Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia
MERDEKA!
Hari Konstitusi Republik Indonesia 18 Agustus 2017 yang sejatinya Pro Pancasila prakteknya terlewati tanpa ada tindakan nyata oleh Trias Politika Penyelenggara Negara melakukan Koreksi Konstitusional berupa reaktivasi Konstitusi UUD 1945 Pro Pancasila per BRI Th II No 70, 1946 jo LNRI No 75/1959 dan deaktivasi Konstitusi UUD Reformasi 1999-2002 Nir Pancasila [http://ngada.org/ln/2006 terunggah th 2010] tentang Lembaran Negara Tahun 2006 bahwa LNRI No 11, 12, 13, 14 / 13 Pebruari 2006 yang eksplisit tidak memuat Pembukaan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan struktural konstitusional dari Pancasila yang berfungsi sebagai 1) Dasar Negara, 2) Ideologi Nasional, 3) Pandangan Hidup Bangsa, 4) Pemersatu Bangsa, 5) Falsafah Negara, dan 6) Sumber dari Segala Sumber Hukum yang sungguh berdampak Darurat Hukum Pancasila kini dan esok berkelanjutan.
Pengamanan optimal terhadap situasi dan kondisi Darurat Konstitusi Nir Pancasila ini yang dapat dilakukan adalah dengan gandakan Kerja-Kerja-Kerja Pembudayaan Pancasila per Pengamalan 45 Butir Pancasila Tap MPRRI No 1/2003 guna upaya perkokohan ke-17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh
Dengan demikian Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia dapat berharap ke-7 Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) senantiasa terjaga baik dari situasi dan kondisi terburuk (Low Grade of Inferiority) seperti :
1) Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan
2) Kehidupan Ideologis Tidak Retak
3) Kehidupan Politik Tidak Resah
4) Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas
5) Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar
6) Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah
7) Kehidupan Ekologis Tidak Gersang
Penegak Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) serukan MERDEKAKAN KONSTITUSI PRO PANCASILA guna mengawal Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Pro Pancasila 5,4 % / 2018 dan Performa Ekonomi Makro Pro Pancasila / 2017 dengan tolok ukur StraHanSa dan ke-17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia termaksud diatas.
Tetap MERDEKA!
Jakarta, 19 Agustus 2017
Presidium PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Jakarta 45 · Gambar Feature … MERDEKA! Dalam rangka pembekalan Politik Kemuliaan Pancasila Indonesia , January 31, 2017 … Sementara PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA,MERDEKA ! 898 more words.
Jan 13, 2017 – Padahal mereka tidak pernah ikut berjuang memerdekakan negeri ini dari … dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa … ini menghayati Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan …… GL PRO Neotech Th.1996, Istimewa Hub : 081 5766 2255 SMG 14 A14.
Indonesia menurut konstitusi adalah negara hukum. sebab fakta-fakta yang ….. Timor Timur oleh Militer indonesia dan Milisi pro integrasi. tepatnya menurut … mazhab sejarah materialisme. yang bercita-cita memerdekakan bangsa dan tanah air. …. Pancasila. tidak konstitusional. membawa ketujuh orang jenderal tersebut …
… peserta didik untk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya berjiwa Pancasila. ….. spesifik PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 45 . suatu …… Batuan sedimen bisa terbentuk karena berbagai pro-ses alamiah. …… Konstitusi ini harus dapat dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu …
Yakni nilai-nilai Dalam Pancasila, wawasan bangsa disadari sepenuhnya oleh etis ….. perusahaan Mahkamah Konstitusi, pelaku dan TINO OKTAVIANO/ AKTUAL ….. diisi orang yang benar-benar bersih, pro rakyat,” tegas Uchok Sky Khadai, …… Kebangsaan dan doktrin Kerakyatan, dan titik-tolak memerdekakan kita tidak …
Kebijakan kurikulum ini secara konstitusional mempertahankan bahasa …. Nowadays curriculum 2013 still have pro and contra between decision and …. Agama dan Budi Pekerti, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila … (1) pendidikan sastra sedapat mungkin dapat memerdekakan atau …… Jakarta. 45 halaman.
Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia
MERDEKA!
Memperingati Daulat Indonesia Merdeka 15 Agustus 1945 bertepatan dengan Pernyataan Takluk Tanpa Syarat Pemerintah Jepang Kepada Tentara Sekutu dan peristiwa Pengibaran Bendera Merah Putih di Rengasdengklok 16 Agustus 1945 sebagai refleksi Penegasan Keinginan Kuat Indonesia Merdeka menuju kearah Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, sekaligus memaknai Hari Konstitusi Indonesia 18 Agustus 2017 yang sejatinya adalah Pro Hukum Pancasila, maka Penegakan Daulat Hukum Pancasila Indonesia adalah keharusan yang tidak dapat di-tunda2 lagi, akibat telah terjadi DARURAT HUKUM PANCASILA sepanjang Orde Reformasi berdasarkan bukti digital faktual yaitu [http://ngada.org/ln/2006 terunggah 2010] tentang Lembaran Negara Tahun 2006 bahwa pada LNRI No 11, 12, 13, 14 tertanggal 13 Pebruari 2006 eksplisit tidak termuat Pembukaan UUD 1945 sehingga Sila-sila Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum secara formal konstitusional tergerus tiada oleh ke-4 berkas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 Nopember 2001, 10 Agustus 2002.
Oleh karena itulah diperlukan Aksi Nyata Penegakan Daulat Hukum Pancasila Indonesia termaksud diatas dengan Pemberlakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II No 7, 1946 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia No 75/1959] guna upaya2 Kontra keberlakuan rezim Konstitusi Reformasi LNRI No 11, 12, 13, 14 / 2006 Nir Pembukaan UUD 1945 / Nir Sila-sila Pancasila sekaligus upaya penyelamatan 17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia kearah menuju tingkatan SUPERIORITAS sebagaimana juga capaian Hebat! Indeks Daya Saing Wisata Indonesia Melejit 8 Poin adv , CNN Indonesia, Jumat, 07/04/2017 17:14 WIB
Situasi dan kondisi Hukum Pancasila DisFungsional tersebut diatas diyakini berimplikasi bagi perundang-undangan organik turunan berpengidap Nir Roh Pancasila sehingga berpengaruh buruk terhadap pencapaian SUPERIORITAS bagi ke-17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia yang diyakini dapat berperan jadi tolok ukur ‘navigasi’ kenegarabangsaan seperti
1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio) Indonesia,
Adapun Dukungan Presidensial terhadap Konstitusi Pro Pancasila termaksud diatas diyakini akan mampu juga mendorong kepastian pertumbuhan ekonomi yang disasarkan oleh Pemerintah ditengah pergeseran lanskap geopolitik ekonomi global kini dan esok.
