Posts Tagged ‘Citimanship

21
May
11

Kenegarawanan : Kewirausahaan Pemerintah, Kemacetan LaLin Kota, Petani Wanita Usahawan

Jumat, 20/05/2011 19:30 WIB
Ciputra: Pemerintah Kita Memang Tak Diajarkan Entrepreneur 
Ade Irawan – detikFinance


Jakarta – Indonesia akan menjadi negara maju jika mengembangkan wirausaha (entrepreneur). Presiden harus mendukung negara Indonesia menjadi negara pengusaha.

“Entah dia (presiden) dari mana, tapi dia harus menyokong program entrepreneur,” kata Ciputra ketika ditemui di salah satu mal di daerah Kuningan, Jumat (20/5/2011).

Untuk mewujudkan negara pengusaha, menurut Ciputra, perlu juga dukungan dari berbagai pihak yang juga terkait dengan pemerintahan, seperti gubernur, bupati ,dan aparat terkait. Namun, perlu juga seorang pengusaha sebagai pelaksana program ini.

“Yang melaksanakan ini harusnya entrepreneur. Nah ini nggak ada, kurang. Pemerintah masih kurang, akademisi masih kurang, bisnis masih kurang,” jelasnya.

Ciputra menjelaskan, sampai sekarang Indonesia hanya memiliki sekitar 400.000 pengusaha atau hanya 0,18% dari jumlah peduduk Indonesia. Padahal untuk dikatakan sebagai negara maju, perlu mencapai angka 2% untuk pengusaha di sebuah negara.

“Kita 2% cukuplah. Minimum negara maju 2%. Kejar dulu yang 2% ini,” imbuhnya.

Jika dibandingkan dengan negara maju lain, Ciputra menilai, Indonesia jelas tertinggal jauh. Singapura sebanyak 7% penduduknya adalah pengusaha yang mampu memberikan pendapatan karyawan disana 15 kali lebih besar dari Indonesia.

“Singapura 7%. Makanya pendapatan dia 15 kali lebih besar. Gaji dia 15 kali dari Anda,” candanya sambil menunjuk seorang wartawan.

Lebih lanjut Ciputra menjelaskan, jika negara ini menjadi negara pengusaha, pemerintah tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan rumah murah untuk masyrakat yang kurang mampu.

“Negara ini mau jadi negara entrepreneur pasti dapat diatasi masyarakat yang ingin punya rumah,” pungkasnya.

Bahkan Ciputra juga mengaitkan antara masalah wirausaha dengan kecelakaan Merpati. Menurutnya apabila Indonesia menjadi negara pengusaha tidak akan ada kasus kecelakaan pesawat seperti kecelakaan Merpati.

“Kalau pemerintah entrepreneur tidak ada tuh Merpati jatuh. Sudah jatuh baru bingung siapa yang tandatangani kontrak,” guraunya

Ciputra juga bersikap bijak dengan meminta jangan langsung menyalahkan pemerintah karena pemerintah memang tidak memiliki jiwa sebagai seorang pengusaha.

“Jangan mengambinghitamkan perintah dulu. Pemerintah kita memang tidak diajarkan entrepreneur, bagaimana you salahkan dia?,” ungkapnya.

Menurutnya seharusnya pengusaha mulai masuk sebagai jajaran pemerintah agar pemerintahan di Indonesia dapat lebih baik. Ciputra mencontohkan pengusaha yang telah masuk ke jajaran pemerintah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Contoh yang entrepreneur itu Fadel Muhammad (menteri kelautan dan perikanan),” jelasnya.

(ade/hen)

Rabu, 09/03/2011 13:50 WIB
Ciputra: Jakarta Butuh Jalan 3 Lapis untuk Atasi Kemacetan 
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – Pengusaha kawakan properti Ciputra ikut angkat bicara soal kemacetan di DKI Jakarta yang sudah sangat parah. Menurut Ciputra untuk mengntisipasi kemacetan di ibukota salah satu caranya membangun jalan 3 lapis.

“Permasalahan kita adalah traffic. Untuk itu kita harus bangun 3 lapis lalu lintas,” kata  Ciputra dalam Young Developer Forum Meet Ciputra, di Balai Kartini, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Entah serius atau tidak, namun ia menyebutkan idenya itu dengan mengusulkan agar satu lapisan  di bawah tanah sebagai jaringan mass rapid transport (MRT).

“Kita bisa bikin jaringan laba-laba,” tutur Ciputra.

Sementara untuk lalu lintas jalan raya, dipakai  sebagai lalu lintas jalur lambat. Sedangkan untuk lapis ketiga yaitu pembangunan jalan layang dua lajur.

“Kalau itu bisa terwujud, bisa teratasi,” paparnya.

Ciputra juga mengatakan kedepannya pembangunan jalan layang bisa dimanfaatkan untuk lalu lintas loading dan unloading layaknya kota-kota besar dunia lainnya.

Elevated road dua jalur ini, nanti ada gedung atur loading, tanpa harus ke bawah. Ini sudah dilakukan di Hongkong. Juga Kanada, yang ada tempat parkir di dalam tanah,” tegas Ciputra.

Dalam hal tantangan pengembangan kota dalam bisnis properti, Ciputra juga menyebutkan tren properti di Indonesia ke depan tidak melulu ‘Back to The City‘. Konsep ‘You Can Go Out The City’ bisa menjadi pilihan pengembang muda.

Menurutnya kunci pengembangan hunian di kawasan suburban adalah akses menuju ibukota. Rumusan Ciputra adalah, lokasi hunian jangan sampai lebih jauh dari 30 mil atau maksimum dapat ditempuh dengan waktu 1 jam.

“Bangun liat lokasi. Situasinya seperti apa? Bisa luar kota atau dalam kota. Luar kota, harus bangun simpul-simpul MRT, atau dalam 1/2 jam sudah tiba. Kalau lebih lama, buat apa bangun kondominium, nggak akan laku,” imbuhnya

(wep/hen)

Jumat, 20/05/2011 08:47 WIB
Grace, Sosok di Balik Puluhan Hektar Hamparan Sawah Bali  foto
Andi Saputra – detikNews

Grace, Sosok di Balik Puluhan Hektar Hamparan Sawah Bali

Jakarta – Pernah melihat hamparan sawah menghijau Bali di kartu pos? Sebagian mengenal foto tersebut berasal dari Ubud, sebagian lagi mengenalnya dari Jatiluwih. Namun sedikit yang mengenal sosok di balik kelestarian padi yang di tanam secara tradisional ini. Di balik hamparan sawah itu ada Grace M Tarjoto.

Bagi kaum petani di Desa Jatiluwih, Penebel, Tabanan, Grace memberikan perubahan besar, khususnya bagi petani beras merah di Banjar Gunung Sari ini. Kini, beras merah organik Jatiluwih sudah dikenal di mancanegara seperti Filipina, Finlandia, Singapura, Dubai, dan Amerika Serikat. Berkat perjuangan Grace, beras merah Jatiluwih go international.

“Kalau pakai pestisida maka akan merusak alam. Kalau Jatiluwih alamnya rusak seperti airnya tidak bersih lagi akan berefek terhadap Nusa Dua. Karena seluruh hotel di Nusa Dua menggunakan air dari sini,” kata sarjana kimia ini saat berbincang dengan detikcom di tengah-tengah sawah miliknya.

Ditemani nasi goreng merah dan teh beras merah, Grace memulai cerita mengapa dia bersama kelompok petaninya menanam padi beras merah organik di atas lahan seluas 103 hektar ini. “Saya ingin para petani di Desa Jatiluwih tahu bahwa mereka sebenarnya memiliki sumber pendapatan yang cukup menjanjikan dari beras merah yang mereka hasilkan. Alam yang subur di Desa Jatiluwih merupakan modal besar bagi petani. Inilah yang perlu mereka pahami,” jelasnya.

Di bawah hawa sejuk pegunungan, dia menjelaskan kepada detikcom bahwa tak ada jalan lain kecuali dengan menjadi petani dengan memberikan pemahaman cara memproduksi beras merah yang baik dan benar kepada petani Jatiluwih.

“Menanam padi hingga panen, memproses (menggiling, dll), mengemas hingga memasarkan, dilakukan bersama-sama para petani. Cara ini terbukti efektif. Petani sekarang sudah lebih paham,” ujar Grace yang bersuami ahli mesin industri ini.

Grace memang serius menekuni profesinya sebagai wanita petani. Meski banyak para sahabat dan keluarga menyangsikan keseriusannya menjadi petani, namun perempuan berusia 53 tahun ini tetap kukuh menjalani hidup sebagai wanita petani beras merah Jatiluwih.

Menurut Grace, petani di Indonesia masih terpinggirkan, belum mendapat fasilitas atau kemudahan dari pemerintah seperti halnya petani di negara-negara lain, seperti Malaysia atau Filipina yang pemerintahnya sangat proaktif. Petani diberikan hak guna pakai lahan yang disediakan pemerintah.

“Di Indonesia, petani menanam padi di lahannya sendiri yang tak seberapa luasnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, itu pun terkadang tak cukup,” tutur Grace.

Atas usahanya, apresiasi datang dari kalangan pejabat tinggi, orang-orang terkenal dalam dan luar negeri. Bahkan tak sedikit yang datang ke Desa Jatiluwih melihat langsung produksi beras merah yang layak dikonsumsi dan sudah diteliti IRRI (International Rice Research Institute) ini.

