Posts Tagged ‘Social Welfare

24
Mar
12

CaGub DKI Jakarta : Gaya Metal Jokowi

Sabtu, 24/03/2012 16:37 WIB

fotoNews

Gaya Metal Jokowi

Fotografer – Rengga Sancaya
   

Gaya Metal Jokowi
Jokowi memperlihatkan tangannya dengan gaya metal saat didampingi calon wakilnya Ahok (kanan), di Jakarta.
icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full

Foto Lain

Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), ternyata pecinta lagu rock. Bersama pasangannya Ahok, ia hadir dalam acara temu kader partai pendukung pencalonanannya, Jokowi spontan memperlihatkan tangannya dengan gaya metal saat difoto Sabtu (24/03).

Ahok – Jokowi

Ray Jordan – detikNews

Sabtu, 24/03/2012 13:25 WIB

Ahok Yakin Mampu Menangkan PilKaDa DKI Bersama Jokowi
Jakarta Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok, bersyukur bisa menemani Joko Widodo untuk maju dalam pilkada ini. Ahok yakin, bersama Jokowi dia akan dapat memenangkan pilkada.”Kalau bukan Mas Jokowi saya tidak mau, karena jualannya susah,” jelas Ahok usai diskusi yang digelar Sindo Radio Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2012).Ahok menceritakan, awalnya dia punya impian untuk bisa menjadi Gubernur Bangka Belitung. Namun keinginan itu kandas di partai politik. Tanpa disangka, Ahok pun diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra untuk maju dalam pilkada DKI.”Karena hanya sama Mas Jokowi saya mau,” kata Ahok.Dalam kesempatan ini Ahok juga menegaskan jika Jakarta adalah milik semua. Semua orang memiliki hak untuk bisa memimpin kawasan ini. Jika ada yang berusaha untuk menghambat, terlebih dengan membawa isu SARA, itu sangat bertentangan dengan 4 pilar bangsa.”Berarti mereka mengkhianati para proklamator yang menyatakan bahwa ini adalah 4 pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Jadi di atas 4 pilar ini kita bangun rumah Indonesia supaya semua orang bisa tinggal,” tandasnya. (mok/asp)
Baca Juga

Kartu ala Jokowi foto

Reni Kartikawati – detikNews

Senin, 26/03/2012 19:27 WIB

Soal Kesehatan & Pendidikan di DKI, 1 Kartu untuk Semua ala Jokowi
Jakarta Joko Widodo, cagub DKI dari PDIP menebar konsepnya di bidang pendidikan dan kesehatan bila terpilih menjadi DKI 1. Solusinya, seperti yang sudah dilakukannya di Solo, satu kartu untuk semua layanan kesehatan dan pendidikan. Seperti apa?”Saya kira nanti kita akan buat semuanya sistem kartu, sebentar saya tunjukkan,” kata Walikota Solo ini sambil menunjukkan kartu berwarna kuning seukuran KTP yang dilaminating. Dia mengeluarkan kartu itu dari dompetnya.Hal itu disampaikan sarjana kehutanan UGM ini di Restoran Madam Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).Tampak dalam kartu itu, data umum identitas diri dan foto. Dia menambahkan, dengan kartu untuk kesehatan yang sudah diterapkannya selama 6 tahun di Solo ini, Jokowi ingin membangun sistem, bukan hanya menyiapkan anggarannya.”Kalau anggarannya ada tapi sistemnya belum terbangun ya anggarannya akan lari ke mana-mana. Tapi kalau sistemnya sudah terbangun, baru tinggal dicari anggaran, masuk dan berjalan,” imbuhnya.Dengan manajemen kontrol yang baik, dirinya yakin sistem ini bisa berjalan di Jakarta. Kartu kesehatan dan pendidikan juga merupakan alat kontrol yang baik.”Jadi kesehatan harus dengan sistem kartu seperti ini, ini manajemen kontrolnya mudah, dan harus komprehensif. Lihat dia, tidak mampu benar atau tidak? Dia miskin benar atau nggak? Kemudian di sini ada apa yang dilayani, apa yang tidak dilayani. Ada semuanya. Jadi tidak hanya menganggarkan kemudian bagi-bagi, siapa-siapa yang harus dapat dan tidak pakai SKTM (Surat Keteranga Tidak Mampu). Itu sudah sakit, harus datang ke RT/RW/Kelurahan, makin sakit itu,” tuturnya.

Dengan kartu kesehatan ini, warga bisa berobat ke mana saja, rumah sakit pemerintah atau swasta, hingga poliklinik dan puskesmas. Pihak rumah sakitlah yang akan menagih ke Pemprov DKI.

“Dengan kartu kesehatan ini nanti bisa ke mana-mana, dengan ini saja. Sakit sekarang, datang ke rumah sakit swasta, datang ke rumah sakit negeri, datang ke puskesmas, datang poliklinik, bawa ini. Sudah nanti rumah sakit yang charge ke pemerintah DKI, itu saja. Ini sistem yang sudah kita jalani 6 tahun, yang pendidikan sudah berjalan 4 tahun,” jelas Jokowi yang berkemeja kotak-kotak ini.

(nwk/nrl)

Baca Juga

Jokowi : Mal PKL

Reni Kartikawati – detikNews

Senin, 26/03/2012 15:04 WIB

Janji Jokowi Jika Menang : Mal PKL & 150 Pasar Tradisional
Jakarta Cagub DKI dari PDIP Joko Widodo berjanji akan membawa program yang dia terapkan di Solo bila menang menjadi Gubernur DKI. Yakni, menata dan membuat mal untuk pedagang kaki lima (PKL) serta 150 pasar tradisional dengan ongkos sewa stand, gratis!”Terutama penataan PKL, pasti kita lakukan, jadi tidak ada yang namanya penggusuran PKL, nanti tentu saja akan dibuatkan shelter-shelter atau dibuatkan pasar-pasar untuk PKL, atau dibuatkan mal buat PKL. Jadi kenapa tidak bisa kita lakukan itu, karena budget DKI ini gede sekali,” kata Jokowi.Hal itu disampaikan sarjana kehutanan UGM ini di Restoran Madam Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).Selain itu, ada lebih dari 150 pasar tradisional yang juga akan ditata ulang jika ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pasar tradisional akan dibuat bersih dan tidak kumuh.”Ada kurang lebih 150 pasar tradisional, ini juga Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan juga sama akan kita bangun untuk penataan kota supaya tidak kumuh, sekaligus memberikan ruang kepada pedagang-pedagang kecil, pedagang tradisonal,” jelas Jokowi yang berkemeja kotak-kotak merah ini.

“Karena apapun pasar tradisional adalah showroom-nya nelayan, showroom-nya produk-produk petani, showroom-nya pengrajin tahu tempe dan yang lainya. Tapi kalau tempatnya becek, bau, kotor, saya kira ibu-ibu tidak mau datang ke sana,” imbuh pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini.

Jokowi menegaskan, pasar tradisional yang akan direvitalisasi untuk nantinya ditempati para pedagang dengan gratis. Yang penting, pasar itu bersih, rapi dan sehat.

“Konsep pasar tradisonal di sini adalah yang bersih, yang sehat yang rapi dan gratis untuk pedagang. Yang paling penting itu tidak bayar, nggak adalah pedagang, pasar dibangun kemudian suruh bayar, nggak ada,” tegas dia.

Bahkan, Jokowi memiliki konsep bangunan fasilitas umum satu atap, di bawah pasar, di atas untuk klinik kesehatan dan rumah susun.

“Sekali lagi anggarannya ada. Mungkin nanti ada beberapa pasar yang kita lihat kemarin yang bawahnya untuk pasar atasnya untuk poliklinik dan Rusun (rumah susun),” papar Wali Kota Solo ini.

(nwk/nrl)

Baca Juga

Bang Yos & Jokowi

Reni Kartikawati – detikNews

Senin, 26/03/2012 12:59 WIB

Bang Yos Tak Datang di Restoran China, Jokowi akan Bertandang ke Rumah
 
Jakarta Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dijadwalkan akan bertemu cagub DKI dari PDIP Joko Widodo di Restoran Madam Ching, Jalan Surabaya, Menteng. Hingga waktu yang ditentukan, Bang Yos, sapaan Sutiyoso, ternyata tak jadi datang. Jokowi pun akan bertandang ke rumah Bang Yos.”Pertemuan dengan Bang Yos, saya dalam posisi diundang dan dipertemukan dengan beliau. Yang mempertemukan Lieus Sungkharisma. Karena sesuatu hal, Bang Yos nggak bisa datang. Saya yang akan datang ke Bang Yos,” ujar Jokowi di Restoran Madam Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).Lieus Sungkharisma adalah Koordinator Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Karyawan, dan Pengusaha Gajah Mada-Hayam Wuruk. Jokowi menambahkan ingin bertemu Bang Yos karena merupakan sesepuh di DKI Jakarta.”Kami pertama ingin silaturahmi dengan Bang Yos. Saya ingin belajar banyak dengan beliau soal masalah-masalah Jakarta. Kenapa saya ingin bertemu ya karena itu. Banyak kebijakan Bang Yos yang saya kira baik, seperti busway, monorel,” jelasnya.

Selain dengan Bang Yos, imbuhnya, dirinya juga sudah bertemu dengan Wagub DKI Prijanto. Jokowi akhirnya meninggalkan Restoran Madam Ching itu pukul 12.30 WIB.

Jokowi yang dipasangkan bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sejak akhir pekan lalu aktif menemui tim pemenangan dan memantau kondisi Ibu Kota. Hari Minggu (25/3) bakal cagub yang diusung PDIP dan Gerindra ini menaiki bus TransJakarta dari Halte Blok M-Kota.

Menurutnya, dengan naik bus khusus ini, Jokowi dapat memetakan permasalahan moda transportasi tersebut untuk dicarikan solusinya. Sebelumnya dia juga mengaku telah menjajal Kopaja dan kereta api listrik (KRL). Pada petang hari dia menemui warga di Bendungan Hilir.

(nwk/nrl)

Baca Juga

Para Bandar DKI-1

TEMPO.COOleh Yahoo! News | TEMPO.CO
Siapa Para Bandar DKI-1 ?

TEMPO.CO, Jakarta – Dukungan calon-calon gubernur ternyata berbelok 180 derajat pada hari terakhir pendaftaran calon Gubernur Jakarta. Politikus Prabowo Subianto dan Djan Faridz berperan besar mengacak peta koalisi.

Laporan majalah Tempo berjudul “Para Bandar Calon DKI-1” mengungkap peran dua tokoh sentral tersebut. Beberapa petinggi PDI Perjuangan memberi konfirmasi adanya upaya Faridz menghadang koalisi Demokrat-PDIP, dengan menyokong Joko Widodo.

Restu Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri untuk Joko Widodo atau Jokowi turun setelah ditemui Faridz. “Saya dengar cerita itu, mungkin benar,” kata Djarot Hidayat. Faridz –menteri perumahan rakyat yang juga pengusaha properti itu punya konflik dengan Fauzi Bowo, kandidat gubernur dari Partai Demokrat, dalam pengelolaan Pasar Tanah Abang.

Peta juga berubah saat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto turun gunung. Padahal, beberapa jam sebelum pendaftaran calon gubernur ditutup, Fauzi Bowo, gubernur DKI Jakarta yang sekarang berkuasa, sudah optimistis bakal menggandeng Adang Ruchiatna sebagai calon wakilnya. Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufiq Kiemas bahkan sudah menggaransi persetujuan dari istrinya, Megawati. (Baca: Kode 08 Penyokong Jokowi)

Peta itu berubah, setelah Faridz dan Prabowo turun tangan. Prabowo bahkan menemui Megawati di kandang Partai Banteng itu di Lenteng Agung, Jakarta. Megawati akhirnya memilih menerima tawaran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang menyorongkan Joko Widodo, Wali Kota Solo, sebagai calon gubernur. “Jalan sendiri saja. Kalau Pak Adang mau digandeng, silakan,” kata Taufiq seperti ditirukan orang dekatnya.

