02
Jan
18

Resolusi 1 Januari 2018 : Tegakkan Orde Pancasila Indonesia

bela-pancasila-300x350

RESOLUSI 1 JANUARI 2018

TEGAKKAN ORDE PANCASILA INDONESIA (TOPI)

MERDEKA!

Dalam rangka turut gelorakan Politik Keutamaan Pancasila Indonesia sebagaimana telah ditabuh oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 Juni 2017 dan 19 Desember 2017 yang baru lalu,‎ maka RESOLUSI TOPI ini dirilis ibarat Topping Off di Konstruksi Bangunan Bertingkat Banyak, diharapkan dapat turut membangun Sadar Krisis Untuk Solusi di semua lini konstruksi sosial Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia (PKPI)‎ yaitu untuk senantiasa melakukan aksi2 ipoleksosbudhankam berbasis 45 Butir Pedoman Pengamalan Pancasila sesuai ketentuan Politik Negara Tap MPRRI No 1/2003.

Aksi RESOLUSI TOPI ini digelar guna perbaikan2 seperti
17 (Tujuh Belas) Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia
https://jakarta45.wordpress.com/17-penjuru-performa-kenegaraan-indonesia/

Mempertimbangkan pula antara lain :

1) Aktor dibalik Amandemen UUD 1999-2002 sesuai
https://www.citizenjournalism.online/2016/05/23/siapa-saja-dibalik-amandemen-uud-1945-yang-diresmikan-tahun-2002/

2) REVOLUSI TOTAL AMANDEMEN UUD 1945 INKONSISTEN -INKOHEREN .
http://revolusitotal.org/guru-besar-universitas-gajah-mada-uud-hasil-amandemen-inkonsisten-inkoheren/

3) POLITIK IDENTITAS MENGUAT KARENA NEGARA ABAI TERHADAP KEADILAN SOSIAL – https://rajawalisiber.com/politik-identitas-menguat-karena-negara-abai-terhadap-keadilan-sosial/

4) DAMPAK POSITIF & NEGATIF NEGARA DAN RAKYAT INDONESIA TERLILIT HUTANG – https://rajawalisiber.com/dampak-positif-negatif-negara-dan-rakyat-indonesia-terlilit-hutang/

5)‎ Indonesia has the fourth largest education system in the world yet in a landmark education report of 50 nations Indonesia ranked last. For a country that has been experiencing a stable 5 to 6 percent annual economic growth rate and is classed as a middle income country by the World Bank, it is sad that it’s education system and thus it’s youth are not benefitting.
http://www.aliquidfuture.com/2013/02/25/indonesias-education-system-is-one-of-the-worst-in-the-world-according-to-a-recent-report/

6) Adv.Syarifuddin SImbolon, SH : *Amandemen UUD 1945 TIDAK SAH DAN BATAL*
http://rayaindonesia.blogspot.co.id/2017/07/mpr-tidak-mempunyai-kewenangan-mengubah.html?zx=d9187ad20931d86f

7) Konstitusi UUD Reformasi 1999-2002 Nir Pancasila [http://ngada.org/ln/2006‎ terunggah th 2010] tentang Lembaran Negara Tahun 2006 bahwa LNRI No 11, 12, 13, 14 / 13 Pebruari 2006 itu adalah eksplisit tidak memuat Pembukaan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan struktural konstitusional dari Pancasila yang berfungsi sebagai 1) Dasar Negara, 2) Ideologi Nasional, 3) Pandangan Hidup Bangsa, 4) Pemersatu Bangsa, 5) Falsafah Negara, dan 6) Sumber dari Segala Sumber Hukum yang sungguh berdampak Darurat Hukum Pancasila kini dan esok berkelanjutan, 7) Pengharmonisasi
7 Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) senantiasa terjaga baik dari situasi dan kondisi terburuk (Low Grade of Inferiority) seperti :
7.1‎ Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan
‎7.2 Kehidupan Ideologis Tidak Retak
7.3‎ Kehidupan Politik Tidak Resah
7.4 Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas
‎7.5 Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar
7.6 Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah
7.7 Kehidupan Ekologis Tidak Gersang

RESOLUSI TOPI ini diharapkan juga mampu memandu perjalanan Tahun Politik 2018 & 2019 dapat berlangsung dengan harmonis sesuai kaidah2 Negara Pancasila.

Dalam kesempatan yang baik ini, Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia (PPKI 2017) selaku Pemantau Politik Kenegaraan Indonesia mengajak segenap Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia untuk ber-sama2 mengucapkan Selamat Datang ORDE PANCASILA 2018 & Selamat Tinggal ORDE REFORMASI 1998 yang kini terindikasi melapuk di usia ke 20 tahunnya.

Jakarta, 1 Januari 2O18

Tetap MERDEKA!,

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

PATRINDO

Habibie: Pancasila Dianggap Alat Rezim Orde Baru
Oleh : Tempo.co
Rabu, 1 Juni 2011 12:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Presiden RI Ketiga, Baharuddin Jusuf Habibie, mengatakan lunturnya Pancasila akibat penolakan semua tinggalan Orde Baru di masa reformasi, sehingga Pancasila absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pendidikan Pancasila dilebur dalam kurikulum pendidikan. “Penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen,” kata Habibie dalam pidato kebangsaan peringatan Hari Pidato Bung Karno di Gedung Nusantara IV MPR/DPR, Rabu 1 Juni 2011.

Menurut Habibie, penolakan Pancasila di awal era reformasi memang akibat ketakutan indoktrinisasi Pancasilai pada masa Orde Baru. Habibie mengakui, di masa lalu terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur, dan masif. Pancasila dijadikan senjata ideologis untuk mengelompokkan kelompok yang tak sepaham dengan pemerintah.

Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. “Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya,” kata Habibie.

Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi alat sistem politik yang represif dan bersifat monolitik membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan. Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut Habibie, merupakan kesalahan mendasar. “Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu,” kata Habibie. “Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia.”

Habibie setuju pendapat banyak kalangan yang ingin melakukan reaktualisasi, restorasi, dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah kebangsaan kian kompleks dalam skala nasional, regional, ataupun global memerlukan solusi yang tepat. “Pancasila seharusnya terus-menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan,” kata Habibe.

EKO ARI WIBOWO

LOGO PARTINDO

Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi
Posted by vii_unique on 4 November 2017

Halo semuanya! Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai penerapan pancasila pada masa orde lama, orde baru, dan era reformasi. Seluruhnya saya rangkum dari beberapa sumber, jadi tulisan ini tidak 100% saya ketik sendiri. Semoga membantu! Tulisan di bawah ini bukan untuk menjatuhkan masa yang satu dan yang lain, namun menjadi pembelajaran bagi kita. Semoga membantu!

Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terdapat lima sendi utama pada Pancasila yakni ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dari dulu hingga saat ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia. Akan tetapi, penerapannya berbeda-beda sesuai dengan masa tersebut. Pancasila selalu berkembang di masa orde lama, orde baru, hingga reformasi.
Pancasila pada Masa Orde Lama

Pada masa orde lama yang dipimpin Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan serta kepribadian bangsa Indonesia. Masa ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.

Periode 1945-1950

Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensial, namun pada praktiknya sistem ini tidak dapat diwujudkan walau penjajah diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan. Muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan olen DI/TII yang ingin mendirikan negara Islam.

Periode 1950-1959

Pada periode ini, penerapan pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara masih Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis.

Periode 1956-1965

Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin, akan tetapi demokrasi justru tidak berada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai pancasila tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaaan pribadi Presiden Soekarno. berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila yang menyimpang terjadi dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjado otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok dengan kehidupan Negara Indonesia. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Akan tetapi hasilnya terjadilah kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Penyelewengan pada Masa Orde Lama:

Adanya penyelewengan pada sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan pada tahun 1945-1950 adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.

Sistem pemerintahan tahun 1950-1959 yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual.

Anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan.

Pada periode 1959-1965 menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.

Presiden Soekarno melakukan pemahaman pancasila dengan paradigma yang di sebut dengan USDEK dan menyebarkan Nasionalis, Agama, dan Komunis.

Adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang ingin mendirikan negara dengan dasar Islam.

Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang menyimpang dari pancasila melalui program P4 (Pedoman Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa.

Orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain.

Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasia sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. Kedua, asas tunggal, yaitu presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Ketiga, stabilisasi yaitu presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Untuk menstabilkannya, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah.

Dalam pemerintahannya presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden juga melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhan pemerintahan. Penyelewengan yang lain adalah pelanggengan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang di sebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara.

Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru:

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni

Orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia

Dalam pemerintahannya presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah .

Penyelewengan yang lain adalah pelanggengan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang di sebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing.

Penyelewengan pada Masa Orde Baru:

Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun.

Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4.

Adanya penindasan ideologis, sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut.

Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang di Timor-Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, pengrusakan/penghancuran pada kasus 27 Juli dan seterusnya.

Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non pribumi (keturunan) dan masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan, bahkan acapkali mereka hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah, atau diperas secara ekonomi.
Era Reformasi

Eksistensi pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sesungguhnya.

