Kenegarawanan : UUD dan Perbandingan Konstitusi

UUD dan PERBANDINGAN KONSTITUSI

RESUME PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG

SEJARAH PENYUSUNAN 3 UUD

(UUD 1945, KONSTITUSI RIS, DAN UUD 1950)

1. Sejarah Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945

Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dimulai sejak zaman penjajahan Jepang, yaitu di dalam sidang-sidang penyelidik. Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia disebut badan penyelidik yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang ketika Jepang mendekati kekalahannya melawan sekutu pada perang Dunia II. Pembentukan penyelidik juga merupakan realisasi janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia di kemudian hari.

Badan penyelidik didirikan secara resmi pada tanggal 29 April 1945 tetapi pelantikannya baru dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945. Badan penyelidik itu mengadakan masa sidang dua kali, yaitu:

1. Masa sidang pertama pada tanggal 29 mei-1 juni 1945
2. Masa sidang kedua pada tanggal 10-16 juli 1945

Pada tanggal 16 agustus 1945 beberapa orang anggota PPKI mengadakan rapat di rumah Laksamana Muda Jepang Maeda, Jalan Imam Bonjol No 1, Jakarta. Selain anggota PPKI, hadir pula beberapa golongan muda dan golongan tua. Rapat berakhir pukul 04:00 pagi dengan tersusunnya Teks Proklamasi. Teks aslinya ditulis dengan memakai pensil dan kemudian di ketik oleh Sajuti Melik, Proklamasi itu ditanda tangani oleh Soekarno dan Moh. Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari jum’at pukul 10:00 bertempat di Pegagasan Timur 56, Jakarta, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Pada tanggal 18 agustus 1945, PPKI mengadakan sidang setelah anggotanya ditambah 6 orang sehingga jumlahnya menjadi 27orang. Dalam sidang itu diputuskan hal-hal berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
2. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bahan-bahannya di ambil dari rancangan UUD yang di hasilkan oleh panitia perancang UUD, yang diajukan pada tanggal 16 juli 1945 di dalam sidang Pleno Badan Penyelidikan dan telah disetujui dengan beberapa perubahan.

Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
2. Presiden orang Indonesia asli dan beragama islam. Kata-kata beragama Islam dicoret.
3. Memilih ketua PPKI (Ir. Soekarno) sebagai Presisen dan Wakil Ketua PPKI (Drs. Moh. Hatta) sebagai wakil Presiden.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Konstitusi Indonesia sebagai suatu “Revolusi Grondwet” telah di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan undang-undang dasar republik Indonesia, yang terdiri dari:

1. Pembukaan UUD 1945, yang terdiri dari 4 alenia. Pada alenia keempat terdapat Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Batang tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh Prof. Mr. Dr. Supomo, yang merupakan penjelasan resmi UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia atau Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan simpel karena hanya hal-hal dan aturan pokok saja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah.

Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak Proklamasi Kemerdekaan dengan UUD 1945 dan pancasila sebagai dasar Negara tidak lapang jalannya. Sejak pertama kali kita menyatakan bernegara Republik Indonesia, kita sudah memulai dengan tidak menjalankan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Yang kita gunakan adalah pasal-pasal perlihan. Presiden dan Wakil presiden yang seharusnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan rakyat menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ternyata dipilih oleh Panitia Presiapan Kemerdekaan Indonesia, Menurut pasal III aturan peralihan. Namun hal ini bisa dimaklumi karena ini adalah sesuatu yang pertama kali di dalam kepada adanya suatu Negara. Letak keabsahan lembaga ini bukan pada saat pembentukan dan pada waktu bekerjanya, tetapi adalah diterimanya hasil-hasil karyanya oleh seluruh rakyat Indonesia.

1. Sejarah Penyusunan Konstitusi RIS

Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi republik Indonesia dan delegasi Bijeenkoms voor Federal Overleg (BFO) ke konferensi meja bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Soepomo yang terlibat dalam mempersiapkan naskah UUD tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS. Naskah Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.

Pada tanggal 27 desember 1949, kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Serikat. Pada saat itu berdirilah pula Negara bagian Republik Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Jaya, yang masih merupakan daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda.

Konstitusi RIS terdiri atas dua bagian sebagai berikut:

1. Mukadimah, yang terdiri dari empat alenia. Pada alenia ke empat terdapat rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, yaitu:
2. Pengakuan ketuhanan yang Maha Esa
3. Perikemanusiaan
4. Kebangsaan
5. Kerakyatan, dan
6. Keadilan sosial
7. Batang tubuh, yang terdiri dari:
8. 6 bab
9. 196 pasal

Wilayah RIS yaitu wilayah bersama dari:

1. Negara Republik Indonesia (dengan daerah status quo renville); Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta; Negara Jawa Timur; Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo asahan Selatan dan labuhan batu berhubungan dengan NST, tetap berlaku Negara Sumatera Selatan.
2. Satuan-satuan kenegaraan yang tidak sendiri. Jawa Tenga, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat (daerah istimewah) Dayak besar, Daerah Banjar, Kalimantan tenggara dan Kalimantan Timur
3. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah dari bagian yaitu Suapraja kota Waringin daerah sabang, Daerah Padang yang diperintah oleh alat kelengkapan RIS.

Jadi wilayah RIS terdiri atas wilayah bersama:

1. Daerah-daerah bagian dan
2. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian.

Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS ialah Soekarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai perdana menteri yang pertama. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kebinet ini antara lain dari pihak republik ; Sri Sultan HB IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr.Supomo, Dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir. Herling Loah, sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide anak Anak Agung Gde Agung, anggota-anggotanya kebinet ini sebagian besar pendukung unitarisme dan hanya dua orrang yang mendukung sistem federal, yaitu Sultan Hamid II dan Ide anak Agung Gde Agung. Dengan demikian, gerakan untuk membubarkan Negara Federal dan dan membentuk Negara kesatuan semakin kuat. Lebih-lebih karena pembentukan Negara Federal itu bermula pada usaha Belanda untuk menghancurkan RI hasil Proklamasi 17 agustus 1945. Sudah pasti pembentukannya ditentang oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, ternyata di dalam lingkungan Negara-negara bikinan Belanda pun terdapat gerakan Republiken yang kuat berhasrat menegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Sejarah Penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara (UUD 1950)

Setelah selesai rancangan naskah undang-undang dasar itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 agustus 1950, dan oleh DPR dan Senat RIS pada tanggal 14 agustus 1950. Setelah Persiden membacakan hasil persetujuan bersama RI dan RIS, kemudian pada tanggal 15 agustus 1950 sebagai Presiden RI, membacakan pernyataan telah terbentuknya Negara Kesatuan di depan sidang istimewah Komite Nasional Indonesia Pusat di kota Yogyakarta. Pernyataan-pernyataan itu dilakukan setelah sebelumnya badan pekerja KNIP menerima mosi Wondoamiseno cs, agar BP KNIP menerima rancangan UUDS RI dan kelak saja diadakan perubahan-perubahan, demikian pula pada tanggal 14 agustus 1950 DPR RIS maupun senat RIS telah menerima rancangan itu.

Penerimaan BP KNIP itu tidak lain merupakan dukungan terhadap program pertama kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia pasal 1: “Meneruskan perjuangan untuk mencapai Negara Kesatuan yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia yang dimaksud dalam Proklamasi 17 agustus 1950.”

Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950 yang sesungguhnya merupakan UU Republik Indonesia Serikat No. 7, tertanggal 15 agustus 1950, termuat dalam lembaran Negara No. 50-56 yang terdiri atas dua pasal, yakni pasal 1, tentang perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS RI, dan pasal II, menyatakan kapan mulai berlaku dan pernyataan berlaku surut terhadap badan atau lembaga-lembaga itu ternyata memang untuk menjalakan UUDS ini.

Selanjutnya naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap konstitusi RIS 1949, tetapi menggatikan naskah konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara . Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengaharuskan Konstituante bersama-sama dengan pemerintah segara menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950 itu. Akan tetapi, berbeda dengan Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini diadakan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-Undang berisi dua pasal. Pertama, berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Kedua, berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya UUDS tahun 1950. Atas dasar UU inilah diadakan Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 1956.

BENTUK DAN TATA URUTAN TIGA UUD

(UUD 1945, KONSTITUSI RIS, DAN UUD 1950)

MENURUT TAP MPRS XX TAHUN 1966

Tentang memorandum DPR gotong-royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urut RepubliK Indonesia :

1. UUD 1945
2. KETETAPAN MPR
3. UU / PERPU
4. PERATURAN PEMERINTAH
5. KEPUTUSAN PRESIDEN
6. PERATURAN MENTRI
7. INSTRUKSI MENTRI

Berdasarkan TAP MPR RepubliK Indonesia no III tahun 2000

1. UUD 1945
2. KETETAPAN MPR
3. UU
4. PERPU
5. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
6. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
7. PERATURAN DAERAH (PERDA)

Berdasarkan UU no 10 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan :

1. UUD 1945
2. UU
3. PERPU : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU
4. PERATURAN PEMERINTAH
5. PERATURAN DAERAH
6. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh DPRD propinsi bersama dengan gubernur
7. Peraturan daerak kabuten / kota dibuat oleh DPRD kabuten / kota bersama bupati / wali kota
8. Peraturan desa / peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama.

SYARAT – SYARAT BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG

1. Syarat Berlakunya Undang-Undang :

• Di undangkan dalam Lembaran Negara;

Pada jaman Hindia Belanda LN disebut Staatsblad (Stb atau S), adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU dimuat dlm tambahan LN, yg mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya L.N tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1)

• Berlakunya undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri;
• Jika tidak disebutkan dalam undang-undang itu, maka mulai berlaku 30 hari setelah di undangkan dalam Lembaran Negara untuk daerah kepulauan Jawa dan Madura, sedangkan untuk  yang lainnya baru berlaku 100 hari setelah di undangkan dalam Lembaran Negara.

Setelah semua syarat terpenuhi, maka berlakulah suatu fictie hukum, yaitu setiap orang dianggap telah  tahu tentang   adanya suatu undang-undang sehingga tidak ada alasan untuk membela diri jika melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut dengan mengatakan ketidak tahuan tentang adanya sebuah  aturan.

1. Kekuatan berlakunya undang-undang :

• UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya UU.
• Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti sudah menyangkut berlakunya UU secara operasional.
• Agar UU mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi persyaratan yaitu :

1). Kekuatan berlaku yuridis,

2). Kekuatan berlaku sosiologis dan,

3). Kekuatan berlaku fiolosofis.

Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui UU tersebut (fictie=setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu UU = iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur= in dubio proreo, latin).

Konsekuensinya adalah ketika seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudah diberlakukan (diundangkan) maka dianggap (difiksikan) bahwa semua orang telah mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati.

1. Dasar Kekuatan Berlaku Yuridis:

Dasar Kekuatan berlaku Yuridis pada prinsipnya harus menunjukan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
3. Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengundaangan atau penggumuman setiap Undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
4. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan perraturan peerundang-undangn yang lebih tinggi tingkatannya.
   2. Dasar Kekuatan berlaku sosiologis

Dasr kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teorotis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum diddasarkan pada teori yaitu:

1. Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori pengakuan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.
   3. Dasar Kekuatan Filosofis

Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangn mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.

1. Asas hukum tentang berlakunya UU, yaitu :
2. UU tidak berlaku surut (Tapi Ada UU tertentu yang berlaku surut)
3. Asas lex superior derogat legi inferiori, (UU Yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula)
4. Asas lex posteriori derogat legi priori, (UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu (bila engatur hak tertentu yang sama)
5. Asas lex specialis derogat legi generali (UU yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum) artinya:asas hukum yang menyatakan  peraturan atau UU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau UU yang umum. kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku.

Syarat berlakunya ialah diundangkannya dalam lembaran negara. Dulu oleh Menteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkuhham (UU No. 10 tahun 2004).

LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA

1. Lembaran Negara

Pada zaman Hindia-Belanda Lembaran Negara disebut Staatsblaad. Setelah UU diundangkan dalam L.N, ia kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintah melalui radio/televisi dan melalui surat kabar.

Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI saat periode kolonial disebut Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie atau periode transisi disebut Het Staatsblad van Indonesie dengan penyebutan singkat Staatsblad merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumunan, Ordonantie dan Reglement.

Pada periode kemerdekaan pernah dikenal sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat , akan tetapi, setelah Dekrit Presiden, kembali disebut Lembaran Negara Republik Indonesia adalah sebuah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan mengenai berbagai informasi berkaitan dengan segala bentuk Kebijakan, Pengumunan, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Masa kolonial

Staatsblad 1915 Nomor 732 tentang Wetboek Van Strafrecht – kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata]

Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie [Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Stb. 1849-63 tentang Reglement Op De Rechtsvordering [Reglemen Acara Perdata]

Masa kemerdekaan

LNRI Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan LNRI Nomor 3039(Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial )

LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209 (UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP )

LNRI Tahun 1983 No 36 (Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).

1. Berita Negara

Pada zaman Hindia-Belanda, Berita Negara disebut De Javasche Courant dan di zaman Jepang disebut Kan PoBerita Negara (Bahasa Inggris: official gazette) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya.

Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan Tambahan Berita Negara (supplement to gazette). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.

Berita Negara sudah dimulai sejak tahun 1810 yang pada waktu itu namanya Bataviasche Koloniale Courant. Berita Negara sudah mengalami kurang lebih 8 kali perubahan nama hingga sekarang:

• Bataviasche Koloniale Courant (1810)
• Java Gov Gazette (1813)
• Javasche Courant (1815)
• Kanpo (1943)
• Berita Republik Indonesia (1946)
• Javase Courant (1948)
• Berita Negara RIS (1950)
• Berita Negara (sejak 1950 hingga sekarang)

Seperti halnya negara-negara lain maka penerbitan Berita Negara pelaksanaannya dilakukan oleh percetakan pemerintah atau di Indonesia oleh Perum Percetakan Negara RI di Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560. Organisasi dunia yang anggotanya adalah penanggung jawab “Official Gazette” adalah IGPPA (International Government Printing and Publishing Association). Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa membentuk Forum European of Gazette yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keandalan penerbitan Gazette negara-negara EU.

Berita Negara di Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 1810 dan sudah dicetak oleh Perum Percetakan Negara (dahulu nama nya Lands Drukkerij). Ketentuan penerbitan Berita Negara di Indonesia pada era setelah kemerdekaan secara resmi baru dimulai ketika Indonesia baru saja lepas dari agresi penjajahan yang termuat dalam:

Berita Negara RIS No. 1, Selasa 31 Djanuari, Tahun 1950

PENGUMUMAN

Berhubung dengan penerbitan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat, maka dalam semua berita-berita resmi sebagai misalnja pengumuman peraturan-peraturan djawatan-djawatan, akta-akta notaris, iklan-iklan resmi, akta-akta perseroan d.l.s., jang biasa dimuat dalam ”Javase Courant” dan sekarang hendak disiarkan dalam Berita Negara R.I.S., harus dipergunakan Bahasa Indonesia (pasal 4 dari Konstitusi). Bahwa masih ada dimuat berita-berita dalam bahasa lain dari pada Bahasa Indonesia, hal ini dianggap sebagai suatu tindakan peralihan karena berita-berita itu tidak dapat dimuat lagi dalam ”Javase Courant”. Djawatan-djawatan atau perusahaan-perusahaan jang hendak memuatkan berita-berita dalam Berita Negara R.I.S., harus berhubungan langsung dengan djawatan Pertjetakan Negara R.I.S. (dahulu Landsdrukkerij) di Djakarta.

Djakarta, tg. 30 Djanuari 1950 MENTERI KEHAKIMAN Untuk Beliau : Sekretaris Djenderal Mr. Besar.

Pada saat ini Berita Negara isinya antara lain memuat publikasi-publikasi/pemberitahuan dari beberapa instansi pemerintah antara lain dari Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Partai Politik, Pengumuman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iklan-iklan resmi, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tambahan Berita Negara yang berisi pengumuman akta perusahaan (UU no 1 tahun 1995).

Sejak diterbitkanya Berita Negara pada tahun 1810, pada dasarnya bentuk format nya tetap sama yaitu sebagai sarana penyebarluasan peraturan perundang-undangan dari pemerintah agar masyarakat mengtahuinya. Hal ini dapat terlihat melalui index/isi yang dimuat dalam setiap nomor terbitan, yaitu memuat:

– Lembaran – Lembaran Negara

– Halaman Pembetulan Lembaran Negara

– Tambahan Lembaran-Lembaran Negara

– Halaman Pembetulan Tambahan Lembaran Negara

– Putusan-Putusan Presiden RI

– Berbagai-bagai Pemberitahuan Departemen-Departemen:

– Iklan-Iklan Resmi

– Tambahan-Tambahan (Berita Negara)

Dalam kenyataannya sekarang, perudangan-undangan dan kebijakan pemerintah seperti Putusan-Putusan Presiden RI, Lembaran Negara, Halaman Pembetulan Lembaran negara, Tambahan Lembaran Negara, dan Halaman Pembetulan Tambahan Lembaran Negara, yang seharusnya ada dalam Berita Negara tidak ada/belum terisi lagi.

Sebagai gambaran, dapat dibedakan di sini bahwa Berita Negara berbeda dengan Lembaran Negara. Berita Negara seperti yang telah diuraikan di atas adalah sarana tempat mengumumkan sesuatu produk perundang-undangan. Sementara, Lembaran Negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh Negara sebagai tempat mengundangkan peraturan perundang-undangan tertentu.

State Gazsette (Berita Negare)dinegara Asean yang dikerjakan oleh Govermement Printing Office (GPO) atau Percetakan Negara nya antara lain : – Brunei Darussalam, dikenal dengan sebutan Jabatan Percetakan Kerajaan (JPK) yang telah didirikan sejak Tahun 1974. – Malaysia, memiliki badan percetakan negara yang disebut dengan Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) yang merupakan percetakan terbesar di Malaysia didirikan sejak zaman pendudukan Inggris. PNMB mempunyai tugas untuk mencetak State Gazette, dukumen kependudukan, penerbitan pemerintah, dokumen sekurity negara dsb. – Philipina, badan percetakan di negara ini, yaitu The National Printing Office (NPO) pada awalnya bernama Buraue of Printing yang kemudian diubah menjadi Government Printing Office dan pada Tahun 1901 diubah menjadi Buraue of Public Printing. – Singapore National Printers Pte Ltd, Yang didirikan sejak tahun 1867 dengan tugas pertama adalah untuk menyelenggarankan Gazettes dan publikasi penerbitan pemerintah lainnya.

