MOHON DOA RESTU
Marhaban Yaa Ramadhan
PAKTA KEBANGSAAN PANCASILA INDONESIA
Atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan Keinginan yang Luhur, menyambut agenda nasional Silahturahmi Kebangsaan 1 Juni 2018 bertepatan dengan Perayaan 73 Tahun Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, penting diperkaya oleh Pakta Kebangsaan Pancasila Indonesia ini
Menimbang JatiDiri 17 DOKTRIN FRONT NASIONALIS 45 sebagai berikut :
https://jakarta45.wordpress.com/2018/05/17/17-doktrin-front-nasionalis45/
yang adalah berperan utama/primer dikiprahkan bersama sebagai Tolok Ukur Nasional Strategik (TUNASS)
Mengingat bahwa Akta Pendirian Negara Republik Indonesia (NRI) itu Undang Undang Dasar 18 Agustus 1945 [BRI Th II No 7 / 1946 Jo LNRI No 75 / 1959] yang bila diubah menjadi Amandemen 1999-2002 [LNRI No 11-14 / 2006, http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010, tercatat a.l. tanpa Pembukaan UUD 1945 dan tanpa Penjelasan UUD 1945] berarti sama dengan NRI berubah tanpa Jiwa dan Raga Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, sehingga sejak 2002 sesungguhnya sudah bukan NRI sesuai Akta Pendiriannya tapi sudah Ganti NeoNRI sesuai dengan kehendak Politik NeoLib;
Memperhatikan bahwa situasi dan kondisi Batang Tubuh Konstitusi Tanpa Kepala (Pembukaan UUD 1945) dan Tanpa Kaki (Penjelasan UUD 1945) perlu diakhiri agar kapal Negara Kesatuan Republik Indonesia {NKRI) berlayar tidak oleng dan di-oleng2kan sekaligus hindari musibah karam dan kandas;
Maka melalui Pakta Kebangsaan Pancasila Indonesia ini diwacanai kebersamaan hadirkan Deklarasi/Proklamasi *UUD 1945 [BRI Th II No 7 / 1946 jo LNRI No 75 / 1959] Berlaku Kembali* atas nama Bangsa Indonesia (termasuk yang di lembaga tinggi negara dan lembaga negara terkait lanjut disusul pembentukan Panitia Penyempurna Konstitusi Indonesia untuk Adendum UUD 1945) demi Penegakan Konstitusi ProPancasila Indonesia seiring dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI serta kekokohan Ketahanan Nasional berikut kemantapan Trilogi Pembangunan (Stabilitas, Pertumbuhan dan Pemerataan) menuju kearah kejayaan Indonesia 2045.
Pemastian UUD 1945 Asli diberlakukan diyakini pastikan platform operating system (o/s) kenegaraan yang kokoh atasi dinamika pergeseran (shifting) poleksosbud global yang serba cepat digerakkan teknologi digital.
Majelis Anak Bangsa Indonesia (MABINDO) berharap agar Pakta Kebangsaan Pancasila Indonesia ini ditanggapi konstruktif oleh para Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia
Jakarta, 27 Mei 2018
MABINDO,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Hans Suta Widhya, 3) Atja Soewangsa, 4) Santiamer, 5) Edos Chandra Firdaus, 6) Suryokoco Suryoputro, 7) Hari Setiawan, 8) Darmawan, 9) Letty Ismet, 10) Wicaksono, 11) Hartsa Mashirul, 12) Dede Nuriman, 13) Achmad Badawi, 14) Achmanu Arifin, 15) Surya P Simatupang, 16) Jacob Ereste, 17) Irwan Lubis
Perilis :
Pandji R Hadinoto, FN45
Fungsionaris DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com
MABINDO 27Mei18
https://jakarta45.wordpress.com/2018/05/28/pakta-kebangsaan-pancasila-indonesia/
http://ngada.org/pencarian?c=Perubahan%20undang%20undang%20dasar%201945
Sent from my iPhone
Era Berita / Nasional
25 Mei 2018 07:42 WIB
Intisari Islam dari Bung Karno untuk Indonesia
Sang proklamator, bapak Islam Nusantara
Jakarta, era.id – Perjuangan Presiden Soekarno menyatukan Indonesia melalui Pancasila sudah banyak dikisahkan. Bung Karno berhasil menggali nilai-nilai dalam Pancasila hingga menuntun Indonesia menjadi negara besar yang demokratis, rukun, dan toleran.
Menurut Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Hasibullah Satrawi, Bung Karno berhasil menghadirkan Islam Nusantara yang memadukan intisari ajaran Islam tanpa membuat RI menjadi negara Islam.
“Bung Karno adalah sosok Islam Nusantara yang berkemajuan,” kata Hasibullah, dalam seri diskusi Bung Karno dan Islam, yang digelar Megawati Institute, di Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).
Hasibullah menyampaikan, Bung Karno adalah seorang nasionalis yang sangat memahami Islam. Pemahaman Bung Karno terhadap Islam diterjemahkan dengan merangkul rakyat sejak masa penjajahan dan setelah Indonesia merdeka. Karena itu, kata Hasibullah, keliru jika Bung Karno dinilai jauh dari ajaran Islam.
