Posts Tagged ‘Oil & Gas

26
Jan
15

MiGas : Nasib Harga Minyak Dunia

Nasib Harga Minyak Dunia

Minggu, 25 Januari 2015 – 15:49 WIB

Teheran – Sekjen OPEC dalam statemen terbarunya membela kinerja organisasi negara pengekspor minyak ini yang menolak memangkas pasokan minyaknya. Abdallah El Badri mengklaim OPEC tidak membela sebuah negara tertentu dalam menjalankan kebijakannya selama ini. CNN melaporkan, El Badri hari Sabtu (25/1), mengungkapkan bahwa keputusan OPEC tidak menyerang maupun membela pihak manapun, termasuk industri minyak Shell maupun Rusia. Menurutnya, masalah ini sepenuhnya ekonomi. Tidak hanya itu, ia juga mengkritik kinerja negara-negara Non-OPEC yang memproduksi minyak dengan biaya tinggi, dan mereka tidak menyadari keputusan OPEC menolak memangkas produksi minyaknya.

Terkait pernyataan El Badri tersebut, laporan CNN menunjukkan bahwa dinamika harga minyak di pasar dunia saat ini sebagai batu ujian negara-negara anggota OPEC terhadap negara Non-OPEC, seperti Rusia, Norwegia, bahkan AS. OPEC dengan anggota 12 negara pengekspor minyak, menguasai 85 persen cadangan minyak dunia, dan kebanyakan dikuasai oleh negara-negara kawasan Timur Tengah. Empat negara Arab pengekspor minyak anggota OPEC, terutama Arab Saudi cenderung untuk tidak mengurangi pasokan minyaknya.

Selama beberapa bulan terakhir harga minyak mentah di pasar dunia mengalami penurunan tajam. Sejak juni lalu hingga kini, harga minyak di pasar global terpuruk hingga 60 persen. Penurunan drastis harga minyak menjadi masalah besar. Meskipun Sekjen OPEC menilai anjloknya harga minyak dunia sebagai masalah murni ekonomi, tapi analis energi menilainya berbeda.Menurut mereka ada motif politik yang bermain di balik penurunan drastis harga minyak di pasar dunia. Analis ekonomi energi menilai anjloknya harga minyak global dipicu oleh kelebihan penawaran minyak mentah yang dipasok oleh sejumlah negara pengekspor minyak.

Tampaknya, motif politik sejumlah negara Barat dan Arab dengan kepentingan tertentu memainkan peran besar merusak keseimbangan harga di pasar global. Mereka melancarkan konspirasi dengan menggenjot penawaran lebih besar dari permintaan minyak global. Akibatnya, harga minyak terus merosot hingga menembus harga di bawah 50 dolar perbarel.Analis politik menilai aksi kolektif yang dipimpin AS dan Arab Saudi menambah pasokan minyak di pasar global bertujuan politik untuk menekan sejumlah negara seperti Iran dan Rusia.

Anjloknya harga minyak di pasar global menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara produsen minyak dunia. Bahkan, Presiden Bolivia, Evo Morales menyebutnya sebagai perang ekonomi untuk menyerang negara lain, termasuk, Rusia dan Venezuela.Perusahaan minyak raksasa dunia seperti BP, Shell dan Canoco mengurangi kegiatannya selama enam bulan lalu.

Sejatinya, jika laju penurunan harga minyak terus berlanjut, diprediksi akan menimbulkan masalah besar ke depan. Meskipun konsumen minyak saat ini menikmati harga minyak yang murah, tapi jika kondisi anjloknya harga minyak terus berlanjut, maka mereka akan menghadapi kelangkaan minyak, karena produsen mengalami masalah dalam produksi emas hitam ini. (irib.ir)

 

BERITA LAINNYA
07
Jan
15

MiGas : Rekomendasi Keberadaan PETRAL

Tim Reformasi Tata Kelola Migas: Rekomendasi Keberadaan PETRAL


Posted on December 30, 2014
by faisal basri

1. Latar Belakang Pembentukan Petral
Pada 1969, Pertamina dan satu “interest group” Amerika Serikat mendirikan Perta Group dengan tujuan memasarkan minyak mentah dan produk minyak Pertamina di pasar Amerika Serikat. Petra Group—yang memulai kegiatan perdagangan minyak pada tahun 1972—terdiri dari Perta Oil Marketing Corporation Limited, perusahaan Bahama yang berkantor di Hong Kong, dan Perta Oil Marketing Corporation, perusahaan California yang menjalankan aktivitas keseharian di Amerika Serikat.
Pada tahun 1978 terjadi reorganisasi besar-besaran. Perusahaan yang berbasis di Bahama digantikan dengan Perta Oil Marketing Limited, perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Pada September 1998, Pertamina mengambil alih seluruh saham Perta Group. Pada Maret 2001, atas persetujuan pemegang saham, perusahaan berubah nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) yang berperan sebagai trading and marketing armPertamina di pasar internasional.
Petral mendirikan anak perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Singapura bernama Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) pada tahun 1992 yang dibebani tugas melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia.
Pembentukan dan operasional Petra Group pada awalnya lebih diarahkan untuk pemasaran minyak bumi mengingat di masa itu Indonesia merupakan pengekspor netto (net exporter) minyak bumi dan masih menjadi anggota OPEC. Peranan minyak bumi juga masih sangat dominan baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembentukan dan operasional Petra Group tidak terlepas dari kepentingan elit penguasa Orde Baru untuk mendapatkan rente dari ekspor minyak bumi. Operasional Petra Group praktis hanya sebagai “agen penjualan” minyak bumi dari Indonesia. Proses pemburuan rente dari penjualan minyak tersebut melalui keikutsertaan kroni penguasa dalam kepemilikan Petra Group.
Produksi yang terus menurun sementara konsumsi meningkat tajam menyebabkan sejak 2003 konsumsi melebihi produksi dengan jurang yang kian menganga, yang harus ditutup dengan impor (Peraga 1). Sebelum 2003, defisit perdagangan bahan bakar minyak (BBM) masih dapat ditutupi oleh surplus perdagangan minyak mentah. Namun, setelah itu, defisit BBM tidak lagi dapat ditutupi oleh surplus minyak mentah, sehingga Indonesia mengalami defisit minyak total (minyak mentah dan BBM). Bahkan, sejak 2013, transaksi perdagangan minyak mentah mulai mengalami defisit (Peraga 2).

2. Operasional Petral Dewasa Ini

Perubahan status Indonesia dari eksportir netto menjadi importir netto ternyata tidak mengubah peran Petra Group. Petra Group yang kemudian diubah namanya menjadi Petral dengan PES sebagai anak perusahaannya tetap hanya sebagai trading arms dengan tambahan fungsi sebagai “agen pengadaan” minyak bumi dan BBM. Mengingat kebutuhan BBM Indonesia yang relatif sangat besar dan Petral merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk sebagai penjual dan pembeli minyak mentah dan BBM, volume usaha Petral semakin membesar.
Petral berperan hanya sebagai “administrator tender”, tidak melakukan transaksi dengan dan ke pihak ketiga sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan trading (tradingcompany). Petral tidak pernah bertransaksi di Platts Window Market (Bursa Minyak Singapura) karena tidak memiliki fisik barang. Oleh karena itu, Petral tidak memilikiprofessional trader dan sepenuhnya menjadi price taker.
Petral praktis tidak kunjung beranjak menjadi trading company. Petral tidak memilikiblending facilities sendiri, hanya menyewa dari pihak lain (Trafigura) di Tanjung Langsat Terminal, Malaysia. Karenanya Petral tidak mempunyai blending specialists, padahal punya kesempatan belajar dari kerja sama dengan Trafigura.
Pelaksanaan fungsi sebagai market intelligence oleh Petral tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli Petral dari national oil companies(NOCs) atau major oil companies (MOCs) tidak dipandang sebagai kewajiban Petral.

