Archive for July, 2017

28
Jul
17

Kenegarawanan : Politik Ketahanan ProPancasila Indonesia

Politik Ketahanan ProPancasila Indonesia

Ilustrasi / Ist

SHNet – Amandemen Konstitusi Proklamasi UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 yang berujung LNRI No 11, 12, 13, 14 / 13 Pebruari 2006 yang ternyata Nir Pembukaan UUD 1945 alias Nir Sila-sila Pancasila [ http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010 ]‎ sehingga ‎Kontra Superioritas UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959), perlu diimbangi oleh *Politik Ketahanan ProPancasila Indonesia* yang bijaknya adalah dibangun bertumpu pada Indeks Ketahanan Indonesia, 1 Nopember 2016, sesuai

http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/75086/indeks-ketahanan-indonesia-turun/2016-11-01  
Selanjutnya, menurut MenHan, ancaman non militerlah yang menjadi ancaman yang harus dihadapi sehari-hari. Ancaman ini merupakan ancaman nyata untuk saat ini.‎

‎http://sinarharapan.net/2017/07/waspada-ancaman-non-militer-karena-belum-ada-regulasinya/

Ancaman non militer tersebut menyangkut keamanan dan keselamatan kita bersama. Seperti 1) radikalisme, 2) terorisme, 3) penyalahgunaan narkoba, 4) wabah penyakit, 5) bencana alam, 6) pemberontakan dan 7) separatisme, 8) kegiatan spionase militer asing, 9) pencurian kekayaan alam, 10) ancaman siber yang dapat mengganggu keselamatan bangsa dan negara, 11) merusak perekonomian, serta 12) menghancurkan sistem jaringan obyek vital nasional dan atau 13) merusak jaringan pelayanan umum pemerintah.

Menurut almarhum HR Soeprapto, Ketua Umum Dewan Harian Nasional 45 / 1999-2009, Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa) mencakupi 7 (tujuh) dimensi yaitu

1) Kehidupan Keagamaan Tidak Rawan
2) Kehidupan Ideologis Tidak Retak
3) Kehidupan Politik Tidak Resah
4) Kehidupan Ekonomi Tidak Ganas
5) Kehidupan Sosial Budaya Tidak Pudar
6) Kehidupan HanKamNas Tidak Lengah
7) Kehidupan Ekologis Tidak Gersang

Dalam pengertian kegiatan2 yang diindikasi sebagai Kontra StraHanSa, menurut hemat kami juga ‎adalah Ancaman Non Militer, seperti ‎ketiadaan/kekosongan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada tingkat Konstitusi Tertulis UUD NRI yang tentunya sedikit banyak sungguh berpengaruh kepada hadirnya Ancaman ketidakpastian Hukum dan seterusnya.‎

‎Lebih lanjut mengutip pernyataan Gubernur Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) Agus Widjojo, Indeks Ketahanan Nasional Indonesia pada kurun 2014-2015 mengalami penurunan, terutama terjadi pada Gatra Ideologi.

“Pada 2014 indeks Gatra Ideologi 2,30 menurun menjadi 2,23 di tahun 2015. Penurunan ketahanan tersebut disinyalir sebagai dampak dari globalisasi,” jelasnya dalam International Conference on Nusantara Philosophy di University Club UGM, Selasa (1/11).

Ia menambahkan, pada periode 2014-2015, sebanyak 12 provinsi mengalami pelemahan Ketahanan Ideologi. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya lima provinsi yang berada pada klasifikasi Cukup Tangguh. Selebihnya berada dalam klasifikasi Kurang Tangguh, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang belum dimasukkan dalam pengukuran.

Adapun dalam Indeks Kerapuhan, Indonesia ada di urutan ke-86 dari 178 negara yang disurvei oleh The Fund for Peace. Indonesia menyandang predikat Elevated Warning dan terancam akan masuk dalam kategori High Warning.

Karena itu, upaya penguatan Ketahanan Ideologi Pancasila penting dilakukan. Hal tersebut melalui penyempurnaan konsepsi yang menjangkau aspek implementasi konkret, juga melalui penguatan metode penyampaian Ideologi Pancasila dengan cara lebih luwes dengan relevansi kekinian.