Bukti kepeduliannya terhadap petani, Grace tak hanya membeli beras milik petani di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah) tetapi juga mendirikan usaha penyosohan (penggilingan) beras. Adanya usaha ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada petani sehingga keberadaan beras merah Jatiluwih bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan.

“Padi yang ada di Jatiluwih ternyata padi lokal jenis langka yang harus dilestarikan, sementara beras merahnya yang dikenal dengan nama beras dewa atau beras cendana ini mampu bersaing dengan beras merah dari Australia dan India karena teksturnya padat dan memiliki aroma harum. Selain itu, kandungan gizi, mineral serta vitaminnya lebih lengkap daripada beras merah dari negara lain. Khasiatnya bagi kesehatan pun sudah nyata. Beras merah mampu menetralkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, obat diabetes serta dipercaya bisa mengobati kanker,” papar Grace sambil memperlihatkan idenya dalam sebuah laptop.

Beras merah produksi Grace, tak sebatas berbentuk beras (fragrant red rice) tetapi juga berbentuk olahan seperti kopi (red rice coffee) dan teh (red rice tea) yang direspons sangat baik oleh masyarakat dunia. Bahkan mantan Presiden Filipina Fidel Ramos pun, dibuat kepincut dan fanatik mengonsumsi produk-produk CV Jatiluwih milik perempuan yang aktif di berbagai organisasi sosial ini.

Kini, atas usaha Grace, Jatiluwih tidak hanya dikenal sebagai lahan pertanian, sawah ini pun kini menjadi ikon pariwisata. Ratusan turis manca negara mendatangi Jatiluwih, 2 jam dari Denpasar hanya untuk sekedar melihat hamparan sawah atau bermain sepeda di jalanan. Sebagian lagi asik berfoto-foto atau menghabiskan waktu berlama-lama di puluhan tempat makan tradisional sambil merasakan sejuknya hawa pegunungan.

“Sebaiknya datang sebelum pukul 15.00 WIB, agar tidak tertutup kabut,” ucap Grace memberikan tips bagi yang ingin berwisata.

(asp/vit)

Advertisements
28
Feb
11

Infrastruktur : Transportasi Jakarta, Perumahan dan Ekonomi Kemiskinan

Senin, 28/02/2011 08:21 WIB
Mengurai Macet Jakarta
Harun al-Rasyid Lubis – detikNews

 

Jakarta – Kemacetan seyogianya pertanda bahwa ekonomi kota berdenyut. Namun bila kemacetan tidak terkendali seperti di Jakarta, perjalanan identik menjadi pemborosan (economic lost). Waktu tempuh tak bisa diprediksi, kesempatan usaha dan produktivitas berkurang.

Fragmentasi perencanaan ruang kota dan transportasi, serta kesulitan berkordinasi sesama kelembagaan publik, sebut saja antara Pemerintah Pusat dengan Pemda DKI Jakarta, antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota di wilayah Bodetabek menjadi penghalang utama pembangunan kota yg berkelanjutan. Akhirnya pengembangan ruang kota lebih dominan dipimpin dan dinikmati oleh sektor swasta (private-led), ketimbang publik yang hanya terbebani pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Koordinasi atau kerjasama antar Pemerintah Pusat, Pemda DKI, dan Bodetabek, termasuk keterlibatan entitas swasta ( BUMN & BUMD) saat ini menjadi keharusan. Persoalannya adalah bentuk kerjasama dan lembaga yang bagaimana yang paling realistis dan efektif untuk kasus seperti DKI Jakarta & Bodetabek, inilah yang menjadi persoalan. Sebagai langkah awal paling mungkin dimulai dari pembentukan Badan Otorita Angkutan Umum, kemudian menjelma dalam jangka menengah menjadi Badan Otorita Transportasi Jabodetabek.

Persoalan MRT Jakarta

Kemacetan di Jakarta sudah sangat kompleks. Yang terpenting adalah penyadaran dan keberpihakan seluruh pihak terhadap pengembangan angkutan massal. MRT tidak bisa stand alone mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. MRT harus integrated dengan moda lain dan menjangkau seluruh wilayah.

Pembangunan beberapa jalan layang non tol arteri serta recana jalan lingkar tol dalam, sudah pasti menambah kergantungan akan penggunaan mobil, dan counter productive dengan kampanye dan upaya menambah kapasitas transportasi massal selama ini.

Perencanaan MRT sudah dimulai sejak 30 tahun lalu, dalam puncak perdebatan pasca krisis moneter ketika itu, pernah mengemuka pendapat seorang ekonom “langkahi mayat saya dulu, baru pendanaan MRT bisa ngocor” Masa-masa sepert itu telah berlalu. Kita patut bersyukur, walaupun ritme tahapan MRT sungguh lambat sekarang persiapan tender pembangunan MRT tahap-1 segera dimulai. Saya sendiri nanti insya Allah akan memilih calon Presiden 2014 yang dapat dengan cepat dan serempak menghidupkan mesin bor terowongan MRT dari segala penjuru mata angin! Kalau tidak, “it is just too late to be fruitful”.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana strategi bernegosiasi agar dalam tahapan lanjut pembangunan MRT, porsi ketergantungan terhadap sumber daya asing menjadi minimum, walaupun ketergantungan loan mungkin tidak terhindarkan. Atau sebaliknya bagaimana membuat agar porsi lokal meningkat secara berarti. Siapa yang menyiapkan
dan memikirkan strategi ini?

Busway/ BRT

Demam bus rapid transit (BRT) dimulai dari beberapa kota di Amerika Latin. Jakarta meniru teknologinya tidak utuh, bukan karena apa-apa, cuma persoalan semangat dan setting sosialnya berlainan. Rakyat dan pejabat di sana sudah muak dengan kemesraan pembangunan jalan (tol) dan penggunaan mobil.

Ibarat demam menggigil (kemacetan), mungkin obat paracetamol (busway) tidak mempan. Tapi itu pun sudah sedikit melegakan, daripada tanpa obat sama sekali. Perlu ketegasan Gubernur DKI tentang skala prioritas pengembangan pelayanan bus Transjakarta, serta komitmen pedanaan subsidi yang ajeg untuk keberlanjutannya, bukan serba tanggung.

Pada waktunya nanti dan jangan terlalu molor, lembagaan MRT (BUMD) dilebur ke dalam BLU Transjakarta, atau sebaliknya. Bila moda bis Transjakarta tidak efisien karena batasan teknologi dan pasokan gas, tram listrik lebih menjanjikan sebagai feeder MRT dalam jangka panjang.

Outside the Box: Jalan Tol Berbayar

Persoalan yang paling mendasar sekarang adalah bagaimana memadukan pelayanan antarmoda transportasi, jalan (tol), kereta api, busway, bus, mikrolet, keterpaduan tiket dapat terwujud di kawasan Jabodetabek.

Persoalan terbesar yang harus diselesaikan terlebih dulu adalah keterpaduan kelembagaan. Yakni bagaimana membenahi organisasi hubungan pemerintah pusat dengan pemda, juga dengan BUMN/BUMD, re-distribusi power antar jurisdiksi Pemda, serta sharing skills dan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi.

Perlu inovasi kebijakan dan pengaturan agar jalan tol berbayar dapat lebih dulu diberlakukan ketimbang rencana jalan berbayar. Konsensusnya semua pendapatan digunakan untuk pemberdayaan dan subsidi khusus angkutan umum.

Jabodetabek butuh protap perencanan transportasi kota metropolitan yang dilengkapi kolaborasi institusi publik, swasta dan peran serta masyarakat, melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun bagaimanapun idealnya proses perencanaan, kalau pemerintahan lemah dan gagal mengendalikan kesemrawutan ruang kota, jangan harap akan ada perbaikan yang berarti.

Jadi yang terpenting sekarang fokus saja membangun protap perencanana dan pengembangan kapasitas lembaga, sembari berusaha memecahkan masalah (quick wins) jangka pendek. Saat ini mendahulukan kehadiran Otorita Angkutan Umum Jabodetabek sangat dibutuhkan, karena perang kecil lebih mudah dimenangkan daripada perang besar.

Membentuk dan mengefektifkan otoritas angkutan umum dahulu lebih mudah daripada mengaktifkan BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan) Jabodetabek yang sudah ada. Terobosan-terobosan outside the box seperti inilah yang dibutuhkan saat ini, tanpa perlu menunggu Pilpres 2014. Dan semua ini kebanyakan lebih bermuara kepada kebijakan pengaturan fiskal di bawah komando Kemenkeu, bukan Kemenhub, dan bukan Gubernur DKI.

*) Harun al-Rasyid Lubis, Associate Professor, Transportation Research Group, ITB.

Jumat, 25/02/2011 09:04 WIB
Rumah dengan Dimensi Komunitas
Tantan Hermansah – detikNews

 

Jakarta – Pernahkah Anda ‘nyasar’ ke tempat di mana para buruh, pekerja kasar, pekerja musiman, pengusaha sektor informal, istirahat. Jika belum pernah, akan saya coba gambarkan sedikit. Mereka tinggal di ruang-ruang sederhana, banyak beberapa sangat kurang layak, bersama-sama, dengan satu rasa: merayakan kelelahan setelah seharian hidup mencari nafkah buat keluarganya.

Apa yang mengikat mereka sehingga rela berdesak-desakan, kepanasan, kamar mandi yang mengantri, dan sejumlah kekurangan lainnya? Ya, karena mereka memiliki harapan, serta mereka hanya menjadikan ruang tempat mereka tinggal itu, melepas penat.

