Archive for May, 2009

31
May
09

Press Release : Kebangkitan Jiwa Benteng PANCASILA

Press Release 1 Juni 2009

MAJELIS BENTENG PANCASILA

tentang

Kebangkitan Jiwa Benteng PANCASILA

Dalam rangka penegakkan dan pengawalan Amanat Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959) Bab XII Pertahanan Negara Pasal-30 ayat (1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara, yang belum pernah dinyatakan tidak berlaku, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Benteng-benteng Pancasila ketika mencermati situasi dan kondisi Kebangsaan dan Kenegaraan tahun 2009 yang penuh dengan dinamika berdemokrasi, berkeyakinan untuk lebih meneguhkan Politik Ketahanan dan Pertahanan Indonesia khususnya memperhatikan sebagai berikut :

Dialog Lintas Generasi 80 Tahun Soempah Pemoeda 2008 bertempat di Auditorium LPMJ (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta), Pulogadung  yang telah memberikan bekal bagi capaian Indonesia Digdaya 2045 tentang keberadaan 7 strategi kebijakan dasar sebagai sumber kehancuran bangsa Indonesia meliputi

(1).Memperlemah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2).Menghapus Ideologi Pancasila, (3).Menempatkan Uang sebagai Dewa, (4).Menghapus Rasa Cinta Tanah Air, (5).Menciptakan Sistem Multi Partai, (6).Menumbuhkan Sekulerisme, (7).Membentuk Tata Dunia Baru [Tahun 2015 Indonesia Pecah, ISBN 978-979-15527-1-4].

Dan mencermati ungkapan tahun 2015 sebagai sasaran akhir konspirator, maka itu berarti selang 7 tahun setelah tahun 2008, atau ketika 70 Tahun Indonesia Merdeka,

Sehingga menjadi tepat sekali ungkapan bahwa 7 Resolusi Sumpah Pemuda 2008 (7RSP2008) adalah bentuk benteng strategik terhadap skenario global itu, sekaligus bentuk solusi bagi situasi dan kondisi sebagaimana hasil jajag pendapat tentang “Soempah Pemoeda”, Semangat Luntur [Kompas, Senin, 27 Oktober 2008], yakni :

(1).Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, (2).Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, (3).Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan, bahasa Indonesia, (4).Kami putra dan putri Indonesia mengaku berideologi yang satu, Pancasila, (5).Kami putra dan putri Indonesia mengaku berkonstitusi yang satu, Undang-Undang Dasar 1945, (6).Kami putra dan putri Indonesia mengaku bernegara yang satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, (7).Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbendera persatuan bangsa, Bendera Merah Putih.

Artinya, 7 RSP2008 itu dapat diberlakukan sebagai perkuatan Pondasi Rumah NKRI dan sekaligus bekal bagi Presiden ke-7 NKRI, agar supaya tidak mudah digoyah oleh kekuatan2 “soft war” pihak konspirator.

Adapun penangkal taktis operasional lainnya yang penting adalah dengan melalui pemberdayaan Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) dalam hidup keseharian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni

(1).Keagamaan Tidak Rawan, (2).Ideologi Tidak Retak, (3). Sosial Politik Tidak Resah, (4).Sosial Ekonomi Tidak Ganas, (5).Sosial Budaya Tidak Pudar, (6).HanKamNas Tidak Lengah, (7).Ekologi (Lingkungan) Tidak Gersang

terutama ketika mewaspadai 7 Penyebab 2015 Indonesia Pecah yaitu :

(1).Siklus Tujuh Abad, 70 Tahun, (2).Kehilangan Figur Pemersatu, (3).Pertengkaran Sesama Anak Bangsa, (4).Konspirasi Global, (5).Nusantara bukan Indonesia, (6).Jayakarta bukan Jakarta, (7).Kalah PilPres 2014 bikin Negara Baru [ISBN 978-9797-15527-1-4].

Oleh karena itulah, kami berseru agar supaya Kebangkitan Jiwa Benteng Pancasila digelorakan bagi keberdayaan Persatuan Indonesia sesuai amanat sila ke-3 PANCASILA sebagai “soft power” atau kekuatan penangkal yang handal bagi NKRI menghadapi ragam ancaman, gangguan, hambatan, tantangan ketika mengarungi politik globalisasi dan dampak ikutan yang muncul di ranah nusantara ini sendiri.

