Archive for January, 2011

31
Jan
11

Kepemimpinan : El Baradel Pimpin Demonstran di Kairo

Senin, 31/01/2011 02:02 WIB
ElBaradei Pimpin Demonstran di Kairo
Adi Nugroho – detikNews


foto:reuters

Jakarta – Tokoh oposisi Mesir Mohamed ElBaradei kembali bergabung dengan para demonstran di pusat kota Kairo Mesir pada sabtu (30/01/11) waktu setempat. Aksi unjuk rasa menentang pemerintahan Hosni Mubarak ini telah berlangsung selama 6 hari dan belum juga usai.

“Maju terus pantang mundur!,” demikian teriak ElBaradei kepada ribuan massa yang ada di Tahrir Square, Kairo seperti dikutip detikcom dari Al Jazeera, Senin (31/01/11).

Demonstran yang didalamnya juga terdapat para hakim, kembali berkumpul di Tahrir Square pada minggu malam waktu setempat untuk kembali menuntut mundurnya Presiden Hosni Mubarak.

Koalisi Nasional untuk Perubahan juga meminta ElBaradei untuk berunding dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Koalisi Nasional untuk Perubahan sendiri merupakan aliansi dari berbagai kelompok termasuk didalamnya adalah Ikhwanul Muslimin.

Kondisi di Kairo sendiri cukup mencekam. Koresponden Al Jazeera melaporkan di kota itu tidak terdapat lagi aparat kepolisian.”Jalanan sangat kotor, debu dimana-mana. Polisi sudah menghilang. Kondisi keamanan kini berada di tangan tentara,” katanya.

Aksi anti Mubarak ini sudah berlangsung selama hampir seminggu. 150 orang dikabarkan telah tewas dalam kerusuhan tersebut.

(adi/ndr)

Baca Juga :

Senin, 31/01/2011 05:24 WIB
Elbaradei tampil di depan massa demonstran
BBCIndonesia.com – detikNews

Mohamed ElBaradeMohamed ElBaradei pulang dari Wina untuk memperkuat demonstrasi

Salah seorang tokoh oposisi Mesir berpidato di depan puluhan ribu demonstran yang menanggapi sepi larangan keluar dan menuntut Presiden Mubarak lengser.

Demonstran meneriakkan slogan-slogan perlawanan dan menghalangi rombongan tank tempur yang berusaha masuk ke lapangan Tahrir di pusat kota, sementara pesawat jet dan helikopter terbang rendah di atas kerumunan massa.

Presiden Husni Mubarak sebelumnya bertemu dengan pejabat tinggi militer ketika dia mengunjungi markas besar militer.

Mantan ketua badan pengawas atom PBB yang kini menjadi salah satu tokoh terkemuka oposisi Mesir, Mohamed ElBaradei bergabung dengan para pengunjuk rasa.

Dalam pidatonya di depan massa, Baradei mengatakan, apa yang sudah dimulai oleh rakyat Mesir tidak bisa dibatalkan.

Saya kira semua orag harus pafam bahwa demonstrasi ini tidak akan berakhir sampai Mubarak pergi sekarang, sampai kami menyepakati pemerintahan bersatu nasional dengan militer .., kata ElBaradei, yang kini berusia 69 tahun.

Sebelumnya dia menjelaskan kepada televisi Amerika bahwa pihak oposisi sudah memintanya untuk memimpin perundingan pemerintah agar membentuk pemerintahan nasional bersatu.

Namun dia mengatakan, langkah pertama, Presiden Mubarak harus mundur.

Di seluruh Mesir, lebih dari 100 tewas selama kerusuhan yang sudah berlangsung enam hari.

Sikap Amerika

Gelombang demo melibatkan ratusan ribu pemuda Mesir Gelombang demo melibatkan ratusan ribu pemuda Mesir

Amerika serikat menghimbau agar Mesir melakukan peralihan ke partisipasi demokratis secara tertib. Menteri luar negeri Hillary Clinton mengatakan Amerika tidak ingin melihat kekosongan atau pengambil-alihan yang bisa mengakhiri aspirasi demokratis rakyat Mesir.

Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Obama sudah menelpon pemimpin Turki, Israel, Arab Saudi dan Inggris dalam dua hari terakhir untuk membahas krisis ini.

Namun, tokoh oposisi Mesir, Mohammed ElBaradei mengatakan Washington kehilangan pamor dengan berbicara soal demokrasi dan aturan hukum, sementara negara besar itu masih mendukung presiden yang dianggap rakyatnya sebagai penindas.

Wartawan BBC Shahzeb Jillani mengatakan, meski mendapat pengakuan internasional, di dalam Mesir sendiri, ElBaradei mendapat sambutan beragam.

Sebagian memandang dia sebagai penantang paling bisa dipercaya untuk menghadapi pemerintah Presiden Husni Mubarak yang sudah berlangsung 30 tahun. Massa pendukungnya, yang kebanyakan dari kalangan warga kota, terdidik dan berfaham liberal, menyatakan daya tarik elBaradei adalah fakta bahwa dia bukan orang kuat dari jajaran militer, tapi seorang warga sipil yang belum tercemar oleh tuduhan korupsi.

Namun, orang yang berseberangan dengannya menyatakan dia tidak memahami realitas Mesir, dan pengalaman politiknya terbatas.

Diterima atau tidaknya ElBaradei sebagai tokoh oposisi hasil konsensus masih harus dimapankan dan diuji, kata wartawan kami.

Gelombang demonstrasi antipemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya memberi dia peluang awal untuk meraih status seperti itu, katanya.

Kunci Nasib Mubarak

Senin, 31 Januari 2011 23:25 WIB

Militer Kunci Nasib Mubarak

Seorang anggota prajurit AD diangkat oleh para pendemo di pusat kota Kairo, Lapangan Tahrir pada Minggu (30/1) di hari keenam revolusi kemarahan warga Mesir atas rezim Presiden Hosni Mubarak. (FOTO ANTARA/AFP PHOTO/CHARLES ONIANS/djo/11)

Mubarak, Mubarak, pesawat telah menunggumu

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News/Reuters) – Warga Mesir cenderung memuja militer karena tidak begitu bersinggungan dengan penindasan yang tiap hari dilakukan polisi dan intelijen, yang menurut bocoran kawat diplomatik AS jumlahnya meningkat drastis menjadi 1,4 juta personel sejak pemberontakan aktivis muslim pada 1990an.

Meski begitu geromobongan manusia yang membanjiri jalanan jelas tidak berhasrat tiga dekade kekuasaan otoriter Mubarak digantik oleh para perwira yang merupakan lingkaran terdekat Mubarak.

Mubarak bertemu dengan para panglima Minggu seperti ditayangkan televisi nasional yang adalah satu indikasi bahwa dia melihat militer sebagai satu-satunya harapan di tengah ambruknya pilar-pilar kekuasaannya yang lain.

Mesin politik Mubarak yang telah mengalami diskreditasi, Partai Demokratik Nasional, secara simbolis telah masuk ke kubangan api saat para demonstran menyerbu markas besarnya di Kairo, Jumat pekan lalu.

Elite bisnis yang selama ini dipandang sebagai kelompok yang paling diuntungkan oleh reformasi ekonomi liberal di Mesri, tak bisa menawarkan benteng apapun untuk menghadapi ledakan kemarahan rakyat yang disulut oleh ketidakmauan pemerintah mendengarkan keluhan politik, ekonomi dan sosial rakyat Mesir.

Militer dikenal misterius.  Melaporkannya adalah tabu, kendati di tengah menjamurnya media di Mesir beberapa tahun terakhirt.  Sedikit sekali diketahui tentang kepempilikan tanah, kepentingan ekonomi atau anggarannya yang besar.

“Pandangan bahwa militer tetap menjadi kekuatan politik dan ekonomi kunci adalah hal lumrah di sini,” bunyi kawat diplomatik bertanggal Juli 20009 yang dibocorkan WikiLeaks.

“Kendati begitu, sejumlah pengamat mengatakan kepada kami bahwa militer Mesir kian berkurang pengaruhnya, terpecah, dan kepemimpinannya bertambah lemah dalam tahun-tahun belakangan,” sambung kawat diplomatik darin Kedubes AS di Kairo itu.

Meskipun demikian, militer melihat dirinya kini adalah menjamin order transisi menuju tatanan politik baru yang belum dipastikan.

Dari banyak ketidakmenentuan krisis yang luar biasa itu adalah kemungkinan memutuskan rantai komanda diantara para jenderal di lingkaran terdalam Mubarak dengan sentimen-sentimen prajurit di lapangan.

“Ini adalah salah satu dari momen-momen di mana, seperti dalam kejatuhan komunisme di Eropa Timur, para perwira menangan dan prajurit memtuskan apakah mereka mau menembak demonstran atau tidak,” kata  Rosemary Hollis, pakar Timur Tengah dari City University, London.

Tentara berhasil memadamkan kerusuhan roti di Mesir pada 1977, sekaligus menghentikan amukan polisi karena soal gaji pada 1986, namun skala perlawanan yang terjadi selama pekan terakhir jauh melewati skala pengaruh dua gerakan terdahulu itu.

Hingga detik ini, spekulasi mengenai militer Mesir terpusat pada sikap mereka terhadap ambisi Mubarak yang kerap disangkal dalam mengalihkan kekuasannya kepada anaknya Gamal, seorang pebisnis dan politisi yang tak memiliki latar belakang militer.

Penunjukkan Suleiman sebagai wakil presiden dan manifesto perjuangan rakyat menentang Gamal membuat soal itu terkaburkan.

Pemilihan presiden akan diadakan pada September tahun ini, namun kebanyakan rakyat Mesir berharap sang incumbent tidak mengikuti pemilihan umum itu.

“Mubarak, Mubarak, pesawat telah menunggumu,” pekik para demonstran. (*)

Yudha
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011

(bbc/bbc)

Senin, 31/01/2011 07:10 WIB
AS: Mesir Perlu Penyelesaian Damai Menuju Demokrasi
Adi Nugroho – detikNews


foto:AFP

Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan, situasi yang terjadi di Mesir membutuhkan penyelesaian yang damai menuju demokrasi yang sebenarnya. Ini diperlukan untuk menghidari perubahan yang mendadak serta adanya kekerasan yang dapat merusak aspirasi masyarakat Mesir.

Demikian disampaikan Sekretaris Negara, Hillary Clinton seperti dikutip detikcom dari CNN Senin (31/1/11).

“Dan, dengan sangat jelas, meningkatnya kekacauan atau bahkan kekerasan di jalanan, pembobolan penjara, yang sudah kami dengar laporannya, bukanlah cara menuju ke sana (demokrasi),” ujar Sekretaris Negara Amerika Serikat, Hillary Clinton.

Clinton menambahkan AS juga ingin agar aspirasi rakyat Mesir yang menuntut haknya juga didengar dan direspon oleh pemerintah Mesir. Dialog nasional juga diperlukan selanjutnya untuk menuju ke perubahan yang diinginkan rakyat Mesir.

“Kami ingin melihat bahwa gerakan damai yang dilakukan oleh rakyat Mesir untuk menuntut haknya juga direspon secara jelas oleh pemerintah. Lalu kemudian diperlukan proses dialog nasional yang mengarah pada perubahan yang rakyat Mesir cari dan layak mereka dapatkan,” imbuh mantan ibu negara Amerika Serikat ini.

Ia juga mengakui bahwa AS memang mempunyai hubungan yang baik dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Ini dibuktikan dengan eratnya hubungan antar dua negara ini selama kepemimpinan Mubarak. Menurutnya hubungan AS dengan Mesir selama ini cukup penting dalam menjaga perdamaian di timur tengah.

“(Mesir) telah menjadi mitra kerja AS selama 30 tahun, dan telah berperan penting dalam menjaga perdamaian di timur tengah, antara Mesir dan Israel. Hal itu merupakan prestasi penting yang sangat berarti bagi  banyak orang,” kata Clinton.

Sikap pemerintah AS sendiri dikritik oleh tokoh oposisi Mesir, Mohamed ElBaradei. Ia menilai AS hanya terlalu banya bicara tentang demokrasi.”Rakyat ingin anda (AS) tidak hanya bicara tapi juga bertindak. Dan rakyat juga ingin anda serius dalam memperjuangkan demokrasi, kebebasan serta penegakan hukum secara serius,” ungkap ElBaradei.

Rakyat Mesir kini masih turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Mereka menuntut Presiden Hosni Mubarak untuk mundur dari jabatannya. Rakyat Mesir menilai, Mubarak telah menjalankan pemerintahan secara otoriter dan koruptif serta gagal memperbaiki kondisi perekonomian negara yang terkenal dengan piramidanya itu.
(adi/van)

Rakyat Mesir & Aktivis Tumbangkan Presiden 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 22:29 WIB Rakyat Mesir & Aktivis Tumbangkan PresidenKairo – Melawan rezim kebohongan dan korup, Mesir semakin memanas. Para pengunjuk rasa terus melakukan demonstrasi, menuntut pengunduran diri Presiden Husni Mubarak.

Untuk melancarkan aksi, mereka mengajak seluruh rakyat Mesir untuk ikut bergabung, Senin (31/1/2011), mempersiapkan konvoi yang akan digelar esok hari. “Kami tidak akan berhenti sampai Mubarak mengundurkan diri,” ungkap salah satu demonstran.

Kondisi di Mesir makin tidak terkendali. Orang-orang menjadi takut untuk keluar rumah. Beredar kabar, kerusuhan akan semakin meluas. Polisi dan tentara terlihat berjaga-jaga, tapi mereka tidak bertindak terhadap massa yang kian banyak.

Risiko bahwa masalah-masalah di Mesir kemungkinan menyebar ke bagian lain di dunia telah meningkat dan pemberontakan memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan, serta memberikan kontribusi untuk harga yang lebih tinggi.

Hal ini disampaikan ekonom global yang juga ketua Roubini Global Economics, Nouriel Roubini kepada CNBC.COM, Senin (31/1).

Demonstran Mesir memusatkan campnya di Kairo Senin, menuntut mundurnya Presiden Hosni Mubarak, yang telah memerintah negara selama 30 tahun. “Sudah ada penularan politik dari Tunisia ke Mesir … meningkatnya resiko geopolitik,” kata Roubini. “Ini memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan atau inflasi meningkat. Semua ini tidak baik ..”

Namun dia menambahkan bahwa situasi ini belum begitu serius karena belum menyebabkan resesi lain. “Bahkan jika dalam resesi terakhir telah dikaitkan dengan guncangan harga minyak yang disebabkan oleh risiko geopolitik … Kita belum ada, tapi harga minyak naik, pengambilan risiko, ini semua negatif untuk pasar,” kata Roubini.

Demonstran ini bisa menyebar ke negara-negara seperti India, Pakistan, China, bahkan di Amerika Latin di mana sebuah rezim seperti Chavez bisa ditantang,” tambahnya. “Harga makanan telah naik di seluruh dunia, harga minyak naik, di banyak negara ini adalah kejutan bagi pendapatan,” tambahnya

Bergolaknya salah satu negara maju di Timur Tengah, Mesir, diduga dimotori oleh sejumlah kekuatan asing.

Amerika Serikat yang memiliki hubungan bilateral cukup baik dengan Mesir, diduga telah bermuka dua yakni mendukug pergolakan Mesir sekaligus mendukung pemerintahan Presiden Mesir Hosni Mubarak.

“Bolanya ada di Mubarak sendiri. Dan, Amerika bermuka dua dalam masalah ini,” ujar pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Fahmi Salsabila, Senin (31/1).

Amerika, lanjut dia, mulai tidak menginginkan Mubarak memimpin Mesir, meski merasa nyaman dengan kepemimpinan penguasa yang memerintah selama 30 tahun itu. Namun, kini Amerika juga mendukung demonstrasi besar-besaran di Mesir.

“Apa yang sekarang membuat AS tidak nyaman lagi dengan Mubarak, mungkin karena desakan kuat. Amerika sudah seperti ini pasti ada sesuatu,” ujarnya.

Apa penyebabnya? “Salah satunya mungkin karena Mubarak kurang bisa melindungi perbatasan menuju Gaza.” (ABC/lip6/inc/rmn)

Fatwa Ulama Mesir Desak Presiden Mundur 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 14:24 WIB Fatwa Ulama Mesir Desak Presiden MundurKairo – Puluhan ribu warga Mesir pada Minggu (30/11/) malam, masih tetap berkumpul di bundaran Al-Tahrir yang terletak di pusat kota. Meski militer memberlakukan jam malam yang kesekian kalinya, namun masyarakat Mesir tetap tidak menghiraukannya. Para pendemo bersikeras melanjutkan aksi protesnya selama Presiden Hosni Mubarak belum juga mundur.

Sementara itu, politisi oposisi Mesir dan Mantan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Mohammad Elbaradei, bergabung bersama para pendemo di bundaran Al-Tahrir.

Dilaporkan pula, Persatuan Ulama Muslimin Sedunia, pada Minggu lalu menyatakan bahwa para pendemo yang gugur dalam aksi demo karena tembakan peluru pasukan keamanan dinyatakan sebagai syuhada di sisi Allah Swt. Pernyataan resmi organisasi ini yang juga berpusat di Mesir secara tidak langsung menyatakan fatwa jihad anti-rezim Mubarak.

Sebelumnya, Yusuf al-Qaradawi, ulama terkemuka di Mesir, mengeluarkan pernyataan keras anti-pemerintah Mubarak. Ia menuntut Mubarak segera mundur. Dikatakannya, “Jika punya sedikit akal, Mubarak sudah seharusnya mengundurkan diri.”

Laporan lainnya menyebutkan, kalangan akademisi Al-Azhar, Minggu, bergabung dengan para pendemo yang berkumpul di bundaran Al-Tahrir. Sebelumnya, para pengacara Mesir juga bergabung bersama para pendemo. Sementara itu, militer berdasarkan laporan terbaru, mengumumkan hanya berkosentrasi mengamankan keadaan dan menghindari bentrokan dengan para pendemo.

Kerusuhan yang melanda Mesir membuat semakin membuat sebagian warganya ketakutan, terutama para orang kaya di Mesir. Pengunjuk rasa terlihat masih memenuhi jalan-jalan Kota Kairo dan beberapa kota besar di Mesir lainnya. Mereka terus menuntut Presiden Husni Mubarak mundur dari jabatannya. Kebijakannya yang dianggap terlalu memihak para orang kaya negara tersebut semakin memicu warga bertindak anarkis dalam berunjuk rasa.

Orang Kaya Kabur
Sadar mereka terancam oleh kemungkinan serangan warga yang mengamuk, orang-orang kaya Mesir ini memutuskan untuk keluar alias kabur dari negara yang sedang bergejolak tersebut.

Seperti dikutip dari The Daily Telegraph, Minggu (30/1), ada sekitar 19 pesawat dilaporkan telah keluar dari Kairo dengan membawa para orang kaya Mesir tersebut. Selain itu dilaporkan bahwa sebagian pesawat itu juga membawa anggota keluarga dari para orang kaya Mesir dan para pengusaha arab yang berbisnis di Kairo.

Diketahui bahwa sebagian besar tujuan dari pesawat-pesawat tersebut diperkirakan menuju ke Dubai. Salah satu penumpang yang berada di pesawat itu dilaporkan adalah keluarga dari pengusaha telekomunikasi Mesir, Naguib Sawiris dan pengusaha hotel, Hussein Salem yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Hosni Mubara.

Presiden Keluarkan Kebijakan Ekonomi Baru
Presiden Mesir, Husni Mubarak memerintahkan kepada kabinet barunya untuk tetap menjaga upaya pemberian subsidi ekonomi, pemberantasan korupsi dan terus melakukan reformasi politik. Perintah Mubarak kepada Perdana Menteri yang baru ditunjuknya, Ahmed Shafiq ini juga dibacakan lewat stasiun televisi milik pemerintah.

Dia menyebut perintah ini sebagai sebuah kebijakan ekonomi yang memberikan perhatian tinggi kepada rakyat yang sedang menderita. Lewat perintahnya itu pula dia menyampaikan perlunya mencapai kemajuan dalam reformasi konstitusi dan lembaga legislatif melalui sebuah dialog yang melibatkan seluruh partai politik dan partisipasi publik yang lebih luas.

Perintah Mubarak kepada kabinet baru yang dibentuknya ini disampaikan di tengah gelombang aksi demonstrasi yang menuntutnya mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

Dalam aksi kemarin dilaporkan para demonstran meneriakkan slogan-slogan perlawanan dan menghalangi rombongan tank tempur yang berusaha masuk ke lapangan Tahrir di pusat kota, sementara pesawat jet dan helikopter terbang rendah di atas kerumunan massa.

Mantan ketua badan pengawas atom PBB yang kini menjadi salah satu tokoh terkemuka oposisi Mesir, Mohamed ElBaradei juga ikut bergabung dengan para demonstran. Dalam pidatonya di depan massa, Baradei mengatakan, apa yang sudah dimulai oleh rakyat Mesir tidak bisa dibatalkan. Di seluruh Mesir, lebih dari 100 tewas selama kerusuhan yang sudah berlangsung enam hari. (Rimanews)

Selasa, 01/02/2011 07:08 WIB
Kuasai Militer & Birokrasi Mesir, Hosni Mubarak Sulit Digulingkan
Irwan Nugroho – detikNews


Jakarta – Presiden Mesir Hosni Mubarak dinilai masih sulit untuk didongkel, meski aksi unjuk rasa di negara tersebut belakangan ini semakin tidak terkendali. Setidaknya ada dua faktor yang membuat penguasa Mesir selama 32 tahun itu masih cukup kuat: dukungan militer dan birokrasi.

“Bisa dapat dilihat dari sejauh mana militer berpihak. Kalau militer sudah berpihak kepada rakyat, kemungkinan Hosni baru akan jatuh,” kata pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Menurut Yon, saat ini yang paling ditunggu-tunggu adalah statemen dari militer Mesir. Begitu mereka menyatakan masih setia pada Hosni, maka kelompok oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin masih sangat berat untuk menumbangkan Hosni.

Apalagi bila Hosni melakukan tindakan-tindakan bersama militer seperti penangkapan besar-besaran atau sejenisnya. Masyarakat Mesir akan menjadi takut untuk turun ke jalan dan menuntut Hosni mundur.

