13 parpol, kekuatannya 6,7 persen. Saya tak menampik kemungkan ada yang lari sana dan sini. Namun, dengan logika seperti itu, apalagi saat kampanye respon masyarakat sangat baik, jadi sangat tidak masuk akal suara PKPI hanya mendapat 1 persen saja. Ini nanti yang akan kami sampaikan kepada KPU,” paparnya.

Sementara, Ketua Litbang PKPI, Bruno Kakawo menegaskan, dari survei yang dilakukan PKPI, secara jelas dan nyata hasil suara yang didapatkannya. “Kami lakukan dengan 3000 TPS yang tersebar di Indonesia, margin eror 0,2 persen. Metode pengumpulan suara, dari hasil yang diperoleh di setiap  TPS langsung dikirim melalui pesan singkat (SMS),” terangnya. (ira)

Editor : zafira

Jokowi: Kabinet Saya Akan Lebih Banyak Diisi Profesional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo alias Jokowi menegaskan, koalisi yang akan dibentuk bukanlah koalisi berbagi kekuasaan di kabinet.

Menurut Jokowi, kalau menjadi menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi tokoh-tokoh yang tidak kredibel. Tapi, kata Jokowi, kabinetnya akan lebih banyak diisi tokoh-tokoh profesional dalam bidangnya masing-masing. Bukan jabatan dari hasil bagi-bagi ‘kue’ koalisi di kabinet.

“Yang banyak profesional,” tutur Jokowi di sela-sela memantau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (13/4/2014).

Karena itu, Jokowi menjelaskan penjajakan politik ke seluruh partai Politik akan terus dilakukan. Selain untuk menjalin koalisi, hal ini juga buat memberikan pandangan mengenai kabinetnya tersebut kepada parpol lain.

Baca Juga:

Waktu Dekat, Jokowi Bakal Luncurkan Aplikasi Games Baru

ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI ke Penegak Hukum Tidak Tepat

 

19
Feb
14

Legislatif : Anggota DPR Main Proyek APBN

Berita Terkini
Selasa, 18-02-2014 15:36

FITRA: Banyak Anggota DPR ‘Main Proyek’ APBN


Uchok Sky Khadafi

Uchok Sky Khadafi

JAKARTA, PESATNEWS – Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2009 – 2014, anggota DPR RI sudah mengalokasi anggaran untuk DPR sebesar Rp. 15.736.270.310.000.

“Alokasi anggaran ini memang besar sekali, tetapi, realisasi anggaran masih banyak yang meleset sehingga harus banyak dikembalikan ke kas Negara,” ungkap Uchok dalam rilisnya kepada redaksi, Selasa (18/2/2014).

Ia mencontohkan, data realisasi tahun 2009 – 2012, dimana alokasi anggaran sebesar Rp.9.4 Triliun, dan anggota dewan hanya bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp.7.1 Trilun. Jadi, ada anggaran sebesar Rp.2.3 Triliun harus dikembalikan.

Kemudian, lanjut dia, banyak anggaran yang meleset dari target yang sudah ditentukan disebabkan adanya perencanaan anggaran yang disusun oleh anggota BURT dan dan pihak sekretariat jenderal DPR, memang jelek dan buruk lantaran tidak ada proses partisipasi publik dan kencenderungan program dan anggaran tersebut hanya proyek-proyek saja seperti pembangunan gedung parkir DPR (yang sampai saat ini belum dimanfaatkan) dan bukan untuk menguatkan fungsi anggota dewan.

“Maka tidak salah, publik terus menerus melakukan kritik agar program dan anggaran  tidak jadi dieksekusi dan dikembalikan kepada kas Negara,” bebernya.

Selain itu, papar dia, banyak alokasi anggaran yang meleset di DPR, disebabkan sebagian anggota dewan hanya “main Proyek” APBN setelah ditetapkan jadi anggota dewan demi menyumbangkan partai dan pribadi dalam rangka mempersiapkan biaya kampanye tahun berikutnya.

“Hal ini bisa dibuktikan dengan banyak anggota dewan yang tertangkap oleh KPK, dan setiap tersangka yang ditetapkan oleh KPK, selalu ada anggota dewan yang diduga terlibat dalam korupsi yang ditangani oleh KPK,” jelasnya.

Dengan begitu, menurut dia, wajar banyak alokasi anggaran yang meleset karena, sebagian anggota dewan tidak focus menjalankan fungsinya sebagai legislator,malahan lebih pintar  mengutak-atik APBN sebagai proyek untuk dikorupsi.

Oleh karena, tegasnya, sebagian anggota dewan pintar menguta-atik APBN, maka fungsi sebagai legislator bisa lupa untuk dilaksanakan. Lihat saja, program legislasi, anggota dewan tidak pernah mencapai target. Bila melihat data tahun 2011 dan 2012 saja, realisasi anggaran untuk legislasi hanya sebanyak 44.1 persen untuk tahun 2012, dan sebanyak 26.1 persen untuk tahun 2011.

Ia menambahkan, alokasi anggaran yang disiapkan pada tahun 2012 sebesar Rp.427.2 milyar hanya bisa dihabiskan sebesar Rp.188.4 milyar. Sedangkan pada tahun 2011, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp.419.2 milyar, anggota dewan hanya sanggup menghabiskan anggaran sebesar Rp.109.7 milyar.

“Yang paling tragis adalah pada tahun 2014, dimana alokasi anggaran untuk legislasi hanya sebesar Rp.339.1 milyar. Penurunan alokasi anggaran ini, sebagai pertanda bahwa anggota dewan tidak akan banyak lagi pada ruang sidang-sidang untuk membahas sebuah RUU,” tambahnya.

Tetapi, tutur dia, akan lebih banyak berada di lapangan untuk mendulang suara demi agar terpilih kembali menjadi anggota dewan. Walaupun terjadi, penurunan alokasi anggaran untuk legislasi tahun 2014, tetapi untuk belanja gaji tidak ada penurunan sama sekali.

Dimana pada tahun 2014, alokasi anggaran untuk gaji tetap tinggi, sekitar Rp.554.8 milyar. Dengan demikian selama anggota dewan pada dapil masing-masing tetap digaji oleh rakyat melalui Negara walaupun mereka sebetul tidak “masuk kerja” berkantor di senayan.

Seharusnya, anggota dewan yang menjadi caleg, mengambil cuti tanpa tanggungan dari Negara sehingga belanja gaji tidak terkuras untuk anggota yang berada di dapil,atau anggota dewan tidak makan gaji buta.

“Walaupun banyaknya alokasi anggaran yang meleset atau tidak mencapai target oleh anggota dewan, tetapi ada juga alokasi anggaran bisa mencapai target oleh tangan ajaib anggota dewan, yaitu realisasi belanja gaji,” jelasnya .

Dari melihat data dari tahun 2009 – 2014, diperkirakan alokasi anggaran untuk belanja gaji sudah mencapai Rp. 3 Triliun dari 15 Triliun anggaran yang dialokasi buat DPR. kalau dibagi secara kasar atau rata-rata,  dimana alokasi anggaran sebesar Rp.3 Triliun dengan dibagi  dengan anggota dewan sebanyak 560 orang, maka setiap anggota sudah mengantongin lebih kurang sebesar Rp. 5.446.099.125.

“Jadi, dengan sumber penghasilan dari gaji saja, biaya kampanye untuk jadi anggota dewan sudah tertutup alias lunas dibayar oleh rakyat melalui Negara,” tandasnya.

Alokasi anggaran ini, jelas dia, belum menghitung anggaran reses untuk setiap tahun. Dimana Pada tahun 2012, anggaran reses DPR atau Komunikasi Intensip dalam rangka penyerapan aspirasi DPR sebesar Rp.539.481.045.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.678.431.305.000.

Jadi alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.950.260.000. Berarti pada tahun 2012, setiap anggota DPR menerima anggaran reses sebesar Rp.963.359.009 pertahun untuk satu anggota DPR dan pada tahun 2013, anggota DPR menerima sebesar Rp.1.211.484.473 pertahun.

“Tetapi program reses ini hanya menghambur-hambur uang Negara saja, karena mereka juga turun ke bawah, dialog bersama rakyat, bukan untuk menyerap atau memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi, lebih “membujuk” rakyat agar terpilih lagi menjadi legislatif pada tahun 2014. Dan berarti hal ini tidak adil bagi caleg lain, atau merugikan bagi caleg yang bukan  Anggota DPR,” tandasnya. (*/ari)

Editor : zafira

02
Oct
13

Legislatif : Citra dan Kinerja Parlemen Memprihatinkan

 
30 September 2013 | 02:13 wib
Citra dan Kinerja Parlemen Memprihatikan
 0

 

 2

JAKARTA, suaramerdeka.com – Citra dan kinerja anggota DPR RI periode 2009-2014 memprihatikan. Sejumlah kasus suap, korupsi, dan tindakan asusila yang melibatkan anggota DPR dinilai publik telah mencoreng wajah parlemen Indonesia. Begitu pula dengan kinerja anggota DPR yang masih jauh dari harapan. Demikian rangkuman dari hasil penelitian Citra dan Evaluasi Kinerja DPR di mata publik yang dilakukan Institute Riset Indonesia (INSIS).

Dalam riset ini diketahui, responden yang menjawab citra DPR tidak baik 38.5 persen, semakin tidak baik 26.1 persen, baik 29,2 persen, semakin baik 1.9 persen, dan tidak menjawab 4.3 persen. Bila diagregatkan maka publik menilai citra DPR tidak baik di atas 50 persen lebih. Ini membahayakan bagi wajah Parlemen Indonesia masa kini dan mendatang,” kata Peneliti INSIS Mochtar W Oetomo, di Jakarta, Minggu (29/9).

Penyebab buruknya citra DPR disebabkan beragam persoalan. 55.3 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas dengan kapasitas anggota DPR. 79.5 persen publik tidak puas dan sangat tidak puas mengenai moral anggota DPR.  81.4 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terhadap komitmen pemberantasan korupsi. 78.3 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas soal tingkat kehadiran anggota DPR.

Begitu pula dengan kinerja anggota DPR. 77 persen publik menilai kinerja DPR tidak baik dan semakin tidak baik. 48.5 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas soal kinerja DPR dalam membentuk UU. 46.6 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam membahas APBN. 59.6 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam pengawasan UU dan APBN. 73.9 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam menyerap keluhan masyarakat. 60.9 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam memberikan pendapat atau masukan kepada pemerintah.

Priyo Budi Santoso mendapat penilaian tertinggi dari responden sebagai anggota DPR yang paling aspiratif dan disukai 6.91 persen. Berikutnya secara berturut-turut diikuti Rieke Dyah Pitaloka 6.16 persen, Ganjar Pranowo 5.6 persen, Taufik Kurniawan 4.67 persen, Budiman Sujatmiko 3.92 persne, Mahfudz Siddiq 3.45 persen, Ahmad Muqowam 2.89 persen, Ahmad Muzani 1.86 persen, Eko Hendro Purnomo 1.4 persen, lainnya 40.46 persen, dan tidak menjawab 21.21 persen.

Mochtar W Oetomo mengatakan, munculnya Wakil Ketua DPR itu sebagai anggota DPR paling aspiratif  lantaran kerap memberi komentar positif terhadap sejumlah isu aktual. Salah satu contohnya adalah menemui demontrasi besar kepala desa dan perangkatnya.

‘’Penjelasan Priyo bahwa dia sekadar menyampaikan aspirasi dan tidak berkepentingan apapun, yang dikutip oleh media massa, ternyata dipahami masyarakat’’.

Sekalipun dianggap paling aspiratif, namun Priyo ternyata bukan anggota yang paling dikenal. Ketua DPR Marzuki Alie menjadi anggota DPR yang paling dikenal dengan hasil penelitian 9.43 persen. Diikuti Ruhut Sitompul 8.69 persen, Priyo Budi Santoso 7.57 persen, Hidayat Nur Wahid 6.54 persen, Puan Maharani 6.07 persen, Pramono Anung 5.51 persen, Hajriyanto Thohari 4.48 persen, Fahri Hamzah 3.92 persen, Bambang Soesatyo 3.64 persen, Ahmad Yani 3.27 persen, Tantowi Yahya 2.71 persen, lainnya 24.01 persen, tidak jawab 7.1 persen.

Adapun anggota DPR yang kontroversial Ruhut Sitompul dinilai sebagai anggota DPR yang paling keras/ngotot dalam menyampaikan pendapat 8.22 persen. Diikuti Bambang Soesatyo 3.27 persen, Eva Kusuma Sundari 2.52 persen, Fahri Hamzah 2.52 persen, Sutan Bhatoegana 2.42 persen, Nurul Arifin 2.14 persen, Martin Hutabarat 1.86 persen, Ahmad Yani 1.77 persen, Syarifuddin Suding 1.49 persen, lainnya 58.22 persen, tidak menjawab 15.51 persen.

Popularitas Marzuki tinggi karena sebagai Ketua DPR. Selain itu, intensitas Marzuki muncul di media cukup meningkat. Terutama dalam beberapa bulan terakhir kiprah Marzuki dalam Konvensi Partai Demokrat banyak diberitakan televisi.  ‘’Sebanyak 86.3 persen responden mengenal anggota DPR melalui televisi,’’ kata penelitiInsis.

Survei ini dilakukan pada 17 Agustus hingga 20 September di 34 provinsi. Menggunakan metodologi rambang berjenjang (multistage random sampling). Jumlah responden 1.070 orang. Margin of Error ± 3 persen. Level of Confidence 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner.

Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata mengatakan, potret cerminan citra dan kinerja DPR masa datang harus lebih baik dari pada masa kini. Hal ini dilatarbelakangi posisi DPR sebagai lembaga tinggi negara yang memunyai posisi strategis dan punya daya politik tawar yang tinggi. Begitu pula dengan kader-kader yang bakal di duduk di DPR. Harus lebih baik daripada produk saat ini.

“Harus ada kader-kader baru seperti Nurul Arifin, Priyo Budi Santoso, Rieke Dyah Pitaloka, Pramono Anung, Ahmad Yani baru di DPR. Bukan melahirkan produk seperti Nazarrudin, Angelina, maupun Wa Ode.”.

( A Adib / CN19 / SMNetwork )

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Load ads
Baca Juga
09
May
11

Legislatif : Konyolnya Studi Banding

Laporan Khusus

25
Apr
11

Kehakiman vs Legislator : Wakil Tuhan vs Wakil Rakyat

Senin, 25/04/2011 06:30 WIB
Ketika ‘Wakil Tuhan’ Menjadi Manusia Biasa 
Andi Saputra – detikNews

Ketika 'Wakil Tuhan' Menjadi Manusia Biasa

Jakarta – Hakim atau biasa dikenal dalam bahasa hukum sebagai ‘wakil Tuhan’ harus menjadi pemberi keadilan dalam situasi apapun. Namun, mereka tetap manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kebutuhan hidup. Alhasil, mereka pun menuntut kesejahteraan layaknya pekerjaan lainnya.

Berikut daftar curhat mereka yang sempat terekam detikcom beberapa waktu terakhir:

08 Desember 2010
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa menyerukan kepada DPR dan Presiden untuk mulai memikirkan pembatasan kasasi. Menurut Harifin, akibat tidak adanya pembatasan kasasi maka kasus besar menjadi tidak fokus karena banyak perkara kecil yang masuk.

19 Nov 2010
MA menginginkan jatah anggaran peradilan yang pasti dan tetap dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini supaya lembaga peradilan memiliki independensi yang kuat. Ketua MA, Harifin A Tumpa mengatakan, dengan kepastian anggaran dalam APBN itu, maka lembaga peradilan tidak perlu meminta-minta lagi pada pemerintah dan DPR RI.

25 Maret 2011
Kabiro Hukum dan Humas MA, Nurhadi curhat tentang masih rendahnya kesejahteraan hakim. Seperti berangkat ke kantor naik ojek, lalu tinggal di gang kecil dan sebagainya. Nurhadi menilai, hal-hal seperti itu dapat merusak harkat dan martabat hakim.

12 April 2011
Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur, Gazalba Saleh mengancam mogok sidang karena uang kehormatan yang seharusnya mereka terima utuh malah dipotong pajak. Padahal aturan Ditjen Pajak, uang kehormatan dan tunjangan hakim Tipikor tidak dipotong.

13 April 2011
MA dalam situs resminya melansir pernyataan kelakar anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah, “Gaji Wakil Rakyat kok Lebih Besar dibanding Wakil Tuhan,” kata Fahri Hamzah dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan empat lingkungan peradilan se-wilayah provinsi Bali pada Rabu, 13 April 2011 di Pengadilan Tinggi Bali.