3. Tuntutan Perubahan Menghadapi Tantangan ke Depan
Berikut adalah berbagai perkembangan yang menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.
Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat. Kondisi tersebut menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.
Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak, khususnya dalam pengadaan BBM yang dari waktu ke waktu semakin meningkat cukup tajam;
Peran Petral selama ini dipandang belum dapat memenuhi tuntutan efisiensi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM. Petral dianggap cukup hanya berperan sebagaitrading arms atau buying agent Pertamina dan tidak perlu berkembang menjaditrading company karena dianggap akan membahayakan keamanan pasokan minyak (supply security).
Indonesia merupakan konsumen minyak mentah dan BBM terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan telah menjadi importir BBM terbesar di dunia. Kehadiran Petral di Singapura lewat anak perusahaannya, PES, sejatinya bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai konsumen besar. Perannya yang sebatas administrator tender membuat efisiensi pengadaan minyak tak membaik. Sebagai contoh, untuk produk RON 88 yang mana Indonesia sebagai satu-satunya pembeli (monopsony), Petral tersudut di pasar Singapura sebagai price taker.

4. Temuan dan Penilaian Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Sejak pembentukannya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (Tim) telah memperoleh berbagai temuan terkait dengan praktik usaha Petral.
Petral mengklaim pengadaan minyak lambat laun sudah semakin banyak melaluinational oil companies (NOCs), bahkan sekarang sudah sepenuhnya dari NOC (Presentasi Petral di hadapan Tim). Dengan perubahan ini muncul kesan kuat mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, NOCs yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain. Praktik demikian dimungkinkan berdasarkan Persetujuan Direksi No. RRD-54/C00000/2012-SO Tanggal 4 Juni 2012 Huruf B nomor 1: “Pola pengadaan Minyak Mentah dan BBM melalui Petral/PES sebagai armlength Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan nasional dilakukan melalui: a. NOC yang tidak terbatas hanya pada produksi sendiri; b. Produsen Minyak Mentah sebagaimajor share holder dan major oil company; c. Pemilik kilang BBM.” Tim menyimpulkan tidak banyak perubahan dalam praktik pengadaan minyak. Mata rantai pengadaan tidak mengalami perbaikan berarti.
Tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak. Salah satunya adalah Maldives NOC LTD (tertera dalam Daftar Mitra Usaha Petral). Berdasarkan Informasi yang diperoleh Tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral.
Hingga rekomendasi ini disusun, Tim belum memperoleh data pemasok akhir minyak mentah maupun BBM ke Data yang diperoleh dari Petral masih sebatas pemenang tender resmi yang mensyaratkan NOC. Petral tidak mempermasalahkan dari mana asal atau sumber minyak yang diperoleh NOC itu. Tim sudah meminta Petral memberikan data pemasok akhir pada pertemuan Tim dengan Pertamina dan Petral tanggal 17 Desember 2014.
Tim menemukan pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakanfronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Padahal PV Oil tidak memiliki equity di blok minyak Escravos atau lainnya di Nigeria. Pemasok sebenarnya adalah Trafigura yang memiliki hak alokasi atas minyak Nigeria. Dengan demikian, mata rantai pengadaan minyak mentah dari Nigeria itu menjadi panjang walaupun menggunakan NOC.
PTT (NOC Thailand) digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Muncul pertanyaan mengapa Petral tidak melakukan kontrak langsung dengan SOCAR Trading Singapore PTE LTD yang merupakan NOC Azerbaijan atau setidaknya mendalami mengapa NOC Azerbaijan itu tidak mengikuti tender pengadaan minyak mentah Azeri atau mengikuti tender tetapi kalah. Semakin dipertanyakan karena dalam pengadaan minyak mentah Azeri PTT kerap menang.
Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited, perusahaan trading milik NOC Petronas digunakan dalam pengadaan High Speed Diesel Fuel 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan HinLeongTrading (PTE) LTD atas nama Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan SK Energy Co., LTD atas nama SK Energy International PTE LTD.
Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC pengadaan Jet/Kerosene yang pengapalannya dilakukan AVTTI atas nama Vitol Asia Pte Ltd.
Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dilakukan oleh HinLeongTrading (PTE) LTD.
Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dikirimkan oleh HinLeong Trading (PTE) LTD atas order Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
Pada 2014, Petral melakukan beberapa pengadaan Gasoline 88 RON menggunakan kapal Akrotiri oleh Vopak atas pesanan Phillips 56 International Trading PTE LTD.
Berdasarkan temuan Tim, beberapa pelaku di pasar minyak Singapura tidak melakukan penawaran langsung ke Petral karena spesifikasi produk (minyak mentah dan BBM) yang ditenderkan tidak lazim dalam usaha perminyakan, proses berbelit-belit, dan harus menghadapi pihak ketiga yang bertindak sebagai agent atau arranger. Namun, pelaku yang bersangkutan mengakui dengan terbuka mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui trader.
Tim menemukan indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk danowner estimate sebelum tender berlangsung.
Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan “tersembunyi” yang terlibat dalam proses tender oleh Petral.

5. Rekomendasi

Memerhatikan kondisi obyektif industri perminyakan dan kebutuhan BBM di dalam negeri, serta pentingnya perombakan kelembagaan dan personalia untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas badan usaha milik negara, Tim merekomendasikan agar dilaksanakan langkah-langkah dan kebijakan terkait dengan keberadaan Petral sebagai berikut:
Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.
Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina:
Petral dapat menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang dilaksanakan oleh ISC;
Petral mengefektifkan fungsinya dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC;
Penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC;
Tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM dilakukan di Indonesia yang dilaksanakan oleh ISC Pertamina sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum (BPK, KPK dan lain-lain) dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer.
Menyusun roadmap menuju “world class oil trading company” oleh manajemen baru Petral serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.
Melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Audit forensik agar dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

Forwarded by :

Pandji R Hadinoto, BaMus NasPan45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

05
Jan
15

MiGas : SBPU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

SPBU Indonesia Harus Jual Pertamax Lebih Murah Dari Harga di Malaysia

Minggu, 04 Januari 2015 – 16:58 WIB

Pandji R Hadinoto. (kiri)

Jakarta – Meski pada 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan harga BBM premium sebesar Rp900 sehingga harga per liter menjadi Rp7.600 dari semula Rp8.500, namun tetap saja dinilai memberatkan kehidupan ekonomi rakyat. Pasalnya, Pada 1 Januari 2015 pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik sekaligus menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg.

Apalagi,  harga BBM di Malaysia ternyata masih jauh lebih murah daripada harga BBM di Indonesia. Seperti ditulis dalam sosial media, harga Pertamax di Malaysia termurah Rp6.765 per liter. Sedangkan di  Indonesia harga Pertamax Rp9.650 per liter dan Premium Rp7.600 per liter.

Seperti Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2”

Menanggapi hal ini, Koordinator Parlemen Rakyat Indonesia (Parrindo) Dr Ir Pandji R Hadinoto menyatakan, kalau benar RON95 di Malaysia terjual Rp6.765 per liter maka SBPU Petronas di Indonesia seharusnya siap menjual RON92 per liter di bawah Rp6.765 dan SBPU Pertamina sedia RON92 per liter lebih murah daripada SBPU Petronas.

Menurut Pandji, adalah tugas Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri untuk bisa merekonstruksi tatakelola niaga impor pengadaan RON92 berujung harga jual di bawah SBPU Petronas itu untuk mobil berkapasitas 2000 cc ke atas.

“Sedangkan bagi mobil bermesin 2000 cc ke bawah dan mesin-mesin pacu motor 2tak maka mutu RON88 diproduksi kilang-kilang dalam negeri berbasis minyak mentah dalam negeri mengingat RON76 pun tempo doeloe sudah memadai dilahap mesin motor 2tak,” tandas Pandji, Minggu (4/1/2015). (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com


http://edisinews.com/berita-spbu-indonesia-harus-jual-pertamax-lebih-murah-dari-harga-di-malaysia.html#ixzz3NwIjTS8z

Oil Lifting

Harga Elpiji Naik, Pemerintah Lakukan Pemerasan

Minggu, 04 Januari 2015 – 18:27 WIB

Jakarta – Pertamina telah menaikkan harga gas Elpiji 12 kg sebesar Rp1.500 per kg pada 1 Januari 2015, yang semula harganya Rp 115 ribu naik menjadi sekitar Rp133 ribu hingga Rp135 ribu. Tentu saja memicu harga-harga produk lainnya yang menggunakan gas Elpiji untuk ikut naik. Kehidupan ekonomi rakyat pun semakin terbenani sehingga memancing pro kontra di kalangan publik.

Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi, menilai kenaikan harga Elpiji sebagai kado pahit yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia menyambut tahun baru bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik.

“Ini siasat pemerintah Jokowi untuk `memeras` kelas menengah ke atas dengan cara menaikkan harga Elpiji. Pemerintah tahu, dengan menaikan harga Elpiji, kelas menengah ke atas, tidak akan melakukan apa-apa alias pasrah saja,” ungkap Uchok di Jakarta, Minggu (4/1/2015).

“Pemerintah Jokowi tidak perduli, dengan kenaikan Elpiji ini, akan berdampak pada kenaikan pada harga harga lain, yang menyulitkan pada orang yang tidak punya duit atau penghasilan yang pas-pasan alias miskin,” tambahnya.

Padahal, menurut Uchok, kenaikan Elpiji tidak usah terjadi bila jual beli gas atau Elpiji tidak berpokok pada harga international. Selain itu, jual beli gas atau elpiji ini masih dikuasai mafia sehingga harga sangat tinggi. “Dan pemerintah membiarkan para mafia mengusai pasar karena ini karena sangat menguntungkan sekali,” paparnya.

Lebih lanjut terkait harga BBM yang jauh lebih murah di Malaysia,  Uchok meragukan komitmen dan konsistensi pemerintah Jokowi terhadap kepentingan rakyat. Ia pun meminta Jokowi jangan hanya melakukan pencitraan dan pengingkaran janji kampanye.

“Ingin melihat siapa jokowi, jangan melihat wajah atau tampangnya, yang bila dinilai memang merakyat. Dan juga, jangan melihat kemana blusukan Si Jokowi. Tapi yang harus dilihat adalah kebijakan Jokowinya. Apakah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pengusaha migas,” tutur Uchok.

Ia menilai dengan harga BBM yang lebih murah di Malaysia daripada Indonesia, menandakan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat yang telah memilih dia dalam Pilpres 2014 kemarin. “Apalagi ditambah dengan kenaikan gas Elpiji,” tandas uchok.

Mahalnya harga BBM di Indonesia disbanding dengan harga BBM di Malaysia juga disindir di sosial media.  Abdulrachim Kresno dalam kicauan twitternya ‏@abdrachim001 pada 3 Januari 2015 mengatakan: “Hari ini bensin RON 95 di Malaysia hanya Rp 6765/ltr. Disini Pertamax Plus RON 95 Rp 9650/ltr. Premium RON 88 Rp 7600/ltr.???? @Jokowi_do2” (ira)

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

Penghapusan Subsidi Premium Dinilai `Jebakan Batman`

Minggu, 04 Januari 2015 – 15:36 WIB

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi hanya solar dan minyak tanah. Sedangkan BBM jenis RON 88 tidak lagi disubsidi pemerintah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai pemerintah seperti memberikan jebakan kepada masyarakat. Pasalnya jika harga minyak dunia naik, masyarakat tidak akan diuntungkan karena tidak mendapat subsidi, dan harga jual BBM Ron 88 akan semakin mahal.

“Kebijakan penghapusan subsidi pada BBM RON 88 seperti `jebakan Batman` yang akan merupakan perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik,” ujar Sofyano, Jumat (2/1/2015).

Menurut Sofyano, dari sisi pemerintah ini sangat menguntungkan. Pasalnya beban subsidi BBM akan menjadi minim untuk selamanya.

Selain itu Sofyano menilai, penetapan solar sebagai salah satu jenis BBM yang disubsidi tidak efektif. Pasalnya akan ada banyak masyarakat yang iri terhadap subsidi yang diberikan kendaraan umum. “Pada dasarnya ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,” ucap Sofyano.

Angkutan umum seperti angkutan pedesaan, menurut Sofyano memang dipergunakan oleh masyarakat kecil. Namun keberadaan mereka tidak diperhitungkan oleh pemerintah. “Ini berpotensi menimbulkan protes dan menjadi bahan polemik,” papar Sofyano. (IRIB/Kompas)

01
Jan
15

MiGas : Rekomendasi Keberadaan PETRAL dan Harga BBM Bersubsidi

Lifting 1

Tim Reformasi Tata Kelola Migas: Rekomendasi Keberadaan PETRAL

 

1. Latar Belakang Pembentukan Petral

Pada 1969, Pertamina dan satu “interest group” Amerika Serikat mendirikan Perta Group dengan tujuan memasarkan minyak mentah dan produk minyak Pertamina di pasar Amerika Serikat. Petra Group—yang memulai kegiatan perdagangan minyak pada tahun 1972—terdiri dari Perta Oil Marketing Corporation Limited, perusahaan Bahama yang berkantor di Hong Kong, dan Perta Oil Marketing Corporation, perusahaan California yang menjalankan aktivitas keseharian di Amerika Serikat.
Pada tahun 1978 terjadi reorganisasi besar-besaran. Perusahaan yang berbasis di Bahama digantikan dengan Perta Oil Marketing Limited, perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Pada September 1998, Pertamina mengambil alih seluruh saham Perta Group. Pada Maret 2001, atas persetujuan pemegang saham, perusahaan berubah nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) yang berperan sebagai trading and marketing armPertamina di pasar internasional.
Petral mendirikan anak perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Singapura bernama Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) pada tahun 1992 yang dibebani tugas melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia.
Pembentukan dan operasional Petra Group pada awalnya lebih diarahkan untuk pemasaran minyak bumi mengingat di masa itu Indonesia merupakan pengekspor netto (net exporter) minyak bumi dan masih menjadi anggota OPEC. Peranan minyak bumi juga masih sangat dominan baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembentukan dan operasional Petra Group tidak terlepas dari kepentingan elit penguasa Orde Baru untuk mendapatkan rente dari ekspor minyak bumi. Operasional Petra Group praktis hanya sebagai “agen penjualan” minyak bumi dari Indonesia. Proses pemburuan rente dari penjualan minyak tersebut melalui keikutsertaan kroni penguasa dalam kepemilikan Petra Group.
Produksi yang terus menurun sementara konsumsi meningkat tajam menyebabkan sejak 2003 konsumsi melebihi produksi dengan jurang yang kian menganga, yang harus ditutup dengan impor (Peraga 1). Sebelum 2003, defisit perdagangan bahan bakar minyak (BBM) masih dapat ditutupi oleh surplus perdagangan minyak mentah. Namun, setelah itu, defisit BBM tidak lagi dapat ditutupi oleh surplus minyak mentah, sehingga Indonesia mengalami defisit minyak total (minyak mentah dan BBM). Bahkan, sejak 2013, transaksi perdagangan minyak mentah mulai mengalami defisit (Peraga 2).
peraga 1peraga 2

2. Operasional Petral Dewasa Ini

Perubahan status Indonesia dari eksportir netto menjadi importir netto ternyata tidak mengubah peran Petra Group. Petra Group yang kemudian diubah namanya menjadi Petral dengan PES sebagai anak perusahaannya tetap hanya sebagai trading arms dengan tambahan fungsi sebagai “agen pengadaan” minyak bumi dan BBM. Mengingat kebutuhan BBM Indonesia yang relatif sangat besar dan Petral merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk sebagai penjual dan pembeli minyak mentah dan BBM, volume usaha Petral semakin membesar.
Petral berperan hanya sebagai “administrator tender”, tidak melakukan transaksi dengan dan ke pihak ketiga sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan trading (tradingcompany). Petral tidak pernah bertransaksi di Platts Window Market (Bursa Minyak Singapura) karena tidak memiliki fisik barang. Oleh karena itu, Petral tidak memilikiprofessional trader dan sepenuhnya menjadi price taker.
Petral praktis tidak kunjung beranjak menjadi trading company. Petral tidak memilikiblending facilities sendiri, hanya menyewa dari pihak lain (Trafigura) di Tanjung Langsat Terminal, Malaysia. Karenanya Petral tidak mempunyai blending specialists, padahal punya kesempatan belajar dari kerja sama dengan Trafigura.
Pelaksanaan fungsi sebagai market intelligence oleh Petral tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli Petral dari national oil companies(NOCs) atau major oil companies (MOCs) tidak dipandang sebagai kewajiban Petral.