Stimulasi bagi Dukungan Presidensial ini telah dilakukan Presidium PPKI 2017 pada 5 Juli 2017 ybl sebagaimana
Selebihnya, seiring dengan kiprah Sidang MPRRI 16 Agustus 2017, Penegak Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) yakin bahwa pembangunan fisik patung2 Garuda Pancasila berskala besar di seluruh Kabupaten/Kota NKRI adalah kokohkan kiprah kepastian terpadu simbol Daulat Pancasila.
Tetap MERDEKA!
Jakarta, 16 Agustus 2017
Presidium PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Sep 27, 2009 – jakarta45 … akan lebih menurun/melemah pasca peristiwa hukum PerPPU Plt KPK tersebut. … Seruan kami : Stop Kontroversi demi IPK, konsistensi Penegakan … 2009, Pemrakarsa Front Daulat Rakyat Merdeka (FDRM).
Seiring dengan niatan Pemerintah bahwa Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi … (3) Bersatu, Bersama Kita Bisa, maka Petisi45 Front Daulat Rakyat Merdeka, 12 Oktober 2009, adalah … (3) Kebangkitan Jiwa Benteng Pancasila,.
Mar 27, 2010 – Judul: RDPU Pancasila Jatidiri Bangsa 1 April 2010 … 1960] telah dipertimbangkan oleh para pembijak politik hukum di Amerika. …. www.jakarta45.wordpress.com ….. menengahinya kecuali Daulat Rakyat, dan itu berarti at-all-cost. … (6) Tentara, (7) Kelompok Pengusaha, (8) Kelompok Penegak Hukum, …
Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. ….. hukum) dan Kedaulatan Rakyat (bertumpu sila-4 Pancasila) sesuai cita …. Lembaga Tinggi Negara lain yang mampu menengahinya kecuali Daulat Rakyat. maka hal2 ….. norma hukum akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum dan diproses …
Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. ….. tanpa ada Lembaga Tinggi Negara lain yang mampu menengahinya kecuali Daulat Rakyat. … UU Sembur Cahya & Sindang Mardika (Palembang.jakarta45. … Menampilkan Perilaku yang sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Kompetensi Dasar 1.
Jul 14, 2013 – Penegak Hukum Diminta Usut Penyimpangan di Dinas PU DAERAH | HALAMAN 8 …. P Roni NB, Daulat Tambunan, Abdul Rachman, Dedi Suryadi, …. Menanti Pengakuan Bagi Sang Perancang Garuda Pancasila … Ia punya pengalaman dengan Sultan Hamid II saat bertamu di Jakarta 45 tahun silam.
kepada Generasi Millenial Indonesia (GMI), maka pada peringatan 72 Tahun Indonesia Merdeka 17 Agustus 2017 layak lebih digiatkan pembudayaan kepatriotan berporos sikap joang Pelajar Patriot Kemerdekaan Indonesia yang bercermin pengalaman empiris Brigade 17 TNI (gabungan Tentara Pelajar, Tentara Geni Pelajar, Tentara Republik Indonesia Pelajar dan Corps Mahasiswa, 1948) yang turut berjoang baik secara Militer maupun Nir Militer ketika Perang Kemerdekaan 1945-1949, dengan terbekali oleh Patriotisme Roh Indonesia Merdeka 45 (PRIMER45) sebagai berikut :
Kesejarahan PRIMER45 oleh BRIGADE 17 TNI dimaksud diatas yang beriwayat kiprah Kejoangan 45 yang telah terbangun sejak April 1943 (Seinendan/Seinental), Medio 1945 (Gakutotai), pasca 17 Agustus1945 (Gabungan Sekolah Menengah seperti AMRI, BPI, Barisan Banteng dll), Juli 1946 (Laskar Perjoangan Indonesia Bagian Pertahanan dan Markas Pertahanan Pelajar), September 1946 (Tentara Pelajar, Resimen A TRIP JaTim, Resimen TP JaTeng, Resimen C TP JaBar, Resimen TGP Malang), Mei 1948 Kesatuan Reserve Umum “W” (Yon-I JaBar, Yon-2 JaTeng, Yon-III JaTim), Nopember 1948 TNI BRIGADE 17 (Detasemen I JaTim, Detasemen II Solo, Detasemen III Yogya, Detasemen IV JaBar, Detasemen TGP Madiun, CM CORPS MAHASISWA Yogya, Depo Batalyon Manggarai), Demobilisasi 1 April 1951 (Komando Penyelesaian ex BRIGADE 17 (Masuk ABRI, KUDP Sekolah, Ke Masyarakat Bekerja);
Maka keberlanjutan bina PRIMER45 bagi Pelajar Patriot Kemerdekaan Indonesia kini bijak senantiasa terbekali oleh bina Pembudayaan Kejoangan 45 sebagai berikut :
PATRIOTISME ROH INDONESIA MERDEKA 45 (PRIMER45)
Berpenjurukan Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845, March 15, 2017
Mengingat Jakarta adalah salah satu lokus perjoangan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan berdasarkan Mukadimah KepPres No 50/1984 menyatakan “Bahwa sesungguhnya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Angkatan ’45 telah berhasil bersama-sama rakyat Indonesia mencetuskan Proklamasi Kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dengan demikian hapuslah kekuasan-kekuasaan fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. Selanjutnya bersama-sama rakyat Indonesia mempertahankan, mengisi dan memperkembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan segenap Nilai-nilai Juang 45…..”.
