Posts Tagged ‘Democracy

23
Jul
14

PARRINDO : Demokrasi Digital Non MisMatch

LOGO PARRINDO

Politik Demokrasi Digital Non MisMatch

Selasa, 22 Juli 2014 – 14:39 WIB

Suara Pembaca:

Demokrasi Digital Non MisMatch

Ketidaksempurnaan Hasil Rekapitulasi KPU Nasional berwujud permasalahan-permasalahan tersisa seperti terindikasinya berbagai rupa tindak penyimpangan prosedural baik sengaja maupun tidak sengaja di berbagai tingkat penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan telah terjadi apa yang disebut sebagai MisMatch. Ironinya rupa2 MisMatch itulah yang jadi dasar bagi keputusan walk out atau menarik diri salah satu pasangan kontestan.

Dominasi Sosial Media Digital di awal Pemilu disamping sosok peran Sosial Politik bahkan Sosial Budaya yang sudah lebih lama eksis dikenali menunjang dunia politik Demokrasi, ternyata kini faktanya berujung kontradiksi di ronde akhir Pemilu dengan munculnya ketidaksempurnaan termaksud di atas.

Keadaan paruh peran ini seharusnya tidak terjadi bilamana ada kemauan politik yang kuat dan berkarakter jatidiri bangsa yakni Pancasila, merujuk beberapa MisMatch yang terjadi baik di Pemilu 2009 maupun PiLeg 2014 yang baru lalu. Artinya, MisMatch yang terjadi di PilPres 2014 adalah konsekwensi daripada kekurangcerdasan belajar dari fenomena MisMatch serupa di episode Pemilu-pemilu sebelumnya.

Dengan terpilihnya Presiden JokoWi yang diusianya telah cukup lama terpapar oleh peran digitalisasi dalam kelolaan pemerintah seperti eProcurement dlsb, maka sungguh sangat diharapkan penyempurnaan eVoting jadi realita bagi penyelenggaraan Pemilu yang akan datang termasuk PilKaDa guna meminimalisir MisMatch bahkan Biaya Operasional Manual Pemilu guna tujuan Penghematan APBN dan APBN.

Digitalisasi Demokrasi memang sudah mutlak dilaksanakan penuh peran tersebab ketersediaan teknologi termasuk sumber daya manusia siap adaptasi teknologi itu sendiri, apalagi kinerja digital Quick Count telah terdemontrasi terbuka termasuk program eRekapitulasi http://www.kawalpemilu.org sehingga tidak ada alasan lagi bagi adanya argumentasi pembenaran atas kejadian2 MisMatch secara sporadis tak terduga apalagi kronis diluar kontingensi yang ada.

Digitalisasi Demokrasi diyakini menjamin Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kesalahan yang minim.

Jakarta, 22 Juli 2014

Pandji R Hadinoto, Dewan Pakar PKPI

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

 

4 Juta Suara Pilpres Dimanipulasi Hacker

Rabu, 23 Juli 2014 – 01:02 WIB

Jakarta – Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan, Yunus Yosfiah, meyakini 37 hacker asal Korea dan Cina yang ditangkap polisi di Semarang,Jawa Tengah, karena melakukan penggelembungan suara golput di Pilpre 2014. “Sekitar 4 juta suara dimanipulasi,” kata Yunus, Selasa (22/7/2014).

Diungkpkan para hackers itu memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Kasus terebut sekarang dalam penanganan Bareskrim Polri. “Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu,” jelas Yunus seperti dilansir Republika.

Menurutnya, hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk menarik diri pasangan Prabowo-Hatta dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menegaskan, adanya bukti itu menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan dengan demokratis dan jurdil.

Yunus menegaskan, tidak ada perubahan struktur yang signifikan dalam Tim Koalisi Merah Putih . “Saya menggantikan Pak Mahfud. Agar tidak ada konflik of interest pada penanganan masalah di MK. Dan saya juga dibantu oleh Pak Djoko Santoso dan George Toisutta sebagai wakil saya,” tandasnya.

Yunus juga berpesan untuk proses setelah penarikan diri dari pilpres ini, pendukung dan simpatisan Prabowo-Hatta agar tetap tenang. “Kepada relawan dan pendukung jangan ada tindakan anarkis dan jaga persatuan nasional,” ujar Ketua Tim Prabowo-Hatta ini. (red)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-4-juta-suara-pilpres-dimanipulasi-hacker.html#ixzz38HemA5lE

 

Kubu Jokowi-JK Singgung Ancaman Pidana Terkait Pernyataan Prabowo

Selasa, 22 Juli 2014 – 18:19 WIB

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai Capres Prabowo Subianto tidak cukup mendapatkan informasi terkait peryataannya mengenai pemilihan presiden. Sebelumnya, Prabowo menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dan kemudian menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014.

“Saya kebetulan mendengarkan secara lengkap apa yang menjadi pidato Prabowo. Saya melihat informasi yang tidak cukup beliau dapatkan mengenai Undang – undang  berkaitan dengan pilpres,” kata Pramono di kediaman Megawati di Kebagusan, Jakarta, Sealasa (22/7/2014).

Aturan yang mengatur calon presiden masuk dalam UU Pilpres no 42 tahun 2008. Sanksi diatur di pasal 245 dan 246. “Yang pertama kan sudah ada ketentuan perundan-undangan yang mengatur mengenai pasangan calon apakah bisa menarik diri atau engga,” ujarnya.

Pramono menuturkan seorang calon yang menarik diri dalam proses penghitungan suara maka akan dikenakan denda sebesar Rp50 miliar dan kurungan maksimum 60 bulan minimum 24 bulan. “Jadi karena aturan itu ada, perlu dikaji secara lebih mendalam,” kata Wakil Ketua DPR itu.

Pramono mengharakan proses tersebut tidak mundur dan terus berjalan sehingga KPU dapat menetapkan keputusan. Bila terdapat sengketa, Pramono menyarakan mengajukan gugatan ke MK. “Saya menghimbau kebesaran hati Prabowo-Hatta dan pendukung sebab kalau ini diangkat ketegangan akan merugikan kita semua,” ujarnya.

Selain itu, Pramono berharap tim Jokowi-JK tidak memberikan respon yang berlebihan atas pernyataan Prabowo. “Karena itu kepentingan bersama. Sebab demokrasi kita kemudian mengalami gangguan akan mahal sekali,” ungkapnya.

Nusron Tuding Prabowo Kekanak-kanakan

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menuding sikap Prabowo yang menarik diri tahap Pilpres menjelang usai rekapitulasi KPU nasional, merupakan sikap kekanak-kanakan, tidak siap kalah dan menyepelekan rakyat.
“Sikap itu jauh dari negarawan sesungguhnya yang menghormati kehendak rakyat sesuai dengan sistem.  Dia bukan politisi yang baik juga bukan prajurit sejati. Hanya ingin menang dengan menghalalkan segala cara,” tuding Nusron.

Menurut Nusron, sikap Prabowo ini sungguh upaya maksimalnya untuk mendelegitimasi negara. Menganggap pilpres tidak absah, dan tidak legitimate. Dengan dalih menyalahkan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Ia pun mengatakan kalau mau menarik diri seharusnya bukan sekarang. Tapi dimulai ketika begitu banyak kampanye hitam dilakukan, dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu seharusnya Prabowo mundur. Karena menganggap Pilpres yang tidak berkeadaban.

