Archive for April, 2009

29
Apr
09

Forum Indonesia Bermartabat

Press Release :

FORUM INDONESIA BERMARTABAT (FIBER)

Dalam rangka sosialisasi Amanat Konstitusi Pasal 27 Undang Undang Dasar tahun 1945 yaitu bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara” dan Pasal 28 H (2) Undang Undang Dasar tahun 1945 yakni “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” maka kami yang bertanda tangan dibawah ini berkeyakinan untuk lebih meneguhkan Politik Ketahanan dan Pertahanan Indonesia seperti terkait Jati Diri Bangsa :

1. KEADILAN SOSIAL sebagaimana Sila Ke-5 PANCASILA harus senantiasa ditegakkan terutama ketika Pasal 21 dan Pasal 22 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 dikesampingkan secara masif khususnya partisipasi sejumlah besar warganegara Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 2009;

2. PERSATUAN INDONESIA sebagaimana Sila Ke-3 PANCASILA harus senantiasa dipelihara secara berkelanjutan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA terutama ketika kemampuan sumber daya nasional harus diberdayakan sedemikan rupa guna menghadapi dan mengatasi dampak krisis finansial dunia, antara lain dengan ikut serta prakarsai perkuatan Nation & Character Building bagi Jiwa Bangsa yang Sehat dan Maju berdasarkan doktrin Kebangsaan dan Kerakyatan bagi INDONESIA Bermartabat 2009 – 2014 menuju kearah INDONESIA Digdaya 2045;

3. Lebih daripada itu, 9 (Sembilan) Pusaka Bangsa INDONESIA yakni (1) Bendera Sang Saka Merah Putih, (2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (3) Sumpah Pemuda 1928, (4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (5) Pancasila 1945, (6) Proklamasi 17 Agustus 1945, (7) Undang Undang Dasar 1945, (8) Wawasan Nusantara, (9) Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45, adalah harus senantiasa dikawal dengan seksama oleh anak bangsa Indonesia dimanapun berada;

Demikianlah Press Release ini dibuat untuk dapat hendaknya dipergunakan oleh semua anak bangsa Indonesia, sekaligus pernyataan pembentukan Forum Indonesia Bermartabat.

Jakarta, 29 April 2009

BARISAN PEMBELA TANAH AIR,

Ketua Pandji R. Hadinoto / Ketua

Hidayat Yudoprawiro / WaKaBid

ALIANSI MASYARAKAT NASIONALIS INDONESIA,

Teuku Syaliansyah / Ketua

A. Fakhri Yusuf / Garda PETA

Rafeldi Rafflis R / Format Andalas

Edi Mashudi / Suara Anak Bangsa

29
Apr
09

Indonesia Emiter CO Terbesar dari Aspek Konversi Hutan

PERUBAHAN IKLIM
Indonesia Emiter CO Terbesar dari Aspek Konversi Hutan

Rabu, 29 April 2009 | 03:32 WIB

Jakarta, Kompas – Tinjauan Bank Pembangunan Asia terhadap dampak ekonomi akibat perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara menunjukkan Indonesia tergolong terbesar mengemisikan gas-gas rumah kaca di tingkat dunia dari sektor kehutanan dan perkebunan. Negeri ini sekaligus paling rentan terkena dampak dari akumulasi gas rumah kaca itu.

David S Mc Cauley dari Bank Pembangunan Asia (ADB) mengemukakan hal itu dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (28/4). Dari hasil analisis ADB berjudul ”The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review” disebutkan bahwa 59 persen emisi gas rumah kaca (GRK) di kawasan Asia Tenggara tahun 2000 berasal dari Indonesia, terutama diakibatkan meluasnya kerusakan hutan.

Menurut basis data Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) World Resources Institute dari Washington, Amerika Serikat, yang dikeluarkan tahun 2008, Asia Tenggara menyumbang emisi GRK dunia 5.187 juta ton. Dari jumlah itu, Indonesia menyumbang 3.060 juta ton (59 persen). Jumlah itu meliputi 7 persen emisi tingkat dunia.

Tata guna lahan

Di Asia Tenggara emisi terbesar bersumber dari perubahan tata guna lahan dan hutan 3.861 juta ton. Sektor ini menyumbang 50 persen emisi global.

Indonesia—dengan 5 persen kawasan tutupan hutan di dunia—berpotensi mengurangi emisi karbon jika praktik pengelolaan hutan dan lahan diperbaiki, yaitu dengan mengurangi kerusakan hutan, reboisasi, dan memperbaiki pengelolaan hutan.

