21
Sep
16

Patriotisme : Rapat Raksasa Tambaksari Surabaya 21Sep45

Rapat Raksasa 21 September 1945 Di Lapangan Tambaksari Surabaya Mengapa Hilang dari Sejarah Perjuangan Arek-Arek Surabaya?

Rapat Raksasa 21 September 1945

Di Lapangan Tambaksari Surabaya

 Yousri Nur RA_Hitam_MP

Mengapa Hilang dari Sejarah Perjuangan Arek-Arek Surabaya?

 

Oleh: HM Yousri Nur Raja Agam

 

SETELAH peristiwa bersejarah “insiden bendera” di Hotel Yamato tanggal 19 September 1945, pemuda pejuang dan rakyat terus-menerus menunggu perkembangan. Suasana tanggal 20 September 1945, kelihatan ramai membicarakan rencana Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari, Surabaya, 21 September 1945.

Beberapa posko dan kantor pemuda, di antaranya di Markas PRI (Pemuda Republik Indonesia) di Wilhelmina Princesslaan atau Jalan Tidar menyelenggarakan rapat merencanakan rapat raksasa di Tambaksari. Selain itu, rapat KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surabaya yang berlangsung di GNI (Gedung Nasional Indonesia) di Jalan Bubutan, juga membicarakan tentang rencana Rapat Raksasa di Tambaksari.

Rapat Raksasa ini awalnya digerakkan oleh Pemuda Minyak yang sudah membentuk panitia sebanyak 20 orang.  Begitu ada keputusan menyetujui rapat raksasa di Tambaksari, S.Kasman dan kawan-kawannya menggerakkan truk-truk pengangkut pegawai menuju Tambaksari. Bahkan di antaranya, truk tanki juga dijadikan alat angkut massa.

Rapat raksasa seperti di Surabaya tanggal 21 September 1945 ini sebelumnya  juga sudah berlangsung di Lapangan Ikada (kemudian bernama Lapangan Banteng) Jakarta tanggal 19 September 1945. Beberapa pemuda yang dikenal sebagai anggota GBT (gerakan bawah tanah) juga mempersiapkan mobil berpengeras suara, “berhallo-hallo” keliling kampung di dalam Kota Surabaya.

Para pemuda Indonesia yang sudah terbakar semangat “merdeka” setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, terus berusaha menyebarluaskan informasi itu secara langsung kepada rakyat. Walaupun kabar tentang kemerdekaan ini sudah disebarluaskan melalui mediamassa — radio dan suratkabar — namun belum semua penduduk mengetahui, sebab berita itu masih dari mulut ke mulut.

Begitu ada kabar yang disebarkan melalui mobil pengeras suara yang “berhallo-hallo” keliling kota masuk ke kampung-kampung, rakyat berduyun-duyun menuju Tambaksari. Apalagi disiarkan, dalam rapat raksasa itu akan berpidato para petinggi negeri ini. Acara rapat raksasa yang direncanakan dimulai pukul 15.00 atau jam tiga sore itu, telah ramai sejak pukul satu siang.

Pengerahan massa rakyat  dilaksanakan kelompok pemuda pejuang yang bergerak “di bawah tanah”. Demikian istilah yang digunakan untuk kegiatan secara diam-diam atau tersamar. Dengan berbagai agitasi dan propaganda yang dilakukan, ternyata hal ini benar-benar menarik masyarakat untuk datang ke Lapangan Tambaksari.

Selain berjalan kaki, bersepeda, naik beca, ada juga yang naik truk yang sebelumnya dirampas dari pos dan markas tentara Jepang. Bahkan ada pula pemilik truk yang memperbolehkan truknya dipakai pemuda untuk ke Lapangan Tambaksari.

Rakyat yang datang ke Lapangan Tambaksari itu  juga mendapat selebaran dan pamflet yang dibagi-bagikan melalui mobil berpengeras suara. Selebaran itu dicetak di beberapa percetakan yang biasanya mencetak suratkabar. Truk-truk yang membawa massa rakyat ke Lapangan Tambaksari juga ditempeli berbagai pamflet dan poster. Di samping itu ada pula yang ditulis dengan cat berupa kalimat yang membakar semangat.

Tidak hanya dalam Bahasa Indonesia, tulis Des Alwi dalam bukunya Pertempuran Surabaya November 1945. Ada yang ditulis dengan Bahasa Inggris, Bahasa Belanda dan juga Bahasa Perancis. Misalnya: Milik RI, Down with Colonialism, Soekarno-Hatta Yes! NICA No, Let Freedom ring all over the World. Bahasa Perancis juga ada selogan yang terinspirasi dari Revolusi Perancis, misalnya: Liberte, Egalite, Fraternite yang artinya kebebasan, persamaan, persaudaraan. Di samping disebarkan kepada masyarakat, juga banyak yang ditempelkan di dinding-dinding gedung yang sebelumnya dikuasai Jepang, kereta api dan truk maupun mobil-mobil yang ada waktu itu.

Para pemuda yang aktif sebagai panitia dalam penyelenggaraan Rapat Raksasa ini, pengurus PRI (Pemuda Republik Indonesia), antara lain: Hasan, Soemarsono, Soerjono, Dimjati, Hassanoesi, Abdoel Madjid, Pohan, Soemarno, Karjono,  Abdoel Sjoekoer dan Koesnadi.           Puncak keberhasilan menghimpun massa itu, salah satu yang perlu dicatat adalah inisiatif Hassanoesi yang mengerahkan turk-truk dan mobil hasil rampasan dari Jepang. Massa rakyat berebut naik truk dan mobil yang menuju Tambaksari.

Rapat raksasa itu bertujuan untuk meningkatkan semangat massa rakyat agar lebih berani berkorban demi mempertahankan  proklamasi kemerdekaan.  Di samping itu, juga perlu dipupuk rasa persatuan dan bertekad bulat menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Untuk mempertahankan kemerdekaan itu, dicanangkan tekad yang berbunyi: “Merdeka atau Mati”.

Dihadiri Residen Sudirman

Tepat pukul 16.00, Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari dimulai. Acara dibuka dengan pidato pengantar oleh Ketua BKR Surabaya Abdoel Wahab. Berturut-turut kemudian pidato yang membangkitkan semangat disampaikan oleh Residen Sudirman, Soemarsono, Lukitaningsih, Abdoel Sjoekoer, Sapia dan Koenadi.

Semua pembicara mendapat sambutan sangat meriah, tulis Des Alwi. Bahkan ada seorang tokoh PRI-Simpang dengan pidato berapi-api melontarkan secara ekspresif hal-hal yang tersimpan dalam lubuk hatinya, sehingga bisa memuaskan perasaan arek-arek Suroboyo.

Sekembalinya dari menghadiri Rapat Raksasa di Tambaksari itu. semangat rakyat berkobar-kobar, berikut datangnya keberanian untuk segera bergerak mempertahankan kemerdekaan. Kesimpulan tersebut sangat tepat, karena para pemuda tersebut sebelumnya tidak pernah minta izin kepada penguasa Jepang untuk menyelenggarakan Rapat raksasa itu. Persitiwa itu bagaikan bensin, sehingga api yang sudah panas semakin membara. Sekaligus bisa memperkuat keyakinan para pemuda bahwa sisa-sisa kekuasaan pasukan pendudukan Jepang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.

Massa pemuda juga meningkatkan aksinya dengan merobek-robek poster Jepang berisi larangan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Gerakan protes semacam ini kemudian berkembang menjadi aksi massal. Poster-poster Jepang diganti dengan plakat buatan anak-anak muda itu sendiri.

Ditangkap Kempetai

Lukitaningsih, wartawati Lembaga Kantor Berita Antara yang juga ketua Pemuda Puteri, merupakan satu-satunya tokoh pejuang wanita yang ikut pidato dalam Rapat Raksasa di Tambaksasi 21 September 1945. Di dalam buku Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam Kancah Revolusi ’45, Lukitaningsih mengungkapkan, bahwa para pemimpin  pemuda dengan tegas bergantian pidato untuk membakar semangat juang. Tiada lain tujuannya, agar pemuda-pemuda dan rakyat tetap bersatu padu dan tetap mempertahankan berkibarnya sang merah-putih untuk selama-lamanya.

Selaku ketua Pemuda Puteri, ulas Lukitaningsih, ia mengetahui bahwa saat Rapat Raksasa berlangsung, pasukan Kempetai (Polisi Militer Jepang) bersenjata lengkap bersiaga di sekeliling lapangan Tambaksari. Mereka menempatkan truk, panser dan tank-tanknya. Begitu acara selesai sekitar pukul 19.00, sebelas orang yang dianggap tokoh ditangkap. “Termasuk saya, digiring masuk kendaraan Kempetai dan dibawa ke markasnya di bekas kantor Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi zaman Belanda) — yang sekarang sudah hancur dan di tempat itu didirikan Tugu Pahlawan.

Sejak ditangkap, kami yang sebelas orang itu ditempatkan di sebuah ruangan besar, kata Lukitaningsih. Kami menunggu nasib, entah mau diapakan. Yang jelas, Kempetai itu tersohor kekejamannya. Menurut cerita, jarang orang yang tertangkap di situ akan keluar hidup-hidup. Dengan penuh kesadaran akan hal itu, jiwa muda kami tidak gentar, hanya pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang terjadi tidak kami pikirkan lagi.

Kami menunggu sambil berbincang-bincang, bagaimana kalau kami ditembak mati, bagaimana dengan teman-teman selanjutnya.Apabila selamat bagaimana strategi perjuangan kami selanjutnya. Pokoknya kami pertaruhkan segalanya demi kemerdekaan Indonesia, kata Lukitaningsih yang kemudian dikenal dengan nama Hj.Lukitaningsih Irsan Radjamin.. Selain sebagai wartawati dan redaktur senior di LKBN Antara di Jakarta, Lukitaningsih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Wirawati Catur Panca, yakni organisasi para perempuan pejuang kemerdekaan RI.

Sekitar tengah malam pintu ruangan tempat kami disekap dibuka. Tampak beberapa pejabat pemerintahan dan tokoh pejuang datang untuk membebaskan kami. Ternyata setelah mengetahui sebelas orang disekap di markas Kempetai, para petinggi pemerintahan dan pejuang berusaha menghubungi pimpinan Kempetai. Kepada pimpinan tentara Jepang di Surabaya dikatakan, bahwa yang disekap itu adalah pemimpin pemuda Surabaya. Apabila mereka tidak dibebaskan, maka massa rakyat dan pemuda Surabaya akan menyerbu markas Kempetai.

Peristiwa itu merupakan modal yang sangat berarti untuk lebih mempersiapkan segenap lapisan pemuda dan rakyat. Kita harus siap mengadakan perlawanan kepada siapapun  yang akan menginjak-injak kehormatan bangsa, ujar menantu Radjamin Nasution — Walikota Surabaya yang pertama sejak zaman Jepang dan Indonesia merdeka itu.

Sejarah yang dilupakan

Kendati “Rapat Raksasa” tanggal 21 September 1945 ini merupakan  peristiwa bersejarah yang luar biasa, namun hampir tidak pernah menjadi bahan pembicaraan dalam sejarah perjuangan arek-arek Surabaya. Padahal puluhan ribu rakyat Surabaya berduyun-duyun menghadiri acara di lapangan sepakbola yang sekarang bernama Stadion Gelora 10 November di Jalan Tambaksari Surabaya. Konon kabarnya, ada masalah politis di balik peristwa itu.

Roeslan Abdulgani yang lebih akrab disapa Cak Ruslan dalam suatu wawancara khusus dengan penulis, mengakui adanya Rapat Raksasa di lapangan sepakbola  Tambaksari itu. “Saya memang tidak hadir, karena pada hari yang sama ada rapat KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Surabaya di GNI (Gedung Nasional Indonesia) Jalan Bubutan. Rapat membicarakan berbagai taktik dan cara menghadapi tentara Sekutu yang datang melucuti serdadu Jepang”. Pada hari yang sama ujar Cak Ruslan, ia mengobarkan semangat juang para pemuda dan menanamkan rasa permusuhan terhadap tentara Sekutu.

Namun lain lagi, yang diungkapkan dalam buku Hasil Survey Sejarah Kepahlawanan  Kota Surabaya, 1974, pada halaman 60, disebutkan bahwa panitia mendatangi Cak Ruslan untuk memimpin rapat raksasa di Tambaksari itu. Ternyata, Cak Ruslan tidak bersedia memimpin rapat raksasa itu. Cak Ruslan khawatir, kalau rapat raksasa yang juga disebut “rapat samudra” itu dilaksanakan, terjadi bentrok dengan tentara Jepang yang sudah siaga.

Menurut S.Kasman, Cak Ruslan yang ditemui oleh Sumarsono, Kuslan dan Djamal, menyatakan ketidak bersediaan Cak Ruslan, karena menghendaki  rapat raksasa itu memperoleh izin dari pihak Jepang yang masih diberi kewenangan. Ternyata para pemuda itu tidak mau minta izin dan mengambil keputusan tetap mengadakan rapat raksasa tanpa kehadiran Cak Ruslan.

Dalam buku yang diterbitkan Bapparda (Badan Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Surabaya itu, disebutkan saat itu semangat pemuda sudah meluap dan diarahkan kepada penguasa Jepang. Panitia Setiakawan Warga Sosialis Surabaya dalam buku In Memorium Djohan Sjahroezah, menyebutkan bahwa, waktu itu sudah ada rencana setelah rapat raksasa rakyat akan digerakkan melucuti senjata tentara Jepang.

Memang, begitu rapat raksasa selesai menjelang Maghrib, sekitar 150 ribu lebih rakyat berduyun-duyun keluar lapangan Tambaksari. Di antaranya ada yang beraksi merobek berbagai poster dan tempelan yang disebar oleh tentara Jepang. Beberapa mobil milik tentara Jepang diambilalih dan dibawa ke markas pemuda pejuang.

Nah, mengapa peristiwa besar yang disebut Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksasi tanggal 21 September 1945 itu seolah-olah lenyap dari sejarah perjuangan Arek-arek Surabaya?

21
Sep
16

POLITIK : REVOLUSI KONSTITUSI REFUNGSIKAN UUD 18 AGUSTUS 1945 JO KEPPRES NO 150/1959

Suara Warga :

REVOLUSI KONSTITUSI REFUNGSIKAN UUD 18 AGUSTUS 1945 JO KEPPRES NO 150/1959

REVOLUSI KONSTITUSI tepat ditekadkan saat peringati 71 Tahun Rapat Raksasa Tambaksari 21 September 1945 oleh Arek-arek Surabaya pasca peristiwa penggantian bendera TriWarna dengan DwiWarna 19 September 1945 yang diakui sebagai pencetus pertempuran Surabaya 3 (tiga) minggu yang kini didapuk sebagai Hari Pahlawan 10 Nopember 1945.

REVOLUSI KONSTITUSI disingkat RevKon itu layak digelar demi keutuhan praktek Pusaka Bangsa Indonesia Jatidiri Paripurna [ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ]

RevKon itu patut dilaksanakan menimbang Catatan Advokat.Syarifuddin Simbolon, SH [http://rayaindonesia.blogspot.co.id/2016/07/uud-1945-tgl18-agustus-1945-adalah.html], sebagai berikut :

1) UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 adalah WUJUD NKRI sebagai Subjek Hukum badan hukum pendukung Hak dan Kewajiban (Rechts persoon).

2) Oleh karena itu menurut Hukumnya, mengubah dan atau mengamandemen UUD 1945 berarti telah mengubah NKRI.

3) Dengan perkataan lain amandemen/perubahan UUD 1999-2002 merupakan
penjajahan atau aneksasi atau invasi atau agressi terhadap NKRI (UUD 1945 tgl.18 Agustus 1945 jo.5 Juli 1959).

RevKon itu pantas digerakkan sebagai konsekuensi logis daripada pasca SOMASI Ke-3 Tanggal 16 September 2016 kepada MPRRI tentang RESOLUSI 4 Juli 2016 Kembali Ke UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959.

RevKon ini penting didukung segenap warga Republik Indonesia guna penyelamatan dan keselamatan negarabangsa Indonesia dari rongrongan kepentingan2 anti Jatidiri Paripuna 9 Pusaka Bangsa Indonesia.

Jakarta, 21 September 2016

Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45),

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

Pembentukan Konstitusi

Pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar pada setiap negara berbeda-beda. Ada yang sengaja dibentuk, ada yang secara revolusi, pemberian dari penguasa, maupun dengan cara evolusi. Dalam hal ini terdapat beberapa pembentukan konstitusi yang antara lain sebagai berikut :
  1. Konstitusi yang pembentukannya sengaja dibentuk berarti pembuatan UUD dilakukan setelah negara tersebut berdiri.
  2. Konstitusi yang pembentukannya secara revolusi berarti pemerintahan yang baru terbentuk dari hasil revolusi membuat UUD setelah mendapat persetujuan rakyat atau dengan cara permusyawaratan.
  3. Konstitusi yang pembentukannya secara pemberian dari penguasa, dalam misalnya, seorang raja memberikan UUD kepada rakyatnya atau jika seorang raja mendapat tekanan dan khawatir akan timbul revolusi sehingga dibuatlah UUD yang dapat membatasi kekuasaan raja.
  4. Konstitusi yang pembentukannya secara evolusi berarti pembuatan UUD didasarkan pada adanya perubahan-perubahan secara perlahan-lahan sehingga UUD yang lama menjadi tidak berlaku lagi.
Macam-macam Konstitusi  pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam yaitu sebagai berikut :
1. Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjabarkan (menjelaskan) kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan undang-undang dasar.
2. Konstitusi tidak tertulis
Konstitusi tidak tertulis, merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi.
Unsur-unsur yang harus dimuat di dalam konstitusi menurut pendapat Lohman (dalam Farida Indrati Suprapto) adalah
  • konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yaitu merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah;
  • konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yaitu merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah;
  • konstitusi sebagai forma regiments, yaitu merupakan kerangka pembangunan pemerintah.
Menurut pendapat dari C.F. Strong (dalam Miriam Budiardjo: 1985), suatu konstitusi dapat bersifat kaku atau bisa juga supel tergantung pada apakah prosedur untuk mengubah konstitusi itu sudah sama dengan prosedur membuat undang-undang di negara yang bersangkutan atau belum. Dengan demikian, sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
  • konstitusi yang bersifat kaku (rigid), hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan;
  • konstitusi yang bersifat supel (flexible), sifat supel disini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.
19
Sep
16

Politik Kebangsaan : Pusaka Bangsa Indonesia Jatidiri Paripurna

Logo Bulat GPA45

Suara Warga

Pusaka Bangsa Indonesia Jatidiri Paripurna

Kepada Yth Kaum Peduli NegaraBangsa, seiring Aksi Pemerintahan Bela Negara
[ http://nusantaranews.co/publikasi-tradisi-permudah-rakyat-melakukan-kontrol-kinerja-pemerintah/ ] dan setelah menyimak aksi Direktorat Sejarah KemDikBud peringati Rapat Raksasa IKADA (kini Silang MoNas) 19 September 1945 di Museum Naskah Proklamasi 18 September 2016, maka kini dirasa perlu sarankan topik Jatidiri Bangsa Indonesia yang fundamental bagi bina karakter negarabangsa dan Strategi Ketahanan Bangsa agar juga berpedoman Pusaka Bangsa Indonesia (2004) sebagai Jatidiri Paripurna yakni :

1) Sang Saka Merah Putih (1292)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1365)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) Undang Undang Dasar (1945)
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai 45 (1988)

Topik diatas relevan dipertautkan dengan 71 tahun Rapat Raksasa IKADA (kini Silang MoNas) pada tanggal 19 September 1945 yaitu unjuk bela Proklamasi Indonesia Medeka 17 Agustus 1945 oleh rakyat Djakarta yang a.l. dipelopori Commite van Actie, Jl Menteng 31 (kini Gedung Joang45) dan sentra2 Patriot Jakarta (PaJak) lain seperti Barisan Banteng, milisi ex PETA, jaringan mahasiswa kedokteran Jl Prapatan 10, kaum Pemuda Senen, dlsb.

Besar harapan kami, dengan menimbang saran diatas, komponen-komponen Agen Pembangunan selalu secara optimal mampu seutuhnya memerdekakan diri beraktualisasi Jatidiri Paripurna tersebut diatas.

Dalam kesempatan ini perlu dirujukkan juga pendapat dari praktisi hukum Advokat Syarifuddin Sihombing SH yaitu a.l. bahwa UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1945 itulah WUJUD NKRI. Jika hendak mengamankan/menjaga keselamatan, keberadaan, kedaulatan NKRI maka BERJUANGLAH AGAR UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1945 tertegakkan/terfungsikan. Menurut Hukum dan Ilmu Hukum, negara itu merupakan subjek Hukum badan hukum (Rechts persoon) yg keberadaanya ada pada UUD nya atau AKTA PENDIRIAN pd perusahaan PT. Tanpa UUD/Akta Pendirian itu TIDAK ADA negara/PT. Itulah antara lain bedanya manusia sebagai subjek Hukum dengan badan hukum. Manusia ada dengan lahirnya raga manusia itu. Sedangkan negara/PT ada apabila ada UUD atau Akta Pendirian (plus syarat2nya). Amandemen UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959 merupakan INVASI, AGRESSI atau Penjajahan terhadap NKRI.

Demikian disampaikan dengan iktikad baik, semoga Suara Warga ini manfaat hendaknya

Jakarta, 17 September 2016

Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA INDONESIA | CANDRA …

research.amikom.ac.id › Home › 2011 › CANDRA PURNAMATranslate this page
by FC PURNAMA – ‎2011 – ‎Related articles

Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, weltanschaung, wereldbeschouwing, wereld en levens …

Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia_pendidikan pancasila …

a32120887.blogspot.com/…/pancasila-sebagai-jati-diribangsa.htmlTranslate this page

Jun 21, 2013 – Peranan Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia. Disusun Oleh : Fityanul Arifin (A32120887). POLITEKNIK NEGERI JEMBER.

