Posts Tagged ‘Peopleship

20
Oct
14

Kerakyatan : Pidato Presidensiil dan Pesta Rakyat JokoWi

Isi Pidato Lengkap Jokowi Saat Pelantikan Presiden

Inilah isi pidato lengkap Joko Widodo saat menyampaikan pidato singkat di acara pelantikan. Dia hanya bicara selama 10 menit. Namun isinya jelas, padat dan penuh semangat. Bahkan diakhiri dengan pekik ‘merdeka!’.

Acara pelantikan digelar di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Jokowi bicara sejak 11.40 WIB sampai 11.50 WIB. Jokowi mengucapkan setiap kalimat di pidatonya itu dengan penuh semangat. Bahkan ada momen menarik ketika Jokowi menyebut bekas pesaingnya di Pilpres lalu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sebagai sahabat.

Berikut pidato lengkap Jokowi saat pelantikan presiden di MPR yang berjudul ‘Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi’

 PIDATO “DI BAWAH KEHENDAK RAKYAT DAN KONSTITUSI”

JAKARTA, 20 OKTOBER 2014

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya

Yang saya hormati, para Pimpinan dan seluruh anggota MPR,
Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Bapak Prof Dr. BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia ke 3, Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5, Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11

Yang saya hormati, ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid,
Yang saya hormati, rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Bapak Hatta Rajasa
Yang saya hormati, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara,
Yang saya hormati dan saya muliakan, kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat,
Para tamu, undangan yang saya hormati,
Saudara-saudara sebangsa, setanah air,
Hadirin yang saya muliakan,

Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar.

Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Saya yakin tugas sejarah yang berat itu akan bisa kita pikul bersama dengan persatuan, gotong royong dan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan, kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras.

Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga Negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin, Negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh Konstitusi.

Kepada para nelayan, buruh, petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, POLRI, pengusaha dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong rotong. Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja…bekerja… dan bekerja

Hadirin yang Mulia

Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global.

Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden ataupun jajaran Pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.

Lima tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa merdeka. Oleh sebab itu, kerja, kerja, dan kerja adalah yang utama. Saya yakin, dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat.

Saya ingin menegaskan, di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prof. Dr. Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir.

Hadirian yang saya muliakan,

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama.

Merdeka !!!
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Tuhan memberkati,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya

Pidato Jokowi sebagai presiden ini disusun oleh mantan anggota Tim 11. “Pak Jokowi minta tim, ya ada beberapa orang,” kata mantan anggota Tim 11 Ari Dwipayana, yang juga terlibat dengan penyusunan pidato itu. Ari mengatakan itu saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (18/10/2014).

Ari menuturkan bahwa naskah pidato tetap ditulis dan difinalisasi sendiri oleh Jokowi. Anggota tim hanya menjadi rekan berdiskusi pria asal Solo itu.

Awalnya, MPR memberikan alokasi waktu 45 menit bagi Jokowi untuk berpidato. Namun, durasi itu dipangkas karena Jokowi yang selama ini lebih suka berpidato pendek hanya akan memanfaatkan waktu sebanyak 7 menit. Dalam realisasinya Jokowi menyampaikan pidato selama 10 menit, tidak terlalu jauh dengan durasi yang diinginkannya.

Serba 7 untuk Jokowi, Presiden ke-7

Serba 7 untuk Jokowi, Presiden ke-7

Gubenur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo membacakan surat pegunduran diri di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, 2 Oktober 2014. Setelah pengunduran diri Jokowi, secara otomatis Basuki Tjahaja Purnama selaku wakil naik menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta – Joko Widodo atau Jokowi akan dilantik sebagai presiden ketujuh RI di gedung MPR/DPR hari ini, Senin 20 Oktober 2014. Setelah dilantik, Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di gedung parlemen. (Baca: Jokowi dan Jas Baru untuk Pelantikan)

Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menyatakan naskah pidato telah disiapkan Tim 11. Tim ini juga yang menyusun naskah pidato kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden lalu. Pidato tersebut disampaikan Jokowi di sebuah kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, pada 22 Juli 2014. (Baca: Jokowi Dilantik, Tol Dalam Kota Padat)

“Tim ini sudah bisa membaca bagaimana Jokowi ingin melakukan komunikasi politiknya,” kata Andi Widjajanto di kantor Tim Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 Oktober 2014. (Baca: Pesan Ibunda Jokowi: Tetap Jujur ya Nak)

Awalnya, kata dia, Jokowi bakal mendapat kesempatan berpidato sekitar 45 menit. Namun, Jokowi tidak setuju dengan rencana tersebut. Lelaki yang gemar blusukan ini hanya ingin berpidato selama tujuh menit. (Baca: Perias Iriana Widodo Tiba Sejak Jam 05.45)

Setelah dilantik, Jokowi-JK bakal diarak ke Istana. Jokowi kemudian membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk masuk ke Istana Merdeka. “Setelah melepas Pak SBY, Pak Jokowi akan menggelar open house,” ujar panitia acara syukuran rakyat, Zuhairi Misrawi, Sabtu, 18 Oktober 2014. (Baca: Berapa Anggaran Pelantikan Jokowi JK?)

Warga yang diperbolehkan masuk akan diseleksi sesuai protokoler istana. Minimal berpakaian rapi, tidak boleh pakai jaket, atau celana pendek. “Siapa saja boleh masuk, tapi hanya untuk 700 orang,” kata Zuhairi.

SINGGIH SOARES | PRAGA

Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi Koalisi Jokowi-JK Kabinet Jokowi Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Pesan Yenny Wahid ke Jokowi: Istana Banyak Hantunya
Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik
Mau Makan Gratis di Pelantikan Jokowi, Perhatikan Tanda Ini

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan

Pesta Rakyat Jokowi, Warga Bilang Lebay Sampai Luar Biasa

TEMPO.CO, Jakarta – Pesta Syukuran Rakyat #Salam 3 Jari yang digelar seusai pelantikan presiden dan wakil presiden baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada Senin, 20 Oktober 2014, menuai beragam opini masyarakat.

Abdul Majid, 55 tahun, mengamati panggung besar yang akan jadi panggung utama presiden baru menyapa rakyat dari dekat di Monas. “Menarik sekali, ini kebanggaan besar untuk kami rakyat Indonesia,” kata Majid kepada Tempo, Ahad 19 Oktober 2014.

Menurut dia, belum ada pesta penyambutan presiden baru semeriah ini. Majid menganggap sosok Jokowi memang begitu dekat dengan rakyat. “Ya dia memang seperti itu, warga disuruh datang ke sini lihat dari dekat. Luar biasa,” ujar dia.

Ketika ditanya rencananya untuk ikut serta pesta besok, Majid mengungkapkan keinginan besarnya. Sayangnya, ia tidak memastikan rencana itu karena harus bekerja. “Insya Allah, kalau memang besok ada kesempatan saya ajak keluarga semua menonton,” kata warga Jakarta Timur ini.

Tak hanya Majid yang menyambut positif pesta yang digawangi personel band Slank, Abdee Negara ini. Sri Mulyani,48 tahun, tertarik melihat keramaian Monas di tengah persiapan pesta. Ia datang bersama suami dan anak-anaknya.

“Ini mumpung masih sepi lihat-lihat dulu, kalau ramai, besok mau nonton,” kata dia. Sri berharap bisa melihat Jokowi dari dekat karena dia belum mengenal betul sosok Jokowi. “Ingin tahu presiden baru kayak apa. Semoga sih benar-benar bisa lebih baik,” ujar warga Kalianyar Jakarta Barat ini.

Besok, tim relawan presiden baru akan menggelar pawai budaya, pesta kuliner, dan konser musik. Sekitar 1.600 orang akan melakukan pawai budaya dari Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara. Presiden dan wakilnya akan diarak bersama mereka. Relawan juga menyediakan 124.500 porsi makanan dan 700 ribu minuman yang bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Selain itu, mereka menjadwalkan ada sekitar 30 pengisi acara konser rakyat yang diadakan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Bagi Ilal, 21 tahun, warga Halim, Jakarta Timur, pesta semacam ini hiperbola. Di hari pertama menjabat sebagai presiden, tak seharusnya Jokowi menggelar acara yang terlampau mewah. “Sepertinya dulu SBY dua kali periode enggak pernah seperti ini, lebay lah,” kata dia. Ia menilai kemenangan Jokowi syarat dengan kontroversi sehingga tak pantas dirayakan berlebihan.

Ilal menyarankan agar tim relawan Jokowi seharusnya bisa menggelar acara yang lebih bermanfaat. “Daripada menghabiskan uang banyak, mending dibuktikan dulu kerjanya,” katanya. Ketika ditanya rencana untuk menonton acara ini, ia memilih menonton di rumah. “Ah saya enggak doyan keramaian begitu. Lebih baik menonton lewat televisi,” ujarnya.

Serupa dengan Ilal, Yunan, 55 tahun, mengatakan acara semacam ini rentan mengundang cap buruk dari kubu Prabowo. “Ya harusnya nanti dulu, takutnya kubu sebelah menganggap jelek,” kata dia.

PUTRI ADITYOWATI

Topik terhangat:

Pelantikan Jokowi Koalisi Jokowi-JK Kabinet Jokowi Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:

Pesan Yenny Wahid ke Jokowi: Istana Banyak Hantunya 

Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik  

Mau Makan Gratis di Pelantikan Jokowi, Perhatikan Tanda Ini

Berita Lainnya

 

Foto Raksasa Jokowi-Prabowo Akan Diarak dari Bundaran HI Menuju Istana

KIRAB budaya, pesta rakyat dan konser Salam 3 Jari siap menyambut Jokowi-JK usai pelantikannya sebagai orang nomor satu dan nomor dua di Republik ini.

Pelantikan Jokowi-JK sendiri dijadwalkan dilangsungkan pagi menjelang siang hari ini, Senin (20/10), di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta.

Sejumlah komponen kesenian akan ikut menyemarakkan kirab budaya yang rencananya akan dimulai pukul 12.50 WIB dari Bundaran HI menuju Istana Presiden.

Seperti Reog Ponoroggo, Tarian Papua, Tarian Sumedang, Tarian NTT, Perkusi, Barongsai, Karnaval Batik, Tor Tor, Marching Band, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Foto raksasa yang menampilkan Jokowi dan Prabowo tengah bersalaman pun siap diarak sepanjang Bundaran HI menuju Istana Negara sebagai simbol kebersamaan dan persatuan.

Perseteruan dua tokoh ini memang cukup panjang buah dari pertarungan saat Pilpres lalu. Keduanya baru pertama kalinya bertemu usai Pilpres pada 17 Oktober kemarin.

“Foto yang mau diarak kebetulan ada relawan yang telepon kemarin. Dia bilang saya melihat peristiwa 17 Oktober pemimpin besar kita berkumpul penuh hangat membawa canda,” kata Olga Lydia, saat ditemui di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10).

“Relawan ini jadi tersentuh, mau bawa ah ikut diajak arak-arakan. Ya kita terima langsung,” sambung Olga yang masuk di jajaran panitia syukuran rakyat.

Selain itu, Jokowi dan JK juga akan diarak menggunakan kreta kencana diantarkan rakyat menuju Istana.

(man/gur)

Jelajahi Konten Terkait

Pengamat: Mana Mau SBY Diarak Pakai Andong Seperti Jokowi

Kegembiraan rakyat semakin membuncah kala mendengar sang Presiden dan Wakil Presiden baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan diarak dengan andong. Pasalnya ini adalah kali pertama pemimpin negara membaur, menggelar syukuran bersama dengan rakyat Indonesia.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha saat berbincang dengan Liputan.com menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang enggan atau gengsi menumpang andong di hadapan rakyat.

“Jokowi-JK mau diarak pakai andong. Tapi ini tidak akan terjadi dengan SBY. Mana mau dia naik andong. Yang ada dikawal pakai tank (kendaraan tempur),” celetuk dia saat di Jakarta, seperti ditulis Senin (20/10/2014).

Acara syukuran, pesta rakyat, naik andong sampai kirab yang akan dilakukan Jokowi-JK hari ini, kata Miftah merupakan yang pertama kali di Indonesia. Sebelumnya tidak ada pemimpin negara menggelar rangkaian kegiatan merakyat usai pelantikan dan mengucap sumpah jabatan Presiden dan Wapres.

“Ya ini pertama kalinya karena Jokowi merasa dipilih oleh rakyat, sehingga harus kembali ke rakyat. Walaupun disadarinya ada rakyat yang tidak mendukungnya sebagai Presiden,” tegas dia.

Saking merakyatnya, dirinya mengaku, pemimpin Amerika Serikat (AS) sangat memberi perhatian lebih pada figur Jokowi yang kerap blusukan ini. “Mudah-mudahan perhatian yang diberikan negara lain tidak ada maksud buruk di belakangnya. Jangan juga karena perhatian ini, kita bisa diintervensi negara lain,” pungkas Miftah.

Sekadar informasi, selepas dilantik, Jokowi-JK akan menumpang andong dan diarak dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara.

Pasangan pemimpin baru Indonesia itu akan diarak dengan 2 andong yang berbeda. Jokowi akan menaiki kereta berwarna merah, sementara JK menaiki kereta yang dominan warna hitam. Kedua kereta itu dibuat menggunakan gaya Solo. (Fik/Ndw)

31
Jul
14

Kerakyatan : Temu 53 Persen versus 47 Persen Rakyat Indonesia

Logo NasPan45

Jimly: Pertemuan Jokowi-Prabowo Itu 53 Persen Versus, 47 Persen Rakyat Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menilai pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto bukan pertemuan kedua belah pihak saja. Tetapi juga pertemuan antara 53 persen versus 47 persen masyarakat Indonesia.

“Jadi kita harus mengendalikan semuanya. Bukan dua pribadi atau empat pribadi. Ini persoalan 47 persen versus 53 persen rakyat Indonesia. Masing-masing ini emosi,” ujar Jimly di kediaman rumahnya, Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, kemarin.

Jimly pun berandai, jika 53 persen tersebut lebih banyak di masyarakat kelas menengah ke atas dan 47 persennya mayoritas kelas menengah ke bawah.

Diperlukan, kesabaran dalam mempertemukan kedua belah pihak. Sehingga, dirinya pun menyarankan jangan terburu-buru mempertemukannya seakan waktu sudah mulai habis.

