Archive for May, 2014

26
May
14

Pemilu : PKPI Dukung Jokowi – Jusuf Kalla

      1. KOMPAS.com ‎- 3 hari yang lalu
        PKPI menjadi partai terakhir yang mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, bergabung bersama PDI …
      1. KOMPAS.com‎ – 3 hari yang lalu

      Berita lainnya untuk pkpi dukung jokowi jusuf kalla



      • 3 hari yang lalu
      • 3 hari yang lalu
      • 3 hari yang lalu
      • 3 hari yang lalu

      Gambar lainnya untuk pkpi dukung jokowi jusuf kalla





24
May
14

Pemilu : Faktor Koreksi Hasil PiLeg 2014

Faktor Koreksi Hasil PiLeg 2014

Sabtu, 24 Mei 2014 – 10:37 WIB

Pandji R Hadinoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara Pembaca:

Faktor Koreksi Hasil PiLeg 2014

Ketidakpastian akibat kekosongan Politik Kebijakan Pemilu (PKP) per Putusan MKRI 23 Januari 2014 terkait Pemilu Serentak 2014 kini terbukti hadirkan ketidakpastian turunan berupa selain peristiwa politik & hukum Pemilu Cacat Konstitusional juga kejahatan pidana Pemilu sebagaimana terbukti secara materiil lewat berita Sinar Harapan 22 Mei 2014 “Puluhan Caleg Jadi Tersangka Pidana Pemilu” oleh Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) yang umumkan puluhan calon anggota legislatif (caleg) menjadi tersangka karena diduga melakukan kejahatan dalam pemilihan legislatif (pileg) dengan pelanggaran pidana yang banyak diproses kepolisian adalah politik uang.

Perinciannya adalah 33 caleg jadi tersangka pidana pemilu yang terjadi sebelum masa kampanye dan 29 caleg jadi tersangka pelanggaran saat masa kampanye serta 8 caleg lainnya jadi tersangka yang diduga melakukan pelanggaran pidana saat masa tenang hingga pemungutan suara digelar.

Dari rangkaian Operasi Mantap Brata yang dilakukan 11 April-20 Mei 2014 itu kepolisian saat ini menangani 338 kasus pidana pemilu yang diserahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dari jumlah tersebut, 53 kasus terjadi sebelum masa kampanye dan 54 kasus saat masa kampanye. Sejauh ini 241 kasus sudah diproses hingga penyidikan tahap pertama. Sebanyak 74 kasus juga sudah dinyatakan lengkap atau P21 sehingga bisa dilanjutkan ke kejaksaan.

Kasus-kasus tersebut terjadi pada masa sebelum kampanye, masa kampanye, masa tenang, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Dari seluruh kasus pidana terkait pemilu, politik uang adalah kejahatan yang paling banyak ditangani kepolisian yaitu berjumlah 88 kasus. Sedang kasus-kasus lainnya yang ditangani kepolisian, di antaranya 23 kasus menambah dan mengurangi surat suara dan 15 kasus yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih.

Ada pula 50 kasus yang mengaku dirinya sebagai orang lain atau memberikan suara lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara. Kasus lain yang ditangani kepolisian, adalah kejahatan menggelembungkan atau menambah surat suara sebanyak 33 kasus dan 11 kasus perubahan berita acara dan rekap hasil dan sejauh ini, kepolisian telah menyelesaikan 90 kasus pidana.

Sungguh perlu disadari bahwa ciri Pemilu Cacat Konstitusional itu terbawa lanjut bagi Peta Politik Hukum [Kompas 19Mei14] : Koalisi-1 (37%  PDIP, PKB, NasDem, Hanura), Koalisi-2 (35,9% Gerindra, PAN, PKS, PPP). Dan dari konstelasi tsb kini terbentuklah 2 (dua) pasangan CaPres-CaWaPres yang pada gilirannya akan digelayuti ketidakpastian turunan lain kalau budaya politik uang masih melekat di PiLPres 2014 apalagi bilamana berpolakerja seperti PiLeg 2014.

Konstelasi itu pun harusnya terkoreksi pasca perkara2 pidana kejahatan pemilu diatas berkeputusan inkracht dan sengketa pemilu di MKRI berkeputusan tetap dan mengikat. Sebenarnya koreksi lain atas ketidakpastian itu dapat pula dengan hilangkan simpul2 rawan politik uang seperti TPS, PPS, PPK, KPUD di PilPres 2014 merujuk polakerja Jujur & Adil di “Pemilu” Indonesian Idol yang telah hasilkan Pelantun2 Suara berkarakter lokal berpotensi global selama 1 (satu) dekade terakhir ini.

Jakarta, 23 Mei 2014

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Nasionalis Pancasila

Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Sabtu, 24 Mei 2014 11:25 WIB
Buat Sayembara Rp1 Miliar, JK Dinilai Licin
Sabtu, 24 Mei 2014 10:37 WIB
Faktor Koreksi Hasil PiLeg 2014
Jumat, 23 Mei 2014 21:03 WIB
Ahok Sebut JK Terlibat Proyek Monorail
Jumat, 23 Mei 2014 20:52 WIB
Soekarwo Tolak Usulan Perda Miras
Jumat, 23 Mei 2014 20:27 WIB
Prabowo: Semua Lubang Saya Diperiksa Dokter
Jumat, 23 Mei 2014 19:48 WIB
Jaringan Santri Dukung Jokowi Presiden

Lebih dari 14 Juta Suara Pemilu Legislatif 2014 Rusak?

Sabtu, 10 Mei 2014 | 08:52 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDINKomisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu legislatif 2014, di kantor KPU, Jakarta Pusat (9/5/2014). Hasil ini menetapkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif dengan jumlah suara 23 juta atau 18,95 persen.

Baca juga

Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11625.00 11575.00
SGD 9280.20 9230.20
EUR 15846.31 15746.31
AUD 10745.07 10665.07

 

 

 

21
May
14

IpTek : Kulkas tanpa Listrik

http://tekno.kompas.com/read/2014/05/19/1434144/Kulkas.Tanpa.Listrik.dari.Sumatera.Juara.di.AS

Kulkas Tanpa Listrik dari Sumatera Juara di AS

Penulis: Aditya Panji | Senin, 19 Mei 2014 | 14.34 WIB
 
Dokumentasi Intel
Muhtaza Aziziya Syafiq (kiri) dan Anjani Rahma Putri (kanan) bersama pemenang lain dalam acara penerimaan penghargaan Intel ISEF 2014 di Los Angeles, Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua siswi SMA Negeri 2 Sekayu, Sumatera Selatan, yaitu Muhtaza Aziziya Syafiq dan Anjani Rahma, meraih dua penghargaan di Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) 2014 di Los Angeles, AS, pada 11-16 Mei 2014. Mereka melakukan penelitian dan pengembangan kulkas tanpa listrik dan tanpa freon.

Melalui karya ilmiah berjudul “Green Refrigerant Box,” Muhtaza dan Anjani sukses meraih penghargaan Development Focus Award dan hadiah senilai 10.000 dollar AS dari U.S. Agency for International Development (USAID). Mereka juga meraih Penghargaan Ketiga senilai 1.000 dollar AS di kategori Engineering: Materials & Bioengineering.

Karya ilmiah kulkas tanpa listrik dan freon ini fokus pada pemanfaatan kayu Gelam sebagai solusi alternatif untuk pendingin buah dan sayur.

Dengan teknologi yang dikembangkan Muhtaza dan Anjani, suhu awal 28 derajat celcius di kulkas tanpa listrik dan freon ini mampu turun menjadi 5,5 derajat celcius dalam waktu 2 jam 20 menit.

Ide mengembangkan teknologi tersebut didasari atas potensi sumber daya alam buah-buahan dan sayur-sayuran di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun, daerah itu memiliki masalah yang berkaitan dengan listrik.

Intel selaku pihak yang membawa teknologi Muhtaza dan Anjani ke Intel ISEF 2014, percaya bahwa generasi muda adalah kunci untuk mengembangkan inovasi. Muhtaza dan Anjani diharapkan bisa menjadi inspirasi siswa lain untuk terlibat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika, sebagai dasar untuk kreativitas

“Dunia membutuhkan lebih banyak ilmuwan, kreator dan pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tantangan global,” kata Director Public Affairs Intel Indonesia, Deva Rachman.