Di samping itu, diikuti dengan penguatan kelembagaan, sinergi cara pandang politik, serta dukungan politik dan anggaran untuk membangun Ketahanan Ideologi Pancasila.
‎Menurut Presidium Pemangku Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017), membangun Ketahanan Ideologi Pancasila itu dapat dilakukan dengan pemastian bahwa Pancasila terstruktur dalam Konstitusi UUD NRI sesuai Konstitusi Proklamasi / UUD 1945 [BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959]

Superioitas Konstitusi Proklamasi / UUD 1945‎ diyakini adalah syarat pokok perkuatan 1) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia) berikut perkuatan Piranti Kuantitatif Performa Indonesia lain yang diyakini sebagai andalan indikator “navigasi” kenegaraan seperti ‎2) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), 3) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia), 4) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), 5) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) , 6) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia), 7) Gini Ratio, 8) IPLI (Indeks Performa Logistik Indonesia), 9) IPII (Indeks Pembangunan Infrastruktur, 10) IKwI (Indeks Kewirausahaan Indonesia, 11) IInI (Indeks Inovasi Indonesia), 12) IPPI (Indeks Pelayanan Publik Indonesia), 13) IDI (Indeks Demokrasi Indonesia), 14) IKsI (Indeks Konstruksi Indonesia), 15) IHPBBB (Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan, 16) IHPB (Indeks Perdagangan Besar, 17) IKBI (Indeks Kemudahan Berusaha Indonesia)

Apalagi bersamaan dengan situasi dan kondisi seperti

1. Warga asing dari 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia.

http://news.detik.com/berita/3141007/pemerintah-terapkan-bebas-visa-bagaimana-soal-keamanannya

2. Warga asing boleh miliki properti di Indonesia.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/23/orang-asing-boleh-beli-properti-efektif-september-2015‎

3. Pihak asing boleh kuasai 100% industi gula dan karet di Indonesia.

http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-persilakan-asing-kuasai-industri-gula-dan-karet.html

4. Asing boleh kuasai 100% saham restoran & perusahaan jalan.

http://www.merdeka.com/uang/asing-boleh-kuasai-saham-restoran-perusahaan-jalan-tol-100-persen.html

5. Asing boleh kuasai 85% saham modal ventura

http://keuangan.kontan.co.id/news/asing-boleh-kuasai-85-saham-modal-ventura

6. Asing bisa kuasai 100% saham di pembangkit listrik.

http://industri.kontan.co.id/news/asing-bisa-kuasai-100-saham-di-pembangkit-listrik

7. Asing boleh kuasai 100% usaha bioskop di Indonesia.

http://economy.okezone.com/read/2016/02/11/278/1309768/asing-boleh-kuasai-bioskop-100-saham-blitz-melonjak-24

8. Itu semua satu paket! Total ada 35 jenis usaha yg boleh dikuasai asing.

9. ASING BISA KUASAI 35 BIDANG USAHA DI INDONESIA

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/02/12/o2fa485-asing-bisa-kuasai-penuh-35-bidang-usaha-di-indonesia

10. Asing Boleh Kuasai 7 Usaha Pariwisata

http://www.jawapos.com/read/2016/01/21/16210/asing-boleh-kuasai-7-usaha-pariwisata

11. Asing Bisa Kuasai Mayoritas Pengelolaan Tol, Bandara dan Pelabuhan.

http://katadata.co.id/berita/2016/02/01/asing-bisa-kuasai-mayoritas-pengelolaan-tol-bandara-pelabuhan‎

Sehingga oleh karena itu Politik Ketahanan ProPancasila Indonesia adalah mutlak jadi pilihan kebijakan publik kini dan esok, menimbang pula pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila merupakan hogere optrekking (penarikan keatas) atau sublimasi dari gagasan2 baik sosialistik dan individualistik, sehingga Pancasila mampu akomodasi pikiran2 bersifat sosialistik dan individualistik, termasuk akomodasi gagasan2 sekularistik dan spiritualistik (Ketuhanan Yang Maha Esa). Bahkan diyakini Pancasila adalah satu2nya ideologi yang dapat menjadi opsi baru atau alternatif bagi ideologi dunia di masa depan yang mampu meredam pertentangan ideologi di dunia.

Tetap MERDEKA!

Jakarta, 27 Juli 2017

Presidium ‎PPKI 2017,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto

Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/politik-ketahanan-pancasila-indonesia/

Apr 12, 2017 – *KELIMA Strategi 7 (tujuh) Ketahanan Bangsa* [alm HR Soeprapto] yaitu 1. … Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia [SinarHarapanNet, …

Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/01/politik-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/

Jan 27, 2017 – Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia … Politik Penghancuran melalui Strategi 7F : 1. … FOODS, melaui pelemahan ketahanan pangan. 3.

