23
Feb
17

PemDa DKI Jakarta : Penonaktifan Gubernur ?

Kamis , 23 February 2017, 08:55 WIB

Dewan Pakar ICMI: Alasan tak Memberhentikan Ahok Mengada-ada

Rep: C62/ Red: Ilham
Republika

Anton Tabah Digdoyo.

Anton Tabah Digdoyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo mengatakan, menurut Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah malalui presiden bisa memberhentikan sementara Gubernur atau Wagub yang berstatus terdakwa. Namun, pemerintah dinilai masih mempertahankan pendapatnya untuk tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI.

“Dan (Pasal 83) itu sudah berjalan sejak UU diundangkan, tak satupun gubernur dan wagub yang berstatus terdakwa lolos dari pasal tersebut,” katanya kepada Republika.co.id, Kamis (23/2).

Menurut mantan petinggi Polri yang juga pernah berkali-kali menangani kasus penistaan agama di Indonesia, perintah UU-nya, kepala daerah yang sudah menjadi terdakwa bisa langsung diberhentikan sementara sampai ada kekuatan hukum tetap. “Namun terhadap Ahok presiden bersikap lain, selalu menunda-nunda sejak status tersangka yang mestinya ditahan pun tidak ditahan,” ujarnya.

Anton menilai, alasan yang disampaikan pemerintah tidak memberhentikan Ahok mengada-ngada, salah satunya menunggu fatwa MA. Tapi, kata Anton, begitu fatwa MA turun, pemerintah, baik presiden dan juga menterinya seakan menutup-nutupi dengan tidak menyampaikan bahwa MA tidak mengeluarkan fatwa kerena sidang Ahok sedang berlangsung.

“Lalu Mendagri pasang badan tidak memberhentikan sementara Ahok, siap mengundurkan diri dari Mendagri,” katanya.

Menurut Anton, kasus Ahok ini sangat mudah dan sangat sederhana jika melihat kasus serupa yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Dengan adanya UU penodaan/penistaan agama semua pelakunya dihukum berat, ditahan, diproses, dan dipenjara.

“Kenapa kasus Ahok jadi aneh? Kerena dibela mati-matian oleh penguasa. Kenapa penguasa membela? Tanya saja pada mereka,” katanya.

Anton menuturkan, kasus Ahok tidak perlu meminta fatwa baru MA. Sebab, sudah ada fatwa MA tahu 1984 agar semua pelaku penista agama dihukum seberat-beratnya, karena termasuk kejahatan yang derajat keresahan masyarakat sangat tinggi.

“Maka Arswendo dan lain-lai pun dihukum maksimal 5 tahun penjara. Kenapa Ahok diistimewakan padahal azas hukum itu kesamaan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga harus wajib dijaga ditegakkan,” katanya.

Anton mengatakan, pemberhetian sementara Ahok memang menjadi tugas dan wewenang presiden, bukan tugas dan wewenang Mendagri. Karena itu, ia memepertanyakan Mendagri yang pasang badan dan siap dicopot jika salah putusan.

“Ya jelas salah, wong bukan wewenang dia kok putuskan. Dan ya tak mungkin dicopot, yang nyopot menteri kan presiden, saya sebagai mantan pejabat tahulah psikobirokrasi. Mendagri pasang badan itu pasti sudah kongkalikong dengan presiden dan presiden tak akan nyopot Mendagri. Anak balita saja tahulah,” katanya.

Menurut Anton, rakyat sekarang bukan minta pemberhentian Ahok lagi, tapi menuntut pemberhentian Ahok secepatnya dan nunutut agar presiden Jokowi taat aturan dan taat hukum. “Jangan ngakali aturan, jangan mlintir hukum. Ingat, kekuasaan ini cuma sebentar. Kalau rakyat sudah nuntut, itu kesabarannya sudah di tapal batas, kalau batas itu jebol, tak ada kekuatan apapun yang bisa membendungnya,” katanya.

Selasa , 14 February 2017, 04:55 WIB

ACTA Gugat Jokowi ke PTUN Soal Status Gubernur Ahok

Rep: Muhyiddin/ Red: Hazliansyah
Republika/Prayogi

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berdiskusi udai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, Senin (13/2).

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berdiskusi udai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, Senin (13/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meminta pemerintah menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta.

Gugatan yang sudah terdaftar tersebut diketahui bernomor 36/G/2017/PTUN dengan penggugat atas nama pembina ACTA Habiburokhman. Sementarauntuk tergugat sendiri, yaitu Presiden RI Joko Widodo.

Wakil Sekjen ACTA Yustian Dewi Widiastuti mengatakan, pihaknya mempunyai alasan kuat mendaftarkan gugatan tersebut. Yaitu berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara, dengan status terdakwa kasus penistaan agama, pemerintah tidak kunjung memberhentikan sementara Ahok.

“Kebetulan Kemendagri sampai sekarang belum menerbitkan SK. SK pemberhentian sementara. Padahal jelas-jelas yang bersangkutan sudah berstatus terdakwa,” ujar Dewi kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/2).

Ketua ACTA Kris Ibnu cukup optimistis gugatan yang dilayangkan pihaknya dapat dimenangkan. Pasalnya, dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 1 telah disebutkan secara jelas bahwa “Kepala atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Kami yakin menang. Bahwa kan UU mengenai Pemda, kan pasal 83 kan harus dinonaktifkan,” kata Ibnu.

Selasa 14 Feb 2017, 13:46 WIB

Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke Ombudsman

Kanavino Ahmad Rizqo – detikNews
Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke OmbudsmanACTA melapor ke Ombudsman. (Kanavino AR/detikcom)
Jakarta – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi terkait dengan tidak diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Dalam laporannya, ACTA mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi indikasi kuat terhadap maladministrasi ini.

“Indikasi pertama, adanya pengabaian ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara garis besar mengatur kepala daerah yang didakwa dengan pidana dengan ancaman 5 tahun penjara harus diberhentikan sementara. Ahok, yang sudah menjalani persidangan sebagai terdakwa, sejak tanggal 13 Desember 2016 hingga saat ini tidak diberhentikan sementara,” ujar Wakil Ketua ACTA Nurhayati di Ombudsman, Selasa (14/2/2017).

Indikasi kedua adalah adanya perlakuan yang tidak serupa yang diberikan kepada Ahok dengan kepala daerah lainnya. Nurhayati menggambarkan kasus Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang diberhentikan oleh Mendagri karena didakwa dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Noviadi diberhentikan Mendagri karena kedapatan mengonsumsi sabu.

(Baca juga: Mendagri Berhentikan Bupati Ogan Ilir)

“Indikasi kedua, adanya perlakuan yang tidak sama yang diberikan kepada Ahok dan kepada kepala daerah lain yang mempunyai kasus yang mirip,” kata Nurhayati.

Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke OmbudsmanACTA melapor ke Ombudsman. (Kanavino AR/detikcom)

Indikasi terakhir terkait dengan inkonsistensi alasan tidak dinonaktifkannya Ahok. Menurut ACTA, muncul beragam alasan untuk membenarkan tidak diberhentikannya Ahok.

“Indikasi ketiga, adanya inkonsistensi alasan soal tidak diberhentikannya Ahok dari Gubernur DKI Jakarta kendati telah berstatus terdakwa. Beragam alasan disampaikan untuk membenarkan tidak diberhentikannya Ahok, antara lain belum diketahuinya nomor register perkara, belum selesainya masa cuti, dan belum adanya kejelasan tuntutan dari jaksa penuntut umum,” ungkapnya.

Nurhayati pun berharap Ombudsman dapat mengambil tindakan-tindakan terkait dengan dugaan maladministrasi ini. ACTA ingin Ombudsman mengusut hal ini.

Anggota Ombudsman La Ode Ida akan menerima laporannya. Menurutnya, ini juga merupakan salah satu prioritas yang perlu ditangani Ombudsman.

“Kami akan terima laporannya, nanti akan diterima secara resmi nanti akan didaftar karena ini dianggap salah satu prioritas, akan cepat di-handle (ditangani),” ujar La Ode.

Secara pribadi, La Ode menegaskan bahwa hal ini merupakan perbuatan yang sudah jelas melanggar hukum. Namun, secara kelembagaan, Ombudsman belum menentukan sikap.