Intel ISEF tahun ini diikuti oleh lebih dari 1.700 ilmuwan muda yang dipilih dari 435 kompetisi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia.

Selain pemenang utama, lebih dari 500 finalis menerima penghargaan dan hadiah untuk penelitian inovatif mereka, termasuk 17 pemenang “Best of Category”, yang masing-masing menerima hadiah sebesar 5.000 dollar AS. Intel Foundation juga memberikan hibah senilai 1.000 dollar AS untuk masing-masing sekolah dari pemenang dan kompetisi lokal yang mereka wakili.

Selain itu, Intel Foundation juga memilih sejumlah siswa yang mendapatkan penghargaan, untuk menghadiri kompetisi sains selama 11 hari di Tiongkok. Mereka berkesempatan berbicara dengan para peneliti Intel di Shanghai, dan mengunjungi Pusat Penelitian Panda di Chengdu.

21
May
14

Pangan : Kearifan Gastronomi Lokal

Kearifan Gastronomi Lokal, Pilar Kemandirian Pangan

Fri, 16/05/2014 – 15:31 WIB

clip_image002

Ketika Indonesia berdiri sebagai negara-bangsa berdaulat, para bapak bangsa sudah memprediksi bahwa salah satu masalah krusial era Indonesia merdeka adalah persoalan pangan. “Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka ‘malapetaka’. Karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner.” (Ir Soekarno,1952).

Indonesia adalah salah satu diantara 3 (tiga) negara berkembang disamping China dan India yang berpenduduk banyak. Indonesia adalah negara net-importir pangan (yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik volume maupun nilainya), sebaliknya untuk China dan India.

Setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan devisa untuk mengimpor komoditas konsumtif pangan dari negara lain akibat yang diproduksi di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan, kecuali ubi kayu dan minyak goreng sawit.

Sejauh ini, ada lima komoditas yang selalu memercikkan isu nasional, utamanya menjelang Lebaran dan Tahun Baru, yaitu padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Mengatasi kekurangan komoditas konsumtif pangan itu dapat dilakukan dengan meningkatkan jenis sumber lain melalui diversifikasi pangan dengan kembali kepada kearifan gastronomi lokal yang selama digunakan masyarakat di daerah dan pedesaan.

Variasi jenis dan macam pangan lokal Indonesia sangat beragam, hal ini tergantung dari budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Nasi jagung, sagu dan gaplek bukan mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah tetapi kebiasaan dan kearifan masyarakat setempat dalam memanfaatkan keadaan alam yang harmonis dan selaras.

Salah satu upaya nyata untuk meningkatkan percepatan gerakan penganeka-ragamankonsumsi pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan adalah dengan mengembalikan pola penganeka-ragaman konsumsi pangan yang telah mengakar di masyarakat sebagai kearifan gastronomi lokal.

Kearifan gastronomi lokal sebagai sumber karbohidrat masyarakat di pedesaan yang biasa dikonsumsi adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong (sebek), surak, gembili (kemilik), uwi dan perenggi.

Sedangkan sebagai sumber protein, masyarakat juga telah terbiasa mengkonsumsi aneka jenis ikan, seperti belut, siput, kerang dan unggas yang berasal dari hasil budidaya maupun hasil tangkapan di alam.

Adapun untuk sumber mineral dan vitamin, didapat dari buah-buahan dan sayuran yang tersedia di pinggiran hutan, kebun, pematang sawah, saluran irigasi maupun di pekarangan rumah.

Pembudidayaan beberapa komoditas pangan lain saat ini memang seperti kurang diperhatikan yang seharusnya sudah saatnya kembali memerhatikan pangan-pangan potensial seperti umbi-umbian atau biji-bijian yang dapat menjadi substitusi beras.

Sejak 1974, awal 1990-an dan tahun 1996, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai inpres tentang pentingnya penganekaragaman pangan dan gizi sebagai tujuan menuju diversifikasi pangan.

Kegagalan diversifikasi pangan selama ini disebabkan beras mempunyai citra superior ketimbang pangan sumber karbohidrat lainnya. Dengan memerhatikan sumber daya lokal, sesungguhnya ada peluang untuk mengurangi konsumsi beras bagi bangsa ini.

Arti penting menanamkan pemikiran untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia di tempat sebagai makanan sehari-hari akan sangat terdukung, jika pengetahuan tentang memasak makanan yang lezat dan menarik telah dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Bahwa selama ini, pendidikan memasak makanan yang dilakukan para ibu, hasilnya merupakan legenda nenek, yang terkesan kurang prestisius untuk disampaikan secara formal. Apalagi fenomena memasak legenda leluhur itu dengan kombinasi sifat bahan, jenis bumbu dan teknik mengolah tidak pernah atau sedikit sekali diungkap dan dijelaskan. Pelajaran memasak makanan dan tata boga yang ada dalam kurikulum lembaga pendidikan di Indonesia dinilai kurang menekankan penggunaan bahan pangan lokal, serta tidak didasari penguasaan ilmu dan teknologi pangan yang memadai. Bahkan cenderung, para juru masak profesional Indonesia menggunakan bahan-bahan import seperti terigu, keju, saos, karena terkesan seseorang lebih modern dan seleable dalam memiliki kemampuan dan kepandaian mengolahnya.

Oleh karena itu pemikiran untuk mendekatkan kearifan masakan-makanan lokal pada masyarakat menjadi sangat strategis. Banyak bahan pangan yang perlu digali peranannya secara ilmiah, seperti gula kelapa, legen, kluwak, untuk membentuk cita rasa dalam kuliner Nusantara. Setelah itu baru  diadakan bimbingan inovasi dalam pengolahan menjadi produk siap saji yang memenuhi tuntutan selera konsumen segala kelompok usia.

Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu mendukung menciptakan budaya baru dalam pemanfaatan pangan lokal. Sumber daya manusia yang dapat diharapkan untuk berperan antara lain adalah sumber daya manusia yang mampu untuk menguasai ilmu pangan serta menyesuaikan dengan selera konsumen yang selalu mengalami perubahan dan pergeseran sesuai perkembangan. Diperlukan kemampuan baru agar menggunakan kuliner warisan tradisional Nusantara sebagai dasar pengembangan produk supaya produk tetap berakar pada budaya Indonesia namun mampu memenuhi selera konsumen.

Kearifan Gastronomi Lokal

Diversifikasi pangan seyogianya tidak hanya diterjemahkan sebagai mengganti pangan pokok. Upaya mengurangi konsumsi beras (serealia) harus diikuti dengan peningkatan konsumsi berbagai kelompok pangan lainnya seperti pangan hewani dan kacang-kacangan, dengan tetap memerhatikan aspek keseimbangan.

Ketersediaan bahan pangan yang bersumber warisan negeri sendiri, hari ini justru termarjinalkan karena dianggap sebagai bahan pangan kelas dua yang tidak memenuhi standar pangan masyarakat modern. Hal tersebut dikarenakan beras yang dianggap sebagai satu-satunya bahan pangan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adanya anggapan bahwa makan tanpa beras (dibaca nasi) tidak dianggap sebagai makan, ditenggarai menyebabkan konsumsi beras nasional menjadi tidak terkendali, sehingga hari ini sebenarnya diperlukan pengambilan sikap serius dan tegas dari Pemerintah untuk menghentikan konsep pangan beras-isasi tersebut.

Tak hanya itu, masyarakat luas pun diharapkan mampu memahami pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal yang tersedia setempat sebagai makanan sehari-hari. Hal ini sangat mendukung pengembangan pangan lokal apabila pengetahuan tentang memasak makanan berbahan pangan lokal yang lezat dan menarik dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat.

Kemandirian pangan melalui kedaulatan pangan berperan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Kearifan gastronomi lokal bertujuan membuka wawasan baru untuk mempercepat tercapainya kemandirian pangan melalui kedaulatan pangan, penganekaragaman pangan melalui tinjauan budaya makan, sejarah makanan dan antropologi budaya masyarakat terkait tradisi makan, yang selama ini masih terabaikan.