Maka mengingat terdegradasinya efektifitas pendudukan agresor Jepang atas wilayah Indonesia terhitung sejak Bom Atom Fat Man melumat Nagasaki 9 Agustus 1945, kami Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45) [Bab V Pasal 9 (2) Anggaran Dasar MuNas XII/2006] merasa perlu menduplikasikan PRIMER45 berpijak Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45) kepada Pelajar Patriot Kemerdekaan Indonesia yakni :
Tatanilai Dasar :
1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila,
2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
3. Semua nilai yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya.
Tatanilai Operasional :
1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Jiwa dan Semangat Merdeka,
3. Nasionalisme,
4. Patriotisme,
5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka,
6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah,
7. Persatuan dan Kesatuan,
8. Anti penjajah dan penjajahan,
9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri,
10.Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya,
11,Idealisme kejuangan yang tinggi,
12.Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara,
13.Kepahlawanan,
14.Sepi ing pamrih rame ing gawe,
15.Kesetiakawnan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan.
16.Disiplin yang tinggi,
17.Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
Adapun JSN45 tersebut diatas adalah satu kesatuan paham yang terpadu dengan Sejarah Perkembangan JSN45, Rumusan JSN45, Metode Pelestarian JSN45, Pola Pelaksanaan Pedoman Umum Pelestarian JSN45 [1995].
Keyakinan kami, PRIMER45 ini akan dapat lebih mampu membekali segenap anak bangsa Indonesia khususnya Pelajar Patriot Kemerdekaan Indonesia untuk kokohkan ketahanan diri dan kolektif menghadapi dampak dari krisis multi dimensional terkini akibat gempuran Ancaman, Hambatan, Gangguan, Tantangan nirmiliter menggapai Indonesia Berjaya 2045.
Demikianlah disampaikan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, kiranya dapat menjadi manfaat bersama bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Pro Pancasila UUD 1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahun II, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
Kick Andy MetroTV Jumat malam 4 Agustus 2017 telah berhasil memastikan bahwa Budaya Pancasila masih membumi di persada Indonesia, terbukti dari paparan praktek Rumah Pancasila dari pak Nanang, Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila dari pak Bambang Ismawan, Lagu Insan Pancasila dan Indonesia Jaya oleh Giring & Gio.
Kebumian Pancasila berperan sebagai Pandangan Hidup Bangsa diatas menunjukkan kejatidirian Pancasila adalah praktek SUPERIOR di masyarakat, namun tidak demikian peranan Pancasila sebagai Sumber Daripada Segala Sumber Hukum yang justru kini terINFERIORkan tersebab *keberlakuan rezim Konstitusi Reformasi LNRI No 11, 12, 13, 14 / 2006 yang ternyata adalah eksplisit Nir Pembukaan UUD 1945 / Nir Sila-sila Pancasila [http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010]*
Situasi dan kondisi Konstitusi Nir Pancasila yang berketurunan perundang-undangan organik itu jelas Nir Roh Pancasila sehingga berpengaruh sulit dicapai SUPERIORITAS bagi ke-17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia yang diyakini berperan jadi tolok ukur \’navigasi\’ kenegaraan seperti
1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio) Indonesia,
Nilai ICOR yang efisien, secara umum berada di kisaran 3% hingga 4%, yang artinya untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) satu persen di suatu negara, dibutuhkan tambahan investasi hingga 3% hingga 4%. Nilai ICOR yang semakin kecil, mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi, sebaliknya nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi. Kini angka ICOR Indonesia > 6%
Peringkat daya saing (global competitiveness index) yang dirilis World Economic Forum (WEF) belum lama ini memperlihatkan posisi Indonesia yang menurun. Pada periode 2015-2016 posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-37 dari 138 negara, namun untuk periode 2016-2017 turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia ini berada di bawah negara-negara serumpun seperti Singapura (2), Malaysia, (18) dan Thailand (32), kondisi ini bahkan sudah sejak lama.
Status pembangunan manusia pada 2016 di Indonesia naik dari kategori sedang menjadi kategori tinggi seiring dengan adanya kenaikan indeks menjadi 70,18.
IPKI kini di peringkat 90 dari 176 negara yang disurvei
Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin – Transparency Internasional – hari Rabu mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir ini. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37. Dari sisi skor ada kenaikan satu poin, tetapi dari sisi rating terjadi penurunan dua tingkat.
Dalam rangka memperingati “International Day of Happiness” atau “Hari Bahagia Internasional” pada 20 Maret, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis indeks kebahagiaan suatu negara.
Ternyata Indonesia berada di peringkat ke-81 dengan nilai 5.262 dari 155 negara di dunia. Sementara negara Asean paling bahagia adalah Singapura dengan nilai 6.578.
Dengan negara tetangga kita, Malaysia saja, Indonesia masih kalah jauh. Malaysia menduduki peringkat 42 dengan nilai 6.084.
Indeks negara dengan nilai kebahagiaan paling tinggi adalah Norwegia dengan nilai 7.537, diikuti Denmark dengan nilai 7.522, Island 7.504, Switzerland 7.494 dan Finlandia 7.469.
Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, secara nasional gini rasio Indonesia selama periode 2010 hingga September 2014 terus mengalami fluktuasi, dan mulai Maret 2015 hingga Maret 2017 nilainya mulai menurun. Dia mengklaim bahwa, selama periode Maret 2015 hingga Maret 2017 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. GRI kini 0.393
Pada tahun 2016, jumlah laporan yang diterima Ombudsman mencapai 9.069 laporan. “Tahun 2015 laporan ke Ombudsman mencapai 6.859. Di tahun 2016 naik menjadi 9.069 laporan,” ujar Amzulian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Jumat (27/1/2017).
\’IDI level nasional 2015 mencapai 72,82 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini relatif tetap dibandingkan dengan IDI 2014 yang capaiannya sebesar 73,04,\’ ujar Suryamin, Kepala BPS di kantornya, Jl. Dr. Sutomo, Sawah Besar Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).
Dengan angka tersebut, kata Suryamin, kinerja demokrasi Indonesia berada pada kategori “sedang”. BPS mengklasifikasikan tingkat demokrasi menjadi tiga kategori, yakni \’baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Executive Vice President dan analis Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo mengatakan, saat ini, performa indeks saham konstruksi melampaui indeks harga saham gabungan (IHSG). Karena itu, saham-saham unggulan di sektor konstruksi masih menjadi perhatian investor. “Potensial upside sektor konstruksi sebesar 15-16% tahun ini,” katanya.