Pendekatan Prabowo  terhadap Jokowi dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama gencar dilakukan menjelang hari terakhir pendaftaran. Prabowo bahkan menemui Basuki atau biasa dipanggil Ahok di restoran Intercontinental Hotel Jakarta. Ahok, politikus Golkar itu, dianggap berhasil memimpin Kabupaten Belitung Timur. “Gerindra rela tak mencalonkan kadernya,” ujar Prabowo.

Berbeda dengan Prabowo, Faridz tak cuma mengubah peta dukungan PDI Perjuangan  untuk Fauzi Bowo. Di tubuh Golkar, politikus Partai Persatuan Pembangunan ini juga menanam dukungan dengan menyorongkan Nono Sampono untuk mendampingi Alex Noerdin. Partainya, Partai Persatuan Pembangunan, menjadi bagian koalisi dengan Golkar. Pilihan pada Nono, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada zaman Megawati ini membuat kisruh partai itu. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali kemudian menyatakan dukungan buat Alex sebagai “dukungan buat status quo”.

Kebuntuan pecah setelah Faridz mengumpulkan para penentang Nono di Restoran Taman Sari Hotel Sultan pada Kamis dua pekan lalu. Dalam pertemuan pukul 19.00 itu, Faridz memarahi Lulung Lunggana, Wakil Ketua DPRD Jakarta, yang keras menentang dukungan calon Golkar. Sebab, ia dijagokan PPP menjadi wakil Alex. (Baca: Belokan Terakhir di Merdeka Selatan)

Lulung sudah “berkampanye” dengan memasang pelbagai spanduk dan menghabiskan miliaran rupiah. Lulung luluh ketika Faridz berjanji mengganti uang yang sudah dikeluarkannya. Baik Lulung maupun Faridz, yang ditemui terpisah pekan lalu, hanya memberi cerita background. Keduanya menolak semua pernyataan mereka dikutip.

BAGJA HIDAYAT | AMANDRA MEGARANI | PRAMONO

Artikel di atas adalah liputan utama majalah Tempo untuk pekan ini.

Berita Terkait:
Kode 08 Penyokong Jokowi
Pertemuan Bakda Asar Prabowo-Megawati
Belokan Terakhir di Merdeka Selatan
Kandidat Luar Kamar
Pertemuan Rahasia Fauzi Bowo dan Calon Gubernur DKI
Ahok: Saya Tak Punya Banyak Duit

Berita Lainnya

Jokowi & Risma

Nograhany Widhi K – detikNews

Senin, 02/04/2012 12:16 WIB

Jokowi & Risma Masuk Nominasi Kandidat Wali Kota Terbaik Dunia

Jakarta Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini (Risma) menjadi nominasi kandidat Wali Kota terbaik Dunia oleh The City Mayor Foundation. Nama mereka tertera di antara puluhan kandidat Wali Kota terbaik dari 5 benua di dunia.The City Mayor Foundation merupakan organisasi nirlaba yang didirikan tahun 2003 untuk mempromosikan, mendorong dan memfasilitasi pemerintahan lokal yang terbuka dan kuat. Nah, sejak tahun 2004, organisasi ini meluncurkan penghargaan World Mayor Prize yang diadakan setiap 2 tahun sekali.

Hal ini bertujuan memberikan penghargaan bagi para wali kota yang memimpin kota-kota di seluruh dunia. Mereka membagi wilayah dunia dalam 6 wilayah, yaitu Asia, Australasia, Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa dan Afrika.

Nama Jokowi dan Risma terpampang dalam salah satu kandidat, dari 17 kandidat dari Asia.
Jumlah kandidat yang lain adalah 15 Wali Kota dari Amerika Utara, 12 Wali Kota dari Amerika Latin, 24 Wali Kota dari Eropa, 3 Wali Kota dari negara Australasia dan 6 Wali Kota dari Afrika.

Meski menjaring Wali Kota, namun terdapat juga satu-satunya jabatan gubernur, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Baik Jokowi, Risma dan Syahrul akan bersaing dengan Wali Kota di negara-negara maju, seperti Wali Kota London, Boris Johnson, yang nyentrik karena mulai mewujudkan dan mempopulerkan sepeda sebagai alat transportasi di London.

Daftar kandidat World Mayor Prize ini diperbarui per tanggal 1 April 2012. Dalam memutuskan, The City Mayor Foundation memang memasang formulir online yang bisa diisi seluruh warga dunia, mengusulkan nama Wali Kota, jenis kelamin, kota, negara dan memimpin sejak kapan. Kemudian, warga yang mengusulkan bisa memasukkan email dan mengisi kesaksiannya atas kepemimpinan Wali Kota itu.

Dari kesaksian yang masuk melalui formulir online, The City Mayor Foundation memiliki 11 kode etik sebagai parameter menentukan Wali Kota, seperti berkinerja baik, jujur dan melayani warganya dengan kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan. Kemudian, tidak SARA dalam melayani penduduk, tidak korupsi dan menerima gratifikasi dan lain-lain.

Nah, setelah menerima masukan warga dunia dan mencocokkannya dengan 11 kode etik, The City Mayor Foundation menentukan nominasi. Dari total 77 kandidat Wali Kota terbaik sedunia, organisasi akan terus menerima masukan hingga Mei 2012. Kemudian disaring menjadi 25 kandidat yang akan dipublikasikan pada awal Juni 2012. Nah, pemenangnya akan diumumkan pada Desember 2012.

Dalam penentuan Wali Kota Terbaik Sedunia ini, City Mayor Foundation mewanti-wanti, bahwa tak ada hubungan dengan kota atau organisasi mana pun. Proyek ini murni nirlaba. Sponsor, iklan, langganan, donasi dan pemasukan lain tidak dicari dan akan ditolak, bila ditawarkan.

Nah, bila tertarik mendukung Jokowi, Risma atau Syahrul Yasin Limpo, segera saja ke worldmayor.com.

(nwk/nrl)

03
Jan
12

Kesejahteraan : Makro Ekonomi Membaik, Kemiskinan Meruyak

Selasa, 03/01/2012 07:31 WIB
Angka Makro Ekonomi RI Membaik, Tapi Kemiskinan Makin Kronis 
Herdaru Purnomo – detikFinance


Jakarta – Baiknya indikator makro ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi RI hingga 6,5 persen di tahun 2011 ternyata belum bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, ketimpangan dan kebodohan di negeri ini. Pemerintah sangat kesulitan hanya mengurangi 1% tingkat kemiskinan saja.

“Lucu. Ada kemiskinan kronis ditengah baiknya angka pertumbuhan ekonomi makro. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan,” kata Anggota Komisi XI Arif Budimanta kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (3/1/2012).

Menurut Arif, kemiskinan di Indonesia disebabkan karena memusatnya pertumbuhan di kota dan tidak berhasilnya program kedaulatan pangan dan pendidikan. Dikatakan Arif, hal ini terihat dari pengeluaran penduduk miskin yang 73% di dominasi oleh bahan makanan dimana rata-rata 30% disumbangkan oleh pengeluaran untuk membeli beras.

“Artinya penduduk miskin sangat sensitif terhadap perubahan harga pokok makanan terutama beras. APBN yang memiliki fungsi stabilisasi harusnya dapat lebih dipacu lagi untuk dapat mengendalikan bahan-bahan makanan tersebut dengan cara mengenjot produksi beras serta bahan pangan lainnya dan industrialisasi perdesaan,” paparnya.

Apabila produktivitas pangan dan industrialisasi perdesaan digalakkan, Arif optimistis kemiskinan di perdesaan akan menurun secara signifikan.

“Saat ini populasi penduduk miskin dua kali lipat banyak di desa dimana mencapai 18,97 juta dibandingkan di kota yang berjumlah 10,59 juta,” tegasnya.

Lebih jauh Arif meminta pemerintah juga harus memberikan akses yang lebih besar bagi penduduk miskin terutama di pedesaan untuk mendapatkan pendidikan.

Hal ini ditunjukkan oleh ketidakmampuan penduduk desa yang dua kali lebih rendah untuk membiayai pendidikan dibandingkan oleh penduduk diperkotaan.

“Pengeluaran pendidikan untuk penduduk miskin perkotaan adalah 2,75% dari total pengeluaran bulanan, sedangkan pengeluaran untuk penduduk miskin di perdesaan hanya 1,21% dari total pengeluaran,” tuturnya.

“Apabila pemerintah memberikan akses pendidikan lebih baik, maka implikasinya adalah dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli dari penduduk, karena rakyat mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih tinggi,” imbuh Politisi PDIP ini.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai kemiskinan di Indonesia sudah pada tahap kronis. Pemerintah sangat kesulitan hanya mengurangi 1% tingkat kemiskinan saja.

“Penduduk miskin itu lambat sekali penurunannya karena kita sudah pada kondisi masyarakat kemiskinan kronis atau hard core poorly jadi susah. Ini juga terdiri dari buta huruf,” ujar Direktur Ketahanan Sosial BPS Hamonangan Ritonga saat ditemui di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Menurut Hamonangan, kemiskinan di Indonesia akan stagnan di level 10%. Hal ini karena masyarakat miskin berada pada daerah yang tidak terjangkau.

Berdasarkan data BPS, sebanyak 29,89 juta penduduk Indonesia (12,36%) masih miskin hingga September 2011. Angka itu memang turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).

(dru/qom)


Baca Juga :

Senin, 02/01/2012 10:44 WIB
SBY Yakin PDB Indonesia Tembus Rp 9.000 Triliun 
Rista Rama Dhany – detikFinance


Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakin tahun yang akan datang Gross Domestic Product (GDP) alias Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai US$ 1 triliun atau sekitar Rp 9.000 triliun. Saat ini, GDP Indonesia berada di Rp 8.000 triliun.

“Melihat data perekonomian nasional tahun ini, kita optimis tahun lalu pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5%, dan GDP kita mencapai US$ 820 miliar, dan saya yakin dan berharap tahun yang akan datang GDP Indonesia akan capai US$ 1 triliun,” kata SBY dalam pidatonya pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Senin (02/01/2012).

Berdasarkan loporan Menteri Keuangan, SBY yakin, Indonesia akan mampu mencapai target tersebut. “Saya mengajak para pelaku ekonomi dan pasar modal serta otoritas perdagangan bisa lebih baik lagi dari pada 2011,” ujarnya.

SBY yakin ke depannya Indonesia akan menjadi sasaran pasar dunia. “Untuk mengantarkan kita mencapai sasaran perekonmian, peran pemerintah juga sangat penting,” katanya.

(ang/ang)


Senin, 02/01/2012 13:15 WIB
29,89 Juta Penduduk Indonesia Masih Miskin 
Ramdhania El Hida – detikFinance


Jakarta – Sebanyak 29,89 juta penduduk Indonesia (12,36%) masih miskin hingga September 2011. Angka itu memang turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).

Demikian disampaikan Plt Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di kantor BPS, Jalan DR Sutomo, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Selama periode Maret hingga September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 90 ribu jiwa atau dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011. Sementara di daerah perdesaan berkurang 40.000 jiwa atau dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011).

“Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun sedikit menjadi 9,09 persen pada September 2011. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2011 sebesar 15,72 persen, dan turun tipis menjadi 15,59 persen pada September 2011,” jelas Suryamin.

Ia menjelaskan, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada September 2011, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,53 persen, tidak jauh berbeda dengan Maret 2011 yang sebesar 73,52 persen.

“Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan,” urainya.

Pada periode Maret hingga September 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

(nia/qom)


Baca Juga :

 

Senin, 02/01/2012 11:16 WIB
BPS: Inflasi 2011 Sebesar 3,79% 
Ramdhania El Hida – detikFinance


Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi selama Desember sebesar 0,57%. Sementara inflasi secara keseluruhan sepanjang tahun 2011 sebesar 3,79% atau di bawah target pemerintah yang sebesar 5,65%.

BPS mencatat inflasi Desember 2011 sebesar 0,57% dengan inflasi tahun kalender 3,79% dan inflasi year on year 3,79%. Untuk inflasi inti bulan Desember sebesar 0,28% dan inflasi inti tahunan sebesar 4,34%. Sebenyak 66 kota mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Kupang 2,19% dan terendah di Tanjung Pinang 0,02%.

