Posts Tagged ‘Statemanship

13
Mar
15

Kenegarawanan : Revolusi Karakter Bangsa Indonesia

Revolusi Karakter Bangsa Indonesia
Jumat, 13 Maret 2015 – 03:04 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Revolusi Karakter Bangsa Indonesia

Revolusi Mental yang dilontarkan Presiden JokoWi pada tahun 2014 tampaknya perlu juga pendampingan oleh Revolusi Karakter Bangsa menurut pemikiran M Soeparno [ISBN 929-161-567-6, Januari 2006] yang beridealisasi capaian sebagai berikut:

1) Bangsa Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh kepada hukum, perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;

2) Bangsa Indonesia adalah manusia yang bangga sebagai warga negara Indonesia serta mencintai Tanah Air dan Bangsanya, berbudi pekerti baik, siap membela negara dan bangsa demi tegaknya negara Republik Indonesia;

3) Bangsa Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa adalah manusia yang memiliki jiwa kebersamaaan, gotong royong, toleransi serta anti segala bentuk kekerasan;

4) Bangsa Indonesia adalah manusia yang berbadan sehat, bersih, hemat, jujur, tertib, cermat, rajin, tepat waktu serta berdisiplin tinggi;

5) Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki kemauan belajar dengan jangkauan masa depan, penuh inisiatif, kreativitas, inovasi yang dilandasi dedikasi yang tinggi demi kemajuan, pengabdian dan manfaat bagi kehidupan dirinya, bangsa dan negaranya serta umat manusia.

Pendampingan itu beralasan merujuk QS An-Nisa 9 yaitu “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang (bangsa) yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak (generasi) yang lemah yang mereka khawatirkan kesejahteraannya (lahir dan batin) Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Dengan pendampingan ini diharapkan Revolusi Mental tidak berganti makna jadi Revolusi “mental” (bouncing) kearah pro degradasi karakter bangsa seperti yang kini malah terindikasi di banyak tayangan layar kaca dan terberitakan di media-media cetak dan sosial elektronik.

Rekomendasi langkah pendampingan lain adalah memperbanyak pelantunan Hymne Pramuka yakni “Kami PRAMUKA Indonesia, Manusia Pancasila, Satyaku kudharmakan, Dharmaku kubaktikan, Agar jaya Indonesia, Indonesia tanah air ku, Kami jadi PANDUMU” diberbagai agenda kepemudaan, selain gerakan SAVE INDONESIA budayakan http://m.edisinews.com/berita-piagam-karakter-pandu-indonesia.html.

Jakarta, Jumat 13 Maret 2015

MAPINDO – Majelis Pandu Indonesia

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
MAPINDO Majelis Pandu Indonesia
MAPAN Majelis Adat Pancasila
Editor : www.jakarta45.wordpress.com

 Logo Mapindo
BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-revolusi-karakter-bangsa-indonesia.html#ixzz3UFl1XjPF

Jakarta45

Fundamen, Pilar, Grundnorm, dan Oknum

Written by Administrator

“Fundamen”, “Pilar”, “Grundnorm” dan “Oknum”

oleh Ananda B. Kusuma*

Pendahuluan

Para pejabat dan tokoh sering menggunakan istilah secara sembarangan. Pejabat di istana negara pernah menggunakan kata “aubade” untuk acara sore hari penurunan bendera merah putih pada Hari Proklamasi Kemerdekaan. Arti “aubade” yang benar tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); kata “aubade” berarti “nyanyian atau musik untuk penghormatan pada pagi hari”(1). Pejabat istana juga memberi nama gedung di komplex istana “Bina Graha” (Pembina Buaya ?). Kalau kita merujuk KBBI, disitu tercantum bahwa “graha” artinya “buaya”. Di KBBI tidak tercantum bahwa “graha” berarti “rumah” atau “gedung” karena bahasa Sansekerta “Grha” biasanya di transliterasi menjadi “griya” (rumah), bukan “graha”(2).

Banyak tokoh yang ingin bergaya, memakai yang mirip kata asing tetapi tidak dikenal di bahasa aslinya seperti kata “porno aksi” dan “solutif” (Anas Urbaningrum). Hal itu tidak menjadi persoalan bila tidak menyebabkan akibat hukum. Kesalahan memilih kata yang ada kemungkinan menganiaya seseorang, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketuanya, DR. Abraham Samad, menyatakan telah “membreidel” mobil yang disangkakan milik Lutfi Hasan Ishaaq. Seharusnya kata yang dipakai adalah “menyegel”. Selain itu seharusnya papan yang ditempelkan di rumah istri Fathanah bertulisan “disegel”, bukan “disita KPK”(3).

Istilah yang artinya paling sering diselewengkan adalah kata “oknum”. Menurut KBBI “oknum” berarti “penyebut diri Tuhan di agama Katolik; pribadi: kesatuan antara Bapak, Anak dan Roh Kudus sebagai oknum keesaan Tuhan”. Artinya, kata “oknum” telah di degradasi sedemikian rendahnya, dari “bersifat Ketuhanan” menjadi “oknum” yang berarti “orang yang sifatnya kurang baik”. Degradasi kata “oknum” dilakukan oleh tokoh partai politik; anggotanya yang terbaik, yang dijadikan pucuk pimpinan partai, bila tersangkut kejahatan akan dinyatakan sebagai “oknum”, agar partainya tidak terseret. Sebagaimana diketahui, tokoh yang martabatnya diturunkan oleh teman-temannya adalah Anas Urbaningrum, ketua Partai Demokrat yang terpilih untuk jadi simbol anti korupsi dan Luthfi Hasan Ishaaq, presiden Partai Keadilan Sejahtera yang mengklaim sebagai partai yang “bersih”.

Demikian pula halnya dengan DR.Yudhoyono. Setelah menjadi presiden, beliau makin gemar berpidato dengan campuran bahasa Inggris. Sayangnya, kata asing yang diucapkannya, kadang-kadang, maknanya keliru sehingga menurunkan citranya sebagai orang yang cerdas, cermat dan tindakannya terukur. Hal itu terlihat pada ucapannya bahwa beliau tidak akan mencampuri “justice”, padahal, maksudnya, mungkin, tidak akan mencampuri “judiciary”. Nampaknya beliau lupa bahwa “criminal justice system” di USA (negerinya yang kedua) terdiri dari “Police, Court and Correctional Institution; sedangkan di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Jadi, DR.Yudhoyono sesungguhnya membawahi tiga lembaga dalam “integrated criminal justice system” kita. Artinya, presiden Yudhoyono harus bertanggung-jawab untuk mempercepat terlaksananya keadilan (speedy trial) dengan pedoman “Delayed justice is injustice”(4).

Kontroversi Pancasila sebagai pilar atau fundamen

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006, presiden Yudhoyono mengucapkan pidato yang berjudul “Menata Kembali Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”. Beliau mengingatkan bahwa konsensus dasar yang kita sepakati ada empat yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah yang dipakai adalah “konsensus dasar”, bukan “pilar”. Beliau menggunakan istilah “pilar” untuk kata lain,yaitu freedom atau “kebebasan”, rule of law atau “aturan hukum” dan tolerance atau “toleransi”.

Beberapa tahun kemudian, DR. (HC) Taufik Kiemas, menantu Bung Karno, setelah menjadi Ketua MPR, menyatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita terdiri dari empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapat pimpinan MPR itu ditentang oleh pejoang senior yang tergabung dalam Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP), para cendekiawan senior dan para pemerhati kehidupan berbangsa pada umumnya. Tetapi, karena ada pasal 34 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka MPR tetap “ngotot” menyebar-luaskan “empat pilar” tersebut. Sebab itu GPP menyarankan agar pasal 34 ayat (a) tersebut di review oleh Mahkamah Konstitusi.

Pendapat Ketua MPR itu juga berbeda dengan pendapat Prof. Notonagoro yang menyatakan bahwa “Pembukaan merupakan dasar, rangka dan suasana yang meliputi seluruh kehidupan Bangsa dan Negara, serta tertib hukum Indonesia, sehingga kebaikan hukum positif Indonesia, termasuk UUD, harus diukur dari asas yang tercantum dalam Pembukaan. Dan karena itu Pembukaan dan Pancasila harus digunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum Indonesia”. Pernyataan Prof. Notonagoro tersebut menunjukkan bahwa ada hirarkhi norma dan Pembukaan UUD 1945, termasuk Pancasila yang tercantum di alinea empat adalah Staatsfundamentalnorm (pokok kaidah negara yang fundamental) yaitu Norma Tertinggi.

