Logistics Performance Index RI Jeblok, Infrastruktur Paling Memble
Hery Lazuardi
(repro)
JAKARTA – Supply Chain Indonesia (SCI) merekomendasikan perbaikan sektor logistik nasional guna mendongkrak Logistics Performance Index (LPI) yang berada di peringkat 63 dari 160 negara pada 2016.
Berdasarkan Laporan LPI 2016 yang diterbitkan Bank dunia, LPI Indonesia turun dari peringkat 53 dengan skor 3,08 pada 2014 menjadi 63 dengan skor 2,98 pada 2016. Penurunan skor LPI Indonesia terjadi pada hampir semua dimensi, kecuali international shipment dan tracking & tracing.
Dari enam dimensi LPI Indonesia 2016, tiga dimensi (kompetensi dan kualitas jasa logistik, tracking & tracing, dan timeliness) mempunyai skor di atas 3, sementara tiga dimensi lainnya (customs, infrastruktur, dan pengiriman internasional) di bawah 3.
Menurut Ketua Umum SCI Setijadi, salah satu dimensi yang perlu mendapatkan perhatian adalah infrastruktur yang mempunyai skor terendah, yaitu 2,65.
“Infrastruktur menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, terutama menyangkut jumlah, kapasitas, dan penyebarannya,” katanya seperti dikutip dari situs resmi SCI, supplychainindonesia.com.
Kondisi infrastruktur Indonesia itu sesuai dengan The Global Competitiveness Report 2014-2015 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Dalam laporan tersebut dapat dilihat perbandingan antara Indonesia dan Malaysia.
Infrastruktur Indonesia secara keseluruhan mendapatkan skor 4,2/peringkat 72, sedangkan Malaysia dengan skor 5,6/peringkat 20.
Secara rinci, Indonesia untuk kualitas jalan raya mendapatkan skor 3,9/peringkat 72 (Malaysia 5,6/19), kualitas infrastruktur rel kereta api skor 3,7/41 (Malaysia 5,0/12), kualitas infrastruktur pelabuhan skor 4/77 (Malaysia 5,6/19), dan kualitas infrastruktur transportasi udara skor 4,5/64 (Malaysia 5,7/19).
Oleh karena itu, tutur Setijadi, SCI mendorong pemerintah merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas yang akan berdampak terhadap efisiensi logistik.
Namun, SCI mengingatkan pemerintah agar perbaikan sektor logistik dilakukan secara terencana dalam bentuk rencana induk (master plan), mencakup program dan langkah-langkah yang disusun secara sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem logistik nasional.
“Juga perlu dibentuk lembaga logistik nasional yang permanen untuk pengintegrasian dan pengkoordinasian lembaga dan program terkait perbaikan dan pengembangan sektor logistik, termasuk dalam peningkatan LPI Indonesia,” ujarnya.
LPI diterbitkan Bank Dunia secara berkala berdasarkan hasil survei kepada para profesional logistik di negara-negara wilayah operasinya.
LPI 2016 dilakukan di 160 negara berdasarkan enam dimensi, yaitu efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu (timeliness).
LPI tidak menunjukkan secara eksplisit kondisi logistik suatu negara, termasuk biaya logistik. Namun, LPI dapat menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas sektor logistik, terutama dalam pergerakan barang.
LPI 2016 menempatkan Jerman pada peringkat pertama dengan skor 4,23. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi keempat.
Peringkat tertinggi adalah Singapura (peringkat 5), diikuti Malaysia (32), Thailand (45), Indonesia (63), Vietnam (64), Brunei Darussalam (70), Filipina (71), Kamboja (73), Myanmar (113), dan Laos (152). (hlz/hlz)
SHNet – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia
MERDEKA!
Khabar *Indonesia Peringkat Pertama Dalam Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintahnya*
[Jakarta 18 Juli 2017, Kepala Biro Pers, Media & Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin] sungguh pertanda cukup bahwa Performa Superioritas melekati Indonesia seperti juga keanggotaan di G20.