“Tapi baru sekarang, ketika serangkaian usaha menekan dan mengkondisikan KPU dan Bawaslu gagal, bersikap mengundurkan diri. Seakan-akan KPU dan Bawaslu tidak kredibel. Sungguh disayangkan. Kenapa ketika pemilu legislatif Partai Gerindra dan pengusungnya tidak mengundurkan diri juga,” ucap Nusron. (sor)

BERITA LAINNYA
27
Jun
14

PARRINDO : KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

Jumat, 27 Juni 2014 – 08:26 WIB

Pandji R Hadinoto

Suara Pembaca:

KITA Bina Demokrasi Nasionalisme Pancasila

KITA dapat dimaknai sebagai Kerja & Kinerja, Inovasi & Integritas, Tulus & Taat Azas yang diyakini adalah karakter dasar anak bangsa guna mengusung keberlangsungan daripada Demokrasi Nasionalisme Pancasila (DNP).

Bina DNP utamanya diarahkan bagi penuhi kebutuhan Pangan, Sandang, Papan (PSP) rakyat secara berkeadilan sosial (Sila ke-5 Pancasila) seiring dengan Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian bertujuan Kesejahteraan Sosial sesuai amanat Bab XIV Konstitusi 2002 (Risalah Paripurna MPRRI) jo Konstitusi 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia No 75, 1959) jo Konstitusi 1945 (Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No 7, 15 Febroeari 1946).

Kesemuanya itu diatas akan dapat dilakoni para petinggi negara dan para penggiat masyarakat dalam suasana batin Trilogi Negarawan 17845 (17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998).

PARRINDO sebagai barisan relawan advokasi publik berdimensi ipoleksosbudhankamrata berniat turut budayakan Trilogi Negarawan 17845 secara merata dan komprehensif.

Jakarta, 27 Juni 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila

PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia

BERITA LAINNYA

LOGO PARRINDO

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://www.edisinews.com/berita-kita-bina-demokrasi-nasionalisme-pancasila.html#ixzz35qQPRB7b

21
Mar
14

Politik : Demokrasi lawan Demokrasi

Demokrasi Lawan Demokrasi

19 March 2014 Henri Loedji Eropa 

Share0

dok / AFP Photo

SAMBUT INTEGRASI KRIMEA – Aktivis pro Kremlin berpawai di Lapangan Merah, Moskwa, Rusia, Selasa (18/3). Mereka menyambut kembalinya Krimea ke dalam rangkulan Federasi Rusia setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani traktat integrasi.

Reaksi Barat terhadap referendum Krimea menunjukkan standar ganda mereka terhadap demokrasi.

Pertikaian terjadi di sebuah negeri di belahan utara Bumi. Sebagian rakyatnya berunjuk rasa, melawan petugas keamanan, dan menguasai gedung pemerintah.

Gerakan itu akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengusir presiden ke luar negeri. Mereka, yang menyebut dirinya demokratis dan pembebas, kemudian membentuk pemerintahan sendiri tanpa pemilihan umum.

Di bagian lain negeri, terjadi gelombang perlawanan menentang pemerintah baru. Merasa tidak nyaman dengan “kudeta demokratis” di ibu kota, mereka pilih memisahkan diri. Pemisahan tidak dilakukan lewat perlawanan bersenjata, melainkan melalui pemungutan suara.

Itulah yang terjadi di Ukraina. Mayoritas warga Krimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia lewat referendum yang diselenggarakan, Minggu (16/3). Demokrasi langsung itu berjalan damai tanpa ada tekanan dari pihak luar, bertolak belakang dengan tuduhan Barat.

Amerika Serikat dan Uni Eropa mencurigai kehadiran militer Rusia di republik otonom yang terletak di semenanjung Laut Hitam itu memengaruhi warga. Barat juga curiga hasil referendum telah diatur di Moskwa untuk kepentingan Rusia.

Faktanya, warga Krimea ramai-ramai mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Mereka antusias berpartisipasi dalam pesta demokrasi langsung itu. Partisipan dihadapkan dengan pilihan bergabung dengan Rusia atau sekadar otonomi lebih luas dari Ukraina.

Lebih dari 80 persen pemilik suara memberikan pilihannya. Dari jumlah itu, lebih dari 95 persen menyatakan setuju bergabung dengan Rusia.

Hasil itu tidak terlalu mengejutkan. Kedekatan etnis dengan Rusia membuat warga Krimea tidak perlu berpikir lama di bilik suara untuk menyatakan setuju. Hampir 60 persen penduduknya berkebangsaan Rusia. Sekitar 24 persen berkebangsaan Ukraina dan 12 persen adalah etnis Tatar.

Malam harinya, tidak lama setelah hasil penghitungan suara diumumkan, warga Krimea masih berpesta. Lapangan Lenin di Simferopol berubah menjadi seperti pasar malam. Warga yang berkumpul meneriakkan slogan pro penggabungan serta mengibarkan bendera Krimea dan Rusia. Suasana semakin meriah dengan pertunjukan musik di salah satu sudut alun-alun.

Keadaan di Krimea kontras dengan “gerakan demokratis” dukungan Barat di Kiev. Peralihan kekuasaan di ibu kota Ukraina itu terjadi lewat bentrokan berdarah. Massa pro integrasi Uni Eropa menggelar demonstrasi besar-besaran sejak penghujung tahun lalu. Begitu berkuasa, mereka langsung mengganti pemerintah tanpa pemilihan umum.

Warga Krimea sudah menentukan pilihannya. Namun, transisi naungan dari Ukraina ke Rusia tidak sesederhana yang dibayangkan. Selama ini, Krimea mendapatkan tenaga listrik, air bersih, dan beberapa layanan dasar lain dari Ukraina. Melepaskan diri dari pemerintah pusat sama dengan memutuskan pasokan.

Warga Krimea juga harus menunggu lampu hijau dari Moskwa. Parlemen Rusia perlu bersidang dulu sebelum memberikan persetujuan wilayah asing bergabung dengan negara itu.

Selama periode peralihan antara meninggalkan Ukraina dan menyatu kembali dengan bekas pemimpin Uni Soviet, secara de facto pemerintahan Krimea akan berjalan independen. Pemimpin Krimea berharap bisa bertahan secara ekonomi dengan uluran tangan Beruang Merah.

Standar Ganda

Bukan kali ini saja Barat menerapkan standar ganda soal demokrasi. Indonesia pernah merasakan akibatnya pada 30 Agustus 1999. Keadaan waktu itu berkebalikan dengan kondisi Ukraina saat ini. Indonesia terpaksa melepas Timor Timur lewat referendum di bawah tekanan PBB, Portugal, dan Australia.

Presiden Indonesia kala itu, BJ Habibie, menawarkan pilihan otonomi khusus atau kemerdekaan buat rakyat Timor Timur. Pengalaman buruk semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) membuat rakyat Timor Timur tidak sulit memilih. Sebagian besar partisipan langsung memilih kemerdekaan.

Di Mesir, AS dan sekutunya juga punya terjemahan berbeda untuk kata demokrasi. Gerakan rakyat Mesir, yang terinspirasi Arab Spring, berhasil menggulingkan Husni Mubarak dari kursi kepresidenan. Jenderal angkatan udara itu dipaksa rakyatnya mundur dan menyelenggarakan pemilihan umum terbuka pertama.