BAB II JATI DIRI BANGSA | onli sun – Academia.edu

BAB II BAB II J ATI DIRI BANGSA J ATI DIRI BANGSA INDONESIA INDONESIA TERJADI PERGESERAN TERJADI PERGESERAN JATI DIRI BANGSA …

Pancasila Sebagai Jati diri Bangsa Indonesia – informasi dunia maya

muringkay.blogspot.com/…/pancasila-sebagai-jati-diribangsa.htmlTranslate this page

Oct 8, 2012 – Yang dimaksud jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang didalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi …

You visited this page on 8/27/16.

Sebutkan dan jelaskan 6 pembentuk jati diri bangsa indonesia …

Jul 8, 2015 – Pancasila. Pancasila merupakan landasan falsafah bangsa Indonesia. Ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia ialah Pancasila, semua …

Membangun Jati Diri Bangsa Yang Pancasila Dalam Perspektif …

kesbangpol.banyumaskab.go.id/page/18088/membangun-jati-diriTranslate this page

Drs. SETIA RAHENDRA, MSi. KEPALA KANTOR KESBANGPOL. KABUPATEN BANYUMAS. MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA YANG PANCASILAIS DALAM …

Bahasa sebagai Jati Diri Bangsa – Badan Pengembangan dan …

badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/321Translate this page

Jati diri—atau yang lazim juga disebut identitas—merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Jika ciri khas itu …

You visited this page on 8/27/16.

PANCASILA JATI DIRI BANGSA INDONESIA | Lembaga Pengkajian …

Mar 23, 2009 – BAB I PANCASILA JATIDIRI BANGSA INDONESIA A. Pengantar alam upaya untuk membahas dan memahami Pancasila sebagai jatidiri …

Jati Diri Bangsa Sebagai Perwujudan Pancasila | my words

trisnasunawar.blogspot.com/…/normal-0-false-false-false-in-x-none…Translate this page

Nov 27, 2012 – Makalah ini memuat tentang “Jati Diri Bangsa Sebagai Perwujudan Pancasila” yang secara tidak sengaja diberikan oleh guru kami. Penyusun …

Logo Segilima GPA45

Rapat Raksasa Lapangan Ikada – Wikipedia bahasa Indonesia …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada …

sejarah kita: PERISTIWA SEJARAH LOKAL 19 SEPTEMBER 1945

sejarahkita.blogspot.com/…/peristiwa-sejarah-lokal-19september.ht…Translate this page

Jun 10, 2006 – Pada tgl 19 September 1945 mulai pukul 10.00 pagi bertempat … yaitu berlangsungnya “Rapat Raksasa Ikada” yang penyelenggaraannya …

Rapat Raksasa IKADA – Jakartapedia

jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Rapat_Raksasa_IKADATranslate this page

Satu bulan setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya pada 19 September 1945, Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 …

Sep 3, 2008 – Uploaded by swaramuslim

Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno …

Makna Penting Diselenggarakannya Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

May 20, 2015 – ASTALOG.COM – Dalam rangka memperingati 1 bulan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 19 September 1945 …

Nasionalisme : Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945 | Jakarta 45

Sep 18, 2009 – Peristiwa Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945 Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana …

Arti Penting Rapat Raksasa di Lapangan Ikada Jakarta | Azanul Ahyan

Jan 16, 2016 – Di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi.

Dari Rapat Raksasa Ikada hingga Perobekan Bendera di Surabaya …

news.okezone.com/…/19/…/dari-rapatraksasaikada-hingga-perobe…Translate this page

Sep 19, 2015 – 19 September 1945, terjadi dua momen penting, baik di Jakarta dan ujung … Menilik peristiwa rapat raksasa di Ikada, gelaran itu merupakan …

Rapat Ikada Membulatkan Tekad Untuk Merdeka | Pusaka Indonesia

http://www.pusakaindonesia.org/rapatikada-membulatkan-tekad-untuk-…Translate this page

Sep 13, 2014 – Rapat Raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta terjadi pada 19 September 1945,dipelopori Komite Van Aksi. Lapangan …

Jelaskan makna dari rapat raksasa di lapangan ikada

brainly.co.id › Sekolah Menengah Pertama › IpsTranslate this page

Feb 14, 2014 – Ahirnya pada tanggal 19. September 1945 tiba juga. Sejak pagi hari rakyat yang sudah yakin akan diadakan rapat raksasa tersebut sejak …

Ikada, Rapat Raksasa – Jakarta.go.id • Detail | Encyclopedia

Peristiwa penting pada tanggal 19 September 1945, berupa rapat raksasa di Lapangan Ikada, sekarang jadi Lapangan Monas. Pada waktu itu pemerintah RI …

May 22, 2014 – 3 posts – ‎1 author

Pada tanggal 19 Agustus 1945 para pemuda Jakarta yang dipelopori oleh Komite Aksi Menteng 31 merencanakan menggerakan aksi massa …

May 18, 2013 – a. mengusir jepang dari indonesia b. meyakinkan kepada Jepang bahwa Indonesia telah merdeka c. mengambil alih kekuasaan dari tangan …

aii’s blog: Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

aiisblog.blogspot.com/2009/…/rapatraksasa-di-lapangan-ikada.htm…

May 28, 2009 – Mereka berkumpul di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) dalam rapat akbar pada tanggal 19 September 1945. Rakyat ingin menyatakan …

A r i e f a f r o: Sejarah Jakarta (Rapat raksasa di lap. Ikada)

hidayatramadhan.blogspot.com/…/sejarah-jakarta-rapatraksasa-di-l…

Dec 6, 2011 – ini seputar lapangan ikada sih. Tanggal 19 September 1945 pemerintah mengadakan rapat penting di lapangan Ikada. itu merupakan bukti …

BLOG SEJARAH UM: PERTEMUAN KETIGA

historianum.blogspot.com/2010/03/pertemuan-ketiga.html

Mar 5, 2010 – Pada tanggal 5 September 1945, di Yoyagyakarta Sri Sultan … Rapat raksasa Ikada diselenggarakan pada tanggal 19 September 1945 dan …

Jun 23, 2016 – Rapat raksasa di Lapangan IKADA terjadi pada tanggal 19 September 1945. Tujuan dari rapat di lapangan IKADA adalah mempertemukan …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada – Catatan-Catatan Anton DH …

anton-djakarta.blogspot.com/…/rapatraksasa-lapangan-ikada.html

Nov 22, 2011 – Mengungkap Rapat Ikada : Ketika Tan Malaka Menguji Kekuatan Sukarno Peristiwa Lapangan Ikada 19 September 1945, bukan semata-mata …

Rapat Raksasa DiLapangan Ikada | Buih Kata

buihkata.blogspot.com/2014/…/rapatraksasa-dilapangan-ikada.htm…

Rapat Raksasa Dilapangan Ikada. Rapat Raksasa Ikada terjadi pada tanggal 19 september 1945 dilapangan Ikada (lapangan monas). Latar belakang Rapat …

NO_K@: SEJARAH

zizkagusmidarti.blogspot.com/2011/11/sejarah_13.html

Nov 13, 2011 – Makna yang sangat besar pada Rapat raksasa di Lapangan Ikada : a. … Pada tanggal 19 september 1945 segelintir orang belanda bekas …

Dukungan Spontan Terhadap Proklamasi | All About Our World

jihanryanandha.blogspot.com/…/dukungan-spontan-terhadap-prokl…Translate this page

Feb 6, 2012 – Pada 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap negara … dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

sejarahuntukkemanusiaan: PERISTIWA IKADA

belajarsejarahuntukkemanusiaan.blogspot.com/…/materi-kelas-xii-i…Translate this page

Feb 9, 2012 – RAPAT SAMUDRA TANGGAL 19 SEPTEMBER 1945 DI … tersebut maka diputuskanlah untuk mengadakan rapat raksasa di Lapangan Ikada …

Komite van aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan | Guru Sejarah

http://www.gurusejarah.com › Sejarah Kemerdekaan › Sejarah Kls XITranslate this page

Pada 2 September 1945 memberbagi dukungan terhadap negara kesatuan RI … dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

Yang Terlupakan: Rapat Raksasa Tambaksari (21 September 1945)

Menurut Soemarsono, sebelum tanggal 19 September 1945, Aidit datang ke … Rapat Raksasa di Lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945 …

Kantor Berita ANTARA peringati 70 tahun Rapat Raksasa Ikada …

Sep 19, 2015 – Salah satu adegan film rapat Raksasa Ikada, yang diputar di Galeri Foto … Rapat Raksasa Lapangan Ikada pada 19 September 1945.

“Rapat Raksasa Ikada” Bangkitkan Nasionalisme & Patriotisme …

Sep 20, 2015 – Jakarta, Aktual.com — Pagi-pagi sekali sejak pukul 05.00 WIB pada 19 September 1945 para pemuda telah mendatangi Lapangan Ikada …

Peringatan Rapat Raksasa Ikada – Memoir Princesse

memoirprincesse.livejournal.com/60581.htmlTranslate this page

Peringatan Rapat Raksasa Ikada. Sep. 20th, 2010 at 11:02 PM … Pada tanggal 19 September 1945 pukul 10.00 pagi bertempat di Gedung KNIP Lapangan …

[PDF]Rapat raksasa di lapangan IKADA 19 September 1945 pemuda dan …

lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20156796.pdfTranslate this page

Perpustakaan Universitas Indonesia >> UI – Skripsi. (Membership). Rapat raksasa di lapangan IKADA 19 September 1945 pemuda dan masalahnya. Hairkoto …

Rapat raksasa IKADA, 19 September 1945: (mengkaji hikmah dan …

https://books.google.com/…/Rapat_raksasa_IKADA_19_SeptemberTranslate this page

Rapat raksasa IKADA, 19 September 1945: (mengkaji hikmah dan daya getarnya terhadap perjuangan untuk menegakkan, mengisi dan mewujudkan cita-cita …

Catalog Record: Rapat raksasa IKADA, 19 September 1945 :… | Hathi …

Rapat raksasa IKADA, 19 September 1945 : (mengkaji hikmah dan daya getarnya terhadap perjuangan untuk menegakkan, mengisi dan mewujudkan cita-cita …

Rapat Raksasa Ikada, 19 September 1945 : mengkaji hikmah dan …

Rapat Raksasa Ikada, 19 September 1945 : mengkaji hikmah dan daya getarnya terhadap perjuangan untuk menegakkan, mengisi dan mewujudkan cita-cita …

Rapat raksasa menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI di lapangan …

onesearch.perpusnas.go.id/…/IOS2789-oai:dev2.pnri.go.id:kepusta…

Perpustakaan Nasional RI 2006-05-06 12:47:29 Rapat raksasa menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI di lapangan Ikada Jakarta 19 September 1945 …

Presiden Soekarno pada rapat raksasa di lapangan Ikada tgl. 19 …

onesearch.id/Record/IOS1-INLIS000000000110444Translate this page

Presiden Soekarno pada rapat raksasa di lapangan Ikada tgl. 19 September 1945 untuk menjambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saved in: …

Kebulatan Tekad Rapat Raksasa Ikada has 0 reviews: Published 1987 by Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 75 pages, Paperback.

“Selamat Datang di Website SD Plus Hang Tuah 1 Jakarta”. Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945. 11.24 Sejarah. An error occurred.

Citra Anggraini: PERISTIWA KEMERDEKAAN INDONESIA

canggraini.blogspot.com/…/peristiwa-rengasdengklok-peristiwa.ht…

Aug 2, 2013 – Pada tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, kalangan pemuda ….. Rapat raksasa di Lapangan Ikada pada tanggal 19 September …

Perayaan Sebulan Proklamasi: Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

kangroedy.blogspot.com/…/perayaan-sebulan-proklamasi-rapat.ht…

Sep 23, 2010 – Pada 19 September 1945, dihelat rapat raksasa di lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta)—kini lapangan luas di pojok timur Monas—untuk …

Ahok Pimpin Upacara Rapat Raksasa Ikada di Irti Monas – Poskota …

poskotanews.com/…/19/ahok-pimpin-upacara-rapatraksasaikada-…

6 hours ago – Peringatan rapat raksasa Ikada dilakukan setiap tanggal 19 September. Pada tahun 1945, para pemuda dan mahasiswa menjadi penggerak …

AMIN HIDAYAT CENTER: DUKUNGAN TERHADAP PROKLAMASI

aminhidayatcenter.blogspot.com/…/dukungan-terhadap-proklamasi…

Mar 27, 2013 – Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden … diambil dari rapat raksasa di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945:.

(3) Rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 merupakan bukti dan perwujudan yang nyata bahwa Negara dan Pemerintahan …

Aster Kasdam Jaya Hadiri Peringatan Rapat Raksasa IKADA | Tentara …

http://www.tniad.mil.id › Kotama › Kodam Jaya

Sep 20, 2014 – “Peristiwa penting pada tanggal 19 September 1945 ini, berupa rapat raksasa di Lapangan Ikada, sekarang jadi Lapangan Monas.

Kebulatan tekad rapat raksasa IKADA / peristiwa 19 September 1945 …

nla.gov.au/anbd.bib-an7156309

1987, Indonesian, Book, Illustrated edition: Kebulatan tekad rapat raksasa IKADA / peristiwa 19 September 1945. Get this edition …

proklamasi dan terbentuknya nkri – forum sejarah/ips terpadu

widhisejarahblog.blogspot.com/…/proklamasi-dan-terbentuknya-nk…

Oct 11, 2010 – Rapat Raksasa di Lapangan Ikada,. Pada tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada diselenggarakan rapat untuk menyambut proklamasi …

Video Pembelajaran IPS Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada …

videolagu.mobi/video?…Video%20Pembelajaran%20IPS%20Peristi…

Video Video Pembelajaran IPS Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945 3GP, MP4, FLV, HD Free Download – Download Video Video …

PDS berdiri sejak 2001 dengan prinsip; ‘Damai Negeriku, Sejahtera Bangsaku’ Ijin Parpol … Rapat Raksasa di Stadion Ikada dan Kelanjutan Perjuangan …. Rapat raksasa 19 September 1945 selain membangkitkan semangat rakyat, juga …

Sukses Ujian Nasional SD/MI 2014 – Page 202 – Google Books Result

Drs. Joko Untoro, ‎Sandy Fahamsyah, S.Si, ‎Endro W. S.Si – 2013 – ‎Education

19. 20. 22. 23. 21. Pembahasan: Fatmawati adalah istri Presiden 24. … B Pembahasan: Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat …

Knowledge is Powerful: Dukungan Spontan Terhadap Proklamasi …

anfaleseven.blogspot.co.id/…/dukungan-spontan-terhadap-proklam…

Sep 16, 2012 – Pada 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap negara … dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945.

Sep 20, 2015 – GFJA Putarkan Film “Rapat Raksasa IKADA 1945″. Minggu … 70 Tahun Peristiwa Rapat Raksasa Ikada yang jatuh pada 19 September 1945.

maulidya lestari

maulidyalestari.blogspot.com/

Mar 20, 2012 – Rapat Raksasa Dilapangan Ikada. tanggal 19 september 1945 diselenggarakan rapat di Lapangan Ikada (sekarang lapangan monas). Rapat …

Sep 18, 2015 – Pada tanggal 19 September 1945, ribuan rakyat berkumpul untuk memperingati … Rapat Raksasa Lapangan Ikatan Atletik Djakarta (Ikada) di …

Kawanan Tan Malaka dan Aksi Penggelapan 19 September – m.jpnn …

m.jpnn.com/…/Kawanan-Tan-Malaka-dan-Aksi-Penggelapan-19S

2 days ago – 19 SEPTEMBER 1945. Saat kaum republiken menggelar rapat raksasa di Lapangan Ikada, sekelompok orang melakukan aksi penggelapan …

Yuk, bertualang ke museum di Jakarta – Google Books Result

2011 – ‎Museums

… persiapan kemerdekaan rapat raksasa IKADA. Lainnya, divisualkan dalam bentuk diorama. Diorama Bung Karno berpidato pada tanggal 19 September 1945 …

Sep 21, 2015 – Sep 21, 2015 11:59. SHARE. Facebook · Twitter. Ilustrasi rapat Ikada. … dalam mengenang 70 tahun rapat raksasa Ikada 19 September 1945 …

Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial – Page 19 – Google Books Result

Pada 19 September 1945, para pemuda mengerahkan massa untuk menghadiri rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta yang dihadiri oleh presiden dan wakil …

Menguak misteri sejarah – Page 145 – Google Books Result

Asvi Warman Adam – 2010 – ‎Historiography

Setamat SMP di Cirebon ia libur panjang puasa akhir Juli 1945 di rumah … rapat raksasa di Ikada (sekarang lapangan Monas) tanggal 19 September 1945. Dok …

Pemda DKI Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA – Warta DKI

wartadki.com/berita-3813-pemda-dki-upacara-peringatan-hari-rapa

Kategori DKI Jaya | Senin, 21 September 2015 , 11:29:44 WIB | Penulis. … pendiri bangsa saat digelar Rapat Raksasa IKADA pada 19 September 1945 lalu.

Feb 11, 2016 – Pada tanggal 19 September 1945, dilangsungkan rapat raksasa di Lapangan Ikada-Jakarta. Rapat itu terlaksana atas prakarsa dari para …

Foke Pimpin Peringatan Rapat Ikada Di Monas – Kompas.com

megapolitan.kompas.com/…/19/…/Foke.Pimpin.Peringatan.Rapat.I

Sep 19, 2012 – Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pertama kali digelar pada 19 September 1945. Penyelenggaraan rapat dipersiapkan dan dilaksanakan …

Sejarawan Belanda Harry Poeze jadi Pembicara Peringatan Peristiwa …

harianhaluan.com/…/sejarawan-belanda-harry-poeze-jadi-pembicar…

4 days ago – … jadi Pembicara Peringatan Peristiwa 19 September 1945 di Jakarta … Rapat Raksasa 19 September 1945 di Lapangan Ikada Jakarta.

Θ Rapat raksasa IKADA 19 September 1945 Θ : Sumber: 50 Tahun Indonesia Merdeka September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas …

Video Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September …

wapwonz.xyz/video-peristiwa-rapatraksasa-di-lapangan-ikada19september1945.ht…
Video Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945 Free Download 3GP, MP4, HD, AVI, MKV, FLV, Free Download Peristiwa Rapat …

Sep 19, 2014 – Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat dan …

Peristiwa-Rapat-Raksasa-di-Lapangan-Ikada-19-September-1945 …

tel1winner.com/…/index.php?…RapatRaksasaIkada19Septemb

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945. Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung …

Book Title : Rapat raksasa IKADA 19 September 1945 ♧ Name Author : R. Soeprapto ♢Text Language : id Sentences ∞ Launching : 1986 ◊ Info ISBN Link : …

Ebook Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945 as PDF Download …

http://www.download4referencebook.com/…/rapatraksasaikada19septTranslate this page

Book Title : Rapat raksasa IKADA 19 September 1945 ♧ Name Author : R. Soeprapto ♢Text Language : id Sentences ∞ Launching : 1986 ◊ Info ISBN Link : …

Rapat Ikada, Ahok: Harus Ada Tokoh Yang Tak Munafik …

nusantaranews.co/rapatikada-ahok-harus-ada-tokoh-yang-tak-mun…

3 hours ago – Peringatan rapat raksasa Ikada dilakukan setiap tanggal 19 September. Pada tahun 1945, para pemuda dan mahasiswa menjadi penggerak …

Sep 19, 2013 – Rapat raksasa Ikada, 19 September 1945, sebagai manifestasi, Persatuan dan Kebulatan Tekad Bangsa Indonesia, mengisi kemerdekaan …

2. Rapat raksasa di lapangan Ikada (19 September 1945). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, pada 19 …

Berikut kejadian kejadian yang terjadi tanggal 19 September. 1926 – Peresmian … 1945 – Penyelenggaraan Rapat Raksasa di Lapangan IKADA (Gambir).

Sep 19, 2015 – 19 September adalah hari ke-262 (hari ke-263 dalam tahun kabisat) dalam … 1945 – Penyelenggaraan Rapat Raksasa di Lapangan IKADA.

PERISTIWA IKADA oleh Koes Pratomo Wongsoyudo – Pandji …

pandji.com/ikada/Translate this page

Apr 18, 2010 – di Gedung Bacterioral Institue , pada tgl 15 Agustus 1945 ,yaitu : … Rapat ini akan diadakan pasda tgl 19 September `45 ,di lapangan IKADA yang … sekali ini, mengeluarkan keputusan menentang Rapat Raksasa di Ikada.

Koleksi Diorama Museum Penerangan TMII

muspen.kominfo.go.id/…/216-koleksi-diorama-museum-peneranga…Translate this page

5. RAPAT RAKSASA DILAPANGAN IKADA. Dengan gagah berani dan semangat pantang menyarah juru film dan juru foto, pada tanggal 19 September 1945 …

betawi dan proklamasi – Kampung Betawi

kampungbetawi.com/tabe-2/betawi-dan-proklamasi/Translate this page

Pemuda Betawi, Mufreni Mu’min, pada tanggal 19 September 1945 menggelar rapat raksasa menyambut kemerdekaan di lapangan Ikada. Semua rakyat …

Rangkuman IPS Sejarah Kelas 8 smt 2 – Scribd

Untuk merealisasi janji tersebut, maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang ….. adanya rapat raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945, di Surabaya tepatnya di …

Universitas Jember Harry A. Poeze : Yakin Makam Tan Malaka di …

Pada masa-masa menjelang dan sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, Tan Malaka … Soekarno saat rapat raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945.