Di Negara-negara lainnya: – Inggris, ada Her Majesty’s Stationary Office. – Sedangkan di Amerika Serikat, badan percetakannya dikenal dengan nama The US Government Printing Office (GPO), – Canada, mempunyai Queen Printer yang berperan sebagai Gov Printrer.

Adapun beda antara Lembaran Negara dan Berita Negara adalah :

1. Lembaran Negara ialah suatu Lembaran(kertas) tempat mengundangkan(mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Lembaran Negara diterbitkan oleh Departemen Kehakiman(sekarang Sekretariat Negara), yang disebut dengan tahun penerbitannya dan Nomor berurut. Misal : L.N. tahun 1962 No.1 (L.N. 1962/1)

Contoh: L.N 1950 No. 56 isinya : Undang Undang Dasar Sementara (1950)

1. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman(sekretariat negara) yang memuat hal hal yang berhubungan dengan peraturan-praturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti : akta pendirian P.T, Firma, Koperasi, dll.

Catatan : Tempat pengundangan Peraturan-peraturan Daerah/Kotapraja ialah : Lembaran Daerah/Lembaran Kotapraja.

PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT

UUD 1945,KONSTITUSI RIS,UUDS 1950

• Pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen)
• Kekuasaan pemerintah negara indonesi menurut UUD 1945, sebagai berikut!
• Kekuasaan eksekutif

1. MPR, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
2. Presiden ,penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi dibawah majelis

• Sementara itu menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1)  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

(2) Presiden

(3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

(4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

(5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

(6) Mahkmah Agung (MA)

(7) Mahkamah Konstitusi (MK)

Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga Negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan.

Dengan perkataan lain, UUD 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur didalamnya serta hubungan kekuasaan diantara badan-badan kenegaraan yang ada, yaitu;

1. Sebelum Perubahan
2. MPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD, GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengubah UUD
3. Presiden, yang berkedudukan dibawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan kedalam beberapa jenis:
   1. Kekuasaan penyelenggaran pemerintahan;
   2. Kekuasaan didalam bidang perundang undangan, menetapakn PP, Perpu;
   3. Kekuasaan dalam bidang yustisial, berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
   4. Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, mengangkat duta dan konsul.
4. DPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (bersama-sama Presiden dan mengawasi tindakan presiden.
5. DPA, yang berkedudukan sebagai badan penasehat Presiden, berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah
6. BPK, sebagai “counterpart” terkuat DPR, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
7. MA, sebagai badan kehakiman yang tertinggi yang didalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah.
8. Setelah Perubahan
9. MPR, Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu), tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD, susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
10. DPR, Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
11. DPD, Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
12. BPK, Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
13. Presiden, Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial, Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR, Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja, Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR, kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
14. Mahkmah Agung, Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
15. Mahkamah Konstitusi, Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution), Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD, Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Atas dasar itu, UUD 1945 meletakan asas dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan (kekuasaan) diantara lembaga-lembaga negara tersebut. Hubungan –hubungan itu adakalanya bersifat timbal balik dan ada kalanya tidak bersifat timbal balik hanya sepihak atau searah saja.

SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT TIGA UUD

UUD 1945, KONSTITUSI RIS ,UUDS 1950

1. UUD 1945

Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi 7 point yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA. Seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka ketujuh kunci pokok sistem pemerintahan itu juga mengalami perubahan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil dari amandemen :

1. INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BERDASAR ATAS HUKUM
   Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti negara yang di dalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan tindakan apapun harus berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.
2. SISTEM KONVENSIONAL

Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolute (mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem konvensional ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan oleh ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan sebagainya. Sehingga sistem konstitusional ini merupakan penegasan dari sistem hukum yang telah dijelaskan pada poin 1 diatas.

3. KEKUASAAN NEGARA TERTINGGI ADA DI TANGAN RAKYAT
   Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2002, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Dimana MPR yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia juga memegang kedaulatan rakyat. Namun setelah dilakukan amandemen, kekuasaan negara tertinggi beralih ke tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat 2.
4. PRESIDEN IALAH PENYELENGGARA NEGARA YANG TERTINGGI di SAMPING MPR dan DPR

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi menurut UUD 1945, Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Dengan demikian Presiden bertanggung jawab langsung terhadap rakyat.

5. PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR
   DPR

Mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Presiden. Sehingga Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang dan menetapkan APBN. Oleh karena itu Presiden harus bekerjasama dengan dewan. Namun, Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. Ini berarti bahwa kedudukan Presiden tidak tergantung pada dewan.

6. MENTERI NEGARA ADALAH PEMBANTU PRESIDEN, MENTERI NEGARA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR

Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UUD 1945. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan Menteri Negara juga tidak tergantung kepada DPR.

7. KEKUASAAN KEPALA NEGARA TIDAK TAK TERBATAS

Hasil Amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, Presiden tidak lagi merupakan Mandataris MPR bahkan sejajar dengan MPR dan DPR. namun apabila Presiden terbukti melanggar Undang-Undang maupun UUD 1945, maka MPR dapat melakukan IMPEACHMANT (pemberhentian).

1. KONSTITUSI RIS

Dalam konstitusi RIS, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem parlementer yaitu kabinet yang bertanggung jawab kepada parlementer (DPR). Dengan demikian DPR dapat membubarkan kabinet.

Pokok-pokok sistem pemerintahan masa RIS adalah sebagai berikut :

• Presiden dengan kuasa dari perwakilan negara bagian menunjuk tiga pembentuk kabinet (pasal 74 ayat (1) KRIS )
• Presiden mengangkat salah seorang pembentuk kabinet tersebut sebagai perdana mentri (pasal 74 (3) KRIS)
• Mentri-mentri dalam bersidang dipimpin perdana mentri (pasal 76 (1) KRIS)
• Presiden bersama Mentri merupakan pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintahan (pasal 68 (1) KRIS)
• Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat (pasal 69 (1) dan 118 (1) KRIS
• Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memaksa mentri meletakkan jabatannya (pasala 112 KRIS)
• Mentri-Mentri bertanggungjawab baik secara sendiri dan bersama-sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 118 (2) KRIS)

1. UUDS 1950

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah sistem parlementer. Kabinet dipimpin oleh perdana mentri yang bertanggungjawab kepada parlement.

Pokok-pokok sistem pemerintahan UUDS 14950 adalah :

1. Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara yang dibantu oleh seorang wakil Presiden (pasal 45 (1) UUDS).
2. Presiden dan wakil Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet (pasal 51 (1) dan (2) UUDS).
3. Presiden dan wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat (pasal 83 (1) UUDS).
4. Mentri-Mentri, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah kepada DPR (pasal 84 (1) UUDS).
5. Presiden berhak membubarkan DPR (pasal 84 (1) UUDS).

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

UUD Sebelum amandemen selalu otoriter

Adalah kenyataan bahwa UUD 1945 sebelum amandemen telah menimbulkan otoriterisme kekuasaan ,Ini dapat dilihat dari preodisasi berlakunya UUD 1945 yang berlaku dalam tiga periode sejarah politik dari ketatanegaraan di Indonesia ,yaitu pertama periode 1945-1949 ,kedua periode 1959-1966 ,ketiga periode 1966-1998.

Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia perkembangan demokrasi dalam otoriterisme tercatat sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959 ,demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah system parlementer .Pada periode ini sempat berlaku tiga konstitusi atau UUD yakni UUD 1945 ,Konstitusi RIS dan UUDS 1950 .Dari ukuran-ukuran umum tentang bekerjanya demokrasi (misalnya diukur dari peran parlemen ,kebebasan pers ,peran parpol dan netralitas pemerintah pada periode demokrasi tumbuh subur meski berlaku tiga UUD yang berbeda.
2. Periode 1959-1966 ,demokrasi dapat dikatakan mati sebab dengan demokrasi terpimpin pemerintah tampil secara sangat otoriter yang ditandai dengan pembuatan Penpres di bidang hukum ,pembubaran lembaga perwakilan rakyat ,pembredelan secara besar-besaran ,penangkapan tokoh-tokoh politik tanap prosedur hukum ,dan sebagainya .Pada periode ini berlaku UUD 1945 berdasarkan dekrit presiden 5 juli 1959 yang dituangkan di dalam Kepres No.150 dan ditempatkan didalam lembaran Negara No.75 tahun 1959.
3. Periode 1966-1998 ,demokrasi juga tidak hidup dengan wajar karena yang dikembangkan adalah demokrasi procedural semata-mata ,yakni demokrasi yang dibataso dan diukur dengan UU tapi isi UU itu melanggar substansi demokrasi .Akibatnya tidak ada control yang kuat terhadap pemerintah ,pemeran utama politik nasional adalah militer dengan sutradara utamanya presiden soeharto ,dan KKN merajalela sampai menjerumuskan indonesia ke dalam krisis multidimensi yang sulit diatasi.

UUD 1945 setelah perubahan

Setelah UUD 1945 diubah tampak jelas epada kita bahwa kehidupan demorasi tumbuh semakin baik .Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi kita sebab pada masa lalu jika ada gagasan untuk mengubah UUD 1945 sangat ditabukan .Sekarang setelah UUD 1945 diubah siapapun boleh mempersoalkan UUD tanpa harus takut ditangkao .Ini adalah kemajuan besar di dalam demokrasi kita .Sekarang orang boleh saja menyampaikan usul agar UUD 1945 diubah lagi, boleh juga mengatakan bahwa yang ada sekarang sudah baik dan tak perlu diubah lagi dulu, bahkan boleh juga menyatakan bahwa kita harus kembali ke UUD 1945 yang asli.

Kenegarawanan : Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila

Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila

Advokasi Kejoangan45 :

June 21, 2017

Ilustrasi / Ist

SHNet – MERDEKA!

Mendampingi ‎strategi tentang Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI)‎, June 17, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/benteng-negara-pancasila-indonesia-bnpi/‎

Maka *Pancasila Pengkokoh Konstitusi Indonesia (PPKI)* adalah sikap politik negara taktis seperti juga kiprah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 7 – 22 Agustus 1945) yang dikala kekuasaan vakum sejak 15 Agustus 1945 yang turut berkiprah Kejoangan45 mengantarkan Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan pengesahan Konstitusi Proklamasi (UUD 1945) 18 Agustus 1945 serta pembentukan2 Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat.

Kini PPKI 2017 diharapkan bisa jadi wahana kebersamaan dari/untuk/oleh  segenap anak bangsa Patriot Keutamaan Pancasila Indonesia yang berkesadaran dan berkeyakinan cukup mengakui Konstitusi Proklamasi (BRI Tahoen II No. 7, 18 Febroeari 1946 jo LNRI No. 75,1959) sebagai Konstitusi Pro Pancasila, seperti juga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (KepPres No.150 Tahun1959), mengingat bahwa kepentingan perbaikan beberapa indikator kenegaraan strategis penting segera dibenahi seperti ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), Gini Ratio, IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), IPKI (Indeks Persepsi Korupsi  Indonesia), IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia) dlsb yang memburuk semasa siklus hidup rezim Konstitusi Reformasi (LNRI 11-14/2006 sesuai
http://ngada.org/ln/2006 )

Kebersamaan dan keserentakan Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia baik di jajaran penyelenggara negara maupun di masyarakat peduli pro bonum publicum sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat lagi ditunda-tunda, memperhatikan pula bahwa paham Kebangsaan Indonesia yang dideklarasi 28 Oktober 1928 perlu terpelihara baik. Adapun mekanisme semisal Badan Musyawarah Nasional PPKI sebetulnya dapat menjadi solusi bijak kelembagaan guna mengusung satu kesepakatan bersama Bangsa Indonesia memutuskan reaktivasi Konstitusi Proklamasi Pro Pancasila (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959) berdasar* *Sila-4 Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

‎Memperhatikan pula bahwa LNRI 14/2006 selain eksplisit Tanpa Pembukaan UUD 1945 juga tekstual mengandung pernyataan bertafsiran yang berketidakpastian seperti :

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diiubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan ‎ secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat*.

2) Pasal 8 Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal*.

Demikianlah selaku ikut mengemban Mukadimah KepPres 50/1984, Advokasi Kejoangan45 ini dirilis bertepatan pada HUT ke-56 Presiden Republik Indonesia ke-7 dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta beriktikad baik,  dipersembahkan dan direkomendasikan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus dalam kesempatan yang baik di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini diucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438H dan Mohon Maaf Lahir Batin.

Jakarta Selatan, 21 Juni 2017

Tetap MERDEKA!
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Perjuangan ANTARA Menyiarkan Proklamasi

Jakarta (ANTARA News) – Okupasi penjajah Jepang, termasuk mengubah Kantor Berita Antara menjadi Domei Indonesia, masih meregang meski Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom tentara Sekutu pada 9 dan 14 Agustus 1945. Tetapi itulah pertanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Para pejuang Indonesia pun tak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan terlebih janji manis Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) bikinan Jepang pada 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito hanya isapan jempol.

Soekarno dan Hatta selaku pimpinan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Iinkai) serta mantan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat yang baru datang dari Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi pada 14 Agustus 1945 didesak Sutan Syahrir dan para pejuang muda lain seperti Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

Syahrir dan para pejuang lain meyakinkan Soekarno bahwa pertemuan di Dalat dan janji Jepang yang akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945 hanya tipu muslihat Jepang.

Para pemuda pejuang itu sempat menculik Soekarno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur, serta Hatta ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945.

Malam harinya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Komandan Angkatan Darat Pemerintahan Militer Jepang di Hindia Belanda (Gunseikan) Letjen Moichiro Yamamoto di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Nomor 1.

Dari pertemuan dengan Yamamoto, Soekarno dan Hatta kian yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada tentara Sekutu pimpinan Amerika Serikat dan tidak berwenang memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Malam itu pula Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Soekarni, dan Sajuti Melik rapat merumuskan teks proklamasi. Sajuti menyalin dan mengetik teks proklamasi.Esok paginya pukul 10:00 WIB bertepatan dengan hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1365 Hijriah atau 17 Agustus 2605 Tahun Jepang, bertempat di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur 56 Cikini Jakarta Pusat, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI.

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45. Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno – Hatta”.

Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia, pemimpin Domei Indonesia Adam Malik dari tempat persembunyiannya di Bungur Besar menelepon Asa Bafagih dan mendiktekan bunyi teks proklamasi.

Adam Malik minta agar berita tersebut diteruskan kepada Pangulu Lubis untuk segera disiarkan tanpa izin Hodohan (sensor Jepang) sebagaimana biasanya.

Perintah Adam Malik itu dilaksanakan Pangulu Lubis dengan menyelipkan berita proklamasi diantara berita-berita yang telah disetujui Hodohan yang kemudian disiarkan melalui kawat (morce cast) oleh teknisi Indonesia, Markonis Wua, dengan diawasi Markonis Soegiarin.

Berita tersebut segera menyebar, dapat ditangkap di San Fransisco (AS) maupun di Australia.Pemerintah pendudukan Jepang gempar setelah mengetahui tersiarnya berita kemerdekaan RI.

Semua pagawai Jepang di Domei dimintai pertanggungjawaban. Domei segera membuat berita bantahan proklamasi dengan menyebutnya “salah”.

Mereka yang ditugaskan membuat bantahan adalah Sjamsuddin Sutan Makmur dan Rinto Alwi dibantu seorang Jepang bernama Tanabe. Dua orang Indonesia itu karena ditentang teman-temannya tidak bersedia membuat berita bantahan sehingga hanya Tanabe sendiri yang membuatnya dan Markonis Wau menyiarkan melalui kawat.

Berita proklamasi kemerdekaan itu kemudian diteruskan ke Radio Republik Indonesia (RRI) yang ketika itu juga dikuasai Jepang dengan nama Hoso Kyoku.

Jumat petang 17 Agustus 1945 seorang dari Domei masuk ke RRI dengan cara meloncat dari tembok belakang – karena di depan dijaga ketat oleh serdadu Jepang Kempetai. Ia memberikan secarik kertas dari Adam Malik kepada penyiar Jusuf Ronodipuro.

Secarik kertas itu berisi tulisan tangan Adam Malik dan tertulis “Harap berita terlampir disiarkan.” Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno pada pukul 10 pagi.

Jusuf Ronodipuro menyiarkan teks proklamasi itu pada pukul 19:00 WIB dari studio siaran luar negeri yang tidak dijaga Kempetai.

Sama seperti di Antara, berita tersebut diselundupkan tanpa sepengetahuan Jepang disiarkan sehingga berita kemerdekaan tersebut semakin meluas jangkauannya, terbukti kemudian berita itu menjadi bahan percakapan dari mulut ke mulut.

Ihwal tersiarnya berita itu di RRI bermula dari inisiatif Syahrudin, seorang wartawan muda Antara di Domei yang menyampaikan berita itu kepada petugas radio Kartidjo Hardjomoeljo alias Tjepot yang lalu menghubungi Soendoro di kantor berita Domei karena ragu untuk menyiarkannya.

Setelah mendapat penjelasan dari Soendoro, maka berita proklamasi tersebut disiarkan.Berita itu membuat kaget penguasa Jepang. Setelah diselidiki diketahui bahwa asal berita tersebut adalah dari Domei.

Di Surabaya, berita kemerdekaan dari Domei Jakarta diterima Markonis Jacub dan diberikan kepada Raden Mas Bintarti dan wartawan Soetomo (Bung Tomo).Juga diteruskan kepada surat kabar Soeara Asia namun ketika hendak disiarkan datang berita bantahan yang dibuat Tanabe sehingga redaksi Soeara Asia bimbang.