“Jadi sebetulnya secara hukum tidak ada masalah lagi, sudah jelas bahwa ini merupakan perbuatan melanggar hukum kalau tetap mempertahankannya sebagai gubernur. Tetapi, sekali lagi, Ombudsman belum memiliki suara bulat,” tegasnya.

Karena itu, Ombudsman akan mengundang pemerintah untuk menjelaskan perihal tidak diberhentikannya Ahok sebagai Gubernur Jakarta. “Tapi ada sepakat akan mengundang pihak pemerintah untuk memberikan kejelasan mengapa Ahok ini diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta karena jelas itu melanggar hukum,” jelasnya.

Dalam laporannya ke Ombudsman ini, ACTA hadir dengan lima orang, yaitu anggota Dewan Pembina ACTA Habiburokhman, Ketua ACTA Krist Ibnu, Nurhayati, Ali Lubis, dan Rizki. Laporan ini langsung diterima oleh anggota Ombudsman La Ode Ida.
(dnu/dnu)

Wihh… Ombudsman Akan Panggil Presiden Jokowi Terkait Laporan ACTA

okezone
okezone – Tue, 14 Feb 2017 13:33
Dilihat: 13
Wihh... Ombudsman Akan Panggil Presiden Jokowi Terkait Laporan ACTAJAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), terkait status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Komisioner Ombudsman, Laode Ida, mengatakan bahwa pihaknya pun akan memanggil Jokowi dalam waktu dekat.

“Kami akan mengundang Presiden Jokowi untuk‎ memberikan kejelasan mengapa Ahok kembali diangkat Gubernur. Ya kalau enggak hari Kamis, paling minggu depan,” ujar Laode di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Sementara itu kata Laode, Jokowi akan dipanggil sifatnya untuk menjelaskan perihal masih Ahok sebagai Gubernur. Sebab,‎ mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ahok seharusnya sudah dicopot sebagai Gubernur DKI.

“Ya ini kan dijelaskan ya, Pasal 83 Ayat 1. Kalau sudah teregister di Pengadilan Negeri maka harus diberhentikan sementara. Dan itu, yang dapat memberhentikan Gubernur adalah Presiden,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Ahok telah menyelesaikan masa cuti kampanyenya pada tanggal 12 Februari 2017. Secara otomatis, Ahok kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, Ahok masih menyandang status ‎terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Oleh karena itu, diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ahok harus diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sumber:okezone

Ombudsman Undang Jokowi untuk Jelaskan Status Gubernur Ahok

KABARNA.ID

Kabarna.ID, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia akan mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dijadwalkan pada Kamis lusa. Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan, pemanggilan Presiden RI tak lain untuk meminta keterangan soal pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami akan mengundang Presiden untuk memberikan kejelasan mengapa Ahok kembali diangkat jadi gubernur, kalau nggak hari Kamis (lusa) ya minggu depan,” ujar Laode di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Keterangan Presiden dibutuhkan Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi terkait pengangkatan kembali Ahok sebagai gubernur.

“Ini kan jelas ya, Pasal 83 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah. Diancam tindak pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Kalau sudah teregister di pengadian negeri harus diberhentikan sementara. Dan yang memberhentikan gubernur adalah presiden,” terang Laode.

Dia menyatakan bahwa permasalahan ini tidak merupakan suara bulat dari Ombudsman. Sebab, perdebatan sengit di antara komisioner Ombudsman belum menemukan kata sepakat.

“Sebetulnya Ombudsman sendiri baru mengeluarkan pleno, yang memutuskan tentang apakah Ombudsman bersikap soal pengangkatan kembali Ahok. Tidak ada kata sepakat kemarin dalam rapat itu,” jelas Laode.

Namun, karena laporan dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) sudah berinisiatif untuk melaporkan dugaan maladministrasi ini, pihaknya mempunyai kekuatan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pengangkatan kembali Ahok.

“Secara hukum tak ada masalah, sudah terang. Ini melanggar hukum jika Ahok diteruskan sebagai gubernur,” tegas Laode.

 

* Saksikan quick count Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 15 Februari 2017

 

 

 

21
Feb
17

PILKADA : Pro Keadilan Pro Persatuan Indonesia

Poster 5 Juli 2016
Suara Warga 20Peb17 :
*PRO KEADILAN PRO PERSATUAN INDONESIA*
Peneguhan *Jakarta Ibukota Pancasila, 17 Pebruari 2017* [www.jakarta45.wordpress.com] sebagai kiblat *Pro Keadilan Pro Persatuan Indonesia* bagi penguatan pemberitaan *Akhirnya Presiden Nyerah, Pekan Depan, Jokowi Copot Ahok‎, 17 Pebruari 2017* (sedangkan Sabtu, 18 Februari 2017 ‎)
adalah patut ‎dihargai juga jadi perangkat peredam tensi publik yang terduga meninggi pasca Pilkada Serentak DKI Jakarta 15 Pebruari 2017 yang baru lalu sekaligus dapat pula meninggikan marwah Pancasila Ideologi NKRI dalam menerapkan *Pasal 83 UU 23/2014*
‎Keputusan Presiden diatas sejalan saja dengan
PERTAMA bahwa *Ternyata, Kemendagri Belum Terbitkan Surat Pengaktifan Ahok, 17 Pebruari 2017* 

http://www.rmoljakarta.com/read/2017/02/17/42678/Ternyata,-Kemendagri-Belum-Terbitkan-Surat-Pengaktifan-Ahok-

KEDUA bahwa fakta *Inilah Daftar Kepala Daerah Yang Diberhentikan Setelah Jadi Terdakwa, 12 FEBRUARI 2017*
Selebihnya, marwah Jakarta Ibukota NKRI akan semakin meninggi di mata dunia Internasional kalau sekiranya KPU/KPUD dan BAWASLU bersedia pula segera memberikan penjelasan terbuka lanjutan tentang akurasi rekapitulasi manual versus tabulasi digital akibat peristiwa per berita ‎*KPU Akui Website Mereka Diserang Hacker‎,16 Februari 2017  −  14:08 WIB*

https://metro.sindonews.com/read/1180491/171/kpu-akui-website-mereka-diserang-hacker-1487228898

Harapannya agar supaya *Demokrasi Pro Keadilan Pro Persatuan Indonesia* senantiasa berkibar bagi kiblat kredibilitas terbaik NKRI di pergaulan antar bangsa sedunia berdasar amanat Pembukaan UUD 1945 [BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959]
‎Jakarta, 20 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Hasil Situng KPUD DKI Jakarta Final, Ini Rincian Perolehan Suara Para Cagub

Jumat, 17 Februari 2017 22:48 WIB
penghitungan-suara-pilkada-dki-jakarta_20170215_154802
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan surat suara Pilkada DKI Jakarta di TPS 27 Kebagusan, Jakarta, Rabu (15/2/2017). Warga yang mempunyai hak pilih melakukan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, yang diikuti tiga calon yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Proses scan dan input data formulir C1 atau sertifikat hasil penghitungan suara di 13.023 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan KPU DKI Jakarta telah selesai 100 persen pada Jumat (17/2/2017) malam.

Berdasarkan data di laman Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta, pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, meraih suara 17,05 persen atau dipilih oleh 936.609 pemilih.

Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, memperoleh 42,91 persen suara atau dipilih 2.357.587 pemilih.

Adapun pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meraih 40,05 persen atau 2.200.636 suara.

Dengan demikian, pasangan Ahok-Djarot unggul dalam real count KPU DKI, disusul oleh Anies-Sandi di posisi kedua dan Agus-Sylvi di posisi ketiga.

“Jumlah keseluruhan pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 5.563.425. Tingkat partisipasi pemilih keseluruhan 77,1 persen, target nasional hampir terlampaui,” ujar Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat malam.

Jumlah surat suara sah sebanyak 5.465.598 dan surat suara tidak sah 69.254.

Sumarno mengatakan, data hasil real count tersebut bukan hasil akhir karena hasil akhirnya adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

“Nanti kita lihat hasil resminya apakah sama atau beda-beda tipis,” kata dia.

Sumarno menuturkan, apabila ada kesalahan dalam formulir C1, akan diperbaiki melalui rekapitulasi manual dan dilangsungkan dalam pleno terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon dan pengawas pemilu.

Rekapitulasi manual perolehan suara kini tengah berlangsung di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan hingga 22 April 2017.