Artinya ada “axiological hierarchy” (hirarki nilai) dan hirarki norma (hierarchy of norms)(5). Pancasila adalah “sumber dari sumber”, “Fundamen”, “Dasar” dari “dasar”. Staatsfundamentalnorm dapat menurunkan “pilar” yang berbeda. Pembukaan UUD 1945 menghasilkan NKRI, Mukadimm Konstitusi RIS menurunkan negara federal, artinya sejumlah Pendiri Negara kita menyatakan bahwa NKRI bukan harga mati. Beliau-beliau itu memilih “Merdeka” (Liberty/Freedom), “Daulat Rakyat” (Popular Sovereignty), Republik dan “persamaan dimuka hukum” (equality before the law) adalah harga mati sebagai harga mati. Jadi, meskipun Staatsfundamentalnorm-nya sama, besar kemungkinan bahwa seorang Kepala Negara/Kepala Pemerintahan akan mengutamakan “pilar” tertentu, seperti halnya presiden Yudhoyono yang mengutamakan Freedom, Rule of Law dan Tolerance.

Dalih pimpinan MPR bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pilar” juga berarti “dasar” tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

  1. Menurut KBBI, “fundamen” berarti “ asas, dasar, hakikat”; “fundamental” berarti bersifat dasar (pokok)”. “Pilar” berarti “tiang penguat”; dasar (yang pokok). Sebenarnya KBBI telah menjelaskan bahwa “fundamen” lebih mendasar dari “pilar”, terlihat dari kata “hakikat” dan “asas”, sedangkan “pilar” sifatnya “penguat” atau “penyokong”. Tetapi, sayangnya, ada keterangan di KBBI yang kurang tepat, yaitu bahwa “pilar” berarti “dasar (yang pokok)”. Kata “kurang tepat” digunakan karena kata tersebut adalah serapan dari bahasa Inggris atau Belanda, tetapi kamus Inggris (Oxford, Thorndike, Webster) maupun kamus Belanda (Koenen) tidak ada yang menyatakan “pillar” atau “pilaar” yang berarti “dasar”, semuanya menyatakan bahwa “pilar” sifatnya “support” paling tinggi “important support”. Jadi, mengingat KBBI disusun oleh berpuluh-puluh petugas, besar kemungkinannya ada petugas yang membuat kesalahan, maka, sebaiknya, “Pusat Bahasa” menjelaskan mengenai hal tersebut.
  2. Menurut Bung Karno, Pancasila adalah philosofische grondslag, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang abadi. Sebagai insinyur, Bung Karno membuat kiasan (metafora) bahwa membangun gedung itu memerlukan fundamen yang kokoh, mendukung seluruh bangunan, sedangkan “pilar” hanya menyangga sebagian atap bangunan. Artinya, “fundamen” lebih mendasar dari “pilar”; fundamen gedung Mahkamah Konstitusi memerlukan dana dan daya lebih besar dari membangun 9 pilarnya.
  3. Menurut Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tokoh yang menghimbau agar para anggota mengemukakan gagasan mengenai “Dasar Negara”, dalam Kata Pengantar buku “Lahirnya Pancasila” terbitan 1 Juli 1947, menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar (Beginsel) Negara. Radjiman menafsirkan bahwa Pancasila adalah suatu “demokratisch beginsel”, suatu Rechts-ideologie (Cita Hukum ) dari negara kita. Dalam bahasa Belanda, “grondslag” padanannya adalah “beginsel” artinya “asas”, “dasar” atau “principle” (Inggris). Kata ini nampaknya yang tidak difahami oleh pimpinan MPR sehingga keliru memilih istilah, “pilar” tidak pernah berarti “beginsel”, principle” atau “asas”.

Kontroversi tentang Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm

Hasil Seminar tahun 2006 dibukukan dengan judul “Tentang Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas”. Di buku tersebut saya kemukakan bahwa Grundnorm sejajar dengan Staatsfundamentalnorm dan hierarchy-nya berada diatas UUD atau Grundgesetz. Saya kemukakan pula teori Hans Nawiasky mengenai Stufenordnung der Rechtsnormen yang mengemukakan adanya tiga lapis norma hukum. Di “Keabsahan UUD setelah Amendemen, 2007, penulis kemukakan bahwa menurut Hans Kelsen Grundnorm bersifat abstrak, “presuppose”, tidak termasuk tatanan hukum positif, namun menjadi dasar keberlakuan tertinggi bagi tatanan hukum positif, sifatnya meta juristic.

Pada bulan Juni 2011, Prof. Mahfud , di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menyatakan bahwa:

  1. Staatsfundamentalnorm lebih tinggi daripada Grundnorm. Sebab, Staatfundamentalnorm berupa idee tentang hukum, sedangkan grundnorm sudah merupakan norma yang tertinggi yakni UUD (sic).
  2. Kelsen tak membedakan Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm. Nawiasky membedakan keduanya. Staatsfundamentalnorm ada diatas Grundnorm, Staatfundamentalnorm tak bisa berubah, Grundnorm bisa berubah (sic).

Kemudian, pada bulan Februari 2012, di Metro TV, Prof. Mahfud membenarkan pendapat Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin, bahwa UUD adalah Grundnorm. Mengingat bahwa kuliah umum di UII tidak disertai referensi, saya menulis surat kepada Prof. Mahfud bahwa isi kuliahnya tidak sesuai dengan pendapat para pakar konstitusi yang tercantum di buku;

  1. Djokosoetono, Kuliah Hukum Tatanegara, Ghalia Indonesia, 1982.
  2. Caldwell, Peter C. Popular Sovereignty and The Crisis of German Constitutional Law, Durham and London, Duke University Press, 1997.
  3. Dyzenhaus, David. Legality and Legitimacy, New York, Oxford Universit Press, 2003.
  4. Jacobson, Arthur J and Bernard Schlink, Editors. Weimar, A Jurisprudence of Crisis, Berkeley, University of California Press, 2000.
  5. Frridrich, Carl J The Philosophy of Law in Historical Prespective, The University of Chicago Press, 1963.

Pada surat yang lalu saya tidak menyertakan cuplikan dari buku tersebut, sebab itu pada kesempatan ini saya kutipkan beberapa pendapat pakar tersebut.

  1. Konstitusi dalam arti mutlak: Verfassung im normatieven Sinne atau Norm der Normen atau Norma Normarum. Juga ada dua arti, pertama adalah Grundnorm dari Kelsen, disebut juga Ursprungnorm atau hypotheschenorm. Kedua ialah, menurut Struyken dan Greys, een wet van grondslagen en grondbeginselen (Djokosoetono, 1982:196).
  2. “A given norm was to be judged legal only if it was in accord with all higher level legal norms, up to and including what Kelsen termed the “originary norms” (Ursprungnorm) of the entire legal system” …….”And finally, the constitution was valid only if it is presupposed a hypothetical basic norm granting its validity” (Caldwell, 1997:91).
  3. “The validity of each norm within the system, what makes it count as a norm of that system, is determined not by an evaluation of its content, but in terms of tests that look solely at the issue whether that norm was produced or posited in accordence with the criteria for validity of some higher norm. In turn this high norm’s validity will be dependent on the existence of yet another norm in the hierarchy until, step by step, one reaches the top of the normative hierarchy, the basic norm or Grundnorm (Lihat Dyzenhaus, 2003:103).
  4. “The Pure Theory of Law is based on the separation of “is” and “ought”: Its foundation is the epistemological dualism of facts and values, proposition and norms, cognition and volition. In this way, its rejects all legal theoriesthat derive the validity of law from its efficacy. Ultimately, in order to justify the validity of a law, one must assume what Kelsen termed the “basic norm” Grundnorm. (Lihat Jacobson and Schlink, 2002:68).
  5. “If one asks upon what validity of these norms of the positive law rest, Kelsen and his school answer: upon the basic norm (Grundnorm). (Lihat Friedrich, 1963:173).

Demi kemajuan pengajaran Hukum Tatanegara, sebaiknya Prof. Mahfud menyertakan rujukan untuk mendukung pendapatnya yang dapat dikatakan menyimpang.

* Peneliti Senior di Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

————————————————————————————————–

[1]Berasal dari bahasa Perancis. Tidak banyak digunakan dalam bahasa Inggris (Musical announcement of down). Digunakan dalam bahasa Belanda (ochtendbegroeting; ochtendhulde met muziek).

[2]Lihat L. Mardiwarsito, Kamus Jawa Kuna-Indonesia, Ende, 1981 da Sir Monier-Monier-Williams. A Sanskrit – English Dictionary, Oxford, 1899.

[3]Menurut KBBI, “menyegel” berarti “menutup” bangunan karena statusnya tidak jelas. “Sita” berarti “mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara; membeslah = menyita. Papan di rumah Fathanah seharusnya tersurat “disegel”, bukan “disita” karena belum mendapat keputusan pengadilan. “Breidel” (“berangus”) biasanya dipakai hanya untuk Surat Kabar.

[4]DR.Yudhoyono seyogyanya mengingat pula ajaran Ibn Khaldun bahwa “negara adalah lembaga yang mencegah agar penduduk negeri tidak mengalami ketidak-adilan” (An institution which prevent injustice other than such as its commits itself).

[5] Ada “Core values” dan “values”. Ada Grundnorm dan norm yang tercantum di Grundgesetz (UUD), Sama sama memakai kata “grund” (“dasar”) tetapi tingkatnya berbeda. Jauh berbeda dengan “pilar”.

