Posts Tagged ‘Legislative

29
Aug
14

PARRINDO : Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun [Akademisi FISIP UI]

Logo PARRINDO

Akademisi Perkirakan Kinerja DPR-DPD 2014-2019 Menurun

Jakarta (Antara) – Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana memperkirakan kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2014-2019 bisa sama atau mungkin lebih menurun daripada periode sebelumnya.

“Jika mencermati komposisi anggota DPR RI periode 2014-2019, sekitar 42 persen adalah wajah lama serta ada kecenderungan peningkatan oligarki,” kata Panji Anugrah Permana pada diskusi “Wajah Baru Parlemen” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Panji Anugrah, sekitar 58 persen wajah baru anggota DPR RI juga tidak semuanya adalah kader partai yang sudah lama berkarir di politik.

Pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka, kata dia, maka konskuensinya adalah figur populer dan punya kemampuan finansial kuat yang lebih banyak terpilih sebagai anggota dewan.

Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, Panji Anugrah juga mencermati adanya kecenderungan peningkatan oligarki yakni keluarga dan kerabat elite daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang jumlahnya sekitar 13 persen.

Ia mencontohkan, istri, anak, adik, atau kepokakan dari kepala daerah atau pejabat daerah.

“Kecenderungan meningkatnya anggota DPR RI karena kekuatan finansial atau oligarki, saya agak pemisis kinerja DPR RI mendatang dapat meningkat. Saya memperkirakan kinerjanya masih sama atau cenderung menurun,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik Harun Husein mengatakan, tugas utama DPR RI dan DPD RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari ketiga tugas utama tersebut, yang paling mudah mengukur kinerjanya adalah bidang legislasi yang membuatan rancangan undang-unadang (RUU) dan pembahasan hingga selesai menjadi undang-undang (UU).

Harun melihat DPR RI selama dua periode terakhir yakni 2004-2009 dan 2009-2014 realisasi penyelesaian RUU menjadi UU sangat rendah.

“Hal ini karena target legislasi melalui prolegnas (program prioritas leguislasi nasional)nya sangat tinggi,” katanya.(ma)

Berita Lainnya

Para Senator Terpilih Harus Ikuti Orientasi Tiga Hari

Kamis, 28 Agustus 2014 – 16:08 WIB

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan dua tahap orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi (daerah pemilihan) se-Indonesia (minus Kalimantan Utara), yakni tanggal 29 Agustus–1 September 2014 dan tanggal 23–26 September 2014. Para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, mengikuti kegiatan itu sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014.

“Orientasi bagi calon terpilih anggota DPD dua tahap,” Ketua DPD Irman Gusman menyatakannya dalam Sidang Paripurna DPD, Kamis (25/8), di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD. Dia menyinggungnya setelah pengambilan keputusan DPD atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di Sidang Paripurna DPD sebelumnya, Kamis (14/8) dan Selasa (8/7), Irman juga mengingatkan kegiatan itu.

Periode 2014-2019 adalah periodeisasi DPD yang ketiga. Sebagaimana dua periode sebelumnya (2004-2009 dan 2009-2014), para senator periode 2014-2019 mengikuti orientasi tahap kesatu di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, sebelum pengambilan sumpah/janji tanggal 1 Oktober 2014. Pukul 19.30 WIB, panitia pengarah (steering committee/SC) dan panitia pelaksana (organizing committee/OC) memberikan pengantar.

Senator asal Sumatera Barat yang kembali lolos untuk periode 2014-2019 ini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan persiapan bagi para senator periode 2014-2019, utamanya calon anggota DPD yang baru, untuk melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya melalui pengayaan wawasan dan informasi sejarah pembentukan DPD, kinerja, serta harapan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak dan kewajiban para senator.

Peraih suara terbanyak (407.443 dari 2.278.870 suara sah) Pemilu 9 April 2014 di Sumatera Barat ini menambahkan, pihaknya membentuk panitia penyelenggaraan orientasi yang terdiri atas panitia pengarah dan panitia pelaksana. Panitia pengarah diketuai oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) I Wayan Sudirta (senator asal Bali), sedangkan panitia pelaksana diketuai oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Mohammad Sofwat Hadi (senator asal Kalimantan Selatan).