Pada masa reformasi, Pancasila sebagai re-interprestasi. Pancasila harus selalu diinterprestasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterprestasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila di masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa orde lama dan orde baru ksaat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran.

Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa orde baru dan orde lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KKN yang merupakan masalah yang sangat besar dan sulit untuk dituntaskan. Pada masa ini korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru merasa bangga, ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologI Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Apalagi tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata.

Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sesungguhnya.

Pancasila sebagai reinterpretasi. Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Pancasila banyak diselewengkan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran.

Globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologI Pancasila tergerus oleh ideologI liberal dan kapitalis. Apalagi tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata.

Penyelewengan pada Masa Reformasi:

Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa memperhatikan kerelevannya.

Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik.

Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum.

Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah.

Pergantian presiden secara singkat di era reformasi.

Terlihat jelas bahwa penerapan Pancasila dari waktu ke waktu ini berkaitan erat dengan kesadaran setiap warga negara. Terdorong dan taat untuk melaksanakan Pancasila meliputi seluruh lingkungan hidup kemanusiaan, baik jasmani maupun rohani, sosial-ekonomis, sosial-politik, kebudayaan, mental, kesusilaan, keagamaan, serta kepercayaan.

keywords: kelas xii, kelas xi, kelas x, penerapan pancasila

Advertisements
29
Dec
17

Kenegarawanan : GO TO BASIC, Pancasila Jatidiri Bangsa

Penegak Proklamasi

Advokasi Kejoangan45 :

GO TO BASIC, PANCASILA JATIDIRI BANGSA

MERDEKA!

Terdorong oleh komentar *Go To Basic kalau menghadapi masalah* [Fahrul, Juri Brunei Darussalam, Dankdut Academy 3 Asia, IndoSiarTV, 23 Desember 2017], maka Peringatan Indonesia Berdaulat 27 Desember 2017 ini adalah saat tepat tekadkan lebih kuat Go To Basic, Jatidiri Bangsa, terutama bagi Generasi Millenial yang ingin membuat sejarah menyongsong era Bonus Demografi 10-20 tahun kedepan.

Masalah yang kini dihadapi adalah lemahnya unjuk kerja 17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia, 7 Agustus 2017

https://jakarta45.wordpress.com/17-penjuru-performa-kenegaraan-indonesia/

Situasi dan kondisi ‎diatas seperti juga telah ditandai Kompas 18 Desember 2017 bahwa 2 (dua) tahun terakhir ini Demokrasi Prosedural membaik dengan kesiapan masyarakat berpartisipasi di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 yad. Namun Demokrasi Esensial sebaliknya memburuk‎ ditandai oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu 70,09/2016 menurun dari nilai 72,82/2016 dan 73,04/2014 [Badan Pusat Statistik]

Perlambatan dan stagnasi Demokratisasi itu terbentuk akibat buruknya kinerja daripada lembaga2 inti kenegaraan mengurus kewarganegaraan, hukum, tata kelola pemerintahan dan sistim keterwakilan.

‎Namun pemburukan IDI itu menurut pandangan dari Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia (PPKI 2017) adalah akibat fakta2 yang terjadi masif sebagai berikut :

1) Aktor dibalik Amandemen UUD 1999-2002 sesuai

https://www.citizenjournalism.online/2016/05/23/siapa-saja-dibalik-amandemen-uud-1945-yang-diresmikan-tahun-2002/

2) Konstitusi UUD Reformasi 1999-2002 Nir Pancasila [http://ngada.org/ln/2006‎ terunggah th 2010] tentang Lembaran Negara Tahun 2006 bahwa LNRI No 11, 12, 13, 14 / 13 Pebruari 2006 itu adalah eksplisit tidak memuat Pembukaan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan struktural konstitusional dari Pancasila yang berfungsi sebagai 1) Dasar Negara, 2) Ideologi Nasional, 3) Pandangan Hidup Bangsa, 4) Pemersatu Bangsa, 5) Falsafah Negara, dan 6) Sumber dari Segala Sumber Hukum yang sungguh berdampak Darurat Hukum Pancasila kini dan esok berkelanjutan, 7) Pengharmonisasi‎
7 Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) senantiasa terjaga baik dari situasi dan kondisi terburuk (Low Grade of Inferiority) seperti :
7.1‎ Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan
‎7.2 Kehidupan Ideologis Tidak Retak
7.3‎ Kehidupan Politik Tidak Resah
7.4 Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas
‎7.5 Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar
7.6 Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah
7.7 Kehidupan Ekologis Tidak Gersang

Oleh karena itulah Percepatan Perbaikan Kinerja Indonesia bijaknya dengan ‎kiprahkan Go To Basic melalui Tegakkan Orde Pancasila (TOP) dengan secara paralel perkuat fungsi2 peri kehidupan Pancasila tersebut diatas termasuk perkuatan benteng jatidiri bangsa Pancasila kontra aksi2 agresi nirmiliter asing terkini seperti promosi LGBT, penelitian ulang sejarah dekolonialisasi 1945-1949, dlsb.

Jakarta, 27 Desember 2017

Tetap MERDEKA,

Pandji R Hadinoto PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Logo GPA45

Membangun Jati Diri Bangsa Yang Pancasila Dalam Perspektif Nasional

Drs. SETIA RAHENDRA, MSi

KEPALA KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN BANYUMAS

MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA YANG PANCASILAIS DALAM PERSPEKTIF NASIONAL

SABANG-MERAUKE

DARI SABANG SAMPAI MERAUKE

BERJAJAR PULAU-PULAU

SAMBUNG MENYAMBUNG MENJADI SATU

ITULAH INDONESIA

INDONESIA TANAH AIRKU

AKU BERJANJI PADAMU

MENJUNJUNG TANAH AIRKU

TANAH AIRKU INDONESIA

JATI DIRI BANGSA INDONESIA

JATI : Pohon yang kayunya keras Ciri-ciri/gambaran atau keadaan seseorang atau suatu benda.

Identitas.

DIRI : Orang, Seorang, Badan

JATI DIRI : Keadaan Seseorang/ Profil

JATI DIRI BANGSA INDONESIA

Orang yang ramah, suka gotong royong, penuh toleransi.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA RI

Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila (Bakry (1985).

FUNGSI UTAMA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

1. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogin, serba kemajemukan, terdiri dari berbagai suku bangsa. bersifat multi etnis, multi religius, dan multi ideologis.
menggalang persatuan dan kekuatan bangsa yang sangat dibutuhkan untuk mengawali penyelenggaraan negara. Dengan perkataan lain Nation and Character Building

Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan, ukurannya:

terwujudnya kemajuan yang pesat,
kesejahteraan yang tinggi,
persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia (Husodo, 2006)

INTI SILA 1

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam melaksanakan kemerdekaan beragama ini negara menghendaki adanya toleransi dari para pemeluk agama, sehingga tidak akan membenarkan adanya pemaksaan suatu agama kepada orang lain.

INTI SILA 2

Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusiasikap tenggang rasa dan tepa selira, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

INTI SILA 3

Kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpecahan atas dasar kesadaran akan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagi pula dengan kesediaan, kecakapan dan usaha untuksedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan kebangsaan, mungkin mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan.

INTI SILA 4

Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial (Bung Karno)

INTI SILA 5

Di dalam lapangan sosial ekonomi ada kebebasan dan kekuasaan perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat manusia sebagai sebagai makhluk ssosial, untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup, yang sesuai dengan sifat-sifat mutlak dari manusia sebagai individu.

INDONESIA TANAH AIR BETA

INDONESIA TANAH AIR BETA

PUSAKA ABADI NAN JAYA

INDONESIA SEJAK DULU KALA

SLALU DIPUJA-PUJA BANGSA

DI SANA TEMPAT LAHIR BETA

DIBELAI DIBESARKAN BUNDA

TEMPAT BERLINDUNG DI HARI TUA

SAMPAI AKHIR MENUTUP MATA

PENERAPAN NILAI NILAI PANCASILA DLAM KEHIDUPAN SEHARI HARI DI MASYARAKAT SUDAH TIDAK TERLIHAT LAGI JAMAN ORBA

PANCASILA DIJADIKAN MATA PELAJARAN PANCASILA JANGAN SAMPAI HILANG

UNSUR PEMBENTUKAN JATI DIRI :

1.SUKU BANGSA : BERMACAM MACAM ADA SEJAK LAHIR.

AGAMA : BERKEMBANG DAN DINAMIS DIAKUI/DIBINA OLEH PEMERINTAH.
KEBUDAYAAN
BAHASA : BAHASA DAERAH

BAHASA PERSATUAN.

JATI DIRI BANGSA INDONESIA YANG SESUNGGUHNYA

Tercermin pada perilaku masyara kat indonesia pada umumnya sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

KONDISI JATI DIRI BANGSA INDONESIA SAAT INI

Kondisi jati diri bangsa indonesia saat ini dapat kita kaji dan identifi kasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat indone sia pada umumnya tercermin pada tingkah laku masyarakat indonesia sehari-hari.