Data real count merupakan data pembanding. Masyarakat bisa turut mengawal penghitungan suara resmi yang dilakukan KPU DKI dengan data pembanding tersebut.

Dalam Situng KPU, masyarakat bisa melihat satu per satu hasil perolehan suara di tiap TPS beserta scan formulir C1-nya.

Nursita Sari/Kompas.com

berita POPULER

  • Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab Muncul di Aksi 212 depan Gedung DPR

    Suara Golput Pilkada DKI Lebih Besar Dibanding Pendukung Agus

    Lalu Rahadian
    Sabtu, 18/02/2017 15:51 WIB
    Suara Golput Pilkada DKI Lebih Besar Dibanding Pendukung AgusSeorang warga memasukkan kertas suara ketika mengikuti simulasi pemungutan suara pilkada DKI Jakarta di Pulau Pramuka, kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (4/2). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

    Jakarta, CNN Indonesia — Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada Pilkada DKI, Rabu (15/2), mencapai 1.668.902 orang. Pemilih golongan putih (golput) bahkan lebih besar dari perolehan suara pasangan calon nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

    Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyarankan pasangan calon gubernur yang lolos ke putaran kedua sebaiknya menarik dukungan kelompok golput, daripada berupaya mendapat limpahan suara pasangan calon yang gugur.

    Pasangan Agus-Sylvi diketahui mendapat 936.609 suara dan menjadi peserta Pilkada DKI yang paling sedikit memperoleh dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi data formulir C1 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

    “Sebaiknya mengarahkan perhatian kepada pemilih yang belum menggunakan haknya di TPS. Mereka sesungguhnya punya pilihan, namun tak cukup yakin datang ke TPS. Meyakinkan itu kunci utama kemenangan pasangan calon,” kata Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz di Kantor Bawaslu RI, Sabtu (18/2).

    Analisis JPPR menyebutkan, angka golput saat Pilkada ibu kota paling banyak ditemui di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ada 35 persen pemilih yang tak menggunakan hak suaranya di sana.

    Infografis insert hasil pilkada DKI versi real count KPU.Infografis insert hasil Pilkada DKI versi real count KPU. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

    Selain Johar Baru, angka golput juga tinggi di kawasan Kebayoran Baru, Setiabudi, Sawah Besar, dan Menteng. Ada 30 hingga 28 persen pemilih yang tak datang ke TPS dari empat kecamatan itu.

    Sementara, golput terendah ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hanya 17 persen pemilih di sana yang tak menggunakan suaranya saat hari pemilihan.

    Angka golput di putaran kedua Pilkada DKI diprediksi naik jika partai politik pendukung cagub dan cawagub yang tersingkir tak menentukan dukungan ke peserta tersisa. Partisipasi bisa meningkat seandainya tim kampanye dari masing-masing paslon dapat bergerak efektif merebut hati pemilih yang belum menggunakan haknya.

    “Di Pilkada, kekuatan, kemampuan, strategi paslon bersama tim kampanye jauh lebih menentukan daripada pernyataan atau sikap dari parpol. Pendukung Agus-Sylvi juga berkontribusi terhadap golongan putih, karena pilihan pertamanya berpotensi tidak masuk putaran dua,” katanya.

    Hasil rekapitulasi formulir C1 KPU DKI diketahui, pemenang Pilkada DKI putaran pertama adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Ahok-Djarot mendapat 42.91 persen suara, atau 2.357.587 dari 5.563.425 pemilih di Pilkada DKI. Sedangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meraih 40.05 persen atau 2.200.636 dukungan.

    Jika hasil penghitungan manual KPU DKI berbeda tipis dengan unggahan formulir C1, dipastikan Pilkada DKI akan digelar dua putaran. Sebabnya, tak ada cagub dan cawagub yang meraih suara 50 persen plus satu. (pmg)

    ARTIKEL TERKAIT
    • Sabtu, 18/02/2017 14:20 WIB

      Tim Advokasi Ahok Terima Dua Ribu Aduan Pilkada DKI

    • Sabtu, 18/02/2017 10:20 WIB
      Analisis

      Buah ‘Pertarungan’ Kasus dan Kinerja Ahok di Kepulauan Seribu

    • Sabtu, 18/02/2017 01:41 WIB

      Qlue Terima 803 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada

    • Sabtu, 18/02/2017 00:11 WIB

      Cagub Anies Klaim Program KPR Tanpa DP Tak Salahi Aturan

    ARTIKEL LAINNYA
    • Selasa, 21/02/2017 16:38

      PDIP Targetkan Koalisi Putaran Dua Terbentuk 4 Maret

    • Selasa, 21/02/2017 16:02

      KPU DKI Berlakukan Kampanye Putaran Dua Pilkada Jakarta

    • Selasa, 21/02/2017 12:56

      Megawati: Politisasi Bikin Pilkada DKI “Meriah”

    • Senin, 20/02/2017 22:27

      Ahok Yakin Anies Akan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir

20
Feb
17

Kenegarawanan : Catatan Rasio Utang Era Soeharto hingga Jokowi

Catatan Rasio Utang Era Soeharto hingga Jokowi

17 Feb 2017, 16:05 WIB

Liputan6.com, Jakarta Indonesia memiliki catatan rasio utang pada setiap era pemerintahan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghimpun data rasio utang dari tahun ke tahun. Mulai dari era Presiden Soeharto hingga di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Rasio utang tertinggi pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nilai utang pemerintah sebesar Rp 1.232,8 triliun. Rasio utang menjadi 88,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Setelah masa itu, rasio utang pemerintah mengalami penurunan juga kenaikan. Hingga di akhir 2016 lalu, rasio utang sebesar 27,5 persen dari PDB.

Jika dilihat sejarah utang sejak era Orde Baru hingga kini, meskipun secara nilai utang naik, tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB semakin jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Informasi catatan rasio utang Indonesia selengkapnya dapat disimak dalam Infografis di bawah ini:

 

20
Feb
17

Kenegarawanan : Jakarta Ibukota Pancasila

kartunama GP45
Suara Warga 17Peb17 :

*JAKARTA IBUKOTA PANCASILA*

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 bijaknya erat terkait dengan *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia, 28 Desember 2016*‎ sebagaimana teraspirasi di
Oleh karena itu seyogjanya ungkapan iNews 17 Pebruari 2017 tentang corak pemilih Ideologis dan Rasionalis berkaitan dengan Putaran Ke-2 Pilkada DKI Jakarta‎, menurut hemat kami tidak harus dipahami diametral seperti itu.
Adapun latar belakang keterpilihan kontestan yang dominan mencerminkan salah satu dari corak termaksud diataslah yang kelak menentukan polarisasi pemilih saat gunakan hak pilihnya di TPS 19 April 2017 yad.
Kelekatan perilaku yang ditunjukkan kontestan terhadap *Ideologi Negara Pancasila* sebagai kiblat Rasionalitas Kebijakan-kebijakan Publik yang ditawarkan kepada publik ibukota NKRI akan lebih menguatkan tingkat mutu keterpilihan kontestan dan pemilihan‎ pengguna hak pilih.
‎Apalagi bilamana kontestan ternyata dari *Keluarga Besar Kepejoangan45*, maka menurut hemat kami akan lebih berkepastian kiprahkan jiwa semangat nilai-nilai *Ideologi Negara Pancasila* ketimbang kontestan lainnya.
Dalam kaitan inilah, direkomendasikan kepada kontestan
untuk lebih berkonsentrasi meyakinkan publik pemilih akan keberpihakan kiprahkan *Jakarta Ibukota Pancasila (JIPAN)* bernafaskan *Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka 1945* berdasarkan *Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)*.
Jakarta, 17 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
pancasila

Ibukota Pancasila, Amanat Indonesia Raya (AIR)

