Archive for March, 2015

30
Mar
15

Kenegarawanan : Pro Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika

Pro `Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika`

Sabtu, 28 Maret 2015 – 14:23 WIB

Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
Pro “Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika”

“Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika” disingkat “GAK AA, adalah strategis dioperasikan lintas negara2 Asia Afrika berformat fasilitasi Government to Government (G to G) mempertimbangkan masih banyak negara2 di Asia Afrika yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2014 yang rendah.

Kehadiran IPK juga menyadarkan pentingnya upaya2 perbaikannya demi keterkaitannya dengan kemartabatan negarabangsa.

Seperti IPK Indonesia 2014 yang 3,4 adalah benar menaik dari IPK Indonesia 2004 yang 2,4 namun dari faktor keperingkatan negara obyek survei justru terbuki menurun yakni dari 130/163 atau 0,798 di 2004 menjadi 107/175aau 0,611 di 2014. Artinya penguatan IPK berdurasi 10 tahun itu kurang memadai guna perolehan peringkat yang lebih terhormat bagi Indonesia.

Dalam pengertian inilah momentum 60 tahun Konperensi Asia Afrika, April 2015 yang akan datang penting diberdayakan guna membangun kembali kebersamaan sesama negarabangsa di Asia Afrika bagi penguatan Gerakan Anti Korupsi (GAK) se Asia Afrika merujuk keberhasilan 60 tahun yang lalu menggalang Gerakan Non Blok.

Bagi Indonesia sendiri GAK AA akan simbiosa mutualistik dalam arti media saling berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan GAK yang kini merebak di berbagai kota di Indonesia demi Selamatkan Indonesia dan negara2bangsa di Asia Afrika pada umumnya
dari perangkap virus korupsi berkelanjutan.

Turunan kegiatan dari GAK AA ini misalnya dalam pendampingan turut memantau potensi ketidakmandirian ekonomi sebagaimana sinyalemen seperti http://sinarharapan.co/news/read/150326084/-i-kemandirian-ekonomi-i- guna senantiasa tercapai keserasian terbaik dengan amanat Pembukaan UUD45.

Untuk itulah kegiatan warga Pro “Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika” penting menjadi penggerak mula berujung perbaikan mutu peradaban negarabangsa di Asia Afrika.

Jakarta, 28 Maret 2015

Pandji R Hadinoto, Advokator Pancasila
MAPAN – Majelis Adat Pancasila
Editor www.jakarta45.wordpress.com

BERITA LAINNYA
Advertisements
30
Mar
15

Politik : Peran Strategis Indonesia di Balik Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika

Isu Hangat
10-03-2015
Peringatan KAA Ke-60 di Bandung Tahun 2015
Peran Strategis Indonesia di Balik Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika
Penulis : Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
Indonesia Pemrakarsa KAA

Jika kita menelisik kembali sejarah singkat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 18 hingga 24 April 1955, peran yang dimainkan Indonesia cukup besar sejak tahap perencanaan hingga konferensi berskala internasional tersebut terselenggara dengan sukses dan gilang gemilang. Sejak Bung Hatta, selaku Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif pada 1948, maka sejak saat itu Indonesia punya haluan yang jelas dan tegas dalam ikut mewarnai perkembangan dunia internasional dan bebas dari kendali dan arahan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, pada satu pihak, dan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, pada pihak lain, dua kutub bertentangan yang terlibat dalam Perang Dingin ketika itu.

Dengan demikian, Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif, berarti bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok  dari dua kutub yang sedang bertikaia dalam Perang Dingin ketika itu, seraya pada saat yang ssama bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu.

Bebas juga bisa diartikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional yang sedang terjadi. Selain itu,  Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Aktif berarti mengandung unsur “kreativitas”, yang tumbuh bebas dari arahan ataupun tekanan-tekanan dari pihak asing.

Hal ini semakin diperkuat oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam keterangannya di depan Sidang DPRS pada 25 Agustus 1953, yang  menegaskan bahwa semenjak berdirinya Republik Indonesia, negara kita menjalankan politik luar negeri yang Bebas dan Aktif, berdasarkan kepentingan rakyat menuju ke arah perdamaian dunia. Selanjutnya Ali Sastroamidjojo menambahkan: “Sesungguhnya politik Bebas dan Aktif itu adalah politik yang biasa untuk tiap-tiap negara yang ingin menegakkan kedaulatannya.”

Frase “Politik Bebas dan Aktif berdasarkan kepentingan rakyat menuju ke arah perdamaian dunia”, nampaknya dijabarkan secara sungguh-sungguh oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang kemudian bermuara pada terselenggaranya KAA pada April 1955. Namun, ada baiknya kita telisik sejenak peristiwa bersejarah pada April 1954, sekitar setahun sebelum berlangsungnya Konferensi AA.

Sebagaimana penuturan Pak Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri RI ketika KAA berlangsung dalam bukunya Tonggak-Tonggak di Perjalananku, pada awal 1954 ketika sedang genting-gentingnya ketegangan di Indo Cina, Ali Sastro menerima surat dari Perdana Menteri Sri Langka Sir John Kotelawala, yang bermaksud mengundang Perdana Menteri Indonesia untuk turut serta di dalam suatu konferensi antara Lima Perdana Mentteri, yaitu Sri Langka, Birma, India, Indonesia dan Pakistan, yang akan diadakan di Colombo dalam bulan April 1954.

Konferensi itu menurut surat John Kotelawala akan bersifat informil. Bagi Ali Sastro, meski dipandang aneh karena menggunakan istilah pertemuan informil, namun  undangan Sir Kotelawala dipandang sebagai kesempatan baik untuk dipergunakan sebagai suatu forum guna mengemukakan apa yang sudah lama menjadi pikiran pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam keterangan Pemerintah di depan Sidang DPRS  25 Agustus 1953:
“Kerjasama dalam golongan Negara-Negara Asia-Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena kami yakin, bahwa kerjasama erat antara Negara-Negara tersebut tentulah memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal. Kerjasama antara Negara-Negara Asia-Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan-aturan PBB yang mengenai kerjasama kedaerahan (Regional Arrrangements).

Selain dari itu Negra-Negara itu pada umumnya memang mempunyai pendirian yang sama dalam beberapa soal di lapangan internasional, jadi mempunyai dasar sama (Common Ground) untuk mengadakan golongan yang khusus. Dari sebab itu, kerjasama tersebut akan kamu lanjutkan dan pererat.”

Demikian arah kebijakan strategis Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif mulai dijabarkan secara lebih imajinatif di era pemerintahan Ali Sastroamidjojo.

Maka Perdana Menteri Ali Sastro kemudian melihat adanya momentum pertemuan Colombo untuk menjabarkan sebuah format yang lebih pas dan efektif dalam rangka mempererat kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika. Dalam benak Ali Sastro, pertemuan 5 Perdana Menteri di Colombo itu, bisa menjadi sarana bagi Indonesia untuk secara aktif memprakarsai diselenggarakannya Konferensi Negara-negara Asia-Afrika, untuk mewujudkan politik pemerintah tentang kerjasama di bidang politik internasional dengan negara-negara tersebut.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Perdana Menteri Ali Sastro menerima undangan Perdana Menteri Sri Langka Sir John Kotelawala. Jika kita membuka kembali beberapa dokumen lama terkait persiapan pemerintah Indonesia untuk menghadairi Konferensi di Colombo tersebut, terungkap bahwa gagasan untuk memprakrsai pertemuan Asia-Afrika berdasarkan model KAA, sudah ada di benak Perdana Menteri Ali Sastro maupun Menteri Luar Negeri Mr Sunarjo.

Sesaat sebelum delegasi RI yang dipimpin Perdana Menteri Ali Sastro berangkat ke pertemuan Colombo pada 26 April 1954, Perdana Menteri Ali Sastro mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:
“Saya mengusulkan untuk membicarakan kemungkinan mengadakan suatu konferensi yang lebih luas antara negara-negara Asia-Afrika dan mudah-mudahan usul saya itu akan berhasil. Saya pergi ke Konferensi Colombo dengan penuh harapan, karena kalau pada permulaannya dunia tidak memberi arti kepada Konferensi Colombo ini, maka  sekarrang dengan adanya perkembangan di dunia internasional, rupa-rupanya suara kita dari Colombo akan mendapat perhatian juga. Dalam pada itu saya dapat menerangkan dengan tegas, bahwa saya pergi ke Colombo dengan membawa pegangan teguh bagi Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas yang aktif dan bersandarkan atas kepentingan rakyat.”

Jelaslah sudah bahwa Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif merupakan dasar satu-satunya yang secara konkrit bisa dijadikan landasan untuk bermain catur politik di dalam konferensi itu. Kira-kira begitulah ada dalam benak Perdana Menteri Ali Sastro dan para anggota delegasi RI pada Konferensi Colombo.

