Posts Tagged ‘Fishery

08
Aug
14

IpTek : Mengenali Arus Pembawa Ikan

Mengenali Arus Pembawa Ikan

Kamis, 7 Agustus 2014 | 08:00 WIB
Kompas Infografis: Mengenali Arus Pembawa Ikan
Oleh:
PENELITIAN untuk mencari daerah-daerah ”panen ikan” telah banyak dilakukan berbagai pihak. Salah satu caranya, mencari keterkaitan antara arus atau gelombang di dekat pantai dan tingkat kesuburan daerah tangkapan ikan. Dengan mengetahui keterkaitan itu, bisa diketahui pula di mana dan kapan ikan bakal berlimpah.Jika masyarakat nelayan punya informasi itu, diharapkan nelayan bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Nilai ekonomi yang dinikmati pun akan meningkat.

Fadli Syamsudin, Peneliti Utama Bidang Oseanografi BPPT, menjelaskan korelasi berbagai arus di pantai selatan Jawa beberapa waktu lalu. ”Pulau Jawa amat penting karena di sana bertemu berbagai arus mainstream. Pada pertemuan arus itu banyak terdapat zat hara sehingga banyak ikan,” ujar dia.

Di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa terdapat banyak arus dan gelombang yang melintas. Baik yang sifatnya musiman, tengah musiman, atau yang merupakan arus global. Di sana juga terdapat rezim gelombang Kelvin Samudra India (IOKW) yang memiliki karakter khusus.

”Di selatan Jawa, gelombang Kelvin merambat sepanjang pantai dari barat ke timur. Karakter gelombang ini, di belahan bumi selatan, garis pantai berada di sebelah kiri gelombang,” kata Fadli.

Arus selatan

Selain itu juga terdapat Arus Selatan Jawa (SJC) yang melintas sepanjang tahun. Arus SJC berganti-ganti dari timur ke barat atau sebaliknya sesuai angin musim. Arus SJC yang baru saja melintasi Laut Tiongkok Selatan dan Samudra India akan membawa banyak uap air sehingga banyak hujan di Indonesia.

Arus tersebut, tambah Fadli, terperangkap di pantai, di dalam Radius Rossby. Radius Rossby adalah jarak yang terkait dengan kecepatan dan panjang gelombang Rossby—gelombang yang terjadi karena pengaruh kemiringan pantai. Arus ini berada pada jarak 120 kilometer-160 kilometer.

Fadli mengatakan, ”Ukuran Radius Rossby berbeda-beda pada setiap perairan.” Di selatan Pulau Jawa, Radius Rossby jaraknya 180-200 kilometer dari pantai.

Pada saat musim barat, kata dia, tinggi paras laut lebih tinggi daripada muka air laut di daerah lepas pantai. Adapun perputaran arus global yang seperti ban berjalan mengelilingi bumi dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Atlantik, Samudra Indonesia, dan kembali ke Samudra Pasifik.

Selain itu, Indonesia juga dilalui Arus Lintas Indonesia (Arlindo atau Indonesian Throughflow/ITF) yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra India. Arus ini membawa massa air hangat dari Pasifik melalui Indonesia ke Samudra India.

Berdasarkan penelitian (Gordon, 1986), ITF berperan penting dalam sirkulasi termohalin. Massa air yang ada di kedalaman Laut Atlantik naik (upwelling) dan menjadi hangat di Pasifik, lalu berjalan kembali ke Atlantik.

Di selatan Pulau Jawa juga banyak fenomena akibat interaksi lautan-atmosfer. Fenomena musiman, antarmusim, dan fenomena dengan periode lebih panjang seperti El Nino (El Nino Southern Oscillation/ENSO) amat berdampak terhadap transportasi laut dan perikanan tangkap.
Proses fisik

Proses terjadinya arus dan gelombang demikian kompleks. Proses tersebut melibatkan dinamika atmosfer dan lautan yang amat bergantung pada faktor-faktor temperatur, interaksi laut-daratan, massa air laut, topografi dasar laut, dan angin.