15) IHPBBB (Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan,
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama bulan Juli 2017 lndeks Harga Perdagangan Besar (lHPB) umum nonmigas atau indeks harga grosir turun sebesar 0,23 persen apabila dibandingkan dengan bulan Juni 2017. Untuk itu, sepanjang tahun kalender2017 IHPB sebesar negatif 0,29 persen dan secara year on year sebesar 1,18 persen.
Kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business (EODB) secara berangsur-angsur sudah menunjukan perbaikan menjadi peringkat 91 dari peringkat 106 pada tahun 2016
Perkokohan 17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia diatas menuju kearah SUPERIOR mutlak perlu tumpuan praktek Konstitusi Pro Pancasila yi UUD 1945 per Berita Repoeblik Indonesia Th II No 7, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75/1959 plus adendum2 terkait.
Dan Festival Prestasi Indonesia prakarsa UKP-PIP saat peringatan Indonesia Merdeka 17 Agustus 2017 (17817) yad diyakini akan berkesempurnaan turut merawat prestasi Pembudayaan Pancasila Kemuliaan Indonesia bila praktek Pancasila sebagai Sumber Daripada Segala Sumber Hukum segera direhabilitasi dengan turut mendorong reaktivasi UUD 1945 / Konstitusi Pro Pancasila termaksud diatas dan dapat efektif di Hari Konstitusi Pro Pancasila 18 Agustus 2017 yad.
Pada hari peringatan terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 7 Agustus 1945 (PPKI 1945) ini, Pembudaya Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) berharap bahwa persembahan Potret 17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia diatas komplementer bagi kajian komprehensif oleh segenap para Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia sekaligus pembekalan strategik bagi Nasionalisme Generasi Millenial Indonesia (GMI). August 3, 2017 sebagai unsur kepemimpinan masa depan Indonesia
Dec 23, 2016 – Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi bangsa Indonesia adalah sebagai causa …
Jan 5, 2012 – Media (sarana, alat) untuk pembudayaan Pancasila secara garis besar … Masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religious, untuk …
Berdasarkan fakta-fakta diatas, jika dikaitkan dengan ideologi yang dianut Indonesia yakni pancasila. Maka akan muncul pertanyaan apakah nilai-nilai dalam …
Jan 27, 2012 – Persoalan kebangsaan dan lunturnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari telah menjadikan masyarakat Indonesia …
SHNet – Sungguh rasa superioritas ketika mendengarkan rencana Binamarga PemProp DKI Jakarta di El Hinta TV, Jumat siang 4 Agustus 2017, bahwa segmen Jl Jenderal Sudirman – Jl Thamrin setelah proyek-proyek mass transit siap beroperasi di tahun 2018, maka akan dibangun titik-titik layanan kuliner bagi kebutuhan para pengguna mass transit terutama pejalan kaki sepanjang trotoir yang dibangun lebar-lebar dan berhiaskan ikon senibudaya kearifan lokal itu.
Namun cukup kontradiksi juga bilamana kuliner-kuliner bernuansa kearifan lokal itu justru menghidupi pemasok-pemasok bahan pangan impor dan produsen pangan asing, bukan masyarakat produsen pangan lokal sendiri.
Hal ini perlu menjadi catatan sendiri saat tonggak sejarah 17 Agustus 17 diperingati bersamaan dengan peresmian Ikon Jembatan Semanggi-II oleh Presiden RI yang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Berkerangka Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45), maka direkomendasikan agar segera diakhiri Supremasi Hasta Pangan Impor dibawah ini :
Politik Kedaulatan Pangan Indonesia bijaknya dapat sedemikian rupa terselenggara berimbang dengan Politik Keunggulan Prasarana Indonesia seperti penyediaan layanan transportasi ibukota yang kini terbilang superior itu.
SHNet, Depok – Tidak bisa dipungkiri, pemuda punya andil besar dalam menggerakkan lokomotif sejarah Indonesia. Banyak momentum sejarah yang menentukan lahir dan gerak maju bangsa ini lahir dari pergulatan kaum muda: Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan.
Mereka yang meracik gagasan nation di awal abad 20 kebanyakan adalah anak-anak muda berusia di bawah 30 tahun. Hanya Dr Wahidin Soedirohoesodo yang berusia sepuh: 56 tahun. Sisanya, seperti Tirto Adhi Suryo, Sutomo, Tjipto Mangungkusumo, Suwardi Suryaningrat, adalah anak-anak berusia 20-an tahun.
Tokoh pergerakan selanjutnya, yang membangun gerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan, juga adalah anak-anak muda. Sukarno mendirikan PNI di usia 26 tahun. Tan Malaka menulis Menuju Indonesia Merdeka di usia 28 tahun. Sukarno menulis pidato terkenal, Indonesia Menggugat, pada usia 29 tahun. Sedangkan Mohammad Hatta menulis “Indonesia Merdeka” (IndonesiaVrij) di usia 26 tahun.
Begitu juga andil besar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bukan hanya kristalisasi dari tekad mendirikan satu nation bernama Indonesia, tetapi juga berhasil menerobos sekat-sekat etnosentrismeyang membelenggu pergerakan nasional.
Begitu juga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keberanian Sukarno-Hatta memproklamirkan Kemerdekaan di bawah ancaman Jepang tidak lepas dari dorongan dan sokongan anak-anak muda. Begitu juga dalam perjuangan mempertahankan Kemerdekaan: banyak diantara mereka yang berkalang tanah dalam perjuangan kemerdekaan adalah anak-anak muda.
Karena itu, apa yang diagung-agungkan sebagai “nasionalisme Indonesia” saat ini tidak lain adalah buah pikir anak-anak muda di permulaan abad 20. Juga karena peluh dan darah anak-anak muda.
Namun, seiring perjalanan waktu, peran pemuda dianggap meredup. Akibat kapitalisme, banyak pemuda yang tersesat di jalan yang salah: hedonisme, konsumerisme, hingga terjerat narkoba. Tidak sedikit juga yang terseret dalam bujuk rayu fundamentalisme dan terorisme. Tidak sedikit juga yang bersikap apatis di hadapan berbagai persoalan kebangsaan.