Adapun Delegasi RI yang dipimpin oleh Ali Sasto terdiri dari: Mr Achamd Subardjo sebagai penasehat, Ir Juanda (Direktur Biro Perancangan Nasional), juga sebagai penasehat, JD de Fretes, Kuasa Usaha ad interim kita di Colombo, dan M. Maramis, sebagai anggota. Sedangkan selain Indonesia, dari India hadir Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Pakistan Mohammad Ali, dan Perdana Menteri Birma U Nu.

Sesuai dengan tema sentral konferensi yang membahas perang dingin, hampir semua negara peserta umumnya fokus pada soal Indo Cina dan peran Konferensi Jenewa yang merupakan kelanjutan dari perkembangan perang dingin di Asia. Dan pentingnya Isu Indo Cina bagi negara-negara Asia untuk dijadikan agenda utama pembahasa di Konferensi Colombo.

Perdana Menteri Ali Sastro dalam ketika mendapat giliran berpidato mengangkat satu tema yang kita pandang sebagai sebuah terobosan baru, dengan memberi perspektif baru dari konflik di Indo Cina, yaitu bahaya timbulnya kembali lagi kolonialisme dalam bentuk yang lama maupun yang baru.

“Dimanakah kita bangsa-bangsa Asia berdiri sekarang? Apakah kita akan mau diseret di dalam persengketaan ini yang sebetulnya dilakukan untuk merebut kekuasaan? Kita sekarang sudah sungguh-sungguh berada di persimpangan jalan sejarah umat manusia.”
Lontaran pertanyaan strategis Perdana Menteri Ali Sasto inilah, kemudian Indonesia mengusulkan diadakannya suatu konferensi lain yang berskala lebih luas, atas dasar pertimbangan bahwa masalah-masalah Asia tidak dihadapi oleh bangsa-bangsa Asia saja, melainkan juga bangsa-bangsa Afrika juga.

Sambutan para peserta Konferensi Colombo memang disambut baik namun tidak cukup antusias. Mungkin gagasan Perdana Menteri Ali dipandang terlalu utopis dan ambisius. Perdana Menteri Nehru, misalnya, memang setuju dengan usulan Indonesia, namun Nehru meramalkan bahwa di dalam pelaksanaannya gagasan tersebut banyak kesulitan akan dihadapi. Sebab tentulah ada bahaya bahwa akan terdapat banyak perbedaan pendapat antara negara-negara peserta, sehingga akan sangat sukar untuk mencapai persetujuan tentang hal-hal yang akan dibicarakan. Belum lagi, negara-negara manakah yang akan diundang menghadiri konferensi yang demikian itu. Apakah negara-negara Afrika yang masih dijajah akan diundang juga?

Atau terkait dengan konflik di Indo Cina, pemerintah manakah yang akan diundang, dari Viet minh atau dari Vietnam?  Maka itu, Nehru meski mendukung gagasan Ali Sastro dan delegasi RI, namun menggarisbawahi perlunya persiapan diadakan pada tingkat resmi. Sambutan dari para perdana menteri lain, meski tidak begitu terperinci, umumnya setuju usulan Indonesia, namun tidak begitu antusias.

Akhirnya, atas saran Nehru, konferensi menyetujui untuk memberikan dukungan moril sepenuhnya kepada Indonesia atas prakarsanya tentang KAA itu. Maka di dalam pasal 14 Komunike terakhir disebutkan: Para Perdana Menteri membicarakan tentang baiknya mengadakan suatu konferensi negara-negara Afro-Asia dan menyokong usul supaya Perdana Menteri Indonesia mungkin dapat menjajaki kemungkinan diadakannya konferensi demikian itu.

Pernyataan tersebut dengan terang-benderang menggambarkan pendirian keempat Perdana Menteri tentang usul saya itu. Susunan kalimat didalam bahasa diplomatik ini bermaksud mengatakan bahwa sebetulnya keempat Perdana Menteri tidak yakin konferensi Afro-Asia yang diusulkan oleh Indonesia akan bisa diselenggarakan.

Dalam tafsiran Ali Sastro ketika itu, rumusan pernyataan tersebut sejatinya hanya untuk tidak menyinggung perasaan hati pihak Indonesia sebagai pengusul. Sehingga mereka menyokong gagasan Indonesia, namun menyerahkan kepada Indonesia untuk menyelidiki lebih dulu sampai berapa jauh ada kemungkinan untuk mengadakan konferensi tersebut.

Nampaknya keempat Perdana Menteri tidak begitu yakin Indonesia akan sanggup untuk mewujudkan gagasan yang diajukan oleh Perdana Menteri Ali Sastro. Mengingat pada era 1950-an kondisi perekonomian Indonesia belum cukup sehat. Sedangkan situasi keamanan dipandang belum cukup tentram dan stabil. Kalau dipikir-pikir, wajar juga keraguan mereka tersebut mengingat KAA boleh dibilang merupakan konferensi berskala internasional yang cukup besar.

KAA Sebagai Embrio “Kekuatan Ketiga”

Begitupun, Konferensi Colombo merupakan landasan yang dijadikan Indonesia sebagai titik awal persiapan KAA. Setelah Indonesia ditetapkan sebagai Tuan Rumah KAA, maka kemudian diputuskan agar sebelum KAA diselenggarakan, perlu diadakan pertemuan persiapan di Bogor pada 28-31 Desember 1954.

Konferensi ini dihadiri oleh wakil dari lima negara yang hadir pada Konferensi Colombo sebelumnya, dan dalam pertemuan ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:
a) KAA diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.
b) Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor.
c) Menetapkan 25 negara Asia-Afrika yang akan diundang.
d) Menentukan empat tujuan pokok KAA berikut ini:
–   Memajukan kerja sama antar bangsa Asia-Afrika demi kepentingan bersama
–   Membahas dan meninjau persoalan ekonomi, sosial, dan budaya
–   Membahas dan berusaha mencari penyelesaian masalah kedaulatan nasionalisme, rasialisme, dan kolonialisme

Begitulah. Yang semula gagasan Indonesia dianggap utopis dan terlalu muluk, akhinya KAA bisa diselenggarakan pada 18 April hingga 24 April 1955, di Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini dihadiri oleh 23 negara Asia  dan 6 negara Afrika.

Dari Asia adalah Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Cina, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Nepal, Afganistan, Iran, Irak, Yordania, Turki, Syria, Saudi Arabia dan Yaman. Adapun negara–negara dari benua Afrika adalah Mesir, Ethiopia, Libya, Sudan, Liberia dan Pantai Emas (sekarang Ghana).

Akhirnya penyelenggaraan KAA berjalan sukses sesuai harapan Indonesia, dan Bung Karno pada umumnya. KAA menjadi pusat perhatian dunia saat itu. Indonesia pun tidak lepas dari perhatian dunia karena menjadi tuan rumah.

Konferensi Asia Afrika menghasilkan beberapa keputusan penting. Beberapa keputusan penting tersebut sebagai berikut :
a)  Memajukan kerja sama antarbangsa di kawasan Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan
b) Menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia, dan Maroko dari penjajahan Prancis
c) Menuntut pengembalian Irian Barat (sekarang Papua) ke Perda Indonesia dari Aden kepada  Yaman
d) Menentang diskriminasi dan kolonialisme
e) Ikut aktif dalam mengusahakan dan memelihara perdamaian dunia Selain beberapa keputusan penting tersebut. Konferensi Asia Afrika juga mencetuskan Dasasila Bandung atau disebut juga “Bandung Declaration“.

Kolonialisme-Imperialisme Perekat Persatuan Peserta KAA

Segi menarik yang perlu kami paparkan di sini adalah, keberhasilan Indonesia untuk mengakomodikasikan seluruh agenda strategis negara-negara peserta KAA, sehingga kekhawatiran Nehru pada Konferensi Colombo terhadap kemungkinan jalan buntu mencapai kesepakatan, ternyata tidak terjadi sama sekali.

Apa yang menjadi perekat antar negara-negara KAA? Rupanya ada beberapa hal yang menjadi perekat sehingga tercipta ikatan yang solid antar negara-negara peserta KAA:
a) Persamaan nasib dan sejarah, yaitu bangsa-bangsa di Asia-Afrika terutama pernah mengalami penjajahan.
b) Kesadaran untuk memperoleh kemerdekaan.
c) Kecemasan akan persaingan Blok Barat dan Blok Timur.
d) Perubahan politik pada tahun 1950-an, yaitu berakhirnya Perang Korea (1953). Akibat Perang Korea, semenanjung terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Peristiwa ini semakin menambah ketegangan dunia dikarenakan adanya intervensi dari blok yang bersaing.
e) PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antarnegara yang baru merdeka, tetapi di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antarnegara tersebut.
f) Persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang.

Adapun penyelenggaraan KAA mempunyai tujuan berikut:
1. Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antarbangsa Asia-Afrika dan meningkatkan persahabatan.
2. Membicarakan dan mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
3. Menaruh perhatian secara intensif terhadap  masalah khusus terkait dengan kedaulatan, kolonialisme, dan Imperialisme.
4. Memerhatikan posisi dan partisipasi Asia-Afrika dan bangsa-bangsa dalam dunia Internasional.