Yon menjelaskan, peran militer dalam pergantian kekuasaan di Mesir sangatlah besar. Ditinjau dari sejarahnya, negeri piramida itu tidak pernah mengenal pergantian kepemimpinan yang didahului oleh aksi revolusioner oleh sipil. Selalui saja, pemimpin Mesir jatuh bangun oleh kudeta militer.

“Sebenarnya di Mesir yang terjadi bukan gerakan massa, tapi perubahan itu sering dilakukan dalam bentuk kudeta militer. Hosni sendiri juga berasal dari kelompok militer,” ucapnya.

Faktor lain yang membuat Hosni masih cukup kokoh bercokol di Mesir, lanjut Yon, adalah birokrasi. Para pejabat di bawah presiden masih cukup tunduk kepada Hosnis.

Yon melihat, percobaan penggulingan penguasa utama di Mesir oleh masyarakat sipil ini terinspirasi oleh gerakan serupa yang terjadi di Tunisia. Kondisi ini ditunjang oleh lamanya Hosni berkuasa serta ketimpangan kondisi ekonomi di Mesir yang semakin melebar.

“Negara-negara di Timur Tengah umumnya mempunyai dispariotasnya tinggi. Ekonomi masyarakat sangat rendah, namun mereka melihat kekayaan yang terlalu berlebihan pada elit,” katanya.

Situasi di Mesir terus memburuk akibat unjuk rasa menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak mundur dari jabatannya sudah berlangsung 6 hari. Seratusan orang telah tewas dalam demo rusuh tersebut. Beberapa negara memutuskan untuk menarik warga negaranya yang tinggal di Mesir, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat (AS). (irw/did)

Senin, 31/01/2011 06:45 WIB
Revolusi di Mesir
Demokrat: Tak Ada Ancaman Revolusi di Indonesia
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


foto: detikcom

Jakarta – Partai Demokrat (PD) angkat bicara terkait pandangan sejumlah tokoh yang mengaitkan pergerakan revolusi di Mesir dengan kemungkinan serupa di Indonesia. PD meyakini tak ada dasar munculnya ancaman revolusi di Indonesia.

“Sangat tidak logis dan tidak ada dasarnya menyamakan situasi di Indonesia dengan di Mesir,” ujar Wasekjen PD, Saan Mustopa, kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Menurut Saan, situasi politik di Mesir berbeda jauh dengan situasi politik di Indonesia. Menurutnya, situasi politik di Indonesia relatif stabil.

“Di Mesir itu Presiden Mubarak sudah berkuasa selama 31 tahun sama dengan Pak Soeharto dulu. Kondisi sosial politik di sana jauh berbeda dengan di Indonesia,” jelasnya.

Saan menambahkan, situasi di Mesir saat ini hampir serupa dengan situasi era reformasi di Indonesia. ” Dan fase itu sudah kita lewati,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan Jubir PD, Ruhut Sitompul. Ruhut meminta para tokoh nasional untuk tidak mewacanakan revolusi di Indonesia.

“Saya sayangkan tokoh-tokoh yang mengatakan demikian termasuk Sultan. Lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang. Di Timur Tengah itu situasinya diktator beda sekali dengan di Indonesia,” papar Ruhut.

Menurut Ruhut, Presiden SBY didukung penuh oleh rakyat Indonesia sehingga sulit ada gelombang revolusi seperti di Mesir.

“Pak SBY itu dipilih oleh 63 persen rakyat Indonesia dalam pemilu. Tentu saja tidak akan ada kejadian seperti di Mesir,” tandasnya.

(van/adi)

Senin, 31/01/2011 01:05 WIB
PKS: Revolusi di Mesir Mirip Reformasi Tahun 1998
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


foto: detikcom

Jakarta – Sekjen PKS Anis Matta melihat pergerakan revolusi di Mesir sebagai potret sejarah reformasi Indonesia tahun 1998 lalu. Pergerakan di Mesir, menurut Anis, sulit terjadi di Indonesia.

“Yang dihadapi di Mesir saat ini sama dengan yang kita hadapi pada era reformasi di tahun 1998. Tapi kejadian di Mesir ini konteksnya berbeda dan sulit terjadi lagi di Indonesia. Ini karena kemiskinan yang sudah merajalela,” ujar Anis kepada detikcom, Senin (31/1/2011).

Anis menuturkan, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY, utamanya pada penegakan hukum memang sangat rendah. Namun demikian hal tersebut, menurut Anis, belum sampai memicu kemungkinan revolusi besar-besaran di Indonesia.

“Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah terutama politisasi hukum menjadi masalah. Namun polanya tidak sama,” terang Anis.

Kepercayaan terhadap pemerintah, menurut Anis, juga makin rendah karena kenaikan inflasi yang luar biasa tinggi. Kenaikan harga-harga sembako juga dinilai Anis memperburuk citra pemerintah di mata rakyat.

“Namun rasanya belum ada kemarahan publik untuk ke arah sana,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Gubernur Yogyakarta yang juga aktivis Nasional Demokrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan adanya kemungkinan pergerakan revolusi di Mesir terjadi di Indonesia. Menurut Sultan, tuntutan rakyat untuk revolusi bisa terjadi jika pemimpin bangsa tidak menjawab keresahan rakyatnya.

Seperti diketahui, Mesir kini tengah bergolak. Ribuan warga turun kejalan menuntut bubarnya pemerintahan otoriter Hosni Mubarak. Mubarak, yang telah memimpin Mesir selama 30 tahun dinilai gagal mengatasi kondisi ekonomi Mesir. Ini diperparah dengan maraknya praktek korupsi di negara piramida itu.

(van/adi)

Minggu, 30/01/2011 20:02 WIB
Sultan Nilai Demonstrasi di Mesir Bisa Saja Menular ke Indonesia
Adi Nugroho – detikNews


Jakarta – Mesir kini tengah dilanda kerusuhan. Demonstran yang menuntut mundurnya Presiden Hosni Mubarak bentrok dengan aparat keamanan. Unjuk rasa terjadi setelah pemerintahan yang dinilai otoriter gagal menanggulangi keterpurukan kondisi ekonomi masyarakat.

“Itu bisa saja terjadi kalau masyarakat tidak percaya lagi institusi yang perlu dipercaya sebagai dasar untuk memberikan arah,” kata Sultan Hamengkubuwono X usai Simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu (30/1/11).

Pemerintahan manapun,lanjut Sultan, wajib memberikan penjelasan kepada rakyatnya mengenai berbagai hal dengan benar. “Wajib bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan pada rakyatnya,itu sesuatu yang biasa saja,” kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sultan pun mengaku bingung dengan kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan belum adanya klarifikasi terhadap sesuatu yang dianggap benar atau bohong. “Saya pun tidak bisa jelas (dengan) kebijakan yang ada. Dengan kondisi yang tanpa klarifikasi mana aspek pembenaran, mana aspek pembohongan,” tutupnya.

Seperti diketahui, Mesir kini tengah bergolak. Ribuan warga turun kejalan menuntut bubarnya pemerintahan otoriter Hosni Mubarak. Mubarak, yang telah memimpin Mesir selama 30 tahun dinilai gagal mengatasi kondisi ekonomi Mesir. Ini diperparah dengan maraknya praktek korupsi di negara piramida itu.
(adi/ndr)

Baca Juga :

Minggu, 30/01/2011 22:48 WIB
Militer Mesir mulai memihak?
BBCIndonesia.com – detikNews

Helikopter militer terbang di atas Lapangan Merdeka Demonstran marah melihat helikopter militer di atas Lapangan Merdeka

Ketegangan makin memuncak di ibu kota Mesir, Kairo, setelah militer unjuk kekuatan pada hari keenam aksi protes antipemerintah.

Dua jet angkatan udara dan satu helikopter terbang rendah berulang kali di atas Lapangan Merdeka (Maidan at-Tahrir), lokasi utama unjuk rasa.

Sederetan tank tiba di sana yang kemudian langsung dihadang oleh para pengunjuk rasa.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengimbau “peralihan kekuasaan secara tertib” di Mesir.

“Kami menginginkan sikap menahan diri, kami tidak ingin melihat kekerasan oleh pasukan keamanan mana pun,” katanya kepada ABC News.

Wartawan BBC, Jeremy Bowen, di Lapangan Merdeka, mengatakan para pengunjuk rasa menunjukkan sikap teguh dan mereka menuduh militer mencoba menakut-nakuti mereka.

Sebelumnya, meskipun kendaraan lapis baja berkeliaran, para demonstran menguasai pusat kota tanpa ada tanda keberadaan polisi antihuru-hara yang bentrok dengan mereka dalam beberapa hari belakangan.

Pada satu saat, seorang tentara diusung di pundak para pengunjuk rasa yang bersorak-sorai.

Polisi, yang terlibat bentrokan bendarah dengan pengunjuk rasa dalam hari-hari belakangan, hampir tak kelihatan di jalan-jalan.

Sejauh ini, korban tewas dalam bentrokan ini mencapai setidaknya 100 orang tewas.

Ribuan lain luka-luka dalam bentrokan sengit di Kairo, Suez dan Iskandariyah.

(bbc/bbc)

Minggu, 30/01/2011 19:28 WIB
Demonstran ambil alih pusat Kairo
BBCIndonesia.com – detikNews

Poster Mubarak ditempeli sepatuPoster Mubarak ditempeli sepatu dan sapu oleh para demonstran di Kairo

Para pengunjuk rasa mengambil alih pusat ibu kota Mesir, Kairo, pada hari keenam demonstrasi antikekuasaan Presiden Husni Mubarak.

Polisi, yang terlibat bentrokan berdarah dengan para pengunjuk rasa dalam hari-hari belakangan ini, hampir tidak kelihatan di jalan-jalan.

Personel militer dalam jumlah cukup besar mengambil posisi di kota berpenduduk delapan juta jiwa itu, namun tentara tidak melakukan tindakan apa pun.

Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan –terutama polisi antihuruhara– menurut laporan merenggut nyawa setidaknya 100 orang di segenap pelosok Mesir sejak demo bermula hari Selasa.

Ribuan lainnya luka-luka dalam tindak kekerasan besar yang terjadi di Kairo, Suez dan Iskandariyah.

Kevakuman kekuasaan

Seorang tentara diusung di Kairo Seorang tentara yang bersimpati pada demonstran diusung di Kairo

Di Kairo, banyak pengunjuk rasa yang mengabaikan larangan keluar pada malam hari dengan berkumpul di Lapangan Merdeka (Maidan at-Tahrir), yang menjadi pusat demontrasi di kota itu.

Teriakan “Mubarak, Mubarak, pesawat menunggu” terdengar Minggu pagi. Teriakan ini menggambarkan harapan para demonstran agar Presiden Mubarak meletakkan jabatan dan pergi dari Mesir.

Sementara itu pemerintah Mesir mengumumkan bahwa Al-Jazeera harus menghentikan operasinya di Mesir.

Saluran televisi berbahasa Arab yang menayangkan liputan menyeluruh atas aksi-aksi protes di Mesir itu, mengatakan pihaknya masih belum menerima perintah resmi dari pihak yang berwenang.

(bbc/bbc)

Minggu, 30/01/2011 18:00 WIB
TV Al-Jazeerah ditutup penguasa Mesir
BBCIndonesia.com – detikNews

Studi Al-Jazeera Al-Jazeera menayangkan liputan 24 jam kerusuhan antipemerintah di Mesir

Pihak yang berwenang di Mesir mengambil tindakan pengekangan terhadap peliputan peristiwa protes antipemerintah dengan memerintahkan penutupan jaringan TV Al-Jazeera berbahasa Arab.

Kantor berita negara Mesir mengatakan pemerintah menginstruksikan agar Al-Jazeera menghentikan operasinya di Mesir.

Pihak berwenang membatalkan izin operasi stasiun televisi yang berpusat di Qatar itu dan menarik akreditasi dari semua wartawan dan stafnya.

Jaringan televisi ini melakukan peliputan langsung dan dekat ke aksi protes. Pekan lalu pihak penguasa Mesir memutuskan sambungan internet dan menutup jaringan telefon genggam.

Dalam beberapa hari ini, Al-Jazeera melakukan peliputan yang hampir 24 jam tanpa henti dalam pemberontakan melawan rezim Presiden Husni Mubarak.

Stasiun televisi yang semakin populer di kalangan masyarakat Arab ini dianggap sebagai sumber yang mengilhami para pengunjuk rasa.

Dalam satu pernyataan hari Minggi, Al-Jazeera menyebut keputusan penguasa Mesir itu sebagai tindakan “yang bertujuan untuk membungkam dan menindas” peliputan terbuka.

Jaringan TV yang juga menyiar dalam bahasa Inggris ini sering berbenturan dengan pihak berwenang di Timur Tengah.

Mereka sempat di larang di Arab Saudi dan Irak.

(bbc/bbc)

Bawa 100 Kopor, Keluarga Mubarak Terbang ke London  

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 23:21 WIB Bawa 100 Kopor, Keluarga Mubarak Terbang ke London Kairo – Presiden Mesir Hosni Mubarak tampaknya tengah memasuki hari-hari akhir kekuasaannya. Istrinya, Suzanne Mubarak, dan anak perempuannya telah diterbangkan ke London dengan menggunakan pesawat jet pribadi kemarin malam.

Press TV melaporkan keluarga Mubarak itu terlihat membawa lebih dari 100 kopor. Mereka akan bergabung dengan Gamal Mubarak, anak lelaki Presiden yang telah lebih dulu sampai di London pekan lalu.

Beberapa tweet Twitter menyebutkan pesawat jet pribadi itu mendarat mulus di Bandara  Heathrow  London. Mereka kemungkinan menuju Wilton Place, Westminster.

Situs Al Jazeera mendapat informasi bahwa keluarga Mubarak tinggal di kawasan elit di pusat London itu. Tapi wartawan Al Jazeera yang mendatangi kawasan itu tak menemukan rumah penguasa Mesir tersebut.

Gamal Mubarak juga diketahui memiliki properti mewah di Knightsbridge, Inggris. “Dia dan istrinya sempat terlihat tengah berjalan-jalan di keramaian London,” tulis Al Jazeera.

Selain Gamal, Menteri Pertahanan Mesir Mohamed Hussein Tantawi juga terbang dengan jet pribadi. Ia dilaporkan menuju Washington untuk melakukan lobi khusus dengan pemerintah Amerika Serikat.

Kekayaan Hosni Mubarak Rp 287 Triliun
Presiden Mesir Hosni Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun di Mesir. Selama itulah dia memumpuk kekayaan, menurut situs Daily Telegraph, kekayaan Mubarak mencapai 20 miliar pounds atau sekitar Rp 287 triliun.

Kekayaan Mubarak ini sebagian disimpan di sejumlah rekening bank di Swiss, Amerika Serikat dan Inggris. Sebagian lagi hartanya berupa properti yang tersebar di Los Angeles, Washington dan New York.

Sejak berkuasa pada 1981, Mubarak mampu membuat negara di Afrika Utara itu stabil. Rahasianya, dia membangun hubungan baik dengan negara-negara Barat dan Israel. Namun di balik kestabilan, korupsi, kemiskinan dan kekerasan oleh negara tumbuh subur di Mesir.

Mubarak lahir 1928 di desa Kahel-el-Meselha. Dia tamat dari Akademi Militer pada 1949. Setelah perang Arab-Israel, Mubarak mendapat promosi menjadi Kepala Angkatan Udara Mesir, inilah pintu pertama dia masuk ke lingkaran elit politik.

Mubarak dikenal seorang pembantu setia Presiden Mesir Anwar Sadat. Dia diangkat jadi Wakil Presiden oleh Anwar Sadat pada 1975. Sejak itu dia memainkan peranan penting: membangun hubungan dengan negara-negara barat. Pada 1981, Sadat dibunuh, Mubarak naik menjadi orang nomor satu di Mesir.

Satu bukti kedekatan Mubarak dengan negara Barat, yakni ketika bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair menghabiskan liburan di vila mewah Mubarak di Laut Merah. Blair bersama keluarganya menginap di vila bernama Sharm-el-Sheikh.

Mubarak menikah dengan Suzanne, yang berdarah campuran, Mesir-Inggris. Ayah Suzanne, Saleh Thabet, yang berprofesi sebagai dokter anak bertemu dengan Lily May Palmer, suster yang tumbuh dewasa di Wales. Mereka bertemu di London. Saleh kemudian menikah dengan Lily, dan lahirlah Suzanne.

Dalam sebuah wawancara dua tahun lalu, Suzanne mengatakan masih memiliki saudara sepupu di Inggris. “Aku sangat nyaman dengan dua budaya ini, dua bahasa, dua dunia yang berbeda,” kata ibu negara berusia 69 tahun tersebut.

Mubarak dan Suzanne memiliki dua anak laki-laki, Alaa dan Gamal. Keduanya berkarir di bidang keuangan. Alaa, si sulung, jarang muncul dan tidak tertarik politik. Sedangkan Gamal, 47, lebih sering terlihat dan lebih dikenal orang.

Gamal terjun ke dunia politik pada 2000. Ayahnya menunjuk dia menjadi Sekretaris Jenderal partai berkuasa, National Democratic Party. Gamal lulusan American University di Kairo, dia bekerja di Bank of America, Mesir lalu pindah ke London. Dia tinggal di sebuah rumah mewah 5 lantai di kawasan elit London, Knightsbridge.

Di rumah bergaya Georgian seharga 8,5 juta pounds atau sekitar Rp 122 miliar, Suzanne kini tinggal. Dia dikabarkan telah terbang ke Inggris dengan membawa 100 kopor. (tempointeraktif)

Advertisements
31
Jan
11

IpTek : Heboh Crop Circle Magelang

Senin, 31/01/2011 08:41 WIB
Warga Melihat Kilatan Api di Atas Crop Circle di Magelang
Parwito – detikNews


foto: Parwito/detikcom

Jakarta – Warga Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, sempat melihat kilatan api di malam hari sebelum crop circle terbentuk pagi harinya. Spekulasi mistis terbentuknya crop circle pun mulai beredar di antara warga setempat.

“Saya sempat melihat kilat api sebanyak tiga kali di atas sawah itu malam hari sebelum crop circle terbentuk,” ujar salah seorang warga, Suntoro (56), saat berbincang dengan detikcom di lokasi circle crop di Magelang, Senin (31/1/2011).

Sementara itu warga terus berdatangan ke lokasi crop circle. Mereka membawa sanak keluarganya untuk melihat fenomena yang heboh setelah kemunculan pertama lingkaran misterius itu di Sleman, DI Yogyakarta, dua pekan lalu.

Namun demikian tidak tampak petugas polisi berjaga di lokasi. Lokasi crop circle di Magelang memang cukup terpencil.

Mirip seperti di Sleman, kondisi crop circle di Magelang, ada padi yang rebah dan juga terbentuk 5 lubang. Paling besar adalah lubang di tengah yang besarnya 2,5 meter, sedang lubang lain yang mengapitnya berdiameter 1,5 meter.

Lokasi crop circle itu persis berada di belakang pesantren Hidayatul Muhtadiin, hanya berjarak 100 meter. Lokasi crop circle itu ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB oleh Muhaimin seorang santri ponpes. Sebelumnya pada Sabtu (29/1) pukul 20.00 WIB, rekan Muhaimin Irvan mengaku melihat angin besar muncul di pesawahan.

(van/nrl)

Baca Juga :

 

Minggu, 30/01/2011 19:58 WIB
LAPAN Tetap Yakin Crop Circle di Magelang Buatan Manusia, Bukan UFO
Indra Subagja – detikNews


parwito
Jakarta – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tetap meyakini kalau crop circle di Magelang juga buatan manusia. Crop circle ini adalah hal yang mudah untuk dibuat. Di Eropa, bahkan polanya lebih sulit.

“Saya belum lihat ya, tapi seperti halnya yang di Sleman, saya duga ini juga buatan manusia,” kata peneliti LAPAN Sri Kaloka saat dihubungi detikcom, Minggu (30/1/2011).

Menurut Sri Kaloka, pada tahun 1985-1988 dia pernah bersekolah di Prancis. Di sana, di area persawahan di Eropa kerap muncul fenomena crop circle dan itu dibuat manusia.

“Saya pernah melihat langsung buatnya. Ya itu bisa juga dikerjakan seniman, pastinya orang yang kreatif yang membuat,” tambahnya.

Menurut Sri Kaloka, kalau dikerjakan dengan menggunakan orang banyak, crop circle akan mudah dibuat dalam waktu cepat. “Jadi kalau UFO itu saya tidak bisa mengerti, kami tidak yakin,” terangnya.

Apa LAPAN akan menyelidiki? “Kami menunggu informasi dari kepolisian,” imbuhnya.

Sementara terkait pengakuan adanya pihak yang melihat angin, dia menegaskan perlu dipertegas lagi kesaksiannya. “Kalau berpola, berbentuk lingkaran itu kami duga manusia,” tutupnya.

Mirip seperti di Sleman, kondisi crop circle di Magelang, ada padi yang rebah dan juga terbentuk 5 lubang. Paling besar adalah lubang di tengah yang besarnya 2,5 meter, sedang lubang lain yang mengapitnya berdiameter 1,5 meter.

Lokasi crop circle itu persis berada di belakang pesantren Hidayatul Muhtadiin, hanya berjarak 100 meter. Lokasi crop circle itu ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB oleh Muhaimin seorang santri ponpes. Sebelumnya pada Sabtu (29/1) pukul 20.00 WIB, rekan Muhaimin Irvan mengaku melihat angin besar muncul di pesawahan.
(ndr/ndr)

31
Jan
11

Kenegarawanan : Sikap Warga Indonesia di Swiss dan di Indonesia

Korwanis Demo SBY di Swiss 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 08:29 WIB

DELEGASI Indonesia di World Economic Forum (WEF) yang dibawa Presiden SBY ke Davos, Swiss, karena begitu besarnya, memerlukan sarana khusus. Setidaknya, tiga hotel mewah digunakan sebagai tempat menginap dan pesawat Garuda jenis Airbus 300 diparkir khusus di Bandara Zurich, Swiss.

Pantauan Komunitas Warga Indonesia Swiss (Korwanis) menunjukkan hal itu. Sebuah pesawat berbendera Garuda dan berlogo Burung Garuda diparkir di Bandara Zurich dari Kamis (27/1/2011) hingga Sabtu (29/1/2011). Sementara Hotel Mövenpick dan Radisson di Zurich digunakan sebagai tempat menginap puluhan delegasi Indonesia. Sedangkan di Davos, delegasi kesenian yang berjumlah 20 orang diinapkan di Hotel Seebuel, yang terletak dipinggir Danau Davos.