12
Mar
15

Kenegarawanan : Utamakan Ayo Kerja Produktif

Utamakan Ayo Kerja Produktif

Rabu, 11 Maret 2015 – 13:14 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Utamakan Ayo Kerja Produktif

Adalah 7 (tujuh) ciri manusia Indonesia [Mochtar Lubis 6 April 1977] yakni 1) hipokrit, senang berpura-pura, lain dimuka lain di belakang, serta suka menyembunyikan yang dikehendakinya karena takut mendapat ganjaran yang merugikan dirinya, 2) segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusan dan pikirannya, atau sering mengalihkan tanggung jawab tentang suatu kesalahan dan kegagalan kepada orang lain, 3) berjiwa feodalis, senang memperhamba pihak yang lemah, senang dipuji, serta takut dan tidak suka dikritik, 4) percaya pada takhyul dan senang mengkeramatkan sesuatu, 5) berjiwa artistik dan sangat dekat dengan alam, 6) mempunyai watak yang lemah serta kurang kuat mempertahankan keyakinannya sekalipun keyakinannya itu benar. Suka meniru, 7) kurang sabar, cepat cemburu dan dengki.

Oleh sebab itu, Gerakan 70 tahun Indonesia Merdeka [JokoWi, Kilometer 0 Indonesia] yang serukan  kerja, kerja, kerja saja tidaklah cukup untuk menggapai Indonesia Jaya 2045, perlu lebih terarah semisal kerja produktif, tertib, bermanfaat, konstruktif, efisien, efektif, tepat sasaran dst. Begitu juga pola gotong royong, baiknya bertekad gotong royong Pancasila, karena gotong royong saja bisa dikiprahkan juga oleh aksi-aksi korupsi berjamaah, dan lain sebagainya.

Kerja gotong royong itu baik untuk optimasi namun butuh Persatuan Pekerja merujuk misalnya pada 9 Maret 2015 yang 54 tahun usia persatuan demi kesatuan kepanduan di Indonesia dan diputuskan untuk mewadah ke satu moda yaitu Gerakan Praja Muda Karana, dan butuh 33 tahun sejak Persaoedaraan Antar Pandoe Indonesia (PAPI) diprakarsai pada 23 Mei 1928 oleh Pandoe Kebangsaan (d/h Jong Java Padvinderij) bersama Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) dan Indonesische Nationale Padvinders Organisatie (INPO).

Disamping itu pada 7 Maret 2015 yang baru lalu telah terukir 1 (satu) abad sejak ikrar “Mempererat persaudaraan diantara suku2 bangsa di Indonesia” oleh Tri Koro Dharmo yang juga berikrar kemuliaan “Mengabdi pada tanah air berdasar cinta”. Ikrar-ikrar mulia itu butuh 30 tahun untuk bermuara ke Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan sebelumnya butuh 13 tahun mewujud pada Sumpah Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928.

Dalam konteks capaian Indonesia Jaya 2045, ada rentang 30 tahun sejak 2015 ini untuk merawat bahkan mengkokohkan Persatuan Indonesia demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh perangkat tatanilai kemuliaan yang lebih komprehensif. Dalam kaitan ini misal tersedia SAVE INDONESIA berbasis http://m.edisinews.com/berita-piagam-karakter-pandu-indonesia.html [MAPINDO Majelis Pandu Indonesia 27 Desember 2014] yang dapat dirujuk publik.

Baik tempus 17 Agustus 1945 maupun 9 Maret 1961 adalah muara akumulasi rekam jejak dinamika Persatuan Indonesia positif produktif konstruktif, sehingga kini dan esok perlu juga dijaga dinamika Persatuan Indonesia sedemikian rupa agar senantiasa melekat erat di semua sendi2 dan simpul2 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Jakarta, 11 Maret 2015

MAPAN – Majelis Adat Pancasila

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
MAPINDO Majelis Pandu Indonesia
MAPAN Majelis Adat Pancasila
Editor : http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-utamakan-ayo-kerja-produktif.html#ixzz3U8wL4b5U

Jakarta45

Delapan Rumusan Pancasila

Sepanjang sejarah terdapat delapan rumusan Pancasila, dua di antaranya merupakan hasil rekayasa rezim Orde Baru. Keenam formula yang tidak direkayasa itu adalah sebagai berikut.

Pertama, Pancasila yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dengan urutan (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri-kemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, dan (5) Ketuhanan. Bung Karno yang pertama menyebut istilah Pancasila dan pertama kali pula membahas “dasar negara” seperti yang diminta oleh pimpinan sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Seusai dengan persidangan pertama BPUPK tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang terdiri atas delapan orang, diketuai Soekarno dengan anggota M Hatta, M Yamin, A Maramis, Otto Iskandardinata, Sutardjo Kartohadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Wachid Hasyim, untuk menampung masukan dari anggota BPUPK lainnya. Kemudian Soekarno mengubah komposisi tim ini menjadi sembilan orang, Soekarno masih ketua, dengan anggota M Hatta, M Yamin, A Maramis, Subardjo, Wachid Hasyim, Kahar Muzakkir, Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosuyoso.

Panitia sembilan ini merumuskan Pancasila tanggal 22 Juni 1945 (dikenal sebagai Piagam Jakarta) sebagai berikut: (1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan rumusan kedua.

Rumusan ketiga adalah rumusan yang disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Formula keempat dan kelima adalah Pancasila sebagai bagian dari mukadimah Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Bunyinya sama, yakni (1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Kebangsaan, ( 4) Kerakyatan, dan (5) Keadilan Sosial. Konsep keenam adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Rekayasa Orde Baru

Konsep rekayasa atau rumusan ketujuh adalah rumusan yang diciptakan Orde Baru dengan menyatakan bahwa M Yamin telah berpidato sebelum Soekarno tentang dasar negara (tanggal 29 Mei 1945). Di dalam buku tipis Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik (terbit tahun 1971) digambarkan rumusan Yamin, yakni (1) Peri-Kebangsaan, (2) Peri-Kemanusiaan, (3) Peri-Ketuhanan, (4) Peri-Kerakyatan, (5) Kesejahteraan Rakyat.

Ini dikutip dari buku M Yamin yang terbit tahun 1959 yang tampaknya ditulis kemudian, artinya pada tanggal 31 Mei Yamin tidak berpidato sepanjang 21 halaman karena waktu yang tersedia hanya 120 menit untuk 7 pembicara. Belum puas dengan mendahulukan Yamin dari Soekarno, pada tahun 1981 (Nugroho Notosusanto, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara) dibuat lagi rekayasa tambahan dengan menampilkan rumusan Pancasila ala Supomo yang terdiri atas (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan Lahir dan Batin, (4) Musyarawah, (5) Keadilan Rakyat. Pidato Supomo tanggal 31 Mei 1945 itu sebetulnya membahas syarat-syarat berdirinya sebuah negara, yakni adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan, bukan tentang dasar negara. Ini bisa disebut formula kedelapan.

Dari delapan rumusan Pancasila tadi, dua yang direkayasa oleh rezim Orde Baru jelas palsu, sedangkan keenam lainnya adalah otentik. Mana yang kita gunakan? Tentu yang disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945 seperti yang kita pakai sekarang. Memang Pancasila dilahirkan tanggal 1 Juni 1945, tetapi perumusannya berlanjut sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. Menurut peneliti senior Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, AB Kusuma (Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, 2004), tanggal 22 Juni 1945, axiological hierarchy-nya berubah, nilai moral, yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam” diangkat ke atas, dijadikan norma utama (norma normarum).

Setelah disetujui oleh rapat pleno BPUPK yang hanya terdiri atas wakil-wakil dari Jawa, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang meliputi wakil-wakil dari seluruh Indonesia mengubah rumusan Pancasila dengan mengurangi “tujuh kata” (“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) dan menambahkan “tiga kata” (“Yang Maha Esa”). Jadi, rumusan Pancasila yang sah menurut AB Kusuma adalah rumusan PPKI, rumusan dari wakil-wakil selurah rakyat Nusantara setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penghilangan “tujuh kata” dan penambahan “tiga kata” merupakan hasil kompromi para founding fathers dan founding mothers (ada dua orang anggota perempuan) sekaligus menunjukkan kenegarawanan.

Dewasa ini terdapat istilah “Pancasila 1 Juni” seperti yang digunakan oleh sebagian kelompok nasionalis. Menurut hemat saya, ungkapan itu merupakan protes atau penolakan terhadap sejarah Orde Baru yang mereduksi peran Soekarno sebagai penggali Pancasila dengan menampilkan Yamin dan Supomo seakan-akan telah berpidato tentang dasar negara sebelum Bung Karno. Sangat arif bila Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan keputusan presiden menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

Tanggal 18 Agustus telah ditetapkan Presiden sebagai hari lahir Konstitusi dengan Keputusan Presiden No 18 Tahun 2008. Kenapa tanggal 1 Juni masih ditolak? Pancasila memang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, tetapi Pancasila bukanlah pasal atau ayat konstitusi, melainkan menjiwai, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945.