Wilayah geografis Indonesia dikenali berkomposisi tanah 30% dan air 70% yang senada saja dengan kandungan cairan tubuh manusia yang 70%, sehingga tidak mengherankan jika para leluhur secara bijaksana memaknai air sedemikian pentingnya bagi kehidupan. Dalam pengertian inilah paham AIR bisa dimaknai lanjut sebagai pesan Amanat Indonesia Raya.
Gaya Kepemimpinan Air
Gerakan air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, bermakna praktek kepemimpinan akan menjadi sempurna melalui laku silahturahmi dan tanggung jawab kepada bawahannya karena kehidupan itu seperti air yang mengalir dan selalu berkandungan ajaran etika sopan santun, kearifan dan kehalusan budi. Namun bilamana kebenaran lalu dinodai, prinsip dan harga diri bangsa dikoyak dan diganggu, maka air jernih tersebut lalu dapat berubah menjadi air bah yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan merusak semua penghalang dan pengganggunya.
Peranan air sejak awal kehidupan senantiasa memperoleh kedudukan yang istimewa seperti yang dikenali dengan air ketuban. Artinya, keberadaan air yang dikelola, dimanfaatkan dan dimuliakan dengan baik akan terbukti membawa kemashalatan bagi umat. Simaklah, air yang mengalir jernih dan sehat akan menyuburkan tanah, menumbuhkan ragam tanaman pangan, sayuran dan buah2an sedemikian melimpah sehingga pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan. Dan sebenarnya, air mengajarkan manusia agar senantiasa berupaya saling berbagi manfaat, melayani masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun sebaliknya, mutu air dapat pula menjadi ukuran bagi mutu kondisi sosial budaya setempat.
Permukaan air selalu rata di atas beragam bidang apapun, hal ini mengajarkan pentingnya persamaan hak dan kewajiban, oleh karena itulah berbagi saling hormat menghormati dalam kerendahan diri menjadi keharusan.
Air secara alami memiliki wujud dan sifat yang bersih dan jernih. Dari sumber mata air yang tiada henti mengalir, lalu terbentuk anak2 sungai dan selanjutnya sungai2 yang seringkali bermanfaat bagi prasarana transportasi umum, perdagangan, pertahanan, rekreasi, lalulintas sosial budaya, dlsb. Sifat bersih dan jernih air melambangkan kebeningan hati, kejujuran yang berkeadilan, sedangkan arus aliran air melambangkan kekuatan suatu persatuan. Hal ini menguatkan motivasi hidup berbangsa dan mebangsa yang harus saling bekerjasama, bersatu dalam kegotongroyongan guna menggapai tujuan bersama yaitu kehidupan berkeadilan, berkebenaran dan berkesejahteraan.
Aliran air itu dinamis, ber-ubah2 tidak selalu tetap. Kenyataan ini mengajarkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang dinamis diperlukan kreatifitas, inovasi, luwes, mudah beradaptasi, dan tidak mudah berputus asa walau banyak ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan ibarat aliran air yang menemui banyak kelokan, bebatuan dan akar2 tumbuhan. Sebaliknya air yang diam tidak mengalir justru berpotensi jadi busuk dan penyebab kehidupan tidak sehat. Artinya manusia perlu senantiasa melakukan upaya2 perbaikan tatkala terjadi pemburukan mutu kehidupan.
Air  yang mengalir juga seringkali menampung kotoran, namun kotoran itu secara proses alami akan melarut dan dapat ternetralisir. Artinya, kepemimpinan juga disyaratkan akomodatif terhadap saran maupun kritik dan mampu menahan diri di segala situasi yang dirasakan pahit sekalipun disertai mampu bersikap tenang, tegas dan obyektif.
Gemericik aliran air terdengar unik dan alami, dirasakan sebagai gelombang pereda hati yang rusuh menjadi tenang. Fakta ini mengajarkan akan pentingnya memelihara komunikasi sesama umat selaras komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Kepemimpinan Ibukota Nusantara
Rekam sejarah mencatat situs2 Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi, ber-turut2 mantan ibukota negara2 Majapahit, Sriwijaya, dan Melayu Kuno, memiliki tatakota yang serupa yakni terdiri dari jaringan kanal air dengan pulau di-tengah2 sebagai pusat kota. Tatakota ini konon mengikuti paham kota sebagai mandala yakni replika jagad raya di dunia yang menjadi wilayah kekuasaan para dewa dengan pengertian dewa tertinggi sebagai pencipta alam semesta termasuk bumi dan peri kehidupan di dalamnya. Paham ini menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara kedudukan raja dengan kerajaan yakni raja sebagai kepala pemerintahan sebenarnya adalah “wali dewa” untuk melaksanakan tugas pengaturan di dunia. Oleh sebab itulah, kota raja tersebut harus diberi tanda2 tertentu sebagai cerminan keistimewaannya, seperti sistim simbol hingga keseluruhan tatakota sebagai kedudukan raja. Diantaranya yang paling penting adalah lokasi istana pada titik tengah mandala. Titik ini melambangkan pusat kesucian jagad raya yang hanya dapat diperuntukkan bagi orang2 yang memerintah atas nama dewa, bukan sembarang orang tanpa legalitas.
Peranan air sedemikian pentingnya dalam pembentukan ibukota Negara2 yang pernah mengelola nusantara (sekarang wilayah Indonesia) itu tentunya dapat dimaknai juga sebagai mempunyai hubungan erat dengan ciri tanah air nusantara itu sendiri yakni Negara kepulauan yang 70% bagiannya berwujud air.
Demikian pula pola kepemerintahan negara2 penguasa nusantara itu sangat boleh jadi lekat dengan gaya kepemimpinan air termaksud diatas, terbukti negara2 itu berusia ratusan tahun (Majapahit 1293 sd 1525, Sriwijaya 392 sd 1406).
Dalam konteks kekinian, mungkin kehendak memindah ibukota NKRI dari Jakarta ke tempat lain dapat merujuk kepada riwayat Trowulan, Karanganyar dan Muarajambi tersebut.
Artinya, ibukota yang akan datang perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kelola tata airnya kelak terkendali baik. Jakarta awalnya adalah kota pelabuhan Nusakelapa, lalu Sundakelapa dan Jayakarta, kemudian kota dagang Batavia. Sangat boleh jadi penataan kelola air yang kini kurang baik menjadikan Jakarta kurang nyaman didiami, termasuk peranan alami diapit 2 (dua) sungai besar yang kini sudah bermasalah banjir kiriman bagi Jakarta, karena hulunya memang tidak lagi cukup berkemampuan menyerap air hujan besar, disamping curah hujan lokal yang terpengaruh perubahan iklim global.
Kehadiran tata air dan tata kepemimpinan air rupanya melekat erat pada peran ibukota negara kepulauan terbesar di dunia ini, sehingga opsi pemindahan ibukota seharusnya mempertimbangkan pula riwayat nusantara masa lalu, artinya pemilihan lokasi sebaiknya memungkinkan tata air kota yang terkendali atau memanfaatkan saja lokasi ibukota nusantara seperti Trowulan, sehingga kehendak menjadikan museum Majapahit dapat disinergikan sekaligus dengan kehendak pemindahan pusat pemerintahan NKRI.
Kasat mata, tampaknya lahan di Trowulan yang berlokasi di selatan kota Mojokerto itu sebenarnya memungkinkan dirancang sebagai pusat pemerintahan NKRI, sekaligus menjemput kembali kejayaan nusantara yang tidak terlepas dari pesan AIR adalah Amanat Indonesia Raya.
Untuk lebih sempurnanya hajatan nasional ini maka tidaklah berkelebihan, semoga ibukota NKRI yang akan datang, dimanapun lokasinya, dapat diberi nama ibukota Pancasila demi harmonisasi bhinneka tunggal ika yang terbaik bagi aspek2 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jakarta Selatan, 8 Oktober 2010
Pandji R Hadinoto, GAPI (*)
(*) HP : 0818284545, eMail : repindo45@yahoo.com

Politik Karakter Pusaka Indonesia


Ilustrasi/Ist.

SHNetKepada Yth PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017,
Mencermati debat PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017 yang ditayangkan layar kaca Jumat 13 Januari 2017 malam, menunjukkan kecerdasan diatas rata2 namun terkesan lebih didominasi pikiran2 kebijakan perbaikan di tataran teknis operasional skala daerah khusus ibukota Jakarta semata.

Padahal‎ tanpa perbaikan kebijakan di tataran politik hukum nasional dalam hal ini refungsikan UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959 plus kiprah adendum2 yang dibutuhkan paling tidak untuk 2 dekade kedepan, maka kebijakan2 perbaikan teknis itu akan tidak bermakna meningkatkan baik Indeks kebahagiaan bangsa Indonesia per Biro Pusat Statistik dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto per Perhimpunan Bangsa Bangsa yang masing2 dirilis periodik.