3. Tuntutan Perubahan Menghadapi Tantangan ke Depan

Berikut adalah berbagai perkembangan yang menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.
  1. Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat. Kondisi tersebut menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.
  2. Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak, khususnya dalam pengadaan BBM yang dari waktu ke waktu semakin meningkat cukup tajam;
  3. Peran Petral selama ini dipandang belum dapat memenuhi tuntutan efisiensi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM. Petral dianggap cukup hanya berperan sebagaitrading arms atau buying agent Pertamina dan tidak perlu berkembang menjaditrading company karena dianggap akan membahayakan keamanan pasokan minyak (supply security).
  4. Indonesia merupakan konsumen minyak mentah dan BBM terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan telah menjadi importir BBM terbesar di dunia. Kehadiran Petral di Singapura lewat anak perusahaannya, PES, sejatinya bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai konsumen besar. Perannya yang sebatas administrator tender membuat efisiensi pengadaan minyak tak membaik. Sebagai contoh, untuk produk RON 88 yang mana Indonesia sebagai satu-satunya pembeli (monopsony), Petral tersudut di pasar Singapura sebagai price taker.

4. Temuan dan Penilaian Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Sejak pembentukannya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (Tim) telah memperoleh berbagai temuan terkait dengan praktik usaha Petral.
  1. Petral mengklaim pengadaan minyak lambat laun sudah semakin banyak melaluinational oil companies (NOCs), bahkan sekarang sudah sepenuhnya dari NOC (Presentasi Petral di hadapan Tim). Dengan perubahan ini muncul kesan kuat mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, NOCs yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain. Praktik demikian dimungkinkan berdasarkan Persetujuan Direksi No. RRD-54/C00000/2012-SO Tanggal 4 Juni 2012 Huruf B nomor 1: “Pola pengadaan Minyak Mentah dan BBM melalui Petral/PES sebagai armlength Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan nasional dilakukan melalui: a. NOC yang tidak terbatas hanya pada produksi sendiri; b. Produsen Minyak Mentah sebagaimajor share holder dan major oil company; c. Pemilik kilang BBM.” Tim menyimpulkan tidak banyak perubahan dalam praktik pengadaan minyak. Mata rantai pengadaan tidak mengalami perbaikan berarti.
  2. Tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak. Salah satunya adalah Maldives NOC LTD (tertera dalam Daftar Mitra Usaha Petral). Berdasarkan Informasi yang diperoleh Tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral.
  3. Hingga rekomendasi ini disusun, Tim belum memperoleh data pemasok akhir minyak mentah maupun BBM ke Data yang diperoleh dari Petral masih sebatas pemenang tender resmi yang mensyaratkan NOC. Petral tidak mempermasalahkan dari mana asal atau sumber minyak yang diperoleh NOC itu. Tim sudah meminta Petral memberikan data pemasok akhir pada pertemuan Tim dengan Pertamina dan Petral tanggal 17 Desember 2014.
  4. Tim menemukan pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakanfronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Padahal PV Oil tidak memiliki equity di blok minyak Escravos atau lainnya di Nigeria. Pemasok sebenarnya adalah Trafigura yang memiliki hak alokasi atas minyak Nigeria. Dengan demikian, mata rantai pengadaan minyak mentah dari Nigeria itu menjadi panjang walaupun menggunakan NOC.
  5. PTT (NOC Thailand) digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan. Muncul pertanyaan mengapa Petral tidak melakukan kontrak langsung dengan SOCAR Trading Singapore PTE LTD yang merupakan NOC Azerbaijan atau setidaknya mendalami mengapa NOC Azerbaijan itu tidak mengikuti tender pengadaan minyak mentah Azeri atau mengikuti tender tetapi kalah. Semakin dipertanyakan karena dalam pengadaan minyak mentah Azeri PTT kerap menang.
  6. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited, perusahaan trading milik NOC Petronas digunakan dalam pengadaan High Speed Diesel Fuel 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan HinLeongTrading (PTE) LTD atas nama Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
  7. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang pengapalannya dilakukan SK Energy Co., LTD atas nama SK Energy International PTE LTD.
  8. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC pengadaan Jet/Kerosene yang pengapalannya dilakukan AVTTI atas nama Vitol Asia Pte Ltd.
  9. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dilakukan oleh HinLeongTrading (PTE) LTD.
  10. Pada 2013, Petco Trading Labuan Company Limited digunakan sebagai NOC dalam pengadaan Gasoil 0,35% Sulphur yang dikirimkan oleh HinLeong Trading (PTE) LTD atas order Sinopec (Hong Kong) Petroleum Company Limited.
  11. Pada 2014, Petral melakukan beberapa pengadaan Gasoline 88 RON menggunakan kapal Akrotiri oleh Vopak atas pesanan Phillips 56 International Trading PTE LTD.
  12. Berdasarkan temuan Tim, beberapa pelaku di pasar minyak Singapura tidak melakukan penawaran langsung ke Petral karena spesifikasi produk (minyak mentah dan BBM) yang ditenderkan tidak lazim dalam usaha perminyakan, proses berbelit-belit, dan harus menghadapi pihak ketiga yang bertindak sebagai agent atau arranger. Namun, pelaku yang bersangkutan mengakui dengan terbuka mengapalkan minyak secara teratur ke Indonesia melalui trader.
  13. Tim menemukan indikasi kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk danowner estimate sebelum tender berlangsung.
  14. Tim menemukan cukup banyak indikasi adanya kekuatan “tersembunyi” yang terlibat dalam proses tender oleh Petral.

5. Rekomendasi

Memerhatikan kondisi obyektif industri perminyakan dan kebutuhan BBM di dalam negeri, serta pentingnya perombakan kelembagaan dan personalia untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas badan usaha milik negara, Tim merekomendasikan agar dilaksanakan langkah-langkah dan kebijakan terkait dengan keberadaan Petral sebagai berikut:
  1. Menata ulang seluruh proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM.
  2. Tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM tidak lagi oleh Petral melainkan dilakukan oleh ISC (integrated supply chain) Pertamina:
    • Petral dapat menjadi salah satu peserta lelang pengadaan dan penjualan minyak mentah dan BBM yang dilaksanakan oleh ISC;
    • Petral mengefektifkan fungsinya dalam market intelligence di pasar minyak global dan regional sebagai masukan bagi ISC;
    • Penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC;
    • Tender penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM dilakukan di Indonesia yang dilaksanakan oleh ISC Pertamina sehingga tunduk sepenuhnya pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, auditor dan penegak hukum (BPK, KPK dan lain-lain) dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
  3. Mengganti secepatnya manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manajer.
  4. Menyusun roadmap menuju “world class oil trading company” oleh manajemen baru Petral serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.
  5. Melakukan audit forensik agar segala proses yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Audit forensik agar dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

 Lifting 2

Rekomendasi Transparansi dan Penentuan Harga BBM Bersubsidi

Oleh: Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Latar Belakang

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan persoalan sensitif yang kerap memunculkan kontroversi, baik pro-kontra kenaikan maupun besaran kenaikannya. Kontroversi mengenai besaran kenaikan harga muncul karena informasi yang tidak lengkap mengenai bagaimana pemerintah menentukan harga patokan jenis-jenis BBM tertentu. Berkaitan dengan penurunan tajam harga minyak mentah di pasar dunia, muncul pertanyaan apakah benar pemerintah saat ini masih memberikan subsidi dalam harga BBM.
Walaupun tidak dipublikasikan secara terbuka, informasi mengenai formula perhitungan harga patokan dalam menentukan subsidi BBM tertentu sebenarnya dapat diketahui masyarakat. Untuk mengurangi kontroversi di masyarakat dan menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah, perlu dibuat formula penentuan harga patokan yang lebih sederhana disertai penyediaan informasi lengkap berkaitan dengan harga patokan tersebut.
Dengan formula yang lebih sederhana, penentuan besaran subsidi BBM diharapkan menjadi lebih akurat dan akuntabel. Selain itu, masyarakat dapat membandingkan harga keekonomian BBM, termasuk untuk BBM non-subsidi. Di tengah keterbukaan dan akses informasi yang semakin luas, masyarakat pula dapat membandingkan harga BBM tertentu di dalam dan di luar negeri.
Selain soal perhitungan harga patokan, perubahan kebijakan subsidi BBM harus pula memerhatikan pentingnya efisiensi alokasi anggaran pemerintah dan pengembangan industri pengolahan minyak bumi di dalam negeri. Kebijakan subsidi BBM ke depan seyogyanya dapat menciptakan insentif bagi penghematan BBM oleh masyarakat dan peningkatan investasi pada industri pengilangan minyak di dalam negeri.