Jakarta Selatan, 1 Juni 2009

  1. Pandji R Hadinoto / HP : 0817 983 4545 / BarPETA
  2. WS Hendrawan Sinbo / HP : 0852 8287 4288 / LKPN45
  3. La Ode Azis Bonea / HP : 0812 1306 4065 / HIPMIKINDO
  4. Taufik Tongano / HP : 0813 8008 7019 / HIPMIKINDO
  5. Oti Setiawan Sribudi / HP : 0856 9118 2182 / Cendekiawan Marhaenis
  6. R Urip Kamarullah / HP : 0817 151 804 / Cendekiawan Marhaenis
  7. Johnny E Warokka / HP : 0815 185 0687 / Cendekiawan Marhaenis
  8. Fx Sapto W Samudro / HP : 0817 644 0777 / Bawana
  9. Bambang Noorsena / HP : 0813 3471 1234 / Bawana
Advertisements
30
May
09

Kekalahan Demokrasi Dari Kapitalisme

Selasa, 22 Januari 2008
SIARAN PERS

http://www.berpolitik.com
Lumpur Panas di Porong dinyatakan sebagai Musibah; dengan kata lain tidak dapat dielakkan oleh manusia. Pihak Eksekutif adalah unsur negara pertama yang membenarkan postulat ini, kemudian pihak Yudikatif menyusul dengan memenangkan Lapindo dalam gugatan class action warga korban.
Kedua unsur negara tadi (eksekutif dan yudikatif) lebih mudah “dikendalikan” Lapindo karena merupakan organisasi yang struktural, dimana pimpinan lembaga memegang wewenang tertinggi memutuskan segala permasalahan. Unsur ketiga, legislatif, lebih sukar dikendalikan dalam alasan yang sama. Tetapi legislatif dapat diredam dengan memposisikan suara yang cukup dominan didalamnya sehingga aspirasi yang berbahaya dapat dijegal sebelum mencuat keluar.
Berikut ini saya sertakan link tentang kesaksian ahli pertama yang disampaikan oleh Prof Dr. Rudy Rubiandini kepada penyidik Polda Jatim, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pengeboran di Sumur Banjar Panji I adalah penyebab terjadinya lumpur panas yang menggenangi desa Jatirejo, Siring, dan sekitarnya di kecamatan Porong. Hal ini jelas dapat dilihat bahwa setelah terjadi well abandoning pada tanggal 30 Mei 2006, lumpur panas terjadi di sekitar lokasi sumur BJP-I. Jika toh ternyata dalam perkembangannya itu memicu terjadinya mud volcano, itu kasus yang berbeda. Kedua teori itu sama-sama tidak dapat diujikan sehingga sama-sama tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Tetapi justru teori mud volcano itu digunakan pihak Eksekutif dan Yudikatif untuk memenangkan Lapindo dari berbagai Corporate Social Reponsibility dan Corporate Criminal Liability. Jika kedua teori itu sama-sama tidak bisa dibuktikan, mengapa justru yang membenarkan perlakuan non prosedural yang dipilih untuk mendukung putusan? Padahal sudah jelas, setiap pemboran beresiko tinggi terutama yang dilakukan dekat pemukiman penduduk (manusia). Maka sudah selayaknya data yang dihimpun sebelum melakukan pemboran cukup akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pemborannya.
Dengan tidak memasang casing sejauh lebih dari separuh target pemboran (casing hanya dipasang kurang dari 4000 kaki, sedangkan target pemboran sejauh 10000 kaki), jelas ada yang hendak dihindari pelaksana pemboran. Pelaksana pemboran terdiri dari PT Medici yang melakukan pemboran, Lapindo yang bertanggung jawab atas pengadaan casing, serta Elnusa Drilling Service yang menyediakan perlengkapan pemboran lainnya. Sebagai sub-kontraktor Lapindo, Elnusa dan Medici tidak bisa memaksa Lapindo menyediakan casing sekalipun memang diperkirakan casing dibutuhkan.
Dengan demikian, upaya mengeliminir resiko saja tidak dilakukan dengan optimal, bahkan cenderung dipermainkan demi keuntungan finansial. Adilkah kita menyalahkan alam jika ada faktor resiko kesalahan manusia? Meskipun ada aksi alam yang bernama mud volcano, yakinkah itu bukan reaksi (yang dipancing) atas luapan lumpur yang semakin membesar, yang dipicu kesalahan prosedur dalam pemboran sumur BJP-I?
Yang menyakitkan, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan nomor 23 tahun 1997 yang menjadi produk hukum melalui proses demokrasi ternyata tidak dapat ditegakkan di Indonesia sejak dilahirkan. Pemerintah, yang harusnya menjadi wasit yang membela kepentingan Lingkungan Hidup Indonesia sebagai tempat hidupnya orang-orang Indonesia, seringkali dengan mudah dibeli para kapitalis. Terlebih sekarang ini, dimana kapitalis juga duduk di eksekutif dan legislatif. LSM/NGO juga hanya menjadikan permasalahan ini sebagai batu loncatan yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan masing-masing.