Tantangan zaman
Pertama, Kita hidup dalam dunia yang makin terglobalisasi. Orang menyebutnya “perkampungan global” (global village), yang menggerus batas-batas bangsa.
Bersamaan dengan itu, perkembangan teknologi informasi telah menggulung apa yang disebut “efek jarak jauh” (time-space distanciation). Bangsa-bangsa yang jauh di belahan dunia sana bisa menjadi sangat dekat di dunia maya.
Semua perkembangan baru ini berdampak pada konsep negara bangsa. Banyak intelektual yang menganggap bangsa sebagai “artefak sejarah”. Nasionalisme dianggap sebagai gagasan usang alias ketinggalan zaman.
Ini juga berefek pada anak-anak muda. Anak-anak muda yang lahir hari ini tentu punya imajinasi berbeda dengan anak-anak muda di permulaan abad 20. Dulu, karena efek jarak, ditambah persinggungan sejarah dan nasib, anak muda berimajinasi tentang sebuah komunitas bersama bernama bangsa—yang secara teritori berdekatan dan menyatu. Sekarang, ketika efek jarak menghilang, imajinasi anak muda adalah sebuah “dunia tanpa batas”.
Dahulu, di awal abad 20 itu, mediumnya adalah mesin cetak, yang memungkinkan perkembangan koran dan surat-menyurat. Dari situlah orang-orang yang terpisah jauh karena efek jarak saling berbagai pengalaman dan nasib.
Sekarang, dengan medium teknologi seluler dan internet, manusia dari belahan dunia manapun bisa berkomunikasi langsung dan bertatap wajah. Fenomena itu berpengaruh pada imajinasi dan pemahaman anak muda terhadap dunia mereka sekarang, termasuk soal bangsa.
Kedua, perkembangan teknologi informasi juga sarana bagi kapitalisme untuk menyebarkan penyakit masyarakat mereka: konsumerisme, individualisme, dan pornografi. Melalui kotak ajaib bernama televisi hingga gawai.
Kapitalisme lewat industri hiburan memborbardir kaum muda kita dengan gaya hidup yang selaras dengan kepentingan ekonomis mereka, yaitu melipatgandakan keuntungan. Anak muda dipaksa konsumtif, mengikuti style yang dipamerkan di film, musik, dan lain-lain, tanpa mempedulikan darimana mereka mendapatkan uangnya.
Kita tidak anti budaya luar. Hanya saja, meminjam bahasa Bapak Kemerdekaan Kuba, Jose Marti: “tidak soal yang dari luar tercangkokkan di tanah kami, asalkan batangnya tetap tumbuh dari tanah kami.”
Ketiga, teknologi informasi, khususnya internet, telah menjadi medium sirkulasi pusparagam ideologi. Tidak terkecuali ideologi yang mempromosikan kebencian berbasis suku, agama, ras, dan gender.
Bahkan kelompok teroris macam ISIS dan Al-Qaida piawai menggunakan internet untuk menyebarluaskan propaganda mereka. Tidak jarang, propaganda mereka nyangkut di kesadaran polos anak-anak muda.
Di sisi lain, kita punya permasalahan serius. Hingga 2016, diperkirakan 132 juta orang Indonesia sudah terhubung dengan internet. Sebanyak 65 juta diantaranya mengakses internet lewat smartphone.
Di sisi lain, minat baca manusia Indonesia termasuk terendah di dunia: peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei oleh Central Connecticut State Univesity. Menurut Unesco, minat baca manusia Indonesia hanya 1:1000. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 yang punya minat baca.
Artinya, dari sekitar 250 juta rakyat Indonesia, hanya 250.000 orang yang punya minat baca. Coba anda bayangkan, dari 132 juta pengguna internet, hanya 250 ribuan orang yang rajin menyentuh bacaan. Kurang baca berarti kurang pengetahuan. Padahal, pengetahuan yang luas merupakan benteng pertahanan paling efektif untuk memilah mana informasi yang benar dan mana yang palsu (hoax).
Nasib Nasionalisme Indonesia
Muncul pertanyaan, apakah dengan perkembangan dunia yang makin terglobalisasi, makin terasa serba dekat akibat perkembangan teknologi, nasionalisme Indonesia menjadi konsep politik yang usang?
Saya kira, nasionalisme yang merasa gagah dengan identitas yang eksklusif, seperti ras, suku, dan agama, tentu akan usang. Begitu juga dengan nasionalisme yang hanya mengankangi klaim teritorial.
Tetapi nasionalisme Indonesia berbeda. Sejak awal lahirnya, nasionalisme Indonesia berpijak pada nilai yang universal: kemanusiaan. Sukarno kerap mengutip Gandhi: “Nasionalismeku adalah kemanusiaan.”
Nasionalisme Indonesia menganggap nation Indonesia sebagai bagian dari keluarga dunia (persaudaraan umat manusia). Karena itu, nasionalisme Indonesia selalu berangkulan dengan semangat internasionalisme. Atau dalam bahasa Sukarno: “Nasionalisme hanya bisa hidup subur di dalam taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme hanya dapat hidup subur jikalau berakar di buminya nasionalisme.”
Bahwa perjuangan mewujudkan cita-cita nasional, yakni masyarakat adil dan makmur, beriringan jalan dengan perjuangan mewujudkan dunia baru tanpa ‘exploitation de l‘homme par l‘homme’ (penindasan manusia atas manusia) dan ‘exploitation de nation par nation’ (penindasan bangsa atas bangsa).
Tidak heran, dalam pembukaan UUD 1945, tujuan nasional Indonesia tidak hanya bicara dalam batas pagar Indonesia, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Tetapi juga bicara tentang kebaikan dunia: “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Jadi, betapa beruntungnya kita, bangsa Indonesia, diwarisi sebuah nasionalisme yang progressif.
Saya kira, menghadapi abad 21 ini, pemuda perlu dibangunkan kembali untuk menjadi “penyuluh” nasionalisme Indonesia. Untuk itu butuh beberapa langkah.
Pertama, perlu untuk memperdalam jiwa dan visi nasionalisme Indonesia yang humanis dan internasionalis.
