Posts Tagged ‘Unity in Diversity

29
Oct
09

Nasionalisme : Keragaman Bahasa Daerah Jadi Modal Kebinekaan

BAHASA DAERAH
Keragaman Jadi Modal Kebinekaan

Kamis, 29 Oktober 2009 | 03:58 WIB

Palembang, Kompas – Keragaman bahasa daerah di Nusantara seharusnya tidak menjadi sarana untuk membeda-bedakan. Sebaliknya, keragaman ini merupakan modal penting untuk memahami kebinekaan, merekonstruksi sejarah suatu suku, dan mengangkat budaya-kearifan lokal.

Demikian salah satu kesimpulan dari seminar dan lokakarya nasional ”Bahasa-bahasa Daerah di Sumatera Selatan”, Rabu (28/10) di Palembang. Kegiatan yang diprakarsai Balai Bahasa Sumsel itu menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Mahsun (pakar bahasa Universitas Mataram), Abdul Gaffar Ruskhan (Pusat Bahasa Depdiknas), dan Djohan Hanafiah (budayawan Sumatera Selatan). Ratusan peserta dari kalangan praktisi, pengamat, dan dosen-guru bahasa daerah hadir di acara ini.

Mahsun mengatakan, di balik keragaman bahasa daerah sebenarnya tersimpan sebuah persamaan. Dia mencontohkan kata ”loro”, ”duo”, ”dua”, ”due”, yang merupakan kata dalam bahasa Jawa, Sumatera Selatan, Melayu, dan Komering.

Menurutnya, kata-kata itu ternyata punya hubungan kekerabatan karena berasal dari bahasa Jawa atau Melayu purba, yakni ”roro”. Kemudian dalam perkembangannya terjadi peleburan huruf awal serta ada inovasi kata di tingkat lokal.

Abdul Gaffar menyoroti pengaruh keragaman bahasa daerah dalam sistem pendidikan. Menurut dia, mustahil jika semua bahasa atau dialek ini diajarkan dalam kurikulum bahasa di suatu daerah karena pasti akan muncul banyak kendala.

”Contohnya di Sumatera Selatan, terdapat ratusan dialek bahasa lokal. Makanya, akademisi dan pemerintah perlu menentukan satu bahasa daerah yang patut diajarkan,” ujarnya. (ONI)

Advertisements
28
Oct
09

Nasionalisme : Bhinneka Tunggal Ika [Mpu Tantular]

Bhinneka Tunggal Ika

By Republika Newsroom
Rabu, 28 Oktober 2009 pukul 05:13:00
Bhinneka Tunggal Ika Karya Gemilang Mpu Tantular

 

DENPASAR–Lahirnya semboyan Bhineka Tunggal Ika yang terpampang melengkung pada sehelai “pita” yang dicengkram kedua kaki burung garuda lambang negara RI, terinspirasi dari buku Sutasoma karya gemilang Mpu Tantular.

“Wawasan pemikiran pujangga besar yang hidup di jaman kejayaan Kerajaan Majapahit itu, terbukti telah melompat jauh ke depan. Nyatanya, semboyan itu hingga sekarang masih relevan terhadap perkembangan bangsa, negara dan bahkan kemajuan iptek yang pesat di era global,” kata Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Syailendra Salatiga, Jawa Tengah, Hastho Bramantyo MA di Denpasar, Selasa.

Ketika tampil sebagai pembicara pada seminar nasional “Sutasoma Lintas-agama dan Landasan Teologi Kerukunan”, ia mengatakan, sebanyak 17 huruf dalam tiga kata Bhineka Tunggal Ika, bermakna mendalam yang mampu menggambarkan secara utuh dan menyeluruh hakekat keberagaman jagat semesta raya.

Karya besar itu lahir melalui dinamika proses perenungan dan kristalisasi pemikiran yang panjang, setidaknya membutuhkan waktu satu dasawarsa atau sepuluh tahun.

Konsep dan formulasi Bhineka Tunggal Ika hasil buah pemikiran gemilang Mpu Tantular, dicetuskan tujuh abad silam dalam karya berjudul Kekawin (pembacaan ayat-ayat suci agama Hindu-Budha) Purusadasanta, atau kini lebih populer dengan sebutan Kekawin Sutasoma.

Pada seminar nasional yang digelar Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar itu, Hastho Bramantyo menjelaskan, Kekawin Sutasoma menempati posisi penting bersama dengan karya lainnya seperti Pararaton dan Negara Kertagama.

Kekawin Sutasoma berfungsi sebagai ilmu tentang keagamaan atau teologi bagi Raja Rajasanegara pada zaman kerajaan Majapahit. Bagi Indonesia modern, kitab itu juga memberikan inspirasi dan tempat ditemukannya moto Bhineka Tunggal Ika.

Sejumlah peneliti dalam dan luar negeri belum bisa menemukan sumber yang definitif tentang Kekawin Sutasoma, namun yang jelas kekawin tersebut bercorak Budhis.

Peneliti Sutasoma tersebut antara lain Ida Bagus Sugriwa (1956), Eisink (1967), Soewito Santoso (1975) dan Zoetmulder (1983), tutur Hastho Bramantyo. ant/ahi

27
Oct
09

Nasionalisme : Mengawal Keputusan Kongres Kebudayaan

Mengawal Keputusan Kongres Kebudayaan

KOMPAS, Sabtu, 5 September 2009 | 02:50 WIB

Nunus Supardi

Menyimak artikel H Hardi, Departemen Kebudayaan, Isu Basi Menjelang Penentuan Menteri (Kompas, 22/8/2009), menanggapi artikel Kebudayaan, Bagaimana Nasibmu? (Kompas, 18/9/2009), saya terpanggil untuk memberi tanggapan balik.

Tidak ada yang ganjil dari tanggapan itu, tetapi perlu ada penjelasan guna membangun wacana lebih luas.