“Yang biasanya itu pandai ribut, membangun keributan itu. Ini yang kelas menengah ke atas. Jadi musti sabar, kalau rakyat di bawah kan ikut-ikut saja,” tutur Jimly.

Lebih jauh dirinya mengatakan, pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo yang baik ketika Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil persidangan hasil Pilpres 2014. “Ya, sehabis keputusan MK, kan masih ada waktu,” ucapnya.

Diketahui, kedua pasangan tersebut sehabis keputusan pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bertemu secara pribadi. Namun, ketika pada bulan Ramadan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertemukannya di Istana Negara sembari berbuka puasa bersama.

Baca Juga:

Soal Foto Dua Jari, Mahfud MD: Itu Foto Kampanye PKB

Ketua MK: Putusan Sengketa Pileg 2014 Minim Keluhan Dibandingkan 2009

Rumah Sederhana di Solo, Buah Cicilan Jokowi dan Iriana

10
Feb
12

Kerakyatan : Rakyat Korban Kebijakan

Senin, 06 Feb 2012 00:16 WIB
Oleh : Umbu TW Pariangu.
Aksi demonstrasi ribuan massa Front Rakyat Anti Tambang Bima, Kamis 26 Januari 2012 berakhir dengan pembakaran kantor bupati, kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Rusuh ini bermula dari tututan warga agar ijin konsesi yang diberikan kepada perusahaan tambang PT Sumber Mineral Nusantara segera dicabut pemerintah. Namun pemerintah tidak mau mengindahkannya, padahal tuntutan yang sama pernah terjadi pada 24 Desember 2011 dimana rakyat dan Polisi saling bentrok di Pelabuhan Sape yang menewaskan 3 orang.
Akibat insiden ini, Keputusan Bupati Bima Nomor 188 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) pun dicabut. Sayangnya, langkah pencabutan ini diambil setelah rakyat meregang nyawa.Mark V Nadel (The Hidden Dimension of Public Policy: Privat Government and The policy Making Proces (1979), pernah mengulas fenomena ini sebagai “hidden dimension” atau dimensi yang tersembunyi. Bahwa segala proses (transaksi) yang melingkupi hadirnya sebuah kebijakan selalu memosisikan rakyat dan kepentingannya dalam pertimbangan menyamarkan maksud sesungguhnya dari tujuan sebuah kebijakan melalui rangkaian argumentasi pembelaan diri.

Artinya, nyawa rakyat selalu dipertaruhkan dalam berbagai kebijakan investatif ekonomi pemerintah yang sarat koersif dan penetratif. Selalu seperti itu yang terjadi. Kesadaran pemerintah terbit saat rakyat banyak sudah telanjur meregang nyawa. Rakyat hanya menjadi instrumen percobaan eksistensial negara untuk melanggengkan kepentingannya pada berbagai beleid yang menjamin eksistensi kaum borjuis, kapitalis lokal dengan berbagai instrument represifnya.

Meskipun demikian, di tengah nihilitas peran negara saat konflik/kekerasan terjadi, unsur pemerintah masih sempat mengkabinghitamkan rakyat. Rakyatlah yang dijadikan penyebab tunggal peristiwa bentrok/rusuh. Dalam kasus Bima misalnya, pihak Polri seolah-oleh mempersalahkan rakyat karena tidak mampu melaksanakan demonstrasi secara baik dan tertib sehingga mudah disusupi para provokator.

Kekonyolan

Ada dua kekonyolan di sini. Pertama, rakyat dijadikan kambing hitam dari serangkaian tuntutan yang sejatinya berakar pada tidak tanggapnya pemerintah terhadap aspirasi Front Rakyat Anti Tambang. Kedua, aparat kemanan dalam hal ini Polisi seolah “menyembunyikan tangannnya” dari “lontaran batu” berupa reaksi rakyat yang kecewa atas sikap Bupati. Kekonyolan inilah yang melengkapi tesis bahwa negara sampai kini selalu lari dari tangung jawabnya memproteksi hak-hak sipil ketika berhadapan dengan eksistensi kepentingan yang lebih besar.

Fungsi negara sebagai pelindung kepentingan rakyat ternyata hanya berlaku bagi rakyat yang memiliki imunitas dan privilese ekonomi yang oleh Sidel disebut sebagai orang kuat (Sidel 1999:19). Bukan bagi rakyat kecil,kaum marhaein yang nir-faktor-faktor produksi dan rentan diintimidasi. Atau rakyat desa yang diibaratkan selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkan mereka (Tawney, 1931).

Menurutnya Sidel, negara melalui berbagai kebijakannya telah memfasilitasi terciptanya penguatan orang kuat di daerah yang disebut sebagai predatory power brokers who achieve monopolistic control over both coercive and economic resources within given territorial jurisdictions or bailiwicks. Mereka ini memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal ini bupati/wali kota karena memiliki legitimasi sumber daya ekonomi dan instrumen koersif/represif yang memadai.

Dengan dua instrumen dasar ini sudah cukup bagi orang kuat dan kekuasaan lokal untuk melakukan jual beli kepentingan yang kemudian melahirkan risiko pahit bagi diri rakyat maupun tanah/lahan /sumber daya daerah. Tidak heran jika jerit-rintihan rakyat di berbagai daerah di republik ini selalu diawali dengan judul yang sama yakni: praktek pengambilalihan paksa tanah-tanah milik petani atau penduduk untuk kepentingan ekspansi kapital atau yang disebut sebagai enclosure of common. Model ini biasanya disertai dengan kekuasaan yang oleh Dennis C. Pirages (1982:33) disebut kekuasaan alienatif, yakni kekuasaan yang memarjinalkan masyarakat yang dibentuk berdasarkan pertimbangan pragmatis, transaksional.

Kemiskinan

Padahal jika dikaji, faktor kemiskinanlah yang menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja, termasuk nyawa demi memperoleh “keselamatan hidup”, safety life, dalam artian mempertahankan apa yang menjadi prinsip dan kebanggaan dan identitas leluhurnya (James. C.Scott, 1981). Mereka mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan yang ternyata diperuntukkan bagi “tengkulak ekonomi lokal” dengan upah yang sangat minim. Dalam konteks inilah mesin kapitalisasi lokal memainkan pengaruhnya termasuk membajak pranata demokrasi lokal yang ada untuk memastikan eksistensi rezim kepentingan kapitalis dan predatorianismenya di setiap arena politik eksekusi kebijakan.

Banyak yang skeptis, benarkah negara kita disebut negara demokrasi jika banyak rakyat harus bertaruh nyawa untuk merebut apa yang menjadi haknya. Mereka lebih setuju jika negara ini sedang mengarah ke negara gagal karena menurut sosiolog Noam Chomsky (2006) dalam buku berujudl: Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, negara disebut gagal ketika tidak mampu melindungi warganya dari berbagai tindak kekerasan dan ancaman termasuk dalam menjamin hak-hak rakyatnya, serta ketika fungsi institusi-institusi demokrasi tidak berjalan.

Dalam kondisi begini, rakyat jelas sangat membutuhkan lahirnya kepemimpinan kuat yang mampu merangkum berbagai persoalan ekonomi dan ketidakadilan di berbagai daerah menjadi sebuah solusi pemerintahan yang bijaksana dan akurat untuk menyelamatkan kepentingan rakyat terutama dari pengaruh rezim kapitalisme (lokal maupun global) lewat sistem penegakan hukum yang tegas dan adil serta eksekusi kebijakan yang pro-rakyat, menempatkan kembali rakyat selaku pemilik kedaulatan (politik-ekonomi, sosial budaya) di negeri ini.***

Penulis Dosen FISIPOL, Undana, Kupang.

 

Hari ini Pkl. 00:42 WIB
Oleh : Daldiri.
Dalam hukum dasar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini jugalah yang selanjutnya menjadi rujukan dalam penataan hukum tanah di negeri ini hingga melahirkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berikut berbagai peraturan pelaksanaannya.
Ketentuan ini pun mengilhami pendapat bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia dalam melaksanakan tugas baik dalam perlindungan hukum, kepastian hukum dan mengayomi masyarakat seluruhnya. Kekuasaan akan menguasai tanah ini bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut dalam usia dari UUPA yang sudah ke-51 tahun ini, tidak salah melahirkan pendapat pula, apakah penguasaan tanah oleh negara untuk kemakmuran rakyat sudah terlaksana. Meskipun tidak mungkin memberikan kemakmuran bagi setiap rakyat (individu-individu), namun paling tidak dapat memberikan kemakmuran terhadap sebagian besar rakyat negeri ini termasuk dapat memperoleh perlindungan hukum atas tanah ini.

Bukan sebaliknya, pemerintah justru memberikan perlindungan bagi sebagian kecil masyarakat tertentu saja, apalagi hanya memberikan perlindungan terhadap kalangan pengusaha atau pemilik modal untuk menguasai dan atau menikmati tanah-tanah di negeri ini. Masyarakat kebanyakan yakni para petani akhirnya menjadi kian terpinggirkan dan tidak dapat mengolah dan memiliki tanah sendiri karena sebagian besar tanah tersebut telah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha atau pemodal. Lebih lanjut terus melahirkan petani-petani gurem.

Selain itu, dapat juga dicermati perkebunan-perkebunan dalam skala besar baik milik negara maupun swasta yang terus lahir dan bermunculan di penjuru tanah air, berbanding terbalik dengan petani-petani yang secara terus menerus semakin kehilangan luas tanah garapannya. Entah dari mana asal muasalnya atau siapa yang memulai, akhirnya muncul konflik yang demikian serius. Petani di cap sebagai penggarap liar atau menyerobot / perambah tanah perkebunan dan lain sebagainya. Atau sebaliknya pula, perusahaan dicap sebagai penyerobot tanah rakyat / ulayat sehingga melahirkan perselisihan / sengketa tanah antara rakyat / masyarakat dengan perusahaan perkebunan baik milik negara maupun swasta.

Konflik seperti ini ternyata juga tidak terselesaikan secara baik termasuk oleh penguasa negara yang mempunyai kewenangan tertinggi, padahal seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum yang layak untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat. Bahkan tidak jarang melahirkan pertumpahan darah / korban jiwa hanya berupaya untuk mempertahankan tanah yang selama ini di klaim sebagai milik atau tumpangan hidup.

Konflik-konflik seperti ini seolah-olah meng-iakan sepenggal bait lagu kebangsaan meskipun ditafsirkan menyimpang dengan lirik “tanah tumpah darahku”. Mereka rela mempertahankan tanah tempat hidupnya ini dengan menumpahkan darah. Tentunya dapat dibayangkan bagaimana akhir dari pertikaian/sengketa tanah yang masing-masing pihak mengklaim sebagai pemilik. Pengusaha atau perusahaan dengan tegas bersikukuh biasanya berdasarkan hak pakai yang diperoleh dari negara. Disisi lain berhadapan dengan masyarakat/anggota masyarakat sebagai penggarap turun temurun.

Akhirnya, menjadi sulit menjawab, “untuk siapa tanah ini sebenarnya”. Ketika semua pihak menyatakan berhak dan mengaku sebagai pemiliknya, maka disana kembali akan melahirkan konflik-konflik perebutan tanah. Dan ketika pula negara tidak dapat menjembatani atau memberikan perlindungan berikut kepastian hukum maka hukum alam akan hadir disana yakni siapa yang kuat, ia akan dapat memiliki tanah. Tidak berlebihan jika muncul arogansi, semena-mena atau pemaksaan dengan kekuatan modal dan personil.

Pada keadaan seperti itu maka hukum pun akan lebih mudah memihak kepada yang kuat karena pelaksana hukum itu sendiri juga tidak kuasa untuk melawan arus. Bahkan putusan yang benar sekalipun akan dianggap tidak popular. Akankah keadaan seperti ini terjadi pada negeri ini.

Cacat Sejarah

Ketika para ahli pikir atau pakar hukum tanah berupaya mencari sebab musabab rumitnya penyelesaian tanah di negeri ini berikut solusi ke depan, maka hadir pendapat yang menyeruak begitu mengagetkan dengan menyalahkan sejarah negeri ini atau adanya cacat sejarah hukum tanah di Indonesia. Dimana cacatnya, maka diargumentasikanlah adanya kebijakan nasionalisasi yang terjadi pada jaman penjajahan Belanda dengan memberikan tanah-tanah yang dikuasai oleh asing (perusahaan asing) pada saat itu, selanjutnya dikuasai negara dan kemudian diserahkan kepada perusahaan perkebunan. Padahal perusahaan asing tersebut dalam memperoleh tanah dapat saja dari hubungan sewa dengan anggota/kelompok masyarakat, ataupun bahkan pemaksaan lainnya terhadap petani atau pemilik tanah saat itu. Korelasinya, dengan habisnya masa sewa atau kondisi negara yang kian stabil dan memberikan perlindungan bagi anggota masyarakat maka tuntutan pengembalian tanah dengan alasan habisnya masa sewa oleh asing pada saat itu atau karena adanya pemaksaan yang dilakukan, membawa konsekwensi tanah-tanah tersebut yang ada saat ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya semula.

Jika ditilik dari dokumen pendukung, tentu tidak sedikit yang mengajukan bukti-bukti kepemilikan berdasarkan dengan penguasaan tanah pada saat sebelum kemerdekaan (sebelum nasionalisasi) atau hubungan sewa dengan perusahaan asing, selain kepemilikan adat/ulayat. Dengan mengabaikan dokumen tersebut sah atau tidak, maka itulah cacat sejarah yang dimaksud yang belum diantisipasi pada saat ini.

Tentu saja, kita tidak boleh terpaku dengan berlindung adanya cacat sejarah sebagai dasar terjadinya konflik tanah saat ini terutama antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Seolah masa lalu itu telah meninggalkan bom waktu yang terus meledak setiap saat dan setiap waktu. Namun haruslah dicari solusi dan perlindungan serta kepastian hukum agar tanah di negeri ini benar-benar memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Sebagai gambaran, dari data kasus pertanahan di Indonesia yang dipaparkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Sumatera Utara dalam ulang tahun ke-51 UUPA, dikemukakan kasus tanah pada tahun 2007 sebanyak 7.491 kasus, terdiri dari : sengketa sebanyak 4.581, konflik sebanyak 858 dan perkara sebanyak 2.052. Sedangkan tahun 2008 terjadi penurunan dengan kasus sebanyak 5.713 kasus terdiri dari: sengketa sebanyak 2.431, konflik sebanyak 520 dan perkara sebanyak 2.762. Untuk tahun 2009 sendiri kembali mengalami kenaikan dengan sebanyak 6739 kasus terdiri dari: sengketa sebanyak 3631, konflik sebanyak 194 dan perkara sebanyak 6739. Dengan adanya kasus pertanahan di Indonesia tersebut potensi kerugian negara sebesar Rp. 491.000.000.000.000,- (491 triliun rupiah).