21 April 2011
Mahkamah Agung (MA) memanggil penggagas grup facebook hakim gugat Presiden dan DPR, Andy Nurvita. Hakim PN Salatiga ini membuat akun grup facebook yang telah diikuti lebih 4 ribu anggota, sebagian besar hakim di seluruh penjuru Indonesia.

(asp/rdf)

Ini Alasan DPR Naikkan Biaya Kunjungan
Sabtu, 23 April 2011 11:15 WIB

PENJELASAN KENAIKAN BESARAN SATKER DEWAN

I. Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI

– Usulan RUU untuk tahun 2012 sebanyak 76 RUU
– Usulan kenaikan klasifikasi golongan Anggota DPR RI dalam kunker LN, yang semula golongan B menjadi golongan A, sehingga berdampak dengan kenaikan indeks Biaya pada komponen tiket dan uang harian kunjungan LN
– Usulan indeks kunjungan kerja LN RUU menjadi 3,4 M (sedangkan tahun 2011 indeks kunker LN sebesar 1,7 M). Hal ini disebabkan indeks biaya disesuaikan dengan golongan A dan pemilihan negara kunjungan yg jauh
– Usulan kenaikan indeks honorarium paripurna/panja/timus/timsin kegiatan DPR RI

II. Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

– Usulan kenaikan klasifikasi golongan Anggota DPR RI dalam kunker LN, yg semula golongan B menjadi golongan A.
– Usulan kenaikan indeks honorarium paripurna/panja/timmus/timsin kegiatan DPR RI

PENJELASAN KENAIKAN BESARAN ANGGARAN SATUAN KERJA DEWAN

III. Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

– Usulan kenaikan klasifikasi golongan Anggota DPR RI dalam kunjungan LN, yang semula golongan B menjadi golongan A
– Usulan kenaikan indeks honorarium paripurna/ panja/ timus, timsin kegiatan DPR RI
– Kunjungan kerja kasus spesifik menjadi 8 daerah per komisi (arah kebijakan 2012)

IV. Progam Penguatan Kelembagaan DPR RI

– Usulan kenaikan klasifikasi golongan Anggota DPR RI dalam kunjungan LN, yang semula golongan B menjadi golongan A
– Usulan kenaikan indeks honorarium paripurna/ panja/ timus, timsin kegiatan DPR RI
– Adanya 4 (empat) Sidang Konferensi Internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia
– Biaya penyerapan aspirasi pada Kunker DN perorangan pada masa reses menjadi 14 kegiatan
– Keikutsertaan 1 orang TA dalam Kunker DN perorangan menjadi 4 kali – Jumlah tenaga ahli fraksi menjadi 212 orang proporsional per fraksi

PENJELASAN KENAIKAN BESARAN ANGGARAN SATUAN KERJA SETJEN

I. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI

– Adanya kegiatan konsinering dalam rangka dukungan persidangan
– Adanya penambahan volume serta kegiatan baru pada kegiatan kehumasan dan pemberitaan dalam rangka peningkatan citra Dewan
– Adanya usulan pengadaan CPNS tahun 2012
– Adanya penambahan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI

– Usulan penambahan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi
– Kenaikan gaji dan tunjangan PNS (kemungkinan sebesar 10%) di tahun 2012 (hasil musrenbangpus tanggal 31 maret 2011)
– Penambahan pengadaan ATK bahan rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Pembahasan RUU)
– Pembangunan gedung tahap II dan pemeliharaan dan penyempurnaan RJA Kalibata dan RJA Ulujami


I. PENJELASAN KEGIATAN SATKER DEWAN PROGRAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

A. Perancangan Undang-undang

Usulan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 507.277.433.000,- dialokasikan antara lain untuk:

1) Pembentukan dan Pembahasan RUU sebesar Rp. 504.028.383.000,- untuk alokasi sebanyak 76 RUU (35 RUU usul DPR; 26 RUU usul Pemerintah; 12 RUU Pemekaran Wilayah dan 3 RUU Ratifikasi);
2) Penyempurnaan RUU Usul DPR sebesar Rp. 1.026.800.000,-
3) Perencanaan dan Penetapan Prolegnas sebesar Rp. 2.222.250.000,-

B. Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 24.954.977.000,- dialokasikan untuk kegiatan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi RUU, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan RUU, pembentukan peraturan DPR dan pelaksanaan tugas Baleg lainnya.

C. Administrasi Hukum dan Litigasi DPR RI

Usulan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.049.325.000,- dialokasikan untuk kegiatan: Tim Kuasa DPR dalam penanganan uji Materiil UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, Tim Kuasa DPR RI dalam penanganan perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, Tim Setjen dalam penanganan perkara sengketa informasi publik dan Pegembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi (SJDI)

II.PENJELASAN KEGIATAN SATKER DEWAN PROGRAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

A. Pembahasan RAPBN

Usulan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 20.043.874.000,- dialokasikan antara lain untuk:

1) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Badan Anggaran dalam rangka kegiatan Pembahasan Siklus dan Mekanisme penyampaian, pembahasan dan penetapan RAPBN TA. 2013; Pembicaraan pedahuluan RAPBN TA.2013; Laporan Semester I dan Prognosa Semester II APBN tahun TA. 2012 Pembahasan RUU tentang APBN TA.2013; Pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA. 2011;Pelaksanaan tugas Banggar lainnya
2) Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran

B. Pembahasan Anggaran K/L oleh Komisi

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 18.517.250.000,- dialokasikan untuk kegiatan rapat-rapat dan konsinering dalam rangka penyelesaian RKAKL pasangan kerja oleh Komisi-Komisi.


III.PENJELASAN KEGIATAN SATKER DEWAN PROGRAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

A. Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah

Usul Alokasi anggaran sebesar Rp. 251.720.693.000,- dialokasikan antara lain untuk:

1) Pelaksanaan Kegiatan Paripurna, Komisi dan Pansus sebesar Rp. 221.505.523.000,-
2) Pelaksanaan Fit and Proper test sebesar Rp. 7.893.050.000,-
3) Penanganan kasus-kasus spesifik sebesar Rp. 22.322.120.000,-

B. Akuntabilitas Keuangan Negara

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 3.540.502.000,- dialokasikan untuk kegiatan rapat-rapat, konsinering, mengundang pakar, kunjungan kerja dalam negeri dan kunjungan kerja luar negeri Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

IV. PENJELASAN KEGIATAN SATKER DEWAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

A. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan DPR RI

Usulan Alokasi anggaran sebesar Rp. 71.105.193.000,- dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI

B. Pelaksanaan Tugas-tugas Kerumahtanggaan DPR RI

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 22.977.390.000,- dialokasikan untuk Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat BURT, kegiatan konsinering dalam rangka penyusunan, pembahasan dan monitoring anggaran DPR RI serta perumusan kebijakan kerumahtanggaan, kunker DN, kunker LN dan Panja-panja BURT

C. Pelaksanaan Kerjasama Antar Parlemen/Hubungan Internasional Usulan Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 66.945.898.000,- yang dialokasikan untuk penyelenggaraan 4 (empat) sidang/konferensi Internasional di Indonesia

D. Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kehormatan dan Pengaduan Masyarakat

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 6.043.601.000,- dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan Badan Kehormatan dan pengaduan Masyarakat

E. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 959.703.188.000,- dialokasikan untuk Pelaksanaan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, komunikasi intensif penyerapan aspirasi dan administrasi keanggotaan Dewan

12
Apr
11

Politisi Negarawan vs Pekerja Politik Parlemen

Politisi Negarawan vs Pekerja Politik Parlemen

undefined

Masih teringat keyakinan Plato (427 – 347 SM) bahwa seorang penguasa di-cita2kan dari seorang Ahli Negara yang baik, yang sejati, yang harus berpendirian sesuai Politika, dan yang harus selalu berusaha kearah kebajikan. Selanjutnya dari beberapa kamus seperti John M. Echols dan Hassan Shadily diperoleh padanan Stateman adalah Negarawan, Ahli Kenegaraan, sedangkan Statesmanlike adalah sebagai sifat Negarawan, Statemanship adalah Kenegarawanan, lalu dari Merriam Webster didapat Statesman adalah “a person engaged in fixing the policies and conducting the affairs of a government especially one wise and skilled in such matters, dan dari Collins dituliskan bahwa Statesman adalah experienced and respected political leader, begitu juga Webster’s American English menyatakan Statesman adalah “one skilled in government or diplomacy, dan Oxford menandai Statesman adalah “distinguished and capable politician or diplomat, serta Longman mencatat Statesman adalah “a political or governmental leader, especially one who is respected as being wise and fair, a respected elder statesman statesmanship. Adapun Prof Drs S Wojowasito WJS Poerwadarminta berpendapat Statesman adalah Ahli Negara, Statesmanship adalah Kebijaksanaan dalam urusan Tata Negara. Sehingga dengan kata lain, Politisi terutama ketika menjadi Politisi Pejabat Publik pasca Pemilu, adalah profesi yang seharusnya mulia adanya, dan perlu dibedakan dengan Pejabat Publik Karir Profesional. Secara fisik, Pejabat Publik Karir Profesional adalah bernampak Pekerja Kantoran sebaliknya Politisi Pejabat Publik yang adalah Politisi Negarawan memang seharusnya tidak sekedar Pekerja Politik, artinya ruang kerjanya lebih di ruang2 terbuka, dengan kata lain Pekerja Luar Ruang atau bukan Pekerja Kantoran karena memang kesehariannya adalah mengemban aspirasi rakyat konstituen sehingga mayoritas waktunya adalah bertatapmuka dengan rakyat konstituen, menghadiri temu2 publik, rapat2 kerja dan sidang2 pengambilan keputusan.

Oleh karena itulah, sungguh ganjil bilamana ada pendapat bahwa Politisi Parlemen di Senayan perlu ruang kerja pribadi seperti eselon 1 atau 2 di lembaga2 pemerintah yang memang berpola kerja eksekutif. Beberapa pendapat bahwa cukup bertempat kerja di-tenda2 (yang dapat berperan ganda sebagai tempat temu publik) adalah sudah benar menunjukkan sikap dan kesadaran bahwa memang Politisi Senayan bukan Pekerja Kantoran tetapi Pekerja Luar Ruang. Singkat kata, persepsi memang perlu diluruskan agar tidak bermuara pada kontroversi seperti pandangan perlu atau tidaknya bergedung baru dengan ruang kerja pribadi setara kamar “suite” hotel bintang lima.

Pelurusan persepsi ini akan dapat berhasil dilakukan bilamana dibarengi pemahaman antara lain Jiwa, Semangat, Nilai2 45 (JSN45) seperti Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Jiwa dan Semangat Merdeka; Nasionalisme; Patriotisme; Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka; Pantang mundur dan tidak kenal menyerah; Persatuan dan kesatuan; Anti penjajah dan penjajahan; Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri; Percaya kepada depan yang gemilang dari bagsanya; Idealisme kejuangan yang tinggi; Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara; Kepahlawanan; Sepi ing pamrih, rame ing gawe; Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan; Disiplin yang tinggi; Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Capaian Muara berikutnya setelah mengendapkan pemahaman JSN45 itu adalah status kejiwaan meningkat menjadi Politisi Negarawan 45 sehingga pada saatnya dapat terlepas dari dikotomi Pengemban Suara Rakyat atau Pengemban Kebijakan Partai Politik.

Jakarta, 12 April 2011

Pandji R Hadinoto / DHD45 Jakarta, Badan Pembudayaan Kejuangan 45

Selasa, 12/04/2011 05:43 WIB
Kolma
Gedung Baru DPR Monumen Dekadensi
Eddi Santosa – detikNews

Gedung Baru DPR Monumen Dekadensi

Prinsenhof – Jika para anggota DPR RI ini sudah berkalang tanah, hiruk-pikuk Senayan berganti hiruk-pikuk cacing-cacing kelaparan menyantap jasad-jasad mereka, kira-kira apa yang akan Anda kenang dari mereka? Silakan Anda telisik nama-nama politisi di Senayan itu. Adakah dari nama-nama itu mampu membuat Anda bangga dan bersemangat menceritakan kepada anak cucu sebagai figur-figur negarawan yang patut dijadikan teladan? Adakah karya besar mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, mewariskan undang-undang hebat, yang menjadi pijakan terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial sebagaimana konstitusi telah memberi amanat? Siapakah dari nama-nama itu? Adakah dari mereka yang layak dikenang?

Sejak pertama dilantik, hiruk-pikuk orang-orang yang berpretensi wakil rakyat di DPR itu tak lepas dari berlomba mengeruk uang negara, nota bene uang pajak jerih payah rakyat. Ingat, dari Rp 1.086 triliun total anggaran penerimaan negara, sebanyak Rp 708 triliun (hampir 70%) berasal dari pajak! Namun penggunaan ‘uang keringat nasional’ ini bukannya terdistribusi kembali ke rakyat menuju keadilan sosial dan kemakmuran, tapi lebih terkonsentrasi untuk mengongkosi gaya hidup hedonis orang-orang DPR. Tidak partai lama, tidak partai baru era ‘reformasi’, semua sama saja. Minta mobil mewah, laptop, dana aspirasi, rumah aspirasi, jalan-jalan studi bodong ke hampir seluruh penjuru dunia, padahal substansinya ramai-ramai menggangsir kas negara bermodus perjalanan dinas, lalu sebagian disetor ke kas partai, sebagian lagi masuk kantonge dhewe. Bermewah-mewah, bergelimang fasilitas. Lupa utang negara masih menumpuk, lupa jutaan rakyat miskin keleleran. Sementara itu skandal demi skandal mencuat keluar, dari perselingkuhan, skandal korupsi besar-besaran, sampai pariporno.

Proyek mewah gedung baru DPR RI itu adalah puncaknya. Catat, inilah monumen dekadensi anggota DPR RI, sebuah monumen kemerosotan moral elite Indonesia suatu masa anno 2009-2014. Mereka ngotot kebobrokannya diabadikan, maka jadilah. Saya mengusulkan untuk nama gedung baru itu sebut saja Burj Al-Alie (Menara Alie), dinisbatkan pada sang Ketua yang paling tanpa risih, tanpa malu dan pernyataan-pernyataannya layak dinobatkan sebagai the worst politician ever. Kebetulan disain gedung kontroversial dengan bentuk kopong di bagian tengah itu memunculkan interpretasi seolah menegaskan makna monumen tentang mereka: kopong akal, kopong hati nurani, kopong budi pekerti. Ajaib, disain yang muncul tanpa sayembara nasional itu seperti klop dengan karakteristik mereka.

Kita sebenarnya berharap bukan seperti itu wakil-wakil kita di DPR. Soal gedung sebenarnya bisa diselesaikan dengan mengurangi jumlah anggota DPR melalui amandemen UU Susduk DPR RI, agar gedung lama tetap liveable dan kawasan hijau Senayan tidak dikorbankan. Triliunan rupiah uang pajak bisa dihemat dan diredistribusikan kepada rakyat untuk mempercepat pemerataan kemakmuran. Lagipula buat apa anggota DPR banyak-banyak sampai 560 orang? India dengan populasinya 1,2 miliar orang, anggota parlemennya cuma 545 orang. Indonesia yang populasinya cuma 237 juta orang, anggota DPR RI idealnya cukup 300 atau 330 orang. Dan masih banyak varian-varian lainnya. Apalagi staf ahli banyak-banyak sampai 5 orang per 1 anggota DPR, ternyata juga tidak berbanding lurus dengan prestasi dan kinerja mereka. Sayang sekali, yang bisa bervisi begini cuma para negarawan dan itu kita tak punya.

Keterangan penulis:
Penulis adalah koresponden detikcom di Belanda. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan redaksi.

(es/es)

Apa Susahnya SBY Perintahkan Marzuki Batalkan Gedung Baru DPR?

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 11/04/2011 | 12:36 WIB Apa Susahnya SBY Perintahkan Marzuki Batalkan Gedung Baru DPR?

Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo meminta agar semua pihak tidak bersandiwara dan pencari pencitraan soal rencana pembangunan gedung baru DPR. Ia menegaskan, kalau Presiden SBY dan Partai Demokrat memang serius dan tidak hanya sekedar mengambil momentum untuk pencitraan dari isue pembangunan Gedung DPR, SBY tinggal memerintahkan kader Partai Demokrat Marzuki Alie yang juga Kertua DPR untuk meng umumkan penundaan atau pembatalan pembangunan gedung baru DPR yang mendapat protes dan kecaman publik.