Untuk melihat sebaran ikan, proses fisik menjadi sesuatu yang dominan. Ikan biasa berada di perairan yang hangat, banyak zat hara sebagai makanan mereka. Kedua hal tersebut muncul sejalan dengan beberapa fenomena oseanologi. ”Ikan amat sensitif terhadap perubahan iklim (tahunan),” ujar Fadli.

Penelitian yang dilakukan di Pasifik, mengamati terjadinya fenomena ENSO. Pada saat terjadi El Nino, kolam panas di utara Papua dari barat bergeser ke Laut Pasifik di timur. Kekosongan akibat pergeseran tersebut diisi oleh massa air dengan suhu lebih rendah, massa air dari bawah bergerak ke atas. Kedalaman massa air panas ini sekitar 300 meter.

Upwelling yang terjadi membawa lapisan termoklin—batas antara massa air hangat dan massa air dingin—naik. Pada lapisan tersebut banyak terdapat zat hara. ”Karena banyak zat hara, di sana banyak berkumpul ikan. Maka, saat terjadi El Nino banyak ikan,” kata Fadli.

Pada saat terjadi fenomena El Nino, di Samudra India terjadi Indian-Ocean Dipole (IOD) positif yang ditandai dengan berpindahnya massa air dari timur ke barat. Massa air ini membawa banyak ikan. Saat melewati selatan Jawa, ”Ada gelombang Kelvin yang membawanya dari barat ke timur,” ujar Fadli.

Gelombang Kelvin ditimbulkan angin pasat dari barat ke timur yang bertiup kuat, ”Gelombang Kelvin menyeret kolam panas yang diikuti upwelling yang membawa banyak ikan,” katanya.

Secara umum, ikan tidak menyukai suhu tinggi. Sebaliknya, ketika terjadi IOD negatif yang bersamaan dengan La Nina, ikan tidak banyak.

Penelitian tentang arus dan gelombang memang amat penting untuk perikanan tangkap, terutama bagi nelayan nontradisional. Namun, selain penelitian tentang fenomena ENSO- IOD dan pengaruhnya terhadap upwelling, beragam gelombang dan arus pembawa massa air, juga dibutuhkan penelitian lain. ”Penelitian akan perilaku ikan amat penting karena setiap jenis memiliki pola migrasi berbeda,” ujar Kunarso dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro pada sebuah diskusi.


Advertisements
09
Jun
14

Kelautan : Peta Jalan Perikanan Oleh KADIN

Kadin Serahkan Peta Jalan Perikanan Pascapilpres

Jakarta (Antara) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia bakal menyerahkan peta jalan (“road map”) sektor kelautan dan perikanan kepada sosok yang terpilih memimpin bangsa setelah Pemilu Presiden 2014.

“Kadin akan berikan `road map` perikanan kepada presiden terpilih,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Senin.

Menurut Yugi Prayanto, dalam “roap map” tersebut menekankan kepada pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang dinilai masih harus dioptimalkan agar potensinya yang demikian besar dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Saat ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan antara lain mengenai persoalan subsidi solar, pemberdayaan pelaku perikanan, kesejahteraan nelayan, iklim ivestasi perikanan, kendala infrastruktur hingga potensi perikanan.

“Semua upaya yang dilakukan sudah baik, hanya memang belum optimal karena potensi perikanan nasional itu besar,” katanya.

Ia juga mengingatkan rendahnya produktivitas perikanan Indonesia bila dibandingkan dengan Tiongkok atau Amerika Serikat.

Padahal, ujar dia, garis pantai Indonesia terluas kedua di dunia setelah Kanada dengan potensi ekonominya bisa mencapai Rp255 trilun per tahun.

Sedangkan dalam perdagangan hasil perikanan dunia pada 2012 Indonesia menempati posisi ke-7.

“Sebagai produsen, kita mungkin salah satu yang terbesar di dunia, namun sayangnya nilai ekonomis produksi perikanan kita belum begitu naik,” katanya.

