Archive for October, 2016

31
Oct
16

Kenegarawanan : Patriotisme Aksi Kembali Ke UUD 1945 (PAKKU45)

poster-gpa45
MERDEKA !‎
Salam 5-Jari, Salam PANCASILA,‎
Berporoskan Panca Strategi Indonesia Sejahtera (PanSIS) [‎http://www.petisionline.net/petisi_revolusi_kehormatan_rakyat_republik_indonesia]

maka Pergerakan Kaum Patriotik Indonesia kini saatnya bersama kita Bela Negara dan bergerak mendukung

Bersandarkan
Nawa Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015,‎ 
Tetap MERDEKA !‎

Salam 45,‎

Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45),

Pandji R Hadinoto / Ketua DHD45 Jakarta‎

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the XL network.
logo-mkrri

29
Oct
16

Kenegarawanan : PERGERAKAN KAUM PATRIOTIK INDONESIA

kartunama GP45
Suara Warga :

PERGERAKAN KAUM PATRIOTIK INDONESIA

Memperingati 88 Tahun “Resoloesi Kerapatan Besar Pemoeda Indonesia 28 Oktober 1928”,
berporoskan ‎Panca Strategi Indonesia Sejahtera [http://www.petisionline.net/petisi_revolusi_kehormatan_rakyat_republik_indonesia] sebagai tumpuan, Pergerakan Kaum Patriotik Indonesia dapat diharapkan amalkan ideologi Pancasila sebagai aksi penyempurna tingkat kebanggaan pemuda terhadap keIndonesiaan per [Jajak Pendapat Perjuangan Pemuda pada Era Digital, Kompas 24Okt16] diperkuat juga oleh ideologi Kebangsaan Indonesia per Nawa Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 sebagaimana‎
‎Peringatan 88 Tahun Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ‎dapat pula jadi tonggak waktu bagi prakarsa Kemitraan Aspiratif Lembaga Tertinggi Negara MPRRI bersama Pergerakan Kaum Patriotik Indonesia yang berkepentingan dibina, digalang dan dikerahkan guna senantiasa berkinerja mengawal penjabaran cita amanat Pembukaan UUD 1945 ke berbagai rupa bentuk perundang-undangan Republik Indonesia mempertimbangkan bila kelak diberlakukan MORATORIUM PERUNDANG-UNDANGAN RI [http://www.repelita.com/suara-warga-moratorium-perundang-undangan-ri/‎via@RepelitaOnlinep‎] yang adalah juga Peta Jalan Politik Perubahan bagi hadirnya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang strategik segera dibentuk dan ditetapkan oleh MPRRI dengan syarat status kedudukan hukum sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
Jakarta, ‎27 Oktober 2016
Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45),
Pandji R Hadinoto‎ / Ka DHD45 Jakarta
Ka Majelis Kehormatan Rakyat Republik Indonesia
logo-mkrri
Suara Warga :

PERKUATAN POLITIK PEMUDA INDONESIA MERDEKA

Fenomena Politik Hindia Belanda pada‎ akhir abad ke-19,‎ tergelar Politik Etis Belanda berlatar keprihatinan Kaum Liberal dan Humanis Belanda terhadap penderitaan penduduk pribumi Hindia Belanda akibat kebijakan pemerintah penjajah yang berbentuk monopoli perdagangan, tanam paksa, kerja paksa, eksploitasi kekayaan alam, penduduk diperintah kerja keras, sementara hasilnya se-besar2nya masuk ke Kas Kerajaan Belanda sebagai prinsipal Pemerintah Hindia Belanda.
Untuk kepentingan investor Belanda, pada tahun 1881 diterbitkan Koeli Ordonantie yang memberi Hak Hukum bagi perusahaan2 Investor Belanda untuk menghukum koeli2 pribuminya bilamana kedapatan dianggap bersalah terhadap kepentingan perusahaan2 Investor Belanda (disebut juga PoenaleSanctie).
Pada tahun 1899, van Deventer menulis Eeu Eereschuld (Hutang Budi) di majalah De Gids yang kemudian mendorong lahirnya Politik Etis akhir abad 19 yang direalisasikan di abad 20.
Kini fenomena Indonesia di dua dekade awal abad 21 yang berjudul Era Reformasi Batang Tubuh UUD 1945 menjadi Batang Tubuh UUD 2002 sebenarnya seperti mirip perkaranya dengan siklus dekade akhir abad 19 dan dekade dekade abad 20 pra Indonesia Merdeka.
Oleh karena itulah, salah satu terapi ideologis terhadap fenomena Reformasi Indonesia tersebut diatas adalah dengan memperbarui Tri Sumpah Pemuda 1928 menjadi Sapta Sumpah Pemuda 2008 yang kemudian diperbarui lagi menjadi Nawa Sumpah Pemuda 2015 sbb :
‎Semoga pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 2016 kini, Nawa Sumpah Pemuda 2015 dapat
turut mewarnai semangat pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan sesuai jamannya dalam konteks Perkuatan Politik Pemuda Indonesia Merdeka.
‎Jakarta, 28 Oktober 2016
Generasi Penerus Angkatan 45 (GPA45),
Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jakarta
Ketua, Majelis Kehormatan Rakyat Republik Indonesia
Logo Bulat GPA45