Ketika Korwanis mendatangi Hotel Radisson, tampak muka muka melayu berjas dan berdasi yang fasih berbahasa Indonesia di hotel yang bertarif sedikitnya Rp 3 jutaan per malam itu. Petugas receptionist Radisson Hotel membenarkan adanya delegasi Indonesia yang menginap di hotelnya. “Mereka menggunakan kelas bisnis. Hanya pasti kalau rombongan ada diskonnya,” katanya.

Kalangan wartawan diinapkan di Hotel Mövenpick Zurich yang bertarif tak jauh berbeda dengan Radisson. Petugas Hotel Mövenpick memberikan daftar harga yang berkisar antara 150 – 300 swiss franch, setara Rp 1,5 hingga Rp 3 jutaan. Tak hanya wartawan yang menginap di Mövenpick, beberapa staf KBRI Swiss juga menempati hotel serupa.

Spanduk Disita
Dari Davos, sedikitnya puluhan Korwanis bergerak menuju pusat WEF. Dalam perjalanan ke kota kecil di atas gunung itu, puluhan anggota Korwani diinterograsi polisi Swiss. Hanya saja, lantaran tidak ditemukan aksi kekerasan, mereka akhirnya dilepaskan. “Kami diperiksa sekitar 30 menitan. Spanduk, pamflet dan lain lain disita,” kata salah satu anggota Korwanis.

Mereka juga dilepaskan karena bertujuan mendemo Presiden SBY yang membawa rombongan terlalu besar. “Mereka maklum dan kami dilepaskan asal tak membuat onar,” katanya.

Selanjutnya mereka bergerak mendekati Kongreszentrum, gedung pusat arena WEF. Ribuan polisi, termasuk sniper yang berada di atap atap hotel mengincar kalangan demonstran. Tanpa spanduk, akhirnya mereka meneruskan demo damai di kota yang kini dijaga sangat ketat itu. Tiga anggota delegasi Indonesia di Davos sempat ditemui Korwanis. Sisa petisi juga sempat diberikan.

“Pada mulanya mereka ramah, tapi setelah membaca petisi, mereka langsung kabur,” kata salah satu anggota Korwanis. Demonstran yang lain mendukung upaya kami menyebarkan pamflet yang berisi protes kepada delegasi Indonesia. Orang orang lokal juga antusias ikut membantu menyebarkan pamflet itu.

Hotel Seebuel di Davos sudah ditinggalkan delegasi kesenian sejak Jumat (28/1/2011) lalu. Kalangan penghibur ini, salah satunya pemain biola Hendry Lamiri dan pemetik harpa Maya Hasan sudah kembali ke tanah air Jumat (28/1/2011). Melihat banyaknya hotel yang digunakan, serta pesawat jenis Air Bus yang dibawa rombongan ini, diperkirakan delegasi tersebut lebih dari 60 orang.

Rombongan SBY Jadi Bahan Tertawaan
Komunitas Warga Indonesia Swiss (Kowarnis) atau Indonesian Swiss Community menilai rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, yang berjumlah 60 orang terlalu berlebihan dan jadi bahan tertawaan.

Slamet Triono, Kordinator Kowarnis, dalam press release yang dikirim ke email Tribunnews.com mengungkapkan, rombongan SBY yang menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum 2011 berjumlah 60 orang yang terdiri atas 20 wartawan, 20 delegasi kesenian, dan 20 delegasi pemerintah.

Berikut pernyataan sikap Komunitas Warga Indonesia Swiss:

1. Kedatangan Presiden SBY yang membawa sekitar 60 delegasi (20 wartawan, 20 delegasi kesenian, 20 delegasi pemerintahan) sangat berlebihan.

2. Kedatangan rombongan paling besar dari seluruh petinggi negara dunia ini, hanya menjadi bahan tertawaan dan ejekan masyarakat Swiss dan dari bangsa lain.

3. Di tengah penderitaan masyarakat dan kenaikan harga bahan pokok, pengangguran yang semakin bertambah, korupsi merajalela, membawa rombongan banyak tidak tepat dan efektif.

4. Ketika Presiden Swiss Doris Leuthard ke Indonesia setahun silam, rombongan pemerintah Swiss ini hanya membawa lima wartawan dan mereka pun membayar sendiri perjalanan dinasnya.

5. Lagi-lagi siapa yang membiayai delegasi besar Indonesia itu? Tentu saja rakyat yang taat membayar pajak, demi bisa menitipkan hidup di bumi Indonesia.

6. Misi kesenian di ajang Davos World Economic Forum (WEF) juga kurang pada tempatnya. WEF lebih menekankan kepada kerja sama ekonomi antara satu negara dengan negara lain. (Tribunnews)

60 Rombongan SBY Nginap di Hotel Mewah, Swiss 

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 00:04 WIB 60 Rombongan SBY Nginap di Hotel Mewah, Swiss

Davos – Komunitas Warga Indonesia Swiss (Kowarnis) atau Indonesian Swiss Community menilai rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, yang berjumlah 60 orang terlalu berlebihan dan jadi bahan tertawaan.

Apalagi, mereka menginap di hotel mewah, sementara rakyat Indonesia banyak yang susah hidupnya. Nampaknya, Presiden SBY tidak sensitif terhadap kemiskinan bangsanya di Indonesia, membawa 60 orang rombongan ke Davos (Swiss) dan menginap di tiga hotel mewah.

Komunitas Warga Indonesia Swiss yang mengecam kedatangan rombongan Presiden SBY ke Davos, Swiss mengabarkan sempat ditahan dan dinterograsi polisi. Berbagai alat demostrasi seperti spanduk dan pamflet disita pihak Kepolisian Swiss.

“Tapi bisa diambil lagi nanti jika keluar Davos. Kami diinterograsi 30 menit. Secara santai kami ditanya kenapa demo?” ujar Slamet Triono, Kordinator Kowarnis, dalam press release yang dikirim ke email Tribunnews.

Slamet menyebutkan pihaknya bukan bertujuan untuk mendemo World Economic Forum (WEF) yang dihadiri rombongan kenegaraan dari Indonesia. Namun, lanjutnya, demo terbut ditujukan pada terlalu banyaknya delegasi indonesia. “Mereka, (Polisi Swiss), tersenyum saja kami dilepaskan setelah interograsi itu,”

Ia menegaskan pihaknya akan tetap meneruskan demonstrasi secara damai. Semua atribut demonstrasi yang disita akan kembali dibuat secara sederhana. “Sekitar 20-an orang indonesia mengikuti demo ini. Bukan hal mudah di swiss mengumpulkan banyak orang semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing,” pungkasnya.

Komunitas Warga Indonesia Swiss (Kowarnis) atau Indonesian Swiss Community menilai rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, yang berjumlah 60 orang terlalu berlebihan dan jadi bahan tertawaan. (*)

Penegakan Hukum Lelet, Butuh Pemimpin Bernyali 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 23:27 WIB Penegakan Hukum Lelet, Butuh Pemimpin Bernyali

Jakarta – Penegakkan hukum di Indonesia kian mengkhawatirkan buruk dan terpuruk. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berusaha keras mengubah keadaan, ternyata tak berdaya. Kuatnya berbagai kepentingan telah melemahkan hukum dan membuat bangsa tak berdaya.

“Itulah cermin penegakkan hukum di Indonesia  sehingga jangan berharap hukum bisa menjadi sandaran, melindungi apalagi mengayomi rakyat pencari keadilan,” kata Ketua Alumni Pasca Sarjana (S-2) Universitas Indonesia, Agun Gunandjar Sudarsa, di sela-sela persiapan diskusi soal reformasi hukum di Indonesia, pada siaran pers yang diterima redaksi Jakartapers.com, Minggu (30/1).

Dalam siaran pers tersebut dikemukakan diskusi reformasi hukum itu akan digelar di Asean Room Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu, 2 Februari 2011 itu menampilkan sejumlah tokoh yang ahli di bidangnya antara lain Prof. Ronny Nitibaskara, Prof Muhammad Mustofa, Mas Achmad Santosa, Rudi Satriyo dan Paulus Wirutomo. Acara akan dipandu Kriminolog UI Adrianus Meliala.

Lebih lanjut, Agun mengatakan, reformasi saat ini disikapi secara salah. Akibatnya terjadi benturan antara norma lama yang belum selesai dipahami dan norma baru yang belum dimengerti. “Dalam kondisi ini mestinya dibutuhkan pemimpin yang kuat, tegas dan bernyali. “Tanpa itu kepemimpinan tidak akan ada hasilnya, reformasi tak bunyi. Apalagi kalau hanya mengedepankan popularitas” ujarnya.

Melalui diskusi yang akan digelar ini, Agun dan juga semua alumni Pascasarjana Kriminologi (S-2) UI mengingatkan semua pihak, khususnya pemerintah, agar mengambil langkah-langkah konktre dan berani.

“Presiden harus cepat sadar bahwa reformasi hukum saat ini belum memberi manfaat bagi rakyat.  Sangat penting peran langsung presiden, tanpa harus basa-basi, apalagi kahwatir disebut intervensi,” kata Agun. (wan)

Din akan Terus Melawan Kebohongan SBY 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 22:55 WIB Din akan Terus Melawan Kebohongan SBY

Brebes – Ketua umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin menegaskan, dirinya akan terus konsisten melanjutkan gerakan melawan kebohongan yang dilakukan Presiden SBY.

“Meski ada reaksi dari sekelompok masyarakat yang menamakan Gerakan Massa Anti Din Samsudin yang disingkat GADIS, kami akan terus melakukan pertemuan tokoh lintas agama untuk membahas tentang kebohongan pemerintah, dan membahas berbagai kasus korupsi,” kata Din di sela-sela Musyawarah Daerah (Musda) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, di Pondok Pesantren (Ponpes) SMK Muhammadiyah Wanasari, Kabupaten Brebes (Jateng), Minggu (30/1).

Din juga menyayangkan munculnya gerakan massa anti dirinya. Din mengaku bersedih dan menyayangkan sikap pemerintah dan pendukungnya, yang dinilai mengalihkan persoalan dari substansi kepada persoalan-persoalan yang sangat tidak substansi, bahkan bernada personal.

“Gerakan tokoh lintas agama adalah gerakan moral untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan bangsa, dan diharapkan pesan-pesan moral dari para tokoh agama tersebut walaupun menyentuh persoalan-persoalan politik kebangsaan, bisa disikapi terutama dengan memperhatikan substansinya,” kata Din.

Pada bagian lain, Din mengungkapkan, pemerintah telah gagal dalam mengusut kasus mafia pajak dan hukum Gayus Tambunan. Menurut Din, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus merealisasikan 12 butir hasil pertemuan dengan tokoh lintas agama beberapa waktu silam. (Py)

Elemen Masyarakat Mulai Bersatu Menentang SBY 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 17:07 WIB Elemen Masyarakat Mulai Bersatu Menentang SBY

Jakarta – Seperti sebuah gelombang protes yang tak kunjung berhenti, gerakan ekstra parlementer makin hari makin merapatkan barisan. Sebuah pertemuan lintas aktivis dan elemen masyarakat hari ini, Minggu (30/1), semakin mempertegas gelombang ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dipimpin Presiden SBY.

Yudi Latief dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Hatta Taliwang yang merupakan aktivis 77-78 menjadi inisiator dari pertemuan lintas generasi dan lintas elemen ini. “Sebenarnya saya sudah tua, malu kalau mesti turun seperti ini. Tapi kita sudah menghadapi kondisi orde baru jilid dua,” ujar Hatta yang juga mantan anggota Fraksi Reformasi DPR RI.

Menurut Hatta Taliwang, mahasiswa dan pemuda harus mulai aktif dalam mengakomodir suara rakyat. Dalam pertemuan yang diikuti beberapa elemen masyarakat dan pemuda seperti gerakan Indonesia bersih, Bendera, Petisi 28, mantan aktivis 77-78 dan beberapa perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini mempertegas bahwa tuntutan atas arah pemerintah SBY yang tidak mampu mengakomodir dan mensejahterakan rakyat.

“Penghinaan terhadap bangsa sudah kelewatan. Jadi, kalau anda yang muda-muda tidak bergerak selamat tinggal saja pada negeri ini,” kata Koordinator Group Diskusi Angkatan 77-78 ini.

Sebelumnya, ia juga mengatakan gerakan dan elemen masyarakat yang cenderung terpisah saat ini harus melakukan konsolidasi agar terjadi perluasan gerakan.

Gabungan Aktivis Gelar Mimbar Anti-SBY, Selasa
Puluhan elemen masyarakat yang terdiri dari oraganisasi pemuda, mahasiswa dan koalisi rakyat sepakat akan menggelar mimbar bebas untuk mengaspirasikan kekecewaan terhadap Presiden SBY pada Selasa nanti. Hal ini ditegaskan Adian Napitupulu, aktivis Bendera dan Haris Rusly, aktivis Petisi 28.
“Kita akan menggelar mimbar bebas di UBK (universitas Bung Karno) Selasa (1/2). Kita tunjukan pada daerah kalau kita (organisasi gerakan) yang ada di Jakarta sudah bersatu,” ujar Adian, Minggu (30/1).

Dalam rapat gerakan yang dilakukan di Jakarta hari ini, berbagai elemen masyarakat yang berbasis di Jakarta dan sekitarnya menyepakati bahwa rezim pemerintahan SBY harus turun. Kesepakatan lainnya yang juga dihasilkan adalah penyatuan beberapa organisasi massa yang selama ini cenderung sendiri dalam mengambil sikap.

Rencananya, menurut Adian dan Haris, mimbar bebas ini akan mengundang beberapa orator handal baik dari kalangan gerakan maupun tokoh agama. Keduanya juga menghimbau agar seluruh jaringan organisasi anti-SBY untuk datang dan menyuarakan aspirasi mereka dengan damai. Mimbar bebas ini sendiri menargetkan diikuti ribuan peserta.

Gelombang Pergolakan Timur Tengah Menuju Indonesia?
Pergolakan politik di negara-negara Timur Tengah dalam beberapa minggu terakhir ini ibarat gelombang yang bergerak dengan daya dobrak tinggi dari satu negara ke negara yang lain. “Menggunakan frame analyses-nya Samuel Huntington, pergolakan itu ibarat gelombang demokrasi keempat setelah Perang Dunia ke-II dari Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia Timur-Tnggara dan sekarang ke Timur Tengah,” kata pakar hubungan internasional, Andreas Pareira di Jakarta, Minggu (29/1).

Pemicunya, menurut Andreas, adalah kelaliman rezim otoritarian, kemiskinan, dan ketidkadilan.  Gerakan perlawanan terhadap kekuasaan, sambungnya, biasanya dipicu krisis pangan, lemahnya daya beli masyarakat, kemiskinan, ketidakadilan, dan kelicikan pemerintah yang berkuasa.  “Apakah gelombang perlawanan itu akan merambat ke Indonesia?” Tanya Andreas.

Indonesia, kata dia, pernah mengalami pada akhir dekade 90-an dalam fase gelombang ketiga. “Melihat proses reformasi yang ambradul, kepemimpinan nasional yang semakin kehilangan kepercayaan, tingginya angka kemskinan, bukan tidak mungkin gelombag kembali ke Indonesia.” (*/MIOL)

Tokoh PDIP: “SBY Kaya Meski Gajinya Kecil” 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 16:09 WIB Tokoh PDIP: "SBY Kaya Meski Gajinya Kecil"

Jakarta – Curhat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal gajinya yang tidak naik-naik mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Politisi, akademisi dan juga mahasiswa menilai bahwa tak pantas seorang presiden bicara apalagi mengeluh soal gaji. Politisi senior PDIP AP Batubara juga menilai bahwa tak sepantasnya SBY bicara soal gaji tersebut.

Bahkan menurutnya, meskipun SBY bergaji kecil tetapi ia sudah kaya raya. “Sebagai seorang presiden, SBY tak pantas bicara apalagi mengeluh soal gaji. Karena sebetulnya meskipun SBY bergaji kecil, tetapi kaya raya,” ungkap AP Batubara kepada jakartapress.com, Minggu (30/01).

Lebih jauh, AP Batubara ia menduga bahwa kekayaan tersebut tentu bukan didapat dari gaji melainkan dari berbagai sumber termasuk penerimaan yang tidak lazim. “Lihat saja rumahnya di Cikeas yang megah. Apa mungkin itu semua di dapat gaji?” tanya penasihat politik manttan presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Senior PDIP itu pun menilai bahwa sebenarnya korupsi bukan hanya terjadi di tingkatan bawah, tetapi juga di kalangan elit tak terkecuali Istana. Dalam hal ini, ia mengaku pesimis dengan langkah SBY dalam pemberantasan korupsi.

“Pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh SBY tidak akan berhasil maksimal. Karena bagaimana mungkin dapat memberantas korupsi, sementara ‘sapu’ SBY sendiri kotor,” tegas anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP ini.

Apa yang diungkapkan oleh AP Batubara tersebut senada dengan para aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang dimotori oleh Adhi Massardhi, Fadjroel Rahman, Ray Rangkuti dan juga Yudi Latif. Dalam demo anti korupsi beberapa waktu lalu, mereka juga menyatakan bahwa pemberantasan korupsi mesti dimulai dari Istana. (Boy Mahromi)

PPP Usulkan Gaji Pejabat Negara Diturunkan 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 20:09 WIB PPP Usulkan Gaji Pejabat Negara Diturunkan

Jakarta – Keinginan Kementerian Keuangan untuk menaikkan gaji Presiden dan 8.000 pejabat negara nampaknya tidak 100% diamini politikus Senayan. Di tengah kegundahan masyarakat terkait tingginya harga kebutuhan bahan pokok dan rencana pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah justru diharapkan dapat menurunkan gaji pejabat tersebut.

Menurut Anggota DPR F-PPP M Romahurmuziy, apabila melihat kenyataan yang ada, para pejabat negara saat ini sudah mendapatkan tunjangan gaji yang layak. Belum lagi hal itu ditunjang dengan berbagai fasilitas yang diyakininya jauh lebih dari cukup. Sementara apabila dibandingkan dengan keadaan masyarakat yang merasa tertekan dengan melambungnya berbagai harga komoditas dirasakan tidak sepatutnya jika diwacanakan adanya kebijakan kenaikan gaji.

“Kalau sekarang mau dinaikkan situasinya sangat tidak tepat, kita dan pejabat pemerintah itu sudah mendapatkan gaji yang pantas dan belum lagi jika ditambah dengan fasilitas yang ada. Kalau pemerintah akan menaikkan gaji maka itu akan memberikan tekanan kepada masyarakat lagi dari sudut ekonomi,” kata Romy, begitu ia kerap disapa, Minggu (30/1/2011).

Selanjuntya Romy menuturkan, pemerintah diharapkan mempunyai tingkat sensifitas yang tinggi dari situasi yang berkembang di masyarakat saat ini. Sehingga wacana kenaikkan gaji pejabat negara diharapkan dapat diubah menjadi rencana penurunan gaji. Terutama bagi gaji pejabat-pejabat BUMN yang dinilai angkanya jauh melebihi gaji kepala negara.

“Gaji Gubernur BI, gaji direksi bank BUMN, gaji direksi Pertamina itu justru yang harus dikoreksi bukan malah menaikkannya. Kalau kami di DPR juga sudah merasa pantas kok jadi tidak perlulah. Tapi nanti kita tunggu saja bagaimana perkembangannya karena hal itu semua kan harus ada persetujuan DPR,” ujarnya.

Sebelumnya Sekjen Kemenkeu Mulia P Nasution mengungkapkan kenaikkan gaji pejabat dan presiden bisa direalisasikan tahun ini. Bahkan menurutnya Kemenkeu hanya perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan penaikan gaji pejabat tersebut. Alasanhya dalam pagu anggaran belanja pegawai yang ditetapkan di APBN 2010 dan 2011 sebenarnya memungkinkan penaikkan gaji pejabat. (jurnalparlemen.com)

Hai SBY, Soal Gaji Tirulah Walikota Solo! 

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 10:42 WIB Hai SBY, Soal Gaji Tirulah Walikota Solo!

URUSAN gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.

Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan ‘barang bekas’ atau ‘warisan’ pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.

Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011  hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” ungkap walikota yang dikenal sederhana ini.

Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.

Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi.

Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punya birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia. (VIVAnews)

GMNI Kumpulkan Koin untuk SBY 

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 09:59 WIB GMNI Kumpulkan Koin untuk SBY

Batam – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi pengumpulan koin untuk Presiden SBY, Sabtu (29/1/2011).

Aksi ini merupakan yang kesekian kalinya digelar. Sebelumnya aksi serupa dilakukan oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT Ibnu Sina, STAI Ibnu Sina, IMM, dan HMI Cabang Batam.

Mereka melakukan aksi di kawasan Jodoh Boulevard, Sabtu sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam aksinya, para mahasiswa ini juga membawa kotak pengumpulan koin yang ditujukan bagi pengendara di jalan. Aksi yang dilakukan GMNI ini untuk menyikapi curhat Presiden SBY atas tidak naiknya gaji presiden selama tujuh tahun terakhir.

“Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa baik dari GMNI Batam maupun Tanjung Pinang,” ungkap Ketua GMNI Kota Batam, Abdurrahman.

Wibawa Presiden Cuma Seharga Koin
Gerakan rakyat, itulah hasil keluh kesah SBY soal gajinya yang tak naik-naik. Salah satu bentuk gerakan rakyat tersebut diimplementasikan sejumlah kalangan dengan mengumpulkan uang recehan untuk disumbangkan kepada SBY. Ini tentunya bukan bentuk simpati atas seorang presiden, tapi potret kemuakan rakyat atas pemimpinnya.

Gerakan spontan mengumpulkan recehan ini dipicu oleh keluhan Presiden SBY bila gajinya belum naik, meskipun ia sudah 7 tahun memimpin Indonesia. Gerakan yang berawal dari situs jejaring sosial Twitter dan Facebook ini didukung anggota DPR dengan memberikan “Koin Untuk Presiden”.

Koin untuk Presiden merupakan sindiran bagi SBY yang sering mengeluhkan gajinya, ketimbang membahas kinerja pemerintah yang masih amburadul. Sepanjang menjabat Presiden, sudah 3 kali SBY mengeluhkan gajinya yang belum naik.