Dia melanjutkan, Bung Karno mampu menyatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan agama. Bung Karno juga berperan besar menjaga semangat seluruh rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kalau bukan Bung Karno, mungkin kita (Indonesia) menjadi Madura sendiri, Jawa sendiri, Sumatera sendiri (tidak bersatu,” ungkap Hasibullah.
Baca Juga: Ketika Bung Karno Sahur Nasi Goreng Jelang Proklamasi
Diskusi Bung Karno dan Islam, yang digelar Megawati Institute, di Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018). (Diah/era.id)
Pemikiran-pemikiran Bung Karno, kata Hasibullah, berhasil meyakinkan tokoh-tokoh Islam pada saat itu untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena di dalamnya terdapat rakyat pemeluk agama lain dan ikut berjuang meraih kemerdekaan.
“Bung Karno merumuskan intisari ilmu (Islam), maka para tokoh Islam tidak mempersoalkan apakah menjadi negara Islam atau NKRI, yang penting norma (Islam-nya) hadir. Alasannya adalah mereka menyadari tidak ada sayu ayat Alquran yang eksplisit mengatakan umat Islam harus menegakkan negara Islam,” ungkap Hasibullah
Baca Juga: Soekarno Nyaris Tewas Ditembak
“Dengan fakta seperti ini, jangan pernah dibayangkan Indonesia lahir dari orang yang tidak paham agama. Bung Karno yang saat itu dianggap sebagai kelompok nasionalis sangat memperhatikan konsep, ruh, dan amalan Islam,” sambung dia.
Salah Kaprah “Kebangsaan Dalam Ancaman Islamisme”
Selasa, 13 Februari 2018 15:15
KIBLAT.NET, – Artikel ini berjudul “Kebangsaan Dalam Ancaman Liberalisme” (Judul sebenarnya yang dipilih penulis. Judul penayangan diubah karena pertimbangan redaksi -edt) terinspirasi dari meme yang tersebar—setidak-tidaknya diterima oleh penulis—, di mana terdapat undangan seminar yang diadakan oleh salah satu ormas Syiah mengusung tema “Kebangsaan Dalam Ancaman Islamisme.” Penulis menilai judul tersebut salah kaprah, karena sebenarnya yang mengancam realitas kehidupan kebangsaan kita hari ini adalah paham Liberalisme, yang diusung oleh sekelompok orang dan didukung penuh oleh lembaga funding asing, yang entah apa kepentingannya. Maka dari itu, perlu kembali permasalahan ini diangkat agar orang-orang tidak mislead (tersesat –edt) dengan upaya kaum liberal yang melakukan demonisasi gerakan umat Islam.
Suatu bangsa dalam perjalanan sejarah kehidupannya, pasti akan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu dikenal konsep bernama Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang terintegrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.
Antara Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional memiliki hubungan saling mengisi satu sama lain. Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional, selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong Pembangunan Nasional. Sehingga, Pembangunan Nasional dengan Ketahanan Nasional tidak bisa dipisahkan. Ketahanan Nasional berbicara tentang bagaimana suatu bangsa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang senantiasa mengancam, sedangkan Pembangunan Nasional dibicarakan bagaimana suatu bangsa berusaha mewujudkan tujuan nasional.
Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam mukadimah UUD 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Karenanya, pembangunan manusia Indonesia merupakan hal penting dalam konsep Pembangunan Nasional kita dan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh. Di situlah peran pendidikan menjadi sangat sentral. Dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia secara jelas bertujuan membangun manusia yang “…beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Namun dalam penerapannya, tujuan pendidikan yang sudah sangat baik, yakni mendidik manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlakul karimah, tidaklah berjalan semulus yang dipikirkan. Ini diakibatkan ulah segelintir kaum pseudo-intellectual yang membawa paham, yang memiliki daya rusak luar biasa pada keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, begitu pula menghadang terbinanya akhlakul karimah dari Manusia Indonesia. Paham yang dibawa kaum pseudo-intellectual tersebut adalah paham Liberalisme!
Mereka yang terjangkit virus Liberalisme, umumnya hanya berkeinginan menghargai pemikiran bebas, bebas dari kepercayaan yang dianggap membelenggu kebebasan. Demi agenda tersebut, mereka tidak segan-segan menggugat ajaran syariat agama bahkan tidak pula segan menolak keyakinan teologis (baca: Aqidah), yang menurut mereka bertentangan dengan kebebasaan manusia. Manusia dijadikan ukuran semata (man is a measure of everything) tidak peduli nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terpenting baik menurut kepentingan dirinya.