Yugi menegaskan, perikanan bukan sebatas hasil penangkapan saja, tetapi ada budidaya yang mesti dikembangkan industrialisasinya.(rr)

 

01
Oct
09

Legislasi : UU Perikanan boleh karamkan dan bakar Kapal asing Ilegal

UU PERIKANAN
Kapal Asing Ilegal Boleh Dikaramkan dan Dibakar

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:15 WIB

Jakarta, Kompas – Kapal ikan asing yang masuk ke wilayah pengelolaan perikanan Indonesia secara ilegal boleh

ditenggelamkan dan dibakar. Ketentuan ini dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang disetujui Rapat Peripurna DPR di Jakarta, kemarin.

Hal itu dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pencurian ikan. Ketentuan Pasal 69 dalam UU tersebut menyebutkan,

penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran maupun penenggelaman kapal perikanan ilegal yang berbendera asing, berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Aji Sularso menjelaskan, penyidik dapat mengaramkan kapal asing ilegal jika didasarkan pada alasan yang rasional dan bukti cukup.

Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan penenggelaman kapal ikan asing ilegal antara lain, kondisi fisik kapal sudah tidak memadai dan secara ekonomis tidak efektif ditarik ke pelabuhan terdekat. Kondisi teknis kapal berpotensi merusak lingkungan jika ditambatkan di pelabuhan.

Namun, lanjut Aji, kapal ikan asing ilegal yang kondisinya masih baik akan dipertimbangkan untuk dirampas dan dimanfaatkan bagi kepentingan negara dan nelayan. Untuk itu, diperlukan proses peradilan perikanan yang cepat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengemukakan, ketentuan perubahan UU No 31/2004 mengenai penenggelaman kapal ikan asing ilegal ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah (PP), yang disusun lintas departemen dan dijadwalkan selesai sebelum akhir 2009. ”Ketentuan penenggelaman kapal asing ilegal asing dapat dilaksanakan setelah diterbitkan PP yang memberikan penjelasan lebih rinci,” ujar Freddy.

Data DKP menyebutkan, perairan yang rawan pencurian ikan, antara lain, Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan serta perairan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Arafura. Kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditaksir mencapai 1.000 kapal per hari.

Tahun 2009, waktu operasional pengawasan perairan kapal patroli 180 hari. Jumlah kapal patroli pengawas adalah 22 unit.

Freddy mengatakan, maraknya praktik penangkapan ikan ilegal hingga saat ini membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan merugikan perekonomian nasional. (LKT)

19
Sep
09

Perikanan Tangkap : Pemerintah agar Transparan soal Kluster

PERIKANAN TANGKAP
Pemerintah agar Transparan soal Kluster

KOMPAS, Sabtu, 19 September 2009 | 04:17 WIB

Jakarta, Kompas – Pelaku usaha meminta pemerintah jujur dan transparan dalam mengkaji rencana pemberlakuan kluster perikanan tangkap. Penerapan kluster perikanan tangkap dikhawatirkan berdampak buruk bagi usaha perikanan, serta merusak kelestarian sumber daya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo, di Jakarta, Jumat (18/9), mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 15 September 2009 untuk meminta penjelasan secara detail mengenai kebijakan kluster perikanan tangkap yang menuai polemik berkepanjangan.

Usaha perikanan tangkap berbasis kluster yang mengapling laut untuk dikelola oleh pengusaha dengan melibatkan nelayan kecil dinilai sulit diterapkan. Apalagi, sebanyak 90 persen nelayan di Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 30 gross ton.

”Pemberlakuan kluster hanya akan menuai keributan antara pengusaha dan nelayan kecil. Nelayan memiliki hak mengelola perikanan yang belum tentu sejalan dengan keinginan pengusaha,” ujar Herwindo.

Penolakan terhadap kluster perikanan tangkap terus mengalir dari sejumlah kalangan. Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Shidiq Moeslim menyayangkan sikap pemerintah yang seolah mengabaikan aspirasi sejumlah pemangku kepentingan untuk meninjau ulang rencana pemberlakuan kluster.

Ia mengingatkan, pemerintah sebaiknya kembali pada agenda utama pemberdayaan nelayan kecil, yakni pemberian sarana perikanan, pelabuhan, dan pengolahan hasil perikanan. Kebijakan pemberdayaan itu hingga kini belum membuahkan hasil.