Pertama, pada 5 Januari 2009 saat Presiden berpidato dalam penyerahan daftar isian penyelenggaraan anggaran (DIPA). Kedua, pada 3 April 2009, di hadapan guru-guru di Surabaya. Ketiga, di hadapan ratusan perwira TNI/Polri dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri Jumat (21/1) pekan lalu.

Politisi Partai Golkar Nudirman Munir menilai aksi “Koin Untuk Presiden” yang terjadi di Gedung DPR merupakan pembelajaran agar Presiden tidak mudah mengeluh urusan pribadi. Apalagi, menyangkut gaji dan tunjangan.

“Ini sebuah pembelajaran. Bahwa untuk masalah pribadi, tidak usah dikeluhkan. Masyarakat sudah cerdas, sehingga cepat menanggapi dengan aksi itu. Ini pembelajaran bagi pemimpin. Lain kali, untuk pribadi tidak usah dikeluhkan. Biar kita aja yang tahu di DPR,” ungkapnya, Selasa (25/1) lalu.

Apabila Presiden suka berkeluh-kesah soal gaji. Masyarakat arus bawah yang tidak mampu bisa lebih sering mengeluh. “Kalau Presiden saja kurang, apalagi rakyat kecil. Presiden kan dari ujung rambut sampai kakinya sudah ditanggung negara. Tapi bagaimana rakyat di pedesaan yang untuk panen saja susah. Kadang tidak dapat apa-apa. Itu jauh lebih menyedihkan,” kecamnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Jamil menegaskan aksi “Koin Untuk Presiden” bukanlah ingin melecehkan wibawa Presiden. “Bukan untuk melecehkan, tapi sebagai bentuk keprihatinan. Walaupun Istana salah menanggapi. Ingat! Lembaga kepresidenan bukan lembaga sakral, tapi itu punya semua rakyat dan punya anggota DPR,” katanya.

Hasil koin yang terkumpul di DPR rencananya akan diserahkan kepada kelompok sipil yang sudah menggalang aksi serupa di beberapa tempat. “Terserah mereka mau diperuntukkan ke mana. Kalau ada kelompok sipil kami akan serahkan. Mubazzir kalau tidak diserahkan,” ungkapnya.

Gerakan “Koin Untuk Presiden” ini rupanya membuat kubu Demokrat gusar. Mereka tak ingin wibawa SBY terinjak oleh gerakan pengumpulan koin. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai gerakan pengumpulan koin bukanlah bentuk kritik dalam demokrasi. “Itu lebih merupakan cermin dari sinisme dan kenyinyiran politik yang tidak mengesankan dan jauh dari asas manfaat,” katanya.

Tapi, Demokrat juga perlu diingatkan bahwa pada saat keterpurukan negeri kita saat ini. Sosok pemimpin menjadi cerminan dari keberhasilan kita keluar dari jeratan krisis. Karena itu, pemimpin yang kuat dan tangguh diperlukan disaat rakyat mulai lemah menghadapi beban hidup yang semakin berat.

Presiden yang arif dan bijaksana mestinya lebih menjadikan berbagai persoalan besar, bencana dan tragedi yang berakibat fatal dan langsung terhadap hayat hidup mayoritas warga bangsa sebagai fokus utama yang harus dituntaskan bersama. Ini bisa tercermin secara konsisten di dalam prioritas keberpihakan anggaran pemerintah untuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penuntasan masalah emergensi dan urgen.

Keluhan Presiden tentang gajinya, apapun alasannya, telah mengabaikan tuntunan arif yang mencirikan seorang pemimpin publik yakni Sense of Crisis atau kepekaan akal dan nurani terhadap krisis, khususnya krisis yang melanda mayoritas kaum miskin yang tak berdaya. (*/Tribunnews/rmn)

Mafia dan SBY 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 30/01/2011 | 09:24 WIB

Mafia dan SBY
Oleh: Bambang Soesatyo (Komisi III DPR)

SIKAP dan posisi Presiden harus jelas dalam perang melawan korupsi skala besar yang dikendalikan mafia hukum dan mafia pajak. Sikap tegas Presiden harus terlihat nyata oleh rakyat, karena kemauan politik Presiden SBY memerangi mafia hukum dan mafia pajak mulai diragukan. Mundurnya Fraksi Partai Demokrat dalam hak angket mafia pajak di DPR merupakan indikasi sikap basa-basi bahkan kesan melindungi mafia pajak.

Ketidakpercayaan itu terus meluas karena ambivalensi presiden. Sikap dan posisi presiden tampak meyakinkan hanya pada wacana dan pernyataan tentang penegakan hukum, termasuk pernyataan perang melawan korupsi. Namun, implementasi di lapangan benar-benar tak mampu meyakinkan rakyat. Tak hanya ragu, tapi juga bersikap mendua.

Muncul kesan, Presiden seperti sosok yang terperangkap. Kesan ini mengemuka karena Presiden tidak berani memberi instruksi tegas atau intervensi bagi berjalannya proses hukum skandal Bank Century serta pengungkapan jaringan mafia pajak.

Saat DPR menginisiasi Hak Angket Mafia Pajak, Presiden tidak mengerahkan semua kewenangan dan partai pendukungnya untuk mendukung inisiatif DPR itu. Padahal, Gayus Tambunan sudah terang-terangan mengungkap adanya pemain besar dalam mafia pajak.

Memeragi korupsi skala besar harus dimulai dengan memusnahkan mafia hukum, mafia pajak (sektor penerimaan negara) dan mafia proyek (sektor belanja negara). Sebab, jaringan mafia sudah mengontrol hampir semua institusi negara. Institusi negara sudah masuk perangkap mafia. Buktinya, sejumlah oknum birokrat negara justru mengotaki kerja mafia merampok kekayaan negara.

Agar perang melawan mafia berjalan efektif, presiden dan partai politik (parpol) pendukungnya harus menunjukkan sikap yang jelas, tidak mencla-mencle atau plintat-plintut. (*)

SBY, Doktor Ilmu Pertanian yang Gagal Wujudkan Harga Beras Murah bagi Rakyat 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 21:04 WIB

SBY, Doktor Ilmu Pertanian yang Gagal Wujudkan Harga Beras Murah bagi Rakyat
Oleh: Derek Manangka (Wartawan Senior)

MUNCULNYA tudingan tokoh lintas agama kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa rezim ini sudah melakukan banyak kebohongan sebetulnya bisa dimengerti. Bisa dipahami.

Sejauh ini, pertemuan Presiden SBY dengan para tokoh lintas agama belum sepenuhnya melegakan semua pihak. Selain respon presiden yang dianggap masih terlalu normatif dan belum menyentuh akar persoalan, digelarnya pertemuan secara tertutup juga menimbulkan rasa kecewa di kalangan tokoh lintas agama.

Betapa tidak, SBY adalah doktor pertanian, namun justru harga beras dan sembako lain meningkat terus, membuat rasa miris. Banyak orang meramalkan, akan terjadi  krisis pangan dan kerusukan sosial. Menyedihkan, mengerikan.

Sekalipun terminologi yang digunakan terasa vulgar untuk ukuran kesopan santunan budaya Indonesia, tetapi isi tudingan itu pada tatanan tertentu mengandung banyak kebenaran. Kalau boleh menerka-menerka mengapa tudingan itu demikian vulgar bahasanya padahal yang berbicara adalah orang-orang santun, figur-figur yang tahu tata krama.

Boleh jadi karena para tokoh lintas agama itu, terlalu mencintai Presiden SBY. Karena kecintaan itu mereka sangat berharap, SBY bisa sukses membawa bangsa ke kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera.

Ironisnya, sudah 7 tahun, sejak 2004 mereka menunggu, ingin melihat persembahan keberhasilan dari SBY. Namun yang ditunggu tak kunjung tiba. SBY kelihatan sibuknya luar biasa, tetapi hasil kesibukannya itu tidak dirasakan rakyat. SBY rajin berwacana, malas berintrospeksi.

Kalau boleh berspekulasi, sebagai refleksi dari sebuah ungkapan cinta yang tak terbalas, maka perasaan itu berubah bentuk, sebuah amarah bercampur kebencian. Bagaimana tidak marah dan benci?

Sejak SBY menjadi Presiden, barang-barang menjadi serba mahal. Yang murah ujar orang yang sinis, cuma harga diri (bangsa). Beras misalnya yang merupakan komoditi terpenting bagi jutaan rakyat Indonesia, harganya tidak terkendali.

Pada 2004 ketika Indonesia dipimpin Megawati harga beras berkualitas terbaik, kurang dari Rp.3.000 per kilogram. Di 2011, harga beras jenis yang sama mencapai Rp.9.000. Dampak dari kenaikan harga beras ini, merembet kemana-mana.

Sebmilan bahan kebutuhan pokok (sembako), harganya naik berlipat. Kenaikan ini tentunya tidak akan dirasakan sebagai sebuah beban. Kalau saja pendapatan tetap (gaji) maupun yang tidak tetap (honorarium) ikut mengalami kenaikan. Faktanya, harga barang kebutuhan naik, pendapatan rakyat (pekerja) tidak!

Bagi orang awam, lonjakan harga ini tidak bisa dimengerti. Sebab dalam dua kali kampanye Pilpres, SBY menjanjikan lebih baik. Apalagi bagi para tokoh agama yang tingkat intelektualitas mereka rata-rata lebih baik. Mereka pasti bertanya atau heran. Mengapa negara agraris, kok tidak bisa memberikan beras berkualitas berharga murah?

Terhadap pertanyaan ini, presiden pasti punya jawabannya. Tetapi jawabannya itu tetap saja tidak menjawab pertanyaan apalagi menyelesaikan persoalan. Bahkan kalau jawaban itu terlalu teoritis, akademis dan dogmatis, presiden bisa dianggap berbohong lagi.

Ketidak mengertian atas kenaikan harga produk pertanian ini, terus berlanjut. Sebab SBY merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang bergelar doktor di bidang pertanian.

Menjelang Pilpres 2004, SBY berhasil meraih doktornya di Institut Pertanian Bogor. Sehingga diam-diam banyak yang berharap kepakaran SBY di bidang pertanian ini bakal dapat mendongkrak kehidupan menjadi lebih baik dari para petani Indonesia.

Namun dengan kegagalan SBY membuktikan bahwa dia seorang pakar pertanian, maka banyak orang bertanya untuk apa ilmu yang dipelajarinya itu kalau tak bisa diaplikasikan? Jangan-jangan tesis dan gelar doktor itu hanya dibuat, dikejar untuk kebutuhan pencitraan semata.

Banyak kalangan yang melihat, SBY sebetulnya seorang yang pintar. Karena kepintarannya itu, maka ia memiliki demikian banyak obsesi. Salah satu obsesinya ia ingin dicatat sejarah sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Nah akibat keinginannya itu, ia tidak ingin punya cacat. Itu sebabnya ia prioritaskan masalah pencitraan.

Dalam abad modern, pencitraan memerlukan biaya dan kosmetik. Konsekwensinya biaya pencitraan menjadi mahal. Pencitraan menjadi sebuah industri. Industri pencitraan memerlukan bahan kosmetik. Sementara sebuah kosmetik dibutuhkan untuk membungkus kemasan.

Sebuah kemasan sebagai produk pencitraan harus bisa menutupi semua kekurangan. Yang kurang dibilang sudah genap, busuk dibilang wangi, yang gagal dibilang berhasil. Paradigma inilah yang digunakan SBY untuk memimpin Indonesia.

Iromisnya, Pak Presiden sangat percaya pada konsep pecitraan itu. Sehingga dalam melihat dirinya, meneropong hasil-hasil kerjanya, menanggapi keluhan hidup rakyatnya, Pak Presiden akan selalu berbeda dengan siapapun atau para tokoh lintas agama tersebut.

Ada lagi hal lain yang tidak disadari presiden, kepekaannya terhadap lingkungan yang jauh dari lingkar kekuasannya, menjadi sangat berkurang. Sekalipun SBY besar dari lingkungan rakyat kebanyakan, tetapi sistem dan protokol yang mengikatnya selama lebih dari 6 tahun ini, telah membuat dia tidak bisa merasakan lagi derita atau kesulitan yang dialami rakyat kebanyakan.

Coba simak, tatkala banyak rakyat sedang dilanda kesulitan, baik oleh bencana alam ataupun bencana yang tidak terlihat, SBY masih bisa mengundang media merekam dan memberitakan kegiatan di waktu lowongnya bernyanyi solo diiiringi Home Band Cikeas. Ini merupakan sebuah pemandangan yang absurd. Lain halnya kalau hal itu tidak diekspose dan dicitrakan.

Hampir tujuh tahun menjadi presiden, dapat dipastikan, SBY tidak pernah lagi membawa uang, kartu kredit ataupun dompet. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan takut terlantar. Keadaan ini tanpa disadarinya telah membuatnya tidak tahu lagi situasi dan harga-harga barang di luar. Sehingga SBY sudah tidak bisa membedakan adanya kenaikan harga semua barang-barang.

Omongan SBY sebagai pemimpin banyak yang ‘nyambung’ dengan tema yang dibicarakan rakyat banyak. Hal ini terkesan dari reaksi Sidang Kabinet terhadap kenaikan harga cabe yang sudah mendekati Rp100 ribu per kilogram.

Kata seorang peserta sidang kabinet yang dipimpin presiden, kalau mau harga cabe turun, rakyat harus mengurangi konsumsi makanan pedas. Pernyataan tersebut enak dikutip menjadi berita, tapi rasa pedasnya sampai ke sum sum. (inilah/rimanews)

SBY Layak Diberi Gelar Presiden Plin-Plan? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 20:57 WIB

SBY Layak Diberi Gelar Presiden Plin-Plan?

Oleh: Tb. Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

BOHONG, menipu, mengibuli, asal bunyi (asbun), omong doing (omdo) alias NATO (no action, talking only), atau melakukan kebohongan, adalah predikat yang jelek di mata masyarakat. Oleh karena itu, begitu ada tudingan dari sejumlah tokoh lintas agama bahwa rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kebohongan, maka pihak Istana bereaksi keras dan berupaya ‘panik’ membantahnya. Bahkan, SBY mengundang tokoh lintas agama itu untuk bertemu di Istana, Senin (17/1) malam.

Menurut saya, mestinya SBY tak perlu mengudang pertemuan tertutup dengan para tokoh yang mengritiknya itu, karena hal ini terkesan ada politicking dan ada pencitraan bahwa para tokoh tersebut sudah berhasil ‘dilunakkan’ oleh Presiden. Mestinya, Presiden bekerja keras saja dan berusaha keras pula untuk mengerjakan tugasnya yang belum beres selama ini seperti diungkapkan dalam 18 kebohongan tersebut, termasuk janji-janji kampanye SBY dalam perbaikan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.

Saya sebenarnya menyesalkan digelarnya pertemuan tertutup antara SBY dengan sejumlah tokoh lintas agama. Jangan-jangan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama , hanya trik untuk ‘mengibuli’ masyarakat bahwa mereka sudah ‘damai’ dengan SBY. Mestinya Din Syamsuddin Cs harus menolaknya dan minta saja pertemuan terbuka agar tidak ada manipulasi dan dusta diantara kita, yakni peretmuan harus tebruka dan diekpose oleh televisi sehingga bisa dilihat langsung oleh rakyat Indonesia. Bukan pertemuan tertutup yang bisa melahirkan publikasi yang banyak manipulasi dan pengakuan.

Demikian juga selama ini SBY hanya mengatakan, kasus Gayus harus diusut tuntas. Ini semacam retorika dan kata-kata pernyataan belaka seperti pengamat bicara. Seharusnya, SBY mengatakan langsung bahwa dirinya akan memimpin pengusutan kasus Gayus. Kalau berkata seperti ini, barulah SBY seperti bersumpah tau berjanji untuk menuntaskan kasus Gayus karena resikonya jika tidak dilakukan akan mendapat ‘hukuman’ sosial. Namapknya, trik atau tipu muslihat atau retorika kata memang dalam dunia politik praktis kerap nongol dalam upaya untuk menipu atau mengibuli lawan politik dan rakyat.

Dengan sikap para tokoh agama yang menyetujui tawaran SBY untuk melakukan pertemuan tertutup itu sama saja mereka sudah mau diajak berkolusi dan berbohong. Saya menduga ini adalah cara-cara langkah trik SBY yang ‘pintar’ berbohong dan membodohi para tokoh agama untuk mendapatkan nilai, agar masyarakat dapat menuduh para tokoh agama pun mudah dipengaruhi imbalan-imbalan politik atau apa pun yang menjadi bergeming kekuasaan untuk membungkamnya.’

Apalagi, lebih konyol kalau ternyata nantinya para tokoh ada yang diberi fasilitas ‘suap’ miliaran atau dikasih proyek tertentu agar tokoh agama bungkam. Makanya, kalau para tokoh agama itu tidak mau dituduh telah menerima ‘sesuatu’ dari SBY, maka mereka harus segera mengadakan konferensi pers dan membuka hasil pertemuan yang telah dilakukannya dengan SBY Senin malam kemarin, secara terbuka dan blak-blakan. Hal ini untuk membuktikan kemurnian para tokoh agama ini dalam mengklaim gerakan moral bangsa.

Kalau memang para tokoh lintas agama sudah mengerti dan mengetahui dosa-dosa SBY yang sudah dilontarkan ke masyarakat, jangan dijilat lagi dengan pertemuan tertutup. Ini sama saja dengan para tokoh agama tersebut melecehkan diri sendiri, dan SBY-lah yang menjadi pemenangnya. Artinya, rakyat akan menilai bahwa ternyata para tokoh agama itu setelah bertemu SBY, menjadi kutuk, lunak dan melempem. Bisa ada tuduhan bahwa tokoh agama itu dapat sesuatu dari SBY, misalnya disuruh berpikir dulu untuk menerima tawaran kursi menteri atau jabatan ‘basah’ lainnya?

SBY juga jangan plintat plintut alias plin-plan. Dulu dia pernah melontarkan pernyataan terkait Kesultanan Yogyakarta dalam RUUK DIY, bahwa monarkhi tidak baik. Namun, kabarnyan kini SBY mau menerima gelar raja Batak? Benar kata pengamat hukum senior Prof Sahetapy SH, yang mengingatkan bahwa tahun 2014 nanti SBY akan tercatat sebagai presiden plin plan.

Apa SBY mau membangun dinasti ‘kerajaan’ sendiri dengan mencalonkan istrinya, Kristiani Herawati atau Ani Yudhonono sebagai capres 2014, dan anaknya Ibas Yudhoyono di jabatan teretntu lagi meski sekarang sudah menjadi Wakil Ketua Umum KADIN dan Sekjen Partai Demokrat? Soal bantahan ‘politik’ SBY bahwa pihaknya tidak akan mencalonkan keluarganya untuk menjadi capres 2014 apakah bisa dipercaya? Kini kredibilitas SBY sudah rendah, ada krisis kepercayaan yang makin lama makin besar alias bias dianggap cuma omong dong (omdo). Nampaknya, orang sudah tak percaya lagi dengan bantahan SBY.

Kini, bagi SBY yang bagus adalah instropeksi atau mawas diri dengan memebanhi segala kerja dna kinerjanya, termasuk 18 kebohongan yang dilontarkan tokoh lintas agama. SBY tidka perlu bantah membanatah dan mengelajk, tapi justeru harus bekerja keras dan membaut kritik sebagai acuan atau cambukan. Selain itu, mulai sekarang SBY harus jeli dan teliti dengan orang-orang sekitarnya. Jangan mau menerima laporan ABS (Asal Bapak Senang).

SBY mesitnya sadar bahwa banyak orang yang mengelilinginya hanya untuk mencari kepentingan pribadi, kekayaan dan fasilitas untuk menjadi ‘calo’ proyek. Orang-orang dekat SBY itu bisa berwujud politisi, LSM, ormas atau ‘berbaju’ lainnya. Mereka cuma ndompleng lingkaran kekuasaan SBY, tapi begitu SBY jatuh, mereka akan berusaha untuk berpindah menjadi antek kekuasaan pengggantinya. SBY akan ditinggalkan begitu saja di penjara. Mereka memang petualang dan pecundang.

Demikian juga SBY harus sadar bahwa para menteri hanya mendekat dan ‘pura-pura’ setia kepada dirinya agar tidak direshuffle. Apalagi, Menteri yang menjadi ‘ATM’ partai politiknya maka jabatan menteri sangat penting untuk menghidupi ‘kehidupan’ partainya. Tapi, apabila ada tanda-tanda SBY akan jatuh maka mereka akan mundur atau mengaku bukan orangnya SBY, mirip sejumlah menteri Ginandjar Cs dulu yang mundur dari kabinet begitu mengetahui Pak Harto akan jatuh. Mereka berpura-pura sebagai kaum reformis dan agar tidak dicap sebagai orangnya Soeharto. Saat itu, hanya Mensesneg Sadilah Mursid yang secara jentel menemani Pak Harto hingga kejatuhannya dan tidak takut dicap sebagai orangnya Soeharto. Yang lainnya ngibrit alias colong playu. Memang bangsa ini bansga ‘kampret’ dan munafik? (*)

Jika Terus Berbohong, SBY bisa di-Ben-Ali-kan? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 21:00 WIB

Jika Terus Berbohong, SBY bisa di-Ben-Ali-kan?
Oleh: Arief Poyuono *)

STAF khusus Presiden mengatakan SBY lebih suka dikatakan gagal daripada dikatakan pembohong dalam hal  memerintah serta capaian capaian yang diperoleh SBY, Tapi sayangnya dalam klaim yang di beberkan oleh SBY , tidak sekalipun SBY mengatakan bahwa Dia telah gagal dalam menjalankan pemerintahannya atau Gagal mensejahterakan rakyat, atau Gagal memberantas Korupsi, berarti itu sama saja SBY tidak mau jujur alias dianggap Bohong. Hal ini tentu akan semakin membuat rakyat tidak percaya pada SBY.

Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali mengundurkan diri setelah berkuasa selama 23 tahun dan Ben Ali meninggalkan negaranya di tengah tuntutan yang meningkat agar ia mengundurkan diri meski pada ia menyatakan tidak akan mengupayakan perpanjangan masa jabatan setelah 2014, tentu ini ada kesamaan dengan di Indonesia dimana makin banyak tuntutan dan peringatan kepada SBY untuk mundur dari elit politik dan aktivis, sampai tokoh tokoh agama sudah turun gunung untuk mengingatkan pada SBY tentang 18 kebohongan pemerintah SBY kepada Rakyat , padahal semua tahu bahwa tahun 2014 SBY tidak akan bisa maju lagi sebagai presiden.