Namun alangkah bijaknya sekiranya kedua Performa Superioritas diatas dapat digunakan mengeliminasi Performa Inferioritas menjadi Performa Superioritas sbb
1) Fakta Inferioritas Konstitusi Reformasi LNRI No 11, 12, 13, 14 / 2006 yang eksplisit Nir Pembukaan UUD 1945 / Nir Sila-sila Pancasila [ http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010 ]menjadi Perangkat Konstitusional Peradaban Indonesia yang Superior yakni UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959)
2) Fakta Inferioritas terkini Piranti Kuantitatif Performa Indonesia sebagai indikator “navigasi” lembaga kenegaraan seperti 1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), 2) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia), 3) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), 4) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) , 5) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia), 6) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia) dan 7) Gini Ratio, menjadi Piranti Superior.
Dengan demikian, maka syarat cukup dan lengkap diatas akan lebih mampu menjadi bekal keberlanjutan peringkat pertama Kepercayaan Publik di kontes tahun 2017 ini dan tahun 2018 yang akan datang dan seterusnya. Memelihara kedudukan peringkat lazimnya juga bukan pekerjaan yang mudah, bukan?
Pengakuan Pemerintah atas Superioritas UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) pada saat Hari Konstitusi Pro Pancasila 18 Agustus 2017 yad adalah Peta Jalan (RoadMap) yang mulia bagi kerja3 pemeliharaan Peringkat Pertama itu, memperhatikan pula peristiwa Aksi PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA,MERDEKA ! 5 Juli 2017
Perangkat Pancasila Konstitusional Indonesia diyakini jadi modalitas terbaik bagi kerja3 pembekalan bagi perbaikan ke-7 Piranti Kuantitatif Performa Indonesia termaksud diatas menjadi Superior dan Keunggulan Kuantitatif bagi pencapaian Indonesia Jaya Sejahtera Lahir Bathin Tahun 2045 yad.
Presidium Pemangku Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) berharap Advokasi Kejoangan45 ini menjadi rekomendasi yang manfaat bagi penegakan Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI), June 17, 2017
13 Nov 2012 – Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu … Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila; Konstitusi (Hukum Dasar) …. social yang isinya adalah perangkat–perangkat atau model-model pengetahuan …
22 Apr 2015 – 2.3 Pancasila dan Konstitusi di Indonesia … … Hal ini menunjukkan betapa pentingnyakonstitusi sebagai suatu perangkat Negara. Konstitusi …
4 Nov 2013 – Sebagai dasar Negara Indonesia Pancasila juga sebagai sumber dari segala …. maupun Negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dan … norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Konstitusi atau …
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana … nilai-nilaiPancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. … lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras …
persyaratan kebudayaan untuk menerjemahkan falsafah konstitusi menjadi … filsafat itu dibangun dari realitas masyarakat majemuk bangsa Indonesia. … masyarakat bangsa, konstitusi sekaligus menjadiperangkat eksistensi yang paling dasar. … tertutup seperti faham komunisme, faham Pancasila tidak melahirkan doktrin …
30 Mar 2015 – … yang isinya adalah perangkat–perangkat atau model-model pengetahuan … Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu … masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan Demokrasi Pancasila.
26 Mei 2016 – 8 Peran konstitusi dalam negara demokrasi adalah sebagai hukum dasar … Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 sebagai dasar hukum tertulis tertinggi dapat … kemerdekaan serta tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila. … Konstitusi berperan sebagai Perangkat Kehidupan Yang Demokratis.
Penelusuran yang terkait dengan perangkat pancasila konstitusional indonesia
Piranti Kuantitatif Performa Indonesia sebagai indikator “navigasi” lembaga kenegaraan seperti 1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), 2) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia), 3) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), 4) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) , 5) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia), 6) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia) dan 7) Gini Ratio, beserta
Perangkat Konstitusional Peradaban Indonesia yakni Superioritas UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) adalah kini perlu diperkokoh segera sebagaimana mestinya
Program perkokohan itu antara lain direkomendasikan melalui pembudayaan perangkat *Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia* seperti Catatan sejak Abad 7 Masehi tentang *Panca Sila* sebagai berikut :
*1. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. (Qs al ikhlash:1)*
*2. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah (Qs. An Nisa:135)*
*3. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (Qs. Al Hujurot:13)*
*4. sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; (Qs. Asy Syuro:38)*
*5. Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, (Qs. An Nahl:90)*
*PANCASILA*
*1. KETUHANAN YANG MAHA ESA*
Allah SWT berfirman:
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
“Katakanlah (Muhammad), *Dialah Allah, Yang Maha Esa* .”