CARA MEMPERBAIKI JATI DIRI BANGSA INDONESIA

1.Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam.

2.Sesama umat beragama harus tolong menolong (tidak ada permusuhan)

3.Jangan menggunakan standar agama tertentu untuk dijadikan tolok ukur nilai moral bangsa indonesia.
Download Ppt disini……….

bela-pancasila-300x350

Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa

Jatidiri bangsa adalah identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. “jatidiri bangsa Indonesia” adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jatidiri bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan melalui citra budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang telah ada sebelum bangsa ini ada dan merdeka.

Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu filsafat yang merupakan fundamen pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya yang diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. (Prof. Drs. Sunaryo Wreksosuhardjo, 2008). Dalam artian bahwa pancasilalah yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kemerdekaan bangsa Indonesia hingga hari ini.Oleh karena itu bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian pancasila ditengah gencarnya arus globalisasi.

Faktanya hari ini pancasila sebagai jati diri bangsa semakin hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai pancasila seolah telah ditinggalkan masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara. Lebih fatalnya lagi jika di survey hampir sebagian masyarakat Indonesia yang tidak mengenal lambang maupun symbol dalam setiap sila pacasila.

Rasanya masih hangat dalam perbincangan masyarakat Indonesia tentang kasus Zaskia Gotik yang melakukan penghinaan terhadap Pancasila. Dalam pengakuannya Zaskia gotik mengakui bahwa dirinya tidak tahu mengenai lambang gambar masing-masing sila. (https://www.antarajateng.com).

Tidak bisa disalahkan seutuhnya mengingat latar belakang permasalahan tersebut bukan dikarenakan oleh dirinya melainkan kurangnya pendidikan dan penanaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bangsa, dilihat saja hari ini pendidikan kewarganegaan tidaklah di anggap sebagai sesuatu yang penting dan bukan lagi sesuatu yang di anggap luar biasa. Sehingga tidak mengherankan masyarakat mulai memudarkan nilai-nilai pancasila, di tingkat lebih tinggi dalam system pemerintahan yang dijalani kini tidaklah sepenuhnya menggunakan pengamalan nilai-nilai pancasila.

Lalu dimana letak pancasila dari kehidupan bangsa hari ini??

Apakah pancasila hanya sebagai sebuah formalitas saja??

Ironis memang, kasus yang di alami Zaskia gotik. Sehingga perlunya perhatian pemerintah untuk mengevaluasi hal ini, karena jika dibiarkan seperti ini masih banyak lagi generasi yang jutru tidak akan mengenal identitas diri bangsanya.

Bukankah pancasila memiliki makna yang mendalam dalam tujuannya memajukan bangsa?? Mengapa justru pancasila terlupakan dalam kehidupan masyarakat??

Pancasila dan jatidiri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan. Perkembangan zaman seakan menyudutkan posisi pancasila dalam peranannya sebagai pedoman hidup bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa. Oleh karenanya pr pemerintah untuk mulai mengembangkan strategi gitu, entah itu berupa sosialisasi pemahaman pancasila dalam masyarakat, mengembangkan kembali pendidikan yang berbasis kewargenegaraan menginggat dengan hal itu akan semakin memberikan pemahaman tentang batas-batas hak dan kewawijaban warganegara serta pendidikan pancasila ditanamkan sejak dini agar ketika di tempatkan pada posisi yang lebih tinggi mereka tau dan paham tentang identitas bangsanya. Sehingga dengan begitu kehidupan bangsa akan lebih terarah dan tetap berada dalam konteks dan koridor penjalanan nilai-nilai pancasila.

1. https://www.gudangpikiran.webbly.com/8/post/2012/12/ degradasi-jati-diri-bangsa.html

2. https://www.antarajateng.com

3. https://prezi.com

4. https://muringkay.blogspot.com/2012/10

Kongres Pemuda Indonesia

Pancasila Harus Jati Diri Bangsa Indonesia
Penulis Bid Jalasutra – 1 Oktober 2017

KORANBERNAS.ID — Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Karenanya Pancasila harus selalu jadi falsafah, ideologi dan alat pemersatu bangsa Indonesia.

“Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Pemda Sleman, Minggu (01/10/2017).

Menurut Sultan, kondisi ini dapat terjadi karena didalam perjalanan sejarah dan adanya kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti adanya keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiadaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan melalui nilai dasar pancasila.

“Dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 DIY kali ini, maka kita dapat menggali kembali sejarah perkembangan bangsa yaitu bahwa tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno telah mengusulkan dasar,” kata Sultan.

Dalam upacara yang dihadiri Ketua DPRD, Dandim 0732/Sleman, Wakapolres, PNS, TNI/Polri, dan siswa-siswi Kabupaten Sleman tersebut Sultan menjelaskan falsafah Negara Indonesia, yang istilahnya diperoleh dari ahli bahasa Muhamad Yamin sebagai Pancasila.

Selama itu pula Pancasila telah dipandang sebagai sistem filsafat, etika moral, politik, dan Ideologi Nasional. Namun kemudian pada 30 September 1965, muncullah awal dari Gerakan 30 September atau G 30 S PKI.

Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis.
Pada hari tersebut, ada 6 Jenderal dan beberapa orang lainnya telah dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat adanya kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan.

Selanjutnya pada 30 September dikenal sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September atau G 30 S PKI dan pada 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, yang sakti dan tak tergantikan.

Selanjutnya pada tanggal 10 November 1986 Pancasila pertama kali diperkenalkan sebagai ideologi terbuka, di mana Pancasila dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman yang senantiasa dinamis dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasarnya yang tetap.

Sultan menambahkan bahwa Tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini yaitu “Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur”. Tema tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi kita bersama untuk meresapi nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa tersebut untuk dapat merekat erat sebagai kepribadian bangsa.

Masyarakat wajib untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental ideologi Pancasila. Seperti halnya kewaspadaan tantangan globalisasi, liberalisasi dan postmodernisme.

Ditambahkan Sultan kemampuan menghadapi tantangan mendasar yang akan melanda kehidupan bangsa seperti sosial-ekonomi dan politik, bahkan mental dan moral bangsa. Hanya dengan keyakinan nasional inilah manusia Indonesia tegak dan tegar dengan keyakinannya yang benar dan terpercaya, bahwa sistem filsafat Pancasila sebagai bagian dari filsafat Timur, mengandung dan memancarkan identitas dan integritas martabatnya. (yve)

LABEL
Pancasila
sleman

Penelusuran yang terkait dengan go to basic pancasila jatidiri bangsa pandji hadinoto

contoh pancasila sebagai jati diri bangsa indonesia

5 jati diri bangsa indonesia

pengertian jati diri bangsa indonesia

contoh jati diri bangsa indonesia

pengertian jati diri bangsa menurut para ahli

apa sajakah jati diri khas yang dimiliki bangsa indonesia

unsur unsur jati diri bangsa indonesia

contoh jati diri bangsa dalam sila pancasila

18
Dec
17

Kenegarawanan : Pancasila Pelita Kesatuan Indonesia

poster-gpa45

Advokasi Kejoangan45

PANCASILA PELITA KESATUAN INDONESIA

MERDEKA!

Opini Amandemen UUD 1945 Tidak Sah Dan Batal Karena MPR Tidak Mempunyai Kewenangan Mengubah UUD 1945 [Adv.Syarifuddin SImbolon, SH] sebagaimana :‎

http://rayaindonesia.blogspot.co.id/2017/07/mpr-tidak-mempunyai-kewenangan-mengubah.html?zx=d9187ad20931d86f

menurut pandangan Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia (PPKI 2017) adalah kini juga ekspresi sikap dan tekad Aksi Bela Negara demi Persatuan Indonesia‎ [Sila-3 Pancasila] mendampingi beberapa rekam jejak peristiwa kesejarahan Aksi-aksi Bela Negara lain di bulan Desember seperti :

A) 19 Desember 1948‎ tertegakkannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pasca Jogjakarta, Ibukota Republik Indonesia dibawah kendali Agresi Ke-2 Militer Belanda

B) 29 Desember 1949 tertegakkannya Kedaulatan Indonesia

C) 13 Desember 1957‎ tertegakkannya Wawasan Nusantara per Deklarasi Djoeanda

D) 19 Desember 1961 tertegakkannya TRIKORA per Pidato Presiden Republik Indonesia Soekarno, di Alun2 Utara Yogyakarta yaitu 1) Rebut Kembali Irian Barat, 2) Bubarkan Negara Boneka Papua 3) Kibarkan Bendera Merah Putih sebelum ayam berkokok akhir Desember 1962 [ Hardjono.eks Sukwan.Pelajar Bersenjata TRIKORA 1962]

Aksi-aksi Bela Negara berkarakter Pancasila Pelita Kesatuan Indonesia situasional tersebut diatas bijaknya berkelanjutan menerus berwujud sikap dan tekad senantiasa Tegakkan Orde Pancasila (TOP) sehingga lebih mampu dipastikannya kiprah amanah Pembukaan UUD 1945‎ sebagai Penjuru Politik Kenegaraan Indonesia, menuju kearah Indonesia Merdeka 100% dan Jaya serta Sejahtera Sentosa 2045.