“ Apa susahnya? Kecuali kalau memang isue pembangunan gedung DPR ini sengaja digoreng dengan dua keuntungan bagi Partai Demokrat dan Istana,” tandas Bambang Soesatyo dalam rilisnya yang dikirimkan ke jakartapress.com, Senin (11/4/2011).

Pertama, pencitraan. Bambang menilai, seolah-olah Presiden SBY dan Partai Demokrat pro publik ddengan permainan di atas panggung menunjukan kekecewaan terhadap Marzuki. Kedua, pengalihan isue. Yakni, karena kita tahu setelah isue bom mereda, tidak ada isu lain kecuali isue Malinda dee dan debt colector yang muncul mengimbangi meruaknya isu tudingan pemuka agama atas sejumlah kebohonan baru pemerintah dan wikileaks yang sangat memojokkan Istana serta isu Century dan mafia pajak yang kendati berhasil digagalkan namun publik masih terus menaruh perhatian dan menunggu perkembangan kasus terssebut.

“Yang menjadi pertanyaan, apa susahnya SBY perintahkan Marzuki. Dan Marzuki apa susahnya umumkan penundaan untuk waktu yang tidak terbatas sambil hitung ulang bangunan yang sederhana sesuai kebutuhan dan semua pihak diajak berperan mulai dari audit kebutuhan ruangan anggota, ketersediaan yg ada dan kekuarangannya. Saya yakin isu gedung DPR segera berakhir,” papar politisi Partai Golkar.

“Tapi saya lihat banyak pihak terpancing masuk dalam pusaran penggorengan isu gedung baru DPR yang sengaja dimainkan. Di satu sisi Marzuki dibiarkan ‘kekeh’, agar perhatian tertuju ke DPR, sementara pemerintah mengambil manfaatnya dengan himbauan penundaan dan efisiensi yang simpatik sekaligus menenggelamkan berbagai isu panas seperti: kebohongan, wikileak, century, mafia pajak,” ungkap Bambang. (ari)

Aneh Jika Marzuki Berani Lawan SBY

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 12/04/2011 | 15:22 WIB Aneh Jika Marzuki Berani Lawan SBY

Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai, jika Ketua DPR Marzuki Alie tidak sejalan dengan imbauan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada isu realisasi pembangunan gedung baru DPR, maka debat publik tentang gedung baru DPR tak lebih dari pengalihan isu.

“Tidak masuk akal jika Marzuki sebagai kader Partai Demokrat (PD) berani berseberangan dengan Ketua Dewan Pembina PD yang juga presiden RI,” tegas Bambang Soesatyo dalam rilisnya yang dikirimkan ke jakartapress.com, Selasa (12/4/2011).

Menurut Bambang, jika imbauan atau sinyal instruksi SBY itu tidak dipatuhi, berarti sikap Marzuki tentang gedung baru DPR itu patut diduga merupakan skenario untuk mengalihkan perhatian publik.

“Marzuki pasang badan dan siap menjadi sasaran tembak. Emosi publik diaduk-aduk. Tujuannya, agar publik tidak lagi menggunjingkan isu strategis lain, terutama isu yang bersumber dari dokumen Wikileaks, skandal Century, Mafia pajak maupun tudingan pemuka agama tentang kebohongan pemerintah,” tegas vokalis DPR ini.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, polemik realisasi gedung baru DPR memang ampuh dan kelihatannya akan terus dieskalasi agar isus-isu panas seperti disebut diatas lolos dari perhatian Publik. (ari)

Soal Gedung Baru, Ketua DPR Jangan ‘Budeg’

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 10/04/2011 | 11:38 WIB Soal Gedung Baru, Ketua DPR Jangan 'Budeg'

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo  meminta Ketua DPR Marzuki Alie jangan mengisolasi DPR dari rakyat. Karena dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR, Marzuki harus bijaksana dan kompromistis dalam merealisasikan pembangunan gedung baru DPR.

“Jika Marzuki terus mengabaikan aspirasi rakyat, saya khawatir DPR periode sekarang dinilai hanya mengakumulasi masalah yang eksesnya bisa saja tidak menguntungkan semua pihak,” seru Bambang Soesatyo dalam rilisnya yang dikirimkan ke jakartapress.com, Minggu (10/4/2011).

Saat ini, tegas Bambang, langkah paling bijaksana adalah menunda realisasi pembangunan gedung baru DPR. Sebab, penundaan akan mendinginkan suasana, sehingga energi DPR dan pemerintah bisa digunakan untuk mengelola masalah lain yang lebih strategis.

“Publik menilai anggaran gedung baru terlalu besar, sementara beberapa bangunan gedung di kompleks DPR belum maksimal pemanfaatannya,” tutur politisi Golkar.

Ia mengingatkan, dua masalah tersebut harus direspons Marzuki. “Saya sarankan agar anggaran gedung baru itu dikaji ulang. Hindari kesan DPR ingin bermewah-mewah dengan anggaran sebesar itu,” tandas Bambang Soesatyo .

Menurutnya, Marzuki juga perlu menjelaskan alasan DPR tidak atau belum menggunakan gedung lain di kompleks DPR sekarang ini. “Publik berasumsi bahwa membangun gedung baru tidak efisien karena masih ada bangunan yang belum dimanfaatkan,” ungkap vokalis DPR ini.

Bambang menegaskan, penundaan menjadi relevan dengan imbauan presiden tentang efisiensi penggunaan anggaran. “Imbauan presiden itu mendapat dukungan yang luas, sementara DPR terus menjadi sasaran kecaman publik. Kalau Marzuki terus bersikeras, DPR akan terisolasi dari rakyat,” paparnya.

Soal rencana pembangunan gedung baru DPR, lanjut dia, Ketua DPR harus mengutamakan aspirasi rakyat, dan jangan tutup telinga atau ‘budeg‘ saran atau kritikan rakyat. “Realisasi gedung baru DPR bukan soal takut atau berani, salah atau benar. Masalahnya adalah kesediaan mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan DPR efisien menggunakan anggaran negara,” seru Bambang. (jpc)

Selasa, 12/04/2011 17:39 WIB
Akbar: Harusnya Anggota DPR Tangkap Pesan SBY Soal Gedung Baru
Adi Lazuardi – detikNews

Jakarta – Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung meminta anggota DPR menangkap pesan dari SBY soal pembangunan gedung baru DPR. Menurut Akbar, SBY sudah mengirim sinyal gedung baru tidak perlu dibangun karena mengingat kondisi masyarakat saat ini.

“Presiden sudah memberikan sinyal tidak perlulah dibangun dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang ini dan harus menghemat. Itu seharusnya sudah bisa ditangkap oleh para anggota dewan,” ujar mantan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Akbar mengatakan itu di sela-sela seminar ‘Capres Independen’ di Akbar Tandjung Institute, Kompleks Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2011).

Tujuh fraksi di DPR bersikukuh membangun gedung baru DPR meski masyarakat mengecam, bahkan mengajukan gugatan perdata. Akbar menduga pihak-pihak yang bersikukuh itu karena ada kepentingannya.

“Ya kalau ada kesan ngotot seperti itu, bisa saja muncul ada dugaan-dugaan. Ada prasangka-prasangka yang bisa saja mengakibatkan ada sesuatu yang menjadi kepentingan,” kata dia.

Akbar menilai, gedung DPR yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menampung kegiatan anggota DPR. Namun jika gedung baru itu untuk menampung staf anggota DPR, Akbar mengatakan, biayanya tidak akan mahal.

Akbar menjelaskan, Partai Golkar memang mendukung pembangunan, namun bukan gedung mewah. Golkar mendukung pembangunan untuk menampung jumlah staf DPR yang semakin banyak.

“Kalau itu saya kira wajar saja. Tapi kalau untuk membangun ruangan yang mewah, saya kira Golkar juga tidak setuju,” tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, hanya dua dari tujuh fraksi yang menolak pembangunan gedung baru, yakni FPAN dan F-Gerindra. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menyayangkan sikap FPDIP yang menunda, tapi tidak dimasukkan dalam kesimpulan rapat.

Menanggapi itu, Marzuki memastikan tidak ada pernyataan menolak dari FPDIP. Dia juga mengakui mempunyai bukti rekaman seluruh pembicaraan dalam rapat.

(nik/fay)

Baca Juga :

Selasa, 12/04/2011 17:02 WIB
Gedung Baru DPR Atau 32.000 Sekolah Baru
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Gedung Baru DPR Atau 32.000 Sekolah Baru

Jakarta – Rencana DPR membangun gedung baru terus mendapat penolakan. Koalisi LSM mempertanyakan kengototan DPR membangun gedung baru.

“Jumlah gedung sekolah dasar hingga menengah atas seluruh Indonesia yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 170 ribu sekolah. Apabila anggaran gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun digunakan untuk membangun sekolah maka dapat dibangun 32 ribu gedung sekolah baru,” ujar Wakil Ketua YLBHI, Alfon Kurnia Palma, membacakan sikap koalisi LSM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Hal ini disampaikan Alfon usai mengirim somasi ke Sekjen DPR menyangkut pembangunan gedung baru DPR.

Alfon mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru DPR masih dibutuhkan rakyat. Anggaran untuk membangun 36 lantai gedung baru DPR dapat digunakan untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Dana itu dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat sebanyak 22 juta penduduk Indonesia. Dapat untuk pengadaan sawah baru seluas 20 hektar dan membangun 11.600 rumah sederhana,” terangnya.

Karena itu, penolakan gedung baru DPR akan digelar di beberapa wilayah di Indonesia. Warga kota Padang, Medan, Aceh, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado dan lainnya akan memprotes pembangunan gedung baru DPR.

“Menolak gedung baru dewan penderitaan rakyat, koalisi LSM mempersiapkan gugatan di 15 daerah. Kami mendesak DPR membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR dan mengembalikan anggaran ke negara. DPR meminta maaf secara terbuka melalui sidang paripurna DPR atas rencana pembangunan gedung baru DPR,” jelasnya.

(van/gun)

Selasa, 12/04/2011 10:47 WIB
SBY Ditengarai Diam-diam Setujui Pembangunan Gedung DPR
Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Presiden SBY dinilai hanya bermain pencitraan saja dengan meminta penundaan dan pembatalan pembangunan gedung lembaga-lembaga negara. Buktinya, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY tidak bertindak apa pun untuk menghentikan pembangunan gedung Rp 1,1 triliun itu.

“SBY isyaratkan setuju, kader Demokrat tidak ada yang ditegur atau diberi sanksi, atas persetujuan gedung baru DPR,” kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, di Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Logikanya, lanjut Emerson, seandainya SBY benar menolak atau meminta penundaan, selaku Ketua Dewan Pembina partai, dia akan bertindak nyata dan tegas, memerintahkan langsung kadernya di DPR memperjuangkan penolakan.

“Tidak memberikan teguran sama saja dengan memberikan persetujuan,” imbuh Emerson.

Ada baiknya, SBY membuktikan ucapannya soal imbauan penundaan pembangunan gedung baru DPR. Kader Demokrat mesti diperintahkan langsung menolak pembangunan.

“Itu sebagai tindakan nyata,” imbuhnya.

Pada Kamis (7/4), Presiden SBY sudah meminta agar pembangunan gedung pemerintahan yang dianggap tidak perlu, agar ditunda atau dibatalkan. SBY juga mengajak lembaga negara lain, termasuk DPR yang tengah getol berniat mewujudkan pembangunan gedung Rp 1,1 triliun untuk menghemat anggaran.

“Saya memahami ada urgensi, ada keperluan untuk bangun gedung dan perkantoran. Namun demikian, dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya persilakan untuk dilihat sekali lagi apakah masih ada yang bisa diefisienkan, atau adaptasi, atau penyesuaian lain,” kata SBY dalam rapat kerja pemerintah pusat dan daerah di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (7/4).

Sedangkan Mensesneg Sudi Silalahi pada Senin (11/4) menyatakan, “Presiden tidak dalam kapasitas melarang itu dan sebagainya. Yang disampaikan Presiden mungkin ke depan bisa lebih dihemat,”.

(ndr/nrl)

Senin, 11/04/2011 17:34 WIB
Wakil Ketua MPR: DPR Memaksakan Pembangunan Gedung Baru
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta – Rencana pembangunan gedung baru DPR dinilai terlalu dipaksakan. Kesepakatan melanjutkan pembangunan gedung baru DPR hanya diputuskan dalam rapat konsultasi yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

“Kami menyayangkan karena itu diputuskan menjelang akhir masa sidang sehingga terkesan dipaksakan dan agak sulit direspons dalam masa sidang. Oleh karenanya saya membuat surat resmi keapada pimpinan DPR yang intinya meminta pembatalan atau setidaknya penundaan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR,” ujar Wakil Ketua MPR, Lukman, Hakim Saifuddin, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2011).

Lukman menuturkan, pengambilan keputusan terkait gedung baru DPR bermasalah. Karenanya ia meminta agar pimpinan DPR membawa keputusan kontroversial itu ke rapat paripurna DPR usai reses nanti.

“Kami sebagai anggota DPR meminta agar proses pembangunan gedung baru DPR ditunda atau dibatalkan seraya meningkatkan kinerja anggota DPR menyerap aspirasi rakyat. Rencana pembangunan gedung baru DPR perlu dibawa ke rapat paripurna DPR. Karena jika dibiarkan tanpa landasan hukum yang kuat bisa menimbulkan masalah ke depan,” tuturnya.

Menurut Lukman, pembangunan gedung baru DPR belum mendesak.Gedung Nusantara I DPR dipandang masih mampu menampung anggota DPR.

“Memberatkan beban anggaran negara padahal pada saat bersamaan negara membutuhkan dana yang besar untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pembangunan gedung baru DPR juga meninbulkan penolakan masyarakat. Selain itu di daerah akan berlomba-lomba membangun kantor baru tanpa kaji kelayakan yang memadai,” ungkap Ketua DPP PPP ini.

Karenanya ia berharap pimpinan DPR segera merespon suratnya tersebut. “Kondisi ini akan memicu ketimpangan kepada masyarakat. Keputusan melanjutkan gedung baru DPR hanya bersandar rapat konsultasi dan pimpinan fraksi DPR. Keputusan itu tak punya legal yang kuat karena rapat tertinggi di DPR adalah rapat paripurna,” tuturnya.

(van/ndr)

Baca Juga :

Jurang Lebar Ucapan & Tindakan

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 10/04/2011 | 12:37 WIB Jurang Lebar Ucapan & Tindakan

JIKA kita bertanya kepada para penyelenggara negara, “apakah mereka berkomitmen terhadap kepentingan nasional?” Mereka akan menjawab secara serentak: iya, kami sangat berkomitmen terhadap kepentingan nasional.

Tetapi, jawaban semacam ini hanya sebatas jawaban dimulut, hanya untuk menyelamatkan muka saja. Jika ditinjau dari segi perbuatan dan tindakan, maka belum tentu jawaban itu benar. Inilah masalahnya sekarang: sangat sedikit dari para penyelenggara negara saat ini yang konsisten antara ucapan dan tindakan.

Ambillah contoh, bagaimana sikap partai-partai politik terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Hampir semua partai politik di parlemen mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, tetapi hanya dua partai yang melakukan “walk-out” saat menolak rencana keblinger itu. Bagaimana bisa sebuah partai dikatakan membela kepentingan nasional dan rakyat, jika mereka menyetujui pembangunan sebuah proyek raksasa dengan mengorbankan begitu banyak uang rakyat dan hal itu dilakukan di tengah-tengah banyaknya persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Sekarang, marilah kita mengambil contoh lain, yaitu sikap Presiden SBY yang tegas menolak pembangunan gedung mewah itu. Kita patut mengapresiasi sikap tegas presiden itu, tetapi kita patut pula mempertanyakan apa maksud presiden itu. Pasalnya, jika presiden memang menolak pembangunan gedung itu, kenapa beliau tidak memerintahkan partai Demokrat 100% menolak rencana gedung baru itu.

Kalau memang presiden SBY menolak proyek gedung baru itu karena dalih menghamburkan uang rakyat, kenapa pula Presiden SBY tidak menyetop pembayaran utang luar negeri Indonesia kepada negeri-negeri imperialis. Bukankah pembayaran utang luar negeri telah menggerus hampir separuh dana APBN setiap tahunnya.