Kedua, nasionalisme Indonesia perlu disosialisasikan seluas mungkin, baik sebagai pengetahuan maupun kesadaran, melalui pemanfaatan perangkat teknologi informasi.
Peran pemuda di Abad 21
Lalu, apa peran yang bisa dimainkan pemuda dalam merawat nasionalisme Indonesia?
Pertama, sebagai masyarakat sadar teknologi, pemuda bisa menjadi “cyber army” dalam menyebarluaskan gagasan-gagasan nasionalisme Indonesia yang progressif di jagad maya. Termasuk sebagai agen kontra-propaganda terhadap ideologi berbasis kebencian SARA dan terorisme yang mengancam NKRI.
Kedua, sebagai bagian dari “warga sosial”, pemuda bisa menjadi kelompok sosial yang aktif menggalang kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme, perlunya merawat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ketiga, Pemuda adalah kelompok sosial yang relatif terdidik. Menurut data BPS tahun 2014, sebanyak43,78 persen pemuda Indonesia mengenyam pendidikan menengah ke atas. Dan hanya 4,67 persen yang tidak/belum tamat SD.
Disamping sebagai penyumbang gagasan bagi kemajuan bangsa, kaum muda bisa memperkaya gagasan-gagasan nasionalisme Indonesia, terutama dalam menyelaraskannya dengan semangat zaman.
Seperti dikatakan Sukarno: “Jangan bikin kepalamu menjadi perpustakaan. Pergunakan pengetahuanmu untuk diamalkan.”
Keempat, pemuda bisa menjadi kekuatan sosial yang mengawal setiap pemerintahan secara kritis. Di satu sisi, bisa memberikan sokongan ketika pemerintahan berjalan di atas Pancasila dan Konstitusi (UUD) 1945). Di sisi lain, bisa berdiri sebagai kekuatan kritis ketika pemerintahan terlihat melenceng dari mandat Rakyat, Pancasila dan UUD 1945.
Kelima, kaum muda bisa berada di garda depan dalam mempercepat terwujudnya cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya melalui gerakan-gerakan pengajaran gratis kepada rakyat (sekolah gratis), gerakan literasi, dan pemberantasan buta-huruf ( masih ada 6 juta rakyat Indonesia yang buta huruf).
*Materi disampaikan pada acara Diskusi Publik “Partisipasi Pemuda Meningkatkan Kesatuan Bangsa” yang diselenggarakan di Gedung Perpustakaan Kota Depok, Minggu, 30 Juli 2017 Kerjasama antara Sinar Harapan Net dengan Kementerian Dalam Negeri.
Nationalism Culturalism Faktor Penentu RRC Perdayai AS
July 27, 2017
Ilustrasi / zerohedge.com
Oleh: Aju
SHNet – Republik Rakyat Cina (RRC), satu-satunya negara di dunia yang menerapkan prinsip culturalism nationalism atau nasionalisasi kebudayaan, dengan menegaskan, seluruh keturunan etnis Tionghoa bermukim di seluruh dunia, otomatis sebagai warga negara tirai bambu itu.
Melalui program culturalism nationalism, RRC mengembangkan sayapnya di seluruh di dunia di bidang kebudayaan, ekonomi dan politik, dengan doktrin patuh kepada negara, hormat kepada orangtua dan menjunjung tinggi budaya leluhur.
RRC merupakan satu-satunya negara di dunia yang bisa menipu teknologi Amerika Serikat (AS), melalui berbagai langkah inovasi, sehingga sejak tahun 2005, dicatat sebagai negara terkaya di dunia.
Hanya dalam waktu 25 tahun, RRC, berhasil mematahkan hegemoni ekonomi AS yang diperjuangkan susah payah negara pamansam itu selama lebih dari dua abad.
Dulu, di era Perang Dingin, 1946 – 1991, untuk lepas dari kepongahan antar negara sosialis, Union of Soviet Socialist Republic (USSR) dan kini menjadi Federasi Rusia terhitung 25 Desember 1991, RRC meminta perlindungan AS.
RRC muak, dengan kepongahan USSR, karena tidak kunjung merealisasikan janji untuk membangun reaktor nuklir. Peluang ini, kemudian direbut AS, sehingga tahun 1964, RRC berhasil membangun reaktor nuklir, sehingga menjadi bangsa yang disegani dari peta kekuatan militer.
Sikap terbuka AS, sebagai negara liberalis, betul-betul dimanfaatkan RRC di dalam mendidik sumberdaya manusia. RRC tidak segan-segan berguru dengan AS di bidang teknologi, sehingga sekarang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi sulit ditandingi di seluruh dunia dengan kekuatan militer yang semakin seram.
Itulah sebabnya Direktur Cental Inteligence Agency (CIA), Mike Pompeo, memandang RRC ketimbang Federasi Rusia dan Iran sebagai ancaman terbesar dan jangka panjang bagi AS.
AS menilai Beijing memanfaatkan posisinya dalam daftar ancaman spymaster AS karena ekonomi dan populasinya lebih kuat ketimbang Federasi Rusia dan Iran.
Argumen CIA mengejutkan, karena selama ini Federasi Rusia selalu di peringkat atas sebagai negara yang jadi ancaman bagi Washington.
Kepada Washington Free Beacon, Pompeo menandai terorisme dan Korea Utara sebagai ancaman jangka pendek terbesar terhadap kepentingan keamanan AS. Namun, RRC, Federasi Rusia dan Iran secara berurutan dipilih sebagai ancaman terbesar jangka menengah dan jangka panjang.
”Sulit untuk memilih antara RRC, Federasi Rusia dan Iran untuk jujur dengan Anda. Saya kira jika saya harus memilihnya dengan hidung di atas yang lain, saya mungkin akan memilih RRC,” kata Pompeo kepada Bill Gertz, editor senior Washington Free Beacon, Kamis, 27 Juli 2017.
”Mereka memiliki ekonomi riil yang mereka bangun, tidak seperti Rusia yang hidup dan mati pada berapa barel minyak yang bisa mereka ambil dari tanah. Dan Iran yang turunan sektornya sangat mirip satu sama lain dan tidak dengan skala populasi RRC,” ujar Pompeo.