‎Jakarta, 17 Desember 2017

Tetap MERDEKA!

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

PENDIDIKAN PANCASILA

Pendidikan Pancasila dalam NKRI, terutama meliputi PKn bagi pendidikan dasar dan menengah; dan Pendidikan Pancasila bagi PT. Semuanya bertujuan membina kesadaran dan kebanggaan nasional SDM warga negara, sebagai subyek penegak budaya dan moral politik NKRI sekaligus sebagai bhayangkari integritas NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila.

Thema ini diklarifikasi dalam pendekatan filosofis-ideologis dan konstitusional, berdaasarkan asas imperatif. Artinya, setiap bangsa dan negara secara niscaya (a priori) mutlak melaksanakan visi-misi nilai filsafat negara (dasar negara, dan atau ideologi negara) sebagai fungsi bangsa dan negaranya. Maknanya, demi integritas bangsa dan negaranya maka mendidik kader bangsa —semua warga negaranya— untuk menegakkan sistem nilai kebangsaan dan kenegaraannya; seperti: sistem kapitalisme-liberalisme, zionisme, marxisme-komunisme, theokratisme, sosialisme wajarlah (baca: niscaya, kodrati) untuk membudayakannya! Tujuan ini hanya terwujud, berkat pendidikan yang dimaksud!

Berdasarkan asas normatif filosofis-ideologis dan konstitusional sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi seutuhnya, dan demi integritas wawasan nasional dan SDM Indonesia yang adil dan beradab (bermartabat) maka ditetapkanlah program Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

I. INTEGRITAS NILAI FILSAFAT DAN IDEOLOGI PANCASILA

Bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya dijiwai nilai-nilai budaya dan moral Pancasila sebagai diakui dalam amanat Bung Karno dalam Pidato di PBB September 1960: “…..berbicara tentang nilai dasar negara Pancasila, sesungguhnya kita berbicara tentang nilai-nilai warisan budaya dan filsafat hidup bangsa Indonesia sepanjang 2000 tahun berselang….”.

Berdasarkan kepercayaan dan cita-cita bangsa Indonesia, maka diakui nilai filsafat Pancasila mengandung multi – fungsi dalam kehidupan bangsa, negara dan budaya Indonesia.

Kedudukan dan fungsi nilai dasar Pancasila, dapat dilukiskan sebagai berikut:

7. Sistem Nasional (cermati skema 2)

6. Sistem Filsafat Pancasila, filsafat dan budaya Indonesia: asas dan moral politik NKRI.

5. Ideologi Negara, ideologi nasional.

4. Dasar Negara (Proklamasi, Pembukaan UUD 45): asas kerokhanian bangsa, jiwa UUD 45; Grundnorm, basic norm, sumber dari segala sumber hukum.

3. Jiwa dan kepribadian bangsa; jatidiri nasional (Volkgeist) Indonesia.

2. Pandangan hidup bangsa (Weltanschauung).

1. Warisan sosio-budaya bangsa.

Sesungguhnya nilai dasar filsafat Pancasila demikian, telah terjabar secara filosofis-ideologis dan konstitusional di dalam UUD Proklamasi (pra-amandemen) dan teruji dalam dinamika perjuangan bangsa dan sosial politik 1945 – 1998 (1945 – 1949; 1949 – 1950; 1950 – 1959 dan 1959 – 1998). Reformasi 1998 sampai sekarang, mulai amandemen I – IV: 1999 – 2002 cukup mengandung distorsi dan kontroversial secara fundamental (filosofis-ideologis dan konstitusional) sehingga praktek kepemimpinan dan pengelolaan nasional cukup memprihatinkan.

Berdasarkan analisis normatif filosofis-ideologis dan konstitusional demikian, integritas nasional dan NKRI juga akan memprihatinkan. Karena, berbagai jabaran di dalam amandemen UUD 45 belum sesuai dengan amanat filosofis-ideologis filsafat Pancasila secara intrinsik. Terbukti, berbagai penyimpangan dalam tatanan dan praktek pengelolaan negara cukup memprihatinkan, terutama dalam fenomena praktek: demokrasi liberal dan ekonomi liberal.

Demi cita-cita nasional yang diamanatkan para pahlawan dan pejuang nasional, khususnya the founding fathers dan PPKI maka semua komponen bangsa sekarang —10 tahun reformasi— berkewajiban untuk merenung (refleksi) dan mawas diri untuk melaksanakan evaluasi dan audit nasional apakah kita sudah sungguh-sungguh menegakkan integritas NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45 sebagai sistem kenegaraan Pancasila dan sistem ideologi nasional.

Kita semua bukan hanya melaksanakan visi-misi reformasi; melainkan secara moral nasional kita juga berkewajiban menunaikan amanat dan visi-misi Proklamasi, sebagaimana terkandung seutuhnya dalam UUD Proklamasi.

A. Integritas Sistem Kenegaraan Pancasila – UUD Proklamasi

Dalam analisis kajian normatif-filosofis-ideologis dan kritis atas UUD 45 (amandemen) dan dampaknya dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diuraikan landasan pemikiran berikut:

1. Baik menurut teori umum hukum ketatanegaraan dari Nawiasky, maupun Hans Kelsen dan Notonagoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap; sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah, oleh siapapun dan lembaga apapun, karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara (Nawiasky1948: 31 – 52; Kelsen 1973: 127 – 135; 155 – 162; Notonagoro 1984: 57 – 70; 175 – 230; Soejadi 1999: 59 – 81). Sebagai kaidah negara yang fundamental, sekaligus sebagai asas kerokhanian negara dan jiwa konstitusi, nilai-nilai dumaksud bersifat imperatif (mengikat, memaksa). Artinya, semua warga negara, organisasi infrastruktur dan suprastruktur dalam negara imperatif untuk melaksanakan dan membudayakannya.

Sebaliknya, tiada seorangpun warga negara, maupun organisasi di dalam negara yang dapat menyimpang dan atau melanggar asas normatif ini; apalagi merubahnya.

2. Dengan mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental, dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca: NKRI) ialah berwujud: Pembukaan UUD Proklamasi 1945. Maknanya, PPKI sebagai pendiri negara mengakui dan mengamanatkan bahwa atas nama bangsa Indonesia kita menegakkan sistem kenegaraan Pancasila – UUD 45. Asas demikian terpancar dalam nilai-niai fundamental yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 45 sebagai kaidah filosofis-ideologis Pancasila seutuhnya. Karenanya dengan jalan apapun, oleh lembaga apapun tidak dapat diubah. Karena Pembukaan ditetapkan hanya 1 X oleh pendiri negara (the founding fathers, PPKI) yang memiliki legalitas dan otoritas pertama dan tertinggi (sebagai penyusun yang mengesahkan UUD negara dan lembaga-lembaga negara). Artinya, mengubah Pembukaan dan atau dasar negara berarti mengubah negara; berarti pula mengubah atau membubarkan negara Proklamasi (membentuk negara baru; mengkhianati negara Proklamasi 17 Agustus 1945). Siapapun dan organisasi apapun yang tidak mengamalkan dasar negara Pancasila —beserta jabarannya di dalam UUD negara—; bermakna pula tidak loyal dan tidak membela dasar negara Pancasila, maka sikap dan tindakan demikian dapat dianggap sebagai makar (tidak menerima ideologi negara dan UUD negara). Jadi, mereka dapat dianggap melakukan separatisme ideologi dan atau mengkhianati negara.

3. Penghayatan kita diperjelas oleh amanat pendiri negara di dalam Penjelasan UUD 45; terutama melalui uraian: keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45 (sebagai asas kerokhanian negara dan Weltanschauung bangsa) terutama:

“4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemnusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.”

Jadi, kedudukan Pembukaan UUD 45 berfungsi sebagai perwujudan dasar negara Pancasila; karenanya memiliki legalitas supremasi dan integritas filosofis-ideologis secara konstitusional (terjabar dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 45).

Sistem kenegaraan RI secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan menegakkan asas normatif filosofis-ideologis (in casu dasar negara Pancasila) sebagai kaidah fundamental dan asas kerokhanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa (nation state) dengan membudayakannya.