Sejarah Dinomorduakan | Republika Online

2 hours ago – Diskusi mengenai peristiwa Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) merupakan … dalam peristiwa 19 September atau rapat raksasa di Lapangan Ikada.

Historia | Kronika September

historia.id/kronikaTranslate this page

19 September 1945. atas prakarsa pemuda-mahasiswa diselenggarakan Rapat Raksasa Ikada sebagai suatu pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan …

Tan Malaka, Agustus 1945 dan Revolusi Indonesia | Tan Malaka …

tanmalaka.id › Serba-SerbiTranslate this page

Aug 23, 2016 – Tan Malaka juga aktif di balik Rapat Raksasa 19 September 1945 di Lapangan Ikada (Lapangan Banteng). Rapat rakyat Jabodetabek dihadiri …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945

Jun 24, 2016

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945.

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 by …

cyberspaceandtime.com/?k1yrzJoGqP0.videoTranslate this page

Feb 29, 2016 – Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan …

peristiwa rapat raksasa di lapangan ikada 19 september 1945 – WN …

https://search.wn.com/?…rapat+raksasaikada+19+september+194Translate this page

Perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari peristiwa Rapat Raksasa di lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) 68 …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 …

id.popularvideos.top/watch/r2zKK0ht1CETranslate this page

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 video. dari milyaran gunawan arfahsyad 3 years ago. 822 views. 1 suka 0 tidak suka.

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945

tinytu.be/w/FuW6m9XeYMcTranslate this page

Title: Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945. Views: 176 Like: 0 Dislike: 0. Duration: 3:18 Published: 2 years ago Author: channel

Rapat-raksasa-di-lapangan-ikada-pada-19-september-1945

Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945 This channel specifically for sharing of the history of Indonesia and the world that is solely to make …

About: Rapat Raksasa Lapangan Ikada – dbpedia-id

id.dbpedia.org/page/Rapat_Raksasa_Lapangan_IkadaTranslate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada …

Pengesahan APBD Tak Dapat Ditandatangani Plt Gubernur

Senin, 19 September 2016 | 14:56 WIB | Megapolitan … peringatan Hari Rapat Raksasa Ikada di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).

Rapat raksasa di lapangan ikada – Dig Sites Value

getdigsitevalue.net/w/rapatraksasa-di-lapangan-ikadaTranslate this page

Nasionalisme : Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945 -. Sep 18, 2009 · Bagaimana pengaruh rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September …

Download Lagu Dan Hiburan Indonesia Peristiwa Rapat Raksasa Di …

indonesiandj.com/…/lagu-dan-hiburan-indonesia-peristiwa-rapatraTranslate this page

Download Lagu Lagu Dan Hiburan Indonesia Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945.Mp3 Download Full Album Gratis Terbaru 2016.

“Bung Karno dalam Rapat Raksasa Lapangan Ikada 19 September …

May 15, 2014 – “Bung Karno dalam Rapat Raksasa Lapangan Ikada 19 September 1945” karya Herri Soedjarwanto (2014).. baca kisah sejarahnya di …

Play – Peristiwa-rapat-raksasa-di-lapangan-ikada-19-september-1945

play.tojsiab.com/azF5cnpKb0dxUDAzTranslate this page

Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan sejumlah pemuka …

Adhi on Twitter: “Penampakan Tan Malaka di Rapat Raksasa 19 …

Penampakan Tan Malaka di Rapat Raksasa 19 September 1945 di Lapangan IKADA cc: @GhaziiTApic.twitter.com/tOjNw28IsG. Retweets 2; Like 1; Fauzan …

Jelaskan makna yang dapat diambil dari rapat raksasa dilapangan …

gurupintar.com › Forums › Pelajaran › IPS

Aug 2, 2015 – … dari rapat raksasa dilapangan ikada 19 september 1945: mempertemukan pemerintahan republik indonesia dengan rakyat indonesia. rapat …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945

tubidy.so/…/peristiwa-rapatraksasa-di-lapangan-ikada19septembeTranslate this page

Download Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 video as HD, mp4 & 3gp from Tubidy.

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945

youtube5download.top/convert.php?v=k1yrzJoGqP0

youtube.com/watch?v=k1yrzJoGqP0 Convert & Download Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 Youtube video in MP3, FLV, MP4, …

Lagu Dan Hiburan Indonesia Peristiwa Rapat Raksasa, Download mp3 for free on … Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945.

Bupati : Semangat Hari Rapat Raksasa Ikada Tidak Boleh Mati

beritapulauseribu.com/…/berita-bupati–semangat-hari-rapatraksas

Sep 21, 2015 – Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945 seyogyanya dimaknai dengan khidmat dan spirit pantang menyerah. “Semangat Ikada tidak boleh …

Kebulatan tekad rapat raksasa IKADA (eBook, 1987) [WorldCat.org]

http://www.worldcat.org/title/kebulatan…rapatraksasaikada/…/64424644…Translate this page

Kebulatan tekad rapat raksasa IKADA. [Jakarta Raya (Indonesia). Dinas Museum … Federation, December 2002. Responsibility: peristiwa 19 September 1945.

Call Number. UDC: 93;DDC: 959.803. impresum. Jakarta [id] : Pemprov DKI Jakarta. Dinas Museum dan Sejarah, 1997. Deskripsi. xiii, 75 hlm.: ilus.; 21 cm.

10 hours ago – Peristiwa 1926 – Peresmian Stadion San Siro di Milan. 1945 – Penyelenggaraan Rapat Raksasa di Lapangan IKADA (Gambir). 1945

Sep 19, 2015 – HARI ini 70 tahun yang lampau, terlecut dua peristiwa monumental yang jadi bagian penting sejarah republik ini. 19 September 1945, terjadi …

Foke: Rapat Raksasa Ikada Jadi Momentum Kebangkitan Jakarta

indonesiarayanews.com/…/19/…/news-politik-keamanan-09-19-201…Translate this page

Sep 19, 2012 – IRNewscom | Jakarta: SEJARAH mencatat rapat raksasa di Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945. Saat itu Presiden Soekarno …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada ~ Kelas-reguler-siang-stiemb – Kuliah …

kelas-reguler-siang-stiemb.kuliah-karyawan.id/…/RapatRaksasa-La…

Rapat Raksasa Lapangan Ikada, Kelas-reguler-siang-stiemb … proklamasi kemerdekaan Di, 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori.

RakyatMerdeka Online – Bingkisan untuk Bang Foke

Sep 24, 2007 – … pesan Kejuangan�45 yang strategik bagi Bina Patriot Bangsa dari Peringatan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945 sebagai berikut :

Rapat Raksasa Lapangan Ikada | www.kota-probolinggo.web.id …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Mengenang Kembali Rapat Raksasa Ikada. [Opini]. Mengenang … Jepang terhadap rakyat yang dilakukan pada 19 September 1945. Apakah yang kami dapat …

Dari Rapat Raksasa Ikada hingga Perobekan Bendera di Surabaya …

news.babe.co.id/4131795Translate this page

Sep 19, 2015 – HARI ini 70 tahun yang lampau, terlecut dua peristiwa monumental yang jadi bagian penting sejarah republik ini. 19 September 1945, terjadi …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada ~ Tempat-wisata-seluruh-negara …

tempat-wisata-seluruh-negara.unija.ac.id/…/Rapat-Umum-Ikada_10…

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Rapat Raksasa Dilapangan Ikada – Free HD video download – hdking …

hdking.me/video/rapatraksasa-dilapangan-ikada

Rapat Raksasa Dilapangan Ikada – Video Download. Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945. by swaramuslim. IMS – Rapat raksasa di …

Lapangan Ikada – Cangkok

cangkok.co.uk/…/search.php?…lapangan%20ikada

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada …

Politik Indonesia – Nusantara > Peringatan Rapat Ikada Digelar di …

politikindonesia.com/index.php?k=nusantara&i…RapatIkada

Sep 20, 2010 – Politikindonesia – Hari ini, Senin (20/09) Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) memimpin rapat raksasa Ikada 19 September 1945 di …

Lagu Dan Hiburan Indonesia Peristiwa Rapat Raksasa Di … – Music

autonet.club/…/lagu-dan-hiburan-indonesia-peristiwa-rapatraksasa

Free Download Mp3 Lagu Dan Hiburan Indonesia Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945. We don’t retailer information on our web …

Sep 22, 2015 – Bupati Pulau Seribu Menjadi Inspektur Upacara Rapat Raksasa Ikada … 70 tahun Hari Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945, seyogyanya …

Foto Rapat Raksasa di Lapangan Ikada – Sistem Registrasi Koleksi …

cagarbudaya.kemdikbud.go.id/…/Foto-RapatRaksasa-di-Lapangan…

Fungsi Koleksi, : Umur Koleksi, : Pada tanggal 19 September 1945 diadakan rapat raksasa di Lapangan Ikada yang dihadiri oleh Presiden Soekarno …

Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945 …

Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945 – Vido1 is the best way of watch share upload download videos. We provide the best quality …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada pusat-ensiklopedi-bebas-q.unkris.my …

pusat-ensiklopedi-bebas-q.unkris.my.id/…/Rapat-Umum-Ikada_10…

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Upacara Mempringati Hari Rapat Raksasa IKADA di Halaman Kantor …

jakartafire.net/…/upacara-mempringati-hari-rapatraksasaikada-di-…Translate this page

Sep 21, 2015 – Upacara Mempringati Hari Rapat Raksasa IKADA di Halaman Kantor … tahun lalu, yaitu Rapat Raksasa IKADA tanggal 19 September 1945 di …

Rapat Raksasa Ikada, Peringatan Tahunan Jakarta – Detik.com

news.detik.com/…/rapatraksasaikada-peringatan-tahunan-jakartaTranslate this page

Sep 20, 2010 – Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pertama kali digelar pada 19 September 1945. Penyelenggaraan rapat dipersiapkan dan dilaksanakan …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada Sombu-village – Konsultan …

sombu-village.konsultan-pendidikan.web.id/…/RapatRaksasa-Lapa…Translate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Lagu Dan Hiburan Indonesia Peristiwa Rapat Raksasa – Download …

musiclagubaru.xyz/…/lagu-dan-hiburan-indonesia-peristiwa-rapatr

LAGU DAN HIBURAN INDONESIA Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945. Download dan simpan Lagu Lagu Dan Hiburan Indonesia …

Dialog Kebangsaan Ikada, Tan Malaka Syuhada dan Waliyullah …

beritasumbar.com › NasionalTranslate this page

Rapat raksasa lapangan Ikada dalam rangka memperingati satu bulan … Harry Poeze jadi Pembicara Peringatan Peristiwa 19 September 1945 di Jakarta.

Rapat Raksasa Lapangan Ikada ~ Sosial ~ Pusat Jurnal Bebas

profesor.sosial.org/…/RapatRaksasa-Lapangan-Ikada_100112_prof…Translate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada ~ z.karya.us ~ Pusat Ensiklopedi Dunia

z.karya.us/…/RapatRaksasa-Lapangan-Ikada_100112_z-karya.htm…Translate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada ~ 17-februari.stti.ac.id ~ Pusat Studi …

17-februari.stti.ac.id/…/RapatRaksasa-Lapangan-Ikada_100112_stt…Translate this page

Lapangan Ikada Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi, dengan dipelopori para … Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta pada tanggal 19 September 1945 …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada burundi.gilland.asia Pusat …

burundi.gilland.asia/…/RapatRaksasa-Lapangan-Ikada_100112_stt…Translate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada ~ Indonesian Encyclopedia ~ S1 …

s1-farmasi.kurikulum.org/…/rapat-umum-IKADA_100112_s1-far…Translate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada Cayene – Fantasi Indonesian …

cayene.fantasi.biz/…/RapatRaksasa-Lapangan-Ikada_100112_stti_…Translate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945, saat Sukarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di Lapangan Ikada dalam …

Rapat Raksasa Lapangan Ikada | Kendal – Kpt | Free Encyclopedia

kendal.kpt.co.id/…/RapatRaksasa-Lapangan-Ikada_100112_stieni…Translate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada, Kendal – Kpt. Di Lapangan Ikada dalam rangka memperingati bulan, Djakarta Jakarta pada tanggal 19 September 1945.

Rapat Raksasa Lapangan Ikada ~ www.neptunus.web.id …

http://www.neptunus.web.id/…/Rapat-Umum-Ikada_100112_unkris_nept…Translate this page

Rapat Raksasa Lapangan Ikada, http://www.neptunus.web.id. Rapat … pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi.

AGENDA ACARA GFJA SABTU, 19/9/2015 | Mosista Pambudi | LinkedIn

Sep 18, 2015 – AGENDA ACARA GFJA SABTU, 19/9/2015 … mengenang 70 tahun peristiwa Rapat Raksasa Ikada yang terjadi pada 19 September 1945.

Rapat Raksasa 19 September 1945 | Yunieka

yunieka.blogspot.hk/2007/…/rapatraksasa19september1945.htm…

Sep 13, 2007 – Film ini merupakan sebagian footage dari film yang dibuat oleh Berita Film Indonesia (BFI) sebagai news reel pada tanggal 19 September …

1945. Penyelenggaraan Rapat Raksasa di Lapangan IKADA (Gambir). 1945. Insiden Hotel … Sosial Budaya — Senin, 19 September 2016 | 11:24. Kecemasan …

Indonesia Trending Topics – News Detail Page – Ahok Sebut Akar …

jakarta-jakarta.com/…/ahok-sebut-akar-masalah-bangsa-adalah-kor…

Dia membahasnya ketika menjadi inspektur dalam upacara Hari Rapat Raksasa Ikada tahun 2016 di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta Pusat, Senin (19/9).

Menurutnya 19 September merupakan sebuah refleksi perjuangan… … pemuda yang mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada yang sekarang disebut … ujar Triana dalam Dialog Kebangsaan Peristiwa 19 September 1945, Massa Aksi …

Direct Download Ims Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada Mp4, Mp3 …

girlviral.com/video/search/?q=ims–rapatraksasa-di-lapangan-ikada
Video Pembelajaran IPS Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945, Title: Video Pembelajaran IPS Peristiwa Rapat Raksasa di …
http://regional.kompas.com/read/2016/09/19/15371791/aparat.kembali. … Rapat Raksasa Ikada tahun 2016 di Lapabgan Eks Irti Monas, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016). … Nibras Nada Nailufar Berebut kaos di acara rapat akbar Forum RT/RW …. peristiwa pertempuran hebat di Surabaya pada 19 September 1945 silam, …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945. Download Play … Peristiwa Surabaya 10 Nopember 1945. Download Play …

Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945

wapitu.net/…/peristiwa_rapat_raksasa_di_lapangan_ikada_19_septe

Download Video Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945 Dengan Format MP4 3GP FLV WEBM Gratis.

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945

wapwon.cc/video/…RapatRaksasa-di…Ikada19Septe/k1yrzJoGqP…Translate this page

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945. Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 Free …

Aug 30, 2014 – Play, watch and download Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 video (Duration: 03:18), you can convert to mp3, …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 Free …

Aug 30, 2014 – Play, watch and download Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945 video (Duration: 03:18), you can convert to mp3, …

Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945 Mp3 …

lagumedia.com/…/peristiwa-rapatraksasa-di-lapangan-ikada19sepTranslate this page

Terimakasih Telah Mendownload Lagu Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945 Mp3 Download, Untuk Melihat Lagu Lainnya silahkan …

LAGU DAN HIBURAN INDONESIA PERISTIWA RAPAT RAKSASA DI …

Free Download Album Mp3 Lagu Dan Hiburan Indonesia Peristiwa Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada 19 September 1945 Gratis hanya di http://www.stafaboy.com, …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945

wapmon.com › VideosTranslate this page

Sep 3, 2008 – Kabinet pertama (Presidensiel) baru terbentuk pada tanggal 5 September 1945 dimana Bung Karno bertindak selaku perdana menteri dan …

Download Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September …

movies.forumspotz.net/…rapatraksasaikada19september1945/…Translate this page

Click Here To Join Our BBM Channel For Latest News & Entertainment Updates – C002A1CB3. Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September …

Peristiwa Rapat Raksasa di Lapangan Ikada 19 September 1945

youtube-downloader-mp3.com/watch-peristiwa-rapatraksasa-di-lap…Translate this page

Sejarah Bung Karno & Indonesia · Sejarah Indonesia: 17 Abad Kekuasaan di Nusantara · Kumpulan Dokumentasi Sejarah Indonesia · JOKOWI “Habibie …








15
Sep
16

Bina Karakter : Berjoang Unjuk Misi Negara (BUMN)

IMG-20160217-WA059

Suara Warga

Berjoang Unjuk Misi Negara (BUMN)

Kepada Yth Pimpinan BUMN se Indonesia, seiring Aksi Pemerintahan Bela Negara
[ http://nusantaranews.co/publikasi-tradisi-permudah-rakyat-melakukan-kontrol-kinerja-pemerintah/ ] dan setelah dengan seksama menyimak beberapa suara keprihatinan kelolaan BUMN oleh Pimpinan FSP BUMN Bersatu, maka dirasa perlu sarankan topik Jatidiri Bangsa Indonesia yang fundamental bagi pembangunan karakter bangsa dan Strategi Ketahanan Bangsa, untuk dapat dipedomani oleh Pengurus dan Karyawan BUMN se Indonesia, seperti Pusaka Bangsa Indonesia (2004) sebagai berikut :

1) Sang Saka Merah Putih (1292)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1365)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) Undang Undang Dasar (1945)
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai 45 (1988)

Topik diatas relevan dipertautkan dengan
71 tahun Rapat Raksasa IKADA (kini Silang MoNas) pada tanggal 19 September 1945 yaitu unjuk bela Proklamasi Indonesia Medeka 17 Agustus 1945 oleh rakyat Djakarta yang dipelopori Commite van Actie dari Jl Menteng 31 (kini Gedung Joang45).

Besar harapan kami, dengan menimbang saran diatas, BUMN se Indonesia juga berbekal kinerja sebagai komponen Agen Pembangunan yang senantiasa Berjoang Unjuk Misi Negara secara optimal sehingga mampu memerdekakan diri dari variasi tindakan2 mengarah kerugian negara.

Demikian disampaikan dengan iktikad baik, semoga suara warga ini dipertimbangkan sebagaimana baiknya, sekaligus nyatakan bahwa GPA45 siap bekerjasama dengan FSP BUMN Bersatu.

Jakarta, 15 September 2016

Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45),

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Bina Karakter Bangsa

Pembinaan

KARAKTER BANGSA

I. PENDAHULUAN

1. Konstatasi Masalah/Latar Belakang

Sejak tahun 1997 bangsa Indonesia mengalami krisis moneter yang mewabah menjadi krisis multidimensional, yang bermuara pada krisis moral, krisis kepercayaan diri, sehingga merasa malu menunjukkan apalagi memamerkan jatidiri sebagai bangsa Indonesia. Imij yang berkembang dalam masyarakat luas, bahkan masyarakat internasional, bahwa Indonesia adalah negara yang terkorup di dunia, bahwa Indonesia merupakan sarang teror, bahwa Indonesia merupakan negara yang kacau, tidak aman sehingga perlu dihindari dari berbagai kegiatan; dan masih banyak lagi predikat yang mengerikan ditumpahkan kepada bangsa Indonesia. Mengapa sampai terjadi semacam ini.

Sudah saatnya kita secara jujur mencoba untuk mengetahui mengapa sampai terjadi hal tersebut. Suatu dugaan yang dapat dipercaya bahwa kita dewasa ini tidak mengenal lagi siapa diri kita, sehingga tidak memiliki suatu pegangan dalam bersikap dan bertingkah laku, khususnya dalam menghadapi globalisasi yang sedang melanda dunia. Ibarat suatu bahtera di tengah lautan, tidak memahami bahtera yang kita kemudikan, tidak mengetahui kemampuan dan sifat-sifat bahtera yang kita ada di dalamnya, sehingga tidak memiliki gambaran bagaimana membawa bahtera ini dalam mengarungi samudra dan dalam menghadapi gelombang yang menerpanya.

Bila kita tengok sejenak perkembangan sejarah bangsa sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, suatu ketika kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia sebagai akibat prestasi dan penghargaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, bangsa Indonesia pernah mengalami masa-masa di mana bangsa Indonesia diperhitungkan dalam percaturan dunia. Gerakan non-blok yang merupakan suatu gerakan untuk mengimbangi tarikan ke kanan dan ke kiri dilahirkan di Indonesia. Prestasi puncak perbulutangkisan dimulai sejak masa itu. Bila kita berkunjung ke Timur Tengah, bila mengatakan dari Indonesia segera di kenal negara yang dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Soekarno, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan pada masa itu.

Pada masa pemerintahan presiden Soeharto banyak pula prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan. Income per capita dapat ditingkatkan sehingga mencapai sekitar $ 1000.- dari sekitar $ 100.- dalam waktu sekitar 30 tahun. Bangsa Indonesia mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Pada waktu pemerintahan presiden Soeharto bangsa Indonesia dapat meraih medali emas dalam olimpiade dunia, bahkan di kawasan Asia Tenggara bangsa Indonesia diperhitungkan sebagai pimpinannya. Namun sekali lagi mengapa memasuki abad ke 21 bangsa Indonesia demikian terpuruk sehingga tidak berani untuk menunjukkan jatidirinya.

Apakah hal ini merupakan sisa-sisa peninggalan masa penjajahan yang memandang rendah terhadap dirinya sendiri, dan memuja-muja pihak lain yang dinilainya lebih hebat. Minderwaardigheidscomplex masih merasuk dalam diri bangsa Indonesia, sehingga semboyan yang selalu didengung-dengungkan oleh Presiden Soekarno :”ini dadaku, mana dadamu,” sudah hilang dari perbendaharaan budaya bangsa. Bukti menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih lebih mengagung-agungkan budaya, sistem, dan pola tata-laku kehidupan berbangsa dan bernegara dari negara lain. Kita mengimpor dengan serta merta demokrasi yang diterapkan di negara lain; kita memperjuangkan hak asasi manusia untuk kepentingan pihak lain, dan masih banyak lagi hal- hal yang merupakan pencerminan perilaku sebagai kaki-tangan penjajah.