Penentuan Harga Patokan

Penentuan Harga Patokan BBM jenis tertentu sangat penting karena besaran subsidi BBM tergantung pada volume penggunaan BBM bersubsidi dan selisih antara harga patokan dengan harga jual sebelum pajak,
perhitungan_subsidi_bbm
yang mana, i terdiri dari Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah.
Harga Patokan (HP) dihitung berdasarkan rata-rata Harga Indeks Pasar (HIP) BBM yang bersangkutan pada periode satu bulan sebelumnya ditambah ongkos distribusi dan margin,
HPi = HIPi + αi
HIP mengacu pada harga transaksi di bursa Singapura (MoPS).
Sebagian besar kilang BBM di dalam negeri hanya dapat memproduksi Bensin Premium (RON 88), Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%) dan Minyak Tanah. Subsidi harga diberikan untuk BBM jenis tersebut. Karena itu, penentuan Harga Patokan untuk menghitung subsidi mengacu pada BBM jenis tersebut.
Mengingat di Bursa Singapura tidak tersedia kutipan harga untuk BBM jenis Bensin Premium (RON 88) dan Minyak Solar (kandungan sulfur 0,35%), HIP untuk kedua jenis BBM tersebut dihitung berdasarkan harga MOPS untuk jenis BBM yang spesifikasinya paling mendekati. Mengacu pada Kepmen ESDM No. 0219 K/12/MEM/2010 jo Kepmen ESDM No. 3784 K/12/MEM/2014, HIP untuk Bensin Premium, Minyak Solar dan Minyak Tanah masing-masing adalah
HIPBensin Premium = 0,9842 X MOPSMogas 92 
HIPMinyak Solar = 0,9967 X MOPSGasoil 0.25 sulfur 
HIPMinyak Tanah = MOPSJet kerosene 
Formula Harga Indeks Pasar di atas digunakan untuk perhitungan Harga Patokan baik bagi BBM yang diproduksi di kilang dalam negeri maupun yang berasal dari impor.[1]
Cacatan mengenai formula Harga Indeks Pasar:
  • Faktor pengali dalam formula perhitungan HIP berdasarkan data masa lalu yang sudah relatif lama sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Faktor pengali untuk memperoleh HIP Bensin Premium dihitung berdasarkan penetapan pada 2007 dengan asumsi HPRon 88 = (0,8707 X MOPSMogas 92 + 0,1293 X MOPSNaphta ) + (US$0,5 X 0,36),yang mana, US$0,5 adalah blending cost per barrel dan 0,36 adalah porsi impor premium RON 88 dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2007.  Faktor pengali 0,9842 untuk Bensin Premium adalah nisbah antara Harga Patokan Bensin Premium (RON 88) dengan MOPS Mogas 92 pada formula di atas, dengan mengacu pada harga rerata MOPS Mogas 92 dan MOPS Naphta selama kurun waktu Januari 2004 – Desember 2006, yaitu asing-masing sebesar US$59,86 dan US$51.16.
  • Secara implisit, ada keharusan mem-blending bensin impor sehingga spesifikasinya sama dengan bensin premium (RON 88). Blending dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi (misalnya Mogas 92) sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. Pada kondisi tertentu, blending untuk mendapatkan bensin RON88 dapat lebih mahal dari harga bensin dengan kualitas lebih tinggi. Pada keadaan seperti itu, importir akan menghindari blending, sehingga terjadi kasus product giveaways yakni tatkala penjual memasok bensin dengan kualitas lebih tinggi ketimbang spesifikasi yang dipesan pembeli. Kemungkinan ini juga bisa terjadi karena pencampuran tidak menggunakan RON 92 melainkan yang lebih rendah oktannya. Bagi pihak pencampur, jenis RON apa pun akan dijadikan campuran asalkan menghasilkan spesifikasi RON 88 sesuai pesanan.
  • Harga Indeks Pasar yang digunakan dalam menghitung Harga Patokan didasarkan pada benchmark yang bias. Indonesia adalah pembeli tunggal bensin RON 88, dengan volume pembelian jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi Mogas 92 di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MOPS untuk Mogas 92 yang menjadi benchmark harga bensin RON 88. Volume transaksi Mogas 92 di bursa Singapura relatif kecil—satu parcel kargo di Platts window sebesar 50 ribu atau 100 ribu barrel dan kadang-kadang hanya terjadi satu transaksi dalam satu hari. Peserta tender Mogas 92 di bursa Singapura adalah Trading companyrefiners atau National Oil Company yang memiliki kepentingan untuk ‘memasok’ bensin RON 88 ke Indonesia (Petral). Sementara itu, Petral sendiri tidak terlibat di pasar Mogas 92. Kondisi tersebut menyebabkan Petral hanya sebagai price taker dalam impor bensin RON 88 dan memungkinkan terjadinya kartel dalam proses pembentukan harga Mogas 92.

Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menentukan formula perhitungan harga patokan dan kebijakan subsidi BBM:
  • Menyediakan pilihan lebih baik bagi rakyat yang niscaya terbaik pula bagi perekonomian dalam bentuk eksternalitas positif sehingga bisa mengkalibrasi kenaikan ongkos pengadaan dan impor BBM tertentu akibat peningkatan kualitas BBM.
  • Formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang sudah kedaluwarsa. Dengan begitu, perhitungan harga patokan lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi (riil), bersifat transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi peluang terjadinya manipulasi dan pemburuan rente;
  • Perubahan formula harga patokan seyogyanya tidak menambah beban rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung;
  • Formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana dan proses importasi BBM tidak memerlukan proses pencampuran (blending);
  • Kebijakan subsidi—termasuk perhitungan harga patokan BBM dan harga eceran (tidak termasuk pajak)—seyogyanya dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan pola konsumsi BBM ke arah BBM yang lebih bermutu dan ramah lingkungan serta mendorong restrukturisasi industri perminyakan;
  • Perubahan kebijakan dapat diterapkan pada kondisi kapasitas dan kualitas infrastruktur kilang BBM yang ada di dalam negeri.

Kondisi Pendukung

Lingkungan strategis saat ini sangat mendukung bagi dilakukannya perubahan pada kebijakan subsidi BBM. Harga minyak mentah di pasar dunia sedang merosot tajam sehingga harga patokan untuk bensin premium sudah mendekati atau bahkan lebih tinggi dari harga eceran tanpa pajak. Momentum emas tersebut memberi peluang besar bagi dilakukannya reformasi kebijakan subsidi BBM. Perlu dipertimbangkan, misalnya, penerapan subsidi yang bersifat tetap sehingga mengurangi fluktuasi besaran APBN dan memberikan sumbangsih berarti bagi kestabilan makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi

Berikut adalah kebijakan yang direkomendasikan terkait dengan kebijakan subsidi dan perhitungan harga patokan BBM.
(1) Menghentikan impor RON 88 dan Gasoil 0,35% sulfur dan menggantikannya masing-masing dengan impor Mogas 92 dan Gasoil 0,25% sulfur.
(2) Produksi minyak solar oleh kilang di dalam negeri ditingkatkan kualitasnya sehingga setara dengan Gasoil 0,25% sulfur.
(3) Mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92.
Dengan kebijakan di atas, formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana, yakni
Harga MOPSMogas92 + α untuk bensin dengan RON 92, dan
Harga MoPSGasoil 0,25% sulfur + α untuk miyak solar;
Benchmark yang digunakan dalam menghitung HIP menjadi lebih sesuai dengan dinamika pasar;
Dalam jangka pendek, impor Mogas 92 akan meningkat namun disertai penurunan impor RON 88. Dampak keseluruhannya, terutama dalam jangka panjang, diperkirakan bakal positif.
(4) Besaran subsidi bensin (RON 92) bersifat tetap, misalnya Rp 500 per liter
(5) Memerhatikan kebutuhan minyak solar untuk transportasi publik dan angkutan barang untuk kepentingan umum, kebijakan subsidi untuk minyak solar dapat tetap menggunakan pola penetapan harga.
(6) Pilihan kebijakan terkait dengan pengalihan produksi kilang domestik sehingga seluruhnya dapat memproduksi bensin RON 92:
  • Dilakukan pembaruan kilang domestik sehingga produksi Bensin RON 88 dapat digantikan dengan Bensin RON 92, dengan masa transisi selama waktu tertentu.
  • Pengelolaan fasilitas kilang TPPI diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk memungkinkan peningkatan produksi bensin RON 92 dapat dilakukan maksimal.
  • Selama masa transisi, produk RON 88 yang diproduksi dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina;
  • Besaran subsidi per liter untuk RON 88 lebih kecil dari subsidi untuk Mogas92;
  • Fasilitasi pemerintah untuk mempercepat pembaruan dan perluasan fasilitas kilang;
  • Harga patokan Bensin RON 88 yang digunakan menggunakan HIP dengan formula perhitungan yang berlaku saat ini.
[1]  Ada tambahan Rp 20 per liter untuk harga patokan Bensin Premium dan Minyak Solar yang diproduksi kilang di dalam negeri.
Oil Gas

Harga Premium Ikuti Mekanisme Pasar, Pemerintah Dituding Langgar Konstitusi

Wednesday, 31 December 2014, 18:24 WIB
Republika/Yasin Habibi
Tahun 2015 Premium Tidak Bersubsidi: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU, Jakarta, Jumat (19/12).

Tahun 2015 Premium Tidak Bersubsidi: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di SPBU, Jakarta, Jumat (19/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tak lagi memberi subsidi pada bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mulai 1 Januari 2015. Meskipun, pencabutan subsidi itu tidak serta merta membuat harga BBM naik.

Justru harga BBM yang baru lebih rendah dibanding sebelumnya. Karena harga minyak mentah dunia saat ini turun di level 53 dolar AS per barel.

Dengan tidak adanya subsidi dari pemerintah, maka harga BBM yang sebelumnya disubsidi kini akan mengikuti mekanisme pasar. Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika mengatakan, tindakan pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.

Sebab, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut beberapa pasal dalam UU Minyak dan Gas yang mengaitkan harga BBM dengan mekanisme pasar. “Pemerintah akan melanggar undang-undang dan konstitusi jika melepas harga BBM pada mekanisme pasar,” kata Kardaya pada Republika, Rabu (31/12).

Kalau pemerintah keras kepala ingin melepas harga BBM pada mekanisme pasar, imbuh Kardaya, sebaiknya bertanya pada MK terlebih dahulu. Karena keputusan MK ini sudah final dan tidak dapat ditawar-tawar.

Menurutnya, MK memang berkewajiban menjaga dan mengawal konstitusi tetap ditegakkan. Karenanya, dengan melepas pada mekanisme pasar, menunjukkan pemerintah belum melakukan kajian mendalam pada kebijakan harga BBM.

“Mungkin pemerintah lupa kalau ada keputusan MK itu atau ada yang tahu tapi bukan selevel menteri sehingga tidak berani menginformasikan,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Kalau tetap bersikeras melepas harga BBM pada mekanisme pasar, maka pemerintah akan berhadapan dengan undang-undang. “Ini akan membuat kredibilitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla anjlok,” tegas Kardaya.

27
Dec
14

migas : wong cilik premium, wong gede pertamax

Wong Cilik Pakai Premium, Wong Gede Melahap Pertamax

Dr Ir Pandji RHadinoto MH

Jakarta – Rekomendari Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri yang mengusulkan impor Ron 88 untuk BBM bersubsidi dihentikan dan bakal digulirkan Menteri ESDM, memicu keras pro kontra. Pasalnya, semua minyak mentah yang akan diimpor nanti mengandung Ron 92. Artinya, tidak akan ada lagi biaya pengelolaan untuk merubah berbagai jenis Ron untuk minyak yang akan dipakai di dalam negeri selain Ron 92.

Terhadap sikap Faisal Basri Cs yang pro terhadap Ron 92 ini ditentang oleh Pengamat Asiosiasi EKonomi Polirik (AEPI) yang juga Peneliti senior The Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng yang Ron 88, sesuai argumentasi masing-masing.

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik MiGas Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH mengatakan, yang jelas secara teknis sebenarnya Motor 2 Tak cukuplah disuapi Ron 88 (Premium) dan Mobil layak melahap Ron 92 (Pertamax).

“Bilamana politik BBM tersebut di atas yang dijalankan maka produksi Ron 82 di dalam negeri dapat terus berlanjut berbasis minyak mentah dalam negeri dan konsumen Motor (wong cilik) terlindungi dari sisi harga BBM,” tegas Pandji Hadinoto di Jakarta, Kamis (25/12/2014).

“Sedangkan konsumen Mobil (wong gedean) dapat mutu BBM yang lebih sesuai dengan standar teknologi mesin terbaru Mobil yang berbasis Ron 92 impor,” tandasnya.

Selebihnya, lanjut Pandji, SPBU juga akan lebih mudah bekerja baik ketika melayani BBM Motor maupun saat pengisian BBM Mobil.

“Semoga polemik Ron 88 atau Ron 92 segera diakhiri karena masyarakat sudah muak dengan kegaduhan politik BBM ditengah meluasnya bencana alam di dalam negeri,” tandas Mantan Aktivis ITB ini.

Sebelumnya, Salamuddin Daeng menyerukan agar PT Pertamina harus segera mengurus paten produk Ron 88, mengingat BBM jenis premium ini merupakan produk asli Pertamina yang hanya dijual di pasar Indonesia. Dengan demikian maka premium tidak dapat dihapuskan begitu saja dari pasar, karena dilindungi oleh rezim Hak Kekayaan Intelectual dan UU paten sendiri.

“Mempatenkan Ron 88 mendesak untuk dilakukan dengan segera, mengigat adanya upaya Faisal Basri and the Genk untuk  menghapuskan Premium (Ron 88) sebagai strategi liberalisasi hilir migas. Genk ini hendak menjadi pemasok produk produk BBM impor yang saat berusaha mengambil alih pasar BBM Indonesia dari tangan Pertamina,” tegasnya, kemarin .

Ia pun menilai, upaya Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri untuk melenyapkan produk unggulan Indonesia harus dilawan dengan cara cara legal yakni dengan mengurus paten atas produk ini. Mengigat Premium memiliki pangsa pasar sangat luas, keungulan dari sisi harga dan mendominasi pasar BBM dalam negeri.

“Meskipun Tim Reformasi Tata Kelola Migas di bawah kementrian ESDM  ini sebenarnya tidak berhak turut campur dalam masalah BUMN Pertamina, namun langkah mereka patut diwaspadai karena mangancam eksistensi produk nasional dan eksistensi BUMN,” tegas Pengamat AEPI yang juga Peneliti senior IGJ.

Salamuddin mengingatkan, jika Pertamina tidak segera mengurus Paten atas produk premium maka ke depan Pertamina akan terancam punah karena harus bersaing dengan perusahaan perusahaan raksasa multinasional seperti Exon, Chevron, TOTAL, Petronas, Petrochina, dll. Pertamina harus sigap menyelamatkan Premium sebagai produk Indonesia agar tetap dapat di jual di dalam negeri secara legal.