Selaku penanggung jawab panitia, Ketua DPD yang membuka dan menutup orientasi. Agendanya meliputi penjelasan posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan, sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas hak dan/atau wewenang legislasi DPD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) sebagai pengganti UU 27/2009, termasuk uji formil dan materil UU 17/2014; pelaksanaan tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD (komite/panitia/badan), perjuangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sistem pendukung (supporting system), anggaran kerumahtanggaan, serta building brand differentiation DPD.

Irman tergolong senator petahana yang kembali lolos. Total jenderal, 53 orang (40,15 persen) anggota DPD periode 2009-2014 yang terpilih menjadi anggota DPD periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengapa orientasi bagi 132 calon terpilih anggota DPD asal 33 provinsi se-Indonesia (minus Kalimantan Utara)? Karena Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 di Indonesia. Sebagai provinsi baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi, dan pengisian perangkat daerahnya belum memadai. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan, Pemerintah menyiapkan dan menyerahkan data penduduk kepada KPU.

KPU memutakhirkannya sebagai bahan dalam menyusun daerah pemilihan DPR dan DPD. Data penduduk di Kalimantan Utara masih bergabung ke provinsi induk, yakni Kalimantan Timur, dan daerah pemilihannya masih berdasarkan pemetaan Pemilu 2009 di 33 provinsi. Penghitungan suara untuk Kalimantan Utara pun masih bergabung ke provinsi induk. Perwakilan Kalimantan Utara di DPR dan DPD dipilih dalam Pemilu 2019, sehingga para senator asal Kalimantan Timur mewakili kepentingan Kalimantan Utara beserta masyarakatnya. (rus)

BERITA LAINNYA
04
Jul
14

PARRINDO : Tiada ParPol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik

Peneliti: Tiada Parpol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik

Rabu, 11 Juni 2014 09:58 WIB
Peneliti: Tiada Parpol Dominan, DPR 2014-2019 Kian Berisik
Tribunnews/Herudin
Panitia memulai proses rekapitulasi suara saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tingkat Provinsi digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014). KPU DKI Jakarta akan menghitung perolehan suara dari 17.045 TPS yang tersebar di 46 kecamatan di Jakarta. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peta koalisi di parlemen periode 2014-2019 dinilai tidak akan berlangsung permanen. Hal itu terlihat dari perolehan suara partai-partai politik pada Pemilihan Umum 2014.

“Jadi isunya bukan koalisi permanen, tapi koalisi isu per isu. Maka DPR akan semakin berisik,” ujar Peneliti Centre for Strategic and International Studies ( CSIS) Philips J Vermonte dalam forum diskusi di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Hasil perolehan suara partai politik pemilu 2014 sebagai berikut: Partai Nasdem 6,72 persen; PKB 9,04 persen; PKS 6,79 persen; PDIP 18,95 persen; Golkar 14,75 persen; Gerindra 11,81 persen; Demokrat 10,19 persen; PAN 7,57 persen; PPP 6,53 persen; dan Hanura 5,26 persen.

Sedangkan dua partai politik yang tidak lolos parlemen PBB dengan 1,46 persen dan PKPI 0,91 persen.

Menurut Philips, perolehan suara itu menimbulkan konsekuensi politik yang cukup besar. Hal itu bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan di DPR.

“Ada kekuatan yang cukup untuk memveto bisa menggagalkan kesepakan atau menggolkan kesepakatan karena suara setiap partai tidak terlalu jauh,” ungkapnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Rendy Sadikin
14
Apr
14

Pemilu Legislatif : Waspadai Data-data Survei Sesat

Minggu, 13-04-2014 13:04

Waspadai Data-data Survei Sesat!

Penulis :

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MS mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ternyata data-data surveyor sesat dalam hitung cepat (quick count) hasil Pemilu legislatif (Pileg) 2014.

Pasalnya, jelas Pandji, mencermati temuan LitBang DPN PKPI, ternyata perolehan suara PKPI hasil hitung cepat internal tembus 3,7 persen suara. “Karena itu, kewaspadaan publik perlu ditingkatkan sebaik-baiknya guna terhindar dari kesesatan,” tegasnya, Minggu (13/4/2014).