Demikian disampaikan Plt Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di kantor BPS, Jalan DR Sutomo, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Selama bulan Desember, penyumbang inflasi terbesar adalah bahan makanan yang naik 0,37%, dengan andil ke inflasi 1,62%. Andil inflasi bahan makanan selama tahun 2011 mencapai 0,84%. Angka itu turun dibandingkan andil bahan makanan terhadap inflasi selama tahun 20110 yang sebesar 3,5%.

(qom/hen)


15
Aug
11

KEMARAHAN : Kerusuhan Inggris, Kerusuhan Rasial ?

Daily Mail Sekelompok pemuda yang terlibat kerusuhan dan penjarahan di Inggris tampak sedang menunggu di luar sebuah agen koran yang telah dirusak.
Foto:
Kerusuhan Inggris, Kerusuhan Rasial?
Egidius Patnistik | Kamis, 11 Agustus 2011 | 02:10 WIB

POLISI London sudah menerbitkan foto-foto tersangka pelaku penjarahan dan kerusuhan di situs foto Flickr. Sebagian besar foto tersangka yang dipasang adalah foto warga kulit hitam. Keberadaan warga Inggris berkulit hitam dalam kerusuhan di Manchester dan Birmingham juga sangat terlihat dari berbagai tayangan televisi. Mereka menjarah dan bentrok dengan polisi seraya membakar mobil.

Semua itu menyiratkan, kerusuhan yang meluas di Inggris saat ini dipicu oleh masalah ras. Namun, benarkah demikian?

”Kerusuhan ini terkait dengan ras. Mengapa hal ini diabaikan?” itulah yang ditulis Katharine Birbalsingh, seorang guru berkulit hitam di London, di The Telegraph online. Dia menekankan bahwa kerusuhan di London dan kemudian menyebar ke sejumlah kota tidak lain adalah soal ras.

Dalam acara temu polisi dengan siswa untuk menjelaskan kejahatan bersenjata, kata Birbalsingh, polisi menayangkan foto-foto tersangka, yang hampir seluruhnya orang kulit hitam.

Polisi kemudian menjelaskan, 80 persen pelaku kejahatan bersenjata di London berkulit hitam. Sisanya bukan orang kulit hitam, tetapi melibatkan orang berkulit hitam saat menjalankan aksi kejahatannya.

Dari statistik kasar itu seperti terlihat bahwa warga kulit hitam menjadi ”trouble maker” dalam masyarakat Inggris. Meski sudah banyak tokoh kulit hitam yang berusaha menepis kesan itu, stereotip orang kulit hitam terlibat kejahatan masih melekat di kalangan polisi, setidaknya di London.

Namun, setelah beberapa hari kerusuhan terus meluas sampai ke beberapa kota besar di luar London, tampak bahwa pelakunya sudah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya warga kulit hitam, tetapi juga kelompok masyarakat Asia, bahkan penduduk kulit putih.

Aksi mereka kemudian menjadi ungkapan ketidakpuasan generasi muda Inggris terhadap pemerintah mereka sekarang. Para pemuda—yang mungkin pengangguran atau merasa tersingkir dari masyarakat—ini mengikuti ”pesta penjarahan”.

Rasa tidak puas remaja, yang disebut ”tidak lagi menghormati orang tua dan masyarakat”, ini semakin meluas, bahkan hingga ke kota-kota kecil seperti Gloucster, Bristol, Leicester, dan Wolverhampton.

Ketidakpuasan itu diperburuk oleh tingginya angka pengangguran, kurangnya peluang kerja, dan pemotongan tunjangan kesejahteraan rakyat akibat langkah penghematan pemerintah terkait krisis ekonomi Eropa.

Polisi dan Perdana Menteri David Cameron berkeras bahwa kerusuhan ini adalah tindak kriminal murni dan tidak memiliki konteks sosial-ekonomi. Namun, menurut Profesor John Pitts, kriminolog yang menjadi penasihat pemerintah lokal London, kerusuhan seperti yang terjadi saat ini adalah sebuah proses yang sangat kompleks dan tak bisa dijelaskan sekadar sebagai ”kriminalitas murni”.

Menurut Pitts, peristiwa ini harus dilihat dari sudut pandang rasa ketidakpuasan yang makin besar di masyarakat, terutama di kalangan anak muda, atas tingginya angka pengangguran anak muda, kesempatan memperoleh pendidikan, dan perbedaan penghasilan yang sangat mencolok di tengah masyarakat Inggris.

Menurut dia, sebagian besar perusuh berasal dari kantong- kantong kemiskinan, yang sudah tidak takut kehilangan apa pun. ”Mereka tak punya karier yang harus dipikirkan. Mereka bukan ’kita’. Mereka hidup di pinggiran, marah, kecewa, dan mampu berbuat sesuatu yang buruk,” tutur Pitts. (ASEP SETIAWAN/BBC/DHF)

Sumber : Kompas Cetak
Brutalitas Polisi Picu Kerusuhan
Egidius Patnistik | Rabu, 10 Agustus 2011 | 07:40 WIB
AP Polisi London, Inggris, menangkap seorang pria saat perusuh dan penjarah memenuhi jalan-jalan kota itu, Senin (8/8/2011)
Oleh: Asep Setiawan, kontributor Kompas di London

KERUSUHAN yang terjadi hampir di semua tempat di London ternyata telah meluas ke Birmingham, Liverpool, Bristol, dan Nottingham.

“Kerusuhan ini adalah akibat kebijakan pemerintah yang buruk memangkas anggaran, terutama yang terkait orang-orang miskin. Pria yang ditembak di London hanyalah pemicunya,” demikian tulisan di jejaring sosial, Birmingham Riots 2011.

Ungkapan di jejaring sosial ini sedikit menjelaskan mengapa kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan berlangsung di sejumlah kota dalam tempo 24 jam. Ungkapan yang jujur yang sulit diperoleh di media resmi.

Sekarang malah kekhawatiran kerusuhan akan meluas lagi karena banyak lapisan masyarakat tak puas terhadap kebijakan pemangkasan anggaran yang menyebabkan ribuan bahkan puluhan ribu orang menganggur. Remaja dan pemuda, terutama minoritas, seperti tak punya harapan akan masa depan saat orangtuanya menganggur. Itulah mengapa mereka menjarah apa pun, mulai dari smartphone, televisi layar datar, sampai beras.

Krisis ekonomi di Inggris sudah terjadi sejak 2008 saat Amerika Serikat dililit oleh krisis keuangan yang dipicu soal kredit macet perumahan. Krisis semakin berat dengan gagal bayar utang Yunani tahun 2009 yang sekarang semakin parah. Lalu puncaknya ketika pemerintahan David Cameron pada Oktober 2010 memutuskan untuk memangkas apa pun untuk mengurangi defisit anggaran. Kondisi ekonomi dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto mencapai 80 persen dan tingkat pengangguran mencapai 7,7 persen dari sekitar 62 juta penduduk Inggris memang memunculkan banyak persoalan.

Akibat pemotongan anggaran itu, banyak tunjangan kaum miskin, tunjangan pendidikan, dan tunjangan sosial berkurang atau bahkan menghilang. Banyak kaum miskin di Inggris merasakan berat sekali ketika harga-harga naik setiap tahun mulai listrik, gas, dan air.

Yang lebih parah lagi adalah sektor swasta ikut-ikutan gulung tikar. Banyak usaha kecil menengah, mulai dari pub hingga toko-toko, tutup. Kita bisa melihat pemandangan di mana-mana, toko-toko atau pub disegel karena bangkrut.

Protes kebrutalan polisi

Aspek buruknya ekonomi ini menjadi api dalam sekam yang setiap saat bisa berkobar. Dalam kasus sekarang, tampaknya banyak orang menduga penembakan terhadap Mark Duggan di keramaian jalan di Tottenham hanyalah sumbu pemicu ketidakpuasan itu. Massa bukan membela Duggan yang diduga sebagai seorang pemimpin geng di London. Mereka hanya memprotes polisi yang kadang bertindak keras tanpa alasan.

Pembakaran gedung dan mobil serta penjarahan pertokoan di Tottenham pada Sabtu (6/8/2011) malam hanyalah pelampiasan sementara karena polisi tidak menanggapi protes mengapa Duggan harus mati.

Kebrutalan polisi ini banyak dikritik kaum minoritas, terutama kulit hitam dari Afrika dan Karibia. Kalau minoritas Muslim dari Pakistan menjadi sasaran tindakan polisi yang mudah mengintimidasi dan bahkan menembak setelah terjadi aksi peledakan bom London 2005, maka perasaan sebagian minoritas, terutama kaum muda yang mendapat perlakuan buruk polisi di Inggris, ini meledak dalam satu aksi pembakaran mobil polisi, penjarahan, dan perusakan.

Sejauh ini polisi hanya mengatakan, kekerasan yang terjadi hanyalah peniruan kejadian di Tottenham. Polisi juga mengecam kriminalitas yang sudah menjurus pada anarkisme. Polisi mengimbau para orangtua mengajak anak-anaknya pulang dan tidak berkeliaran di jalan.

Namun, persoalan inti tindakan brutal terhadap minoritas tidak pernah disorot. Saat kasus penyadapan terungkap, Kepala Kepolisian Metro London Sir Paul Stephenson mengundurkan diri, disusul dengan kepala kesatuan antiterornya. Belum lagi sekarang sedang diselidiki tuduhan polisi dibayar wartawan dalam kasus itu sehingga wibawa polisi London pada titik terendah. Kalau polisi saja mengambil uang dan korupsi, mengapa mengambil telepon dan televisi menjadi kejahatan besar?

Kerusuhan yang menjurus anarkisme ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Cameron yang kebijakan pengetatan anggarannya membuat banyak orang sakit hati. Tindakan keras ini perlu dilakukan agar ekonomi Inggris sembuh, kilah Cameron. Namun, dengan situasi sekarang di mana orang berani menantang polisi dengan membakar dan menjarah, agaknya pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan sosial dan ekonominya.

Sumber :
Kompas Cetak
Inilah Pesan BBM Pemicu Kerusuhan London
Yunanto Wiji Utomo | Tri Wahono | Selasa, 9 Agustus 2011 | 17:32 WIB
Daily Mail Para penjarah di London umumnya remaja dan sedang dalam liburan sekolah.

LONDON, KOMPAS.com — Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan Inggris yang terjadi sejak Sabtu (6/8/2011) dan disertai dengan aksi penjarahan dan pembakaran dipicu oleh pesan lewat BlackBerry Messenger (BBM). Pesan itu mengorganisasi massa sehingga semakin banyak yang terlibat dalam aksi kerusuhan dan penjarahan tersebut.

Beberapa pesan yang dikirim lewat BBM itu disebarkan lebih meluas lewat Facebook dan Twitter sehingga semakin menyebar. Salah satu pesan yang berhasil diungkap dikirim pada Senin (8/8/2011) sore lalu. Pesan itu meminta semua penerimanya untuk pergi ke wilayah Stratford, London Timur, dan menjarah.

“Jika kamu hendak mencari uang, maka kami akan meluncur ke timur London malam ini. Ya, malam ini. Saya tak peduli dari mana kamu, kami mengundangmu untuk datang. Polisi telah melakukan hal buruk terlalu lama dan saya tak tahu mengapa kita harus menunggu lama untuk mewujudkan ini. Kami butuh minimum 200 orang lapar,” demikian pesan itu.

Dalam berita yang dilansir Guardian, Senin kemarin, dalam pesan tersebut bahkan dikatakan, “Kita tak bangkrut, tapi siapa bilang tak ada makanan gratis. Tak peduli polisi datang sebab kita telah mengabaikannya. Seperti yang kamu lihat di TV, mereka tak terlibat dalam hal ini. Semuanya berkumpul pukul 07.00 di Stratford Park dan ayo menjadi kaya.”