Download kesaksian ahli tentang penyebab lumpur panas Lapindo:
http://www.esnips.com/doc/5afc59d8-55e7-4b65-8300-36c62291a0f3/Rahasia-Lapindo

30
May
09

Bandung Dan Ancaman Bencana

Bandung Dan Ancaman Bencana.

Setiap tahun permukaan air tanah di Cekungan Bandung turun setinggi 0,42 meter (Puslitbang Pengairan. Media Indonesia 31/1/04; Johnny Patta, Departemen Planologi ITB. PR, 2/9/04 ) Kawasan Bandung Utara (KBU) menyumbang resapan air 107 juta m3/tahun. (Dr. Ir. A. Djumarna Wirakusumah, pakar Geologi ITB. PR, 2/9/04). KBU ADALAH daerah yang seharusnya PALING DILINDUNGI untuk menjaga suplai air tanah ke Cekungan Bandung (Dr. Ir. A. Djumarna Wirakusumah, pakar Geologi ITB. PR, 2/9/04) Di KBU ada 45 mata air untuk kota Bandung, debitnya 62,08 L/dtk (Dinas Pengairan Kota Bandung) Sementara saat ini pembangunan dikawasan Bandung Utara terus berlangsung tanpa kendali yang jelas. Perda No. 3 Tahun 2006 Tentang RTRW Kota Bandung melegitimasi aktivitas pembangun di Kawan Puncurt. Sementara di wilayah yang masuk di Kawasan Kabupaten Bandung, yang sekarang menjadi Kab. Bandung Barat. Juga Mengalami hal yang sama. Kekuatan Modal yang kemudian dilegitimasi oleh peraturan oleh bikorasi dan politisi, menjadikan Bandung berhadapan dengan ancaman bencana. Bila Kondisi ini terus terjadi, siapkah anda menghadapinya ? Sebelum terlambat mari kita lakukan sesuatu untuk menolak setiap bentuk pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak pro rakyat. Bergabunglah Bersama Kami.

Dadang Sudardja. Divisi Kampanye dan POR WALHI JABAR

Jl. Bengawan No. 82 Bandung. 022-7275574

30
May
09

Perang 67 Pensiunan Jenderal Dimulai

Perang 67 Pensiunan Jenderal Dimulai
Kamis, 28 Mei 2009 | 12:19 WIB
Laporan wartawan PERSDA PersdaNetwork / Dayat

JAKARTA, KOMPAS.com — Inilah perang bintang sesungguhnya. Setidaknya 67 orang mantan petinggi TNI-Polri terjun ke panggung politik pada pemilu presdien yang akan digelar pada 8 Juli. Kubu SBY-Boediono didukung 18 orang purnawirawan jenderal yang dipimpin mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, JK-Wiranto disokong 23 jenderal, sedangkan 25 jenderal menopang Mega-Prabowo.

Selain Wiranto yang mantan Panglima ABRI, di belakang JK-Wiranto ada sederet mantan petinggi TNI-Polri, seperti mantan KSAD Jenderal Subagyo HS, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, dan mantan Wakil KSAD yang saat ini menjabat Sekjen Golkar Letjen (Purn) Sumarsono.

Di belakang Mega-Prabowo, selain mantan Danjen Kopassus/Pangkostra d Prabowo Subianto, terdapat mantan Kepala BIN/Mantan Menteri Transmigrasi Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, mantan Kepala BAIS Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan think-tank atau tim sukses SBY tahun 2004 yang saat ini Ketua Umum Partai Pakar Pangan Letjen (Purn) M Yasin, mantan Pangdam Udayana/anggota DPR Mayjen (Purn) Theo Syafei, kemudian mantan Denjen Kopassus Mayjen (Purn) Muchdi Pr.

Sederet mantan jenderal juga merapat ke SBY-Boediono, misalnya mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, mantan KSAU Marsekal (Purn) Herman Prayitno, dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono sendiri.

Selanjutnya, Letjen TNI (Purn) Suyono (mantan Kasum TNI), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (mantan Kaster TNI), Mayjen (Purn) Sudi Silalahi (mantan Pangdam V-Brawijaya/ Sekretaris Kabinet), Letjen (Purn) TB Silalahi (mantan Menpan/Anggota Wantimpres), Mayjen (Purn) Sardan Marbun (Staf Khusus Presiden), dan Brigjen (TNI aktif) Kurdi Mustofa (sekretaris pribadi Presiden dan aktif melobi koalisi).

Pengamat militer, MT Arifin, mengatakan, banyak mantan jenderal yang makin berani bersikap dan memiliki pilihan-pilihan berbeda terhadap kandidat capres-cawapres pada awalnya didasari jaringan pertemanan.