Upaya yang ditempuh untuk menjaga keamanan bagi kalangan perbankan dari tuntutan hukum setelah terjadinya lelang dimaksud maka biasanya dalam pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan melalui media cetak / Koran sering terdapat klausula yang menyatakan “peserta lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang”.

Apa artinya, Klausula ini juga mengandung penafsiran yakni peserta lelang jika nantinya sebagai pemenang pembeli lelang dianggap siap menerima resiko terhadap objek barang tersebut. Bisa jadi objek lelang tersebut tidak dalam keadaan kosong namun berada pada penguasaan pihak ketiga misalnya jika objek lelang berupa tanah / barang tidak bergerak sebelum dilelang masih dikuasai atau ditempati pihak ketiga lain, maka sebagai pemenang lelang terhadap resiko dan upaya untuk pengosongan tersebut dilakukan oleh pembeli lelang sendiri, bukan oleh pihak bank yang menjual objek.

Artinya pula, nilai objek lelang yang dibeli secara lelang tersebut bukan hanya sekedar terhadap harga tanah berikut bangunan diatasnya saja, namun juga termasuk resiko nantinya jika adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga dan atau juga kegagalan tidak berhasil memperoleh atau menikmati barang yang telah dibelinya tersebut. Pihak perbankan merasa telah menyerahkan kepada keinginan peserta lelang jika turut membeli maka berarti siap menerima resiko tersebut.

Selektif

Kiat yang harus dimiliki peserta lelang sebelum turut dalam suatu pelelangan yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses pengadilan yakni haruslah selektif dan benar-benar memperhitungkan resiko yang nantinya bakal ditanggung. Dalam hal ini apakah peserta siap untuk melakukan pengosongan atau dapat menguasai objek secara langsung sendiri jika barang lelang yang dibeli tersebut masih dalam kekuasaan pihak lain atau belum kosong. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terburuk bagi pembeli nantinya tidak dapat memanfaatkan atau menikmati barang yang dibeli tersebut.

Jadi, pembeli atau peserta lelang bukan sekedar tergiur dengan memperhatikan tingkat limit harga jual dari barang lelang yang ditawarkan dalam pengumuman lelang yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran setempat, namun juga mewaspadai dapat – tidaknya memanfaatkan barang tersebut.

Selain itu, pembeli lelang berupaya selektif mungkin terhadap objek barang yang akan dibeli sebagai barang aman yang tidak menimbulkan masalah nantinya.

Untuk itu, paling tidak melakukan cek dan re-check yang benar terhadap kondisi barang atau mencari informasi langsung dari pemilik barang jaminan yang akan dijual tersebut. Karena jika timbul permasalahan nantinya maka biasanya yang dirugikan adalah pembeli lelang itu sendiri, sedangkan pihak penjual telah dapat menikmati hasil penjualannya yakni mendapatkan uang penjualan.

***

Penulis adalah advokat dan pengajar pada STIH Swadaya Medan

09
Feb
11

Politik : Mesir Bergolak

AP PHOTO

Satu Tuntutan Demonstran Mesir Dipenuhi: Amandemen Konstitusi

Bocah Mesir, pemrotes anti-Mubarak, membawa bendera Mesir di Alexandria.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Para demonstran Mesir menggolkan satu keberhasilan dalam tuntutan yang mereka suarakan. Pada minggu ketiga unjuk rasa, Presiden Mesir yang diperangi, Hosni Mubarak, akhirnya membentuk sebuah panel untuk mengawasi amandemen konstitusi. Sikap terbaru presiden itu diumumkan oleh wakil presiden Omar Suleiman.

“Presiden Mubarak, hari ini menandatangani dekrit pembentukan komisi konstitusional yang akan mengawasi amandemen konstitusi dan juga amandemen legislatif yang dibutuhkan,” ujar Suleian dalam pernyataan yang dibacakan di siaran televisi.

“Mesir memiliki rencana dan kerangka waktu untuk mewujudkan pemindahan kekuasaan secar damai,” demikian ujar Suleiman. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengejar atau menindak pengunjuk rasa yang telah menuntut Presiden Mubarak mundur.

“Presiden menyambut baik konsensus nasional dan mengonfirmasi bahwa kita telah melangkah di arah yang tepat untuk keluar dari krisis ini,” demikian Suleiman.

“Sebuah peta jalan telah dibuat dengan kerangka waktu untuk mewujudkan pengalihan kekuasaan secara terorganisir dan damai,” ujarnya.

Negosiator juga setuju membuka sebuah kantor untuk keluhan tentng perlakuan buruk terhadap tahanan politik, mereka juga menyepakati pelonggaran terhadap media, mengangkat undang-undang darurat “bergantung pada situasi keamanan nasional,” dan menolak campur tangan asing.

Namun Suleiman tetap kokoh dengan pendirian semula, menolak tuntutan utama kelompok oposisi dan mengatakan ia tak akan mengambil alih kekuasaan dan kepemimpinan Mubarak selama masa transisi. “Mubarak juga telah memerintahkan pembentukan komite ketiga untuk menginvestigasi bentrokan yang terjadi pada Rabu,” ujar Suleiman.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Al Arabiya

Rabu, 09/02/2011 08:12 WIB
Wapres Mesir: Demonstrasi Harus Segera Berakhir
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


foto: detikcom

Jakarta – Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman, mengungkapkan ketidaksabaran pemerintah Mesir terhadap berkembangnya demonstrasi di Mesir. Suleiman memperingatkan agar aksi protes terhadap rezim Presiden Hosni Mubarak segera berakhir.

Seperti dikutip detikcom dari AlJazeera, Rabu (9/2/2011), Suleiman mendesak kepada demonstran untuk menghentikan demonstrasi. Ia berharap krisis di Mesir akibat demonstrasi yang berkepanjangan berakhir secepat mungkin.

Suleiman menuturkan bahwa tidak akan ada akhir dari rezim pemerintahan Mubarak. Transisi pemerintahan akan dilakukan secara bertahap setelah krisis demonstrasi usai.

Suleiman mengajak para editor media untuk berdialog dengan pemerintah mesir untuk reformasi yang demokratis. Langkah penurunan paksa Presiden mubarak, menurut Suleiman adalah langkah tergesa-gesa dan tidak membawa kemajuan bagi Mesir.

Sampai saat ini aksi demonstrasi di Mesir semakin memanas. Masa terus berdatangan ke Pusat Kota Kairo, Mesir.

Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon, mengimbay agar Mesir segera melakukan transisi kekuasaan yang tertib. Ki-moon mengimbau agar pemerintah Mesir mendengarkan aspirasi rakyatnya.
(van/lia)

Baca Juga :

Rabu, 09/02/2011 07:48 WIB
Petinggi Google: Demonstran Mesir Adalah Pahlawan foto
Lia Harahap – detikNews


Jakarta – Demonstran anti Presiden Mesir Hosni Mobarak masih membanjiri Tahrir Square, Kairo, Mesir hingga Selasa malam. Ini jumlah massa terbesar sejak dimulainya pemberontakan pada 25 Januari lalu.

Pada aksi mereka kali ini, demonstran juga memuji seorang aktivis cyber yang ternyata seorang petinggi dari situs terkenal Google karena memuat gerakan protesnya melalui jejaring sosial Facebook.

Karena itulah pengunjuk rasa kali ini juga membawa simbol dari jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai ucapan terima kasih atas kontribusi seorang petinggi Google, Wael Ghonim, yang dianggap sebagai juru kampanye bagi demonstrasi lewat dunia maya.

“Sebenarnya saya lebih suka menyebut ini sebagai revolusi facebook, tetapi setelah melihat kenyataan langsung, saya berubah pikiran dan mengatakan bahwa ini benar-benar revolusi rakyat Mesir. Ini sungguh luar biasa,” kata seorang pejabat dari situs Google, Wael Ghonim, seperti dilansir AFP, Rabu (9/2/2011).

“Mesir pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik saat ini. Mereka benar-benar berharap mimpi ini menjadi kenyataan,” lanjutnya.

Ghonim dianggap sebagai pahlawan karena telah melakukan sesuatu pada situs jejaring sosial yang terkenal seperti Facebook dan merelakan dirinya ditahan pemerintah berkuasa pada 27 Januari lalu. Tapi dukungan itu tidak penting baginya, rakyat Mesir menurut Ghonim tetaplah pahlawan sesungguhnya.

“Aku bukan pahlawan, anda adalah pahlawan, anda yaitu orang-orang yang masih mendiami ini,” kata Ghonim di tengah kerumunan demonstran.

Mendengar ucapan itu mereka meneteskan air mata, bertepuk tangan dan berteriak, “hidup Mesir, hidup Mesir,” seru para demonstran.
(lia/van)

Rabu, 09/02/2011 05:32 WIB
Biden: Mesir harus cabut UU darurat
BBCIndonesia.com – detikNews

Lapangan Tahrir di pusat kota KairoUU keadaan darurat di Mesir sudah berlaku selama 30 tahun

Wakil Presiden AS Joe Biden, dalam percakapan telepon dengan wakil presiden Mesir, Omar Suleiman, meminta dia menjamin peralihan kekuasaan yang tertib, bermakna dan punya legitimasi.

Biden juga meminta agar undang-undang keadaan darurat Mesir dicabut.

Wartawan BBC di Washington Kim Ghattas mengatakan ini adalah untuk pertama kalinya sejak unjuk rasa merebak di Kairo, Washinton membuat tuntutan yang spesifiks secara terbuka.

Selama ini Amerika Serikat menghindari jangan sampai terlihat mendikte peristiwa di Mesir atau campur tangan.

Manteranya adalah Washington ingin transisi dimulai namun sekarang rincian tuntutan Amerika mulai diketahui oleh rakyat Mesir.

“Wakil Presiden Joe Biden kini mengungkapkan yang diinginkan Gedung Putih dalam transisi ini yaitu pencabutan undang-undang darurat dan dilibatkannya kelompok oposisi yang meluas sebagai mitra dalam transisi,” kata koresponden BBC.

Biden juga mengatakan Kementrian Dalam Negeri Mesir harus segera menghentikan penangkapan dan pemukulan atas wartawan dan para pegiat.

AS dikritik

Sebelumnya pengunjuk rasa anti pemerintah mengkritik Amerika Serika karena tidak menekan pemipin Mesir namun seruan Biden ini tampaknya menjadi pertanda bahwa Washington tidak puas dengan perubahan di permukaan semata.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Robert Gates mengatakan agar pemerintah Mesir memenuhi janjinya dan warga Mesir perlu melihat langkah yang pasti dalam mewujudkan reformasi.

Sementara itu ratusan ribu pengunjuk rasa anti pemerintah kembali berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo, Selasa (08/02) untuk menuntut Presiden Husni Mubarak mundur.

Ini adalah unjuk rasa terbesar sejauh ini.

Rabu, 09/02/2011 01:14 WIB
Mesir: demo terbesar sejauh ini
BBCIndonesia.com – detikNews

Demo terbesar di KairoPara demonstran bertekad melanjutkan aksi protes sampai Husni Mubarak turun

Ratusan ribu warga Mesir memenuhi Lapangan Tahrir di Kairo untuk mengikuti protes terbaru menuntut pengunduran diri pemerintah Husni Mubarak.

Wartawan BBC di ibu kota Mesir, Jim Muir, mengatakan unjuk rasa hari Selasa (08/2) ini merupakan demonstrasi terbesar sejak aksi protes dimulai 25 Januari.

Demo besar ini berlangsung meskipun pemerintah mengumumkan rencana peralihan kekuasaan secara damai.

Presiden Mubarak mengatakan dia akan tetap melanjutkan jabatan sampai September.

Di Lapangan Tahrir, upaya tentara untuk memeriksa kartu pengenal orang-orang yang ikut aksi protes tak jadi dilaksanakan karena begitu besarnya jumlah yang datang.

Wartawan kami mengatakan pesan kepada penguasa singkat saja: bahwa dukungan sangat besar dari semua lapisan orang Mesir untuk demo ini, dan konsesi pemerintah tidak cukup.

Demonstrasi terbaru ini, yang kini memasuki pekan ketiga, terjadi sementara kehidupan normal mulai pulih di jalan-jalan Kairo.

Para pengunjuk rasa tetap melanjutkan tuntutan agar Mubarak segera turun, dan mengatakan mereka skeptis terhadap peralihan yang dipimpin oleh pemerintah.

Rujuk nasional

Dalam menanggapi protes ini, Presiden Mubarak membentuk komite untuk mengusukan perubahan konstitusi, dan komite lainnya sedang dibentuk untuk melakukan perubahan itu.

Wakil Presiden Omar Suleiman, yang mengumumkan pembentukan dua komite baru ini, mengatakan dia sudah memberitahu Mubarak mengenai perundingan yang sedang berlangsung dengan oposisi, dan presiden menyambut baik proses “dialog” dan “perujukan nasional”.

“Presiden juga menekankan pentingnya melanjutkan proses ini dan bergerak dari panduan menuju peta yang jelas dengan jadual waktu yang pasti” untuk pemindahan kekuasaan yang “damai dan tertata”, katanya.

Diantara perubahan penting yang akan terjadi adalah aturan tentang pemilihan presiden dan penetapan batas berapa kali masa jabatan seseorang bisa menjadi presiden.

Komite ketiga, yang diperkirakan akan memulai pekerjaan dalam beberapa hari mendatang, akan menyelidiki bentrokan antara kelompok pro- dan anti-Mubarak pekan lalu, dan menyampaikan hasilnya kepada jaksa agung, kata Suleiman.

Dia juga mengatakan Presiden Mubarak telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan tindakan represif terhadap oposisi.