ASVI WARMAN ADAM
Sejarawan LIPI

01
Feb
15

Kenegarawanan : Terbitkan KepPres Mahkamah Adat Pancasila

Terbitkan KepPres Mahkamah Adat Pancasila

Sabtu, 31 Januari 2015 – 12:34 WIB

Logo PARRINDO

Suara Pembaca:
Terbitkan Keppres Mahkamah Adat Pancasila

Bapak Presiden JokoWi Yth,

MERDEKA !
Salah satu solusi cepat Presidensiil tentang konflik antar petinggi lembaga penegakan hukum adalah diselesaikan secara keadatan khas Indonesia. Pembentukan lembaga tinggi negara (ad hoc) Mahkamah Adat Pancasila (MAPAN) melalui satu Keputusan Presiden adalah perlu dipertimbangkan dengan tingkatkan status hukum Tim Konsultatif Independen yang sudah memiliki bahan rumusan berupa 5 butir rekomendasi itu [http://www.gatra.com/hukum-1/131525-tim-independen-minta-jokowi-tak-melantik-bg.html]. Ke-5 poin rekomendasi Tim Konsultatif Independen yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi, yakni:

1. Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus sebagai tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum baik KPK maupun Polri.

2. Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbngkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif.

3. Presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga kriminalisasi terhadap personil penegak hukum siapapun, baik KPK maupun Polri dan masyarakat pada umumnya.

4. Presiden seyogyanya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etik profesi yang diduga dilakukan oleh personil Polri maupun KPK.

5. Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantsan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.

Rekomendasi KepPres MAPAN ini sebetulnya berangkat dari pemikiran tentang Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila 30 Januari 2015 yang lalu [ http://m.edisinews.com/berita–kepemimpinan-negara-hukum-pancasila.html ]

Tetap MERDEKA!

Jakarta, 31 Januari 2015

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-terbitkan-keppres-mahkamah-adat-pancasila.html#ixzz3QU8sEmPk

Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila

Jumat, 30 Januari 2015 – 12:10 WIB

 Logo Mapindo
 Suara Pembaca:

Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila

Memperingati hari lahir ke 107 Pahlawan Kemerdekaan Nasional Dr Moewardi 30 Januari 2015 ini yang juga adalah Bapak Pandu Indonesia, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya pemanduan publik guna atasi semisal advokai problematik sosial politik kenegaraan seperti hadapi konflik antar kelembagaan negara seperti yang kini sedang terjadi.

Kehadiran saran solusi teknikal atasi konflik antar pemangku institusi ketatanegaraan berdasarkan wawasan Negara Hukum sesuai batang tubuh Konstitusi UUD45 semata adalah sebetulnya tidak cukup berdayaguna.

Demikian juga penggunaan ukuran tatanilai kepemimpinan berkearifan lokal tidaklah pula cukup seperti penggunaan filosofi Jawa “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti…” per status laman Facebook resmi Presiden Jokowi yang dikutip detikcom, Senin (26/1/2015) yang berarti bahwa segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Demikian pula kearifan lokal seperti http://berita.suaramerdeka.com/sabda-pandita-ratu-2/ dan  Hasta Brata [http://berita.suaramerdeka.com/hasta-brata-luhurnya-konsep-kepemimpinan-jawa/], jelas dalam praktek belum tentu dapat terhayati menjadi aturan perilaku yang mengikat para pemangku kenegaraan.

Adalah akan lebih bijak bila digunakan aturan hukum yang memang sudah disepakati bersama seperti kearifan Kepemimpinan Negara Hukum Pancasila sebagaimana telah diatur oleh amanat Pembukaan Konstitusi UUD45 dan butir-butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

Adapun tatanilai Negara Hukum Pancasila adalah aset immaterial Republik Indonesia yang sudah diatur bersama (legal formal) sehingga bijaklah dikembangkan kiprahnya bagi kelola benua kepulauan berukuran setara benua Eropa seperti Indonesia ini.

Butir-butir Pengamalan sila-5 Keadilan Sosial yakni “Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial” dan butir-butir sila-3 Persatuan Indonesia yaitu “Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa”.

Kedua aturan pengamalan Pancasila diatas sebenarnya cukup ampuh dipilih untuk upaya-upaya meredakan praktek konflik antar pemangku operasi kenegaraan yang terjadi.

Para arif dan bijaksana yang berkharisma pemangku prinsip-prinsip kenegaraan di negeri ini bersama para pemegang amanat kepemimpinan negara pilihan rakyat dapat kiranya menghayati pengamalan Pancasila diatas guna dapat lebih memperoleh solusi terbaik berbasis jatidiri bangsa sekaligus meneladani performa kemuliaan TRIBHAKTI Pahlawan Kemerdekaan Nasional Dr Moewardi yang telah berkiprah baik sebagai Profesional maupun sebagai Pandu Pejoang 28 dan 45.

Jakarta, 30 Januari 2015

MAPINDO Majelis Pandu Indonesia,

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
MAPINDO Majelis Pandu Indonesia
Editor: http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

http://edisinews.com/berita–kepemimpinan-negara-hukum-pancasila.html#ixzz3QUBmTMlb

Alm Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia 

Jumat, 23 Januari 2015 – 10:13 WIB

Suara Pembaca :
Alm Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia 

30 Januari 1907 adalah hari lahir Pahlawan Kemerdekaan Nasional Dr Moewardi sesuai Surat Keputusan Presiden RI No 190/1964 tanggal 4 Agustus 1964.

Dalam konteks ditengah situasi dan kondisi kenegaraan Republik Indonesia terkini khususnya Keadilan dan Persatuan Indonesia kiranya strategik ditampilkan sosok kepemimpinan Patriot Indonesia yang telah berkontribusi signifikan di 2 (dua) tonggak sejarah Indonesia strategik yaitu Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, untuk diteladani bersama baik oleh pemangku pemerintahan maupun oleh komunitas masyarakat sipil.

Sebagai sosok intelektual terekam dari rangkaian pendidikan formal seperti HIS (Hollandsch Inlandsche School, Kudus), ELS (Europesche Lagere School, Pati), STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandshe Aartsen, Jakarta), NiAS (Nederlandch Indische Arts School), GH (Geneeskundig Hoogeschool, Jakarta) yang berujung dokter spesialis THT di tahun 1939.

Sebagai sosok pejoang politik kebangsaan terjejak dari keorganisasian yang digeluti semisal PemRed Majalah Jong Java 1922; Ketua Jong Java Cabang Djakarta 1925; Utusan Jong Java di Kerapatan Besar Pemuda 28 Oktober 1928 ikrarkan Sumpah Pemuda; turut bentuk Indonesia Muda (IM) Desember 1928 (fusi Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Sangkoro Mudo); Ketua Barisan Pelopor (BP) Djakarta 1944; pimpinan BP amankan acara Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 di Jl Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945; Pemimpin Umum Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI, pengganti BP), Solo; turut bentuk Persatuan Perjuangan (PP) 5 Januari 1946 di Purwokerto; turut sebagai penggerak Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 bersama BBRI Bandung (M Toha, AH Nasution, Suprayogi); pimpinan Kongres BBRI Pebruari 1948 di Solo, bersikap anti perundingan dengan Belanda dan anti Swapraja, pasca Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Sebagai sosok berjiwa kepemimpinan Pandu Nasionalistik ditapaki dari Nederlandsch Indische Padvinder Vereneging (NIPV) dan di tahun 1925 berprestasi Kelas-I (Kepala Pasukan, Ploeg Leider / Assistant Troep); sebagai pimpinan Jong Java Padvinderij (JJP) mengubah nama jadi Pandu Kebangsaan (PK 1925); inisiator Persatuan Antara Pandu Indonesia (PAPI 23 Mei 1928) bersama Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) dan Indonesische Nationale Padvinders Organisatie (INPO); penggagas prinsip “pandu yang satu adalah saudara pandu yang lainnya, oleh karena itu seluruh pandu harus menjadi satu” atau Satu Organisasi Kepanduan Indonesia (SOKI) di temu PAPI 15 Desember 1929; pembentuk dan Komisaris Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI 13 September 1930) fusi dari PK, Pandu Pemuda Sumatera (PPS) dan INPO; pembentuk dan pimpinan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI 30 April 1938) bersama Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), NATIPIj dan Syarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP); pimpinan Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO-I 19-23 Juli 1941, Jogjakarta dan PERKINO-II 2-12 Pebruari 1943, Jakarta); inisiator Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia, September 1945, Jogjakarta; pimpinan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia 27-29 Desember 1945, Solo dan pembentuk serta Ketua Pandu Rakyat Indonesia (PRI 28 Desember 1945, yang diakui satu2nya organisasi kepanduan per Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 93/Bag A, 1 Pebruari 1947).