Kemandirian pangan yang dikembangkan dengan bertumpu pada keragaman sumber-daya bahan  pangan lokal merupakan faktor penting dalam kedaulatan pangan. Disamping itu didukung oleh kelembagaan dan budaya lokal / domestik; distribusi dan ketersediaan pangan mencapai seluruh wilayah; serta peningkatan pendapatan masyarakat, keluarga dan perorangan agar mampu

mangakses pangan secara berkelanjutan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas- luasnya

Namun motif utama di balik pangan lokal seyogyanya harus merekam jejak pelaku-pelaku yang mempersiapkan dan siapa yang menggerakan sampai tersedianya keperluan bahan makanan dan minuman, antara lain seperti para pembudidaya, petani, nelayan, juru masak, atau apapun judul atau kualifikasi mereka. Para pelaku-pelaku ini yang menjamin ketersediaan dan mengolah pangan itu sehingga pancaindra kita seperti mata, hidung, dan lidah, ikut ”makan” disajikan secara sempurna.

Tanpa mereka, bagaimana jadinya perikehidupan bangsa ini. Mungkin budaya Indonesia, jika tidak boleh disebut peradaban, tidak akan pernah tegak dan sarat konflik.

Sayangnya, sejak orde reformasi, mereka itu semua boleh disebut ”pahlawan pangan yang jarang diperhatikan”. Para pengambil keputusan hampir jarang pernah menyentuh mereka. Semua pelaku di sisi proses ini memang jarang mendapat perhatian dari para pengambil keputusan. Padahal, mereka ini adalah jejaring penentu agar makanan sampai di mulut konsumen. Mereka juga selalunya terlambat menafsirkan terus-menerus pergerakan selera dan budaya baru konsumen. Akibatnya secara perlahan-lahan mereka mati karena tertinggal oleh selera konsumen yang melompat, karena perubahan budaya makan tak bisa dihindari. Ini sesuai dengan adagium bahwa konsumen adalah poros penggerak perubahan.

Miskinnya perhatian elite penguasa otomatis berimplikasi ke hilir, yakni pada ketidakmampuan para pelaku usaha makanan untuk bersaing dengan waralaba internasional, yang mampu menafsirkan perubahan selera konsumen berusia muda. Kelompok usia muda ingin-nya mengonsumsi produk kualitas premium, dengan rasa, bau, warna, kecepatan penyajian, dan kemasan prima.

Sejauh ini, belum pernah didengar ada program aksi Pemerintah untuk kemashlatan rakyat kecil, misalnya, melatih dan mendidik para juru masak warung tenda kaki lima agar makanan yang mereka masak dan jual bersih, penampilannya mengundang selera, menggoyang lidah dan rasanya enak.

Jika melihatnya, seakan-akan seluruh panca-indra kita juga ikut makan. Juga belum pernah terdengar kabar, usaha industri kecil makanan rumah tangga, seperti jajanan pasar tradisional, mendapatkan bimbingan kulinerologi sehingga penampilannya akan indah dan rasanya pun enak menjemput selera konsumen.

Sudah merupakan kewajiban rakyat Indonesia untuk mengangkat kemampuan kelompok ini untuk menjadi roda utama kreatifitas bangsa dalam mengolah potensi sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan pada kesempatan yang tersedia. Kreatifitas yang dimaksud bersumber pada akar budaya bangsa yang semakin besar keanekaragaman akar budaya itu akan semakin besar potensi kreatifitas yang dihasilkan serta semakin besar pula potensinya untuk maju berkembang dalam persaingan global.

Sebuah negara dikatakan memiliki kedaulatan pangan yang baik apabila pangan itu tersedia, baik jumlah maupun mutunya aman dan merata. Rakyat dapat membeli dengan harga terjangkau dan kita tidak harus tergantung secara mutlak kepada sumber-sumber pangan negara lain di pasar internasional.

Kelangsungan hidup suatu bangsa bukan ditentukan oleh invasi militer, konflik ideologi, dan kontestasi politik, melainkan oleh ketersediaan pangan.

Adalah tugas semua pihak, agar masyarakat dapat memperoleh cara yang paling tepat yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya percepatan peng-aneka-ragaman pangan melalui sinergi berbagai aspek yang belum pernah dilakukan dalam pencapaian tujuan peng-aneka-ragaman pangan.

Kuliner lokal Nusantara sangat mampu memenuhi kebutuhan kita dan dapat memberikan gizi yang bagus, karena kuliner lokal Nusantara dikenal dan telah dikaji memiliki keunggulan yang terbukti dan diakui. Pelestarian kuliner Nusantara mutlak diperlukan untuk membangun bangsa yang maju, mandiri, cerdas, inovatif, dan produktif, serta visioner.

Saat ini belum ada kesadaran untuk mendokumentasi semua jenis kekayaan kearifan gastronomi lokal yang tersebar di suruh negeri ini. Catatan tentang kearifan gastronomi lokal merupakan bagian dari upaya mendokumentasi kekayaan kuliner warisan tradisional Nusantara. Banyak berbagai ragam tulisan mengenai kuliner tetapi pada umumnya sebatas resep tanpa menjelaskan perihal sejarah, asal usul, ritual dan hubungannya dengan kearifan lokal.

Mengangkat potensi kearifan gastronomi lokal ke pentas dunia merupakan suatu keharusan. Sebab potensi kuliner di Tanah Air, sungguh sangat luar biasa beragam, tidak tertandingi dengan negara mana pun. Sudah ada bukti kuliner nusantara dikenal dunia seperti rendang, di antaranya, adalah masakan daging paling enak yang sudah dikenal dan diakui dunia.

Mengenal kearifan gastronomi lokal, memahami cara memasak, serta seni menghidang masakan akan membantu menghasilkan dan meningkatkan citarasa. Citarasa ini pada akhirnya akan membangun rasa cinta terhadap Tanah Air sendiri. Apabila orang mampu menikmati citarasa yang beragam ini, niscaya manfaat makanan akan lebih baik dan mampu menanamkan kebajikan dalam hidup di samping membangun rasa cinta Tanah Air.

Tidak dapat disangkal sumber daya alam nusantara sangat kaya dan menjadi citarasa dunia. Semua itu ada di bumi Nusantara. Perjalanan mencari dunia baru yang menghasilkan seni dapur (cuisine) sangat diakui Perancis, yaitu dengan masuknya aneka rempah-rempah dari Maluku, Jawa dan Sumatra ke Eropa lebih dari 500 tahun silam.

Dalam upaya melestarikan warisan pangan lokal, kearifan gastronomi lokal dapat dijadikan pendamping dari ilmu-ilmu serta teknologi modern. Karena kearifan gastronomi lokal merupakan internalisasi dari pengalaman hidup yang panjang dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat lokal dengan norma-norma sosialnya. Kearifan gastronomi lokal ini dapat sekaligus menjadi penyaring modernisasi yang dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, maupun merusak alam lingkungan.

Mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui peningkatan produksi komoditas pangan lokal bukan berarti harus mengabaikan norma-norma sosial budaya, mengabaikan daya dukung dan  kelestarian alam, serta memarginalisasi eksistensi masyarakat lokal. Kedaulatan pangan nasional akan menjadi terlalu mahal ongkosnya bila harus mengabaikan ketahanan sosial budaya masyarakat pedesaan dan menimbulkan kerusakan alam.

Kearifan gastronomi lokal ini menjadi benteng yang sangat penting dalam meningkatkan peranan pangan lokal di Indonesia. Peran dunia usaha memproduksi komoditas pangan lokal atas kearifan  gastronomi lokal memang sulit untuk dimaksimalkan, sebaliknya peranan tersebut perlu terus didorong oleh Pemerintah melalui regulasi dan penyediaan infrastruktur yang diperlukan. Meski demikian, peranan dunia usaha tetap harus sejalan dengan kearifan gastronomi lokal yang telah tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat pedesaan selama ini. Dengan begitu, kedaulatan pangan nasional akan terwujud dengan adanya diversifikasi konsumsi pangan berbasis kearifan gastronomi lokal.

Renungan & Saran

Sebagai negara subtropis, apabila Republik mengurangi karnaval politik dan kontestasi kekuasaan serta praktek demokrasi lebih difokuskan pada gerakan struktur pangan lokal berbasis kearifan gastronomi lokal, diyakini Indonesia akan mampu memberi makan rakyatnya. Sebaliknya, bila terus terjebak pada semata-mata kebebasan berekspresi, kita akan jadi beban dunia.