(bbc/bbc)Selasa, 08/02/2011 14:35 WIB
Presiden PPMI Mesir
Hentikan Aksi-aksi Campur Tangan Urusan Domestik Mesir
Eddi Santosa – detikNews


Kairo – Segala bentuk aksi, baik berlabel aksi damai, aksi solidaritas maupun aksi demonstrasi terhadap pemerintah Mesir agar segera dihentikan, karena berdampak buruk terhadap keamanan dan mengancam keselamatan WNI di Mesir.

Hal itu disampaikan Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Mesir, Falahuddin Qudsi, melalui Syamsu Alam Darwis kepada detikcom, Selasa (8/2/2011).

“Termasuk komentar-komentar yang menyinggung situasi politik domestik Mesir secara jauh atau sampai mengecam pemerintahan Mesir,” ujar Falah.

Menurut Falah, aksi-aksi solidaritas di Bundaran HI dan demonstrasi di depan Kedubes Mesir di Jakarta sudah diblow up oleh media internasional.

“Kami keberatan dengan aksi-aksi solidaritas di Jakarta, karena tidak ada koordinasi dengan kami di Kairo, yang mengetahui secara rinci kondisi di Mesir saat ini,” tandas mahasiswa Al-Azhar ini.

Lanjut Falah, seyogyanya para aktivis, mahasiswa dan elit politik di Indonesia dapat memahami prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif dan netral.

“Ini Mesir, bukan Indonesia. Kedaulatan negara Mesir bagi mereka adalah harga mati,” tandas Falah.

Falah menghimbau semua pihak di tanah air agar menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Mesir, yang selama ini sudah terjalin sangat baik.

“Kita sama-sama tahu bahwa Mesir adalah negara pertama yang berani memberikan pengakuan terhadap Kemerdekaan Indonesia, belum lagi jasa Mesir dengan Universitas Al-Azharnya yang tulus ikhlas berkorban telah banyak melahirkan para cendekiawan muslim Indonesia bertaraf internasional,” putera Jawa Barat ini mengingatkan.

Disebutkan bahwa hingga saat ini Universitas Al-Azhar telah membantu pelajar dan mahasiswa RI di Mesir dengan mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp 23 miliar per tahun dengan jaminan pendidikan seumur hidup dari pendidikan dasar, menengah atas, pendidikan sarjana (S1) hingga pendidikan paska sarjana (S2 dan S3).

“Bahkan Al-Azhar telah menyiapkan tanah wakaf untuk pembangunan asrama mahasiswa Indonesia dan asing lainnya, yang rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat ini,” demikian Falah. (es/es)

Baca Juga :

Selasa, 08/02/2011 20:32 WIB
Demonstran Mesir imbau demo baru
BBCIndonesia.com – detikNews

Wapres Omar Seleiman berundingWapres Omar Seleiman berunding dengan wakil demonstran di kantornya

Para pengunjuk rasa di Lapangan Tahrir, Kairo pusat, mengimbau desakan baru untuk menggulingkan presiden Mesir, Husni Mubarak, setelah kampanye mereka berlangsung dua minggu.

Ribuan orang masih menduduki lapangan itu namun lingkaran mereka secara perlahan diperkecil oleh tentara yang mencoba melancarkan kembali lalulintas.

Perundingan tidak banyak mencapai hasil dan Mubarak tampaknya tidak akan mundur.

Pemerintah mengumumkan sejumlah konsesi termasuk kenaikan 15% gaji enam juta pekerja sektor publik.

Wartawan BBC di Kairo, Jon Leyne, mengatakan ini merupakan pertanda bahwa pemerintah berusaha memperkuat kekuasaan mereka.

Persiden AS Barack Obama melunakkan kritiknya dan berbicara positif mengenai proses dialog.

“Tentu saja Mesir harus merundingkan jalan keluar, dan saya kira mereka mencatat kemajuan,” kata Obama di Washington.

Diancam dan ditangkap

Para pegiat oposisi menekankan bahwa dialog tidak mencapai apa-apa dan bahwa mereka terus mengalami ancaman dan penangkapan, kata wartawan kami.

Didorong oleh sukses pemberontakan rakyat di Tunisia, para pengunjuk rasa ingin menggulingkan Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun.

Mereka menuduh dia sebagai penyebab kesulitan ekonomi Mesir dan menuding pemerintah korupsi serta melakukan penindasan.

Kerusuhan selama dua pekan ini diwarnai oleh bentrokan sengit dengan polisi dan perkelahian antara pengunjuk rasa dan pendukung Mubarak.

Para periset Human Rights Watch (HRW) mengatakan mereka sudah mengukuhkan korban tewas 297 orang sejak 28 Januari, berdasarkan data dari tujuh rumah sakit di Kairo, Iskandariyah dan Suez.

Pemerintah Mesir sendiri tidak memberikan angka yang lengkap mengenai jumlah orang yang tewas.

(bbc/bbc)

Selasa, 08/02/2011 23:34 WIB
Demonstran Tak Gubris Rencana Transisi Pemerintahan Mesir
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


foto: reuters

Jakarta – Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman, mengumumkan rencana untuk transisi kekuasaan. Namun demikian demonstran yang menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak turun tahta tak menggubris seruan ini.

“Sebuah peta perjalanan yang jelas telah diletakkan di tempat dengan jadwal yang ditetapkan untuk mewujudkan transisi kekuasaan yang damai dan terorganisir,” ujar Omar, seperti dikutip detikcom dari Reuters, Selasa (8/2/2011).

Seruan yang disampaikan Omar melalui siaran TV lokal tersebut tidak digubris demonstran. Demonstran malah menuding pemerintah Mesir sedang mencoba mengulur waktu.

Demonstran pun terus berdatangan ke alun-alun di Kota Kairo, Mesir, meneriakkan tuntutan agar Presiden Mubarak turun tahta. Jumlah demonstran juga terus bertambah.

Tak sedikit rakyat Mesir yang berharap kehidupan di Mesir cepat pulih. Sampai saat ini beberapa aktivitas di Kairo mulai normal. Lalu lintas di pusat Kota Kairo hari ini mulai normal. Sejumlah Bank mulai buka meskipun waktunya hanya sebentar.

(van/lia)

Selasa, 08/02/2011 13:16 WIB
WikiLeaks: Israel Telah Lama Sukai Suleiman Untuk Gantikan Mubarak video foto
Rita Uli Hutapea – detikNews


Omar Suleiman (AFP)

Tel Aviv – Pemerintah Israel ternyata telah sejak lama menginginkan Wakil Presiden (Wapres) Mesir Omar Suleiman untuk menjadi pengganti Presiden Hosni Mubarak. Sejak tahun 2008, Suleiman telah menarik perhatian Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak dan pejabat-pejabat Israel lainnya.

Demikian menurut kabel-kabel diplomatik rahasia yang diperoleh WikiLeaks dan dimuat harian Inggris, Telegraph, Selasa (8/2/2011).

Menurut bocoran dokumen tersebut, sebagai figur yang bekerja untuk perdamaian Timur Tengah, Suleiman bahkan pernah mengatakan bahwa pasukan Israel akan “disambut” untuk menginvasi Mesir guna menghentikan penyelundupan senjata untuk para pejuang Hamas di Gaza.

Menurut dokumen tersebut, Suleiman menjalin hubungan yang sangat baik dengan figur-figur Israel. Suleiman bahkan setiap hari melakukan kontak dengan pemerintah Israel melalui nomor ‘hotline’ rahasia.

Kabel diplomatik tersebut membeberkan kerja sama erat antara Suleiman dan pemerintah Amerika Serikat dan Israel mengenai pengganti Mubarak. Pada tahun 2008, Suleiman yang menjadi kepala badan intelijen asing, telah menjadi kontak utama Israel di pemerintahan Mesir.

Dalam salah satu kabel diplomatik pada Agustus 2008, David Hacham, penasihat senior di Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pada kedutaan AS di Tel Aviv bahwa Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak terkesan akan Suleiman. Dalam beberapa kabel, nama Suleiman ditulis sebagai “Soliman”.

“Hacham banyak memuji-muji Soliman, dan menekankan bahwa “hotline” yang dibentuk antara Kementerian Pertahanan Israel dan Dinas Intelijen Umum Mesir sekarang dipakai setiap hari,” demikian kabel diplomatik yang ditulis Telegraph.

“Hacham menekankan bahwa Israel yakin Soliman kemungkinan akan menjadi setidaknya Presiden interim jika Mubarak meninggal atau dalam keadaan tidak mampu,” demikian kabel diplomatik tersebut.

Mubarak mengangkat Suleiman menjadi Wapres Mesir pada akhir Januari lalu menyusul aksi demonstrasi besar-besaran di Kairo dan kota-kota lainnya di Mesir. Penunjukan wapres ini yang pertama sejak Mubarak memegang kekuasan pada 1981 silam.

(ita/nrl)

Baca Juga :

Selasa, 08/02/2011 22:21 WIB
Husni Mubarak dorong rencana transisi
BBCIndonesia.com – detikNews

Presiden Mesir Husni MubarakPresiden Mubarak dikatakan menyambut rencana peralihan kekuasaan

Pemerintah Mesir mengatakan pihaknya sedang bergerak dengan “peta yang jelas” menuju pengalihan kekuasaan damai dengan mendirikan dua komisi untuk mengatur transisi.

Presiden Husni Mubarak menyambut baik proses “dialog” dan “rekonsiliasi nasional”, kata Wakil Presiden Omar Suleiman.

Sementara itu para pengunjuk rasa di Kairo masih terus menyerukan agar Mubarak segera lengser dari jabatannya.

Mereka tidak percaya terhadap peralihan kekuasaan yang diatur oleh pemerintah.

Mubarak sudah mengatakan dia akan tetap menjabat sampai pemilihan umum bulan September dan tidak menghiraukan demonstrasi massal yang menuntut agar dia turun.

Ribuan orang masih menduduki Lapangan Tahrir di Kairo walaupun sedikit demi sedikit mereka didorong mundur oleh militer untuk memberi jalan bagi lalu lintas.

Dua komisi

Suleiman mengatakan dia sudah memberi tahu Presiden Mubarak mengenai pembicaraan terbaru dengan kelompok oposisi.

“Presiden juga menekankan pentingnya melanjutkan proses ini dan bergerak dari petunjuk ke arah peta jelas dengan kerangka waktu yang pasti” bagi peralihan kekuasaan “yang damai dan teratur”, kata Suleiman.

Suleiman mengatakan satu komisi akan “bertanggung jawab menerapkan amandemen yang diperlukan dalam konstitusi dan melakukan amandemen legislatif yang dibutuhkan”.

Satu komisi lain akan “bertanggung jawab melanjutkan dengan penerapan yang jujur kesepakatan yang dicapai oleh berbagai pihak yang ikut dalam dialog nasional,” katanya.

Suleiman menambahkan kedua komisi akan memulai kerja mereka pada hari Selasa.

(bbc/bbc)

Selasa, 08/02/2011 10:02 WIB
Mesir Bergolak
Mubarak Umumkan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri
Rita Uli Hutapea – detikNews


Presiden Hosni Mubarak (AFP)

Kairo – Di tengah desakan para demonstran untuk mengundurkan diri, Presiden Mesir Hosni Mubarak mencoba mengambil hati rakyatnya. Pemerintahan Mubarak mengumumkan untuk menaikkan gaji para pegawai sektor publik (pegawai negeri).

Pemerintahan Mubarak mengumumkan kenaikan gaji sebesar 15 persen serta peningkatan tunjangan pensiun bagi para pegawai negeri. Hal itu diputuskan dalam rapat kabinet pada Senin, 7 Februari sekitar pukul 14.00 waktu setempat.

Demikian seperti diberitakan kantor berita resmi Mesir, Mena dan dilansir media Press TV, Selasa (8/2/2011).

Menurut Mena, kabinet menyetujui rencana untuk menaikkan gaji pegawai negeri mulai April mendatang. Pemerintah juga akan mengalokasikan dana sebesar 6,5 miliar pound Mesir untuk kenaikan pensiun.

“Kenaikan itu berlaku efektif mulai April nanti bagi 6 juta pegawai,” kata Menteri Keuangan Samir Radwan.

Selama ini para pegawai sektor publik menjadi pilar dukungan bagi rezim Mubarak. Namun beberapa tahun belakangan harga-harga terus melonjak di Mesir namun gaji pegawai justru stagnan.

Entah bagaimana para demonstran akan menanggapi pengumuman kenaikan gaji ini. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda para demonstran akan menghentikan aksi demo mereka yang telah berlangsung selama dua pekan.

(ita/nrl)

Baca Juga :

Selasa, 08/02/2011 10:53 WIB
Mesir Bergolak
Mubarak Perintahkan Penyelidikan Independen Atas Bentrokan Demonstran video
Rita Uli Hutapea – detikNews


Presiden Hosni Mubarak (AFP)

Kairo – Mesir terus bergolak. Di tengah desakan para demonstran untuk mengundurkan diri, Presiden Mesir Hosni Mubarak mengeluarkan sejumlah instruksi. Salah satunya, Mubarak memerintahkan penyelidikan independen atas bentrokan berdarah antara para pendukungnya dengan demonstran anti-Mubarak pekan lalu.

“Mubarak telah memberikan instruksi untuk pembentukan komisi investigasi yang transparan, independen dan netral yang terdiri dari figur-figur Mesir yang dikenal akan kejujuran mereka dan kredibilitas mereka guna menyelidiki peristiwa pada Rabu lalu,” demikian diberitakan kantor berita resmi Mesir, Mena.

Menurut Mena, komisi tersebut akan menyelidiki “pelanggaran yang mengerikan dan tak bisa diterima yang dialami beberapa korban demonstran tak bersalah.”

“Presiden Mubarak… memastikan bahwa dia merasakan kesedihan semua keluarga para korban tersebut,” demikian diberitakan Mena seperti dilansir Reuters, Selasa (8/2/2011).

Pada Rabu, 2 Februari lalu terjadi bentrokan antara para demonstran pendukung Mubarak dengan para demonstran anti-Mubarak. Bentrokan tersebut terjadi di Lapangan Tahrir di Kairo yang menjadi pusat konsentrasi massa demonstran antipemerintah.

Menurut data resmi pemerintah Mesir, dalam peristiwa berdarah itu, para pendukung Mubarak mendatangi Lapangan Tahrir yang diduduki para demonstran antipemerintah. Bentrokan tersebut menewaskan setidaknya 11 orang dan hampir 1.000 orang lainnya luka-luka.