Hanya potret

Pada alinea kedua, Hardi menyatakan, penulis (Nunus Supardi) kurang bisa membedakan pengertian ”kebudayaan” sebagai proses dialektis pada masyarakat yang tak kunjung usai dengan kebudayaan yang dianggap produk dari unsur suatu lembaga yang di-set up sebuah birokrasi.

Rasanya tulisan saya tidak menyiratkan pendapat yang bisa melahirkan kesimpulan seperti itu. Tulisan itu potret pemikiran budayawan, seniman, dan cendekiawan yang menginginkan Kementerian Kebudayaan.

Ketika keinginan itu dirangkai sejak Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi tahun 1945 hingga Kongres Kebudayaan (KK) 2008 di Bogor ternyata telah menjadi catatan sejarah panjang perjuangan kebudayaan. Jika ditambah aneka forum, catatan akan kian panjang. Memang terkesan menjadi isu lama. Namun, di balik langkah itu, kita dibuat sadar, betapa mereka gigih dalam memperjuangkan kesepakatan.

Potret itu juga melahirkan sejumlah pertanyaan. Mengapa usul itu terus diulang dan tak kunjung mendapat tanggapan? Bukankah keinginan itu merupakan cermin tekad dan kesepakatan yang dicetuskan dalam forum tingkat tinggi, yaitu Kongres Kebudayaan? Adakah yang salah dengan kebudayaan?

Mungkin benar pendapat Robert Klitgaard, pakar pemberantasan korupsi yang pernah diundang membantu Indonesia tahun 2006. Melihat kurang mesranya hubungan antara pakar kebudayaan dan pengatur kebijakan, ia bertanya, ”Jika kebudayaan itu penting dan orang telah mempelajarinya berabad-abad, mengapa kita tidak mempunyai hubungan profesional antara yang mempelajari kebudayaan dengan yang membuat serta mengatur kebijakan?” Jangan-jangan pernyataan Robert Klitgaard (1992) sedang terjadi di Indonesia.

Khawatir

Sebagai anggota Panitia Pengarah, Putu Wijaya sejak awal sudah khawatir dengan rekomendasi KK 2008 itu. Khawatir pemerintah tidak akan menyambut estafet rekomendasi kongres 2003 di Bukittinggi yang diangkat lagi oleh kongres di Bogor. Selama ini aneka keputusan dalam kongres hanya berhenti sebagai keputusan. Tidak pernah ada tindakan. Secara berseloroh Putu menganggap ”sudah saatnya ada kongres untuk membicarakan tabiat kongres itu sendiri” (1997).

Untuk mengantisipasi kekhawatiran, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengambil langkah tepat dan cepat, membentuk Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI), terdiri delapan orang. Tugas pokok badan ini adalah mengawal keputusan KK 2008 dan menyosialisasikan hasil kepada masyarakat. Agar kerja badan tidak macet, dilengkapi fasilitas kantor dan anggaran belanja memadai.

Langkah yang perlu dilakukan badan ini adalah menggelar jumpa pers dan sosialisasi melalui stasiun TV. Selain itu, harus melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait serta lembaga-lembaga kebudayaan, termasuk lembaga kebudayaan asing.

Mengawal dan menyosialisasikan keputusan kongres harus menjadi komitmen semua anggota BPKKI. Sebab, selain harus bertanggung jawab kepada menteri, badan ini juga harus bertanggung jawab kepada peserta kongres yang telah melahirkan keputusan kongres. Jika BPKKI tidak optimal mengawal dan menyosialisasikan hasil, peserta kongres akan menuntut pertanggungjawaban.

Wacana yang berkembang sekarang dapat menjadi salah satu argumen. Munculnya ”klaim” Malaysia atas tari pendet, menyusul kasus-kasus sebelumnya, media-media gencar memberitakan dan mengulas masalah itu.

Ada tiga hal yang dapat dicatat. Pertama, dari berbagai ulasan, hampir semua menilai lemah dan kurangnya perlindungan pemerintah atas kekayaan kebudayaan bangsa.

Kedua, memasuki era industri budaya, persaingan pemanfaatan budaya kian tajam. Industri budaya akan menjadi primadona ekonomi karena diyakini mampu memberi kontribusi besar bagi devisa negara. Mau tidak mau pemerintah yang akan mengambil langkah kebijakan dalam memperkuat potensi budaya.

Ketiga, seperti dikatakan Samuel Huntington (2000) tentang kebangkitan peran budaya, kebudayaan punya andil dalam membentuk kemajuan manusia. Malaysia termasuk yang kini sibuk dengan konsep itu. Peluang itu juga harus ditangkap Indonesia sebagai bangsa multietnik dan multikultur yang memerlukan perhatian lebih serius dibandingkan dengan bangsa lain. Lagi-lagi, pemerintah perlu mengambil posisi yang tepat dalam mengelola potensi budaya untuk memajukan bangsa.

Ketiga catatan ini menambah alasan perlunya penataan ulang posisi kelembagaan kebudayaan di pemerintahan. Sayang, jika rekomendasi kongres yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu terbuang sia-sia?

Nunus SupardiAnggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia

CATATAN REDAKSI:
Dengan munculnya artikel ini, polemik diakhiri. Redaksi

09
Oct
09

Nasionalisme : Salah Kaprah Paten Budaya

Salah Kaprah Paten Budaya

KOMPAS, Jumat, 9 Oktober 2009 | 03:44 WIB

 

Oleh Arif Havas Oegroseno

Tajuk Rencana Kompas (3/10) berjudul ”Batik Milik Dunia” berisi: ”Untuk menghindarkan klaim negara lain terhadap produk budaya nasional, Indonesia perlu segera mematenkannya di lembaga internasional”. Pernyataan ini sangat mengejutkan, paling tidak karena tiga perkara.