(QS. Al-Ikhlas 112: Ayat 1)
*2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB*
Allah SWT berfirman:
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا
“Wahai orang-orang yang beriman! *Jadilah kamu penegak keadilan* , menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). *Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi* , maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 135)
*3. PERSATUAN INDONESIA*
Allah SWT berfirman:
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰٮكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian *Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.* Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)
*4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN*
Allah SWT berfirman:
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ
“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, *sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka* ; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”
(QS. Asy-Syura 42: Ayat 38)
*5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA*
Allah SWT berfirman:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآىِٕ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
” *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran* ”
(QS. An-Nahl 16: Ayat 90)
Tetap MERDEKA!
Jakarta, 20 Juli 2017
Presidium PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Mengingat pesan bijak _Salus populi suprema lex esto.__The safety of the people shall be the highest law._[Marcus Tullius Cicero]. Tujuan berdirinya negara adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.
Keselamatan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama bernegara. Untuk menjalankan negara diperlukan hukum dan perundangan. Cicero benar ketika berkata _Salus populi suprema lex esto_, keselamatan rakyat harusnya menjadi hukum tertinggi.
Demi KESELAMATAN RAKYAT BANYAK, NEGARA HARUS KUAT MENEGAKKAN HUKUM, dan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas Pancasila yang adalah sumber daripada segala hukum itu oleh karenanya perlu tertegakkan di semua tingkatan pengaturan kebijakan publik bernegarabangsa.
Dan demi pengukuhan Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4), July 12, 2017,
Maka sebenarnya kini tibalah saatnya direkomendasikan penerbitan *PerPPU tentang Praktek Pelaksanaan Pengamalan Pembudayaan Pancasila (P5)*
Dengan demikian tekad menegakkan Pancasila Indonesia pada tanggal 1 Juni 2017 yang baru lalu, dapat lebih membumi dan mengakar searah dengan gerak kehidupan bernegarabangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959)
Dalam kesempatan yang baik ini, Presidium Pemangku Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) berharap semoga Advokasi Kejoangan45 ini kiranya bermanfaat terbaik bagi Politik Kebijakan ProPancasila Indonesia 09/07/17 :
4 Jul 2017 – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia, … MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 Butir Pengamalan Pancasila, pada hari Rabu …. PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5).
1 Okt 2016 – Pancasila sebagai dasar negara secara formal masih tercantum dalam lembaran negara. Tapi sebagai imaji maupun praktik berbangsa dan bernegara, Pancasila terus … bahwa negara ini saat ini mabuk UU padahal pelaksanaan dari UU … reformasi terkait pelembagaan dan pembudayaan Pancasila?
Maka sebaliknya, masyarakat pengguna pelayanan publik direkomendasikan agar setiap saat berinteraksi dengan Penyelenggara Negara selaku penyedia pelayanan publik senantiasa bersedia mengingatkan pentingnya Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4).
Rekomendasi ini juga dapat berwujud tampilan spanduk dan selebaran di pusat2 pelayanan publik serta diingatkan secara resmi di awal setiap temu2 pelayanan publik.
Rekomendasi ini diharapkan agar dikiprahkan Pemangku Pancasila Kepentingan Indonesia sejalan dengan
1) Catatan peran kesejarahan Sidang Kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 10 – 17 Juli 1945 yang berkiprah memantapkan kerja3 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 6 – 22 Agustus 1945.
2) UKP-PIP Siapkan Alat Ukur Implementasi Pancasila, Muhammad Ashari, 5 Juli 2017, sebagaimana
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah KOPERASI.
Perekonomian berdasar atas DEMOKRASI EKONOMI, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Selamat HARI KOPERASI NASIONAL 12 JULI 2017
Tetap MERDEKA!
Jakarta, 12 Juli 2017
Presidium PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Publikator, Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
h-Lr ~laupun berbagai pengahargaan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat … sesuai dengan nilai dasar Pancasila, sehat jasmani dan rohani, arr* ili r’ llill l,” … pelayanan publik secara pro aktif dan membuat pelayanan publik unggulan.