Jul 7, 2017 – PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA,MERDEKA ! July 4, 2017 0 … Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet.

Jan 27, 2017 – Politik Konstitusi Pro-Pancasila Indonesia January 27, 2017 ilustrasi / ist SHNet – Kepada … FOODS, melaui pelemahan ketahanan pangan. 3.

Jul 11, 2017 – Publikasi Kejoangan45 Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia July 9, 2017 ilustrasi … Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet.

Jan 10, 2017 – Bela Negara untuk Warga Pro Pancasila. 10 Januari 2017 … Dinanti, Aturan Pelaksanaan Bela NegaraJanuari 16, 2017dalam “Politik” …

Politik | Bela Negara Harus Seizin Menteri Pertahanan

news.metrotvnews.com/politik/ybDea50k-bela-negara-harus-seizin-…Translate this page

Jan 10, 2017 – News Politik … bela negara harus dirumuskan oleh Dewan Ketahanan Nasional … Bela Negara Hanya untuk Masyarakat Pro Pancasila</i> …

ketahanan nasional dibidang ekonomi, pangan, politik – kaharudinsa

kaharudinsa.blogspot.com/…/ketahanan-nasional-dibidang-ekonom…

May 12, 2015 – Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan …

Bela Negara untuk Warga Pro Pancasila – Kompas Print

print.kompas.com/…/Bela-Negara-untuk-Warga-Pro-Pancasila?utm…
Advertisements
26
Jul
17

Logistics Performance Index RI Jeblok, Infrastruktur Paling Memble

Home / Logistik / Supply Chain

Senin, 04 Juli 2016 10:38

Logistics Performance Index RI Jeblok, Infrastruktur Paling Memble

Hery Lazuardi

(repro)

JAKARTA – Supply Chain Indonesia (SCI) merekomendasikan perbaikan sektor logistik nasional guna mendongkrak Logistics Performance Index (LPI) yang berada di peringkat 63 dari 160 negara pada 2016.

Berdasarkan Laporan LPI 2016 yang diterbitkan Bank dunia, LPI Indonesia turun dari peringkat 53 dengan skor 3,08 pada 2014 menjadi 63 dengan skor 2,98 pada 2016. Penurunan skor LPI Indonesia terjadi pada hampir semua dimensi, kecuali international shipment dan tracking & tracing.

Dari enam dimensi LPI Indonesia 2016, tiga dimensi (kompetensi dan kualitas jasa logistik, tracking & tracing, dan timeliness) mempunyai skor di atas 3, sementara tiga dimensi lainnya (customs, infrastruktur, dan pengiriman internasional) di bawah 3.

Menurut Ketua Umum SCI Setijadi, salah satu dimensi yang perlu mendapatkan perhatian adalah infrastruktur yang mempunyai skor terendah, yaitu 2,65.

“Infrastruktur menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, terutama menyangkut jumlah, kapasitas, dan penyebarannya,” katanya seperti dikutip dari situs resmi SCI, supplychainindonesia.com.

Kondisi infrastruktur Indonesia itu sesuai dengan The Global Competitiveness Report 2014-2015 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Dalam laporan tersebut dapat dilihat perbandingan antara Indonesia dan Malaysia.

Infrastruktur Indonesia secara keseluruhan mendapatkan skor 4,2/peringkat 72, sedangkan Malaysia dengan skor 5,6/peringkat 20.

Secara rinci, Indonesia untuk kualitas jalan raya mendapatkan skor 3,9/peringkat 72 (Malaysia 5,6/19), kualitas infrastruktur rel kereta api skor 3,7/41 (Malaysia 5,0/12), kualitas infrastruktur pelabuhan skor 4/77 (Malaysia 5,6/19), dan kualitas infrastruktur transportasi udara skor 4,5/64 (Malaysia 5,7/19).

Oleh karena itu, tutur Setijadi, SCI mendorong pemerintah merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas yang akan berdampak terhadap efisiensi logistik.

Namun, SCI mengingatkan pemerintah agar perbaikan sektor logistik dilakukan secara terencana dalam bentuk rencana induk (master plan), mencakup program dan langkah-langkah yang disusun secara sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem logistik nasional.