(ita/nrl)

REPUBLIKA.CO.ID, Sebanyak seratur warga Yordania melakukan demonstrasi di jalan kota Amman untuk menunjukkan dukungannya kepada rakyat Mesir yang mendesak mundurnya Presiden Hosni Mubarak. Menurut laporan AFP, Selasa (8/2), puluhan aktivis kaum kiri muda dan anggota serikat buruh melakukan aksi duduk di kedutaan Mesir di ibukota Yordania untuk menunjukkan solidaritas kepada rakyat Mesir.

“Rakyat ingin Mubarak turun. Turun denga Mubarak. Hidup Mesir. Hidup revolusi,” teriak pada demonstran seraya menyerukan kepada AS untuk meninggal Mesir.

Mereka juga membentangkan bendera Mesir yang berukuran besar. Mereka juga menampilkan gambar-gambar atau foto-foto korban tindak kekerasan yang dilakukan polisi Mesir saat bentrok dengan para demonstran.

Para demonstran di Amman mengatakan mereka akan membentangkan bendera dan akan mengirimmkannya ke Mesir. Pergerakan Islam Yordania akan melakukan aksi yang sama pada Rabu (9/2) ini.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan rakyat mesir sudah memasuki minggu ketiga, dengan diikuti sekitar ratusan
warga setempt yang memadati pusat kota Kairo, Tahrir Square. Merreke menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kembali ke rumahnya masing sampai tujuannya tercapai, yaitu MUbarak turun dari jabannya sebagai presiden.

Red: Djibril Muhammad
Sumber: AFP/Press TV

19
Dec
10

Ekonomi Rakyat : Budidaya Lele Murah Meriah

Minggu, 21/11/2010 17:42 WIB
Yuk, Budidaya Lele yang Murah Meriah
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

 

Jakarta – Pekarangan rumah luas dan Anda suka budidaya ikan? Ada baiknya Anda melirik budidaya lele ini. Budidaya lele ini ternyata tak melulu ‘jorok’ karena sudah bisa dikembangkan sistem budidaya yang lebih murah, bersih dan menjanjikan dengan suplemen organik sehingga bisa maksimal hasilnya.

Bisnis budidaya ikan lele ini pun tampaknya akan selalu menguntungkan. Hal ini karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan ikan sebagai sumber protein yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Ikan menjadi alternatif mengingat harga daging yang makin hari makin mahal.

Ikan lele sendiri memiliki nilai gizi yang mumpuni disamping dagingnya yang gurih. Lele mengandung protein yang tinggi dan zat penguat tulang (kalsium) yang baik untuk makanan anak balita. Selain itu lele juga mengandung mineral lain yang penting pula untuk kesehatan tubuh.

Dengan fakta-fakta itu, maka pada akhirnya ikan lele dapat dijadikan peluang usaha yang menarik. Mengingat selama ini budidaya ikan lele selalu terkesan ‘jorok’, kini budidaya ikan air tawar tersebut sudah berkembang menjadi lebih murah, bersih, dan menjanjikan.

“Sekarang untuk budidaya ikan lele, kita sudah ada suplemen organik yang dapat membantu budidaya lele lebih maksimal. Karena suplemen organik ini memiliki fungsi sebagai penjaga kualitas air, menignkatkan percepatan pembesaran bibit lele jika dicampur dengan pakannya, dan mengurangi tingkat mortalitas dari bibit lele,” jelas Deden A.S, sebagai salah seorang pembudidaya lele yang ditemui detikFinance, Minggu (21/11/2010).

Deden, yang memulai budidaya lele ini sejak tahun 2006, diawali hanya iseng-iseng di pekarangan rumahnya dengan membuat kolam dari terpal sebesar 3x3x1 meter yang diisi air setinggi 7O cm. Dengan pola budidaya intensif, kolam tersebut dapat menampung jumlah tanam bibit ikan lele sebanyak kurang lebih 1800-2000 yang masing-masing bibit tersebut berukuran 10-12 cm.

“Setelah membuat kolam dan menaruh bibit lele tadi, kemudian memberi pakan dan suplemen organik dengan waktu teratur, selama 45 hari saya bisa memanen lele tersebut dengan jumlah berat sebesar 200 Kg – 250 Kg untuk jumlah maksimalnya,” ujar Deden.

Bagi anda yang tertarik mencoba membudidayakan ikan lele ini, Deden memberi asumsi perhitungan yang sederhana. Dimulai dengan membuat kolam dari terpal dengan ukuran 3x3x1 meter yang tentunya memerlukan biaya yang tidak begitu mahal ketimbang membuat kolam dari semen atau kolam gali.

“Masalah perhitungan harga pembuatan kolam dari terpal, tentu semua orang akan tahu berapa biaya yang dibutuhkan. Karena terpal sendiri permeternya murah,” jelas Deden.

Kemudian, Deden memberikan asumsi biaya pembelian bibit lele dengan harga Rp 300 per ekor. Jika untuk kolam 3x3x1 meter dapat menampung bibit kurang lebih 2000 ekor, maka kita hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar Rp 600.000 (Rp 300 x 2000 ekor).

Mengingat  lama pembesaran membutuhkan waktu selama 45 hari, maka kebutuhan pakan yang dibutuhkan adalah sejumlah 90 Kg (2 Kg perhari). Nantinya, Biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 660.000, dengan harga pakannya perkarung adalah Rp 220.000 seberat 30 Kg.

Adapun, pembelian kebutuhan suplemen organik adalah Rp 180.000 untuk 4 botol selama 45 hari pembesaran bibit. Empat botol tersebut akan difungsikan untuk pemaksimalan kualitas air dan bibit lele.

Pada akhirnya, total biaya yang dibutuhkan adalah kurang lebih Rp 1440000.

Berikut adalah ringkasan dari modal yang dibutuhkan perkolamnya adalah:

  • Harga Bibit Lele : Rp 300 x 2000 ekor = Rp 600.000
  • Harga  Pakan : Rp 220.000 x 3 karung = Rp 660.000
  • Harga Suplemen Organik: Rp 45000 x 4 botol = Rp 180.000
  • Total Biaya Produksi: Rp 1.440.000

Melalui asumsi modal tersebut dari Deden, maka keuntungan yang bisa didapat dari satu buah kolam dengan target panen 2.000 bibit adalah 200 Kg – 250 Kg.

Deden menjelaskan, bahwa harga eceran yang bisa diraih adalah senilai Rp 15.000 perkilonya. Sedangkan untuk harga yang dijual ke pasar, dapat diraih sebesar Rp 12000 perkilonya.

Sehingga, lanjut deden, jika diambil dari asumsi harga terendahnya, maka keuntungan yang bisa diambil adalah Rp 960.000 untuk satu kolam. Jumlah tersebut diambil dari penjualan lele sebanyak 200 Kg x Rp 12.000 yang berjumlah Rp 2400.000 dikurangi biaya produksi yang berjumlah Rp 1.440.000.

“Jika panen yang kita hasilkan maksimal, kita dapat mencapai berat sejumlah 250 Kg. Keuntungan yang bisa diambil dari selisih total penjualan dan biaya produksi adalah sebesar Rp 1.560.000 perkolamnya,” tegas Deden.

Dari penjualan lele tadi saja, jelas Deden, itu sudah merupakan peluang usaha yang menarik di samping aktivitas kesibukan sehari-hari. Karena biaya yang dibutuhkan tidak membutuhkan nilai investasi yang tinggi.

“Dari sisi waktu tidak begitu lama, malah simple dan sederhana. Yang penting disiplin saja dalam jadwal pemberian pakan dan suplemen organiknya.” kata Deden.

Berbicara mengenai peluang yang lebih luas lagi. Hasil dari lele tersebut, dapat dijadikan berbagai macam peluang usaha lainnya yang lebih menarik tentunya.

Selain yang sudah kita ketahui, lele dapat dijadikan menu makanan pecel lele. Namun di sisi lain, hasil dari olahan daging ikan lele dapat dijadikan berbagai macam hasil. Misalnya, daging lele dapat dijadikan nugget lele, abon lele, lele asap, bakso lele, dan bahkan dapat dijadikan filet lele. Mengingat kebutuhan filet lele untuk ekspor sangat tinggi.

“Atau mungkin kita dapat mengembangkan dari hasil ikan lele tersebut menjadi olahan-olahan penganan menurut ide dan kreativitas kita yang memiliki nilai jual tinggi,” ucap Deden.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai budidaya intensif ikan lele, anda dapat menghubungi Departemen Perikanan, atau para pelaku usaha ikan lele seperti Deden A.S ini.

(qom/qom)


17
Dec
10

Kedaulatan Rakyat : Yogyakarta Digoyang

Ingat, Keistimewaan Yogya Tak Minta Dana Otsus 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 16/12/2010 | 10:39 WIB Ingat, Keistimewaan Yogya Tak Minta Dana Otsus

Ingat, Keistimewaan Yogya Tak Minta Dana Khusus
Oleh: Tb. Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

SAYA mencermati ada seorang asal Aceh (NAD) pemirsa Dialog interaktif tentang RUUK DIY di Metro TV pada Kamis (16/12) pagi, yang sembrono dengan mengatakan ‘Yogya jangan merasa paling berjasa’ terhadap Kemerdekaan RI. Kata dia si penelepon interaktif yang mengaku dari Aceh ini dalam dialog Metro TV yang dipandu Elman Saragih, Aceh juga mengeluarkan banyak uang untuk Indonesia merdeka. Wah, nampaknya komentar seorang Aceh ini tidak memahami dan belum membaca lebih dulu sejarah bangsa Indonesia khususnya Kesultanan Yogyakarta. Dia mungkin juga tak pernah dengar pernyataan proklamator RI Bung Karno yang menyerukan ‘Jas Merah’ yaitu ‘Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah’. Memang Aceh juga menjadi daerah istimewa sebagaimana DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Tapi bedanya, Aceh atau kini disebut Nanggroe Aceh Darussalam mendapat dana/anggaran Otonomi Khusus (Otsus) triliunan rupiah, sedangkan DIY tak minta dana otsus. Dalam RUU APBN 2011 yang sudah diketok DPR RI menjadi UU, dialokasikan Dana Otsus untuk Papua Rp 5,5 triliun dan Dana Otsus untuk Aceh Rp 4,5 triliun atau tepatnya Rp 4.510.656.496.500. Sementara ‘dana otsus’ untuk DIY adalah nol rupiah. Jadi malah terbalik kalau ada orang Aceh yang iri terhadap Keistimewaan DIY.

Menjaga bentuk pemerintahan di Yogya tetap Kesultanan sebenarnya hanya mempertahankan kultural sebagai khazanah budaya bangsa kita saja. Tak ada seperti anggapan yang dibayangkan bahwa Kesultanan Yogya adalah dipimpin Raja yang monarkhi dan otoriter menjajah rakyatnya. Kalau ada pihak tertentu yang menggulirkan sistem pemerintahan Kesultanan di DIY adalah monarkhi, maka akan ditertawakan ayam. Lihat saja, Yogyakarta juga berkali-kali hingga tahun 2010 ini tercatat sebagai daerah terbersih dari korupsi berdasarkan hasil survei Transparency International Indonesia (TII). Jadi, tidak benar kalau DIY menganut sistem monarki dan tak ada demokrasi di Yogyakarta. Malah Indonesia yang sekarang ini dipimpin SBY masih tetap terpuruk di peringkat teratas negara terkorup di Asia Pasifik.

Ingat, sebelum Indonesia merdeka dari jajahan Belanda, Kesultanan Yogya sudah berdaultan. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih pakai sandal jepit, Sri Sultan sudah sering terbang dengan pesawat ke luar negeri. Berdasar catatan sejarah, seperti dimuat situsweb http://www.dwisuka.blogspot.com, jauh-jauh hari sebelum Republik ini berdiri yakni tahun 1945, di Yogyakarta sudah ada 2 negara yang berdaulat, yakni Negari Ngayogyakarta Hadiningrat yang saat itu diperintah Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, dan Kadipaten Paku Alaman dibawah Sri Paku Alam VIII. Sebagai negara yang berdaulat, keberadaan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat diakui Pemerintah Kolonial Belanda. Lalu setelah Belanda menyerah kepada Jepang dan bumi nusantara dikuasai Jepang, Sultan HB IX bersikeras agar Yogyakarta tetap di bawahnya dan tidak jatuh dibawah kekuasaan Jepang. Sebagai penjajah baru yang ingin menarik simpati rakyat, maka Jepang melalui Penguasa Militer Dai Nippon di Jakarta mengangkat Sultan HB IX sebagai penguasa tunggal di Yogyakarta.

Setelah Jepang kalah dari Sekutu, Sultan yang berpendidikan Belanda sama sekali tidak mendukung Belanda yang ingin kembali menjajah bumi pertiwi. Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII, malah mendukung RI yang baru saja berdiri. Tanggal 5 September 1945, Sultan HB IX dan Sri Paku alam VIII mengeluarkan ‘Amanat’ yang merupakan maklumat politik yang ditujukan kepada segenap rakyat Yogyakarta dan dikirimkan kepada Presiden Sukarno, yang berupa penegasan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ya, 2 negara yang telah lama berdaulat itu menggabungkan diri dengan negara yang baru saja terbentuk, yang masih sangat labil dalam segala aspek, baik politik, keamanan, sosial dan ekonomi. Ini adalah sebuah langkah yang sangat berani mengingat wilayah RI saat itu masih sangat terbatas, yakni sebagian Sumatra, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lalu saat situasi gawat sebagai akibat Perjanjian Linggarjati antara RI dan Belanda, Sultan HB IX memberi tempat perlindungan kepada para pemimpin RI dan memberikan wilayah Yogyakarta sebagi ibukota perjuangan RI. Saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, Sultan HB IX memiliki andil yang sangat besar. Ketika itu kraton dijadikan tempat persembunyian para pejuang RI, dan Belanda mengetahuinya. Tentara-tentara Belanda dengan tank-tank yang mengarah ke kraton mengepung. Namun saat Sultan HB IX keluar, tentara-tantara Belanda itu ciut nyali. Mereka tak berani menginjakkan kaki ke kraton dan mundur. Karena telah mendukung penuh RI, maka tanggal 15 Agustus 1950, Pemerintah RI memberikan status istimewa kepada Yogyakarta dan Aceh. Sumbangsih Sultan HB IX sangat besar untuk negeri ini, temasuk di dunia pendidikan. Tanah yang digunakan untuk kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah tanah kesultanan. Juga kampus Universitas Widya Mataram. Meski seorang Raja, Sultan HB IX adalah seorang yang merakyat. Sebenarnya hal ini sudah mulai terlihat saat beliau dinobatkan menjadi Sultan, yakni dalam pidato yang berjudul Tahta Untuk Rakyat. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap rakyat, bahkan hal itu tercermin dalam kesehariannya.