Lalu, berapa banyak di antara kita yang juga memperlakukan rumah seperti itu. Para pekerja yang terikat dengan ketatnya waktu, menjadikan rumah hanya dua fungsi. Hotel dan Vila. Disebut hotel karena umumnya mereka meninggalkan ruangan itu masih pagi. Bahkan mungkin ketika anak-anaknya masih asyik dalam mimpi. Dan datang kembali ketika keluarganya sudah lelap.

Jika demikian, kapan mereka membangu hubungan layaknya keluarga? Hanya satu waktu: hari libur. Jadi rumah mereka hanya menjadi vila yang diisi secara aritifisial pada hari libur.

Kita melihat itu merupakan gejala perkotaan yang ritme dan dinamikanya berbeda dengan kultur pedesaan. Sehingga wajar jika kemudian, unsur-unsur yang melekatkan antar individu tersebut bukan lagi rasa berkomunitas, tapi hanya kepentingan. Coba lihat, ketika mereka mau bertamu saja ke tetangganya, harus janjian dulu. Tidak bisa lagi maen terobos seperti halnya di desa-desa.

Gambaran di atas ada dua model kehidupan yang sesungguhnya fakta komunitasnya sama. Kita sudah mulai banyak kehilangan daya kohesivitas sosial dalam bentuk ruang-ruang komunitas itu. Sehingga, akibat dari fenomena seperti itu, kita dihadapkan pada model individualisme estrim dan sangat transaksional.

Lalu mengapa para buruh masih bisa membangun kebersamaan pada rumah-rumah sempit dan sesak itu? Karena daya rekatnya masih ada. Jadi dibanding warga kota yang mapan dan sibuk itu, para buruh relative tidak kehilangan ikatan berkomunitasnya meskipun direkat oleh hal-hal pragmatis seperti pekerjaan atau asal daerah.

Tulisan ini ingin menawarkan gagasan lama yang sudah pudar itu. Rumah yang berkarakter komunitas bagi warga kecil. Hal ini didasarkan kepada kesalahan paradigmatic dari pemerintah tatkala mengadakan pembangunan perumahan. Mari kita telisik beberapa kesalahan tersebut.

Pertama, banyak perumahan bagi rakyat kurang mampu akhirnya tetap dinikmati orang kaya. Hal ini terjadi karena meskipun disubsidi, harga jual rumah tetap tinggi. Sehingga yang memiliki duit dan jaminan ini itu yang bisa mendapatkannya.

Kedua, konsep rumahnya sendiri memang mengakibatkan harganya tetap tinggi. Rumah dengan perhitungan setiap orang harus memiliki 8 meter persegi menyebabkan luasan rumah bagi kalangan tidak mampu pun, disamakan. Padahal praktiknya, ruangan tidak efektif dipergunakan 24 jam.

Ketiga, banyak rumah berdiri di tanah pemda, didirikan oleh pemerintah pusat hanya mengejar target berdiri. Setelah itu mekanisme pembangunan ‘dalam’ nya tidak digarap. Pindah rumah bukan semata pindah fisik, tetapi juga pindah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan sebagainya, Akibatnya, banyak yang terbengkalai padahal sudah ada pemiliknya.

Untuk itu, pendekatan baru dalam konsep RUMAH harus dibangun. Misalnya prinsip rumah komunitas yang sesungguhnya sudah banyak dilakukan oleh warga negeri ini. Di Padang Sumatera Barat misalnya, kita misalnya mengenal rumah gadang. Sebuah rumah besar yang bisa dihuni oleh beberapa keluarga batih. Di negara maju seperti Jepang, konsep rumah bersama tetap dipertahankan meski tidak oleh seluruh keluarga Jepang.

Rumah Bersama atau Rumah Komunitas

Rumah bersama atau rumah komunitas adalah sebuah rumah besar yang didalamnya bisa jadi dihuni oleh beberapa keluarga, misalnya 10 keluarga. Tiap keluarga dibolehkan memiliki kamar yang sifatnya privasi. Sedangkan sisanya seperti ruang tengah, ruang tamu, atau ruang dapur, adalah ruang bersama. Bagi para buruh, atau keluarga para buruh seperti yang disinggung di atas, semestinya tidak mendapat kesulitan jika mereka disatukan dalam sebuah rumah besar itu. Sebab itu tetap jauh lebih baik dibandingkan di bedeng-bedeng yang tak layak.

Agar menghemat tanah, tentu bangunannya dibuat vertikal. Tapi jangan terlalu tinggi. Misalnya maksimal 4 atau 5 lantai. Satu lantai, satu komunitas. Ke depan, jika kelembagaan sosialnya terbentuk, mungkin satu gedung itu, bisa jadi satu RT.

Agar keberlangsungkan komunitasnya bisa terbangun, maka pemerintah perlu melakukan pendampingan. Para pendamping ini misalnya bisa diambil dari fresh graduate universitas, yang ditugaskan dalam masa waktu yang cukup panjang. Tiap pendamping bisa mendampingi lebih dari 1 rumah.

Pada pendamping ini yang kemudian menjadi fasilitator jika ada masalah, atau mengelola potensi produktif dari komunitas itu agar berimplikasi positif. Misalnya mengajarkan kerajinan tangan kepada mereka yang tidak bekerja ke luar rumah sehingga bisa menambah penghasilan.

Siapa saja yang tinggal di situ? Dan di mana akan dibangun?

Pertama, yang akan tinggal di rumah itu, adalah mereka yang tanahnya selama ini mereka pergunakan untuk membangun rumah-rumah tak layak itu. Pemerintah tinggal mendata, siapa saja yang nantinya bisa tinggal. Sesuai aturan, misalnya, mereka yang tinggal di situ tapi di bawah 5 tahun, harus mencari lokasi baru (itu berlaku jika tanah negara). Atau jika pemiliknya ada mereka tinggal dikonvensasi ketika rumahnya ditempati.

Kedua, harus dilihat juga proyeksi ke depannya. Sebagaimana para buruh yang tengah bermimpi dalam kepenatan mereka itu, pasti mereka tidak akan selamanya tinggal di situ. Begitu juga di rumah komunitas ini. Mereka harus diingatkan agar punya cita-cita memiliki rumah sendiri yang jauh lebih pantas dan layak bagi keluarga mereka tinggal.

Pendekatan di atas hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, yakni menata kembali sistem komunitas kita yang semakin hari meluruh karena persoalan sehari-hari. Jika ini terbangun “tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar” maka Indonesia yang memiliki ‘imagine community’ itu, bisa hidup kembali dan menguat. Komunitas adalah akar dari bangsa ini. Jika komunitas kita terus diperkuat, maka tidak mustahil kita siap menjadi bangsa yang kuat.

*) Tantan Hermansah adalah mahasiswa Program Doktor Sosiologi.

(vit/vit)

Kamis, 24/02/2011 11:17 WIB
Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia
Said Zainal Abidin – detikNews

Jakarta – Pada akhir tahun tujuh puluhan orang mengenal istilah stagflation (stagnation and  inflation), di mana inflasi terjadi berbarengan dengan stagnasi. Dewasa ini Indonesia menghadapi dua kondisi yang terjadi secara simultan yang sifatnya antagonistis, yakni pertumbuhan ekonomi berlangsung serentak dan kemiskinan.

Dari satu segi, kondisi makro ekonomi berada dalam keadaan yang cukup meyakinkan. Tingkat inflasi relatif cukup terkendali pada tingkat satu digit, import-eksport berjalan cukup baik, tingkat bunga lumayan rendah dan cadangan devisa cukup tinggi untuk dapat menjamin import dalam waktu sedang, investasi cukup tinggi (angka-angkanya boleh dilihat sendiri dalam Laporan BPS, Laporan Bank Indonesia dan Nota Keuangan).

Tetapi dari segi mikro, pengangguran dan kemiskinan makin meningkat. Urbanisasi meningkat terutama dari kelompok miskin dan pengemis. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga disemua kota-kota besar seluruh Indonesia. Semua ini menandakan adanya kemiskinan dan sempitnya kesempatan kerja di pedesaan.

Dibandingkan dengan banyak negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak rendah. Bahkan ketika krisis keuangan global yang menimpa hampir semua negara, sebagai akibat dari krisis kredit perumahan (prime morgate loans) di Amerika, yang bermula pada tahun 2006 sampai tahun 2009, ekonomi Indonesia tidak mengalami goncangan yang berarti.

Kemampuan untuk meredam akibat dari keuangan ini dapat terjadi berkat kebijakan makro ekonomi yang hati-hati dan tepat, di samping kondisi keterbukaan yang memangnya tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia.
Kemampuan Indonesia bertahan terhadap krisis keuangan tersebut menimbulkan keyakinan rakyat pada kemampuan pemerintah SBY Periode I, sehingga dapat memenangkan Pemilihan Umum untuk Priode II. Sayangnya keberhasilan dalam bidang ekonomi pada tataran makro ini tidak mampu menekan tingkat kemiskinan yang sejak lama sudah berlangsung.

Selama masa yang panjang, sejak beberapa dekade yang lalu, di Indonesia berlangsung proses pemiskinan desa secara berkelanjutan. Dalam Era Orde Baru dikenal kebijaksanaan peningkatan ekspor non-migas. Sub-sektor industri non migas ini menjadi prioritas utama. Berbagai fasilitas diberikan kepadanya, termasuk hak untuk membayar upah buruh rendah.