Setelah mengecek situasi yang sebenarnya ke Jakarta melalui telepon redaksi Soeara Asia memutuskan tetap menurunkan berita tersebut. Mereka malah membuat selebaran-selebaran berita proklamasi serta menempelkan berita-berita itu dengan huruf-huruf besar di depan kantor Soeara Asia.

Merasa sudah merdeka, orang-orang Indonesia di Domei Surabaya menguasai peralatan Domei untuk memantau berita-berita, disamping untuk menyiarkan buletin Siaran Kilat tanpa mencantumkan nama Domei.

Kantor Domei Cabang Surabaya merupakan kantor cabang pertama yang melepaskan diri dari ikatan Domei Pusat Jakarta.Di Semarang, berita proklamasi dari Domei Jakarta diteruskan kepada penguasa tertinggi Indonesia di sana, Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat Fuku Shuchookan (Wakil Residen Semarang). Berita itu dibacakan Wongsonegoro dalam sidang pleno dan mendapat tanggapan meriah lalu disebarluaskan kepada masyarakat sampai ada berita bantahan dari Domei.

Menyerahnya Jepang kepada Sekutu membuat orang-orang Jepang di Domei Semarang kehilangan gairah kerja. Sebaliknya orang-orang Indonesia sangat bergairah bahkan mengambil alih dan menguasai kantor berita Domei.

Ketika berita Proklamasi sampai di Bandung melalui “morse cast” dari Domei Jakarta, wartawan dan markonis Domei Bandung yang nasionalis terjegal saat akan menyebarkan berita gembira tersebut.

Jepang melarang penyebarannya karena berita tersebut dikirim dari Jakarta tanpa melalui izin Sendenbucho atau Kepala Barisan Propaganda Jepang.

Meski Jepang lebih ketat melakukan pengawasan terhadap penyebaran berita tersebut, berita proklamasi tetap dapat sampai ke meja redaksi surat kabar dan radio Jepang Bandung Hoso Kyoku atau Radio Nirom pada zaman Belanda, Harian Tjahaja dan Soeara Merdeka.

Kejadian serupa juga terjadi di Yogyakarta maupun di daerah-daerah lainnya. Semua merupakan perjuangan Antara dalam menyiarkan teks proklamasi.

Kantor Berita Antara sempat diganti oleh penjajah Jepang dengan nama Yashima (Semesta) pada 29 Mei 1942 tetapi nama itu hanya bertahan tiga bulan dan kemudian berganti nama lagi menjadi Domei Indonesia.

Nama Domei bertahan hingga 3 September 1945 dan sejak tanggal itu berganti nama kembali menjadi Antara.Berikut cuplikan beritanya.

“KANTOR BERITA INDONESIA ANTARA”

Mendjelma kembali ditengah-tengah masjarakat Republik Indonesia Merdeka.

Djakarta, Semendjak hari Senen tanggal 3 September mulai berkerdjalah kembali Kantor Berita Indonesia Antara, sementara untuk menjiarkan berita-berita dalam negeri kepada surat-surat kabar di Djawa.

Diharap tidak lama lagi kantor berita tersebut akan menjiarkan pula berita-berita luar negeri jang ditangkapnja dari berbagai kantor berita internasional.

Kantor berita ini berpusat di Djakarta dan mempunjai kantor-kantor tjabang di Bandung, Surabaja, Djogja, Semarang, sedangkan di tiap-tiap Kabupaten ada seorang Djuruwartanja.

Perhubungan dengan kepulauan Indonesia luar Djawa sedang diuasahakan setjepat mungkin.

Untuk sementara waktu alamat kantor pusatnja ialah: Kantor Berita Antara, Djalan Surja Timur I, Djakarta Raja.”

Manajemen Antara kemudian mengambil alih gedung Domei di Jalan Pos Utara yang masih dikuasai Jepang. Melalui perundingan yang alot, Jepang menyerahkan gedung tersebut untuk menghindari bentrokan karena massa yang sudah banyak berkumpul di luar gedung. Jepang kala itu tak lagi berdaya.(*)

Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI) – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/benteng-negara-pancasila-indonesia-bnpi/

4 hari yang lalu – Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI) … *Bina Pancasila Untuk Praktek Konstitusi/Kebajikan Indonesia (BPUPKI)*, June 15, 2017.

Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/politik-ketahanan-pancasila-indonesia/

12 Apr 2017 – Petisi *Poilitik Kepemimpinan Pancasila Indonesia* ini penting guna merawat *Persatuan … Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia [SinarHarapanNet, 27 Januari 2017] 9.10. … Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila.

– SHNet

sinarharapan.net/

Tradisi Idul Fitri di Indonesia: Pukul Manyapu (1). June 21, 2017 … Indonesia di Jalan Kalahkan Thailand. June 17 … Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila.

Saya Indonesia, Saya Pancasila, Rayakan Keberagaman! – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/saya-indonesia-saya-pancasila-rayakan-keberagaman/

1 Jun 2017 – SHNet, JAKARTA – Semangat Pancasila kembali digaungkan di tengah sejumlah konflik sosial dan … pentingnya kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yakni Pancasila. … Pancasila Pengkokoh Konstitusi Pancasila.

Rumusan-rumusan Pancasila – Wikipedia bahasa Indonesia …

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumusan-rumusan_Pancasila

Loncat ke Rumusan VII: Konstitusi RIS – Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesi semakin kecil dan terdesak.

MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945 | Mahkamah …

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13296…2

8 Sep 2016 – MK Tegaskan Kedudukan Pancasila Dalam UUD 1945 … Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima pengujian Undang-Undang No. … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan …

Benarkah Indonesia Terpuruk Akibat Perpolitikan Rusak Pengkokoh …

bukunurarifinms.blogspot.com/2015/06/benarkah-indonesia-terpuruk-akibat.html

4 Jun 2015 – Konstitusi RIS ( Repubik Indonesia Serikat) menentukan bentuk negara serikat (federal) … Pancasila dan UUD 1945 adalah “Pseudo Ideologi”.

jakarta45 | Jakarta 45 | Page 3

https://jakarta45.wordpress.com/author/jakarta45/page/3/

5 Mei 2017 – PATRIOTISME ROH INDONESIA MERDEKA 45 (PRIMER45) … Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Pro Pancasila UUD 1945 ….. pengkokoh kiprah Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia April 13, 2017 …

April | 2017 | Jakarta 45

https://jakarta45.wordpress.com/2017/04/

24 Apr 2017 – Apr 12, 2017 – Politik Ketahanan Pancasila Indonesia. … dipastikan pengkokoh kiprah Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia April 13, … bagi konstituen dan bagi kontestan seperti KOJA (Konstitusional, Jujur dan Adil).

1

2

3

4

Berikutnya

 

SEJARAH DAN SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA

http://dederuska.blogspot.co.id/2012/12/sejarah-dan-silsilah-kemaharajaan-sunda.html

(Bagian-1 : Periode Sebelum Masehi s/d awal berdirinya Kerajaan Pajajaran)

Menurut cerita yang beredar di kalangan para sesepuh Sunda, runtutan para Buyut dan Rumuhun (Karuhun/Leluhur/Nenek Moyang) perjalanan bangsa Sunda di awali dari daerah Su-Mata-Ra. Mereka membangun kebudayaan selama beribu-ribu tahun di kawasan Mandala Hyang (Mandailing) daerah Ba-Ta-Ka-Ra sampai ke daerah Pa-Da-Hyang (Padang) pada periode 100.000 – 74.000 Sebelum Masehi. Pada masa tersebut para Karuhun tersebut telah memeluk ajaran yang disebut dengan nama “Su-Ra-Yana” atau ajaran Surya. Hingga satu masa Gunung Batara Guru meletus hingga habis, dan meninggalkan sisa Kaldera yang sekarang menjadi danau (Toba) yang sangat luas (100 Km2). Diberitakan dunia tertutup awan debu selama 3 bulan akibat meletusnya gunung tersebut.

Masa berganti cerita berubah, pusat kebudayaan bangsa Sunda yang disebut dengan mandala Hyang bergeser ke arah Selatan ke gunung Sunda, yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Krakatau (Ka-Ra-Ka-Twa). Pada saat itu belum dikenal konsep Negara, tapi lebih kepada konsep Wangsa (bangsa). Wilayah Mandala Hyang pada masa itu dikenal dengan sebutan “Buana Nyungcung” karena terletak pada kawasan yang tinggi. Sementara Maya Pa-Da (Jagat Raya) dikenal dengan sebutan Buana Agung/Ageung/Gede dan Buana Alit (Jagat Alit), kata buana di jaman yang berbeda mengalami metaformosis kata menjadi “Banua” atau “Benua”. Puncak Pertala di Buana Nyungcung Gunung Sunda dijadikan Mandala Hyang, begitu juga dengan gelar Ba-Ta-Ra Guru yang menggantikan petilasan/tempat yang sudah hilang-menghilang. Pada masa ini kehidupan wangsa menunjukan kemajuan yang luar biasa, perkembangan budaya serta aplikasinya mencapai tahap yang luar biasa, dengan berbagai penemuan teknologi di darat dan laut. Daerah ini terkenal dengan sebutan “Buana A-ta” (Buana yang kokoh dan tidak bergeming). Oleh bangsa luar dikenal dengan sebutan “Atalan”(mungkin maksudnya Ata-Land).

Kembali kemajuan disegala bidang tersebut terhenti kembali ketika Gunung Sunda meletus (Gunung Ka-Ra-Ka-Twa), daratan terbagi menjadi dua (Sumatra dan Jawa), dan mengakibatkan banjir besar dan berakhirnya zaman es pada sekitar 15.000 SM. Semua bukti kemajuan jaman wangsa tersebut hilang dan tenggelam. Paska peristiwa banjir besar tersebut, bangsa Sunda kembali membangun peradabannya hingga menurut cerita dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sindhu (Sang Hyang Tamblegmeneng, putra Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmaya) yang kemudian mengajarkan kepercayaan Sundayana (Sindu Sandi Sunda). Ajaran tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia. 

Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah Jepang membuat ajarannya diberi nama Shinto, ajaran Surya (matahari), bahkan ajaran tersebut kemudian dijadikan bendera bangsa. Perjalanan penyebaran ajaran tersebut kemudian bergerak sampai ke daerah India, sampai kepada sebuah aliran sungai besar yang membelah sebuah lembah yang nantinya dikenal dengan Lembah Sungai Sindu (Barat mengenalnya dengan nama Lembah sungai Hindus), tepatnya di daerah Jambudwipa. Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi “Mohenjodaro dan Harapa” yang memiliki kemiripan nama dengan “Maharaja-Sunda-Ra dan Pa-Ra-Ha/Hu persis dengan sebuah tempat di wilayah Parahyangan sekarang. Ajaran Prabu Sindu yang selanjutnya disebut agama Hindu asalnya merupakan ajaran Surayana-Sundayana, yang hingga kini masih tersisa di wilayah Nusantara ada di daerah Bali sekarang, serta agama Sunda Wiwitan yang isinya sama menjadikan Matahari serta Alam sebagai panutan hidup, dan bila dikaji lebih mendalam ajaran ini merupakan ajaran ”Monotheism” atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebudayaan bangsa Sunda yang berlokasi di sekitar Gunung Sunda (Gunung Ka-Ra-Ka-Twa), dibuktikan dengan ditemukannya fakta sejarah, dan penemuan arkeologis yang ada daerah Sumatera bagian Tengah dan Jawa bagian Barat, sebagai berikut:
1. Kota Barus di pesisir Barat Sumaetara
Merupakan satu-satunya kota di Nusantara yang namanya telah disebut sejak awal abad Masehi oleh literatur-literatur dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Yunani, Siriah, Armenia, Arab, India, Tamil, China, Melayu, dan Jawa. Berita tentang kejayaan Barus sebagai bandar niaga internasional dikuatkan oleh sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemaus, seorang gubernur dari Kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir, pada abad ke-2. Di peta itu disebutkan, di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barousai (Barus) yang menghasilkan wewangian dari kapur barus. Diceritakan, kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari Barousai itu merupakan salah satu bahan pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II, atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi.

2.. Kerajaan Melayu Tua di Jambi

Meliputi : kerajaan Kandis yang terletak di Koto Alang, wilayah Lubuk Jambi, Kuantan, Riau. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada periode 1 Sebelum Masehi. Di samping itu, di daerah Jambi terdapat tiga kerajaan Melayu tua yaitu: Koying, Tupo, dan Kantoli. Kerajaan Koying terdapat dalam catatan Cina yang dibuat oleh K’ang-tai dan Wan-chen dari wangsa Wu (222-208) tentang adanya negeri Koying. Tentang negeri ini juga dimuat dalam ensiklopedi T’ung-tien yang ditulis oleh Tu-yu (375-812) dan disalin oleh Ma-tu-an-lin dalam ensiklopedi Wen-hsien-t’ung-k’ao. Diterangkan bahwa di kerajaan Koying terdapat gunung api dan kedudukannya 5.000 li di timur Chu-po (Jambi). Di utara Koying ada gunung api dan di sebelah selatannya ada sebuah teluk bernama Wen. Dalam teluk itu ada pulau bernama P’u-lei atau Pulau.

3. Kerajaan Salakanagara. 

Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berkedudukan di Teluk Lada Pandeglang namun ada juga yang menyatakan kerajaan ini berkedudukan di sebelah Barat Kota Bogor di kaki gunung Salak, konon nama gunung Salak diambil dari kata Salaka. Tidak diketahui pasti sejak kapan berdirinya kerajaan Salakanagara, namun berdasarkan catatan sejarah India, para cendekiawan India telah menulis tentang nama Dwipantara atau kerajaan Jawa Dwipa di pulau Jawa sekitar 200 SM, yang tidak lain adalah Salakanagara. Naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa sejak ± tahun 130 Masehi pada saat itu sudah ada pemerintahan kerajaan Salakanagara di Jawa Barat. Salakanagara (kota Perak) pernah pula disebutkan dalam catatan yang disebut sebagai ARGYRE oleh Ptolemeus pada tahun 150 M. Kerajaan Salaka Nagara, memiliki raja bernama Dewawarman (I – VIII), yang menjadi asal muasal kemaharajaan Sunda Nusantara.

4. Situs Gunung Padang, Cianjur.

Merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunungpadang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks “bangunan” kurang lebih 900 m², terletak pada ketinggian 885 m dpl, dan areal situs ini sekitar 3 ha, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Menurut legenda dan cerita para leluhur, Situs Gunungpadang merupakan tempat pertemuan berkala (kemungkinan tahunan) semua ketua adat dari masyarakat Sunda Kuna. Dan ada juga yang mengatakan bahwa situs ini merupakan tempat penobatan para raja yang ada di dalam wilayah kemaharajaan Sunda Nusantara. Saat ini situs ini juga masih dipakai oleh kelompok penganut agama asli Sunda (Sunda Wiwitan) untuk melakukan upacara. Berdasarkan Naskah Bujangga Manik dari abad ke-16 menyebutkan adanya suatu tempat “kabuyutan” (tempat leluhur yang dihormati oleh orang Sunda) di hulu Ci Sokan, yang tidak lain adalah situs ini.

Diduga situs gunung padang sesungguhnya bukanlah gunung, melainkan bangunan berbentuk mirip dengan piramida yang telah terkena timbunan debu vulkanik, sehingga terlihat seperti gunung yang sudah ditumbuhi pepohonan. Di dalam situs gunung padang dipercaya memiliki ruang didalamnya yang kini telah tertimbun tanah. Dalam situs gunung padang ditemukan alat musik yang berupa batu persegi panjang yang bergelombang pada bagian atasnya. Jika setiap gelombang dipukul, maka akan mengeluarkan bunyi yang berbeda antar gelombang satu dengan yang lain. dan alat musik dari batu itu dapat dimainkan dengan benar. 

Laboratorium Beta Analytic Miami, Florida, Amerika Serikat merilis usia bangunan bawah permukaan dari Situs Gunung Padang, sebagai berikut: 1). Pada lapisan tanah urug di kedalaman 4 meter (diduga man made stuctures /struktur yang dibuat oleh manusia) dengan ruang yang diisi pasir (di kedalaman 8-10 meter) di bawah Teras 5 pada Bor-2, adalah sekitar 7.600-7.800 SM. Fantastis!! Usia bangunan ini jauh lebih tua dibandingkan dari Piramida Giza di Mesir yang berumur 2.560 SM. 2). Sedangkan umur dari lapisan dari kedalaman sekitar 5 meter sampai 12 meter, adalah sekitar 14.500–25.000 SM. Ini sangat mengejutkan!! Artinya situs gunung padang ini telah ada sebelum peristiwa banjir besar (berakhirnya zaman es). Kontroversi merebak setelah Tim Katastropik Purba merilis ada sejenis piramida di bawah Gunung Padang. “Apa pun nama dan bentuknya, yang jelas di bawah itu ada ruang-ruang,”. “Selintas tak seperti gunung, seperti manmade.” Kecurigaan ini berawal dari bentuk Gunung Padang yang hampir segitiga sama kaki jika dilihat dari Utara

SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA

KERAJAAN SALAKANAGARA

1. Dewawarman I
2. Dewawarman II
3. Dewawarman III
4. Dewawarman IV
5. Dewawarman V
6. Dewawarman VI
7. Dewawarman VII
8. Dewawarman VIII

KERAJAAN TARUMANAGARA

1. Jayasingawarman (358 – 382) dia adalah menantu dari Dewawarman VIII
2. Dharmayawarman (382 – 395)
3. Purnawarman (395 – 434)
4. Wisnuwarman (434 – 455)
5. Indrawarman (455 – 515)
6. Candrawarman (515 – 535)
7. Suryawarman (535 – 561)
Tahun 526 menantu Suryawarman yang bernama Manikmaya mendirikan kerajaan baru di wilayah Timur (dekat Nagreg Garut) yang kemudian cicit dari Manikmaya yang bernama Wretikandayun mendirikan kerajaan baru tahun 612 yang kemudian dikenal dengan nama kerajaan Galuh.
8. Kertawarman (561 – 628)
9. Sudhawarman (628 – 639)
10. Hariwangsawarman (639 – 640)
11. Nagajayawarman (640 – 666)
12. Linggawarman (666 – 669)
Anak Linggawarman yang bernama Sobakancana menikah dengan Daputahyang Srijayanasa yang kemudian mendirikan kerajaan Sriwijaya. Anaknya yang bernama Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kemudian melanjutkan kerajaan Tarumanagara dengan nama kerajaan Sunda. Karena Tarusbawa merubah nama kerajaan Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda maka Wretikandayun pada tahun 612 menyatakan kerajaan Galuh adalah sebagai kerajaan yang berdiri sendiri bukan dibawah kekuasaan kerajaan Sunda walaupun sebenarnya kerajaan-kerajaan itu diperintah oleh garis keturunan yang sama hanya ibukotanya saja yang berpindah-pindah (Sunda, Pakuan, Galuh, Kawali, Saunggalah).