Sebelumnya diberitakan, dari hasil survei yang dilakukan internal PKPI, ternyata perolehan suara PKPI mencapai 3,7 – 4,2 persen. “Survei internal ini dilakukan sebanyak 3000 TPS sebagai sampling yang tersebar di Indonesia,” tandas Ketua Umum PKPI, Sutiyoso di Kantor PKPI, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

“Kami menghargai hasil sejumlah hitung  cepat para surveyor. Dari hasil quick count, kami juga melakukan perhitungan dengan sampling 3000 TPS yang tersebar di Indonesia. Data perolehan dari survei internal kami mencapai 3,7 persen dan kemungkinan bisa menembus angka 4,2 persen,” kata Sutiyoso.

Perkembangan politik di Indonesia yang sangat dinamis, Sutiyoso menilai, seolah ada penggiringan opini yang mengara pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal itu secara tidak langsung mendiskritkan PKPI yang dinilai hanya memperoleh 1 persen suara saja.

“Di luar negeri, survei bisa dipertanggujawabkan hasil surveinya. Di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia lagi, beberapa survei juga mengarahkan opini untuk yang bayar. Untuk itu, quick count bukan menjadi masalah, hasil akhir perhitungan riil count oleh KPU masih kita tunggu,” jelas Sutiyoso.

“Secara logika aneh ketika survei yang dilakukan internal PKPI dengan 3000 TPS hanya mendapat 1 persen, dan itu sangat berbeda dengan hasil survei yang dilakukan internal partai yang mendapatkan 3,7 persen,” tambahnya.

Dijelaskan, rata-rata dari surveyor Indonesia, jumlah sampling yang digunakan sebanyak 2000 TPS. Quic count yang dirilis 9 April kemarin, lanjutnya, bahkan belum selesai dan masih banyak permasalah. “PKPI itu gabungan dari 13 parpol, kekuatannya 6,7 persen. Saya tak menampik kemungkan ada yang lari sana dan sini. Namun, dengan logika seperti itu, apalagi saat kampanye respon masyarakat sangat baik, jadi sangat tidak masuk akal suara PKPI hanya mendapat 1 persen saja. Ini nanti yang akan kami sampaikan kepada KPU,” paparnya.

Sementara, Ketua Litbang PKPI, Bruno Kakawo menegaskan, dari survei yang dilakukan PKPI, secara jelas dan nyata hasil suara yang didapatkannya. “Kami lakukan dengan 3000 TPS yang tersebar di Indonesia, margin eror 0,2 persen. Metode pengumpulan suara, dari hasil yang diperoleh di setiap  TPS langsung dikirim melalui pesan singkat (SMS),” terangnya. (ira)

Editor : zafira

Jokowi: Kabinet Saya Akan Lebih Banyak Diisi Profesional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo alias Jokowi menegaskan, koalisi yang akan dibentuk bukanlah koalisi berbagi kekuasaan di kabinet.

Menurut Jokowi, kalau menjadi menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi tokoh-tokoh yang tidak kredibel. Tapi, kata Jokowi, kabinetnya akan lebih banyak diisi tokoh-tokoh profesional dalam bidangnya masing-masing. Bukan jabatan dari hasil bagi-bagi ‘kue’ koalisi di kabinet.

“Yang banyak profesional,” tutur Jokowi di sela-sela memantau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (13/4/2014).

Karena itu, Jokowi menjelaskan penjajakan politik ke seluruh partai Politik akan terus dilakukan. Selain untuk menjalin koalisi, hal ini juga buat memberikan pandangan mengenai kabinetnya tersebut kepada parpol lain.

Baca Juga:

Waktu Dekat, Jokowi Bakal Luncurkan Aplikasi Games Baru

ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI ke Penegak Hukum Tidak Tepat

 

19
Feb
14

Legislatif : Anggota DPR Main Proyek APBN

Berita Terkini
Selasa, 18-02-2014 15:36

FITRA: Banyak Anggota DPR ‘Main Proyek’ APBN


Uchok Sky Khadafi

Uchok Sky Khadafi

JAKARTA, PESATNEWS – Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2009 – 2014, anggota DPR RI sudah mengalokasi anggaran untuk DPR sebesar Rp. 15.736.270.310.000.

“Alokasi anggaran ini memang besar sekali, tetapi, realisasi anggaran masih banyak yang meleset sehingga harus banyak dikembalikan ke kas Negara,” ungkap Uchok dalam rilisnya kepada redaksi, Selasa (18/2/2014).

Ia mencontohkan, data realisasi tahun 2009 – 2012, dimana alokasi anggaran sebesar Rp.9.4 Triliun, dan anggota dewan hanya bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp.7.1 Trilun. Jadi, ada anggaran sebesar Rp.2.3 Triliun harus dikembalikan.