Upah buruh murah ini memang telah menjadi trade mark Indonesia dalam promosi penarikan modal asing. Asumsi yang dipakai, bahwa dengan upah buruh yang murah, maka harga pokok barang-barang yang diproduksi akan murah. Dengan demikian, produk eksport Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi. Padahal, meskipun harga pokok mempunyai korelasi dengan daya saing, karena barang dapat dijual dengan harga murah, tetapi daya saing suatu barang tidak sekadar ditentukan oleh harga (pokok), tetapi juga oleh kualitas barang, teknik marketing , politik/ diplomasi dan lain-lain.

Agar buruh (termasuk PNS) dapat hidup, maka harga bahan makanan harus dapat dipertahankan rendah. Inilah yang menjadi tugas pokok Bulog sejak waktu itu. Jika harga bahan makanan dalam negeri naik, Bulog segera harus mengimpor dari luar negeri. Rendahnya harga bahan makanan yang note bene hasil produksi petani, mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan petani di daerah pedesaan secara berkelanjutan.

Perbedaan dua kondisi yang yang berlangsung secara terus menerus tersebut selama masa yang panjang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Hal yang perlu diindahkan adalah, jika ketimpangan pendapatan antar penduduk sudah sangat lebar, akan terdapat kecenderungan mengaburnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari pembangunan. Artinya, setiap kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, sulit dirasakan, pada saat yang sama boleh jadi sedang berlangsung proses pemiskinan.

Sebagai contoh dari keadaan ini dapat ditunjukkan dengan angka-angka sederhana  sebagai berikut:

Jika misalnya, suatu negara berpenduduk 100 juta orang, terdapat 5% penduduk dengan pendapatan rata-rata US$ 300.000 per tahun, sementara 95% lainnya berpendapatan US $ 3000 per tahun (setingkat pendapatan rata-rata Indonesia sekarang). Andaikan, jika golongan penduduk kaya yang 5% itu naik pendapatannya 10% per tahun, sementara golongan menengah ke bawah yang 95% itu mengalami penurunan pendapatan per tahun sebesar 20%, akan terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 5,21%. Hal ini dapat ditunjukan dengan perhitungan sederhana seperti berikut.

1. Total pendaptan semula adalah:
a. 5 Juta X US$ 300.000 = US$ 1.500.000
b. 95 Juta X US$ 3.000 = US$ 285.000
Total pendaptan US$ 1.785.000

2. Kalau kemudian terjadi kenaikan pendapatan 10% dari golongan kaya (5%), dan   pendaptan golongan miskin turun 20%, maka akan terlihat:

a. Total pendapatan penduduk kaya yang 5% menjadi = US$ 1.500.000 + US$ 150.000 = US$ 1.650.000
b. Total pendapatan penduduk menengah dan miskin yang 95% adalah = US$ 285.000 – US$ 57.000 = US$ 228.000.

3. Total pendapatan nasional baru adalah = US$ 1.650.000 + US$ 228.000 = US$ 1.878.000. Ini berarti telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar =

US$ 1878.000 – US$ 1.785.000 =  US$ 93.000 atau sama dengan (93.000 / 1.785.00)   x 100% = 5,21%.

Dengan demikian dapat dipahami mengapa meskipun kita mengalami kenaikan pendapatan per kapita setiap tahun sekitar 5 – 6%, kemiskinan dalam masyarakat makin bertambah. Inilah barangkali yang dapat disebutkan sebagai growth with poverty atau bisa kita singkat sebagai groverty, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai pertumbuhan dengan kemiskinan atau disingkat sebagai pertumkin. Meskipun contoh tersebut memang dikemukakan secara agak menyolok, tetapi bagaimanapun, inilah yang sedang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Akibat dari keadaan ini tidak mengherankan, kalau di satu pihak ada yang mengklaim bahwa proses pembangunan nasional berjalan mulus, ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita tiap tahun. Di lain pihak ada yang menuduh, pembangunan ekonomi gagal karena tidak dapat menghilangkan kemiskinan.

Singkatnya, yang menjadi masalah adalah melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk dalam masyarakat, yang tidak sepenuhnya dapat ditunjukkan hanya dengan  menggunakan indeks gini ratio. Untuk mengatasinya, diperlukan adanya pengamatan yang lebih seksama di lapangan dan kebijakan yang bersifat affirmatif memihak kepada golongan miskin, terutama kepada mereka yang ada di pedesaan.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli majanemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(vit/vit)

27
Oct
10

Bencana Alam : Lawan Arus Banjir, Pengendara Dihimbau Hati2

Selasa, 26/10/2010 17:05 WIB
Lawan Arus Saat Banjir, Pengendara Diimbau Berhati-hati
E Mei Amelia R – detikNews


Foto: Ilustrasi

Jakarta – Sejumlah pengendara sepeda motor memilih nekat melawan arus saat jalanan digenangi air ketimbang terjebak di kemacetan Ibukota. Polda Metro Jaya hanya bisa berpesan agar pengendara berhati-hati.

“Ya mau gimana lagi. Asal balik arusnya hati-hati saja. Karena apa? Mungkin kalau berdiam diri, dia bisa berdiam berjam-jam,” kata Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (26/10/2010).

Boy mengimbau bagi masyarakat yang tidak memiliki aktivitas di luar hindari bepergian di saat hujan deras.

“Tahan diri untuk tidak keluar rumah bagi yang tidak beraktivitas,” ujar dia.

Menurut dia, ada pengalihan arus lalu lintas saat jalanan dihiasi genangan air.

“Biasanya kondisi banjir semakin mempersempit kreativitas karena alternatif semakin dikit. Justru yang terpenting bagaimana memaksimalkan ruas jalan yang tertutup karena genangan air dan memanfaatkan sekitar ruas jalan yang tidak tergenang air untuk menampung kendaraan,” papar dia.

(aan/vit)

Baca Juga :

Debit Air Katulampa

Selasa, 26 Oktober 2010 17:32 WIB | Warta Bumi | Pemanasan Global |
Waspada, Debit Air Katulampa Berangsur Naik
Waspada, Debit Air Katulampa Berangsur Naik
(ANTARA/Jafkhairi)

Bogor (ANTARA News) – Debit air Sungai Ciliwung di pintu air Bendung Katulampa Bogor berangsur-angsur naik pada Selasa, dan pada pukul 17.15 WIB ketinggiannya 70 centimeter, berpotensi naik lagi karena di kawasan Puncak mendung pekat.

“Ketinggian air naik secara berangsur-angsur, saat ini tingginya 70 cm, masih normal, kita belum memberlakukan status siaga, tapi kemungkinan potensi naik akan terjadi malam ini, karena pantauan cuaca di Puncak saat ini mendung gelap,” kata petugas di Bendung Katulampa, Andi, saat dihubungi di Bogor.

Andi menjelaskan, hujan turun di wilayah Kota Bogor pada pukul 14:00 WIB, ketinggian air bendung saat itu normal 40 centimeter, selama satu jam air bertahan, setelah pukul 16:00 WIB air berangsur naik setinggi 60 centimeter.

“Pada pukul 17:00 WIB, masih 60 centimeter, lalu sekitar pukul 17:15 WIB langsung naik menjadi 70 centimeter,” ucapnya.

Cuaca sekarang di wilayah Bendung Katulampa dan Kota Bogor masih diselingi hujan gerimis. Andi memprediksikan ketinggian air akan bertambah karena wilayah Kota Bogor dan Puncak masih berpotensi hujan.

Andi mengatakan, kondisi di Bendung Katulampa masih normal sehingga pihaknya belum membuka pintu air. Pihaknya akan memantau kondisi air selama 24 jam, jika ketinggian mengalami peningkatan pintu air akan dibuka.

Andi menghimbau masyarakat yang tinggal disepanjang kali Ciliwung untuk mewaspadai air kiriman yang akan datang tiba-tiba, mengingat memasuki bulan November hujan berpotensi turun di wilayah Bogor.

“Sesuai dengan prediksi BMKG, memasuki bulan November hujan ringan hingga lebat berpotensi turun, dan cenderung lebat di malam hari. Masyarakat harus mewaspadai kenaikan air Ciliwung secara tiba-tiba,” ucapnya.

Pihaknya juga telah menginformasikan kondisi pintu air di Bendung Katulampa kepada petugas DKI dan Pintu Air Depok. Andi mengatakan untuk informasi pihaknya terbantu oleh anggota ORARI yang siaga di stasiun Katulampa.

“Untuk informasi kita terbantu oleh anggota ORARI yang sejak musin hujan ini sudah bersiaga di stasiun Katulampa,” ucapnya.

(KR-LR/S026)

COPYRIGHT © 2010

23
Oct
10

Keibukotaan : Kemacetan, Pindah Ibukota, Tata Pusat Pemerintahan

Suara Pembaruan

ZOOM2010-10-22Kemacetan, Pemindahan Ibu Kota, dan Penataan Pusat Pemerintahan

Oleh : Tommy Firman

Kemacetan dan penumpukan di Jakarta telah menampilkan opsi pemindahan ibukota serta penataan pusat pemerintahan sebagai suatu solusi. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada kota Jakarta 15 -20 tahun mendatang, bila tidak ada tindakan yang konsepsional untuk menanggulangi masalah ini.
Pertanyaannya, sejauh mana opsi tersebut dapat membantu memecahkan masalah dalam perspektif jangka panjang. Diharapkan perannya signifikan, namun pertama-tama harus dilihat secara mendalam, apa sebenarnya yang menjadi sumber utama terjadinya kemacetan tersebut. Apakah kegiatan pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga internasional dan ASEAN, perwakilan negara asing, pemerintah pusat, dan Pemprov DKI. Ataukah kegiatan bisnis, keuangan dan jasa, pusat perbelanjaan (mal), properti, industri manufaktur, pelabuhan dll?
Sesungguhnya, pemindahan ibukota negara maupun penataan pusat kegiatan pemerintahan, dapat dilakukan tanpa harus selalu dikaitkan dengan isu kemacetan dan penumpukan, bila masyarakat, legislatif maupun pemerintah memandang ada suatu tujuan besar, serta kepentingan bersama secara nasional (national interest) jangka panjang, yang tentu saja bukan kepentingan golongan atau sekelompok individu.
Suatu contoh, salah satu pertimbangan bagi Jerman memindahkan ibukotanya dari Bonn ke Berlin, adalah karena Berlin dapat menjadi image “persatuan” (reunifikasi) eks Jerman Timur dan Jerman Barat, yang kini telah bersatu kembali setelah sekian lama tercerai. Kita ketahui, Berlin sendiri di masa yang lalu dipisah dua oleh Tembok Berlin, yang bersejarah. Aspek historis dan kepentingan nasional menghendaki relokasi tersebut.