Namun, belakangan, motifnya menjadi beragam, tergantung calon presiden mana yang didekati. “Yang jelas, mereka (mantan jenderal) yang merapat ke SBY hanya mencari kekuasaan. Sementara yang merapat ke kubu JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo kecewa kepada SBY karena merasa TNI menjadi korban neoliberalisme, ” kata MT Arifin, Rabu (27/5).

Kekecewaan lainnya, misalnya, terhadap kebijakan pemerintah yang terkait soal keputusan politik di dalam ataupun luar negeri. Dan yang lebih khusus lagi, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan militer. Penilaian-penilaian itu sudah dilakukan mereka sejak tahun 2006.

Para purnawirawan jenderal ini merasa soal kepentingan nasional tergadaikan. “Soal sikap nasionalisme dan hubungan pemerintah terhadap yang dianggap pro-pihak Barat. Sikap ini menjadi sangat mencuat bagi mereka dan menganggap Indonesia malah banyak dirugikan oleh kepentingan Barat atau asing,” kata MT Arifin. (amb/yat)

30
May
09

Neoliberalisme dan Perguruan Tinggi

ANTARA, 27/05/09 11:55
Jakarta (ANTARA News) – Berbagai kalangan lintas disiplin ilmu bertanya pada Stanley Fish, Guru Besar Universitas Internasional Florida, apakah orang benar-benar memahami neoliberalisme atau hanya sekedar mengikuti “trend”.

Faktanya, sejumlah kecil kalangan mengaku pernah mendengar kata itu, namun lebih banyak lagi yang serampangan mengartikannya.

“Saya ditanyai mereka karena saya membaca banyak esai di mana kata neoliberal biasa dinisbatkan sebagai tuduhan, sementara saya sendiri hanya mempunyai pemahaman kasar mengenai apa yang dimaksud neoliberalisme,” kata Fish.

Manakala esai-esai itu mengutip tulisan terakhirnya bahwa perguruan tinggi adalah wujud nyata dari ideologi liberal –seperti tulisan Sophia McClennen yang dimuat Works and Days volume 26-27 edisi 2008-2009 berjudul “Neoliberalism and the Crisis of Intellectual Engagement”- – Fish terdorong untuk lebih kerap mempelajari neoliberalisme.

Neoliberalisme adalah upaya sederhana merujuk serangkaian kebijakan ekonomi dan politik yang didasarkan pada keyakinan kuat terhadap sumbangsih besar pasar bebas, kata Fish.

Fish lalu mengutipkan salah satu definisi yang sering dikutip orang dari Paul Treanor dalam “Neoliberalism: Origins, Theory, Definition.”

“Neoliberalisme adalah satu filosofi dalam mana keberadaan dan operasi pasar dinilai dalam dirinya sendiri, terpisah dari hubungannya dengan produksi barang dan jasa terdahulu… dan dimana operasi pasar atau struktur serupa pasar dipandang sebagai etika dalam pasar itu sendiri, berkemampuan untuk berlaku sebagai penuntun bagi semua aksi manusia dan mengganti semua keyakinan etik yang telah ada sebelumnya.”

Dalam dunia neoliberal, permasalahan tidak dinilai dari soal-soal etis mengenai sanksi dan rehabilitasi, melainkan melulu dilihat dari nilai ekonomi yang didapat seseorang dari aksi yang dilakukannya dan kaitannya dengan nilai ekonomi yang harus dikeluarkan seorang lainnya karena dirugikan oleh aksi itu.

Fish mengibaratkannya sebagai satu pabrik yang mengalirkan limbah sehingga membunuh ikan pada sungai yang dialiri limbah.

Ketimbang meminta pemerintah menghentikan kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan pabrik itu (dengan alasan demi menyelamatkan buruh dan perputaran kehidupan ekonomi), pengelola pabrik dan masyarakat sekitar aliran limbah berembug dengan tujuan meyakinkan masyarakat bahwa penutupan pabrik lebih merugikan mereka dibanding mempertahakannya walau mencemari lingkungan.

Fish lalu mengutipkan artikel klasik, “The Problem of Social Cost” dari Ronald Coase dalam Journal of Law and Economics tahun 1960, bahwa masalah terpenting adalah membandingkan kontribusi ekonomi pabrik terhadap masyarakat sekitar dengan kerugian riil akibat pencemaran lingkungan itu.

Jika ternyata sumbangsih ekonomi pabrik jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran, maka solusinya membiarkan pabrik beroperasi seraya mengganti kerugian masyarakat yang terkena pencemaran. Biaya pengganti kerugian akibat pencemaran ini tentu saja lebih kecil dibanding keuntungan yang didapat dari beroperasinya pabrik.