Kemudian, lanjut dia, banyak anggaran yang meleset dari target yang sudah ditentukan disebabkan adanya perencanaan anggaran yang disusun oleh anggota BURT dan dan pihak sekretariat jenderal DPR, memang jelek dan buruk lantaran tidak ada proses partisipasi publik dan kencenderungan program dan anggaran tersebut hanya proyek-proyek saja seperti pembangunan gedung parkir DPR (yang sampai saat ini belum dimanfaatkan) dan bukan untuk menguatkan fungsi anggota dewan.

“Maka tidak salah, publik terus menerus melakukan kritik agar program dan anggaran  tidak jadi dieksekusi dan dikembalikan kepada kas Negara,” bebernya.

Selain itu, papar dia, banyak alokasi anggaran yang meleset di DPR, disebabkan sebagian anggota dewan hanya “main Proyek” APBN setelah ditetapkan jadi anggota dewan demi menyumbangkan partai dan pribadi dalam rangka mempersiapkan biaya kampanye tahun berikutnya.

“Hal ini bisa dibuktikan dengan banyak anggota dewan yang tertangkap oleh KPK, dan setiap tersangka yang ditetapkan oleh KPK, selalu ada anggota dewan yang diduga terlibat dalam korupsi yang ditangani oleh KPK,” jelasnya.

Dengan begitu, menurut dia, wajar banyak alokasi anggaran yang meleset karena, sebagian anggota dewan tidak focus menjalankan fungsinya sebagai legislator,malahan lebih pintar  mengutak-atik APBN sebagai proyek untuk dikorupsi.

Oleh karena, tegasnya, sebagian anggota dewan pintar menguta-atik APBN, maka fungsi sebagai legislator bisa lupa untuk dilaksanakan. Lihat saja, program legislasi, anggota dewan tidak pernah mencapai target. Bila melihat data tahun 2011 dan 2012 saja, realisasi anggaran untuk legislasi hanya sebanyak 44.1 persen untuk tahun 2012, dan sebanyak 26.1 persen untuk tahun 2011.

Ia menambahkan, alokasi anggaran yang disiapkan pada tahun 2012 sebesar Rp.427.2 milyar hanya bisa dihabiskan sebesar Rp.188.4 milyar. Sedangkan pada tahun 2011, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp.419.2 milyar, anggota dewan hanya sanggup menghabiskan anggaran sebesar Rp.109.7 milyar.

“Yang paling tragis adalah pada tahun 2014, dimana alokasi anggaran untuk legislasi hanya sebesar Rp.339.1 milyar. Penurunan alokasi anggaran ini, sebagai pertanda bahwa anggota dewan tidak akan banyak lagi pada ruang sidang-sidang untuk membahas sebuah RUU,” tambahnya.

Tetapi, tutur dia, akan lebih banyak berada di lapangan untuk mendulang suara demi agar terpilih kembali menjadi anggota dewan. Walaupun terjadi, penurunan alokasi anggaran untuk legislasi tahun 2014, tetapi untuk belanja gaji tidak ada penurunan sama sekali.

Dimana pada tahun 2014, alokasi anggaran untuk gaji tetap tinggi, sekitar Rp.554.8 milyar. Dengan demikian selama anggota dewan pada dapil masing-masing tetap digaji oleh rakyat melalui Negara walaupun mereka sebetul tidak “masuk kerja” berkantor di senayan.

Seharusnya, anggota dewan yang menjadi caleg, mengambil cuti tanpa tanggungan dari Negara sehingga belanja gaji tidak terkuras untuk anggota yang berada di dapil,atau anggota dewan tidak makan gaji buta.

“Walaupun banyaknya alokasi anggaran yang meleset atau tidak mencapai target oleh anggota dewan, tetapi ada juga alokasi anggaran bisa mencapai target oleh tangan ajaib anggota dewan, yaitu realisasi belanja gaji,” jelasnya .

Dari melihat data dari tahun 2009 – 2014, diperkirakan alokasi anggaran untuk belanja gaji sudah mencapai Rp. 3 Triliun dari 15 Triliun anggaran yang dialokasi buat DPR. kalau dibagi secara kasar atau rata-rata,  dimana alokasi anggaran sebesar Rp.3 Triliun dengan dibagi  dengan anggota dewan sebanyak 560 orang, maka setiap anggota sudah mengantongin lebih kurang sebesar Rp. 5.446.099.125.