Bila kita renungkan dengan tenang dan mendalam, terjadinya ambisi suatu golongan masyarakat yang menginginkan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadinya KKN, sikap dan perbuatan yang kurang terpuji, tiada lain karena mereka telah kehilangan jatidiri sebagai bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan dan kesatuan yang lemah, kepentingan diri sendiri dan kepentingan golongan lebih menonjol, perilaku yang mencerminkan kebebasan tanpa kendali, kesemuanya itu tiada lain karena karakter bangsa yang luntur.

Demikian pula apabila kita secara jujur mengkaji terjadinya keterpurukan bangsa, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi, maka semuanya itu bermuara pada sebab yakni keruntuhan moral dan jatidiri bangsa. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk mengatasi segala keterpurukan bangsa ini tiada lain adalah dengan mengadakan pembinaan kembali karakter dan jatidiri bangsa.

Dalam mencari solusi terhadap situasi yang memprihatinkan ini tidak perlu kita mencari siapa yang salah, tidak perlu kita mencari kambing hitam, tetapi yang perlu kita cari adalah bagaimana sikap kita menghadapi situasi tersebut dan bagaimana langkah arif bijaksana segera diambil dalam mengantisipasi situasi tersebut.

2. Dasar Hukum Pembinaan Karakter Bangsa

Berikut disampaikan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan pembinaan dan pembangunan karakter bangsa.

a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (3) menyebutkan :”Pemerintah mengusahakan dan mneyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

b. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebutkan :”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

c. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2001, tentang Etika Kehidupan Bernegara, menetapkan :”Pokok-pokok, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan etika kehidupan bernegara, serta merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan ketetapan tersebut sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.”

d. Pada waktu Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) menghadap Bapak Presiden R.I. pada tanggal 22 Pebruari 2005, Bapak Presiden memberikan pesan kepada LPPKB agar menyampaikan suatu gagasan mengenai “Membangun Kembali Bangsa Indonesia,” dengan jalan membangun moral dan karakter bangsa, dengan mengutamakan (a) nation and character building, (b) pembangunan konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (c) mengembangkan etika kehidupan bernegara, dengan tidak meninggalkan jatidiri bangsa.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan pengarahan Bapak Presiden merupakan landasan yang kuat bagi usaha membanguan karakter bangsa. Dalam menghadapi gerakan globalisasi, pembangunan karakter bangsa harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi, apabila kita ingin menjadi peserta aktif dalam gerak dan laju globalisasi.

3. Sejarah Pembinaan Karakter Bangsa Indonesia

Ada baiknya kalau secara sepintas diungkap usaha yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam membangun karakter warga negaranya, nation and character building, sejak proklamasi proklamasi kemerdekaan hingga kini, untuk dapat dijadikan bahan banding dalam rangka menentukan strategi pembangunan karakter bangsa masa kini dan di masa yang akan datang.

Pada masa pemerintahannya, Bung Karno begitu terobsesi dengan suatu gerakan atau usaha pembangunan karakter bangsa, yang diberi nama “Nation and Character Building.” Bung Karno menyadari bahwa sebagai akibat dijajah oleh Belanda selama sekitar tiga abad, terbentuklah karakter rakyat yang disebut “abdikrat,” meminjam istilah dari Verhaar dalam bukunya Identitas Manusia. Rakyat merasa dirinya sebagai kawulo dalem atau abdi raja yang mampunya sekedar “nyadong dawuh,” suatu penyerahan diri secara total kepada raja. Sebagai akibat terbentuk rakyat tanpa keberdayaan diri serta tidak memiliki kepercayaan diri atau self confidence. Memasuki alam kemerdekaan watak yang terbentuk pada rakyat sebagai akibat penjajahan tersebut harus dikikis habis. Rakyat harus berjiwa merdeka, berani berkata “ini dadaku, mana dadamu,” berani menentang musuh revolusi, yakni kapitalisme dan imperialisme.

Dalam beberapa hal ternyata Bung Karno berhasil dalam usaha Nation and Character Building. Rakyat mulai menyadari bahwa dirinya merupakan warga bangsa dari suatu negara yang besar yang bernama Indonesia yang wilayahnya terbentang di antara dua samudra besar dan dua benua. Rakyat dari Sabang sampai Merauke merasa terikat dalam suatu negara bangsa, dan rakyat merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, dalam batas-batas tertentu. Rakyat berani berkata :”Go to hell with your aids.”

Usaha Nation and Character Building diteruskan pada masa pemerintahan Pak Harto. Bila pada pemerintahan Bung Karno kebanggaan rakyat sebagai bangsa Indonesia lebih bersifat politis, maka pada masa pemerintahan Pak Harto diusahakan mengisi kebanggaan dalam arti nyata. Rakyat harus kecukupan pangan, sandang dan papan, rakyat harus pandai dan sehat, income per capita rakyat harus tinggi, rakyat harus kerja keras, sehingga lebih bertitik berat pada sisi ekonomi. Rakyat akan dapat membusungkan dadanya, berani berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain apabila didukung dengan kondisi perekonomian yang handal. Sementara itu watak bangsa harus dibangun dengan bersendi pada adat budaya bangsa. Berkembanglah gerakan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Rakyat dididik untuk dapat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga-bangsa dan warga-dunia, dan mampu untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memasuki era reformasi negara dan pemerintah belum sempat untuk membangun karakter bangsa. Guyuran globalisasi yang demikian deras, dalam situasi rakyat yang belum siap, berakibat globalisasi meluncur tanpa kendali dan tanpa saringan dengan sepatutnya, berakibat rakyat terbawa arus kebebasan dan individualisme. Watak bangsa terjerembab ke dalam titik nadir, seperti materialistis, individualistis, hedonistis, mementingkan diri sendiri, lunturnya wawasan kebangsaan dan sebagainya. Oleh karena itu sudah waktunya, dan tidak dapat ditunda-tunda lagi, karakter bangsa perlu dan harus dibangun, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki harga diri, percaya diri, serta mampu bersaing dengan bangsa lain utamanya dengan negara tetangga, dalam berbagai aspek kehidupan dunia.

Suatu negara-bangsa yang ingin sukses dalam membawa diri, harus berpendirian yang kokoh dan kuat, memiliki belief system yang dapat dipertanggung jawabkan, dan dengan penuh kesadaran berusaha untuk mengaktualisasikan belief system tersebut dalam realitas. Success is our right. So, be ourself, begitulah ungkapan orang bijak, maka kenali karakter bangsamu bila anda ingin sukses.

II. PENGERTIAN KARAKTER BANGSA

A. PENGERTIAN KARAKTER PADA UMUMNYA

Karakter sering diberi padanan kata watak, tabiat, perangai atau akhlak. Dalam bahasa Inggris character diberi arti a distinctive differentiating mark, tanda yang membedakan secara tersendiri. Karakter adalah keakuan rohaniah, het geestelijk ik, yang nampak dalam keseluruhan sikap dan perilaku, yang dipengaruhi oleh bakat, atau potensi dalam diri dan lingkungan. Karakter secara harfiah adalah stempel, atau yang tercetak, yang terbentuk dipengaruhi oleh faktor endogeen/dalam diri dan faktor exogeen/luar diri. Sebagai contoh rakyat Indonesia semula dikenal bersikap ramah, memiliki hospitalitas yang tinggi, suka membantu dan peduli terhadap lingkungan, dan sikap baik yang lain; dewasa ini telah luntur tergerus arus global, berubah menjadi sikap yang kurang terpuji, seperti mementingkan diri sendiri, mencaci maki pihak lain, mencari kesalahan pihak lain, tidak bersahabat dan sebagainya. Karakter dapat berubah akibat pengaruh lingkungan, oleh karena itu perlu usaha membangun karakter dan menjaganya agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan dan menjerumuskan.

Dalam ilmu karakter atau karakterologi, karakter diberi arti gerak-gerik, tingkah laku, amal perbuatan, cara bersikap hidup yang tetap yang berakar di dalam jiwa seseorang, yang menyebabkan orang itu dalam keseluruhannya berlainan dari orang yang lain. Karakter dalam bahasa Arab disebut tabiat, dalam bahasa Indonesia disebut “watak” yang berarti perangai batin, yang bermakna bentuk pribadi, tingkah laku atau budi pekerti.

Akhlak menurut istilah agama berarti sikap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan manusia, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap makhluk lainnya, sesuai dengan kitab suci.

Istilah karakter, akhlak sangat dekat dengan istilah ethos dan moral. Ethika berasal dari kata Yunani “ethos” yang berarti “adat kebiasaan” sama dengan istilah moral yang bermakna “tata susila” atau “tata krama”. Ilmu akhlak, ethika/moral dan karakter yang disebut ethika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan dan memperlajari gerak-gerik jiwa, sikap dan tingkah laku yang baik dan buruk, yang terpuji dan tercela, yang bersumber dari dorongan rohani atau jiwanya.

Ada ahli yang berpendapat bahwa manusia tercipta dalam perbedaan secara individual, hal ini nampak dalam tingkat kecerdasan, dalam kemampuan ungkapan emosional dan manifestasi kemauan. Manusia juga dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, meski ukuran benar-salah dan baik-buruk mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan yang dialami oleh manusia dan tantangan zamannya. Dengan demikian moral dan karakter pada manusia melekat secara kodrati, namun selalu mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan dan tantangan yang dihadapi. Karakter merupakan jatidiri individu, suatu kualitas yang menentukan suatu individu atau entitas, sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas lain. Kualitas yang menggambarkan suatu jatidiri bersifat unik, khas, yang mencerminkan pribadi individu atau entitas dimaksud, yang akan selalu nampak secara konsisten dalam sikap dan perilaku individu atau entitas dalam menghadapi setiap permasalahan.

Meskipun demikian karakter mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal, yang ingin diwujudkan dalam bersikap dan bertingkah laku, serta kompetensi-kompetensi yang perlu dikembangkan dan direalisasikan.

Nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan di antaranya adalah : keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, kejujuran, keberadaban, kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan, ketaqwaan, keimanan, kesabaran, keikhlasan/ridho, amanah, kecintaan/kasih sayang, kebersamaan, kesetia-kawanan, rendah hati, kedamaian, bekerja keras, kesederhanaan, kebersamaan, kepatuhan, pengendalian diri, tenggang rasa, gotong royong, kepedulian serta menjauhi sifat iri dan dengki. Nilai-nilai tersebut perlu difahami maknanya dan diwujudkan dalam kenyataan.

Sedang kompetensi yang perlu dikembangkan di antaranya berupa kemampuan untuk bertanggung jawab, terbuka, transparans, akuntabel, bersaing, ambeg parama arta, mengemukakan gagasan dan aspirasi secara etis, pengambilan keputusan, mengatasi konflik, mengimplementasikan keputusan, mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, lebih suka memberi dari pada meminta, mengakui kesalahan dan meminta maaf, merasa malu dalam berbuat yang nista, rela berkorban untuk kepentingan bersama.

Karakter yang merupakan jatidiri manusia yang mengalami perkembangan sebagai akibat pengaruh luar perlu dikembangkan dan dibangun. Oleh karena itu pembinaan karakter merupakan kewajiban manusia agar generasi penerus memiliki karakter seperti yang diharapkan oleh masyarakat tempat individu akan hidup dalam membawa diri menuju sukses.

B. PENGERTIAN KARAKTER BANGSA INDONESIA

Masih terdapat pandangan yang kontroversial mengenai karakter bangsa. Ada yang berpendapat bahwa karakter bangsa itu tidak ada. Dengan maraknya globalisasi, eksistensi negara-bangsa saja diragukan, oleh karena itu tidak perlu, atau tidak ada manfaatnya untuk membahas karakter bangsa. Namun di sisi lain di belahan dunia ini masih saja terjadi perjuangan sekelompok ummat manusia untuk menuntut diakuinya sebagai suatu bangsa. Suatu contoh yang mencolok mata adalah perjuangan masyarakat Yahudi dan Palestina, yang sama-sama keturunan dari seorang nabi masih berebut untuk mendirikan negara-bangsa masing-masing. Contoh yang lain adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1950 anggotanya baru sekitar 50 negara, sekarang sudah sekitar 200 negara.

Masing-masing negara-bangsa tersebut menunjukkan jatidirinya, yang dapat dilihat dari sikap dan perilakunya, cara untuk menghadapi permasalahan, bahasa ibunya, adat budaya dan sebagainya. Dari realitas tersebut kami beranggapan bahwa karakter bangsa itu ada. Karakter bangsa inilah yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lain dilihat dari cara bersikap dan bertingkah laku. Karakter bangsa merupakan belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, yang merupakan hasil perpaduan dari faktor endogen bangsa dan faktor eksogen berupa tantangan yang dihadapi oleh bangsa yang bersangkutan. Karena faktor endogen bangsa dan faktor eksogen yang dihadapi oleh masing-masing bangsa berbeda, maka merupakan suatu keniscayaan terbentuknya karakter bangsa.

Membina karakter bangsa bertujuan agar bangsa yang bersangkutan mampu bersikap dan bertingkah laku dengan sepatutnya sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup. Kesuksesan hidup suatu bangsa tergantung bagaimana bangsa tersebut dapat membawa diri sesuai dengan cita-cita yang didambakannya, serta mampu untuk mengantisipasi secara tepat tantangan zaman. Dengan demikian sumber karakter adalah belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, serta tantangan dari luar sehingga akan membentuk sikap dan perilaku yang akan mengantar bangsa mencapai kehidupan yang sukses. Bagi bangsa Indonesia belief system ini tiada lain adalah Pancasila yang di dalamnya terdapat konsep, prinsip dan nilai yang merupakan faktor endogen bangsa Indonesia dalam membentuk karakternya. Dalam rangka memahami karakter bangsa maka perlu difahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

1. Konsep yang terdapat dalam Pancasila

a. Konsep tentang Hakikat Existensi Manusia

Konsep tentang hakikat existensi manusia ini menduduki posisi sangat sentral, karena tanpa mengetahui hakikat existensi manusia, kita tidak mungkin memahami dan mampu mendudukkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Konsep yang lain merupakan derivasi dari konsep pokok ini. Existensi manusia tidak terlepas dari existensi alam semesta. Oleh karena itu untuk memahami hakikat existensi manusia perlu memahami hakikat existensi alam semesta.

Existensi Alam Semesta (Konsep MEAS – Abdulkadir Besar)

1) Terdapat tiga tesis ontologik dalam memahami hakikat alam semesta, sebagai berikut:

a) Dalam alam semesta tidak ada satu fenomena yang mandiri, berdiri sendiri terpelas dari fenomena lain;

b) Ada itu bermakna memberi, hal ini merupakan suatu evidensi;

c) Suatu pendapat adalah benar, hanya apabila ia bersamaan dengan segenap relasi yang berkaitan dengannya.

2) Manusia ada, sebagai suatu fenomena, selalu dalam relasi dengan fenomena yang lain. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat dengan fenomena lain dalam suatu integritas.

3) Relasi ini menampakkan diri dalam bentuk suatu interaksi saling memberi antar fenomena, yang berfungsi terciptanya sesuatu yang baru (novum). Sehingga suatu totalitas antar fenomena memiliki makna lebih dari keseluruhan kumpulan fenomena tersebut. Dalam alam semesta, fenomena yang berelasi ekuivalen merakit diri secara organik memunculkan jenjang baru yang integral.

4) Pemeliharaan existensi alam semesta dimungkinkan adanya relasi kendali a-simetrik, yang didorong oleh energi yang terkandung pada setiap fenomena sesuai dengan fungsi dari setiap fenomena. Rakitan fenomena yang berenergi, yang berjenjang ke atas dan ke bawah tak terhingga itulah yang memungkinkan alam semesta exis.

5) Ada adalah memberi dengan asumpsi bahwa fenomena yang diberi akhirnya dapat melaksanakan hakikat existensinya, yakni memberi pada fenomena yang lain.

6) Hakikat existensi manusia bersifat becoming, yang akan mengalami perkembangan dengan lingkungannya. (Soerjanto).

Dari thesa-thesa yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat existensi manusia adalah dalam kebersamaan, dan adanya saling ketergantungan. Terjadi proses interaksi antar unsur kehidupan bersama. Pancasila memberikan arahan bahwa existensi manusia selalu dalam relasi dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dengan masyarakat dan negara-bangsanya dan dengan dunia serta alam semesta.

Berpegang pada konsep tersebut di atas, bangsa Indonesia memiliki karakter, bahwa dalam membawa diri manusia harus selalu sadar dan mendudukkan diri sebagai makhluk Tuhan, manusia wajib berusaha, tetapi selalu ridho terhadap apapun yang telah ditentukan oleh Tuhan, selalu menjaga keseimbangan dan harmoni, kebersamaan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan selalu mengusahakan terjadinya kelestarian lingkungannya. Manusia harus merasa sejahtera sebagai makhluk pemberi daripada sebagai makhluk peminta-minta.

Keterangan : MEAS singkatan Mantikan Existensi Alam Semesta

b. Konsep Pluralistik

Pancasila mengandung konsep kehidupan yang pluralistik baik ditinjau dari keanekaragaman suku bangsa, etnik, agama, maupun adat budaya. Sesuai dengan konsep bhinneka tunggal ika, maka dalam keanekaragaman ini terdapat common denominator. Bung Karno menyebutnya sebagai de grootste gemene deler dan de kleinste gemene veelvoud.(persekutuan pembagi terbesar dan persekutuan kelipatan terkecil). Dengan kata lain bahwa keanekaragaman ini bukan sebagai sumber perpecahan, disintegrasi, tetapi terikat dalam persatuan dan kesatuan. Dalam memberi makna akan bhinneka tunggal ika perlu diusahakan terjadinya keseimbangan antara keanekaragaman dan kesatuan, antara kepentingan pusat dan daerah. Keadilan akan terwujud bila pluralitas didudukkan secara proporsional dalam keseimbangan.

Dari pandangan konsep pluralistik tersebut di atas maka Pancasila tidak sefaham dengan asas individualisme dan pluralisme yang mengagung-agungkan kepentingan pribadi, dan bahwa yang penting dalam kehidupan adalah terpenuhinya kepentingan pribadi. Pancasila mendudukkan pribadi sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam hidup kebersamaan, dan memandang sifat pluralistik masyarakat dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Konsep pluralistik merupakan salah satu unsur karakter bangsa, yang akan nampak dalam sikap dan perilaku bangsa; bahwa seseorang dalam mengejar cita-cita harus menghormati pula cita-cita yang dituntut oleh pihak lain. Dapat saja cita-cita yang kita tuntut berbeda dengan cita-cita yang dituntut oleh pihak lain. Bahkan mungkin suatu perkara kita pandang sebagai suatu kebaikan dan keadilan, memberikan kenikmatan pada kita, dipandang oleh pihak lain sebagai keburukan dan kenestapaan.

c. Konsep Harmoni atau Keselarasan

Alam semesta tertata dalam keselarasan, masing-masing unsur yang membentuk alam semesta berelasi dalam harmoni, sehingga terjamin kelestarian. Setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan kodrat bawaannya. Kewajiban setiap unsur tersebut adalah merealisasikan fungsi yang diembannya. Setiap unsur alam semesta dalam merealisasikan fungsinya, memanifestasikan potensi yang menjadi bekal pada lingkungannya. Dengan menunaikan kewajiban yang menjadi fungsinya maka tiap-tiap unsur memperoleh hak yang sepadan dengan fungsi yang diembannya. Terjadilah keserasian antara kewajiban dan hak, antara kewajiban asasi dan hak asasi.

Apabila masing-masing unsur dalam alam semesta ini telah menunaikan fungsinya secara tepat dan benar, maka akan terjadi ketertiban, keteraturan, ketenteraman dan kedamaian. Yang terasa adalah adanya kenikmatan dalam tata hubungan.

Demikianlah, apabila antara individu, masyarakat, negara-bangsa dan dunia dapat menempatkan diri secara tepat dan benar dalam tata hubungan sesuai dengan potensi alami yang dibawanya, maka akan tercipta harmoni atau keselarasan. Kekuatan yang menjadi modal dari setiap unsur bukan saling beradu untuk mencari menangnya sendiri, tetapi berpadu menjadi kekuatan yang sinerjik. Yang akan terasa adalah kenikmatan dalam kehidupan. Keserakahan tidak terjadi, pemerasan antar unsur tidak nampak, dengan demikian keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Perlu dicatat bahwa konsep harmoni bukan suatu konsep yang statis, beku, tetapi merupakan konsep yang dinamis. Konsep harmoni ini mewarnai karakter bangsa kita.

d. Konsep Gotong Royong dan Kekeluargaan

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, Ir Soekarno di ataranya mengemukakan tentang dasar negara sebagai berikut:

“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya, satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong.”

“Gotong Royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara. Kekeluargaan adalah faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekarjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah Gotong Royong.”

“Prinsip Gotong Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.”

Demikianlah pandangan Ir. Soekarno mengenai konsep gotong royong yang beliau sebut sebagai suatu prinsip. Gotong royong adalah konsep dalam hidup bermasyarakat yang menggambarkan adanya bentuk kerjasama dengan ciri sebagai berikut :

1) Semua yang terlibat dalam kehidupan bersama, memberikan saham sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Masing-masing bekerja dengan sepenuh hati dalam kerja sama tersebut.

2) Hasil kerja sama ini adalah untuk kepentingan bersama, kebahagiaan bersama.