B. Keunggulan Indonesia

Kita bangsa Indonesia wajib bersyukur dan bangga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa bahwa bangsa dan NKRI diberkati dengan berbagai keunggulan potensial, terutama:

Keunggulan natural (alamiah): nusantara Indonesia amat luas (15 juta km2, 3 juta km2 daratan + 12 juta km2 lautan, dalam gugusan 17.584 pulau); amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam (SDA); amat strategis posisi geopolitiknya: sebagai negara bahari (maritim, kelautan) di silang benua dan samudera sebagai transpolitik-ekonomi dan kultural postmodernisme dan masa depan.
Keunggulan kuantitas-kualitas manusia (SDM) sebagai rakyat dan bangsa; merupakan asset primer nasional: 235 juta dengan karakteristika dan jatidiri yang diwarisinya sebagai bangsa pejuang (ksatria)…… —silahkan dievaluasi bagaimana identitas dan kondisi kita sekarang!— dalam era reformasi.
Keunggulan sosiokultural dengan puncak nilai filsafat hidup bangsa (terkenal sebagai filsafat Pancasila) yang merupakan jatidiri nasional, jiwa bangsa, asas kerokhanian negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional.
Keunggulan historis; bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah keemasan: kejayaan negara Sriwijaya (abad VII – XI); dan kejayaan negara Majapahit (abad XIII – XVI) dengan wilayah kekuasaan kedaulatan geopolitik melebihi NKRI sekarang (dari Taiwan sampai Madagaskar).
Keunggulan sistem kenegaraan Pancasila sebagai negara Proklamasi 17 Agustus 1945; terjabar dalam asas konstitusional UUD 45:
NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat (demokrasi);
NKRI sebagai negara hukum (Rechtsstaat);
NKRI sebagai negara bangsa (nation state);
NKRI sebagai negara berasas kekeluargaan (paham persatuan, wawasan nasional dan wawasan nusantara);
NKRI menegakkan sistem kenegaraan berdasarkan UUD Proklamasi yang memancarkan asas konstitusionalisme melalui tatanan kelembagaan dan kepemimpinan nasional dengan identitas Indonesia, dengan asas budaya dan asas moral filsafat Pancasila yang memancarkan identitas martabatnya sebagai sistem filsafat theisme-religious. Asas demikian memancarkan keunggulan sistem filsafat Pancasila (sebagai bagian dari sistem filsafat Timur) dalam menghadapi tantangan dan godaan masa depan: neo-liberalisme, neo-imperialisme dalam pascamodernisme yang mengoda dan melanda bangsa-bangsa modern abad XXI.

Keunggulan potensial demikian sinergis dan berpuncak dalam kepribadian SDM Indonesia sebagai penegak kemerdekaan dan kedaulatan NKRI yang memancarkan budaya dan moral Pancasila dalam mewujudkan cita-cita nasional. Potensi nasional dan keunggulan NKRI akan ditentukan oleh kuantitas-kualitas SDM yang memadai + UUD Negara yang mantap terpercaya —bukan kontroversial sebagaimana UUD 45 amandemen—. Melalui pendidikan nasional kita membina SDM unggul-kompetitif-terpercaya sebagai subyek penegak dan bhayangkari sistem kenegaraan Pancasila – UUD Proklamasi!

II. SISTEM FILSAFAT DAN SISTEM KENEGARAAN

Setiap bangsa dan negara menegakkan sistem kenegaraannya berdasarkan sistem filsafat dan atau ideologi nasionalnya; nilai fundamental ini menjiwai, melandasi dan memandu tatanan dan fungsi kebangsaan, kenegaraan dan kebudayaan, yang secara umum diakui sebagai Weltanschauung!

Sistem filsafat terutama mengajarkan bagaimana kedudukan, potensi dan martabat kepribadian manusia di dalam alam; khususnya dalam masyarakat dan negara. Karenanya, ajaran ini melahirkan teori hak asasi manusia (HAM) dan teori kekuasaan (kedulatan) dalam negara; termasuk sistem ketatanegaraan dan sistem negara hukum.

Jadi, sistem kedaulatan maupun sistem negara hukum adalah ajaran filsafat yang bertujuan menjamin HAM dalam budaya dan peradaban, istimewa dalam sistem kenegaraan.

A. Ajaran Sistem Filsafat tentang Kedudukan dan Martabat Manusia

Sejarah HAM membuktikan bahwa sepanjang peradaban senantiasa dalam tantangan: Mesir purbakala, Cina, Yunani. . . sampai kolonialisme-imperialisme di Asia dan Afrika baru runtuh pertengahan abad XX.

Nilai demokrasi sebagai suatu teori kedaulatan, atau sistem politik (kenegaraan) diakui sebagai teori yang unggul, karena mengakui kedudukan, hak asasi, peran (fungsi), bahkan juga martabat (pribadi, individu) manusia di dalam masyarakat, negara dan hukum.

Secara universal diakui kedudukan dan martabat manusia sebagai dinyatakan, antara lain: “. . . these values be democratically shared in a world-wide order, resting on respect for human dignity as a supervalue . . .” (Bodenheimer 1962: 143). Sebagaimana juga Kant menyatakan: “. . .that humanity should always be respected as an end it self (Mc Coubrey & White 1996: 84)

Pemikiran mendasar tentang jatidiri bangsa, peranannya dalam memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, dikemukakan juga oleh Carl von Savigny (1779 – 1861) dengan teorinya yang amat terkenal sebagai Volkgeist —yang dapat disamakan sebagai jiwa bangsa dan atau jatidiri nasional—. Demikian pula di Perancis dengan “teori ‘raison d’ etat’ (reason of state) yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (the rise of souvereign, independent, and nationa state)”. (Bodenheimer 1962: 71-72)

Demikianlah budaya dan peradaban modern mengakui dan menjamin kedudukan manusia dalam konsepsi HAM sehingga ditegakkan sebagai negara demokrasi, sebagaimana tersirat dalam pernyataan: “. . . fundamental rights and freedom as highest value as legal.” (Bodenheimer 1962: 149) sebagaimana juga diakui oleh Murphy & Coleman: “. . . respect to central human values . . .” (1996: 22; 37).

Berdasarkan berbagai pandangan filosofis di atas, wajarlah kita bangga dengan filsafat Pancasila yang mengakui asas keseimbangan HAM dan KAM, sekaligus mengakui kepribadian manusia sebagai subyek budaya, subyek hukum dan subyek moral.

Secara normatif filosofis ideologis, negara RI berdasarkan Pancasila – UUD 45 mengakui kedudukan dan martabat manusia sebagai asas HAM berdasarkan Pancasila yang menegakkan asas keseimbangan hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia (KAM) dalam integritas nasional dan universal.

Sebagai integritas nasional bersumber dari sila III, ditegakkan dalam asas Persatuan Indonesia (= wawasan nasional) dan dijabarkan secara konstitusional sebagai negara kesatuan (NKRI dan wawasan nusantara). Bandingkan dengan fundamental values dalam negara USA sebagai terumus dalam CCE 1994: 24-25; 53-55, terutama: “Declaration of independence, Human Rights, E Pluribus Unum, the American political system, market economy and federalism.”

NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45 memiliki integritas-kualitas keunggulan normatif filosofis-ideologis dan konstitusional: asas theisme-religious dan UUD Proklamasi menjamin integritas budaya dan moral politik yang bermartabat.

B. Ajaran Sistem Filsafat Pancasila dan Sistem Kenegaraan RI

Filsafat Pancasila cukup memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia (sila I dan II); karenanya ajaran HAM berdasarkan Pancasila mengutamakan asas normatif theisme-religious:

1. bahwa HAM adalah karunia dan anugerah Maha Pencipta (sila I dan II); sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.

2. bahwa menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, HAM akan tegak hanya berkat (umat) manusia menunaikan KAM sebagai amanat Maha Pencipta.

3. kewajiban asasi manusia (KAM) berdasarkan filsafat Pancasila, ialah:

a. manusia wajib mengakui sumber (HAM: life, liberty, property) adalah Tuhan Maha Pencipta (sila I).

b. manusia wajib mengakui dan menerima kedaulatan Maha Pencipta atas semesta, termasuk atas nasib dan takdir manusia; dan

c. manusia wajib berterima kasih dan berkhidmat kepada Maha Pencipta, atas anugerah dan amanat yang dipercayakan kepada (kepribadian) manusia.

Tegaknya ajaran HAM ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan HAM dan KAM; sekaligus sebagai derajat (kualitas) moral dan martabat manusia.

Sebagai manusia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga bersyukur atas potensi jasmani-rokhani, dan martabat unggul, agung dan mulia manusia berkat anugerah kerokhaniannya —sebagai terpancar dari akal-budinuraninya— sebagai subyek budaya (termasuk subyek hukum) dan subyek moral. (M. Noor Syam 2007: 147-160)

Berdasarkan ajaran suatu sistem filsafat, maka wawasan manusia (termasuk wawasan nasional) atas martabat manusia, menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan; sebagaimana bangsa Indonesia menetapkan NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedua asas fundamental ini memancarkan identitas dan keunggulan sistem kenegaraan RI berdasarkan Pancasila – UUD 45.

Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas theisme-religious sebagai keunggulan sistem filsafat Pancasila dan filsafat Timur umumnya — karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia—.

(Cermati keunggulan dan integritas NKRI sebagai diuraikan dalam I. B dan II. B).