KAA Sebagai Langkah Lanjut Menuju Konferensi Gerakan Non-Blok

Dengan keberhasilan memprakarsai dan menyelenggarakan KAA pada 18-24 April 1955, maka Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai negara yang memprakarsai Gagasan terbentuknya “Kekuatan Ketiga” sehingga bebas dari pengaruh dan tekanan baik blok barat maupun blok timur. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai negara-negara yang masuk dalam orbit Amerika ataupun Uni Soviet dan Cina.

Prakarsa Indonesia beserta keempat negara lainnya sebagai the Sponsoring Countries, tidak saja menempatkan Indonesia maupun Bung Karno sebagai kekuatan utama yang memelopori perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika yang masih terjajah, juga mempunyai saham yang kuat untuk memelopori terbentuknya Gerakan Negara-Negara Non-Blok pada skala lintas kawasan, 6 tahun ke kemudian di Beograd, Jugoslavia.

Sebab KAA selain memainkan peran penting alam upaya menciptakan perdamaian dunia dan mengakhiri penjajahan di seluruh dunia secara damai, khususnya di Asia dan Afrika, pada saat sama memberi inspirasi terhadap terbentuknya “kekuatan ketiga” yang tidak berpihak ke blok barat maupun timur, sehingga mendorong lahirnya Gerakan Nonblok yang didasari tujuan untuk meredakan ketegangan dunia yang dipicu oleh konflik antara kutub AS dan Sekutu-sekutu baratnya yang berhaluan Kapitalis/Liberal, versus kutub Uni Soviet dan Cina yang berhaluan komunis.

Bedannya, kalau dalam KAA Bung Karno menawarkan tema anti kolonialisme dan imperialisme sebagai dasar persatuan negara-negara peserta KAA, maka dalam Konferensi Non Blok 1961, Bung Karno dan Indonesia menawarkan tema baru: Aspirasi Negara-Negara Berkembang dalam berhadapan dengan Negara-Negara maju. Yang tidak lagi perhadapan antara kutub barat versus timur, melainkan antara Utara dan Selatan.

30
Mar
15

Politik : SERUAN GLOBAL FUTURE INSTITUTE KEPADA PARA PESERTA KAA BANDUNG KE-60 19 April-24 April 2015

Isu Hangat
13-03-2015
Peringatan KAA Ke-60 di Bandung Tahun 2015
SERUAN GLOBAL FUTURE INSTITUTE KEPADA PARA PESERTA KAA BANDUNG KE-60 19 April-24 April 2015
Pendahuluan

Konferensi Asia-Afrika yang dihadiri 29 negara, pada akhirnya telah menghasilkan sebuah kesepakatan strategis yang kelak dikenal sebagai DASA SILA BANDUNG (The Bandung Declaration), berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha-usaha memajukan perdamaian dunia, keadilan sosial dan kerjasama antar bangsa.

Adapun sepuluh  butir DASA SILA BANDUNG tersebut sebagai berikut:

  1. Menghormati hak dasar manusia seperti tercantum dalam Piagam PBB.
  2. Menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa.
  3. Menghormati an menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras dan bangsa di dunia.
  4. Tidak campur tangan dan intervnsi persoalan dalam negeri negara lain.
  5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri baik sendiri maupun kolektif sesuai Piagam PBB.
  6. Tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif dalam bertindak untuk kepentingan suatu negara.
  7. Tidak mengancam dan melakukan tindak kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
  8. Mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional melalui jalan damai dengan persetujuan PBB.
  9. Memajukan kepentingan berssama dan kerjasama.
  10. Menghormati hukum dan juga kewajiban internasional.

Dalam pandangan kami yang tergolong generasi penerus bangsa saat ini, DASA SILA BANDUNG merupakan sebuah mahakarya alias opus magnum yang berhasil dicapai oleh para pencetus dan perintis KAA di Bandung 60 tahun yang lalu, yang tepatnya diselenggarakan di Bandung pada 18 April hingga 24 April 1955. Dasa Sila Bandung merupakan sebuah landasan untuk menggalang solidaritas dan persekutuan strategis negara-negara Asia-Afrika, untuk menghadapi berbagai persoalan baik yang berskala regional maupun internasional.

Inilah sebuah kontra skema yang pada perkembangannya telah menawarkan sebuah gagasan alternatif di luar dua kutub yang sedang bertarung saat itu, yaitu antara blok barat yang dimotori Amerika Serikat dan para sekutunya dari Eropa Barat, maupun blok timur yang dimotori oleh Uni Soviet maupun Republik Rakyat Cina.

Spirit Dasa Sila Bandung ini, merupakan landasan ideologis bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam melawan Kolonialisme dan Imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Gerakan KAA dan Non Blok Masih Relevan Hingga Sekarang

Gambaran Umum Kondisi Obyektif Global Saat Ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Global Future Institute berpandangan bahwa:

  1. Gerakan Solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika melalui KAA April 1955  di Bandung maupun yang kemudian dikembangkan melalui Gerakan Negara-Negara Non Blok pada 1961 di Beograd, Jugoslavia, masih penting dan punya relevansi yang kuat untuk dikembangkan saat ini di Abad 21.
  2. Sebagaimana sudah diperingatkan oleh Bung Karno pada pidato pembukaan KAA di Bandung, kolonialisme dan imperialisme masih berlangsung hingga saat ini meski dalam bentuk baru berupa Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme di bidang ekonomi dan kebudayaan.
  3. Maka itu, negara-negara berkembang yang notabene merupakan negara-negara yang berada di kawasan Asia-Afrika dan tergabung dalam KAA maupun Gerakan Non Blok, hendaknya terus berjuang dan melakukan perlawanan secara gencar dan intensif, untuk menentang kolonialisme dan imperialisme yang dimotori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam Uni Eropa.
  4. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa saat ini Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia negara-negara berkembang, khususnya di Asia dan Afrika, dieksploitasi secara tidak adil untuk kepentingan negara-negara maju.
  5. Untuk itu, negara-negara berkembang, khususnya yang tergabung dalam KAA, harus menentang dan mengecam keras kondisi internasional yang tidak adil tersebut akibat serangkaian kebijakan ekonomi dan militer dari negara-negara maju yang menyebabkan timbulnya kondisi internasional  yang tidak adil tersebut.

Penggunaan Kekuatan Militer terhadap Negara-negara Berkembang

  1. Dengan melihat dengan seksama terjadinya invasi militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terhadap Afghanistan pada 2001 dan Irak 2003, maka kami berpandangan bahwa penggunaan kekuatan militer terhadap negara-negara berkembang tanpa seizin Dewan Keamanan PBB, hingga saat ini masih tetap berlangsung. Sehingga melanggar hak-hak asasi manusia dan pelanggaran kedaulatan negara sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip DASA SILA BANDUNG maupun Gerakan Non Blok.
  2. Berkenaan dengan hal tersebut, maka para Peserta Konferensi Asia-Afrika harus mengeluarkan kecaman keras terhadap kebijakan  penggunaan Kekuatan Bersenjata/Militer yang bertentangan dengan DASA SILA BANDUNG.
  3. Para peserta KAA secara khusus harus mengutuk kebijakan penggunaan kekuatan bersenjata/militer yang dimotori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam NATO di Afghanistan, Irak, Suriah, Lebanon, dan Serbia.
  4. Senafas dengan spirit DASA SILA BANDUNG, seluruh konflik internasional yang berlangsung harus diselesaikan melalui sarana diplomasi, tanpa penggunaan kekuatan bersenjata/militer.

Menyadari kenyataan dan kondisi internasional yang tidak adil akibat masih berlangsungnya kebijakan dan praktek-praktek NEO KOLONIALISME dan NEO IMPERIALISME di bidang ekonomi, maupun masih berlangsungnya kebijakan penggunaan kekuatan bersenjata/militer dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional, maka dengan ini GLOBAL FUTURE INSTITUTE  menyerukan kepada seluruh negara-negara Asia-Afrika yang hadir dalam KAA ke-60 di Bandung pada 18 April mendatang agar:

  1. Secara eksplisit menyatakan secara tegas bahwa negara-negara berkembang harus berperan aktif di dunia internasional untuk mengatasi krisis internasional yang berlangsung saat ini, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para kepala negara/pemerintahan negara-negara Asia-Afrika pendahulu mereka, pada KAA 1955, 60 tahun yang lalu.
  2. Sebagaimana ditegaskan dalam DASA SILA BANDUNG 1955, para Perserta KAA ke -60 mendatang, menyerukan agar dalam  mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional, dilakukan  melalui jalan damai dengan persetujuan PBB.
  3. Para peserta KAA ke-60 menegaskan agar PBB harus berperan aktif dalam mengakomodasikan semua aspirasi negara-negara berkembang, yang merasa dirugikan khususnya yang telah menjadi korban kebijakan penggunaan kekuatan bersenjata/militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam NATO, seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Lebanon dan Serbia.
  4. Para peserta KAA ke-60 mendatang, harus mengecam dan mengutuk Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam NATO, agar menghormati tata hubungan internasional berdasarkan hak kedaulatan suatu negara maupun Hak-Hak Asasi Manusia.
  5. Sehubungan dengah hal tersebut di atas, para peserta KAA ke-60 harus mengeluarkan sebuah pernyataan sikap resmi yang dikeluarkan melalui sebuah memorandum yang ditandatangani oleh seluruh Ketua Delegasi peserta KAA, dan terdokumentasi sebagai output atau hasil-hasil penting yang disepakati oleh seluruh peserta KAA.