Ekonomi Penggerak Pertumbuhan
Pertanyaan lain adalah bagaimana peran masing-masing sektor terhadap struktur perekonomian Jakarta, serta bagaimana sektor-sektor tersebut menjadi pembangkit pergerakan lalu lintas (traffic generator). Sudah pasti data itu sukar didapat atau bahkan tidak ada. Sebagai penggantinya, untuk gambaran kasar dapat dilihat struktur PDRB (produk domestik regional bruto) DKI Jakarta. Tercatat bahwa PDRB DKI Jakarta tahun 2009 menurut lapangan usaha (harga berlaku) sebesar Rp 753.938 milliar (tanpa migas), dengan kontibutor utamanya sektor keuangan, real estat 28,56 persen; perdagangan, hotel dan restoran 20,68 persen; industri pengolahan 15,73 persen, dan konstruksi 11,29 persen. Laju pertumbuhannya pada kurun 2008-2009 mencapai 5,04 persen (BPS Provinsi DKI, Feb 2010). Sayang, peran sektor pemerintahan tidak dapat dilihat secara spesifik.
Berapa tenaga kerja (employment) yang terserap dalam masing-masing sektor? Walaupun data akurat tidak tersedia, namun dapat diduga bahwa jumlah tenaga kerja juga didominansi oleh sektor tersebut. Berapa luas penggunaan ruang (space) yang dipakai oleh sektor-sektor tersebut? Data akurat juga mungkin tidak ada, namun secara garis besar penggunaan ruang pun didominasi oleh ketiga sektor ekonomi tersebut. Sementara itu, penggunaan ruang oleh kegiatan pusat pemerintahan relatif lebih kecil.
Mudah diduga, sektor-sektor itulah merupakan salah satu penggerak utama lalu lintas orang dan barang di Jakarta, di samping kegiatan harian penduduk, seperti ke sekolah atau ke tempat belanja, sementara sektor pemerintahan berada di bawahnya. Dengan demikian, bila diinginkan cara relokasi kegiatan sosial-ekonomi sebagai upaya mengurangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta, maka yang harus “dipindah” adalah kegiatan industri, perdagangan, pelabuhan dan jasa-jasa, bukan kegiatan pemerintahan yang diutamakan.
Terlampau menumpuknya kegiatan ekonomi di Jakarta adalah produk kebijakan pembangunan yang telah berjalan selama empat dasawarsa, sejak tahun 1970an, yang terlampau menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran, dan juga bersifat bias perkotaan (urban biased) khususnya Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Dominasi Jakarta dapat diindikasikan dari kontribusi PDRB-nya kepada PDRB nasional, yaitu sebesar 18 persen atau kontribusi PDRB Jabodetabek sebesar 25,1 persen pada pertengahan tahun 2000an. Sementara itu Surabaya (Gerbangkertasusila) sebagai kota terbesar kedua, kontribusinya hanya 7,1 persen saja (Dowal, 2010). Hal ini adalah cermin ketimpangan (disparitas) pengembangan wilayah dan kota di Indonesia.
Tentu saja, perkembangan kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya merupakan magnit yang menyedot penduduk dari daerah lain untuk mengadu nasib di kota-kota tersebut, yang sesungguhnya tidak dapat dibendung oleh pemerintah DKI Jakarta secara sendiri. Pada gilirannya hal ini berdampak pada semakin beratnya masalah yang dihadapi oleh Jakarta dan sekitarnya, terutama yang menyangkut layanan publik, infrastruktur, permukiman, estetika dan lainnya. Selama tidak ada perubahan (reformasi) yang mendasar dalam kebijakan pembangunan wilayah secara nasional serta komitmen serta konsistensi implementasinya, masalah ini tidak akan beranjak menghinggapi Kota Jakarta.

Pemindahan Ibu Kota
Bila opsi pemindahan ibu kota atau penataan pusat pemerintahan ditempuh, sebenarnya dikhawatirkan bahwa sasaran untuk mengurangi kemacetan di Jakarta akan kurang efektif, karena sumber permasalahan tersebut berada pada penumpukan kegiatan ekonomi, khususnya jasa, perdagangan, keuangan, dan industri, bukan pada keberadaan kegiatan pemerintahan semata. Secara lebih tegas lagi, dapat dikatakan bahwa upaya mengurangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta serta keinginan untuk memindahkan ibukota dan penataan pusat pemerintahan adalah dua hal (issues) yang sangat berbeda. Hal yang terakhir tidak perlu “diiming-imingi” atau diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan secara signifikan di Kota Jakarta. Ibukota atau pusat kegiatan pemerintahan bisa direlokasi, namun kegiatan perekonomian akan terus berkembang dan tetap menumpuk di Jakarta dan sekitarnya.
Seandainya ada tujuan serta komitmen nasional untuk pemindahan ibukota atau relokasi dan penataan pusat pemerintahan dari Kota Jakarta, maka hal tersebut dapat saja dilakukan dengan berbagai implikasi dalam pelaksanaannya, khususnya dalam aspek pembiayaan. Memang, hal ini harus dilakukan dengan partisipasi swasta (public-private partnership) tidak mengandalkan APBN saja, namun yang jelas akan banyak anggaran publik yang tersedot kepada hal ini.
Perlu pula dicatat, bahwa seandainya dilaksanakan, maka program pemindahan ibukota ataupun penataan pusat pemerintahan dapat merupakan program yang potensial akan menyerap banyak kesempatan kerja dalam kurun waktu 10-15 tahun kedepan, khususnya di sektor konstruksi, seperti pembangunan gedung, jalan, infrastruktur listrik, telekomunikasi, serta industri yang terkait, khususnya yang memakai bahan baku lokal. Pada gilirannya hal ini juga dapat ikut serta mendorong perekonomian nasional maupun lokal.

Konsensus Bersama
Pemindahan ibukota ataupun penataan pusat pemerintahan dapat dilakukan, bila ada suatu tujuan nasional yang jelas, dan merupakan konsensus bersama, bukan merupakan keinginan sekelompok elite, yang mungkin saja memiliki kepentingan tertentu. Namun demikian, hal ini tidak terkait langsung dengan upaya menanggulangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta, karena pemindahan ibukota saja kemungkinan tidak akan berdampak cukup signifikan pada pemecahan masalah tersebut, selama kegiatan ekonomi sangat terpusat di sana. Bila itu yang menjadi obsesi, tampaknya kita akan memasuki fenomena “memanjat pohon yang salah” (climbing a wrong tree).
Upaya untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan berbagai kegiatan ekonomi di Jakarta harus dilakukan secara sistematis dengan “relokasi” kegiatan tersebut, yaitu dengan memberikan peluang, kemudahan, maupun insentif serta disinsentif, untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di kota-kota lain, khususnya di luar Jawa. Pada gilirannya upaya ini dapat mengurangi dominansi perkembangan Kota Jakarta secara nasional, dan memacu pertumbuhan wilayah di luar Jawa, tentu dalam suatu periode yang panjang dan bertahap, tidak mungkin dilakukan secara instan.
Bila konsensus nasional menghendaki pemindahan ibukota negara atau penataan pusat pemerintahan dari Jakarta, maka hal tersebut harus dipandang sebagai dua tepi yang berbeda dari satu keping mata uang yang sama dengan kebijakan “relokasi” kegiatan industri, jasa dan lain-lain, sebagai strategi jangka panjang mengurangi kemacetan dan penumpukan di Kota Jakarta.

Penulis adalah Gurubesar pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

Suara Pembaruan

ZOOM2010-10-22Kemacetan di Jakarta 20% Akibat Perilaku Pengguna Jalan

“Salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan menumbuhkan
kesadaran berlalu lintas para pengendara kendaraan bermotor.