KERAJAAN SUNDA/GALUH/SAUNGGALAH/PAKUAN

1. Tarusbawa (670 – 723)
2. Sanjaya/Harisdarma/Rakeyan Jamri (723 –732) ibu dari Sanjaya adalah putri Sanaha dari Kalingga sedangkan ayahnya adalah Bratasenawa (raja ke 3 kerajaan Galuh) Sanjaya adalah cicit dari Wretikandayun (kerajaan Galuh) Sanjaya kemudian menikah dengan anak perempuan Tarusbawa yang bernama Tejakancana.
3. Rakeyan Panabaran/Tamperan Barmawijaya (732 – 739) adalah anak Sanjaya dari istrinya Tejakancana. Sanjaya sendiri sebagai penerus ke 2 kerajaan Sunda kemudian memilih berkedudukan di Kalingga yang kemudian mendirikan kerajaan Mataram Kuno dan wangsa Sanjaya (mulai 732)
4. Rakeyan Banga (739 – 766)
5. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang (766 – 783)
6. Prabu Gilingwesi (783 – 795)
7. Pucukbumi Darmeswara (795 – 819)
8. Prabu Gajah Kulon Rakeyan Wuwus (819 – 891)
9. Prabu Darmaraksa (891 – 895)
10. Windusakti Prabu Dewageng (895 – 913)
11. Rakeyan Kemuning Gading Prabu Pucukwesi (913 – 916)
12. Rakeyan Jayagiri Prabu Wanayasa (916 – 942)
13. Prabu Resi Atmayadarma Hariwangsa (942 – 954)
14. Limbur Kancana (954 – 964)
15. Prabu Munding Ganawirya (964 – 973)
16. Prabu Jayagiri Rakeyan Wulung Gadung (973 – 989)
17. Prabu Brajawisesa (989 – 1012)
18. Prabu Dewa Sanghyang (1012 – 1019)
19. Prabu Sanghyang Ageng (1019 – 1030)
20. Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati (1030 – 1042) Ayah Sri Jayabupati (Sanghyang Ageng) menikah dengan putri dari Sriwijaya (ibu dari Sri Jayabupati) sedangkan Sri Jayabupati sendiri menikah dengan putri Dharmawangsa (adik Dewi Laksmi istri dari Airlangga)
21. Raja Sunda XXI
22. Raja Sunda XXII
23. Raja Sunda XXIII
24. Raja Sunda XXIV
25. Prabu Guru Dharmasiksa
26. Rakeyan Jayadarma, istri Rakeyan Jayadarma adalah Dyah Singamurti/Dyah Lembu Tal anak dari Mahesa Campaka, Mahesa Campaka adalah anak dari Mahesa Wongateleng, Mahesa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok dan Ken Dedes dari kerajaan Singasari.
27. Anak Rakeyan Jayadarma dengan Dyah Singamurti bernama Sang Nararya Sanggrama Wijaya atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya. Karena Jayadarma meninggal di usia muda dan Dyah Singamurti tidak mau tinggal lebih lama di Pakuan maka pindahlah Dyah Singamurti dan anaknya Raden Wijaya ke Jawa Timur yang kemudian Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama.
28. Prabu Ragasuci (1297 – 1303) dia adalah adik dari Rakeyan Jayadarma. Istri Ragasuci bernama Dara Puspa seorang putri dari Kerajaan Melayu. Dara Puspa adalah adik Dara Kencana (yang menikah dengan Kertanegara dari Singasari).
29. Prabu Citraganda (1303 – 1311)
30. Prabu Lingga Dewata (1311 – 1333)
31. Prabu Ajigunawisesa (1333 – 1340) menantu Prabu Lingga Dewata
32. Prabu Maharaja Lingga Buana (1340 – 1357), dijuluki Prabu Wangi yang gugur di Perang Bubat.
33. Prabu Mangkubumi Suradipati/Prabu Bunisora (1357 – 1371) adik Lingga Buana
34. Prabu Raja Wastu/Niskala Wastu Kancana (1371 – 1475) anak dari Prabu Lingga Buana (Prabu Wangi). Istri pertamanya bernama Larasarkati dari Lampung memiliki anak bernama Sang Haliwungan setelah menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Susuktunggal. Permaisuri keduanya adalah Mayangsari putri sulung Prabu Mangkubumi Suradipati/Bunisora memiliki anak yang bernama Ningrat Kancana setelah menjadi Raja Galuh bergelar Prabu Dewaniskala.

Setelah Prabu Raja Wastu meninggal dunia kerajaan dipecah menjadi 2 dengan hak serta wewenang yang sama, Prabu Susuktunggal menjadi raja di kerajaan Sunda sedangkan Prabu Dewaniskala menjadi raja di kerajaan Galuh. Putra Prabu Dewaniskala bernama Jayadewata, mula-mula menikah dengan Ambetkasih putri dari Ki Gedeng Sindangkasih, kemudian menikah lagi dengan Subanglarang (putri Ki Gedeng Tapa yang menjadi raja Singapura) setelah itu ia menikah lagi dengan Kentringmanik Mayang Sunda, putri Prabu Susuktunggal.

Pada tahun 1482 Prabu Dewaniskala menyerahkan kekuasaan kerajaan Galuh kepada puteranya (Jayadewata), demikian pula dengan Prabu Susuktunggal, ia menyerahkan tahta kerajaan kepada menantunya (Jayadewata), maka jadilah Jayadewata sebagai penguasa kerajaan Galuh dan Sunda dengan gelar Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan nama Prabu Siliwangi.

PENUTUP:

Kami berharap kisah/cerita/fakta sejarah dapat diungkap dengan proporsional karena selama ini saya dan juga bangsa Indonesia lainnya merasa telah “tertipu” oleh politik yang menyembunyikan fakta sejarah yang sebenarnya. Mengapa tidak pernah disebutkan bahwa Sanjaya pendiri Mataram Kuno adalah seorang putra Sunda? Mengapa tidak pernah disebutkan bahwa pendiri kerajaan Sriwijaya seorang putera Sunda? Demikian pula dengan sejarah Majapahit, kenapa tidak pernah pula disebutkan bahwa Raden Wijaya raja pertama Majapahit adalah seorang putera Sunda? 

Mudah-mudahan kejadian “penipuan sejarah” tidak terulang lagi dimasa yang akan datang, terlepas dari keuntungan politik yang akan diperoleh, walau bagaimananpun juga masyarakat tentu akan lebih menghargai informasi yang jujur.

SEJARAH DAN SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA (Bagian-2)

Sejarah Kerajaan Pajajaran

SEJARAH KERAJAAN PAKUAN PAJAJARAN

Nama-nama Raja Pajajaran:

1. Jayadewata/Sri Baduga Maharaja/Prabu Siliwangi (1474 – 1513)
Pada masa inilah kerajaan Pajajaran mengalami kemajuan serta kemakmuran.
2. Surawisesa (1513 – 1535)
3. Ratu Dewata (1535 – 1543)
4. Ratu Sakti (1543 – 1551)
5.Raga Mulya (1551 – 1579)

1. Jayadewata/Sri Baduga Maharaja/Prabu Siliwangi (1474 – 1513).

Kerajaan Pakuan Pajajaran diawali oleh pemerintahan Sri Baduga Maharaja (Ratu Jayadewata) yang memerintah selama 39 tahun (1474 – 1513). Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti Batutulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima Tahta Galuh dari ayahnya (Prabu Dewa Niskala) yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewapranata. Yang kedua ketika ia menerima Tahta Kerajaan Sunda dari mertuanya, Susuktunggal. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Sunda-Galuh dan dinobatkan dengar gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. 

Di Jawa Barat Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam kropak 630 sebagai lakon pantun. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kancana (kakeknya). Waktu mudanya Sri Baduga terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura (Amuk Murugul) waktu bersaing memperbutkan Subanglarang (istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam). 

Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya (Prabu Maharaja Lingga Buana) yang gugur di perang Bubat dan digelari Prabu Wangi. Tentang hal ini, Pustaka Raja-raja Bhumi Nusantara II/2 mengungkapkan cerita kebesaran dari Prabu Maharaja Lingga Buana, sebagai berikut:

“Di medan perang Bubat ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh sang Patih Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat”. Kemashurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemashuran Sang Prabu Maharaja Linggabuana membangkitkan (rasa bangga kepada) keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu nama Prabu Maharaja Lingga Buana mewangi. Selanjutnya ia di sebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda”.

Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya (Wastu Kancana) yang disampaikan melalui ayahnya (Ningrat Kancana) ketika ia masih menjadi mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut (artinya saja):

“Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibukota di Jayagiri dan ibukota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan “dasa”, “calagra”, “kapas timbang”, dan “pare dongdang”.

Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran agama. Dengan tegas di sini disebut “dayeuhan” (ibukota) di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua dayeuh ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu “dasa” (pajak tenaga perorangan), “calagra” (pajak tenaga kolektif), “kapas timbang” (kapas 10 pikul) dan “pare dondang” (padi 1 gotongan). Dalam kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, “upeti”, “panggeureus reuma”.

Dalam kropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi (sekarang Bungbulang, Garut) harus membawa “kapas sapuluh carangka” (10 carangka = 10 pikul = 1 timbang atau menurut Coolsma, 1 caeng timbang) sebagai upeti ke Pakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti. Jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk “dasa” dan “calagra” (Di Majapahit disebut “walaghara = pasukan kerja bakti). Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya : menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air (ngikis), bekerja di ladang atau di “serang ageung” (ladang kerajaan yang hasil padinya di peruntukkan bagi upacara resmi).

Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa “piteket” karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas “kabuyutan” di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai “lurah kwikuan” yang disebut juga desa perdikan, desa bebas pajak. Untuk kesejahteraan rakyatnya yang sebagian besar bertani dan juga untuk menghalangi serangan pihak musuh maka pada masa itu dibuat sebuat sodetan sungai yang sekarang dikenal dengan nama kali Cidepit dan Cipakancilan. Sungai Cidepit dan Cipakancilan adalah sungai buatan yang sumber airnya berasal dari sungai Cisadane. Sama seperti kerajaan sebelumnya, kerajaan Pajajaran sendiri pada masa kejayaannya sudah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah serta Eropa. Pelabuhan lautnya ada di Sunda Kalapa yang kemudian berubah nama menjadi Batavia dan kemudian berubah lagi menjadi Jakarta yang sekarang.

Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai jaman kesejahteraan (Carita Parahiyangan). Tome Pires ikut mencatat kemajuan jaman Sri Baduga dengan komentar “The Kingdom of Sunda is justly governed; they are true men” (Kerajaan Sunda diperintah dengan adil; mereka adalah orang-orang jujur). Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke kepulauan Maladewa (Maladiven). Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar (1 bahar = 3 pikul) setahun, bahkan hasil tammarin (asem) dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal.

Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab-pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan (kemakmuran Pakuan) sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam jaman Pajajaran.

Prabu Siliwangi memiliki beberapa orang anak dari beberapa orang isteri. Dari istrinya yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda (beragama islam, puteri Prabu Susuktunggal, raja kerajaan Sunda) keturunan-keturunannya pergi mengembara serta membangun wilayah pesisir Utara di wilayah Karawang. Dari istrinya yang bernama Subang Larang (juga beragama Islam, puteri Ki Gedeng Tapa, menjadi raja Singapura), memiliki 3 orang anak yaitu: Kian Santang, Cakrabuana, dan Rara Santang. 

Kian Santang adalah anaknya yang paling sakti serta memiliki ilmu yang sangat tinggi. Pada usia 22 tahun, Kiansantang diangkat menjadi dalem Bogor ke 2 yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi panglima besar Pajajaran. Kian Santang muda tertarik untuk mengikuti agama ibunya (Subang Larang), hingga untuk itu beliau belajar agama islam ke Timur Tengah dan tanah suci Mekkah. Sementara adiknya Cakrabuana mengembara ke sekitar wilayah Cirebon. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana dari mertuanya (Ki Danusela), sedangkan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa (Ayah Subanglarang). Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Menurut cerita versi Pajajaran beliau yang mendirikan kota Cirebon. Adapun Rara Santang mengembara hingga ke Sumatera untuk belajar agama Islam, hingga sampai ke Timur Tengah dan MENIKAH DENGAN SYARIEF ABDULLAH AL MISRI (RAJA MESIR) keturunan RASULULLAH MUHAMMAD SAW yang ke XXII. Rara Santang dikenal juga sebagai Ibu Syarifah Mudaif, ibu dari Syarief Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (Wali Sanga), Raja Cirebon. 

Sekembalinya dari tanah suci, Kian Santang mulai menyebarkan agama Islam di bumi Pajajaran, termasuk di lingkungan istana Pajajaran. Pada suatu ketika, Kian Santang berniat mengajak ayahnya Prabu Siliwangi untuk masuk agama Islam. Prabu Siliwangi kaget mendengar niat anaknya tersebut, walaupun beliau tidak membenci agama Islam (istrinya Subang Larang beragama islam), namun beliau lebih menyukai agama leluhur (Sunda Wiwitan), dan menolak terhadap ajakan anaknya tersebut. Kian Santang kecewa, namun beliau tak dapat memaksa ayahnya, dan terus menyebarkan agama Islam di bumi Pajajaran. 

Dalam naskah Pustaka Nagara Kretabhumi parwa I sarga 2, diceritakan, bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka (1479 M), Syarief Hidayatullah menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya di bawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) adalah cucu Sri Baduga dari putrinya Rara Santang, yang dijadikan raja (penguasa) Cirebon oleh uanya, Pangeran Cakrabuana. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita (pendeta tertinggi) keraton Ki Purwa Galih. Karena Syarif Hidayatullah juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh Sri Baduga. Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu ketegangan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah peperangan. Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap Kerajaan Cirebon. 

Seiring perjalanan waktu, semakin banyak rakyat Pajajaran yang memeluk agama Islam. Perkembangan ini menimbulkan ketegangan antara Kian Santang dengan ayahnya (Prabu Siliwangi), hingga pada suatu ketika terdengar berita oleh Sri Baduga bahwa Kian Santang hendak menyerang kerajaan dan memaksa ayahnnya untuk memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi tidak ingin berperang melawan putranya Kian Santang, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan istana kerajaan. Mendengar kepergian ayahnya, Kiansantang bersedih dan bermaksud untuk mengejar ayahnya untuk diajak kembali ke istana. Dengan kesaktiannya, Kian Santang dapat mengejar ayahnya hingga ke daerah Garut Selatan. Namun Prabu Siliwangi tidak ingin menemui putranya, dan beliau beserta pengikutnya memilih untuk moksha di daerah Garut Selatan (Legenda menceritakan bahwa Prabu Siliwangi dan para pengikutnya berubah menjadi harimau).

Kiansantang kembali ke istana Pajajaran, dan selanjutnya diangkat menjadi Raja Pajajaran. Namun Prabu Kiansantang tidak lama menjadi raja karena mendapat ilham harus uzlah, pindah dari tempat yang ramai ketempat yang sepi. Dalam uzlah itu beliau berniat bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam rangka mahabah dan mencapai kema’rifatan. Sebelum uzlah Prabu Kiansantang menyerahkan tahta kerajaan kepada Surawisesa (saudara seayah, dari istri Prabu Sliwangi, Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Susuktunggal).

2. Surawisesa (1513 – 1535)

Setelah Sri Baduga tiada, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon adalah Syarief Hidayatullah, tetapi dibelakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana (dikenal juga sebagai Haji Abdullah Iman). Pengganti Sri Baduga Maharaja adalah Surawisesa, beliau dipuji dalam Carita Parahiyangan dengan sebutan “kasuran” (perwira), “kadiran” (perkasa) dan “kuwanen” (pemberani). Selama memerintah ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis Carita Parahiyangan memang berkaitan dengan hal ini.

Untuk memajukan perdagangan dan memperkuat pertahanan kerajaan, Surawisesa melakukan perjanjian dengan Portugis yang berkedudukan di Malaka. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak dua “costumodos” (kurang lebih 351 kuintal). Perjanjian ini ditandatangani tanggal 21 Agustus 1522, ketika Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme berkunjung ke Ibukota Pakuan. Ten Dam menganggap bahwa perjanjian itu hanya lisan. Namun, sumber Portugis yang kemudian dikutip Hageman menyebutkan “Van deze overeenkomst werd een geschrift opgemaakt in dubbel, waarvan elke partij een behield”.

Perjanjian Pajajaran – Portugis sangat mencemaskan Trenggana, Sultan Demak III. Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang berkedudukan di Malaka dan Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim armadanya di bawah pimpinan Fadillah Khan yang menjadi Senapati Demak. Fadillah Khan adalah menantu Raden Patah sekaligus menantu Syarief Hidayatullah (Fadillah Khan memperistri Ratu Pembayun, janda Pangeran Jayakelana. Kemudian ia pun menikah dengan Ratu Ayu, janda Sabrang Lor /Sultan Demak II. Selain itu Fadillah masih terhitung cucu Sunan Ampel (Ali Rakhmatullah) sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar ayah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah mertua Raden Patah (Sultan Demak I). Carita Parahiyangan menyebut Fadillah dengan Arya Burah.