Jun 19, 2017 – M. Zainul Majdi menegaskan Pancasila merupakan model ideal untuk … Dialog yang mengusung tema: Radikalisme, Korupsi dan Pancasila tersebut juga … Bagaimana Pelayanan Publik oleh Pemerintah Provinsi NTB.
May 18, 2017 – Pancasila Sebagai Ideologi : Quo Vadis Bhinneka Tunggal Ika dan Bingkai … Pemprov Jatim Terus Lakukan Inovasi Pelayanan Publik Pro Rakyat … publik yang pro rakyat, untuk memberikan bukti nyata pelayanan yang …
Apr 28, 2016 – Dalam rapat itu, Jokowi menginstruksikan semua pelayanan publik harus … Home · Berita · Daerah · Internasional · Fokus · Kolom · Wawancara · Pro Kontra · Infografis … “Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan transparan, … Jokowi: Tindak Tegas Komunisme dan Organisasi Anti-Pancasila …
May 31, 2017 – Akan tetapi bergeraknya pelayanan publik di era Ahok-Djarot tak dapat … yang modern nan humanis atau kota yang modern pro kapitalis atau yang lain. … Jokowi: Ada Sikap Intoleran yang Usung Ideologi Selain Pancasila.
Apr 28, 2017 – … Palangkaraya mengadakan kegiatan rutin yang bertema “Jumat Bersih dan Pro Natural”. … Pengaduan Layanan Publik … Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 Palangkaraya Humas … RAPAT BULANAN SOSIALISASI PELAYANAN PENGADILAN DAN SOSIALISASI RAPAT …
Dalam kesempatan yang baik ini, layak pula dicatat ikhwal Sidang Kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 10 – 17 Juli 1945 yang hasil2nya kemudian memantapkan kerja3 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 6 – 22 Agustus 1945.
Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia oleh karena itu direkomendasikan Presidium Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) kepada Yth Penyelenggara Negara terutama Trias Politika ditujukan bagi perbaikan2 kinerja ICOR, Gini Ratio, IDSI, IPMI, IPKI dan Superioritaskan UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) demi Performa Kenegaraan Pancasila Indonesia lebih membaik.
Tetap MERDEKA!
Jakarta, 10 Juli 2017
PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
21 Nov 2012 – Menanggapi tulisan “Ekonomi Inkonstitusional” milik Revrisond Baswir (2012), penulis berpendapat bahwa Indonesia telah kehilangan jati diri …
… Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Rizal Ramli, Revrisond Baswir, Ichsanu- din Noersy dan … Dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi konstitusional Indonesia …
13 Mei 2005 – Bukan untuk liputan, tapi mengadukan pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir. … Rosi mengadukan Revrisond ke Polda terkait talk show<\/i> Topik ….. Absen Panggilan KPK, Agun: Tugas Konstitusional Saya Lebih …
… Wihana Kirana Jaya, Sri Edi Swasono, Revrisond Baswir, Irfan Dwidya Prijambada … Landasan Konstitusional dan landasan visional berupa geopolitik indonesia … AFTA) maka beberapa pokok–pokok penting dalam menggali visi ekonomi …
15 Jun 2017 – SHNet – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia, … diaktivasi Konstitusi Pro Pancasila (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959) maka wajar bilamana pada tanggal … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.
1 Jun 2017 – Sistem ini selalu berhasil menyelinap disetiap paket kebijakan politik ekonomi kita sehingga … Hari Lahirnya Pancasila tahun 2017 adalah: Saya Indonesia, Saya Pancasila! … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.
28 Mar 2017 – SHNet – Berpangkal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 , March 15, 2017, sebagaimana … 2) bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta ikhwal proporsi 15% … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.
12 Apr 2017 – SHNet – Kepada Yth. *Partisan Kerukunan Pemangku Indonesia*, melengkapi Petisi … Yang Adil dan Beradab, berKerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam … Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia [SinarHarapanNet, 27 Januari 2017] … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.