Pesta demokrasi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Ikhwanul Muslimin yang sudah puluhan tahun bergerak di bawah tanah. Persaudaraan Muslim itu menang pemilu dan menaikkan Muhammad Mursi ke puncak pimpinan pada 30 Juni 2012.

Malang buat Ikhwanul, kemenangan tersebut justru menjadi pintu gerbang menuju kehancurannya. Kegagalan Mursi mengatasi keamanan dalam negeri dan membenahi perekonomian mendorong rakyat kembali bergerak. Presiden yang terpilih lewat pemilu itu pun tumbang setelah baru setahun memimpin.

Barat tidak terang-terangan merestui pemberontakan rakyat yang didukung militer itu. Tapi, AS jelas punya kepentingan untuk memastikan Mesir tidak diperintah kelompok Islamis. Sebagai pemilik Terusan Suez dan negara tetangga terdekat Israel, Mesir punya nilai strategis buat AS. Di zaman Mubarak, Mesir menerima bantuan militer dalam jumlah besar guna menjamin keamanan Israel.

Demokrasi semestinya punya nilai universal. Kenyataannya, kata itu bisa diartikan seenaknya, tergantung pada kepentingan penguasa yang mengatasnamakan rakyat. Pada akhirnya, rakyat tidak bisa benar-benar berdaulat sesuai tujuan demokrasi.

Sumber : Sinar Harapan

29
Jan
14

Politik : Kejahatan Terbesar Demokrasi Indonesia

Sunny

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Hari Ini pada 7:15 AM

 

res : Sebenarnya Parpol tidak gagal menciptakan kader percaya diri, karena para kader percaya akan menjadi kaya raya. Lihat saja dari segi pendapatan kader yang menjadi anggota DPR  dibandingkan dengan pendapatan  mereka yang disebut rakyat.

Kejahatan Terbesar Demokrasi Indonesia

MG-8 | Kamis, 26 Desember 2013 – 18:30 WIB

: 285

(dok/antara)
Poster kampanye Pemilu tentang politik uang dipasang di sekitar kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (13/12). Kasus politik uang dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah dinilai sejumlah pihak akan kembali mewarnai pelaksanaan Pemilu 9 April 2014.
Politik uang tumbuh dan berkembang karena parpol gagal menghasilkan kader yang percaya diri.

Pemilihan umum (pemilu) dan politik uang melekat dalam praktik demokrasi di Indonesia saat ini. Semua partai politik (parpol) menjalankan politik uang untuk meraih suara dalam pemilu, apakah pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden-wakil presiden (pilpres).

Politik uang dijalankan dengan beragam cara, baik dengan memberi uang secara langsung, paket, maupun berupa janji atau iming-iming. Eksploitasi kemiskinan masyarakat dilakukan secara masif oleh politikus. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapat uang yang cukup dari kerja keras, dimanfaatkan dengan memberi uang secara instan.

Tentu praktik ini dapat mengancam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemurnian demokrasi, yakni pemberian suara ternodai. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan hati nuraninya, tetapi berdasarkan pada apa yang mereka terima sesaat sebelum pemilihan dilakukan.

Politik uang merupakan tindak kejahatan, tindak pidana korupsi. Pemberi uang, yakni calon kepala daerah, calon anggota legislatif, atau calon presiden-wakil presiden, entah langsung ataupun melalui tim sukses masing-masing, berusaha memengaruhi pemilih untuk mencapai tujuannya.

Pemberi dan penerima sama-sama melakukan pelanggaran. Jadi, kedua belah pihak dapat dikenakan sanksi tindak pidana korupsi sesuai UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Sayangnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak temukan istilah politik uang sehingga kejahatan seperti ini masih sulit dijerat secara hukum.

Makin Permisif

Praktik politik uang yang makin marak membuat warga permisif, memandang politik uang bukan pelanggaran. Malah ada kesan, politik uang merupakan sesuatu yang wajar dilakukan semua yang ingin mendapat kekuasaan. Survei Indikator Politik Indonesia beberapa waktu lalu menunjukkan, sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal wajar.

Hanya sekitar 57,9 persen responden mengaku tidak bisa menerima politik uang dan 0,5 persen tidak menjawab. Meski masih lebih dari separuh responden memandang politik uang tidak bisa dibenarkan, tingginya responden yang permisif terhadap politik uang adalah pratanda bahaya yang cukup serius.

“Cukup besar yang menganggap politik uang adalah hal yang wajar. Ini lampu kuning bagi demokrasi kita, kok bisa sebesar ini,” kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

Hasil survei tersebut juga menemukan, faktor utama yang membuat masyarakat permisif dengan politik uang adalah tingkat pendidikan dan pendapatan. Semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang, tingkat toleransinya terhadap politik uang semakin tinggi. Jika pemilih memiliki preferensi atas partai politik, biasanya tingkat toleransi atas politik uang lebih rendah.

Politikus yang ada saat ini memiliki kecenderungan untuk menipu sangat tinggi. Saat pencalonan semua mengklaim diri antikorupsi. Demikian juga partai mengikrarkan diri partai bersih dan bebas korupsi.

Namun, saat menjabat, mereka lupa dengan apa yang pernah katakan. Terlalu banyak contoh untuk membuktikan hal tersebut. Hal ini menjadi kemarahan tersendiri bagi masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan politikus makin rendah.

Masyarakat tidak ikhlas memilih dengan hati nurani, tetapi memilih dengan terlebih dahulu harus dibayar dengan sejumlah uang oleh politikus. Masyarakat tahu bahwa yang dipilih adalah calon koruptor berikutnya, janji bebas korupsi yang disampaikan politikus makin sulit dipercaya.

Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, temuan survei tersebut merupakan gejala yang menarik dan harus menjadi perhatian besar parpol sebagai salah satu pilar dalam negara demokrasi. “Ini menjadi warning terhadap proses demokrasi. Jadi saya pikir ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hal ini, kalau bisa dikatakan sebagai ancaman terhadap demokrasi kita,” kata Didi.

Kejahatan Terbesar

Penggunaan politik uang merupakan kejahatan terbesar dalam demokrasi Indonesia. Politik uang merupakan akar segala kasus korupsi, suap, manipulasi, kolusi, dan nepotisme. Semua kekuasaan dan jabatan diraih karena dibeli dengan uang.

Karena itu, agar praktik politik uang dalam pemilu tidak tumbuh dan berkembang, pihak-pihak terkait, dalam hal ini penyelenggara pemilu (KPU/D, Bawaslu), pemerintah, parpol, LSM, mahasiswa, dan tokoh masyarakat harus mewaspadai praktik-praktik tersebut.

Pelaksanaan pemilu harus dikawal secara ketat dalam semua prosesnya secara terbuka. Masyarakat diberi pendidikan dan pemahaman politik yang intens oleh seluruh pemerintah dalam berbagai level. Dengan demikian, pemilih akan cenderung menjadi pemilih yang rasional. Tidak terjebak eksploitasi kemiskinan dan kebodohan yang dilakukan politikus.