Pasukan Fadillah yang merupakan gabungan pasukan Demak-Cirebon menyerang Banten, pintu masuk Selat Sunda. Kedatangan pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran Maulana Hasanudin, putra Syarief Hidayatullah dan para pengikutnya. Serangan pasukan Fadillah menyebabkan pasukan Pakuan Pajajaran di Banten terdesak. Bupati Banten beserta keluarga dan pembesar keratonnya mengungsi ke Ibukota Pakuan. Pangeran Hasanudin kemudian diangkat oleh ayahnya (Syarief Hidayatullah), menjadi Bupati Banten (1526), bagian dari Kesultanan Cirebon. Setahun kemudian, Fadillah bersama pasukannya menyerang dan merebut pelabuhan Kalapa. Bupati Kalapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadillah terletak pada penggunaan meriam yang justru tidak dimiliki oleh Laskar Pajajaran.

Bantuan Portugis datang terlambat karena Francisco de Sa yang ditugasi membangun benteng diangkat menjadi Gubernur Goa di India. Keberangkatan ke Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 buah kapal. Galiun yang dinaiki De Sa dan berisi peralatan untuk membangun benteng terpaksa ditinggalkan karena armada ini diterpa badai di Teluk Benggala. De Sa tiba di Malaka tahun 1527. Ekspedsi ke Sunda bertolak dari Malaka, mula-mula menuju Banten, akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanudin, perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Kalapa. Di Muara Cisadane, De Sa memancangkan padrao pada tanggal 30 Juni 1527 dan memberikan nama kepada Cisadane “Rio de Sa Jorge”. Kemudian galiun De sa memisahkan diri. Hanya kapal brigantin (dipimpin Duarte Coelho) yang langsung ke Pelabuhan Kalapa. Coelho terlambat mengetahui perubahan situasi, kapalnya menepi terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan pasukan Fadillah. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang banyak, kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai. 

Demikianlah, pada masa pemerintahan Surawisela, wilayah Banten dan Sunda Kalapa dikuasai oleh Cirebon-Demak. Meskipun, Cirebon sendiri sebenarnya relatif lemah. Akan tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi mantap. Perang Cirebon – Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Yang satu tidak berani naik ke darat, yang satunya lagi tak berani turun ke laut. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan. Hanya di bagian timur pasukan Cirebon bergerak lebih jauh ke selatan. Pertempuran Cirebon dengan Galuh terjadi tahun 1528. Di sini pun terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi berkat bantuan Pasukan meriam Demak tepat pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur. Laskar Galuh tidak berdaya menghadapi “panah besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan bersuara seperti guntur serta memuntahkan logam panas”. Tombak dan anak panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah Galuh. Dua tahun kemudian jatuh pula Kerajaan Talaga, benteng terakhir Kerajaan Galuh.

Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon dengan dinobatkannya Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tanggal 21 Oktober 1530. Pangeran Santri adalah cucu Pangeran Panjunan, kakak ipar Syarief Hidayatullah. Buyut Pangeran Santri adalah Syekh Datuk Kahfi pendiri pesantren pertama di Cirebon. Ia menjadi bupati karena pernikahannya dengan Satyasih, Pucuk Umum (Unun?) Sumedang. Secara tidak resmi Sumedang menjadi daerah Cirebon. Dengan kedudukan yang mantap di timur Citarum, Cirebon merasa kedudukannya mapan. Selain itu, karena gerakan ke Pakuan selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka kedua pihak mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan mengakui kedudukan masing-masing. Tahun 1531 tercapai perdamaian antara Surawisesa dan Syarief Hidayatullah. Masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka. 

Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakkan, ia berkesempatan menerawang untuk mengenang kebesaran ayahandanya. Untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mendiang ayahnya, beliau membuat sasakala (tanda peringatan) buat ayahnya. Itulah Prasasati Batutulis yang diletakkannya di Kabuyutan tempat tanda kekuasaan Sri Baduga yang berupa lingga batu ditanamkan, dan memuat tulisan:

“Semoga selamat, ini adalah tanda peringatan untuk Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewataprana dinobatkan dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran. Sri sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan, dia putra Rahiyang Dewa Niskala yang dipusarakan di Gunatiga, cucu Rahiyang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan ke Nusalarang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, undakan untuk hutan Samida dan Sahiyang Talaga Rena Mahawijaya. Dibuat dalam saka 1455.”

Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia hanya meletakkan dua buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi astatala ukiran jejak tangan, yang lainnya berisi padatala ukiran jejak kaki. Mungkin pemasangan batutulis itu bertepatan dengan upacara srada yaitu “penyempurnaan sukma” yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi.

Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan sebutan Guru Gantangan atau Munding Laya Dikusuma. Permaisurinya, Kinawati, berasal dari Kerajaan Tanjung Barat yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang. Kinawati adalah puteri Mental Buana, cicit Munding Kawati yang kesemuanya penguasa di Tanjung Barat. Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Ciliwung. Surawisesa memerintah selama 14 tahun lamanya. Dua tahun setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala untuk ayahnya, ia wafat dan dipusarakan di Padaren. Di antara raja-raja jaman Pajajaran, hanya dia dan ayahnya yang menjadi bahan kisah tradisional, baik babad maupun pantun. Babad Pajajaran atau Babad Pakuan, misalnya, semata mengisahkan “petualangan” Surawisesa (Guru Gantangan) dengan cerita Panji.

(Bersambung…..)

SEJARAH DAN SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA NUSANTARA

(Bagian-3)

3. Ratu Dewata (1535 – 1534)

Surawisesa digantikan oleh puteranya, Ratu Dewata. Berbeda dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang perwira, perkasa dan pemberani, Ratu Dewata sangat alim dan taat kepada agama. Ia melakukan upacara sunatan (adat khitan pra-Islam) dan melakukan tapa pwah-susu, hanya makan buah-buahan dan minum susu. Menurut istilah sekarang ”vegetarian”.

Menurut Carita Parahiyangan, pada masa pemerintahan Ratu Dewata ini terjadi serangan mendadak ke Ibukota Pakuan dan musuh “tambuh sangkane” (tidak dikenal asal-usulnya). Ratu Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Sebagai veteran perang, para perwira ini masih mampu menghadapi sergapan musuh. Di samping itu, ketangguhan benteng Pakuan peninggalan Sri Baduga menyebabkan serangan kilat ini tidak mampu menembus gerbang Pakuan, tetapi dua orang senapati Pajajaran gugur, yaitu Tohaan Ratu Sangiang dan Tohaan Sarendet. Kokohnya benteng Pakuan merupakan jasa Rakeyan Banga yang pada tahun 739 M menjadi raja di Pakuan. Beliau berhasil setelah berjuang selama 20 tahun dan keberhasilannya itu di awali dengan pembuatan parit pertahanan kota. Kemudian keadaan Pakuan ini diperluas pada jaman Sri Baduga, seperti yang diceritakan pada Pustaka Nagara Kretabhuni I/2 sebagai berikut (artinya saja):

“Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membangun telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibukota Pakuan dan jalan ke Wanagiri, memperteguh kedatuan, memberikan desa (perdikan) kepada semua pendeta dan pengiringnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kaputren (tempat isteri-isteri-nya), kesatrian (asrama prajurit), satuan-satuan tempat (pageralaran), tempat-tempat hiburan, memperkuat angkatan perang, memungut upeti dari raja-raja bawahan dan kepala-kepala desa dan menyusun Undang-undang Kerajaan Pajajaran”

Gagal merebut benteng kota, pasukan penyerbu ini dengan cepat bergerak ke utara dan menghancurkan pusat-pusat keagamaan di Sumedang, Ciranjang dan Jayagiri yang dalam jaman Sri Baduga merupakan desa kawikuan yang dilindungi oleh negara.

Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa, menurut norma kehidupan jaman itu tidak tepat karena raja harus “memerintah dengan baik”. Tapa-brata seperti yang dilakukannya itu hanya boleh dilakukan setelah turun tahta dan menempuh kehidupan manurajasuniya seperti yang telah dilakukan oleh Wastu Kancana. Karena itulah Ratu Dewata dicela oleh penulis Carita Parahiyangan dengan sindiran (kepada para pembaca)

“Nya iyatna-yatna sang kawuri, haywa ta sira kabalik pupuasaan”

 (Maka berhati-hatilan yang kemudian, janganlah engkau berpura-pura rajin puasa).

Rupa-rupanya penulis kisah kuno itu melihat bahwa kealiman Ratu Dewata itu disebabkan karena ia tidak berani menghadapi kenyataan. Penulis kemudian berkomentar pendek “Samangkana ta precinta” (begitulah jaman susah).

4. Ratu Sakti (1543 – 1551)

Raja Pajajaran keempat adalah Ratu Sakti. Untuk mengatasi keadaan yang ditinggalkan Ratu Dewata yang bertindak serba alim, ia bersikap keras bahkan akhirnya kejam dan lalim. Dengan pendek Carita Parahiyangan melukiskan raja ini. ”Banyak rakyat dihukum mati tanpa diteliti lebih dahulu salah tidaknya. Harta benda rakyat dirampas untuk kepentingan keraton tanpa rasa malu sama sekali”.

Kemudian raja ini melakukan pelanggaran, yaitu mengawini “estri larangan ti kaluaran” (wanita pengungsi yang sudah bertunangan). Masih ditambah lagi dengan berbuat skandal terhadap ibu tirinya yaitu bekas para selir ayahnya. Karena itu ia diturunkan dari tahta kerajaan.

5. Ratu Nilakendra (1551 – 1567)

Nilakendra atau Tohaan di Majaya naik tahta sebagai penguasa Pajajaran yang kelima. Pada saat itu situasi kenegaraan sudah tidak menentu dan rasa frustasi telah melanda segala lapisan masyarakat. Carita Parahiyangan memberitakan sikap petani “Wong huma darpa mamangan, tan igar yan tan pepelakan” (Petani menjadi serakah akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu). Ini merupakan berita tidak langsung, bahwa kelaparan telah berjangkit.

Prabu Nilakendra tidak perduli pada situasi ini, dia lebih suka berfoya-foya dan dan mengadakan pesta pora makanan enak, seperti diceritakan dalam Carita Parahyangan:

“Lawasnya ratu kampa kalayan pangan, tatan agama gyan kewaliya mamangan sadrasa nu surup ka sangkan beunghar”

(Karena terlalu lama raja tergoda oleh makanan, tiada ilmu yang disenanginya kecuali perihal makanan lezat yang layak dengan tingkat kekayaan).

Prabu Nilakendra juga tidak perduli untuk membangun pertahanan kerajaannya, malah memperindah keraton, membangun taman dengan jalur-jalur berbatu (“dibalay”) mengapit gerbang larangan. Kemudian membangun “rumah keramat” (bale bobot) sebanyak 17 baris yang ditulisi bermacam-macam kisah dengan emas. Beliau beserta para pembesarnya memperdalam aliran keagamaan Tantra. Aliran ini mengutamakan mantera-mantera yang terus menerus diucapkan sampai kadang-kadang orang yang bersangkutan merasa bebas dari keadaan di sekitarnya. Mengenai musuh yang harus dihadapinya, ia membuat sebuah “bendera keramat” (“ngibuda Sanghiyang Panji”). Bendera inilah yang diandalkannya menolak musuh.

Kondisi kerajaan yang tak menentu dan melihat penderitaan rakyat Pajajaran, menyebabkan penguasa Banten ketika itu, Sultan Maulana Hasanuddin (putra Syarief Hidayatullah atau masih buyut dari Sri Baduga Prabu Siliwangi) memutuskan untuk mengambil alih kerajaan Pajajaran.Serangan Banten terjadi melibatkan Sultan Maulana Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf. Akhirnya nasib Nilakendra dikisahkan “alah prangrang, maka tan nitih ring kadatwan” (kalah perang, maka ia tidak tinggal di keraton).

Peristiwa kekalahan Nilakendra ini terjadi ketika Syarief Hidayatullah masih hidup. Demikianlah, sejak saat itu ibukota Pakuan telah ditinggalkan oleh raja dan dikuasai oleh kesultanan Banten.

6. Raga Mulya (1567 – 1579)

Raja Pajajaran yang terakhir adalah Nusya Mulya (menurut Carita Parahiyangan). Dalam naskah-naskah Wangsakerta ia disebut Raga Mulya alias Prabu Suryakancana. Raja ini tidak berkedudukan di Pakuan, tetapi di Pulasari, Pandeglang. Oleh karena itu, ia disebut Pucuk Umun (=Panembahan) Pulasari. Walaupun hanya menguasai wilayah kecil saja, namun prabu Raga Mulya masih dapat bertahan selama 12 tahun di wilayah sekitar Pandeglang, sebelum akhirnya diserang kembali oleh kesultanan Banten pimpinan Sultan Maulana Yusuf.

Sejarah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan dalam pupuh Kinanti (artinya saja):

“Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharam tepat pada awal bulan hari Ahad tahun Alif inilah tahun Sakanya satu lima kosong satu”.

Walaupun tahun Alief baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 M, namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun Alif. Yang keliru hanyalah hari, sebab dalam periode itu, tanggal satu Muharam tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu.

Menurut Pustaka Nusantara III/1 dan Kretabhumi I/2 :

“Pajajaran sirna ing ekadaca cuklapaksa Weshakamasa sewu limang atus punjul siki ikang Cakakala” .

(Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka). Kira-kira jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 M. Sisa-sisa pengawal istana Pakuan selanjutnya menjadi cikal bakal penduduk Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Naskah Banten memberitakan, bahwa benteng Pakuan baru dapat dibobol setelah terjadi “penghianatan”. Komandan kawal benteng Pakuan merasa sakit hati karena “tidak memperoleh kenaikan pangkat”. Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng terlebih dahulu dibukakan saudaranya itu.

Dan berakhirlah jaman Pajajaran (1482 – 1579). Itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Sultan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa di boyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu “mengharuskan” demikian. Pertama, dengan diboyongnya Palangka tersebut, maka resmilah Sultan Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Pajajaran yang “sah”, karena beliau juga adalah cicit dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi.

KESULTANAN BANTEN DAN SUNDA NUSANTARA

Setelah Kerajaan Pajajaran berakhir, maka selanjutnya Kesultanan Banten dibawah Sultan Maulana Yusuf memegang tampuk kekuasaan di wilayah Banten, dan Pajajaran. Pada awalnya Banten merupakan wilayah bawahan Kesultanan Cirebon. Namun setelah wafatnya Syarief Hidayatullah (1568 M), Banten memisahkan diri dari Cirebon. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Yusuf resmi dinobatkan sebagai Sultan Banten menggantikan ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin, dan Banten resmi menjadi kerajaan merdeka bertepatan dengan wafatnya Fadillah Khan (Fatahillah), Sultan Cirebon pengganti Syarief Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Kesultanan Banten merupakan pewaris ”sah” dari Kerajaan Sunda Nusantara, penerus dari Maharaja Purnawarman, raja Tarumanagara, yang wilayah kekuasaannya mendunia.  

Berikut adalah silsilah raja-raja di Kesultanan Banten

1.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF HIDAYATULLAH AL MISRI (SUNAN GUNUNG JATI/JATI PURBA) (1513-1552). Beliau adalah raja kesultanan Cirebon yang melepaskan diri (merdeka) dari kerajaan Pakuan Pajajaran setelah Sri Baduga Prabu Siliwangi wafat tahun 1513. Beliau adalah CUCU SRI BADUGA MAHARAJA PRABU SILIWANGI, dari putrinya, NYAI RATU RARA SANTANG, setelah menikah dengan RAJA MESIR SYARIEF ABDULAH AL-MISRI (Keturunan RASULULLAH SAW ke-22). MENIKAH DENGAN KANJENG GUSTI RATU PREMBAYUN (PUTERI TERTUA MAHARAJA KESULTANAN DEMAK, SULTAN FATAH/ PUTERA TERTUA dari RAJA MAJAPAHIT, PRABU BRAWIJAYA V). Wilayah kekuasaanya mencakup wilayah Cirebon, serta Banten dan Sunda Kalapa, setelah kedua wilayah tersebut direbut dari kerajaan Pakuan Pajajaran.

2.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF MAULANA HASANUDIN AL MISRI/ MAULANA SABA KIN-KING (1552-1570). Pada masa pemerintahan beliau, Ibu kota dipindahkan dari Charuban(Cirebon) ke Taruma Nagara (Sunda Kelapa).

3.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF MAULANA YUSUF AL MISRI (1570-1580). Pada tahun 1579, beliau menjadi penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran yang sah, ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Istana Surasowan di Banten.

4.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF MAULANA MUHAMMAD AL MISRI (1580-1596) –

5.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN ABUL MAFACHIR RACHMATULLAH AL MISRI (1596-1640)

6.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SUSUHUNAN ABUL MA’ALI ACHMAD RACHMATULLAH AL MISRI/ KYAI AGENG TIRTAYASA (1640-1651)

7.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA KANJENG SULTAN AGUNG ABUL TATGHI ABDUL FATAH AL MISRI/ SULTAN WANGI AGENG TIRTAYASA (1651-1675). Pada masa pemerintahannya, kesultanan Banten mengalami kemajuan pesat. Beliau memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda (VOC), dan  menolak perjanjian monopoli. Oleh karena itu beliau menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional

8.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUN NAZAR ABDUL KAHAR AL MISRI (1675-1687)

9.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABU FADHL MOEHAMMAD YAHYA (1687 – 1690)

10.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ZAINUL ABIDIN AL MISRI (1690-1733).