Di negara maju, sektor energi adalah sumber emisi GRK terbesar, 14.728 juta ton, di Asia Tenggara 791 juta ton, dan negara berkembang 9.503 juta ton.

Pakar ekonomi dan lingkungan Emil Salim mengatakan, masyarakat pesisir di Asia Tenggara, 80 persen dari total 563 juta penduduk, akan terkena dampak berupa kenaikan permukaan laut. Dampak lain adalah turunnya curah hujan.

Rizaldi Boer, pakar iklim dari Institut Pertanian Bogor, menambahkan, ”Menghadapi kenaikan muka laut, lebih dari 20 pulau terluar di Indonesia merupakan kawasan yang terkena dampak terbesar,” ujarnya.

Studi ADB menemukan, bila melakukan langkah dini, Indonesia bisa mendapat manfaat lebih besar lewat skema pendanaan dari lembaga dunia. Bila dunia tak melakukan upaya apa pun, negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Filipina, akhir abad ini akan rugi per tahun setara 6 persen PDB masing-masing.

Untuk itu, negara di Asia Tenggara diharapkan menerapkan program Stimulus Hijau untuk memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, melindungi masyarakat rentan terhadap perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Juga bisa dilakukan upaya fisik, di antaranya memperbaiki sistem pengelolaan air dan irigasi, menggunakan varietas tanaman tahan kering, melindungi kawasan hutan dari perubahan fungsi, dan membangun tembok perlindungan laut, urai Emil.

Tahun 2008, ADB menyetujui pinjaman 10,5 miliar dollar AS untuk negara di Asia, mendanai proyek hibah 811,4 juta dollar AS, dan bantuan teknis 274,5 juta dollar AS. Menurut Dubes Inggris untuk Indonesia Martin Hatfull, Indonesia hendaknya dapat memanfaatkan dana 400 juta dollar AS untuk perubahan iklim.

(YUN/MH)

29
Apr
09

Tahun 2009 Ekonomi Dunia Menyusut 1,3 Persen

IMF: Tahun 2009 Ekonomi Dunia Menyusut 1,3 Persen
Suara Pembaruan, 23 April 2009

[WASHINGTON] Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan menyusut 1,3% pada 2009. Ini adalah penurunan paling tajam sejak Perang Dunia Kedua. Bulan Januari lalu, IMF memprediksi produksi dunia meningkat 0,5% pada 2009. Salah satu negara yang diprediksi terjadi kontraksi adalah Inggris sebesar 4,1% tahun 2009 dan 0,4% pada 2010.

Namun, kata IMF, Rabu (22/4), di Washington Amerika Serikat (AS), hal ini bukan terjadi pada Inggris saja, ekonomi beberapa negara lain juga diprediksi mengalami nasib serupa dengan Inggris. Bahkan, akan menderita penciutan lebih besar lagi.

Jerman, ungkap IMF, akan kontraksi 5,6%, Jepang 6,2%, dan Italia 4,4% tahun 2009. Sedangkan, prospek ekonomi negara maju tidak lebih cerah pada 2010, dengan prediksi pertumbuhan nol.

IMF mengatakan, prediksi ini merupakan resesi paling dalam pasca-Perang Dunia II dengan penurunan aktual produksi terjadi di negara-negara yang mencakup 75% perekonomian dunia.

Saat ini, tulis IMF, output turun dengan laju tahunan sebesar 7,5%, ini kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya terutama di negara-negara kaya selama kuartal terakhir tahun 2008. Karena itu, IMF memprediksi laju penurunan yang sama akan terjadi di kuartal pertama tahun ini.

Namun, hanya pemulihan di negara-negara berkembang dan pasar yang sedang muncul akan mendorong ekonomi dunia kembali ke pertumbuhan positif pada 2010, walaupun pada tingkat yang relatif lemah yaitu 1,9%.

Prospek perdagangan dunia bahkan lebih suram la- gi, demikian IMF. Dipredik- si volume perdagangan du-nia turun 11% pada 2009, dan 2010 hampir diperkirakan tidak akan tumbuh.

Setelah 60 tahun menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, penurunan tajam perdagangan kini menimpa banyak negara eksportir utama, khususnya di Asia. Jadi, IMF menegaskan, resesi ini diperkirakan akan sangat parah dialami oleh Inggris. Negara ini terpukul oleh berakhirnya boom di sektor real estate dan layanan keuangan.

Angka pengangguran di negara itu diperkirakan akan melonjak 9,2% sebelum akhir 2010. Sedangkan angka pengangguran saat ini sebesar 6,7%. Karena itu, IMF memperingatkan Inggris bahwa defisit anggaran negara itu akan meningkat menjadi 11% dari GDP.