Steve Kavanagh, Deputi Asisten Komisioner Kepolisian Metropolitan London, mengatakan, pesan mewabah dan tak akurat yang disebarkan di Twitter itu adalah biang kerusuhan. “Media sosial dan metode lainnya telah digunakan untuk mengorganisasi keserakahan dan kriminalitas,” kata Kavanagh dalam jumpa pers di London, Senin.

Saat ditanya apakah pengirim pesan bisa ditahan, Kavanagh mengatakan, “Pasti.” Saat ini, investigasi tengah berlangsung. Hingga Senin kemarin, telah ada lebih dari 160 orang yang ditangkap karena terlibat kerusuhan.

Sementara itu, Research in Motion sebagai penyedia layanan BBM mengatakan akan membantu polisi dalam menyidik kasus tersebut. Pesan BBM lain meminta penerimanya untuk bersatu di jalan-jalan di Kilburn, barat laut London. Pada hari Minggu (7/8/2011), dalam pesan itu, penerimanya diminta untuk pergi ke Oxford Circus dan memulai aksi. Pesan itu mendeskripsikan aksi sebagai “murni teror, malapetaka, dan upaya mendapatkan barang gratis”.

06
Feb
11

EkoKesRa : Tingkatkan Kesejahteraan atau Perdalam Kesenjangan

Tingkatkan Kesejahteraan atau Perdalam Kesenjangan?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 06/02/2011 | 02:46 WIB

Meningkatkan Kesejahteraan atau Memperdalam Kesenjangan? *)
Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD  **)

PEMBANGUNAN adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimanisfestasikan melalui seperangkat kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran. Setiap negara akan memilih dan menerapkan strategi pembangunan tertentu yang dianggap tepat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyatnya. Yang dimaksud dengan sejahtera adalah situasi manakala kebutuhan dan hak dasar rakyat  telah terpenuhi. Hak dasar ini tidak semata terkait dengan tingkat konsumsi dan akses  kepada layanan publik, tetapi juga pada kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi.

Bagaimanakah kita menilai hasil pembangunan yang berlangsung di Indonesia saat ini? Kita kerap mendengar penjelasan bahwa kebijakan negara telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya ada banyak data-data statistik yang dikemukakan pemerintah sebagai pendukung pernyataan tersebut. Presentasi Kementerian Keuangan RI di DPR RI tentang Pencapaian Kinerja Ekonomi 2010, misalnya, menyatakan:

Pencapaian ekonomi makro dan stabilitas keuangan sepanjang tahun 2010 sesuai dengan harapan dan ada perbaikan kinerja dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut berhasil menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran. [1]

Dengan bangga dikemukakan bahwa tingkat kemiskinan menurun dari  14,2 % di tahun 2009 menjadi 13,33 % di tahun 2010, sementara tingkat pengangguran menurun dari 7,9 % di tahun 2009 menjadi  7,1 % di tahun 2010.

Di saat lain, kita pun kerap mendengar keluhan seolah pembangunan yang terjadi itu hanya memberikan kemakmuran dan kenikmatan kepada segelintir orang saja. Sementara sebagian besar warga negara tetap merasa tidak terlindungi dan belum mendapatkan jaminan untuk bisa hidup layak dan memperoleh pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti kebutuhan untuk bisa bepergian dengan aman dan nyaman.

Masih segar ingatan kita bagaimana masyarakat miskin menjerit akibat kenaikan harga pangan terutama beras dan cabai yang mencapai 15,64% di tahun 2010. Data Susenas menunjukkan lebih dari 60% biaya hidup rumah tangga miskin digunakan untuk bahan makanan. Beras, utamanya,  adalah komoditi yang sangat penting untuk rumah tangga miskin karena sekitar separuh  dari total konsumsi rumah tangga miskin untuk bahan makanan digunakan untuk membeli beras.  Oleh sebab itu, ketidakmampuan negara untuk menekan kenaikan harga-harga barang yang penting untuk keluarga miskin pasti akan berdampak terhadap  kesejahteraan penduduk miskin. Walaupun Komisi XI DPR RI yang mengurus masalah keuangan mengaku pemerintah sudah mengalokasikan dana 80 trilyun rupiah untuk mengatasi  masalah inflasi ini, namun mereka tetap menilai pemerintah telah gagal mengendalikan inflasi karena inflasi umum di Indonesia pada tahun 2010 yang mencapai 6,96% lebih buruk dari target inflasi 5,3% seperti perintah UU APBNP 2010. [2]

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang membawa berbagai perubahan sudah terjadi, namun tidak salah pula bahwa di tengah perubahan itu banyak rakyat Indonesia justru mengalami degradasi dalam kesejahteraannya.  Kita pun makin menyadari bagaimana dan oleh siapa parameter keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan ditentukan, sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat politis dan bersifat arbitrary. Pemerintah bisa saja mengatakan bahwa angka kemiskinan menurun, dan kesejahteraan rakyat telah meningkat. Namun apa yang dikemukakan pemerintah belum tentu merefleksikan persepsi masyarakat luas, khususnya mereka yang miskin atau merasa dirinya miskin.

Mengukur Keberhasilan Pembangunan
Selain pertumbuhan ekonomi, parameter yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah  penurunan angka kemiskinan. Secara konvensional  biasanya kita membedakan angka kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Yang pertama terkait dengan penggunaan standar atau garis kemiskinan tertentu, barang siapa memiliki pendapatan di bawah itu masuk dalam kategori miskin.[3] Yang kedua mengukur posisi orang miskin dibandingkan dengan kelompok lainnya di masyarakat, sehingga menjadi indikator untuk mengukur kesenjangan.

Mengungkapkan data-data statistik dengan ukuran moneter seperti berapa prosentase orang miskin di Indonesia dan Gini Rasio untuk distribusi pendapatan sebetulnya masih jauh dari memadai untuk mendeskripsikan fenomena pembangunan dan kemiskinan di Indonesia. Data yang diungkapkan di atas menunjukkan betapa rentannya masyarakat kita menghadapi guncangan seperti perubahan iklim, inflasi, atau bencana. Bukti-bukti  kualitatif sebetulnya lebih bisa menunjukkan bahwa posisi  mereka yang miskin di Indonesia menjadi semakin buruk, bukan membaik. Dan pertumbuhan ekonomi yang diklaim sebagai kesuksesan pembangunan bisa jadi justru  memperlebar kesenjangan antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan sekedar membutuhkan resep ekonomi, tetapi membutuhkan reorientasi kebijakan secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks daerah. Keluasan wilayah, dan heterogennya masyarakat membutuhkan   penelusuran  yang khas  sehingga tiap daerah memiliki konsepsi, penggolongan, pengukuran dan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih komprehensif  dan  tepat sasaran.  Pengukuran kuantitatif tidak cukup untuk melacak sebab-sebab yang membuat kelompok miskin jatuh pada kondisi kehidupan yang tidak layak. Selain itu, memahami masalah kemiskinan hendaknya tidak dilepaskan dari aspek gender, karena laki-laki dan perempuan memiliki ukuran kesejahteraan yang berbeda, serta memiliki pengalaman dan  kemampuan yang berbeda pula untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Pembangunan Pendidikan dan Kesejahteraan
Tujuan terbentuknya negara Indonesia seperti dituangkan dalam pembukaan  UUD 1945 adalah untuk mencedaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan. Maka tidak ada seorang pun yang bisa membantah bahwa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kesempatan yang seluasnya-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Tidak ada alasan bagi setiap individu warga negara untuk tidak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, dan hal ini harus benar-benar dijamin oleh Pemerintah.

Rendahnya akses kepada pendidikan yang bermutu merupakan salah satu penyebab mengapa kemiskinan sulit ditanggulangi.  Saat ini 81 % penduduk miskin di Indonesia berpendidikan SD ke bawah. Dengan kata lain, pendidikan belum bisa menjadi jawaban atas persoalan kemiskinan di Indonesia. Melalui ilustrasi pembangunan di bidang pendidikan, tulisan ini mencoba untuk menguraikan realitas bahwa strategi pembangunan dan penambahan anggaran negara bagi fungsi pendidikan justru bertendensi memperdalam kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tulisan ini juga mencoba mengemukakan mengapa hal itu terjadi dan apa perbaikan yang bisa dilakukan khususnya oleh lembaga legislatif.

Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.  Dalam penggunakan anggaran tersebut, Pemerintah telah merumuskan sejumlah strategi pembangunan pendidikan dan juga menggaungkan kebijakan pendidikan gratis. Namun berbagai kajian  menyimpulkan bahwa kinerja pendidikan dalam bidang pemerataan dan perluasan akses pendidikan belum menunjukkan hasil yang optimal.[4] Sementara pendidikan gratis lebih merupakan jargon politis yang praktiknya sulit diaplikasikan di lapangan. Kebijakan desentralisasi juga ternyata belum mampu membuka peluang perbaikan kualitas pendidikan.

Kembali terlihat adanya paradoks, anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi masyarakat merasa tetap harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk membayar pungutan dan biaya lain dalam upaya memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kesenjangan akses dan pelayanan pendidikan masih sangat terasa, baik kesenjangan antar daerah maupun antar kelompok sosial masyarakat. Mereka yang tinggal di kota dan mereka yang kaya bisa mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang sangat baik yang mendapatkan banyak subsidi pemerintah. Sebaliknya mereka yang miskin dan ada di daerah pedalaman, terpencil dan perbatasan hanya bermimpi mendapat pendidikan bermutu.

Sebagai ilustrasi, dengar pendapat Komisi X dengan Ikatan Dokter Indonesia dan pakar pendidikan kedokteran mengungkapkan bahwa untuk bisa masuk jurusan kedokteran di berbagai universitas negeri maupun swasta  siswa harus mengeluarkan biaya masuk hingga 300-400 juta rupiah dan biaya studi rata-rata mencapai  20 juta rupiah per semester. Dengan kondisi seperti ini tentunya, sulit bagi anak keluarga miskin bisa menjadi dokter. Sementara, walaupun mahal, mutu pendidikan kedokteran di Indonesia dianggap belum bisa mencapai standar global, akibatnya para lulusan pendidikan kedokteran  di Indonesia  tidak diakui di dunia internasional.

Situasi yang dihadapi pendidikan kedokteran di atas merupakan tantangan nyata bagi pembangunan dunia pendidikan di Indonesia. Situasi serupa dihadapi calon mahasiswa di jurusan-jurusan lain. Perguruan tinggi berlomba menerapkan jalur mandiri yang terbukti meningkatkan diskriminasi dalam pendidikan. Demikian pula di level pendidikan dasar dan menengah. Sekolah Berstandar Internasional dan sekolah favorit telah menciptakan kelas-kelas sosial yang akan meningkatkan kesenjangan. Tak dapat dihindari, sistem pembiayaan pendidikan yang ada saat ini telah melestarikan bahkan mempertajam strata sosial di dalam masyarakat. Mampukah ke depan negara membangun mekanisme pemerataan yang bisa memperkecil kesenjangan di bidang pendidikan?  Bisakah alokasi 20 persen APBN untuk fungsi pendidikan  menjadi alat pemerataan dan keadilan sosial?

Politik dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendidikan
Terkait dengan anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, terdapat situasi sebagai berikut: memang pagu APBN yang terus meningkat otomatis meningkatkan anggaran fungsi pendidikan, namun Kemendiknas selaku penanggungjawab kinerja pendidikan nasional hanya mengelola rata-rata 30 % per tahun dari total 20 % anggaran fungsi pendidikan tersebut, atau hanya lebih kurang 6 % dari total APBN,  sisanya tersebar di 15 Kementrian dan Lembaga Negara lain. Sampai tahun 2010 lalu, belum ada Renstra Pendidikan Nasional yang komprehensif sebagai acuan untuk mencapai RPJP maupun RPJM di bidang pendidikan, yang ada hanya Renstra Kemendiknas untuk pelaksanaan program tahunannya. Mengingat belum ada aturan yang menetapkan siapa leading sector anggaran fungsi pendidikan yang di tahun 2010 besarnya mencapai 243 trilyun ini, padahal penggunaannya multi sektor, maka ada kecenderungan pengawasan oleh DPR  menjadi kurang efektif  mengingat Komisi X hanya mengawasai anggaran Kemendiknas tidak di kementrian dan lembaga lainnya.