[JAKARTA] Kemacetan di ruas-ruas jalan di Jakarta selain akibat pertambahan kendaraan bermotor yang tiada henti dan minimnya pertambahan ruas jalan, juga disebabkan perilaku pengguna jalan, terutama awak angkutan umum yang mengabaikan ketertiban lalu lintas.
Perilaku pengguna kendaraan bermotor, termasuk pengemudi angkutan umum yang tidak tertib lalu lintas menambah kemacetan sekitar 20 persen, kata Sekjen Studi Transportasi (Instran) Izul Waro.
Menurut dia, Jumat (22/10), di Jakarta, perilaku sopir angkutan umum di ibukota sudah sangat memprihatinkan, seperti berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Hal itu membuat pengendara lainnya terpaksa mengurangi laju kendaraan yang berimbas pada makin parahnya kemacetan. Para pengendara lain bahkan takut berdekatan dengan angkutan umum.
“Menurut hasil penelitian, kemacetan yang diakibatkan ketidaktertiban lalu lintas angkutan umum diperkirakan mencapai 20 persen. Angkutan umum juga seringkali berjalan berganti-ganti lajur yang membuat lalu lintas tidak lancar,” tuturnya.
Kondisi ini diperparah lagi akibat tidak adanya ketegasan dari aparat kepolisian. Seharusnya, awak angkutan yang ugal-ugalan dan berhenti di sembarang tempat dikenakan sanksi tegas. “Ketidaktegasan aparat kepolisian itu membuat para sopir angkutan umum berjalan sesuka hati,” ucapnya.
Direktur Instran Darmaningtyas menambahkan, pengabaian angkutan umum dengan sendirinya memiliki konsekuensi logis terus memburuknya kemacetan di Jakarta. Sebab, dengan diabaikannya angkutan massal, berarti diperlukan jumlah kendaraan pribadi lebih banyak untuk melayani arus penumpang yang sama.
Dia mengakui, permasalahan angkutan umum di Jakarta tidak hanya mengangkut soal keterbatasan armada dan kualitas pelayanan yang rendah tetapi juga dominasi kepemilikan swasta.
“Citra perusahaan swasta bekerja seefisien mungkin guna mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sayangnya dalam hal efisiensi, justru mengabaikan faktor kualitas pelayanan yang seharusnya menjadi nilai jual dari angkutan umum itu sendiri,” tukasnya.
Dia menyebutkan, sekitar 20 persen dari 9,6 juta penduduk Jakarta menggantungkan hidupnya dari sektor transportasi. Mereka didominasi warga miskin kota yang kebanyakan bekerja sebagai pengemudi, kernet, kondek-tur angkutan umum, ojek sepeda motor, calo, timer, pedagang asongan dan bahkan preman.
Sementara itu peneliti transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengemukakan, angkutan umum di Jakarta harus dibenahi secara menyeluruh. Pemprov DKI seharusnya tidak lagi mengandalkan pendapatan asli daerah dari sektor angkutan umum.

Dapat Subsidi
Menurut anggota Masyarakat Transportasi Indonesia itu, angkutan umum itu harus mendapat subsidi agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
“Tujuannya agar para awak angkutan umum tidak ugal-ugalan di jalanan hanya untuk mencari penumpang. Kalau ada insentif dengan sendirinya para pengemudi tidak lagi kejar setoran,” ucapnya.
Para pengusaha angkutan umum, seperti Metromini, Kopaja dan Mikrolet harus diajak bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan. Peremajaan angkutan umum di Jakarta sudah mendesak agar mampu memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat.
“Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Jakarta harus dibuat dalam suatu konsorsium. Artinya, angkutan umum yang beredar di Jakarta harus dapat dikontrol oleh pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Reza Hasyim mengaku sangat sulit merealisasikan hal itu. Selain angkutan umum dimiliki banyak orang, pemilik kendaraan juga sulit diajak bekerjasama.
“Bagaimana mau memberikan subsidi bila internal di perusahaan angkutan umum itu saja saling gontok-gontokan. Ini yang menjadi kendala kami dalam merevitalisasi angkutan umum,” jelasnya.
Dia mengemukakan, Dishub tidak berwewenang menindak awak angkutan umum yang mengabaikan aturan berlalu lintas. Sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berwenang menindak awak angkutan yang nakal dan berhenti di sembarang tempat adalah polisi. “Halte berfungsi sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang. Kalau ada angkutan umum yang ngetem di halte seharusnya sudah ditindak aparat kepolisian,” ujarnya.
Djoko menilai, Pemprov DKI tidak serius membenahi transportasi. Selama ini Pemprov DKI memiliki banyak program mengatasi kemacetan namun hasilnya nihil.
“DKI hanya memiliki program penanggulangan kemacetan namun tidak ada kemajuan,” ucapnya.
Darmaningtyas juga mengkritisi penataan tata ruang di ibukota. Tata ruang yang tidak tertata dengan baik memiliki andil besar dalam menambah kemacetan. “Pembenahan transportasi kota harus menyentuh akar permasalahan. Transportasi Jakarta bukan hanya sekedar persoalan teknis tetapi juga perlu ada manajemen yang baik,” tandasnya.
Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta M Akbar menambahkan, sekitar 530 lampu pengatur arus lalu lintas (traffic light) tersebar di Jakarta, sedangkan jumlah persimpangan jalan mencapai 3.000 titik.
“Tidak semua persimpangan harus dipasangi traffic light. Bergantung pada situasi lalu lintas di lokasi persimpangan itu,” jelasnya.
Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, penutupan putaran balik merupakan bagian dari rekayasa lalu lintas untuk mengurangi masalah kemacetan akibat naiknya jumlah kendaraan di Ibu Kota.
Penutupan lokasi putaran balik atau u turn dilakukan terutama pada pemutaran yang memotong jalur bus Transjakarta. Idealnya, menurut dia, setiap ruas jalan yang memiliki panjang lebih dari tiga kilometer mempunyai tiga putaran saja. Dua putaran ada di setiap ujung dan satu di tengah ruas jalan.
Sebelum melakukan penutupan tempat pemutaran, Dishub telah menganalisis terlebih dahulu dampak ekonominya, termasuk mengobservasi volume kendaraan yang melintas dan jarak jalan tersebut.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Polda Metro Jaya terdapat 51 titik lokasi u-turn yang dinilai dapat memperlambat kelancaran arus lalu lintas.
Anggota DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim dari Fraksi Partai Demokrat meminta penanganan serius dan profesional dalam menangani kemacetan. Penanganan konvesional yang berorientasi pada aspek fisik, seperti penambahan panjang atau lebar jalan tidak layak lagi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian masalah kemacetan.
“Salah satu solusi mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan menumbuhkan kesadaran berlalu lintas para pengendara kendaraan bermotor. Tanpa adanya disiplin dan kemauan untuk tertib, mustahil rasanya untuk berharap penanganan masalah lalu lintas dapat berhasil,” paparnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andyka mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah berencana membangun jalan layang yang menghubungkan ruas tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) dengan Pelabuhan Tanjung Priok.
“Jadi nanti truk-truk besar diberikan akses langsung dari tol ke pelabuhan sehingga mereka tidak perlu melewati jalan reguler yang akan menambah kemacetan jalan raya,” katanya. [H-14/Y-6]

14
Oct
10

Ketatakotaan : Petisi Dukungan Jalan Soekarno

Predikat Surabaya sebagai Kota Pahlawan dalam tentunya tidak terlepas dari peristiwa pertempuran sengit 10 November 1945 untuk kesungguhan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum tahun 1945 banyak tokoh nasional yang lahir dan besar di Surabaya dan memiliki kontribusi besar terhadap pendirian republik Indonesia. Sudah selayaknya Kota Surabaya menunjukkan karakter sebagai Kota Pahlawan.

Penguatan karakter Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan melalui pelestarian cagar budaya, adanya monument dan pendirian monument-monumen bersejarah dirasa akan lebih lengkap apabila disertai juga dengan pemberian nama tokoh nasional sebagai nama jalan di Kota Surabaya. Pada hari Senin tanggal 19 April 2010 DPRD Surabaya secara resmi menyetujui mengganti nama jalan nama Jl. Kertajaya Indah Timur, Jl. Dharmahusada Indah Utara dan Jl. Kalijudan dengan Jl. Soekarno Hatta lewat Perda Nama Jalan.

Kami (Soekarno Institut) memiliki pendapat yang berbeda dengan keputusan anggota DPRD Surabaya tentang nama Jl. Soekarno Hatta. Menurut pandangan hemat kami,

Pertama, sudah banyak penggunaan nama Jl. Soekarno Hatta di kota-kota di Indonesia. Menurut kami, sebagai kota dimana Soekarno lahir dan besar, nama Jl. Soekarno Hatta menurut hemat kami tidak perlu digabung atau dipisah saja. Sebab, sosok Soekarno merupakan profil tokoh nasional yang selama ini dalam buku-buku sejarah tidak bisa dipisahkan dari nama Surabaya. Bahkan di Negara Maroko, sebagai apresiasi hubungan Indonesia-Maroko, disana terdapat nama jalan Soekarno. Di Padang saja ada nama Jl. DR. Muh. Hatta. Kedua-duanya tentu merupakan bentuk apresiasi warga setempat terhadap tokoh yang dianggap memiliki kedekatan sejarah dengan kota tersebut. Oleh karena itu, akan lebih otentik dan lebih apresiatif apabila nama Jl. Soekarno Hatta diatas tersebut cukup menjadi Jl. Soekarno, tidak digabung dengan Hatta. Sekali lagi ini bukan soal ideologi, tapi melihat aspek otentisitas dan apresiasi semata.

Kedua, jika dikaitkan dengan masalah otentisitas, dalam studi yang kami lakukan tentang riwayat dan sejarah kelahiran Soekarno, di akhir tahun 1900, R. Soekeni Sosrodihardjo (ayahanda Soekarno) pindah tugas sebagai guru dari Singaraja Bali ke Sekolah Rakjat Soeloeng, Surabaya. Ibunda Soekarno (Nyoman Rai Srimben) yang hamil muda juga ikut pindah ke Surabaya. Di Kota Surabaya inilah lahir Soekarno pada 6 Juni 1901 dengan nama kecil Kusno, yang kemudian berubah menjadi Soekarno.