Sebagai tokoh Patriot Indonesia, sayang saat sedang menjalankan profesi kedokterannya
pada 13 September 1948 di Solo, dinyatakan hilang yang diduga sebagai korban revolusi di era Perang Kemerdekaan 1945-1949.    Sebagai inisiator Pandu Kebangsaan 1925, dimana istilah Pandu untuk pertama kalinya digunakan di Indonesia dan disyairkan WR Soepratman “Pandoe Iboekoe” pada lagu kebangsaan Indonesia Raja 28 Oktober 1928 lalu bermuara serta berkiprah jiwai Gerakan Pramuka 1961-sekarang, maka layaklah Dr Moewardi berkehormatan Bapak Pandu Indonesia dan diteladani pemangku Republik Indonesia jelang peringatan hari lahirnya ke 107 pada 30 Januari 2015 yang akan datang.

Jakarta, 22 Januari 2015
Pandji R Hadinoto, MAPINDO
Pandji R Hadinoto,
MAPINDO – Majelis Pandu Indonesia
Politisi Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

 

Banyak Penumpang Gelap di Tubuh Polri

Minggu, 18 Januari 2015 – 23:02 WIB

Jakarta – Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, masalah internal di institusi Polri lebih banyak menjadi penyebab ditundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Problem Polri selalu muncul dari internalnya sendiri, itu sudah sejak zaman Bung Karno hingga hari ini. Jadi tidak ada single actor, banyak penumpang gelapnya,” beber Muradi dalam diskusi bertajuk `Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogratif Presiden` di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Menurut Muradi, adanya tim sukses dalam Polri pada pergantian Kapolri dinilai merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, ada perang antar kalangan internal yang membuat pergantian tersebut menimbulkan permasalahan.

“Di Polri itu ada perang dalam, ada yang sakit hati dan sebagainya. Kunci utamanya bukan di Presiden atau DPR, tapi di teman-teman Polri itu sendiri. Calon-calon itu punya tim suksesnya sendiri,” paparnya.

Diketahui, Jumat (16/1) lalu Presiden Joko Widodo menunda pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan proses hukum yang saat ini membelit Budi akibat ditetapkan tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden juga telah menandantangani dua keputusan terkait pemberhentian dengan hormat Jenderal Sutarman dari jabatan Kapolri, serta menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. (*/rmol)

BERITA LAINNYA
Berita Terkini

Begini Kedekatan Budi Waseso dan Budi Gunawan

Selasa, 20 Januari 2015 – 13:34 WIB
Jakarta – Nama Irjen Pol Budi Waseso tiba-tiba jadi sorotan setelah terpilih jadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Jumat pekan lalu. Pengganti Komisaris Jenderal Suhardi Alius ini adalah jenderal polisi yang mendampingi Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri di Komisi III DPR RI, Rabu lalu.Adapun Budi Gunawan, setelah lolos dari uji kelayakan di DPR, pelantikannya sebagai Kapolri ditunda Presiden Joko Widodo. Budi Gunawan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah gaduh pelantikan Kapolri terpilih inilah, nama Budi Waseso justru mendapat promosi untuk menduduki jabatan bintang tiga.Budi Waseso memiliki alasan saat mendampingi Budi Gunawan ke DPR. “Saya perlu jelaskan, saya ini Kepala Staf dan Pimpinan Polri di bawah Kepala Lembaga Pendidikan Polri,” ujar Budi Waseso di Mabes Polri, Selasa (20/1) siang.Jadi, wajar bila dia mendampingi Budi Gunawan ke Senayan. Sebab, mantan ajudan Megawati Soekarnoputri–ketika jadi wakil presiden dan presiden–itu merupakan atasannya langsung.Ia pun menampik jika kehadirannya di Senayan karena memiliki kedekatan khusus dengan Budi Gunawan. “Jangan berpikir begitu,” tutur Budi Waseso, yang resmi dilantik jadi Kepala Bareskrim, Senin kemarin. (Tmp)
BERITA LAINNYA

Jokowi Sebaiknya Perpanjang Masa Tugas Sutarman

 

Kamis, 08 Januari 2015 – 14:21 WIB

Jakarta – Polri di bawah kepemimpinan Komjen Pol Sutarman cukup punya prestasi yang baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat .Sebab Polri dibawah kepemimpinan Komjen Sutarman berhasil mengamankan pesta demokrasi 2014 yang cukup panas dalam persaingan antar parpol dan .lmanatr tim sukses kandidat presiden .

“Hal ini tentu bukanlah tugas yang mudah bagi seorang Kapolri apalagi Sutarman berhasil menjadikan jajaran Polri untuk bersikap Independen dalam mengawal jalannya pesta demokrasi tahun 2014,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, FX Arief Poyuono, Kamis (8/1/2015).

Menurut Arief, dengan didasarkan pada angka harapan hidup orang Indonesia yang meningkat serta merujuk pada rata-rata usia pensiun PNS dan Aparat Keamanan di negara lain yakni 60-62 tahun.Komjen Sutarman masih layak untuk bisa memimpin Polri karena tahun ini Sutarman memasuki umur 58 Tahun .

“Presiden Jokowi bisa mengunakan PP No. 44 Tahun 2011 untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri dimana dalam PP tersebuta menyatakan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu dapat diperpanjang. Secara umum perpanjangan Batas Usia Pensiun oleh presiden,” tandasnya.

Dalam masa perpanjangan tersebut, tegas dia, diharapkan Kapolri bisa mempersiapkan calon pengantinya dan untuk menerapkan Good Governance calon Kapolri harus melalui uji publik dengan melibatkan KPK , PPATK dan Kompolnas agar menghasilkan calon kapolri yang bersih dan handal serta bisa mengaplikasikan revolusi mental sesuai tujuan Presiden Jokowi.

“Sebab jika dipaksakan dengan calon calon Kapolri yang ada saat ini yang sangat dekat rezim terdahulu sudah dipastikan Kapolri yang terpilih tidak terlalu special dan mumpuni .harus ada perubahan besar ditubuh Polri dan Jokowi harus memulainya agar kinerja Polri makin baik,” jelas Arief.

“Dan untuk Calon Kapolri yang diusulkan ke DPR oleh Jokowi juga sebaiknya lebih dari satu agar bisa mendaparkan Kapolri yang benar benar diharapkan oleh masyarakat ,” tambahnya. (ren)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini

Penangkapan BW Murni Kriminalisasi oleh Polri

Jumat, 23 Januari 2015 – 15:04 WIB

Jakarta – Ketua DPP partai Gerindra, FX Arief Poyuono, menilai balas dendam Polri terhadap KPK yang menetapkan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi rekening gendut telah berbuah tindakan kriminalisasi oleh Polri.

Dengan penangkapan langsung oleh Polisi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang didasarkan pada laporan masyarakat tertanggal 15 januari 2014 dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi (MK), menurutnya, sungguh sangat dipaksakan.

“Apalagi jika tidak ada surat pemanggilan terlebih dahulu tentu saja ini murni kriminalisasi padahal BG saat paparan ketika fit n proper test di DPR akan menindak anggota Polri yang sewenang-wenang melakukan tindakan kriminalisasi,” tegas Arief, Jumat (23/1/2015).

Ia mengingatkan, masyarakat sudah cerdas kalau penangkapan BW oleh Bareskrim bentuk dari ketidak seriusan Polri untuk mendukung pemberantasan korupsi .dan masyarakat meyakini ada skenario untuk mengintimidasi KPK dengan ditangkapnya BW untuk melemahkan para petinggi KPK oleh Polri

“Jokowi harus segera mencopot Kabareskrim dan memanggil Plt Kapolri untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas intimidasi dan kriminalisasi terhadap BW,” desaknya.

Sebab, jelas dia, dalam sehari mungkin ratusan laporan masyarakat terkait tindak pidana kepada reskrim Polri tapi banyak yang tidak ditindak lanjuti dengan penangkapan oleh jajaran Reskrim.

Ia menambahkan, DPR juga harus segera memanggil Plt Kapolri untuk di minta keterangannya atas motive penangkapan BW akibat laporan masyarakat setelah BG ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.

“Apalagi laporan masyarakat itu masuk dalam katagori delik umum dimana pelapor belum tentu megetahui kasus yang di laporkan terkait masalah sengketa Pilkada di MK,” bebernya.

Oleh karena itu, tegas Arief, Partai Gerindra mendesak Jokowi jangan diam saja dan harus segera bertindak untuk meyelesaikan konflik KPK dan Polri.

Di sisi lain, tuturnya, KPK juga sebaiknya segera menahan BG  untuk mempermudah penyidikan dan meminta bantuan TNI untuk proses penahanan BG karena BG dijaga ketat oleh  pasukan bersenjata otomatis  lengkap.

Ada informasi bahwa Abraham Samad juga akan segera ditangkap dengan “sandi operasi ANGEL Kuning” untuk menghancurkan KPK dan rencana perampokan uang rakyat melalui APBN dan BUMN  akan berjalan mulus di era Jokowi-JK tanpa rasa takut tertangkap KPK.