Performance ekonomi Tunisia boleh dikatakan lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia sepanjang lima tahun terkahir  dimana data tahun 2009 setelah krisis global  tahun 2008 tetap tumbuh pada 4,4%  dan begitu pula Indonesia ekonomi berhasil tumbuh 4,9 % dengan total penduduk yang lebih besar dari Tunisia  , Tingkat inflasi di Tunisia pada tahun 2009 hanya 5 % sedangkan Indonesia 9,9 % , sedangkan untuk GDP  perkapita di Tunisia pada tahun 2009 adalah 7200 US dollar sedangkan Indonesia hanya 3830 US dollar , untuk tingkat kemiskinan di indoensia mencapai 17, 8 % dan Tunisia hanya 7,4 %. Dari data data ekonomi Tunisia lebih baik tapi kenyataan pengangguran di Tunisia lebih tinggi yaitu 14,`1 % dari Indonesia  yaitu 8,4 % ini menunjukan bahwa ada suatu dugaan kebohongan yang disajikan oleh pemerintah SBY dalam hal pengangguran.

Tentu saja ini menunjukan bahwa klaim kemajuan Tunisia saja tidak menjamin untuk rakyat tidak menjatuhkan Presidennya , apalagi Indonesia hal Pemakzulan SBY akan semakin mungkin bisa oleh rakyat atau bisa juga oleh DPR  , dimana persoalan yang dihadapi oleh Tunisia adalah hampir sama dengan Indonesia dalam hal politik dan hukum dimana , hasil pemilu yang dimenangkan Ben Ali hampi r 94% tapi menuai protes akibat kecurangan , begitu juga dengan SBY yang relatif hasil pemilu juga tidak jujur atau terkesan curang akibat sistim DPT yang amburadul , tapi dari hasil pemilu rakyat Indonesia dan Tunisia masih maklum .

Namun dari sisi penegakan hukum terutama pemberantasan Korupsi di Tunisia , presiden Ali gagal melaukan pemberantasan korupsi yang dilakukan kroni kroninya serta pemerintahnya , gejala ini juga mulai terjadi pada pemerintahan SBY , dimana SBY telah gagal menangkap Big Fish dari kasus Gayus serta Bank century , tentu ini akan bisa menyulut kemarahan rakyat untuk menjatuhkan SBY seperti yang terjadi di Tunisia .

Di sektor lapangan kerja juga terjadi dikatakan menurut data ekonomi Tunisia tumbuh walaupun saat terjadi krisis global tapi kenyataannya jumlah rakyat Tunisia banyak menganggur hampir 14,1 persen dari populasi yang bekerja serta maraknya PHK di Tunisia , begitu juga Indonesia Ekonomi tumbuh tapi tingkat pengangguran tetap tinggi , dari hal ini kaum elit (DPR) , aktivis mahasiswa  Tunisia serta tokoh agama  dengan disokong oleh Kaum Buruh yang kesal akibat susahnya pekerjaan dan akhirnya melakukan pengulingan pemerintahan Ben Ali walaupun harus berhadapan dengan Polisi Tunisia , tetapi kenyataannya tentara militer Tunisia justru ikut dalam pendukungan juga untuk menggulingkan SBY  , jadi hal seperti ini mungkin saja terjadi pada diri SBY , kalau SBY tidak sadar , pasti SBY digulingkan dan yang pasti tentara Indonesia pun akan ikut bersama kaum elit , tokoh agama, mahasiswa dan buruh.

Buruh Juga Rasakan Kebohongan SBY

Kaum pekerja sebenar juga sudah merasakan bahwa  pemerintah SBY sudah banyak bohong dan terkesan gagal dalam menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh , satu hal yang secara kasat mata dapat kita lihat adalah bahwa pemerintah SBY telah gagal melakukan perlindungan terhadap TKI diluar negeri ,dengan  banyaknya TKI yang disiksa , dibunuh , diperkosa , tidak dibayar gajinya serta ribuan TKI di araba Saudi yang terlantar di bawah jembatan  yang samapi sekarang tidak ada langkah apapun yang konkrit dari pemerintah untuk memulangkan TKI ke Indoonesia.

Kaum pekerja sebenar juga sudah merasakan bahwa  pemerintah SBY sudah banyak bohong dan terkesan gagal dalam menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh , satu hal yang secara kasat mata dapat kita lihat adalah bahwa pemerintah SBY telah gagal melakukan perlindungan terhadap TKI diluar negeri ,dengan  banyaknya TKI yang disiksa , dibunuh , diperkosa , tidak dibayar gajinya serta ribuan TKI di araba Saudi yang terlantar di bawah jembatan  yang samapi sekarang tidak ada langkah apapun yang konkrit dari pemerintah untuk memulangkan TKI ke Idnonesia. Jadi , wajar kalau  pemerintah SBY itu memang tukang bohong.

Tak itu saja dalam hal melakukan kebijakan ekonomi terutama yang terkait pada sektor industri SBY selalu mengorbankan kaum pekerja, contoh yang paling nyata adalah pembatasan pengunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berflat hitam , serta kenaikan TDL (tariff dasar listrik) diatas 18 % terhadap sector industry , pasti akan berujung pada PHK besara besaran . Jadi ,klaim SBY yang megatakan pengangguran berkurang itukan bohong besar .

Jadi, wajar saja kalau nanti buruh pun bisa ikut bergabung dengan Tokoh agama, elit politik serta Mahasiswa untuk mewacanakan pengulingan pemerintah SBY, kalau SBY terus terusan tidak mau sadar dan melakukan perubahan untuk kesejahteraan buruh. (**)

*) Arief Poyuono SE – Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) FederasiSerikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu

Klaim Kemajuan Ekonomi SBYnomic Pakai Data-data Mistik 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 20:55 WIB

Klaim Kemajuan Ekonomi SBYnomic Pakai Data-data Mistik
*) Arief Poyuono *)

INFLASI tidak terkendali yang terjadi di pemerintah SBY akibat data-data yang disajikan mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi  oleh pemerintah SBY-Boediono terkesan ngacau, dan berpengaruh pada minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini bisa tercermin dengan dengan kepanikan di pasar saham yang selalu jadi acuan klaim  keberhasilan ekonomi pemerintah SBY.

Satu demi satu mulai terkuak borok-borok  dan kebohongan dari klaim-klaim SBY yang mengatakan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan, dimana kemajuan ekonomi yang diklaim oleh SBY pada rapat kerja kemarin, hanyalah hitungan angka-angka mistik. Ini bisa dibuktikan dengan mulai naiknya suku bunga perbankan akibat inflasi yang tidak terkendali, serta harga-harga bahan pokok dan keperluan rumah tangga yang tidak berhasil distabilkan oleh pemerintah SBY.

Akibat data inflasi yang terkesan berbau mistik atau ngacau, ancaman capital flight mulai dirasakan di sektor pasar modal dan pasar uang, dimana investor asing mulai melepas kepemilikannya baik di saham, obligasi maupun surat utang negara.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) awal Januari menun¬jukkan peningkatan inflasi tahun 2010 mencapai angka 6,96 per¬sen, nampaknya data ini jauh dari kebenaran dan terkesan merupakan data mistik. Sebab, yang terjadi secara realistis pemerintah sampai saat ini tidak mampu mengatasi volatilitas harga pangan dan cenderung semakin liar. Contohnya, harga cabai yang tidak bisa turun ke harga normal dalam waktu 2 minggu. Selain itu, makin meroketnya harga beras akibat kegagalan operasi pasar yang banyak diselewengkan. Serta kenaikan gula yang tidak terkontrol.

Kenaikan TDL (tarif dasar listrik) yang dilakukan pemerintah SBY terhadap sector industry secara diam-diam, juga mulai menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan TDL industri hanyalah bohong belaka. Dari data yang kami terima, banyak industri yang sudah mulai ancang-ancang untuk gulung tikar atau memindahkan usahanya ke luar Indonesia. Daya beli masyarakat yang semakin menurun akibat inflasi, serta ancaman PHK pada tahun 2011 pun tidak dapat dihindarkan, sehingga pengangguran akan semakin meningkat dan jumlah orang miskin akan terus bertambah. Jadi, ini bukti bahwa borok-borok kebobrokan ekonomi SBYnomic mulai terkuak.

Sejumlah tokoh lintas agama pun yang mulai resah akibat dari data data mistik ekonomi yang disajikan SBYnomic juga mulai bereaksi untuk meminta Persiden SBY jujur dalam menjalankan pemerintahannya terutama dalam hal membangun ekonominya. Kekesalan sejumlah aktivis yang melemparkan telur busuk dan cabai ke Istana akibat kegagalan dari pemerintah untuk menstabilkan harga-harga sembako serta desakan SBY untuk mundur.

Kami dari serikat pekerja BUMN juga mulai mencium bau busuk, adanya skenario penyelewengan data-data keberhasilan ekonomi SBYnomic ini ditandai dengan keinginan pemerintah SBY untuk menjual 11 BUMN dengan alasan Go Publik. Tidak itu saja, kami juga menduga skenario menunda kenaikan tarif kereta api tanpa pemerintah menggelontorkan dana subsidi PSO (public service obligation) adalah cara-cara pemerintah untuk mengkerdilkan PJKA yang pada akhirnya akan terjadi swastanisasi kereta api.

Pemerintah SBY yang terkesan neolib juga terbukti, bahwa yang menjadi acuan keberhasilannya adalah naiknya IHSG dan kuatnya rupiah, bukan berapa jumlah pengangguran yang dapat dikurangi serta bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, serta berapa besar ouput yang dihasilkan dari sektor industri bukannya output yang dihasilkan dari eksploitasi sumberdaya alam. (**)

*) Arief Poyuono SE – Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu

SBY Pakai Jurus Pendekar Mabuk?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 29/01/2011 | 09:31 WIB

SBY Pakai Jurus Pendekar Mabuk?
Oleh: Tb. Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

Sabtu, 29/01/2011 | 09:31 WIB SBY Pakai Jurus Pendekar Mabuk?

EDAN tenan, si penyuap tidak ditangkap tetapi justeru penerima suap yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para tersangka penerima suap dalam bentuk traveller’s cheque (cek perjalanan) ratusan juta/milyaran rupiah untuk pencalonan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), ditangkap oleh KPK. Anehnya, justru si pemberi suap hingga kini tidak pernah ditangkap KPK dan terkesan memang tak serius mau menangkapnya.

Sejumlah mantan anggota Komisi IX DPR yang diduga telah menerima uang suap tersebut sudah ditangkap, tetapi pihak pemberinya yang diduga melibatkan Miranda dan Nunun Nurbaeti dibiarkan saja oleh KPK. Selain melanggar azas keadilan, KPK juga terkesan tebang pilih. Pertanyaan dan persoalannya, apakah sikap KPK yang ‘berat sebelah’ akibat adanya tekanan atau intervensi rezim penguasa SBY?

Pasalnya, penangkapan mantan anggota DPR RI yang kebanyakan dari PDIP dan Golkar ini berbarengan dengan gencarnya desakan Hak Angket kasus mafia pajak dan penggoyangan kembali kasus Bank Century yang bisa mengancam posisi SBY. Ditambah lagi, sekarang ini SBY dipusingkan dengan tudingan pemerintahannya melakukan kebohongan publik dan adanya pelecehan koin presiden terhadap dirinya.

Jadi, bisa jadi ada benang merah kaitan antara pusingnya SBY yang sarat goyangan sekarang ini dengan dugaan terkooptasi KPK oleh sang rezim penguasa tersebut. Maklum, KPK juga manusia yang doyan nasi dan duit, sehingga sulit untuk bermental ‘berani mati’ dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kalau ada sedikit berani saja yang mengotak-atik kasus korupsi terkait dengan pihak Istana, maka nasibnya bisa seperti Bibit-Chandra dan Antasari Azhar yang telah mengalami dugaan kriminalisasi sehingga menyulitkannya melakukan tugas KPK?

Pihak PDIP sendiri mencium aroma pengalihan isu dalam penjemputan paksa politikus senior PDIP Panda Nababan oleh KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (28/1). Panda ditangkap agar kasus mafia pajak Gayus Tambunan redup? Dugaan pengalihan isu tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Hukum Trimedya Panjaitan. Anak buah Megawati Soekarnoputri ini tahu saat ini KPK mulai mengusut kasus Gayus.

Sebagaimana diketahui, 19 orang mantan anggota Komisi IX DPR yang ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Enam orang diantaranya adalah kader Partai Golkar. Yakni, Paskah Suzetta, Baharudin Aritonang, TM Nurlif, Asep Ruchimat Sudjana, Reza Kamarullah, dan Achmad Hafiz Zawawi. Tujuh orang lainnya berasal dari PDIP, yaitu Ni Luh Maryani, Max Moein, Engelina Pattiasina, M Iqbal, Poltak Sitorus, Soewarno, dan Matheos Formes.

Satu orang lainnya berasal dari PPP, yakni Daniel Tanjung. Dalam kasus ini, terdapat 26 mantan anggota Komisi IX DPR yang menjadi tersangka. Mereka didugan menerima suap berupa cek pelawat (travellers’ cheque) dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. Pada pemilihan tersebut, terpilih Miranda Swaray Goeltom.

Dalam kasus ini, 19 politisi mantan Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI periode 1999-2004 ditahan KPK, termasuk mantan Kepala Bappenas yang juga politisi Golkar, Paskah Suzetta, beserta anggota Komisi III bidang Hukum dari Fraksi PDIP DPR, Panda Nababan. Lima tersangka lainnya akan ditahan pekan depan, karena berhalangan hadir.

Penahanan ini diprotes salah Paskah Suzetta sebelum menjalani pemeriksaan kemarin. Paskah mempertanyakan langkah KPK yang tidak ‘menyentuh’ kepada orang yang diduga menyuap. “Nah, sekarang sudah berapa lama penyuapnya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Ini tidak benar,” kata anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Golkar itu, seperti dikutip situs berita.

Menurut Paskah, KPK tidak pernah bertanya siapa yang telah mencoba menyuap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004 yang dimenangkan Miranda Goeltom tersebut. “Tidak pernah ada pertanyaan. Seharusnya ditetapkan terlebih dahulu siapa pemberinya,” aku mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu.

Biar pun politisi yang telah ditangkap KPK tersebut ngedumel atau ngomel tak karuan mencela dan memprotes KPK, tapi lembaga anti korupsi pimpinan Busyro Muqoddas ini seolah menerapkan jurus ‘biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu’. Berbagai pihak, ada yang curiga bahwa langkah KPK ini adalah sebagai ‘titipan’ (pesanan) rezim penguasa SBY. Jika benar SBY menekan KPK untuk menangkap dulu si penerima suap tanpa mau menangkap si pemberi suap, ini diduga sebagai jurus pendekar mabuk yang diterapkan SBY. Maklum, dalam politik itu biasa berpikir ‘daripada dibunuh lebih baik membunuh duluan’. (*)

Klaim Keberhasilan SBY Hanya Fatamorgana 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 21/01/2011 | 20:53 WIB

Klaim Keberhasilan  SBY Hanya Fatamorgana
Oleh: Arief Poyuono *)

KEMARIN, jajaran penyelenggara negara menggelar rapat kerja yang pertama di tahun 2011. Sejumlah arahan soal progam aksi pemerintah tahun 2011, disampaikan Presiden SBY dalam rapat tersbeut. Arahan meliputi program di bidang kesra, hukum, keamanan dan perekonomian. Sedangkan pesertanya adalah para Menteri KIB-II, Wantimpres, UKP4, pimpinan Lembaga Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, pejabat di lingkungan kementrian/lembaga setingkat eselon-I, KIN dan KEN, pelaku dan pimpinan BUMN. Juga hadir para pengusaha swasta nasional.

Dalam raker tersebut Presiden SBY mengklaim telah berhasil dalam 10 bidang selama menjalankan pemerintahan hingga 2010. Pertama, kata SBY, pertumbuhan ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang makin kuat. “Lihat IHSG kita, daya saing kita di dunia global lebih baik,” kata Presiden.

Sungguh sangat memprihatinkan klaim SBY yang mengatakan ekonomi tumbuh dengan fundamental yang kuat dicontohkan dengan nilai IHSG yang menguat padahal, ilmu ekonomi apapun IHSG bukanlah ukuran bahwa ekonomi suatu negara dikatakan berhasil. Catatan yang paling penting untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara adalah diantaranya jumlah penganguran yang menurun serta yang dijadikan patokan orang bekerja buka orang yang berkerja serabutan atau 3 jam dalam seminggu.

Namun kenyataannya, acuan orang yang bekerja 3 jam dalam seminggu tidak masuk kategori underemployment /pengangguran . sebab kuatnya IHSG tidak menjamin tumbuhnya lapangan kerja karena Indeks Harga Saham gabungan di bursa saham Indonesia tidak ada bedanya  Casino di Makao tempat liburan Gayus Tambunan.

Selain dari angka penganguran yang menjadi acuan untuk menghitung keberhasilan suatu ekonomi negara, tingkat daya beli masyarakat juga menjadi ukuran yang tepat bagi keberhasilan. Namun, bukan tingkat daya beli rakyat terhadap saham saham yang ada di bursa saham. Sebab, pemain saham tidak ada yang namanya rakyat yang berpenghasilan pas pasan, dan kenyataannya saat ini indeks daya beli masyarkat semakin menurun dengan kenaikan harga-harga akibat inflasi dan ketidakmampuan pemerintahan SBY menjaga kestabilan harga harga, terutama harga sembako.

Hal ini dikarenakan karena pendapatan rakyat makin hari makin tergerus  dan tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan , perlu dicatat bahwa hampir 60 % buruh bergaji dibawah 1,8 juta  menurut hasil survey BPS. Jadi dari indicator ini saja menunjukan bahwa sebenarnya  gaji mereka sudah tidak dapat mencukupi.
Klaim SBY tentang turunnya kemiskinan sebenarnya hanya dalam angka saja kenyataannya yang terjadi saat ini rakyat semakin bertambah miskin serta pengangguran semakin meningkat.

Bagaimana tidak, berapa banyak rakyat yang kehilangan hartanya dan pekerjaan akibat terjadinya Climate change/perubahan cuaca dimana climate change telah merubah pranata ekonomi dipedesaan akibat gagal panen dan, nelayan yang tidak bisa melaut. Kemudian, bencana alam  dimana korban bencana alam sampai saat ini tak kunjung  diurusi secara tuntas oleh pemerintah.

Contoh saja berapa banyak rakyat sidoarjo yang kehilangan pekerjaan akibat lumpur Lapindo, bencana gempa Jogyakarta, Gempa Padang, Gempa di Mentawai. selain itu PHK pun terjadi akibat deindusrialisasi sebab investasi yang banyak tertanam di Indonesia pada periode 2010 lebih didominasi dengan investasi  untuk ekspolitasi sumberdaya alam Indonesia yang tidak memberikan banyak lapangan kerja , serta hasil yang diekpor pun tidak memberikan nilai tambah  ekonomi bagi bagi rakyat.

Klaim untuk kemajuan SBY yang patut diberi kan apresiasi hanyalah keberhasilan SBY menjual asset-asset negara berupa BUMN dengan harga sangat murah, serta rencana penjualan asset BUMN di tahun 2011.
Peserta Raker yang tertidur dan ber-Balck Beri-an merupakan signal bahwa, banyaknya pejabat negara yang sudah  bosan dengan celoteh-celoteh SBY yang penuh dengan ketidakbenaran dan hanya lips service saja, tanpa direalisasikan dengan kenyataan, seperti janji Pemerintah SBY membangun infrakstruktur  ternyata tak kunjung terealisasi yang akibatnya pangsa pasar industri yang berbasis manufaktur semakin mengecil, sedangkan industri berbasis sumber daya alam terus menguat. Dan yang terjadi, ekonomi Indonesia yang tumbuh hanyalah fatamorgana saja  dan mengarah pada deindustrialisasi.

Perlu dicatat deindustrialisasi akan berdampak pada menurunnya nilai tambah industri nasional dan tergerusnya aktivitas perekonomian yang akhirnya menciptkan PHK . Industri manufaktur domestik masih kental dengan muatan impor. Hal ini berpotensi menimbulkan defisit, terlebih bila mengandalkan arus modal masuk jangka pendek. Sedangkan investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment/ FDI) pada 2010 meningkat. Dan  FDI lebih berorientasi pasar domestik daripada. Kondisi ini membuat FDI bakal meningkatkan impor. karena sektor riil membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang, selain bertumpu pada perbankan domestik.

PDB yang meningkat yang diklaim sebagai keberhasilan SBY juga hanya hitungan Fatamorgana saaja kenyataannya PDB yang hampir 750  milyar  US dollar pada tahun 2010 lebih didominasi dengan ekspor bahan baku , dibandingkan dengan barang barang hasil produksi /final production yang sudah melewati proses ekonomi.

Tim Ekonomi SBY Hanya Ciptakan Pengemis Jalanan
Ancaman inflasi yang akan mencapai dua digit hampir dipastikan tidak dapat dihindari, inflasi tahun 2011 yang diperkirakan akan mencapi dua digit. Ini disebabkan karena kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako) yang hampir rata rata mencapai 50 % lebih serta dengan kenaikan harga minyak dunia yang menyentuh hampir 100 US dollar akibat tingginya permintaan minyak dunia oleh negara negara di Eropa dan Amerika Serikat akibat cuaca buruk sehingga berimbas pada ekonomi Indonesia.

Sementara kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia akibat APBN yang tidak mampu lagi menanggung subsidi BBM adalah dengan membatasi  atau melarang mobil mobil berpelat hitam mengunakan BBM subsisdi, tentu saja hal ini juga akan semakin memicu inflasi sampai dua digit untuk ekonomi Indonesia.

Hal  ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila tim ekonomi SBY sejak jauh-jauh hari mampu melakukan memprediksi dampak dari climate change terhadap perekonomian nasional, terutama terhadap ketangan pangan nasional, dimana isu Climate change/perubahan iklim yang sangat ekstrim bukanlah isapan jempol. ‘

Isu Climate change sudah didengung-dengungkan sejak 5 tahun terkahir, dari segi kebijakan  ekonomi tidak terlihat jelas langkah-langkah Tim ekonomi SBY untuk menghadapi dampak dari climate change, seperti sudah dipastikan bahwa dampak climate change akan merubah semua pranata perekonomian masyarakat di pedesaan terutama di sektor pertanian dan kelautan, serta akibat dari perubahan pranata perekonomian di dua sektor tersebut juga akan meyebatkan pengangguran.