Dan, satu hal penting lagi, kalau memang Presiden prihatin dengan kondisi rakyat, kenapa pula dia tidak segera menyetop kebijakan neoliberalnya. Bukankah sumber dari segala kemiskinan dan kesengsaraan rakyat itu asal-muasalnya dari sistim neoliberalisme atau imperialisme.

Oleh karena itu, untuk melihat serius dan tidaknya ucapan sang pemimpin, ada baiknya kita melihat dari keseluruhan sepak-terjang kebijakan dan tindakan politiknya. Jika ada partai yang mengaku membela rakyat, maka periksalah kebenaran kata-katanya itu dalam tindakan politiknya. Dengan cara itu, kita bisa membedakan mana ucapan yang serius dan mana yang palsu, mana emas dan mana pasir.

Kekuasaan politik macam apapun pasti membutuhkan konsensus dari berbagai sektor sosial. Kalau kaum progressif mendapatkan konsensus sosial itu dengan proses penyadaran rakyat dan partisipasi politik, maka kaum kanan akan menggunakan manipulasi dan tipuan untuk meraih konsensus. Dengan demikian, manipulasi dan kebohongan bukan saja melekat pada kaum kanan, tetapi juga bahwa hal itu merupakan gaya politik mereka untuk bisa berkuasa. (Berdikarionline)

Senin, 11/04/2011 18:29 WIB
Gedung Baru DPR, Siapa Untung?(5)
FITRA: Ada Indikasi Pemburu Rente Dalam Pembangunan Gedung DPR
M. Rizal – detikNews

 FITRA: Ada Indikasi Pemburu Rente Dalam Pembangunan Gedung DPR

Jakarta – Forum Nasional untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada sejumlah kejanggalan dalam rencana proyek pembangunan gedung baru DPR. Kejanggalan itu, di antaranya soal biaya awal yang diusulkan dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,1 triliun. Padahal di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2010 dan 2011 memang telah disebutkan Rp 1,1 triliun.

“Ini ada indikasi kuat oknum-oknum pemburu rente dalam pembangunan gedung baru itu,” tegas Sekretaris FITRA Yuna Farhan yang juga menjadi Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untul APBN Kesejahteraan ini.

Berikut petikan wawancara M Rizal dari detikcom dengan Yuna Farhan:

Bagaimana tanggapan FITRA atas pembangunan gedung DPR?

Kami tidak setuju dan harus dibatalkan. Kami paham DPR memerlukan supporting system memadai. Namun pembangunan gedung baru bukanlah prioritas dan jawaban terhadap rendahnya kinerja DPR. Tidak ada jaminan ruang DPR yang besar di Gedung Baru serta merta meningkat kinerjanya.

Dengan anggaran berbasis kinerja, setiap sen yang dikeluarkan oleh negara harus bisa diukur kinerjanya. Seharusnya DPR lebih membenahi sistem kerja di internalnya dan mengembalikan kepercayaan publik.

Ini merupakan sebuah ironi, pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk instrumen pemerataan pendapatan digunakan untuk membangun gedung yang hanya dinikmati segelintir elit Senayan. Sementara pogram kemiskinan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) justru malah didanai dari utang. Sebagai pembayar pajak, kami tidak rela uang kami digunakan untuk membangun Gedung Baru DPR itu.

Adakah kejanggalan yang ditemukan dalam rencana pembangunan gedung baru itu?

Iya memang ada kejanggalan. Kejanggalan itu bisa dilihat dari usulan harga. Awalnya kan nilai pembangunan yang diusulkan itu Rp 1,8 triliun, lalu ini dikritik oleh masyarakat. Lalu turun menjadi Rp 1,6 triliun, lalu turun lagi menjadi Rp 1,3 triliun dan terakhir turun menjadi Rp 1,1 triliun.

Nah, dari penurunan nilai biaya untuk membangun gedung baru dari usulan pertama sampai terakhir ini menunjukkan bahwa sejak awal harga yang diusulkan di atas dari kebutuhan sebenarnya. Ini ada indikasi kuat oknum-oknum pemburu rente dalam pembangunan gedung. Pemburu rente yang saya maksudkan itu adalah ya anggota dan pimpinan DPR, di Sekretariat Jenderal DPR dan vendornya juga.

Memang dari data Rencana Anggaran Belanja 2010 dan 2011 itu disebutkan angka untuk anggaran membangun gedung baru sebesar Rp 1,1 triliun. Ini kan baru gedung aja belum untuk sistem IT dan perangkat di dalamnya, termasuk listriknya.

Ketidakwajaran juga terlihat dalam biaya konsultasi gedung yang selalu berubah-ubah. Awalnya dibilang Rp 50 miliar, berubah jadi Rp 20 miliar, sekarang Rp 18 miliar sekian, kemarin Sekretariat Jenderal DPR merevisi angka jadi Rp 14,5 miliar. Ini kan aneh, makanya Senin (11/5/2011) ini kami akan mengajukan gugatan tentang rencana pembangunan gedung baru DPR ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apakah itu artinya ditemukan indikasi para pimpinan DPR menerima untung sehingga ngotot untuk tetap melanjutkan pembangunan?

Yang perlu dicurigai selain pimpinan DPR sebenarnya adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal DPR itu sendiri. Hal ini terlihat dari penunjukan langsung Konsultan Perencana, padahal di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah di memungkinkan adanya sayembara.

Soal pembangunan gedung-gedung lembaga eksekutif yang menghabiskan dana tidak sedikit, yakni di atas Rp 100 miliar, bagaimana?

Sejak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 disusun, kami sudah menemukan pembangunan gedung, perawatan maupun pengadaan tanah yangg totalnya Rp 6 triliun untuk gedung pemerintah, DPR dan DPR memang sarat pemborosan. Pada pidato Nota Keuangan, Presiden SBY mengatakan, prioritas APBN 2011 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja modal. Jadi, tidak akan ada artinya bagi pertumbuhan ekonomi, jika belanja modal dialokasikan untuk pembangunan gedung-gedung bagi DPR dan pemerintah.

Imbauan Presiden SBY yang mengimbau penghentian membangun gedung baru DPR hanya kosmetik politik kalo tidak disertai tindakan konkret. Sesuai UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan keuangan negara. Kalau presiden serius dengan ucapannya itu, dengan mudah dapat menghentikan pembangunan gedung dengan memerintahkan Menteri Keuangan untuk menunda pencairan anggaran gedung. Apalagi Presiden merupakan lokomotif Sekretariat Gabungan (Setgab) dan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, di mana banyak kader partainya yang mayoritas ada di DPR. Kenyataannya apa?

Menurut anda, idealnya ruang bagi anggota DPR seperti apa?

Saat ini menurut pengajuan anggota yang menolak sudah cukup ideal. Tapi yang terpenting saat ini bagi DPR bukan soal besar, mewah dan mahalnya ruangan. Tapi bagaimana kesungguhan mereka merepresentasikan kepentingan rakyat. Ini sudah dilakukan apa belum oleh para anggota legislatif itu sekarang ini. Kan belum. Jadi saya kira yang ada saat ini, ya sebenarnya sudah cukup lah.

Apakah ruangan untuk anggota DPR sebaiknya disamakan dengan ruangan Dirjen Kementerian? Atau bagaimana?

Begini, menurut saya, ruang kerja bagi pejabat eselon I dan II di Direktorat Jenderal di sejumlah Kementerian pemerintah memang itu kan orang atau pejabat yang memimpin ratusan birokrasi, sehingga wajarlah ruang agak besar. Tapi bagi anggota DPR, ruangan tidak perlu sebesar ruang Direktur Jenderal (Dirjen). DPR justru harus menjadi lokomotif dalam penghematan anggaran, bagaimana DPR bisa mengkritisi anggaran yang diajukan pemerintah, kalau DPR-nya sendiri melakukan pemborosan seperti itu.

(zal/iy)

Baca Juga :

Laskar Gerindra Jadikan SBY Saksi Gedung Baru DPR

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 17/04/2011 | 20:56 WIB Laskar Gerindra Jadikan SBY Saksi Gedung Baru DPR

Jakarta – Laskar Gerindra meminta Pengadilan memanggil Presiden SBY sebagai saksi sidang gugatan terhadap pembangunan gedung baru DPR, dalam persidangan perdana gugatan Citizen Law Suit Pembatalan Pembangunan Gedung Baru DPR yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/4/2011).

Demikian Ketua Laskar Gerindra, Habiburokhman SH yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi, dalam siaran persnya yang disampaikan ke jakartapress.com, Minggu (17/4/2011), terkait sidang perdana Gugatan Citizen Law Suit Rakyat Indonesia Pembatalan Gedung Baru  DPR dan Permintaan kepada Majelis Hakim agar Presiden SBY dijadikan saksi yang memperkuat gugatan.

“Pada persidangan perdana tersebut kami akan mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim agar memanggil Presiden SBY ke persidangan untuk menjadi saksi yang memperkuat dalil-dalil gugatan CLS ini. Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement),” tegas Habiborokhman.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pidatonya pada tanggal 7 April lalu Presiden SBY secara garis besar menyatakan penolakannya terhadap pembangunan gedung baru DPR. Secara jelas SBY mengatakan bahwa jika pembangunan gedung baru DPR tidak memenuhi standar kepatutan sebaiknya ditunda dulu.

“Pidato Presiden SBY 7 April tersebut sangatlah positip dan menunjukkan keberpihakan pada rakyat banyak yang sebagian besar memang menolak pembangunan gedung baru DPR .Sayangnya pidato Presiden SBY tersebut ternyata tidak diindahkan oleh DPR,” tandas Ketua Laskar Gerindra.

Menurutnya, pengajuan Presiden SBY sebagai saksi yang menguatkan gugatan ini akan disampaikan secara lisan dan secara tertulis dengan surat resmi pada saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim. “Pengajuan ini dilakukan pada sidang perdana guna memberi waktu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melayangkan reelass panggilan sidang kepada Presiden SBY dengan memperhatikan kesibukan Presiden SBY sebagai kepala negara,” jelasnya.

Kesaksian Presiden SBY, lanjutnya, akan menguatkan dalil-dalil gugatan kami secara sangat signifikan. Presiden SBY memenuhi kualifikasi untuk bersaksi dalam perkara ini karena dalam hukum acara perdata saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam konteks pembangunan gedung baru DPR, dapat dikatakan bahwa Presiden SBY merupakan salah satu saksi yang terpenting.

“Sebagai Presiden yang telah menjabat dua periode SBY tentu mengetahui proses rencana pembangunan gedung DPR tersebut yang memang melanggar azas kepatutan sejak awal dan seharusnya bisa saja dibatalkan oleh DPR,” paparnya.

Dikemukakan pula, Presiden SBY juga dipastikan mengetahui bahwa memang masih banyak prioritas pembangunan lain yang jauh lebih mendesak dibanding membangun gedung baru DPR seperti membangun sekolah-sekolah yang rubuh, membangun monorail atau memperbaiki jalan lintas propinsi yang rusak parah.

Laskar Gerindra menegaskan, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk menolak permintaan pemanggilan Presiden SBY sebagai saksi yang menguatkan gugatan. Sebab mengajukan saksi merupakan hak para pihak yang berperkara,”  .

“Kami juga yakin bahwa Presiden SBY akan hadir untuk memberikan kesaksian mengingat sikap beliau yang selama ini memang peduli terhadap kegelisahan rakyat.SBY juga dikenal sebagai sosok yang memberikan suri tauladan kepada rakyat dengan pola hidup yang sederhana. Kami berharap Presiden SBY tidak akan mengecewakan rakyat yang memang tidak menginginkan pembangunan gedung baru tersebut,” lanjutnya. (ari)

Gedung Baru DPR

Senin, 18 April 2011 13:32 WIB
Cuma Ikon, Gedung Baru DPR Dinilai tak Bermanfaat Bagi Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –  Koordinator investigasi dan Advokasi Foru Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi menilai DPR sudah seharusnya menghentikan pembangunan gedung DPR. “Gedung itu merupakan ikon kekuasaan DPR,” katanya saat dihubungi pada Senin, (18/4).

Meski ada kemungkinan perubahan desain, menurut Uchok, rencana itu tetap harus dihentikan. Pembangunan gedung, ujarnya tidak akan berpengaruh pada kehidupan rakyat dan citra DPR dimata rakyat.

Ia mengatakan citra DPR di mata masyarakat sudah terlanjur buruk. Jika pembangunan itu tetap dilakukan, citra tersebut tidak akan membaik. “Tunggu 2-3 tahun dulu dan DPR harus memperbaiki citranya di mata rakyat dan itu harus dibuktikan,”  katanya.

Caranya, dengan benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat. “Jangan sampai kritikan masyarakat tidak didengarkan atau ditolak,” tegasnya. Selama ini, ia menilai aspirasi rakyat sering diabaikan, seperti persoalan gedung baru tersebut. “DPR hanya mencari keuntungan saja,” katanya.

Sementara, gugatan hukum sipil yang diusung Fitra, baru pada tahap penyelesaian administrasi. Proses mediasi pun belum akan dilakukan. Uchok juga mengatakan belum tahu kapan sidang gugatan tersebut akan digelar.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Reporter: Esthi Maharani
07
Apr
11

Kenegarawanan : Pembangunan Gedung DPR RI Boros

PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR RI BOROS

Kamis, 07/04/2011 | 17:21 WIB

Pembenaran Ketua DPR RI atas keberadaan Gedung Baru DPR RI berdasarkan pemikiran tentang penyediaan fasilitas bagi ruang kerja 5 (lima) orang Tenaga Ahli bagi setiap Legislator, merujuk Kongres di negeri Paman Sam 1 (satu) Legislator dibantu 15 (lima belas) Tenaga Ahli, adalah patut dipertanyakan kebenarannya, mengingat kriteria kemanfaatan demi azas Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari segi jumlah maka akan diperoleh seputar 2750 orang Tenaga Ahli, ditambah pengurus Gedung maka dapat dicapai angka 3500 orang termasuk Legislator yang menghuni Gedung Baru itu. Artinya akses pintu gerbang dan parkiran harus pula dibangun sedemikian rupa agar mampu melayani tambahan lalulalang ke 3500 orang itu. Belum lagi faktor2 pendukung seperti utilitas tenaga listrik, air bersih, air kotor, mekanikal, pemeliharaan gedung, perabotan gedung, catering, messenger, dlsb.

Padahal kini adalah era telematika digital yang sudah lama mengenal pola kerja seperti layanan jarak jauh Tenaga Ahli semisal mobile marketing, mobile office, remote expertise services back up dlsb. Sehingga seharusnya tidak perlu dihimpun ke 3750 Tenaga Ahli itu terpusat dalam satu gedung, bukan ?

Dengan pola Tenaga Ahli Jarak Jauh itu akan dapat diperoleh penghematan biaya kapital dan operasional yang pasti jauh lebih rendah daripada penyediaan gedung baru , selain si Tenaga Ahli juga akan jauh lebih senang karena cukup bekerja dari rumahnya sendiri ataupun dari tempat dimana yang bersangkutan biasa bekerja. Selebihnya, si Legislator tidak harus terbatas pula ber Tenaga Ahli hanya 5 (lima) orang saja tapi bisa lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimanapun, jumlah Tenaga Ahli dapat mewakili tingkat kinerja kompetensi si Legislator itu sendiri.

Dan yang lebih penting lagi, karena pembiayaan fasilitasi Tenaga Ahli menjadi sedemikian rendahnya, maka seharusnya cukup dibiayai dari kantong si Legislator sendiri (cost effectiveness). Hal ini juga bagian daripada ukuran kompetensi dan kapasitas, artinya bagi Legislator yang berkompetensi tinggi bisa lebih berhemat, dan bagi yang tidak, akan lebih menguras kantong. Namun bagi beberapa Legislator yang masih punya kegiatan bisnis di luar Senayan, pembiayaan Tenaga Ahli menjadi tidak berarti, karena bagi mereka Tim Tenaga Ahli inilah yang berperan harian sebagai pemain pengganti bagi yang bersangkutan di Senayan.

Pada intinya, manfaatkanlah teknologi telematika digital seoptimal mungkin guna dukungan fasiitasi kerja Legislator yang terhormat dengan biaya hemat sehingga selamatkan uang rakyat, selain sikap Kenegarawanan Legislator dituntut lebih daripada sekedar sebagai Pekerja Politik.