Penutup

Inilah misi utama para peserta KAA Bandung ke-60 April 2015 mendatang, sehingga apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh para FOUNDING FATHERS KAA Bandung pada 1955, bisa dilanjutkan terus karena krisisi internasional yang berlangsung pasca Perang Dingin terkait dengan Kolonialisme dan Imperialisme, sejatinya hingga saat ini masih tetap berlansung meskipun menjelma dalam bentuk baru maupun modus baru.

Apabila para peserta KAA ke-60 mendatang, tidak melakukan misi tersebut di atas, atau dengan sadar mengabaikan kondisi internasional yang tidak adil dan eksploitatif sebagaimana kami paparkan di atas, maka sia-sialah perjuangan para FOUNDING FATHERS KAA 1955, dalam menentang kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

PIMPINAN EKSEKUTIF GLOBAL FUTURE INSTITUTE:

  1. HENDRAJIT
  2. M ARIEF PRANOTO
  3. RUSMAN
  4. FERDIANSYAH ALI
  5. AGUS SETIAWAN
Artikel Terkait
» Peran Strategis Indonesia di Balik Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika
» Bung Karno dan “Garis Hidup Asia-Afrika”
30
Mar
15

Politik : Bung Karno dan “Garis Hidup Asia-Afrika”

Isu Hangat
18-02-2015
Peringatan KAA Ke-60 di Bandung Tahun 2015
Bung Karno dan “Garis Hidup Asia-Afrika”
Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopoitik Global Future Institute (GFI)