Sementara itu, IMF lebih pesimistis lagi melihat kondisi ekonomi di AS. Selain adanya kebijakan pengurangan tingkat suku bunga besar-besaran, namun kenyataannya kredit pun masih sulit didapat oleh banyak rumah tangga dan perusahaan. Hal ini merefleksikan bahwa masih adanya hambatan besar di institusi keuangan di AS, ujar IMF.

Di sisi lain, GDP AS turun ke tingkat 6,3% di kuartal keempat tahun 2008 dan IMF menunjuk pada data baru yang menyebutkan diperkirakan akan ada penurunan yang lebih substansial lagi di kuartal pertama 2009.

Menurut IMF, AS tetap menjadi pusat krisis dunia. Ekonomi negara itu akan dikontraksi 2,8%. Dan pemulihan diperkirakan akan terjadi tahun depan, dengan GDP yang tidak bertumbuh, tetapi tetap pada 2010.

Menurut Charles Collyns, ekonomi IMF, di AS ada tanda-tanda kepercayaan bisnis meningkat, terutama di pasar perumahan. Tetapi ini masih terlalu dini dan tidak sepatutnya diharapkan segera ada pertumbuhan.

Sedangkan, menurut Jorg Decressin, yang juga ekonom IMF, pemulihan ekonomi AS tampaknya akan terjadi sebelum pemulihan ekonomi di zona euro, yang segera meluncur stimulus ekonomi dan fiskal. IMF memperkirakan ekonomi zona euro kontraksi 4,2% tahun ini dan turun 0,4% tahun 2010.

Sedangkan, ekonomi Tiongkok dikoreksi oleh IMF dengan tingkat pertumbuh tahun ini hanya 6,5%. Tetapi ada tanda-tanda terjadinya pemulihan ekonomi di negara itu.

Tapi, menurut IMF, per-tumbuhan negara itu masih tergolong kuat bila dikait- kan dengan kinerja mere- ka dalam konteks global. [Rtr/ BBC.Com/ FT.com/AFP/E-4]

29
Apr
09

Nasionalisme Tidak Boleh Mati

Nasionalisme Tidak Boleh Mati
Meutia Hatta / Suara Pembaruan, 24 April 2009

Menarik membaca makalah-makalah yang diajukan pada Konferensi Guru Besar se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Intelektual Indonesia (FII) dan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya, pada 4 April 2009. Salah satu makalah tentang “kecerdasan spasial” anak-anak muda kita.

Dalam makalah utama (keynote speech) berjudul Resource Wars and Sovereignty kita dikejutkan bahwa para mahasiswa semester delapan salah satu universitas kita, ternyata ibarat “buta geografi”. Pemakalah utama mengeluh ketika hendak mengajarkan suatu model interdependensi kawasan di Laut Sawu.

Para mahasiswanya tidak saja tak mengenal Laut Sawu, mereka juga tidak tahu di mana Waingapu, Larantuka, Maumere, dan Rote yang berada di sekitar Laut Sawu. Mereka tidak tahu isi Tanah Air kita, yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Diibaratkan, mereka hanya tahu kawasan sempit tempat tinggalnya, tidak risih tanpa mengetahui zero point keberadaannya.

Saya menelusurinya lebih lanjut. Pemakalah, bahkan menunjukkan secarik surat kecil dari penyair Taufik Ismail yang kecewa akan “ignoransi spasial” anak-anak muda kita. Ketika ia membahas puisi Chairil Anwar Krawang-Bekasi di Sanggar Sastra SMA di Solok, Taufik Ismail menanyakan lokasi Karawang dan Bekasi. Jawaban yang diberikan salah. Demikian pula di kelas tahun-tahun berikutnya, para mahasiswa gagal bisa spontan menyebutkan 10 nama kota di Jawa dan Sumatera, 4 nama kota di Kalimantan dan Sulawesi. Mereka tidak tahu di mana Ende, tempat Bung Karno dibuang, tidak tahu Boven Digoel dan Banda, tempat Bung Hatta dan Bung Sjahrir diinternir Belanda.