Faktanya hanya pasal 34 dari UUD yang sempat tersentuh oleh salah satu PasLon‎, padahal tema debat *pembangunan sosial* berdimensi majemuk yang terkait dengan banyak amanat konstitusi yang bijaknya harus jadi payung argumentasi yang komprehensif.

‎Namun perdebatan cukup menggembirakan karena mengerucut ke ikhwal bina karakter moral dan kinerja seperti digarisbawahi oleh salah satu PasLon, dan menurut hemat kami, bina karakter itu bijaknya lebih dipertajam dan diperluas di pentas debat 27 Januari 2017 dan 10 Pebruari 2017 yad seperti merujuk kepada doktrin / pakem Pusaka Bangsa Indonesia : http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/‎

‎PasLon bersikap pro Politik Karakter Pusaka Indonesia inilah yang dapat lebih diharapkan memimpin DKI Jakarta berpayungkan pada Bab XIV Kesejahteraan Sosial per UUD 1945 secara murni dan konsekwen dan bukannya pro Politik Dualistik bahkan Bias berpayungkan pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial per UUD Reformasi 1999-2002 [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11-14 Tahun 2006 yang realitasnya hanya berisikan Risalah Paripurna MPRRI 1999-2002 TANPA terpadukan dengan Pembukaan UUD 1945 yang bermuatan amanat sila2 Pancasila].

Dengan kata lain, Tema Pembangunan Sosial tersebut adalah sudah Pro UUD 1945 ketimbang UUD 1999-2002, dan hal ini petunjuk agar para PasLon lebih menuntaskan secara komprehensif visi dan misinya berkerangka refungsikan UUD 1945 yang memang secara legal formal belum atau tidak pernah dicabut pemberlakuannya.

‎Oleh karena itulah ketegasan sikap pro Politik Karakter Pusaka Indonesia dari PasLon PilKaDa DKI Jakarta 2017 wajar ditunggu oleh 7 (tujuh) juta warga ibukota NKRI pemilih di 15 Pebruari 2017 yad.

Jakarta, 14 Januari 2017

Badan Pembudayaan Kejoangan45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Pilkada DKI Jakarta Kudu Dua Putaran

SHNet, Jakarta- Percaya atau tidak, Pemilu Kepala Daerah yang baru saja berlangsung justru membawa berkah tersendiri. Makanya, keinginan masyarakat agar pesta yang sempat jadi perang demokrasi tersebut, digelar dua putaran khusus untuk wilayah DKI Jakarta.

Agus-Silvy kandas, Ahok dan Anies kudu beradu muka di putaran kedua yang Insha Allah bakal dilangsungkan pertengahan April nanti.

Kuda-kuda sudah dipasang. Pengusung Agus tak mungkin bakal diam saja meski jagoannya keok. Megawati pun sudah membuka pintu bagi supporter yang kalah untuk merapat ke Lenteng Agung.

Belum ada riak bakal kemana. Tapi yang pasti, pertarungan bakal lebih panas ketimbang kemarin.

Di media sosial, beredar kabar berupa postingan terkait ongkos politik berebut kursi Gubernur Jakarta yang dinukil dari media mainstream.

Seperti dilansir Tribunnews, pada 12 Februari lalu. KPU DKI Jakarta mengumumkan bahwa pasangan nomor satu punya modal Rp 68.967.750.000. Pengeluaran Rp 68.953.462.051, sehingga sisanya Rp 1.984.949.

Sementara itu, dana kampanye Anies-Sandi Rp 65.272.954.163.  Ahok-Djarot, pengeluarannya Rp 53.696.961.113 dari Rp 60.190.360.025 pemasukan.

Buat apa saja duit sebanyak itu?

Buat apalagi kalau bukan untuk bayar iklan, cetak kaos, brosur, poster, bendera, spanduk, sewa tempat, gaji relawan dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud berkah dari Pemilu Kada yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

Apakah Badan Pusat Statistik punya data berapa banyak tukang sablon di seluruh Indonesia? Kalau ada, coba angka itu dikalikan hasil dari penjumlahan berikut ini.

Kalau tiap kaos, spanduk atau banner ongkos sablonnya Rp 15 ribu, sedangkan tiap tukang sablon mendapat order cetak 100 kaos, 75 spanduk dan 150 banner, berapakah duit yang berputar untuk urusan sablon saja?

Relawan, kalau dulu sebutan ini cuma untuk individu yang secara sukarela turun ke medan bencana, tanpa gaji, paling-paling cuma dapat tempat istirahat, makan dan minum saja.

Seiring perkembangan, sebutan itu geser tempat. Partai politik mulai menggunakannya agar ada kesan mendapat dukungan ikhlas dari tenaga sukarela.

Kemarin, jauh hari sebelum pencoblosan juga ada relawan Agus-Silvy, relawan Ahok-Djarot, juga relawan Anies-Sandi.

Nomor satu, punya relawan yang mendapat gaji sebesar Rp 2,5 juta perbulan untuk tugas pasang kuping, mata, sekaligus pasang-pasang spanduk. Beberapa di antaranya, dilepas ke tiap TPS pada hari pencoblosan untuk jadi saksi.

Nomor dua, entah berapa digaji para relawannya. Sementara dari bisik-bisik di jalanan, seorang teman yang bergabung mengatakan dapat duit jalan Rp 300 ribu tiap pertemuan. Entah itu benar atau tidak.

Nomor tiga juga begitu. Salah satu teman dekat rumah yang bergabung ke dalamnya malah juga dapat proyek menggarap iklan politik segala. Memang sih, dia bilang biaya yang ditarik sekedar ongkos produksi saja tanpa embel-embel ini-itu. Tapi, ga taulah kebenarannya.

Kalau tiap pasang calon punya 500 orang relawan yang kalau mau dipukul rata mendapat gaji sebesar pemberian pasangan calon nomor 1, setidaknya ada lapangan kerja terbuka untuk 1.500 penduduk Jakarta. Dan beban pemerintah, sedikit enteng selama beberapa bulan terakhir.

Sekarang, di DKI Jakarta tinggal dua pasang calon yang harus melanjutkan pertarungan. Kalau ada perubahan nomor urut, berarti alat peraga kampanye juga berubah. Ini artinya, para penyablon masih ketiban order. Ada berapa ya jumlah tukang sablon di Jakarta saja menurut data BPS?

Meski jumlah relawan menyusut sebab nomor wahid keok, mungkin masih ada peluang membonceng ke pasangan lain agar tetap bisa kais rejeki di musim ini. Silahkan. (Ali)

Reformasi Kedudukan Ibukota
Jumat, 21 November 2014 – 11:24 WIB

Suara Pembaca:
Reformasi Kedudukan Ibukota

Situasi dan kondisi Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia atau terjadinya kolaborasi aspiratif antara kantor Merdeka Selatan dengan istana Merdeka Utara, sebenarnya peluang dapat konstruktif dalam menata ulang kedudukan ibukota guna penataaanruang yang lebih baik.

Disadari kini masalah kemacetan lalulintas juga menyumbangkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang ternyata berujung tingkat kendala subsidi skala Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Keputusan Presidensiil menaikkan harga jual BBM Premium dan Solar telah menuai demo tolakan dari berbagai komponen masyarakat bahkan opini bahwa rakyat yang terbebani tambahan biaya sektor-sektor produktif padahal seharusnya dibiayai dari nilai tambah oleh sector-sektor produktif itu sendiri sebagai produk kinerja atau prestasi kerja pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja, bukan Rakyat yang jadi Kerja Keras.

Keputusan Presidensiil yang mengundang ungkapan Salam Gigit 2 Jari, Salam 2000, Shame On You JokoWi dlsb itu menurut kami perlu dibarengi keputusan-keputusan Presidensiil lain sebagai penyeimbang misalnya reformasi kedudukan ibukota dari pusat perdagangan dan pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan saja seperti ketika asal usul Jakarta yaitu Nusaklapa, Sundakelapa dan Batavia.

Keputusan Presidensiil pindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta akan menurunkan tingkat kemacetan lalulintas dan Istana Negara bisa saja beralih fungsi sebagai pusat kegiatan2 politik & budaya kenegaraan berskala nasional dan internasional.