3) Dalam gotong royong tidak terjadi exploitation de ‘l homme par ‘l homme.

Faham kekeluargaan merupakan faham yang berkembang pada bangsa Timur termasuk Indonesia. Dapat kita amati faham kekeluargaan ini di India, Cina, dan Jepang. Salah satu ciri faham kekeluargaan ini adalah adanya penghormatan dan penghargaan pada orang tua, guru dan figur yang dipandang sebagai sesepuh, yang secara prerogatif memiliki hak-hak tertentu (termanifestasi dalam penghormatan orang tua, voorouder verering). Dengan faham kekeluargaan diharapkan terjadinya keselarasan dan keserasian dalam hidup bersama; kepentingan keluarga lebih utama dari kepentingan pribadi. Pandangan semacam ini yang sering menimbulkan pertentangan antara res privata dengan res publika. Dalam kehidupan yang bersendi kekeluargaan tidak membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, karena setiap pribadi dalam keluarga itu adalah keluarga itu sendiri. Paham kekeluargaan memang bukan faham individualisme yang mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Paham kekeluargaan memberikan nuansa terhadap karakter bangsa, meskipun akhir-akhir ini faham kekeluargaan mengalami distorsi diakibatkan oleh maraknya faham individualisme yang kaku.

e. Konsep Integralist

Faham integralistik bermula timbuldari gagasan DR. Soepomo yang disampaikan di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 30 Mei 1945. Konsep yang diajukan oleh DR.Soepomo ini kemudian terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 dengan rumusan sebagai berikut:

“ Negara –begitu bunyinya- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.”

Catatan: Dengan perubahan UUD 1945, Penjelasan UUD 1945, tidak merupakan bagian UUD 1945 lagi.

Namun sebagai penjelasan terhadap Pembukaan UUD 1945, kami pandang bermakna penting.

Aliran pengertian negara persatuan seperti yang dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945 ini tiada lain adalah faham integralistik seperti yang dimaksud dalam pidato DR. Soepomo di depan BPUPKI, suatu faham yang mengatasi faham individualisme atau perorangan maupun faham kolektivisme atau faham golongan. Seluruh komponen yang terlibat dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara membentuk suatu kesatuan yang integral.

Konsep integralistik ini dikembangkan oleh Abdulkadir Besar, di antaranya sebagai berikut:

1) Antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling tergantung. Interaksi saling-memberi antargolongan yang ada dalam masyarakat melahirkan negara; sebaliknya negara dengan relasi kendali a-simetriknya menyelenggarakan pengetahuan yang menjamin berlangsungnya interaksi saling memberi.

2) Anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling tergantung; sebaliknya negara memandang warganegaranya sebagai sumber genetik dirinya.

3) Antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan kepentingan.

4) Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu.

5) Kebebasan manusia adalah kebebasan relasional.

6) Putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat.

f. Konsep Kerakyatan

Kerakyatan atau demokrasi adalah suatu konsep yang terjabar dari suatu pandangan bahwa kedaulatan dalam hidup bernegara terletak di tangan rakyat, sehingga kekuasaan dan kewenangan yang diperlukan dalam mengatur suatu pemerintahan bersumber atau berasal dari rakyat. Persoalan yang timbul adalah bagaimana tata cara penyaluran kedaulatan yang ada pada rakyat sampai berupa kewenangan untuk memerintah. Lembaga negara apa saja yang diperlukan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat tersebut, serta bagaimana tata kerja antar lembaga agar kedaulatan yang terletak di tangan rakyat tersebut dapat terealisasi dengan sepatutnya. Di samping itu bagaimana keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditentukan sehingga dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Abdulkadir Besar menyatakan tentang kerakyatan atau demokrasi ini sebagai berikut:

1) Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu;

2) Kebebasan manusia adalah kebebasan-relasional;

3) Untuk mendapatkan putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat sewajarnya melalui proses musyawarah untuk mufakat;

4) Dengan prinsip saling memberi bermakna ikhlas mengakui kebenaran orang lain, berpasangan dengan berani mengakui kesalahan atau kekhilafan sendiri;

5) Dengan berlangsungnya interaksi saling-memberi antar pendapat yang berbeda muncullah novum yang berupa pendapat terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda mengenai hal yang sama;

6) Selanjutnya dikemukakan bahwa kerakyatan adalah berasa, berfikir, bersikap, dan kesediaan berbuat sesuai dengan keinsyafan keadilan rakyat.

g. Konsep Kebangsaan

Rakyat Indonesia mengaku sebagai suatu bangsa yang berkembang sejak permulaan abad ke-20. Memang ada yang berpendapat bahwa perjuangan kebangsaan telah terjadi pada zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Pendapat tersebut mungkin bersifat sangat politis. Menurut konsep akademik, perjuangan rakyat untuk mewujudkan suatu bangsa baru bermula dengan lahirnya pergerakan nasional Budhi Oetomo, pada tahun 1908, yang dipandang sebagai tonggak sejarah (corner stone) kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan ini mengkristal menjadi suatu sumpah yang diucapkan oleh para pemuda pada tahun 1928, dengan menyatakan bahwa rakyat yang terserak dari Sabang sampai Merauke adalah suatu bangsa yang bernama Indonesia. Sumpah tersebut menjadi suatu kenyataan dengan diproklamasikannya Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, suatu negara-bangsa yang berwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tekad rakyat ini mengandung konsekuensi bahwa kepentingan negara-bangsa didudukkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Suatu keputusan bangsa memiliki kedudukan di atas kepentingan golongan dan pribadi. Tekad ini memerlukan pengorbanan, apalagi di masa sedang menggebu-gebunya perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia tidak perlu dipertentangkan dengan kepentingan negara-bangsa, karena rakyat itulah bangsa itu sendiri. Rakyat tidak terpisahkan dari negara-bangsanya. Suatu konsep yang berusaha untuk menciptakan polarisasi antara individu dan negara-bangsanya adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep negara persatuan.

Mengenai konsep kebangsaan ini Sri Sultan H.B.X menyatakan sebagai berikut: “Karena itu kebangsaan Indonesia yang berideologikan Pancasila harus bersifat inklusif serta egalitarian dalam bidang politik, budaya dan ekonomi yang dapat diwujudkan dan dipelihara secara dinamis, bila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa pendukungnya.”

Konsep kebangsaan dewasa ini memerlukan pemikiran secara lebih cermat dan mendalam khususnya dalam menghadapi tantangan global dan disintegrasi bangsa. Tanpa adanya konsep yang kuat mengenai kebangsaan, kehancuran negara-bangsa telah ada di depan mata, baik berupa leburnya negara-bangsa yang tidak memiliki harga diri lagi dalam dunia global, maupun akan terpecah belahnya negara-bangsa menjadi negara negara kecil.

2, Prinsip dan Nilai dalam Pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut sila-sila dalam Pancasila itu adalah prinsip. Pancasila disebut sebagai the five principles. Oleh karena itu untuk memahami prinsip yang terkandung dalam Pancasila perlu difahami makna dari sila-sila Pancasila.

Sebagai konsekuensi logis dari axioma Ketuhanan Yang Maha Esa, maka lahirlah suatu pengakuan bahwa alam semesta, termasuk manusia, adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan telah mengaturnya dengan hukum-hukum yang pasti.

Di samping itu Tuhan juga telah menyediakan segala hal yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan eksistensi ciptaanNya, serta dengan membekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu pada makhlukNya, maka sudah sewajarnya bila manusia patuh dan tunduk kepadaNya.

Eksistensi segala unsur yang tergelar di alam semesta ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan yang digariskan oleh Tuhan. Bahwa segala unsur yang terdapat di alam jagad raya ini memiliki saling ketergantungan yang membentuk suatu ekosistem yang harmonis. Masing-masing memiliki peran dan kedudukan dalam menjaga kelestarian alam semesta. Pengingkaran akan fungsi yang diemban oleh masing-masing unsur akan mengganggu keseimbangan dan harmoni. Namun di sisi lain Tuhan juga membekali manusia dengan kemampuan untuk berfikir, merasakan dan berkemauan. Kemampuan-kemampuan ini berkembang lebih lajut menjadi kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi, kemampuan bermasyarakat dan sebagainya. Untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut Tuhan juga mengaruniai manusia suatu hak yang disebut kebebasan. Berbagai pihak beranggapan bahwa hak harus dituntut karena hak ini berkaitan dengan kepemilikan yang hakiki, lupa bahwa sebenarnya hak adalah suatu kualitas etis atau moral yang diharapkan dapat membentuk suatu kesantunan moral yang ideal.

Dengan keTuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa manusia sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur, yang patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkanNya. Suatu ikhtiar sebagai upaya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik yang merupakan implementasi kebebasan, dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia tidak dibenarkan bertentangan dengan apa yang menjadi misi manusia dengan kelahirannya di dunia. Tindakan yang mengarah pada perusakan, penghancuran adalah bertentangan dengan misi yang diemban oleh manusia. Yang dipergunakan sebagai acuan tiada lain adalah memayu hayuning bawono, mengusahakan agar alam selalu dalam keadaan yang paling kondusif bagi kelestariannya.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi martabatnya. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, yang baik dan yang buruk, yang adil dan zalim, dsb. Manusia selalu mengusahakan yang terbaik bagi dirinya, menghendaki perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal tersebut manusia berusaha untuk menciptakan pola-pola fikir dan tindak yang bermanfaat bagi dirinya tanpa merugikan atau mengganggu pihak lain. Manusia didudukkan dalam kesetaraan; hak-haknya dihormati tanpa mengabaikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang wajib mengemban fungsi yang dilimpahkan oleh Tuhan kepadanya. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan bekal-bekal dan kemampuan-kemampuan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Hanya dengan cara demikian maka manusia diperlakukan dengan sepatutnya secara beradab.

Persatuan Indonesia

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, manusia akan berhadapan dengan manusia lain sebagai individu, dengan berbagai jenis kelompok atau golongan, dengan suatu kelompok khusus yang disebut negara-bangsa, dan dengan masyarakat dunia. Dalam hubungan ini pasti akan timbul kepentingan-kepentingan tertentu, dan masing-masing unsur berusaha untuk menonjolkan dan memperjuangkan kepentingannya. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, berusaha untuk mendudukkan setiap unsur pada peran dan fungsinya secara selaras atau harmonis. Yang diutamakan bukan kepentingan masing-masing unsur namun terpenuhinya kepentingan dari semua unsur yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adalah wajar bila dalam hidup berbangsa dan bernegara kita sebagai warga negara-bangsa menyerahkan sebagian dari kepentingan dan kebebasan kita demi persatuan dan kesatuan, kelestarian dan kebesaran negara-bangsa. Sebagai contoh adalah dipandang wajar suatu negara-bangsa menuntut pemuda-pemudanya untuk mengambil bagian dalam pertahanan negara, seperti bentuk wajib militer. Bahkan ada suatu negara-bangsa yang terpaksa mengambil tindakan secara tegas bagi warganegaranya yang menolak wajib militer tersebut. Tanpa menyerahkan sebagian dari kepentingan dan kebebasan individu tidak mungkin terbentuk suatu masyarakat yang disebut negara-bangsa.

Karakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusya- wratan/ Perwakilan

Dewasa ini negara-negara di dunia sedang dilanda oleh demam demokrasi. Masing-masing negara berusaha untuk membuktikan dirinya sebagai negara demokrasi. Namun bila kita cermati, maka pelaksanaan demokrasi di berbagai negara tersebut berbeda-beda. Tidaklah salah bila UNESCO berkesimpulan bahwa idee demokrasi dianggap ambiguous, atau memiliki dua makna. Terdapat ambiguity atau ketaktentuan dalam sekurang-kurangnya dua segi, yakni mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipergunakan untuk melaksanakan idee demokrasi ini, dan mengenai latar belakang kultural dan historis yang mempengaruhi istilah, idee dan praktek demokrasi. Oleh karena itu suatu negara-bangsa yang ingin memberikan makna demokrasi sesuai landasan filsafat yang dianutnya dan mendasarkan diri pada sejarah perkembangan bangsanya dipandang wajar-wajar saja. Bahkan memaksakan suatu sistem demokrasi yang diterapkan pada suatu negara-bangsa tertentu untuk diterapkan pada negara lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dipandang suatu pelanggaran hak asasi. Oleh karena dipandang sah-sah saja bila bangsa Indonesia memiliki konsep demokrasi sesuai dengan dasar filsafat negara-bangsanya dan latar belakang budayanya, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang diterapkan melalui lembaga-lembaga negara yang disepakati oleh the founding fathers.

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam mendirikan negara adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada maknanya suatu kesejahteraan hanya untuk sebagian kecil dari rayat Indonesia, karena akhirnya yang tidak memperoleh kesejahteraan ini akan menjadi beban dan tanggungan. Oleh karena itu konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai penterjemahan dari fahan kebersamaan dan faham persatuan dan kesatuan.

Nampak dengan jelas betapa benar dan tepatnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang didambakan oleh bangsa-bangsa di dunia, merupakan prinsip-prinsip kehidupan universal, yakni prinsip religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas, dan sosialitas yang disesuaikan dengan tantangan lingkungan adat budaya dan tantangan zaman. Prinsip-prinsip tersebut merupakan belief system yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya untuk memahaminya, serta untuk menerapkan dalam kehidupan nyata Oleh karena itu kita perlu membina karakter bangsa Indonesia berdasar Pancasila.

III. PEDOMAN PEMBINAAN KARAKTER BANGSA

1. Tujuan Pembinaan Karakter Bangsa

Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dalam malaksanakan pembinaan karakter bangsa adalah:

a. Meningkatkan dan mengokohkan semangat religiositas bangsa;.

b. Menambah kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Menjamin terlaksananya pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

d. Memantapkan wawasan, rasa dan semangat kebangsaan;

e. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum;

f. Mengembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat;

g. Mengembangkan nilai dan kompetensi karakter pribadi dan bangsa;

h. Meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan hasil yang hendak dicapai dalam pembinaan karakter bangsa adalah terciptanya masyarakat yang bersikap dan bertingkah laku secara santun berdasar Pancasila. Diharapkan agar perilaku warga negara baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya mengacu pada konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara rinci dapat digambarkan bahwa pembinaan karakter bangsa tersebut untuk dapat menghasilkan warganegara yang memiliki:

1. Keimanan dan ketaqwaan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing, dan dapat bersikap secara tepat dan baik dalam menghadapi pluralitas agama yang terdapat di Indonesia.

2. Sikap dan tingkah laku yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan mendudukan hak asasi manusia secara proporsional sesuai dengan konsep dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

3. Semangat kebangsaan yang tinggi, sehingga selalu menjunjung tinggi existensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan pribadi dan golongan selalu diselaraskan dengan kepentingan negara-bangsa.

4. Pengetahuan, sikap, perilaku dan kemampuan dalam menerapkan demokrasi yang bersendi pada prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

5. Sikap, perilaku dan kemampuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Kesadaran untuk mengembangkan nilai dan kompetensi universal karakter warganegara.

2. Sasaran Pembinaan Karakter Bangsa

Target audience atau sasaran pembinaan karakter bangsa adalah seluruh warga negara Indonesia, namun kalau sasaran ini kita patok sebagai sasaran kegiatan program pembangunan moral dan karakter bangsa akan menjadi sangat ambisius. Oleh karena itu perlu dipilih sasaran yang memiliki multiplyer effect, sehingga tidak perlu keseluruhan warga negara digarap, karena akan merupakan beban kerja yang luar biasa. Target audience yang sangat strategis justru para elit, masyarakat golongan menengah ke atas yang sangat peduli terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Warganegara pada umumnya akan mengikuti apa yang berkembang di lingkungan para elit. Pendekatan top down approach ini membutuhkan waktu yang lama merembesnya ke bawah, oleh karena itu perlu pula diterapkan bottom up approach dengan memanfaatkan lembaga PKK, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik.

3. Materi Pembinaan Karakter Bangsa

Materi pembinaan karakter bangsa adalah Pancasila dan bagaimana implementasinya dalam segala aspek kehidupan. Secara rinci materi pembinaan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Konsep, prinsip, dan nilai yang terdapat dalam Pancasila. Bahan ini untuk mendalami hakikat atau esensi Pancasila.

b. Pancasila jatidiri bangsa. Bahan ini ditujukan untuk mendalami karakter bangsa, sehingga warganegara faham siapa dirinya dalam menghadapi bangsa-bangsa lain di dunia.

c. Pancasila sebagai perjanjian luhur/kontrak sosial bangsa yang memiliki kadar kebenaran.

d. Pancasila dasar negara.

e. Pancasila ideologi bangsa.

f. Pancasila pandangan hidup masyarakat.

g. Pancasila merupakan ligatur atau pemersatu bangsa. Bahan nomor 4,5,6, dan 7 untuk menunjukkan berbagai fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

h. Implementasi Pancasila dalam kehidupan politik.

i. Implementasi Pancasila dalam kehidupan ekonomi.

j. Implementasi pancasila dalam kehidupan sosial budaya.

k. Implementasi Pancasila dalam kehidupan keamanan nasional.

l. Sikap dan perilaku berdasar Pancasila dengan mengembangkan nilai dan kompetensi yang bersifat universal.

4. Metoda Pembinaan Karakter Bangsa

Metoda utama pembinaan karakter bangsa bagi kelompok elit adalah diskusi dan dialog, dengan mengangkat tema aktual dan kontekstual. Lecturing dimanfaatkan sebagai introduksi terhadap konsep yang perlu difahami dalam menerapkan Pancasila dalam kasus-kasus tertentu. Untuk mempercepat sosialisasi dapat dimanfaatkan berbagai media tulis maupun elektronik. Sedang pembinaan lewat PKK diberikan contoh-contoh konkrit, dan membahas kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat.

5. Struktur Pembinaan Karakter Bangsa

a. Penyelenggaraan pembinaan karakter bangsa dilakukan secara berkesinambaungan dan terjadual pada setiap kelompok/organisasi/ departemen/ instansi dan sebagainya. Teknis penyelenggaraannya perlu disusun dalam bendtuk Panduan Penyelenggaraan Pembinaan Karakter Bangsa.

b. Perlu dikembangan pelaksana pembinaan, yang berfungsi sebagai fasilitator dalam diskusi dan dialog. Untuk keperluan itu diperlukan training bagi para fasilitator. Di samping itu diperlukan para pakar yang diharapkan dapat menyelenggarakan komunikasi dialogis dengan berbagai media, seperti surat kabar, radio dan tv.

IV. IMPLEMENTASI PEMBINAAN KARAKTER BANGSA

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembinaan karakter bangsa diselenggarakan oleh lembaga swasta, LSM bekerja sama dengan pemerintah. Perlu disusun suatu organi- sasi/kepanitiaan yang khusus melaksanakan pembinaan karakter bangsa di lembaga/instansi masing-masing, secara tentatif terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Seksi-seksi yang diperlukan.

2. Pengawasan

Agar penyelenggaraan dan pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengawasan oleh masing-masing pimpinan lembaga/instansi, dengan cara melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Koordinasi dilakukan dengan lembaga/instansi pemerintah dan lembaga yang terkait dengan pembinaan karakter bangsa di Pusat maupun di Daerah. Monmitoring dilskuksn terhsdsp penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan karakter bangsa dasn terhadap pesertanya untuk mengetahui apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya dan sejauh mana pemahaman dan perubahan sikap para peserta. Sedang evaluasi dilakukan untuk menilai:

a. Apakah penyelenggaraan dan pelakswanaannya sudah tepat dan berhasil.

b. Apakah para pelaksanan pembinaan karakter bangsa sudah baik dan berkualitas dalam melaksanakan tugas.

c. Apakah para pesertanya sudah memahami serta bersikap dan berperilaku yang lebih baik.

V. PENUTUP

Demikianlah naskah ini disusun dan disajikan dalam garis besar pembinaan karakter bangsa, yang memerlukan tanggapan, masukan dan pengolahan lebih lanjut. Naskah ini dilampiri dengan Bahan Dasar Pengembangan Materi Pembinaan Karakter Bangsa, yang terdiri dari: A. Karakter yang baik, B. Karakter yang buruk.

Lampiran

Sejauh mengenai materi Pancasila telah diterbitkan buku Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang dapat dijadikan rujukan utama bagi penyiapan materi no. a – k. Namun bagi penyiapan materi no. l perlu dikembangkan secara khusus. Berikut disampaikan suatu contoh mengenai bahan dasar pemahaman “keadilan dan kebenaran.”

1. Adil
“Adil” dapat diberi makna sesuai dengan berbagai pandangan, namun secara umum diberi makna “menempatkan suatu perkara, atau hal ihwal dengan sepatutnya dan pada tempatnya.” Ada pula yang memberikan makna adil “memberikan apa yang menjadi haknya.” Pendapat terakhir ini berasal dari pandangan Romawi Kuno yang menyatakan: “berikan kepada setiap orang, apa yang ia punya, tribuere suum cuique.” Timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan “pada tempatnya dan sepatutnya,” serta apa makna :”yang menjadi haknya.” Dalam memberikan makna terhadap makna adil orang dapat mengacu pada firman Tuhan (kitabullah/ilahiah), dapat dengan mengacu pada yang ditunjukkan oleh Tuhan pada hukum-hukum yang tergelar dalam alam semesta (kauniah), dapat berdasar pada olah fikir atau konstruksi nalar manusia (ilmiah dan legal), dapat pula berdasar pada kesepakatan yang dihasilkan oleh masyarakat (mufakat). Akan terjadi kesulitan dalam memberikan makna “adil” apabila terjadi perbedaan makna yang dikemukakan oleh berbagai sudut pandang tersebut.