Parpol, harus diakui adalah perusak utama jalannya demokrasi di Indonesia. Parpol belum mampu mendidik kadernya untuk mengejar kekuasaan dengan cara-cara yang tepat dan benar.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo mengatakan, yang salah bukan partai, melainkan individu di parpol yang hanya ingin mengejar kekuasaan, bukan menjalankan tugas menyejahterakan masyarakat. Tjahjo mengakui kalau politik uang saat ini sudah merajalela dilakukan kader-kader parpol, calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan calon kepala daerah.

Semua itu butuh waktu untuk memberantasnya. Cara yang harus dilakukan pada jangka panjang tentu pendidikan politik bagi masyarakat agar tidak permisif terhadap politik uang.

Sebaliknya, masyarakat harus tahu kalau politik uang adalah kejahatan terbesar dalam demokrasi. Sementara pada jangka pendek, aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap semua pelaku politik uang

15
Sep
12

Demokrasi : Strategi Berebut DKI-1

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/12/jakarta-452.png?w=637&h=609&h=609

http://www.gatra.com/nasional/1-nasional/17628-adu-strategi-berebut-dki-1Adu

Strategi Berebut DKI-1

Thursday, 13 September 2012 00:14
0 KomentarFoke-Nara mengerahkan segala daya-upaya menghadapi pilkada Jakarta putaran kedua. Foke menonjolkan program pro-rakyat, menambah koalisi parpol, dan mengubah strategi. Jokowi-Ahok mengandalkan apa yang mereka istilahkan sebagai koalisi rakyat. Lembaga survei dan pengamat politik tak berani memprediksi pemenangnya. Mengapa? —
Spanduk itu terkesan sebagai duet Foke-Nara banget. Lihatlah, di situ terpampang foto Fauzi ”Foke” Bowo, berdampingan dengan foto Nachrowi ”Nara” Ramli.
Sederet tulisan mencolok melengkapi spanduk yang ditujukan kepada warga Jakarta tersebut. Bunyinya: ”Lebaran di Kampung Betawi Bersatu untuk Jakarta”.

Siapa pun tahu, Foke-Nara merupakan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang akan bertarung pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua, 20 September mendatang. Memang pada spanduk itu Fauzi Bowo disebutkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Nachrowi Ramli selaku Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Tak ada kalimat yang menyebut mereka sebagai pasangan calon gubernur-wakil gubernur.

Toh, bagi Tim Advokasi Jakarta Baru –satu kesatuan dengan tim advokasi dan hukum pasangan calon gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama– spanduk itu patut diduga melanggar hukum. ”Diduga kuat kampanye di luar jadwal,” kata Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru, Habiburokhman, ketika melaporkan temuannya itu kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, Rabu pekan lalu.

Tim ini melampirkan laporannya dengan lima bukti foto spanduk itu. Menurut Habiburokhman, pihaknya baru menemukan spanduk-spanduk tersebut pada Rabu itu, antara lain terbentang di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Timur. Dari penelusuran tim diketahui, spanduk itu terpasang sejak Senin 3 September lalu.

Terlepas apakah terbukti melanggar hukum atau tidak, pemasangan spanduk-spanduk itu jelas menunjukkan bahwa kubu Foke-Nara sangat gencar melakukan upaya pencitraan menyongsong pilkada DKI putaran kedua. Spanduk paling banyak tentu saja menonjolkan sosok Foke sendirian selaku gubernur. Isinya menampilkan program-program pro-rakyat yang digulirkannya, seperti pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis sampai SMA.

Spanduk-spanduk promosi itu terpampang di sejumlah tempat. Spanduk berbau pendidikan mejeng di sekolah-sekolah, misalnya di SMK Negeri 50, Jatinegara, Jakarta Timur. Sekolah kejuruan ini memajang dua spanduk berukuran besar, sekitar 3 x 1 meter. Satu spanduk berbunyi: ”Terima Kasih Bapak Gubernur. Kami Komunitas SMK Jakarta Siap Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.” Spanduk satu lagi memuat ucapan terima kasih, lengkap dengan foto Foke berpakaian dinas sembari tersenyum sumringah.

Kebetulan atau tidak, sejumlah kebijakan pro-rakyat itu direalisasikan Pemprov DKI pada 1 Juli lalu atau hanya berselang 10 hari menjelang pilkada putaran pertama. Sementara itu, untuk program pelayanan gratis yang sudah lama diterapkan, misalnya pembuatan KTP dan surat keterangan lainnya, Pemprov DKI menjamin gratis 100% alias tak ada pungli. Di loket-loket pelayanan terpampang tulisan ”Gratis” dengan ukuran besar. Petugasnya pun mendadak telaten dan ramah serta ”anti-pungli”.

Tak berlebihan jika sejak awal timbul kesan kuat bahwa pasangan Foke-Nara bertekad memenangkan pilkada dengan banyak memanfaatkan kewenangannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai incumbent, Foke memang diuntungkan karena memungkinkannya menggenjot berbagai kebijakan pro-rakyat guna menarik simpati warga, tanpa perlu takut dituding berkampanye memanfaatkan fasilitas negara.

Sialnya, itu semua ternyata belum cukup untuk mendulang suara seperti yang diharapkan pasangan Foke-Nara. Yakni sekurang-kurangnya 51%, sehingga dapat memenangkan pilkada dalam satu putaran sesuai dengan kampanye yang digembar-gemborkan. Dukungan sejumlah partai politik (parpol), seperti Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa, serta sejumlah parpol non-parlemen, juga nggak ngaruh banyak.

Hasil pemilu menempatkan Foke-Nara di posisi kedua (34,05%), di bawah pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (42,60%) yang berhasil mencitrakan diri sebagai sosok sederhana dan dekat dengan masyarakat Jakarta. Walhasil, pilkada DKI Jakarta 2012 terpaksa berlanjut ke putaran kedua. Kenyataan yang mengejutkan, sekaligus menjungkirbalikkan hasil survei sejumlah lembaga survei yang menjagokan Foke-Nara, ini mau tak mau membuat Foke-Nara dan tim pendukungnya ketar-ketir serta ekstra keras melakukan konsolidasi.

Gaya kampanye Foke-Nara yang jarang menyentuh langsung masyarakat pemilih, khususnya kalangan bawah, terkesan segera berubah. Jauh sebelum putaran kedua berlangsung, Foke mulai terlihat getol mengunjungi dan berdialog dengan masyarakat pingiran Jakarta. Momen bulan Ramadan silam banyak dimanfaatkan Foke untuk lebih berdekat-dekat dengan masyarakat. Foke juga terlihat berusaha merapat ke komunitas Tionghoa dan masyarakat Katolik. Senyumnya pun makin kerap tersungging di balik kumisnya yang tebal.

Foke agaknya menyadari bahwa kebijakan pro-rakyat yang digulirkannya belum begitu bergaung lantaran relatif masih baru dan belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itulah, pihaknya menggenjot sosialisasi dengan memperbanyak spanduk, plus pemberitaan di media massa. Pada 1 September lalu, Foke juga meluncurkan fasilitas akses internet gratis, dengan memasang titik-titik Wi-Fi di sejumlah koridor busway.

Dukungan politik diperluas pula, dengan merangkul semua parpol pendukung para calon gubernur yang tereliminasi pada putaran pertama, tanpa menyisakannya buat pasangan lawan. Partai yang dirangkul belakangan itu adalah Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan parpol non-parlemen. Sangat kentara, Foke-Nara mengerahkan segenap daya dan potensi yang ada guna memenangkan pertarungan.