Seperti saat ini, akibat dari climate change sudah banyak para nelayan yang beralih profesi ke sektor pekerjaan lain, daintaranya buruh harian di kota-kota besar, tukang becak, pedagang asongan, tukang ojek, dan malah sampai menjadi pengemis di jalanan demi untuk menghidupi keluarganya. Dampak lain adalah arus urbanisasi masyarakat pedesaan ke kota besar semakin besar jumlahnya. (**)
*) Arief Poyuono SE – Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu

30
Jan
11

Politik : Gubernur Utama Konsep Kolonial Untuk Yogyakarta

Gubernur Utama

Minggu, 30 Januari 2011 00:24 WIB

Gubernur Utama Konsep Kolonial Untuk Yogyakarta

Oleh Masduki Attamami

Gubernur DIY Yogyakarta, Sri Sultan Hemengku Buwono X. (ANTARA) 

Yogyakarta (ANTARA News) – Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang dibahas DPR RI benar-benar “istimewa”, karena pemerintah menyodorkan konsep penjajah kolonial Belanda dengan menerapkan sebutan gubernur utama dan wakil gubernur utama bagi provinsi ini.

Menurut kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo, istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama merupakan konsep penjajah kolonial Belanda yang diterapkan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

“Istilah itu justru mengikuti organisasi keraton sebelum masa kemerdekaan. Metode tersebut diterapkan penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia,” katanya dalam pertemuan dengan delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Yogyakarta, Sabtu.

Anehnya, kata dia, konsep itu sekarang justru akan diterapkan oleh pemerintah, seperti yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sementara itu, Ketua Komite I DPD Deni Anwar mengatakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama tidak jelas. Dalam RUUK DIY versi pemerintah disebutkan gubernur utama diatur oleh peraturan daerah istimewa (perdais).

Namun, menurut dia, dalam waktu yang bersamaan, perdais tersebut harus disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu rancu, karena kewenangan Sultan menjadi tidak jelas.

Anggota DPD Paulus Sumino mengatakan konsep gubernur utama pada zaman dulu merupakan strategi untuk menempatkan posisi Sultan sebagai pemimpin kebudayaan saja, dan tidak memiliki kekuasaan. Hal itu diterapkan penjajah untuk membatasi kekuasaan Sultan.

Menurut dia, yang menjadi aneh sekarang adalah pemerintah justru beralasan bahwa hal tersebut diterapkan untuk menghindari adanya Sultan yang kebal hukum.

“Padahal, sebenarnya permasalahan itu terbantahkan karena Sultan memiliki perlakuan sama di mata hukum ketika dirinya terjerat kasus hukum,” katanya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri bahkan mengatakan jabatan gubernur utama dan wakil gubernur utama seperti yang diusulkan pemerintah dalam RUUK DIY tidak ada dalam sistem manajemen pemerintahan.

“Namun demikian, saya tetap menyerahkan keputusan lanjutan mengenai hal itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama tersebut selama ini memang tidak dikenal dalam sistem manajemen pemerintahan. Namun, kata dia, semua itu tergantung pembahasannya di DPR.

“Meskipun saya menyatakan setuju atau tidak setuju, jika di DPR lain, saya bisa apa. Kita lihat dulu saja, saya baru mau bicara jika saya diundang di DPR,” kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Oleh karena itu, Sultan tidak bersedia memberikan komentar terkait RUUK DIY versi pemerintah yang kini sedang dibahas di DPR. Sultan hanya akan berbicara jika mekanisme di tingkat DPR sudah berjalan.

“Pembahasan RUUK DIY mekanismenya di DPR dulu. Saya tidak mau komentar sebelum saya ke DPR, karena memang bukan forumnya untuk dibicarakan di luar,” katanya.

Ia mengatakan dirinya juga tidak mau menanggapi perdebatan mengenai konsep Sultan sebagai gubernur yang memiliki kedudukan sama di mata hukum. “Saya tidak mau menanggapi hal itu, karena persoalan tersebut sudah menyangkut pembicaraan politik,” katanya.

Cederai Nilai Budaya

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Djoko Suryo mengatakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama yang diusulkan pemerintah dalam RUUK DIY dapat mencederai nilai budaya.

“Istilah gubernur utama, baik dari aspek budaya sebenarnya memang tidak ada, begitu pula dari sisi hukum. Istilah itu hanya mengada-ada,” katanya usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, secara tradisi atau budaya dan hukum, istilah gubernur utama tidak ada. Istilah itu hanya gagasan sepihak pemerintah, sehingga akan sulit diterima.

“Hal itu perlu dibahas secara serius di DPR, karena pada dasarnya Yogyakarta merupakan salah satu benteng kebudayaan,” kata Djoko yang juga anggota Tim Asistensi RUUK DIY.

Ia mengatakan adanya istilah gubernur utama menunjukkan pemerintah kurang memperhatikan aspirasi warga Yogyakarta. Pemerintah juga terkesan berubah-ubah sikap dengan dulu mengusung pararadya, sekarang gubernur utama.

“Kami belum mengetahui konsep sebenarnya yang diinginkan pemerintah. Secara resmi belum ada sikap atau protes yang akan disampaikan, dan masih akan menunggu kejelasan dari apa yang melatarbelakangi pemerintah menyodorkan istilah gubernur utama,” katanya.

Menurut dia, Tim Asistensi RUUK DIY belum mengeluarkan sikap karena tidak mengetahui secara persis keinginan pemerintah yang sebenarnya. Selain itu, konsep gubernur utama juga belum jelas.

“Namun demikian, kami tetap akan mencari solusi bersama untuk mengarahkan yang lebih tepat. Kami optimistis penetapan itu bisa berlaku, karena pada dasarnya tidak menyalahi undang-undang dan demokrasi,” katanya.

Minta Dilibatkan

Terkait dengan hal tersebut, maka Tim Asistensi RUUK DIY meminta kepada pemerintah maupun DPR RI untuk melibatkan tim itu dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

“Hal itu dimaksudkan untuk mengawal pembahasan RUUK DIY dari aspek materi, termasuk memberikan hak suara selaku anggota tim,” kata Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY Tavip Agus Rayanto, di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, jika nanti Komisi II DPR bisa melibatkannya dalam pembahasan RUUK DIY, pihaknya bersama tim asistensi akan memberikan masukan. Pihaknya bersama tim asistensi akan mengawal dari aspek materi jika dilibatkan dalam pembahasan RUUK DIY.

“Kami akan mencermati draft RUUK DIY dari pemerintah yang sudah dikirim ke DPR, termasuk adanya istilah gubernur utama,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan mengundang pakar untuk mendengarkan aspek yuridis dari pembahasan RUUK DIY guna menyeimbangkan argumentasi. Hal itu dimaksudkan agar ketika ada perspektif lain yang muncul, sudah ada kesiapan.

“Sultan dalam pertemuan dengan tim asistensi tidak membahas tentang dinamika RUUK DIY yang terjadi di Jakarta. Jadi, ada penetapan atau tidak, ada penggembosan atau tidak, Sultan hanya menyampaikan pembahasan itu bisa cepat, bisa juga lama, sehingga semua pihak diminta untuk menyiapkan materi,” katanya.

Menurut dia, hal paling menonjol yang disampaikan Sultan adalah presiden menginginkan Sultan untuk menempati posisi gubernur utama. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai Sultan terkena masalah hukum.

“Namun, Sultan menegaskan bahwa dirinya menjadi gubernur atau tidak, seharusnya memiliki posisi dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sultan jusru berpandangan, yang seperti itu (membedakan perlakuan) justru adalah monarki, karena pemerintah ingin memberikan tempat tersendiri,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya tidak mengetahui kapan pembahasan RUUK DIY akan selesai, tetapi sikap optimistis selalu dipegang teguh.

“Pembahasan RUUK DIY cepat atau lambat, yang jelas pada Oktober 2011 masa perpanjangan jabatan gubernur sudah habis,” katanya.

Kumpulkan Data Keraton

Sementara itu, Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengumpulkan data internal Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan digunakan sebagai bahan klarifikasi dalam pembahasan RUUK DIY.

“Kami merasa perlu untuk mengumpulkan banyak informasi mengenai seluk beluk Yogyakarta,” kata Ketua Komisi I DPD Deni Anwar di sela pertemuan dengan kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Joyokusumo, di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, pengumpulan data tersebut dilakukan karena banyak hal mengenai RUUK DIY di tingkat pemerintah yang seolah berbelok dengan fakta yang ada, termasuk sikap pemerintah yang seolah tidak melibatkan DPD dalam pembahasan RUUK DIY.

“Kami sempat bersitegang dengan DPR karena mereka telah mereduksi kewenangan konstitusi yang membolehkan DPD ikut membahas RUUK DIY. Kami hanya diminta mendengarkan penjelasan pemerintah, kemudian tidak dilibatkan lagi, hanya dimintai pendapat pada akhir pembahasan,” katanya.

Ia mengatakan untuk memperkaya pengetahuan tentang seluk beluk DIY, pihaknya juga akan mengundang ahli tata negara yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan pararel. Informasi yang diperoleh dari pihak keraton akan digunakan untuk melakukan klarifikasi.

“Kami akan hadir ketika pemerintah memberikan penjelasan terkait internal keraton. Kami akan menyampaikan bantahan dan sudah menyiapkan draf tersendiri, karena kami menganggap apa yang disampaikan pemerintah itu banyak yang bertentangan,” katanya.

Menurut dia, pihaknya masih menemui kebingungan atas pernyataan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kewenangan Sultan, dan segala hal mengenai kelangsungan kepemimpinan kepala daerah di Yogyakarta.

“Banyak hal yang seolah dimasalahkan pemerintah, meskipun sebenarnya hal itu telah memiliki jawaban,” katanya.

Misalnya, sampai sekarang yang masih dipertanyakan oleh Mendagri adalah bagaimana aturannya nanti jika Sultan yang menjabat sudah sepuh. Sebaliknya, Sultan yang menjabat justru belum cukup umur.

“Hal itu beserta persoalan lainnya yang akan kami cari tahu langsung dari keluarga keraton, kami tidak ingin keliru ketika menyampaikannya kepada pemerintah,” katanya. (ANT/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

RUUK DIY ‘Dikuasai’ DPR, MPR Dorong DPD Bawa ke MK

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 31/01/2011 | 22:12 WIB RUUK DIY 'Dikuasai' DPR, MPR Dorong DPD Bawa ke MK

Jakarta – Pimpinan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) mendorong Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk “utuh” mengikuti pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) di rapat-rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memperjelas makna frase “ikut membahas”, pimpinan MPR menyarankan pimpinan/anggota DPD mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau uji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ke MK.

Demikian kesimpulan pertemuan konsultasi antara pimpinan MPR dan pimpinan DPD di lantai 9 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Senin (31/1), yang diikuti lengkap pimpinan MPR, yakni Ketua MPR Mohamad Taufiq Kiemas, didampingi wakil-wakilnya, Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y Thohari, Lukman Hakim Saifuddin, dan Ahmad Farhan Hamid, serta diikuti lengkap pimpinan DPD, yakni Ketua DPD Irman Gusman, didampingi wakil-wakilnya, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, serta pimpinan/anggota Komite I DPD, yakni Ketua Komite I DPD Dani Anwar dan wakilnya, Ferry FX Tinggogoy, serta I Wayan Sudirta. Acara menyoal proses pembahasan RUUK DIY.

Acara tersebut diinisiatifi DPD pasca-rapat kerja antara Komisi II DPR tanggal 26 Januari 2011 yang dihadiri pimpinan/anggota Komite I DPD serta Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemhukham) yang mewakili Presiden. Peristiwanya terjadi sebelum pengesahan jadwal rapat kerja dan sebelum Mendagri membacakan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Pertemuan (konsultasi) dapat memahami kekecewaan DPD dalam proses pembahasan RUUK DIY,” ujar Hajriyanto saat konferensi pers setelah pertemuan konsultasi, mewakili pimpinan MPR yang membacakan kesimpulan pertemuan konsultasi. “Wakil-wakil dari DPD ternyata tidak dapat ikut dalam proses pembahasan secara utuh sebagaimana tersebut pada Pasal 22D ayat (2) UUD.”

Ia mengutip Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang­undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; …. “UUD-nya menyatakan ‘ikut membahas’ tapi kok di UU MD3 ‘ikut membahas’ hanya di dua kegiatan, yaitu pengantar musyawarah dan penyampaian pendapat mini.”

Pasal 150 UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menyatakan DPD hanya mengikuti dua dari tiga kegiatan Pembicaraan Tingkat I, yakni pengantar musyawarah dan penyampaian pendapat mini. Di antaranya dua kegiatan terdapat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang tidak diikuti DPD. “DPD tidak diikutsertakan dalam pembahasan DIM. Dalam persepektif DPD, ini tidak sesuai dengan UUD.”

“Pimpinan MPR menerima informasi tersebut dan dimintai saran. Maka, pimpinan MPR mengambil keputusan untuk memberikan saran,” tegas Hajriyanto. Kesatu, pimpinan MPR menyarankan pertemuan konsultasi informal antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD yang dihadiri pimpinan Komisi II DPR sebagai penanggung jawab pembahasan RUUK DIY dan pimpinan Komite I DPD.

“MPR mencoba supaya (DPD) bisa melakukan pertemuan informal dengan DPR,” kata Taufiq. Pertemuan informal hanya membahas format dan mekanisme “DPD ikut membahas RUUK DIY” sebagai RUU yang berkaitan dengan antara lain otonomi daerah serta hubungan pusat dan daerah. “Kami bertiga (MPR, DPR, DPD) sudah sepakat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh terpecah-pecah.”

Kedua, Hajriyanto menyambung, pimpinan MPR juga menyarankan kepada pimpinan/anggota DPD agar menjadikan persoalan pembahasan RUU DIY tersebut sebagai sengketa kewenangan lembaga negara ke MK atau uji UU MD3 terhadap UUD 1945 juga ke MK. “Demi untuk diperolehnya kepastian hukum pada masa-masa yang akan datang, maka disarankan untuk menempuh jalur hukum ke MK dalam dua bentuk,” ujar Hajriyanto

Ia mengutip Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain menguji undang­undang terhadap Undang­Undang Dasar dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang­Undang Dasar.

Taufiq menambahkan, “Untuk seterusnya, kami menganjurkan kepada DPD melakukan sengketa kewenangan (lembaga negara) ke MK dan kami menganjurkan kepada DPD mengajukan judicial review (ke MK). Kalau tidak ada putusan MK, kita nanti begini lagi. Besok ada RUU lain, nanti berunding lagi, (pertemuan) informal lagi. Kami persilakan kepada DPD mengadakan sengketa kewenangan dan judicial review supaya kita mendapat hukum yang tetap.”

Pada kesempatan tersebut, pimpinan DPD menyampaikan keinginannya agar Komite I DPD mengikuti pembahasan RUUK DIY di rapat-rapat kerja Komisi I DPR melalui Pembicaraan Tingkat I dalam kegiatan pengantar musyawarah, pembahasan DIM, dan penyampaian pendapat mini. Sedangkan Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR tidak diikuti DPD karena merupakan pengambilan keputusan.

Irman menambahkan, rapat kerja antara Komisi II DPR, Komite I DPD, dan Pemerintah untuk membahas RUUK DIY merupakan yang pertama. “Tetapi dalam perjalanan pembahasannya tidak seperti yang diharapkan (DPD), yang diamanatkan Pasal 22D (UUD 1945).”

“Kami putuskan untuk mengadakan pertemuan (konsultasi) yang diwakili oleh ketua DPD, ketua MPR, dan ketua DPR,” sambung Irman. Kalau pertemuan konsultasi bisa menyelesaikan persoalan antara Komisi II DPR dan Komite I DPD maka sengketa kewenangan dan judicial review diurungkan. “Kalau bisa diselesaikan, ini akan menjadi preseden yang lebih baik dalam pembahasan RUU yang terkait DPD. Kalau ini tidak bisa berjalan, pilihan terakhirnya adalah melalui MK.” (wan)

Veto Yogyakarta

Kamis, 27 Januari 2011 04:33 WIB

Veto Untuk Polemik Keistimewaan Yogyakarta

Oleh F.x. Lilik Dwi Mardjianto

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (dua kiri) menerima hasil sidang dari Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Henry Koentjoroyekti (kanan) disaksikan Wakil Walikota, Haryadi Suyuti (kiri) dan Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto (dua kanan) usai Sidang Rakyat secara terbuka di DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (13/1). Sidang yang digelar secara terbuka tersebut menghasilkan putusan rakyat Yogyakarta dan semua fraksi di DPRD Kota Yogyakarta mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. FOTO ANTARA/Regina Safri/ed/ 

Berita Terkait
Video Terkait

Jakarta (ANTARA News) – Diskusi tentang keistimewaan Yogyakarta kembali bergulir. Komisi II DPR RI mulai menggelar forum resmi untuk menentukan “nasib” Yogyakarta di tengah tarik menarik argumentasi antara sistem demokrasi dan monarki yang bergulir beberapa waktu lalu.

Sesi awal pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta di DPR itu melibatkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Dalam pernyataannya, Gamawan kembali menegaskan Yogyakarta akan tetap memiliki keistimewaan. Pada kesempatan itu juga, Gamawan seperti mengulang beberapa hal yang telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya.

Gamawan menyebut, beberapa unsur keistimewaan Yogyakarta, antara lain keistimewaan dalam kebudayaan, penataan ruang, serta pengelolaan tanah. Presiden Yudhoyono sebelumnya juga pernah secara khusus menyebutkan pengelolaan tanah sebagai salah satu hal yang akan dibahas dalam Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta.

Kewenangan istimewa dalam masalah pertanahan, menurut Mendagri, diwujudkan melalui kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan dan dalam merumuskan Peraturan Daerah Istimewa.

Bahkan, Mendagri berani menjamin bahwa Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama memiliki hak veto dalam urusan pertanahan.

Sultan juga berwenang memberikan arahan umum, kebijakan, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan gubernur dan/atau perda istimewa yang berlaku, khususnya tentang pertanahan.

“Paniti Kismo”

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (online-red) menguraikan kata “veto” termasuk kelas kata benda, yang berarti hak konstitusional penguasa (pemegang pemerintahan, dsb) untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa veto dalam masalah pertanahan di Yogyakarta lebih terkait pada mekanisme pengaturan, bukan tentang hak milik atas tanah.

Oleh karena itu, veto belum memberikan pemecahan yang menyeluruh terhadap polemik hak milik tanah di Yogyakarta.

Sebagian pihak menilai polemik itu muncul karena Yogyakarta memilih untuk menerapkan sistem khusus dalam mengatur hak dan distribusi tanah. Undang-undang Pokok Agraria tak mampu menembus provinsi yang pernah menjadi ibu kota Indonesia itu.

“Paniti Kismo” adalah badan yang paling mengetahui seluk beluk pengelolaan tanah keraton, yang juga biasa disebut “Sultanaat Grond” atau “Sultan Ground”.

Pusat Dokumentasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyebutkan, “Sultanaat Grond” merupakan tanah adat peninggalan leluhur yang dimiliki oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sultan Hamengkubuwono X menyebut tanah keraton sebagai tanah-tanah raja dan keluarga keraton, situs, magersari, serta tanah garapan kosong. “Sultanaat Grond” terhampar luas di berbagai daerah di Yogyakarta.

Untuk mengelola tanah itu, keraton menugaskan sejumlah abdi dalem yang tergabung dalam satuan khusus pengelolaan tanah bernama “Paniti Kismo”. Satuan khusus ini memiliki struktur organisasi yang tertata apik hingga tingkat desa.

“Paniti Kismo” memiliki otoritas mengelola pemanfaatan tanah keraton untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan rakyat Yogyakarta.

Menurut Pusat Dokumentasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, rakyat yang berbekal “Serat Kekancingan” tidak dibebani pembayaran pajak kepada “Paniti Kismo” dan keraton.

Bahkan, rakyat juga tidak perlu menyerahkan “Glondhong Pengarem-arem” atau uang yang diberikan oleh rakyat Yogyakarta kepada keraton sebagai ucapan terima kasih karena boleh menggunakan tanah keraton.

Singkat kata, tanah milik keraton itu digunakan secara gratis oleh rakyat Yogyakarta. Rakyat bisa menempati tanah itu secara turun temurun.

Jalan tengah

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan dan pengaturan hak atas tanah di Yogyakarta berada di antara dua arus besar. Berdasar aturan agraria nasional, pengelolaan tanah secara “tradisional” oleh keraton tidak diakui. Namun, di sisi lain, praktik itu masih berlangsung dan diakui oleh rakyat Yogyakarta.

Celakanya, ide hak veto yang dilontarkan pemerintah belum mengulas tuntas status kepemilikan tanah di Yogyakarta.

Ide tentang hak veto itu sebenarnya sudah muncul dalam sarasehan “Mencari Format Keistimewaan Yogyakarta untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kebhinekaan Republik Indonesia” di Balai Senat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Mei 2007 silam.

Ketua Tim Perumus sarasehan, Prof Dr Sutaryo saat itu menyatakan, Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin spiritual dan kultural masyarakat Yogyakarta mempunyai hak protokoler dan hak veto dalam urusan strategis.

Bahkan, sarasehan itu menawarkan jalan tengah untuk “perseteruan” antara konsep tentang tanah keraton dan konsep tentang penerapan hukum agraria nasional secara menyeluruh di Indonesia.

Peserta sarasehan saat itu menawarkan alternatif dalam masalah hukum pertanahan. Sarasehan menawarkan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam untuk menjadi Badan Hukum Kebudayaan yang berstatus sebagai subyek hak yang memiliki hak privat saja.

“Atau sebagai subyek hak ulayat yang memiliki hak privat dan hak publik atas tanah keraton,” kata Sutaryo ketika membacakan hasil sarasehan, seperti dimuat dalam laman resmi Universitas Gadjah Mada.

Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria S. W. Sumardjono sependapat dengan usulan tersebut.

Penetapan keraton sebagai subyek hak milik (HM) adalah tepat karena hal itu juga diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria serta berbagai peraturan pelaksanaannya, kata Maria saat menyampaikan pendapat di hadapan Komisi II pada pembahasan draf Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta, 2007 silam.