Suatu contoh misalnya hubungan “kawulo-gusti”, hubungan yang a-simetrik dalam tatanan pada masa berkembangnya sistem kerajaan dalam pemerintahan, dianggap sebagai suatu keadilan, namun dengan berkembngnya konsep kesetaraan dalam tata-hubungan maka konsep tersebut dipandang tidak adil. Demikian pula hubungan antara kyai-santri, yang menciptakan situasi ketergantungan total dan sifat powerless pada santri adalah dipandang adil, sedang ditinjau dari konsep demokrasi dinilai tidak sepatutnya; dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain.

Dengan maraknya gerakan hak asasi manusia, maka tidak menghargai kebebasan dan kesetaraan dalam hal-hal tertentu dinilai tidak adil. Tidak memberikan kebebasan dalam berpikir dan mengemukakan pendapat, menentukan pilihan terhadap agama yang diyakininya, menentukan pilihan hidupnya, dinilai tidak adil. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan implementasi hak asasi manusia yang harus ditaati apabila ingin dikatakan bertindak adil.

Adil merupakan tindak keutamaan dalam hidup manusia yang harus dijunjung tinggi. Adil merupakan komoditas berkaitan dengan kehidupan manusia yang selalu menjadi dambaan untuk dapat diwujudkan. Seseorang sanggup untuk mengorbankan dirinya demi terwujudnya keadilan. Seorang dengan rela menabrakkan dirinya dengan menggendong amunisi pada obyek tertentu demi menuntut keadilan, sesuai dengan konsep keadilan yang diterimanya.

Begitu banyak pengertian keadilan sesuai dengan pandangan dan perhatian seseorang. Ada yang berpendapat bahwa keadilan bersifat komutatif suatu pengertian keadilan dalam kaitan hubungan antar manusia sesama, berkaitan dengan hak milik, dengan tugas dan kewajiban dalam berbagai hubungan, dan sebagainya. Ada yang memberikan makna adil dalam pengertian distributif, yakni kesamaan dalam perolehan terhadap materi atau pelayanan. Ada pula yang memberikan makna adil dalam pengertian legal, sesuai dengan hukum yang berlaku. Akhirnya manusia beranggapan bahwa keadilan bersifat relatif, sehingga masing-masing berusaha untuk memberikan makna adil sesuai dengan belief system yang dianutnya. Bagi bangsa Indonesia belief system tersebut adalah Pancasila, sehingga suatu keadaan dinilai adil apabila mencerminkan prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

2. Benar

Memberikan makna “benar” sama saja sulitnya seperti halnya memberi makna “adil”. Secara umum “benar” dapat diberi makna “kesesuaian, ketaatan, atau kepatuhan suatu pernyataan dengan norma yang telah ditetapkan.” Norma tersebut dapat bersumber dari firman Tuhan (religius), atau norma yang merupakan hasil perenungan manusia (filsafati), konstruksi nalar manusia (ilmiah), atau norma yang dikembangkan dari kesepakatan masyarakat. Sama halnya dalam menentukan keadilan bagi suatu kasus, dalam menentukan kebenaran dapat saja terjadi dispute karena terdapatnya berbagai ukuran atau norma yang dipergunakan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana memadukan berbagai norma tersebut sehingga tidak perlu terjadi pemaknaan yang mengundang pertentangan. Pancasila memberikan ukuran tersendiri terhadap makna benar, yakni sesuatu yang benar adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sesuatu yang benar sesuai dengan keluhuran harkat dan martabat manusia. Sesuatu yang benar mengutamakan persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian dalam garis besar program pembangunan karakter bangsa, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut.

Jakarta, 1 Maret 2005
TEAM LPPKB

11
Sep
16

Politik : Aksi Pemerintahan Bela Negara

Politik

Publikasi Tradisi Permudah Rakyat Melakukan Kontrol Kinerja Pemerintah

NUSANTARANEWS.CO – Aksi-aksi Patriotik Bela Negara di berbagai ranah layanan publik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudankam) di tengah-tengah gejolak ketidakpastian dinamika global yang diduga berdampak kritis kepada Indonesia, perlu jadi tradisi kepemerintahan pusat dan daerah yang secara berkala dipublikasikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DHD45 Jakarta, Pandji R Hadinoto, melalui keterangan tertulisnya yang diterima nusantaranews.co, Kamis (8/9).

Menurut Pandji, publikasi tradisi termaksud di atas akan mempermudah rakyat melakukan “social control” terhadap kinerja pemerintahan yang berkomitmen terhadap Pembukaan UUD45 seperti amanat “Pemerintahan Negara.

“Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tulis Pandji.

Lebih lanjut, Generasi Penerus Angkatan 45 menyatakan bahwa, aksi-aksi tersebut di atas dapat dikerucutkan menjadi kegiatan berkala Anugerah Patriot Bangsa & Negara sebagai cermin daripada pembudayaan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 atau Roh Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 khususnya Nasionalisme, Patriotisme dan Kepahlawanan.

“Berkoalisi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperjoangan lainnya, Generasi Penerus Angkatan 45 membuka diri membentuk semacam kepanitiaan nasional bersama semisal Komite Aksi Rakyat Bela Negara (KARABEN) meneladani Comite van Actie dari Jl Menteng 31 Djakarta, pelopor Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945 bela Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945,” tulisnya lagi sekaligus mengakhiri. (Sule/Red-02)

 Komentar

https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FlUqP5iIjiw6.js%3Fversion%3D42%23cb%3Dfa14cb677a56dc%26domain%3Dnusantaranews.co%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fnusantaranews.co%252Ff34beb8a0ecb2c%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fnusantaranews.co%2Fpublikasi-tradisi-permudah-rakyat-melakukan-kontrol-kinerja-pemerintah%2F&locale=en_US&numposts=6&sdk=joey&skin=light&version=v2.5&width=100%25

08
Sep
16

Politik Ekonomi : Warga Kota PaJak akan Unjuk Bela Jati Diri Negara Bangsa

Politik

Warga Kota PaJak akan Unjuk Bela Jati Diri Negara Bangsa

 

Ketua Dewean Harian Daerah 45 Jakarta, Pandji R Hadinoto/Foto nusantaranews (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Aksi Patriot Bangsa dan Negara (APBN) merupakan seruan wargakota Patriot Jakarta (PaJak) yang bergerak dalam membela jati diri Negara Bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Harian Daerah 45 Jakarta, Pandji R Hadinoto melalui keterangan tertulisnya yang diterima nusantaranews.co, Selasa (6/9).

Aksi ini juga dibarengi dengan Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang mana menurut Panjdi petisi tersebut sudah tepat guna dalam mewarnai tanggal 19 September 2016 yad saat 71 tahun Rapat Raksasa IKADA (kini Silang MoNas) oleh wargakota Patriot Jakarta (PaJak) terkait bela Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

“Pada tanggal 19 September 2016 yang akan datang itu adalah kesempatan baik bagi wargakota Patriot Jakarta (PaJak) untuk unjuk Bela Jatidiri Negarabangsa kembali,” tegasnya.

Pandji juga mengatakan bahwa, salah satu Jatidiri Negarabangsa Indonesia adalah beragamnya kekayaan Sumber Daya Alam Daratan (muka bumi dan bawah muka bumi) dan Sumber Daya Alam Lautan (di perairan maupun di dasar dan dibawah dasar laut). Sehingga kalau saja dikelola dengan berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan negarabangsa, maka harusnya tidak perlu ada aksi pungut beragam jenis pajak besar-besaran atas beban rakyat sebanyak-banyaknya oleh pemeintah.

“Pasal 33 Kesejahteraan Sosial per Undang Undang Dasar 18 Agustus 1945 jo Keputusan Presiden No 150/1959 adalah payung hukum konstitusi yang paling tepat bagi tindak bela negarabangsa di bidang Strategi Ketahanan Bangsa yakni khususnya Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas,” kata pria Generasi Penerus Angkatan 45 itu.

Kini, tambah Pandji, APBN (Anggaran Pendapatan & Belanja Negara) dikatakan 80% kontribusi Pajak atas Beban Rakyat, seharusnya justru 100% lah dikontribusi SDA Daratan & Lautan. Sehingga wajar bila kini tindakan APBN (Aksi Patriot Bangsa & Negara) digerakkan berawalan pada tanggal 19 September 2016 itu.

“Artinya, bahwa pemerintah kerja-kerja-kerja kelola SDA baik Daratan maupun Lautan sebaik-baiknya demi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukanlah sebaliknya rakyat kerja-keja-kerja dipajaki sebesar-besarnya demi pemenuhan kebutuhan kerja-kerja-kerja pemerintah,” terang Deklarator 7 Resolusi Sumpah Pemuda 2008 itu.

Dalam pengertian inilah, terang Pandji, maka pembangunan indusri perikanan yang kini digagas oleh pemerintah diharapkan jadi terobosan alih orientasi politik kerja-kerja-kerja oleh/dari pemerintah bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi kesejahteraan rakyat sekaligus pertanda awalan tindak APBN (Aksi Patriot Bangsa & Negara) oleh para aparatur pemerintah terkait. (Sulaiman/Red-02)

Hasil Pencarian “Jati diri Bangsa”

  • Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno/Foto nusantaranews via youtube

    Ekonomi

    Try Sutrisno: Kita Harus Saling Mengingatkan Agar Tak Kehilangan Jati Diri Bangsa

    NUSANTARANEWS.CO – Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menilai bahwa paham liberalisme telah menyebar di setiap aspek…

  • Ketua Dewean Harian Daerah 45 Jakarta, Pandji R Hadinoto/Foto nusantaranews (Istimewa)

    Politik

    Warga Kota PaJak akan Unjuk Bela Jati Diri Negara Bangsa

    NUSANTARANEWS.CO – Aksi Patriot Bangsa dan Negara (APBN) merupakan seruan wargakota Patriot Jakarta (PaJak) yang bergerak dalam membela jati diri Negara Bangsa…

  • Prabowo Subianto

    Opini

    Bangsa Indonesia Tidak Pernah Menyerah Terhadap Penjajahan Asing

    NUSANTARANEWS.CO – Pada tanggal 10 November dan kurang lebih 10 hari sesudahnya berkobar suatu pertempuran dahsyat di Surabaya, Jawa Timur – suatu…

  • Ilustrasi Posisi Geopolitik Indonesia

    Opini

    Bangsa Indonesia Lupa Geopolitik

    Penulis : M Arief Pranoto Tidak dapat dipungkiri bahwa sebab utama carut marut serta “panas”-nya suhu politik di republik tercinta ini karena…

  • RR2

    Opini

    Memantapkan Wawasan Kebangsaan dalam Menghadapi Perkembangan Global dan Disintegrasi Bangsa

    Oleh: Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu (Bag-2) Wawasan Kebangsaan Unsur pokok wawasan kebangsaan itu adalah komitmen yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban…

  • RR

    Opini

    Memantapkan Wawasan Kebangsaan dalam Menghadapi Perkembangan Global dan Disintegrasi Bangsa

    Oleh: Jenderal TNI (Pur) Ryamizard Ryacudu (Bag-1) Di negara manapun di dunia wawasan kebangsaan merupakan kunci dari tegak dan hancurnya suatu bangsa….

  • Susilo Bambang Yudhoyono/Istimewa

    Peristiwa

    SBY: Komunisme Ternyata Tak Bisa Hadirkan Kemakmuran Bangsa

    NUSANTARANEWS.CO – Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara soal Pancasila dan kedaulatan ekonomi. SBY menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus mampu…

  • Ngaji Diri, Ngaji Bangsa pada Sunan Kalijaga

    Artikel

    Ngaji Diri, Ngaji Bangsa pada Sunan Kalijaga

    NUSANTARANEWS.CO – Bulan Mei dibuka dengan peringatan Hari Buruh Sedunia. Segenap pekerja di berbagai kota di Indonesia memperingati Hari Buruh (May Day)….

  • Ilustrasi

    Politik

    Indonesia Hanya Punya Satu Ideologi, Yakni Pancasila

    NUSANTARANEWS.CO – Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara yang tidak menganut paham liberalis, kapitalis, feodalis, agamis maupun komunis, Indonesia adalah sebuah negara…

  • Sayidiman

    Artikel

    PARADOX INDONESIA

    Penulis: Sayidiman Suryohadiprojo NUSANTARANEWS.CO – Yang dimaksudkan dengan Paradox Indonesia adalah keadaan yang bertentangan sekali antara pandangan luar negeri yang memuji Indonesia…

  • Ryamizard Perang Asimetris

    Artikel

    PERANG MASA KINI: Ancaman, Tantangan Bagi NKRI & Tuntutan Menyikapinya

    Penulis: Ryamizard Ryacudu Berakhirnya perang dingin pada tahun 90-an merupakan titik mula munculnya perubahaan sikap dan pemikiran dari negara-negara maju dalam…

  • Ilustrasi Sayidiman1

    Opini

    Masa Depan Pancasila Sebagai Kenyataan di Bumi Nusantara

    Oleh: Sayidiman Suryohadiprojo (Bag. 1) Sejak Reformasi 1998 bangsa Indonesia makin jauh dari Pancasila. Dan ada golongan-golongan yang amat berkepentingan dengan kondisi…

  • Hari Kebangkitan Nasional, PMII Menginginkan Kembalinya GBHN

    Politik

    Hari Kebangkitan Nasional, PMII Menginginkan Kembalinya GBHN

    NUSANTARANEWS.CO – Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Aminuddin Ma’ruf mengatakan organisasi yang dipimpinnya ingin mengembalikan lagi Garis-garis…

  • Meneladani Semangat Bung Tomo

    Kolom

    Meneladani Semangat Bung Tomo

    NUSANTARANEWS.CO – Bertepatan pada tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional tentu mengingatkan kita kepada pahlawan yang telah bersusah-payah memajukan jati diri…

  • PMKRI Tak Hanya PKI, Kaum Ekstrimis Kanan pun Harus Dibubarkan

    Politik

    PMKRI : Tak Hanya PKI, Kaum Ekstrimis Kanan pun Harus Dibubarkan

    NUSANTARANEWS.CO – Ketua Presidium PP PMKRI, Angelius Wake Kako mengatakan pemerintah harus tegas untuk membubarkan gerakan yang berusaha melakukan tindakan makar terhadap…

  • Lukisan Nasirun "Pertiwi Jangan Menangis Lagi"

    Kreatifitas

    Mencari Daulat Rakyat dari Buckingham ke Wanagama – Puisi HM. Nasruddin Anshoriy Ch

    BERTEMU DEBU, MERINDU DERU Kangen HB. JASSIN Entah kenapa wajah ini begitu cepat berdebu, sedangkan salon dan pusat kebugaran menjamur di sepanjang…

  • Ridwan-Kamil

    Politik

    Ridwan Kamil Gabung PDIP?

    NUSANTARANEWS.CO – Dalam pelaksanaan sekolah calon kepala daerah yang digelar PDIP di Depok, Jawa Barat pada hari Selasa (30/8) lalu, walikota Bandung…

  • Ibas Diarak Kesenian Reyog saat berkunjung ke Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Magetan, Jawa Timur/Foto nusantaranews/Muh Nurcholis

    Lintas Nusa

    Diarak Seni Reog, Ibas Serukan Persatuan Rakyat dan Mencintai NKRI

    NUSANTARANEWS.CO – Kedatangan Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) selaku Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang diberangkatkan dari Dapil VII Jatim disambut…

  • Nasirun, Indonesia Pusaka, Oil on Canvas Mixed Carving Wood 68.5 x 68.5 cm 2011

    Kreatifitas

    Tugu Proklamasi dan Hujan Keris di Bumi Para Empu – Puisi HM. Nasruddin Anshoriy Ch

    SELAMAT PAGI, BUMI Selamat pagi, bumi. Dalam khusyuk sujudku aku hanya bisa berbisik kepadamu. Tak pernah terdengar oleh siapa-siapa, kecuali penghuni langit…

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hukum

    Suharto: Kita Harus Kembali ke UUD 1945

    NUSANTARANEWS.CO – Mantan Komandan Korps Marinir, Letnan Jenderal Marinir TNI (Purn) Suharto, mengungkapkan agar seluruh masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali lagi kepada…

  • Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno

    Politik

    Try Sutrisno: Jaga Tradisi Luhur, Maka Persatuan NKRI Tak Akan Goyah

    NUSANTARANEWS.CO – Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mengungkapkan bahwa generasi muda harus menjaga tradisi dari nilai-nilai…

  • Membangun Jiwa, Membangun Badan/Ilustrasi nusantaranews (copy rigth batatx.photo) via kompasiana

    Opini

    Refeksi 71 Kemerdekaan Indonesia: Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya

    NUSANTARANEWS.CO – Merefleksikan HUT RI ke-71, nasionalisme dan kebangsaan mendominasi diskusi interaktif Pengurus PMII Cabang Kabupaten Bekasi dengan jajaran Mabincabnya. Secara garis…

  • Sandiaga Uno - Luluk Hamidah/Ilustrasi Foto nusantaranews

    Politik

    LNH: Warga DKI Rindukan Sosok Pemimpin Ramah

    NUSANTARANEWS.CO – Menanggapi pasangan Sandiaga-Saefullah yang diusulkan oleh DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Sekjen Perempuan Bangsa Luluk Hamidah yakin bahwa…

  • Sekjen DPP Perempuan Bangsa, Luluk Hamidah/Ilustrasi foto nusantaranews

    Politik

    Sandiaga-Luluk, Pasangan Cagub & Cawagub Yang Digadang Cak Imin

    NUSANTARANEWS.CO – Sekjen DPP Perempuan Bangsa, Luluk Hamidah, yakin bahwa namanya akan akan muncul sebagai cawagub DKI jakarta pada launching nama cawagub…

  • Ilustrasi/Nasirun, “Rupawan (rupa one)”, 200 x 300 cm, acrylic on canvas, 2008

    Kreatifitas

    Dirgahayu, Indonesia dan Karikatur Proklamasi – Puisi HM. Nasruddin Anshoriy Ch

    DIRGAHAYU, INDONESIAKU Kepada Bung Karno dan Bung Hatta MERDEKA !!! Dirgahayu, Ibu Pertiwi. Dirgahayu, Indonesiaku. Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan, pagi itu, 17…

  • Sidang BPUPKI

    Kolom

    Kilas Balik Sejarah Pancasila

    NUSANTARANEWS.CO – Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian…

  • Pesawat Guntai

    Artikel

    Semangat Juang AURI Mempertahankan Kemerdekaan

    NUSANTARANEWS.CO – Mungkin tak banyak yang mengetahui perjuangan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada peristiwa 29 Juli 1947. Perjuangan dengan tekad sekeras…

  • Wakil ketua umum DPP Partai Amanat Nasional Totok Daryanto/Foto ilustrasi nusantaranews

    Hukum

    PAN Anggap Masyarakat Indonesia Butuh Archandra

    NUSANTARANEWS.CO – Sorotan publik kini terus mengarah pada sosok Menteri ESDM Archandra Tahar. Pasalnya, sepenggal waktu setelah ditarik menjadi bagian dari kabinet…

  • Anggota Komisi X DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono/Foto nusantaranews via sinergismedia

    Lintas Nusa

    Ibas: UU Kebudayaan Diharapkan Menjadi Regulasi Pemelihara Budaya Asli Indonesia

    NUSANTARANEWS.CO – Indonesia merupakan negara majemuk dari sudut pandang bahasa, budaya, agama, dan lainya. Popularitas Indonesia di mata dunia pun tidak bisa…

  • Orasi Budaya oleh Emha Ainun Nadjib dalam acara 50 Tahun Majalah Sastra Horison, 26 Juli 2016/Foto Selendang/Nusantaranews

    Khazanah

    Cak Nun: Belajar Manusia Kepada Sastra

    NUSANTARANEWS.CO – Emha Ainun Najdib alias Cak Nun menyampaikan bahwa setiap orang membutuhkan sastra. Hal ini disampaikan dalam sebuah orasi budaya sebagai…

  • Ilustrasi Perjuangan 10 Nopember 1945 /Lukisan Karya M.Sochieb

    Kreatifitas

    Aku, Sedadu Menunggu Giliran, Di Hadapan Maut – Puisi Tjahjono Widarmanto*

    NUSANTARANEWS.CO – NKRI gaduh dan riuh oleh beragam soal yang terhidang sepanjang waktu di hadapan anak bangsa bermata gadget. Hampir setiap masalah…

  • Sayidiman2

    Opini

    Masa Depan Pancasila Sebagai Kenyataan di Bumi Nusantara

    Oleh: Sayidiman Suryohadiprojo (Bag. 2) Kelima, harus kita tegakkan Kekuasaan Hukum. Harus kita sadari, bahwa pada dasarnya Manusia Indonesia tunduk pada hukum,…

  • Jenderal Joko Santoso

    Politik

    Globalisasi Cenderung Akan Berbenturan Dengan Nasionalisme

    NUSANTARANEWS.CO – Jenderal TNI (Purn) H. Djoko Santoso adalah mantan Panglima TNI ke 13. Tokoh kita kali ini, terbilang sosok purnawirawan yang aktif…

  • Ilustrasi foto dokumentasi Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo membeli ikan di Pasar Sentral Sorong, Papua Barat, Minggu (28/12/15) / Nusantaranews.co via Fotoantara

    Ekonomi

    Presiden Jokowi Baru Sadar, Orang Indonesia Harusnya Makan Ikan

    NUSANTARANES.CO – Indonesia negara kelautan murni, disebutlah negara maritim. Orang Indonesia pada mulanya hidup dari melaut. Abad berlari, peradaban melaju, kehidupan bergeser…

  • Banteng Music Festival 2016/IST

    Politik

    Rodinda dan Semangat Nasionalisme

    NUSANTARANEWS.CO – Ada yang menarik dalam pagelaran kegiatan menyambut HUT ke-43 PDI Perjuangan dan peringatan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan di Plenary…