Penerimaan bukan pajak

Kluster perikanan tangkap mengacu pada Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Kluster diterapkan pada zona ekonomi eksklusif Indonesia dan terpadu dengan kegiatan tangkap nelayan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan unit pengolahan ikan di pelabuhan.

Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Syamsul Maarif, kluster perikanan tangkap diperlukan sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di sektor kelautan dan perikanan. Potensi PNBP dari kluster perikanan tangkap di Laut China Selatan dan Laut Arafura ditaksir mencapai Rp 15 triliun.

Herwindo menilai, kluster di ZEE Laut China Selatan sulit dilaksanakan. Selama ini, ikan justru lebih banyak didapat pada areal WPP yang lautnya lebih dangkal. Oleh karena itu, harapan PNBP sebanyak Rp 5 triliun dari kluster di Laut China Selatan sulit diraih.

”Pemberlakuan kluster berpotensi memicu pengurasan sumber daya perikanan. Jangan mengorbankan kelestarian sumber daya demi menggenjot pendapatan,” kata Herwindo. (LKT)

15
Sep
09

Hak Pengusahaan Perairan : Problem Lebih Rumit Akan Muncul

HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN
Problem Lebih Rumit Akan Muncul

Selasa, 15 September 2009 | 03:22 WIB

Jakarta, Kompas – Peraturan pemerintah tentang hak pengusahaan perairan pesisir sebaiknya tidak diterbitkan. Aturan ini dapat menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks dalam pengelolaan perairan pesisir.

Pemerintah, menurut guru besar hukum agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Maria SW Sumardjono di Yogyakarta, Senin (14/9), sebaiknya tetap menggunakan pola perizinan untuk pemanfaatan perairan yang ada selama ini.

Sesuai dengan ketentuan hukum, terminologi pemberian hak hanya dapat diterapkan untuk obyek sumber daya tanah. Untuk pemanfaatan sumber daya alam nontanah, hanya berupa izin dengan kewenangan terbatas.

”Bukan pemberian hak. Untuk pemanfaatan sumber daya air, misalnya, berupa hak guna air, meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air,” kata Maria.

Pemerintah berencana menerapkan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) berdasarkan UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yakni dengan memberikan hak eksklusif bagi orang, kelompok masyarakat, atau pengusaha untuk memanfaatkan perairan pesisir, sumber daya pesisir, dan pulau kecil pada areal tepi laut hingga jarak 12 mil dari pantai.

Maria mengingatkan, HP3 berpotensi berbenturan dengan perizinan di bidang kehutanan, pertambangan, dan pariwisata yang memanfaatkan perairan. Benturan aturan itu akan menambah ketidakpastian hukum.

Awalnya, kata Maria, HP3 tidak tercantum dalam draf rancangan UU No 27/2007, tetapi kini muncul dalam ketentuan UU itu sewaktu disahkan. Isi UU No 27/2007 yang dinilai kontroversial antara lain Pasal 20 yang memungkinkan HP3 dialihkan dan dijadikan agunan.

Selain itu, Pasal 60 yang menyebutkan, masyarakat adat berhak mendapatkan kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau kecil akibat pemberian HP3 kepada pihak lain.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik, pasal itu menunjukkan pemerintah menyederhanakan peran perairan pesisir bagi masyarakat adat, yaitu hanya sebagai lapangan kerja.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad, penyusunan PP HP3 tetap berjalan meski sejumlah substansi ditunda pengaturannya. (LKT)

13
Sep
09

Perikanan : Mengkapling Laut Menggusur Nelayan

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT
Pemandangan sore hari di Pantai Bintan Lagoon Resort. Keindahan pantai yang menghadap langsung ke Laut China Selatan ini dikenal banyak turis mancanegara. Namun, kadang kita tak peduli atas kepemilikannya.

HAK ASASI
Mengapling Laut Menggusur Nelayan?