Jakarta, 6 April 2011

Komite Nasionalis Pancasila,

Pandji R Hadinoto / eMail : komnaspan45@yahoo.com

Baca Juga :

Jumat, 08/04/2011 08:40 WIB
Demi Gedung Baru, DPR Abaikan Protes Rakyat
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Hasil Rapim DPR: Pembangunan Gedung Baru Jalan Terus

Jakarta – DPR memutuskan melanjutkan rencana pembangunan gedung baru DPR. Langkah ini sungguh di luar dugaan, wakil rakyat mengabaikan keluhan rakyat.

Keputusan tersebut juga hanya diambil dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi DPR, bukan melalui rapat paripurna DPR. Keputusan ini mencatat konsistensi PAN dan Gerindra menolak gedung baru DPR. Lalu kemana PPP, PKB, PDIP, dan PKS yang sempat bersuara lantang menolak rencana ini?

Konsistensi DPR memang tak bisa dipegang. Tapi apakah DPR tidak mendengarkan keluhan rakyat?

“Kami sendiri heran, karena kami melihat  pembangunan gedung baru DPR ini tidak ada urgensinya. Mestinya DPR mendengarkan protes rakyat, melakukan perbaikan pada kinerjanya, bukan malah membangun gedung baru,” keluh sekretaris FPAN DPR, Teguh Juwarno, kepada detikcom, Jumat (8/4/2011).

PAN juga meminta maaf telah gagal memperjuangkan aspirasi rakyat. Terkadang keputusan DPR memang keputusan politik, bukan memenangkan suara rakyat.

“Kami minta maaf, ini realitas politik. Kami akan menempuh berbagai jalur untuk berusaha membatalkan dulu pembangunan gedung baru,” tutur Teguh.

Dari sudut yang berlainan, PD dengan tegas mengatakan bahwa kelanjutan gedung baru DPR sudah sesuai dengan amanat rakyat. Alasannya, seorang Presiden SBY sudah menyetujui hal tersebut, setidaknya menurut PD sendiri.

“Saya sudah dengar pidato presiden, artinya ditekankan soal urgensi dan efisiensi juga optimasi anggaran. Merespon apa yang disampaikan presiden sebagai penanggungjawab keuangan negara maka kita akan tanyakan ke Kementrian PU untuk menanyakan apakah terlalu mahal dan tidak layak biar dijawab oleh Kementerian PU,” tutur Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD, Marzuki Alie, kemarin.

Apa yang disampaikan Marzuki memang mewakili 7 fraksi yang mendukung kelanjutan gedung baru DPR. Penolakan PAN dan Gerindra juga tak bisa membuat DPR mendengarkan aspirasi rakyat, membatalkan gedung baru DPR.

“Tapi kalau mayoritas setuju dibangun ya kita nggak bisa apa-apa. Yang penting sikap kita jelas menolak,” ujar Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PAN, Taufik Kurniawan.

Pagi ini DPR akan menggelar rapat paripurna menutup masa sidang pertama tahun 2011. Akankah dalam rapat paripurna ini banjir interupsi anggota DPR terkait gedung baru DPR? Apa gunanya?

(van/rdf)

DPR Resmi Putuskan Gedung Baru Dilanjutkan 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 07/04/2011 | 19:04 WIB DPR Resmi Putuskan Gedung Baru Dilanjutkan

Jakarta-Rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan BURT akhirnya memutuskan untuk meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR. Dari 9 fraksi yang ada hanya dua yang menolak pembangunan gedung, yaitu Fraksi PAN dan Fraksi Partai Gerindra. Hasil keputusan rapat itu memutuskan untuk tidak membawa keputusan rapat konsultasi ini kedalam sidang paripurna DPR.

“Kita melakukan rapat konsultasi yang cukup panjang mulai dari jam 3-6 dengan dialog panjang dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan berdasarkan urutan-urutan pengambilan keputusan baik dari periode lalu sampai periode saat ini dan terakhir rapat konsultasi pada Oktober 2010 dimana disepakati untuk menunda pembangunan gedung sampai awal 2011 ini, secara mayoritas akhirnya menyetujui pembangunan gedung,” ujar Wakil Ketua DPR, Anis Matta yang didaulat oleh Ketua DPR Marzuki Alie untuk menjelaskan keputusan rapat.

Anis menjelaskan bahwa fraksi-fraksi yang memberikan persetujuan pembangunan gedung baru itu adalah karena sebelumnya semua fraksi sudah menyetujui hal itu dan semua protes masyarakat pun sudah diakomodir dalam perencanaan pembangunan gedung baru DPR tersebut mulai dari protes masyarakat mengenai persoalan efisiensi anggaran, dan lain-lainnya.

Khusus mengenai protes masyarakat mengenai anggaran yang dikatakan terlalu mahal, rapat juga memutuskan untuk lebih mengefisienkan anggaran yang sudah disetujui jika mungkin dan untuk hal itu diserahkan kepada kementrian PU. “Adapun alasan penolakan Fraksi PAN dan Fraksi Partai Gerindra, saya serahkan kepada masing-masing fraksi itu untuk menjelaskannya,” tambah Anis.

Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan dengan keputusan rapat ini diharapkan tidak ada lagi suara-suara yang menentang keputusan yang telah dibuat bersama ini. Selanjutnya menurut Marzuki rapat juga memutuskan untuk menanyakan kepada Kementrian Pekerjaan Umum apakah bangunan yang sudah direncanakan itu terlalu mahal, murah atau optimal. “Hasil rapat juga memutuskan untuk bertanya juga apakah ruangan yang direncanakan itu sesuai standar, diatas standar atau dibawah standar,” jelasnya.

Permintaan perhitungan ulang kepada PU mengenai harga dan beberapa aspek lainnya tersebut diyakininya juga tidak akan berlangsung lama. Dirinya yakin Kementrian Pekerjaan Umum dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal-hal teknis terkait rencana pembangunan gedung itu. ”Saya pikir PU tidak akan terlalu lama menghitungnya mreka punya ahli dan sudah menjadi pekerjaan mereka sehari-hari. Kami juga meminta PU untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kami ini orang politik tidak tahu hal-hal teknis, biar orang PU saja nanti yang menjelaskan mengenai hal-hal teknis,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Marzuki juga menyingung mengenai pidato Presiden SBY yang menurutnya sangat memperhatikan aspek kepentingan DPR. SBY menurut Marzuki sangat memahami kebutuhan DPR akan sarana pendukung. ”Namun memang beliau memberikan catatan bagaimana pembangunan aspek pendukung ini efisiensi bisa dilakukan sebaik-baiknya,” ujarnya.

DPR jelas Marzuki tidak bisa membatalkan keputusan yang telah dibuat pada 19 Oktober 2010 lalu untuk membangun gedung baru DPR. Pembatalan rencana pembangunan menurutnya justru akan mencoreng muka DPR. Ditanyakan mengenai pernyataannya bahwa dia akan membatalkan pembangunan gedung jika ada fraksi yang menolak, Marzuki menjelaskan bahwa pernyataannya itu berlaku pada saat diambil keputusan 19 Oktober 2010 lalu.

Rapat konsultasi saat itu jelas memutuskan untuk membangun gedung karena tidak ada satupun fraksi yang menolak. ”Kalimat saya tidak berlaku lagi saat ini, karena keputusan dulu telah dibuat. Pembatalan jika dilakukan akan menconreng muka DPR. Saat ini juga tidak dimungkinkan lagi untuk merubah apapun yang sudah diputuskan karena seluruh pekerjaan sudah berjalan. Lagipula hal ini sudah diputuskan sejak DPR periode lalu yaitu pada tahun 2008,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan fraksinya menyetujui dengan catatan efisiensi. Dirinya menegaskan bahwa keputusan ini mengikat bagi siapapun termasuk bagi fraksi yang tidak menyetujui. Penolakan Fraksi Partai Gerindra menurutnya juga tidak akan berpengaruh pada posisi anggota Fraksi Partai Gerindra yang menjadi Wakil Ketua BURT dan juga Ketua Panja Gedung DPR, Pius Lustrilanang. “Keputusan Fraksi Partai Gerindra harus dibedakan dengan posisi Pius. Walau fraksinya menolak bukan berarti harus menggeser Pius,” tegasnya. (wan)

PDIP Bantah Dukung Gedung Baru DPR 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 07/04/2011 | 22:54 WIB PDIP Bantah Dukung Gedung Baru DPR

Jakarta – Baru beberapa jam, rapat konsultasi pimpinan DPR RI memutuskan untuk melanjutkan pembangunan gedung baru DPR, Fraksi PDIP justru membantah telah merestui pembangunan gedung baru DPR. Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo mengaku, Fraksi PDIP tetap meminta rencana pembangunan gedung baru DPR ditunda terlebih dahulu.

“Kami tetap minta untuk menunda bangun gedung DPR. Dan tak ada istilah mendukung. Fraksi kami meminta penundaan pembangunan gedung dan mengkaji ulang,” kata Tjahjo Kumolo dalam rilisnya kepada redaksi media massa di Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Tjahyo menegaskan, sikap Fraksi PDIP DPR secara tertulis ini sudah ditayangkan pada rapat konsultasi DPR. “Sikap Fraksi PDI Perjuangan jelas tertulis. Intinya, meminta penundaan rencana pembangunan Gedung DPR dan perencanaan ulang,” papar Sekjen PDIP ini.

Sebagaimana diketahui, usai melalui perdebatan alot, rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan BURT, akhirnya memutuskan untuk meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR. Wakil Ketua DPR Anis Matta menjelaskan, dari sembilan fraksi yang ada, hanya dua yang menolak pembangunan gedung tersebut yaitu Fraksi PAN dan Fraksi Partai Gerindra.

Menurutnya, sikap sejumlah fraksi di DPR yang menolak pembangunan gedung baru DPR ternyata berubah saat rapat konsultasi. Hanya Fraksi PAN dan Fraksi Partai Gerindra yang konsisten menolak pembangunan gedung. “Dalam pembahasan tersebut (rapat konsultasi), hanya dua fraksi yang menolak yaitu Fraksi Gerindra dan PAN. Yang lainnya mendukung,” kilah Anis Matta saat jumpa pers di Gedung DPR, Kamis (7/4).

Menurut Anis, tujuh fraksi yang mendukung pembangunan gedung punya alasan realistis. “Karena melihatnya secara realistis dan sudah mendengar aspirasi masyarakat pada rapat konsultasi pada tanggal 19 Oktober 2010,” terang politisi PKS ini.

Sebagaimana diberitakan, rapat konsultasi semua fraksi, pimpinan DPR RI dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menghasilkan keputusan mayoritas mendukung rencana pembangunan gedung baru bagi anggota Dewan.

“Kita sampai pada kesimpulan berdasarkan pengambilan urutan-urutan keputusan, baik dalam hal dalam periode yang lalu dan yang sekarang yang menunda hingga 2011, dalam hasil pembahasan tersebut pembangunan gedung baru tersebut dilanjutkan,” kilah Anis pula.

DPR Lempar Isu Panas Gedung Baru ke PU
Dihadapkan pada dilema, Ketua DPR Marzuki Alie akhirnya menyerahkan permasalahan biaya gedung baru DPR kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menilainya. Pasalnya, Presiden SBY meminta untuk menghentikan pembangunan gedung yang mahal itu sedangkan DPR memutuskan untuk melanjutkan pembangunan itu.

Menurut Marzuki, Kementerian PU nantinya akan menilai apakah biaya gedung itu telah memenuhi standar, di bawah standar atau di atas standar. “Selain itu, PU juga akan menentukan mahal atau murahnya, biar Kementerian PU yang menjawab,” ujar Marzuki saat ditemui dalam rapat Lanjutan Gedung Baru DPR, di ruangan Pansus C DPR, Kamis (7/4/2011).

Sebelumnya, saat memberikan keterangan pers mengenai anggaran, Kamis (7/4), Presiden SBY menyatakan dalam catatannya pembangunan gedung DPR merupakan yang paling banyak menyedot anggaran. Diperkirakan gedung itu akan memakan biaya Rp1 triliun lebih.

Karena itu SBY meminta agar anggaran pembangunan gedung instansi negara dapat dihemat. Bahkan Presiden meminta untuk menunda pembangunan gedung yang tidak mendesak. “Saya mempersilakan untuk dilihat lagi apa bisa diefesienkan atau adaptasi yang lain sehingga segaris dengan semangat untuk efisiensi. Kemudian, memberikan alokasi anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, pengurangan kemiskinan,” tegas Presiden.

DPR tidak merespons imbauan tersebut dengan menghentikan rencana pembangunan gedung baru. Sebaliknya, DPR memutuskan untuk melanjutkannya. Setelah melakukan rapat konsultasi dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) seluruh fraksi dan Sekretariat Jenderal, DPR memutuskan untuk terus melakukan pembangunan gedung baru DPR.

“Secara mayoritas menyatakan setuju melanjutkan pembangunan gedung baru DPR,” ujar Wakil Ketua DPR, Anis Matta saat jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4).

Karena itulah Marzuki kemudian menyerahkan masalah anggaran itu kepada Kementerian PU. “Kita hanya merespons apa yang disampaikan Presiden tadi di dalam pidatonya,” kilah Ketua DPR.

(*/inc)

Rapat Konsultasi Gedung Baru DPR Tertutup 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 07/04/2011 | 17:21 WIB Rapat Konsultasi Gedung Baru DPR Tertutup

Jakarta – Rapat konsultasi DPR RI membahas rencana kelanjutan pembangunan gedung baru Dewan dilakukan secara tertutup. Dalam rapat ini, nampak hadir semua pimpinan DPR RI, perwakilan semua fraksi dan BURT.

Rapat konsultasi yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie ini merupakan kelanjutan dari rapat yang sebelumnya tertunda dua hari sebelumnya. “Berdasarkan kesepakatan semua peserta, rapat kali ini berlangsung tertutup,” tandas Marzuki seusai minta persetujuan semua peserta, di Gedung DPR, Kamis (7/4/2011).

Rapat konsultasi dimulai pada jam 15.12 WIB dan dipimpin langsung Ketua DPR Marzuki Alie. Rapat ini sempat molor satu jam lebih dari jadwal semula pukul 14.15 WIB.Selain soal rencana pembangunan gedung baru, rapat konsultasi ini juga membahas soal rancangan anggaran DPR tahun 2011.

Berikut ini daftar peserta rapat konsultasi:

1. Marzuki Alie (ketua DPR RI)
2. Priyo Budi santoso (wakil ketua DPR RI).
3. Pramono anung (wakil ketua DPR RI).
4. Anis matta (wakil ketua DPR RI).
5. Taufik kurniawan (wakil ketua DPR RI).
6. Saan mustopa (Fraksi Partai Demokrat).
7. Mulyadi (Fraksi Partai Demokrat).
8. Satya W. Yudha (Fraksi Partai Golkar).
9. Bambang Wuryanto (FPDIP).
10. Theodorus J koekerits (FPDIP.
11. Abdul hakim (FPDIP).
12. Rohmani (FPKS)
13. Alimin Abdullah (FPAN)
14. Teguh Juwarno (FPAN)
15. Hasrul Azwar (FPPP)
16. Romahurmuzy (FPPP)
17. Hanif Dakhiri (FKB)
18. Edhy Prabowo (F-Gerindra)
19. Ahmad Muzani (F-Gerindra)
20. Saleh Husin (F-Hanura).
21. Pius Lustrilanang (BURT)
22. Indrawati Sukadis (BURT).

Pembelaan Agung Laksono
Mantan Ketua DPR RI periode 2004-2009 Agung Laksono membenarkan rencana pembangunan gedung baru DPR adalah usulan DPR saat dipimpinnya. Namun, saat itu, tidak pernah dibahas mengenai angka anggaran biaya, bahkan angka yang lebih dari Rp1 triliun itu.

“Ketika periode saya itu hanya sampai menyusun grand design, menyusun tata ruang, mengatur letak, supaya tidak bertubrukan satu dengan lainnya. Di sana ada tiga lembaga, MPR, DPR, DPD, itu saja. Kita belum membicarakan soal detil teknis apalagi soal angka-angka,” kata Agung Laksono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Soal angka, sambung dia, itu diserahkan ke DPR yang periode 2009-2014. “Kita nggak tahu angkanya berapa,grand design-nya juga belum jadi. Tahu-tahu sekarang bikin detil, sampai mau dibangung, ini tidak memiliki master plan.”

Sebelumnya, derasnya penolakan masyarakat mengenai pembangunan gedung baru itu memaksa pimpinan DPR untuk membela diri. Ketua DPR Marzuki Alie menolak disalahkan soal gedung itu. Alasannya, dia hanya melaksanakan keputusan DPR terdahulu.