Untuk itu, Pemerintah harus berperan secara pro-aktif sebagai suporter dan katalisator. Pemerintah harus memahami perubahan budaya makan masyarakat. Bukan waralaba asing yang sesungguhnya menjajah Indonesia, tetapi elite penguasa gagal menangkap perubahan selera bangsa sendiri. Tanpa itu, suara- suara kritis yang mengatakan bahwa makanan asing telah menggeser makanan lokal akan semakin menebar.

Perjuangan ini semua bukan hanya ada di wilayah kekuasaan Pemerintah, sudah saatnya merangkul inisiatif kerjasama dengan gerakan Filantropi di Indonesia untuk turut bahu-membahu membangkitkan pelestarian kearifan gastronomi lokal bangsa ini. Upaya mengembangkan potensi Filantropi bagi pemberdayaan gastro-kuliner di Indonesia, mengingat upaya ini tidak mungkin hanyadilakukan oleh orang-perseorangan, maupun oleh satu dua kelompok atau organisasi atau oleh Pemerintah saja. Tantangan masalahnya terlalu besar.

Belum adanya infrastruktur kelembagaan dan kebijakan yang mendukung dan mendorong secara intensif perlu adanya usaha-usaha yang efektif dan terarah dari berbagai komponen pelaku dan pendukung Filantropi di Indonesia untuk menghimpun, menyatukan dan memperkuat gerak langkah bersama dalam menghadapai tantangan pelestarian gastro-kuliner di negeri ini. Kontribusi gerakan Filantropi dalam bidang gastro-kuliner Indonesia sangat potensial bagi bangsa ini, khususnya bila daya kemampuan mereka ditransformasikan menjadi sesuatu yang lebih berarti.

Jangan sampai kemerdekaan masyarakat tak terwujud, stabilitas politik pun bisa terancam setiap saat karena rakyat lapar. Ini disebabkan, meminjam istilah Mahatma Gandhi, ”Bagi orang yang kelaparan, roti adalah Tuhan. Karena itu harus tersedia di setiap rumah.”

“Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya.” Inilah syair lagu sekaligus doa dari bangsa ini. Hiduplah tanahku dengan membangun badannya. Hiduplah negeriku dengan membangun jiwanya. Menghidupkan Nusantara hanya bisa dilakukan dengan membangun jiwa serta membangun badannya dengan mencangkul tanah airnya. Kebangkitan kearifan gastronomi lokal terjadi karena bertemunya jiwa dan raga, pikiran dan perut, esensi dan eksistensi, visi dan aksi, serta ideologi dan pangan kuliner lokal negeri sendiri sebagai sumber energi rakyat Indonesia. Kembalikan kearifan gastronomi lokal sebagai inspirasi bagi anak negeri di Bumi Pertiwi.

___________________________

Oleh: Indra Ketaren, Akademi Gastronomi Indonesia

21
May
14

Kenegarawanan : Pandu HarKitNas 20Mei14

IPINDO download

Rangkaian peristiwa2 sejarah kebangsaan 20 Mei 1908 (hari lahir Boedi Oetomo), 28 Oktober 1928 (hari lahir Sumpah Pemuda + Lagu Kebangsaan Indonesia Raya) dan 17 Agustus 1945 (hari lahir Proklamasi Indonesia Merdeka) adalah diakui sangat menentukan bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seterusnya.
Kesadaran pemuda2 cendekia angkatan 1908 tidak terlepas dari sikap diri yang kuat untuk peduli “memandu” anak2 bangsanya meniti jenjang pendidikan yang lebih baik bagi kemajuan bangsanya. Demikian pula para pemuda2 cendekia angkatan 1928 telah bersikap diri “memandu” anak2 bangsa Indonesia Bersatu bersemangatkan Pandu Ibuku (salah satu pesan penting pada lagu kebangsaan Indonesia Raya, Ibuku disini dimaksudkan sebagai Ibu Pertiwi), sebagaimana kemudian dikenali sebagai faktor “pemanduan” yang kuat kearah Proklamasi Indonesia Merdeka oleh para pemuda2 cendekia angkatan 1945.
Akumulasi semangat kejuangan bangsa itu terkrucut kini dalam Jiwa Semangat Nilai2 45 (JSN45) yang dapat disebut sebagai Roh Indonesia Merdeka.
Dan kini di era abad 21 akumulasi itu lebih diperkuat lagi sebagai Trilogi Negarawan 17845 (17 butir JSN45 / Roh Indonesia Merdeka + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila per Tap MPRRI No XVIII/1998).
Jiwa, semangat dan nilai2 Pandu Ibuku yang disyairkan oleh Pahlawan Nasional WR Soepratman dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya semoga selalu jadi faktor inspiratif bagi pemuda2 cendekia Indonesia lainnya dalam memajukan NKRI, sekaligus kesediaan selalu juga dapat mengingat WR Soepratman sebagai Bapak Pandu Indonesia Raya 1928.
Jakarta, 19 Mei 2014
Dewan Pakar PKPI
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

21
May
14

Pemilu : Indonesian Presidential Idol

 

Pandji R Hadinoto ITB68 PKPI NasPan45Terinspirasi keberhasilan Indonesian Idol tayangkan keterpilihan pelantun lagu yang berkarakter seperti Nowela dan Husein secara Jujur dan Adil melalui “voting” SMS, maka seharusnya Pemilihan Presiden juga dapat dilakukan dengan cara yang serupa dengan beberapa penyesuaian.
Katakanlah sebagai Indonesian Presidential Idol (IPI) yang untuk tahun 2014 ini diduga diikuti oleh 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) pasangan.
Adapun penyesuaiannya adalah program antara lain cakupi rekam jejak, visi & misi, pidato politik, paparan rencana kerja, debat antar pasangan, nyanyikan lagu2 kebangsaan, debat publik. Dan diatur satu data ktp pemilih per satu nomor handphone sekaligus antisipasi ekses terjadinya pemborongan kartu perdana oleh tim sukses.
IPI ini menghemat biaya karena tanpa TPS, PPS, PPK, KPUD sekaligus tingkatkan rating JurDil dan perkecil peluang politik uang.
Dengan pengalaman empiris pelaksanaan NonJurDil Pemilu Legislatif 9 April 2014, maka kehadiran grand final Indonesian Idol 16 Mei 2014 sepantasnya dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan Pemilu Presiden bahkan Pemilu Serentak secara bermartabat demi amanat Pembukaan UUD45.
Jakarta Selatan 17 Mei 2014
Dewan Pakar PKPI,
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia
www.jakarta45.wordpress.com

13
May
14

Kenegarawanan : Opsi Pemilu Serentak, CaPres Legitimatif

Opsi Pemilu Serentak, CaPres Legitimatif

Selasa, 13 Mei 2014 – 03:45 WIB

Pandji R Hadinoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara Pembaca:
Opsi Pemilu Serentak, CaPres Legitimatif

Wacana Revolusi Mental Jokowi [Kompas, 10/5/2014] akan bijak sekali bilamana dapat diterapkan dalam konteks pendidikan politik demokrasi pemilu, mengingat berbagai opini masyarakat yang kini mencuat tentang PiLeg 9 April 2014 yang baru lalu seperti : (1) Tolak Produk PiLeg  9 Mei 2014 karena PiLeg 9 April 2014 adalah Batal Demi Hukum, (2) Tangkap Komisioner KPU karena bertindak pidana gunakan data rekapitulasi palsu, (3) Pecat Pejabat KPU yang bertindak pidana curang, (4) Bentuk Dewan Rakyat karena produk PiLeg 9 Mei 2014 delegitimatif, (5) Pemilu Ulang antara lain akibat PiLeg 9 April 2014 berpolitik uang masif, dan lain sebagainya.

Kesemuanya itu berakibat terhamburkannya ongkos politik bernegara, namun sebetulnya itulah bagian drpd realita proses pendidikan politik kebangsaan yang berwacana Revolusi Mental dari “emerging country” seperti Republik Indonesia yang masih berusia hampir 69 tahun ini.

Opsi Pemilu Serentak sesungguhnya bisa jadi terapan yang bijak daripada Revolusi Mental tersebut diatas, apalagi Putusan MKRI 23 Januari 2014 memang mengamarkan Pemilu Serentak adalah konstitusional terhadap UUD 45. Dan Jokowi sebagai BaCaPres yang menggagas Revolusi Mental tersebut akan lebih dapat diterima sebagai sosok yang bijak sekiranya turut peduli terhadap minimal terhadap ke-5 opini-opini masyarakat termaksud diatas dengan pelopori sikap pragmatis ke Pemilu Serentak 2014.