KOMPAS, Sabtu, 12 September 2009 | 05:01 WIB

SUDIRMAN SAAD

Hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) disayang, tetapi juga ditentang. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mendesak pemerintah agar segera melaksanakan UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bagi mereka, UU tersebut melindungi kepentingan masyarakat adat karena mengakui hak masyarakat adat atas perairan pesisir sebagai HP3 (Deklarasi Sinar Resmi, Sukabumi, 8 Agustus 2009). Sebaliknya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) justru meminta agar UU No 27/2007 dicabut karena mengapling laut dan menggusur nelayan (Kompas, 21 Agustus 2009).

Bagi AMAN, desakannya tersebut sangat masuk akal, mengingat sejak awal sudah terlibat dalam proses perumusan UU No 27/2007. Mereka mengalami pasang surut perdebatan substansi UU, bahkan memelopori agar eksistensi masyarakat adat diakui. Proses itu berlangsung sepanjang tujuh tahun sejak 2000 hingga 2007. Desakan AMAN akhirnya memang diakui dalam UU tersebut sehingga berkepentingan terhadap pelaksanaannya sesegera mungkin.

Berbeda halnya dengan KIARA. Koalisi LSM yang memiliki pengalaman dalam mengadvokasi masyarakat di sekitar hutan dan taman nasional laut ini punya catatan penggusuran rakyat akibat implementasi hak pengusahaan hutan dan taman nasional laut. Mereka khawatir ketika HP3 dipraktikkan kelak, tragedi penggusuran rakyat dari hutan adat dan wilayah penangkapan ikan nelayan akan terulang kembali di perairan pesisir.

Selain itu, ada juga pendapat tengah dari akademisi, seperti Arief Satria dari IPB, yang mengakui bahwa di satu sisi ada justifikasi teoretis yang kuat terhadap HP3, tetapi di sisi lain mengkhawatirkan pemberian HP3 kepada badan usaha. Konsekuensi rezim hak adalah pemegang hak boleh mengalihkan haknya kepada pihak lain sehingga tidak tertutup kemungkinan HP3 masyarakat adat beralih ke badan usaha. Akibatnya, terbuka peluang akumulasi penguasaan perairan pesisir pada badan usaha tertentu. Agar terhindar dari sisi buruk ini, Arief mengusulkan pengusahaan perairan pesisir oleh badan usaha dikembalikan pada rezim perizinan, bukan HP3 (Kompas, 24 Agustus 2009).

Pro-kontra tersebut merupakan sebuah pertanda baik dalam proses produksi hukum. Momentumnya pun tepat karena pemerintah, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian, Pendaftaran, dan Pencabutan HP3. Proses ini diyakini akan berpengaruh positif terhadap substansi rancangan tersebut karena baik pandangan yang mendukung maupun yang menentang memiliki visi yang sama agar produk hukum yang dihasilkan melindungi masyarakat adat dan tidak menggusur nelayan. Visi seperti ini, sebetulnya, sejalan dengan tujuan ditetapkannya UU No 27/2007, yakni meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ada dua kata kunci yang menjadi latar belakang pro-kontra HP3, yakni pengaplingan laut dan penggusuran nelayan. Kedua hal tersebut sesungguhnya tidak tecermin, baik dalam UU No 27/2007 maupun dalam RPP HP3.

Zonasi laut

HP3 dalam pengertian UU No 27/2007 adalah ”hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu”. Definisi ini memang memberikan hak eksklusif kepada pemegang HP3 untuk mengusahakan perairan pesisir sesuai peruntukannya. Namun, terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum HP3 diberikan.

Pertama, wajib ada perda rencana zonasi provinsi/kabupaten/kota yang membagi perairan pesisir sejauh 12 mil menjadi empat kawasan, yakni kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan alur pelayaran, dan kawasan strategis nasional tertentu. HP3 hanya boleh diberikan pada kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategis nasional tertentu. Sebaliknya, HP3 dilarang dalam kawasan konservasi dan alur pelayaran.