Pompeo mengatakan, strategi pertahanan Beijing dirancang untuk menghadapi AS. RRC dituding mungkin mencoba mencuri barang-barang AS memastikan negara tirai bamtu itu bisa mengalahkannya. Dan yang paling sering keduanya.
”Saya pikir sangat jelas ketika mereka memikirkan tempat mereka di dunia, mereka mengukur keberhasilan mereka dalam menempatkan diri mereka di dunia, di mana mereka ingin berhadapan dengan AS dan tidak melawan orang lain.”
Pompeoa menolak untuk mengomentari laporan bahwa sejak 2012 RRC telah mensponsori spionase ofensif di AS melalui kebijakan nationalism culturalism. Namun, Pompeo mengakui RRC melakukan “kampanye aktif” untuk hal itu.
”Ini dimulai dengan serangan komersial. Mencoba mencuri barang-barang kami. Itu berlangsung terus. Mereka selalu mencoba untuk mendapatkan sumber daya militer kami, program litbang kami dan sejenisnya. Jadi mereka punya sejarah panjang,” ujar Pompeo.
”Tapi juga kasus bahwa orang-orang RRC telah pindah ke tempat di mana mereka, menurut saya, melihat diri mereka sebagai negara adidaya. Karenanya, ingin melakukan program spionase versi mereka dengan cara yang mencerminkan statussuperpower mereka,” kata Pompeo.
AS dan RRC tetap tetap mempertahankan mitra perdagangan dan investasi, meski beberapa kali terlibat “pertengkaran”, termasuk dalam sengketa Laut Cina Selatan dan Laut China Timur.
Di forum internasional, RRC memang secara terbuka mengungkapkan ketidakberdayaan AS. Presiden RRC, Xi Jinping, mempersoalkan ketidakberdayaan AS, bekas guru negara tirai bambu itu di dalam menghadapi persaingan global.
Dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Selasa, 17 Januari 2017, Xi Jinping mengkritik pedas Donald John Trump, Presiden AS yang dilantik Jumat, 20 Januari 2017, karena kebijakan proteksionisme di tengah-tengah globalisasi dalam segala bidang.
“Tidak ada pemenang dalam perang perdagangan (trade war),” kata Xi Jinping, dan disambut tepuk tangan riuh para pemimpin perusahaan, kepala negara dan pejabat yang menghadiri WEF.
“Globalisasi memang menciptakan masalah baru tetapi hal ini tidak bisa menjadi pembenaran untuk menghindari globalisasi ekonomi. Kita harus tetap berkomitmen menciptakan perdagangan bebas dan investasi, mendorong liberalisasi dengan cara membuka diri dan menolak proteksionisme,” kata Xi Jinping sebagaimana dilansir Agence France Presse (AFP).
SHNet – Amandemen Konstitusi Proklamasi UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 yang berujung LNRI No 11, 12, 13, 14 / 13 Pebruari 2006 yang ternyata Nir Pembukaan UUD 1945 alias Nir Sila-sila Pancasila [ http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010 ] sehingga Kontra Superioritas UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959), perlu diimbangi oleh *Politik Ketahanan ProPancasila Indonesia* yang bijaknya adalah dibangun bertumpu pada Indeks Ketahanan Indonesia, 1 Nopember 2016, sesuai
Ancaman non militer tersebut menyangkut keamanan dan keselamatan kita bersama. Seperti 1) radikalisme, 2) terorisme, 3) penyalahgunaan narkoba, 4) wabah penyakit, 5) bencana alam, 6) pemberontakan dan 7) separatisme, 8) kegiatan spionase militer asing, 9) pencurian kekayaan alam, 10) ancaman siber yang dapat mengganggu keselamatan bangsa dan negara, 11) merusak perekonomian, serta 12) menghancurkan sistem jaringan obyek vital nasional dan atau 13) merusak jaringan pelayanan umum pemerintah.
Menurut almarhum HR Soeprapto, Ketua Umum Dewan Harian Nasional 45 / 1999-2009, Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) mencakupi 7 (tujuh) dimensi yaitu
1) Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan
2) Kehidupan Ideologis Tidak Retak
3) Kehidupan Politik Tidak Resah
4) Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas
5) Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar
6) Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah
7) Kehidupan Ekologis Tidak Gersang
Dalam pengertian kegiatan2 yang diindikasi sebagai Kontra StraHanSa, menurut hemat kami juga adalah Ancaman Non Militer, seperti ketiadaan/kekosongan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada tingkat Konstitusi Tertulis UUD NRI yang tentunya sedikit banyak sungguh berpengaruh kepada hadirnya Ancaman ketidakpastian Hukum dan seterusnya.
Lebih lanjut mengutip pernyataan Gubernur Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) Agus Widjojo, Indeks Ketahanan Nasional Indonesia pada kurun 2014-2015 mengalami penurunan, terutama terjadi pada Gatra Ideologi.
“Pada 2014 indeks Gatra Ideologi 2,30 menurun menjadi 2,23 di tahun 2015. Penurunan ketahanan tersebut disinyalir sebagai dampak dari globalisasi,” jelasnya dalam International Conference on Nusantara Philosophy di University Club UGM, Selasa (1/11).
Ia menambahkan, pada periode 2014-2015, sebanyak 12 provinsi mengalami pelemahan Ketahanan Ideologi. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya lima provinsi yang berada pada klasifikasi Cukup Tangguh. Selebihnya berada dalam klasifikasi Kurang Tangguh, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang belum dimasukkan dalam pengukuran.
Adapun dalam Indeks Kerapuhan, Indonesia ada di urutan ke-86 dari 178 negara yang disurvei oleh The Fund for Peace. Indonesia menyandang predikat Elevated Warning dan terancam akan masuk dalam kategori High Warning.
Karena itu, upaya penguatan Ketahanan Ideologi Pancasila penting dilakukan. Hal tersebut melalui penyempurnaan konsepsi yang menjangkau aspek implementasi konkret, juga melalui penguatan metode penyampaian Ideologi Pancasila dengan cara lebih luwes dengan relevansi kekinian.
Di samping itu, diikuti dengan penguatan kelembagaan, sinergi cara pandang politik, serta dukungan politik dan anggaran untuk membangun Ketahanan Ideologi Pancasila.