“Sebaiknya TNI sebagai pelindung dan penjaga NKRI dari rongrongan para karuptor segera melindungi KPK dan Rakyat!” serunya. (ren)

 

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 12645.00 12625.00
SGD 9367.88 9347.88
EUR 14356.61 14256.61
AUD 9853.61 9773.61
Prakiraan Cuaca

25°C

  • Jakarta
  • Light Rain with Thunder
  • ESE 9.66 km/h

 

26
Jan
15

IpTek : Kelas Eksekutif Magister Hukum di Istana

http://www.edisinews.com/berita-kelas-eksekutif-magister-hukum-di-istana.html

Kelas Eksekutif Magister Hukum di Istana

Minggu, 25 Januari 2015 – 19:45 WIB

Logo PARRINDO

Suara Pembaca:
Kelas Eksekutif Magister Hukum di Istana

Ketidakpastian kiprah hukum tatanegara terasa istimewa terjadi saat munculnya peristiwa hukum seperti perkara saling terbitkan keputusan tersangka diantara para petinggi institusi penegak hukum, dalam kasus terkini yakni diantara KPK dan Kepolisian.

Terlihat gamblang bahwa Kepala Negara setiap kali perlu memanggil rapat konsultasi bersama ring-1 istana untuk mencari solusi kebijakan presidensiil terbaik. Hal ini tentunya dapat menyita waktu kontra produktif bagi tugas2 kenegaraan lainnya apalagi bila sering terjadi benturan kepentingan diantara institusi-nilai yudikatif satu sama lain akibat daripada dinamika ketatanegaraan itu sendiri yang memang dapat meningkat tinggi dan cepat berlangsungnya.

Terobosaan kearah hemat waktu kedepan adalah antara lain pembekalan hukum tatanegara misal melalui program kelas eksekutif magister hukum di istana yang diikuti oleh para petinggi istana.

Rekomendasi ini diutarakan dengan niat baik bagi kepentingan mutu penyelenggaraan negara terbaik sehingga masyarakat dapat lebih nyaman menyaksikan jalannya penyelenggaraan negara kedepan yang lebih teratur, taat azas dan tertib manfaat.

Bagaimanapun juga, memang wawasan kenegaraan perlu selalu diremajakan dan diperkaya sehingga performa daripada nilai-nilai kenegarawanan dapat selalu tampil dengan se-baik2nya secara VELOX (cepat) et EXACTUS (tepat) pasca 100 hari usia Kabinet Kerja.

Jakarta, 25 Januari 2015

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA
25
Jan
15

Kenegarawanan : Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia

Alm Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia 

Jumat, 23 Januari 2015 – 10:13 WIB

 

Dr Moewardi

Suara Pembaca :

Alm Dr Moewardi Bapak Pandu Indonesia 

30 Januari 1907 adalah hari lahir Pahlawan Kemerdekaan Nasional Dr Moewardi sesuai Surat Keputusan Presiden RI No 190/1964 tanggal 4 Agustus 1964.

Dalam konteks ditengah situasi dan kondisi kenegaraan Republik Indonesia terkini khususnya Keadilan dan Persatuan Indonesia kiranya strategik ditampilkan sosok kepemimpinan Patriot Indonesia yang telah berkontribusi signifikan di 2 (dua) tonggak sejarah Indonesia strategik yaitu Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Indonesia Merdeka 1945, untuk diteladani bersama baik oleh pemangku pemerintahan maupun oleh komunitas masyarakat sipil.

Sebagai sosok intelektual terekam dari rangkaian pendidikan formal seperti HIS (Hollandsch Inlandsche School, Kudus), ELS (Europesche Lagere School, Pati), STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandshe Aartsen, Jakarta), NiAS (Nederlandch Indische Arts School), GH (Geneeskundig Hoogeschool, Jakarta) yang berujung dokter spesialis THT di tahun 1939.

Sebagai sosok pejoang politik kebangsaan terjejak dari keorganisasian yang digeluti semisal PemRed Majalah Jong Java 1922; Ketua Jong Java Cabang Djakarta 1925; Utusan Jong Java di Kerapatan Besar Pemuda 28 Oktober 1928 ikrarkan Sumpah Pemuda; turut bentuk Indonesia Muda (IM) Desember 1928 (fusi Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Sangkoro Mudo); Ketua Barisan Pelopor (BP) Djakarta 1944; pimpinan BP amankan acara Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 di Jl Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945; Pemimpin Umum Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI, pengganti BP), Solo; turut bentuk Persatuan Perjuangan (PP) 5 Januari 1946 di Purwokerto; turut sebagai penggerak Bandung Lautan Api 23 Maret 1946 bersama BBRI Bandung (M Toha, AH Nasution, Suprayogi); pimpinan Kongres BBRI Pebruari 1948 di Solo, bersikap anti perundingan dengan Belanda dan anti Swapraja, pasca Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Sebagai sosok berjiwa kepemimpinan Pandu Nasionalistik ditapaki dari Nederlandsch Indische Padvinder Vereneging (NIPV) dan di tahun 1925 berprestasi Kelas-I (Kepala Pasukan, Ploeg Leider / Assistant Troep); sebagai pimpinan Jong Java Padvinderij (JJP) mengubah nama jadi Pandu Kebangsaan (PK 1925); inisiator Persatuan Antara Pandu Indonesia (PAPI 23 Mei 1928) bersama Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) dan Indonesische Nationale Padvinders Organisatie (INPO); penggagas prinsip “pandu yang satu adalah saudara pandu yang lainnya, oleh karena itu seluruh pandu harus menjadi satu” atau Satu Organisasi Kepanduan Indonesia (SOKI) di temu PAPI 15 Desember 1929; pembentuk dan Komisaris Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI 13 September 1930) fusi dari PK, Pandu Pemuda Sumatera (PPS) dan INPO; pembentuk dan pimpinan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI 30 April 1938) bersama Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), NATIPIj dan Syarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP); pimpinan Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO-I 19-23 Juli 1941, Jogjakarta dan PERKINO-II 2-12 Pebruari 1943, Jakarta); inisiator Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia, September 1945, Jogjakarta; pimpinan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia 27-29 Desember 1945, Solo dan pembentuk serta Ketua Pandu Rakyat Indonesia (PRI 28 Desember 1945, yang diakui satu2nya organisasi kepanduan per Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 93/Bag A, 1 Pebruari 1947).

Sebagai tokoh Patriot Indonesia, sayang saat sedang menjalankan profesi kedokterannya
pada 13 September 1948 di Solo, dinyatakan hilang yang diduga sebagai korban revolusi di era Perang Kemerdekaan 1945-1949.    Sebagai inisiator Pandu Kebangsaan 1925, dimana istilah Pandu untuk pertama kalinya digunakan di Indonesia dan disyairkan WR Soepratman “Pandoe Iboekoe” pada lagu kebangsaan Indonesia Raja 28 Oktober 1928 lalu bermuara serta berkiprah jiwai Gerakan Pramuka 1961-sekarang, maka layaklah Dr Moewardi berkehormatan Bapak Pandu Indonesia dan diteladani pemangku Republik Indonesia jelang peringatan hari lahirnya ke 107 pada 30 Januari 2015 yang akan datang.

Jakarta, 22 Januari 2015
Pandji R Hadinoto, MAPINDO

MAPINDO – Majelis Pandu Indonesia
Politisi Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-alm-dr-moewardi-bapak-pandu-indonesia-2-.html#ixzz3PnlJ3DFa

Logo Mapindo

 