Demikian pula bagi BaCaPres-bacapres lain yang kini sibuk membangun koalisi, seyogjanya juga mengarah menuju Pemilu Serentak sebagai kesediaan sikapi solusi membangun pemerintahan yang konstitusional dan syukur2 berlangsung lebih JurDil daripada PiLeg 9 April 2014 ybl.

Bagaimanapun rakyat kini perlu diyakinkan bahwa Konstitusional dan JurDil adalah jaminan berdirinya pemerintahan baru yang bersih, terintegritas, bermartabat dan akuntabel, serta lebih Pastikan Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Jakarta Selatan, 13 Mei 2014
Dewan Pakar PKPI,
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia
http://www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

 

REVOLUSI MENTAL

 
Oleh: Joko Widodo*
 
 
INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau?
Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih rakyat melalui proses yang demokratis.
Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10 besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikmati kebebasan serta hak-haknya dibandingkan sebelumnya, termasuk di antaranya melakukan pergantian pemimpinnya secara periodik melalui pemilu yang demokratis.
Namun, di sisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini?
Pemimpin nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak. Sementara, oleh dunia, Indonesia dijadikan model keberhasilan reformasi yang menghantarkan kebebasan politik serta demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya.
Izinkan saya melalui tulisan singkat ini menyampaikan pandangan saya menguraikan permasalahan bangsa ini dan menawarkan paradigma baru untuk bersama mengatasinya. Saya bukan ahli politik atau pembangunan. Untuk itu, pandangan ini banyak berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama ini, baik sebagai Wali Kota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, keterbatasan dalam pandangan ini mohon dimaklumi.
 
Sebatas kelembagaan
 
Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental.
Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan contoh di mana salah pengelolaan (mismanagement) negara telah membawa bencana besar nasional.
Kita melakukan amandemen atas UUD 1945. Kita membentuk sejumlah komisi independen (termasuk KPK). Kita melaksanakan otonomi daerah. Dan, kita telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Kita juga sudah melaksanakan pemilu secara berkala di tingkat nasional/daerah. Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel.
Namun, di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis. Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis.
Korupsi menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang kebangkrutan ekonomi di tahun 1998 sehingga Indonesia harus menerima suntikan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang harus ditebus oleh bangsa ini dengan harga diri kita. Terlepas dari sepak terjang dan kerja keras KPK mengejar koruptor, praktik korupsi sekarang masih berlangsung, malah ada gejala semakin luas.
Demikian juga sifat intoleransi yang tumbuh subur di tengah kebebasan yang dinikmati masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat malah memacu sifat kerakusan dan keinginan sebagian masyarakat untuk cepat kaya sehingga menghalalkan segala cara, termasuk pelanggaran hukum.
Jelas reformasi, yang hanya menyentuh faktor kelembagaan negara, tidak akan cukup untuk menghantarkan Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti diproklamasikan oleh para pendiri bangsa. Apabila kita gagal melakukan perubahan dan memberantas praktik korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis, semua keberhasilan reformasi ini segera lenyap bersama kehancuran bangsa.
 
Perlu revolusi mental
 
Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.
Penggunaan istilah ”revolusi” tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi—diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.
Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. Terus terang kita banyak mendapat masukan dari diskusi dengan berbagai tokoh nasional tentang relevansi dan kontektualisasi konsep Trisakti Bung Karno ini.
Kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila haruslah ditegakkan di Bumi kita ini. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.
Semaraknya politik uang dalam proses pemilu sedikit banyak memengaruhi kualitas dan integritas dari mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat. Kita perlu memperbaiki cara kita merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan keterampilan dan rekam jejak ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan.
Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekadar mengedepankan kekuatan pasar telah menjebak Indonesia sehingga menggantung pada modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama para ”komprador” Indonesia-nya.
Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan dalam cara kita mengelola ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka keran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lain. Banyak elite politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang diambil yang tidak memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara ekonomi seharusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanat Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah ke sana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda ekonomi.
Kita juga perlu meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat rekor beberapa tahun terakhir ini karena ternyata sebagian besar investasi diarahkan ke sektor ekstraktif yang padat modal, tidak menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar karena derasnya tarikan arus globalisasi dan dampak dari revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tidak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.
Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh nagara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia.
 
Dari mana kita mulai
 
Kalau bisa disepakati bahwa Indonesia perlu melakukan revolusi mental, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita harus memulainya. Jawabannya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara.
Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.
Saya sudah memulai gerakan ini ketika memimpin Kota Surakarta dan sejak 2012 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah teman yang sepaham juga sudah memulai gerakan ini di daerahnya masing-masing. Insya Allah, usaha ini dapat berkembang semakin meluas sehingga nanti benar-benar menjadi sebuah gerakan nasional seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno, memang revolusi belum selesai. Revolusi Mental Indonesia baru saja dimulai.
*JOKO WIDODO
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Tolak Hasil Kejahatan Pemilu
Sabtu, 10 Mei 2014
alt

MANADO- Walaupun penghitungan suara ulang tidak selesai di Sulawesi Utara, namun KPU Sulut memaksakan untuk tetap membawa penghitungan tersebut ke KPU Pusat.
“Keputusan KPU Pusat tidak valid dan menggunakan data-data palsu. Itu sebuah kejahatan. Data palsu bukan hanya dari Sulut tapi dari semua KPU Propinsi,” demikian Aktivis’ 98 Jimmy Robert Tindy kepada bergelora.com di Manado (10/9).
Para Pimpinan Parpol Sedang Berbohong
Selasa, 13 Mei 2014 – 13:50 WIB

 

 

 

 

 

 

Para Pimpinan Parpol Sedang Berbohong

Oleh: Adhie M Massardi  (GIB)

 

Para pimpinan Parpol sedang sibuk kasak-kusuk. Tanpa perduli lagi pada proses pemilu yang amburadul dan tidak profesionalnya KPU, mereka bangun koalisi politik untuk mengusung Capres dan Cawapres.

Kepada rakyat, di depan publik, para pimpinan parpol menegaskan bahwa koalisi yang dibangun untuk kemaslahatan bangsa dan negara, atas kesepakatan nilai-nilai perjuangan.

Mereka juga mengaku dalam membangun koalisi tidak ada “sharing power” dan transaksi uang “mahar”.

Terhadap pernyataan para pimpinan parpol yang demikian itu (tidak ada sharing power, bagi-bagi kekuasaan dan transaksi jual beli suara hasil pileg 2014), tanpa keraguan sedikit pun, saya katakan: “Mereka (para pimpinan parpol) sedang membohongi rakyat dan konstituen mereka!”

Sebab politik koalisi di negeri ini selalu didasari “siapa dapat apa” dan pembagian uang dengan alasan untuk kampanye. Memangnya mau kamanye pakai daun?

Sebenarnya tidak ada masalah bagi mayoritas rakyat Indonesia bila mereka berkoalisi untuk berbagi kekuasaan dan kesempatan untuk korupsi. Asal tidak keterlaluan, dan ada sedikit sisa buat rakyat. Bahkan tak masalah bila itu hanya remah-remah.

Maka demi revolusi mental para pimpinan dan elit politik nasional, mulailah membangun kekuasan dengan kejujuran. Sebab rakyat Indonesia tetap hormat kepada koruptor yang jujur. (*)

08
May
14

Kepemimpinan : Harta Karun Soekarno

# Harta Karun Soekarno

Berita dan Foto


Kamis, 8 Mei 2014 04:34:00

“Saya pernah lihat yang asli tapi tidak boleh difoto,” ujar Safari di Universitas Paramadina.

Kamis, 8 Mei 2014 04:02:00

Tak kalah tragis Soekarno juga menjual mobilnya untuk melunasi pembuatan patung Gatot Kaca.

Kamis, 8 Mei 2014 03:32:00

“Presiden menggunakan simbol padi dan kapas dan di tengahnya ada bintang,” ujar Asvi Warman Adam.

Kamis, 8 Mei 2014 03:02:00

“Taruhan potong jari kalau Amerika Serikat dapat utang bukan dari Indonesia,” ujar Permadi.

Kamis, 8 Mei 2014 02:02:00

Dalam perjanjian, AS setuju mengakui kekayaan Indonesia ada berbentuk emas jumlahnya 57 ribu ton emas.