Pertama, paten adalah perlindungan hukum untuk teknologi atau proses teknologi, bukan untuk seni budaya seperti batik. Kedua, tak ada lembaga internasional yang menerima pendaftaran cipta atau paten dan menjadi polisi dunia di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Ketiga, media terus saja mengulangi kesalahan pemahaman HKI yang mendasar bahwa seolah-olah seni budaya dapat dipatenkan.

Dalam urusan HKI, ada sejumlah hak yang dilindungi, seperti hak cipta dan paten dengan peruntukan yang berbeda. Hak cipta adalah perlindungan untuk ciptaan di bidang seni budaya dan ilmu pengetahuan, seperti lagu, tari, batik, dan program komputer. Sementara hak paten adalah perlindungan untuk penemuan (invention) di bidang teknologi atau proses teknologi. Ini prinsip hukum di tingkat nasional dan internasional. Paten tidak ada urusannya dengan seni budaya.

Jadi, pernyataan ”perlu mematenkan seni budaya” adalah distorsi stadium tinggi. Penularan distorsi pemahaman oleh media ini menjalar lebih cepat daripada flu burung. Tidak kurang dari Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa produk budaya dan seni warisan leluhur idealnya dipatenkan secara internasional (Antara, 25/8/2009) atau Gubernur Banten yang akan mematenkan debus (Antara, 28/8/2009).

Distorsi ini sangat berbahaya karena memberikan pengetahuan yang salah kepada publik secara terus-menerus, akibatnya kita terlihat sebagai bangsa aneh karena di satu sisi marah-marah karena merasa seni budayanya diklaim orang lain, tetapi di sisi lain tak paham hal-hal mendasar tentang hak cipta dan paten.

Salah kaprah lain adalah keinginan gegap gempita untuk mendaftarkan warisan seni budaya untuk memperoleh hak cipta. Para gubernur, wali kota, dan bupati berlomba-lomba membuat pernyataan di media bahwa terdapat sekian ribu seni budaya yang siap didaftarkan untuk mendapat hak cipta. Tampaknya tak disadari bahwa dalam sistem perlindungan hak cipta, pendaftaran tidaklah wajib. Apabila didaftarkan, akan muncul konsekuensi berupa habisnya masa berlaku hak cipta, yakni 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi, seruan agar tari Pendet didaftarkan adalah berbahaya karena 50 tahun setelah pencipta tari Pendet meninggal dunia, hak ciptanya hilang dan tari Pendet dapat diklaim siapa saja.

Kita harus hati-hati menggunakan kata klaim apabila terkait urusan sebaran budaya. Adanya budaya Indonesia di negara lain tidak berarti negara itu secara langsung melakukan klaim atas budaya Indonesia. Karena apabila ini kerangka berpikir kita, kita harus siap-siap dengan tuduhan bangsa lain bahwa Indonesia juga telah mengklaim budaya orang lain; misalnya bahasa Indonesia yang 30 persen bahasa Arab, 30 persen bahasa Eropa (Inggris, Belanda, dan Portugis) serta 40 persen bahasa Melayu. Bagaimana dengan Ramayana yang oleh UNESCO diproklamasikan sebagai seni budaya tak benda India? Apakah Indonesia telah mengklaim budaya India sebagai budaya kita karena di Jawa Tengah sendratari Ramayana telah menjadi bagian budaya?

Dalam narasi proklamasi UNESCO atas wayang sebagai seni tak benda Indonesia, disebutkan ”Wayang stories borrow characters from Indian epics and heroes from Persian tales”. UNESCO menyatakan kita meminjam budaya orang lain dalam wayang kita. Apakah meminjam sama dengan mengklaim? Rabindranath Tagore dalam Letters from Java justru terharu dan bangga melihat budaya India dilestarikan di Jawa, bukannya menganggap ini sebagai klaim Indonesia, lalu marah dan meneriakkan perang.

Solusinya

Pertama, media sebagai kekuatan sosial politik keempat harus berani belajar untuk menyajikan substansi yang benar tanpa takut kehilangan rating.

Kedua, pemerintah daerah perlu memberdayakan aparat mereka agar paham masalah-masalah HKI. Upaya mudah dan murah, kalau mau.

Ketiga, database tentang seni budaya Indonesia dikumpulkan di satu instansi tertentu, lalu disusun dengan klasifikasi kategorisasi sesuai standar Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Keempat, database ini dilindungi instrumen hukum nasional, lalu dijadikan rujukan dalam perjanjian bilateral guna membatalkan pemberian hak cipta yang meniru seni budaya Indonesia.

Kelima, Indonesia bersama negara-negara berkembang terus melanjutkan keberhasilan perundingan di Sidang Majelis Umum WIPO pada 1 Oktober 2009 yang memutuskan bahwa WIPO akan menegosiasikan suatu instrumen hukum internasional yang akan mengatur perlindungan masalah pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber genetika.

Mari bekerja keras dengan nasionalisme yang cerdas.

Arif Havas Oegroseno Alumnus Harvard Law School

 

23
Sep
09

Nasionalisme : Sabang Tersandera Masa Lalu

Kompas/Mahdi Muhammad
Teluk Sabang pernah menjadi salah satu pelabuhan paling ramai di wilayah Asia Tenggara pada awal tahun 1900-an. Kapal-kapal penumpang berukuran besar pernah singgah di Pelabuhan Sabang di teluk ini. Namun, kini pelabuhan ini tinggal kenangan tanpa kegiatan ekonomi yang memadai, seperti tampak pada awal Agustus lalu.

Sabang Tersandera Masa Lalu

KOMPAS, Rabu, 23 September 2009 | 02:51 WIB

Jalan Perdagangan, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, awal Agustus. Jarum jam menunjuk pukul 20.00. Kendaraan dan pedagang berebut tempat di jalanan ini. Satu-dua toko masih membuka pintu, terhalangi pedagang kaki lima yang memenuhi separuh badan jalan dan trotoar. Malam itu, lagu Tak Gendong milik Mbah Surip yang sedang ngetop-ngetop-nya terdengar nyaring dari salah satu lapak penjual cakram padat. Di sini, sekeping cakram padat bajakan dihargai Rp 10.000, sedikit lebih mahal ketimbang seporsi sate gurita bersaus kacang lengkap dengan irisan lontong yang hanya Rp 7.000.