NAPAK TILAS Dr MOEWARDI

30 Januari 1907 Moewardi terlahir di desa Randukuning, Pati, Jawa Tengah
Periode Kebangkitan Nasional 1908 -1928
Tercatat bersekolah di HIS (Hollandsch Inlandsche School, Kudus), ELS (Europesche Lagere School, Pati), dan1921 Moewardi bersekolah di STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandshe Aartsen atau Sekolah Dokter Bumi Putera di Kwitang, Jakarta), berlanjut ke NIAS (Nederlandsch Indische Arts School) dan lulus 1931, setelah praktek 5 tahun mengambil spesialisasi THT di GH (Geneeskundig Hoogeschool, Salemba, Jakarta) dan lulus 1939.
Aktivis Nederlandsch Indische Padvinder Vereneging (NIPV) sampai 1925 dan juga Jong Java.
1922 Pemimpin Redaksi Majalah Jong Java
1925 Ketua Jong Java Cabang Jakarta, dan berinisiatif mengubah nama Jong Java Padvinderij (JJP) jadi Pandu Kebangsaan (PK)
23 Mei 1928 turut bentuk Persatuan Antara Pandu Indonesia (PAPI) di Jakarta oleh PK (Pandu Kebangsaan), NATIPIJ (Nationale Islamietische Padvinderij), INPO (Indonesische Nationale Padvinders Organisatie).
28 Okober 1928 Utusan Jong Java di Kongres Pemuda Nasional di Jakarta dan ikut ikrar Sumpah Pemuda
Desember 1928 turut bentuk Indonesia Muda (IM) yang fusi dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun (Sunda), Sangkoro Mudo (Jawa).
Periode Pergerakan Kemerdekaan 1929-1945 :
15 Desember 1929 Moewardi PK di pertemuan PAPI Jakarta usul SOKI (Satu Organisasi Kepanduan indonesia) berprinsip “pandu yang satu adalah saudara pandu yang lainnya, oleh karena itu seluruh pandu harus menjadi satu”
13 September 1930 turut bentuk Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang fusi dari Pandu Kebangsaan (PK), Pandu Pemuda Sumatera (PPS), Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie), dan Moewardi Komisaris Besar KBI
Desember 1930 Kongres/jambore KBI Pertama di Ambarwinangun, Jogjakarta
Juni 1931 Pertemuan Pemimpin I KBI di Purworejo, menetapkan warna “merah putih” sebagai warna setangan leher dan bendera KBI sesuai azas kebangsaan Indonesia.
19-21 Juli 1932 Jambore II KBI di Banyak, Malang, dipimpin KomBes Moewardi, memutuskan tentang Upacara Pelantikan Pandu dan Upacara Pengibaran Bendera
20-24 Juni 1934 Jambore III KBI di Solo, menerbitkan AD/ART, Petunjuk Permainan, Peraturan Mendirikan Cabang dlsb
1936 Jambore Nasional IV KBI di Kali Urang, Jogjakarta dan perkemahan di lapangan Diponegoro dipimpin KomBes Moewardi
26-30 April 1938 temu PAPI di Solo bicarakan All indonesian Jambore, dibentuk Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (KBI Ketua, KAKI (Kepanduan Azas Katholik indonesia) Notulen, NATIPiJ Bendahara, SIAP (Syarikat Islam Afdeling Padvinderij) Urusan Bagian Teknik,
1939 Konperensi BPPKI di Bandung putuskan All Indonesian Jambore jadi Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem (PERKINO)
11 Pebruari 1941 BPPKI di Solo putuskan PERKINO di Jogjakarta.
19-23 Juli 1941 PERKINO I di Gampingan, Jogjakarta
Maret 1942 Jepang menaklukkan Hindia Belanda, dan 4 bulan kemudian melarang partai dan organisasi rakyat Indonesia, serta menghidupkan Keibodan & Seinendan.
2-12 Pebruari 1943 PERKINO II di Jakarta
4 April 1944 KBI dibekukan di Gang Tengah, Jakarta
1944 Ketua Barisan Pelopor Daerah Djakarta Raja, wakilnya Wilopo SH
16-17 Agustus 1945 memimpin Barisan Pelopor amankan Proklamasi Indonesia Merdeka di Jl Pegangsaan Timur 56
18 Agustus 1945 Dr Moewardi KetUm Barisan Pelopor (berubah nama jadi Barisan Pelopor Republik Indonesia – BPRI)
19 September 1945 memimpin Barisan Pelopor amankan Rapat Raksasa IKADA
September 1945 PKPI Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia dibentuk di Jogjakarta
15-16 Desember 1945 BPRI berubah nama jadi Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI) bermarkas di Solo, Dr Moewardi Pemimpin Umum BBRI
27-29 Desember 1945 pimpinan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Solo membentuk Pandu Rakyat Indonesia (PRI) yang diketuai Dr Moewardi
Periode Perang Kemerdekaan 1945 – 1949 :
5 Januari 1946 ikut bentuk Persatuan Perjuangan (PP) di Purwokerto, dilanjuti bentuk jaringan teritorial BBRI Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
23 Maret 1946 pelaku Bandung Lautan Api bersama Barisan Banteng di Bandung seperti Toha, AH Nasution, Suprayogi
1 Pebruari 1947 PRI diakui sebagai satu2nya organisasi kepanduan per Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 93/Bag.A.
25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati yang ditentang Moewardi bersama Soedirman, Oerip Soemoharjo dan Tan Malaka
1 Juli 1947 Agresi Militer I Belanda
17 Januari 1948 Persetujuan Renville
Pebruari 1948 Kongres BBRI di Sarwakan, Solo, sikapi anti perundingan dengan Belanda dan anti Swapraja, bersama Mulyadi Djojomartono ditangkap atas perintah Mendagri Dr Soedarsono, namun dilepaskan kembali atas dukungan BBRI, Soedirman dan Oerip Soemohardjo.
13 September 1948 hilang saat berangkat praktek kedokteran di RS Jebres, Solo, terduga korban aksi kekerasan ditengah suasana dan kondisi saat itu yaitu pasca aksi Partai Komunis Indonesia 11 September 1948 di Madiun, sementara Dr Moewardi pimpinan Gerakan Rakyat Revolusioner yang berseberangan.
Periode Indonesia Berkedaulatan 1950 – sekarang
4 Agustus 1964 ditetapkan jadi Pahlawan Kemerdekaan Nasional per Surat Keputusan Presiden RI No 190/1964

Jakarta, 30 Januari 2015
MAPINDO, Majelis Pandu Indonesia
DR Ir Pandji R Hadinoto, MH

06
Jan
15

Politik Hukum : Menuju Arah Lebih Beradab

http://www.antaranews.com/berita/472380/menuju-arah-politik-hukum-lebih-beradab-dan-bermanfaat

Menuju arah politik hukum lebih beradab dan bermanfaat

Senin, 5 Januari 2015 22:32 WIB |
Oleh Dr Laksanto Utomo*
Menuju             arah politik hukum lebih beradab dan bermanfaat

ilustrasi Lambang Burung Garuda (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
Jakarta (ANTARA News) – Indonesia adalah negara hukum sehingga Republik Indonesia berarti negara yang berasaskan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan, (machtstaat), yang berarti pemerintahannya mesti berdasarkan konstitusi, tidak memiliki kekuasaan tidak terbatas.

Itu sebabnya, semua pihak harus menjunjung hukum sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi dan yang terpenting meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti dijanjikan pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada masa kampanye silam.

Namun sayangnya, harapan itu hingga kini belum sepenuhnya terwujud, lantaran pemerintah di masa lalu belum fokus pada pembentukan karakter dan arah politik hukum yang berpijak pada sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945.

Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014, dipublikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bab 9 soal pembenahan sistem dan politik hukum nasional, belum nyata betul pembentukan karakter hukum berlandaskan Pancasila. Masih terkesan adanya pengabaian nilai tersebut.

Disebutkan dalam RPJM itu, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat utama menciptakan Indonesia lebih damai dan sejahtera. Penegakan hukum dilakukan guna menciptakan ketertiban dengan menekankan aspek hukum positifnya. Namun, penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, seperti disampaikan ahli hukum Hans Kelsen, tidak akan menjadikan Indonesia lebih sejahtera dan bermartabat.

Politik hukum ke depan tidak dapat hanya menyandarkan diri pada hukum positif atau hukum yang dikonstruksi menguntungkan para penguasa. Sehingga, penentuan orang salah dan benar tergantung dari justifikasi penegak hukum itu sendiri, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, atau Kejaksaan. Dengan begitu, penegakan hukum di Indonesia, termasuk bidang pencegahan korupsi masih gagal, meski sudah ada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Hukum dan HAM Yassonna Hamonangan Laoly, di Jakarta pekan lalu, menyampaikan otokritik dari kegagalan reformasi hukum, khususnya dalam hal pencegahan korupsi.

Ia menyebut hasil survei dari Transparancy International menempatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 3,4. Angka itu berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei. IPK rendah itu mengindikasikan Indonesia masih sejajar dengan negara yang, maaf, tingkat hukum dan peradabannya masih primitif, yakni masyarakat menjalankan hukum bukan karena kesadaran, tetapi karena takut dengan penguasa atau lembaga hukumnya.

Menurut Menteri, IPK itu menggambarkan masih belum tercapainya target RPJM 2009-2014, yakni berada di angka lima. Dalam ungkapan lain, pencapaiannya masih jauh dari nilai yang dikehendaki dalam Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, yaitu peringkat 40 besar.

Mengingat belum adanya kemajuan berarti dari nilai IPK itu, Presiden Joko Widodo tentu harus melakukan pembenahan atau penataan kembali tumpang tindihnya kelembagaan maupun penggantian para pimpinan di Kejaksaan dan Kepolisian yang belum mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Pasalnya, Kejaksaan dan Kepolisan merupakan garda terdepan lembaga permanen yang mencegah dan memberantas korupsi, dibanding KPK.

Pakar hukum Romli Atmasasmita (2014) secara khusus memaparkan ketidakefektifan tiga lembaga pemberantasan korupsi yang gagal mengembalikan kerugian uang negara lantaran pendekatan hukum yang diterapkan semata-mata aspek jera, atau mengutamakan hukum positif.

Dalam kalimat lain, tindak itu hanya terikat pada teks dalam pasal KUHP atau UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menyoal kerugian negara selama lima tahun, yaitu 2007-2012, uang yang diselamatkan tidak lebih dari 50 persen dari total kerugian, sekitar Rp469 triliun, termasuk kerugian “illegal logging” dan “fishing”. Bahkan, uang yang diselamatkan itu, jika dihitung biaya operasional dan perawatan para narapidana turut menghabiskan dana lebih besar dari jumlah uang yang disita.