“Kita datang maketnya sudah jadi, tinggal tender. Jadi jangan tanya ke kita, tanya ke Pak Agung (Agung Laksono, Ketua DPR sebelumnya),” ujar Marzuki di Gedung DPR, Jumat (1/4/2011). (Inilah)

PAN: Pimpinan DPR Lakukan 2 Pelanggaran Berat 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 07/04/2011 | 08:28 WIB PAN: Pimpinan DPR Lakukan 2 Pelanggaran Berat

Jakarta – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto berpendapat bila pimpinan DPR tetap melanjutkan pembangunan gedung baru berarti melakukan dua pelanggaran berat. Pelanggaran berat pertama berkenaan dengan substansi konten yaitu mengenai disain bangunan, konstruksi, luas bangunan, dan besaran bujet. Berkenaan disain, masih perlu dijelaskan apakah gedung baru DPR menjiplak gedung parlemen Chili.

“Apakah konstruksi dan luas bangunan sama sekali gedung baru ataukah mengintegrasikan gedung lama (Nusantara I) dengan bangunan tambahan baru? Ini semua akan berpengaruh pada biaya. Dan kalau kita bicara soal gedung parlemen sebagai simbol negara, apakah arsitekturnya sudah menunjukkan ciri ke-Indonesiaan,” ujar anggota Komisi VII DPR RI ini, Kamis (7/4/2011).

Menurut Totok Daryanto, pelanggaran berat kedua adalah menyangkut pelanggaran Undang-undang No. 27 tahun 2009 dan pelanggaran terhadap Peraturan DPR tentang Kode Etik anggota DPR yang baru disahkan dalam paripurna.

Dalam UU MD3 pasal 71 ayat (s) mengatakan, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. UU yang sama pasal 79 ayat (j) mengamanatkan anggota DPR mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Sementara dalam Kode Etik DPR juga memuat isi yang sama paling sedikit dalam 3 ayat atau pasal. Dengan demikian apabila DPR tidak mengindahkan aspirasi masyarakat ini maka kebijakan pembangunan gedung baru tersebut dapat dianggap melanggar UU dan dengan demikian implementasi turunannya batal demi hukum, dan setiap penggunaan APBN yang batal demi hukum ini dapat dikenai pasal korupsi merugikan keuangan negara.

“Dalam hal pembangunan gedung baru ini hanya ada satu pilihan kalau mau diteruskan yaitu tunda dulu atau batalkan prosesnya, dan dimulai dari awal lagi menyangkut kontennya, dimintakan persetujuan dari semua anggota DPR dan harus sejalan dengan aspirasi masyarakat,” tegasnya.(Inilah)

Jumat, 08/04/2011 07:23 WIB
Penolakan Anggota DPR Soal Gedung Baru Cuma Akrobat Politik
Ramadhian Fadillah – detikNews

Jakarta – Rapat pimpinan DPR akhirnya memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru DPR. Hanya Fraksi PAN dan Gerindra yang tegas menolak gedung baru ini. Sisanya? Penolakan cuma akrobat politik belaka.

“Penolakan yang kemarin disampaikan oleh beberapa anggota, bahkan ada yang mengatasnamakan fraksi, hanyalah ‘akrobat’ politik’ dengan tujuan pencitraan semata,” ujar pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangannya pada detikcom, Jumat (8/4/2011).

Yunarto menilai akrobat politik ini akan menjadi bumerang bagi yang bersangkutan. Mereka akan dilihat sebagai anggota DPR yang tidak peka dan sekaligus inkonsisten dalam perilaku dan perkataannya.

“Persepsi negatif malah akan lebih tertuju pada fraksi yang berubah-ubah pendapatnya dibanding fraksi yang dari awal menyatakan setuju,” terangnya.

Yunarto pun mengkritik DPR yang dinilainya telah mati rasa sebagai wakil rakyat. Penolakan kuat terhadap gedung baru yang seharusnya dianggap sebagai aspirasi hanya dianggap sebagai pandangan sekunder yang bisa dikesampingkan.

Dia pun meminta publik mewaspadai adanya ‘multiplier effect’ dari sisi anggaran pada tahun-tahun mendatang. Disetujuinya pembangunan gedung baru DPR berarti juga pengesahan adanya penambahan staf ahli DPR yang akan menambah beban anggaran.

“Hal ini harus ditolak, dan biarkan DPR membiayai sendiri penambahan staf ahli yang ada. Hal ini mengingat besarnya pendapatan yang sudah mereka terima dibanding anggota parlemen negara lain. Sebagai perbandingan, pendapatan anggota parlemen swiss hanya sekitar 1,5 kali dari pendapatan perkapita, sementara indonesia sekitar 20 kali pendapatan perkapita,” kritiknya.

(rdf/rdf)

Kamis, 07/04/2011 18:48 WIB
DPR Janjikan Efisiensi Anggaran Gedung Kantor Baru
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

DPR Janjikan Efisiensi Anggaran Gedung Kantor Baru

Jakarta – Rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi memutuskan untuk melanjutkan pelaksaan rencana pembangunan gedung kantor baru DPR. Agar anggarannya lebih efisien, DPR meminta Kementerian PU melakukan kajian ulang terhadap biaya proyek membangun gedung setinggi 36 lantai itu.

“Ini harus dikonsultasikan dengan Kementerian PU. Bagaimana optimasi anggaran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Marzuki menjanjikan proyek yang belakangan menjadi sorotan masyarakat itu akan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi anggaran. Sehingga gedung baru itu akan banar-benar mencerminkan tempat bekerja bagi pra wakil rakyat, dan bukannya penuh fasilitas mewah.

“Kita sepakati dalam forum ini menanyakan kepada Kementerian PU apakah ruang DPR memenuhi standard atau di atas standard. Dalam konteks mahal murahnya, apakah sangat mahal, mahal, sudah optimal, atau murah. Ini merespon apa yang disampaikan rakyat,” papar Marzuki.

Marzuki yakin penempatan batu pertama gedung baru DPR yang dijadwalkan Juni 2011 tidak molor. Keputusan melanjutkan pelaksaan pembanguna gedung kantor baru bukan berarti DPR mengabaikan amanat rakyat.

“Tender sudah berjalan, mosok mau ditarik lagi? Kita sudah sepakat melalui proses yang panjang. Kita tidak bicara desain karena sudah dihasilkan DPR periode lalu,” tutupnya.

(van/lh)

Jumat, 08/04/2011 07:36 WIB
2 Fraksi Menolak, Harusnya Marzuki Batalkan Pembangunan Gedung Baru
Adi Lazuardi – detikNews

Jakarta – Mayoritas fraksi di DPR menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR dalam rapat konsultasi pimpinan (rapim) DPR. Terkait hal ini, penolakan dari masyarakat dinilai akan semakin besar seperti efek bola salju. DPR juga diminta siap-siap untuk menerima hujan kritik terkait dengan keputusan ini.

“Saya pikir sikap dari masyarakat akan semakin besar seperti bola salju. Padahal penolakan makin menguat, tapi DPR tidak sedikit pun mengurungkan niatnya. DPR siap-siap saja makin banyak menuai kritik dan antipati dari masyarakat,” ujar peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, saat dihubungi detikcom, Kamis (7/4/2011).

Berlanjutnya pembangunan gedung baru DPR berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dinilai bertolak belakang dengan pernyataan yang pernah dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki pernah mengatakan bahwa dirinya tidak akan sungkan untuk membatalkan rencana itu apabila ada satu saja fraksi yang tidak setuju.

“Kalau kita mengikuti berita tentang pembangunan gedung baru DPR, Ketua DPR Marzuki Alie pernah mengatakan bahwa kalau ada satu saja fraksi yg menolak, maka dia tidak akan sungkan untuk membatalkan. Berarti ini dikembalikan ke Pak Marzuki sendiri. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari,” kata Ronald.

Dalam rapat tersebut, Fraksi Gerindra dan PAN menyatakan sikap untuk menolak pembangunan gedung baru DPR. Ronald menilai bahwa penolakan kedua fraksi tersebut seharusnya diakomodir.

“Saya sebenarnya melihat keputusan itu tidak bulat, karena ada dua fraksi yg menolak. Penolakan kedua fraksi ini saya pikir harus diakomodir,” katanya.

Dengan disetujuinya rencana pembangunan gedung baru DPR oleh mayoritas fraksi tersebut, DPR dinilai menghunjamkan diri ke tengah ketidakpercayaan masyarakat.

“Saya pikir di tengah berbagai kinerja yg melempem ditambah dengan pembangunan ini, DPR siap-siap saja terjun bebas, menghunjamkan diri ke tengah skeptisisme masyarakat. DPR akan sulit mengaktualisasi diri di depan publik,” katanya.

(rdf/rdf)

Kamis, 07/04/2011 18:28 WIB
Hasil Rapim DPR: Pembangunan Gedung Baru Jalan Terus
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Hasil Rapim DPR: Pembangunan Gedung Baru Jalan Terus

Jakarta – Desakan pembatalan pembangunan gedung baru DPR berakhir antiklimaks, meskipun Presiden SBY telah ‘menasihati’ agar ongkos yang sedemikian mahal ditinjau lagi. Mayoritas pimpinan DPR sepakat melanjutkan pembangunan gedung baru DPR.

“Kita baru saja membahas rencana pembangunan gedung baru DPR. Sebagaimana kita pernah menunda pembangunan gedung untuk dilanjutkan tahun 2011. Teman-teman fraksi mayoritas menyetujui pembangunan gedung baru dilanjutkan,” ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta.

Hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi terkait gedung baru DPR ini diungkapkan Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Dia menambahkan, hanya ada 2 fraksi yang menyatakan menolak pembangunan gedung baru DPR yaitu PAN dan Gerindra.

“Sebagaimana diketahui, dalam rapat konsultasi sebelumnya, tahun 2010 semua fraksi menyetujui. Secara umum alasan fraksi yang menyetujui karena semua kritik masyarakat sudah diakomodir dalam rapat konsultasi tersebut,” imbuh Anis.

Luas ruang kerja untuk setiap anggota DPR adalah 111,1 meter persegi. Luas gedung baru DPR ini secara keseluruhan adalah 157.000 meter persegi. Dana yang diperlukan untuk membangun gedung ini lebih dari Rp 1 triliun.

Sore tadi, Koalisi Masyarakat Tolak Gedung Baru DPR RI menyampaikan somasi kepada Pimpinan DPR. Kurang lebih ada 500 tanda tangan pernyataan sikap warga yang disampaikan kepada pimpinan DPR.

(vit/nrl)

Jumat, 08/04/2011 00:38 WIB
FPDIP Tetap Ingin Tunda Pembangunan Gedung Baru DPR
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPR membantah telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR dalam rapat konsultasi pimpinan DPR. Fraksi oposisi ini tetap meminta pengkajian dan perencanaan ulang agar pembangunan gedung lebih sederhana.

“Kami tetap meminta penundaan rencana pembangunan gedung DPR,” kata Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Kamis (7//4/2011).

Tjahjo juga mempertanyakan mengapa posisi fraksinya itu tidak tertuang dalam kesimpulan rapat. Padahal, FPDIP menyatakan sikap itu dalam surat resmi fraksi dan dinyatakan secara terbuka dalam rapat.

“Seharusnya posisi resmi FPDI Perjuangan juga masuk dalam bagian kesimpulan rapat,” ujar Tjahjo.

Sekjen DPP PDIP ini menambahkan, lembaga DPR adalah bagian dari rakyat yang setiap keputusannya harus mendengarkan dan merespon aspirasi rakyat.

“Apakah kebutuhan gedung DPR sudah sangat mendesak sehingga mengabaikan suara masyarakat luas?” ujarnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers usai rapat konsultasi, Wakil Ketua DPR Anis Matta menyatakan hanya Fraksi PAN dan Gerindra yang menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Dia menyatakan, 7 fraksi lainnya menyatakan setuju.

(lrn/rdf)

Gedung Baru DPR Sudah Disahkan, Tetap Ditolak Gerindra dan PAN 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 08/04/2011 | 13:52 WIB Gedung Baru DPR Sudah Disahkan, Tetap Ditolak Gerindra dan PAN

Jakarta – Kandasnya penolakan gedung baru saat rapat paripurna dan konsultasi DPR RI, tak membuat Partai Gerindra surut menyuarakan suara penolakan. Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edhi Prabowo, fraksinya terus akan menggalang dukungan petisi moral untuk menolak rencana pembangunan gedung baru DPR.

“Langkah konkrit yang akan kita jalankan, kita terus akan menjalankan petisi moral. Kita moral saja sesama anggota DPR, mengetuk hati untuk tanda tangan,” ujar Edhi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (8/4/2011).

Ia mengungkapkan, sudah banyak angggota Dewan yang menandatangani petisi moral tersebut. “Tanda tangan petisi sudah kita sebarkan sejak seminggu yang lalu. Di fraksi PAN, saya dengar sudah tanda tangan 41 orang, kemarin yang tanda tangan sudah 23, tinggal tiga orang lagi. Saya juga dengar kemarin, Sekretaris dan Ketua Fraksi PPP juga tanda tangan waktu rapat Bamus,” terangnya.

Edhi berharap petisi yang digalangnya terus bergulir dan mendapat dukungan anggota DPR RI. “Mudah-mudahan akan ini terus bergulir. Dengan menolak pembangunan gedung kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa buat rakyat,” harap politisi Gerindra.

Menurutnya, Fraksi Partai Gerindra siap menerima apapun konsekuensi politik dari penolakannya terhadap gedung baru DPR. Bahkan Gerindra siap jika harus berkantor di tenda. “Kalau memang konsekuensi penolakan gedung baru itu tidak boleh menempati gedung baru, kami siap. Bahkan kami siap berkantor di tenda sekalipun,” tandas Edhi.

Pernyataan itu, kata Edhi, juga sudah pernah disampaikan kepada fraksi lain saat rapat konsultasi kemarin. Namun, dia berharap masih bisa menempati gedung lama. “Kan gedung lama masih dipakai,” kata anak buah Prabowo Subianto ini.

Menurut Edhi, gedung lama DPR RI sebenarnya masih bisa digunakan meski ada penambahan tenaga ahli yang tentunya membutuhkan ruangan kerja. “Selama periode ini dalam tahun pertama, kami duduk dengan ruangan yang 25 tenaga ahli yang dua. Kalau memang ada tambahan tenaga ahli dengan ruangan yang sekarang kami optimalkan dengan ruangan yang ada,” jelasnya.

Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) tetap konsisten untuk menolak pembangunan gedung baru DPR. PAN menilai pembangunan gedung DPR itu bukan untuk kepentingan rakyat dan publik, namun untuk kepentingan DPR saja.

“Sikap PAN selama ini tetap konsisten dalam kasus Bank Century dan kasus Mafia Pajak karena ada alasannya.Tentang gedung ini, tidak pernah dibahas dalam koalisi. Ini bukan kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan DPR,” terang Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno kepada Pro3 RRI, Jumat (8/4).

Menurutnya, alasan pembangunan gedung baru untuk memaksimalkan kinerja, tidak beralasan. “Kalau dikatakan untuk meningkatkan kinerja kita, kita yang mana? Apalagi gedung ini akan selesai tahun 2014 bahkan lebih,” pungkasnya.

Dijelaskan Teguh Juwarno, rencana pembangunan gedung DPR ini tidak dibahas dari awal, tidak ada sayembara dari masyarakat dan publik. Yang membuat riskan, ucapnya, alokasi yang lebih besar, lebih dari Rp 1 trilyun. Itu berarti lebih dari Rp 1.000 milyar, dana yang sangat besar untuk membangun gedung sekolah.

“Konteks sayembara itu adalah bagaimana kita sebagai pejabat publik yang dananya dari masyarakat. Ketika kita buat kebijakan besar, seyogyanya kita melibatkan masyarakat,” tegasnya.

Teguh menilai, secara obyektif memang ada kebutuhan. Namun, di sisi lain kita harus berkaca diri untuk meningkatkan kinerja. “Kemarin di rapat konsultasi tidak diberi pilihan. Hanya setuju atau tidak setuju. Intinya kita perlu melakukan efesiensi,” ujarnya.

Dalam rencana pembangunan gedung baru DPR, dua fraksi menolak yakni Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, menerima pembangunan gedung baru DPR. (*/inc)

SBY Bapak Pembangunan Gedung DPR  

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 09/04/2011 | 20:50 WIB

SBY Bapak Pembangunan Gedung DPR
Oleh: Arief Poyuono  *)

Kelanjutan pembangunan gedung baru DPR RI akhirnya disepakati oleh rapat paripurna DPR, setelah sebelumnya banyak suara publik yang menolak untuk pembangunan gedung DPR, partai politik yang paling menonjol dan ngotot untuk menggolkan pembangunan gedung DPR adalah Partai Demokrat yang merupakan partai yang berkuasa di bawah komando langsung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembinanya.