Pemakalah berkesimpulan ada kekeliruan dalam kurikulum kita. Anak-anak didik “dibutakan”, buta Ilmu Bumi adalah buta cinta Tanah Air. Bila ini berkelanjutan, dapat diduga akan mencederai hakikat doktrin kebangsaan kita. Anak-anak kita tidak diajari untuk ingin tahu Indonesia mereka. Pemakalah menyebutnya sebagai upaya ke arah disempowerment terhadap bangsa ini, membentuk ide statelessness. Saya berpendapat hal ini perlu dicermati dan disiapkan kurikuler penanggulangan.

u

Saya menegaskan berkali-kali, pemberdayaan perempuan harus terus ditingkatkan. Perempuan Indonesia, 50 persen dari penduduk kita, jauh tertinggal. Jumlah buta huruf, dropout, pengangguran, dan kemiskinan perempuan lebih besar dari laki-laki. Perempuan yang akan melahirkan anak-anak bangsa ini, sebagian harus menjadi pemimpin berkenegarawanan dan sebagian menjadi warga negara tangguh berkesejahteraan. Dari sini, awalnya kita merealisasikan cita-cita nasional “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”.

Perempuan Indonesia sebagai Ibu Bangsa membentuk karakter bangsa. Ibu-ibu Indonesia harus berseru “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”. Akan saya ulang apa yang saya tulis di harian ini yang berkumandang dalam fora internasional “…when you educate a man, you educate one person – when you educate a woman you educate one generation…” (SP 21/4/2007).

Kartini tidak saja bicara mengenai emansipasi dan pendidikan perempuan. Kartini sangat sadar akan rasa kebangsaan Indonesia. Ia bukan hanya bicara soal perempuan, tetapi juga soal masyarakat “bumiputra” (23/12/1990). Ia menyebutkan peran perempuan dalam memajukan “bangsa”-nya (9/1/1901), ia menyatakan bahwa suaminya dengan sekuat tenaga membantu untuk dapat berjasa bagi “bangsa” ini (25/12/1903).

Banyak lagi pejuang nasionalis perempuan, berderet-deret bila kita sebut di sini. Ibu-ibu Indonesia harus dimampukan menjadi inspirator awal tegaknya jiwa kebangsaan Indonesia. Kepada ibu-ibu Indonesia sejak awal harus ditanamkan nasionalisme Indonesia, cinta Tanah Air.

Nasionalisme tidak mati. Kita tidak boleh tersihir oleh ceritera fiksi tentang the end of nation states atau the borderless world yang telah disalahartikan ke arah tidak perlunya lagi mempertahankan national sovereignty and territorial integrity.

Saya akan kutipkan pendapat dua tokoh guru besar perempuan dari Inggris dan AS untuk lebih menegaskan perlunya penegakan Doktrin Kebangsaan kita pelihara.

“… Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme… Aspirasi negara-negara berkembang lebih tertuju pada tercapainya dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekadar untuk makan….” (Joan Robinson, 1962).

“… Meskipun ada yang mengatakan bahwa dewasa ini kita berada pada masa kapitalisme tahap lanjut, bahkan mungkin tahap pascaindustrialisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme tidak menghilang, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang…. Pertumbuhan ekonomi akan berkesinambungan justru bila didorong dan ditopang oleh nasionalisme….” (Leah Greenfeld, 2001).

Kesadaran spasial yang adalah sumber kekayaan kolektif bangsa Pancasilais yang pluralistik dan multikulturalistik ini, harus senantiasa kita pelihara. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau yang disatukan oleh lautan kita yang kaya raya. Di Tanah Air yang luas ini masing-masing anak harus sadar zero point keberadaan mereka. Saya mengimbau, sudah saatnya berbagai lomba berhadiah uang tunai diganti dengan hadiah tiket wisata untuk mengenal Tanah Air tercinta.

Merdeka! Selamat Hari Kartini.

Penulis adalah Guru Besar UI dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

29
Apr
09

Membangun Indonesia

Membangun Indonesia
Sayidiman Suryohadiprojo / Suara Pembaruan, 28 April 2009

arian SP 24 April 2009 memuat tulisan Meutia Hatta tentang betapa banyak pemuda Indonesia, tak terkecuali mahasiswa, kurang mengenal Tanah Air dan negaranya. Hal demikian tentu berpengaruh besar terhadap ikatan batin para pemuda kita dengan tanah airnya. Itu dapat berlanjut pada tipisnya rasa cinta tanah air dengan segala akibatnya terhadap pembentukan kepribadian anak didik. Prof Meutia berpendapat secara tepat, pendidikan kurang sekali memperhatikan faktor geografi dalam pembentukan kepribadian anak didik dan menyarankan agar secepatnya dikoreksi.

Sudah lama hal ini amat merisaukan. Anehnya, pada pendidikan masa penjajahan Belanda kepada para murid cukup dini diberikan kesadaran geografi tanah airnya. Pada tingkat sekolah dasar masa penjajahan Belanda, Hollands-Inlandsche School (HIS) atau Europese Lagere School (ELS), mulai kelas 3 diajarkan ilmu bumi. Setelah tamat HIS dan ELS, pelajaran ilmu bumi berlanjut pada sekolah menengah (MULO-AMS, dan HBS) sampai selesai.