Bahkan seperti ditulis oleh sebuah situs, sisebutkan ada sebuah buku tentang biografi Sultan HB IX, terkuak sebuah cerita betapa dekatnya ia dengan rakyat. Pernah suatu ketika Sultan dalam perjalanan dengan kendaraannya. Beliau membantu seorang ibu pedagang pasar dan mengantarkannya sampai ke pasar Beringharjo. Ibu bakul pasar yang tak tahu siapa yang mengantarkannya itu, malah menyuruh-nyuruh Sultan untuk mengangkat-angkat barang seperti kuli, dan Sultan pun menurutinya. Setelah Sultan pergi, ada yang memberi tahu pada si ibu bakul pasar tadi bahwa yang telah mengantar dan mengangkut barang-barangnya itu tak lain adalah Ngarsa Dalem, si ibu itu konon, langsung pingsan.

Lalu saat menjabat sebagai Menteri, Sultan HB IX seringkali bolak-balik Yogyakarta-Jakarta dengan menyetir mobilnya sendiri. Selama dalam perjalanan itulah, mobil Sultan sering distop orang yang mencari tumpangan karena memang saat itu kendaraan sangat jarang. Dan Sultan memberi tumpangan di sepanjang jalan Jakarta-Yogyakarta dengan gratis! Pengabdian Sultan HB IX diteruskan putranya, Sultan HB X. Saat demo besar-besaran menentang Orde Baru dan menuntut Reformasi di tahun 1998, ada kerushan di mana-mana. Tapi keadaan di Yogyakarta relatif kondusif karena sosok Sultan HB X. Dan Sultan HB X adalah salah satu tokoh dalam deklarasi Ciganjur. Tahun 2008 saat Sultan HB X mengisyaratkan untuk tidak lagi bersedia menjadi Gubernur DIY, ribuan rakyat melakukan sidang rakyat di halaman gedung DPRD DIY, yang intinya tetap mendukung Sultan HB X sebagai Gubernur DIY. Selain itu ribuan rakyat dari berbagai penjuru DIY juga melakukan pisowanan agung, yakni berbondong-bondong datang dan berkumpul di alun-alun utara untuk berdialog dengan Sultan.

Adalah kehendak rakyat Yogyakarta agar tetap dipimpin Sultan. Adalah kehendak rakyat Yogyakarta agar segala sesuatu yang membuat Yogyakarta istimewa tetap dipertahankan, selain faktor sejarah. Adalah kehendak rakyat jika monarki itu tetap ada. Hal itu tak lain karena monarki yang ada di Yogyakarta adalah bukan monarki absolut yang sama sekali tidak melibatkan rakyat. Monarki di Yogyakarta adalah monarki terbatas. Monarki kultural. Bukti bahwa Yogyakarta tidak menerapkan sistem monarki absolut tapi justru menerapkan sistem demokrasi adalah adanya pilkada di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Ada DPRD. Juga adanya pilihan lurah di tingkat desa, yang pelaksanaannya pun secara esensial sama dengan pemilu atau pilkada. Selain itu, di saat-saat yang dianggap urgen, ada pisowanan agung dimana rakyat berdialog dan menyatakan kehendaknya kepada Sultan…. Nah, apakah ini bukan demokrasi?

Dengan demikian, haruskah keistimewaan Yogyakarta diutak-atik atau bahkan dihapus? Haruskah mengabaikan keinganan rakyat Yogyakarta itu sendiri? Padahal keistimewaan Yogyakarta sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa “negara untuk mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Jadi, bisakah dikatakan kalau monarki di Yogyakarta bertabrakan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi?

Dari uraian di atas, sebenarnya Sultan HB IX saat itu mengorbankan harta dan segala-galanya untuk mendorong percepatan Indonesia merdeka. Kalau tidak ada inisiatif Sultan saat itu, mungkin belum tentu Indonesia cepat merdeka. Karena sikap Sri Sultan IX saat itu bisa memperlihatkan kepada penjajah Belanda dan dunia internasional bahwa Indonesia ternyata ada dan memiliki kekuatan. Presiden dan wapres dipanggil ke Yogyakarta untuk ‘memperkuat’ legitimasi kemredekaaan RI dari pengakuan pihak penjajah. Seluruh biayanya termasuk para tentara yang menjaga dan sebagainya, dibiayai oleh Sultan.

Kini, sejarah hendak dikaburkan oleh Mendagri Gamawan Fauzi yang hanya mantan Bupati Solok, Sumatera Barat. Pembantu Presiden SBY ini ngotot melikuidasi ‘penetapan’ menjadi ‘pemilihan’ Gubernur DIY . Sikap Mendgari ini jelas menambah terpuruknya kepemimpinan SBY di mata rakyat. Hal ini sekaligus membuat Partai Demokrat menggali lobang pemakamannnya sendiri. Paslanya, mereka tidak sadar bahwa sejatinya adalah rakyatlah yang memberntuk pemerintah, bukan pemerintah yang membentuk rakyat. Maka, ada apa sebenarnya SBY tiba-tiba melontarkan istilah monarkhi saat berbicara tentang DIY. Ini membuat warga Yogya tersentak dan marah, karena tudingan monarkhi ini sama halnya dengan menanggap Sultan itu Raja yang otoriter dan diktator. Terlebih lagi rakyat Yogya masih sedang dirundung dua akibat bencana Merapi.

Padahal, Kesultanan Yogya itu sudah menyatu dengan rakyatnya. Sri Sultan IX sering melakukan kunjungan mendadak kepada rakyatnya mirip Khalifah Umar bin Khattab untuk mengecek kesusahan rakyatnya. Bahkan, konon saat menjabat sebagai Menteri dulu, Sultan HB IX seringkali bolak-balik Yogyakarta-Jakarta dengan menyetir mobilnya sendiri. Selama dalam perjalanan itulah, mobil Sultan sering distop orang yang mencari tumpangan karena memang saat itu kendaraan sangat jarang. Dan Sultan memberi tumpangan di sepanjang jalan Jakarta-Yogya dengan gratis. Apakah pemerintah SBY sekarang juga mengetahui bahwa rakyat bawah sebenarnya masih banyak yang susah dan sengsara memikul tekanan beban kehidupan ekonomi sehari-hari?

Ataukah SBY hanya mendengar laporan ABS (Asal Bapak Senang) anak buah bawahannya dan para pembantunya? Jadilah Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin sejati yang merasa berdosa besar apabila ada satu saja rakyatnya yang mengalami kesusahan. Artinya, jabatan kekuasaan itu tak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tetapi juga akan dimintai tanggungjawabnya di akherat kelak. Jabatan pemimpin bukan kue kekuasaan kekuasaan yang dibagi-bagikan kepada kroni-kroninya di negeri bedebah yang dipenuhi para petualang yang menerapkan ‘perenang gaya katak’. Yakni: menyembah ke atas, menyikut ke samping, dan menginjak ke bawah. Namun, lain halnya kalau pemimpin yang di atas mau disembah dan dijilat, sehingga ketatanegaraan menjadi berantakan. Dan kini, Keistimewaan DIY pun menjadi korbannya.

Sebagai seorang pembantunya, Mendagri memang mengabdi ke Persiden. Tapi mestinya jangan ABS dan tidak memberikan masukan-masukan yang juga mengkritisi kesalahan/kekurangan Presiden. Jangan asal cari selamat untuk mempertahankan posisi kursi menteri. Maka, jangan sekali-kali memberikan informasi ABS kepada Presiden. Janganlah ibarat Presiden mengidap penyakit gula darah yang parah yang seharusnya diberi obat yang pahit, tapi malah diberi gula-gula yang bakal semakin menambah parah penyakitnya. Atau jangan-jangan ada kesengajaan SBY dan Gamawan plus kroni-kroninya ingin tercatat dalam sejarah sebagai pencetus pertama yang menginginkan polemik DIY diarahkan chaos? Maka, masuklah pihak Zionisme ala George W Bush sehingga tercipta sejarah provinsi awal Negara Bagian yang dipecah dari NKRI yang sudah diinginkan mereka. (*)

*) Tubagus Januar Soemawinata adalah juga pemerhati sosial dan pengamat spiritual asal Banten.

Ketua FPDIP Sesalkan Pernyataan Mendagri 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 16/12/2010 | 16:15 WIB Ketua FPDIP Sesalkan Pernyataan Mendagri

Jakarta – Ketua Fraksi PDIP DPR RI Tjahyo Kumolo menyesalkan pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang menafikan keputusan Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mayoritas fraksi meminta penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY.

“Apapun ini hasil keputusan politik DPRD sebagai representatif wakil rakyat,” tegas Tjahjo Kumolo di Jakarta Kamis (16/12/2010).

Seperti diketahui, meski mendapat penolakan dari masyarakat Yogyakarta, pemerintah pusat tetap melanjutkan rencana pemilihan kepala daerah di DIY. “Unjukrasa masyarakat Yogyakarta itu kemauan mereka untuk menyampaikan aspirasi. Namun ini (pemilihan gubernur) diatur oleh UU bukan oleh perda. Jika perda, mungkin masyarakat bisa berikan suara. Dengan UU, ya tanya pada rakyat Indonesia. Terjemahan dengan UU, berarti semua suara itu berasal dari Indonesia,” kata Mendagri Gamawan.

Tjahjo menyesalkan kalau pernyataan mendagri yang mengatakan bahwa keputusan DPRD DIY bukan keputusan mayoritas rakyat DIY, DPRD sebagaimana konstitusi yang dijamin UU. -Pernyataan Mendagri yang tidak menghormati dan mendengarkan aspirasi rakyat DIY sangat disesalkan. Sebagai pembina politik dalam negeri harusnya paham konstitusi. “Kasihan Pemerintahan ini dan kasihan juga Presiden RI, karena rakyat tahunya Pemerintah,” tandas Ketua Fraksi PDIP.

Keputusan rakyat lewat perwakilan DPRD, berarti Mendagri menafikkan konstitusi. “Sekarang tugas utama Mendagri harus belajar konstitusi dulu, jangan merusak tatanan ketatanegaraan yang ada,” tutur Sekjen PDIP ini.

Keputusan DPRD DIY tersebut sebagai aspirasi masyarakat DIY adalah keputusan yang sah sebagaimana diatur UU dan keputusan itu akan disampaikan kepada Presiden dan DPR sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. (Suara Merdeka)

Mendagri Dituntut Minta Maaf 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 15/12/2010 | 15:57 WIB Mendagri Dituntut Minta Maaf

Yogyakarta – Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dinilai meremehkan aspirasi ribuan warga Yogyakarta. Gamawan mendapat kecaman karena menilai aksi demo yang menghendaki jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY ditentukan melalui mekanisme penetapan, hanya merupakan aksi sebagian kecil masyarakat Jogja.

Merti Nusantara sebagai pendukung penetapan menyatakan protes dan meminta kepada DPR, dalam hal ini komisi yang menjadi mitra, untuk memboikot Mendagri. Pandangan dan sikap Mendagri telah merendahkan rakyat DIY dan mencederai demokrasi. “DPR harus mendesak Mendagri meminta maaf pada rakyat DIY atas sikap-sikapnya yang arogan dan anti aspirasi rakyat. Berharap presiden mempertimbangkan posisi Mendagri, agar tidak menjadi noda yang justru merusak citra presiden,” kata Wasekjen Merti Nusantara, Bondan Nusantara, Rabu (15/12).

Sangat gegabah dan naif bila aspirasi warga Yogyakarta melalui gerakan massa itu tidak diperhatikan. Wakil Ketua DPD PDIP DIY, Eko Suwanto langsung bereaksi dan menyebutkan, aksi massa yang melibatkan puluhan ribu warga Yogyakarta itu sama sekali tidak diskenario bahkan tidak melibatkan keraton. “Kami bergerak dari hati nurani. Masing-masing tidak dengan paksaan. Tidak ada massa yang dibayar. Begitu juga masyarakat yang menyediakan makanan, semua berdasar hati nurani,” katanya.

Eko juga secara tegas mengatakan, unjuk rasa itu dijamin UU dan Rapat Paripurna Terbuka DPRD DIY itu pun konstitusional. “Ketika rakyat datang ke DPRD dan menyatakan pendapatnya, itu sudah konstitusional yang dijamin UUD 1945,” ujarnya.

DPRD juga hasil pemilu dan memiliki legitimasi serta bisa dianggap menyuarakan rakyat. “Mereka yang berkomentar miring sama sekali tidak paham dengan suasana hati rakyat Yogya. Bagaimana pun keraton punya andil besar bagi bangsa ini, terutama dalam perang kemerdekaan. Kita harus tetap menghormati itu dan jangan bersikap lupa kacang akan kulitnya. Keraton tidak bisa dibuang begitu saja dari sejarah republik ini. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, maka orang itu tidak mau menengok cikal-bakal bangsa ini,” tutur Eko.

Mereka yang meremehkan aksi massa, tambah Eko, tidak memahami demokrasi. “Saya mohon, orang yang seperti itu tidak usah memancing ikan di air keruh lagi. Pasti punya kepentingan tertentu,” tandasnya. (Py)

SBY – Sultan, Cuma Beda Implementasi Filosofis Demokrasi 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 15/12/2010 | 21:19 WIB SBY - Sultan, Cuma Beda Implementasi Filosofis Demokrasi

Yogyakarta – Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Ir Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D menegaskan bahwa secara filosofis pandangan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Sri Sultan HB X tentang siapa yang pantas menjadi Gubernur DIY sebenarnya sama.

Sebab, secara filosofis kata kunci Presiden SBY tentang demokrasi itu sama dengan kata kunci Sri Sultan HB X yaitu tanyakan kepada rakyat. ”Kata kunci HB IX yang diikuti Sri Paku Alam VII tahta untuk rakyat itu juga hakikat demokrasi,” kata Prof Ir Sudjarwadi di R. Sidang Pimpinan, Rabu (15/12).