Jalan Perdagangan adalah jantung perekonomian Sabang. Beberapa gedung di jalan itu juga adalah kantor perdagangan asing pada awal tahun 1900-an. Bila kita berjalan sedikit ke arah barat, bisa ditemukan gudang tua yang sebagian besar tak terawat meski beberapa di antaranya masih digunakan.

Sabang dengan sisa keramaian di Jalan Perdagangan adalah nukilan masa lalu yang indah. Bagi Mustofa (60), Sabang kini sama sekali tidak ada apa-apanya. Yang tersisa di Sabang saat ini belum ”seujung kuku” kejayaan Sabang di masa lalu. Pada periode 1970-an, Sabang adalah kota pelabuhan yang ramai. Aktivitas perdagangan dihidupkan oleh kemudahan masuknya barang impor berharga murah.

Sejak akhir era 1970-an sampai menjelang era 1990-an sering kali Mustofa, yang pegawai di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), kerap pergi-pulang Jakarta-Medan-Banda Aceh, termasuk ke wilayah yang dikenal dengan barang impor nan murah. Kala itu, ia mengibaratkan Sabang sebagai sebuah kota yang tidak pernah mati. Seringnya kapal dagang dari berbagai negara, seperti Malaysia dan Singapura, merapat di kota itu membuat Kota Sabang melek 24 jam. ”Kalau tak salah, Jalan Perdagangan adalah jalan yang paling ramai. Di sana pusat penjualan barang impor, murah. Hampir semua ada,” katanya.

Mustofa mengingat Jalan Perdagangan sebagai lokasi penjualan yang padat. Hanya pejalan kaki yang bisa lewat dengan santai di jalanan sepanjang hampir satu kilometer itu. Trotoar di kanan-kiri jalan serta sebagian badan jalan digunakan sebagai tempat berjualan. Barang pecah belah, mulai dari piring, gelas, mangkuk, hingga lampu kristal, berserakan di pinggiran jalan.

Mustofa menuturkan, bila ada kapal barang yang hendak merapat ke pelabuhan, jengek atau kuli barang pelabuhan berlomba mendekat dan membawa barang itu ke daratan. Tak jarang, jengek menaruh barang itu di balik bajunya. ”Sampai-sampai badannya kelihatan gemuk. Kempis lagi setelah barang itu diturunkan di sekitar Jalan Perdagangan,” kenang dia.

Bayangan Jalan Perdagangan sebagai pusat grosir barang impor masih membekas ketika kini jalan ini masih merupakan kawasan utama perdagangan di Pulau Weh atau Kota Sabang. Namun, barang yang dijualbelikan tidak seperti dulu. Meski masih banyak toko kelontong di sana, barang-barang sebagian besar dipasok dari kota-kota di Sumatera dan Pulau Jawa.

Lupakan juga soal mobil impor wah, namun berharga murah, yang dulu pernah jadi ikon Sabang. Tidak ada lagi surga mobil impor dari Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mobil yang masuk mangkrak di gudang importir, tidak bisa keluar, karena polisi tidak bisa lagi menerbitkan surat.

Kemandekan Sabang berimbas pada kenaikan harga barang. Dullah, warga Sabang, menuturkan, harga barang bahkan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang sama di Banda Aceh. Praktis di Sabang hanya gula impor yang masih murah. Satu zak ukuran 50 kilogram, gula impor hanya dihargai Rp 340.000, sementara harga gula lokal di Banda Aceh bisa mencapai Rp 420.000. Harga murah itu hanya bisa dinikmati warga Sabang karena gula impor terbatas bisa diedarkan di Kota Sabang.

Boleh juga mencoba membawanya sebagai oleh-oleh ke Banda Aceh. Namun, cerita ada seorang penduduk yang ditangkap karena membawa gula impor sebanyak tiga zak (saja!) sudah telanjur menyebar di kawasan Pelabuhan Sabang. ”Padahal, berapa sih orang Sabang menghabiskan gula? Gula kalau kelamaan basah, harganya turun,” kata Aching (60), pedagang gula di Jalan Perdagangan.

Kapan hidup lagi?

Sejak benar-benar terhenti pada awal era 1990-an, cahaya Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas redup. Namun, upaya untuk menghidupkan Sabang sebagai pelabuhan bebas kembali muncul awal 2000. Kemunculan itu sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang. Untuk melaksanakan isi UU itu, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Namun, apa lacur. Sejak badan itu berdiri, sampai sekarang kondisi Sabang seperti mati suri. Dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah untuk menghidupkan kembali kawasan Sabang belum terasa sampai sekarang. Bahkan, sebaliknya, konflik antara manajemen BPKS dan Dewan Kawasan Sabang lebih mengemuka dibandingkan dengan upaya pembangunan kembali kawasan ini. Di tingkat pusat, keinginan DPR mengubah status kawasan pelabuhan bebas Sabang menjadi status kawasan ekonomi khusus menenggelamkan upaya untuk menghidupkan kembali wilayah ini. Puncak konflik adalah permintaan penonaktifan kepala badan oleh Gubernur kepada DPR Aceh untuk kedua kalinya, awal September 2009.

Sekarang Sabang lebih dikenal sebagai salah satu tempat penyelaman yang menarik di Aceh. Kawasan Iboih, Gapang, dan Sumur Tiga menjadi salah satu daya tarik Sabang. Namun, kawasan Gapang mulai ditinggal turis karena lokasi itu tidak dikelola lagi oleh operator asing. Belum ada lagi operator baru untuk mengelola kawasan ini.