Dengan demikian, pemerintah ke depan perlu menata ulang konstruksi hukum tidak lagi berbasis apek jera, tetapi juga mendatangkan aspek manfaat dan keberadaban.

Hukum belum prorakyat

Pemerintahan Jokowi, jika tidak ingin dinilai gagal melanjutkan agenda reformasi hukum, harus mampu mendorong pembentukan hukum pro rakyat, bukan “law against society“. Persoalannya, pembuatan hukum di era reformasi ini agaknya lebih banyak dipengaruhi para pemilik modal yang justru anti rakyat.

Mereka memanfaatkan kebebasan yang kebablasan itu demi memperluas cengkraman kapitalisasi dan kekuasannya, sehingga tak usah heran jika banyak lahan pertanian tiba-tiba berubah menjadi lahan bisnis. Ujungnya, banyak petani kesulitan mencari lahan garapannya lantaran digempur sana-sini oleh kepentingan korporasi.

Joko Widodo yang dipersepsi sebagai pemimpin “pamomong kawulo alit” merupakan figur, diharapkan, hadir memberi pelayanan kepada rakyat kecil yang selama ini terabaikan keadilannya, sehingga sering tertindas.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, pemerintah harus dapat mendorong untuk tidak menekankan pada aspek legalistiknya saja. Alasannya, hal itu terbukti gagal atau kurang optimal. Dalam konvensi PBB, diadopsi Indonesia, pendekatan hukum mestinya tidak represif, melainkan preventif dan restoratif.

Dengan begitu, para investor akan melihat kemajuan pelaksanaan hukum nasional, sehingga mereka akan mengapresiasi dan berbondong-bondong datang ke Indonesia. Meminjam pendapat mantan Dirut PT Kereta Api, Ignasius Jonan kala mengubah citra karyawan PT.KAI, “kita digaji oleh konsumen yang memakai kereta, jadi para pekerjanya harus ramah dalam memberikan pelayanan.”.

Kiranya, makna kalimat itu perlu ditularkan ke semua instansi penyelenggara negara, sehingga tujuan menyejahterakan rakyat dapat terwujud.

Hal yang mesti direkam, jangan harap rakyat akan mengapresiasi kerja pemerintah, jika situasinya, penegakan hukum lemah, dan para pimpinan di pemerintahan tidak dapat dijadikan panutan bawahannya. Kabinet kerja harus menjadi suri teladan bagi semua sendi kehidupan di Indonesia. Panutan itu terbentuk lewat komitmen melayani masyarakat sebagai suatu keharusan. Selamat Tahun baru 2015, selamat bekerja lebih tenang, damai dan harmonis.

*Penulis Pengajar Fakultas Hukum Usahid Jakarta, tinggal di Jakarta.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2015

05
Jan
15

MiGas : SBPU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

SPBU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

Minggu, 04 Januari 2015 – 16:58 WIB

Pandji R Hadinoto. (kiri)

Jakarta – Meski pada 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan harga BBM premium sebesar Rp900 sehingga harga per liter menjadi Rp7.600 dari semula Rp8.500, namun tetap saja dinilai memberatkan kehidupan ekonomi rakyat. Pasalnya, Pada 1 Januari 2015 pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik sekaligus menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg.

Apalagi,  harga BBM di Malaysia ternyata masih jauh lebih murah daripada harga BBM di Indonesia. Seperti ditulis dalam sosial media, harga Pertamax di Malaysia termurah Rp6.765 per liter. Sedangkan di  Indonesia harga Pertamax Rp9.650 per liter dan Premium Rp7.600 per liter.

Seperti Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2”

Menanggapi hal ini, Koordinator Parlemen Rakyat Indonesia (Parrindo) Dr Ir Pandji R Hadinoto menyatakan, kalau benar RON95 di Malaysia terjual Rp6.765 per liter maka SBPU Petronas di Indonesia seharusnya siap menjual RON92 per liter di bawah Rp6.765 dan SBPU Pertamina sedia RON92 per liter lebih murah daripada SBPU Petronas.

Menurut Pandji, adalah tugas Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri untuk bisa merekonstruksi tatakelola niaga impor pengadaan RON92 berujung harga jual di bawah SBPU Petronas itu untuk mobil berkapasitas 2000 cc ke atas.

“Sedangkan bagi mobil bermesin 2000 cc ke bawah dan mesin-mesin pacu motor 2tak maka mutu RON88 diproduksi kilang-kilang dalam negeri berbasis minyak mentah dalam negeri mengingat RON76 pun tempo doeloe sudah memadai dilahap mesin motor 2tak,” tandas Pandji, Minggu (4/1/2015). (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-spbu-indonesia-harus-jual-pertamax-lebih-murah-dari-harga-di-malaysia.html#ixzz3NwIjTS8z

Oil Lifting

Harga Elpiji Naik, Pemerintah Lakukan Pemerasan

Minggu, 04 Januari 2015 – 18:27 WIB

Jakarta – Pertamina telah menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg pada 1 Januari 2015, yang semula harganya Rp 115 ribu naik menjadi sekitar Rp133 ribu hingga Rp135 ribu. Tentu saja memicu harga-harga produk lainnya yang menggunakan gas Elpiji untuk ikut naik. Kehidupan ekonomi rakyat pun semakin terbenani sehingga memancing pro kontra di kalangan publik.

Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi, menilai kenaikan harga Elpiji sebagai kado pahit yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia menyambut tahun baru bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik.

“Ini siasat pemerintah Jokowi untuk `memeras` kelas menengah ke atas dengan cara menaikkan harga Elpiji. Pemerintah tahu, dengan menaikan harga Elpiji, kelas menengah ke atas, tidak akan melakukan apa-apa alias pasrah saja,” ungkap Uchok di Jakarta, Minggu (4/1/2015).

“Pemerintah Jokowi tidak perduli, dengan kenaikan Elpiji ini, akan berdampak pada kenaikan pada harga harga lain, yang menyulitkan pada orang yang tidak punya duit atau penghasilan yang pas-pasan alias miskin,” tambahnya.

Padahal, menurut Uchok, kenaikan Elpiji tidak usah terjadi bila jual beli gas atau Elpiji tidak berpokok pada harga international. Selain itu, jual beli gas atau elpiji ini masih dikuasai mafia sehingga harga sangat tinggi. “Dan pemerintah membiarkan para mafia mengusai pasar karena ini karena sangat menguntungkan sekali,” paparnya.

Lebih lanjut terkait harga BBM yang jauh lebih murah di Malaysia,  Uchok meragukan komitmen dan konsistensi pemerintah Jokowi terhadap kepentingan rakyat. Ia pun meminta Jokowi jangan hanya melakukan pencitraan dan pengingkaran janji kampanye.

“Ingin melihat siapa jokowi, jangan melihat wajah atau tampangnya, yang bila dinilai memang merakyat. Dan juga, jangan melihat kemana blusukan Si Jokowi. Tapi yang harus dilihat adalah kebijakan Jokowinya. Apakah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pengusaha migas,” tutur Uchok.

Ia menilai dengan harga BBM yang lebih murah di Malaysia daripada Indonesia, menandakan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat yang telah memilih dia dalam Pilpres 2014 kemarin. “Apalagi ditambah dengan kenaikan gas Elpiji,” tandas uchok.

Mahalnya harga BBM di Indonesia disbanding dengan harga BBM di Malaysia juga disindir di sosial media.  Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2” (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

Penghapusan Subsidi Premium Dinilai `Jebakan Batman`

Minggu, 04 Januari 2015 – 15:36 WIB

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi hanya solar dan minyak tanah. Sedangkan BBM jenis RON 88 tidak lagi disubsidi pemerintah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai pemerintah seperti memberikan jebakan kepada masyarakat. Pasalnya jika harga minyak dunia naik, masyarakat tidak akan diuntungkan karena tidak mendapat subsidi, dan harga jual BBM Ron 88 akan semakin mahal.

“Kebijakan penghapusan subsidi pada BBM RON 88 seperti `jebakan Batman` yang akan merupakan perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik,” ujar Sofyano, Jumat (2/1/2015).

Menurut Sofyano, dari sisi pemerintah ini sangat menguntungkan. Pasalnya beban subsidi BBM akan menjadi minim untuk selamanya.

Selain itu Sofyano menilai, penetapan solar sebagai salah satu jenis BBM yang disubsidi tidak efektif. Pasalnya akan ada banyak masyarakat yang iri terhadap subsidi yang diberikan kendaraan umum. “Pada dasarnya ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,” ucap Sofyano.

Angkutan umum seperti angkutan pedesaan, menurut Sofyano memang dipergunakan oleh masyarakat kecil. Namun keberadaan mereka tidak diperhitungkan oleh pemerintah. “Ini berpotensi menimbulkan protes dan menjadi bahan polemik,” papar Sofyano. (IRIB/Kompas)




Blog Stats

  • 2,574,683 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 142 other followers