Dengan demikian, kata Sudjarwadi, tidak ada perbedaan filosofis antara Sri Sultan HB IX, Sri Sultan HB X, Presiden SBY, dan Sri Paku Alam VII maupun VIII. Hanya saja yang belum ditemukan adalah instrumentasi implementasi kesamaan filosofis itu ke dalam format UU yang diyakini bersama memberi kemaslahatan lestari dan meningkat bagi NKRI, bagi bangsa Indonesia dan bagi rakyat DIY. ”Instrumentasi implementasi kesamaan filosofis yang diwujudkan dalam format UU ini yang belum ditemukan,” katanya.

Untuk menemukan instrumentasi terbaik bagi kesamaan filosofis antara pemikiran Presiden SBY dengan Sri Sultan HB X dalam format UU maka Rektor UGM menyatakan siap bersedia jika diminta untuk memberi usul tentang instrumentasi terbaik itu, melalui proses konsultatif dengan Presiden SBY dan Sri Sultan HB X.

”Usul itu tentu akan disempurnakan oleh kebijaksanaan bersama antara Presiden SBY dan Sri Sultan HB X sebagai pemimpin bangsa. Hasilnya akan efektif berkaitan dengan energi bangsa dan finansial bangsa,” kata Sudjarwadi.

Sudjarwadi menegaskan bahwa instrumentasi yang akan diusulkan itu merupakan kerangka kebijaksanaan kombinasi sinergis antara Presiden SBY dan Sri Sultan HB X dengan asas visioner dan kebaikan optimal kekinian (kontekstual saat ini).

Sinergis kebijaksanaan dua pemimpin itu kata Rektor diyakini nantinya akan menempuh proses legalitas, dengan melalui masukan rakyat, DPRD, DPR RI dalam suasana baik, dan finishing touch DPR RI akan menetapkan finalisasi, akan menjadi tonggak sejarah penting Bhinneka Tunggal Ika tatanan demokrasi di Indonesia ke depan.

”Tentu aspirasi masyarakat maupun hasil rapat paripurna DPRD DIY sekaligus sebagai pelengkap untuk mengkombinasi pemikiran beliau berdua nantinya,” kata Sudjarwadi. (Py)

Mendagri Pasang Badan Untuk ‘Majikan’ 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 14/12/2010 | 22:23 WIB

Mendagri Pasang Badan Untuk ‘Majikan’
Oleh: Tb. Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

MESKI mayoritas mutlak rakyat warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kompak meminta penetapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono dan rapat paripurna DPRD DIY pun sudah memutuskan penetapan Sri Sultan, tetapi pemerintah SBY yang diwakili Mendagri Gamawan Fauzi tetap tutup telinga alias memakai jurus ‘budeg’. Yakni, dengan seenaknya anak buah SBY ini malah menantang dengan mengatakan bahwa sikap DPRD DIY yang memutuskan mendukung penetapan Sultan sebagai gubernur dan Pakualam wakil gubernur, tidak akan berpengaruh kepada pemerintah pusat.

Bahkan, Gamawan Fauzi seolah melecehkan gerakan demo rakyat Yogyakarta, dengan menyatakan para pendemo jumlahnya cuma ribuan orang, tidak mewakili jumlah rakyat Yogyakarta keseluruhan. “Rakyat Yogyakarta itu ada 3,5 juta. Saya tidak tahu berapa yang demo tadi. Rakyat Yogyakarta itu saya ukur 3,5 juta jumlahnya. Kalau cuma ada seribu (demo) di sini juga ada. Apakah seperti itu,” ejek Gamawan yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat ini kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang mengatakan bahwa warga yang melakukan demo unjukrasa meminta penetapan Gubernur DIY adalah hanya sebagian kecil rakyat Yogyakarta, terkesan merupakan pendapat Mendagri yang mbalelo dan provokator mengarah perpecahan dalam bangsa kita, sehingga menimbulkan dilema berkepanjangan. Artinya, pria asal Padang ini bisa dicap sebagai pejabat negara yang tidak dapat dipercaya dan bukan tokoh panutan sebagai negarawan sehingga tidak patut untuk ditiru. Dengan demikian makin bertambahlah manusia ‘robot’ yang hanya pandai menikmati fasilitas negara dan yang diambil dari uang rakyat.

Pernyataan Mendagri Gamawan tersebut bisa dinilai asal bunyi (asbun) atau suatu bentuk ‘kedunguan’ menyerap aspirasi. Nampaknya, ada berbagai kemungkinan dengan sikap Gamawan yang mengeluarkan pernyataan ‘sembrono’ dan tidak bijaksana itu. Pertama, mungkin ini sebagai balas budi kepada SBY sebagai ‘bos’ atau ‘majikan’ yang mengangkat dirinya sebagai Menteri. Tak heran kalau ada Menteri yang bersikap ABS (Asal Bapak Senang) terhadap Presiden. Pasalnya, jabatan menteri itu menjadi rebutan sehingga sang menteri harus pasang badan untuk ‘keamanan’ bos-nya. Kedua, bisa jadi SBY sengaja merestui Mendagri untuk semakin meramaikan pro kotra RUUK DIY guna mengalihkan isu skandal Century, kasus IPO Krakatau Steel, kiriminalisasi pimpinan KPK, dan lainnya yang membidik dugaan keterlibatan Istana.

Ibarat negara Republik Indonesia (RI) mau lahir, maka Yogyakarta adalah menjadi ‘bidan’ kelahiran RI. Di kala dulu itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX meminjamkan Yogyakarta menjadi ibukota sementara Negara RI. Bahkan, Sultan menghibahkan tanah milik Kesultanan untuk bangunan kampus Universitas Gajah Mada (UGM). Namun kini, sebagaimana telah terjadi, Presuiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlanjur sudah kepalang basah keseleo lidah ‘menabrak’ sejarah dengan melontarkan polemic monarkhi versus demokrasi. Akibatnya, putra Sri Sultan HB IX yang juga adik Sri Sultan HB X, GBPH Prabukusumo merah terhadap sikap pemerintah SBY yang ngotot ‘memaksakan’ opsi pemilihan Gubernur DIY, nmenghapus penetapan. “Sikap pemerintah pusat yang seperti itu sama saja telah melakukan penghinaan terhadap harkat dan martabat ayahanda Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII,” ujar Prabukusumo seperti dilansir jakartapress.com, Kamis (9/12).

Lantas, haruskah SBY meminta maaf kepada warga Yogyakarta dengan pernyataannya yang seperti membangunkan ‘macan tidur’ tersebut? Nampaknya, kini SBY memilih jaga gengsi ketimbang mengakui kesalahannya dengan meminta maaf kepada rakyat Yogya. Sebagai gantinya, Mendagri ‘terpaksa’ dijadikan bumper atau tameng dari ‘pukulan’ kemarahan warga DIY. Kini, setelah melempar bola api dan menyiram amarah rakyat Yogya dengan bensin, Mendagri Gamawan pergi begitu saja dari tuntutan rakyat Yogya. Bagi Gamawan, yang penting asalkan SBY sudah senang dengan menjadikan dirinya sebagai bumper bagi Presiden. Terhadap rakyat Yogya yang semakin memuncak kemarahannya, Mendagri memakai jurus ‘biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu’. SBY sendiri lupa bahwa sikap tindakan Mendagri ini secara tidak langsung akan membidik sang Presiden pada akhirnya. Sehingga, ‘dosa-dosa’ SBY akan semakin bertumpuk dilihat dari penilaian publik umumnya dan rakyat Yogya khususnya.

SBY pun lupa bahwa kekurangan dan kelemahannya sekarang semakin banyak. Selain janji-janji kampanye pemilu/pilpres lalu tidak dipenuhi, kemiskinan dan pengangguran semakin banyak, serta penagakan hukum yang tebang pilih dan plintat-plintut. Maka wajar saja kalau muncul demo mahasiswa di mana-mana perguruan tinggi seluruh Indonesia selalu menolak kedatangan SBY. Demo menolak kedatangan SBY di Makassar, di Medan, di Semarang, dan di mana-mana, terakhir di Surabaya, Selasa (14/12/2010). Seharusnya SBY memahami bahwa dirinya sudah tidak mendapat tempat lagi di hati mahasiswa dikarenakan pemerintahannya dinilai penuh KKN dan tidak membawa keadilan dalam penegakan hukum serta kesejahteraan rakyat yang masih mengecewakan.

Sayangnya, orang-orang dekat SBY atau ring-1 Istana termasuk para menteri tidak terlihat ada yang berani mengingatkan sang Presiden. Bagi menteri misalnya, mengamankan jabatan yang sudah terpegang tangan adalah lebih penting ketimbang mengkritik dan menunjukkan kesalahan SBY. Padahal, sahabat yang baik itu adalah mengingatkan adanya kesalahan, bukan malah menutup-nutupi kesalahan. Lain halnya, kalau memang sang bos lebih suka dipuji dan disanjung-sanjung oleh bawahannya. Kalau memang itu yang terjadi, maka tunggulah kejatuhannya! SBY sendiri kelihatannya setahun dua tahun di awal kepemimpiannnya masih membawakan lagu ‘Maju Tak Gentar’ yang artinya ingin berjuang untuk membuat negara lebih baik. Namun setelah itu, hingga kini ternyata tak ada perubahan signifikan terhadap keadaan engara selama kepemimpinan SBY, khususnya di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Meski tak sesuai harapan rakyat, kini SBY menyanyikan lagu ‘Kemesraan Ini Janganlah Sampai Berlalu‘ yang artinya ingin terus menjadi Presiden bila perlu mengamandemen UUD 1945 pasal pembatasan dua periode masa jabatan presiden sekaligus mengubah pasal Keistimewaan DIY. Benarkah? Teliti saja langkah-langkah SBY! (*)

Pramono: Saya Tidak Diskriminasi Mendagri

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 16/12/2010 | 15:56 WIB Pramono: Saya Tidak Diskriminasi Mendagri

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung yang menjadi pimpinan rapat paripurna DPR, Kamis (16/12/2010), menegaskan dirinya tak mendiskriminasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk berbicara.

Menurut Pramono, sikapnya melarang Gamawan mengklarifikasi interupsi anggota DPR, Arya Bima, semata karena mantan Gubernur Sumatra Barat tersebut datang sebagai wakil Presiden.

“Ini kan forum paripurna, dia (Gamawan) diundang sebagi wakil dari presiden, dalam mekanisme kita tidak memungkinkan interupsi pribadi, silakan kalau mau dalam forum lain,” jelas Pramono usai rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).

Pimpinan DPR dari Fraksi PDIP ini menjelaskan, dirinya memberikan waktu Arya Bima untuk bicara soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, karena itu menjadi kewenangan anggota dewan. Tapi, Gamawan tidak perlu menanggapinya.

“Saya tidak mendiksriminasi. Kalau mau klarifikasi seharusnya fraksi pendukung pemerintah bukan dia (Gamawan),” ujar Pramono sembari menambahkan, DPR akan mempelajari draf RUUK DIY dari pemerintah. Ia memastikan RUUK akan menjadi prioritas.(Metrotvnews)

 

14
Dec
10

Kedaulatan Rakyat : Utamakan Aspirasi Rakyat Yogya

Kaukus Papua

Selasa, 14 Desember 2010 07:06 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam |
Kaukus Papua Dukung Aspirasi Rakyat Yogya
Kaukus Papua Dukung Aspirasi Rakyat Yogya

Jakarta (ANTARA News) – Koordinator Nasional Kaukus Papua di Parlemen RI, Paskalis Kossay, menyatakan, pihaknya bersama elemen Melanesia di Tanah Papua mendukung sepenuhnya aspirasi Rakyat Yogyakarta, sebagaimana antara lain tercetus melalui Rapat Paripurna DPRD mereka.

“Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur harus melalui penetapan, bukan pemilihan langsung, merupakan nilai Keistimewaan Yogyakarta tertinggi yang harus dipertahankan sampai kapan pun,” tegasnya kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua yang juga Anggota Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan Keamanandan Hubungan Luar Negeri) menambahkan, elite jangan terbiasa `main-main` dengan kebhinekaan sebagai patron hakiki kebangsaan Indonesia.

“Cara-cara itu sudah kuno dan gampang terbaca, karena rakyat sudah berpengalaman menghadapi musuh bersama yang mau mengobok-obok keutuhan NKRI, apakah itu taktik `devide et impera` ataupun kini `bermain` di atas prosedural demokrasi dan konstitusi,” ungkapnya.

Apa pun itu, demikian Paskalis Kossay, Kaukus Papua di Ppparlemen RI telah bulat sepakat, mendukung aspirasi rakyat Yogya, terutama menyangkut penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Untuk itu kami mendesak kepada Pemerintah Pusat agar memahami keinginan rakyat Yogya dan segera diakomodir dalam RUU Keistimewaan Yogya. Jangan mau diatur oleh antek asing yang memang bertekad memporak-porandakan kita,” tandasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen dan komponen bangsa, untuk bersatu kukuh menentang setiap upaya elite tertentu yang berkolaborasi dengan pihak asing untuk berjuang mempertahankan segala identitas kebangsaan Indonesia.

“Saatnya daerah menyatu mendobrak elite tertentu itu yang diduga jadi kaki tangan asing,” tandas Paskalis Kossay. (M036/K004)

COPYRIGHT © 2010

Baca Juga

Enam dari 7 Fraksi Dukung Keistimewaan Yogyakarta 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 13/12/2010 | 15:18 WIB Enam dari 7 Fraksi Dukung Keistimewaan YogyakartaYogyakarta – Puluhan ribu orang dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di luar Gedung DPRD Yogyakarta, Senin (13/12). Massa gabungan mahasiswa, Paguyuban Lurah, Paguyuban Penata Rias, Paguyuban Pedagang, Paguyuban Kesenian, anak sekolah dan berbagai elemen masyarakat lainnya ini berkumpul sejak pukul 11.00 WIB untuk menyuarakan aspirasi mereka mempertahankan keistimewaan Yogyakarta.

Massa melakukan long march melawan arus lalu lintas Jalan Malioboro, menuju Kantor DPRD Yogyakarta. Sikap rakyat Yogyakarta tergambar dari poster bertuliskan “Sultan Gubernurku, Paku Alam Wakil Gubernurku” yang dibawa massa dalam aksi unjuk rasa.