Ketika kelas 3 SD di Semarang, saya harus mengenal Kota Semarang dengan baik, nama jalan-jalannya, lokasi, dan gedung-gedung penting seperti rumah sakit, stasiun KA, kantor Gubernur Jawa Tengah, residen Semarang dan wali kota yang dilanjutkan dengan mengenal keresidenan di mana murid berada. Saya mengenal Keresidenan Semarang dengan baik, termasuk kota-kota, gunung, sungai, pabrik penting, jalan kereta api, jalan provinsi, dan lain sebagainya. Kita juga harus dapat menggambar wilayah Keresidenan Semarang luar kepala dengan letak kota-kotanya, aliran sungai, lokasi gunung-gunung, dan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota pelabuhan. Itu berarti bahwa pada umur 8 tahun, saya telah benar-benar mengenal sebagian Tanah Air Indonesia, di mana saya berada.

Pada kelas 4 SD, pelajaran ilmu bumi diluaskan meliputi seluruh Pulau Jawa. Murid harus tahu betul nama semua gunung yang tingginya di atas 1.000 meter, sungai besar seperti Sungai Ciujung di daerah Banten hingga Sungai Brantas di Jawa Timur serta aliran Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita hafal kota-kota yang dilalui Kereta Api Eendaagse yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya. Juga kota-kota lain yang mempunyai arti penting karena kegiatan ekonomi dan industri, seperti Jatiroto di Jawa Timur dengan pabrik gulanya yang terbesar, waktu itu.

Pulau-pulau Besar

Di kelas 5, ilmu bumi mulai meluas ke seluruh wilayah Indonesia dengan semua pulaunya, terutama pulau besar: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Sunda Kecil. Kita diajari lokasi-lokasi pertambangan dan industri seperti produksi minyak di Sumatera Selatan, Riau, dan Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, tambang batu bara di Kalimantan, serta perkebunan di Sumatera Timur. Selanjutnya diajarkan tentang luar Indonesia. Karena penjajah kita bangsa Belanda maka kita harus belajar tentang negeri Belanda dengan semua sungainya yang besar dan kecil. Kita harus tahu Sungai Geul di Limburg yang ternyata hanya sungai selebar tiga meter ketika saya kemudian sempat melihat negeri Belanda. Gunung tertinggi hanya sekitar ratusan meter, yang di Indonesia hanya kita anggap sebagai bukit.

Di kelas 6, pelajaran ilmu bumi tentang Indonesia dan Belanda diperdalam dan ditambah tentang seluruh benua Eropa. Sedangkan, di kelas 7 (pada zaman penjajahan Belanda SD sampai kelas 7) pelajaran meliputi seluruh benua, yaitu Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Maka, kita melihat ilmu bumi atau geografi diajarkan secara luas dan mendalam sejak pendidikan dasar, khususnya mengenai Tanah Air kita sendiri. Hal ini tidak diberikan dalam pendidikan dasar kita sekarang. Mungkin sekali pengetahuan geografi Indonesia lulusan SD zaman penjajahan yang berumur 13 tahun lebih luas dan dalam daripada lulusan SMP atau SMA sekarang yang berumur 18 tahun.

Ketika saya menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988 – 1998) hal ini amat sering saya kemukakan, termasuk kepada para pejabat dan Menteri Pendidikan Nasional. Saya katakan bahwa hal ini saya lihat dalam pendidikan yang diperoleh anak-anak saya, padahal mereka mengikuti pendidikan SD, SMP, dan SMA di sekolah-sekolah yang tergolong bermutu. Tidak ada di antara anak-anak saya yang pernah diajak mengenal Tanah Airnya. Tampaknya, para pakar pendidikan kita kurang menyadari betapa pentingnya pengaruh dari pengetahuan yang diperoleh dari ilmu bumi terhadap kepribadian anak-anak kita. Mengapa para pakar pendidikan tidak memperhatikan hal ini? Mengapa mereka tidak melakukan hal yang amat mendasar untuk pembentukan kepribadian manusia Indonesia, yaitu yang mencintai Tanah Airnya? Mungkinkah tulisan ini dapat mengubah sikap mereka? Kita tidak bisa membela dan membangun Indonesia tanpa tahu peta Indonesia.

Penulis adalah Letjen TNI (Purn), mantan Gubernur Lemhannas

29
Apr
09

Dromokrasi

“Dromokrasi”
Daoed Joesoef / Suara Pembaruan, 28 April 2009

Kita memang harus menyadari kenyataan adanya gerak cepat. Sebab, ia bukan lagi akan terjadi pada masa depan, tetapi sudah berlaku sekarang. Dengan kata lain, dewasa ini dunia sudah dikuasai oleh “dromokrasi”.