“Premium tidak ada bedanya dengan batik, rokok kretek, Teh Botol, yang harus diselamatkan sebagai kelompok produk nasional yang telah memperlihatkan kesanggupannya bersaing dengan produk produk impor di pasar dalam negeri,” tandasnya.  (Ars)

 

Ngotot Hapus Premium

Faisal Basri Sebut Ada Babi Hutan dan Gajah dalam Mafia Migas

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Sabtu, 27 Desember 2014 – 12:40:50 WIB
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri bersikeras mengusulkan penghapusan premium. Dia menyebut langkahnya itu sebagai cara untuk memberantas babi hutan dan gajah bisnis hilir migas di Indonesia.
“Ini langkah terbaik untuk masyarakat. Ini dunia bukan surga. Lebih baik saya merugikan mafia migas, dibanding rakyat yang harus menanggungnya. Karena selama ini negara sudah dibuat rugi banyak oleh mafia migas ini,” kata Faisal Basri dalam diskusi ‘Selamat Tinggal Premium’ di warung daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/12/14).
Untuk itu, meski kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, Faisal Basri tetap akan mengusulkan Menteri ESDM Sudirman Said untuk menghapus premium. Sebagai gantinya masyarakat diberi pilihan agar mengonsumsi Pertamax.
Faisal Basri mengaku siap bila dipanggil oleh Komisi VII DPR untuk menjelaskan alasan penghapusan Premium dipasar produk BBM di tanah air. “Kita siap saja kapan pun. Tim ini dibentuk untuk menyelamatkan bangsa dari tangan yang tidak bertanggung jawab,” ujar Faisal yang pernah mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta bersaing melawan Jokowi ini.
Minggu lalu, Faisal memaparkan usulan penghapusan BBM bersubsidi jenis premium (RON 88). Menurut dia, hanya Indonesia yang mengimpor dan mengonsumsi produk BBM jenis ini. Sehingga membuka terjadinya kartel dalam penentuan harga. Selain itu penetapan biaya subsidi dalam APBN tidak bisa akurat.(ris)
Baca Juga

Ini Sepuluh Cara Genjot Produksi Migas di Indonesia

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Rabu, 10 Desember 2014 – 16:53:20 WIB

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna menggenjot produksi minyak mentah dan gas bumi di Indonesia. Menurut Indonesian Petroleum Association (IPA) ada sepuluh cara dan salah satunya adalah menghilangkan peraturan yang menghambat eksplorasi.

Direktur IPA Lukman Mahfoedz menyampaikan bahwa rekomendasi yang kedua yaitu perubahan pelayanan oleh birokrasi yang diniliai selama ini sangat rumit. Sedangkan yang ketiga penawaran kontrak yang lebih atraktif untuk menarik investor.

“Dari ke semua itu tentu bermuara pada rekomendasi yang keempat untuk mempercepat realisasi mega proyek dengan Chevron-IDD, Inpex Abadi Masela, BP Tangguh Train III dan Pertamina East Tuna,” kata Lukman Mahfoedz usai jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Lebih lanjut Lukman mengungkapkan kalau perihal rekomendasi kelima dan keenam kaitannya sangat kuat. Diantaranya soal optimalisasi produksi berskala kecil dan penggunaan tekhnologi dilapangan migas yang sudah tua, guna meminimalisir gangguan di lapangan.

“Dan yang ketujuh itu menguatkan regulasi sekaligus penegakkan hukum terkait kegiatan operasi hulu migas. Serta kedelapan kami mengharapkan pemerintah menyederhanakan proses komersialisasi dan perijinan bagi pengusaha,” ujarnya.

Sementara itu untuk yang kesembilan Lukman mengharapkan PT Pertamina mampu mengupgrade kilang yang selama ini dinilai sudah tua, dan menjalankan Inpres No 22 Tahun 2012. “Saya optimis kita mencapai target produksi yang 1 juta barel perhari,” pungkasnya.(ris)

11
Dec
14

MiGas : 10 Cara Genjot Produksi MiGas Indonesia

Ini Sepuluh Cara Genjot Produksi Migas di Indonesia

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Rabu, 10 Desember 2014 – 16:53:20 WIB

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna menggenjot produksi minyak mentah dan gas bumi di Indonesia. Menurut Indonesian Petroleum Association (IPA) ada sepuluh cara dan salah satunya adalah menghilangkan peraturan yang menghambat eksplorasi.

Direktur IPA Lukman Mahfoedz menyampaikan bahwa rekomendasi yang kedua yaitu perubahan pelayanan oleh birokrasi yang diniliai selama ini sangat rumit. Sedangkan yang ketiga penawaran kontrak yang lebih atraktif untuk menarik investor.

“Dari ke semua itu tentu bermuara pada rekomendasi yang keempat untuk mempercepat realisasi mega proyek dengan Chevron-IDD, Inpex Abadi Masela, BP Tangguh Train III dan Pertamina East Tuna,” kata Lukman Mahfoedz usai jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Lebih lanjut Lukman mengungkapkan kalau perihal rekomendasi kelima dan keenam kaitannya sangat kuat. Diantaranya soal optimalisasi produksi berskala kecil dan penggunaan tekhnologi dilapangan migas yang sudah tua, guna meminimalisir gangguan di lapangan.

“Dan yang ketujuh itu menguatkan regulasi sekaligus penegakkan hukum terkait kegiatan operasi hulu migas. Serta kedelapan kami mengharapkan pemerintah menyederhanakan proses komersialisasi dan perijinan bagi pengusaha,” ujarnya.

Sementara itu untuk yang kesembilan Lukman mengharapkan PT Pertamina mampu mengupgrade kilang yang selama ini dinilai sudah tua, dan menjalankan Inpres No 22 Tahun 2012. “Saya optimis kita mencapai target produksi yang 1 juta barel perhari,” pungkasnya.(ris)

 

AGENDA
11 Desember 2014 – 11.00
08 Desember 2014 – 11.30
08 Desember 2014 – 12.30
08 Desember 2014 – 13.00
05 Desember 2014 – 13.30-selesai

08
Dec
14

Politik : Cabut UU MiGas 2001, Berlakukan UU Pertamina 1971

Jakarta45

http://obsessionnews.com/cabut-uu-migas-2001-berlakukan-uu-pertamina-1971/

Cabut UU Migas 2001, Berlakukan UU Pertamina 1971

Posted on 07/12/2014 | 11:24 by FiraJakarta – Saat Pertamina berumur 57 tahun, GERAKMIGAS atau Gerakan Anti Korupsi MiGas perlu digebyar, menyimak Politik Energi seusai Penaikan Harga BBM, Minggu (23/12/2014). Juga mencermati aspirasi mulia “Pastikan Pertamina Asian Energy Champion” tahun 2035, menuju Indonesia Jaya 2045, menimbang situasi dan kondisi terkini ikhwal ketersediaan komoditas sektor MiGas Dalam Negeri bercorak net importer yang menyulitkan pembentukan harmoni kebijakan publik nasional.Hal ini mengingat ketimpangan antara tingkat Konsumsi Dalam Negeri sekitar 1,4 juta bph vs tingkat Produksi Dalam Negeri 0,8 juta bph, selain tingkat kapasitas nasional kilang Dalam Negeri yang terbatas, sehingga perimbangan neraca pembayaran negara negatif, yakni pengeluaran lebih besar pendapatan asli negara.“Selain upaya-upaya diversifikasi pasokan energi, upaya memperbaiki perimbangan itu adalah mengendalikan sisi pengeluaran khususnya sisi Konsumsi seperti langkah-langkah penghematan yang telah dilakukan Kabinet Kerja dimulai dari gaya bekerja berciri pelayanan bukan berbudaya kerja pemberi perintah seperti melalui kesederhanaan gaya hidup pejabat negara dan lain sebagainya,” tandas Jurubicara GERAKMIGAS Dr Ir Pandji R Hadinoto MH yang juga Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia), Minggu (7/12/2014).Dalam konteks pengendalian pengeluaran itulah, jelas Pandji, bersama keluarga besar SPKP (Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina) kini diprakarsai GERAKMIGAS beranah kegiatan Promotif dan Preventif.“GERAKMIGAS ini komplementer bersama langkah-langkah seperti reformasi birokrasi, pemerintahan bersih, reformasi dan pelurusan penyimpangan, penyalahgunaan dan pencurian sumber-sumber daya ekonomi negara misalnya illegal fishing, illegal logging, illegal trading yang berujung juga pada penggunaan konsumsi BBM non produktif, termasuk upaya-upaya reformasi konsumsi MiGas DN,” paparnya.