11.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUL FATAH MUHAMMAD SYAFEI ZAINUL ARIFIN AL MISRI (1733-1747)

12.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUN NASAR MOEHAMMAD ZAINUL ASIKIN AL MISRI (1753-1776). Beliau beristrikan Kanjeng Ratu Sepuh, putri dari Susuhunan Mataram bergelar Prince Kanjeng Gusti Pangeran Harya Puger Susuhunan Paku Buwono I. Dengan adanya pertalian melalui pernikahan tsb., maka pada dasarnya kekuasaan Kerajaan Maha Raja Sunda, Benua Sunda, Sunda Nusantara mencakup wilayah kekuasaan dari Daratan Sunda Malaka (Melayu dan Singapura) dan dari Jawa Barat sampai ke wilayah Kendal, Banyumas, Jepara dan seluruh Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Siam, Siak, Indrapura, dan Indragiri (Pulau Sunda Besar Andalas) serta Pulau Sunda Besar Borneo

13.   SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUL MAFACHIR MOEHAMMAD ALI’OEDDIN AL MISRI (1776-1810). Pada tanggal 4 Juli 1776 Amerika Serikat mendapat kemerdekaannya dari Kanjeng Sultan Abul Mafachir Moehammad Alioeddin I, bukan dari Kerajaan Inggris. Mundurnya Inggris bukan lantaran menangnya tentara Amerika, tetapi karena desakan Sultan Alioeddin kepada administratur benua Amerika yaitu Kerajaan Inggris dalam upaya Sultan ingin menggembalikan pemerintahan Bangsa Malay-Indian (nama sebenarnya Bangsa Indian). Bantuan Sultan Alioeddin kepada pemerintah Amerika Serikat diawal berdirinya (4 Juli 1776) dengan memberikan pinjaman keuangan/ koleteral (ribuan ton emas). Sultan Alioeddin juga merupakan Raja pertama yang memberi pengakuan kepada George Washington (presiden pertama AS), serta membuatkan gedung pemerintahan White House yg serupa dibangun di Kebon Raja Bogor (Istana Bogor). Peristiwa ini menyulut tragedi Banda.

14.  SERI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ACHMAD AL MISRI (1802-1810-1811). Berkedudukan di Istana Merdeka, Istana Cipanas, Istana Bogor, dan Istana Serosowan Bantan. Dalam peperangan terbuka (10 Mei 1810) dapat menumpas pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Wiliem Daendeles. Dalam peperangan itu ditaklukkan (10 Mei 1810-1811) Gubernur Jenderal HW Daendeles beserta pasukannya menyerah tanpa syarat dan H.W Daendeles dipenjarakannya.

Untuk merayakan kemenangannya, Sultan Achmad mengundang sahabatnya sewaktu beliau belajar di Kerajaan Inggris, Thomas Stamford Raffles (1810-1816), untuk berkunjung dan jalan-jalan ke pulau Banda Maluku (Pulau Sunda Kecil). Beliau mengira bahwa kerajaan Inggris adalah seteru dari kerajaan Perancis yang menjajah Belanda (H.W Daendels ketika itu mewakili kerajaan Perancis). Namun T.S. Raffles menghianati maksud baik Sultan Achmad, karena dia ternyata mengemban misi rahasia dari raja Inggris, George IV yang dendam terhadap Sultan Moehammad Alioedin I (ayah Sultan Achmad) yang telah memberi kemerdekaan kepada Amerika Serikat, untuk menagkap Sultan Achmad dan membebaskan H.W. Daendels, yang merupakan keluarha bangsawan De’Orange, sepupu keluarga Buckingham.

Sultan Achmad yang ketika itu hanya dikawal sedikit prajuritnya ditangkap oleh T.S. Raffles yang telah siap dengan pasukannya di P. Banda, kemudian diikat dan  tinggalkan begitu saja (tragedi P. Banda). Selanjutnya pemerintahan Sunda Nusantara diambil alih dan pengambilan alihan itu meluas sampai Selat Malaka-Singapura. Untuk melicinkan kepentingan politiknya, T.S. Raffles menghilangkan bukti sejarah lainnya dengan menghancurkan Istana Surosowan Banten. Kemudian pada tahun 1816, T.S. Raffles menyerahkan pendudukan (Annexation) administratif kolonial di wilayah Sunda Nusantara kepada Kerajaan Belanda (sahabat kerajaan Inggris) yang diwakili oleh Herman William Daendels di Semarang.

Ribuan ton emas dijarah sejak saat itu, yg digunakan untuk modernisasi England & pembangunan persemakmuran negara jajahannya (Kanada, Australia, Singapura, Hongkong, Afrika Selatan dst). Keluarga kerajaan-kerajaan di Nusantara dibantai dan dirampok. Arsip (bukti-bukti) pemerintahan dimusnahkan dan diambil untuk dihilangkan. Sebagian besar arsip yang menuliskan sejarah bumi dan pemerintahan masih disimpan di Mahkamah Internasional di Den Haag dan Universitas Leiden, Amsterdam. Inilah sebabnya Mahkamah Internasional berada di Belanda, karena sejarah aset dunia tersimpan disana beserta literatur pendukungnya.

Dari rangkaian peristiwa diatas (kasus Pulau Banda dan Semarang), dimulailah proses manipulasi Sejarah Kebangsaan Bangsa Sunda Nusantara dan pemalsuan sejarah dunia berlanjut terus sampai diperkenalkannya nama “Indonesia” hingga saat ini.

15.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABDULAH AL MISRI.  Berkedudukan di Istana Cipanas, Bogor. Wafat 1860.

16.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA PANGERAN GUNAWAN MARTAKUSUMAH AL MISRI.

17.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA PANGERAN ABDULLAH HALIM PRAWITA PURNAMA AL MISRI.

18.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA SULTAN ABUL MAFACHIR MOEHAMMAD HEROENINGRAT SILIWANGI AL MISRI. WAFAT DI BOGOR 12 NOVEMBER 1989.

19.  SRI BADUGA BAGINDA MAHARAJA  KANJENG GUSTI PANGERAN  HADIPATI HARYA RACHMATULLAH HEROENINGRAT SILIWANGI AL MISRI II/  HIS IMPERIAL MAJESTY SERI PADUKA YANG MAHA MULYA  BAGINDA MAHARAJA MAJESTY KAISER KANGJENG MAHA PAGUSTEN EMPEROR SULTAN AGUNG MAHA PRABU SYARIEF ABUL MAFACHIR  MOEHAMMAD HEROENINGRAT SILIWANGI AL MISRI II. Lahir di Jakarta 30 september 1963 (Legal Crown of THE Monarchies of the Sovereign Emperor of the Sovereign Empire of Sunda-Sunda Maindland-The Sunda-Archipelago or the Sunda-Nusantara-Pasific-a Greater part of the Pasific-the Mountain-Pasific in the part of-the Pasific Sunda-Malay-Asia-Minor. The Empire Parlementer was Manual Democratie, Basically the Religons and Humanity.

PENUTUP

Pada tahun 1976, pemerintah Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara mengajukan resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional (MI), yang menyampaikan penjelasan eksistensi Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara. Selanjutnya PBB dan Dunia Internasional ternyata masih mengakui keberadaan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara dan pemerintahan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara masih berlanjut. Pengakuan PBB dan Dunia Internasional tersebut masing-masing tahun ; 1970, 1976, 1985, 1991, 1992, 1993, 1995, 2001. . . . . dst 2005, 2006, 2007, dan sampai saat ini pun pengakuan Dunia Internasional bukan hanya kepada wilayah territorial (Territorial Integrity) milik Kerajaaan Maha Raja Sunda Nusantara tapi juga kepada pemerintahan dan Bangsa Sunda Nusantara, yang sampai saat ini tampuk Kekaisaran di pegang oleh Seri Baginda Abul Mafachir Moehammad Heroeningrat Siliwangi Al – Misri II.

Keberadaan Al Misri II di jaman Order Baru sangat di takuti keberadaannya. Kerena itu tidak heran jika beberapa anggota keluarga Al Misri II pernah mendekap di sel karena di curigai akan berbuat makar. Namun keberadaan mereka diakui dunia Internasional, maka penahanannya tidak lebih dari 2 hari. Di tempat yang sama Al Misri II melalui sekretaris pribadinya, menunjukkan CD (Corps Diplomatics). Dengan kartu CD yang isinya Simbol, bendera, keterangan, cap kerajaan, dan tanda tangan kaisar dapat dengan mudah dalam urusannya ke luar negeri. Karenanya, kata beliau, CD telah diuji kebenarannya saat dirinya membuat paspor Ke Brunei Darussalam. Diakuinya, hanya dalam waktu 3 jam semuanya telah selesai. Hal itu tak lain dari pengakuan hukum-hukum internasional yang mengakui keberadaan kekaisaran Sunda Nusantara.

Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara didaratan Sunda Nusantara-Sunda Melayu sampai saat ini di simpan di 93 Negara dalam bentuk assat-asset :

• Collaterals in federal reserve certificate of the united states America

• Bound Guarantee Redland Merchant Bank of Switzerland

• Obligation certificate of deposit credit Swiss Bank International

• Certificate of Swiss Bank Corporation

• Obligation treasure Bound National Bank of England Bank de Netherlands City Bank New Yorkand United Overseas Bank Singapore

Selain itu asset-asset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh Raja-raja di seluruh Sunda Nusantara di daratan Sunda Melayu Nusantara Bangsa Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusatara di kepulauan Sunda Besar-Sunda Kecil, Di samping itu masih tersimpan uang sebesar 4000 triliun poundsterling yang tersimpan di Negara Inggris. Dapat dibayangkan betapa besarnya asset-asset bangsa Sunda Nusantara yang hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar di luar negeri yang di sebut the making of a super power danSunda Nusantara Dollar Trilion, milik pemerintah Negara Kerajaan Bangsa Sunda Nusantara.

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

https://apis.google.com/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&annotation=inline&width=300&size=medium&source=blogger%3Ablog%3Aplusone&hl=id&origin=http%3A%2F%2Fdederuska.blogspot.co.id&url=http%3A%2F%2Fdederuska.blogspot.com%2F2012%2F12%2Fsejarah-dan-silsilah-kemaharajaan-sunda.html&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.id.2nnsGO0xlfY.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DAQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCPypCQ1zkvbaY7MXTSk2Q9HgYLkCw#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1497844427680&parent=http%3A%2F%2Fdederuska.blogspot.co.id&pfname=&rpctoken=38115895

Sejarah : Perebutan Sunda Kelapa

Perebutan Sunda Kelapa: Kisah Para Pangeran Pakuan Pajajaran (Bag. 1)

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/diella/perebutan-sunda-kelapa-kisah-para-pangeran-pakuan-pajajaran-bag-1_5942ad191b578f57e57c0392

Tulisan ini terbagi dan bersambung dalam tiga tulisan. Tajuknya diawali dengan “Perebutan Sunda Kelapa” agar mudah dicari. Selamat membaca.

Pelabuhan Sunda Kelapa di utara Jakarta ibarat sebuah awal dan akhir, tergantung bagi siapa yang mengalaminya. Pelabuhan ini terletak di akhir sebuah Sungai bernama Ciliwung dan menjadi awal perjalanan dan penjelajahan lintas samudera.

Kejatuhannya ke tangan pasukan gabungan Demak Cirebon pimpinan Fatahillah pada 22 Juni 1527 menjadi awal cikal bakal berkembangnya sebuah kota metropolitan yang berganti nama dari Kalapa, menjadi Jayakarta, lantas Batavia sebelum kita kenal menjadi Jakarta. Di sisi lain, kejatuhannya adalah akhir dari penguasaan terhadap pelabuhan dagang oleh Kerajaan Pakuan Pajajaran.

Prosesnya meliputi peran banyak pihak, termasuk Kerajaan Pakuan Pajajaran, Portugis, Demak, Cirebon dan Banten. Penyebabnya macam-macam, antara kepentingan dagang, keamanan, perluasan wilayah dan penaklukkan serta penyebaran agama.

Setelah abai dan nyaris buta sejarah selama berbelas tahun, saya menemukan keasyikan baru untuk membaca dan mempelajari narasi sejarah. Dari berbagai penelusuran literatur, seringkali kepingan narasinya bikin terkejut, karena ternyata saling berhubungan.

Misalnya, saya baru tahu kalau Pangeran Cakrabuana dari Cirebon, ternyata adalah Walasungsang, putera pertama Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran dari istrinya bernama Subanglarang. Saya juga baru tahu kalau Syarif Hidayatullah ternyata adalah cucu Prabu Siliwangi. Ini hasil pernikahan Nyai Larasantang dengan Syarif Abdullah dari Mesir. Atau Fatahillah ternyata menantu, baik dari Sunan Gunung Jati (Cirebon) dan Raden Patah (Demak).

Tulisan ini bermaksud untuk menyederhanakan berbagai literatur yang dibaca mengenai Kerajaan Pakuan Pajajaran. Terutama untuk kaitannya dengan Cirebon, Demak, Portugis dan perebutan Pelabuhan Sunda Kelapa. (di berbagai literatur menyebutkan “Kalapa”, tetapi karena yang dimaksud “Kalapa” sama dengan “Kelapa”, saya menggunakan “Kelapa” jika menuliskan Sunda Kelapa dalam tulisan ini).

Meskipun pembahasannya akan dilakukan dalam tiga tulisan, tentu saja tidak semua detilnya bisa dijabarkan dan dibahas di sini. Karena itu, mari sama-sama mencari tahu dan menggali kembali narasi sejarah ini. Referensinya ada di akhir tulisan ini.

Prasasti Batutulis di depan Istana Batutulis, Bogor.

Pakuan Pajajaran dan Cirebon: Kisah Dua Putra Mahkota

Kerajaan Pakuan Pajajaran, kerajaan berumur 222 tahun (1357-1579), diduga berpusat di Batutulis, Bogor sejak masa pemerintahan Prabu Siliwangi selama hampir 4 dasawarsa (1482-1521).

Pada masa itu, tokoh-tokoh raja maupun adipati atau panglima memiliki banyak nama dan gelar. Karenanya kadang membingungkan.

Misalnya, Prabu Siliwangi. Beliau juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata atau Ratu Jayadewata (Danasasmita, 2003, hal 40, 2014, hal 41). Setelah beliau wafat, gelar lainnya yaitu Prabu Guru Dewataprana dan Prabu Ratu (Suryani, 2009).Untuk konsistensi, tulisan ini selanjutnya akan menggunakan nama Prabu Siliwangi. Lebih jauh tentang Prabu Siliwangi, silahkan melihat tulisan: Napak Tilas dan Menelusuri Jejak Prabu Siliwangi)

Jejak kebesaran Prabu Siliwangi dituliskan oleh Prabu Surawisesa (1521-1535), puteranya yang menggantikan beliau, dalam Prasasti Batutulis, yang diperkirakan dibuat pada tahun 1533.

Dan disinilah cabangan yang menarik untuk disimak.

Prabu Surawisesa, Putra Mayang Sunda

Prabu Surawisesa (1521-1535) adalah anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Mayang Sunda. Kisahnya disebut dan dipuji dalam Carita Parahiyangan. Bagaimana tidak? Selama 14 tahun memerintah, Prabu Surawisesa harus menghadapi 15 kali pertempuran!. Parit pelindung kerajaan Pakuan Pajajaran yang dibangun dengan kebijaksanaan memanfaatkan bentang alam, sangat membantu dalam menahan serangan lawan ke kerajaan,hingga saat terakhir kerajaan besar ini runtuh diserang Banten pada tahun 1579.

Kunjungan pertama adalah sebagai penjajakan terhadap pihak Portugis dengan 4 buah kapal, yang nantinya akan diikuti oleh Tome Pires (1513). Kunjungan kedua menghasilkan kedatangan utusan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme (ipar Alfonso) ke ibu kota Pakuan yang berjarak “dua hari berjalan kaki dari Kalapa”.

Kunjungan ini menghasilkan perjanjian dagang dan keamanan yang menurut Soekanto (1956), ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Ini adalah perjanjian internasional pertama di nusantara.

Kita tinggalkan sejenak peran Portugis di sini, yang akan dibahas dalam tulisan lain. Kita akan kembali ke pangeran di Cirebon yang juga merupakan putera Prabu Siliwangi.

Putra Putri Subanglarang

Naskah Purwaka Caruban menyebutkan Prabu Siliwangi menikahi Subanglarang di Singapura pada tahun 1522 (hal 79). Dari Subanglarang, beliau memiliki tiga orang anak:

Walasungsang (Pangeran Cakrabuana): lahir 1423 Larasantang: lahir 1426 (perempuan) Rajasangara: lahir 1428

Subanglarang meninggal di Pakuan pada 1441. Setahun setelahnya (1442), Walasungsang meninggalkan istana, diperkirakan pada umur 19 tahun. Kepergiannya diikuti juga oleh adiknya, Larasantang. Berbagai literatur menyebutkan bahwa permaisuri Subanglarang dan para puteranya menganut agama Islam.

Keputusan para pangeran ini meninggalkan istana Pakuan Pajajaran disebutkan karena mereka menolak agama yang dianut ayahnya (Prabu Siliwangi), dan ingin belajar lebih dalam tentang agama Islam. Prabu Siliwangi juga disebutkan tidak menentang atau menolak agama yang relatif baru dikenal di kerajaannya tersebut.

Danasasmita (2014) menyebutkan bahwa Cirebon adalah daerah warisan Walasungsang dari Ki Gedeng Tapa, ayah Subanglarang. Walansungsangyang dikenal juga sebagai Pangeran Cakrabuana telah dinobatkan oleh Prabu Siliwangi sebagai Susuhunan (penguasa) Cirebon dengan gelar Sri Mangana.

Belakangan, terjadi ketegangan-ketegangan antara kerajaan Pakuan Pajajaran dan Cirebon. Selain itu, tekanan perluasan wilayah dari Demak dan Banten serta penyebaran agama Islam, menjadi salah satu pemicu alasan Prabu Siliwangi untuk mengutus puteranya, Prabu Surawisesa menemui Portugis. Dari sini terjadilah perjanjian dagang dan keamanan antara dua belah pihak.

Perjanjian ini membuat Sultan Trenggana (1504-1546) dari Demak sangat gelisah.

Kegelisahan Sultan Trenggana yang masa hidupnya sezaman dengan Prabu Surawisesa ini sangat beralasan. Jika Portugis menguasai Selat Malaka dan Pakuan Pajajaran menguasai Selat Sunda, dibantu oleh Portugis, maka nasib Demak yang bergantung pada perdagangan laut sama saja dengan di ujung tanduk. Karena itu hal ini perlu strategi perlawanan.