Melalui pendidikan yang bermutu, masyarakat diharapkan akan mengerti apa hal-hal yang telah menyebabkan ketertinggalannya dan mampu mencari jalan keluarnya.  Oleh sebab itu tujuan pendidikan bukan hanya menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat belajar dan memperoleh pendidikan berkualitas, tetapi juga untuk mempersiapkan peserta didik masuk ke dunia kerja dan sekaligus membangun karakter dan budaya masyarakat. Pembangunan sarana prasarana dan pembangunan karakter harus saling mendukung. Jika pembangunan fisik saja yang berhasil dilakukan sepentara karakter seperti nasionalisme dan kejuangan, kemampuan menghadapi tantangan, kewirausahaan, tidak terbentuk, maka pendidikan gagal menghasilkan peserta didik yang siap berkarya dan menciptakan lapangan kerja.

Tidak heran jika sekarang  pendidikan kita menghasilkan banyak sarjana, tapi mereka tidak siap bekerja dan kurang membumi. Dari 9,43 juta pengangguran, 1,1 juta diantaranya adalah sarjana. Yang lebih mengkhawatirkan, sikap yang terbangun pada generasi muda lebih pada perilaku konsumtif, gengsi,  serta ekspektasi yang melampaui realitas. Akibatnya perilaku yang tidak logis lah yang terbangun, seperti korupsi dan sikap oportunistik.

Keterbukaan dan Akuntabilitas menjadi Kunci Perbaikan
Masalah utama lain yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya akuntabilitas publik – baik di pusat, daerah, maupun di tingkat sekolah. Padahal transparansi menjadi kunci keberhasilan apakah anggaran yang ada betul-betul digunakan secara efektif.  Korupsi di berbagai lini membuat anggaran pembangunan pendidikan tidak   sampai kepada sasaran. Banyak proyek didesain hanya sekedar untuk proyek dan dilaksanakan melalui cara business as usual. Secara umum manajemen pelaksanaan dan monitoring evaluasi  lemah atau tidak tersedia. Spirit  pembelaan terhadap rakyat kecil belum terbangun. Cara kerja pemerintah dan aparatur seperti tersebut di atas bukannya mendukung kesejahteraan, justru memperkuat ketidakberdayaan masyarakat.

Reformasi dan inovasi kebijakan daerah untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik dalam rangka mewujudkan keadilan sosial perlu didukung dengan kebijakan di tingkat pusat.

Peran Legislatif dalam Mewujudkan Cita-cita Pendidikan Nasional

Agar kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan tidak merosot semakin dalam,  kepemihakan anggota DPR RI  pada rakyat miskin menjadi sangat krusial.    Anggota DPR diharapkan menjadi motor untuk mereformasi kebijakan yang salah dan membuat atau mempengaruhi kebijakan baru yang lebih berkeadilan. Selain itu anggota legislatif bisa mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, khususnya partisipasi dari kelompok sosial yang selama ini kurang didengar suaranya seperti perempuan, anak sekolah, pemuda, masyarakat marjinal, dan komunitas adat.

Citra dan reputasi wakil rakyat di mata publik harus diperbaiki. Kebijakan dan pengawasan yang dilakukan harus  berbasis data dan bukti-bukti. Kerjasama yang baik dengan media baik sebagai alat untuk sosialisasi kebijakan maupun pengumpulan informasi dan perolehan umpan balik sangat mutlak diperlukan. Liputan pengalaman para guru yang bertugas di daerah-daerah pelosok pada program “Gerakan Indonesia Mengajar” baru-baru ini membuka mata banyak orang termasuk para pengambil kebijakan bahwa wajah pendidikan kita masih sangat senjang, dan tidak semua masalah itu disadari jika media tidak mengangkatnya.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi anggota legislatif untuk mampu menjalankan perannya dengan baik. Proses pembuatan kebijakan selama ini kurang  transparan dan lebih banyak bergantung pada  lobby politik pimpinan dan mereka yang berpengaruh di luar sidang dan rapat resmi. Hal ini mempersulit fungsi pengawasan oleh anggota legislatif. Tidak tersedia/minimnya  data dan informasi yang akurat mengenai masalah pendidikan di tingkat pusat maupun di daerah mempersulit fungsi pengawasan yang efektif. Selain itu tidak semua anggota memiliki kompetensi dan memiliki kemauan belajar dalam penyusunan legislasi maupun analisis anggaran, sementara anggota hanya dibantu dua orang tenaga ahli.

Ke depan, jaringan di dalam komisi yang memiliki kepedulian yang sama perlu diperkuat. Hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga akademis,  civil society, juga lembaga internasional yang memiliki kepedulian dan program-program pembangunan pendidikan pro rakyat juga harus dibangun. (***)

——————————————————————————————–

*) Makalah ini dipresentasikan pada acara Seminar “Pembangunan Minus Kesejahteraan” yang dilaksanakan Sabang-Merauke Circle  di Hotel Le Meridien Jakarta pada tanggal 31 Januari 2011.

**)  Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. Penulis saat ini adalah Ketua Ikatan Alumni Planologi Institut Teknologi Bandung dan Ketua Bidang Pendidikan, Iptek dan Seni Budaya Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

[1] Kementrian Keuangan RI, “Pencapaian Kinerja Makro Ekonomi 2010 dan Mitigasi Risiko Inflasi 2011”.

[2] Lihat makalah Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR pada diskusi Inflasi dan Suku Bunga Dampaknya bagi Kesejahteraan Rakyat, FPG DPR RI, 27 januari 2011

[3] Saat ini BPS menggunakan angka

[4] Lihat Balitbang Depdiknas, “Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan”, Jakarta, 2007

02
Oct
10

Kesejahteraan Rakyat : Keadilan Sosial Bagi Keluarga Korban Pemalang

KEADILAN SOSIAL BAGI KELUARGA KORBAN

Sungguh mengerikan peristiwa 36 korban tewas akibat kecelakaan kereta api di Pemalang, Jawa Tengah Utara, walaupun santunan Jasa Raharja dipastikan dan biaya perawatan bagi korban luka2 ditanggung PTKAI, diukur dari amanat sila ke-5 Pancasila, belumlah lengkap berkepastian. Seharusnya kepada anggota keluarga korban yang kehilangan kepala keluarga yang menjadi jangkar kehidupannya juga mendapatkan bantuan dari PTKAI semisal dukungan pembiayaan sekolah, pengaturan penempatan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan pokok, bimbingan kewirausahaan dan lain sebagainya sebagai imbal jasa wajib akibat keteledoran pengelolaan PTKAI.

Hal ini juga dalam rangka keberdayaan daripada semangat kekeluargaan dan gotong royong Negara Pancasila mengatasi dampak musibah bagi keluarga pengguna jasa PTKAI pada khususnya, demikian pula kelak diberlakukan kepada para keluarga pengguna jasa transportasi umum lainnya, katakanlah satu perluasan daripada jaminan kesejahteraan sosial demi pemenuhan sila ke-5 Pancasila.

Dalam kesempatan yang memprihatinkan ini perkenankanlah kami atas nama keluarga besar GAPI (Garda Pancasila Indonesia) menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota keluarga korban, dan kepada Pemerintah kiranya dapat menuntaskan baik penyelidikan maupun tindakan2 yang harus diambil terkait peristiwa ini secara teknis dan nonteknis.

Jakarta Selatan, 2 Oktober 2010

Pandji R Hadinoto, GAPI / repindo45@yahoo.com / HP : 0818284545

01
May
10

Ketenagakerjaan : Demo Para Buruh 1 Mei 2010

Kapal Besar, Jadi Kado buat SBY
Sabtu, 1 Mei 2010 | 16:50 WIB

Ferril Dennys

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membawa replika kapal besar saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Istana Presiden, Sabtu (1/5/2010).

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernah membayangkan kapal besar terdampar di Istana Presiden? Hal itu bisa ditemukan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Sabtu (1/5/2010).

Di tengah hiruk-pikuk para buruh menyuarakan aspirasinya, kapal itu membisu terdampar di pinggir jalan. Layar kapal tersebut pun terlihat sederhana dengan hanya menggunakan spanduk berisikan seruan-seruan.

Tentu saja, kapal itu bukan kapal sebenarnya. Kapal itu hanya sebuah replika. Selayaknya kapal sesungguhnya, kapal bewarna coklat memiliki seorang nakhoda. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-lah yang menjadi nakhodanya.

Menurut Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI, Winuranto Andhi, kapal tersebut merupakan simbol demi menyelamatkan para pekerja media. “Dahulu Nabi Musa membuat kapal untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kami membawa kapal ke sini,” akunya kepada Kompas.com.

Winuranto mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan upah yang diterima para jurnalis. Ia menilai, dengan upah yang rendah, sangat rentan terjadi tindakan suap. Karena itu, ia mengimbau para wartawan masuk dalam serikat pekerja.

Adapun untuk pembuatan kapal memakan waktu selama sebulan dan biaya sekitar Rp 1 juta. “Kapal ini kami tinggal di sini. Biarkan menjadi kado untuk SBY,” pungkasnya.

Tak hanya AJI yang membawa replika. Para pengunjuk rasa lain pun membawa replika seperti bola dunia dan tikus yang menjadi simbol maraknya korupsi.

Buruh Kepung Istana
Buruh Kepung Istana
Buruh Kepung Istana

Ribuan buruh telah tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (1/5/2010). Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk-spanduk tuntutan. Para buruh yang tiba sekitar pukul 11.25 WIB ini mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian.(dtc)

Update : Sabtu, 01/05/2010 | 13:08 WIB
Hari Buruh
Tikus Besar Dibakar di Depan Istana
Sabtu, 1 Mei 2010 | 15:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Masa pendemo membakar replika tikus besar di depan Istana Negara, di Jakarta, saat aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Sabtu (1/5/2010). Replika tikus dengan tinggi sekitar 2,5 meter itu disimbolkan sebagai koruptor.

Tikus itu dibuat sedang duduk sambil memegang karung yang disimbolkan berisi uang. Tikus lalu disiram dengan bensin. Setelah itu, tikus disulut api dan api langsung membesar. Tak sampai lima menit, tikus itu tinggal rangka dari bambu. “Jangan dimatikan pak polisi,” ucap orator dari atas truk.

Saat api membara, puluhan pendemo menari-nari mengitari kobaran api itu sambil berorasi. Tak cukup membakar tikus, pendemo kemudian mendorong rangka yang masih berasap itu ke arah brigade polisi. Puluhan polisi itu hanya diam.