Langkah Promotif antara lain, jelasnya, pembudayaan PAKTA45 – Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir ber Roh Indonesia Merdeka JSN45 (Jiwa Semangat Nilai-nilai 45) yakni: (1) Tidak ingkari janji konstitusional, (2) Tidak koruptif terhadap Pancasila & UUD45, (3) Tidak korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak.

“PAKTA45 ini diyakini sekarang lebih bernilai komprehensif dibandingkan Pakta Integritas yang terbukti adalah tumpul di 10 tahun rezim pemerintahan yang lalu,” tegas Pandji, Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia yang juga Deklarator Poros Konstitusi Proklamasi 17845 (PKP17845).

Langkah Preventif, tegas dia, antara lain adalah pembudayaan Pengamalan Pancasila Tap MPR No XVIII/1998 seperti turut memandu publik pahami 7 butir Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni terutama (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya.

Selanjutnya, GERAKMIGAS ingin turut pula memandu insane-insan pembijak publik, praktisi, pengguna MiGas pahami “Awalludin Ma’rifatullah” ,”Man Arofa Nafsahu Faqod Arofa Robbahu”, dengan pengertian semakin tinggi tingkat kedekatan illahiyahnya, semakin melekat pengendalian kelurusan perilaku dirinya, ibarat peran Kulit Durian sebagai penjernih Minyak Jelantah. [http://berita.suaramerdeka.com/kulit-durian-bawa-bryan-raih-penghargaan-internasional/]

Akhirnya, tutur Pandji, mengingat MiGas adalah karunia Allah SWT bagi bangsa dan negara Indonesia, maka lebih bijaklah bilamana dalam upaya “Pastikan Pertamina Asian Energy Champion” tahun 2035, menuju Indonesia Jaya 2045 guna bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemashalatan rakyat Indonesia, prasyarat konstitusional cabut UU MiGas 2001 sebagaimana tuntutan banyak komponen masyarakat Gerakan Nasional Pasal 33 UUD45 diakomodasi dan UU No 1/1971 tentang Pertamina diberlakukan kembali dengan Adendum antara lain pelembagaan internal bernafaskan GERAKMIGAS di tubuh struktural Pertamina yang terkoneksi dengan kerja-kerja KPK. (Ars)

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila 45
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Dibungkus Privatisasi

Gawat, Rini-Dwi Akan Jual Pertamina

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Minggu, 07 Desember 2014 – 18:05:46 WIB
 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – PT Pertamina segera dipriviatisasi alias dijual! Inilah yang dipilih Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menyelesaikan hutang-hutang luar negeri PT Pertamina yang mencapai angka triliunan rupiah. Rini sudah memerintahkan Dwi Soetjipto, Dirut PT Pertamina yang belum lama diangkatnya.

“Rini Soemarno memerintahkan PT Pertamina untuk melakukan listing terhadap utang-utang PT Pertamina dengan menerbitkan obligasi rupiah, agar tercatat di pasar modal (PT Bursa Efek Indonesia/BEI),” tutur Salamuddin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Berbicara dalam sebuah diskusi yang bertajuk ‘Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri’, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Daeng menduga listing tersebut sebagai bentuk refinancing, terhadap utang PT Pertamina. Hanya saja konsekuensinya cara ini justru berpotensi akan meningkatkan utang PT Pertamina, dari dalam dan luar negeri. Padahal utang luar negeri PT Pertamina sekarang telah berada pada situasi membahayakan.

Pengangkatan Dwi menjadi klop dengan agenda ini. Sebab Dwi memiliki keahlian dan pengalaman dalam urusan privatisasi. Bahkan Rini Soemarno setelah pengangkatan Dwi dengan terang-terangan menyebut ada rencana privatisasi. “Ini jelas tidak sejalan dengan visi dan misi Kabinet Jokowi-JK,” tutur Salamuddin Daeng.

Dwi, menurut Daeng, merupakan sosok yang sangat berpengalaman di dalam melakukan privatisasi PT Semen Indonesia, hingga perusahaan ini dikuasai 49 persen sahamnya oleh pihak swasta dan sebagian besar oleh asing. Akibatnya, sepeninggal Dwi, PT Semen Indonesia (Persero) terbelit hutang dan kewajiban sebesar Rp11,476 triliun.

Atas dasar itulah Daeng pesimistis Dwi akan membawa BUMN migas menjadi kuat, transparan dan lebih baik. Sebaliknya Dwi dinilai sebagai sosok yang membahayakan masa depan Pertamina karena bukan tidak mungkin dia akan menjual 100% saham dengan bungkus program privatisasi. Sebagaimana rekam jejak Dwi saat memimpin PT Semen Indonesia.(ris)

TEROPONGZoom LAINNYA

Privatisasi Pertamina, Agenda Lama yang Bangkit Kembali

Oleh Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN – Minggu, 07 Desember 2014 – 19:15:11 WIB
 
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Privatisasi PT Pertamina kembali mencuat. Inilah agenda lama yang kembali mencuat justru di era Presiden Jokowi yang mengklaim akan menghidupkan kembali semangat Trisaktinya Bung Karno. Sebab penjualan saham BUMN migas pernah menjadi permintaan IMF pada tahun 2000-an.

“Rencana privatisasi Pertamina ini sudah sejak adanya letter of intent (LoI) antara International Monetary Fund (IMF) dan pemerintah, pada Januari 2000 silam,” ujar Farizal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) saat berbicara pada diskusi bertajuk ‘Pertamina di Bawah Ancaman Privatisasi dan Hutang Luar Negeri’, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (7/12/14).

Untuk itu Farizal Yuzra dengan tegas menolak adanya rencana privatisasi PT Pertamina yang menjadi agenda dan dikatakan oleh Dwi Soetjipto dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, privatisasi PT Pertamina tak ubahnya menggadaikan sumber daya migas dan menyerahkan kedaulatan migas kepada pihak asing.

“Kita harus memperjuangkan ini (tetap mempertahankan PT Pertamina menjadi milik bangsa-red) menjadi tata kelola di tangan anak bangsa,” kata Fahrizal. Dia mengungkapkan seluruh karyawan BUMN migas bertekad bulat menolak privatisasi ini. Tujuannya untuk mempertahankan PT Pertamina menjadi milik dan dikuasai oleh bangsa Indonesi untuk kesejahteraan masyarakat.

Farizal mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman pahit akibat sumber daya migas dikuasai asing. “Pada waktu RI ingin merebut Irian Barat (Papua), semua kendaraan tempur Indonesia, mangkrak di Makassar karena kehabisan bahan bakar. Saat itu Shell (perusahaan migas Belanda-red) menguasai sumber daya migas di Indonesia,” ujar Farizal.

Pengalaman pahit yang juga ditandai dengan gugurnya pahlawan Yos Sudarso itulah yang membuat Bung Karno melakukan nasionalisasi perusahaan migas. “Tapi entah mengapa, sekarang ada keinginan kembali memberikan penguasaan asing yang lebih besar terhadap pengelolaan migas,” pungkasnya.(ris)

 

Menteri ESDM : Kenapa Kilang Minyak Tidak Dibangun ? Itu Ulah Mafia

Jumat, 5 Desember 2014 10:38 WIB

Menteri ESDM: Kenapa Kilang Minyak Tidak Dibangun? Itu Ulah Mafia
Kompas
Kilang minyak milik Pertamina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah akan memberantas mafia minyak dan gas bumi dengan sistem. Sistem yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi akan dibuat setransparan mungkin untuk mempersempit pergerakan mafia. Hal itu dilakukan karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia melakukan aktivitas yang merugikan negara.
Demikian yang mengemuka dalam diskusi yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, serta Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmaja saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Kamis (4/12/2014) malam, di Jakarta.
”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini Soemarno.
Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.
”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.
Sudirman menambahkan, mafia adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan. Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.
”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.
Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu. Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.
Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki. BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.
”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.
Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.
”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman. (harian kompas)
 



Blog Stats

  • 2,581,571 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 142 other followers