“Jadi, dengan sumber penghasilan dari gaji saja, biaya kampanye untuk jadi anggota dewan sudah tertutup alias lunas dibayar oleh rakyat melalui Negara,” tandasnya.

Alokasi anggaran ini, jelas dia, belum menghitung anggaran reses untuk setiap tahun. Dimana Pada tahun 2012, anggaran reses DPR atau Komunikasi Intensip dalam rangka penyerapan aspirasi DPR sebesar Rp.539.481.045.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp.678.431.305.000.

Jadi alokasi anggaran reses dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.950.260.000. Berarti pada tahun 2012, setiap anggota DPR menerima anggaran reses sebesar Rp.963.359.009 pertahun untuk satu anggota DPR dan pada tahun 2013, anggota DPR menerima sebesar Rp.1.211.484.473 pertahun.

“Tetapi program reses ini hanya menghambur-hambur uang Negara saja, karena mereka juga turun ke bawah, dialog bersama rakyat, bukan untuk menyerap atau memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi, lebih “membujuk” rakyat agar terpilih lagi menjadi legislatif pada tahun 2014. Dan berarti hal ini tidak adil bagi caleg lain, atau merugikan bagi caleg yang bukan  Anggota DPR,” tandasnya. (*/ari)

Editor : zafira

02
Oct
13

Legislatif : Citra dan Kinerja Parlemen Memprihatinkan

 
30 September 2013 | 02:13 wib
Citra dan Kinerja Parlemen Memprihatikan
 0

 

 2

JAKARTA, suaramerdeka.com – Citra dan kinerja anggota DPR RI periode 2009-2014 memprihatikan. Sejumlah kasus suap, korupsi, dan tindakan asusila yang melibatkan anggota DPR dinilai publik telah mencoreng wajah parlemen Indonesia. Begitu pula dengan kinerja anggota DPR yang masih jauh dari harapan. Demikian rangkuman dari hasil penelitian Citra dan Evaluasi Kinerja DPR di mata publik yang dilakukan Institute Riset Indonesia (INSIS).

Dalam riset ini diketahui, responden yang menjawab citra DPR tidak baik 38.5 persen, semakin tidak baik 26.1 persen, baik 29,2 persen, semakin baik 1.9 persen, dan tidak menjawab 4.3 persen. Bila diagregatkan maka publik menilai citra DPR tidak baik di atas 50 persen lebih. Ini membahayakan bagi wajah Parlemen Indonesia masa kini dan mendatang,” kata Peneliti INSIS Mochtar W Oetomo, di Jakarta, Minggu (29/9).

Penyebab buruknya citra DPR disebabkan beragam persoalan. 55.3 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas dengan kapasitas anggota DPR. 79.5 persen publik tidak puas dan sangat tidak puas mengenai moral anggota DPR.  81.4 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terhadap komitmen pemberantasan korupsi. 78.3 persen publik menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas soal tingkat kehadiran anggota DPR.

Begitu pula dengan kinerja anggota DPR. 77 persen publik menilai kinerja DPR tidak baik dan semakin tidak baik. 48.5 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas soal kinerja DPR dalam membentuk UU. 46.6 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam membahas APBN. 59.6 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam pengawasan UU dan APBN. 73.9 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam menyerap keluhan masyarakat. 60.9 persen publik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam memberikan pendapat atau masukan kepada pemerintah.

Priyo Budi Santoso mendapat penilaian tertinggi dari responden sebagai anggota DPR yang paling aspiratif dan disukai 6.91 persen. Berikutnya secara berturut-turut diikuti Rieke Dyah Pitaloka 6.16 persen, Ganjar Pranowo 5.6 persen, Taufik Kurniawan 4.67 persen, Budiman Sujatmiko 3.92 persne, Mahfudz Siddiq 3.45 persen, Ahmad Muqowam 2.89 persen, Ahmad Muzani 1.86 persen, Eko Hendro Purnomo 1.4 persen, lainnya 40.46 persen, dan tidak menjawab 21.21 persen.

Mochtar W Oetomo mengatakan, munculnya Wakil Ketua DPR itu sebagai anggota DPR paling aspiratif  lantaran kerap memberi komentar positif terhadap sejumlah isu aktual. Salah satu contohnya adalah menemui demontrasi besar kepala desa dan perangkatnya.