Tampaknya warga Sabang masih harus menunggu dalam waktu lama untuk bisa melihat kotanya menggeliat lagi. Konflik lebih mengemuka dibandingkan upaya pembangunan kembali. (Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD
Tugu Sabang-Merauke di Sabang, Aceh, mencatat posisi geografis. Gambar diambil Agustus lalu.

Tentang Jejak dan Janji

Kamis, 24 September 2009 | 02:55 WIB

Memasuki wilayah Lhokseumawe, ada yang berbeda dari tepian jalur utama Banda Aceh-Medan sejak awal 2008. Ada bagian jalan yang masih pengerasan, ada bagian yang sudah dipasang batangan besi. Awal Agustus silam, di Krueng Geukuh, ibu kota Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, berdiri bangunan yang disiapkan sebagai stasiun, lengkap dengan gerbong kereta yang belum beroperasi. Jalur Bireuen-Lhokseumawe adalah jalur pertama yang dibangun dalam program Trans Sumatera Railway Development ini.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jaringan rel diharapkan selesai akhir tahun 2021. Total anggaran bisa mencapai sekitar Rp 7,26 triliun hanya untuk kebutuhan pembangunan jaringan rel kereta api, belum termasuk anggaran untuk pembebasan tanah rakyat dan armada.

Pembangunan jalur kereta api Bireuen-Lhokseumawe seolah membangkitkan kenangan lama. Data PT Kereta Api menyebutkan, pada masa lalu jalur Atjeh Tram dibangun pertama kali oleh Belanda tahun 1875, berselang sembilan tahun dari pembangunan kereta api di tanah Jawa. Masa itu, kereta api Aceh digunakan untuk mendukung gerakan tentara Belanda menumpas perlawanan rakyat Aceh. Kepentingannya lebih untuk perang ketimbang ekonomi dan sosial.

Barulah setelah perlawanan rakyat Aceh surut dengan tertangkapnya Cut Nyak Dhien pada 1904, perkeretaapian di Aceh mulai diserahkan kepada pemerintahan sipil pada tahun 1917 dan resmi dikelola Staatspoorwegen. Sayang, tahun 1978, karena nilai ekonominya terus menurun dan suku cadangnya sulit, kereta api tak lagi beroperasi di Aceh. Lokomotif dan salah satu gerbong barang dari kereta api yang diletakkan di monumen di Jalan Sultan A Mahmudsyah, Banda Aceh, adalah pengingat kehadiran kereta api di Aceh.

Lebih dari sepuluh tahun silam, pascareformasi 1998, Presiden BJ Habibie sempat menjanjikan pembangunan kembali jalur kereta api. Pada 2002 sempat dibuat Rencana Umum Pengembangan Kereta Api Sumatera yang merupakan kesepakatan para gubernur seluruh Sumatera. Namun, pembangunan baru belakangan dimulai.

Pada 15 April 1999, Menteri Perhubungan Giri Suseno menyatakan, bakal dibangun fasilitas transportasi di Aceh yang meliputi perpanjangan landasan Bandara Sultan Iskandar Muda; pembangunan Pelabuhan Sabang, Lhokseumawe, dan Kuala Langsa; serta pembangunan kembali jaringan kereta api.

Sekalipun jalur kereta api nantinya rampung terbangun, Lhokseumawe telanjur tak sama lagi dengan era 1980-an, misalnya. Pada masa-masa keemasan itu, kota dihidupkan seiring dengan investasi besar yang masuk ke Aceh sejak 1970-an. Pada era Orde Baru, sejumlah perusahaan multinasional masuk ke Aceh menanam investasi.

Kini industri besar di Lhokseumawe satu demi satu berguguran. Operasi pabrik Kertas Kraft Aceh mandek. Pabrik Pupuk Iskandar Muda sulit mendapatkan pasokan gas alam yang stabil untuk menjaga kelangsungan industri. Aceh Asean Fertilizer sudah tutup. Praktis hanya ExxonMobil yang masih beroperasi sampai kini.

Sabang semakin sepi

Melengkapi gambaran lebih luas mengenai Aceh, tengok pula Kota Sabang saat ini. Suasana Pulau Weh di ujung barat wilayah Indonesia itu terasa semakin sepi, amat berbeda ketika Sabang dengan pelabuhan bebasnya sedang berada di masa jaya. Pada akhir 1970-an sampai awal 1980-an, lalu lintas perdagangan yang padat membuat orang ramai beraktivitas di Sabang. Saat itu, uang bisa diperoleh relatif gampang di Sabang.

Bukan semata-mata dari perdagangan, harga cengkeh, dan pinang sedang lumayan tinggi. Membeli emas puluhan mayam (satuan lokal untuk setiap tiga gram emas) bukan hal sulit buat warga Sabang. ”Sekarang ini tidak ada apa-apanya. Tapi sudahlah, yang lalu sudah tidak mungkin kembali, buat apa diingat-ingat,” kata Bang Jack, warga Gapang, Kota Sabang.

Masih terekam di ingatan: pada 6 Desember 2000, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan penancapan tiang pancang dermaga Pelabuhan Sabang. Perjalanan berikutnya, membangkitkan kembali Sabang terus menjadi obsesi. Misalnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memuat ketentuan yang memperkuat dan memperjelas status Sabang sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas. Status itu sebenarnya memungkinkan Sabang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah. Namun nyatanya kini, kejayaan Sabang belum kunjung kembali.

Mantan Pejabat Sementara Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Mustafa Abubakar pernah mengatakan, sampai sekarang rakyat Aceh masih dibuai dengan berbagai dongeng dan cerita mengenai kejayaan masa lalu. Orang Aceh teramat bangga dengan heroisme dan kejayaan masa lalu. Yang selalu jadi rujukan, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh masa lalu menjadi salah satu kerajaan yang disegani di dunia.