Pada tingkat kabupaten/kota, kawasan pemanfaatan umum sudah harus dirinci ke dalam subzona, seperti subzona budidaya ikan, rumput laut, mutiara, atau wisata bahari. Rincian semacam ini, selain dimaksudkan agar alokasi ruang sesuai daya dukung sumber daya, juga untuk menghindari terjadinya konflik pemanfaatan. Kelak, sesuai dengan kondisi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, HP3 akan lebih banyak diberikan di wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Kedua, sebelum dan setelah HP3 diberikan masih harus menaati persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Secara teknis, HP3 harus sesuai dengan zona, besaran, dan volume pemanfaatan sesuai hasil konsultasi publik serta mempertimbangkan hasil pengujian, terutama bagi kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara administratif, pengusul HP3 wajib menyusun dokumen perencanaan yang meyakinkan bahwa pemanfaatan sesuai dengan daya dukung sumber daya. Ketika tiba masanya HP3 diimplementasikan, pemegang HP3 wajib memberdayakan masyarakat sekitar, memberikan akses ke sempadan pantai atau muara sungai, serta merehabilitasi sumber daya yang rusak.

Jika akhirnya HP3 diberikan kepada masyarakat adat atau badan usaha, sejatinya merupakan implementasi rencana zonasi laut, bukan pengaplingan yang lebih berkonotasi monopolistik dan semata-mata berorientasi ekonomi. HP3, selain bertujuan ekonomi, juga sosial dan budaya sebagaimana tecermin dari tujuan UU No 27/2007 dan prasyarat pemberian HP3.

Pemda menginisiasi

HP3 juga dapat dipastikan tidak menggusur nelayan dari wilayah penangkapan ikannya. Demokratisasi proses produksi hukum, termasuk perda, akan memungkinkan seluruh segmen masyarakat untuk memengaruhi substansi kebijakan. Apalagi DKP, melalui Peraturan Menteri (Permen) No 16/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi dan Permen No 8/2009 tentang Peran Serta Masyarakat, telah mengatur bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana zonasi dan implementasinya sebagai sebuah keniscayaan. Tidak ada penyusunan rencana zonasi tanpa keterlibatan masyarakat.

Ketika pemda menginisiasi penyusunan rencana zonasi, langkah pertama yang harus ditempuh ialah membentuk tim yang mensyaratkan representasi masyarakat sebagai anggotanya. Selanjutnya, tim melakukan kajian ilmiah untuk mengukur kapasitas sumber daya dan menyerasikannya dengan pemanfaatan yang sedang berlangsung. Pada tahap ini, kepentingan nelayan terartikulasikan sehingga alokasi zona untuk nelayan akan terlindungi.

Perlindungan nelayan dan masyarakat adat tidak berhenti pada tahap perencanaan saja. Tatkala Perda Rencana Zonasi sudah ditetapkan, proses pemberian HP3 pun lagi-lagi memberikan perlindungan hukum kepada mereka.

Dalam RPP HP3, masyarakat adat, yang kenyataannya sebagian besar nelayan kecil, pemberian HP3 menempuh mekanisme ”pengakuan hak adat”, sedang bagi badan usaha dan perorangan melalui mekanisme ”pemberian hak”. Mekanisme yang demikian ini, selain memberikan kemudahan, juga penghargaan terhadap hak asal-usul masyarakat adat.

Kekhawatiran akan terjadinya monopoli HP3 oleh badan usaha melalui jalan peralihan hak juga sudah diantisipasi dalam RPP HP3. Bagi badan usaha dan perorangan ada pembatasan maksimum luas HP3, sedang bagi masyarakat adat disesuaikan dengan kondisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Peralihan HP3 pun sangat terkontrol karena setiap peralihan HP3 wajib mendapat persetujuan pemerintah/pemda.

Sekalian penjelasan di atas memastikan bahwa HP3 bukan pengaplingan laut dan tidak menggusur nelayan. Sebaliknya, justru memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan nelayan kecil melebihi perlindungan yang telah diberikan oleh segenap produk hukum sepanjang sejarah Indonesia.