Suara Pembaruan

2010-05-01Demo Para Buruh
Puluhan ribu buruh bersama dengan sejumlah elemen kemasyarakatan dan kemahasiswaan dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat berunjuk rasa menuntut reformasi sistem jaminan sosial sambil merayakan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Sabtu (1/5). Mereka menuntut pemerintah segera merealisasikan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Seperti disampaikan Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal di Jakarta, Kamis (29/4), para pendemo itu yang dikoordinir oleh Komite Aksi Jaminan Sosial yang beranggotakan 54 elemen serikat pekerja/serikat buruh, organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan, dipusatkan di Istana Merdeka. Mereka juga meminta dukungan tokoh masyarakat dan tokoh organisasi keagamaan untuk mendukung SJSN yang akan melindungi rakyat Indonesia, tidak hanya kaum pekerja semata. Aksi demo ini dilaksanakan karena Presiden dinilai telah melanggar konstitusi dengan lima tahun mengabaikan Undang- Undang No 40/2004, rencananya mereka akan membentuk rantai manusia mengelilingi istana untuk meyakinkan pemerintah bahwa SJSN sama pentingnya dengan kasus Bibit-Chandra atau Bank Century.
Bersamaan dengan aksi di Jakarta, ribuan pendukung Komite Aksi Jaminan Sosial juga berunjuk rasa dengan isu serupa di semua kota besar di Pulau Jawa. Sampai saat ini, Komite Aksi Jaminan Sosial sudah menerima surat dukungan dari puluhan anggota DPRD. Selain menggalang dukungan dari 100 kabupaten/kota di 20 provinsi, Komite Aksi Jaminan Sosial juga mengumpulkan 25 juta tanda tangan dalam petisi rakyat untuk mendesak pemerintah.
Mencermati rencana aksi demo besar-besaran tersebut dengan berpedoman kepada pengalaman yang sudah-sudah, biasanya momen ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memprovokasi para demonstran untuk berbuat anarkis dan membentrokan mereka dengan aparat keamanan (TNI/Polri) sehingga mengakibatkan korban baik materiil maupun jiwa dari masyarakat maupun aparat keamanan. Kalau sudah begini biasanya yang disalahkan adalah aparat keamanan.
Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat yang cinta damai, menyarankan kepada semua pihak baik pendemo atau aparat keamanan dan seluruh lapisan masyarakat waspadalah terhadap oknum yang menunggangi aksi tersebut, yang sengaja bertujuan menodai tujuan luhur para pendemo.
Munawir
Menteng Dalam, Jakarta Selatan

Baca juga :

Ratusan Buruh Tiba di Bunderan HI

location: Home / Berita Foto / Peristiwa / Ratusan Buruh Tiba di Bunderan HI
Ratusan Buruh Tiba di Bunderan HI
Ratusan Buruh Tiba di Bunderan HI

Ratusan buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial Pekerja telah tiba di Bundaran HI. Namun mereka belum memulai aksi dan masih melakukan koordinasi.Buruh membentangkan spanduk besar yang berisi tuntutan serta mengibarkan bendera organisasi.(dtc)

Update : Sabtu, 01/05/2010 | 13:04 WIB

Demonstran yang Ditangkap Bukan dari Organisasi Buruh

Republika, Sabtu, 01 Mei 2010, 17:42 WIB

JAKARTA–Dua peserta aksi unjuk rasa yang ditangkap saat melakukan unjukrasa di depan Istana Negara berinisial UP (42 tahun) dan KS (31 tahun) bukan berasal dari organisasi buruh. Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang, kedua demonstran tersebut berasal dari salah satu lembaga anti korupsi. “Menurut pengakuan, mereka berasal dari KAPAK (Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi),”ungkap Edward kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Ahad (1/5).

Warga warakas, tanjung periuk (UP) dan kalideres (KS) tersebut, ungkapnya, diamankan setelah melakukan kegiatan provokatif dan memukuli salah satu petugas Bareskrim Mabes Polri, Iptu Reza. Namun, Edward mengaku petugas tersebut tidak mengalami luka parah.

Menurut Edward, mereka mendapatkan uang transportasi masing-masing senilai Rp 100 ribu untuk berunjukrasa. “Salah satu diantaranya, UP, adalah pengangguran,” jelasnya. Edward pun menegaskan pelaku yang ditangkap hanya dua orang tersebut di Jakarta. Sedangkan untuk daerah lainnya, ujar Edward, tidak ada peserta demonstrasi yang diamankan oleh pihak kepolisian.

Meski demikian, Edward berterimakasih terhadap para pengunjukrasa yang sudah menjalankan demonstrasi secara tertib. Para buruh pun, ungkapnya, melakukan kegiatan positif seperti penanaman pohon, olaharaga bersama, membersihkan stasiun kereta api, menyantuni anak yatim, dan hiburan yang sifatnya untuk kesejahteraan para pekerja. “Kami berterimakasih karena sudah kedewasaan berdemokrasi, menjaga ketertiban, dan menjaga ketertiban.” ujarnya.

Red: Krisman Purwoko
Rep: c01

Demo Hari Buruh, AJI Tuntut Gaji Wartawan di Atas Rp 4,6 Juta
Demo Hari Buruh, AJI Tuntut Gaji Wartawan di Atas Rp 4,6 Juta

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memperingati May Day dengan menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta. Dalam aksi ini, AJI mengusung tema ‘Jurnalis Juga Buruh’. Dalam asi ini, AJI juga meminta perusahaan media tidak memutus atau memberangus pekerja media secara massal. AJI menuntut gaji pokok yang pantas jurnalis/wartawan lajang di Jakarta minimal Rp 4,6 Juta. “Gaji pokok jurnalis minimal Rp 4,6 juta per bulan. Itu untuk jurnalis yang lajang,” seru Koordinator Divisi Serikat Pekerja Jurnalis AJI, Winuranto Adi saat berorasi dalam demo Hari Buruh Sedunia di Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (1/5/2010). AJI mengusung tema ‘Jurnalis Juga Buruh’. AJI akan menghubungi media-media yang belum memberikan upah layak kepada wartawan agar memenuhi tuntutan tersebut. “Kita akan hubungi media agar tuntutan tersebut dapat terpenuhi,” tegasnya.(dtc)

Update : Sabtu, 01/05/2010 | 17:36 WIB
Hari Buruh Sedunia
Buruh: Jaminan Kesehatan Seumur Hidup!
Sabtu, 1 Mei 2010 | 12:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS. com — Para buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan Pekerja Buruh menuntut pemerintah memberikan jaminan kesehatan seumur hidup.

Kami menuntut pemerintah memberikan jaminan kesehatan seumur hidup.

“Kami menuntut pemerintah memberikan jaminan kesehatan seumur hidup,” ungkap salah seorang orator dari FSPMI yang melakukan orasi di depan Istana Negara, Sabtu (1/5/2010).

Selain menuntut jaminan kesehatan seumur hidup, buruh juga menuntut jaminan seumur hidup. Buruh juga menuntut pembentukan wali amanat untuk mengubah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Kami berharap ketiga tuntutan itu ditelurkan oleh pemerintah besok,” ucap orator tersebut.

Hari Buruh Sedunia
Hujan, Para Buruh Malah Berjoget
Sabtu, 1 Mei 2010 | 13:55 WIB
SANDRO GATRA
Ribuan buruh long march ke Istana Negara, Sabtu (1/5/2010), memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day.

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski hujan mengguyur sebagian wilayah Ibu Kota, para buruh tetap menggelar aksinya. Mereka berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Istana Negara, Sabtu (1/5/2010).

Para buruh yang terdiri atas beberapa elemen tetap melakukan orasi. Bahkan, ada beberapa buruh berjoget diiringi lagu-lagu perjuangan dari mobil komando. Mereka seperti tak peduli dengan hujan yang mulai membashi tubuhnya.

“Hidup Buruh…. Hidup Buruh!” teriak mereka sambil berjoget.

Adapula beberapa pengunjuk rasa yang berlari-larian untuk mencari tempat berteduh. Sementara aparat kepolisian tak terusik dengan guyuran hujan. Mereka tetap melakukan barikade menjaga aksi massa.

Hari Buruh Sedunia
Wah… Demo di Depan Istana Ricuh
Sabtu, 1 Mei 2010 | 14:33 WIB

SANDRO GATRA

Kericuhan di depan Istana Negara saat berlangsung unjuk rasa Hari Buruh Sedunia, Sabtu (1/5/2010)

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Kericuhan terjadi saat unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Istana Negara, Sabtu (1/5/2010). Kericuhan berawal saat polisi berpakaian sipil akan mengamankan satu orang di tengah kerumuman pendemo.

Berdasarkan hasil pemantauan Kompas.com, polisi yang memakai kemeja warna hitam merangkul satu pendemo. Namun, beberapa pendemo lain menahan pria yang akan dibawa polisi itu. Polisi lain yang juga berpakaian sipil dengan tanda identitas Bareskrim Polri terkalung di leher datang membantu.

Lalu, terjadilah kericuhan. Beberapa orang melemparkan bambu dan botol minuman ke arah dua polisi itu. Kedua polisi itu lalu memutuskan masuk ke dalam Monas dengan meninggalkan pria yang hendak dibawa. Namun, polisi itu tetap dilempari bambu dari tengah kerumunan.

Ketika dua polisi itu akan melewati pagar Monas, tampak satu pendemo menghampiri dua polisi itu dan menghantamkan bambu yang dibawa. Pria yang menghantam bambu itu lalu ditarik polisi yang berjaga di pagar ke dalam lingkungan Monas dan diamankan.

Polisi sempat menyemprotkan air dari mobil water cannon, hal ini membuat para buruh berang. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk meminta maaf. “Dari atas mobil komando ini,” teriak seorang orator dari atas mobil.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari kepolisian mengenai kericuhan itu.

HARI BURUH
Presiden SBY: Selamat Hari Buruh!
Sabtu, 1 Mei 2010 | 14:55 WIB

RUMGAPRES/ABROR RIZKI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono jogging, Selasa (20/4/2010) pagi dengan rute: Istana – Jalan Raya Tampak Siring- Pura Tirta Empul di Gianyar, Bali. Presiden SBY sempat bertemu anak-anak SMP saat mau ke sekolah.

TERKAIT:

KARAWANG, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pertama kalinya memberikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional kepada para buruh yang merayakannya. Ucapan selamat disampaikan Presiden Yudhoyono sebelum makan siang bersama dengan nasi kotak yang bermenu makanan pabrik di Ruang Makan Assembling Barat, Kawasan Pabrik Mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (1/5/2010) siang.

Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Buruh Internasional kepada seluruh keluarga besar buruh Indonesia.
— Presiden SBY

Biasanya, pada Hari Buruh, Presiden mendatangi sejumlah pabrik dan berpidato mengenai perbaikan dan peningkatan kesejahteraan para pekerja. “Kita semua merayakan Hari Buruh Internasional. Atas nama negara, rakyat, dan pemerintah, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Buruh Internasional kepada seluruh keluarga besar buruh Indonesia di seluruh Indonesia,” tandas Presiden.

Presiden berharap, dengan peringatan ini, di masa depan perekonomian Indonesia terus tumbuh dan berkembang. “Dunia usaha, termasuk perusahaan semakin maju dan terus berkembang sehingga semuanya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia,” kata Presiden.

Ditambahkan Presiden, “Selamat berkarya dan semoga hari esok lebih baik dan maju. Sampaikan salam kepada keluarga semuanya yang ada di rumah.”

Pemerintah Berupaya Tampung Aspirasi Buruh
Sabtu, 1 Mei 2010 | 20:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah berupaya menampung semua aspirasi buruh demi kesejahteraan bersama.

“Pemerintah sebetulnya akan terus berusaha menangkap seluruh aspirasi, termasuk kita juga berkeinginan agar semangat merayakan Hari Buruh Internasional itu mampu menangkap spirit yang sesungguhnya dari upaya kita menyejahterakan para pekerja dan buruh,” kata Mennakertrans menanggapi peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Sabtu (1/5/2010).

Mennakertrans menyatakan hal tersebut seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Gubernur Jawa Barat meninjau dan berdialog dengan pekerja PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Mesindo Era Sakti di Kawasan Industri Karawang.

“Kita berharap ada titik temu antara pekerja dan pengusaha, agar dalam rangka memeriahkan atau menangkap spirit semangat dari May Day atau Hari Buruh Internasional ini, semuanya tidak ada satu pun kendala,” kata Mennakertrans.

Dia mengharapkan, perusahaan dapat menangkap semangat May Day, misalnya, dengan cara bakti sosial di perusahaan masing-masing, memberikan bantuan kepada para pekerja dan buruh dari laba yang tinggi selama ini. “Ya dijadikan satu momentum kebersamaan,” katanya.

Dalam merayakan Hari Buruh, dia meminta kepada para pekerja agar melakukan aksi sesuai aturan, meminta izin kepada perusahaannya atau libur menggunakan aturan yang jelas.

Pada kesempatan tersebut, Mennakertrans menyoroti lima masalah terkait ketenagakerjaan, yaitu mengenai sistem jaminan sosial, masalah pekerja outsourcing, masalah union busting, dan dampak ACFTA.

“Jaminan sosial bukan saja kita tangkap sepenuhnya, tetapi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus-menerus menyempurnakan sistem jaminan sosial itu,” katanya.