Namun sepanjang perjalanan Aceh bersama Indonesia, ketegangan antara pusat dan daerah dengan diwarnai konflik dan kekerasan seolah menjadi lagu lama. Masa ”rekonsiliasi” juga telah memberikan kesempatan lebih terbuka bagi siapa pun untuk membangun Aceh. Setidaknya pada akhir 2006, Aceh menjadi pionir kehadiran calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah—salah satunya untuk mengakomodasi masuknya eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke panggung politik.

Terbukanya kesempatan bagi semua itu pula yang membuat tebaran janji untuk Aceh semakin menumpuk. Seiring waktu: ada janji, ada jejak yang bisa ditelusur suatu saat nanti. Sepanjang jejak itu pula tersebar janji. Berjalan bersama masa depan, rakyat Aceh pun (terus) menanti dan menagih bukti.

(Mahdi Muhammad/Sidik Pramono)

22
Sep
09

Patriotisme : Rapat Raksasa di Tambaksari, Surabaya, 21Sep45

lusi_d@rantar.de , NASIONAL-LIST, 21 September 2009

Dalam proses pengkonsolidasian Republik Indonesia yang masih muda banyak peristiwa-peristiwa catatan sejarah yang dialami pada awal kemerdekaan kita. Kalau di Jakarta kita mengenal ada Rapat Raksasa di Lapangan IKADA pada tanggal 19 September 1945 dan di Surabaya terjadilah Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari pada tanggal 21 September 1945. Jaman itu istilah rapat akbar belum dikenal rakyat.
Yang populer waktu itu istilah rapat raksasa atau rapat samodera.
Sekarang kita masih beruntung bisa mendapat cerita langsung dari Pak Soemarsono, usia 88 tahun, salah seorang yang punya peranan utama dalam penyelenggarakan Rapat Samodera itu dan sekaligus harapan dari salah seorang pelopor kemerdekaan kita ini kepada generasi muda.

Saya kutipkan bagian yang mengenai Rapat Samodera Tambaksari dari buku yang berjudul : Revolusi Agustus, diterbitkan oleh Hasta Mitra, 2008, Jakarta.

———— ——— ——— ——–

RAPAT RAKSASA di LAPANGAN TAMBAKSARI SURABAYA

Sebelum tanggal 19 September 1945 di Surabaya datang Aidit dari Jakarta menemui saya. Kami ada hubungan dalam perjuangan, karena waktu itu saya juga turut dalam gerakan pemuda proklamasi. Dalam pertemuan itu dia minta supaya di Surabaya juga diadakan momen aksi, dengan menyelenggarakan Rapat Samudra pada tanggal 19 September 1945. Dalam mempersiapkan rapat raksasa 19 September 1945 ini saya clash dengan Roeslan Abdulgani. Pada waktu itu Roeslan Abdulgani masih pimpinan Angkatan Muda Indonesia di Surabaya, lengkap dengan para pengurusnya termasuk Bambang Kaslan, Supardi, Isman, Oetomo, Soetomo. Roeslan Abdulgani mengatakan, bahwa dia tidak setuju momen aksi itu. Jadi maksud Roeslan Abdulgani bukan dengan jalan begitu, sebab bisa clash dengan Jepang, lain waktu saja nanti dilihat situasinya, sekarang situasinya dianggap tidak favorable. Begitulah pendapat Roeslan Abdulgani yang kami dengar dari Chaerul Saleh. Mendengar sikap Roeslan Abdulgani itu kami memang terbakar: “Mari kita demonstrasi ke tempat Roeslan Abdulgani rame-rame”. Kemudian Roeslan Widjajasastra, saya, Rambe, anak-anak muda lalu datang berame-rame ke tempat Roeslan Abdulgani. Waktu itu Roeslan Abdulgani sedang mengadakan rapat di gedung SMA dengan para pengurusnya. Kami masuk ruangan itu dan Roeslan Widjajasastra sambil kakinya dinaikkan di meja berkata: “Adakan rapat raksasa, ini tidak bisa ditolak oleh pengurus saja, kami menghendaki diadakan rapat raksasa, kami dari bawah!” Roeslan Abdulgani tidak menjawab apa-apa. Tetapi secara kebetulan pada tanggal 19 September 1945 itu terjadi Insiden Bendera di Jalan Tunjungan itu. Itulah sebabnya mengapa momen rapat raksasa yang mestinya 19 September 1945 itu digeser menjadi tanggal 21 September 1945. Kampanyenya dari mulut ke mulut, memakai corong saja: “Ayo rapat samudra di Tambaksari, rapat samudra di Lapangan Tambaksari!” Yang datang di Tambaksari itu ratusanribu orang tumplek-blek – membeludak, belum pernah ada rapat sebesar itu.
Kepada wartawan-wartawan yang ada di situ lalu saya tanya : “Kira-kira ada berapa orang yang datang di Rapat Umum ini?”. “Yah…paling tidak 150-ribu”, jawabnya. Jumlah sekian pada waktu itu sudah besar sekali. Seratus limapuluh ribu di Tambaksari itu! Rapat raksasa di Tambaksari itu diakhiri dengan mengikrarkan semboyan kebulatan tekad “Merdeka atau Mati!”.
Dalam rapat raksasa di Tambaksari itu mana Roeslan Abdulgani berani muncul?  Dia tidak ada. Yang bicara pada waktu itu Roeslan Widjajasastra, dia bilang pada saya: “Bung, biar saya yang bicara dulu, kalau ditembak oleh  Jepang biar saya yang di tembak dulu.Bung sudah punya istri.”
Memang, Roeslan Widjajasastra lalu naik mimbar dan bicara dia:  “Supaya kita dukung kemerdekaan kita hidup atau mati! Berani mati untuk kemerdekaan!”
Lalu datang pada saya Sapia, dia pimpinan Pemuda Indonesia Maluku -PIM, dulu pernah ikut dalam pemberontakan Kapal Zeven-Provincien, dia bilang: “Bolehkah saya bicara, saya bekas pemberontak kapal Zeven-Provincien?
“Ya, boleh saja” jawab saya. Dia naik ke mimbar dan bicara dengan penuh agitasi.
Pada akhirnya saya yang bicara. Saya masih ingat Pancasila, pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, pada waktu itu terkenal dengan istilah Lima K.