Foke agaknya ingin mengulang suksesnya pada pilkada DKI 2007. Ketika itu, Foke berpasangan dengan Prijanto dan didukung banyak parpol, mengungguli pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar yang hanya didukung PKS.

***

Kubu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang populer dengan sebutan Jokowi-Ahok juga giat memantapkan strategi menyongsong pilkada DKI putaran kedua yang sudah di depan mata. Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah, ini bahkan merasa perlu bolak-balik Solo-Jakarta guna mengadakan pertemuan-dengan relawan, pimpinan parpol pendukung, serta menghadiri undangan berbagai pihak. Semua itu dalam rangka mengonsolidasikan kekuatan.

Maklumlah, pasangan yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra ini banyak diterpa isu negatif. Mulai selebaran gelap berbau SARA dan spanduk liar yang mendiskreditkan mereka sampai upaya hukum resmi yang tujuannya menggoyang pasangan ini. Upaya hukum itu, antara lain, berupa laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh kelompok yang menamakan diri Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia.

Tim ini menuding Jokowi melakukan pembiaran terhadap dugaan korupsi Bantuan Pendidikan Masyarakat Surakarta (BPMKS) tahun 2010. Kelompok lain dengan nama Tim Pembela Masyarakat Surakarta (TPMS) menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat –dua warga Solo bernama Paidi dan Ari Setiawan– menilai Jokowi ingkar janji terhadap warga Solo lantaran ikut bertarung pada pilkada DKI sebelum menuntaskan amanah memimpin Solo.

”Kalau Jokowi mencintai Solo, kenapa meninggalkan Solo? Ini yang membuat warga merasa diingkari,” kata Sri Hadi Fahrudin, kuasa hukum penggugat, kepada wartawan GATRA Arif Koes Hernawan. Penggugat pun menuntut Jokowi membayar ganti rugi materiil Rp 143,9 milyar dan imateriil Rp 200 milyar. Ganti rugi materiil dihitung atas dasar biaya PPB dan pajak kendaraan yang telah dibayar warga selama dua tahun –bertepatan dengan sisa masa jabatan Jokowi.

Menurut Boy Sadikin, ketua tim kampanye Jokowi-Ahok, tuduhan korupsi dan ingkar janji itu tak mendasar sama sekali sehingga tak memusingkan mereka. Jokowi bahkan menanggapinya dengan santai. ”Saya itu ikut pilkada tiga kali. Dianiaya, dilapori, itu sudah biasa. Soal yang bener-nya kayak apa, ya, tanya yang laporin, dia itu dibayar siapa,” kata Jokowi kepada GATRA. Jokowi menginstruksikan agar timnya dan para relawan tidak terprovokasi, termasuk oleh aksi teror di Solo yang sempat dikait-kaitkan dengan pilkada DKI.

Terkait dengan strategi pemenangan, menurut Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, masih tetap seputar mempertahankan kantong-kantong suara Jokowi-Ahok, dan berupaya meraup dukungan seluasnya. Ketua DPD Gerindra Jakarta, M. Taufik, menambahkan bahwa partai pendukung juga menggarap tempat-tempat Jokowi-Ahok kalah pada putaran pertama, daerah yang angka golputnya tinggi, serta daerah yang dimenangkan pasangan di luar Foke-Nara. ”Mereka ini potensial milih Jokowi-Ahok,” kata Taufik kepada wartawan GATRA Cavin R. Manuputty.

Meski tak memperoleh tambahan dukungan parpol, kubu Jokowi-Ahok tetap pede karena lebih mengandalkan apa yang mereka sebut ”koalisi rakyat”. Menurut M. Taufik, mengacu pada hasil pilkada putaran pertama, perolehan suara partai terbukti tidak berbanding lurus dengan suara masyarakat. Contohnya, Jokowi-Ahok yang didukung PDI Perjuangan dan Gerindra (pada Pemilu 2009 memperoleh total suara 18%) nyatanya meraup 42,60% suara. Berangkat dari kenyataan ini, meski Foke-Nara didukung tujuh parpol parlemen, M. Taufik yakin, perolehan suara Foke-Nara kelak belum tentu signifikan.

Keyakinan kubu Jokowi-Ahok ini mungkin tak berlebihan. Apalagi, internal sejumlah parpol pendukung Foke-Nara terkesan tak kompak. Kebijakan DPD Golkar Jakarta yang mendukung Foke-Nara, misalnya, tak mendapat restu DPP Golkar. Secara kasatmata, dukungan yang diberikan Golkar tak begitu tampak. Ketua DPD Golkar Jakarta, Priya Ramadhani, dikabarkan kurang sreg dengan Foke-Nara. Tapi Priya membantah. ”Kami tetap komit dan solid mendukung (Foke-Nara),” katanya kepada wartawan GATRA Anthony Djafar.

Begitu pula di internal PKS. Survei di internal partai ini menyebutkan, dukungan para kader lebih mengarah ke Jokowi, yakni sebanyak 30%, sedangkan dukungan ke Foke hanya 25%. Adapun sisanya menunggu keputusan pimpinan partai. Namun suara resmi yang keluar, kader PKS kompak mendukung Foke. Nantinya tim Foke dan tim PKS bekerja sendiri-sendiri. ”Pemetaan dan pembagian (tugas) dilakukan di awal. Selebihnya, kami minta kebebasan,” kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, kepada Rach Alida Bahaweres dari GATRA.

Di antara parpol yang belakangan mendukung Foke-Nara, agaknya hanya PPP yang terkesan cukup solid. Setidaknya, tak ada bisik-bisik yang menyebutkan bahwa dukungan partai ini terpecah. Wakil Sekjen PPP, Ridho Kamaluddin, menegaskan bahwa pihaknya sudah menyusun strategi untuk mengunduh suara, seperti mengerahkan pengurus partai untuk turun ke masyarakat. Ridho optimistis, partainya mampu mendongkrak perolehan suara Foke. Apalagi, katanya pula, sejak putaran pertama, banyak orang PPP yang menjadi relawan Foke-Nara.

***

Siapakah yang bakal merebut kursi DKI-1? Masih sulit memprediksinya, mengingat putaran kedua ini sama sekali tidak diwarnai survei elektabilitas pasangan calon. Meski begitu, Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia, Arman Salam, memperkirakan bahwa Foke-Nara lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi-Ahok. Alasannya, ”Incumbent biasanya memanfaatkan posisinya melalui birokrasi. Misalnya dengan merealisasikan program-program pro-rakyat,” kata Arman.

Soal dukungan parpol, menurut Arman, tak terlalu berpengaruh pada perolehan suara calon yang diusung, kecuali mesin politik partai itu mampu menggalang dukungan. Hal ini diamini Burhanudin Muhtadi, Direktur Komunikasi Lembaga Survei Indonesia. Pengamat politik ini membagi dua teori, paralel dan split. Teori paralel, jika dukungan partai berbanding lurus dengan dukungan massa di bawahnya. Sedangkan teori split, terjadi ketidaksesuaian antara dukungan partai dan massa di bawahnya.