Kamis, 8 Mei 2014 01:02:00

“Kata Soekarno Kennedy, you bayar royaltinya saja oke, bayar bunga 2,5 persen setiap tahun,” ujar Safari ANS.

Kamis, 13 Februari 2014 18:41:57

Sebanyak 28 logam mirip emas tersebut diyakini sebagai harta peninggalan Bung Karno yang terkubur di Pantai Glagah.

Kamis, 13 Februari 2014 18:17:44

Penemuan itu berlangsung di Pantai Glagah, Yogyakarta.

Jumat, 20 Desember 2013 06:33:00

Bahkan Menteri Agama Sayyid Agil Husein Al Munnawar ikut-ikutan heboh dengan turut menggali situs itu.

Rabu, 26 Desember 2012 12:42:17

Media Austria Krone pernah menulis keberadaan harta Bung Karno di sebuah bank di Swiss.

Kamis, 20 Desember 2012 18:07:30

Harta Bung Karno sangat berharga untuk menjalankan roda perekonomian di Austria yang hampir bangkrut seperti penerbangan

Minggu, 16 September 2012 05:06:00

Saat pembangunan hingga proses pemasangan patung selalu ditunggui oleh Bung Karno.

Rabu, 9 Mei 2012 11:02:43

Berita Indonesia cepat, aktual, serius, unik, dan baru: Banyak orang mengaku dititipi harta karun Soekarno. Mereka menga

Selasa, 8 Mei 2012 17:17:29

Mereka rela merogoh kocek miliaran rupiah, hanya demi berburu harta karun Soekarno yang tidak jelas.

Selasa, 8 Mei 2012 15:48:55

Berita Indonesia cepat, aktual, serius, unik, dan baru: Misteri harta karun Soekarno masih mengundang misteri. Kali ini

 1  2  
08
May
14

Kenegarawanan : Pemilu Palsu 2014 dan Politik Peradaban

Pemilu `Palsu` 2014 dan Politik Peradaban

Kamis, 08 Mei 2014 – 07:31 WIB

Suara Pembaca :

Pemilu `Palsu` 2014 dan Politik Peradaban
Produk Pemilu Legislatif (PiLeg)  2014 dapat ditandai sebagai KW2 (Kualitas Nomor 2) berawal dari kedudukan hukum PiLeg 2014 yang babak pertama Pemilu Terpisah per Putusan MKRI 23 Januari 2014 yang diamarkan bertentangan terhadap konstitusi tertulis UUD45, sehingga penyelenggaraan PiLeg 9 April 2014 sebenarnya boleh diakui dipaksakan.

Buktinya, kini di internal KPU/KPUD terjadi sejumlah dugaan perbuatan2 melawan hukum sebagai dampak situasi dan kondisi buah ketidakpastian hukum yang mendasari PiLeg 9 April 2014 itu sendiri.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa produk PiLeg 9 April 2014 adalah KW2 karena proses produksinya dilakukan tidak memenuhi tatacara produksi terbaik, ibaratnya “garbage in garbage out”.

Tatacara yang dilakukan jajaran KPU/KPUD itu faktanya terbuka terhadap dugaan intervensi pemangku2 kepentingan NonJurDil dan boleh jadi diluar wilayah kerja BaWasLu.

Seharusnya fakta ini dapat dikendalikan bila KPU/KPUD berdayakan pengawasan melekat (waskat) dan kendali mutu kelolaan (quality management), mengingat rentang kendali kewilayahan berskala benua berciri tanah dan air ini, selain berskala anggaran Rp 18 Triliun ex uang rakyat.

Pemberitaan Bisnis Indonesia 6Mei14 a.l. bhw tersisa Rekapitulasi Suara dari 21 Propinsi yg belum disahkan, walaupun bgt  KPU masih optimis Pengumuman Resmi bisa 9Mei14, dan Selasa sore 6Mei14 ada Komisioner KPU menyatakan bahwa  pengesahan Suara diundurkan dari 6Mei14 sampai dengan 9Mei14.

Bagaimanapun, situasi dan kondisi Pemilu Legislatif 9Apr14 yang terbuka terhadap intervensi pemangku2 kepentingan NonJurDil sehingga terbukti telah berproduksi layaknya KW2 itu sebenarnya tidak terlepas daripada ambivalensi drpd spesifikasi UUD45.2002 (ketidakserasian batang tubuh konstitusional terhadap idealisasi Pembukaan UUD45) yang berujung gagal mendasari UU Pemilu KW1 yaitu kiprah JurDil Oleh karena itulah Politik Peradaban adalah relevan sebagai pilihan seperti langkah-langkah operasional berupa tangkapi semua pelaku2 tindak pidana baik di internal maupun eksternal KPU sebagai mesin produksi Pemilu KW2.

Ke depan, Politik Peradaban Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara unggulan perlu pula diarahkan kepada kontestan dan konstituen demi pendidikan politik Pastikan Keadilan dan Persatuan Indonesia yang selalu berorientasi KW1 dalam kiprah musyawarah mufakat bagi bina demokrasi di Indonesia.

Jakarta Selatan, 8 Mei 2014
Dr Ir Pandji R Hadinoto SH MH MSi
Dewan Pakar PKPI, Nasionalis Pancasila
Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia

BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Kamis, 08 Mei 2014 07:31 WIB
Pemilu `Palsu` 2014 dan Politik Peradaban
Kamis, 08 Mei 2014 06:45 WIB
KPK Juga Segel Kantor Distanhut Kab Bogor
Kamis, 08 Mei 2014 04:56 WIB
Gelar Juara Kian Dekat ke Manchester City
Kamis, 08 Mei 2014 00:12 WIB
Harusnya Jokowi Mundur, Bukan Pecat Kepsek
Rabu, 07 Mei 2014 23:10 WIB
Myanmar U-19 Kalahkan 2-1 Indonesia U-19
Rabu, 07 Mei 2014 21:37 WIB
Abdul Mu`ti: Pemilu 2014 Paling Kacau

Abdul Mu`ti: Pemilu 2014 Paling Kacau

Rabu, 07 Mei 2014 – 21:37 WIB

Jakarta – Pemilu 2014 paling kacau. Soalnya, pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 sebagai ajang pertarungan kapitalistik, kanibal, dan korup.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu`ti, dalam diskusi bertajuk “Menyongsong Pemilu 9 Juli 2014 (Refleksi Pemilu 9 April 2014)” di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Meski ada caleg yang lolos ke DPR dengan tidak menggunakan uang, kata Mu`ti, sebagian besarnya masih berbasis kekuatan uang. “Kita melihat Pemilu 2014 itu sangat kapitalistik, dari mulai beradu uang, beradu kekuatan uang,” kata Mu`ti.

Untuk itu, lanjut Mu`ti, jika tidak memiliki finansial yang cukup kuat, maka kemungkinan untuk lolos ke Senayan cukup kecil. “Maka jika secara finansial tidak memiliki, maka jangan bermimpi jadi pemimpin,” katanya.

Selain itu, Pemilu 2014 ini cukup kanibal. Orang tidak lagi peduli dengan kode etik politik, tidak lagi peduli dengan peradaban demokrasi. “Sangat kanibal, kanibal itu terjadi karena sistem profesional terbuka, jadi saling serang satu sama lain,” tuturnya.

Mu`ti menilai proses Pileg 2014 ini berjalan cukup korup. Marak terjadi pencurian suara. “Proses ini sangat korup, kenapa ada pencurian suara di KPU, saya kira ini imbas dari ini (korupsi). Mereka yang diseleksi di tingkat provinsi tapi tetap penentu itu di KPU pusat,” tegasnya. (sor)

 

BERITA LAINNYA
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11575.00 11525.00
SGD 9287.98 9237.98
EUR 16138.97 58.97
AUD 10876.99 10806.99
Prakiraan Cuaca

29°C

  • Jakarta
  • Haze
  • NNE 8.05 km/h

KPU Dipidana, Pemerintahan Sementara Bisa Dibentuk

Rabu, 07 Mei 2014 – 18:20 WIB

Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Laode Ida berpendapat, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal rekapitulasi suara Pileg pada 9 Mei mendatang, maka menurut amanat UU, komisoner KPU bisa dipidana. Karena itu, bisa dibentuk pemerintahan sementara, atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mengeluarkan Perppu atau Dekrit Presiden, untuk mengatasi darurat pemilu yang amburadul ini.