Paripurna Kabinet Kerja sendiri dapat saja beraktifitas di luar Jakarta bahkan dapat sementara ini bergiliran di gedung-gedung Kementerian Kabinet Kerja dan Presiden serta Wakil Presiden berkantor di luar Jakarta, kalau perlu di kantor bersama.

Strategi penurunan konsumsi BBM memang perlu secara berkelanjutan dikembangkan termasuk upaya2 memperkecil tingkat penyalahgunaan, pencurian dan perdagangan sekunder BBM.

Jakarta, 21 Nopember 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

 

 

BERITA LAINNYA

KB PII Usul Audit Sistem IT KPUD DKI

Kamis, 16 Februari 2017 – 17:12 WIB

Ketum KB PII Nasrullah Larada (Tengah) bersama Muchdi PR dan Budayawan Ridwan Saidi dalam diskusi Majelis Reboan

Jakarta – Sehubungan dengan berkembangnya isu adanya hacker (peretasan) atau permainan data dalam penghitungan suara akibat error akses pada laman Pilkada 2017 KPU beberapa kali sejak kemarin, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) mengusulkan agar dilakukan audit sistem teknologi informasi pada Sistem Perhitungan Suara (Situng) KPU Pilkada 2017.

Sebagaimana diberitakan, situs pilkada 2017 KPU sempat mengalami “error” dan “down” sehingga tidak bisa diakses beberapa saat dan beberapa kali oleh masyarakat dari berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada tanggal 15 Februari 2017, sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap sistem pengunggahan data real count KPU hasil Pilkada.

Ketua Umum PB Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Nasrullah Larada mengatakan, audit ini dilakukan demi menjaga kredabilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada. “demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada, perlu kiranya segera dilakukan audit sistem IT di KPU Daerah maupun KPU Pusat”.

Nasrullah menambahkan, audit sistem ini hendaknya dilakukan oleh Tim Independen yang disetujui oleh partai-partai pengusung pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada DKI.

Disamping menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana Pilkada 2017 terutama Pilkada DKI, audit sistem merupakan langkah untuk membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada DKI selalu mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan. “Keberanian utk melakukan audit sistem IT merupakan langkah bijak jika kita akan mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan.”.

Sebaliknya, jika penyelenggara Pilkada tidak berani melakukan audit sistem IT KPU, maka sangat wajar jika banyak masyarakat akan selalu mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada terutama DKI, yg menjurus pada sentimen negatif. (mfr)

BERITA LAINNYA
16
Feb
17

Lingkungan Hidup : 40 Tahun Protokol Kyoto

143-illustrasi_pemanasan_global_3bmeteocom-718x452.jpg

40 Tahun Protokol Kyoto

Kamis, 16 Feb 2017 | 12:12 WIB | Singkapsejarah

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global.

Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.

Jika sukses diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 °C dan 0,28 °C pada tahun 2050. (sumber: Nature, Oktober 2003)

Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Ia dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1997, dibuka untuk penanda tanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004.

“Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%).

Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca – karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC – yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-12. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia.”

Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC, yang diadopsi pada Pertemuan Bumi di Rio de Janeiro pada 1992). Semua pihak dalam UNFCCC dapat menanda tangani atau meratifikasi Protokol Kyoto, sementara pihak luar tidak diperbolehkan. Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga Konferensi Pihak Konvensi UNFCCC pada 1997 di Kyoto, Jepang.

Sebagian besar ketetapan Protokol Kyoto berlaku terhadap negara-negara maju yang diselesaikan dalam Annex I dalam UNFCCC.

Pada saat pemberlakuan persetujuan pada Februari 2005, ia telah diratifikasi oleh 141 negara, yang mewakili 61% dari seluruh emisi. Negara-negara tidak perlu menanda tangani persetujuan tersebut agar dapat meratifikasinya: penanda tanganan hanyalah aksi simbolis saja. Daftar terbaru para pihak yang telah meratifikasinya ada di sini.

Menurut syarat-syarat persetujuan protokol, ia mulai berlaku “pada hari ke-90 setelah tanggal saat di mana tidak kurang dari 55 Pihak Konvensi, termasuk Pihak-pihak dalam Annex I yang bertanggung jawab kepada setidaknya 55 persen dari seluruh emisi karbon dioksida pada 1990 dari Pihak-pihak dalam Annex I, telah memberikan alat ratifikasi mereka, penerimaan, persetujuan atau pemasukan.”

Dari kedua syarat tersebut, bagian “55 pihak” dicapai pada 23 Mei 2002 ketika Islandia meratifikasi. Ratifikasi oleh Rusia pada 18 November 2004 memenuhi syarat “55 persen” dan menyebabkan pesetujuan itu mulai berlaku pada 16 Februari 2005.

Hingga 3 Desember 2007, 174 negara telah meratifikasi protokol tersebut, termasuk Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia dan 25 negara anggota Uni Eropa, serta Rumania dan Bulgaria.

Ada dua negara yang telah menanda tangani, namun belum meratifikasi protokol tersebut:

Amerika Serikat (tidak berminat untuk meratifikasi) dan Kazakstan

Pada awalnya AS, Australia, Italia, Tiongkok, India dan negara-negara berkembang telah bersatu untuk melawan strategi terhadap adanya kemungkinan Protokol Kyoto II atau persetujuan lainnya yang bersifat mengekang. Namun pada awal Desember 2007 Australia akhirnya ikut seta meratifikasi protokol tersebut setelah terjadi pergantian pimpinan di negera tersebut.

Editor : Marcel Rombe Baan
Sumber : Wikipedia
16
Feb
17

PILKADA DKI Jakarta : Real Quick Count MataRakyat

945-pasangan_cagub_dan_cawagub_toar_sandi-718x452

Ini Hasil Perhitungan Suara Pilkada Jakarta Versi MataRakyat

Kamis, 16 Feb 2017 | 11:15 WIB | Megapolitan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – MataRakyat berhasil mengumpulkan data (angka dan foto C1) dari 10.972 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 84,3 persen dari 13.023 TPS yang ada di DKI Jakarta.

Dari pengumpulan data tersebut, diperoleh hasil, pasangan calon nomor urut 1 Agus-Sylvi memperoleh 786.292 suara atau 16,99 persen. Kemudian paslon nomor urut 2 Ahok-Djarot memperoleh 2.009.636 suara atau 43,43 persen dan paslon Anies-Sandi meraih 1.831.730 atau 39.58 persen.

Hendra Kendro, CEO inTouch Innovate Indonesia melalui pesan tertulisnya kepada netralnews.com, Kamis (16/2/2017) mengatakan bahwa data tersebut dikumpulkan dalam waktu enam jam sejak TPS ditutup.

“Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dari hasil resmi KPU nanti,” katanya.

Menurutnya, secara ketepatan data masih harus menunggu hasil resmi KPU untuk bisa melakukan perbandingan, tapi setidaknya bisa dibandingkan dengan hasil dari lembaga survei yang hanya mengumpulkan data berdasarkan sampling.

Ia menerangkan, hasil perhitungan suara tersebut diperoleh dari 10.972 eSaksi relawan yang mengumpulkan data dari masing-masing TPS.

“Sebagai proyek pemilu pertama yang pernah kami lakukan, MataRakyat masih jauh dari sempurna, tapi kami sangat bangga telah dapat membuktikan bahwa dengan kerja keras kita bersama bisa mewujudkan partisipasi puluhan ribu masyarakat yang bersedia bekerja secara sukarela untuk tujuan membangun demokrasi yang jujur, adil dan transparan di negeri ini,” tuturnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada tim inTouch (Jakarta & Surabaya), teman-teman di ITTG, Micrsoft Indonesia, MetroTV dan semua mitra, sponsor dan relawan dan puluhan ribu eSaksi yg telah terlibat mulai dari konsep, pembangunan, sosialisasi sampai pelaksanaan proyek MataRakyat.