III. SISTEM KENEGARAAN PANCASILA, AMANAT KONSTITUSIONAL UUD 45 (UUD Proklamasi) DAN PEMBUDAYAANNYA

Sesungguhnya secara filosofis-ideologis-konstitusional bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan dalam tatanan negara Proklamasi, sebagai NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45, dengan asas dan identitas fundamental, adalah fungsional sebagai asas kerokhanian-normatif-filosofis-ideologis dalam UUD 45. Artinya, dasar negara Pancasila (filsafat Pancasila) ditegakkan dan dikembangkan sebagai sistem ideologi negara (ideologi nasional). Secara kelembagaan negara, ditegakkan sebagai sistem kenegaraan (in casu: sistem kenegaraan Pancasila; analog dengan: sistem negara kapitalisme-liberalisme; dan sosialisme, atau marxisme-komunisme).

Demi integritas sistem kenegaraan Pancasila sebagai diamanatkan UUD Proklamasi 45, maka secara imperatif (mutlak, mengikat dan memaksa) Pemerintah bersama semua komponen bangsa berkewajiban untuk menegakkan dan membudayakannya; dalam makna menegakkan: N-Sistem Nasional.

A. Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Nasional

Bahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional (Weltanschauung); asas kerokhanian negara dan jatidiri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

1. Negara berkedaulatan rakyat (= negara demokrasi: sila IV).

2. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III), ditegakkan sebagai NKRI.

3. Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat): asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial: oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V); sebagai negara hukum Pancasila.

4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI; ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.

5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungai seluruh tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan: sila III-IV-V); ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila (M Noor Syam, 2000: XV, 3).

Semua asas filosofis-ideologis demikian terjabar dalam UUD Proklamasi; karenanya kewajiban semua lembaga negara dan kepemimpinan nasional untuk melaksanakan amanat konstitusional dimaksud; terutama NKRI dengan identitas sebagai negara demokratis dan negara hukum menegakkan HAM dengan asas dan praktek budaya dan moral politik yang dijiwai moral filsafat Pancasila —yang beridentitas theisme-religious—. Amanat konstitusional ini secara kenegaraan terutama menegakkan moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab; dalam NKRI sebagai negara hukum (Rechtsstaat) demi supremasi hukum dan keadilan serta keadilan sosial (oleh semua, untuk semua!).

Sistem kenegaraan RI secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan mewujudkan asas normatif filosofis-ideologis (in casu dasar negara Pancasila) sebagai kaidah fundamental dan asas kerokhanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa (nation state).

18
Dec
17

Kenegarawanan : Pancasila Penegak Kemerdekaan Indonesia

Logo PEMUDA Indonesia

Advokasi Kejoangan45

PANCASILA PENEGAK KEMERDEKAAN INDONESIA

Tanggal 19 Desember 1948 senja sungguhlah bersejarah bagi keberlangsungan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tegaknya PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Bukittinggi setelah pagi harinya Militer Belanda melancarkan Agresi Ke-2 berujung kendalikan ibukota Republik Indonesia di Jogjakarta.

Berperannya PDRI itulah yang kini dimaknai sebagai Aksi Bela Negara yang diperingati tiap tanggal 19 Desember adalah juga dapat dimaknai sebagai ungkapan spirit Pancasila Penegak Kemerdekaan Indonesia terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 “Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaya berkehidupan kebangsaan Jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”

‎Bela Negara berspiritkan Pancasila Penegak Kemerdekaan Indonesia ini menimbang pula tekad pengkokohan spirit Pancasila Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 2017 yang lalu, selain memperhatikan kepedulian kiprahkan Pancasila seperti ditunjukkan pada tanggal 9 Desember 2017 ybl sebagaimana berita sbb :

11/12/17 07.53.43: YSNB Herawati WA:
Saat Apel Kebangsaan FKPPI, Presiden : Indonesia Negara Besar, Bersatu Karena Memiliki Pancasila

Adakah merah putih di hatimu?
Adakah NKRI di hatimu?
Masihkah FKPPI di dadamu?
Adakah darah juang mengalir di nadi saudara?
Adakah Pancasila melandasi langkah-langkah saudara?
Adakah kepentingan rakyat yang selalu saudara-saudara perjuangkan?

Hal tersebut ditanyakan dengan lantang dan semangat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Inspektur Upacara dalam Apel Kebangsaan Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) Tahun 2017, di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (9/12) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi merasa bangga dapat hadir di tengah-tengah pewaris pembela negara yang membuka jalan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya bangga berdiri di sini, di depan keluarga besar FKPPI yang sudah selama 39 tahun berkomitmen memperkokoh NKRI dan menegakkan Pancasila,” tegas Presiden. Di berbagai kesempatan, lanjut Presiden, dirinya selalu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara besar, majemuk, dan tetap kokoh bersatu padu karena memiliki Pancasila. “Saya juga selalu menegaskan bahwa Pancasila adalah rumah kita bersama yang mempersatukan kita, yang melandasi langkah-langkah kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tutur Presiden.‎ Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa semua ini adalah hasil perjuangan para tokoh pendiri bangsa, jajaran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, para pemimpin-pemimpin, dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.‎ Kepala Negara juga menyampaikan bahwa di tengah lalu lintas informasi yang begitu cepat, semua harus menjaga kewaspadaan serta nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan kita.

Menyambut Hari Bela Negara 19 Desember 2017 yad sekaligus peringati Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 tentang Wawasan Nusantara berujung UNCLOS 1982, Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia (PPKI 2017) mendorong segenap Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia untuk ber-sama2 memastikan pemantapan TOP (Tegakkan Orde Pancasila) menjelang 20 Tahun siklus Order Reformasi, guna perbaikan komprehensif mutu 17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia yang ditandai oleh perbaikan peringkat Indeks Kemudahan Berusaha dari 120/2014, 114/2015, 106/2016, 91/2017 menuju ke 72/2018 [Media Indonesia, 13Des17]

Jakarta, 13 Desember 2017

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

GPNP (GERAKAN PENEGAK NILAI-NILAI PANCASILA)

PANCASILA
Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Sejarah Perumusan
Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :

Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.[1]
Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul “Lahirnya Pancasila”. Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:

Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :

Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) – tanggal 22 Juni 1945
Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar – tanggal 18 Agustus 1945
Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Hari Kesaktian Pancasila
Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif dibelakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok reliji terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966.
Pada hari itu, enam Jendral dan 1 Kapten serta berberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Butir-butir pengamalan Pancasila
Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.
36 BUTIR-BUTIR PANCASILA/EKA PRASETIA PANCA KARSA
A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
Saling mencintai sesama manusia.
Mengembangkan sikap tenggang rasa.
Tidak semena-mena terhadap orang lain.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. SILA PERSATUAN INDONESIA

Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Cinta Tanah Air dan Bangsa.
Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
Bersikap adil.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak-hak orang lain.
Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
Tidak bersifat boros.
Tidak bergaya hidup mewah.
Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
Suka bekerja keras.
Menghargai hasil karya orang lain.
Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Ketetapan ini kemudian dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.

Sila pertama
Bintang.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua
Rantai.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga
Pohon Beringin.

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat
Kepala Banteng

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima
Padi Dan Kapas.

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak orang lain.
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
Suka bekerja keras.
Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

10
Dec
17

Atribut Pandji

Logo PANDJI

24
Nov
17

Kenegarawanan : Orde Pancasila Katup Pengaman Negara Bangsa Indonesia

6077d-19082013-all-06

Advokasi Kejoangan45

ORDE PANCASILA KATUP PENGAMAN NEGARA BANGSA INDONESIA

MENJELANG 20 Tahun Orde Reformasi 1998 – 2018 ‎maka adalah strategik diwacanakan bahwa Kesempurnaan Fungsi Katup Pengaman Negara Bangsa Indonesia (national safety net) dapat tercapai manakala baik Budaya Pancasila sebagai Way of Life dan UUD Proklamasi 1945 yang sejatinya adalah Pro Pancasila [BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75 Tahun1959] berfungsi penuh sebagai 2 (dua) sisi keping mata uang yang berimbang dan sinergis satu sama lain mengusung TOP – Tegakkan Orde Pancasila,

MENDUKUNG tekad ke-Pancasila-an Bapak Presiden Ir H Joko Widodo, 1 Juni 2017 yang baru lalu

MENCERMATI potensi AHGT Ancaman Hambatan Gangguan Tantangan Era Revolusi Industri Ke-4 seperti 12 Potensi Ekonomi Teknologi Disruptif (mobile internet, automation of knowledge work, the Internet of things, cloud technology, advanced robotics, autonomous and near-autonomous vehicles, next generation genomics, energy storage, 3D printing, advanced materials, advanced oil and gas exploration and recovery, renewable energy)

MENGAMATI keberadaan daripada *17 Penjuru Performa Kenegaraan Indonesia‎*, sebagaimana terarsip di

http://www.jakarta45..wordpress.com

MENIMBANG‎ bahwa kiprah Ideologi Pancasila strategik kini diperkokoh keberadaannya

MENGINGAT‎ bahwa Sila-sila Pancasila telah TIADA akibat Pembukaan UUD Proklamasi1945 telah TIADA dari Format Resmi LNRI No 11-14 Tahun 2006 tentang UUD Reformasi 1999 – 2002, sebagaimana terpapar

[http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010]

MEMPERHATIKAN bahwa pengejawantahan/penjabaran Bab XII Pertahanan Negara Pasal 30 UUD Proklamasi 1945 dirasakan oleh beberapa pihak adalah sesungguhnya lebih mantap daripada Pasal 30 UUD Reformasi 1999 – 2002‎.