Tentu saja hal ini merupakan sandiwara politik yang dimainkan oleh SBY  dan anak buahnya secara sukses untuk bisa memberikan suatu kenangan kenangan pada rakyat Indonesia “Inilah selama SBY jadi Presiden berhasil membangun Gedung DPR yang paling megah yang dibangun selama SBY memerintah walaupun rakyatnya banyak yang hidup di kolong-kolong  jembatan dan miskin”.

Sehari sebelum disetujuinya kelanjutan pembangunan gedung baru DPR, Presiden SBY meminta pembangunan gedung pemerintahan yang dianggap memboroskan anggaran ditinjau ulang, dan bahkan jika perlu dibatalkan. Presiden SBY mengatakan pada APBN 2011 memang sudah ada anggaran untuk pembangunan sejumlah gedung pemerintahan. Namun, dia mengintruksikan supaya rencana pembangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditunda terlebih dahulu.

“Pembangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan yang dikeluarkan atau bahasa saya tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda terlebih dahulu. Direvisi penyesuaiannya, bahkan barang kali jika tidak dibutuhkan bisa ditunda atau dibatalkan,” ujar Presiden SBY menegaskan di Istana Negara, yang baru lalu.

Pembangunan gedung baru DPR juga bisa menjadi bukti baru tentang kebohongan pemerintah SBY terhadap rakyat, yang katanya pemerintah pro rakyat, ternyata pemerintah SBY hanya pro kepada segelintir rakyat yang berkantor di gedung DPR yang  masih sangat bagus dan cukup besar setiap ruangannya dengan luas 40 meter persegi dengan fasilitas AC  dan lift untuk turun naik, yang dihuni oleh dua staf khusus satu asisten dan 1 anggota DPR. Dibandingkan dengan rusunawa (rumah susun sederhana dan sewa) yang berukuran 21- 36 meter setiap ruangannya yang dihuni oleh rakyat yang berpenghasilan pas pasan dimana setiap ruangan yang berukuran 21-36 meter itu dihuni paling sedikitnya 4 orang.

Tidak ada alasan bagi anggota DPR untuk meminta pembangunan gedung baru DPR. Apalagi sekarang ini sudah jaman teknologi IT yang canggih dimana trend perusahaan perusahaan multinasional yang lebih sibuk dari anggota DPR malah lebih mengurangi space ruangan kerjanya bagi eksecutif dan stafnya atau berkantor di rumah atau mobile di dikendaraan, dengan mengunakan jaringan internet yang sudah canggih untuk berkomunikasi dengan staffnya. Lihat saja SBY saja sekarang ini setiap memberikan paparan didepan umum atau menterinya pakai IPAD untuk mengurangi pengunaan kertas dan tinta printer serta bisa digunakan untuk berkomunikasi dan melakukan cek terhadap berita-berita miring tentang kebohongan SBY.

Tidak Pro Rakyat
Rencana pembangunan gedung baru DPR yang nantinya setiap anggota DPR akan mendapatkan satu ruangan dengan ukuran 111 meter untuk setiap anggota dewan hanya akan membuat pemborosan energi listrik  yang akhirnya dapat membebani APBN karena biaya untuk operasional gedung dan perawatannya akan membengkak, jika paradigma pembangunan gedung DPR yang digunakan oleh sepuluh lembaga pemerintah atau non pemerintah seperti  dikatakan Presiden SBY dimana memerlukan biaya pembangunan gedung lebih dari Rp 100 miliar. Meski diantaranya ada yang bersifat multiyears.

Kalau dari segi urutan yakni gedung DPR, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kejaksaaan Agung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik, Kemendiknas dan KPPU dan gedung Kementerian Kesehatan dengan anggaran Rp 81 miliar Kemenkes maka akhirnya APBN mendatang adalah APBN yang tidak pro rakyat. Karena APBN mendatang akan terbebani dengan biaya operasional dan perawatan gedung-gedung mewah pemerintah.

Dari semua ini bisa ditarik kesimpulan dengan berhasilnya DPR menggolkan pembangunan gedung baru DPR yang dimotori oleh anak buah nantinya SBY bisa mendapat gelar “Bapak Pembangunan Gedung DPR“. Pasalnya, sindiran SBY tersebut terhadap pembangunan gedung baru DPR hanyalah untuk berpura-pura saja. Karena nyata-nyata anak buahnya di DPR (Fraksi Partai Demokrat) malah menyetujui pembangunan gedung DPR agar bigbosnya bisa dapat gelar “Bapak Pembangunan Gedung DPR“.

Rencananya, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu sebagai pengugat untuk dibatalkannya pembagunan gedung DPR Baru di Pengadilan Jakarta Pusat nanti pada 1 Mei 2011 bertepatan dengan Hari Buruh di depan Istana bersama puluhan ribu massa buruh akan memberikan Award bagi SBY berupa Award Bapak Pembangunan Gedung DPR. (**)

*) FX Arief Poyuono SE – Ketua Presidium Nasional
Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

 

05
Apr
11

Legislatif : Kaji Ulang Gedung Baru DPR RI

KAJI ULANG GEDUNG BARU DPR RI

Keputusan DPR RI 2004 – 2009 tentang Pembangunan Gedung Baru yang ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Pembiayaan dalam APBN oleh DPR RI 2009 – 2014 adalah sebenarnya masih dalam tingkat wajar bilamana dilakukan kaji ulang mengingat aspirasi yang berkembang dalam masyarakat pada akhir2 ini. Bagaimanapun APBN bersumber dari dana masyarakat juga, sehingga aspirasi rakyat yang berkedudukan politis dan hukum sebagai pemangku kepentingan sudah seharusnya memperoleh tempat yang layak untuk dipertimbangkan oleh lembaga penyelenggara Negara seperti DPR RI.

Kemunculan angka Rp 800 juta per harga pembangunan ruang kerja seorang wakil rakyat dianggap banyak kalangan terlalu mewah, sehingga seharusnya pihak pimpinan DPR RI dapat meminta kaji ulang perencanaan teknis bangunan gedung baru DPR RI itu agar diperoleh angka harga pembangunan ruang kerja seorang wakil rakyat yang lebih dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas termasuk para pemangku kepentingan.

Sepengetahuan khalayak, yang disebut gedung jangkung atau Tower lazimnya berbentuk satu bangunan tinggi seperti dapat dilihat secara kasat mata di seluruh Jakarta, misalnya. Sehingga sangat boleh jadi karena bentuk bangunan gedung baru DPR RI itu adalah U Terbalik yakni Dual Connected Tower di bagian atasnya, maka lalu diperoleh angka yang Rp 800 juta itu.

Dalam suasana keprihatinan ekonomi Negara bermuatan hutang Negara yang dirasakan oleh banyak para pemangku kepentingan bahwa kedepan dapat memberatkan anak cucu, maka wajarlah kalau penting dilakukan transparansi tentang studi kelayakan pembangunan gedung baru DPR RI dengan menyertakan para pemangku kepentingan untuk dapat memberikan pendapatnya, demi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pernyataan Ketua DPR RI bahwa biaya Rp 1 Triliun lebih itu hanya memiliki rasio yang kecil terhadap keseluruhan nilai APBN adalah tidak relevan diajukan sebagai argumentasi, karena pola pikir ekonomi korporat itu tidak harmonis dengan pola pikir kenegarawanan.

Dan langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pimpinan DPR RI adalah segera mengadakan gelar bedah studi kelayakan gedung baru DPR RI dihadiri para pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat peduli pembangunan gedung baru DPR RI.

Jakarta, 5 April 2011

Komite Nasionalis Pancasila,

Pandji R Hadinoto, eMail : komnaspan45@yahoo.com

Gedung Baru DPR Diduga Mark-up Rp400 M  

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 03/04/2011 | 18:56 WIB Gedung Baru DPR Diduga Mark-up Rp400 M

Jakarta – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono menduga biaya pembangunan gedung baru DPR senilai lebih Rp1,1 triliun, sudah digelembungkan (mar-up). Seharusnya biayanya tidak semahal itu mengingat DPR tidak perlu membeli tanah, hanya biaya pendirian bangunan.

“Menurut dugaan kami temen-temen di BUMN, pembangunan gedung yang senilai 1,1 triliun itu tidak pantas dibangun DPR. Karena kan tidak beli tanah, ini kan hanya bangunan dan ada dugaan mark-up dan setoran kepada anggota DPR, pasti,” paparnya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (4/4/2011).

Berdasarkan perhitungan Arief, biaya pembangunan gedung baru DPR seharusnya hanya berkisar Rp700 miliar. Dugaan mark-up kian menjadi-jadi mengingat sebelumnya juga sudah ada preseden hal yang sama dalam proyek renovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata.

“Dari sisi proposalnya, juga ada dugaan murk-up. Anggaran Rp1,1 triliun menurut teman-teman di BUMN bilang ada mark- up. Rp700 miliar itu rasionalnya menurut teman-teman di BUMN,” bebernya.

Ketua DPR Dipidanakan

Tim Advokasi Koalisi CSO Bersama Rakyat, berencana memidanakan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Alasannya, politisi asal Partai Demokrat tersebut mengeluarkan pernyataan yang dinilai telah mendiskreditkan rakyat. Menurut anggota Tim Advokasi, Janses E Sihaloho, Marzuki Ali telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan ketika mengatakan pembangunan gedung baru DPR RI adalah urusan elite, dan rakyat jelata jangan dilibatkan.

“Statement itu perbuatan tidak menyenangkan bagi warga negara, yang telah divonis orang bodoh tidak tahu apa-apa,” tutur Janses, dalam jumpa pers yang digelar di Bakoel Coffe, Jakarta, Minggu (3/4/2011) siang.

Selain memenuhi unsur perbuatan tidak menyenangkan, Marzuki, menurut Janses juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menciderai rasa keadilan masyarakat. “Rencana gugatannya tengah dibahas oleh tim,” ucapnya. Selain akan dipidanakan, Marzuki, juga akan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR RI. “Ada rencana juga melaporkan ke Badan Kehormatan,” katanya.

Menurut Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seknas Fitra Uchok Sky Kadafi, perkataan Marzuki sangat memalukan. Menurutnya, Marzuki tak layak mengatakan urusan pembangunan gedung DPR RI, hanya urusan elite saja, karena pembangunan tersebut menggunakan uang rakyat yang berasal dari pajak. “Pernyataanya sangat memalukan, karena pembangunan gedung, uangnya bukan dari elite saja. Pajak juga ditanggung rakyat,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Marzuki, sempat menyatakan, bahwa pembangunan Gedung baru DPR RI, layaknya dibicarakan diantara kaum elite, akademisi, semata, dan tak sepatutnya dibahas bersama rakyat. Pernyataannya itu keluar ketika diminta tanggapannya oleh wartawan terkait wacana dilakukannya survei pendapat masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR RI.
Di tempat terpisah, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menegaskan, gedung DPR yang ada saat ini saja masih terlalu mewah. Sehingga pembangunan gedung baru DPR yang telah direncanakan akan dimulai pada pertengahan tahun ini dinilai hanya membuang-buang uang.

“Apa yang ada sekarang ini sudah terlalu mewah, seharusnya DPR lebih memikirkan nasib rakyat,” tegas Adhie Massardi dalam diskusi yang digelar Petisi 28 di Doekoen Coffe, Pancoran, Jakarta, Minggu (3/4/2011).

Adhie juga menyoroti kinerja DPR yang dianggap tak mempunyai kontribusi signifikan terhadap rakyat. “Mulai 2004 sampai sekarang DPR belum menghasilkan apa-apa,” tandas mantan juru bicara Presiden era Gus Dur ini.

Menurutnya, DPR boleh membangun gedung baru jika telah menghasilkan kontribusi untuk kepentingan rakyat. “Kerja dulu yang benar sampai benar-benar berkontribusi kepada rakyat. Jangankan mau bangun Rp 1 trilun, Rp 2 triliun rakyat akan setuju kalau anggota DPR bekerja dengan benar,” papar Anggota Petisi 28 ini. (*/Tribunnews/jpc)

Akhirnya, PKS Tolak Gedung Baru DPR 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 04/04/2011 | 12:59 WIB Akhirnya, PKS Tolak Gedung Baru DPR

Jakarta – Akhirnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk menolak pembangunan gedung baru DPR. Keputusan itu akan disampaikan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi terkait rencana pembatalan pembangunan gedung baru DPR.

“Batal ya batal saja. PKS dari awal itu menolak gedung baru. Justru PKS yang paling awal keberatan dengan pertimbangan perpindahan ibukota, efisiensi dan sebagainya,” tegas Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2011).

Mustafa menuturkan, PKS sudah sejak lama menolak gedung baru DPR. Namun karena alasan kesetiakawanan, akhirnya PKS menyetujui pembangunan gedung baru yang disetujui mayoritas fraksi di DPR itu.

“Waktu ditanya Pak Marzuki sebagai Ketua BURT, PKS yang paling terakhir memberikan jawaban. Terakhir saat ditanya kalau PKS nggak setuju nggak jadi, kami menyetujui ya mau apalagi, karena mayoritas menyetujui,” terang Mustafa.

Namun ia berharap semua fraksi mempertanggungjawabkan keputusannya. Sehingga tidak hanya mencari popularitas di mata publik saja.

“Terakhir ini fraksi-fraks berubah sikap. Ya kami tidak masalah. Tapi mereka harusnya bertanggungjawab terhadap pendapat sebelumnya jangan hanya tampil populis di publik. Saya kira ini kurang elok,” jelasnya.

Rapat konsultasi menyangkut gedung baru DPR akan digelar minggu ini. Mayoritas fraksi meminta pembangunan gedung baru dibatalkan. (fpks.or.id)

Ketua DPR Gak Sadar Sebagai Wakil Rakyat? 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 03/04/2011 | 15:02 WIB Ketua DPR Gak Sadar Sebagai Wakil Rakyat?

Jakarta – Sikap Ketua DPR RI Marzuki Alie (Fraksi Partai Demokrat) yang terus ngotot berkehendak merealisasikan pembanguna gedung baru DPR senilai tiliyunan rupiah dan bahkan menggangap rakyat tak perlu diikutsertakan, adalah sikap politisi Senayan yang tidak sadar sebagai wakil rakyat.
“Ketua DPR Marzuki Alie diharapkan tidak mengabaikan pendapat rakyat atau opini publik dalam diskusi seputar urgensi gedung baru DPR,” seru Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dalam rilisnya kepada jakartapress.com, Minggu (3/4/2011).

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan pembangunan gedung baru DPR cukup dibicarakan orang yang berpendidikan, tidak perlu mengikutkan rakyat. “Soal beginian itu elit yang pinter-pinter. Kalau dibawa ke kampus, profesor, akademisi, baru bisa ngerti. Kalau rakyat biasa yang penting perut terisi, kalau urusan begini orang yang penting,” terang mantan Sekjen Partai Demokrat ini.

Bambang Soesatyo menilai, Marzuki Alie sebagai ketua DPR sudah seharusnya segera mengakhiri polemik tersebut dengan wacana baru berupa penundaan atau pembatalan rencana itu dan menggantinya dengan rencana baru pembangunan gedung DPR yang sederhana namun fungsional dengan terlebih dahulu melakukan audit tata ruang dan bangunan yang sudah ada di kawasan DPR yang selama ini kosong dan tidak produktif. “Sejatinya, sikap, kata dan keputusan-keputusan politik pimpinan serta anggota DPR seturut aspirasi rakyat,” tegas Bambang Soesatyo.

“Pendapat rakyat, opini publik atau aspirasi rakyat wajib didengar, diserap dan diolah DPR. Untuk fungsi itulah kita semua terpanggil menjaga eksistensi Parlemen atau DPR. Karena itu, DPR pun wajib menyerap dan mempertimbangkan aspirasi rakyat atau opini publik atas rencana proyek gedung baru DPR itu,” sambungnya.

Sebab, menurut Bambang, pembangunan gedung DPR itu dibiayai dengan uang negara yang notabene adalah uang rakyat, karena berasal dari pajak yang dibayar rakyat. “Tidak etis jika kita bernafsu memaksakan kehendak,” tandas vokalis DPR ini.