Maria mengatakan, penetapan keraton sebagai badan hukum dengan sendirinya akan membuat keraton sebagai subyek hukum yang bisa mengantongi hak milik atas tanah.

Dengan menjadi subyek hukum resmi yang bisa mengantongi hak milik atas tanah, keberadaan keraton tidak akan lekang meski terjadi perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah di Yogyakarta. Selain itu, keberadaan keraton akan semakin kuat jika hak veto yang dijanjikan pemerintah benar-benar diberikan. (F008/Z002/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

“Crop Circle”

Sabtu, 29 Januari 2011 21:46 WIB

Sultan : Pembuat “Crop Circle” Patut Diapresiasi

Yogyakarta (ANTARA News) – Orang yang mempunyai ide dan membuat “crop circle” atau potongan melingkar di Kabupaten Sleman dan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, patut diapresiasi, kata Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X.

“Perbuatan itu secara akademik merupakan sesuatu yang luar biasa, sehingga patut diapresiasi,” katanya saat menerima kedatangan Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) Marsekal Muda TNI Sru Astjarjo Andreas untuk berpamitan guna mengemban tugas baru, di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, orang yang mempunyai ide dan membuat “crop circle” di Dusun Rejosari, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman, dan Dusun Wanujoyo, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Bantul, DIY, termasuk orang yang cerdas dan kreatif.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan juga menyampaikan selamat atas promosi yang diterima Marsekal Muda TNI Sru Astjarjo Andreas sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.

“Saya senang jika ada pejabat yang pernah bertugas di Yogyakarta terus naik pangkat dan jabatan,” kata Sultan yang kemudian memberikan buku `Keraton Yogyakarta` kepada Sru Astjarjo Andreas sebagai kenang-kenangan.

Sru Astjarjo Andreas mengatakan mulai 5 Februari 2011 dirinya akan pindah dari Yogyakarta untuk menempati pos yang baru di Jakarta. Pejabat yang digantikannya adalah Letnan Jenderal TNI (Mar) Nono Sampono.

“Nono telah mengemban tugas sebagai Danjen Akademi TNI selama lebih kurang tiga tahun sejak 12 Desember 2007. Nono selanjutnya menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan SAR Nasional,” katanya.

Ia mengatakan berterima kasih atas bimbingan, bantuan moril dan materiil selama menjabat Gubernur AAU, terutama ketika terjadi bencana erupsi Gunung Merapi.

“Pada saat itu sebanyak 182 orang anggota dan keluarga AAU yang tinggal di Cangkringan, Sleman, DIY, dan sekitarnya juga terkena dampak erupsi Merapi. Mereka kemudian kami tempatkan di flat-flat yang ada di kompleks AAU,” katanya.(*)

(U.B015/M008)

Editor: Ruslan
COPYRIGHT © 2011

29
Jan
11

Politik : Demo TRITURA Mahasiswa Serbu Istana SBY

Demo ‘Tritura’ Mahasiswa Serbu Istana SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 28/01/2011 | 19:28 WIB Demo 'Tritura' Mahasiswa Serbu Istana SBY

Jakarta – Ratusan mahasiswa menyerbu Istana Negara, Jakarta Barat, Jumat (28/1) sore. Ribuan polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi Gerakan Pemuda untuk Revolusi Indonesia itu. Benteng kawat berduri pun dipasang mengelilingi Istana untuk mengantisipasi kericuhan.

Aksi mahasiswa dimulai dengan long mars dari Stasiun Gambir hingga depan Istana Negara. Mereka membagi-bagikan selebaran yang berisi tiga tuntutan rakyat.  Adapun tiga tuntutan itu yakni mendesak Presiden SBY dan Wapres Boediono lengser dari jabatan. Tuntutan kedua yaitu menangkap pengemplang pajak. Terakhir, mahasiswa menuntut penurunan harga-harga pangan yang kian mencekik rakyat.

Mahasiswa pun melakukan gerakan terselungkup dan merayat di atas aspal. Mereka mengaku aksi itu sebagai bentuk kekecewaan rakyat. Mereka pun menilai pemerintah sebagai pengkhianat bangsa karena telah mengumbar kebohongan.

Ratusan mahasiswa itu di antaranya Front Aksi Mahasiswa (FAM) Universitas Indonesia, FAM Universitas Trisakti, FAM Universitas Mpu Tantular, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Sejumlah organisasi kemasyarakatan pun hadir dalam aksi itu seperti Serikat Pekerja PT PLN, forum Petisi 28, Gapura, Guntur 49, dan Jamper.

Selain unsur mahasiswa, aksi massa demo tersebut juga terdiri dari gabungan berbagai elemen masyarakat, pemuda dan buruh.  Mereka mengeluarkan Tritura (tiga tuntutan rakyat) terhadap pemerintah saat ini. Sekitar 1000 orang berjalan menuju Istana Negara. Tiga hal yang dituntut adalah turunkan harga, tangkap dan penjarakan koruptor dan pengemplang pajak, serta turunkan rezim SBY-Boediono. “Pertama, turunkan harga. Kedua, tangkap koruptor. Ketiga, turunkan rezim SBY-Budiono,” teriak Hakim, koordinator Gerakan Pemuda untuk Revolusi Indonesia (GPRI).

GPRI memandang pemerintah, DPR dan seluruh penegak hukum telah mengkhianati rakyat. Pemerintahan dijalankan dengan penuh rasa bohong dan munafik. “Kita kaum muda tak pernah sembunyi terhadap rezim SBY-Budiono yang telah menindas rakyat dengan tingginya harga sembako. Apakah pantas SBY jadi pemimpin kita,” seru salah satu orator dalam aksi yang berdiri di atas mobil bak terbuka. (*/Metrotvnews/jpc)

Dicari Pemimpin yang Haramkan Kebohongan!

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 28/01/2011 | 11:26 WIB

Jumat, 28/01/2011 | 11:26 WIB Dicari Pemimpin yang Haramkan Kebohongan!

Dicari Pemimpin yang Haramkan Kebohongan!
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

KABARNYA, pada Januari 2011 ini setiap pegawai negeri PNS/TNI/Polri diam-diam sudah terima uang ‘kejut’ atau ‘uang kaget‘ puluhan juta rupiah per orang. Bahkan gaji ke-13 sudah dijanjikan akan diberikan pada Juni 2011. Apa ini upaya untuk ‘menyogok‘ PNS/TNI/Polri agar mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena posisi SBY sekarang goyang terancam jatuh? Pasalnya, unsur birokrasi bisa dipolitisasi seperti era Orde Baru yang menyeret jalur B (Birokrasi) dan jalur A (ABRI) sebagai basis kekuatan politik Golkar saat itu disamping ormas kino-kino.

Meminjam istilah seniman monolog Butet Kartaredjasa bahwa kepemimpinan SBY di era Orbo (Orde Bohong-bohongan) saat ini, rezim penguasa dicurigai meniru era Soeharto dalam ‘memanfaatkan’ birokrasi dan TNI/Polri untuk tidak netral alias menjadi simpatisan partai penguasa. Tak hanya jabatan Menteri dijadikan jabatan politis, bukan profesional. Namun juga jabatan eselon I dipolitisasi yang seharusnya jabatan karier kepegawaian. Padahal, pegawai negeri harus netral sebagai aparat negara, bukan sebagai begundal atau alat penguasa. Birokrasi harus memihak kepada rakyat, bukan kepada partai politik penguasa.

Oleh karena itu, beberapa waktu lalu pernah terjadi sorotan terhadap Ketua DPR Marzuki Alie begitu dikabarkan melakukan intervensi melalui politisasi birokasi dengan memasukkan orang dekatnya atau kroni-kroninya menjadi pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Hal seperti ini tidaklah mengherankan, karena politisisasi birokrasi juga sudah kerap dilakukan oleh kalangan pejabat kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, yakni pejabat yang bukan teman atau tidak sealiran dengan kepentingannya digusur dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, jika pergantian para pejabat di lembaga negara ada intervensi, maka unsur KKN di Republik ini masih berlaku.

Nampaknya, aparat di negeri ini masih kental dengan nuasa KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan bahkan virus penyakit KKN sudah mewabah di setiap lapisan birokrasi. Ada laporan bahwa di setiap Kementerian atau badan/lembaga negara, hampir semua para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterima ada hubungannya dengan pejabat atau pegawai setempat. CPNS yang diterima menjadi PNS biasanya ada hubungan dengan pejabat/pegawai Kementerian/instansi pemerintah yang berangkutan. Bisa anaknya, menantu, keponakan, ipar, saudara, titipan teman atau sejenisnya. Akibatnya, unsur prestasi diabaikan dan profesionalisme tersisihkan. Ini bisa membuktikan bahwa dalam penerimaan pegawai negeri masih dipenuhi unsur nepotisme. Memang sulit mengurai benang kusut KKN yang sudah menjadi lingkaran setan dan menggurita di negeri ini.

Kembali kepada adanya bonus atau ‘uang kaget’ yang diberikan kepada kalangan pegawai negeri saat ini, maka boleh diduga pemerintahan SBY akan melakukan kegiatan dan strategi untuk kebohongan publik. Bahkan, dengan remunerasi kepada pegawai-pegawai di lingkungan kementerian dan lembaga negara, bisa jadi tujuan pokoknya adalah membeli pengaruh atas ketidakmampuan Presiden SBY menangani beberapa kebobrokan dan kehancuran ipolegsosbudag di negara ini. Seharusnya, tak hanya pegawai negeri saja yang harus disejahterakan, tetapi juga rakyat kecil kaum buruh/pekerja swasta yang menjadi bagian mayoritas bangsa ini. Bagaimana nasib petani dengan diterapkannya beras/gula impor? Lalu nasib nelayan dengan langkanya BBM solar? Juga nasib kalangan buruh/pekerja rendahan dengan meroketnya harga-harga barang di era pemerintah SBY sekarang ini? Dan banyak lagi kaum lapisan bawah yang masih melarat dan sengsara kehidupannya sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri!

Dengan berbagai kebijakan pemerintah sekarang ini, ternyata ekonomi akan lebih terpuruk ketika income per kapita jauh lebih tidak sesuai dengan tidak meratanya bila dibandingkan dengan daya beli masyarakat. Sehingga, bukan tidak mustahil beban utang negara akan membengkak dan tanggal jatuh tempo dan pembayaran utang pun akan molor alias beban masyarakat bawah semakin terseok-seok. Inilah yang disebut dengan sistem demokrasi kapitalis emosional yang diikuti atau dibarengi penerbitan/peredaran buku profil SBY sekarang ini yang telah beredar diantaranya di sekolah-sekolah di Tegal (Jawa Tengah) sebagai pencitraan SBY yang tidak jelas dan memaksakan untuk menambah ketenaran sang presiden.

Perilaku semacam ini bukan upaya mengangkat bangsa ini dari keterpurukan dengan berbuat yang terbaik, tetapi malah sebaliknya. Yakni, berbuat dengan mengangkat pengaruh citra pemaksaan yang tidak jelas kemana arahnya sehingga mengandung pro dan kontra negatif atas keberadaan SBY belakangan yang menjadi buah bibir kenegatifannya. Artinya, sekarang ini ada juga kelompok-kelompok yang sengaja mencitrakan positif (menjilat) SBY. Padahal, hal ini bisa menjadi bumerang untuk menambah serangan opini publik semakin gencar terhadap SBY yang kini citranya melorot tajam.

Bukan mustahil, situasi dan kondisi sekarang ini sebagai hukum karma SBY yang tidak lagi memenuhi janji-janji kampanyenya sehingga lambat laun terungkap pula keburukan yang dibungkus dengan kepalsuan pencitraannya. Uang negara jangan dihamburkan semaunya, pikirkan berapa alokasi untuk gaji dan untuk proyek fisik. Kalau APBN kesedot terlalu banyak untuk gaji lalu rakyat sebagai pembayar pajak dapat apa? Disamping itu daya beli buruh nasibnya bagaimana? Nampaknya, negara ini tidak butuh pemimpin pintar, melainkan butuh orang cerdas dan punya hati nurani serta bisa melihat realita di lapangan, bukan cuma banyak omong kosong. Tepatnya, negara buka lowongan: “Dicari, pemimpin yang haramkan kebohongan!” (*)

Gerakan Koin untuk SBY Muncul di Yogya

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 28/01/2011 | 19:38 WIB Gerakan Koin untuk SBY Muncul di Yogya

Jakarta – Curahan hati (curhat) Presiden SBY terkait gajinya yang tujuh tahun tak naik-naik ditanggapi oleh massa Yogyakarta. Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Revolusi Rakyat melakukan aksi mengumpulkan koin untuk Presiden SBY di sepanjang Tugu hingga kawasan titik nol Yogyakarta, Jumat (28/1/2011).

Launching koin untuk presiden SBY akan dilakukan sekitar enam sampai tujuhhari  ke depan dan akan dikirim langsung ke SBY.  Koordinator aksi Slamet Wasair mengatakan sebagai seorang presiden sebenarnya tidak pantas mengeluhkan gajinya di tengah masyarakat yang masih berada dalam kondisi kelaparan. Terlebih, masih banyak pula buruh yang tidak mendapatkan upah layak.

”Upah minimum bagi buruh hanya dijadikan simbolisasi keadilan dan pengharapan bagi para buruh tanpa pernah direalisasikan. Ditengah kondisi demikian justru presiden mengeluarkan statement tentang gajinya yang sudah tujuh tahun tidak naik. Ini jelas tidak pantas untuk diucapkan,” tutur dia. Gerakan koin untuk Presiden sebelumnya juga muncul di Surabaya.

Koin Peduli Gaji SBY Rambah Blora
Pernyataan Presiden SBY tentang gajinya yang sudah lama tidak naik disikapi sejumlah anggota DPRD Blora, Selasa (25/1). Para wakil rakyat itu menyediakan kardus dan ditempeli kertas bertuliskan Koin Peduli Gaji SBY.

Kardus ditempatkan di atas meja di ruang Komisi B. Hanya, tidak diketahui dengan pasti siapa yang berinisiatif menyediakan kardus yang ditempeli kertas tersebut. Sejumlah anggota Komisi B yang berada di dalam ruangan saling menunjuk nama rekannya ketika ditanya siapa yang mempunyai inisiatif, sehingga terkesan hanya guyonan belaka.

Hal itu dibuktikan juga dengan tidak adanya uang logam di dalam kardus. Anggota Dewan yang berada di ruang ketika itu adalah Seno Margo Utomo, Suhada Hasan, Irma Isdiana, Mustafidah, Susanto dan Ketua Komisi B, Subroto. Tak lama berselang masuk anggota DPRD lainnya, Yulianto.

Namun ketika didesak apakah koin peduli tersebut serius, mereka pun menyikapinya dengan berupaya mendapatkan uang logam di saku celana dan dompetnya masing-masing. Hanya uang yang dimaksud tidak ada.

Seno Margo Utomo sempat hendak memasukan uang kertas dua ribu rupiah. Namun diurungkan karena anggota Dewan lainnya menyatakan tidak sesuai dengan gerakan koin peduli gaji SBY. Setelah mendapatkan uang logam Rp 500, Seno Margo Utomo memasukan koin tersebut ke dalam kardus.

Sejumlah wartawan yang berada di dalam ruangan Komisi B mengabadikan momen tersebut. “Ini bahan berita menarik loh. Jika tidak ada yang berkomentar, ya dijadikan berita foto saja,” tambah Seno, yang juga anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lalu, akan dikemanakan jika uang logam dari gerakan tersebut benar-benar terkumpul? “Kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut,” tandas Seno seperti dilansir CyberNews. (*/Rep/SM)

Gerakan ‘Koin untuk Presiden’ Meluas ke Jatim

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 29/01/2011 | 22:35 WIB Gerakan 'Koin untuk Presiden' Meluas ke Jatim

Sumenep – Gerakan ‘Koin untuk Presiden‘ makin meluas hingga ke Jawa Timur. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menggelar aksi teaterikal pengumpulan koin untuk SBY di taman Adipura Sumenep, Sabtu (29/1/11).

Dalam aksi teaterikal itu, satu mahasiswa memerankan sebagai SBY, duduk di bangku, dan disebelahnya mahasiswa membawa kotak bertuliskan ‘Koin untuk SBY‘. Sementara mahasiswa lain memerankan sebagai rakyat yang menderita, namun menyempatkan diri untuk memasukkan uang receh ke kotak ‘Koin untuk SBY‘.

Korlap aksi, Suryadi Syah mengatakan, curhat SBY memang ditafsirkan beragam. Namun pihaknya tetap menganggap hak itu sebagai bentuk ketidakpekaan seorang Presiden terhadap kondisi rakyatnya.

“Kalau tidak salah hitung, sudah tiga kali SBY curhat tentang gaji. Hanya saja yang pertama dan kedua tidak terekspose media,” kata Suryadi.

Ia menilai, curhat tersebut sudah melukai hati rakyat Indonesia. “Tidak salah jika kemudian muncul anggapan bahwa SBY sama dengan pejabat lain di negara ini yang rakus akan materi,” tandas Suryadi.

Menurutnya, tidak etis seorang Presiden membicarakan gaji di depan umum, karena gaji sebesar Rp 62 juta diterima secara utuh. “Kebutuhan keluarga Presiden itu kan ditanggung negara. Masih ditambah dana taktis Rp 2 milyar,” papar Suryadi.

Ia bahkan menuding curhat itu mencerminkan jika Presiden setengah hati mengurus rakyatnya. “Mengapa pak Presiden harus membicarakan gajinya yang tidak pernah naik, sementara masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan,” tandasnya.

Suryadi menerangkan, pengumpulan koin ini sebagai bentuk kritik dari para mahasiswa untuk Presiden. “Kami miris dan prihatin terhadap pemimpin kami yang masih mengutamakan materi daripada kepentingan rakyat,” tegasnya. (Inilah)

28
Jan
11

Kenegarawanan : Pentingnya Ekonomi Konstitusi dan Kepemimpinan Pancasila

RR: Ekonomi Konstitusi Jadi Solusi Ciptakan Kesejahteraan RI

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/01/2011 | 20:56 WIB RR: Ekonomi Konstitusi Jadi Solusi Ciptakan Kesejahteraan RI

Jakarta – Presiden SBY pernah menyatakan bahwa PDB Indonesia meningkat seiring dengan turunnya tingkat kemiskinan masyarakat. Namun hal tersebut dibantah oleh mantan Menko Perekonomian dan Menkeu, Rizal Ramli (RR) yang juga mengkritisi arah ekonomi pemerintahan saat ini.

Menurut tim ekonomi Indonesia Bankit ini, apa yang dikemukakan SBY bukan indikator sesungguhnya. Angka kemiskinan juga belum berkurang. “Coba bandingkan dengan Presiden Brasil yang berkuasa selama delapan tahun. Ia mampu mengangkat puluhan juta rakyat miskin ke tingkat yang lebih sejahtera. Jadi, bohong kalau SBY bilang kita lebih sejahtera,” ujar Rizal di Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Arah ekonomi saat ini, menurutnya, merupakan ekonomi neoliberal yang merupakan pintu masuk awal ke arah neokolonialisme. “Tidak mungkin neoliberal seperti sekarang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena selalu ada keberpihakan pada modal besar baik modal asing atau dalam negeri,” tutur Menko Perekonomian era Presioden Gus Dur ini.

Ia juga mengatakan jika hal ini terus terjadi, negara akan masuk dalam perangkap hutang dan kesenjangan antara kaya dan miskin makin besar. “Solusinya adalah ekonomi konsitusi yang arahnya berpihak pada negara dan rakyat,” ujar Rizal. “Dari situ kebijakan-kebijakan yang menyimpang dan pengkhianatan kepada UUD 45 (Pasal 33) akan terlihat,” imbuhnya.

Di bawah Presiden SBY, lanjut dia, ekonomi konstitusi (kerakyatan) kian ditinggalkan, demokrasi menjadi kleptokrasi dan Neoliberalisme kian meluas, sementara peberantasan korupsi makin mandul, maka tinggal tunggu waktu, maka pemerintahan SBY berganti atau jatuh. Demikian peringatan Rizal.

Setelah Orde Lama dan Orde Baru, menurut Rizal, permerintahan SBY saat ini adalah rezim pencitraan yang penuh kepalsuan sebab ekonomi korupsi dan demokrasi kriminal makin menjadi-jadi dewasa ini..Presiden harus sadar bahwa label pembohong yang disampaikan para tokoh lintas agama telah membuat rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah dan SBY-Boed dicap rezim pembohong.

“Padahal para tokoh lintas agama itu menyampaikan kritik agar pemerintah SBY-Boed  berubah sikap dan menjadi amanah, bukannya membela diri, defensif dan balik nuding para tokoh agama berpolitik. Itu malah jadi blunder bagi SBY-Boed sendiri. Saya  kira pemerintah bakal jatuh kalau tak hati-hati dan tak amanah,” tuturnya.

“Pemerintahan SBY adalah rezim pencitraan yang penuh dengan kepalsuan. Dan pencitraan itu dibiayai oleh negara. Jadi mereka menolak subsidi untuk kelompok miskin, seperti nelayan, tapi pencitraan diri mereka disubsidi negara,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dirinya dan tokoh-tokoh gerakan lain mencanangkan tahun ini sebagai tahun kebenaran. “Tahun ini adalah tahun berani menyatakan kebenaran,” tegasnya.

Diingatkan, gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap berbagai hal di negeri ini semakin menunjukan bahwa kapasitas Presiden dipertanyakan dan tinggal menunggu waktu sebelum pemerintahan jatuh dan berganti. “Kredibilitas dan integritas presiden yang sedang dipertanyakan menunjukan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Ini sama seperti periode akhir sebelum Soeharto lengser.,” tukasnya.

Mengenai prediksi kapan rezim SBY akan berganti, Rizal mengatakan dengan tegas, “Hanya tinggal tunggu waktu sebelum pemerintahan berganti.”Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Rizal Ramli, mengkritik habis mengenai gaji Presiden SBY.

Hal ini diungkapkannya di sela-sela disela-sela acara temu akbar nelayan seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (27/1). Menurut Rizal, gaji presiden sudah lebih dari cukup. Selain 67 juta yang diterima per bulan, presiden juga menerima ribuan dolar setiap kali perjalanan keluar negeri.