Bahasa Inggrisnya Sukarno cukup beragu-ragu. Diwarnai dengan logat Malay (Indonesia) yang sangat khas. Tetapi suaranya hangat, dengan daya penarik karena bersandarkan perikemanusiaan yang mendalam. Suaranya itu adalah salah satu dari suara-suara berdaya sihir yang dapat mengungkapkan kekuatan-kekuatan rahasia, dan karena kekuatan dalamnya, mempunyai daya mencipta peristiwa-peristiwa. (Arthur Conte, wartawan Perancis, dikutip dari bukunya Anglais de Soekarno est assez hesitant)
Saya teringat kala menyusun buku perdana saya, “Tangan-Tangan Amerika, Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia”, pada 2010. Buku ini mengkonstruksikan jalinan kisah seputar “Operasi Senyap” CIA dalam membantu penggulingan beberapa kepala negara yang dipandang Washington sebagai musuh. Para kepala negara yang berpotensi bertabrakan kepentingan dengah korporasi global di balik kebijakan strategis luar negeri Paman Sam.
Saat membaca dokumen, maupun sumber sekunder lain, sontak muncul temuan-temuan baru yang tentunya juga perspektif baru memaknai jalinan kisah yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut.
Ternyata, ada beberapa kepala negara yang ikut serta dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, pada April 1955, yang kemudian tergusur dari pentas politik negaranya secara paksa.
U Nu, Perdana Menteri Birma (Myanmar), digulingkan junta militer pimpinan Jenderal Ne Win pada 1962. Bung Karno, digulingkan melalui kudeta merangkak berliku sejak 1965 yang mencapai kulminasi 1967. Pangeran Norodom Sihanouk digusur lewat kudeta militer Jenderal Nguyen van Thiu pada 1970.
Menariknya lagi, Presiden Aljazair Ben Bella, yang tidak ikut KAA di Bandung, namun pemrakarsa sekaligus tuan rumah KAA di negaranya, digulingkan Kolonel Houari Boumedienne pada 19 Juni 1965. Alhasil, KAA yang sedianya 23 Juni 1965 dibatalkan.
Kwame Nkrumah dari Ghana, digusur militer pada Februari 1966. Pada KAA Bandung, Nkrumah belum ikut. Namun dia salah satu pemrakarsa Konferensi Gerakan Non Blok (GNB) pada 1961 di Beograd bersama Bung Karno, Gamal Abdel Nasser (Mesir), Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan Pandit Jawaharlal Nehru (India).
Kenapa digusur? Apa karena dipandang Washington sebagai komunis yang berkiblat ke Uni Soviet dan China? Bukan. Mereka ini pemrakarsa KAA dan GNB yang bermaksud membangun “Kekuatan Ketiga” di luar skema AS-Inggris maupun Soviet-China.
Mereka berbahaya di mata para pemain tingkat tinggi Washington kala itu, seperti David Rockefeller, Allen Dulles, Augustus C Long (senior CEO Texaco Group), yang mewakili setidaknya 600 korporasi global AS yang menguasai industri-industri berat seperti migas, tambang batubara, emas, dan tentu industri strategis pertahanan.
“Kekuatan Ketiga” macam apa yang begitu menakutkan sehingga para arsitek KAA dan GNB jadi target untuk digulingkan?
Gagasan pembentukan “Kekuatan Ketiga” memang baru dikumandangkan Bung Karno secara konseptual pada pertengahan 1960-an, yang kemudian populer disebut NEFOS atau The New Emerging Forces. Kekuatan ketiga yang bukan sekadar tidak ingin terseret ke kubu AS-Inggris maupun kubu Soviet-China.
NEFOS merupakan kontra skema kapitalisme global. Sebuah gerakan pro aktif “Perang Asimetrik” melawan skema kapitalisme global negara-negara maju melalui perang non militer.
Sayang, harus terhenti sebelum menemukan format pas, menyusul tergusurnya Bung Karno, Ben Bella, U Nu, Nkrumah dan Sihanouk.
Lebih sayang lagi, NEFOS yang harusnya jadi harta karun, seakan dengan sadar dikubur hidup-hidup menyusul tergusurnya Bung Karno dan munculnya Rezim Orde Baru Soeharto. Dan celakanya, Orde Reformasi kadung “amnesia sejarah” untuk menghidupkan, apalagi merevitalisasi NEFOS.
Dalam berbagai kesempatan, secara provokatif, saya selalu mengingatkan berbagai kalangan agar siap, jika sewaktu-waktu terjadi “Perang Asia Timur Raya Jilid II”.
Mengapa? Sesuai prediksi Samuel Huntington, antara 2015-2017, persaingan global AS versus China akan makin menajam. “Proxy war” antara kedua kutub –yang berlangsung di Asia Tengah sejak 2001 dan di Timur Tengah seperti tercermin dalam konflik berdarah Suriah — akan bergeser ke kawasan Asia Tenggara.
Siapkah kita? Sebagaimana kesiapsiagaan Bung Karno dan para perintis kemerdekaan Indonesia saat mengantisipasi pecahnya Perang Asia Timur Raya pada 1941-1945, dan berhasil mewujudkan kemerdekaan 17 Agustus 1945?
Saya khawatir, para elit politik kita tak punya rujukan menjawab isu global yang cukup krusial tersebut. Apalagi, menawarkan diri sebagai pusat solusi dunia seperti saat Bung Karno menggulirkan gagasan penyelenggaraan KAA dan GNB sebagai dasar kemunculan gagasan terbentuknya “Kekuatan Ketiga”.
Padahal, meski tidak ada “Perang Dingin”, sejak China dan Rusia bersepakat membentuk Aliansi Strategis di bawah payung “Shanghai Cooperation Organization” (SCO), seharusnya kita siap memprakarsai kembali gagasan terbentuknya “Kekuatan Ketiga”, jika menghayati betul makna NEFOS.
India, Brasil yang kemudian disusul Afsel, tampaknya jauh lebih imajinatif daripada kita. Mereka mampu menyerap inspirasi terbentuknya SCO dan kemudian memprakarsai Blok Ekonomi BRICS dengan mengikutsertakan Rusia dan China sebagai kontra skema kapitalisme global AS-Uni Eropa.
Inilah perang asimetrik yang berhasil dilancarkan India, Brasil dan Afsel memanfaatkan polarisasi kutub AS-Uni Eropa versus China-Rusia.
Kita dan negara-negara ASEAN umumnya, yang menyadari betapa makin tajamnya persaingan AS versus China merebut “Sphere of Influence” di Asia Tenggara, sebenarnya cukup berpeluang melakukan sebuah inisiatif politik di dunia internasional. Untuk membangun sebuah aliansi strategis baru di kawasan Asia Tenggara dan mengimbangi aliansi konservatif AS-Uni Eropa.
Dengan didasari gagasan merevitalisasikan NEFOS dalam kerangka membangun “Kekuatan Ketiga”, model kerjasama ala SCO dan BRICS cukup inspiratif sebagai bahan menyusun “Perang Asimetrik” terhadap kekuatan-kekuatan politik internasional yang sedang menyasar Indonesia dan Asia Tenggara.
Inilah relevansi yang saya katakan, apakah kita siap menyongsong Perang Asia Timur Raya Jilid II dan muncul sebagai pemenang? Seperti kita memanfaatkan momentum Perang Asia Timur Raya untuk kemerdekaan Indonesia.
Bandung, Taman Mini Asia-Afrika
Kekhawatiran KAA  bakal membidani lahrinya blok ketiga di antara dua kutub dalam perang dingin, terbukti melalui dua peristiwa penting menjelang dibukanya KAA pada Senin 18 April 1955. Pada 11 April 1955 sekitar pukul 17, Ruslan Abdulgani yang dipercaya Bung Karno sebagai Ketua Panitia persiapan, dikejutkan dengan berita SOS pesawat terbang Constellation Kashmir Princes dari Air India jatuh di kepulauan Natuna, di wilayah perairan Indonesia. Yang mengundang kecemasan Indonesia sebagai penyelenggara KAA, terbetik kabar Perdana Menteri Cina Chou En Lai dan beberapa delegasi Cina menumpang pesawat tersebut.
Spekulasi mengenai adanya sabotase dan rencana pembunuhan Perdana Menteri En Lai bukannya tanpa alasan sama sekali, karena kejadian sebelumya pada 13 Maret 1955 juga mewartakan adanya rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Namun rencana tersebut berhasil dicegah. Syukurlah sehari kemudian mendapat konfirmasi bahwa Perdana Menteri Chou En lai tidak ikut dalam pesawat tersebut. Yang ikut dalam pesawat itu adalah 11 anggota delegasi Cina yang sedianya akan menghadiri KAA di Bandung, beserta 3 orang wartawan dari Cina.
Dari kejadian ini, fakta bahwa di dalam pesawat Constellation Kashmir Princes terdapat pejabat-pejabat penting Cina, mengisyaratkan bahwa bukan tak mungkin pihak yang ingin menggagalkan KAA, mendapat informasi bahwa Cho En Lai sedianya memang akan naik pesawat tersebut, hanya saja pada menit-menit terakhir memutuskan naik pesawat yang berbeda. Besar kemungkinan rencana pembunuhan Chou En Lai dan sabotase KAA berhasil diketahui pihak intelijen Cina sehingga berhasil disusun operasi kontra intelijen penyelamatan terhadap Chou En Lai.
Peristiwa kedua, meski terkesan tersamar dan malah oleh Ruslan Abdul Gani justru dikesankan sebagai sebentuk dukungan terhadap penyelenggaraan KAA, terjadi pada 21 Maret 1955. Jauh hari sebelum berlangsungnya KAA.
Sekitar 14 sarjana/cendekiawan asal Amerika Serikat dari berbagai aliran, mengirim surat kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Di antara para cendekiawan AS tersebut antara lain: Emily G Bach, ekonom dan sosiolog pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian, novelis wanita Pearl Buck, SR Marlow, dosen dan guru besar studi Agama, dan Lewis Munford, sejarawan dan filosof.
Meski dalam suratnya berharap akan berakhir sukses, namun tak bisa dipungkiri ada nada tersirat untuk memperingatkan potensi KAA untuk membentuk blok ketiga. Dalam salah satu paragrafnya mereka menulis:
“Banyak penduduk dirundung ketakutan, banyak lagi yang asyik membentuk blok-blok. Di tengah-tengah tekanan dan kekacauan situasi demikian, kami membuat surat ini untuk menganjurkan kepada Tuan : Bukanlah keragu-raguan tetapi keberanian, bukannya perhitungan-perhitungan  tetapi kebijaksanaan, bukannya tindakan-tindakan sesuka sendiri, melainkan disiplin, bukannya rencana untuk sesuatu blok tetapi kemajuan cita-cita universal.”
Menurut bacaan saya, meskipun Ruslan Abdul Gani dalam bukunya The Bandung Connection menuturkan fragmen kisah ini sebagai sebentuk dukungan moral dari beberapa cendekiawan AS, namun saya berpandangan bahwa ini merupakan sebentuk peringatan tersamar yang sejatinya menyuarakan kecemasan para perancang kebijakan strategis keamanan nasional di Washington. Hanya saja mereka bermain cukup elegan dengan memanfaatkan integritas independen para cendekiawan AS seperti Pearl Buck maupun Emily G Bach.
Namun demikian, rumusan para cendekiawan AS tersebut terhadap sasaran strategis yang ada di benak para konseptor KAA seperti Bung Karno, Sir Kotelawala ataupun Nehru, ada benarnya juga. “Besar harapan kami kepada Tuan, mudah-mudahan Tuan dapat memecahkan semua masalah dengan merdeka, untuk merumuskan dasar-dasar masyarakat baru.”
Memang benar, frase yang mereka gunakan. Merumuskan dasar-dasar masyarakat baru. Itulah gagasan utama yang mendasari terbentuknya Solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika, pada perkembangannya memang merupakan masyarakat baru. Hanya saja yang tak terbayangkan atau diharapkan para cendekiawan AS tersebut. Karena masyarakat baru yang terumuskan solidaritas Asia-Afrika dengan diikat oleh gerakan menentang Imperialisme dan Kolonialisme, pada perkembangannya telah membidani lahirnya Kekuatan Ketiga, atau Blok Baru sebagai alternatif dari Blok Kapitalisme AS dan sekutu-sekutu baratnya versus Blok Uni Soviet dan Cina.
Oleh para pemrakarsa KAA, peringatan tersamar para cendekiawan AS tersebut diubah menjadi inspirasi untuk menelorkan sesuatu yang baru dan orisinil melalui KAA Bandung.
Bung Karno, yang sangat menguasai betul dimensi geopolitik dari kolonialisme dan imperialisme, dalam pidato pembukaan KAA mampu menginspirasi para peserta:
“Saudara-saudara, betapa dinamisnya zaman kita ini. Saya ingat, bahwa beberapa tahun lalu saya mendapat kesempatan membuat analisa umum tentang kolonialisme. Dan bahwa saya pada waktu itu meminta perhatian pada apa yang saya namakan ‘Garis Hidup Imperialisme.’ Garis itu terbentang  mulai selat Jibraltar, melalui Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Lautan Hindia, Lautan Tiongkok Selatan(Sekarang Laut Cina Selatan) sampai ke Lautan Jepang. Daratan-daratan sebelah-menyebelah garis hidup yang panjang itu sebagian besar adalah tanah jajahan. Rakyatnya tidak merdeka. Hari depannya terabaikan kepada sistem asing. Sepanjang garis hidup itu, sepanjang urat nadi imperialisme itu, dipompakan darah kehidupan kolonialisme.”
Melalui paparan ini, Bung Karno secara inspiratif memberi sebuah gambaran nyata sekaligus memetakan akar masalah sesungguhnya konflik global dan betapa pentingnya para pemimpin Asia-Afrika yang hadir di KAA tersebut untuk membangun solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika atas dasar nasib yang sama: Menjadi sasaran geopolitik negara-negara kolonial atas dasar Garis Hidup imperialisme yang secara geopolitik digambarkan Bung Karno.
Seperti yang ditandaskan oleh Bung Karno: “Dan pada hari ini di gedung ini, berkumpullah pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang tadi itu! Mereka bukan lagi menjadi mangsa kolonialisme. Mereka bukan lagi menjadi alat permainan kekuasaan-kekuasaan yang tak dapat mereka pengaruhi. Pada hari ini tuan-tuan menjadi wakil bangsa-bangsa yang merdeka, bangsa-bangsa yang mempunyao perawakan dan martabat yang lain di dunia ini.”
Begitulah! Melalui KAA Bung Karno telah menawarkan sebuah Kontra Skema terhadap Garis Hidup Imperialisme. Yakni, Garis Hidup Asia-Afrika.
Jadi, benarlah ungkapan Arthur Conte yang saya kutip di awal tulisan tadi. Kemampuan Bung Karno mencipta peristiwa-peristiwa. Menjadikan dirinya sebagai trend setter di tengah-tengah berkecamuknya Perang Dingin pasca Perang Dunia II.
Artikel Terkait
» Kejahatan Perang Jepang di Indonesia 1942-1945 Dibuka Kembali di Solo
» Jepang Harus Mengakui Kejahatan Perangnya di Asia Pasifik (Sejarah Kelam Praktek Perbudakan Seksual Tentara Jepang di Indonesia)
» Indonesia Harus Mewaspadai Manuver Udara dan Ruang Angkasa Amerika Serikat dan Jepang
» Merubah Papua Menjadi Halaman Depan
» Ternyata Pangkalan Udara Halim Tempat Pelatihan Pasukan Khusus AS Terhadap TNI-AU
» Masa Lalu Jepang Dibuka Kembali- Bagian III
» Masa Lalu Jepang Dibuka Kembali- Bagian II
» Masa Lalu Jepang Dibuka Kembali- Bagian I
» Bangkitnya Kembali Militerisme Jepang di Asia Pasifik Sudah Diambang Pintu
28
Mar
15

Kenegarawanan : Korupsi Alat Proxy War AS di Rumania

Analisis
27-03-2015
Gerakan Anti Korupsi: Modus Baru Kolonialisme (Kisah dari Rumania, Thailand, Venezuela dan Indonesia)
Penulis : Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
Korupsi Alat Proxy War AS di Rumania

Benarkah korupsi saat ini merupakan modus baru kolonialisme yang diterapkan negara-negara maju sebagai bagian integral dari Perang Asimetris mereka untuk menaklukkan kedaulatan suatu negara? Ada baiknya kita mulai dengan sebuah kisah dari Rumania, di kawasan Eropa Timur.