Sejauh ini, dalam pengamatan Burhanuddin, PDI Perjuangan dan Gerindra masuk dalam teori pararel. Kendati begitu, ia tak mau menyampaikan prediksi siapa yang unggul dalam putaran kedua nanti. ”Saya tidak bisa menyampaikan (prediksi) jika tidak didukung data,” katanya kepada Ade Faizal Alami dari GATRA.

Senada dengan Burhanuddin, M. Qodari juga enggan menyinggung prediksi menyangkut siapa yang bakal memenangkan pilkada DKI, dengan alasan tidak punya data. Yang jelas, kata Qodari, pada pilkada ini Foke sebagai incumbent memiliki beban berat. Dua masalah besar yang menghantui Jakarta selama ini, yakni banjir dan kemacetan, belum bisa ditanggulanginya.

Menurut Qodari, terhadap incumbent, masyarakarat cenderung melihat ke belakang, melihat realitas, bukan janji. Ia yakin, masyarakat Jakarta pasti masih ingat betul tagline yang diangkat Foke pada pilkada DKI 2007, yakni ”Serahkan Pada Ahlinya”. Nyatanya, banjir dan kemacetan masih menjadi masalah besar. ”Kalau masalah-masalah itu sudah diselesaikan, saya kira tagline-nya saat ini adalah ‘Saya Memang Ahlinya’,” ucap Qodari, agak berseloroh.

Lalu, siapa yang bakal menjadi pemenang pilkada yang hiruk-pikuk itu? Yang pasti, siapa pun pemenangnya, masalah banjir dan kemacetan diperkirakan masih akan tetap menghantui Jakarta. Nasib…!

(Taufik Alwie, Sandika Prihatnala, Bernadetta Febriana, dan Andya Dhyaksa)Laporan Utama Majalah GATRA edisi 18/45, terbit Kamis 13 September 2012

Foke Sindir Jokowi Tidak Amanah

TEMPO.COTEMPO.CO –

TEMPO.CO, Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta inkamben, Fauzi Bowo menyindir rivalnya, Joko Widodo dalam pemilihan putaran kedua. “Ini kumis amanah, tidak bakal kabur dari Jakarta,” kata Fauzi Bowo saat berkampanye di Jalan Delima Ujung RW 6, Kelurahan Jatipulo, Jakarta Barat, Sabtu 15 September 2012.

Fauzi menyebut, meskipun ditawari jabatan kursi wakil presiden, dia dan pasangannya Nachrowi Ramli tidak akan meninggalkan masa jabatan. Dia beralasan Jakarta sebagai tanah kelahiran dirinya. “Saya bakal bekerja keras untuk Jakarta,” kata dia.

Sindiran Fauzi Bowo ini tentu ditujukan kepada Joko Widodo yang meninggalkan masa jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, jangan sampai amanah belum dituntaskan tetapi sudah pindah ke tempat lain. “Itu namanya tidak amanah kepada janji,” kata dia.

Dalam debat kandidat calon Gubernur DKI Jakarta di Hotel Gren Melia, Jumat malam, Foke juga sempat menyentil Joko Widodo dalam paparan penutupnya. “Kami akan bertanggung jawab sampai akhir masa jabatan, itu pasti,” kata Foke.

WAYAN AGUS P

Berita terpopuler lainnya:

Jokowi Kunjungi Basis Pendukung Foke

Jika Menang, Jokowi Akan Ubah Wajah Jakarta

Spanduk ”Jangan Pilih Gua Lagi..!” Bertahan 13 Jam 

Masalah Kemanan DKI, Pro-Foke Tersulut Joko Widodo

Ganti Baju Kotak, Tentara Dilarang Masuk Ruang

Jokowi Berencana Bangun Usaha Rumah Tangga

Jokowi Batal Jumatan Bersama Foke

Joko Widodo-Ahok Tawarkan Kampung Susun

Berita Lainnya

  • Sabtu, 15/09/2012 13:22 WIB

    Survei SMRC: Jokowi Kalah Ganteng dari Foke, Tapi Lebih Ramah

    Elvan Dany Sutrisno – detikNews
    Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

    Jakarta Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengadakan survei menyambut putaran dua Pilgub DKI Jakarta. Calon gubernur Fauzi Bowo (Foke) mayoritas masyarakat lebih ganteng ketimbang rivalnya, Joko Widodo (Jokowi).

    “Fauzi Bowo cenderung unggul citra berwibawa, enak dipandang, dan tidak cacat moral. Sedangkan Jokowi unggul dalam citra bisa dipercaya dan bersih dari korupsi, menyenangkan, ramah, hangat, dan perhatian kepada rakyat,” demikian temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipublikasikan melalui situs resminya saifulmujani.com, Sabtu (15/9/2012).

    Survei ini juga menyimpulkan Warga DKI hampir semuanya sudah mengenal Foke (95 persen) di atas Jokowi yang baru dikenal (83 persen). Namun demikian kualitas popularitas Jokowi sedikit lebih di atas Foke, yang suka pada Jokowi (diantara yang tahu) sekitar 71 persen dan yang suka pada Foke (67 persen).

    Survei ini diadakan dalam kurun waktu 7-11 September 2012. Sampel awal yang digunakan 1.000 responden yang dipilih secara acak dari data pemilih tetap Pilgub DKI. Dari target 1.000 responden, sebanyak 501 orang berhasil diwawancarai, sisanya 499 orang tidak bisa diwawancarai

    karena berbagai alasan.

    Berdasarkan survei ini, 67 persen responden menilai Foke terlihat ganteng dan enak dipandang. Sementara Jokowi hanya digandrungi (51) persen responden, disusul Nachrowi Ramli (Nara) dengan 62 persen dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan 65 persen. Sebanyak 74 persen responden memandang Foke berwibawa, sementara 68 persen responden memandang Jokowi berwibawa. Nara dinilai berwibawa oleh 71 persen responden disusul Ahok dengan 63 persen responden.

    Foke dinilai mampu memimpin oleh 57 persen responden, Jokowi sedikit di atas dengan 58 persen responden. Sementara Nara yang dipuji 51 persen responden bersaing tipis dengan Ahok yang didukung 50 persen responden seoal kewibawaannya. Jokowi dianggap 57 persen responden lebih bersih dari korupsi dari Foke (46 persen). Sementara Nara dan Ahok sama-sama dinilai bersih dari korupsi oleh 43 persen responden.

    Sebanyak 80 persen responden menilai Foke pintar dan berwawasan luas, sementara Jokowi dinilai oleh 79 persen responden berwawasan luas. Sementara Nara didukung 61 persen responden disusul Ahok yang dianggap pintar oleh 73 persen responden.Jokowi dianggap sebagai cagub yang menyenangkan, hangat, dan ramah oleh 74 persen responden, diatas Foke (63 persen). Sementara Nara (53 persen responden) bersaing tipis dengan Ahok (56 persen).

    Sebanyak 75 persen responden menilai Jokowi perhatian kepada rakyat. Sementara Foke dinilai 60 persen responden perhatian kepada rakyat, disusul Ahok (52 persen), dan Nara (45 persen). Foke juga dipandang oleh 64 responden sebagai cagub yang tegas, Jokowi dinilai tegas oleh 63 persen responden, disusul Nara (61 persen), dan Ahok (54 persen).