Yang kesatu yaitu Ketuhanan, kedua Keadilan, yang kemudian jadi Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga Kebangsaan, keempat Kemerdekaan, kelima Keadilan Sosial; ini standar.

Belakangan Bung Karno juga menyebut seperti yang saya serukan di Tambaksari dulu, yaitu:
“Lima Sila ini kalau disatukan menjadi kepal, menjadi tinju untuk meninju imperialis, lawan-lawan bejat, lawan-lawan kemerdekaan, penjajah yang menjajah Indonesia. Ini kepal rakyat Indonesia yang bersatu!”. Wah… saya mendapat sambutan keplokan – tepuk tangan gemuruh – iya itu yang membakar semangat rakyat.

Pada zaman penjajahan, kalau Bung Karno bicara bisa membangkitkan semangat rakyat dan sekarang ini untuk melawan musuh-musuh kemerdekaan, untuk memperoleh pemerintahan yang baik, perlu massa, perlu membangkitkan massa. Jadi pemudalah yang bisa melaksanakan revolutionaire geest – jiwa revolusioner, revolutionaire wil – keinginan berrevolusi dan revolutionaire daad – melaksanakan revolusi itu – sebagai satu kesatuan. Kalau kita yang tua-tua ini revolutionaire wil-nya masih ada, tetapi revolutionaire daad fisiknya sudah lemes! Lha itu perlunya pemuda. Waktu saya diundang oleh kawan-kawan di Eropa untuk menyampaikan pengalaman, saya ditanya oleh anak saya: “Bapak
nanti, apa kiranya yang akan dibicarakan di sana?” “Ya kalau saya ditanya mengenai fakta-fakta sejarah, ya apa adanya, tanpa catatan.
Karena memori saya masih fit, masih segar, saya akan bicara semua yang saya ingat.” “Keinginan apa yang akan disampaikan kepada mereka?” tanya anak saya lagi. “Wah saya menginginkan dan ingin menyampaikan kepada pemuda-pemuda jangan sampai menjadi rusak karena masalah narkotika.
Sebab saya lihat pemuda-pemuda sekarang ini rusak, akibat kebudayaan imperialis ini”. Itulah penjelasan saya padanya. Narkotik di Australia tiap empat pemuda satu kena, di Indonesia tiga pemuda satu kena narkotik. Kalau sudah kena narkotik wah.. ini… mana ngerti untuk menanggapi cita-cita, karena sakit. Ini saya ingat perang candu Tiongkok. Akibat perang candu, imperialis berhasil masuk Tiongkok. Bukan satu imperialis tetapi beberapa imperialis sekaligus menjajah Tiongkok. Dan sekarang narkotik ini membikin pemuda kita rusak. Tetapi bukan narkotik saja, saya lihat itu pemuda yang istilahnya Bung Karno dengan musik ngak-ngik-ngok – hingar-bingar – yang bisanya hanya jingkrak-jingkrak kayak begitu sudah merasuk ke perorangan, tidak ada cita-cita kemasyarakatan, lupa akan cita-cita bersama kepentingan bangsa. Tetapi sekarang ini bukan pemuda saja, elit juga sama. Coba lihat saja mereka yang memerintah, apa DPR, apa menterinya, apa pegawai-pegawai tingginya di sana, mana yang memikirkan kepentingan rakyat. Yang dipikirkan bagaimana memperkaya diri. Bobrok moralnya! Lha kalau mempunyai pemerintah yang elitnya kayak begitu, aparatnya begitu, jenderal-jenderalny a juga begitu, kerjanya sibuk memperkaya diri apa yang mau diharapkan dari satu pemerintah yang begitu? Pemuda-pemuda yang masih segar, masih fresh, masih bersih, masih jernih musti bangkit. Dalam hal ini saya ingin mengajukan kampanye untuk melawan itu narkotik, melawan semua yang datangnya dari kebudayaan imperialis untuk menanamkan jiwa perjuangan revolutionaire geest, revolutionaire wil, revolutionaire daad. Dulu di Surabaya waktu saya bicara di Tambaksari mendapat sambutan yang hangat, saya teriak-teriak begitu dan mereka itu benar bersemangat sekali waktu itu.

Setelah saya ngomong seperti itu, lalu ditanya lagi oleh anak saya: “Apakah itu tidak untuk menyenangkan bapak saja?”. Jadi waktu saya ditanya oleh anak saya, itu saya jawab, bahwa saya akan mendorong untuk melakukan kampanye bagaimana membangkitkan revolutionaire geest, revolutionaire wil, revolutionaire daad, artinya bukan saya saja. Kalau saya kan hanya tenaga satu orang, tetapi akan dilakukan oleh siapa saja yang sekarang ada pengertian yang bersambung dengan saya. Marilah kita berkampanye –untuk membangkitkan bagaimana pemuda bangkit berjuang!

21
Sep
09

Persatuan Indonesia : Akulturasi Hindu dan Islam Lahirkan Keunikan Bali

Keunikan Bali

By Republika Newsroom
Senin, 21 September 2009 pukul 13:53:00

Akulturasi Hindu dan Islam Lahirkan Keunikan BaliWORDPRESS.COM

DENPASAR–Setangkai bunga menyambut di pintu masuk, sepotong kertas cokelat kecil tersisip diantara daunnya, sebaris pesan tertulis di atasnya, damai di langit, damai di bumi dan damai di setiap hati umat manusia.

Sebuah keharusan dijalani, jika umat manusia ingin hidup berdampingan secara damai. sikap toleransi itu dapat dikembangkan seperti yang selama ini dilakoni Forum Komunikasi Antarumat Beragama Provinsi Bali yang diketuai, Drs Ida Bagus Gede Wiana.