Selebihnya, ijinkan kami rekomendasikan agar kiranya ajaran POLITIK TRILOGI 17845 dapat turut memperkaya Pembudayaan MAPAN – Masyarakat Adat Pancasila sebagai ekosistim Ideologi Pancasila, yakni

1) 17 butir‎ PRIMER45 atau Politik Republik Indonesia Merdeka 45 sesuai Jiwa Semangat Nilai-nilai 45

2) 8 butir Karakter Kepemimpinan Nusantara Hasta Brata
yang Tatanilai Kearifan Lokal Unggulan

3) 45 Butir Politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003

Demikianlah disampaikan kiranya dapat bermanfaat tepat guna bagi pengkokohan sikap Bela Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 , maka sungguh diyakini bahwa generasi penerus Bangsa Indonesia seharusnya kelak dapat diharapkan mampu mantabkan/merawat kiprah *Nawa Pusaka Bangsa Indonesia* [2004] yang dikenali sebagai berikut :

1) Bendera Sang Saka Merah Putih (abad 7 M)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1350)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Indonesia Raya‎ (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) UUD 1945
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa Semangat Nilai2 45

Agar terjamin keutuhan NKRI berorientasikan *Sapta Strategi Ketahanan Bangsa Indonesia* (STRAHANSA) yaitu

(1) Kehidupan Keagamaan tidak rawan
(2) Kehidupan Ideologi tidak retak
(3) Kehidupan Politik tidak resah
(4) Kehidupan Ekonomi tidak ganas
(5) Kehidupan Sosial Budaya tidak pudar
(6) Kehidupan HanKamNas tidak lengah
(7) Kehidupan Ekologi tidak gersang

Atas perhatian dan perkenan segenap Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia untuk turut perkokoh ekosistim TOP – Tegakkan Orde Pancasila menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka Nan Jaya 2045, tiada lain diucapkan penghargaan se-tinggi2nya.

Jakarta, 23 Nopember 2017

Sekali Merdeka Tetap Merdeka !

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com‎

LAMPIRAN :

17 PENJURU PERFORMA KENEGARAAN INDONESIA

1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio) Indonesia,

https://nusantara.news/icor-memburuk-tanda-investasi-tak-efisien/

Nilai ICOR yang efisien, secara umum berada di kisaran 3% hingga 4%, yang artinya untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) satu persen di suatu negara, dibutuhkan tambahan investasi hingga 3% hingga 4%. Nilai ICOR yang semakin kecil, mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi, sebaliknya nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi. Kini angka ICOR Indonesia > 6%

2) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia),

http://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/30/141541126/posisi.daya.saing.indonesia.turun

IDSI kini di peringkat 41 dari 138 negara yang disurvei

http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2017/04/11/memperbaiki-daya-saing-indonesia/

Peringkat daya saing (global competitiveness index) yang dirilis World Economic Forum (WEF) belum lama ini memperlihatkan posisi Indonesia yang menurun. Pada periode 2015-2016 posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-37 dari 138 negara, namun untuk periode 2016-2017 turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia ini berada di bawah negara-negara serumpun seperti Singapura (2), Malaysia, (18) dan Thailand (32), kondisi ini bahkan sudah sejak lama.

3) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia),

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-‎pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113/

IPMI kini di peringkat 113 dari 188 negara yang disurvei

https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/04/17/090866904/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-naik-ke-kategori-tinggi

Status pembangunan manusia pada 2016 di Indonesia naik dari kategori sedang menjadi kategori tinggi seiring dengan adanya kenaikan indeks menjadi 70,18.

4) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) ,

https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750..html

IPKI kini di peringkat 90 dari 176 negara yang disurvei

Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin – Transparency Internasional – hari Rabu mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir ini. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37. Dari sisi skor ada kenaikan satu poin, tetapi dari sisi rating terjadi penurunan dua tingkat.

5) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia),

IKI kini di peringkat 81 dari 155 negara disurvei

https://www.indopress.id/article/serbaserbi/rapor-merah-indeks-kebahagiaan-indonesia [3 Agustus 2017]

Dalam rangka memperingati “International Day of Happiness” atau “Hari Bahagia Internasional” pada 20 Maret, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis indeks kebahagiaan suatu negara.

Ternyata Indonesia berada di peringkat ke-81 dengan nilai 5.262 dari 155 negara di dunia. Sementara negara Asean paling bahagia adalah Singapura dengan nilai 6.578.

Dengan negara tetangga kita, Malaysia saja, Indonesia masih kalah jauh. Malaysia menduduki peringkat 42 dengan nilai 6.084.

Indeks negara dengan nilai kebahagiaan paling tinggi adalah Norwegia dengan nilai 7.537, diikuti Denmark dengan nilai 7.522, Island 7.504, Switzerland 7.494 dan Finlandia 7.469.

6) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia)

https://www.ugm.ac.id/id/berita/12766-ketahanan.nasional.indonesia.mengalami.penurunan

Sedangkan dalam indeks kerapuhan, Indonesia ada di urutan ke-86 dari 178 negara yang disurvei oleh The Fund for Peace.

7) GRI (Gini Ratio‎ Indonesia)

https://ekbis.sindonews.com/read/1221437/33/indeks-gini-ratio-ri-maret-2017-capai-0393-1500290135

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, secara nasional gini rasio Indonesia selama periode 2010 hingga September 2014 terus mengalami fluktuasi, dan mulai Maret 2015 hingga Maret 2017 nilainya mulai menurun. Dia mengklaim bahwa, selama periode Maret 2015 hingga Maret 2017 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. GRI kini 0.393

8) IPLI (Indeks Performa Logistik Indonesia),

https://m..tempo.co/read/news/2016/10/19/087813447/indeks-performa-logistik-indonesia-masih-tertinggal

IPLI kini di peringkat 63 dari 160 negara yang disurvei

9) IPII (Indeks Pembangunan Infrastruktur Indonesia),

http://halloapakabar.com/indonesia-dan-filipina-indeks-kualitas-infrastrukturnya-terendah

http://properti.kompas.com/read/2016/05/11/121910621/Infrastruktur.Indonesia.Masih.di..Posisi.82.Dunia.

IPII kini di peringkat 82 dari 142 negara yang disurvei‎

10) IKwI (Indeks Kewirausahaan Indonesia),

http://analisis.kontan.co.id/news/interpretasi-indeks-kewirausahaan-global-1?page=2

IKwI kini di peringkat 103 dari 132 negara yang disurvei

11) IInI (Indeks Inovasi Indonesia),

http://kabar24.bisnis.com/read/20160823/79/577631/peringkat-inovasi-global-inilah-posisi-indonesia-dan-25-negara-paling-inovatif-2016-versi-wipo

IInI kini di peringkat 88 dari 128 negara yang disurvei

12) IPPI (Indeks Pelayanan Publik Indonesia),

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/27/195726626/ombudsman.pelayanan.publik.belum.baik

Pada tahun 2016, jumlah laporan yang diterima Ombudsman mencapai 9.069 laporan. “Tahun 2015 laporan ke Ombudsman mencapai 6.859.. Di tahun 2016 naik menjadi 9.069 laporan,” ujar Amzulian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

13) IDI (Indeks Demokrasi Indonesia),

https://news.detik.com/berita/3268224/indeks-demokrasi-indonesia-menurun

“IDI level nasional 2015 mencapai 72,82 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini relatif tetap dibandingkan dengan IDI 2014 yang capaiannya sebesar 73,04,” ujar Suryamin, Kepala BPS di kantornya, Jl. Dr. Sutomo, Sawah Besar Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

http://www.beritasatu.com/politik/377809-bps-indeks-demokrasi-indonesia-7282.html

Dengan angka tersebut, kata Suryamin, kinerja demokrasi Indonesia berada pada kategori “sedang”. BPS mengklasifikasikan tingkat demokrasi menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

14) PIKI (Performa Indeks Konstruksi Indonesia),

http://id.beritasatu.com/marketandcorporatenews/performa-indeks-konstruksi-lampaui-ihsg/158243

Executive Vice President dan analis Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo mengatakan, saat ini, performa indeks saham konstruksi melampaui indeks harga saham gabungan (IHSG). Karena itu, saham-saham unggulan di sektor konstruksi masih menjadi perhatian investor. “Potensial upside sektor konstruksi sebesar 15-16% tahun ini,” katanya.