Manipulasi nilai ekonomi dengan membandingkan kontribusi pabrik dengan kerugian masyarakat akibat dampak negatif operasi bisnis ini disebut Fish sebagai “distorsi pasar.”

Fish lalu mengajukan teori lain tentang nilai ekonomi, kali ini dari sejumlah kalangan yang menyebut kehidupan lebih baik, membutuhkan intervensi negara.

Namun, seperti disebut Chris Harman pada “Theorising Neoliberalism” dalam International Socialism Journal edisi Desember 2007, dalam berbagai polemik neoliberalisme yang dielaborasi Milton Friedman dan Freidrich von Hayek dan dipraktikkan oleh Ronald Reagan dan Margareth Thatcher, intervensi negara dikenalkan lebih sebagai masalah ketimbang solusi.

Mendiang Milton Friedman dari Universitas Chicago dan Friedrich von Hayek adalah para ekonom sekaligus filsuf yang dikenal sebagai ideolog pasar bebas ekstrem.

Para peraih Nobel ini adalah penyokong utama neoliberalisme, sedangkan Reagan dan Thatcher adalah Presiden AS dan Perdana Menteri Inggris yang total mempraktikan neoliberalisme. Prinsip pengelolaan ekonomi era Reagan di awal kejayaan neoliberalisme itu dikenal dengan “Reaganomics. ”

Swastanisasi

Fish mengatakan, solusi neoliberal selalu mensyaratkan swastanisasi pada semua hal, diantaranya sektor keamanan, kesehatan, pendidikan, kepemilikan, jalan tol, maskapai penerbangan, energi, sistem komunikasi, dan aliran modal.

Asumsinya, jika perusahaan dibiarkan meretas jalannya sendiri untuk berperan besar di semua kehidupan, maka seluruh umat manusia akan hidup sejahtera.

Yang patut dikritik dari asumsi itu adalah nilai-nilai seperti moralitas, keadilan, kejujuran, empati, kemuliaan dan cinta telah disangkal dan didefinisikan kembali menurut kebutuhan pasar.

Setiap orang berhasrat menguasai sesuatu, namun saat sesuatu itu dikuasai, yang diperoleh manusia justru kenikmatan sesaat (seperti rumah super mewah atau busana karya para perancang terkenal) yang akhirnya sirna tak bermakna.

Oleh karena itu, neoliberalisme, seperti disebut David Harvey dalam “A Brief History of Neoliberalism, ” menciptakan dunia yang penuh dengan kepuasan semu, kesenangan palsu belaka.

Harvey dan para kritikus neoliberalisme yakin, sekali tujuan dan prioritas neoliberal menempel pada pola pikir budaya, maka lembaga-lembaga yang tidak neoliberal pun akan terikat pada praktik-praktik palsu dan mengaplikasikan prinsip-prinsip neoliberal seperti swastanisasi, kompetisi seluas-luasnya, menolak perkuatan masyarakat dan perluasan pasar.

Fish menyebut prinsip dan praktik seperti itu terjadi di universitas- universitas abad ke-21, Dengan mengutipkan pendapat Henry Giroux dalam “Academic Unfreedom in America” yang dipublikasikan Works and Days, Fish menyatakan universitas- universitas telah menarasikan dirinya dalam batas yang lebih instrumental, komersil dan praktis.

Narasi baru ini muncul setelah negara tak lagi membiayai lembaga pendidikan tinggi milik negara.

Dalam konteks Indonesia, narasi ini mungkin bertalian dengan pengalihan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Jika persentase kontribusi negara pada biaya operasional PTN jatuh dari 80 menjadi 10 atau lebih kurang lagi, dan saat bersamaan permintaan output universitas meninggi dan biaya pendidikan seperti biaya SDM, gedung dan asuransi meroket, maka kesenjangan kian melebar sehingga universitas harus mengatasinya, demikian Fish.

Menghadapi situasi ini, universitas- universitas menjawabnya dengan (1) menaikkan biaya pendidikan, sehingga mahasiswa pun kini berubah dari subjek pendidikan menjadi tak lebih dari konsumen ekonomi biasa.

Kemudian, (2) membina kemitraan di bidang riset dengan industri, namun ini menghancurkan tujuan mulia pendidikan karena universitas menjadi melulu memburu laba.

Terakhir, (3) memperbanyak tenaga kontrak, namun justru ini yang membuat pengajar tidak berkapasitas mendorong mahasiswa untuk mewujudkan demokrasi madani karena mahasiswa hanya dituntut mengejar nilai ekonomi dari pendidikan.

Singkatnya, universitas- universitas telah memeluk neoliberalisme.