10 Mei 2017 – Matinya Keadilan di Indonesia. May 10 … Priuk, mertua saya memang ditarget oleh rejim Suharto, karena kelantangan beliau memprotes kebijakan Orde Baru dan Suharto. …. Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.
PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA, MERDEKA !
Publikasi Kejoangan45
Rajawali News.Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia,Menimbang salah satu petuah mutiara Bung Karno “Kita tidak bodoh tapi dibodohkan, kita tidak miskin tapi dimiskinkan oleh sebuah sistem”
Dan berpangkal keutamaan Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845, March 15, 2017, sebagaimana
Serta dengan iktikad baik serta tanggung jawab penuh, kami Pemrakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia 1 Juli 2017 (PPKI 2017) ber Pedoman Roh Indonesia Merdeka / Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 dan bertumpu amanat Mukadimah KepPres 50/1984 serta berlandaskan Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 Butir Pengamalan Pancasila, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 memastikan sikap Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia bagi Konstitusi Proklamasi UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II No 7, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 Tahun 1959] demi Penegakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Perkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia ditengah dinamika globalisasi.
Pengakuan ini dilakukan guna mengajak para Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia lain tergerak bersama dan berangsur turut memberikan Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia termaksud diatas.
Pengakuan ini direkomendasikan kepada Penyelenggara Negara terutama Trias Politika Indonesia untuk bersedia dan siap berkelanjutan turut mengakui bahkan kemudian memberlakukannya mengingat 7 (tujuh) kata semangat di Penjelasan UUD 1945, Umum IV Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel, memperhatikan antara lain hal-hal seperti :
1) inferioritas Konstitusi Reformasi LNRI No 11, 12, 13, 14 / 2006 yang eksplisit Nir Pembukaan UUD 1945 / Nir Sila-sila Pancasila [ http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010 ]
Dengan catatan : bahwa sudah 72 tahun merdeka namun realita pahit yang mesti dijalani bangsa ini seperti Rakyat yang 90% belum menikmati kue kemerdekaan, baru 10% yang menikmati (Yuwono Sudarsono), 4 orang terkaya = 100 juta orang Indonesia atau 50 orang terkaya = 80% orang Indonesia (Soegeng Sarjadi Syndicate), Rp 11.000 Trilyun tersimpan di luar negeri, 80% sektor ekonomi dikuasai kapitalis ganas, hutang mendekati Rp 5.000 Trilyun, O,2% populasi menguasai seputar 60% bidang tanah Indonesia, elit2 /aparat yg korup, menjajah bangsa sendiri. (Soekarno), Demokrasi Maling Indonesia (J Winters) dengan pola Oligarki – Monopoli Oligopoli.
5) Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI), June 17, 2017
Ibarat peningkatan versi O/S (Operating System) berikut Aplikasinya, Pengakuan tersebut diatas diharapkan dapat bergulir mendorong baik Penyelenggara Negara sebagai Penyedia Layanan Publik maupun Publik selaku Pengguna (end user) Layanan Publik dapat sinergis ber-sama2 bina pembangunan Indonesia Merdeka berdasarkan pada keseimbangan spiritual dan material berujung perkokoh performa kenegaraan yang berjatidiri bangsa Pancasila.
Presidium Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) bertujuan juga turut mendorong perbaikan Performa Indeks Kebahagiaan Indonesia (PIKI) seperti
Kebahagiaan Indonesia,
MUJIBURRAHMAN, Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin
Senin, 27 Maret 2017
http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/27/kebahagiaan-indonesia
Tetap MERDEKA!
Jakarta, 5 Juli 2017
PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Serta dengan iktikad baik serta tanggung jawab penuh, kami Pemrakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia 1 Juli 2017 (PPKI 2017) ber Pedoman Roh Indonesia Merdeka / Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 dan bertumpu amanat Mukadimah KepPres 50/1984 serta berlandaskan Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 Butir Pengamalan Pancasila, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 memastikan sikap *Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia* bagi Konstitusi Proklamasi UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II No 7, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 Tahun 1959] demi Penegakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Perkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia ditengah dinamika globalisasi.
Pengakuan ini dilakukan guna mengajak para Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia lain tergerak bersama dan berangsur turut memberikan *Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia* termaksud diatas.