Pada Mei 2014 lalu, beberapa petinggi penting Amerika Serikat berkunjung ke Bukares, Rumania. Para pejabat yang berkunjung levelnya juga bukan sembarangan. Wakil Presiden AS, Petinggi Departemen Pertahanan atau Pentagon, Petinggi intelijen dari CIA, Petinggi Nato dan beberapa Senator AS.

Lantas apa pesan politik yang mau mereka sampai harus repot-repot mengirim para pejabat tingkat tinggi Washington menemui para pejabat tinggi pemerintahan di Bukares? Nah inilah yang mengejutkan sekaligus aneh. Pesan dari mereka semua hampir sama di media lokal saat itu: “Lawan terus korupsi!!” Namun, benarkah seruan para pejabat tingkat tinggi AS tersebut memang murni ditujukan untuk pemberantasan korupsi yang notabene merupakan masalah dalam negeri Rumania?

Usut punya usut, ternyata manuver para pejabat tinggi AS jauh-jauh datang ke Rumania itu mengusung isu anti korupsi, ternyata punya maksud lain yang jauh lebih strategis. Apa itu?

Ternyata di balik itu, da dua misi besar yang dibawa AS yakni meminta pemerintah Rumania untuk menaikkan anggaran belanja militernya karena Rumania akan jadi tempat strategis AS dan Nato untuk menahan langkah Rusia di Ukraina. Anda tidak percaya? Marilah kita simak kutipan langsung Sambutan Wakil Presiden AS Joe Biden di Bukares pada 20 Mei 2014 lalu:
“Romania today is hosting U.S. Marines at the M-K Airbase, which also supports logistical operations for Afghanistan.  You’re building a fleet of F-16s.  Romania is working to bring its defense budget up to 2 percent of GDP, as all NATO allies should and must. ”

Jelaslah sudah, seruan kepada petinggi pemerintahan Rumania untuk melawan korupsi, sejatinya sekadar tahapan pertama dari Perang Asimetris yang dilancarakan Washington yaitu: TEBAR ISU, yang biasanya kemudian ditingkatkan tahapannya ke arah RUMUSKAN TEMA GERAKAN, yang tahapan akhirnya adalah dalam rangka mewujudkan Skema atau sasaran strategis para perancang strategis keamanan nasional di Washington.

Dalam kasus Rumania, melalui gerakan tebar isu anti korupsi para pejabat AS yang berkunjung ke Bukares, terungkap bahwa sasaran strategis pertama Washington adalah untuk mendesak para petinggi pemerintahan di Bukares agar program peningkatan anggaran militer menjadi prioritas utama.

Bahkan bukan itu saja.  Sasaran strategis AS berikutnya, kali ini terkait langsung dengan skema Washington untuk menjadikan Rumania sebagai ajang Proxy War melawan Rusia, negara adidaya saingan utama AS yang sudah dicanangkan sejak era pemerintahan George W Bush pada 2000. Yaitu, menyingkirkan perusahaan Rusia Gazprom untuk menggarap potensi cadangan shale gas yang ada di sana. Pemerintah Rumania akhirnya menunjuk Chevron. Sebagaimana diutrarakan oleh Perdana Menteri Victor Ponta kepada Wakil Presiden AS Joe Biden:
“Strategically speaking, Romania’s capacity of having its own natural gas production meet the national demand and Moldova’s demand is very important. I told Vice President Biden how I managed to convince most of my interlocutors that Chevron is always better than Gazprom.”

Bayangkan betapa senangnya Presiden Obama maupun para eksekutif senior Chevron mendengar pernyataan Perdana Menteri Victor Ponta yang terang-terangan penuh puja-puji kepada perusahaan Migas global AS seraya mempermalukan perusahaan Rusia Gazprom.
Mengapa isu korupsi secara terencana dan sistematis digunakan terhadap Rumania sebagai bagian dari Perang Asimetris AS untuk melawan Rusia? Begini penjelasannya. Di sinilah hebatnya para analis intelijen CIA maupun komunitas intelijen lainnya dalam membaca suasana batiniah masyarakat Rumania.

Dalam analisis intelijen para perancang strategis keamanan nasional di Washington,  tema besar AS untuk terus melawan korupsi itu tak lepas dari kondisi psikologi massa yang saat ini terjadi di Rumania pasca Rusia “menduduki” Ukrania.  Psikologi massa saat ini sudah mencapai titik bahwa gerakan anti korupsi berarti gerakan anti orang Rusia. Kemudian, meluas menjadi gerakan anti korupsi harus melibatkan militer. Inilah dua poin penting yang menjadi gagasan utama gerakan tebar anti korupsi yang dilancarkan para pejabat tinggi AS ketika berkunjung ke Bukares, Rumania.

“New and interesting synonyms appeared in the Romanian media space: “anti-corruption” means anti-Russian, the “anti-corruption” fight gets militarized, and it becomes a holy national mission under American protection,” tulis Costi Rogozanu, editor Lefteast beberapa waktu lalu.

Dalam analisis Costi Rogozanu, beberapa politisi pro AS di Rumania juga menggunakan kata dan ikon ‘anti korupsi’ untuk menyerang musuh politiknya. Terutama kelompok-kelompok yang menentang kehadiran Chevron di Rumania.
“When protesters focused their attention on the completely abusive way in which Chevron sought to start shale gas extraction in Romania, the „liberal” voices hushed and they started to advance Americanized arguments: who is against shale gas extraction is pro-Putin, corrupt and unpatriotic… Anti-corruption means also fighting against the „enemy within”, which could in turn mean a lot of things: leftists, ecologists, peasants that do not want shale gas extraction in their villages, Eurosceptics, etc,” tambah Costi.

Membaca yang tersirat dari analisis Costi Rogozanu, nampak jelas bahwa isu anti korupsi hakekatnya malah bertabrakan dengan aspirasi masyarakat. Betapa tidak. Jika kita lihat di desa lokasi tempat Chevron akan mengeksplorasi gas,yakni desa Pungesti dan Silistea di wilayah Vaslui, kehadiran Chevron ditolak oleh warga desa dan pegiat lingkungan. Salah satu alasannya, kebutuhan air bersih sebanyak 35 ribu liter per hari untuk upaya eksplorasi gas sampai 4000 m dibawah tanah itu akan menggangu pasokan air bersih warga desa dan merusak lingkungan. Disamping beberapa alasan lain.

Berarti, dengan mengusung isu “berantas korupsi” sebagaimana instruksi para petinggi pemerintahan Obama yang berkunjung ke Bukares, pada gilirannya akan dijadikan dasar untuk menghantam gerakan para para pegiat  lingkungan hidup yang berjuang menentang kehadiran Chevron di kedua desa tersebut.

Alat Adu Domba Lemahkan Internal NKRI

Senada dengan kasus yang terjadi di Rumania,  beberapa waktu lalu, Global Future Institute (GFI), sebuah lembaga kajian strategis dan masalah internasional yang didirikan sejak 2007 lalu, mengisyaratkan hal serupa, bahwa model kolonialisme yang dikembangkan kini ialah Perang Asimetris (non militer). Lazimnya pola perang asimetris ini, diawali dengan tebaran isu ke tengah-tengah masyarakat, kemudian dimunculkan tema gerakan dan berujung pada skema. Ya, skema merupakan ruh atau inti tujuan kolonialisasi yang dimotori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya.