Tulisan lanjutannya dapat dilihat di: Perebutan Sunda Kelapa: Awal Ketegangan (Bag 2)

Tulisan Terkait:

Perebutan Sunda Kelapa: Awal Ketegangan (Bag 2)

Perebutan Sunda Kelapa: Pertarungan Dua Koalisi (Bag. 3)

Jejak Prabu Siliwangi: Mencari Parit Pakuan Pajajaran

Napak Tilas dan Menelusuri Jejak Prabu Siliwangi

Referensi:

Danasasmita, 2014, Mencari Gerbang Pakuan, Kiblat Utama, Bandung

Danasasmita, 2014, Menelusuri Situs Prasasti Batutulis, Kiblat Utama Bandung Danasasmita, 2014, Menelukan Kerajaan Sunda, Kiblat Utama Bandung

Danasasmita, 2003, Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi, Kiblat Utama Bandung

Dienaputra, R. D. (2012). Sunda, Sejarah, Budaya dan Politik. Abstrak.

Heuken, 2016, Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta, Cipta Loka Caraka

Hidayat, M. R. (2017). Cirebon di bawah kekuasaan Mataram Tahun 1613-1705: Kajian historis mengenai hubungan politik, sosial dan agama (Bachelor’s thesis).

Hidayat, 2008, Cakrabuana, Syarif Hidayatullah, dan Kian Santang; Tiga Tokoh Penyebar Agama Islam di Tanah Pasundan, Sundaislam Laffan, M. (2016). Sejarah Islam di Nusantara. Bentang Pustaka.

Lubis, H. N. H. (2016). Kerajaan Sunda. Abstrak. Maung dan Prabu Siliwangi: Mitos atau Fakta?,

Irfan Teguh, 15 Maret 2017, Tirto.co.id Muljana, S. (2005). Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. PT LKiS Pelangi Aksara.

Mumuh Muhsin, Z. (2012). Kujang, Pajajaran, Dan Prabu Siliwangi. Abstrak. Syafi’ie, K. A., & Asli, U. P. L. Betawi dengan Kiprah Nasional dan Internasional. Tjandrasasmita,2009, Arkeologi Islam Nusantara, Kepustakaan Populer Gramedia

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/diella/perebutan-sunda-kelapa-kisah-para-pangeran-pakuan-pajajaran-bag-1_5942ad191b578f57e57c0392

Perebutan Sunda Kelapa: Awal Ketegangan (Bag.2) – Kompasiana

http://www.kompasiana.com/…/perebutan-sunda-kelapa-awal-ketegangan-bag2_5946e641f…

4 days ago – Perebutan Sunda Kelapa: Awal Ketegangan (Bag.2). Ilustrasi foto: Mesjid di Banten Lama. “Ada dua jenis musuh. Musuh ganyal (nyata) dan …

Perebutan Sunda Kelapa: Pertarungan Dua Koalisi (Bag.3)

v20106.kompasiana.com/…/perebutan-sunda-kelapa-pertarungan-dua-koalisi-bag3_5…

1 day ago – Perebutan Sunda Kelapa: Pertarungan Dua Koalisi (Bag.3) … kerajaan Pakuan Pajajaran dan awal ketegangan antara kerajaan ini dengan Cirebon. …. Awal Ketegangan (Bag 2); Perebutan Sunda Kelapa: Pertarungan Dua …

Perebutan Sunda Kelapa: Kisah Para Pangeran Pakuan Pajajaran …

https://ahmadsamantho.wordpress.com/…/perebutan-sunda-kelapa-…

Translate this page

3 days ago – Pelabuhan Sunda Kelapa di utara Jakarta ibarat sebuah awal dan akhir, tergantung … Perebutan Sunda Kelapa: Awal Ketegangan (Bag 2).

Perebutan Sunda Kelapa: Kisah Para Pangeran … – Kompasiana

staging-kompasiana-web-elb-250784059.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com/…/pereb…

7 days ago – Pelabuhan Sunda Kelapa di utara Jakarta ibarat sebuah awal dan akhir, …. Perebutan Sunda Kelapa: Awal Ketegangan (Bag 2); Perebutan …

Jakarta 45 | Politika Kebijakan Publik Indonesia / DR Ir PANDJI R …

ww.jakarta45.wordpress.com/?app-download=android

Translate this page

(Bagian-1 : Periode Sebelum Masehi s/d awal berdirinya Kerajaan Pajajaran). Menurut …… Perebutan Sunda Kelapa: Awal Ketegangan (Bag 2). Perebutan …

Kompasiana

kom.ps/AFw8lG

Perebutan Sunda Kelapa: Awal Ketegangan (Bag.2) … Gubernur Jawa Tengah Dipetisi Kompasianer Salatiga … Tahapan Dalam Produksi Film (Bagian ke-2) …

Sejarah ekonomi Indonesia – Wikipedia bahasa Indonesia …

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_ekonomi_Indonesia

Translate this page

Pada awal abad ke-21, Indonesia berkembang menjadi kekuatan ekonomi … 2 jalur perdagangan utama antara India dan Cina, yaitu melalui Selat Sunda dari … Untuk buah-buahan, ada semua buah-buahan pisang, kelapa, tebu, buah delima, ….. Perebutan Belanda untuk mengambil kembali Indonesia dari kemerdekaan …

Sejarah Kesultanan Banten – Wawasan Sejarah

wawasansejarah.com › … › Kerajaan-Kerajaan di Indonesia

Translate this page

Feb 18, 2016 – Pada awalnya Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda. … Awal Berdirinya Kesultanan Banten … Kedudukannya menempati urutan kedua setelah Sunda Kelapa. … Perebutan kota yang sangat penting bagi perdagangan kerajaan Padjajaran ini berlangsung cukup sengit, karena letaknya tidak …

KRISTINA WIDAYANTI: Januari 2017

kristinawidayanti.blogspot.com/2017_01_01_archive.html?view=classic

Jan 10, 2017 – 2. Revolusi : Sebuah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. KEPERCAYAAN AWAL MASYARAKAT PRAAKSARA. 1. Animisme ….. 2. kemudian dibungkus dengan tanah liat dan bagian atasnya diberi lubang, …. Ia mengutus Fatahillah untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa 1527. Dengan …

Membaca Sejarah Indramayu (1) Beberapa… – Komunitas Wong …

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid…id…

Translate this page

Secara umum buku tersebut adalah sebuah kritik atas 2 buku tentang … Tome Pires juga menegaskan bahwa Indramayu adalah bagian dari Sunda … Demak melalui Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten (1525) dan Sunda Kelapa (1527). … Perebutan kekuasaan yang berlarut-larut di Demak membuat Banten …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Next

Desa Ujung Jaya Kecamatan Widasari Kabupaten … – Facebook

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid…id…

Translate this page

Secara umum buku tersebut adalah sebuah kritik atas 2 buku tentang … Tome Pires juga menegaskan bahwa Indramayu adalah bagian dari Sunda … Demak melalui Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten (1525) dan Sunda Kelapa (1527). … Perebutan kekuasaan yang berlarut-larut di Demak membuat Banten …

Sejarah Kesultanan Banten – Wawasan Sejarah

wawasansejarah.com › … › Kerajaan-Kerajaan di Indonesia

Translate this page

Feb 18, 2016 – Pada awalnya Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda. … Awal Berdirinya Kesultanan Banten … Kedudukannya menempati urutan kedua setelah Sunda Kelapa. … Perebutan kota yang sangat penting bagi perdagangan kerajaan Padjajaran ini berlangsung cukup sengit, karena letaknya tidak …

Sejarah Islam Nusantara,Sumatra-Jawa | Cahayapelangi

https://ruangpelangi.wordpress.com/…/sejarah-islam-nusantarasuma…

Translate this page

Apr 18, 2010 – Pada akhir pemerintahannya, terjadi lagi ketegangan antara kaum Syiah dan kaum … kerajaan menjadi dua bagian ; yaitu Perlak Pesisir (Syiah) dipimpin oleh … Untuk itu, Sultan Makhdum Alaiddin mallik Muhammad Amin Syah II Johan ….. Pada tahun 1527, Demak merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran …

Berbagi apa aza…..: PERTUMBUHAN KERAJAAN ISLAM DI …

ime-natama.blogspot.com/…/pertumbuhan-kerajaan-islam-di-indon…

Translate this page

Jan 6, 2011 – 2. Agama Islam masuk ke Indonesia. Ketika kerajaan sriwijaya … Awal abad ke-15 Malaka sudah ada dan berkembang di pelabuhan …. untuk perdagangan dan pelayaran yaitu Banten, sunda Kelapa dan Cirebon. … Akibatnya terjadi ketegangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkotanya.

Catatan Singkat Tentang Wijayakrama, Arya Ranamanggala Dan …

respeknews.com/…/catatan-singkat-tentang-wijayakrama-arya-rana…

Translate this page

May 14, 2017 – Pada awal abad 16, Jakarta sebelumnya adalah Sunda Kelapa … selain Malaka di bagian Barat, atau pelabuhan Tuban bagian Timur. Pegantian nama Sunda Kalapa ke Jayakarta diawali peristiwa perebutan pelabuhan Sunda Kelapa … ( pewaris kelanjutan Kesultanan Demak ), ketegangan, kecurigaan, …

KRISTINA WIDAYANTI: Januari 2017

kristinawidayanti.blogspot.com/2017_01_01_archive.html?view…

Translate this page

Jan 10, 2017 – 2. Revolusi : Sebuah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. KEPERCAYAAN AWAL MASYARAKAT PRAAKSARA. 1. Animisme ….. 2. kemudian dibungkus dengan tanah liat dan bagian atasnya diberi lubang, …. Ia mengutus Fatahillah untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa 1527. Dengan …

Derus Jampang: SEJARAH DAN SILSILAH KEMAHARAJAAN SUNDA …

dederuska.blogspot.com/…/sejarah-dan-silsilah-kemaharajaan-sund…

Translate this page

(Bagian-1 : Periode Sebelum Masehi s/d awal berdirinya Kerajaan Pajajaran) …. Sanjaya sendiri sebagai penerus ke 2 kerajaan Sunda kemudian memilih …. Oleh karena itu ketegangan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ….. kota dipindahkan dari Charuban(Cirebon) ke Taruma Nagara (Sunda Kelapa).

– Page 2 of 5 – Toriolo

toriolo.com/page/2/

Translate this page

Pengukuran pada lingkar leher dilakukan pada sekeliling leher bagian ….. adanya pembunuhan antara raja dalam perebutan kepemimpinan kerajaan Singasari. …. Dimasa awal–awal ketegangan antara kedua kerajaan Kerajaan, Jenggala …. Selain merebut Sunda Kelapa, Demak juga melakukan ekspansi ke daerah …

Sunda Kelapa – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

https://id.wikipedia.org/wiki/Sunda_Kelapa

Translate this page

Sunda Kelapa (Sd. Sunda Kalapa) adalah nama sebuah pelabuhan dan tempat sekitarnya di Jakarta, Indonesia. Pelabuhan ini terletak di kelurahan …

‎Sejarah · ‎Sunda Kelapa dewasa ini · ‎Catatan kaki · ‎Rujukan

22 Ramadan, Fatahillah Berhasil Merebut Sunda Kelapa – detikNews

news.detik.com/…/22-ramadan-fatahillah-berhasil-merebut-sunda-k…

Translate this page

Jun 30, 2016 – Keberhasilan Fatahillah merebut Sunda Kelapa kemudian disebut sebagai … Sejarah perebutan pelabuhan Sunda Kelapa berawal saat …

Sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa – National Geographic Indonesia

nationalgeographic.co.id › Berita › Sejarah

Translate this page

Jul 1, 2015 – Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan tertua yang ada di Indonesia dan merupakan cikal bakal terbentuknya kota …

Pangeran Jayakarta, Membumihanguskan Sunda Kelapa | SUFI Zona

http://www.sufiz.com › Kisah Mujahid

Translate this page

Dec 15, 2011 – Ia seorang panglima yang mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Juga seorang Ulama Muda yang berhaasil mensyiarkan Agama …

Fatahillah – Jakarta.go.id • Detail | Encyclopedia

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/555/Fatahillah

Translate this page

Disebut juga Faletehan, merupakan Panglima Pasukan Cirebon yang bersekutu dengan Demak dan berhasil menjadi penguasa Sunda Kelapa, dari …

PENGERTIAN SUNDA KELAPA – ARTI DEFINISI PENGERTIAN

arti-definisi-pengertian.info/pengertian-sunda-kelapa/

Translate this page

Merupakan pelabuhan tertua Indonesia. Menurut sejarah, Sunda Kelapa meruna kan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Padjajaran selain pelabuhan.

Pelabuhan Sunda Kelapa, cikal bakal Ibukota Jakarta – Pegipegi.com

https://www.pegipegi.com › Beranda › Berita

Translate this page

Aug 12, 2015 – Di masa pendudukan Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi bahan perebutan antara Portugis, Belanda dan orang-orang Demak-Cirebon.

Meneladani Semangat Jihad Fatahillah – Hidayatullah.com

http://www.hidayatullah.com/…/meneladani-semangat-jihad-fatahillah.ht…

Translate this page

May 3, 2016 – Pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah satu pelabuhan terbesar di Jawa Barat dan keberadaannya menjadi sangat penting bagi pusat …

Seri IPS SEJARAH – Page 89 – Google Books Result

https://books.google.co.id/books?isbn=9797468003 – Translate this page

bermaksud mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Serangan berhasil … Kemudian, timbul perebutan takhta di antara keluarga Kerajaan Demak. Orang yang …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Next

Kenegarawanan : Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI)

Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI)

June 17, 2017

ilustrasi / ist

SHNet – MERDEKA!

Memperkuat advokasi *Bina Pancasila Untuk Praktek Konstitusi/Kebajikan Indonesia (BPUPKI)*, June 15, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/bina-pancasila-untuk-praktek-konstitusikebajikan-indonesia-bpupki/

Maka *Kontra Operasi Rekayasa Perang Semesta (KORPS) Indonesia* adalah *syarat cukup* bagi Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI) dalam menghadapi‎ AHGT (Ancaman Hambatan Gangguan Tantangan) berupa *DUA SKENARIO PENGHANCURAN INDONESIA:* yakni
(1) Perang asimetris (nirmiliter/soft war) dan
(2) Perang simetris (pengerahan militer/hard war).

*SKENARIO_PERANG_ASIMETRIS*
Cakupi tindak rusak dan hancurkan dengan *7-F:*
*1. FINANCE:*
a. Kucurkan utang dari lembaga keuangan
internasional
b. Arahkan melakukan privatisasi, libatkan
dalam perdagangan bebas dan
globalisasi ekonomi
c. Ciptakan program-program kemiskinan
d. Kuasai aset ekonominya
e. Kuasai kekayaan alamnya

*2. FOODS:* lemahkan ketahanan pangannya.

*3. FILMS:*
a. Kuasai aset informasinya
b. Hancurkan moral rakyatnya

*4. FASHION:* bangun tren mode (pakaian, gaya rambut, dan make-up)

*5. FANTASY:*
a. Sebarkan narkoba dan miras
b. Hidupkan industri pariwisata dan seks

*6. FAITH:*
a. Ciptakan revolusi seks
b. Rusak keluarga
c. Buat aliran-aliran sesat
d. Promosikan sekularisme sebagai ‘agama’baru
e. Hancurkan militansi rakyat melalui tokohnya
f. Suburkan deislamisasi
g. Ramaikan pemurtadan

*7. FRICTION:*
a. Ciptakan konflik ideologi
b. Promosikan mulltipartai
c. Kuasai sistem politik dan hukumnya
d. Ciptakan revolusi

*SKENARIO_PERANG_SIMETRIS*
Hidupkan separatisme dan lakukan invasi/agresi dengan tahapan sbb:
‎
1. Terpurukkan ekonomi nasionalnya
2. Pertentangkan elite politiknya
3. Suburkan konflik horizontalnya
4. Pecah belah militernya
5. Datangkan pasukan perdamaian
6. Buat serbuan paradigmatis
7. Buat sel-sel perlawanan
8. Tetapkan status”legal intervention”dan
lakukan invasi militer

Dan keberpihakan pada PEMBUKAAN UUD 1945 sesuai *Konstitusi Proklamasi* (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959) adalah *syarat lengkap sempurna* bagi terbangunnya BNPI yang kokoh.

Sedangkan keberpihakan pada *Konstitusi Reformasi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, 12, 13, 14 Tahun 2006) karena eksplisit TANPA PEMBUKAAN UUD 1945 adalah *tidak memenuhi syarat lengkap sempurna* bagi bangunan BNPI seperti dapat terlihat kasat mata dari arsip digital yang terunggah tahun 2010 sebagai berikut :

LEMBARAN NEGARA TAHUN 2006
http://ngada.org/ln/2006‎

17.UUD-Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11, 13-02-2006
18.UUD-Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12, 13-02-2006
19.UUD-Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,13, 13-02-2006
20.UUD-Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,14, 13-02-2006

Bahwa  kini di bulan Ramadhan 1438H ini adalah saat yang bijak untuk perenungan, penyikapan dan penggiatan langkah kenegaraan bersama kita bangun BNPI untuk bela Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaik-baiknya. Aamiin YRA.