Pada 15 Juli 1985, jadi 14 tahun yang lalu, sudah saya ingatkan kedatangannya dalam satu artikel yang dimuat oleh harian Sinar Harapan. Maksud saya supaya kita bersiap-siap, terutama di bidang pendidikan, agar kita menguasai kekuatan gerak cepat. Sebab bila tidak, kita pasti akan dilindasnya. Karena ternyata tidak ada yang menanggapinya secara serius ketika itu, sedangkan sekarang sudah ada kegelisahan mengenai kekuasaan gerak cepat tadi, saya pikir ada baiknya saya sajikan kembali pokok-pokok buah pikiran futuris saya itu.

Sama halnya dengan istilah “demokrasi”, istilah “dromokrasi” saya bentuk dari dua kata Yunani, yaitu “dromos” yang berarti “kecepatan” (speed) dan “kratos” yang berarti “pemerintahan” (rule). Maka analog dengan istilah “demokrasi”, istilah “dromokrasi” berarti “pemerintahan dari kecepatan, oleh kecepatan, untuk kecepatan” – the government of the speed, by the speed, for the speed”.

Sejak dahulu kala, makhluk manusia ternyata telah mendambakan kecepatan dan berusaha mewujudkannya. Bukan kebetulan kalau dua ribu tahun sebelum Kristus, Firaun (Pharao) Mesir menggunakan “pengait” dan “cambuk” sebagai lambang kekuasaan dan pemerintahannya. Dengan pengait orang menahan, dengan cambuk orang menggerakkan. Jadi, sejak semula pemerintahan sudah dikaitkan dengan pengaturan, sedangkan mengatur ber- arti menggerakkan, menata, dan mengurus gerakan.

Karena sama-sama mengenai pemerintahan, terjalinlah suatu kaitan yang erat dan timbal-balik antara dromokrasi dan demokrasi. Kecepatan meningkat dan memasyarakat melalui demokratisasi. Pada gilir-annya, dromokrasi mempercepat, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan dan penghayatan demokrasi berkat, antara lain kecepatan penyampaian berita mengenai apa saja kepada publik. Kalau dahulu jarak dan ruang menghabiskan waktu, berkat kecepatan kini waktu menelan jarak dan ruang. Dromokrasi telah meramu jarak-ruang dan jarak-waktu demi kepentingan dan kebaikan hidup manusia. Maka itu, Jeffrie Geovanie mendambakan seorang presiden yang bermental sigap dan terbiasa bekerja cepat.

Telepon

Sebenarnya, kota-kota kita, selaku permukiman penduduk, secara berangsur-angsur sudah diorganisasikan, ditata, dan hidup bersendikan sarana dromokrasi, yaitu telepon, radio, televisi, faksimile, komputer, internet, pelabuhan, stasiun, bandar udara, dan alat-alat transpor bermotor dan serbamasinal, serta kendaraan pribadi yang terus meningkat.

Namun, ternyata yang kita siapkan dan bangun itu hanya sarana dan lambang-lambang kecepatan, bukan kecepatan itu sendiri. Kalaupun kita “berhasil” memproduksi kecepatan melalui sarana-sarana tersebut, ia tidak dapat kita manfaatkan sepenuhnya atau dinikmati dengan biaya yang relatif jauh lebih besar daripada seharusnya.

Biaya itu berupa kecelakaan, tumpukan kejengkelan, kehilangan waktu, dan penghamburan dana. Hal ini terjadi, karena semua sarana itu kita bangun tanpa menyadari hakikat dromokrasi hingga secara fungsional tidak sinkron satu sama lain. Kita sudah puas dengan pengadaannya saja tanpa memikirkan kaitan timbal-balik antara kegunaan setiap jenis sarana, lebih-lebih berhubung setiap sarana sejak awal sudah berada dalam yurisdiksi departemental yang berbeda.

Kesadaran yang dikehendaki itu terutama mengenai hakikat dari faktor-faktor yang menentukan keberhasilan jalannya dromokrasi. Adapun faktor-faktor itu, pada pokoknya, adalah semangat ilmiah, kreativitas, kesadaran waktu dan ruang, disiplin, serta berpikir integratif.