Bambang mengingatkan, Marzuki Alie harus memperbaiki kualitas etikanya sebagai Ketua DPR. “Dia (Marzuki, red)  juga harus sadar bahwa anggota DPR itu hanya wakil rakyat. Sedangkan Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena itu, dia tidak boleh lagi sewenang-wenang dalam bersikap atau berbicara,” tutur  politisi Golkar.

Menurutnya, Marzuki benar bahwa semua fraksi di DPR setuju dengan proyek gedung baru DPR itu. “Kebutuhan itu memang riil. Tetapi, ketika rakyat pada umumnya menyatakan keberatan jika proyek itu direalisasikan sekarang, sebaiknya memang ditunda untuk dirancang ulang agar murah, efisien dan terhindar dari pemborosan,” jelas Bambang.

Ia pun menilai salah fatal jika Marzuki mendiskreditkan sejumlah anggota DPR yang menolak realisasi proyek itu. “Anggota DPR yang menentang realisasi gedung baru mestinya diapresiasi karena mereka menyerap dan mengakomodasi aspirasi publik,” pintanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pembahasan mengenai pembangunan gedung baru DPR tidak bisa melibatkan rakyat. Menurutnya, diskusi untuk membahas pembangunan gedung baru untuk wakil rakyat tersebut hanya bisa dilakukan oleh elite.  “Cuma orang-orang elite yang paham membahas masalah ini. Rakyat biasa tidak bisa ikut,” ujar Marzuki di gedung DPR, Jumat (1/4).

Marzuki menambahkan rakyat biasa pikiran tidak bisa menjangkau masalah pembangunan gedung baru tersebut. Pasalnya, rakyat biasa sudah dipusingkan dengan masalah perut mereka.  “Rakyat biasa dari hari ke hari yang terpenting adalah perut mereka terisi. Yang penting mereka bisa makan, kerja, punya rumah, serta ada pendidikan. Jadi, mereka jangan diajak mengurus masalah ini. Urusan seperti ini sebaiknya mengajak orang-orang pintar saja. Misalnya, ajak kampus berdialog. Saya siap untuk berdiskusi masalah pembangunan gedung tersebut,” papar Marzuki.

Mengenai pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah bahwa Fraksi Partai Demokrat akan menggelar survei untuk mengetahui penolakan rakyat terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR, Marzuki mengatakan hal itu tidak perlu. Pasalnya, rakyat pasti mengatakan tidak perlu ada gedung baru.

“Kalau masyarakat ditanya perlu atau tidak gedung DPR baru, 100% jawabnya pasti tidak. Karena tidak ada penjelasan. Kalau sistem surveinya perlu gedung baru atau tidak, semua jawab tidak, karena gedung sudah ada. Tapi kalau dijawab bagaimana kita ingin memeperbaiki DPR dari posisi sekarang menjadi posisi ke depan, itu inginnya bagaimana, kita jelaskan keperluan-keperluannya, baru ada gedung di situ, baru orang bilang, Ooo..perlu gedung,” paparnya. (*/jpc)

Ngotot Gedung Baru DPR, Marzuki Perlu Dicurigai 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 31/03/2011 | 10:55 WIB Ngotot Gedung Baru DPR, Marzuki Perlu Dicurigai

Ngotot Gedung Baru DPR, Marzuki Perlu Dicurigai

ALASAN politik bisa mengalahkan kehendak rakyat banyak. Meski publik menolak dan mengecam pembangunan gedung baru DPR yang menelan uang negara triliunan rupiah, namun Ketua DPR Marzuki Alie ngotot dengan menyatakan pembangunan gedung baru wakil rakyat di Senayan ini tidak bisa dibatalkan. Alasannya politis, yaitu semua fraksi dalam paripurna DPR diklaim sudah menyetujuinya.

Marzuki lupa bahwa kehendak politik elit politisi di Senayan tidak bisa mengalahkan aspirasi rakyat yang memberi mandat kepada mereka. Puluhan juta rakyat kita masih banyak yang susah kehidupannya hingga bunuh diri akibat tak tahan menanggung beban ekonomi sehari-hari. Wakil rakyat tak boleh berfoya di atas kesengsaraan rakyat. Bahkan, akan kualat kalau memanfaatkan kesempatan jabatannya guna mengakali alasan agar uang negara bisa keluar yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Namun, ibarat anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Begitulah Ketua DPR dan kroninya tetap ngotot pembangunan gedung baru DPR jalan terus, meski mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Gedung baru DPR tetap dibangun dan peletakan batu pertama akan dilakukan pada 22 Juni 2011. Biaya total Rp1,138 trilyun itu sebagian besar diserap untuk pembuatan 560 ruangan anggota DPR yang akan menghabiskan biaya sekitar Rp 800 juta per ruangannya.

Sebanyak 11 kontraktor pun telah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang pembangunan gedung baru DPR RI “Menara Nusantara” yang dimulai tahun 2011 ini.  Kesebelas perusahaan kontraktor yang didominasi kontraktor BUMN itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, PT Tiga Mutiara.

LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak 11 perusahaan yang telah didaftarkan ikut tender proyek pembangunan gedung baru DPR. FITRA melihat dari 11 perusahaan yang dikutkan, tidak ada yang layak membangun gedung berbiaya Rp1,138 triliun itu. Pasalnya, lima BUMN ditengarai pernah bermasalah dalam pembangunan sejumlah proyek sebelumnya, termasuk proyek renovasi permuahan anggota DPR di Kalibata, Jakarta. Selanjutnya empat perusahaan dinilai tidak berpengalaman. Ketujuh perusahaan yang digugat itu pernah bermasalah dalam sejumlah tender pembangunan di seluruh Indonesia. Kesebelas perusahaan ini dinilai sangat diragukan oleh publik baik organisasi, kejujuran, integritas, dan transparansi.

Koalisi LSM Tolak Gedung DPR menyatakan agar pembangunan gedung baru DPR segera DIHENTIKAN, sekaligus meminta KPK untuk segera melakukan pemerikasaan terhadap  alat kelengkpan DPR dan aktor aktor di lingkungan DPR yang diduga merekayasa dugaan legalisasi korupsi terkait pembangunan gedung DPR. Koalisi terdiri dari Ray Rangkuti – Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Sebastian Salang – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jeirry Sumampauw – Komite Pemilih Indonesia (TePI)
Arif Nur Alam – Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam – Indonesia Budget Center (IBC), Heny Yulianto – Transparency International Indonesia (TII), Reza Syawawi – Transparency International Indonesia (TII), Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS), Ade Irawan – Indonesia Corruption Watch (ICW).

Perkembangan terakhir pun, kini ada empat fraksi yang belakangan menolak pembangunan  gedung baru DPR tersebut. Bahkan, pentolan Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak tegas pembangunan gedung baru DPR dengan alasan rakyat sedang susah dan uang sebanyak lebih Rp 1,3 triliun itu bisa digunakan untuk membuat sawah 20 ribu hektar untuk memberi makan banyak orang. LSM Fitra juga memaparkan, pembangunan gedung DPR senilai RP800 juta per ruangan dikalikan 560 anggota DPR tersebut setara dengan 4.480 rumah yang layak dihuni oleh rakyat miskin. Anggaran Rp800 juta per ruangan juga setara dengan 1.680 sekolah.

Persoalan yang lebih disoroti lagi adalah kinerja anggota DPR yang menurun dalam dua tahun belakangan ini, dinilai tidak pantas jika kemudian mereka meminta dibangunkan gedung baru. Alasan pembangunan gedung baru untuk perbaikan kinerja pun dinilai hanya alasan yang dibuat-buat. Tidak ada argumentasi yang kuat untuk meyakinkan bahwa pembangunan itu layak dilanjutkan. Apalagi, kata Ray Rangkuti, dalam dua tahun terakhir ini beberapa permintaan DPR yang dimaksud untuk memperbaiki kinerjanya juga sudah dipenuhi. Seperti penambahan staff ahli, komputer, televisi, dan renovasi rumah dinas.

Pimpinan Partai Gerindra melalui Fadli Zon menyatakan secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. “Rencana itu hanya menghamburkan uang rakyat, pengkhianatan terhadap amanat rakyat, dan mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia,” tandasnya sembari mengaku, pihaknya telah mengirimkan surat secara resmi kepada pimpinan DPR. “Klaim pimpinan DPR yang mengatakan semua fraksi mendukung adalah tidak benar dan pembohongan publik. Lebih baik dana pembangunan gedung baru DPR untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja,” tandas Fadli Zon.

Dana yang dialokasikan untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 1,3 triliun itu diperkirakan akan dikeluarkan secara bertahap dari APBN 2010 sebesar Rp 50 miliar dan APBN 2011 sebesar Rp 800 miliar. Bila dihitung rata-rata, maka harga untuk satu ruangan anggota DPT dijatah Rp 2,2 miliar.
Jika dikonversikan untuk kepentingan rakyat, total dana gedung baru bisa untuk tambahan jaminan kesehatan masyarakat bagi 22 juta rakyat miskin selama satu tahun. Sementara jika dialihkan untuk pembangunan sekolah baru, dengan standar biaya pembangunan gedung sekolah senilai Rp 50 juta per ruang kelas, maka dana untuk pembangunan gedung DPR baru dapat membangun 12.000 gedung sekolah baru. Dana itu juga bisa untuk bangun rumah sederhana tipe 21, per unit Rp 60 juta, bisa terbangun 22 rumah baru.

Apa sih ruginya bagi pimpinan DPR apabila gedung baru DPR tidak jadi dibangun? Apakah dia rugi telah mengeluarkan uang? Bukankah seluruh biaya gedung wakil rakyat itu dari uang negara yang notabene dari pajak rakyat? Kesimpulannya, kalau ada pimpinan DPR yang ngotot tentunya jadi tanya tanya dan perlu dicurigai. Logikanya, tidak ada asap kalau tak ada api, alias ada udang dibalik batu. Jangan-jangan ada mark-up dalam pembangunan gedung baru DPR atau setidaknya pimpinan DPR diduga sudah mendapat “uang komisi” atau fee dari kontraktor yang dimenangkan sebagai pembangunan gedung DPR untuk berubah jadi baru, meski kelakuan moralnya masih “lama” dan tak berubah? (Ani)

JK: Saya Pernah Minta KPK Gerebek Anggota DPR

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 04/04/2011 | 19:23 WIB JK: Saya Pernah Minta KPK Gerebek Anggota DPR

MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dikenal sebagai sosok pemberani dan tak kenal kompromi. Saat menjabat Wapres, ia tak sungkan-sungkan menghubungi langsung pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggerebek sejumlah anggota DPR yang tengah bernegosiasi soal anggaran di Hotel Mulia, Jakarta.

Saat itu, tutur JK, pemerintah dan DPR sedang dalam proses finalisasi pembahasan APBN, namun keputusan tak kunjung diketok. Pasalnya, konon sejumlah anggota Dewan masih berencana akan melakukan negosiasi dengan para kepala daerah untuk meminta komisi tertentu. Saking alotnya, sampai-sampai Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani hampir menangis.

“Saya telepon Menkeu Sri Mulyani mau menangis, nggak bisa ini bisa diketok. Kenapa nggak bisa diketok malam itu. Sri bilang Pak, semua Panitia Anggaran negosiasi dulu dengan gubernur, bupati. Kumpul mereka semua di Hotel Mulia. Masya Allah, habis ini barang,” tutur JK dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Senin (4/4/2011).

Akhirnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan sigap langsung menghubungi Ketua KPK saat itu, Taufiqurrahman Ruki agar menggerebek anggota Dewan yang tengah bernegosiasi. “Saya telepon Pak Taufikurrahman Ruki (Ketua KPK saat itu). Pak Taufik, tolong saya, ini bahaya. Tolong dicek di Hotel Mulia itu, kepala daerah dinegosiasi semua oleh Panitia Anggaran. Habis duit kita. Bahaya ini,” ujar JK.

Tak berselang lama, Tim dari KPK langsung menuju ke hotel tersebut. Tapi, semua kamar yang disewa anggota Dewan sudah kosong. Mereka sudah terlebih dulu meninggalkan hotel sebelum Tim KPK sampai. “10 kamar yang disewa di Hotel Mulia itu kosong, tidak ada penghuninya. Mungkin bocor juga informasinya,” kata JK.

Sebagai ketua umum Golkar saat itu, JK tak peduli meski seandainya ada kadernya yang ditangkap. “Ada yang nanya, bagaimana kalau ada anggota Partai Golkar terlibat? Biarin aja, karena itu melanggar.”

Menurut JK, semua politisi dan mantan anggota Dewan yang terjerat kasus rarta-rata disebabkan karena tersandung kasus angaran. JK berharap APBN dan APBD tidak dijadikan sapi perah partai-partai politik. “Jangan sampai partai menjadikan APBD itu sebagai sumber pendanaan partai, atau digunakan untuk mengembalikan ongkos politik,” harapnya.

Eks Anggota Banggar DPR Banyak Masuk Penjara
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengaku para legislator Senayan banyak yang berambisi duduk di Badan Anggaran Banggar DPR RI. Karena itu dianggap lahan ‘basah’ untuk mengembalikan modal. “Kalau 10 anggota DPR ditanya mau jadi di badan legislasi atau di panitia anggaran. Saya kira 90 persen mau di panitia anggaran. Pokoknya semua orang ingin di panitia angaran,” tutur JK dalam seminar di Jakarta, Senin (4/4/2011).

Karenanya, mantan Wakil Presiden ini tak heran jika banyak anggota DPR mantan anggota Banggar yang dijebloskan ke penjara. “Karena itu, semua yang masuk ke KPK, semua eks alumni panitia anggaran,” tandasnya.

Selain it, JK juga mencermati banyaknya kalangan swasta dan pengusaha yang menjadi anggota DPR. Kenyataan ini, menurut JK, disebabkan aturan undang-undang parpol yang melarang kalangan PNS dan TNI/Polri untuk menjadi anggota Dewan. “Akibatnya hanya orang-orang dari swasta saja. Karena semua anggota DPR butuh uang untuk terpilih maka yang duduk kebanyakan pengusaha. Pengusaha itu nggak mau repot, duduk-duduk aja,” ujarnya.

Sebagai oramg yang berlatar belakang pengusaha, JK merasa ini ancaman bagi keberlangsungan kaderisasi pengusaha. “Pengusaha-pengusaha banyak masuk anggota Dewan berbahaya sekali. Habis kerjaan pengusaha. Lebih banyak orang ingin jadi anggota DPR dibanding pengusaha sekarang. Bahayanya kalau pengusaha hitungannya untung-rugi, berapa modal yang keluar, tentu harus kembali dong,” tuturnya.

DPR Sudah Sangat Kuat
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan saat ini DPR tidak perlu diperkuat lagi karena sudah demikian kuat dan berkuasa. “Apa DPR perlu penguatan. Karena saya kira DPR sangat kuat. Apa yang tidak bisa di lakukan DPR? Bisa bikin undang-undang, anggaran semua yang memutuskan. Bisa panggil semua orang. Kalau tidak datang bisa dihukum. Jadi, di mana letak masalah ini sebenarnya?,” tegas JK.

Letak masalah yang dimaksud JK adalah kepercayaan publik yang buruk kepada DPR.Pernyataan JK itu disampaikan dalam seminar soal penguatan dan pembangunan kapasitas kelembagaan DPR di Jakarta, Senin (4/4/2011). Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, malah kekuasaan DPR saat ini perlu dikurangi, karena begitu power full.

Ia memberi contoh, proses pengangkatan Kapolri, kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentukan oleh DPR. Tugas itu seharusnya tidak dilakukan DPR karena bukan fungsi utamanya, yakni mengesahkan undang-undang dan penetapan anggaran. “Pilih Kapolri, BPK, KPK, dan macam-macam, itu tugas apa? Itu tugas lain-lain. Jadi tugasnya empat, karena itu bukan tugas legislasi, bujeting tapi tugas yang lain-lain,” tuturnya. berseloroh.

Dalam seminar yang dihadiri Ketua DPR RI Marzuki Alie itu, JK minta agar DPR tidak risau dengan berbagai kritik yang ditujukan pada Dewan. Sebab, penguasa atau siapapun yang memegang jabatan akan selalu mendapat kritik. “Siapa yang tidak mau dikritik, tidak usah masuk kekuasaan. Siapapun penguasa yang bersalah masuk KPK dan Kejaksaan. Jangan Pak Marzuki merasa gundah, karena kalau tidak mau masuk penjara jangan bikin permasalahan,” terangnya. (Inilah)




Blog Stats

  • 4,137,731 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…