Jakarta Selatan, ‎17 Juni 2017

Tetap MERDEKA!
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45 – SHNet

sinarharapan.net/2016/…/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45…

Translate this page

Dec 23, 2016 – Dan untuk aksi2 perkuatan Benteng–benteng PANCASILA 45 itulah maka … doktrin Persatuan Indonesia [Sila-3 PANCASILA] oleh karenanya …

You’ve visited this page 3 times. Last visit: 2/23/17

Pancasila Sebagai Benteng Dekadensi Moral – Kompasiana

http://www.kompasiana.com/…/pancasila-sebagai-benteng-dekadensi-moral_55186adfa333…

Oct 12, 2012 – Konstitusi di Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sejak Negara Indonesia berdiri hingga sekarang telah banyak mengalami …

TNI BENTENG PANCASILA – Patriot Garuda

patriotgaruda.com › MILITER

Translate this page

Sep 19, 2016 – PANCASILA : Dasar Negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yg terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha …

Kredibilitas Pancasila Sebagai Benteng Ideologi Strategis

http://www.netralitas.com/…/kredibilitas-pancasila-sebagai-benteng-ideol…

Translate this page

Mar 24, 2017 – Yang menarik, Pancasila sebagai ideologi dasar negara, dalam … membelokkan Indonesia menjadi negara minus Pancasila pernah sempat …

Pancasila dan UUD 1945 Jadi Benteng Keutuhan NKRI – Universitas …

http://www.unpad.ac.id/…/pancasila-dan-uud-1945-jadi-benteng-keutuha…

Translate this page

Jun 1, 2017 – Pancasila dan UUD 1945 Jadi Benteng Keutuhan NKRI … gotong royong harus kembali melandasi setiap aktivitas warga negara. Dengan menguatkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia akan menjadi harapan sekaligus rujukan …

QS : Majelis Benteng Pancasila | Jakarta 45

https://jakarta45.wordpress.com/qs-majelis-benteng-pancasila/

Translate this page

QS : Majelis Benteng Pancasila [29 Juni 2009] Pandji R. Hadinoto … Kami putra dan putri Indonesia mengaku bernegara yang satu, Negara Kesatuan Republik …

Berita – Pancasila Sebagai Benteng Bangsa Untuk Mengatasi Konflik …

news.analisadaily.com/read/pancasila-sebagai-benteng…/01

Translate this page

Jun 1, 2017 – “Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia, jiwa bangsa …

Pancasila sebagai Benteng terhadap Gerakan Radikalisme di In by …

https://prezi.com/…/pancasila-sebagai-benteng-terhadap-gerakan-ra…

Translate this page

Jan 11, 2017 – Pancasila sebagai Benteng terhadap Gerakan Radikalisme di Indonesia Indonesia sebagai Negara Multikultural Conclusion Ketetapan …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kenegarawanan : Bina Pancasila untuk Praktek Konstitusi/Kebajikan Indonesia (BPUPKI)

Bina Pancasila untuk Praktek Konstitusi/Kebajikan Indonesia (BPUPKI)

June 15, 2017

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia,

Menimbang peran strategis BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam turut melahirkan Pancasila dan ikut mengantarkan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dari Kolonialisme pendudukan negara asing‎;

Melengkapi Performa Kebudayaan Pancasila Indonesia

http://sinarharapan.net/2017/06/performa-kebudayaan-pancasila-indonesia/‎ June 14, 2017
‎dan Politik Kokohkan Performa Indonesia , Editor: Fira
Senin, 2 Januari 17 | 05:07 WIB

http://obsessionnews.com/politik-kokohkan-performa-indonesia/

Mengingat pula Ranking Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Turun ke-113 Yuliyanna Fauzi , CNN Indonesia
Rabu, 22/03/2017 18:45 WIB

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113/‎

‎

Dan ‎memperhatikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90

https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html‎
‎Maka kini sebenarnya strategis dapat ditindaklanjuti kegiatan2 swadaya publik bertema *Bina Pancasila Untuk Praktek Kebajikan Indonesia (BPUPKI)* guna mengukur

1) *Prestasi Kebajikan Pancasila Indonesia* terhadap kinerja Politik Negara PerPres 54/2017 tentang UKP-PIP menggunakan semisal Indeks Pembangunan Manusia Indonesia‎ (IPMI) per 1 Juni 2018 yad

2) Begitu pula  *Prestasi Konstitusi Pancasila Indonesia* antara lain menggunakan  Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPKI) per 18 Agustus 2018 yad, berpijak pada Politik Negara Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 butir Pengamalan Pancasila

Maka berawal 1 Juni 2017, Praktek Kebajikan Pancasila Indonesia 1 Juni 2018 sewajarnya diharapkan ada peningkatan signifikan IPMI‎ kearah lebih positif produktif.

Demikian pula bila pada Hari Dekrit Presiden Republik Indonesia 5 Juli 2017 yang akan datang atau pada Hari Konstitusi Indonesia 18 Agustus 2017 yang akan datang diaktivasi Konstitusi Pro Pancasila (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959) maka wajar bilamana pada tanggal 18 Agustus 2018 yang akan datang dapat berharap IPKI mampu membaik signifikan kearah lebih positif konstruktif.

Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) bertumpu pada Mukadimah Keputusan Presiden 50/1984  berharap bahwa pada bulan Ramadhan 1438H yang Berkah ini ditekadkan prakarsa publik bersama sebagai kontrol sosial dan mitra penyelenggara negara oleh swadaya publik *Bina Pancasila Untuk Praktek Konstitusi/Kebajikan Indonesia (BPUPKI)‎* sedemikian rupa demi memelihara Ketahanan Bangsa Indonesia terhadap antara lain dampak2 Trans5 (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya) dan benteng perang asimetrik asing serta lebih pastikan Indonesia Merdeka dari praktek neokolonialisme korporatif (yang pernah disebut neoVOC oleh salah satu tokoh negarawan Indonesia beberapa tahun yang lalu).

Dan dalam bulan Ramadhan 1438H ini tepatlah berharap petunjukNya untuk lebih menghayati Pancasila sesuai 1)
Qs al ikhlas : 1, 2) Qs An Nisa : 135, 3) Qs Al Hujurot : 13, 4) Qs Asy Syuro : 38, 5) Qs An Nahl : 90, Aamiin YRA.

Jakarta Selatan, 15 Juni 2017

Tetap MERDEKA!
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Suara Warga Joang45 : BINA PANCASILA UNTUK PRAKTEK KONSTITUSI/KEBAJIKAN INDONESIA

June 15, 2017

Suara Warga Joang45 :

BINA PANCASILA UNTUK PRAKTEK KONSTITUSI/KEBAJIKAN INDONESIA

RAJAWALI NEWS

Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia,

Menimbang peran strategis BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam turut melahirkan Pancasila dan ikut mengantarkan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dari Kolonialisme pendudukan negara asing‎;

Melengkapi Performa Kebudayaan Pancasila Indonesia, June 14, 2017
http://sinarharapan.net/2017/06/performa-kebudayaan-pancasila-indonesia/‎

atau‎ PERFORMA KEBUDAYAAN PANCASILA INDONESIA, June 13, 2017

 

https://mediarajawalinewsonline.com/suara-warga-joang45-performa-kebudayaan-pancasila-indonesia/embed/#?secret=yZ6NZYe0IK

‎dan Politik Kokohkan Performa Indonesia , Editor: Fira
Senin, 2 Januari 17 | 05:07 WIB
‎

Politik Kokohkan Performa Indonesia

http://obsessionnews.com/politik-kokohkan-performa-indonesia/

Mengingat pula Ranking Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Turun ke-113 Yuliyanna Fauzi , CNN Indonesia
Rabu, 22/03/2017 18:45 WIB

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113/‎

‎Dan ‎memperhatikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90
https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html‎

‎Maka kini sebenarnya strategis dapat ditindaklanjuti kegiatan2 swadaya publik bertema Bina Pancasila Untuk Praktek Kebajikan Indonesia (BPUPKI) guna mengukur

1) Prestasi Kebajikan Pancasila Indonesia terhadap kinerja Politik Negara PerPres 54/2017 tentang UKP-PIPmenggunakan semisal Indeks Pembangunan Manusia Indonesia‎ (IPMI) per 1 Juni 2018 yad

2) Begitu pula Prestasi Konstitusi Pancasila Indonesia antara lain menggunakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPKI) per 18 Agustus 2018 yad, berpijak pada Politik Negara Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 butir Pengamalan Pancasila

Maka berawal 1 Juni 2017, Praktek Kebajikan Pancasila Indonesia 1 Juni 2018 sewajarnya diharapkan ada peningkatan signifikan IPMI‎ kearah lebih positif produktif.

Demikian pula bila pada Hari Dekrit Presiden Republik Indonesia 5 Juli 2017 yang akan datang atau pada Hari Konstitusi Indonesia 18 Agustus 2017 yang akan datang diaktivasi Konstitusi Pro Pancasila (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959) maka wajar bilamana pada tanggal 18 Agustus 2018 yang akan datang dapat berharap IPKI mampu membaik signifikan kearah lebih positif konstruktif.

Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) bertumpu pada Mukadimah Keputusan Presiden 50/1984 berharap bahwa pada bulan Ramadhan 1438H yang Berkah ini ditekadkan prakarsa publik bersama sebagai kontrol sosial dan mitra penyelenggara negara oleh swadaya publik Bina Pancasila Untuk Praktek Konstitusi/Kebajikan Indonesia (BPUPKI)‎ sedemikian rupa demi memelihara Ketahanan Bangsa Indonesia terhadap antara lain dampak2 Trans5 (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya) dan benteng perang asimetrik asing serta lebih pastikan Indonesia Merdeka dari praktek neokolonialisme korporatif (yang pernah disebut neoVOC oleh salah satu tokoh negarawan Indonesia beberapa tahun yang lalu).

Dan dalam bulan Ramadhan 1438H ini tepatlah berharap petunjukNya untuk lebih menghayati Pancasila sesuai 1)
Qs al ikhlas : 1, 2) Qs An Nisa : 135, 3) Qs Al Hujurot : 13, 4) Qs Asy Syuro : 38, 5) Qs An Nahl : 90, Aamiin YRA. Red

Jakarta Selatan, 15 Juni 2017

Tetap MERDEKA!

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

 

Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila – SHNet

sinarharapan.net/2017/05/tegakkan-politik-konstitusi-pro-pancasila/

Translate this page

May 31, 2017 – Dan Pusat Data Bisnis Indonesia sudah menelusuri sejarah politik … Semoga Politik Konstitusi Pro Pancasila yang dideklarasi Generasi …

jakarta45 | Jakarta 45 – WordPress.com

https://jakarta45.wordpress.com/author/jakarta45/

Translate this page

BINA PANCASILA UNTUK PRAKTEK KONSTITUSI/KEBAJIKAN INDONESIA (BPUPKI). Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia,. Menimbang …

Djoko Santoso Kawal Kerja Anies-Sandi Agar Sesuai Pancasila dan …

nasional.republika.co.id › News › Nasional

Translate this page

May 8, 2017 – … memastikan Pak Anies harus sesuai dengan Pancasila dan konstitusi,” kata Djoko di … Panglima TNI: 16 Wilayah di Indonesia Didiami ISIS …

Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, …

https://books.google.co.id/books?isbn=6027918047 – Translate this page

Sudjito, ‎Zeth Sahuburua, ‎Isnawan – 2014 – ‎Civics, Indonesian

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 70. … Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, (Jurnal … Bina Aksara, 1984).

[PDF]issn 2354-6948 1 kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan …

https://www.upm.ac.id/ejurnal/index.php/pedagogy/article/…/117/

Translate this page

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Karyawan, Amanah, Konstitusi. Pendahuluan ….. Indonesia Berdasarkan Pancasila , Bina. Aksara, jakarta , 1986.

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 1945 Pusat …

pusat-pengetahuan-umum-q.sttbinatunggal.ac.id/…/Konstitusi-Ri_3… – Translate this page

Pancasila UUD 1945 Legislatif Majelis Permusyawaratan, dan 49 ayat … Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950.

[PDF]111 DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Abdul Khakim … – Repository UNISBA

repository.unisba.ac.id/…/10dapus_Saputra_10040011073_skr_20…

Translate this page

by L Saputra – ‎2016

1. Buku. Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan … Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985. F.X Djumialdi … Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Penerbit Sekretariat Jendral dan.

MKGR : Kembali ke PANCASILA dan UUD 1945 yang Asli – BINA …

binabangunbangsa.com/mkgr-kembali-ke-pancasila-dan-uud-1945-… – Translate this page

Dec 9, 2015 – Portal Infokom – MKGR menyerukan untuk kembali ke PANCASILA … Menyikapi kondisi bangsa dan negara Indonesia yang semakin karut marut sejak era reformasi. … Konstitusi UUD Hasil Amandemen Tahun 2002, Palsu ?

Kapusdik Pancasila dan Konstitusi Tutup Pendidikan Hak …

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita…

Translate this page

Dec 8, 2014 – Sebanyak 120 pemimpin pondok pesantren seluruh Indonesia yang … Djamaluddin pemimpin Pondok Pesantren Bina Insani Tabanan, Bali …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kenegarawanan : BINA PANCASILA UNTUK PRAKTEK KONSTITUSI/KEBAJIKAN INDONESIA (BPUPKI)

Suara Warga Joang45 :

BINA PANCASILA UNTUK PRAKTEK KONSTITUSI/KEBAJIKAN  INDONESIA (BPUPKI)

Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia,

Menimbang peran strategis BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam turut melahirkan Pancasila dan ikut mengantarkan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dari Kolonialisme pendudukan negara asing‎;

Melengkapi Performa Kebudayaan Pancasila Indonesia, June 14, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/performa-kebudayaan-pancasila-indonesia/‎

‎

atau

https://mediarajawalinewsonline.com/suara-warga-joang45-performa-kebudayaan-pancasila-indonesia/

dan Politik Kokohkan Performa Indonesia , Editor: Fira

Senin, 2 Januari 17 | 05:07 WIB

http://obsessionnews.com/politik-kokohkan-performa-indonesia/

Mengingat pula Ranking Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Turun ke-113 Yuliyanna Fauzi , CNN Indonesia

Rabu, 22/03/2017 18:45 WIB

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113/‎

‎Dan ‎memperhatikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90

https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html‎

‎Maka kini sebenarnya strategis dapat ditindaklanjuti kegiatan2 swadaya publik bertema *Bina Pancasila Untuk Praktek Kebajikan Indonesia (BPUPKI)* guna mengukur

1) *Prestasi Kebajikan Pancasila Indonesia* terhadap kinerja Politik Negara PerPres 54/2017 tentang UKP-PIP menggunakan semisal Indeks Pembangunan Manusia Indonesia‎ (IPMI) per 1 Juni 2018 yad

2) Begitu pula  *Prestasi Konstitusi Pancasila Indonesia* antara lain menggunakan  Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPKI) per 18 Agustus 2018 yad, berpijak pada Politik Negara Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 butir Pengamalan Pancasila

Maka berawal 1 Juni 2017, Praktek Kebajikan Pancasila Indonesia 1 Juni 2018 sewajarnya diharapkan ada peningkatan signifikan IPMI‎ kearah lebih positif produktif.

Demikian pula bila pada Hari Dekrit Presiden Republik Indonesia 5 Juli 2017 yang akan datang atau pada Hari Konstitusi Indonesia 18 Agustus 2017 yang akan datang diaktivasi Konstitusi Pro Pancasila (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959) maka wajar bilamana pada tanggal 18 Agustus 2018 yang akan datang dapat berharap IPKI mampu membaik signifikan kearah lebih positif konstruktif.

Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) bertumpu pada Mukadimah Keputusan Presiden 50/1984  berharap bahwa pada bulan Ramadhan 1438H yang Berkah ini ditekadkan prakarsa publik bersama sebagai kontrol sosial dan mitra penyelenggara negara oleh swadaya publik *Bina Pancasila Untuk Praktek Konstitusi/Kebajikan Indonesia (BPUPKI)‎* sedemikian rupa demi memelihara Ketahanan Bangsa Indonesia terhadap antara lain dampak2 Trans5 (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya) dan benteng perang asimetrik asing serta lebih pastikan Indonesia Merdeka dari praktek neokolonialisme korporatif (yang pernah disebut neoVOC oleh salah satu tokoh negarawan Indonesia beberapa tahun yang lalu).

Dan dalam bulan Ramadhan 1438H ini tepatlah berharap petunjukNya untuk lebih menghayati Pancasila sesuai 1)

Qs al ikhlas : 1, 2) Qs An Nisa : 135, 3) Qs Al Hujurot : 13, 4) Qs Asy Syuro : 38, 5) Qs An Nahl : 90, Aamiin YRA.

Jakarta Selatan, 15 Juni 2017

Tetap MERDEKA!

Pandji R Hadinoto

Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

www.jakarta45.wordpress.com

Politik Kokohkan Performa Indonesia | Obsession News | Berita …

obsessionnews.com › Berita Utama – Translate this page

Jan 2, 2017 – Indikator Performa Indonesia (IPI) terkini dari 5 negara ASEAN kecuali … dan Budaya PANCASILA Berkepribadian agar Indonesia Kokoh mampu … [http://sinarharapan.net/2016/12/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45/ ].

You visited this page on 6/13/17.

Menghadirkan Harapan Bung Karno – SINDOnews

https://nasional.sindonews.com/…/menghadirkan-harapan-bung-kar…

Translate this page

Bung Karno merupakan presiden Indonesia yang disegani dunia … Selasa, 6 Juni 2017 – 14:27 WIB Menghadirkan Harapan Bung Karno … bentuk pendiktean tentang ekonomi, politik dan budaya oleh bangsa lain. … Berbicara mengenai harapan Bung Karno, tentunya kita dapat melihat pidato 1 Juni tentang Pancasila, …

Kenegarawanan : Politik Kemantapan Pancasila Indonesia | Jakarta 45

https://jakarta45.wordpress.com/2017/01/30/31381/

Translate this page

Jan 30, 2017 – … =populer_home&utm_medium=populer&utm_campaign=news ] Dan … 27 Januari 2017 [http://sinarharapan.net/2017/01/politik-konstitusi-pro- … Menginat pula aspirasi seperti *Politik Kokohkan Performa Indonesia *, 1 Januari 2017 …. rakyat Indonesia, serta terwujudnya budaya politik Pancasila dalam …

jakarta45 | Jakarta 45

https://jakarta45.wordpress.com/author/jakarta45/

Translate this page

Gerakan Kebajikan Pancasila dideklarasikan – ANTARA News … mencahayakan kesuraman ekosistim kebudayaan Pancasila selama rezim Konstitusi … Artinya, kerja kerja kerja Unit Pancasila Kepresidenan itu kinerja/performanya dapat dirasakan justru … sinarharapan.net/2017/03/politik-keadilan-pancasila–indonesia/.

Menanti Pemimpin yang Berbudaya – Sinarharapan co

http://www.sinarharapan.co/news/…/menanti-pemimpin-yang-berbudaya-…

Translate this page

Jul 8, 2014 – Politik, supremasi, hukum itu berkiblat kepada Pancasila. … Ia berjanji menjaga kebudayaan Indonesia yang mulai ditinggalkan oleh generasi …