Semangat ilmiah menentukan sekali keberhasilan dromokrasi. Perkembangan kecepatan adalah fungsi dari teknologi dan ilmu pengetahuan, sedangkan kedua unsur tersebut lahir dari semangat ilmiah. Bila iptek dapat dibeli, semangat ilmiah yang melahirkan kedua unsur kemajuan itu jelas tidak mungkin dibeli. Ia harus dipupuk dan dikembangkan sendiri oleh bangsa yang ingin memilikinya melalui ketekunan mengembangkan nalar, belajar keras, dan bekerja keras.

Kreativitas terkait erat dengan semangat ilmiah mengingat ilmu pengetahuan yang lahir dari semangat ini pada hakikatnya tidak concern dengan objek-objek fisik (realitas), tetapi dengan bentuk-bentuk ide yang adalah bersifat abstrak. Maka, orang yang cara berpikirnya dibina oleh semangat ilmiah selalu terdorong untuk berpikir kreatif, membuat invensi, karena penalarannya yang kritis cenderung berusaha menyempurnakan ide menjadi semirip mungkin dengan realitas yang digambarkannya.

Invensi benda yang disebut “roda” meriwayatkan sekaligus usaha penyempurnaan dan kreativitas tadi yang hasilnya telah merevolusikan dromokrasi. Terjadilah satu lompatan besar dalam tingkat kecepatan di daratan. Abad XIX membangun dan mengorganisasikan industri kecepatan. Mesin uap menghasilkan suatu perkembangan kecepatan yang fantastik, menurut ukuran zamannya, tidak hanya untuk gerakan di darat, tetapi juga di lautan.

Dalam perspektif sejarah, penerbangan angkasa luar sebenarnya merupakan lanjutan belaka dari penemuan roda itu. Jadi, bila prasejarah adalah “berjalan” dan masa sejarah adalah “menggelinding”, maka sekarang ini merupakan protosejarah dari “terbang”. Dengan terbang ini, orang mampu bergerak lebih cepat dari kecepatan suara dan masih terus berusaha melaju secepat gerakan cahaya.

Kecepatan jelas berurusan dengan “waktu”, karena bersama-sama dengan “jarak”. Faktor inilah yang dipakai sebagai pengukur perkembangannya. Dan betapa lemahnya kesadaran bangsa kita mengenai kehadiran, penggunaan, dan pernilaian “waktu” ini. Jam tangan keren yang membelit tangan lebih banyak berfungsi sebagai perhiasan atau simbol status ketimbang sebagai alat petunjuk waktu. Hal ini tercermin dalam praktik “jam karet” di kalangan kita, dan kemelesetan timing yang sering terjadi di antara aneka ragam connecting services.

Mengingat alam tropik tidak membantu peningkatan kesadaran itu maka pendidikan yang mencerahkan terpanggil untuk melakukannya. Sejak dini anak-anak kita perlu dibiasakan untuk mengingat bahwa “waktu” adalah satu-satunya aset anugerah Tuhan kepada setiap mahluk manusia yang tidak bakal ditemukan kembali bila telah diabaikan (lewat) begitu saja.

Disiplin

Kemudian ada faktor “ruang” dalam rumus kecepatan. Artinya, usaha memproduksi dan menciptakan kecepatan pada akhirnya selalu terbentur pada “ruang” yang dapat didiami oleh manusia, karena kecepatan itu sendiri selalu berusaha mendekati permukiman manusia. Setiap sarana kecepatan memerlukan ruang dan sarana pendukung tambahan, yang pada gilirannya membutuhkan ruangan baru pula. Sedangkan, ruang tidak elastik. Pengadaan ruang baru hanya mungkin dengan mengubah penggunaan yang sudah berlaku terhadap ruang yang sama. Bila demikian, produksi kecepatan cenderung untuk mempercepat dan memperkuat dua akibat sampingan, yaitu “perubahan” dan “kepenuhsesakan” (crowdedness).

Lalu masih ada faktor “disi- plin”. Orang cenderung menyalahkan kecepatan sebagai sumber kecelakaan. Menurut penelitian mengenai hal ini di negeri-negeri maju, ketiadaan disiplin yang sebenarnya menjadi sumber utama kecelakaan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan kecepatan, betapa pun tingginya kecepatan itu.

Disiplin tidak hanya mengenai konsumen kecepatan, juga produsennya, pengatur, dan pengawas kecepatan itu sendiri. Sebab di alam demokrasi, yang perlu didisiplinkan adalah kebebasan dan kemandirian dalam memanfaatkan kecepatan dalam berdromokrasi. “Kontrak sosial” tidak hanya berlaku bagi kesehatan demokrasi, ia juga dituntut demi kesehatan dan keselamatan dromokrasi. Bukankah hakikat dari setiap “kratos” adalah disiplin. Bila tidak, ia akan berubah menjadi anarki. Dan betapa lemahnya faktor disiplin itu di negeri kita. Maka ia perlu ditegakkan melalui law enforcement.