  • Ilustrasi

    Gaya Hidup

    Menjaga Nasionalisme dalam Arus Globalisasi

    NUSANTARANEWS.CO – Di tengah kegamangan dan kegalauan anak-anak muda masa kini terhadap arah reformasi yang semakin membingungkan dan terkesan tanpa arah, ternyata…

  • Liputan6/Helmi Fithriansyah

    Politik

    Megawati Menangis Saat Pidato Memperingati Hari Lahirnya Pancasila

    NUSANTARANEWS.CO – Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri menangis saat pidato memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu (1/6/2016). Ia terharu…

  • Gerakan Batin Sejuta Qulhu Untuk Kesalesan Sosial dan Spritual

    Spiritual

    Gerakan Batin : Sejuta Qulhu Untuk Kesalesan Sosial dan Spritual

    NUSANTARANEWS.CO – Maraknya persoalan kebangsaan dari hari ke hari tiada habisnya di tanah air. Media informasi tidak pernah absen memberitakan problematika kehidupan…

  • Barus, Peradaban dan Pintu Gerbang Masuknya Islam di Nusantara

    Khazanah

    Barus, Peradaban dan Pintu Gerbang Masuknya Islam di Nusantara

    NUSANTARANEWS.CO – (Rusman) Barus banyak menyimpan catatan penting tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Setidaknya ini terlihat dari banyaknya situs purbakala yang…

  • Indonesia Memasuki Zaman Kolobendu

    Artikel

    Indonesia Memasuki Zaman Kolobendu

    NUSANTARANEWS.CO – (M Arief Pranoto) Catatan kecil ini tak hendak bicara runut sejarah yang konon banyak versi, namun hanya mendalami salah satu…

01
Sep
16

Politik : BaCaGub Unjuk Dirilah Bela Jakarta & NKRI 19Sep16

ed76f-mengembalikan-jati-diri-bangsa-284x300

Suara Warga :

BaCaGub Unjuk Dirilah Bela Jakarta & NKRI 19Sep16

Tercatat pada lintasan sejarah negarabangsa Indonesia hadirnya Rapat Raksasa IKADA (sekarang Silang MoNas) pada tanggal 19 September 1945 prakarsa wargakota Jakarta yang sebenarnya bermakna BELA INDONESIA MERDEKA 17Aug45

Oleh karena itu, momentum peringatan Rapat Raksasa IKADA tersebut diatas pada tanggal 19 September 2016 yad adalah kesempatan yang baik bagi wargakota Jakarta untuk dapat menilai sosok pribadi para BaCaGub DKI Jakarta seperti :

A) Kadar Bela Kepentingan Wargakota Jakarta

B) Kadar Komitmen terhadap Jatidiri Negarabangsa Indonesia meliputi :

Pusaka Bangsa Indonesia (2004) sebagai berikut :

1) Sang Saka Merah Putih (1292)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1365)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) Undang Undang Dasar (1945)
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai 45 (1988)

Semoga peringatan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945 dapat mentradisikan Jiwa Joang Wargakota Jakarta secara berkelanjutan, selain semangati hadirnya prakarsa Badan Keamanan Konstitusi Indonesia (BKKI) kepada Presiden Republik Indonesia 21 Agustus 2016 [Suara Warga
http://www.repelita.com/suara-warga-badan-keamanan-konstitusi-indonesia/
via @RepelitaOnline ]

Jakarta, 1 September 2016

Generasi Penerus Angkatan 45,

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

garudapancasila_merahputih

Ketuhanan Yang Maa Esa / Sila-1 Pancasila
[Tap MPRRi No 1/2003]

1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa

4) Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa

6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

Referral :

Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jkt
KBP45 KelBes Pejoang45
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Ki Bagus Hadikusumo, Penggagas Landasan Ketuhanan

  • Wednesday, 11 November 2015 | 14:13
  • Opini

Oleh Fuad Nasar
Pemerhati Sejarah

–Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2015, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum Ki Bagus Hadikusumo dan empat tokoh lainnya. Sebelumnya, di era Orde Baru pemerintah telah menganugerahkan penghargaan atas perjuangan dan jasa-jasa Ki Bagus Hadikusumo dalam mencapai kemerdekaan dengan menetapkannya sebagai Perintis Kemerdekaan.

Pahlawan Nasional untuk Ki Bagus Hadikusumo diusulkan tiga tahun lalu oleh Panitia Pengajuan Gelar Pahlawan Nasional PP Muhammadiyah yang  diketuai anggota Parlemen RI, A.M. Fatwa. Selain Ki Bagus, juga diusulkan almarhum Prof. Mr. Kasman Singodimedjo dan Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Semoga tahun depan dapat terealisasi. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional adalah sebuah keputusan politik dan ditentukan oleh jiwa kenegarawanan pemimpin bangsa.

Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dari kalangan umat Islam dalam merintis, merebut dan mempertahankan kemerdekaan tercatat yang  paling banyak dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah tidak perlu ragu mengukuhkan Pahlawan Nasional paling banyak dari kalangan tokoh pejuang Islam.

Dalam Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo, yang disusun oleh putra beliau almarhum H. Djarnawi Hadikusuma, tertulis Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 11 Rabi’ul-akhir 1308 H bertepatan dengan 24 November 1890, dan wafat di Yogyakarta Jumat 5 Muharam 1374 H atau 3 September 1954 dalam usia 64 tahun.

Ki Bagus Hadikusumo seorang ulama pejuang, mubaligh, penulis buku dan pemimpin umat yang disegani. Ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tabligh lalu Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Wakil Ketua dan kemudian Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode tahun 1942 – 1953. Ki Bagus Hadikusumo aktif dalam usaha pembentukan partai Masyumi tahun 1945 yang didirikan sebagai satu-satunya partai bagi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Syura Masyumi periode pertama diketuai oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan Wakil Ketua Ki Bagus Hadikusumo sampai tahun 1950.

Pada 1922 Ki Bagus diangkat oleh Gubernur Belanda menjadi anggota Komisi Perbaikan Pengadilan Agama seluruh Jawa dan Madura, serta bersama Prof. Dr. Husein Djajadiningrat ditugaskan menyusun Mahkamah Islam Tinggi. Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mencatat nama Ki Bagus Hadikusumo salah satu tokoh pendiri UII.

Pada zaman Jepang, beliau diangkat menjadi anggota Tyuo Sangi In mewakili golongan Islam bersama K.H.A. Wahid Hasjim, K.H.A. Kahar Mudzakkir, dan Abikusno Tjokrosujoso. Ki Bagus Hadikusumo satu di antara sedikit ulama yang berani menentang perintah Pemerintah Dai Nippon agar melakukan Saikirei, yaitu membungkukkan badan ke arah Istana Diraja Tenno Heika di Timur Laut sebagai simbol penghormatan kepada Tenno Heika (Kaisar Jepang) yang dianggap keturunan dewa matahari. Selain Ki Bagus, tokoh Muhammadiyah Dr. AbdulKarim Amrullah (ayah Buya Hamka) juga menolak Saikirei karena berlawanan dengan akidah Islam.

Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota KNIP mewakili Masyumi. Ki Bagus pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sewaktu Agresi Militer Belanda I tahun 1947, Muhammadiyah membentuk Kesatuan Laskar Angkatan Perang Sabil dengan Penasihat Ki Bagus Hadikusumo.

Sejarah mencatat sebelum Ir Soekarno menyampakan pidato tentang dasar negara tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI telah mendengarkan pidato anggota BPUPKI lainnya, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus mengemukakan agar negara Indonesia berdasarkan agama Islam, di atas petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadits, agar menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Ia mengingatkan sudah enam abad Islam menjadi agama kebangsaan Indonesia dan tiga abad sebelum Belanda menjajah disini, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, sepuluh kali menyebut nama Ki Bagus Hadikusumo. Soekarno sangat segan kepada Ki Bagus walau dalam banyak hal prinsipil keduanya berlainan pendapat dan pandangan.

Menyangkut rumusan dasar negara, sidang BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk mencapai konsensus antara golongan Islam dan golongan kebangsaan dalam merumuskan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam rancangan dasar negara “Pancasila” yang diusulkan Bung Karno, prinsip Ketuhanan merupakan sila kelima. Ki Bagus Hadikusumo-lah yang dengan gigih berdebat dengan Soekarno sampai di luar sidang hingga Soekarno menangis di hadapan Ki Bagus. Prinsip Ketuhanan akhinya menjadi prinsip pertama yang diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI. Mr. Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Mengutip dari Bung Hatta, Panitia Sembilan mengubah urutan fundamen Pancasila, meletakkan fundamen moral di atas, fundamen politik di bawahnya. Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahan memperoleh dasar yang kokoh.

Kalangan tokoh Islam, salah satunya Ki Bagus Hadikusumo, dengan teguh memegang pendirian bahwa beberapa hal penting yang berhubungan dengan Islam harus dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi Negara Republik Indonesia. Bahkan Ki Bagus Hadikusumo dapat disebut sebagai penggagas landasan Ketuhanan negara Republik Indonesia.

Pertumbuhan ketatanegaraan kita tidak selalu berjalan linear. Dalam buku Sekitar Proklamasi, Bung Hatta menceritakan peristiwa yang amat penting dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia. Sore hari 17 Agustus 1945 beliau menerima tamu seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Opsir itu, Bung Hatta lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun yang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan kalimat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu “Ke-Tuhanan dengan kewajibanmenjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Jika kalimat tersebut ditetapkan, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Bung Hatta tidak menerima begitu saja keberatan demikian, “Saya katakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menanda-tanganinya.”

Pada waktu itu Bung Hatta menjanjikan akan menyampaikan kepada sidang PPKI esok harinya. Pada 18 Agustus 1945 menjelang dimulainya sidang PPKI yang mengagendakan pengesahan Undang-Undang Dasar, Bung Hatta membicarakan soal tersebut dengan tiga orang anggota PPKI yang dianggap “mewakili golongan Islam”, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku M. Hasan. Pada sebagian literatur menyebut nama K.H.A. Wahid Hasjim juga hadir. Menurut Prawoto Mangkusasmito dan diperkuat oleh keterangan Ibu Solichah A.Wahid Hasjim tahun 1984, suaminya K.H.A. Wahid Hasjim tidak hadir dalam sidang PPKI di Jakarta tanggal 18 Agustus 1945 itu.

Bung Hatta meminta para tokoh Islam agar menyetujui untuk menghapus tujuh kata dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ki Bagus Hadikusumo, pucuk pimpinan Muhammadiyah, satu-satunya eksponen perjuangan Islam yang paling senior ketika itu pada mulanya berkeberatan. Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan membujuk Ki Bagus agar menerima saran Bung Hatta karena keputusan terakhir ada pada Ki Bagus Hadikusumo. Segala tekanan psikologis bertumpu pada Ki Bagus. Kasman menggambarkan betapa marah Ki Bagus atas usulan Bung Hatta yang tiba-tiba mementahkan kompromi yang telah dicapai dengan susah payah dalam sidang BPUPKI. Bujukan Kasman Singodimedjo dengan menggunakan bahasa Jawa halus dapat meluluhkan hati Ki Bagus.

Bung Hatta meminta para tokoh Islam agar menyetujui untuk menghapus tujuh kata dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ki Bagus Hadikusumo, pucuk pimpinan Muhammadiyah, satu-satunya eksponen perjuangan Islam yang paling senior ketika itu pada mulanya berkeberatan. Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan membujuk Ki Bagus agar menerima saran Bung Hatta karena keputusan terakhir ada pada Ki Bagus Hadikusumo. Segala tekanan psikologis bertumpu pada Ki Bagus. Kasman menggambarkan betapa marah Ki Bagus atas usulan Bung Hatta yang tiba-tiba mementahkan kompromi yang telah dicapai dengan susah payah dalam sidang BPUPKI. Bujukan Kasman Singodimedjo dengan menggunakan bahasa Jawa halus dapat meluluhkan hati Ki Bagus.

Kesediaan Ki Bagus Hadikusumo menghapus tujuh kata menyangkut syariat Islam menjadi “kunci” pengesahan Pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar negara Pancasila. Prawoto Mangkusasmito beberapa tahun kemudian bertanya kepada Ki Bagus Hadikusumo tentang arti istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jawab Ki Bagus singkat saja, yaitu “Tauhid”.

Ki Bagus Hadikusumo, sebagaimana diungkapkan Djarnawi Hadikusuma, adalah seorang yang sangat prinsipil dalam soal yang berhubungan dengan agama. Dalam salah satu bukunya Ki Bagus menyatakan letaknya kolot atau modern adalah dalam cara berfikir dan bertindak, letaknya taqwa atau munafik adalah pada teguh atau tidaknya memegang hukum yang benar.

Setelah Pemilu yang pertama tahun 1955 dibentuk Majelis Konstituante Republik Indonesia. Menurut UUD Sementara 1950, pasal 134, Konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD Sementara ini. Di dalam sidang Konstituante, golongan Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti dan empat partai kecil lainnya) mengusulkan Islam sebagai dasar negara, golongan Nasionalis, Sosialis, Kristen, Katolik, dan Komunis (PKI) mengusulkan Pancasila, sedangkan golongan Murba, Buruh dan 9 anggota perorangan mengusulkan dasar Sosial Ekonomi.

Dalam sidang Konstituante di Bandung, Kasman Singodimedjo (Fraksi Masyumi) menyampaikan pidato yang menyentuh hati.Ia mengingatkan Konstituante akan janji Bung Karno kepada Ki Bagus di awal kemerdekaan, “Saudara Ketua, saya masih ingat bagaimana ngototnya almarhum Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Pusat Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempertahankan Agama Islam untuk dimasukkan ke dalam Muqaddimah dan Undang Undang Dasar 1945. Begitu ngotot Saudara Ketua, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta pun tidak dapat mengatasinya…. Hanyadengan kepastian dan jaminan bahwa 6 bulan lagi sesudah Agustus 1945 itu akan dibentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-Undang Dasar Negara guna memasukkan materi Islam itu ke dalam Undang-Undang Dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo itu untuk menanti!.”

Lebih lanjut Kasman Singodimedjo menyatakan,“Saudara Ketua, kini juru bicara Islam Ki Bagus Hadikusumo itu telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, karena telah pulang ke Rahmatullah. Beliau telah menanti dengan sabarnya, bukan menanti 6 bulan seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Beliau menanti, ya menanti sampai dengan wafatnya. Beliau kini tidak dapat lagi ikut serta dalam Dewan Konstituante ini untuk memasukkan materi Islam, ke dalam Undang-Undang Dasar yang kita hadapi sekarang ini. Saudara Ketua, di manakah kami golongan Islam dapat menuntut penunaian ‘janji’ tadi itu? Di mana lagi tempatnya?” (Hidup Itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Perkembangan yang terjadi kemudian pada bulan Juni 1959 mayoritas anggota Konstituante, terutama fraksi-fraksi non-Islam menolak untuk menghadiri lagi sidang-sidang Konstituante. Menghadapi situasi krisis konstitusional tersebut Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden “Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945”. Konstituante dibubarkan. Dalam Dekrit Presiden, Piagam Jakarta ditempatkan sebagai salah satu butir pertimbangan, yaitu, “Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Umat Islam berdamai dengan sejarah sebagai realitas yang harus diterima, tetapi tidak dapat melupakan sejarah. Kaum Muslimin, kata Mr. Mohamad Roem,  “…wajib melaksanakan Hukum Islam, terlepas dari apakah Piagam Jakarta tercantum atau tidak dalam Pembukaan UUD 1945.”

Dalam kaitan ini H. Alamsjah Ratu Perwiranegara semasa menjabat Menteri Agama menegaskan, “Pancasila adalah pengorbanan dan hadiah terbesar umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia.” Salah satu pemimpin Islam yang memiliki peran utama terkait dengan pengorbanan umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan ialah Ki Bagus Hadikusumo.

Ki Bagus Hadikusumo hidup dalam keluhuran sebagai pejuang yang ikhlas sampai akhir hayatnya. Menurut cucunya, setiap rapat BPUPKI di Jakarta, Ki Bagus pakai biaya sendiri. Bekal yang dibawa hanya batik, yang dijualnya di jalan untuk keperluan biaya pulang-pergi ke Jakarta. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnik dan agama ini “berhutang” kepada Ki Bagus Hadikusumo. Hutang budi yang tidak dapat dibayar dengan apapun.

Ki Bagus contoh pemimpin yang tidak mau dikultuskan. Semua telah diberikannya untuk umat dan Tanah Air. Salah satu putranya mengatakan kepada penulis beberapa waktu lalu bahkan kuburan Ki Bagus Hadikusumo di TPU Kuncen Wirobrajan Yogyakarta sudah diberikan untuk dipakai orang lain.

Semoga amal ibadah dan perjuangan Ki Bagus Hadikusumo dalam membela agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta jasa-jasanya kepada bangsa dan negara diterima oleh Allah SWT dan diampuni segala dosanya. []

– See more at: http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/ki-bagus-hadikusumo-penggagas-landasan-ketuhanan-#sthash.VCWWMjgh.dpuf

Apakah Sila Pertama Pancasila = Tauhid?

Pendahuluan :
Pada saat ini sebahagian umat yang ber-KTP Islam meyakini bahwa sila pertama Pancasila yaitu  ”Ketuhanan Yang Maha Esa”  adalah kalimat tauhid. Sebagai konsekuensinya   maka   Pancasila merupakan bahagian dari ajaran Islam. Mentaatinya adalah kewajiban, dan  bekerja di lembaga yang berlandaskan Pancasila merupakan ibadah kepada Allah SWT.
Sampai sejauh mana kebenaran pendapat tersebut dan apa akibatnya ditinjau dari sisi tauhid? Penulis akan mencoba mengujinya berdasarkan data sejarah, tinjauan bahasa dan yuridis, dan  tinjauan  tauhid menurut faham ahlu sunnah wal jamaah.

1. Aspek Sejarah :
Penyebutan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” pertama kali muncul dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian dimasukkan dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan tersebut merupakan salah satu  perubahan dari sila ”Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” yang tercantum dalam Piagam Jakarta.
Dalam sidang BPUPKI pada bulan Mei 1945 tiga orang pembicara mengusulkan   ketuhanan (dengan redaksi yang berbeda) dijadikan salah satu dari dasar negara yang akan dibentuk. Muhammad Yamin mengusulkan dasar ”Peri Ketuhanan.” Soepomo mengusulkan dasar  ” Perhubungan Agama dengan Negara”. Soekarno mengusulkan dasar ” Ketuhanan Yang Berkebudayaan.” Usulan dari berbagai tokoh dalam sidang BPUPKI   dirumuskan oleh Panitia Kecil yang berjumlah sembilan orang,  dan keluarlah rumusan, ”Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” sebagai sila pertama dari Pancasila yang dimuat dalam Piagam Jakarta.
Dalam sidang “PPKI” pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan waktu kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan untuk mengubah sila Pertama Pancasila dalam  Piagam Jakarta  yaitu dengan menghilangkan tujuh kata  (dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dan menggantinya dengan kata ”  Yang Maha Esa”. Maka jadilah  sila Pertama Pancasila menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada hal Piagam Jakarta adalah merupakan keinginan mayoritas tokoh-tokoh Islam dan telah disepakati pada tanggal 22 juni 1945.[1]
Kronologis penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta itu   dimulai dari pengakuan   Moh. Hatta yang ditemui oleh seorang perwira angkatan laut Jepang. Katanya, opsir itu menyampaikan pesan berisi “ancaman” dari tokoh Kristen di Indonesia Timur,  jika tujuh kata dalam Sila Pertama pembukaan tidak dihapus, maka mereka akan memisahkan diri dari Indonesia merdeka.
Hatta dan Soekarno, kemudian membujuk anggota PPKI dari kelompok muslim untuk menyetujui penghapusan tujuh kata itu. Di antara mereka hanya Ki Bagus Hadi Kusumo yang bersikeras tak mau. Menurut Ki Bagus Hadi Kusumo, itu berarti mencederai gentlemen agreement (Kesepakatan di antara para pria terhormat) yang sudah mereka sepakati bersama dalam Piagam Jakarta. Soekarno dan Hatta kemudian menyuruh Tengku Moh. Hassan (anggota PPKI dari Aceh) dan Kasman Singodimedjo (Anggota Muhammadiyah) untuk membujuk Ki Bagus Hadi Kusumo. Kasman-lah yang berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadi Kusumo, terutama dengan adanya janji syariat Islam akan masuk kembali dalam konstitusi daerah setelah MPR terbentuk enam bulan kemudian.
Kepada Ki Bagus Kasman Singodimejo menjelaskan bahwa perubahan yang diusulkan oleh Bung Hatta yaitu  kata ”Ketuhanan” ditambah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. KH A. Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hasan yang ikut dalam lobi perubahan itu menganggap Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, bukan yang  lainnya. Selanjutnya Kasman juga menjelaskan bahwa, Ketuhanan Yang Maha Esa menentukan arti “Ketuhanan” dalam Pancasila. Sekali lagi  bukan Ketuhanan sembarangan Ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa’, kata Kasman meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo[2].
Dalam buku Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam Adian Husaini menyebutkan bahwa Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah, yang akhirnya bersedia menerima penghapusan  ”tujuh kata”  setelah diyakinkan bahwa makna “Ketuhanan Yang Maha Esa”  adalah “tauhid”. Dan itu juga dibenarkan oleh  Teuku Muhammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Muhammad Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus.[3]
Setelah terjadinya perubahan tersebut Bung Karno sebagai pencetus dari Pancasila menjelaskan bahwa ”Ketuhanan Yang Maha Esa” itu ialah”tauhid”, dan tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dalam Quran suci itu, dan jikalau tauhid suci itu telah menyala dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak akan mati[4].
Namun dalam perjalanan sejarah, apa yang terjadi dalam negosiasi antara Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo yang bersikukuh untuk mempertahankan sila pertama Piagam Jakarta”Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”, dan bersedia menerima perubahannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam arti “tauhid” atauAllah Subhanahu Wa Ta’ala  yang diusulkan  Mohammad Hatta dan Soekarno, hanyalah “cek kosong”  yang tidak didukung dengan aspek yuridis. Sehingga jadilah sila  “Ketuhanan Yang Maha Esa” menampung apa saja,  dan siapa saja yang mengaku bertuhan sekali pun itu bertentangan dengan “tauhid” atau Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jadilah di NKRI ini penyembah berhala, penyembah banyak tuhan, penyembah sesuatu bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala disebut ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Boleh jadi   pendapat   yang ada dalam pikiran para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo  pada saat bersedia menerima perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam arti tauhid atau Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Namun pada saat ini pendapat tersebut  hanya tinggal kenangan. Dari segi realitas tidak tidak ada bukti yuridisnya, dan menjadi pengakuan sepihak yang tidak diakui oleh pihak nasionalis sekuler dan agama-agama selain Islam.
Jadi kalau ada orang yang ber-KTP Islam  sekarang ini  berpendapat bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, adalah tauhid atau Allah Subhanahu Wa Ta’ala maka   orang itu  boleh jadi “sedang bermimpi” dan kakinya tidak menginjak bumi NKRI. Wallahu a’lam.
Bersambung…
Oleh : Amir Bahar

[1] Artawijaya, Indonesia Tanpa Liberal, Membongkar Misi Asing dalam Subversi Politik dan Agama, Pustaka Al-Kausar, 2012, hal. 191.
[2] Artawijaya, Ibid hal . 188.
[3]  Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, Gema Inani Pers, Cetakan Pertama, 2009, hal. 148.