‘’Penjelasan Priyo bahwa dia sekadar menyampaikan aspirasi dan tidak berkepentingan apapun, yang dikutip oleh media massa, ternyata dipahami masyarakat’’.

Sekalipun dianggap paling aspiratif, namun Priyo ternyata bukan anggota yang paling dikenal. Ketua DPR Marzuki Alie menjadi anggota DPR yang paling dikenal dengan hasil penelitian 9.43 persen. Diikuti Ruhut Sitompul 8.69 persen, Priyo Budi Santoso 7.57 persen, Hidayat Nur Wahid 6.54 persen, Puan Maharani 6.07 persen, Pramono Anung 5.51 persen, Hajriyanto Thohari 4.48 persen, Fahri Hamzah 3.92 persen, Bambang Soesatyo 3.64 persen, Ahmad Yani 3.27 persen, Tantowi Yahya 2.71 persen, lainnya 24.01 persen, tidak jawab 7.1 persen.

Adapun anggota DPR yang kontroversial Ruhut Sitompul dinilai sebagai anggota DPR yang paling keras/ngotot dalam menyampaikan pendapat 8.22 persen. Diikuti Bambang Soesatyo 3.27 persen, Eva Kusuma Sundari 2.52 persen, Fahri Hamzah 2.52 persen, Sutan Bhatoegana 2.42 persen, Nurul Arifin 2.14 persen, Martin Hutabarat 1.86 persen, Ahmad Yani 1.77 persen, Syarifuddin Suding 1.49 persen, lainnya 58.22 persen, tidak menjawab 15.51 persen.

Popularitas Marzuki tinggi karena sebagai Ketua DPR. Selain itu, intensitas Marzuki muncul di media cukup meningkat. Terutama dalam beberapa bulan terakhir kiprah Marzuki dalam Konvensi Partai Demokrat banyak diberitakan televisi.  ‘’Sebanyak 86.3 persen responden mengenal anggota DPR melalui televisi,’’ kata penelitiInsis.

Survei ini dilakukan pada 17 Agustus hingga 20 September di 34 provinsi. Menggunakan metodologi rambang berjenjang (multistage random sampling). Jumlah responden 1.070 orang. Margin of Error ± 3 persen. Level of Confidence 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner.

Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata mengatakan, potret cerminan citra dan kinerja DPR masa datang harus lebih baik dari pada masa kini. Hal ini dilatarbelakangi posisi DPR sebagai lembaga tinggi negara yang memunyai posisi strategis dan punya daya politik tawar yang tinggi. Begitu pula dengan kader-kader yang bakal di duduk di DPR. Harus lebih baik daripada produk saat ini.

“Harus ada kader-kader baru seperti Nurul Arifin, Priyo Budi Santoso, Rieke Dyah Pitaloka, Pramono Anung, Ahmad Yani baru di DPR. Bukan melahirkan produk seperti Nazarrudin, Angelina, maupun Wa Ode.”.

( A Adib / CN19 / SMNetwork )

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Load ads
Baca Juga
09
May
11

Legislatif : Konyolnya Studi Banding

Laporan Khusus

25
Apr
11

Kehakiman vs Legislator : Wakil Tuhan vs Wakil Rakyat

Senin, 25/04/2011 06:30 WIB
Ketika ‘Wakil Tuhan’ Menjadi Manusia Biasa 
Andi Saputra – detikNews

Ketika 'Wakil Tuhan' Menjadi Manusia Biasa

Jakarta – Hakim atau biasa dikenal dalam bahasa hukum sebagai ‘wakil Tuhan’ harus menjadi pemberi keadilan dalam situasi apapun. Namun, mereka tetap manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kebutuhan hidup. Alhasil, mereka pun menuntut kesejahteraan layaknya pekerjaan lainnya.

Berikut daftar curhat mereka yang sempat terekam detikcom beberapa waktu terakhir:

08 Desember 2010
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa menyerukan kepada DPR dan Presiden untuk mulai memikirkan pembatasan kasasi. Menurut Harifin, akibat tidak adanya pembatasan kasasi maka kasus besar menjadi tidak fokus karena banyak perkara kecil yang masuk.