M Arief Pranoto, peneliti senior GFI menulis sebuah artikel menarik bertajuk “Menggebuk Korupsi dengan Revolusi Industri.” Menurut Pranoto, korupsi sebagai ‘alat menyerbu’ Indonesia oleh kaum kolonial memang efektif, selain merusak sisi paling vital dalam kehidupan berbangsa yaitu mental, moral serta keuangan negara, juga berpotensi untuk dijadikan sebagai alat adu domba disana-sini. Baik antar elit politik, bahkan juga oleh antar institutusi kenegaraan. Yang pastinya juga antar institusi penegakan hukum.

Bahkan hal ini semakin diperkuat dengan kajian yang dilakukan oleh tim riset GFI mengungkap bahwa tak dapat dipungkiri, korupsi sebenarnya hanya sebuah modus, tema atau tata cara dari sebuah penjajahan model baru kaum imperialis. Korupsi di Indonesia memang diciptakan via sistem ketatanegaraan yang didukung aturan dan perundang-undangan (UU) negara yang sudah dirombak total, terutama awal-awal memasuki era reformasi dahulu.

Ketika sistem yang kini berjalan justru mendorong perilaku koruptif, seperti otonomi daerah, pemilu langsung, one man one vote, kentalnya pencitraan dalam pola kampanye, multi partai dan lain-lainnya, maka seribu pun — bahkan sejuta badan ad hock seperti KPK atau komisi-komisi lain tidak bakal mampu membendung korupsi. Global Future Institute (GFI), Jakarta akhir 2011-an mengungkapkan, bahwa model demokrasi Indonesia saat ini yang berkuasa adalah kaum pemodal. Sehingga, korupsi di Indonesia sengaja diciptakan melalui sistem.

Dalam skema kolonialis semacam ini, maka masuk akal jika KPK pun rentan terhadap sasaran permainan politik ketimbang secara sungguh-sungguh berperan sebagai institusi penegakan hukum yang obyektif dan tidak tebang pilih.

Korupsi sebagai metode baru kolonialisme justru mampu menjadi infotaimen menarik berating tinggi di media, namun nihil atau nol besar dalam proses solusi berbangsa dan bernegara.

Untuk Pengalihan Isu Meredam Serangan terhadap Kebijakan Ekonomi Neoliberalisme

Lebih daripada itu, bukan sekadar nol besar dalam proses solusi berbangsa dan negara. Bahkan gerakan anti korupsi malah bisa digunakan untuk Pengalihan Isu atas siapa yang seharusnya para pihak yang bertanggungjawab atas rusaknya perekonomian suatu negara.

Kembali ke kasus Rumania, Kemarahan massa (rakyat) yang harusnya ditujukan ke kegagalan kebijakan dan agenda IMF yang membuat ‘hancur’ perekonomian Rumania justru dengan sangat mudah dialihkan ke kesalahan politisi dan pengusaha yang korup. Akibatnya, ketika sejumlah massa memprotes pemerintah ketika memberi izin Chevron maka dengan sangat mudah protes itu  dihentikan dengan menggunakan kata seperti ini: “…who is against shale gas extraction (baca: Chevron) is pro-Putin, corrupt and unpatriotic”

Gerakan tebar isu anti korupsi pada perkembangannya malah melindungi langkah-langkah kebijakan strategis pemerintah Rumania untuk melakukan privatisasi besar-besaran di Rumania. Tebar isu anti korupsi juga  melindungi beberapa perusahaan multinasional AS, dan Uni Eropa agar tidak diganggu kepentingannya.

Jadi kalau ada sinyalemen bahwa KPK atau para aktivis anti korupsi digunakan oleh kepentingan asing untuk mengkriminalisasikan beberapa elit politik yang dipandang sebagai saingan politik berbahaya, ada baiknya kalau kita menelisik strategi gerakan anti korupsi di Rumania.

Ternyata cukup sederhana strateginya. Minta sebuah LSM untuk mengungkap sebuah korupsi di sebuah lembaga publik, sebuah rumah sakit milik negara misalnya. Kemudian minta media menyuarakannya. Ujungnya publik marah. Dan, saat kemarahan publik memuncak, muncul sebuah gagasan lebih baik rumah sakit yang korup itu diswastanisasi atau diprivatisasi agar transparan dan tidak terjadi korupsi. Padahal tak selalu benar isu korupsi bisa diselesaikan dengan langkah privatisasi.

Gelagat semacam ini sebenarnya juga sudah terlihat di Indonesia menyusul lengsernya Presiden Suharto. Betapa yang namanya Gerakan Anti Korupsi justru menjadi “elemen garis depan” dalam memuluskan kebijakan liberalisasi (ekonomi, politik dan budaya) seperti privatisasi, deregulasi dan desentralisasi (otonomi daerah/pemekaran daerah). Bahkan dalam banyak kasus, untuk dijadikan alat menjatuhkan sebuah rezim (Soeharto misalnya lewat isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau sering disebut KKN) agar terjadi instabilitas di sebuah negara. Ruang-ruang yang terbentuk akibat instabilitas menjadi ruang yang paling mudah untuk memasukkan agenda kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan asing.

Celakaya, kebanyakan, rakyat atau massa tidak pernah paham dan tahu bahwa ada kepentingan besar dibalik bantuan miliaran Dollar dan niat baik IMF atau World Bank ke sebuah negara untuk membentuk dan membesarkan lembaga anti korupsi dan LSM anti korupsi. Termasuk gerakan anti korupsi di Indonesia.

Menggarisbawah uraian  M Arief Pranoto sebelumnya yang menggarisbawahi gerakan anti korupsi bisa mengarah pada politik adu domba, menarik untuk menyimak sebua survey yang dilakukan oleh sebuah kolom laman Arabnews.com, pada tahun 2014. Menurut survei, korupsi dan anti korupsi menjadi akar masalah konflik politik, ekonomi di sebagian besar negara-negara timur tengah. Dan bahkan menjadi isu penting geopolitik di Timur Tengah.

Tumbangnya Perdana Menteri Thailand Yinluck Shinawatra, akibat tuduhan korupsi yang bersamaan waktunya dengan munculnya perseteruan KPK – Polri harus menjadi catatan khusus dalam melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini dalam konteks geopolitik.

Maka itu, perseteruan KPK-Polri jangan hanya dilihat semata-mata dalam konteks penegakan hukum atau etika hukum. Ada konsekuensi geopolitik besar dibalik perseteruan itu jika tidak dikelola dengan baik, amat hati-hati dan cerdas oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi.

Ada isu privatisasi, desentralisasi, deregulasi dan penguasaan ekonomi politik atas wilayah geopolitik tertentu yang justru menguntungkan kepentingan perusahaan multinasional, sekelompok kepentingan atau kepentingan negara tertentu dibalik sebuah gerakan anti korupsi yang masif.

Karenanya, Konflik KPK-Polri harus dilihat bersama-sama dengan kasus Yinluck di Thailand dan konflik akibat isu korupsi lain di wilayah geopolitik ASEAN. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas lagi, harus ditempatkan pada isu perebutan kepentingan geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Pasific antara Tiongkok (plus Rusia) dengan AS seperti tergambar jelas dalam kasus di Rumania.

Pelajaran dan motif gerakan anti korupsi di Rumania dan pemakzulan Yinluck Shinawatra sebenarnya sudah cukup untuk jadi pelajaran penting. “In short, anti-corruption is neoliberalism,” begitu kesimpulan Costi Rozoganu melihat gerakan dibalik anti korupsi di Rumania.

Politisasi Korupsi terhadap Pemerintahan Nicolas Maduro, Venezuela

Kasus Venezuela, korupsi juga dimainkan sebagai alat politis menghancurkan reputasi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Segalanya terungkap ketika pemerintah Venezuela berhasil menangkap Antonio Ladezma. Pejabat Wali Kota daerah metropolitan Caracas, pada 19 Februari 2015 lalu. Setelah penangkapan itu, pemerintah Venezuela menjelaskan dihadapan pers bahwa ada bukti rekaman hasil sadapan intelijen bahwa Wali Kota Ladezma berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Pemerintahan Maduro menyebut, berdasarkan data intelijen yang dia peroleh, bahwa kendali Amerika Serikat ada dibelakang Wali Kota yang juga salah satu tokoh dibalik upaya kudeta yang gagal terhadap Presiden sebelum Maduro, Hugo Chavez beberapa saat lalu.

Yang menarik menysul terbongkarnya rencana kudeta yang didalangi oleh Amerika ini adalah pernyataan Juru Bicara Gedung Putih, Josh Earnest:
“Venezuelan officials past and present who violate the human rights of Venezuelan citizens and engage in acts of public corruption will not be welcome here, and we now have the tools to block their assets and their use of US financial systems.”

Nah, lagi-lagi terbukti, selain HAM, korupsi merupakan isu yang ditebar AS ketika kepentingan strateegisnya di suatu negara merasa terancam. Sekadar informasi,  sebenarnya percobaan kudeta yang dilancarkan oleh Antonio Ladezma bukanllah yang pertama kali. Sebelumnya, ada beberapa upaya kudeta yang digagalkan oleh intelijen dan militer dibawah pemerintahan Maduro setelah Presiden Hugo Chaves meninggal.