“Jadi, kalau KPU dipidana dan terjadi darurat pemilu, maka bisa dibentuk pemerintahan sementara, atau Presiden SBY mengeluarkan dekrit atau Perppu untuk mengatasi kondisi pemilu yang darurat ini. Itu tidak sulit,” tegas Laode dalam dialog kenegaraan ‘Menyongsong Pemilu 9 Juli 2014 – Refleksi pemilu 9 April 2014’ bersama sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan caleg terpilih Nasdem Muchtar Lutfi Andi Mutty di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Diakui Laode jika pemilu 2014 ini banyak kecurangan, manipulasi, money politics, KKN makin menggila dari pusat sampai daerah, dan mereka itulah yang akan hadir di Senayan. “Ini wujud proses politik buruk, dan lebih bobrok dari Orde Baru. Di mana dengan mengandalkan kekuatan finansial bapak, istri, anak, menantu, dan keluarganya semua masuk Senayan, dan juga di DPRD. Mereka ini telah merampas hak politik rakyat,” ujarnya.

Menurut para pejabat di daerah dalam pemilu sekarang ini memaksakan kehendaknya dengan uang, dan jabatan untuk menuju Senayan, dan rakyat pasti kalah bertarung dengan kekuatan uang dan mata rantai kekuasaan yang besar tersebut. “Untuk itu harus ada gerakan sosial, dan bangsa ini sedang diuji untuk Pilpres 9 Juli mendatang,” tambahnya.

Selain itu, Laode prihatin dengan proses politik sekarang ini, karena banyak orang yang dibesarkan oleh Presiden SBY, tapi dalam Pileg ini, mereka malah melampaui kewenangan dan mendiskriditkan SBY melalui youtube. “Ini karena mereka yang dibesarkan SBY itu tak lagi mempunyai etika dalam berpolitik,” ujarnya.

Sementara itu menyinggung Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, yang menjadi jubir capres PDIP Jokowi, apakah menyalhi khittah NU yang tidak berpolitik praktis, menurut Laode memprotes itu tak lagi ada gunanya, “Pasca kepemimpinan Gus Dur, mereka itu tidak bisa netral dalam politik, karena lebih menonjol kepentingan politiknya,” pungas Laode. (sor)

 

 BERITA LAINNYA
Berita Terkini
Kamis, 08 Mei 2014 07:31 WIB
Pemilu `Palsu` 2014 dan Politik Peradaban
Kamis, 08 Mei 2014 06:45 WIB
KPK Juga Segel Kantor Distanhut Kab Bogor
Kamis, 08 Mei 2014 04:56 WIB
Gelar Juara Kian Dekat ke Manchester City
Kamis, 08 Mei 2014 00:12 WIB
Harusnya Jokowi Mundur, Bukan Pecat Kepsek
Rabu, 07 Mei 2014 23:10 WIB
Myanmar U-19 Kalahkan 2-1 Indonesia U-19
Rabu, 07 Mei 2014 21:37 WIB
Abdul Mu`ti: Pemilu 2014 Paling Kacau
Kurs Valuta Asing
KURS    JUAL    BELI
USD 11575.00 11525.00
SGD 9287.98 9237.98
EUR 16138.97 16058.97
AUD 10876.99 10806.99
Prakiraan Cuaca

29°C

  • Jakarta
  • Haze
  • NNE 8.05 km/h

 

06
May
14

Pemilu : Dicari Koalisi CaPres Tolak PiLeg 2014

Senin, 05-05-2014 20:18

Dicari Koalisi Capres Tolak Pileg 2014

Penulis :

Suara Pembaca:
Dicari Koalisi Capres Tolak PiLeg 2014
Sudah saatnya kini dicari koalisi CaPres tolak PiLeg 2014 mengingat ungkapan-ungkapan di Media Indonesia 5 Mei 2014 seperti “kalau KPU paksakan rekap sesuai tenggat karena sangat sulit bagi KPU untuk on time, kalaupun on time hasilnya tidak akan maksimal, simalakama rekapitulasi suara, Pemilu Legislatif 2014 berantakan, Manipulasi rekapitulasi suara masif di tingkat PPS dan PPK”.

Darurat penghitungan suara kini sudah krisis dirasakan banyak pihak, sebab kejadian penyimpangan bahkan tindak koruptif diindikasi kuat masif, sistemik dan berjamaah, walaupun ada pendapat bahwa secara jumlah kejadian tidak signifikan.

Kalau di UU Pemilu yg kini dianut, suara direkapitulasi berjenjang 1) mulai TPS ke PPS, 2) lanjut ke PPK, 3) lalu ke Kabupaten, 4) kemudian ke Propinsi, 5) lanjut ke Pusat, disitulah terbuka lahan bagi tindak koruptif. Di TPS masih banyak saksi mata, begitu ke desa atau kecamatan tidak ada saksi parpol, banyak pihak dapat main sendiri2 baik di tingkat desa dan kecamatan. Ada peluang 7 hari untuk bermain hingga sempurnalah sistim suara terbanyak dengan verifikasi berjenjang tanpa pengawasan, tanpa saksi yang berujung jadi sumber masalah.

Sebenarnya, situasi dan kondisi mekanisme berjenjang-5 itu operasionalisasinya dapat dikawal aman dari gangguan koruptif asalkan dilakukan pengawasan melekat (waskat) dan tatalola kendali mutu, apalagi demi kelola anggaran Rp 18 Triliun bercapaian Jujur Adil dan Aman.

Kelalaian prinsipiil berupa minimnya waskat dan kendali mutu itu taruhannya kini adalah delegitimasi produk demokrasi bernama Pemilu dalam hal ini PiLeg 2014.
Pembiaran berupa meniadakan waskat dan kendali mutu penyelenggaraan Pemilu menunjukkan tidak saja pengabaian namun juga kesengajaan teknis operasional yang fatal.

Dengan situasi dan kondisi terkini, maka selayaknyalah CaPres2 perlu berpikir ulang menggunakan produk PiLeg 2014 apalagi hasil2 Quick Count untuk mengatur strategi koalisi atau kerjasama lintas parpol.

Artinya, CaPres-CaPres sepantasnya dapat melihat opsi Pemilu Serentak 2014 sebagai solusi terbaik atasi situasi dan kondisi krusial kini itu, apalagi Pemilu Serentak memang telah diakui Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusional terhadap UUD45.

Pemilu NonJurDil Batal Demi Hukum jelas realistis menjadi solusi politik demokratis terbaik, dan konsekuensi biaya PiLeg 9 April 2014 dapat dikatakan sebagai biaya pendidikan politik bagi semua pihak partisipan Pemilu dalam hal ini PiLeg 9 April 2014.
Kelegowoan ini akan lebih mengerucut bila saja para CaPres turut tolak produk apapun daripada PiLeg 9 April 2014 tersebut.

Mari bersama kita tegakkan politik hukum konstitusional Pemilu Serentak 2014 sebagai jalan lain yang lebih lurus dan bijaksana.

Himbauan ini digulirkan kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai kontribusi yang bertanggung jawab selaku Politisi dari PKP Indonesia (nomor daftar 15) sekaligus sebagai pemangku kepentingan musyawarah mufakat (Sila-4 Pancasila) dan Pro Bonum Publicum..