Menteri menjelaskan, Undang-Undang No 3/1992 tentang Jamsostek diupayakan secara terus-menerus untuk disesuaikan dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Yang menyangkut isu jaminan sosial ini juga kita akan terus berusaha agar terjadi satu pola jaminan yang menyeluruh, komprehensif, mulai dari jaminan hari tuanya, jaminan PHK, kita sudah mengeluarkan peraturan baru dari Kementerian, Kepmen baru bahwa Jamsostek harus menaikkan jaminan hidup yang selama ini Rp 300.000 menjadi Rp 500.000 kepada korban PHK yang anggota Jamsostek,” kata Mennakertrans.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan langkah awal penyempurnaan sistem jaminan itu di samping langkah-langkah strategis membangun sejumlah sistem jaminan sosial yang komprehensif dengan elemen lain, misalnya, Jamkesmas.

Mengenai pekerja outsourcing, Mennakertrans mengatakan, pihaknya sedang menyempurnakan aturan perundang-undangannya.

“Yang sedang kita lakukan kajian dengan LIPI untuk menyempurnakan seluruh undang-undang ketenagakerjaan. Bersama LIPI kita sedang mengkaji secara komprehensif sehingga problem outsourcing yang sesungguhnya apabila harus sampai pada tingkat undang-undang bisa diatasi,” katanya.

Mengenai sistem pengupahan, dia mengatakan, kalau menyangkut upaha minimum provinsi atau kabupaten itu memang harus menyempurnakan standar survei ataupun hasil survei yang realistis dan obyektif tentang kebutuhan hidup layak (KHL).

“KHL ini juga menjadi semacam dasar jaring pengaman sosial, upah dari perusahaan itu harus lebih tinggi karena ini hanya sebatas jejaring pengaman. Mau tidak mau harus ada agreement agar kedua belah pihak yang memadai. Nah di situlah obyektivitas realistisnya KHL itu harus dikontrol, dan diskusi panjang,” katanya.


09
Jan
10

PEPORA : Masyarakat Keadilan Sosial [Bung Karno]

Masyarakat Keadilan Sosial

“Masyarakat Keadilan Sosial bukan saja meminta distribusi yang adil, tetapi juga adanya produksi yang secukupnya” [Bung Karno, Pidato HUT Proklamasi 1950], yang dapat ditafsirkan sebagai penegasan dari pernyataan “maka karena itu jikalau memang betul-betul mengerti, mengingat dan mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rehchvaardigheid ini yaitu bukan saja persamaan politik, harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama “[Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945].

Dalam konteks kekinian misalnya ikhwal heboh pengadaan kendaraan dinas 150 unit Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc bagi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pimpinan lembaga tinggi Negara lainnya, maka petuah Bung Karno diatas terasa relevan ketika mengakomodasi suara rakyat kebanyakan, misalnya tentang makna dan artikulasi “distribusi yang adil dan kesejahteraan bersama”.

Dalam pengertian distribusi yang adil itu, jelas akan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sekiranya diberlakukan ketentuan memaksa bahwa bagi pejabat Negara yang masih ingin menggunakan kendaraan dinas itu, ya silahkan menggunakannya asalkan biaya transaksi diatas hak  Rp 400 juta per unit wajib dibayarkembali oleh yang bersangkutan ke kas Negara dengan bukti tanda terima yang diumumkan kepada publik secara terbuka.

Paham kesejahteraan bersama, oleh karenanya dapat diterapkan secara taat azas karena pejabat Negara itu telah bersedia menanggung sendiri kenikmatan berkendaraan dinas diatas jatah resmi anggaran Negara dengan tidak membebani keuangan Negara yang notabene adalah uang rakyat yang berasal antara lain dari beragam pajak yang ditanggung oleh rakyat.

Artinya, para pemangku kepentingan penyelenggaraan Negara boleh-boleh saja bertampilan mewah asalkan tambahan biaya kemewahan itu tidak dibebankan dan menjadi tanggung jawab rakyat sebagai pembayar pajak, walaupun bertampilan mewah dengan plat nomor polisi merah (?) itu sendiri juga pasti mendulang kesenjangan stratatual tersendiri yang dapat sangat menyolok di kalangan Masyarakat Keadilan Sosial merujuk amanat sila ke-5 Pancasila.

Singkat kata, pejabat Negara itu adalah abdi Negara sekaligus pemasok pelayanan umum bagi kepentingan rakyat banyak [pro bonum publicum], demikian makna tanggung jawab berkeadilan sosial dengan praktek penyeimbangan hak dan kewajiban, sehingga kemuliaanlah yang kelak disandang oleh pejabat Negara itu di akhir hayatnya, bukan hujatan masyarakat.

Akhirulkata, aksi pemerintah yang menciderai rasa keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia ini, masih dapat diluruskan dengan kewajiban membayar yang bukan hak ybs.

Jakarta Selatan, 9 Januari 2010

Pandji R Hadinoto

Garda Pancasila Indonesia (GAPI) / HP : 0817 983 4545 / eMail : pancasila45@yahoo.com

Ada Apa Pancasila ?

Selasa, 5 Januari 2010 16:16 WIB | Artikel | Telaah |

Oleh: Kiki Syahnakri*

Ada Apa dengan Pancasila?
(ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) – Setiap Oktober dan November kita selalu memperingati hari-hari bersejarah, dan hati kita bagaikan terbakar oleh api patriotisme manakala kita memaknainya dengan refleksi mendalam.

Jiwa dan semangat pengabdian pada Ibu Pertiwi disegarkan kembali oleh kisah historis-herois-patriotis, sarat dengan nilai-nilai sejarah bangsa yang sepatutnya kita lestarikan.

Tanggal 5 Oktober adalah hari lahirnya TNI yang berasal dari kelompok-kelompok perjuangan, dan dari semua suku di Nusantara yang terpanggil untuk mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda yang merupakan “hari lahirnya Kebangsaan Indonesia”.

Lalu 10 November adalah Hari Pahlawan, yang awalnya ditandai perjuangan berdarah arek-arek Soroboyo (Jawa Timur), kemudian diikuti pemuda pejuang di hampir semua daerah di Indonesia yang bangkit melawan penjajah kendati hanya bersenjatakan bambu runcing dan berbekal semangat “Merdeka atau Mati”.

Sejarah panjang Keindonesiaan yang membuahkan kemerdekaan itu pada hakikatnya digelorakan oleh semangat perubahan/pembaruan yang disuburkan oleh mosaik nilai-nilai keadilan, kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan, toleransi, mufakat, persatuan, komitmen, keberanian, keuletan, sikap pantang menyerah dan yang terpenting adalah keteladanan.

Para founding fathers/mothers telah membingkai nilai-nilai tersebut dalam pigura Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung) yang secara legal-formal ditetapkan bersamaan dengan diberlakukannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Berarti pula Pancasila telah disepakati dan resmi menjadi Jatidiri Bangsa Indonesia yang harus dibentuk lewat proses akbar Character Building yang tetap berkelanjutan (never ending process).

Namun pertanyaan besar yang selalu menggelitik nurani kita adalah apakah nilai-nilai tersebut masih tetap hidup dalam sanubari anak-anak bangsa Indonesia?

Berbagai fenomena memperlihatkan betapa nilai-nilai tersebut mengalami erosi dan degradasi. Padahal para founding fathers/mothers secara sangat cerdas, arif dan visioner telah memformulasikan Pancasila sebagai buah perkawinan antara “lokalitas dan universalitas” yang sangat tepat dan relevan karena benar-benar berakar dan bersumber pada ranah Keindonesiaan yang ideal sekaligus realistis.

Prof. Syafii Maarif mengapresiasinya sebagai masterpiece (karya agung) anak bangsa dan Jacob Oetama menyebutnya sebagai hasil dari pemikiran cerdas yang mendahului zamannya.

Mengapa Pancasila?

Pada saat proses perumusan tersebut, secara global telah berkembang paham individualisme-liberalisme serta kolektivisme sebagai acuan negara-negara baru dalam merumuskan platform kenegaraannya.

Namun para bapak bangsa tidak mengadopsi kedua paham besar tersebut. Sistem liberal yang merupakan anak kandung individualisme justru ditentangnya karena dianggap menurunkan kapitalisme serta kolonialisme/imperialisme.

Mereka juga menafikan kolektivisme ala Marxis-Leninis yang menurunkan diktatorisme/otoritarianisme. Founding fathers lebih memilih sistem “negara kekeluargaan” yang digali dari akar budaya bangsa sendiri.

Oleh karena Pancasila digali oleh Bung Karno dan kawan-kawan dari akar budaya bangsa sendiri, maka Pancasila amat membumi sehingga apabila dikembangkan dan diimplementasikan akan menjadi “jatidiri bangsa” serta perekat yang ampuh, bagi kelanjutan eksistensi Indonesia.

Ada sejumlah pertimbangan mengapa founding fathers memilih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu, pertama, secara demografis bangsa kita memiliki pluriformitas yang sangat lebar dari berbagai aspek (multidimensi). Dengan jumlah penduduk yang sangat besar (keempat terbesar di dunia), terdapat kesenjangan multiaspek misalnya aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan kultural.

Kedua, secara kultural, dalam masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara mendarah-daging nilai-nilai luhur seperti kekeluargaan, gotong-royong, toleransi, keramah-tamahan, budi pekerti dan sebagainya, meski menurut antropolog budaya terkemuka mendiang Prof. Dr. Koentjaraningrat, juga mengidap simptom penyakit sosial yang negatif, seperti berwatak “feodalistis”, “munafik”, “suka mencari kambing hitam” dan “malas” (pasif, rendah dalam inisiatif, kreasi dan inovasi).

Untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa serta mengatasi penyakit budaya tersebut, satu-satunya jalan/cara terapi adalah pendidikan yang berkualitas, berorientasi pada pembangunan jatidiri bangsa Indonesia (nation and character building). Persoalannya, sistem pendidikan nasional saat ini justru bermasalah, karena lebih menekankan aspek transfer of knowledge daripada transfer of values.

Ketiga, secara geografis, negara kita merupakan negara kepulauan (archipelagic country) dengan garis pantai yang amat panjang (nomor dua terpanjang di dunia), terletak pada posisi silang yang amat strategis serta amat kaya dengan Sumber Daya Alam.

Kondisi ini melahirkan banyak keuntungan namun juga berpotensi kerawanan, termasuk masuknya kepentingan-kepentingan asing (regional dan global) dan sulitnya pengawasan wilayah.

Keterpilihan atau Keterwakilan

Namun dalam perjalanan sejarahnya ternyata Pancasila yang sejak awal diidealkan menjadi common platform bangsa-negara tidak pernah diimplementasikan dan dikembangkan secara konsisten.

Pada era Bung Karno yang secara eksperimental menerapkan Demokrasi Terpimpin dan secara kontradiktif memaksakan Nasakomisasi yang justru bertentangan dengan Pancasila.

Lalu pada era Orba (Pak Harto) terjadi banyak deviasi atau penyimpangan dalam implementasi Pancasila karena maraknya korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) dan feodalisme

Memasuki era Reformasi kesiapan melakukan perubahan ternyata hanya sekedar menumbangkan rezim lama yang otoriter dan menggelar demokratisasi (liberal) yang pada hakikatnya tidak pas dengan akar budaya bangsa.

Derasnya arus Globalisasi justru membolehkan masuknya ragam ideologi yang bertentangan seperti liberalisme-kapitalisme, Wahabisme, American Evangelism yang agresif serta fundamentalisme lainnya bahkan Radikalisme yang kerap disertai terorisme.

Memang diakui bahwa tidak sedikit kemajuan berbagai bidang yang dibuka oleh keran demokrasi, seperti tumbuhnya check and balances dalam pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers (sayangnya malah kebablasan).

Namun, di sisi lain harus pula kita sadari bahwa transisi demokrasi yang bersifat instan di Indonesia mengandung potensi konflik yang amat besar.

Pada era reformasi Pancasila tidak hanya sekedar diselewengkan, tetapi malah dianggap kuno, lebih ekstrim lagi ada yang menganggapnya sudah merupakan fosil, sebagai “ideologi gagal” yang tabu untuk dibicarakan.