Ada semacam bukti pola bahwa Isu kudeta di Venezuela selalu menunggangi isu inflasi yang meroket, isu korupsi pejabat, isu kesejahteraan, kerusuhan sosial dan demonstrasi anti pemerintah.  Lantas, mengapa AS (baca Obama) sangat marah dan sampai mengeluarkan Executive Order yang menghebohkan itu?

Mudah saja jawabannya.  Pada Januari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maduro bertemu. Dua negara yang memiliki potensi migas terbesar di bumi ini sepakat untuk kerjasama untuk keluar dari tekanan rendahnya harga minyak global akibat konspirasi AS dan Arab Saudi.

Skenario Venezuela dan Russia ini bisa dianggap akan memutus rencana AS untuk mendestabilisasi kawasan Amerika Latin. Harus dingat, sampai saat ini Venezuela adalah motor penggerak bersatunya Amerika Latin melawan hegemoni AS di kawasan Amerika Latin.

Melalui Revolusi Bolivarian yang dikumandangkan Hugo Chaves telah merubah secara dramatik model kebijakan internasional Venezuela. Dengan potensi migasnya, Chaves mampu merangkul dan memimpin solidaritas gerakan negara-negara Amerika Latin baru. Bantuan migas ke negara tetangganya (termasuk Kuba) berhasil “menyatukan” 11 negara di Amerika Latin.

Dengan dirajut melalui sebuah jaringan yang dinamakan  Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA) bergabunglah negara Antigua dan Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominika, Ekuador, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenadines dan Venezuela dalam sebuah kerjasama ekonomi saling menguntungkan antara negara Amerika Latin untuk keluar dari hegemoni ekonomi dan politik negara Asing seperti kanada, Inggris dan AS.

Intinya, Amerika Latin ingin memiliki kedaulatan ekonomi dan politik yang sudah dirampas negara asing selama puluhan tahun itu.

Maka bisa dimengerti betapa gusarnya Amerika ketika rencana kudeta terhadap Presiden Maduro dengan mengandalkan Walikota Caracas Antonio Ladezma tersebut berhasil digagalkan. Aksi destabilisasi  kawasan negara Amerika Latin jadi terhambat karena Venezuela dapat ‘sokongan” penuh dari Rusia. Intinya, Amerika Latin masih belum bisa ditaklukkan.

Bahkan sebagai buntut dari gagalnya rencana kudeta tersebut, AS menghadapi titik-balik. Presiden Kuba, Ekuador, Bolivia dan banyak Presiden dari negara lain mendukung secara penuh posisi Presiden Maduro dan mempertanyakan sanksi AS buat Venezuela. Mereka menganggap AS sudah keterlaluan.

Bahkan terungkap sebuah temuan lain, bahwa Antonio Ladezma sudah dipersiapkan oleh Washington untuk menjadi presiden baru Venezuela, ketika rencana kudeta terhadap Presiden Maduro tersebut berhasil.

Perlu Kontra Skema Hadapi Isu Korupsi Sebagai Modus Kolonial

Karena itu, sebagai metode dari (sistem) kolonialisme gaya baru di tanah air, korupsi mutlak harus dikontra serentak, sistematis, dan dilakukan secara gegap gempita di berbagai lapisan masyarakat, bahkan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, pergerakan anak bangsa –tanpa mengurangi rasa hormat atas segala upaya selama ini memerangi korupsi, jika tanpa kontra skema yang jelas guna mendongkel modus baru tersebut, tak ubahnya seperti deret duka cita –“daftar keprihatinan”–. Artinya bahwa teriakan, keringat bahkan darah dan jiwa mereka bakal terbentur dinding bisu tak tergoyahkan. Bukannya sia-sia tapi mubazir tercecer di jalanan.

Artikel Terkait
» Menebar Gelora Antipenjajahan!
» Kudeta Gaya Baru di Serbia, Ukraina dan Georgia
» Jurus Naga Membelit Dunia (Bagian 1)
» Pentingnya Cina Kuasai Pelabuhan-Pelabuhan di Asia-Pasifik
» Kenali Dulu Agenda Strategis Cina Abad 21
» Perlu Kontra Skema Hadapi National Security Agency (NSA) di Bidang Cyber Media
24
Mar
15

Kelautan : Putusan Pengadilan Perikanan Kapal Raksasa Hai Va Kecewakan Menteri Susi

Menteri Susi Menangis dan Kecewa, Ada Apa ?
Senin, 23 Maret 2015, 19:45 WIB

Republika/Agung Supriyanto
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  —  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat menahan tangisnya saat menceritakan kekecewaannya terhadap putusan Pengadilan Periklanan Ambon terhadap kapal raksasa Hai Va, yang sebelumnya diduga mencuri ikan.

Susi mengaku kecewa dengan putusan pengadilan bahwa sang nakhoda kapal hanya dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta rupiah atau penjara enam bulan lamanya. Padahal, Kapal yang berbobot lebih dari 3000 GT ini didakwa atas 3 hal: tidak adanya Surat Laik Operasi, tidak adanya Vessel Monitoring System, dan muatan hiu martil yang dilarang.

“Hasilnya sangat mengecewakan kita. Saya ingin dilakukan investigasi ulang atas keputusan ini. Jadi dilakukan investigasi kepd keputusannya. Kenapa bisa diputuskan denda seperti itu,” kata Susi di kantornya, Senin (23/3).

Susi mengaku kecewa dan marah atas putusan ini. Ke depan, KKP akan mengajukan bandung kepada Mahkamah Agung untuk meninjau ulang putusan Pengadilan Perikanan Ambon. Susi menilai, masalah illegal fishing harus ditindak dengan tegas, karena menyangkut urusan kedaulatan.

“Ini tidak hanya masalah Indonesia. Semua berkepanjangan terhadap perikanan yang berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu negara terparah dengan masalah ini,” ujar menteri asli Pangandaran ini.

Susi mengatakan dirinya telah memulai langkah pemberantasan illegal fishing dengan membentuk tim analisis dan evaluasi atau anev. Dia mengaku telah menemukan beberapa hal janggal dalam investigasi yang dilakukan. “Kami menemukan hal janggal dan kebangetan,” ujarnya.

Dengan keluarnya putusan Pengadilan Ambon yang tampak meringankan pelaku illegal fishing ini, Susi mengaku bahwa dirinya merasa dikecewakan.

“Kalau hal seperti ini lolos lagi saya yakin harga diri, dignity, kerja keras kita itu seperti disepelekan, seperti tidak dihargai, sepertinya kedaulatan bangsa itu dianggap hal kecil saja. Padahal big thing itu dimulai dari ini,” lanjutnya.

24
Mar
15

Prasarana : Indonesia Tawarkan Investasi 24 Pelabuhan Tol Laut Sosial

 Indonesia Tawarkan Investasi 24 Pelabuhan Tol Laut Sosial

Jakarta45

http://sp.beritasatu.com/home/indonesia-tawarkan-investasi-24-pelabuhan-tol-laut/82145

Indonesia Tawarkan Investasi 24 Pelabuhan Tol Laut
Senin, 23 Maret 2015 | 20:21

Berita Terkait

  • Program Tol Laut Berbiaya Tinggi Jadi Perhatian Asing
  • Pelayaran Rakyat Sebagai Alternatif Tol Laut
  • Tol Laut Harus Terintegrasi Dengan ALKI
  • Jerman Siap Bantu Perluasan Tanjung Priok
  • Tol Laut Pendulum Nusantara Hemat Biaya Logistik 500%

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

“Ya kami ingin mempercepat penerapan poros maritim,” kata Andrinof di Jakarta, Senin.

Andrinof mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu minat serius investor untuk berpartisipasi dalam proyek maritim itu, yang secara total dapat menghabiskan Rp 700 triliun, termasuk belanja pengadaan kapal.

Selain tol laut, kata Andrinof, Presid kan menawarkan investasi untuk proyek infrastruktur jalan raya dan pembangkit listrik dalam lawatannya ke dua negara raksasa di Asia itu.

Andrinof tidak menampik keberangkatan Jokowi ke Tiongkok juga karena misi serupa negara Tirai Bambu itu, yang ingin membangun Jalur Sutera, sebuah jalur konektivitas tata niaga dari berbagai wilayah di Asia ke Eropa dan Afrika.

“Kami ingin lihat dulu apa dari Jepang dan Tiongkok,” ujarnya.

Kebutuhan investasi untuk tol laut yang diperkirakan Rp 700 triliun itu untuk jangka waktu lima tahun dan akan diupayakan dari investasi pemerintah, BUMN dan BUMD serta swasta.

Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil.

Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang.

Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung,.

Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke

Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”, fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda.

Namun pada 2015, pemerintah fokus memulai pembangunan tol laut dari Indonesia Timur. [Ant/N-6]




Blog Stats

  • 3,303,738 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…