[4]Pandangan Islam Atas Pancasila, http://psp.ugm.ac.id/pandangan-islam- atas-pancasila.html, 24-01-2013.

http://al-mustaqbal.net/apakah-sila-ketuhanan-yang-maha-esa-sama-dengan-kalimat-tauhid/

Selasa 10 Nov 2015, 11:02 WIB

Kolom

Ki Bagus Hadikusumo dan Dasar Negara Pancasila

Pramono U Tanthowi – detikNews
Ki Bagus Hadikusumo dan Dasar Negara PancasilaFoto: dokumen pribadi

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Pahlawan tahun ini, Presiden Jokowi menetapkan lima nama pahlawan nasional baru. Berdasarkan Keppres No. 116/TK/Tahun 2015 tertanggal 4 November, mereka adalah: Benhard Wilhem Lapian, Mas Isman, I Gusti Ngurah Made Agung, Komjen Moehammad Jasin, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Untuk mengenang sebagian jasa mereka, tulisan ini bermaksud mengungkap sepenggal kisah mengenai peran penting Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan dasar-dasar negara Indonesia merdeka pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Jepang, setelah menyadari hampir tidak mungkin memenangkan Perang Dunia II, semakin memberi kesempatan para tokoh pergerakan untuk mempersiapkan pranata bagi sebuah Negara Indonesia yang merdeka. Karena itu, kesempatan yang lama ditunggu-tunggu oleh kaum pergerakan untuk berkumpul guna merancang suatu negara merdeka, terwujud pada 28 Mei 1945 dengan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Badan yang terdiri dari 62 anggota tersebut diberi kebebasan besar oleh Pemerintah Jepang untuk membicarakan persoalan-persoalan konstitusional. Bagi para pendiri bangsa tersebut, inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa penderitaan selama masa pendudukan Jepang tidaklah sia-sia.

Dilihat dari sisi jumlah, komposisi BPUPKI menempatkan gagasan kelompok nasionalis sekuler sebagai pihak dominan. Pihak yang kurang terwakili adalah pulau-pulau luar Jawa, kaum Marxis berorientasi Barat, dan terutama kaum nasionalis Muslim. Dari jumlah itu, hanya sekitar 11 orang mewakili kelompok Islam, termasuk di antaranya tokoh-tokoh Muhammadiyah, yakni Mas Mansur (Ketua Umum PP Muhammadiyah 1936-1942), Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Umum PP Muhammadiyah 1942-1953), dan Abdul Kahar Muzakkir.

Pembicaraan dalam BPUPKI mengenai dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka memunculkan tiga konsep, yakni Pancasila, Islam, dan sosial-ekonomi. Namun konsep terakhir tidak terlalu menjadi bahan perbincangan, karena larut dalam perdebatan ideologis antara dua konsep pertama.

Perdebatan ideologis itu sebenarnya telah muncul sejak era kebangkitan nasionalisme di awal abad ke-20. Pada masa itu, kaum nasionalis dari berbagai latar belakang etnis, daerah, dan ideologis bersatu dalam dua buah keyakinan yang sama: suatu negara-bangsa Indonesia dapat menciptakan modernitas, dan penjajah Belanda menghalangi aspirasi itu. Koalisi ini mencakup tiga pandangan utama, yakni Marxis, Muslim, dan developmentalis (Cribb: 2001, 32-37).

Ketegangan antar visi modernitas itu terus berkembang, khususnya antara kalangan Muslim dan developmentalis, pada 1930-an. Sampai awal 1940-an, polemik tersebut berkembang jauh melampaui masalah nasionalisme dan menyentuh masalah lebih penting, yakni hubungan politik antara Islam dan negara. Kelompok pertama menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam, atau Islam harus menjadi dasar ideologi negara. Sedang kelompok kedua mengusulkan dibentuknya sebuah negara kesatuan nasional di mana persoalan negara dipisahkan dari persoalan agama.

Dalam konteks demikian, BPUPKI sekedar menjadi arena baru bagi ketegangan lama. Sejauh menyangkut pola relasi Islam dan negara, tampak jelas bahwa mereka mengikuti pola perdebatan yang sama sebagaimana beberapa dasawarsa sebelumnya. Pertarungan ideologis itu berlangsung secara tajam namun konstruktif dalam pertemuan-pertemuan BPUPKI selama akhir Mei hingga pertengahan Juli 1945.

Dalam sidang-sidang ini, pihak nasionalis sekuler memunculkan dua konsepsi yang substansinya hampir serupa, yang masing-masing memandang bahwa negara harus netral terhadap agama, yakni lima asas versi Yamin dan lima sila versi Sukarno. Sementara itu, kalangan Islam terus mempromosikan konsep Islam sebagai dasar negara. Dalam konteks ini penting untuk sekilas melihat konsepsi yang diajukan oleh Ketua Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945.

Dalam sidang tersebut, Ki Bagus mengajukan konsep tentang “membangun negara di atas dasar ajaran Islam”. Menurutnya, pertama, Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara Indonesia ini. Dan kedua, umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita luhur dan mulia sejak dahulu hingga masa yang akan datang, yaitu di mana ada kemungkinan dan kesempatan pastilah umat Islam akan membangun negara atau menyusun masyarakat yang berdasarkan atas hukum Allah dan agama Islam (Syaifullah: 1997, 101-102).

Gagasan Ki Bagus tersebut tampaknya didasarkan pada alasan sosiologis-historis dan pemahamannya yang kuat atas ajaran Islam. Ki Bagus beralasan bahwa Islam setidaknya telah enam abad hidup dalam masyarakat Indonesia, atau tiga abad sebelum datangnya kolonial Belanda. Sehingga ajaran dan hukum Islam telah inheren dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan banyak aspek hukum Islam telah bertransformasi menjadi adat istiadat di banyak suku bangsa Indonesia.

Selain itu, Ki Bagus juga mengungkapkan realitas sejarah di mana gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda di berbagai wilayah Indonesia hampir selalu dipimpin tokoh-tokoh Islam, seperti Diponegoro, Teuku Umar, Imam Bonjol, Sultan Hasanudin, dan lain lain yang mendasarkan perjuangannya atas ajaran Islam. Selain aspek sosiologis-historis itu, Ki Bagus juga mengajukan argumennya berdasarkan pemahamannya atas ajaran Islam, yang ia yakini tidak hanya mengatur masalah ritual, tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dengan pemahaman keagamaan dan politik demikian, dapat dimengerti jika Ki Bagus Hadikusumo pada awal kedatangan penjajah Jepang telah menunjukkan perlawanannya yang keras. Ceritanya, setelah beberapa bulan menduduki Indonesia, Jepang mulai menerapkan beberapa aturan baru bagi para pegawai dan siswa (sebelum masuk kantor dan ruang kelas) untuk melakukan senam, sumpah setia, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, lalu melakukan seikirei, yakni penghormatan kepada Tenno Haika yang bertahta di Tokyo dengan cara membungkukkan badan, sebagaimana orang ruku’ dalam salat.

Karena aturan ini merisaukan umat Islam, maka Muhammadiyah memimpin sebuah gerakan perlawanan dengan membuat keputusan bahwa umat Islam tidak boleh melakukan seikirei karena menyimpang dari ajaran tauhid. Keputusan Muhammadiyah tersebut segera tersiar luas dan ternyata diindahkan oleh sebagian besar umat Islam. Akibat perlawanan ini, Ki Bagus Hadikusumo dipanggil oleh Gunseikan (Gubernur Militer Jepang) di Yogyakarta.

Ketika ditanya mengenai pemboikotan oleh Muhammadiyah itu, maka dengan tegas Ki Bagus menjawab bahwa seikirei dilarang menurut ajaran Islam, karena umat Islam hanya memberikan penyembahan kepada Tuhan. Setelah melalui dialog panjang lebar, Gunseikan dapat memahami alasan Ki Bagus. Gunseikan lalu menyatakan bahwa jika Muhammadiyah keberatan melakukan seikirei, maka tidak akan dipaksa untuk melakukannya.

Sejak itu, seikirei tidak diwajibkan bagi siswa-siswa sekolah Muhammadiyah (yang hingga akhir 1930-an mencapai 388 buah, terbesar di antara organisasi pergerakan nasional lain), meskipun masih tetap diberlakukan di sekolah-sekolah lain (Majelis Diktilitbang dan LPI: 2010, 113-114).

Setelah melalui perdebatan yang alot, hingga akhir masa sidangnya BPUPKI tidak dapat menghasilkan kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia (Badan ini lalu dibubarkan, dan kemudian dibentuk sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia[PPKI]). Dan untuk menjembatani perbedaan itu, dibentuklah sebuah panitia kecil yang terdiri dari sembilan tokoh, yang terdiri dari: Sukarno, Hatta, Subardjo, Yamin, Abikusno, Kahar Muzakkir, Agus Salim, Wahid Hasyim, dan Maramis.

Dalam sebuah rapat yang alot pada 22 Juni 1945, Panitia 9 dapat mencapai suatu kesepakatan yang dimaksudkan sebagai Pembukaan UUD, atau setidak-tidaknya sebagai suatu kertas kerja untuk membahas masalah itu lebih lanjut. Beberapa minggu kemudian Yamin menyebut dokumen politik tersebut sebagai Piagam Jakarta (Anshari: 1983).

Piagam Jakarta berisi pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dengan penambahan pada sila pertama sehingga menjadi: “Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Kesepakatan tersebut sempat ditolak kalangan nasionalis sekuler, namun akhirnya dapat diterima setelah Sukarno menyerukan agar kedua belah pihak bersedia berkorban demi persatuan bangsa.

Namun sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, kesepakatan ini digugurkan atas usul Hatta berdasarkan laporan dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang menyatakan bahwa orang-orang Kristiani di wilayah timur Indonesia tidak akan bergabung dengan RI jika unsur-unsur formalistik Islam dalam Piagam Jakarta tidak dihapus.

Usulan Hatta ini disepakati oleh beberapa tokoh Islam, sehingga tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus dan Sila Pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tokoh-tokoh Islam yang dimintai persetujuan itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hassan.

Persoalan ini penting untuk diulas guna mengetahui mengapa tokoh-tokoh Islam tersebut bersedia menerima tawaran Hatta untuk menghapus tujuh kata yang telah disepakati melalui perdebatan alot. Berdasarkan sebuah penelitian (Anshari: 1983, 48), Wahid Hasyim pada saat itu sebenarnya tidak hadir, meskipun Hatta menyatakan bahwa Wahid Hasyim turut hadir. Mengenai Mohammad Hassan, dapat dipahami jika ia menerima penghapusan “tujuh kata” tersebut mengingat ia sama sekali tidak bisa dimasukkan dalam kelompok nasionalis Islam, dan apalagi ia sama sekali tidak terlibat dalam BPUPKI maupun Panitia 9.

Mengenai Kasman Singodimejo (Ketua Muhammadiyah Jakarta), yang merupakan anggota tambahan PPKI, ia menerima undangan mendadak pada pagi harinya, sehingga ia tidak cukup siap untuk membicarakan masalah itu. Apalagi Kasman bukan pula anggota BPUPKI maupun Panitia 9. Namun demikian, Kasman sangat berperan dalam melunakkan Ki Bagus yang berusaha keras mempertahankan “tujuh kata” sehingga Ki Bagus akhirnya mau menerima penghapusan kalimat tersebut.

Karena itu, seluruh tekanan psikologis tentang berhasil atau tidaknya penentuan UUD sebenarnya terletak pada pundak Ki Bagus Hadikusumo, sebagai satu-satunya elemen perjuangan Islam pada waktu itu. Ditambah lagi, Ki Bagus adalah anggota BPUPKI, PPKI, meskipun bukan anggota Panitia 9.

Menurut sebuah penelitian, dalam suatu pertemuan PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Kasman mengatakan dengan berkaca-kaca bahwa ia merasa sangat berdosa karena dialah kunci yang melunakkan hati Ki Bagus ketika bertahan pada pencantuman “tujuh kata”. Ketika itu, Kasman mengatakan kepada Ki Bagus bahwa Belanda sedang thingil-thingil dan thongol-thongol (sedang bersiap dari kejauhan) menyerbu dan merebut kembali Indonesia yang baru merdeka (Syaifullah: 1997, 124).

Karena itu logika yang diajukan oleh Kasman untuk meyakinkan Ki Bagus adalah alasan keamanan nasional, di mana kemerdekaan bangsa yang masih sangat muda sedang terancam. Selain itu, Kasman juga meyakinkan Ki Bagus bahwa UUD tersebut bersifat sementara, sebagaimana dikatakan Sukarno pada awal penyampaian pengantar setelah membuka rapat PPKI pada 18 Agustus siang harinya.

Sementara itu, sebuah penelitian lain mengajukan analisis yang hampir serupa mengenai kesediaan tokoh-tokoh Islam menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta (Effendy: 1998, 90-91). Pertama, dimasukkannya kata-kata “Yang Maha Esa” dapat dilihat sebagai langkah simbolik  untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik Islam dalam ideologi negara. Bagi tokoh-tokoh Islam tersebut, sifat monoteistik tersebut merupakan cermin dari (atau sedikitnya sejalan dengan) prinsip tauhid dalam Islam.

Kedua, situasi yang berlangsung menyusul Proklamasi Kemerdekaan mengharuskan para pendiri republik untuk bersatu menghadapi masalah-masalah lain. Yang paling penting di antaranya adalah upaya Belanda untuk kembali menduduki wilayah Nusantara.

Selain itu, kesediaan para tokoh Islam tersebut tampaknya juga didorong oleh rasa optimisme karena jumlah konstituen yang besar, sehingga mereka percaya bahwa melalui pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, mereka masih memiliki kesempatan untuk secara konstitusional menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Demikianlah, suatu Indonesia baru telah lahir, bukan sebagai negara Islam sebagaimana digagas oleh tokoh-tokoh Islam, dan juga bukan negara sekuler yang memandang agama hanya masalah pribadi. Ketegangan akibat pertentangan ideologis ini telah berakhir dengan suatu jalan tengah, yaitu gagasan mengenai suatu negara yang ingin mengakui suatu asas religiusitas dan ingin bersifat positif terhadap semua agama.

Jadi penyelesaian secara Indonesia dari masalah ideologis ini bukanlah suatu konstitusi yang mempergunakan idiom-idiom khas Islam, tetapi penerimaan nilai-nilai spiritual milik bersama (Bolland: 1985, 40-41). Namun demikian, konsep ini dapat dianggap sebagai suatu konsep yang pada dasarnya bersifat Islami, tetapi telah dilepaskan dari ajaran agama agar bisa diterima oleh kalangan non-Muslim (Nieuwenhuijze: 1958, 208). Dan salah satu tokoh yang berperan penting dalam kompromi politik-ideologis itu adalah Ki Bagus Hadikusumo.

*) Pramono U Tanthowi, MA adalah Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Periode 2015-2020.
(nwk/nwk)

 IMG-20151124-WA027

Rumusan-rumusan Pancasila

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

Namun di balik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Artikel ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu artikel ini lebih bersifat suatu “perbandingan” (bukan “pertandingan”) antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir.

Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh Yamin, Sukarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di masyarakat.

Rumusan I: Moh. Yamin, Mr.[sunting | sunting sumber]

Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yaminmenyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.

Rumusan Pidato[sunting | sunting sumber]

Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin mengemukakan lima calon dasar negara yaitu[1]:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri ke-Tuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

Rumusan Tertulis[sunting | sunting sumber]

Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu[2]:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan II: Dr.Soepomo[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu:

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat

Rumusan III: Ir. Soekarno[sunting | sunting sumber]

Selain Muh Yamin dan Soepomo, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya adalah Ir Sukarno[3]. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.Namun masyarakat bangsa indonesia ada yang tidak setuju mengenai pancasila yaitu Ketuhanan, dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.Lalu diganti bunyinya menjadi Ketuhanan Yg Maha Esa. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila[4].

Rumusan Pancasila [5][sunting | sunting sumber]

  1. Kebangsaan Indonesia – atau nasionalisme –
  2. Internasionalisme – atau peri-kemanusiaan –
  3. Mufakat – atau demokrasi –
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan

Rumusan Trisila [6][sunting | sunting sumber]

  1. Sosio-nasionalisme
  2. Sosio-demokratis
  3. ke-Tuhanan

Rumusan Ekasila [7][sunting | sunting sumber]

  1. Gotong-Royong

Rumusan IV: Piagam Jakarta[sunting | sunting sumber]

Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara2 Juni9 Juli 1945, 9 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan “Panitia Sembilan”) yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para “Pendiri Bangsa”.

Rumusan kalimat [8][sunting | sunting sumber]

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alternatif pembacaan[sunting | sunting sumber]

Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKIsebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat.

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan,

[A] dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar[:]
[A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab,
[A.2] persatuan Indonesia, dan
[A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan[;]
serta
[B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan populer[sunting | sunting sumber]

Versi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan V: BPUPKI[sunting | sunting sumber]

Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas[9].

Rumusan kalimat [10][sunting | sunting sumber]

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan VI: PPKI[sunting | sunting sumber]

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), di antaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.

Rumusan kalimat [11][sunting | sunting sumber]

“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan VII: Konstitusi RIS[sunting | sunting sumber]

Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesi semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

Rumusan kalimat [12][sunting | sunting sumber]

“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
  2. perikemanusiaan,
  3. kebangsaan,
  4. kerakyatan
  5. dan keadilan sosial

Rumusan VIII: UUD Sementara[sunting | sunting sumber]

Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT[13], dan NST[14]. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950.

Rumusan kalimat[15][sunting | sunting sumber]

“…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, …”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
  2. perikemanusiaan,
  3. kebangsaan,
  4. kerakyatan
  5. dan keadilan sosial

Rumusan IX: UUD 1945[sunting | sunting sumber]

Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.

Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, di antaranya:

  1. Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
  2. Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Rumusan kalimat [16][sunting | sunting sumber]

“… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan dengan penomoran (utuh)[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan X: Versi Berbeda[17][sunting | sunting sumber]

Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Rumusan[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial.

Rumusan XI: Versi Populer[18][sunting | sunting sumber]

Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.

Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)

Rumusan[sunting | sunting sumber]

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Epilog[sunting | sunting sumber]

“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945).

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Saafroedin Bahar (ed). (1992) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. Edisi kedua. Jakarta: SetNeg RIselanjutnya disebut Risalah 2
  2. ^ Risalah 2
  3. ^ Sidang Sesi I BPUPKI tidak hanya membahas mengenai calon dasar negara namun juga membahas hal yang lain. Tercatat dua anggota Moh. Hatta, Drs. danSupomo, Mr. mendapat kesempatan berpidato yang agak panjang. Hattaberpidato mengenai perekonomian Indonesia sedangkan Supomo yang kelak menjadi arsitek UUD berbicara mengenai corak Negara Integralistik
  4. ^ Risalah 2
  5. ^ Risalah 2
  6. ^ Risalah 2
  7. ^ Risalah 2
  8. ^ Risalah 2
  9. ^ Risalah 2
  10. ^ Risalah 2
  11. ^ Risalah 2
  12. ^ Konstitusi Republik Indonesia Serikat
  13. ^ Negara Indonesia Timur, wilayahnya meliputi Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara, dan seluruh kepulauan Maluku
  14. ^ Negara Sumatera Timur, wilayahnya meliputi bagian timur provinsi Sumut (sekarang)
  15. ^ Undang-Undang Dasar Sementara
  16. ^ UUD 1945 (dekrit 1959), Tap MPR No XVIII/MPR/1998, Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
  17. ^ Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
  18. ^ Tap MPR No II/MPR/1978

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. UUD 1945
  2. Konstitusi RIS (1949)
  3. UUD Sementara (1950)
  4. Berbagai Ketetapan MPRS dan MPR RI
  5. Saafroedin Bahar (ed). (1992) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945. Edisi kedua. Jakarta: SetNeg RI
  6. Tim Fakultas Filsafat UGM (2005) Pendidikan Pancasila. Edisi 2. Jakarta: Universitas Terbuka

Lihat pula[sunting | sunting sumber]




Blog Stats

  • 2,989,202 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…