Beasiswa

Sementara itu, segelintir akademisi pensiunan profesional yang nafkahnya terjamin, terus berkiprah demi neoliberalisme. Mereka mendorong perbanyakan jatah beasiswa yang kini dengan cepat terspesialisasi tanpa ada kaitannya dengan kepentingan publik.

“Dengan agresif kampus menempatkan profesionalisme di atas pertanggungjawaban sosial, namun tidak berkomentar apa-apa dalam hal-hal kontroversial sehingga mereka terputus dari kelembagaan politik. Mereka tak berdaya menegaskan pendirian politiknya,” kata Fish mengutip McClennen.

Fish lalu menyebut kritiknya terhadap neoliberalisme sebagai bentuk pertanggungjawaban akademiknya, walau sejumlah kalangan menilainya telah secara implisit mendukung neoliberalisme kampus.

Fish meminta para kolega akademisinya untuk setia pada tujuan mulia pendidikan, jangan mengabdi pada orang lain dan jangan muluk-muluk menyebut diri penyelamat dunia, karena hal-hal itu akan membuat kiprah mereka dalam pendidikan menjadi sungguh-sungguh diabdikan untuk tujuan ideal pendidikan.

Sophia McClennen lalu menilai, kebebasan akademis adalah kemerdekaan untuk menggeluti pekerjaan akademis, bukannya bebas memperluas prinsip ini ke titik di mana tujuan-tujuannya tidak terbatas. Namun dalam soal ini Fish menolaknya.

Menurut Fish, mengartikan secara sempit kebebasan akademik, sebagaimana konsep yang melekat pada serikat pekerja yang hanya responsif pada kepentingan- kepentingannya, berarti mengabaikan tanggung jawab akademisi untuk membebaskan wilayah manapun, bukan hanya kelas atau perpustakaan riset, namun juga keseluruhan masyarakat, bahkan dunia.

Definisi sempit mengenai kebebasan akademis telah memupus kebajikan bahwa akademisi bisa berkiprah lebih luas jika saja mereka berani bersikap melawan ketidakadilan dan kekangan di manapun mereka temukan, demikian Stanley Fish. (*)

(-) Diadaptasikan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Jafar M. Sidik dari “Neoliberalism and Higher Education”, karya Stanley Fish dalam blognya di laman New York Times, 8 Maret 2009.

(–) Stanley Fish adalah Guru Besar Universitas Internasional Florida, mantan dekan Fakultas Seni dan Sains, Universitas Illinois, Chicago, pengajar Universitas California di Berkeley, Universitas Johns Hopskins, dan Universitas Duke. Pengarang 10 buku, diantaranya “Save The World On Your Own Time.”

30
May
09

Bencana Lumpur Sidoarjo Makin Tak Terkendali

Jawa Pos
[ Jum’at, 29 Mei 2009 ]
Bencana Lumpur Sidoarjo Makin Tak Terkendali
Tahun Ketiga, Kantong Kian Tipis, Lumpur Kian Tebal

SIDOARJO – Hari ini tepat tiga tahun, luberan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, belum juga bisa diatasi. Yang terjadi, proses penanganannya malah tidak menggembirakan. Salah satu contoh yang menunjukkan kemunduran penanganan paling mencolok adalah tanggul di pusat semburan untuk mengendalikan aliran lumpur.

Tanggul berdiameter 50 meter yang disebut tanggul cincin itu kini semakin tak kelihatan karena tak ada pengerjaan untuk menambah ketinggian. Akibatnya, aliran lumpur semakin sulit dikendalikan. Pengaliran ke Kali Porong yang semula menjadi pilihan kini tak lagi bisa dilakukan.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencatat, volume lumpur yang menyembur dengan debit 100 ribu meter kubik per hari atau setara 10.040 truk pengangkut pasir dan batu itu kini cenderung mengalir ke utara atau arah kota Sidoarjo. Penyebabnya, tingkat penurunan tanah di utara tanggul sangat besar. Akibatnya, permukaan yang mengarah ke Kali Porong lebih tinggi sehingga lumpur cenderung mengalir ke utara.

Ketika awal dibuat, tinggi tanggul tersebut 17 meter dari permukaan air laut (elevasi). Ketinggian itu sebenarnya terus dipertahankan PT Minarak selaku pengelola tanggul di tengah terjadinya penurunan tanah. Itu dilakukan karena tingkat penurunan di sekitar tanggul sangat cepat. Sekitar empat sentimeter per hari. Untuk mempertahankan ketinggian yang sama, pengelola membutuhkan pasokan pasir dan batu (sirtu) sekitar 300 dump truck (DT). Sekali pasokan membutuhkan biaya sekitar Rp 600 ribu.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Zulkarnain mengatakan, upaya merawat dan mempertahankan tanggul cincin berlangsung sejak 2007. ”Saat itu pasokan sirtu lancar sehingga tidak menimbulkan masalah,” katanya kemarin.