19 Nov 2010
MA menginginkan jatah anggaran peradilan yang pasti dan tetap dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini supaya lembaga peradilan memiliki independensi yang kuat. Ketua MA, Harifin A Tumpa mengatakan, dengan kepastian anggaran dalam APBN itu, maka lembaga peradilan tidak perlu meminta-minta lagi pada pemerintah dan DPR RI.

25 Maret 2011
Kabiro Hukum dan Humas MA, Nurhadi curhat tentang masih rendahnya kesejahteraan hakim. Seperti berangkat ke kantor naik ojek, lalu tinggal di gang kecil dan sebagainya. Nurhadi menilai, hal-hal seperti itu dapat merusak harkat dan martabat hakim.

12 April 2011
Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur, Gazalba Saleh mengancam mogok sidang karena uang kehormatan yang seharusnya mereka terima utuh malah dipotong pajak. Padahal aturan Ditjen Pajak, uang kehormatan dan tunjangan hakim Tipikor tidak dipotong.

13 April 2011
MA dalam situs resminya melansir pernyataan kelakar anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah, “Gaji Wakil Rakyat kok Lebih Besar dibanding Wakil Tuhan,” kata Fahri Hamzah dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan empat lingkungan peradilan se-wilayah provinsi Bali pada Rabu, 13 April 2011 di Pengadilan Tinggi Bali.

21 April 2011
Mahkamah Agung (MA) memanggil penggagas grup facebook hakim gugat Presiden dan DPR, Andy Nurvita. Hakim PN Salatiga ini membuat akun grup facebook yang telah diikuti lebih 4 ribu anggota, sebagian besar hakim di seluruh penjuru Indonesia.

(asp/rdf)

Ini Alasan DPR Naikkan Biaya Kunjungan
Sabtu, 23 April 2011 11:15 WIB

PENJELASAN KENAIKAN BESARAN SATKER DEWAN

I. Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI

– Usulan RUU untuk tahun 2012 sebanyak 76 RUU
– Usulan kenaikan klasifikasi golongan Anggota DPR RI dalam kunker LN, yang semula golongan B menjadi golongan A, sehingga berdampak dengan kenaikan indeks Biaya pada komponen tiket dan uang harian kunjungan LN
– Usulan indeks kunjungan kerja LN RUU menjadi 3,4 M (sedangkan tahun 2011 indeks kunker LN sebesar 1,7 M). Hal ini disebabkan indeks biaya disesuaikan dengan golongan A dan pemilihan negara kunjungan yg jauh
– Usulan kenaikan indeks honorarium paripurna/panja/timus/timsin kegiatan DPR RI

II. Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

– Usulan kenaikan klasifikasi golongan Anggota DPR RI dalam kunker LN, yg semula golongan B menjadi golongan A.
– Usulan kenaikan indeks honorarium paripurna/panja/timmus/timsin kegiatan DPR RI

PENJELASAN KENAIKAN BESARAN ANGGARAN SATUAN KERJA DEWAN

III. Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

– Usulan kenaikan klasifikasi golongan Anggota DPR RI dalam kunjungan LN, yang semula golongan B menjadi golongan A
– Usulan kenaikan indeks honorarium paripurna/ panja/ timus, timsin kegiatan DPR RI
– Kunjungan kerja kasus spesifik menjadi 8 daerah per komisi (arah kebijakan 2012)

IV. Progam Penguatan Kelembagaan DPR RI

– Usulan kenaikan klasifikasi golongan Anggota DPR RI dalam kunjungan LN, yang semula golongan B menjadi golongan A
– Usulan kenaikan indeks honorarium paripurna/ panja/ timus, timsin kegiatan DPR RI
– Adanya 4 (empat) Sidang Konferensi Internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia
– Biaya penyerapan aspirasi pada Kunker DN perorangan pada masa reses menjadi 14 kegiatan
– Keikutsertaan 1 orang TA dalam Kunker DN perorangan menjadi 4 kali – Jumlah tenaga ahli fraksi menjadi 212 orang proporsional per fraksi

PENJELASAN KENAIKAN BESARAN ANGGARAN SATUAN KERJA SETJEN

I. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI

– Adanya kegiatan konsinering dalam rangka dukungan persidangan
– Adanya penambahan volume serta kegiatan baru pada kegiatan kehumasan dan pemberitaan dalam rangka peningkatan citra Dewan
– Adanya usulan pengadaan CPNS tahun 2012
– Adanya penambahan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI

– Usulan penambahan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi
– Kenaikan gaji dan tunjangan PNS (kemungkinan sebesar 10%) di tahun 2012 (hasil musrenbangpus tanggal 31 maret 2011)
– Penambahan pengadaan ATK bahan rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Pembahasan RUU)
– Pembangunan gedung tahap II dan pemeliharaan dan penyempurnaan RJA Kalibata dan RJA Ulujami


I. PENJELASAN KEGIATAN SATKER DEWAN PROGRAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

A. Perancangan Undang-undang

Usulan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 507.277.433.000,- dialokasikan antara lain untuk:

1) Pembentukan dan Pembahasan RUU sebesar Rp. 504.028.383.000,- untuk alokasi sebanyak 76 RUU (35 RUU usul DPR; 26 RUU usul Pemerintah; 12 RUU Pemekaran Wilayah dan 3 RUU Ratifikasi);
2) Penyempurnaan RUU Usul DPR sebesar Rp. 1.026.800.000,-
3) Perencanaan dan Penetapan Prolegnas sebesar Rp. 2.222.250.000,-

B. Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 24.954.977.000,- dialokasikan untuk kegiatan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi RUU, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan RUU, pembentukan peraturan DPR dan pelaksanaan tugas Baleg lainnya.

C. Administrasi Hukum dan Litigasi DPR RI

Usulan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.049.325.000,- dialokasikan untuk kegiatan: Tim Kuasa DPR dalam penanganan uji Materiil UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, Tim Kuasa DPR RI dalam penanganan perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, Tim Setjen dalam penanganan perkara sengketa informasi publik dan Pegembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi (SJDI)

II.PENJELASAN KEGIATAN SATKER DEWAN PROGRAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

A. Pembahasan RAPBN

Usulan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 20.043.874.000,- dialokasikan antara lain untuk:

1) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Badan Anggaran dalam rangka kegiatan Pembahasan Siklus dan Mekanisme penyampaian, pembahasan dan penetapan RAPBN TA. 2013; Pembicaraan pedahuluan RAPBN TA.2013; Laporan Semester I dan Prognosa Semester II APBN tahun TA. 2012 Pembahasan RUU tentang APBN TA.2013; Pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA. 2011;Pelaksanaan tugas Banggar lainnya
2) Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran

B. Pembahasan Anggaran K/L oleh Komisi

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 18.517.250.000,- dialokasikan untuk kegiatan rapat-rapat dan konsinering dalam rangka penyelesaian RKAKL pasangan kerja oleh Komisi-Komisi.


III.PENJELASAN KEGIATAN SATKER DEWAN PROGRAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

A. Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah

Usul Alokasi anggaran sebesar Rp. 251.720.693.000,- dialokasikan antara lain untuk:

1) Pelaksanaan Kegiatan Paripurna, Komisi dan Pansus sebesar Rp. 221.505.523.000,-
2) Pelaksanaan Fit and Proper test sebesar Rp. 7.893.050.000,-
3) Penanganan kasus-kasus spesifik sebesar Rp. 22.322.120.000,-

B. Akuntabilitas Keuangan Negara

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 3.540.502.000,- dialokasikan untuk kegiatan rapat-rapat, konsinering, mengundang pakar, kunjungan kerja dalam negeri dan kunjungan kerja luar negeri Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

IV. PENJELASAN KEGIATAN SATKER DEWAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

A. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan DPR RI

Usulan Alokasi anggaran sebesar Rp. 71.105.193.000,- dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI

B. Pelaksanaan Tugas-tugas Kerumahtanggaan DPR RI

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 22.977.390.000,- dialokasikan untuk Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat BURT, kegiatan konsinering dalam rangka penyusunan, pembahasan dan monitoring anggaran DPR RI serta perumusan kebijakan kerumahtanggaan, kunker DN, kunker LN dan Panja-panja BURT

C. Pelaksanaan Kerjasama Antar Parlemen/Hubungan Internasional Usulan Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 66.945.898.000,- yang dialokasikan untuk penyelenggaraan 4 (empat) sidang/konferensi Internasional di Indonesia

D. Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kehormatan dan Pengaduan Masyarakat

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 6.043.601.000,- dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan Badan Kehormatan dan pengaduan Masyarakat

E. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan

Usulan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 959.703.188.000,- dialokasikan untuk Pelaksanaan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, komunikasi intensif penyerapan aspirasi dan administrasi keanggotaan Dewan




Blog Stats

  • 3,192,986 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…