Jakarta Selatan, 5 Mei 2014
Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
Pemangku Keadilan & Persatuan Indonesia
http://www.jakarta45.wordpress.com

Editor : zafira

 

Sistem Politik yang Membuat Pemilu 2014 Brutal

JAKARTA, PESATNEWS – Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menegaskan jika sistem politik sekarang ini akan selalu memunculkan politik perburuan rente. korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Karena itu, wajar jika politik uang di Pemilu 2014 ini paling brutal, masif, dan menjijikkan. Hampir semua caleg melakukan money politics dari 400 sampai 600-an amplop yang dibagikan dengan jumlah uang yang berbeda-beda.
“Sayangnya politik uang yang brutal itu tidak terdeteksi oleh Bawaslu. Jadi, sistem proporsional terbuka itu memberi insentif politik uang lebih besar, karena mendorong politik berbasis kandidat, hanya laporan dananya oleh partai, bukan caleg dan itu tak diatur oleh UU No.8 tahun 2012 tentang pemilu, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan dan tidak transparan,” tegas Burhanuddin Muhtadi dalam dialog ‘‘Refleksi dan eveluasi pileg 2014’ bersama Titi Anggraini dari Perludem, dan Wakil Ketua MPR RI A. Lukman Hakim Saifuddin, di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (5/5/2014).
Konsekuensi lainnya kata Burhanuddin, jika kursi yang diprebutkan di daerah pemilihan itu lebih banyak, maka uang yang digelontorkan juga lebih banyak. Namun, kalau konstituen yang lebih kecil, maka uang juga akan lebih besar dalam jumlah pembelian suara. “Itu, yang harus diantisipasi dan rakyat tidak terbuka dengan money politics dan terbanyak dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Ditambah lagi pengepul suara pra bayar dan pasca bayar,” katanya.
Sejauh itu menurut Burhanuddin, sistem proporsional terbuka ini tak sejalan dengan sistem recall (pergantian antar waktu-PAW), karena caleg dipilih langsung oleh rakyat, tapi faktanya anggota DPR masih bisa direcall. “Mestinya, wakil rakyat itu direcall oleh rakyat pemilih, dan bukan oleh partai. Dan, kalau sistem presidensil, partai lebih sederhana, bukan multi partai. Sebab, multi partai itu cocok kalau sistem parlementer,” tambahnya.
Dengan demikian yang harus dievaluasi itu kata Burhanuddin, ada yang bersifat teknis, substantif terkait dengan kecurangan, pelanggaran, politik uang yang massif dan sebagainya. Sedangakan kalau teknis akan terkait dengan jadwal Pilpres, yang bisa molor dan benturan dengan jabatan presiden yang sampai Oktober 2014.
“Jadi, money politics itu ibarat rakyat yang mau menipu perampok besar di DPR, karena selalu dipertontonkan dengan korupsi. Tapi, demokrasi ini sistem pemilu yang terbaik dari yang terburuk. Tinggal menyempurnakan yang kurang. Memang berbeda dengan agama misalnya, yang berangkat dari kesempurnaan, sehingga anti kritik,” pungkasnya. (sur)

 

Nasional

Terbukti, Pemilu 2014 Non Jurdil Berbasis Politik Uang

Jumat, 02 Mei 2014 – 12:07 WIB

Pandji R Hadinoto

Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH menyesalkan, Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 faktanya kini dicederai secara masif selain politik uang pra pencoblosan, selain juga rekapitulasi manipulatif pasca pencoblosan.

“Mekanisme Rekapitulasi Berjenjang oleh KPU membuktikan KPU mengulangi kelemahan tatacara teknis administrasi perhitungan suara Pemilu 2009,” ungkap Pandji dalam pernyataan persnya di Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Seharusnya, tegas Pandji, dengan anggaran Rp18 triliun biaya Pemilu dapat diintrodusir mekanisme berbasis teknologi informasi yang lebih intensif, misalnya rekapitulasi nasional langsung dari data-data TPS (Tempat Pemungutan Suara), sekaligus mengeliminasi survei-survei Quick Count yang bisa menyesatkan publik.

“Fakta-fakta NonJurDil berbasis politik uang dan manipulasi tersebut di atas, secara kasat mata sudah cukup kuat menjadi dasar bagi keputusan publik yaitu Pemilu 9April 2014 batal demi hukum,” ungkap penggagas Presidium Koalisi Penyelamat Indonesia ini.

Dengan demikian, lanjutnya, KPU sudah bisa bersiap menuju ke Pemilu Serentak 9 Juli 2014 atau bisa ditunda sampai dengan 9 Agustus 2014 dengan mengintrodusir mekanisme rekapitulasi nasional langsung dari data TPS pada hari yang sama dengan hari pencoblosan.

“Kepada para penyelenggara teknis Pemilu saatnya kini juga menghayati kembali 7 (tujuh) kata SEMANGAT yang dipesankan oleh para Bapak Bangsa pada Penjelasan UUD45, berdasarkan pada logika hukum konstitusi UUD45.2002 jo UUD45.1959 jo UUD45.1945,” tandasnya. (ari)

BERITA LAINNYA

Tak puas hasil pemilu, banyak parpol protes ke KPU

Reporter : Efendi Ari Wibowo | Selasa, 6 Mei 2014 15:02
0
Share Detail

 

Tak puas hasil pemilu, banyak parpol protes ke KPU

Husni Kamil Manik. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com – Keberatan dari saksi partai politik mencuat dalam rekapitulasi nasional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka ruang yang lebar atas temuan dugaan kecurangan oleh partai politik peserta pemilu.

“Normal saja keberatan-keberatan ini. KPU mencoba mengakomodasi masalah-masalah yang timbul agar tidak semua masalah dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut Husni, ada dua hal yang menjadi pokok keberatan. Persoalan perolehan suara dan kelengkapan penyajian data hasil rekapitulasi KPU Provinsi.

“Ada dua persoalan. Ketidakpuasan terhadap hasil dan ketidaklengkapan administrasi,” terang dia.

Masih menurut Husni, di tingkat rekapitulasi ini dilakukan pembahasan persoalan yang dapat dipecahkan. Efeknya diharapkan akan menurunkan tingkat pengajuan gugatan di MK.

“Kita mengakomodasi hal-hal yang bisa kita koreksi. Kita yakin sengketa yang akan dibawa ke MK akan turun jauh,” pungkas dia.

Baca juga:
Rekapitulasi molor, Bawaslu sebut KPU Provinsi abai
KPU: Selisih suara buat parpol tak puas dan merasa dicurangi
Rekapitulasi nasional molor, KPU tak mau tergesa-gesa
5 Alasan rekapitulasi nasional di KPU molor
Penetapan rekapitulasi nasional molor, anggota KPU bisa dipidana

[cob]

KUMPULAN BERITA
# KPU# Pemilu 2014

Gawat! Pemilu Kacau, SBY Bisa Perpanjang Kekuasaan


Rabu, 07 Mei 2014 – 09:27 WIB



Jakarta – Kekacauan pemilu legislatif yang terjadi di seluruh provinsi membuat hasil pileg 2014 kehilangan legitimasi moral. Maka kalau sampai 9 Mei ini KPU tidak bisa mengumumkan hasilnya, akan berdampak pada “perpanjangan kekuasaan Presiden Yudhoyono” sampai batas waktu yang ditentukan secara politik oleh Presiden.

“Apabila hal itu terjadi, KPU tiidak bisa mengumumkan hasilnya pada 9 Mei, atas nama hukum, Mabes Polri bisa langsung menangkap seluruh komisioner KPU. Atau, sebagai warga negara yang baik, masyarakat bisa membawa para komisioner KPU untuk diserahlkan ke kantor polisi terdekat,” tandas Inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adhie M Massardi, Rabu (7/5/2014).

Demikian kesimpulan diskusi tentang Pemilu 2014 yang diselenggarakan Institute Ekonomi Politik Soekarno-Hatta pimpinan M Hatta Taliwang, di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2014. Hadir dalam diskusi yang digelar Institut EkonomiPolitik Soekarno-Hatta (IEPSH) tersebut sebagai pembicara antara lain pakar hukum tata negara UI Dr. Margarito Kamis, Adhie Massardi, Haris Rusly, Ridwan Saidi, Sayuti Asyatri, MS Ka`ban, dan lain-lain.

Sesuai kesimpulan diskusi tetrsebut, menurut Adhie, maka berkembang pertanyaanya:

1. Apakah karena kekacauan pemilu ini akan berdampak perpanjangan kekuasaan presiden maka SBY tampak santai-santai saja melihat kemelut politik akibat kebrutalan para pejahat terhadap demokrasi di negeri ini?

2. Apakah secara moral presiden yang sudah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan mangkir pula, punya legitimasi moral untuk memperpanjang kekuasaannya?

3. Bagaimana nasib para caleg yang merasa sudah mendapat suara cukup untuk jadi anggota legislatif (di semua tingkatan) yang akhirnya urung dilantik, padahal sudah mengeluarkan uang sangat banyak? (Ada peserta yang menyarankan untuk melakukan bunuh diri massal!)

4. Kalau melihat semua kejadian ini, siapa kira-kira yang layak dicurigai sebagai dalang atau sutradara intelektual dari rangkaian kejahatan terhadap demokrasi ini? (ira)

 

 

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

 




Blog Stats

  • 4,137,728 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…