Ketiga, pemberian gelar “Kota Pahlawan” diberikan oleh Presiden RI ke-1, yakni Ir. Soekarno. Pemberian gelar ini diberikan kepada Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1962 bersamaan dengan peresmian Monumen Tugu Pahlawan. Maka sudah selayaknya, sebagai penghormatan kepada Soekarno, yang lahir di Surabaya dan pemberi gelar “Kota Pahlawan” bagi Surabaya, nama beliau dijadikan sebagai nama jalan di Kota Surabaya.

Demikian petisi dukungan ini di buat sebagai pernyataan sikap kami. Salah satu wujud nyata dukungan kami adalah pembubuhan tanda tangan perwakilan dari warga masyarakat Surabaya untuk peninjauan kembali Perda Nama Jalan oleh DPRD Surabaya.

Catatan :

Penggabungan nama Soekarno Hatta pada awalnya adalah niat pelayakkan nama Bandara di Cengkareng pada tahun 1985. Atas dasar logika itu, apabila penggunaan nama Soekarno Hatta di Surabaya karena DPRD masih merasa nama Soekarno tidak layak justru di kota kelahirannya?

Kapan baru kita mau mengakui kemandirian dan menghargai privasi Soekarno sebagai pejuang yang tak ada taranya?

Bandara Soekarno Hatta sendiri sekarang mulai dipopulerkan sebagai Bandara Sutta (Sukarno-Hatta) oleh sekelompok industri media milik kapitalis. Dengan begitu secara sistematis dengan sengaja mengguras makna historis, baik terhadap perjuangan Soekarno, mau pun terhadap Hatta, sebagai upaya melemahkan sikap nasionalisme bangsa ini. Maka berhati-hatilah penggabungan nama Soekarno-Hatta karena senantiasa musuh-musuh kita akan mencari kesempatan untuk mendegradasikan makna kedaulatan kita, sehingga kita akan tetap menjadi bangsa budak selamanya..
Ingat ajaran Soekarno!

Link; http://soekarnoinstitut.com

CP;
Peter A. Rohi : 0818748670
Airlangga Pribadi : 081932585754

Email; soekarnoinstitut@yahoo.com

14
Oct
10

IpTek : BioEtanol dari Limbah Salak Pondoh

Rabu, 13/10/2010 07:53 WIB
Mahasiswa UGM Kembangkan Limbah Salak Pondoh Jadi Bioethanol
Bagus Kurniawan – detikNews

Jakarta – Mahasiswa Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) mampu mengembangkan limbah salah pondoh menjadi bioethanol. Bioethanol itu sudah dicoba untuk menyalakan sebuah kompor gas dan berhasil menyala dengan baik.

Kabupaten Sleman terutama di Kecamatan Turi dikenal sebagai sentra salah pondoh yang dikirimkan di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan diekspor hingga Cina, Malaysia dan Singapura. Namun diperkirakan sekitar 5 persen dari salah pondok yang dihasilkan, ada yang tidak laku dijual akibat busuk.

Selama ini berton-ton salak pondok yang busuk oleh para petani hanya dibuang percuma atau menjadi sampah.

Adhita Sri Prabakusuma, mahasiswa jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UGM bersama anggota tim peneliti dan warga Dusun Ledoknongko, Desa Bangunkerto, Turi berhasil memanfaatkan limbah salah pondoh menjadi barang yang berguna yaitu bioethanol.

Bioethanol ini tidak hanya untuk bahan bakar kompor, tapi juga bisa
dipasarkan ke apotik atau laboratorium. Saat ini harga jualnya bisa mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu per liter.

“Kami ingin memberikan pengetahuan pada petani salak, bahwa limbah salak itu masih punya nilai ekonomis, tidak dibuang percuma jadi sampah. Tapi bisa dibuat bioethanol dengan nilai jual tinggi,” kata Praba kepada wartawan, Selasa (12/10/2010).

Menurut dia, sekitar 10 kilogram salak bisa menghasilkan 1 liter bioethanol. Namun sebelumnya limbah salak tersebut difermentasikan dahulu selama satu minggu dengan menambah ragi dan urea.

Caranya kata Praba, cairan fermentasi salak pondok terlebih dulu dipanaskan dengan suhu 70 derajat pada tabung destilasi atau menggunakan alat destilator. Hasil pemanasan ini bisa nantinya menghasilkan bioethanol. Cairan bioethanol kemudian dimasukkan dalam botol plastik dengan selang pipa dan ditutup rapat.

“Cairan kemudian dialirkan ke kompor gas dengan cara disuntik,” kata Praba yang pernah diundang mempresentasikan hasil penelitiannya dalam International Agriculture Symposium di Malaysia beberapa waktu yang lalu.

Menurut dia, limbah salak yang tidak layak jual di Dusun Ledoknongko setiap bulan saat musim panen bisa mencapai 1-3 ton. Salak-salak busuk yang terbuang percuma itu bisa menjadi  bioethanol. Sisa hasil destilasi berupa ampas, bisa dibuat pupuk organik untuk pertanian.

Dia kersama kelompok tani salak pondok “Si Cantik” Dusun Ledoknongko terus
mensosialisasikan pemanfaatan limbah salak pondoh tersebut. Meski diakui masih ada beberapa hambatan dari kalangan petani sendiri.

“Kami bersama Pak Purwanto Ismaya ketua kelompok terus mensosialisaikan
teknologi baru, meski agak sulit karena masih dinilai kurang ekonomis. Kami ingin agar limbah salak ini tidak dianggap sebagai sampah saja, tapi sebagai hal bermanfaat dan potensial untuk sumber penghasilan tambahan,” katanya.

(bgs/lrn)

Energi Alternatif

Rabu, 13 Oktober 2010 20:55 WIB | Iptek | Teknologi |
Indonesia Miliki Potensi Energi Alternatif Beragam
Indonesia Miliki Potensi Energi Alternatif Beragam
Seorang warga tengah berdiri di atas sumber panas mineral di kawasan pegunungan Panas Bumi Jaboi, Desa Jaboi, Kecamatan Suka Jaya, Sabang, Provinsi Aceh, Senin (28/6). (ANTARA/Ampelsa)

Yogyakarta (ANTARA News) – Indonesia memiliki potensi energi alternatif yang beragam, sehingga pengembangannya sangat terbuka, kata peneliti dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumina.

“Energi alternatif yang bisa dikembangkan antara lain bioetanol, biodiesel, tenaga surya, tenaga air, dan tenaga angin,” katanya di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan, bioetanol yang dapat diproses dari olahan tetes tebu, ketela pohon, dan rumput gajah dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar premium dan solar.

“Khusus rumput gajah, juga cukup bagus untuk dikembangkan sebagai pengganti premium dengan terlebih dulu diolah menjadi bioetanol. Rumput gajah dapat dipanen dua kali dalam setahun, cara menanamnya pun mudah,” katanya.

Menurut dia, kebutuhan bioetanol di Indonesia mencapai 1,4 juta kiloliter/tahun, tetapi produksinya sekarang baru sekitar 240 juta liter/tahun.

“Untuk biodiesel dapat dikembangkan dari tanaman jarak atau sawit yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia,” katanya.

Selain itu, menurut dia pengembangan sumber energi lainnya, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air juga masih sangat terbuka.

“Untuk mengembangkannya dibutuhkan kemauan baik dari pemerintah untuk melakukan pengembangan energi alternatif seperti yang telah dilakukan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Brasil, dan China,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah sebaikya tidak mengesampingkan pengembangan energi alternatif untuk mengantisipasi menipisnya jumlah dan pasokan energi, khususnya minyak bumi di Indonesia.

“Jika pemerintah lambat dalam merespons menipisnya persediaan minyak bumi dikhawatirkan pada waktunya nanti akan menghadapi banyak persoalan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh menunggu sampai cadangan minyak bumi di Indonesia habis baru kemudian mulai mengembangkan energi alternatif.

“Langkah lain yang dapat ditempuh adalah penataan kembali pengelolaan energi, terutama eksplorasi minyak bumi yang melibatkan pihak asing karena selama ini pembagian hasil eksplorasi minyak bumi lebih banyak menguntungkan pihak asing,” katanya.(*)
(ANT-158/B015/R009)

Salak Cegah Longsor

Rabu, 13 Oktober 2010 09:56 WIB | Iptek | Sains |
Cegah Longsor dengan Salak
Cegah Longsor dengan Salak

Solo (ANTARA News) – Tim peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta merekomendasikan agar daerah bencana erosi dan tanah longsor di Desa Beruk dan Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ditanami pohon salak.

“Untuk tanaman ini memiliki perakaran yang kuat, tajuk lebar, mampu menahan percikan air hujan dan biomasnya relatif ringan sehingga tidak membebani tanah dengan tingkat kemiringan lereng tinggi,” kata salah satu tim peneliti LPPM UNS Prof Dr Ir Nandariyah MS, usai meninjau hasil penelitian di Desa Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Rabu.

Di Desa Beruk dan Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada akhir tahun 2007 pernah terjadi bencana erosi dan tanah longsor yang merenggut korban jiwa.

Menurut Nandariyah, penelitian ini juga untuk mengetahui jenis-jenis kultivar salak (Salacca zalacca Gaertn Voss) yang sesuai untuk dibudidayakan dan mempunyai kemampuan menahan erosi tanah dan longsor, serta daya produksi yang baik.

Tim peneliti merekomendasikan antara lain pembuatan teras-teras bangku, penanaman menurut garis kontur, penanaman pohon penguat di bibir teras dan memperhatikan tanaman pokok yang memperkuat konstruksi tanah agar lebih tahan terhadap bahaya erosi dan longsor.