Demokrasi Pancasila telah digantikan oleh demokrasi liberal dengan ciri pemilihan langsung one man-one vote, sistem perwakilan serta musyawarah-mufakat yang bercirikan respek terhadap kelompok minoritas telah digantikan sistem voting. Hal ini mengakibatkan aspek keterwakilan terutama dari aspek etnik menjadi lemah.

Patut diingat kembali penegasan Bung Hatta bahwa prinsip demokrasi adalah “keterwakilan” yang mengedepankan egalitarianisme. Sementara praktik demokrasi di Indonesia dewasa ini justru “membunuh” prinsip egaliter dan keterwakilan itu. Sebagai bukti/contoh empiris, seharusnya Suku Badui, Anak Dalam dan berbagai kelompok minoritas diwakili dengan cara “ditunjuk”, bukan dipilih (karena tidak mungkin mereka terwakili dengan cara pemilihan free fight), agar kepentingan mereka dapat diperjuangkan di parlemen.

Keterwakilan juga merupakan perekat bagi masyarakat yang serba majemuk seperti Indonesia. Sebagai perbandingan, Suku Mohawk di Kanada yang sudah sangat minim jumlahnya, mendapat wakil diparlemen dengan cara ditunjuk.

Adalah fatal jika mengidentikkan demokrasi dengan voting karena hal itu hanyalah salah satu cara dalam berdemokrasi. Musyawarah mufakat dan penunjukan berdasarkan asas egalitarian pun merupakan cara berdemokrasi yang elegan, benar, etis, dan rasional, yang secara obyektif sangat tepat diterapkan dalam konteks Keindonesiaan.

Kini pola individualisme serta liberalisme telah mewarnai demokrasi Indonesia sehingga memudarkan ciri Keindonesiaan dan menyuburkan Machiavelisme, politik uang, anarkisme bahkan konflik politik yang kerap meluas.

Dari aspek ekonomi, sistem liberal telah mendorong kita menjadi fundamentalis pasar bebas, membuka sangat lebar pintu partisipasi aktor-aktor internasional yang mengakibatkan kuatnya posisi dan pengaruh Multi Nasional Corporations (MNC) serta lembaga keuangan supra-nasional seperti IMF, Bank Dunia dan lainnya dalam perekonomian nasional.

Liberalisasi ekonomi yang diikuti gelombang privatisasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah yang kurang terkontrol mengakibatkan banyaknya sumber daya alam dan permodalan dikuasai oleh kapitalis asing, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional menjadi semu, karena tidak dinikmati oleh rakyat kita.

Sedangkan dari perspektif budaya, seiring dengan berkembang biaknya virus neoliberalisme, berkembang pula sikap atau mentalitas bangsa yang individualistis, materialistis, hedonistis serta konsumtif yang melemahkan daya tahan bangsa kita.

Patut kita jadikan pelajaran berharga apa yang dialami Uni Soviet pada masa lalu. Union Country yang memiliki 140 etnis ini pecah menjadi 15 negara setelah Glasnost/Perestroika dan masih potensial untuk menjadi puluhan negara.

Dalam konteks ini dapat dibayangkan apa yang mungkin (bakal) terjadi di Indonesia dengan lebih dari 1072 kelompok etnis yang berdiam di 3000-an pulau. Jika tidak dibentengi Pancasila, dipagari nasionalisme serta dikawal oleh kesadaran bela negara dan patriotisme yang kokoh-tangguh, siapakah yang bisa menjamin bahwa eksistensi NKRI dapat terhindar dari disintegrasi.

Reaktualisasi Pancasila

Hemat saya, langkah awal yang penting dan strategis adalah melakukan “Konsolidasi Keindonesiaan”. Untuk melakukan pekerjaan akbar tersebut mau tidak mau harus pula menyentuh kaji ulang terhadap UUD 1945 hasil amandemen serta revisi sejumlah Perundang-undangan, karena sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa dan semangat Mukadimah UUD 1945 karena lebih memihak pada kepentingan asing khususnya kepentingan korporasi multinasional.

Sekedar contoh kecil: UUD hasil amandemen yang mengebiri peran MPR, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang memberi kesempatan pada modal asing untuk menggunakan lahan sampai ratusan ribu hektar dengan Hak Guna Usaha (HGU) sampai 95 tahun dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun serta dapat diperbaharui selama 35 tahun.

Ini berarti mereka bisa menguasainya selama 190 tahun. Contoh lainnya adalah Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang pada prinsipnya telah mengkomersialisasikan pendidikan nasional serta memberikan akses terlalu lebar bagi masuknya modal asing dalam dunia pendidikan.

Dengan regulasi seperti itu niscaya sulit bagi bangsa Indonesia untuk menumbuh-kembangkan kembali Pancasila dan nilai-nilai Keindonesiaan serta mengawal kepentingan nasional.

Langkah berikutnya adalah menjadikan pembangunan sektor budaya menjadi Leading Sector dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini pembenahan sistem pendidikan nasional (sisdiknas) mutlak harus dilakukan, sisdiknas harus menjadi penjuru dalam pembangunan karakter bangsa (Character building), moto “pendidikan berbasis kompetensi” perlu dikoreksi menjadi “pendidikan berbasis karakter dan kompetensi”.

Selanjutnya pembangunan dan penegakan hukum juga harus menjadi prioritas utama guna membersihkan virus KKN dan menegakkan disiplin nasional, karena disiplin juga harus menjadi salah-satu ciri atau identitas bangsa.

Reformasi Parpol dan Birokrasi merupakan keharusan dalam pembangunan jatidiri bangsa, karena Parpol memiliki fungsi rekrutmen atau kaderisasi pemimpin bangsa. Sedangkan birokrasi bertugas melakukan eksekusi kebijakan-kebijakan tadi. Sehingga para pemimpin dan anggota kedua lembaga tersebut harus berkarakter dan menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat menyegarkan kembali semangat, nasionalisme, patriotisme serta menyentakkan tanggung jawab moral kita akan pekerjaan akbar serta strategis-visioner, yaitu pembangunan Jatidiri Bangsa Pancasila yang terabaikan. (***)

*Kiki Syanakri adalah Ketua I Yayasan Jatidiri Bangsa; mantan Wakil Kepala Staf TNI AD; dan mantan Pangdam Udayana.

COPYRIGHT © 2010

Jejak-rekam dari lahirnya Pancasila dan kenyataan di lapangan Indonesia yang senyatanya, arti “digali” itu sungguh memaknai arti Pancasila. Sang Penggali tidak mau disebut sebagai PENEMU PANCASILA, karena dia cuma menggali saja. Dari mana ia menggali ramuan filosofis itu ?

Dia menggali dari ALAM BAWAH SADAR yang paling dalam dari masyarakat Indonesia di seluruh nusantara. Terkadang ia merenung di tepi sawah, di lembah hutan, dan di gubug-gubug kemiskinan. “Tuhan itu ada di gubug-gubug orang miskin” katanya. Alam bawah sadar yang paling dalam itu adalah perilaku atau habitat manusia Indonesia yang sejatinya, yaitu ketika tidak ada penjajahan. Bahan galian yang ia temukan itu, dia hadapkan pada “kenapa manusia Indonesia bisa dijajah ratusan tahun (bahkan suka)?”

Dari perbandingan itulah PANCASILA dia rumuskan pada tanggal 30 April menjelang pagi 1 juni 1945. Jadi hakikat PANCASILA adalah filosofi untuk menyelamatkan diri sebagai bangsa dari segala bentuk penjajahan dengan segala manifestasinya. ….. Begitulah isi pidato “Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945”.

Namun pidato itu tidak akan punya makna apapun, apabila tanpa 12x tepuk tangan gegap gempita (sambil berdiri) dari para hadirin. Apa yang terjadi dengan standing ovation bertubi-tubi itu? Meaningnya, ALAM BAWAH SADAR seluruh hadirin itu tersentak dan menyetujuinya. .. maka tak pelak lagi, itu dijadikan dasar negara oleh para penyusunnya di PPPKI…. (ini sekedar sharing menanggapi judul “INDONESIA PUNYA DEMOKRASI PANCASILA”).

salam, robama. 7 Januari 2010

Suara Pembaruan

2010-01-09Mobil Mewah Menteri
Saya yakin semua rakyat Indonesia tidak setuju dengan pengadaan mobil mewah untuk para menteri. Benar-benar di luar nalar sehat, keterlaluan dan tidak tahu diri, serta tidak tahu malu.

Kita rasakan itu di luar nalar sehat, tidak ada sensitivitas terhadap kehidupan rakyat kecil. Masih jutaan rakyat kita miskin, hidup dari mengais sampah, berdagang di kaki lima sambil diburu-buru Tramtib atau Polisi Pamong Praja. Ada yang hanya untuk mengisi perut, harus dihukum atau dipenjara, karena hanya mencuri 1 semangka, mengambil 3 buah kapuk yang sudah terbuang di tanah atau mengambil 3 butir buah cocoa. Walaupun lalu dikembalikan, tidak jadi diambil, tetap saja masuk pengadilan.

Keterlaluan, karena salah satu menteri itu berkata, mobil Toyota Crown Royal Saloon itu bukan mobil mewah. Sungguh menyakitkan hati rakyat. Apakah dia bodoh atau pura-pura bodoh? Tidakkah dia tahu, apa artinya Royal Saloon? Menurut Grolier New Webster’s Dictionary halaman 358, Royal: adjective of or relating to a king or queen, of or belonging to the family of a king or queen, fit for a king or queen (kata sifat dari atau yang berhubungan dengan raja atau ratu, dari atau milik raja atau ratu, cocok/pas untuk raja atau ratu).

Saloon (halaman 363): a room, usually public, for some special purpose (kamar/ruangan, biasanya umum, untuk beberapa tujuan khusus). Kesimpulannya: kamar (mobil) yang cocok/khusus untuk raja atau ratu. Jadi, rakyat tidak habis pikir, bagaimana bisa dikatakan bukan mobil mewah? Harganya saja 1,3 miliar, cukup untuk membangun 13 SD di desa-desa. Jadi, pejabat tersebut melakukan kebohongan publik, kalau dia mengatakan, harga mobil “hanya” Rp 600 juta.

Tidak tahu diri: Belanda yang menjajah kita 350 tahun, hanya memberi menteri-menterinya uang Rp 650 juta untuk membeli mobil sendiri. Tidak ada rumah dinas mewah seperti perumahan menteri kita, tidak ada tunjangan listrik, telpon, air, dsbnya. Negara miskin, tapi presiden dan menterinya mau terlihat lebih kaya dari yang menjajah negeri ini 350 tahun. Demi prestise, dirasa perlu menyampaikan kesan kaya. Presiden kita dan menteri-menterinya, bahkan Gubernur DKI, sangat mungkin belum pernah jalan di sepanjang jalan Tubagus Angke yang air sungainya hitam pekat dengan ratusan rumah-rumah super kumuh di bantaran sungai, kontras dengan apartemen super mewah yang berlokasi di kawasan Ancol, tidak jauh dari rumah-rumah super kumuh tersebut. Masih banyak rumah-rumah kumuh lainnya: di bantaran sungai Ciliwung, Karang Anyar, Kemayoran, Gunung Sahari, Pangeran Jayakarta, Daan Mogot, dan lain-lain.

Tidak tahu malu: Malaysia yang negaranya jauh lebih makmur dari kita, menteri-menterinya hanya memakai Proton, mobil buatan dalam negeri yang harganya jauh di bawah 1,3 miliar. Begitu juga menter-menteri Singapura tidak terberitakan menggunakan mobil Toyota Crown Royal Saloon. India yang sudah bisa meluncurkan roket ke ruang angkasa, menteri-menterinya hanya menaiki mobil buatan dalam negeri yang hanya berharga Rp 200 juta.

Saya jadi menyesal berat karena pernah memilih SBY dalam pilpres.

Hendar Asmara
Jl Bendi III No. 22 RT 004/010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan




Blog Stats

  • 3,148,238 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…