Reporter : Toar Sandy Purukan
Editor : Wulandari Saptono
Ikuti perkembangan hasil untuk matarakyat.
Baca Juga
detikFinance

Pasar Modal Bisa Berkembang Asal Pilkada Tak Rusuh

detikFinance

Pilkada DKI 2 Putaran, Pengusaha Ingin Program Ekonomi Lebih Tajam

detikFinance

Pilkada DKI Menuju Putaran Ke-2, Dampaknya ke IHSG ?

detikFinance

Pilkada DKI Dua Putaran Buat Investor Wait And See

detikSport

Libur Pilkada, Menpora Ngumpul Bareng Keluarga dan Wartawan

detikHealth

Besok Ngantor Lagi, Lakukan Hal Ini untuk Kurangi Stres karena Pilkada

Intip Jessica Iskandar Nyoblos

Kamis 16 Feb 2017, 13:18 WIB

Kolom

Mengapa Ahok-Djarot Unggul di Pilgub DKI Putaran Pertama?

Rico Marbun – detikNews

Jakarta – Meski pemenang resmi Pilgub DKI baru akan ditetapkan awal Maret mendatang, sampai detik ini Ahok-Djarot telah dinyatakan unggul oleh seluruh lembaga survei melalui proses hitung cepat. Walau telah diduga sebelumnya, namun tetap saja, perolehan suara pasangan nomor 2 yang hampir mendekati 50% di tengah kasus hukum yang mendera dan kuatnya hantaman gelombang unjuk rasa, merupakan prestasi yang tidak boleh dianggap remeh.

Ahok-Djarot Raup Suara Mengambang, Suara Agus-Sylvi ke Anies-Sandi

Survei yang dilakukan Median tiga pekan lalu, menempatkan Ahok di urutan pertama dengan perolehan 29,8% suara, sementara berturut turut Anies-Sandi dengan 27,8% suara dan Agus–Sylvi 26,1%, dengan suara mengambang 16,3%. Jika ditotal suara Agus plus Anies, akan didapat suara kontra Ahok sebesar 53,9%.

Bandingkan dengan ‘quick count’. Mengutip salah satu lembaga survei, perolehan Agus dan Anies 39,91% plus 16,87% sama dengan 56,78% suara; 53,9% di survei banding 56,78%. Artinya suara kontra Ahok hanya memperoleh penambahan 2,88% dari undecided voters atau relatif tetap. Sementara Ahok-Djarot lompat jauh dengan mengambil 13,42% suara.

Data juga menunjukkan bahwa, suara Agus turun hampir 4% dan posisinya jatuh ke posisi terbawah setelah sebelumnya sempat memimpin pada bulan November. Di saat yang sama suara Anies terus mengalami kenaikan hingga posisi kedua dan hanya berselisih 2% dari suara Ahok. Artinya dengan jumlah suara gabungan Anies dan Agus relatif tetap, saat suara Agus turun, suara Anies naik.

Terbatasnya Pengaruh Politik Identitas

Mengapa di tengah terpaan demonstrasi 411, 212 dan 112 yang bisa mencapai jutaan orang, suara Ahok tetap signifikan? Data kami menunjukkan bahwa hanya 35% penduduk Jakarta yang menjadikan isu agama (identitas) sebagai rujukan utama dalam memilih pemimpin. Artinya pemilih konservatif banding pemilih modern 35:65.

Dari proporsi 35% tersebut, manuver Anies-Sandi jelang dan pasca aksi 212 yang lebih mendekat ke kanan, dengan ikut salat Subuh jelang aksi 212 dan bertemu Habib Rizieq, membuat pemilih konservatif di kubu Agus pindah ke kubu Anies. Data bulan Januari menunjukkan ada 35,5% responden yang menanggap kubu Anies lebih nampak dukungannya dalam gelombang aktifisme Islam dibanding dengan kubu Agus yang hanya 20,8%. Singkatnya Anies-Sandi dianggap lebih ‘hijau’ ketimbang Agus-Sylvie.

Pengaruh Debat Kandidat

Faktor kedua yang mempengaruhi lonjakan suara Ahok dan Anies ialah performa yang mumpuni di debat kandidat. Dari sekitar 43%-45% yang mengaku menonton debat kandidat pertama dan kedua, mayoritas menganggap Ahok – Djarot unggul. Ada 44,9% yang menganggap Ahok unggul di debat kandidat pertama dan 40,1% di debat kedua. Bandingkan dengan Anies 25,1% dan 31,3%. Sementara Agus harus puas di posisi ketiga dengan 15,9% dan 11%. Pemilih modern dan mengambang yang tidak terpengaruh dengan isu identitas jelas berduyun-duyun memilih Ahok dan Anies pasca debat.

Perang Isu Negatif dan Serangan Antasari

Ramainya isu negatif dalam Pilkada DKI kali ini, secara de facto jelas menjadi variabel yang tidak bisa dipandang enteng. Ada daftar panjang isu negatif yang saling adu kuat setahun belakangan. Dimulai dari reklamasi, audit BPK tentang RS Sumber Waras, aliran uang kepada relawan, penistaan agama, dugaan skandal korupsi hingga yang paling mutakhir tudingan Antasari terhadap SBY. Tidak berlebihan bila isu negatif jelas mempengaruhi naik turun suara 3 kandidat.

Mengapa dalam konteks perang isu, Ahok dan Anies bisa mengalami kenaikan suara dan Agus justru turun? Data menunjukkan justru di bulan-bulan terakhir jelang pencoblosan, publik lebih terpengaruh dengan isu negatif yang menerpa kubu Agus ketimbang kubu Ahok. Saat diajukan pertanyaan terbuka, apa berita negatif yang paling diingat seputar kandidat, ada 26,3% yang menyebut dugaan kasus yang membelit Sylviana Murni, pasangan Agus. Bandingkan dengan hanya 11,8% kasus penistaan yang sedang dalam masa persidangan. Anies? Relatif tidak ada.

Itulah mengapa total tone negatif tentang Anies paling rendah, hanya 20,3% ketimbang Agus 34,3% dan Ahok 23,3%. Apesnya lagi, di H-1 pencoblosan, bom isu terakhir dilepaskan oleh Antasari langsung kepada SBY. Walau sempat dibantah, damage has been done. Kerusakan jelas terjadi. Langkah Agus untuk lebih ke kanan dengan hadir di aksi 112 dan membawa jaringan ulama berangkat umrah, pupus diterpa isu negatif.

PR Besar Ahok-Djarot

Akankah Ahok-Djarot unggul lagi di putaran kedua mendatang? Ada satu pekerjaan rumah yang tersisa. Dari hitung cepat, kita tahu ada sekitar 43% pemilih Ahok versus 57% orang yang ingin mengganti Ahok (suara Agus plus Anies). Jika Ahok ingin menang, proporsi publik yang ingin mengganti petahana harus dikurangi. Kita lihat saja manuver 2 bulan ke depan.

*) Rico Marbun MSc adalah Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (MEDIAN), pengajar di Universitas Paramadina
*) Artikel ini adalah opini pribadi penulis, bukan merupakan pandangan redaksi detikcom.
(nwk/nwk)

Kamis 16 Feb 2017, 13:10 WIB

Mendagri: Saya Pertanggungjawabkan Kenapa Ahok Tak Diberhentikan

Ray Jordan – detikNews

Jakarta – Status Gubernur DKI Jakarta yang disandang oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi polemik karena saat ini dia juga menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan dirinya punya alasan kuat kenapa belum memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI tersebut.

Tjahjo mengatakan, dirinya meyakini bahwa UU Pemda yang dikaitkan dengan status Ahok tersebut memiliki banyak tafsir. Hal itu menjadi alasan dirinya hingga kini belum memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

“Saya meyakini bahwa antara UU Pemda dan dakwaan itu multitafsir, maka saya yakin betul saya pertanggungjawabkan kepada Pak Presiden apa yang saya putuskan untuk belum memberhentikan, belum loh ya, belum memberhentikan sementara ini karena multitafsir,” kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Tjahjo mengatakan, perbedaan pandangan mengenai UU Pemda tersebut adalah hal yang wajar. Untuk itu, dirinya telah mendatangi Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa mengenai polemik tersebut.

“MA belum membuat surat, tapi statement ketua kan sudah, itu urusan beda. Jadi apa yang sudah Pak Mendagri anggap benar, ya itu benar. Kalau saya begitu saja,” katanya.

Tjahjo pun menegaskan, dirinya tidak bisa memaksa MA untuk mengeluarkan fatwa tersebut.