“Salah satu tanaman konservasi yang berpotensi dikembangkan yaitu pohon salak,” kata Nandariyah.

Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyos, Kabupaten Karanganyar Sudrajad, mengatakan, dalam rangka konservasi lahan yang dilakukan bekerja sama dengan UNS untuk di daerahnya telah ditanami pohon salak sebanyak 6.000 batang di Wonorejo dan 2.500 batang di Beruk.

Pohon salak tersebut ditanam di tiga atas hektar tanah dan saat ini berumur satu tahun seta diperkirakan tahun 2013 berbuah.

Bibit salak berasal dari Sleman yang harganya antara Rp5.000 sampai Rp7.000 per batang. Ada enam hektar lahan milik petani yang siap ditanami salak.

Lahan tersebut memiliki kemiringan 80 derajat. Sekitar 80 hektare perlu konservasi. “Lahan seluas ini menunggu untuk ditangani,” kata Sudrajad.
(J005/A041)

COPYRIGHT © 2010

11
Oct
10

Kebudayaan : Sebuah Institusi Bernama Kedai Kopi

Berbagi kisah “wisata jajan” dari kunjungan ke Banda Aceh pada pertengahan bulan lalu.

Note: Penulis adalah anggota gerombolan penikmat makanan Ma’ Nyusss – Jalan Sutera.

SEBUAH INSTITUSI BERNAMA KEDAI KOPI
Oleh: Irvan Kartawiria

Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga ke Aceh.. Dan itu artinya saya sudah menjelajahi negeri ini dari “dekat-Sabang” sampai “dekat-Merauke”. Maksudnya udah pernah ke Banda Aceh dan Wamena.. lumayanlah, meskipun tengah-tengahnya masih pada bolong. Belum pernah eksplorasi Sulawesi, ato Kalimantan. Baru pernah mampir doang. Sekali lagi, mayanlah.. masa orang Indonesia belom pernah kemana-mana di negeri sendiri.. Satu hal yang paling menyolok dari kunjungan 3 hari di Banda Aceh adalah budaya kulinernya. Duh.. udah-jauh-jauh ke Aceh kok yang diperhatiin cuma urusan gembul-menggembul doang? Bukan gitu maksudnya.. Ini terjadi karena urusan makanan dan minuman “tampaknya” (pake tanda kutip.. nggak yakin soalnya, daripada sotoy) menjadi salah satu kunci kegiatan masyarakat Banda Aceh. Khususnya minuman.. wa bil khusus.. KOPI.

Tapi kita simpen dulu cerita soal itu sebentar.. Satu yang mau saya bahas adalah soal makanan. Kalau anda diminta nyebut makanan khas Aceh, apa yang terlintas di kepala? Mie Aceh? sama.. saya juga.. dulu, sebelum ke sana..

Sekarang? kalau saya harus menyebut satu makanan favorit orang Banda Aceh, maka saya terpaksa menyebut “Gorengan”. Tolong jangan diartikan sempit bahwa gorengan adalah ‘fritter’ ato sarupaning tahu, comro, singkong yang di tanah jawa dijual oleh -properly named- Abang Gorengan. Bukaaann… Ini gorengan beyond any gorengan..

Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah kaki saya menapak di tanah Aceh, saya sudah makan hampir 5 potong ayam goreng, seikat buntelan jeroan (ati ampela jantung) ayam goreng, sepiring cabe ijo goreng dan dua potong pisang goreng..
Menjelang malam, daftar gorengan bertambah dengan burung puyuh goreng, ayam goreng (lagi!), cabe ijo goreng (lagi!), cumi goreng (utuh, dengan ukuran nyaris segede Nokia E71 saya!), telor ceplok (goreng), pisang goreng, tahu goreng, juga mie dan nasi goreng!! Edun!!

Hebatnya, nyaris seluruh gorengan dilakukan dengan bumbu yang super minimalis. Ayam misalnya, hanya ada jejak gurih yang diduga hasil rebusan air kelapa plus garam. Selain itu.. ga ada. Polos, minimalis tapi nendang abis! Dan dari seluruh gorengan itu yang paling menyentuh hati (selain menyentuh lambung tentunya) adalah cabe ijo goreng. I love this thing! Beneran cuma cabe ijo kurus panjang yang digaramin dan digoreng. Cabenya bukan tipe cabe ijo gendut yang sering masuk ke sayur asem. Ini cabe ijo langsing semampai yang sering dipakai di warung padang sebagai Sambel Ijo. Mungkin karena cabe ini digoreng pada minyak bekas goreng ayam, maka rasanya jadi dramatis. Lebay.. tapi jujur, dari seluruh makanan Aceh yang saya cicip, cuma cabe ijo ini yang bikin saya kangen.

Kesukaan orang Aceh dengan gorengan mengingatkan saya pada sejarah Tempura di Jepang. Tempura, contrary to popular belief, bukan masakan asli Jepang. Masakan ini dibawa dan diperkenalkan ke Jepang oleh orang Portugis yang main-main ke sana di abad ke 16 (jauh amat mainnya Mas..). Entah pernah baca dimana dan kapan, samar-samar ingatan saya menunjukkan bahwa bangsa Portugis juga punya interaksi dengan bangsa Aceh. Coba tolong di-check deh.. bener ga? Kalau iya, maka mungkin kegemaran akan goreng-gorengan ini juga diperkenalkan oleh bangsa Portugis yang main-main ke Aceh beberapa ratus tahun lalu. Jika teori ini benar, maka bangsa Portugis mulai sekarang layak kita sebut sebagai “Bapak Abang Gorengan Sedunia”..

Kenapa ingatan saya rada samar-samar.. mungkin karena mabuk kopi.. Kopi buat kehidupan masyarakat Banda Aceh adalah bensin pertamax yang menjalankan mesin budaya dan mesin ekonomi. Dan warung kopi, karenanya, bukan lagi sekadar ‘warung’. Warung kopi di Banda Aceh (perlu di sensus nih.. ada berapa ya?) sangat banyak, umumnya berukuran lumayan besar (dengan jumlah kursi di atas 20), buka sejak siang sampai lewat midnight.. Dan RAME!! Pengunjungnya pun beragam.
Dulu sih katanya perempuan jarang banget muncul di warung kopi.
Tapi minggu lalu saya menemukan banyak meja terisi rombongan anak-anak muda cowok-cewek dalam jumlah yang hampir sama ngopi bareng di Tower Cafe. Yang jelas, mulai dari orang tua, anak muda, sampe ibu-ibu dan anak-anak mampir ke warung kopi. Ada apa sebenarnya di warung kopi?

Di kota tanpa mall (ada satu, belum jadi) dan tanpa bioskop, warung kopi adalah sarana bersosialisasi yang baik dan terbukti. Bapak-bapak yang ngurusin kerjaan, ya ketemunya di warung kopi. Anak mudah malem mingguan, ya ke warung kopi.
Nonton bola (yang disiarin di tipi), ya di warung kopi. Internetan? di warung kopi (banyak yang provide WiFi lho). Dimana lagi bisa duduk-duduk, ngobrol berjam-jam, dibawah langit Aceh penuh bintang, cuma dengan modal kurang dari 20 ribu perak? Ya di kedai kopi.

Sayangnya, buat beberapa orang dari luar Aceh, kebiasaan ini dimanfaatkan (atau malah dipolitisasi) sebagai alat untuk men-cap bahwa “orang Aceh kerjanya nongkrong di kedai kopi.. Pemalas..”. Kalau anda pernah duduk di kedai kopi di Aceh, anda pasti tahu kalau ada kesalahan intonasi pada stigma ini. Yang benar adalah “orang Aceh (be)kerjanya (sambil) nongkrong di kedai kopi..” dan definetely mereka bukan pemalas! Coba bayangkan.. dengan duduk di kedai kopi anda bisa jual tanah 4 hektar, dapat info tender proyek restorasi jembatan lintas kabupaten, dan ikut membantu memecahkan masalah kebersihan kota langsung dengan kepala dinas terkait.. seluruhnya dalam waktu kurang dari 3 jam! Dan anda hanyalah rakyat biasa, bukan pejabat! Sulit kita menemukan komunitas bangsa lain di dunia yang sedemikian efektifnya beroperasi. Jelas, bangsa pemalas tak bisa melakukan itu semua. Di Aceh.. lebih tepatnya, di sebuah institusi bernama Kedai Kopi.. semua bisa!

Di Jakarta, pernah dicoba (entah sengaja, entah tidak) untuk membuat sebuah “kedai kopi” raksasa. Namanya Cilandak Town Square (a.k.a Citos). Puluhan, kalau bukan ratusan, kursi digelar sepanjang lantai satu. Mulai dari kedai kopi Cap Putri Duyung asal Amerika sampai merk lokal bersaing menjaring pengunjung. Apa yang dilakukan orang di Citos? persis seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Nongkrong di kedai kopi, ngomongin bisnis, updating news, silaturahmi.. Puluhan ribu harga kopinya per gelas.. sebagian mungkin kopi dari Aceh. Mengenai hasil dan efektifitas obrolan di kedai kopi (di sini, tentu nama resminya adalah cafe), saya belum pernah survey. Tapi seorang sahabat, pebisnis muda yang lumayan sukses pernah berujar.. “kalau ngomong bisnis di cafe ya Van.. biasanya mah nggak bakalan jadi..”

Urusan kedai kopi sebagai sebuah institusi ekonomi, institusi sosial, institusi budaya.. orang Jakarta tampaknya masih harus belajar ke Aceh..

***




Blog Stats

  • 3,373,769 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…