“Juga perlu dibentuk lembaga logistik nasional yang permanen untuk pengintegrasian dan pengkoordinasian lembaga dan program terkait perbaikan dan pengembangan sektor logistik, termasuk dalam peningkatan LPI Indonesia,” ujarnya.

LPI diterbitkan Bank Dunia secara berkala berdasarkan hasil survei kepada para profesional logistik di negara-negara wilayah operasinya.

LPI 2016 dilakukan di 160 negara berdasarkan enam dimensi, yaitu efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu (timeliness).

LPI tidak menunjukkan secara eksplisit kondisi logistik suatu negara, termasuk biaya logistik. Namun, LPI dapat menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas sektor logistik, terutama dalam pergerakan barang.

LPI 2016 menempatkan Jerman pada peringkat pertama dengan skor 4,23. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi keempat.

Peringkat tertinggi adalah Singapura (peringkat 5), diikuti Malaysia (32), Thailand (45), Indonesia (63), Vietnam (64), Brunei Darussalam (70), Filipina (71), Kamboja (73), Myanmar (113), dan Laos (152). (hlz/hlz)

24
Jul
17

Kenegarawanan : Perangkat Pancasila Konstitusional Indonesia

Perangkat Pancasila Konstitusional Indonesia

Advokasi Kejoangan45

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia

MERDEKA!

Khabar *Indonesia Peringkat Pertama Dalam Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintahnya*
‎[Jakarta 18 Juli 2017, Kepala Biro Pers, Media & Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin‎] sungguh pertanda cukup bahwa Performa Superioritas melekati Indonesia seperti juga keanggotaan di G20.

‎Namun alangkah bijaknya sekiranya kedua Performa Superioritas diatas dapat digunakan mengeliminasi Performa Inferioritas menjadi Performa Superioritas sbb

1)  ‎Fakta Inferioritas Konstitusi Reformasi LNRI No 11, 12, 13, 14 / 2006 yang eksplisit Nir Pembukaan UUD 1945‎ / Nir Sila-sila Pancasila [ http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010 ]‎menjadi Perangkat Konstitusional Peradaban Indonesia yang Superior yakni UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959)

2) Fakta Inferioritas ‎terkini Piranti Kuantitatif Performa Indonesia sebagai indikator “navigasi” lembaga kenegaraan seperti  1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), 2) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia), 3) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), 4) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) , 5) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia), 6) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia) dan  7) Gini Ratio‎, menjadi Piranti Superior.

Dengan demikian, maka syarat cukup dan lengkap diatas akan lebih mampu menjadi bekal keberlanjutan peringkat pertama Kepercayaan Publik di kontes tahun 2017 ini dan tahun 2018 yang akan datang dan seterusnya. Memelihara kedudukan peringkat lazimnya juga bukan pekerjaan yang mudah, bukan?

Pengakuan Pemerintah atas Superioritas UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) pada saat Hari Konstitusi Pro Pancasila 18 Agustus 2017 yad adalah Peta Jalan (RoadMap) yang mulia bagi kerja3 pemeliharaan Peringkat Pertama itu, memperhatikan pula peristiwa Aksi PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA,MERDEKA ! 5 Juli 2017

https://mediarajawalinewsonline.com/pengakuan-konstitusi-pro-pancasila-indonesiamerdeka/embed/#?secret=enwfKVsfVI

‎Perangkat Pancasila Konstitusional Indonesia diyakini jadi modalitas terbaik bagi kerja3 pembekalan bagi perbaikan ke-7 Piranti Kuantitatif Performa Indonesia termaksud diatas menjadi Superior dan Keunggulan Kuantitatif bagi pencapaian Indonesia Jaya Sejahtera Lahir Bathin Tahun 2045 yad.

Presidium Pemangku Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) berharap Advokasi Kejoangan45 ini menjadi rekomendasi yang manfaat bagi penegakan Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI)‎, June 17, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/benteng-negara-pancasila-indonesia-bnpi/

Jakarta, 22 Juli 2017

Presidium ‎PPKI 2017,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto

Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

21
Jul
17

Kenegarawanan : Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia

Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia

Advokasi Kejoangan45

ilustrasi / pkppwasbang.upi.edu

SHNet – MERDEKA!

Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana

http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

‎Piranti Kuantitatif Performa Indonesia sebagai indikator “navigasi” lembaga kenegaraan seperti  1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), 2) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia), 3) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), 4) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) , 5) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia), 6) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia) dan  7) Gini Ratio, beserta
Perangkat Konstitusional Peradaban Indonesia yakni Superioritas UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) adalah kini perlu diperkokoh segera sebagaimana mestinya
Program perkokohan itu antara lain direkomendasikan melalui pembudayaan perangkat *Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia* seperti Catatan sejak Abad 7 Masehi tentang ‎ *Panca Sila*‎ sebagai berikut :

*1. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. (Qs al ikhlash:1)*

*2. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah (Qs. An Nisa:135)*

*3. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (Qs. Al Hujurot:13)*

*4. sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; (Qs. Asy Syuro:38)*

*5. Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, (Qs. An Nahl:90)*

*PANCASILA*

*1. KETUHANAN YANG MAHA ESA*
Allah SWT berfirman:
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
“Katakanlah (Muhammad), *Dialah Allah, Yang Maha Esa* .”
(QS. Al-Ikhlas 112: Ayat 1)

*2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB*
Allah SWT berfirman:
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا
“Wahai orang-orang yang beriman! *Jadilah kamu penegak keadilan* , menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). *Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi* , maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 135)

*3. PERSATUAN INDONESIA*
Allah SWT berfirman:
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰٮكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian *Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.* Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

*4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN*
Allah SWT berfirman:
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ
“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, *sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka* ; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”
(QS. Asy-Syura 42: Ayat 38)

*5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA*
Allah SWT berfirman:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآىِٕ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
” *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran* ”
(QS. An-Nahl 16: Ayat 90)

‎Tetap MERDEKA!
Jakarta, 20 Juli 2017
Presidium ‎PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
21
Jul
17

Kenegarawanan : PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5)

Advokasi Kejoangan45

PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5)

ilustrasi / ist
SHNet – MERDEKA!
Mengingat pesan bijak _Salus populi suprema lex esto.__The safety of the people shall be the highest law._[Marcus Tullius Cicero]. Tujuan berdirinya negara adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Keselamatan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama bernegara. Untuk menjalankan negara diperlukan hukum dan perundangan. Cicero benar ketika berkata _Salus populi suprema lex esto_, keselamatan rakyat harusnya menjadi hukum tertinggi.

Demi KESELAMATAN RAKYAT BANYAK, NEGARA HARUS KUAT MENEGAKKAN HUKUM, dan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas Pancasila yang adalah sumber daripada segala hukum itu oleh karenanya perlu tertegakkan di semua tingkatan pengaturan kebijakan publik bernegarabangsa.

‎Dan demi pengukuhan Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4), July 12, 2017,

http://sinarharapan.net/2017/07/pelayanan-publik-pro-pancasila-p4/

Serta bagi penjabaran daripada Ketetapan MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang Pengamalan 45 Butir Pancasila
Berikut guna pemantapan daripada Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia, 5 Juli 2017, sebagaimana
Maka sebenarnya kini tibalah saatnya direkomendasikan penerbitan *PerPPU tentang Praktek Pelaksanaan Pengamalan Pembudayaan Pancasila (P5)*
Dengan demikian tekad menegakkan Pancasila Indonesia pada tanggal 1 Juni 2017 yang baru lalu, dapat lebih membumi dan mengakar searah dengan gerak kehidupan bernegarabangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959)
Dalam kesempatan yang baik ini, Presidium Pemangku Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) berharap semoga Advokasi Kejoangan45 ini kiranya bermanfaat terbaik bagi Politik Kebijakan ProPancasila Indonesia 09/07/17 :
Tetap MERDEKA!
Jakarta,19 Juli 2017
Presidium ‎PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/pengakuan-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/
4 Jul 2017 – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia, … MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 Butir Pengamalan Pancasila, pada hari Rabu …. PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5).

Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/prioritaskan-kebijakan-propancasila-indonesia/
9 Jul 2017 – Sementara PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILAPERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5).

Penguatan Pendidikan Karakter dan Ideologi Khilafah – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-dan-ideologi-khilafah/
1 Jul 2017 – UPK PIP bertugas memperkuat pengamalan Pancasila dalam … PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5).

Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/peradaban-pancasila-keutamaan-indonesia/
1 hari yang lalu – Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia. Advokasi …. PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5). July 18 …

Panglima TNI : Jangan Ikuti Kelompok Yang Ingin Ubah Pancasila …

sinarharapan.net/…/panglima-tni-jangan-ikuti-kelompok-yang-ingin-ubah-pancasila/
2 hari yang lalu – “Kalau ada kelompok/orang yang akan merubah Pancasila padahal dia juga … PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan …

Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/31475/

13 Apr 2017 – Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia … PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5). July 18, 2017.

Heri Santoso | Koran Jakarta

13
Jul
17

Kenegarawanan : Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4)

Publikasi Kejoangan45

Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4)

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Pemangku Pancasila Kepentingan Indonesia (PPKI)

Melengkapkan rekomendasi  *Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia‎*, 7 Juli 2017, sebagaimana

https://mediarajawalinewsonline.com/prioritaskan-kebijakan-propancasila-indonesia/embed/#?secret=KPajZow1iU

Maka sebaliknya, masyarakat pengguna pelayanan publik direkomendasikan agar setiap saat berinteraksi dengan Penyelenggara Negara selaku penyedia pelayanan publik senantiasa bersedia mengingatkan pentingnya Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4).

Rekomendasi ini juga dapat berwujud tampilan spanduk dan selebaran di pusat2 pelayanan publik serta diingatkan secara resmi di awal setiap temu2 pelayanan publik.

Rekomendasi ini diharapkan agar dikiprahkan Pemangku Pancasila Kepentingan Indonesia sejalan dengan

‎1) Catatan peran kesejarahan Sidang Kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 10 – 17 Juli 1945 yang berkiprah memantapkan kerja3 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 6 – 22 Agustus 1945.

2) UKP-PIP Siapkan Alat Ukur Implementasi Pancasila, Muhammad Ashari, 5 Juli 2017, sebagaimana

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/05/ukp-pip-siapkan-alat-ukur-implementasi-pancasila-404516‎

3) Pendapat Pakar ikhwal kiprah Ekonomi‎ Inkonstitusional

Revrisond Baswir, SENIN, 1 OKTOBER 2012,

https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2010/07/ekonomi-inkonstitusional.pdf‎

4) Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa), sebagaimana
Politik Kokohkan Performa Indonesia,

Senin, 2 Januari 17

http://obsessionnews.com/politik-kokohkan-performa-indonesia/

5)‎ Lemhannas: Ketahanan Nasional Kurang Tangguh, Rabu 23 Nopember 2016, sebagaimana

http://www.beritasatu.com/hukum/400844-lemhannas-ketahanan-nasional-kurang-tangguh.html

Pelayanan Publik Pro Pancaila (P4) ini juga ditujukan bagi *Pancasila Perkokoh Koperasi Indonesia* sebagaimana amanat Penjelasan UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) Bab XIV Kesejahteraan Sosial

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah KOPERASI.

Perekonomian berdasar atas DEMOKRASI EKONOMI, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selamat HARI KOPERASI NASIONAL 12 JULI 2017

Tetap MERDEKA!

‎Jakarta, 12 Juli 2017

Presidium ‎PPKI 2017,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto

Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Rembug Pelayanan Publik – Portal e-Journal Mahkamah Konstitusi

Pelayanan Publik yang tentunya sudah berasaskan demokrasi Pancasila. …. masyarakat menuju manajemen pelayanan publik yang lebih pro-pasar, sehingga.

Amanah Kapuas (Edisi ke-10) – Google Books Result

h-Lr ~laupun berbagai pengahargaan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat … sesuai dengan nilai dasar Pancasila, sehat jasmani dan rohani, arr* ili r’ llill l,” … pelayanan publik secara pro aktif dan membuat pelayanan publik unggulan.

Jun 19, 2017 – M. Zainul Majdi menegaskan Pancasila merupakan model ideal untuk … Dialog yang mengusung tema: Radikalisme, Korupsi dan Pancasila tersebut juga … Bagaimana Pelayanan Publik oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: …

Pro dan kontra yang muncul kemudian dengan adanya pembangunan ini dapat … laju pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan fasilitas dan pelayanan publik …

May 18, 2017 – Pancasila Sebagai Ideologi : Quo Vadis Bhinneka Tunggal Ika dan Bingkai … Pemprov Jatim Terus Lakukan Inovasi Pelayanan Publik Pro Rakyat … publik yang pro rakyat, untuk memberikan bukti nyata pelayanan yang …

Apr 28, 2016 – Dalam rapat itu, Jokowi menginstruksikan semua pelayanan publik harus … Home · Berita · Daerah · Internasional · Fokus · Kolom · Wawancara · Pro Kontra · Infografis … “Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan transparan, … Jokowi: Tindak Tegas Komunisme dan Organisasi Anti-Pancasila …

May 31, 2017 – Akan tetapi bergeraknya pelayanan publik di era Ahok-Djarot tak dapat … yang modern nan humanis atau kota yang modern pro kapitalis atau yang lain. … Jokowi: Ada Sikap Intoleran yang Usung Ideologi Selain Pancasila.