Pada awal 2008, pasokan sirtu tidak mengalami kendala. Maka, ketinggian tanggul bisa dipertahankan. Namun, sejak sekitar September 2008, pasokan sirtu mulai berkurang. Yang sebelumnya 300 DT per hari menurun hingga separo atau menjadi 150 DT. Bahkan, saat ini pasokan tidak terlihat sama sekali. ”Lambatnya pasokan sirtu itu disebabkan krisis keuangan yang terjadi di PT Minarak,” ucap Zulkarnain.

Selain pasokan sirtu berkurang, pengoperasian alat berat di sekitar tanggul dikurangi. ”Pernah berhenti hingga beberapa hari,” terang Zulkarnain.

Seiring penurunan tanah yang sangat besar, tanggul secara perlahan hilang. Elevasi yang semula 17 meter menurun hingga menjadi 10 meter. Puncaknya awal Maret 2009, tanggul jebol sepanjang 15 meter. Lumpur mengalir ke mana-mana hingga menenggelamkan pabrik PT Pasific Presstres Indonesia (PT PPI).

Direktur Utama PT Minarak Bambang Mahargyanto mengatakan, sejak akhir 2008 intensitas pengelolaan tanggul memang berkurang. Durasi pengoperasian pompa hanya 10 jam per hari. Meski begitu, pihaknya menolak dianggap tidak melakukan aktivitas apa pun.

Tanggul cincin yang kini hilang, menurut Bambang, disebabkan penurunan tanah yang sangat besar. Maka, tanggul itu tidak bisa dipertahankan. Menyikapi kondisi tersebut, PT Minarak mengubah strategi dalam mengalirkan lumpur ke Kali Porong.

Di timur pusat semburan dibuat cekungan (basin). Di cekungan itu akan diletakkan pompa dredger. Pompa tersebut merupakan rakitan untuk memompa ke Kali Porong. ”Mesin pompa sudah datang. Saat ini sedang dirakit. Dalam waktu dekat, mesin bisa segera difungsikan, ” ucapnya.

Bagaimana pembangunan infrastruktur? Pemerintah sebenarnya sedang membangun jalan arteri yang menghubungkan Desa Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin ke Gempol, Pasuruan. Itu sebagai pengganti Jalan Raya Porong. Panjang keseluruhan proyek itu 7,1 kilometer dengan lebar 15 meter.

Dalam proyek itu, pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum membagi pengerjaan infrastruktur menjadi empat paket. Paket I merupakan jalan Siring-Porong. Kontraktor yang mengerjakan ialah PT Waskita Karya, PT Jaya Konstruksi, dan PT Nusantara.

Paket II mengerjakan jalan Siring-Porong II. Kontraktornya adalah PT Adi Karya, PT Istaka Karya, dan PT Ridlatama Bangun Usaha.

Paket III mengerjakan jalan Porong-Siring dengan kontraktor PT Widya Satria, PT Bumi Rejo, dan PT Aremix Planindo. Paket IV atau terakhir mengerjakan jalan Porong-Siring II. Kontraktornya, PT Hutama Karya dan PT Brantas Abi Praya. Setiap paket memiliki nilai proyek. Namun, seluruh paket mencapai Rp 365 miliar lebih.

Untuk paket I dan IV, sebagian bangunannya sudah terlihat. Yaitu, jembatan yang melintasi Kali Porong. Kemarin beberapa pekerja menyelesaikan bagian dinding jalan tersebut.

Kemudian, pada paket II, relokasi pembangunannya belum tuntas. Rencananya, jalan yang dibangun 2,033 kilometer. Biaya konstruksi pengerjaannya Rp 82,6 miliar.

Seluruh paket itu ditargetkan selesai 360 hari sejak pencanangan pertama pada Juli 2008. Artinya, proyek itu harus selesai dalam waktu kurang lebih setahun.

Yang menjadi persoalan, hingga kini pembebasan lahan menemui kendala. Beberapa warga masih bersikukuh dalam pembebasan tanahnya untuk jalan tersebut.

Misalnya, Sutarti, 40. Warga Dusun Kluweh, Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, itu memiliki dua rumah. Menurut dia, kedua rumahnya itu sudah ditawar Rp 210 juta. Satu rumahnya sudah berubin dan satu lagi tidak.

Menurut dia, nilai tersebut tidak sesuai untuk membeli rumah baru di tempat lain. Apalagi, tanah pekarangan yang seharusnya dihargai Rp 480 ribu per meter persegi masih dalam tahap koordinasi. Sebab, Sutarti menginginkan tanahnya dihargai Rp 1 juta per meter persegi. ”Kalau enggak segitu, saya berat memberikan,’ ‘ ucapnya.