Widya, salah seorang pedagang kaki lima di Malioboro, mengaku sengaja tidak berjualan demi bisa ikut mengikuti sidang terbuka yang akan dimulai pukul 13.00 WIB. “Istimewanya Yogyakarta seharusnya tidak diusik pemerintah. Saya ingin terus berjualan dengan aman seperti sedia kala tanpa perlu diusik pemerintah,” ujarnya seperti dilansir MI Online.

Sikap DPRD Provinsi DI Yogyakarta akan ditentukan melalui sidang paripurna yang dimulai pukul 13.00 WIB. Meski begitu, salah seorang wakil Ketua Fraksi telah mengatakan bahwa enam dari tujuh telah menentukan sikap untuk mendukung Gubernur sebagai keistimewaan Yogyakarta dan menolak wacana penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung.

Sementara, Fraksi Partai Demokrat masih belum menentukan sikap. Usai sidang paripurna, wakil dari setiap fraksi akan menyuarakan secara langsung kepada massa di atas panggung terbuka yang berada di depan Kantor DPRD. Hasil sidang paripurna ini juga akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden.

Partai Demokrat tidak Tegas Nyatakan Sikap
Fraksi Partai Demokrat DPRD Yogyakarta tidak secara lugas dan tegas menyatakan penetapan Sultan Hamengkubuwono dan Pakualam sebagai gubernur dan wagub DI Yogyakarta.

Ketidaktegasan FPD itu mengundang cemooh rakyat Yogyakarta yang menonton siaran langsung di luar gedung DPRD Yogyakarta, Senin (13/12). “Kami menilai keistimewaan Yogyakarta sudah final. Tapi bagaimana format keistimewaannya harus dibahas dan dibicarakan lagi,” kata anggota FPD DPRD Yogyakarta Agung Prasetya yang mendapat kesempatan kedua bicara dipodium setelah FPDIP.

Pernyataan Agung itu sontak mengundang cemooh di luar sidang. “Ora wani.. ora wani (tidak berani.. tidak berani),” celetuk seorang warga saat menonton sidang. Sadar akan mengundang cemooh, Agung sendiri mengajak warga untuk menghargai perbedaan pandangan. Mari jaga kekompakan, dan rasa aman dan harmoni di Yogyakarta.

Keputusan FPG Sesuai Hasil Survei
Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Yogyakarta Ranny Rumintarto menyatakan Partai Golkar mendukung penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Pakualam sebagai gubernur dan wagub DI Yogyakarta.

“Keputusan ini merupakan amanh rakyat Yogyakarta sesuai survei yang dilakukan Partai Golkar, dimana 80 persen lebih warga Yogyakarta menghendaki penetapan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wagub DI Yogyakarta,” kata Ranny dalam sidang paripurna DPRD Yogyakarta, Senin (13/12).

Dalam keputusannya FPG juga menyingung soal urusan tanah dan tata ruang, perimbangan, sosial budaya, pendidikan, perimbangan keuangan, tata kelola pemerintahan harus bertujuan untuk kesejahteraana rakyat DIY dan keutuhan NKRI.

F-PDIP Minta Penetapan
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDIP) dengan tegas menyatakan sikap untuk menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Pakualam otomatis sebagai gubernur dan wagub DI Yogyakarta.

“Ini soal harga diri. Rakyat Yogyakarta dengan tegas menyatakan tidak ada opsi lain, kecuali penetapan gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta melekat oleh jumeneng Sultan dan Pakualam,” kata Anggota F-PDIP DPRD Yogyakarta Toto Heri Santoso dalam sidang paripurna DPRD Yogyakarta, Senin (13/12).

Fraksi PIDP juga mengajak fraksi lain untuk ikut menetapkan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wagub DI Yogyakarta, karena ini merupakan amanah rakyat Yogyakarta. Dalam orasinya yang mengawali sidang tersebut, Toto juga menyoroti demokrasi di Indonesia sudah sakit. Ini tercermin dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal keberadaan Yogyakarta.

Pemerintah Ciptakan Blunder Keistimewaan Yogya
Polemik tentang keistimewaan Yogyakarta masih terus bergulir. Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang akan berakhir Oktober 2011 menjadi penentu nasib keistimewaan Yogyakarta ke depan. Hal inilah yang menjadi blunder bagi pemerintahan Presiden SBY.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PDIP Ganjar Pranowo mengatakan jika ketetapan mengenai keistimewaan Yogyakarta dirampungan pada 2009 maka polemik tidak akan terjadi. “Saya telah memprediksi hal ini akan terjadi. Saat Presiden mengatakan dalam 5 tahun ke depan Sultan masih memimpin Yogya, berarti hal itu telah ditetapkan, namun keesokan harinya berubah dan muncul apa yang ada saat ini. Keblunderan inilah yang seharusnya bisa dihindari jika kita arif menyikapinya,” ungkapnya di Jakarta, Senin (13/12).

Pemerintah Ciptakan Blunder Keistimewaan Yogya
Polemik tentang keistimewaan Yogyakarta masih terus bergulir. Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang akan berakhir Oktober 2011 menjadi penentu nasib keistimewaan Yogyakarta ke depan. Hal inilah yang menjadi blunder bagi pemerintahan Presiden SBY.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PDIP Ganjar Pranowo mengatakan jika ketetapan mengenai keistimewaan Yogyakarta dirampungan pada 2009 maka polemik tidak akan terjadi. “Saya telah memprediksi hal ini akan terjadi. Saat Presiden mengatakan dalam 5 tahun ke depan Sultan masih memimpin Yogya, berarti hal itu telah ditetapkan, namun keesokan harinya berubah dan muncul apa yang ada saat ini. Keblunderan inilah yang seharusnya bisa dihindari jika kita arif menyikapinya,” ungkapnya di Jakarta, Senin (13/12). (*/MIOL)

Adik Sri Sultan Pimpin Longmarch ke Malioboro  

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 13/12/2010 | 15:26 WIB Adik Sri Sultan Pimpin Longmarch ke Malioboro Yogyakarta – Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, memimpin longmarch dari Alun-alun Utara Yogyakarta menuju Gedung DPRD, Jalan Malioboro, Senin (13/12) siang. Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Yogyakarta itu juga didampingi sejumlah abdi dalam keraton.

Sebelum bergerak, massa berkumpul di alun-alun. Mereka bersiap dengan mengenakan berbagai penampilan. Sebagian mengenakan pakaian adat. Mereka berdatangan dari berbagai kabupaten di luar Yogya. Yaitu Sleman, Kulonprogo, dan Gunung Kidul.

Menjelang pertengahan siang, dipimpin GBPH Prabukusumo, massa menuju Jalan Malioboro. Ini kali pertama dalam sejarah Kota Pelajar, ribuan orang menyaksikan sidang paripurna. Aktivitas di sekolahan, pertokoan, dan banyak tempat dihentikan.

Massa hendak memastikan jalannya rapat soal keistimewaan Yogyakarta yang jadi polemik pemerintahan pusat dengan daerah belakangan. Mereka mendukung Sri Sultan HB X tetap Gubernur DIY dan posisi Wakil Gubernur diisi Pakualam IX. Warga mengaku sumber dana aksi kali ini murni dari mereka alias swadaya.

Prabukusumo Berbaur dengan Warga
Jakarta – Ribuan warga Yogyakarta memadati halaman Gedung DPRD Yogyakarta. Sebuah panggung untuk berorasi sudah disediakan. Terlihat adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, di atas panggung. Memakai baju lengan panjang warna hitam, Prabukusumo terlihat gembira bertemu dengan rakyat Yogya.

Beberapa warga Yogya yang hadir ke halaman DPRD Yogyakarta meneriaki namanya. “Prabu, Sultan,” teriak salah satu pendukung pro-penetapan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta.

Menanggapi hal itu, Prabukusumo melambaikan tangannya dan mengacungkan dua jempolnya ke arah para pendukung Sultan yang menolak pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.

Spanduk panjang berukuran sekitar lima meter warna putih bertulisan SBY= Sumber Bencana Yogyakarta” juga terbentang di halaman DPRD Yogyakarta. Huruf ‘SBY’ yang ada di spanduk tersebut berwarna merah.

Sebagaimana diberitakan, ribuan masyarakat Yogyakarta turun ke jalan untuk menyaksikan sidang paripuran DPRD Yogyakarta yang akan digelar pukul 13.00 WIB, Senin (13/12/2010). Mereka berkumpul di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta yang agenda sidangnya akan menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Masyakarat Yogya ingin mengikuti sidang paripurna DPRD Yogyakarta. Mereka dengan tegas menolak pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.

SBY=Sumber Bencana Yogyakarta
Di alun-alun Yogyakarta, terbentang spanduk panjang berukuran sekitar lima meter warna putih. Tulisannya,” SBY= Sumber Bencana Yogyakarta”. Huruf ‘SBY’ yang ada di spanduk tersebut berwarna merah.

Spanduk dari Gerakan Rakyat Mataram (Geram) dibawa tiga orang berpakaian adat Jawa. Mereka menuntut Keistimewaan Yogyakarta tidak diutik-utik karena sudah harga mati.

Lima orang berpakaian adat Jawa berjalan di sekitar alun-alun Yogyakarta. Satu orang dari tiga orang yang berjalan di depan membawa bakaran kemeyan yang dibawa dengan nampan atau dupa yang diselimuti daun pisang.

Dua orang yang berada di samping kanan-kiri pembawa dupa menaburi kemeyen. Dua orang di belakangnya membawa sesajen yang ditaruh di atas nampan yang juga diselimuti daun pisang

Ribuan masyarakat Yogyakarta diperkirakan turun ke jalan untuk menyaksikan sidang paripuran DPRD Yogyakarta yang akan digelar pukul 13.00 WIB, Senin (13/12/2010). Mereka berkumpul di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta yang agenda sidangnya akan menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Masyakarat Yogya ingin mengikuti sidang paripurna DPRD Yogyakarta. Mereka dengan tegas menolak pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.

Bendera setengah tiang dan janur kuning dipasang di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Tujuannya sebagai tanda penolakan rancangan Undang-undang tentang Keistimewaan Yogyakarta , yang menyebutkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.

Para pedagang kaki lima dan beberapa toko di Jalan Malioboro tutup. Bahkan ada diantara mereka yang ikut demo. (Metrotvnews/Inilah)

SIDANG RAKYAT YOGYA
Mantan Rektor UGM Heran Kenapa Keraton Pakai Cara PKI
Selasa, 14 Desember 2010 , 07:41:00 WIB

Laporan: Ujang Sunda

ICHLASUL AMAL/IST

RMOL. Ternyata tidak semua masyarakat Yogyakarta menginginkan agar Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta. Mantan Rektor Universitas Gajah Mada Ichlasul Amal misalnya.

Guru besar politik UGM ini menilai untuk konteks jaman saat ini, penetapan gubernur dan wakil gubernur sangat tidak tepat. Karena itu dia mengaku miris melihat aksi unjuk rasa dan sidang rakyat di Yogya kemarin siang yang menuntut penetapan.

“Saya kurang setuju dengan cara-cara seperti ini. Show of force seperti ini adalah cara-cara lama,” katanya kepada Rakyat Merdeka Online, Senin malam (13/12).

Dia menegaskan, kalau memang Sultan didukung oleh semua lapisan rakyat Yogya untuk jadi Gubernur DIY, seharusnya Sultan tidak usah takut untuk menghadapi pemilihan. Sebab, Sultan dipastikan akan menang dalam pemilihan itu. “Kalau ikut pemilihan, Sultan itu sudah pasti menang. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Sultan,” tukasnya.

Cara show of force atau menunjukkan kekuatan besar dengan mengerahkan ribuan massa, lanjut dia, adalah cara lama yang dilakukan PKI dulu dalam memetakonplikkan keputusan Keraton dengan masyarakat Yogya. Karena itu, dia merasa aneh kenapa cara lama ini kemudian malah dipakai Keraton untuk memetakonplikkan keputusan pemerintah.

Ichlasul mengakui, saat ini memang Sultan tidak mengajurkan rakyat Yogya untuk melakukan sidang rakyat dan unjuk rasa. Namun, dengan membiarkan semua ini, sama saja Sultan setuju bahkan menginginkan aksi itu untuk melanggengkan posisinya sebagai gubernur.

“Kalau dia tidak setuju, dia harusnya sudang ngomong. Ini kan tidak. Demo-demo ini dibiarkan saja berjalan,” tukasnya.

Kalau sudah ada show of force seperti ini, lanjutnya, DPRD DIY pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dihadapkan dengan ribuan massa yang menjejalan Malioboro, mau tidak mau mereka juga harus setuju dengan penetapan.

“Kalau sudah dipetakonplikkan seperti ini, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Saat berhadapan dengan massa begitu banyak, mana mungkin mereka bisa menolak,” tukas Ichlasul.

Dia melanjutkan, Sri Sultan memang memiliki posisi yang sangat tinggi bagi masyarakat Yogya. Tapi, kalau Sultan ditetapkan sebagai gubernur seumur hidup, tidak akan bagus juga baik untuk Yogya maupun alam demokrasi Indonesia.

“Harus ada batasnya. Jabatan itu nggak boleh seumur hidup, apalagi turun temurun. Kalau seperti itu, enak banget nanti keluarganya,” cetusnya.

Di negara mana pun, tambahnya, tidak ada raja dan keturunannya secara otomatis langsung menduduki posisi puncak di pemerintahan. Raja ada hanya untuk meneruskan budaya. Kalau mau jadi pimpinan pemerintahan, maka harus ikut pemilihan.

“Masa kita mau bikin UU yang akan menetapkan gubernur seumur hidup. Ya nggak boleh seperti itulah. Di Inggris saja, raja tidak memimpin negara. Yang memimpin tetap harus melalui pemilihan,” tandasnya. [zul]
Baca juga:

Pram: Persoalan Jogja Harus Dibicarakan Secara Mendalam
Gamawan Miris, Baru Bahas Konsep Sudah Makin Panas
Gamawan: Sidang DPRD Tidak Pengaruhi RUU
Cak Imin Masih Bingung Tentukan Sikap
Pemerintah Ajukan Draf RUU Jogjakarta ke DPR Pekan Ini



Blog Stats

  • 3,147,453 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…