Menurut Presidium Pemangku Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017), membangun Ketahanan Ideologi Pancasila itu dapat dilakukan dengan pemastian bahwa Pancasila terstruktur dalam Konstitusi UUD NRI sesuai Konstitusi Proklamasi / UUD 1945 [BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959]
Superioitas Konstitusi Proklamasi / UUD 1945 diyakini adalah syarat pokok perkuatan 1) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia) berikut perkuatan Piranti Kuantitatif Performa Indonesia lain yang diyakini sebagai andalan indikator “navigasi” kenegaraan seperti 2) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), 3) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia), 4) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), 5) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) , 6) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia), 7) Gini Ratio, 8) IPLI (Indeks Performa Logistik Indonesia), 9) IPII (Indeks Pembangunan Infrastruktur, 10) IKwI (Indeks Kewirausahaan Indonesia, 11) IInI (Indeks Inovasi Indonesia), 12) IPPI (Indeks Pelayanan Publik Indonesia), 13) IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), 14) IKsI (Indeks Konstruksi Indonesia), 15) IHPBBB (Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan, 16) IHPB (Indeks Perdagangan Besar, 17) IKBI (Indeks Kemudahan Berusaha Indonesia)
Apalagi bersamaan dengan situasi dan kondisi seperti
1. Warga asing dari 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia.
Sehingga oleh karena itu Politik Ketahanan ProPancasila Indonesia adalah mutlak jadi pilihan kebijakan publik kini dan esok, menimbang pula pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila merupakan hogere optrekking (penarikan keatas) atau sublimasi dari gagasan2 baik sosialistik dan individualistik, sehingga Pancasila mampu akomodasi pikiran2 bersifat sosialistik dan individualistik, termasuk akomodasi gagasan2 sekularistik dan spiritualistik (Ketuhanan Yang Maha Esa). Bahkan diyakini Pancasila adalah satu2nya ideologi yang dapat menjadi opsi baru atau alternatif bagi ideologi dunia di masa depan yang mampu meredam pertentangan ideologi di dunia.
Tetap MERDEKA!
Jakarta, 27 Juli 2017
Presidium PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Jan 27, 2017 – Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia … Politik Penghancuran melalui Strategi 7F : 1. … FOODS, melaui pelemahan ketahanan pangan. 3.
Jan 27, 2017 – Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia January 27, 2017 ilustrasi / ist SHNet – Kepada … FOODS, melaui pelemahan ketahanan pangan. 3.
Logistics Performance Index RI Jeblok, Infrastruktur Paling Memble
Hery Lazuardi
(repro)
JAKARTA – Supply Chain Indonesia (SCI) merekomendasikan perbaikan sektor logistik nasional guna mendongkrak Logistics Performance Index (LPI) yang berada di peringkat 63 dari 160 negara pada 2016.
Berdasarkan Laporan LPI 2016 yang diterbitkan Bank dunia, LPI Indonesia turun dari peringkat 53 dengan skor 3,08 pada 2014 menjadi 63 dengan skor 2,98 pada 2016. Penurunan skor LPI Indonesia terjadi pada hampir semua dimensi, kecuali international shipment dan tracking & tracing.
Dari enam dimensi LPI Indonesia 2016, tiga dimensi (kompetensi dan kualitas jasa logistik, tracking & tracing, dan timeliness) mempunyai skor di atas 3, sementara tiga dimensi lainnya (customs, infrastruktur, dan pengiriman internasional) di bawah 3.
Menurut Ketua Umum SCI Setijadi, salah satu dimensi yang perlu mendapatkan perhatian adalah infrastruktur yang mempunyai skor terendah, yaitu 2,65.
“Infrastruktur menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, terutama menyangkut jumlah, kapasitas, dan penyebarannya,” katanya seperti dikutip dari situs resmi SCI, supplychainindonesia.com.
Kondisi infrastruktur Indonesia itu sesuai dengan The Global Competitiveness Report 2014-2015 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Dalam laporan tersebut dapat dilihat perbandingan antara Indonesia dan Malaysia.
Infrastruktur Indonesia secara keseluruhan mendapatkan skor 4,2/peringkat 72, sedangkan Malaysia dengan skor 5,6/peringkat 20.
Secara rinci, Indonesia untuk kualitas jalan raya mendapatkan skor 3,9/peringkat 72 (Malaysia 5,6/19), kualitas infrastruktur rel kereta api skor 3,7/41 (Malaysia 5,0/12), kualitas infrastruktur pelabuhan skor 4/77 (Malaysia 5,6/19), dan kualitas infrastruktur transportasi udara skor 4,5/64 (Malaysia 5,7/19).
Oleh karena itu, tutur Setijadi, SCI mendorong pemerintah merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas yang akan berdampak terhadap efisiensi logistik.
Namun, SCI mengingatkan pemerintah agar perbaikan sektor logistik dilakukan secara terencana dalam bentuk rencana induk (master plan), mencakup program dan langkah-langkah yang disusun secara sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem logistik nasional.
“Juga perlu dibentuk lembaga logistik nasional yang permanen untuk pengintegrasian dan pengkoordinasian lembaga dan program terkait perbaikan dan pengembangan sektor logistik, termasuk dalam peningkatan LPI Indonesia,” ujarnya.
LPI diterbitkan Bank Dunia secara berkala berdasarkan hasil survei kepada para profesional logistik di negara-negara wilayah operasinya.
LPI 2016 dilakukan di 160 negara berdasarkan enam dimensi, yaitu efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu (timeliness).
LPI tidak menunjukkan secara eksplisit kondisi logistik suatu negara, termasuk biaya logistik. Namun, LPI dapat menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas sektor logistik, terutama dalam pergerakan barang.
LPI 2016 menempatkan Jerman pada peringkat pertama dengan skor 4,23. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi keempat.
Peringkat tertinggi adalah Singapura (peringkat 5), diikuti Malaysia (32), Thailand (45), Indonesia (63), Vietnam (64), Brunei Darussalam (70), Filipina (71), Kamboja (73), Myanmar (113), dan Laos (152). (hlz/hlz)
Recent Comments