SUDIRMAN SAAD Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan

08
Sep
09

Perikanan : Hak Pengusahaan perairan pesisir wilayah adat

PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR
Harapan atas Sebuah Pengakuan

KOMPAS, Selasa, 8 September 2009 | 04:04 WIB

BM Lukita Grahadyarini

Rapat di Bali yang membahas hak pengusahaan perairan pesisir di wilayah adat, awal September 2009, berlangsung alot. Puluhan peserta, di antaranya berpakaian adat, sambung-menyambung menyampaikan pendapat dan sanggahan.  –

Konsultasi publik yang berlangsung maraton itu mengerucut pada kesepakatan diakuinya hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) di wilayah adat.

Rencana penerapan HP3 sempat menuai pro-kontra di kalangan publik dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. HP3 yang akan mengapling laut untuk kegiatan usaha dikhawatirkan kian menggerus hak-hak masyarakat adat yang sekian lama termajinalkan.

”HP3 di wilayah adat bisa diterima jika memperkuat pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat adat yang sudah menetap turun-temurun di wilayah adat,” ujar Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Konsultasi publik yang dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan itu mengundang perwakilan masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN.

Rapat konsultasi itu merupakan rangkaian dari proses penyusunan peraturan pemerintah tentang HP3. Kebijakan HP3 dilandasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

HP3 memberikan hak bagi orang, kelompok masyarakat, atau pengusaha untuk mengusahakan sumber daya perairan pada areal tepi laut hingga jarak 12 mil dari pantai.

Perampasan hak

Pelaksanaan HP3 ditargetkan mulai efektif tahun 2011, dengan hak pengusahaan perairan selama 20 tahun, bisa diperpanjang dan dialihkan.

Dalam draf PP tentang HP3, batas luasan HP3 untuk badan usaha direncanakan maksimum 1.500 hektar, sedangkan swasta perseorangan seluas 5 hektar.

Meski kebijakan HP3 diterima, ada sejumlah catatan dan persyaratan yang diminta AMAN kepada pemerintah untuk diadopsi dalam PP tentang HP3.

Hal itu di antaranya HP3 di wilayah adat hanya boleh dikelola oleh masyarakat adat, lembaga pengelola bentukan masyarakat adat, atau lewat bentuk kemitraan dengan pengusaha.

Untuk HP3 yang dikelola oleh masyarakat adat bekerja sama dengan pengusaha, jangka waktu HP3 maksimum diperpanjang selama 10 untuk sekali masa perpanjangan.

”Pelaksanaan HP3 bukan sekadar menyangkut materi, tetapi juga upaya mempertahankan kearifan lokal yang terpelihara turun-temurun,” ujar Eliza Kissya, Ketua Kewang (Adat) Haruku di Kepulauan Lease, Maluku Tengah. Selain itu, HP3 di wilayah adat tak boleh dialihkan menjadi konsesi pengusahaan oleh swasta atau badan usaha maupun diagunkan.

Abdon menambahkan, pengakuan HP3 di wilayah adat harus dipertegas dalam bentuk sertifikat komunal atau surat keterangan dari kepala daerah. Proses penetapan HP3 selayaknya dipermudah, tidak disamakan dengan swasta/badan usaha.

Berdasarkan ketentuan, pemberian HP3 didahului oleh penyusunan rencana zonasi, pengelolaan oleh pemerintah daerah. Tahun 2010, DKP akan memfasilitasi 20 kabupaten/kota untuk penyusunan peraturan daerah tentang zonasi.

”Rumusan perda tentang zonasi harus menjamin partisipasi masyarakat adat secara penuh. Kalau tidak dipenuhi, HP3 di wilayah adat tidak bisa diterapkan,” ujar Abdon.

Di sejumlah wilayah, pengelolaan perairan oleh masyarakat adat terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, tanpa meninggalkan kelestarian lingkungan.

Wakil Ketua Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua Frida Klasin mengungkapkan, masyarakat adat sudah terlalu lama mengalami perampasan hak dan terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, momentum konsultasi publik itu diharapkan menjadi titik tolak bagi keikutsertaan masyarakat adat dalam proses-proses perumusan kebijakan selanjutnya. Pemerintah harus serius mengawasi pelaksanaan HP3 agar tidak seperti pemberian konsesi pengelolaan hutan dan tambang yang merugikan masyarakat adat.




Blog Stats

  • 3,305,542 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…