Sekitar 120 KK di desa tersebut turut dilewati jalan arteri. Karena itu, warga diharapkan rela melepaskan tanahnya sesuai aturan yang sudah diberlakukan pemerintah. ”Sawah saya juga kena dan sudah dibayar. Tapi, saya tidak mau rumah saya dibayar dengan harga rendah,” lanjut ibu tiga anak itu. (riq/nuq/kim/ kum)

30
May
09

Angket DPT

REPUBLIKA, Jumat, 29 Mei 2009 pukul 01:37:00

Angket DPT

Apakah kita percaya penggunaan hak angket oleh DPR untuk masalah DPS/DPT akan berakhir pada substansi yang diperjuangkan? Apakah kita percaya penggunaan hak angket itu tak berakhir pada tahap prosedural? Kita masih harus menunggunya. Namun, kekhawatiran bahwa penggunaan hak angket hanyalah sekadar power play rasanya wajar tebersit.

Ada banyak kemungkinan yang melatari kekisruhan DPS/DPT. Pertama, ini hanyalah soal kinerja aparat. Dalam hal ini birokrasi pemerintahan jika merujuk pada DPS, atau anggota KPU/KPUD jika merujuk pada DPT. Ini masalah budaya kerja birokrat dan pejabat negara kita. Baik menyangkut profesionalisme maupun karena perilaku korup. Kedua, memang ada tangan-tangan jahil yang ingin memenangkan pemilu secara kotor dengan memainkan DPS/DPT. Tujuannya menyingkirkan calon pemilih yang potensial akan memilih partai tertentu, sekaligus menjaring calon pemilih yang potensial akan memilih partai pesaingnya. Selain itu, juga mencantumkan pemilih hantu dengan tujuan akan memainkan suara. Hal itu hanya mungkin dimainkan oleh suatu kekuatan yang terorganisasi dan memiliki akses ke peta politik warga Indonesia.

Ketiga, kisruh DPS/DPT ini memang ‘disengaja’ oleh politisi kita di parlemen. Hal ini dimulai sejak terulurnya legislasi soal ini. Selain itu, juga sejak mengalihkan penggunaan data BPS menjadi data Departemen Dalam Negeri yang menjadi basis DPS. Pada titik ini ada menyangkut semua pihak yang ingin memanfaatkan mepetnya waktu, juga kemungkinan adanya suap atau transaksi dagang sapi dalam proses legislasi. Pengalihan basis data tentu menyangkut alokasi anggaran yang semula akan mengalir ke BPS menjadi beralih ke Depdagri. Apakah pengalihan ini murni karena pertimbangan objektif atau ada udang di balik batu?

Nah, masalahnya kemudian, ternyata ada satu pihak yang paling dominan memanfaatkan celah perundangan maupun proses pelaksanaan pemilu untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pemenangan pemilu. Ketika hal itu terjadi, semua terkejut sendiri. Ini ibarat bancakan barang curian namun ternyata ada pihak yang paling dominan untuk merebut paling banyak. Jadi, angket DPS/DPT ini hanyalah siasat para bandit pecundang. Kita tahu bahwa proses legislasi perundangan politik selalu dipenuhi proses dagang sapi. Semua hanya transaksi keculasan belaka. Mereka sengaja membuat lubang-lubang untuk mereka manfaatkan kelak. Persis proses jual-beli suara yang terjadi pada pemilu legislatif lalu. Semua melakukannya.

Jika kita meyakini bahwa kisruh DPS/DPT merupakan kerusakan yang dicipta bersama, maka kita tak yakin bahwa penggunaan hak angket ini hanyalah move politik. Artinya, kita tak terlalu berharap bahwa ending-nya akan bersifat substansial. Dunia politik kita sudah demikian kotornya. Bahkan, ada joke bahwa sistem politik modern dicipta untuk mengontrol penyimpangan sehingga jika semula orang itu kotor maka setelah masuk sistem akan menjadi lebih baik. Karena itulah sistem demokrasi mengandaikan adanya checks and balances. Namun, yang terjadi di Indonesia justru orang yang baik setelah masuk dunia politik Indonesia menjadi belepotan dan berlumpur. Kita sudah menyaksikan sejumlah orang baik setelah masuk politik menjadi bau dan busuk: berakhir di penjara atau tersingkir dengan malu tak tertanggungkan. Sedangkan yang kotor-kotor justru tetap bertengger di atas. Padahal, common sense kita tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah bandit. Kita sudah demikian rindu kapan dunia politik menjadi mulia. Seperti harapan dan teladan yang dicontohkan para founding fathers kita.




Blog Stats

  • 3,307,090 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…