    (van/ndr)

    Baca Juga

    Jumat, 14/09/2012 21:36 WIB

    Foke kepada Jokowi: Anda Bisa Jadi Masalah Bagi Masyarakat

    Jumat, 14/09/2012 21:12 WIB

    Jokowi Pamerkan 2 Kartu “Sakti” di Depan Foke
11
Jun
11

Demokrasi : Kepentingan Politik Memberangus Hukum

Jumat, 10/06/2011 10:28 WIB
Kepentingan Politik Memberhangus Hukum 
Kartika Retno Monita – detikNews

Kepentingan Politik Memberhangus Hukum

Jakarta – Didalam kehidupan bernegara, terkadang dipengaruhi beberapa hal yang menghambat proses demokrasi, seperti yang pernah dialami bangsa ini ketika masa Orde Baru berkuasa.

Sarana yang bersifat membahayakan kekuasaan pemerintah saat itu dibatasi, saluran informasi ditentukan oleh kebijakan kekuasaan yang memerintah saat itu. Informasi hanya bersifat menguntungkan kekuasaan tanpa memperdulikan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

Terkesan masyarakat tak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, masyarakat hanya boleh mengatakan setuju kepada pemerintah saat itu tanpa ada bantahan ataupun penolakan. Namun, bergulirnya angin reformasi ditanah air ini membuat segala sesuatunya berbeda. Kebebasan berpendapat mulai hidup di negeri ini. Sarana untuk mendapatkan informasi pun relatif lebih mudah dari masa Orde Baru.

Dampak dari kekuasaan Orde Baru yang begitu besar terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa adalah pelangaran hukum. Hukum dijadikan alat melegalkan kekuasaan. Siapapun yang dianggap membahayakan kekuasaan di bumi hanguskan.

Campur tangan politik dalam proses hukum telah merusak tatanan demokrasi saat itu. Berbagai kasus pelanggaran HAM kerap terjadi bagaikan sesuatu yang dilegalkan.

Ketika refomasi berhembus justru elit politik berusaha mengintervensi hukum demi kepentingan politik. Kedaulatan rakyat sebagai mainstream (aspek penting) dalam menegakkan reformasi merupakan jiwa yang menyemangati lahirnya era baru menuju pemerintahan yang bersih.

Tiupan angin reformasi yang berhembus dinegeri ini mambawa perubahan besar yang sangat signifikan dibidang politik. Pemerintahan dibangun atas kekuataan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterakaan rakyat. Namun saat ini terkesan cita-cita reformasi sudah pudar, jauh dari tujuan yang telah disepakati.

Partai politik menciptakan mala petaka bagi rakyat. Ada satu tesis menarik, bahwa saat politik menjadi panglima, maka korupsi akan merajalela. Tesis itu terbukti saat ini, dimana korupsi terjadi hampir di semua lini kenegaraan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Idealnya di negara demokrasi, hukumlah yang harusnya menjadi panglima, sehingga hukum bisa menjadi “pemandu” bagi jalannya politik. Namun hal itu belum terwujud di sini. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengakhiri era korupsi dan politik panglima?

Penyelewengan kekuasaan

Tumbangnya kekuasaan rezim Orde baru membawa dampak perubahan menonjol ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Govermance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Saat ini mereka yang seharusnya menjadi panutan rakyat justru menjadi hujatan rakyat. Dari penyelengara negara tingkat pusat hingga daerah, penegak hukum baik dikepolisian maupun dipengadilan, sampai politisi yang tergabung dalam wakli rakyat dinegeri ini berbondong-bondong berurusan dengan hukum. Anehnya tak ada kejerahan bagi yang lain untuk mengakhiri perbuatan yang tak bermoral ini.

Mengutip survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) mendapatkan hasil, rakyat Indonesia berpandangan bahwa parpol dan DPR merupakan lembaga yang sangat korup. Maka wajar bila parpol merupakan organisasi yang paling bertanggung jawab atas perilaku koruptif.

Tingkah laku elit politik saat ini menunjukan kebodohan yang ditunjukan dirinya kepada rakyat, kita masih teringat kasus dimenangkanya Anggodo oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap dua wakil ketua komisi pemeberantasan korupsi yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Anggodo merupakan tersangka kasus penyuapan dan menghalangi penyelidikan kasus korupsi oleh KPK yang melibatkan saudaranya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai berbagai kasus yang berhubungan dengan anggota dewan, Kasus ini antara lain masalah pajak yang melibatkan Ketua Umum Golkar ARB, dugan kasus Inkud oleh Ketua Fraksi Golkar SN yang juga bersangkut paut dengan.

Ketua P ansus IM, kasus yang melibatkan politisi dari PDIP yang menyeret nama ZEM di mana PPATK menemukan adanya 137 transfer valuta asing, kasus L/C fiktif yang dilakukan oleh inisiator panitia angket MIS.

Bagaimana hukum bisa tegakkan di negeri ini jika wakil rakyatnya saja tidak mau menghormati hukum, seharusnya wakil rakyat menjadi panutan di negeri ini, jangan mengkambing hitamkan hukum demi sebuah pencitraan yang akhirnya menyakiti hati rakyat.

Anggota Komisi III DPR AD yang merupakan suami dari NN tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Seperti yang diketahui bahwa nama NN terus disebut-sebut oleh banyak pihak.

NN dianggap saksi kunci dari adanya kucuran dana yang mengalir ke DPR. NN tidak pernah menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor. Akankah AD terus menerus membela istri nya dengan mengatakan bahwa istrinya mengalami sebuah penyakit lupa ingatan.

Selama ini DPR hanya bekerja untuk kepentingan partai politik semata tanpa memeperdulikan rakyat, tidak mengherankan pada akhirnya wakil rakyat di Negeri ini harus menginap di dalam hotel prodeo.

Tidak mengherankan pula banyak dari mereka yang memiliki kemampuan di negeri ini harus di singkirkan oleh wakil rakyat dinegeri ini, seperti Alm Gus Dur yang katanya terlibat kasus Bulog Gate yang sampai saat ini kasusnya tidak pernah terbukti dan yang mengherankan justru mereka yang tadinya memvonis alm justru mengusulkan agar nama beliau di rehabilitasi.

Belum lagi BJ. Habiebie yang di soraki dan di sindir ketika membacakan laporan pertanggung jawaban, padahal BJ. Habiebie merupakan seorang tokoh dirgantara yang terkenal di dunia kedirgantaraan, kepandainya di buktikan dengan hasil ciptannya.

Hukum Sebagai Panglima

Kesalahan dari demokratisasi di era reformasi saat ini adalah terbukanya kran kebebasan menyatakan pendapat serta campur tangan kepentingan politik atas hukum. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat tanpa adanya batasan yang jelas.

Elit politik cenderung mengatas namakan rakyat dalam mengeluarkan pendapat, pendapat tersebut hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat.

Demokrasi bukanlah satu-satunya jalan keluar dalam mengatasi krisis yang terjadi, demokrasi reformasi harus diimbangi dengan meletakan hukum sebagai panglima, bukan menjadikan hukum dari bagian kepentingan politik.

Penegakan anti korupsi dan berbagai persoalan di Indonesia akan berhasil jika hukum benar-benar menjadi panglima bukan sebagai alat untuk saling menjatuhkan atau bagian dari alat kekuasaan.