15) IHPBBB (Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan,

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1458

Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan / Konstruksi, 2017 (2010=100) kini berkisar pada angka 129-135

16) IHPB (Indeks Harga Perdagangan Besar),

https://www.merdeka.com/uang/hingga-juli-2017-indeks-harga-grosir-non-migas-terus-merosot.html

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama bulan Juli 2017 lndeks Harga Perdagangan Besar (lHPB) umum nonmigas atau indeks harga grosir turun sebesar 0,23 persen apabila dibandingkan dengan bulan Juni 2017. Untuk itu, sepanjang tahun kalender2017 IHPB sebesar negatif 0,29 persen dan secara year on year sebesar 1,18 persen.

17) IKBI (Indeks Kemudahan Berusaha Indonesia)

http://bisnis.rakyatku.com/read/38970/2017/02/17/indonesia-kini-di-peringkat-91-dalam-kemudahan-berusaha

Kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business (EODB) secara berangsur-angsur sudah menunjukan perbaikan menjadi peringkat 91 dari peringkat 106 pada tahun 2016

Jakarta, 7 Agustus 2017

Citizen Social Responsibility (CSR)

24
Nov
17

Kenegarawanan : Nasionalisme Bung Karno

BK

Zaman Soekarno asing cuma boleh memiliki saham maksimal 5%. Soekarno menasionalisasi perusahaan minyak asing jadi Pertamina. Seluruh hasil migas digunakan untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat. Pembangunan dilakukan besar2an dgn uang sendiri: Monas, jalan raya Bypas, Thamrin, Soedirman, Gatot Soebroto, Semanggi, dsb.

Pada zaman Soeharto turun. Asing bisa memiliki 49% saham. 51% saham harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh sebab itu perusahaan besar seperti IBM harus bermitra dgn USI sehingga namanya USI-IBM, dan National (Panasonic) dari Jepang bermintra dgn pengusaha Muslim: Gobel sehingga namanya National Gobel.

Sekarang asing bisa memiliki saham 100%, pekerjanya boleh asing, boleh punya tanah dan air di Indonesia. Saya tidak tahu bangsa Indonesia 100 tahun ke depan apa masih bisa kerja dan punya tanah di Indonesia ini. Apa gabung dgn bangsa Indian, Aborigin, dan Maori? Tersingkir di negaranya sendiri?

Indonesia punya segalanya. Tanahnya luasnya sekitar 2.000.000 km2. Bandingkan dgn Singapura yang cuma 720 km2. Itu pun 100 km2 nya beli pasir dari Indonesia buat reklamasi. Luas laut Indonesia 5 juta km2. Bisa menangkap ratusan juta kg ikan, udang, dsb setiap hari kalau mau. Tanahnya bisa ditanami padi, jagung, singkong, sagu, dsb. Jika mandiri dan tanah air dimiliki dan dikelola sendiri, bangsa Indonesia tidak akan mati kelaparan. Tidak perlu ngutang terus hingga rp 4.000.000.000.000.000!

Zaman dulu orang gaji cukup. Bisa beli rumah dgn tanah yang luas. Bisa punya anak hingga 17. Sekarang kan punya anak 4 saja mikir2 soal biaya. Tanahnya kurang dari 200 m2.

Dengan jumlah penduduk 263.000.000 Indonesia itu pasar terbesar nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan AS. Sehebat2nya perusahaan HP, kalau jual di Singapura paling cuma 6 juta yg beli. Itulah jumlah penduduk Singapura. Di Indonesia yang beli bisa 60.000.000. Kalau 1 HP untung rp 100.000, sudah bisa untung rp 6 trilyun. Bisa kaya.

Di Indonesia orang bisa jual sepeda motor 4 juta unit per tahun. Jika 1 motor untung rp 2 juta, total keuntungan rp 8 trilyun. Di Singapura paling banter hanya bisa menjual 1 juta unit.

Jadi Indonesia itu punya segalanya. Punya SDM, SDA, dan Pasar terbesar ke 4 di dunia. Kalau cuma mengemis2 minta investor masuk dengan modalnya, itu orang goblok namanya. Tidak sadar akan kemampuan diri sendiri. Harusnya dgn dana APBN Rp 2000 trilyun/tahun bisa disisihkan rp 200 trilyun untuk membangun BUMN2 guna mengelola tanah, air, ekonomi, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi Indonesia. Bukan justru mengemis minta investor asing datang ke sini. Tidak punya wawasan, visi, dan misi orang itu.

https://www.kaskus.co.id/thread/54a8dc6660e24bc83e8b4569/presiden-soekarno–quotlue-ada-gue-adaquotjangan-biarkan-modal-asing-memperbudak-rakya/

PRESIDEN SOEKARNO : “LUE ADA, GUE ADA”.JANGAN BIARKAN MODAL ASING MEMPERBUDAK RAKYAT

Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957 saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Sukarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia co-operasi, “Elu ada, gue ada” kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat.

Pada tahun 1957, perlombaan pengaruh kekuasaan meningkat antara Sovjet Uni dan Amerika Serikat, Sovjet Uni sudah berani masuk ke Asia pasca meninggalnya Stalin, sementara Mao sudah ambil ancang-ancang untuk menguasai seluruh wilayah perbatasan Sovjet Uni dengan RRC di utara Peking. Bung Karno sudah menebak Amerika Serikat dan Sovjet Uni pasti akan rebutan Asia Tenggara. “Dulu Jepang ngebom Pearl Harbour itu tujuannya untuk menguasai Tarakan, untuk menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politiek, tapi soal bagaimana menjadiken manusia yang didalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya” kata Bung Karno saat menerima beberapa pembantunya sesaat setelah pengunduran Hatta menjadi Wakil Presiden RI tahun 1956.

Saat itu Indonesia merobek-robek perjanjian KMB didorong oleh kelompok Murba, Bung Karno berani menuntut pada dunia Internasional untuk mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia “Kalau Belanda mau perang, kita jawab dengan perang” teriak Bung Karno saat memerintahkan Subandrio untuk melobi beberapa negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat.

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang” Ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa Indonesia, pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo sekitar tahun 1960, Bung Karno berkata “Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak, heee….joullie (kalian =bahasa belanda) tau siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang punya penduduk paling banyak…inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptaken pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptaken kemakmurannya sendiri”.

Jelas langkah Sukarno tak disukai Amerika Serikat, tapi Moskow cenderung setuju pada Sukarno, ketimbang harus perang di Asia Tenggara dengan Amerika Serikat, Moskow memutuskan bersekutu dengan Sukarno, tapi perpecahan Moskow dengan Peking bikin bingung Sukarno. Akhirnya Sukarno memutuskan maju terus tanpa Moskow, tanpa Peking untuk berhadapan dengan kolonialis barat.

Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak “Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak” urai Sukarno di depan Djuanda.

Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). “Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara”. Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata “Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia”. Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan.

Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan. Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing.

UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia” mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :”Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!” waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina. Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.

Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat, Sukarno tau apabila Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia, di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia.

Hitung-hitungan Sukarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia, di tahun itulah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia , maka obesesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal Nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai ‘Dana Revolusi Sukarno”. Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat.

Sukarno sangat perhatian dengan seluruh tambang minyak di Indonesia, di satu sudut Istana samping perpustakaannya ia memiliki maket khusus yang menggambarkan posisi perusahaan minyak Indonesia, suatu hari saat Bung Karno kedatangan Brigjen Sumitro, yang disuruh Letjen Yani untuk menggantikan Brigjen Hario Ketjik menjadi Panglima Kalimantan Timur, Sukarno sedang berada di ruang khusus itu, lalu ia keluar menemui Sumitro yang diantar Yani untuk sarapan dengan Bung Karno, saat sarapan dengan roti cane dengan madu dan beberapa obat untuk penyakit ginjal dan diabetesnya, Sukarno berkata singkat pada Sumitro : “General Sumitro saya titip rafinerij (rafineij = tambang dalam bahasa Belanda) di Kalimantan, kamu jaga baik-baik” begitu perhatiannya Sukarno pada politik minyak.

Kelabakan dengan keberhasilan Sukarno menguasai Irian Barat, Inggris memprovokasi Sukarno untuk main di Asia Tenggara dan memancing Sukarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakuisisi Kalimantan. Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakuisisi Kuwait sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan Internasional ke Baghdad. Sukarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tau malu untuk dijadikan alat kolonialisme, namun Sukarno juga terpancing karena bagaimanapun armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda perang Irian Barat menganggur. Sukarno ingin mengetest Malaysia.

Tapi sial bagi Sukarno, ia justru digebuk Jenderalnya sendiri. Sukarno akhirnya masuk perangkap Gestapu [Gerakan 30 September / PKI] 1965, ia disiksa dan kemudian sampai sakit dan meninggal di dalam suatu ruangan, Sukarno adalah seorang pemimpi, yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi asing / aseng. Dan sepeninggal Sukarno bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya.

Sukarno menciptakan landasan politik kepemilikan modal minyak, inilah yang harus diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia, kalian harus berdaulat dalam modal, bangsa yang berdaulat dalam modal adalah bangsa yang berdaulat dalam ekonomi dan kebudayaannya, ia menciptakan masyarakat yang tumbuh dengan cara yang sehat. [Penulis : Agus Nizami]




Blog Stats

  • 3,398,566 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…