Belum lama ini, seorang dosen sebuah perguruan tinggi negeri yang cukup besar di Jakarta melecehkan hadits, yang merupakan sumber kedua dari ajaran Islam. Dia mengatakan, hadits tidak suci. Lebih dari itu, ia berpandangan jika Al-Qur’an yang merupakan sumber utama ajaran Islam tidak sesuai dengan kepentingan dirinya dan “dirasa” tidak menghargai kebebasan manusia, dengan mudah dia akan mengatakan Al-Qur’an tidak suci lagi. Karena, bagi mereka kaum liberal, yang sakral itu manusia. Selama Al-Qur’an mengakomodir kepentingan mereka maka mereka pun mengaminkan, tapi bila sebaliknya, kalau perlu, ajaran Al-Qur’an diinjak-injaknya.
Mereka (kaum liberal) mengatakan, Al-Qur’an produk budaya yang tidak lepas dari pengaruh sosio-kultural masa ketika Al-Qur’an diturunkan. Sehingga, bila bertentangan dengan kepentingan manusia saat ini, Al-Qur’an bisa direvisi. Inilah dalil yang mereka gunakan untuk membolehkan praktik LGBT. Mereka mengatakan, manusia bebas menentukan orientasi seksual. Syariat Islam lainnya juga menjadi korban “kebrutalan” kaum liberal ini, seperti jilbab, yang dianggap membelenggu hak wanita dalam berekspresi, agar supaya wanita dapat dengan bebas mengumbar auratnya.
Bahkan lebih ekstrem lagi, institusi perkawinan pun mereka gugat. Mereka mengatakan perkawinan adalah bagian dari kemerdekaan seseorang dalam menentukan untuk apa alat kelaminnya digunakan, apakah untuk bebas mencari kenikmatan maupun dijualnya demi mencari kekayaan. Singkatnya kembali lagi kepada kepentingan manusia selalu diatas kepentingan ajaran agama. Karena inti pemikiran Liberalisme adalah Individualisme yang dibangun oleh semangat Antroposentris, yang diambil dari sejarah Barat untuk menentang institusi gereja yang mewakili kekristenan pada masa reinassance.
Sungguh begitu banyak contoh-contoh kerusakan yang terjadi yang ditimbulkan paham liberalise, namun tidaklah mungkin dapat terangkum semuanya dalam artikel ini. Setidaknya contoh di atas dapat dijadikan sample bahwa kerusakan yang dibawa kaum pseudo-intellectual, yang mengusung liberalisme sangat merusak dan berbahaya serta merupakan ancaman bagi pembangunan manusia Indonesia, yang diharapkan memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul karimah. Lebih-lebih jika kita kaitkan dengan Dasar Negara Indonesia yakni Pancasila, yang sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa sesungguhnya Indonesia sangat menjunjung tinggi ajaran agama, berbanding terbalik dengan kelakuan kaum liberal yang merendahkan agama.
Dapatlah dikatakan bahwa Liberalisme merupakan ancaman dari usaha Pembangunan Nasional. Bila dia adalah ancaman dari Pembangunan Nasional maka begitu pula dengan Ketahanan Nasional. Karena jika Pembangunan Nasional terhambat atau tidak tercapai maka dengan sendirinya Ketahanan Nasional pun akan melemah sehingga dengan mudahnya Indonesia menjadi bulan-bulanan kepentingan asing. Belum lagi realitas selama ini LSM-LSM yang mengkampanyekan paham Liberalisme biasanya selalu diguyur pendanaan asing, yang patut diwaspadai tujuan di baliknya. Maka tidaklah salah jika dikatakan kalau realitas kebangsaan kita saat ini dalam ancaman Liberlisme.
Umat Islam dan Ketahanan Nasional
Justru gerakan umat Islam, yang selama ini dituduh sebagai ancaman bangsa, ikut membantu mewujudkan program pembangunan nasional bahkan ikut aktif memperkuat ketahanan nasional. Bila ketahanan nasional berbicara tentang bagaimana suatu bangsa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang senantiasa dapat mendatanginya, dalam hal moralitas maka ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ditimbulkan oleh tindakan-tindakan maksiat atau penyakit masyarakat seperti narkoba, minuman keras, pornografi, perjudian, aliran sesat dan lainnya.
Dalam Islam sendiri, Allah SWT menjelaskan kepada kita lewat Al Qur’an tentang konsep ketahanan nasional dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat:
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah….” (QS Ali ‘Imran; 110)
Allah SWT dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa suatu bangsa yang besar, hebat, kuat dsb, yang Allah SWT bahasakan sebagai “Khairu Ummah” atau “umat yang terbaik” itu dibangun di atas dasar komponen bangsa yang selalu menyerukan kebenaran, dan mencegah segala bentuk kemunkaran dan yang paling penting adalah munculnya kesadaran ideologis yang selalu mengusahakan diri untuk selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Inilah konsep ketahanan nasional yang Allah SWT terangkan secara singkat jelas dan padat. Inilah syarat suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang kuat. Sehingga tidak mungkin umat Islam menjadi ancaman bagi bangsa, justru sebaliknya memperkuat Ketahanan Nasional bangsa Indonesia. Wallahu a’lam bisshowab
Penulis: Ali Alatas, SH (Ketua Umum PP Front Mahasiswa Islam)
Editor: Hunef Ibrahim
Recent Comments