Wakil presiden RI Jusuf Kalla

Wapres: Amendemen UUD 1945 Bukan Hal Mustahil

Wakil presiden RI Jusuf Kalla (Humas UMY)

Jakarta – Memperingati Hari Konstitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengawali dengan ucapan syukur. Syukur dipanjatkan JK karena Indonesia telah merdeka selama 71 tahun dan melaksanakan tujuan kebangsaan, yaitu mencapai bangsa yang adil dan makmur.

Kemudian, lanjut JK, selama 71 kemerdekaan konstitusi Indonesia sesungguhnya bergerak sangat dinamis. Terbukti, setidak-tidaknya telah menjalankan tiga Undang-Undang Dasar (UUD) dan empat perubahannya. Itu berarti, sudah tujuh macam UUD telah dijalani.

Oleh karena itu, JK mengatakan bahwa perubahan konstitusi bukanlah sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau hal yang dianggap tabu. Dengan kata lain, apabila keadaan kita membutuhkan suatu perubahan yang mendasar, maka amendemen UUD selalu bisa dilakukan.

Apalagi, ungkap JK, pendiri Bangsa ini Presiden Soekarno sebelumnya telah mengatakan bahwa UUD merupakan suatu hal yang bersifat sementara dan ke depannya akan mengalami penyempurnaan.

“Hari ini yang memenuhi kebutuhan yang dinamis tidak berarti sakral, yang tidak boleh diraba-raba. Ini juga artinya bangsa ini sangat dinamis sama dengan bangsa-bangsa lain bahwa UUD dibuat sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,” kata JK dalam sambutannya dalam acara peringatan Hari Konstitusi di Nusantara IV, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (18/8).

Bahkan, JK mengungkapkan amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali, masih sedikit jika dibandingkan amandemen yang dilakukan negara lain terhadap konstitusi mereka.

JK mencontohkan konstitusi Amerika Serikat (AS) yang dalam 227 tahun sudah mengalami amandemen sebanyak 27 kali. Kemudian, India yang dalam 60 tahun sudah mengamandemen 100 kali. Selanjutnya, Thailand yang sudah 20 kali mengamandemen konstitusinya dan Malaysia sudah mengamandemen 57 kali selama 59 tahun.

“Sekali lagi, UUD bukan hal sakral yang tidak bisa dirubah sesuai kebutuhan dasarnya karena kondisi yang berubah. Oleh karena itulah, apabila kita semua berpikir bahwa kita semua mengharapkan sesuatu perbaikan tentu perbaikan atau perubahan atau amandemen bukanlah hal mustahil yang kita bicarakan,” kata JK.

Namun, JK mengingatkan bahwa perubahan atau amandemen membutuhkan kajian yang baik atau tidak sekedar kajian secara politik. Atas dasar itulah, MPR menurutnya harus melakukan kanjian yang baik, yaitu yang mencakup kebutuhan kenegaraan, kebangsaan.

“Dalam kesempatan ini, marilah kita semua bersama-sama bersatu kepada bangsa ini. Yang paling penting ialah kebutuhan kebersamaan, konsensus kebersamaan dengan keadilan pemerataan lah yang harus mengisi konstitusi bangsa ini. Mudah-mudahan hal itu menjadi bagian pemikiran sehingga kita mencapai bangsa yang makmur dan adil, sebagaimana tujuan dasar daripada bangsa ini,” tegasnya.

Butuh Haluan Negara
Secara terpisah, dalam sambutannya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Konstitusi adalah konsensus seluruh warga negara mengenai bangunan negara seperti apa yang diidealkan. Oleh karena itu, konstitusi haruslah memuat hasil perjuangan politik di masa yang lampau dan merangkum konsensus tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang.

“Konstitusi juga merupakan produk politik resultante dari berbagai kepentingan masyarakat dan daerah yang secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagai konstitusi yang hidup harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman,” kata Zulkifli dalam sambutannya.

Untuk itu, lanjutnya, peringatan Hari Konstitusi sangat penting dan strategis. Mengingat, kondisi bangsa yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang semakin luas dan kompleks yang salah satunya dianggap akan membawa arus deras demokratisasi di segala bidang.

Menurutnya, ada dua hal penting dari penetapan konstitusi yang kita peringati kelahirannya pada hari ini. Pertama, agar sebagai bangsa kita tidak boleh melupakan sejarah terbentuknya negara Indonesia dan sejarah lahirnya konstitusi kita. Kedua, membangun kesadaran berkonstitusi bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tak lupa, Zulkifli mengingatkan bahwa konstitusi tak hanya berarti merdeka dari kolonialisme asing tapi juga harus memerdekakan seluruh anak bangsa dari kolonialisme oleh sesama anak bangsa sendiri. Serta, bermakna memerdekakan rakyat dari kemiskinan kebodohan dan keterbelakangan.

“Kita harus camkan kata-kata bijak dari Panglima Besar Jenderal Soedirman, yaitu “ingat dan insyaf saudara-saudaraku sekalian Negara Republik Indonesia bukan kepunyaan satu-dua orang bukan miliknya satu-dua golongan dan bukan miliknya pemerintah saja tetapi Negara Republik Indonesia adalah milik rakyat Indonesia seluruhnya”,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam momen peringatan Hari Konstitusi, Zulkifli mengatakan bahwa MPR telah menyiapkan kajian-kajian diperlukannya kembali pedoman dasar bernegara.

“Diperlukan suatu pedoman dasar yang berisi arahan dasar tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam berbagai pranata publik. Sehingga memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin dan terencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengapresiasi upaya pemerintah dalam rangka menjaga dan merawat nilai-nilai luhur bangsa, yakni Pancasila melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan penetapan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2008.

“Semoga melalui momentum kebangsaan peringatan Hari Konstitusi ini dapat memberikan makna untuk peningkatan hidup berkonstitusi bagi kita semua. Serta, dapat menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara Indonesia,” tutupnya.

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih/YUD

Suara Pembaruan