Begitu juga jika presiden melakukan perjalanan dalam negeri. “Tidak jujur untuk mengatakan kalu gaji hanya segitu. Kan ada pendapatan yang lainnya,” ujar Rizal sembari menambahkan, jika keuntungan yang diterima presiden jauh lebih besar dari gajinya.

“Total benefit yang diterima jauh lebih besar dari gajinya. Belum lagi Presiden dan wapres kalau pensiun dapat rumah senilai 20-30 miliar di daerah menteng,” pungkasnya.

Setelah melihat film perjuangan sukarno dan kawan-kawannya, menurut Rizal, presiden terlalu lembek. “Saya prihatin setelah melihat film sejarah bung karno kemarin. Dibandingkan pendiri negeri ini, kalau seorang presiden mengeluh berarti cengeng sekali.”

Lebih lanjut ia menuturkan ini sudah beberapa kali SBY mengeluh soal gajinya yang lebih kecil dari dirut BUMN. “Kalau kalah dari BUMN, mending mundur jadi presiden dan jadi dirut BUMN saja,” tegasnya. (*/MIOL/Rimanews)

Apa yang Diberikan SBY pada Rakyat?

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/01/2011 | 21:24 WIB Apa yang Diberikan SBY pada Rakyat?

Jakarta – Koordinator Grup Diskusi Angkatan 77-78, M Hatta Taliwang menilai konyol ucapan Presiden SBY yang mengeluhkan gajinya tidak naik. Ia pun mengingatkan SBY agar meniru presiden di Negara lain yang justeru memotong gajinya untuk keperluan kesejahteraan rakyat di negaranya.

“Sebagai bentuk keprihatinan atas ekonomi rakyatnya Presiden Meksiko F Calderon menurunkan gajinya 10 persen di awal tahun 2006. Bersamaan dnegan itu Presiden Bolivia Evo Morales menurunkan gajinya hamper 60 persen dari lebih kurang 3.300 dolar AS menjadi 1.875 dolar AS,” tutur Hatta mencontohkan.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi ini memaparkan, dalam beberapa riwayat Khalifah Umar bin A Azis pernah memerintahkan agar gajinya dipotong 0,5 dirham per hari untuk baitulmal, sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyatnya yang prihatin.

Para aktivis tidak memiliki gaji dan berseru: “Kami rela memotong kebahagiaan kami (waktu dan tenaga) yangs eharusnya untuk keluarga/kesenangan, tapi kami gunakan untuk demo menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan di negeri ini.”

“Presiden SBY berkorban apa dan memberi apa untuk rakyat Indonesia yang sangat menderita saat ini?” seru Hatta Taliwang yang juga anggota LSM Gerakan Indonesia Bersih (GIB). (ira)

“SBY Sudah Keterlaluan, Lebihi Cara Soeharto”

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/01/2011 | 13:57 WIB "SBY Sudah Keterlaluan, Lebihi Cara Soeharto"

Jakarta – Sikap dan tindak tanduk Presiden Susilo Bambng Yudhoyono (SBY) belakangan ini selalu mendapat protes keras dari berbagai kalangan, karena dianggap gagal dan tak mampu mencerminkan sebagai sosok pemimpin yang bijak dan pengayom. Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Wahid juga memiliki penilaian pribadi. Menurutnya SBY melebihi cara-cara mantan Presiden Soeharto dalam menanamkan doktrin pribadi kepada anak-anak bangsa.

“Dibanding Pak Harto ini SBY sudah melebihi segala-galanya. Melebihi Pak Harto dan segala-galanya. Pak Harto saja walaupun otoriter itu ada aturan mainnya, dan hanya lewat penataran P4 yang cuma normatif. Ini lebih telanjang personalisasi pribadi SBY. Ini sudah keterlaluan,” tukas Lily kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Menurut adik kandung Gus Dur ini, peredaran buku serial SBY ke sekolah-sekolah tingkat menengah bisa jadi untuk membentuk generasi-generasi loyalis SBY. “Bisa saja ini untuk membentuk loyalis-loyalis SBY. Tujuan pencitraannya memang ke sana,” tukas Lily.

Lebih jauh Lily khawatir buku ini sebagai salah satu cara untuk pemilih pemula nanti. “Buku itu dibagikan kepada siswa-siswa sekelas SMP. Itu kan konyol banget. Karena mungkin dihitung, mereka itu tiga tahun lagi sudah bisa menjadi pemilih dalam pemilu,” terangnya.

Anggota Komisi XI itu sangat yakin peredaran buku tersebut punya tujuan untuk politik pencitraan. “Dia ingin memberi kesan bahwa dia pemimpin yang berhasil dan bagus. Sehingga publik diharapkan bisa memilih lagi calon dari partai dia nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi X menemukan buku-buku tentang Presiden SBY yang terselip di antara buku-buku pelajaran yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat. Buku-buku ini berisi tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden SBY. Banyak pihak menilai buku ini tidak pantas untuk dijadikan buku pengayaan di sekolah, karena terlalu bermuatan politis dan hanya mencitrakan satu orang saja.

Orde Citra ala SBY = Orba
Ketua Umum PMKRI  Stefanus Gusma dan mantan Aktivis ITB Ir S Indro Cahyono melihat Presiden SBY terpuruk belakangan ini karena kesejahteraan rakyat merosot dan pembangunan tanpa kesejahteraan kian meluas akibat Orde Citra yang diusung SBY-Boed. ”Jika kesabaran rakyat hangus, akibat kegagalan SBY-Boed, maka gerakan ekstraparlementer meletus,” kata Stefanus. Orde Citra menggelar demokrasi kriminal dan korup, Orde Baru menggelar otoriterianisme pembangunan yang korup.

Dalam kaitan ini, Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti, periset senior LIPI bahkan mengaku, kini kita tak tahu pasti apakah ucapan Presiden soal gaji yang tak naik sejak 2004, ditujukan agar para anggota TNI/Polri merasa kesejahteraannya sudah mendapatkan perhatian amat baik dari Presiden,  ataukah ini bagian dari politik pencitraan dan politik pengalihan? “Dari sudut pandang apa pun, ucapan SBY menunjukkan, betapa politik pencitraan masih jadi bagian dari gaya berpolitik SBY,” kata Ikrar.

Namun, lagi-lagi gaya ini tak pas dan tak layak lagi dilakukan Presiden saat rakyat menuntut kinerja pemerintah yang jauh lebih baik, khususnya dalam menangani kasus megaskandal Bank Century dan penggelapan pajak terkait kasus Gayus. ‘’Isu Century dan mafia pajak jelas tak mungkin diselesaikan Boediono, sebab tak ada aparat yang segan dan hormat serta patuh pada Boediono, pelaku utama skandal Century,’’ imbuh Indro Cahyono.

Pada akhirnya, ungkap Ketua Umum PMKRI  Stefanus Gusma, Orde SBY adalah Orde Citra (Pencitraan) yang ditunjang subsidi negara, sementara Orde baru adlaah Orde otoriter yang menggunakan kekerasan. ‘’Hanya soal waktu Orde Citra yang memberlakukan demokrasi kriminal bakal berlalu kayak Orde Baru yang otoriter, karena rakyat geram dan kecewa berat dengan tiadanya kesejahteraan dan keadilan sosial,’’ tegasnya. (Inilah/Rimanews)

28
Jan
11

IpTek : Crop Circle, Galaksi Tertua dan Android Luar Angkasa

Crop Circle Sleman

Kamis, 27 Januari 2011 | 10:27 WIB
Ilmuwan Inggris : Pola Crop Circle Sleman Umum

Colin Andrews. (newcrystalmind)

TEMPO Interaktif, Jakarta – Colin Andrews, ilmuwan Inggris yang juga pakar crop circle atau pola geometris yang diasosiasikan dengan UFO, tertarik dengan crop circle yang ditemukan di sawah di desa Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Andrews mengikuti perkembangan dan mengumpulkan data dari berbagai media soal crop circle dengan diameter lebih dari 60 meter tersebut.

“Setelah saya lihat dari beberapa foto, crop circle di Sleman sebelumnya telah terlihat di beberapa negara lain,” kata Andrews kepada Tempo melalui surat elektronik, Kamis (27/1). Tapi untuk menjelaskan lebih jauh, dia membutuhkan foto yang diambil dari helikopter.
Selama 30 tahun terakhir, Andrews meneliti secara mendalam fenomena crop circle di berbagai dunia. Ahli elektro dari Inggris ini juga menjadi penasihat Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Ratu Elizabeth. Dia juga menulis berbagai buku tentang crop circle, di antaranya Crop Circles, Signs or Contact dan Government Circles.
Andrews juga melakukan penelitian khusus tentang crop circle pada 1999 hingga 2000. Hasilnya, kata Andrews, sebanyak 80 persen crop circle adalah buatan manusia. “Sedangkan 20 persen lagi tidak terpecahkan dan masih menjadi misteri,” ujarnya.
Andrews menjelaskan dari 20 persen yang masih menjadi misteri memiliki ciri: lingkarannya lebih sederhana dan tidak rumit, tidak ada jejak manusia terutama bagian tengahnya, tanahnya tidak mendapat tekanan juga ada unsur magnetik yang cukup tinggi di sekitar crop cirle.
Ciri yang lain, lanjut Andrews, tanamannya tidak rusak hanya bengkok atau merunduk. Lalu, struktur tanamannya mengandung efek biofisika yang tidak biasa dan sulit dipecahkan, tidak ada alat yang bisa membuat lingkaran ini seperti crop circle yang dibuat manusia (hoax).
Nah, untuk membuktikan crop circle Sleman ini buatan manusia atau bukan, selain perlu foto dari atas, juga pengecekan langsung di lapangan. “Sayangnya kalau saya lihat, lokasinya sudah tidak lagi steril, terlalu banyak orang di sana, ini sudah terlambat,” kata Andrews.
Namun Andrews sangat mengapresasi langkah pemerintah Indonesia yang bergerak cepat untuk meneliti crop circle ini. “Saya juga terkesan dengan otoritas di Indonesia yang memiliki pikiran terbuka soal ini,” ujarnya.
POERNOMO G. RIDHO

Alien di Crop Circle

Rabu, 26 Januari 2011 | 15:18 WIB
Alien Pernah Mampir di Crop Circle Inggris

Crop circle di Swiss , 29 Juli 2007.. Jabberocky/Wikipedia

TEMPO Interaktif, London – Tak selamanya crop circle dibuat manusia. Pada 6 Juli 2009, seorang saksi menyaksikan makhluk asing di lokasi crop circle di Silburry Hill, Wiltshire, Inggris. Wiltshire merupakan wilayah dengan “jejak alien” terbanyak, yang kemunculannya lebih dari 12 titik setiap musim panas.

Saksi yang dirahasiakan namanya tersebut adalah petugas kepolisian dengan pangkat sersan. Usai bertugas, dia mendapati tiga sosok berdiri dekat sebuah crop circle.

Petugas itu lalu menghentikan kendaraannya dan mendekat. Sosok itu berwujud tiga laki-laki bertinggi sekitar 1,8 meter dengan rambut pirang. Saat didekati terdengar suara seperti listrik statis. Seketika, ketiganya ngacir dengan kecepatan luar biasa.

Pakar crop circle Andrew Russell, yang mewawancarainya, yakin petugas itu melihat makhluk luar angkasa. Dia menjabarkan kejadian yang dialami polisi itu.

Awalnya, makhluk asing itu disangka petugas forensik karena mengenakan pakaian terusan putih. Polisi itu menyaksikan tiga “orang” itu mengamati crop circle, yang baru terbentuk beberapa hari.

Dari pinggir ladang, polisi itu mendengar suara seperti listrik statis. “Suara itu seperti bergerak menyusuri ladang dan tanaman bergerak mengikuti arah suara,” katanya.

Pada teriakan pertama, tiga sosok asing itu tidak mengubris. Namun saat si polisi memasuki ladang, ketiganya melihat dan langsung lari. “Kecepatannya lebih dari manusia mana pun,” katanya. Mereka menghilang dalam sekejap mata.

Rekan Russell, Colin Andrews, yakin petugas itu berkata jujur. “Informasinya harus ditelusuri lebih lanjut,” ujar pakar asal Amerika Serikat, yang meneliti crop circle sejak 1983 itu.

Kepolisian Wiltshire menolak berkomentar dengan alasan polisi itu sedang tidak bertugas.

TELEGRAPH | REZA M

Crop Circle Inggris

Rabu, 26 Januari 2011 | 13:16 WIB
Di Inggris, Pembuat Crop Circle Kena Denda

circle crop. foto: all download.com

TEMPO Interaktif, London – Kepolisian Resor Sleman Yogyakarta memburu pembuat crop circle di Dusun Jogotirto. Pembuat, yang diyakini manusia, bukan alien, akan diminta keterangan seputar motif tindakannya.

Sejauh mana pembuat crop circle bisa ditindak? Jika mengacu pada kasus di Inggris, jawabannya: tidak banyak.
Pada November 2000, Kepolisian Wiltshire menangkap Matthew Williams, 29 tahun, dengan tuduhan membuat pola jejak Unidentified Flying Objects (UFO) di sebuah ladang gandum di kota Marlborough, enam bulan sebelumnya. Awalnya, polisi kesulitan menemukan pelaku. Namun identitasnya terungkap setelah ada orang yang mengirim fotonya saat “menggarap” ladang gandum dengan balok dan tali.
Williams jadi orang pertama di Inggris yang dihadapkan ke meja hijau dengan kasus pembuatan crop circle, merebahkan batang gandum sehingga membentuk pola yang dipercaya sebagian orang datang dari mahluk luar angkasa. Wiltshire merupakan wilayah yang paling dipusingkan dengan “jejak alien” ini, karena muncul lebih dari selusin corp circle saban musim panas.
Ketua Organisasi Petani Wiltshire Tim Carson menganggap pembuat crop circle sebagai tamu tak diundang di halaman rumah. Petani, dia melanjutkan, sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyiapkan panen, namun dirusak. “Seperti punya mobil hijau, lalu ada orang datang dan mengecat atapnya pakai cat putih,” kata petani lain, Andrew Naughton.
Pada ujungnya, Williams tidak ditahan. Hakim mengenakannya denda 100 poundsterling atau Rp 1,4 juta dengan dakwaan merusak kepemilikan orang lain. Lepas dari meja hijau, Williams tidak kapok. Dia malah membuat film dokumenter sepanjang tiga jam tentang crop circle, yang dianggapnya karya seni tersebut. Alasannya, dia jengah dengan berbagai teori tentang asal lingkaran berpola indah tersebut. “Sebagian orang marah, karena mereka ingin percaya adanya mahluk asing,” kata Williams.
BBC | INDEPENDENT | REZA M

Jejak �UFO� Bantul

Rabu, 26 Januari 2011 | 14:24 WIB
Jejak UFO Bantul Juga Buatan Manusia

Crop circle di Piyungan, Bantul. TEMPO/Muh Syaifullah

TEMPO Interaktif, Sleman – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyatakan tapak melingkar (crop circle) di dusun Wanujoyo, Piyungan, Bantul juga buatan manusia. “Jejak UFO” Bantul itu juga sama dengan yang ada di Jogotirto, Berbah, Sleman.
“Lingkaran yang ada di Piyungan, Bantul sama dengan yang di Berbah, Sleman,” kata Sri Kaloka Probotosari, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa LAPAN, saat ditemui wartawan di Berbah, Rabu (26/1).

Ia menjelaskan, pola crop circle yang ada di persawahan Wanujoyo, Piyungan lebih sederhana dan tidak serapi dengan crop circle yang ada di Berbah, Sleman. Berdasarkan penilitian tim LAPAN hari ini, ditemui banyak bekas kaki yang menuju ke pusat lingkaran. Setiap pola ada jejak menuju kesana ke tempat itu.

“Yang lebih memastikan lagi, di tengah pola ada padi yang diikat. Jadi, jelas ini dilakukan oleh manusia,” Sri Kaloka.

Selain lebih kecil, crop circle di Piyungan, juga kurang sempurna. Jari-jari pola tidak rata, yaitu ada yang 2,1 meter hingga 2,5 meter. “Crop circle yang di Berbah ini jauh lebih sempurna. Namun, sama-sama dibuat oleh manusia,” tandasnya.

Alat yang digunakan untuk membuat pola di Piyungan, kata Kaloka diduga juga sama dengan yang digunakan di Berbah. Yaitu dengan menggunakan jangkar. Tetapi, ia tidak bisa memastikan apakah orang yang membuat crop circle di Sleman dan Bantul itu sama atau berbeda.

“Kalau tentang UFO, hingga saat ini belum ada penjelasan secara ilmiah, semua berdasarkan temuan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah,” kata dia.

Muh Syaifullah

Galaksi Tertua

Jum’at, 28 Januari 2011 | 07:44 WIB
Galaksi Tertua Terekam Teleskop Hubble

Galaksi Tertua. foto: dailymail.co.uk

TEMPO Interaktif, Jakarta – Para ahli astronomi Eropa mengaku berhasil menemukan galaksi tertua melalui teleskop Hubble Space.

Galaksi yang berjarak sekitar 13,2 miliar tahun cahaya dari bumi itu mirip kondisi semesta alam saat baru lahir.
“Kami akhirnya bisa melihat awal dari semesta alam. Sungguh luar biasa,” kata Olivia Johnson, astronom dari Royal Greenwich Observatory, kepada BBC News.
Selama ini galaksi tua sulit untuk dilihat. Sebab, alam semesta yang terus membengkak membuat mereka menjauhi bumi.
Menggunakan Hubble Wide Field Camera 3 terbaru, tim yang dipimpin oleh Rychard Bouwens dari Leiden Observatory di Belanda ini mampu mendeteksi cahaya yang terjadi saat alam semesta berusia 480 juta tahun.
Mereka mengaku ada kemungkinan itu bukan sebuah galaksi. Meski begitu, mereka 80 persen yakin itu adalah galaksi tertua yang pernah terlihat. Penemuan ini telah dipublikasikan dalam The Journal Nature.
Para astronom berharap data yang mereka peroleh dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana galaksi terbentuk.
Selain itu, data ini bisa digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kabut hidrogen dan helium yang mengisi alam semesta miliaran tahun silam.
“Ini adalah masa ketika galaksi berkembang dengan cepat,” kata mereka dalam artikel di jurnal tersebut, seperti yang dikutip The New York Times.
FOXNEWS | FIRMAN

Berita terkait

Smartphone Android

Kompas

Kompas – Kamis, 27 Januari
Smartphone Android Bisa Jadi Satelit Luar Angkasa

KOMPAS.com — Ponsel android mungkin kelak tak hanya berfungsi sebagai smartphone atau ponsel pintar. Sebuah perusahaan pengembang satelit di Inggris punya rencana edan karena berencana menggunakan ponsel android sebagai otak satelit.

Percobaan tersebut saat ini sedang dilakukan oleh Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) di Guildford, Inggris, sebagai bagian dari inisiatif menggunakan kemajuan teknologi untuk membuat biaya satelit menjadi lebih murah.

Ide dari proyek ini memang masuk akal. Sebagaimana dilansir BBC, pihak SSTL menilai smartphone modern sangat luar biasa setelah dilengkapi prosesor 1 GHz dan memiliki memori yang berkapasitas besar, apalagi ponsel android yang memiliki slot SD card tambahan.

Dalam hal ini, sebuah smartphone sebanding dengan komputer mini—dengan catu-daya mandiri, antarmuka input-output, dan komunikasi radio—artinya sangat mirip dengan komponen utama sebuah satelit. Bedanya, satelit membutuhkan hardware yang telah dirancang khusus langsung pada tingkatan CPU, peralatan elektronik yang memiliki ketahanan yang memadai untuk berada di ruang angkasa dan sistem piranti genggam—yang secara keseluruhan, biaya proses perancangan dan pembuatan satelit menjadi sangat mahal.

Untuk misi ringan dan sederhana, sebenarnya nano-satellite (satelit mini) sudah jauh lebih murah dibandingkan dengan satelit biasa—terutama biaya pengiriman ke angkasa. Namun, inovasi yang dikembangkan oleh SSTL ini akan naik setingkat di atasnya, yaitu dengan mengombinasikan satelit berukuran nano dengan smartphone.

SSTL sama sekali tidak akan melakukan perubahan atau penyesuaian apa pun pada smartphone berbandrol resmi 450 dollar AS yang dipakai. Mereka hanya akan mengaitkannya pada sirkuit satelit dengan menggunakan konektor standar. Sebuah kamera akan dipasang di dalam satelit (STRaND 1) yang menghadap ke layar smartphone untuk memastikan satelit berfungsi dengan baik dan mepermudah pengawasan dari markas.

Bagaimana cara kerjanya?

Pertama, STRaND akan bekerja menggunakan kemampuan elektronik dan kontrol perangkat kerasnya sendiri, lalu akan membawa peralatan eksperimen lain, termasuk kamera yang akan mengambil gambar bumi dari atas.

Selanjutnya STRaND akan memeriksa apakah handphone android masih berfungsi atau tidak. Jika perfungsi, handphone android akan mengambil alih kendali (diakui oleh SSTL, untuk fungsi ini mereka merancang aplikasi khusus yang diinstalasikan di dalam handphone android). Selanjutnya, satelit yang sudah diambil alih sepenuhnya oleh handphone android akan megatur posisi dengan menggunakan fungsi GPS yang ada di dalamnya, lalu mengendalikannya dengan gyros dan plasma jet mini. Handphone juga akan mengambil gambar satelit itu sendiri dari orbitnya.

Doug Liddle, Kepala Lab Sains SSTL, menjelaskan, mereka telah melakukaan uji terhadap handphone android di dalam ruang kedap udara di bumi untuk mengetahui apakah handphone tahan jika nanti terpapar kondisi yang tidak sama dengan bumi. Handphone Google android dinyatakan lolos—diperkirakan akan tahan berada di ruang angkasa selama setahun non-stop. Doug dan kelompoknya meyakini, peluncuran pertama yang akan diselenggarakan kuartal ketiga tahun ini akan berjalan dengan baik.

Mengapa temuan ini menarik? Jika eksperimen ini berhasil, akan ada babak baru dalam dunia persatelitan dengan biaya yang lebih hemat—hingga ratusan ribu poundsterling (dari sekitar 10 juta poundersterling) untuk misi-misi sederhana yang kecil. Teknologi satelit semakin penting peranannya dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Tentu saja penemuan ini sangat penting dan strategis. (KOMPASIANA/Gusti Bob)




Blog Stats

  • 3,373,772 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…