Upaya mewujudkan kerukunan dan keharmonisan umat beragama itu sebenarnya tidak terlalu berat dalam penerapannya, asalkan dilandasi toleransi dan rasa saling menghormati satu sama lain.

Kerukunan antar umat beragama di Bali selama ini sangat mantap dan harmonis, hidup berdampingan satu sama lainnya yang diwarisi secara turun-temurun sejak sekitar lima ratus tahun silam.

Kerukunan antar umat beragama sangat kokoh berkat Konsep “menyama braya”, yakni persaudaraan yang betul-betul diterapkan dalam kehidupan umat beragama di Bali, tutur seorang tokoh muslim di Bali Drs Haji Mulyono (76).

Pria kelahiran Solo yang menetap di Bali sejak 1962 yang pernah menjabat sebagai Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali itu menilai, kehidupan umat beragama yang “mesra dan harmonis” yang dapat diwujudkan Pulau Dewata diharapkan dapat tetap terpelihara dengan baik.

Upaya tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tenteram, sekaligus memberikan kesejukan di hati umat manusia.

Agama Islam dan Hindu sesungguhnya memiliki banyak persamaan bahkan terjadi akulturasi menyangkut seni dan budaya dari kedua agama tersebut di Pulau Dewata, tutur suami dari Ntin Charoh NHG.

Kesamaan itu antara lain terdapat pada buku dan “Geguritan” (pembacaan ayat-ayat suci Hindu), yang ternyata di dalamnya mengandung unsur nuansa Islam. Bukti lain dari terjadinya akulturasi Islam-Hindu adalah di Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng, Kepaon Kota Denpasar dan Desa Loloan di Kabupaten Jembrana.

Desa Pegayaman misalnya, sebagian besar warganya memeluk agama Islam, namun nama depannya sama seperti orang Bali pada umumnya, sehingga muncul nama seperti Wayan Muhammad Saleh atau Made Jalaluddin.

Dalam budaya, umat Islam Bali telah “berbaur” dengan budaya setempat, terlihat dari lembaga adat yang tumbuh di masyarakat muslim Bali sama dengan lembaga adat masyarakat Bali Hindu.

Sistem pengairan bidang pertanian tradisional (subak) misalnya, umat muslim menerapkan pola pengaturan air seperti yang dilakukan petani yang beragama Hindu, meskipun cara mensyukuri saat panen berbeda.

Umat Islam yang mengolah lahan pertanian di Subak Yeh Sumbul, Medewi, Pekutatan dan Subak Yeh Santang, Kabupaten Jembrana, daerah ujung barat Pulau Bali, menerapkan sistem pengairan secara teratur seperti umumnya dilakukan petani Pulau Dewata, ungkap ayah dari lima putra-putri yang telah dikaruniai lima cucu.

Adanya unsur kesamaan antara Islam dan Hindu itu dapat dijadikan tonggak lebih menciptakan `kemesraan` dan tali persaudaraan antara Hindu dan Islam, termasuk umat lain di Pulau Dewata, bahkan di Nusantara.

Berbagai keunikan itu menjadi daya tarik tersendiri dari berbagai segi, baik oleh wisatawan mancanegara, sosiolog maupun budayawan dari belahan dunia.

Kondisi demikian tidak mengherankan, jika Pulau Seribu Pura itu bertambah tenar, bahkan terkadang melampaui keterkenalan Indonesia, negara yang berpenduduk muslim terbesar, ujar Mulyono yang dipercaya sebagai Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Bali.

Sejak 500 tahun silam
Akulturasi dan kerukunan antarumat beragama di Bali sangat mesra dan harmonis, tidak pernah terjadi “benturan”. Hal itu diwarisi secara turun-temurun sejak 500 tahun lalu.

Terciptanya kerukunan hidup beragama demikian itu berkat adanya saling pengertian serta saling hormat-menghormati antarwarga berlainan suku maupun agama di Pulau Dewata, tutur Kepala Bidang Bimas Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali, Haji Musta`in SH

Kerukunan antarumat beragama yang hidup berdampingan satu sama lainnya itu diharapkan dapat terus dipelihara dan dipupuk dalam mengembangkan kerukunan yang dinamis, sekaligus terhindar pengaruh luar yang negatif.

Kerukunan telah menjadi satu pandangan yang sama dalam membangun kualitas kehidupan yang lebih baik di Pulau Dewata. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra misalnya mengundang para tokoh dan umat muslim untuk berbuka puasa bersama.

Demikian pula Wakil Gubernur Bali Drs Anak Agung Ngurah Puspayoga yang semuanya itu mencerminkan tekad untuk memelihara keharmonisan dan kerukunan umat beragama yang selama ini sangat mantap dan kokoh.

Masyarakat Bali dikenal sangat toleran terhadap para pendatang maupun wisatawan dalam menikmati liburan di Pulau Dewata dan hampir tidak pernah ada masalah.

Bahkan di Bali satu-satunya di Indonesia yang telah terbentuk persatuan etnis Nusantara. Mereka satu sama lain telah terjalin kerjasama yang baik, bertekad untuk menjaga keutuhan Bali, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai, meskipun masyarakat Bali sesama pendatang maupun umat lain hampir tidak pernah ada masalah, namun gesekan-gesekan antar satu desa adat dengan tetangganya sering terjadi.

Kondisi itu sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya konflik, atau hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Gubernur Pastika dalam setiap kesempatan mengajak masyarakat kembali pada jati diri orang Bali, melakoni hidup rukun, aman, damai dan saling menghargai.

Keunggulan lokal yang dimiliki masyarakat Bali hendaknya dapat dipegang kokoh, mengingat dalam era globalisasi ada kecenderungan nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali mengalami pergeseran.

Para tokoh-tokoh dan masyarakat diingatkan untuk memegang teguh kepatuhan, maupun sopan santun dan keramah-tamahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.ant/kpo




Blog Stats

  • 3,373,769 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…