Pengakuan ini direkomendasikan kepada Penyelenggara Negara terutama Trias Politika Indonesia untuk bersedia dan siap berkelanjutan turut mengakui bahkan kemudian memberlakukannya mengingat *7 (tujuh) kata semangat di Penjelasan UUD 1945, Umum IV Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel*, memperhatikan antara lain hal-hal seperti :
Dengan catatan : bahwa sudah 72 tahun merdeka namun realita pahit yang mesti dijalani bangsa ini seperti Rakyat yang 90% belum menikmati kue kemerdekaan, baru 10% yang menikmati (Yuwono Sudarsono), 4 orang terkaya = 100 juta orang Indonesia atau 50 orang terkaya = 80% orang Indonesia (Soegeng Sarjadi Syndicate), Rp 11.000 Trilyun tersimpan di luar negeri, 80% sektor ekonomi dikuasai kapitalis ganas, hutang mendekati Rp 5.000 Trilyun, O,2% populasi menguasai seputar 60% bidang tanah Indonesia, elit2 /aparat yg korup, menjajah bangsa sendiri. (Soekarno), Demokrasi Maling Indonesia (J Winters) dengan pola Oligarki – Monopoli Oligopoli.
5) Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI), June 17, 2017http://sinarharapan.net/2017/06/benteng-negara-pancasila-indonesia-bnpi/
6) Politik Konstitusional Pancasila Indonesia, June 27, 2017
Ibarat peningkatan versi O/S (Operating System) berikut Aplikasinya, Pengakuan tersebut diatas diharapkan dapat bergulir mendorong baik Penyelenggara Negara sebagai Penyedia Layanan Publik maupun Publik selaku Pengguna (end user) Layanan Publik dapat sinergis ber-sama2 bina pembangunan Indonesia Merdeka berdasarkan pada keseimbangan spiritual dan material berujung perkokoh performa kenegaraan yang berjatidiri bangsa Pancasila.
*Presidium Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017)* bertujuan juga turut mendorong perbaikan Performa Indeks Kebahagiaan Indonesia (PIKI) seperti
Jun 23, 2017 – Pengakuan *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia* ini oleh Presiden Republik Indonesia Ke-7 itu diharapkan juga mendorong unsur-unsur …
Dec 23, 2016 – … buruk bagi doktrin Persatuan Indonesia [Sila-3 PANCASILA] oleh karenanya patut dicabut … Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia.
You’ve visited this page 3 times. Last visit: 2/23/17
Jun 15, 2017 – 2) Begitu pula Prestasi Konstitusi Pancasila Indonesia antara lain … 18 Agustus 2017 yang akan datang diaktivasi Konstitusi Pro Pancasila …
12 Apr 2017 – Petisi *Poilitik Kepemimpinan Pancasila Indonesia* ini penting guna merawat *Persatuan … Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia [SinarHarapanNet, 27 Januari 2017] … Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia.
2 Jun 2016 – DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA akan di gelar pada 1 JUNI 2016 … fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. …. jadi tidak ada,” tambah Try menceritakan pengakuan Amien Rais.
31 Mei 2017 – Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila May 31, 2017 ilustrasi … Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 , … (unsur konstitutif) dan Pengakuan dari negara lainnya (unsur deklaratif).
Pengakuan *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia* ini oleh Presiden Republik ….. 75,1959) sebagai Konstitusi Pro Pancasila, seperti juga Dekrit Presiden 5 Juli …
2 Apr 2001 – [INDONESIA-VIEWS] JOSHUA – RMS: Pro dan Kontra (2) … Kemerdekaan dan kedaulatan tersebut telah mendapat pengakuan dari berbagai negara, dan dengan …. Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Tapi atas … Juga, keempat, konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pasal 2b
historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila Yudi Latif … dengan konsepsi “negara kekeluargaan”, sebagai arus utama pemikiran politik Indonesia saat … Pengakuan konstitusional atas hak warga (khususnya hak sipil dan politik), pada mulanya, mengundang pro-kontra, terutama dalam relasinya dengan sistematika …
May 31, 2016 – Jakarta – Deklarasi Konstitusi Pro Pancasila yang dijadwalkan ….. 4 days ago – Pengakuan *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia* ini oleh …
(repro) 