Akhirnya, kebiasaan berpikir integratif merupakan satu keniscayaan, terutama di kalangan elite penguasa yang berwenang membuat perencanaan. Jelas, diperlukan adanya suatu perencanaan yang terpadu bagi pelaksanaan yang correct dari dromokrasi. Perencanaan bukanlah ciri khas dari pemerintahan totaliter. Negara demokrasi juga memerlukannya sebab ia tidak berlawanan dengan kebebasan pribadi. Ia bahkan dibuat agar tidak menjadi negatif dan destruktif bagi kebebasan pribadi lainnya.

Renungan yang saksama mengenai faktor-faktor pokok yang menentukan keberhasilan dromokrasi dengan sendirinya menjelaskan betapa besarnya peran pendidikan yang diperlukan untuk itu. Kita sekarang sudah berada pada era dromokrasi tanpa persiapan yang relevan untuk itu. Ia semakin menantang kita!

Penulis adalah alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne

29
Apr
09

Sistem Kepartaian Perlu Makin Disederhanakan

Sistem Kepartaian Perlu Makin DisederhanakanSuara Pembaruan, 28 April 2009
[JAKARTA] Kaukus untuk konsolidasi demokrasi menilai banyaknya persoalan pemilu legislatif 2009 perlu dicarikan solusi agar konstelasi politik nasional setelah pemilu dapat menjadi kompatibel dengan upaya konsolidasi demokrasi. Salah satu solusi yang dapat ditempuh, ialah menyederhanakan sistem kepartaian.

Profesor Riset Bidang Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, seusai diskusi dengan tema Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Solusi Permasalahannya, di Kantor LIPI, Jakarta, Senin (27/4) mengatakan, untuk mengatasi kelemahan pemilu, perlu konsistensi penyederhanaan sistem kepartaian, yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah peserta pemilu.

Kaukus untuk konsolidasi demokrasi terdiri dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), dan The Habibie Center (THC).

“Untuk itu, parliamentary threshold (PT) yang saat ini hanya 2,5 persen, harus dinaikkan persentasenya dan diberlakukan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sehingga ke depannya hanya parpol yang berkualitaslah yang dapat mengikuti pemilu dan tentunya hal itu akan membuat kebingungan masyarakat berkurang,” ujarnya.

Dia menambahkan, syarat PT, maka diharapkan deadlock dalam hubungan legislatif dan yudikatif dapat terhindar. Dengan kata lain, deadlock yang sering terjadi dalam hubungan legislatif dan yudikatif dapat diminimalisasi.

Selain penyederhanaan sistem partai, sistem pemilu juga dapat diselesaikan oleh cara-cara lainnya, seperti diperlukannya undang-undang pemilu yang memenuhi standar internasional kerangka hukum pemilu yang adil dan demokratis, dan juga sistem pemilu yang simpel, tetapi memenuhi asas demokrasi. Serta, menjamin kepastian hukum sehingga kompatibel dengan proses konsolidasi terlindungi.

Pendataan

Selain itu, sistem stelsel pasif untuk pendataan pemilih perlu diberlakukan kembali agar hak politik warga negara yang dijamin konstitusi terlindungi. Sementara, sistem administrasi pemilu yang menjamin akurasi data pemilih dengan identitas kependudukan tunggal perlu dirancang, dan dilakukan perubahan model surat suara dan format berita acara penghitungan suara, katanya.

Sedangkan, dari sisi penyelenggaraan pemilu, Pengamat Politik dari UI Andrinof Chaniago mengatakan, nantinya sistem rekruitmen dan seleksi anggota KPU perlu dievaluasi. Maksudnya, sistem tersebut harus berorientasi pada kapabilitas, kompetensi dan rekam jejak.

Dia juga menambahkan, perlu ada pemikiran apakah KPU diposisikan seperti lembaga politik lima tahunan yang harus diganti seiring dengan pergantian pejabat publik atau dipertahankan beberapa periode, yang melalui pengawasan ketat.

Sementara, untuk masalah DPT, KPU perlu bertanggung jawab mengatasi masalah DPT dan bekerja ekstra keras agar menghasilkan DPT pilpres yang akurat.

Profesor Riset LIPI Dewi Fortuna Anwar mengimbau agar para elite politik, dapat menyikapi kelemahan penyelenggaraan pemilu, seperti carut marut DPT, tertukarnya surat suara, dan penanyangan tabulasi elektronik hasil pemilu, dengan sikap yang kritis. [LOV/M-11]




Blog Stats

  • 3,146,654 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…