“Fatwa MA itu kami tidak memaksakan MA mau buat fatwa atau tidak. Statement beliau kan sudah ada, menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri,” katanya.
(jor/erd)

Berita Terkait
Berita Terkait

Ini Penyebab Jumlah Suara Agus Jeblok

Rabu, 15 Februari 2017 | 22:21

INDOPOS.CO.ID- Hasil quick count Pilkada DKI dari sejumlah lembaga survei memperlihatkan paslon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan paslon nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat hanya terpaut angka tipis. Sebaliknya, paslon nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tertinggal cukup jauh dibandingkan perolehan suara dua paslon lainnya.

Dalam hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) misalnya, hingga pukul 16.47 WIB dengan data masuk mencapai 83,3 persen Anies-Sandi terpantau memperoleh 41,32 persen suara, sedikit unggul dari Ahok-Djarot yang mengumpulkan 41,01 persen suara.Sebaliknya, Agus-Sylvi yang sebelumnya kerap unggul dalam survei sejumlah lembaga hanya mampu mendapatkan 17,67 persen suara.

Hitung cepat JSI sendiri dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 330 TPS dari total 13.023 TPS di seluruh Ibu Kota, yang diambil secara acak dan proporsional dengan margin of error sebesar sekitar 1 persen. Rudi Ruswandi, Manajer Riset JSI mengungkapkan, dengan hasil quick count itu hampir dapat dipastikan tidak ada satu paslon yang mampu menang satu putaran.

“Kalau melihat kondisi begini, putaran kedua akan menjadi milik paslon nomor urut dua dan tiga. Tapi kami belum bisa memastikan siapa yang paling unggul dalam perolehan suara karena ini masih hitung cepat,” ujar Rudi saat merilis hasil quick count JSI di Hotel JS Luwansa, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/2) petang.

Rudi menerangkan, merosotnya perolehan suara paslon nomor satu yang sebaliknya diikuti dengan mencuatnya perolehan suara paslon nomor tiga disebabkan karena pemilih dua paslon itu saling berkaitan. Di sisi lain, perolehan suara Ahok-Djarot sejak awal selalu stabil, yakni di sekitar angka 30 persen karena mereka telah memiliki pemilih loyal.

“Di awal-awal pasangan nomor satu melejit, sekarang pasangan nomor tiga yang melejit. Ini karena pemilih paslon nomor satu dan paslon nomor tiga beririsan. Jadi ketika paslon nomor tiga naik, maka paslon nomor satu tergerus suaranya. Demikian juga sebaliknya. Yang punya pemilih solid itu paslon nomor dua,” tambah Rudi.

Naiknya suara Anies-Sandi saat hari pencoblosan itu, sambung Rudi, disebabkan semakin gencarnya intensitas kampanye yang dilakukan pasangan yang didukung Partai Gerindra dan PKS itu menjelang masa tenang. Sebaliknya, aktivitas Agus-Sylvi berkurang.

Selain itu, tambah Rudi, merosotnya suara Agus-Sylvi dan melejitnya suara Anies-Sandi juga berhubungan dengan penampilan para paslon dalam tiga kali debat kandidat. Seperti diketahui, paslon dua dan tiga dinilai unggul bergantian dalam debat, meninggalkan paslon nomor satu.

Rudi juga menyampaikan, hasil hitung cepat sementara itu juga menunjukkan bahwa isu agama tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara, karena menurutnya warga Jakarta adalah pemilih rasional. “Perselisihan antara Ahok dengan Ketua Umum MUI, Pak Ma’ruf Amin yang kemarin juga tidak terlalu berpengaruh,” ujar Rudi. (ibl)

Editor : Wahyu Sakti Awan
BERITA TERKAIT
  • *KPU DKI Jakarta Siapkan Putaran Dua

  • Boy Sadikin Buka Komunikasi Politik ke Partai Lain

  • Rendahnya Suara AHY Gara-Gara SBY Sering Galau di Twitter? Nih Penjelasan Ahlinya…

  • Nah Lho, Ternyata Banyak TPS di Jakarta Telat Dibuka

Komentar Ahok jika Masuk Putaran Kedua Pilkada DKI, Mengejutkan!

Rabu, 15 Februari 2017 | 20:48

INDOPOS.CO.ID – Hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta sudah selesai. Beberapa lembaga survei telah merilis hasil hitungan yang semuanya menunjukkan tak ada satu pun kandidat mencapai 50 persen suara rakyat.

Artinya, Pilkada DKI berpotensi masuk dua putaran kendati belum ada keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Hal itu pun diklaim Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Kalau lihat dari realcount, quick count kayaknya enggak ada pasangan yang berhasil raih 50 persen plus. Biasanya kalau real count kan sudah pasti,” ujarnya di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2).

Menanggapi kemungkinan masuk dua putaran, pria yang karib disapa Ahok itu tak mau ambil pusing. Bahkan, saat ditanyai perihal strateginya di putaran kedua, dia enggan berkomentar. “Saya orang kerja enggak pikir strategi. Kalau strategi urusan partai politik dan tim pemenangan. Saya maunya kerja aja,” katanya.

Seperti diketahui, hasil quick count beberapa lembaga survei menempatkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di posisi pertama. Tempat kedua ditempati pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Serta duet Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni berada di posisi buncit. (uya/JPG)

14
Feb
17

Kenegarawanan : POLITIK KEJOANGAN PEMANGKU INDONESIA 2045

bendera-640x398
Suara Warga 11Peb17 :

POLITIK KEJOANGAN PEMANGKU INDONESIA 2045

Pelantunan INDONESIA JAYA di pengakhiran acara Debat PILKADA DKI Jakarta 10 Pebruari 2017 patut dihargai jadi pendorong jiwa semangat nilai-nilai KEJOANGAN para Pemangku-pemangku Indonesia 2045.
Aspirasi INDONESIA JAYA itu dilengkapkan PETISI *Politik Kebangsaan Pancasila Indonesia*‎ 7 Pebruari 2017 :
Dan pasca PILKADA Serentak 15 Pebruari 2017, saatnya kini segenap kontestan dan konstituen kembali bersikap padu sebagai Pemangku Indonesia 2045 untuk penegakan Politik Kejoangan bagi *Persatuan Indonesia* atau *Nasionalisme* sebagaimana telah teramanatkan pada *Pembukaan UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959]*.
Menuju kearah Indonesia 2045 itulah, Politik Kejoangan ini perlu lebih ditekadkan dalam bentuk lebih komprehensif sebagaimana *Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia‎, 28 December 2016‎*
http://sinarharapan.net/2016/12/petisi-revolusi-kehormatan-rakyat-republik-indonesia/‎ yakni kiprahkan PANCA STRATEGI INDONESIA SEJAHTERA cakupi :

‎A) TRI JOANG GENERASI PENERUS A45

1) Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945

2) Tingkatkan pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia seutuhnya
http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ]

3) Tingkatkan Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia (per Biro Pusat Statistik) dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto (per Perhimpunan Bangsa Bangsa)

B) TRI POLITIKA INDONESIA JAYA 2045

1) Politik TRIKESRA Kesejahteraan Rakyat
berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu a) Kemaritiman, b) Pangan Lokal, c) Energi Terbarukan,

2) Politik TRIKARYA yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat,

3) Politik TRICITA Kenegaraan yaitu a) Indonesia Mulia (2015-2025), b) Indonesia Bermartabat (2025-2035), c) Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045)

C) TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

D) STRATEGI PANCA KEHORMATAN RAKYAT : a) Merdeka, b) Bersatu, c) Berdaulat, d) Adil, e) Makmur

E) STRATEGI SAPTA KEPEMIMPINAN PANCASILA : aktualisasi dalam a) Falsafah Bangsa, b) Jatidiri Bangsa, c) Pandangan Hidup Bangsa, d) Dasar Negara, e) Ideologi Negara, f) Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan g). Mercusuar Dunia.

‎Memahami Politik sebagai perangkat perekayasa sosial Ketahanan Bangsa Indonesia aalah demi Keselamatan dan Keutuhan serta Kesejahteraan, maka Politik Kejoangan Pemangku Indonesia 2045 dimaksudkan diatas tiada lain ditujukan bagi optimasi terselenggaranya upaya-upaya berkelanjutan Politik Kejayaan Peradaban Indonesia 2045

Jakarta,‎ 11 Pebruari 2017
Badan Pembudayaan Kejoangan 45,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.
Stay up to date on results for politik kebangsaan pemangku indonesia.



Blog Stats

  • 3,121,524 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…