JUMAT BERSIH DAN PRO NATURAL – PTUN Palangkaraya

ptun-palangkaraya.go.id/berita-jumat-bersih-dan-pro-natural.html

Apr 28, 2017 – … Palangkaraya mengadakan kegiatan rutin yang bertema “Jumat Bersih dan Pro Natural”. … Pengaduan Layanan Publik … Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 Palangkaraya Humas … RAPAT BULANAN SOSIALISASI PELAYANAN PENGADILAN DAN SOSIALISASI RAPAT …

Cornelis :Tetap Pegang Teguh Pancasila – PPID Prov. Kalbar

ppid.kalbarprov.go.id/?public=berita&landing=2141
11
Jul
17

Kenegarawanan : Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia

Publikasi Kejoangan45

Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Penyelenggara Negara Trias Politika Indonesia
MERDEKA!
‎Sementara PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA,MERDEKA ! 5 Juli 2017 sedang bergulir https://mediarajawalinewsonline.com/pengakuan-konstitusi-pro-pancasila-indonesiamerdeka/ dan Aktifitas Kaum Sosmedwan Indonesia (AKSI) bergeliat

maka‎ *Prioriaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia* adalah bijak dilakukan Penyelenggara Negara khususnya Trias Politika, antara lain beralasan bahwa

1) Pancasila telah jadi tekad pimpinan tertinggi Eksekutif Negara yaitu Presiden RI pada tanggal 1 Juni 2017 ybl

2) UUD Hasil Amandemen Inkonsisten-Inkoheren

http://revolusitotal.org/guru-besar-universitas-gajah-mada-uud-hasil-amandemen-inkonsisten-inkoheren/

3) Utang jatuh tempo 2018-2019 capai Rp 810 triliun,
Senin, 03 Juli 2017

http://nasional.kontan.co.id/news/utang-jatuh-tempo-2018-2019-capai-rp-810-triliun‎

4) Maraknya aktivitas penyadapan dan intelijen asing

http://m.rimanews.com/nasional/politik/read/20140220/143583/amp/Mengejutkan-Intel-Asing-Berkantor-di-Kementerian

5) Posisi Indonesia Hadapi Perang Asimetris RRC di Asia
June 30, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/posisi-indonesia-hadapi-perang-asimetris-rrc-di-asia/‎

Dalam kesempatan yang baik ini, layak pula dicatat ikhwal Sidang Kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 10 – 17 Juli 1945 yang hasil2nya kemudian memantapkan kerja3 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 6 – 22 Agustus 1945.

Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia oleh karena itu direkomendasikan Presidium Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) kepada Yth Penyelenggara Negara terutama Trias Politika ditujukan bagi perbaikan2 kinerja ICOR, Gini Ratio, IDSI, IPMI, IPKI dan Superioritaskan UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) demi Performa Kenegaraan Pancasila Indonesia lebih membaik.

Tetap MERDEKA!

‎Jakarta, 10 Juli 2017

‎PPKI 2017,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto

Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Ekonomi Kerakyatan: Kembali Kepada Jati Diri Indonesia (Tanggapan …

21 Nov 2012 – Menanggapi tulisan “Ekonomi Inkonstitusional” milik Revrisond Baswir (2012), penulis berpendapat bahwa Indonesia telah kehilangan jati diri …
Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA — Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi …. 1945 yang merupakan landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan pada 2002.
Send. Close. Ekonomi Inkonstitusional. SENIN, 1 OKTOBER 2012 | 02:09 WIB. Oleh Revrisond Baswir. Peralihan kekuasaan dari rezim Soekarno kepada rezim.

Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, …

Sudjito, ‎Zeth Sahuburua, ‎Isnawan – 2014 – ‎Civics, Indonesian

… diakses pada website http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul31.ht ml Artikel berjudul “Ekonomi Inkonstitusional” oleh Revrisond Baswir …

Konstitusi ekonomi – Halaman 327 – Hasil Google Books

Jimly Asshiddiqie – 2010 – ‎Constitutional law

… Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Rizal Ramli, Revrisond Baswir, Ichsanu- din Noersy dan … Dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi konstitusional Indonesia …

The Sound Behind The Crowd: MENUJU EKONOMI KONSTITUSIONAL

zamzammuhammadfuad.blogspot.com/2012/11/menuju-ekonomi-konstitusional.html
25 Nov 2012 – Dalam sebuah artikel, Revrisond Baswir berbagi kegelisahannya perihal praktik sistem perekonomian Indonesia.(Kompas, 1 Oktober 2012) …

Rosiana SCTV Adukan Revrisond Baswir ke Polda Yogya – detikNews

news.detik.com/berita/361621/rosiana-sctv-adukan-revrisond-baswir-ke-polda-yogya
13 Mei 2005 – Bukan untuk liputan, tapi mengadukan pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir. … Rosi mengadukan Revrisond ke Polda terkait talk show<\/i> Topik ….. Absen Panggilan KPK, Agun: Tugas Konstitusional Saya Lebih …

[PDF]ekonomi kerakyatan dan neoliberalisme – Portal Garuda

download.portalgaruda.org/article.php?…EKONOMI%20KERAKYATAN%20DAN%…
oleh I Santosa – ‎2010 – ‎Artikel terkait

Imam Santoso : adalah Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, ….. konstitusional sistem ekonomi kerakyatan pada 2002. …. Baswir, Revrisond. 2008.

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: …

… Wihana Kirana Jaya, Sri Edi Swasono, Revrisond Baswir, Irfan Dwidya Prijambada … Landasan Konstitusional dan landasan visional berupa geopolitik indonesia … AFTA) maka beberapa pokok–pokok penting dalam menggali visi ekonomi …

sastra-pembebasan# Revrisond Baswir: Ekonomi Kerakyatan

sastra-pembebasan.10929.n7.nabble.com/sastra-pembebasan-Revrisond-Baswir-Ekon…
sinarharapan.net/…/bina-pancasila-untuk-praktek-konstitusikebajikan-indonesia-bpup…
15 Jun 2017 – SHNet – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia, … diaktivasi Konstitusi Pro Pancasila (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959) maka wajar bilamana pada tanggal … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Saya Indonesia, Saya Pancasila, Rayakan Keberagaman! – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/saya-indonesia-saya-pancasila-rayakan-keberagaman/
1 Jun 2017 – Sistem ini selalu berhasil menyelinap disetiap paket kebijakan politik ekonomi kita sehingga … Hari Lahirnya Pancasila tahun 2017 adalah: Saya Indonesia, Saya Pancasila! … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Politik Keadilan Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/03/politik-keadilan-pancasila-indonesia/
28 Mar 2017 – SHNet – Berpangkal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 , March 15, 2017, sebagaimana … 2) bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta ikhwal proporsi 15% … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Prakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/prakarsa-pancasila-konstitusional-indonesia/
1 Jul 2017 – Menindaklanjuti Politik Konstitusional Pancasila Indonesia. June 27, 2017 … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia · Surat untuk …

Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/31475/
13 Apr 2017 – Sikap Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia dari CaGub itu kami sambut baik dan … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/politik-ketahanan-pancasila-indonesia/
12 Apr 2017 – SHNet – Kepada Yth. *Partisan Kerukunan Pemangku Indonesia*, melengkapi Petisi … Yang Adil dan Beradab, berKerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam … Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia [SinarHarapanNet, 27 Januari 2017] … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Maute Warga Indonesia Pentolan ISIP Paling Dicari di Pilipina – SHNet

sinarharapan.net/2017/…/maute-warga-indonesia-pentolan-isip-paling-dicari-di-pilipi…
16 Jun 2017 – Maute, adalah sebuah nama orang Indonesia, yakni Omarkhayam Maute atau Omar Maute, … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Politik Karakter Patriot Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/politik-karakter-patriot-indonesia/
6 Apr 2017 – SHNet – Berpangkal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 , March 15, 2017*, … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Matinya Keadilan di Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/05/matinya-keadilan-di-indonesia/



Blog Stats

  • 3,348,934 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…