Menjadikan hukum sebagai panglima di dalam sistem kenegaraan di Indonesia sesuai dengan harapan sejak era reformasi bergulir yang menyangkut kepentingan rakyat, salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekuti, legislative, yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (indefenden) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Kepentingan politik harus dipisahkan dari kekuatan hukum. Hukum harus mampu dijadikan patokan dasar dalam penyelengaraan negara.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum.

Oleh sebab itu supremasi hukum sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak. Bagi dirinya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.

Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Diantara bentuk-bentuk negara yang dikemukakannya politea merupakan bentuk pemerintahan yang paling realistis dan praktis baginya. Dalam politea, hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan para penguasa itu terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan penegakan hukum dinegeri ini diperlukan kesadaran dari elit politik untuk tidak mencampuri hukum dan mengarahkan hukum keranah politik. Hukum harus dipisahkan dari kepentingan politik.

Secara pribadi saya menilai jika pada masa Orde Baru penguasa menggunakan hukum untuk melegalkan kekuasaan maka saat ini para politisi menjadikan hukum bagian dari kepentingan politik yang pada akhirnya hanya melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat.

*Penulis adalah Mahasiswi IISIP Jakarta dan Anggota HMI komisariat IISIP

Kartika Retno Monita
Jl. Bangka Raya, Jakarta Selatan
kartika.monita@yahoo.com
085711190351

(wwn/wwn)

01
Jun
11

Demokrasi : Hoax 18 Juta Suara Pemilu Presiden

Selasa, 31/05/2011 14:24 WIB
Kolom Didik Supriyanto
Hoax 18 Juta Suara Pemilu Presiden 
Didik Supriyanto – detikNews

Hoax 18 Juta Suara Pemilu Presiden

Jakarta – Seorang kawan menanyakan kebenaran materi SMS ‘Nazaruddin’ yang dikirim dari Singapura. Bukan soal tabungan Partai Demokrat, bukan soal korupsi, juga bukan juga soal hubungan SBY dengan staf khususnya, melainkan soal manipulasi 18 juta suara dalam Pemilu Presiden 2009. Setidaknya oleh kawan saya, saya dianggap lebih banyak tahu soal seluk beluk pemilu daripada tiga soal yang lain.

SMS itu hendak menyampaikan pesan, bahwa kemenangan pasangan SBY-Boediona dalam Pemilu Presiden 2009 diraih dengan cara curang, yakni memanipulasi 18 juta suara. Kalau manipulasi suara itu tidak dilakukan, SBY-Boediono akan kalah, atau setidaknya tidak menang dalam satu putaran.

Setidaknya ada tiga hal, mengapa kita harus percaya atas kebenaran SMS itu. Pertama, pengirimnya mengaku Nazaruddin, orang yang merasa dizalimi oleh pimpinan Partai Demokrat. Sebagai (mantan) Bendahara Umum Partai Demokrat, jelas dia tahu urusan internal partai. Karena itu, menjadi logis, kalau dia merasa dizalimi, maka dia akan bongkar rahasia besar partai.

Kedua, pesan itu menegaskan bahwa menipulasi suara dilakukan melalui IT KPU. Maksudnya penghitungan suara melalui teknologi informasi yang dibuat oleh KPU. Tentu saja penghitungan suara melalui IT KPU itu gampang dimanipulasi oleh orang dalam KPU, atau orang luar yang diberi akses oleh KPU. Apalagi reputasi anggota KPU Pemilu 2009 sangat buruk.

Ketiga, SMS itu menyebut nama Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, sebagai aktor utama manipulasi suara untuk memenangkan SBY-Boediono. Penyebutan dua nama tersebut semakin meyakinkan kebenaran pesan, karena Anas anggota KPU Pemilu 2004 dan Andi anggota KPU 2009, yang tentu saja memiliki pengaruh kuat dalam internal KPU.

Dengan demikian, penerima pesan tidak perlu meragukan kebenaran pesan tersebut: logis dan didukung oleh latar belakang meyakinkan. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, pesan yang disampaikan ‘Nazaruddin’ tersebut sungguh menyesatkan.

Saya mengabaikan soal berani tidaknya Nazaruddin membongkar borok-borok Partai Demokrat. Tapi saya meragukan pengetahuan Nazaruddin tentang pemilu, atau tentang langkah rahasia (jika memang ada) partai untuk memenangkan SBY-Boediono. Sebab, saat itu Nazaruddin hanyalah anak kemarin sore dari Pekanbaru, yang tidak tahu apa-apa urusan pollitik di Jakarta.

Orang yang mengetahui proses penyelenggaraan pemilu, khususnya Pemilu 2009, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, pasti mengetahui bahwa penghitungan suara melalui IT yang disiapkan oleh KPU berhenti di tengah jalan alias macet pada saat penghitungan suara pemilu legislatif. Jumlah suara yang berhasil dihitung tidak sampai 20%.

Karena itu, pada saat pemilu presiden, KPU memutuskan tidak lagi menggunakan penghitungan suara melalui IT. Jadi, manipulasi 18 juta suara melalui IT KPU, itu tidak ada. Sebab penghitungan suara pemilu presiden melalui IT memang tidak terjadi.

Lagi pula, jika pun penghitungan suara melalui IT KPU berjalan lancar sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004, hasil penghitungan suara itu tidak dijadikan sebagai basis keputusan KPU untuk menetapkan hasil perolehan suara pemilu. Hasil penghitungan suara melalui IT KPU sesungguhnya hanya diposisikan sebagai pembanding saja.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008) hanya mengakui hasil penghitungan suara berdasarkan dokumen-dokumen cetak yang terdiri dari Formulir C-1 di TPS, Formulir DA di PPK, Fomulir DB di KPU kabuupaten/kota dan Formulir DC di KPU provinsi dan Formulir DD di KPU. Istilahnya penghitungan suara secara manual.

Hasil penghitungan suara pada masing-masing formulir tersebut tidak hanya ditandatangni petugas pemilu, tetapi juga oleh para saksi. Para saksi juga mendapatkan salinan formulir tersebut. Oleh karena itu jika para saksi di semua tingkatan bekerja dengan benar, maka jika terjadi manipulasi pasti ketahuan. Tetapi kalau saksinya juga bisa dibeli, ya apa boleh buat.

Formulir-formulir ini pula yang jadi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), jika ada partai atau pasangan calon yang dicuri suaranya. Dan ternyata dalam sidang gugatan hasil pemilu, banyak pihak yang tidak bisa menunjukkan bukti pengitungan di formulir tersebut, sehigga gugatan ditolak. Tetapi tidak sedikit yang berhasil karena mereka bisa menunjukkan otentisitas hasil penghitungan melalui formulir yang dipegang para saksi.

Kisah manipulasi suara melalui IT KPU ini pernah saya dengan dari beberapa politisi Senayan. Katanya, itu sebabnya Ketua KPK Antasari dihabisi, karena dialah yang memegang data manipulasi suara IT KPU. Terus terang, saya hanya manggut-manggut saja mendengarnya. Saya lebih percaya kepada keterangan kawan-kawan di ICW dan FITRA: terjadi penyalagunaan dana pembelian IT KPU.

Jadi, sesungguhnya ini kasus korupsi saja. Tetapi bagi politisi tentu tidak seru kalau tak dikait-kaitkan dengan politik, yakni kemenangan SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 2009.

*) Didik Supriyanto adalah wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan redaksi.




Blog Stats

  • 3,146,654 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…