NASIONALISME

Macam-macam Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia

  1. Budi Utomo (BU)

Budi utomo adalah suatu organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran yang berasal dari priyayi Jawa yang “baru” atau priyayi rendahan. Mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Kelompok inilah yang merupakan kelompok pertama pembentuk suatu organisasi yang benar-benar modern. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah tokoh yang membidani lahirnya Budi Utomo melalui kegiatannnya menghimpun dana beasiswa untuk memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Wahidin tersebut disambut oleh Soetomo, seorang mahasiswa School Tot Opleiding van Indische Arsten (STOVIA) atau Sekolah Dokter Jawa. Bersama rekan-rekannya dia mendirikan Budi Utomo (BU) di Jakarta pada 20 Mei 1908. Budi utomo sejak awal berdiri sudah menetapkan bahwa bidang perhatian organisasi ini pada upaya peningkatan pendidikan dan memajukan pendidikan masyarakat dengan memberi kesempatan dan beasiswa bagi rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan. Hanya saja ruang lingkup yang menjadi obyek pengembangan pendidikan ini pada awalnya hanya meliputi penduduk Jawa dan Madura.

Bilamana diperhatikan dari segi keanggotaannya, organisasi budi utomo mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1)   bersifat lokal, sebab anggotanya hanya terbatas pada orang jawa dan madura, kemudian berkembang ke Bali, tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia;

2)   bersifat moderat dan aristokratis, tidak bertindak radikal dalam memperjuangkan tujuannya. Hal ini dimaklumi karena sebagian besar anggotanya adalah pegawai negeri dan juga dari lapisan ningrat.

Pada kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, Tirto Kusumo diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar. Dalam kongres ini, etnonasionalisasi semakin bertambah besar. Selain itu, dalam kongres tersebut juga timbul dua kelompok, yaitu kelompok pertama diwakili oleh golongan pemuda yang merupakan minoritas yang cenderung menempuh jalan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial.

Adapun kelompok kedua merupakan golongan mayoritas diwakili oleh golongan tua yang menempuh perjuangan dengan cara lama, yaitu sosiokultural (pendidikan, pengajaran dan kebudayaan). Golongan minoritas yang berpandangan maju dalam organisasi ini dipelopori oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dr. Tjipto Mangunkusumo ingin menjadikan Budi Utomo bukan hanya sebagai partai politik yang mementingkan rakyat, melainkan juga sebuah organisasi yang kegiatannya tersebar di Indonesia, bukan hanya di Jawa dan Madura.

Sementara golongan tua menginginkan pembentukan dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua. Golongan ini juga mendukung pendidikan yang luas bagi kaum priyayi dan mendorong kegiatan pengusaha Jawa. Tjipto terpilih sebagai seorang anggota dewan. Namun, pada 1909 dia mengundurkan diri dan akhirnya bergabung dengan Indische Partiij yang perjuangannya bersifat radikal.

Karakteristik Budi Utomo yang seperti demikian menyulitkan untuk bertindak revolusioner, walaupun lambat laun juga mempunyai program politik dan memperluas keanggotanya hingga sampai ke Bali. Hal ini terjadi karena banyak dari anggota Budi Utomo adalah pegawai pemerintahan Belanda dan banyak yang berasal dari kalangan ningrat. Kondisi inilah yang mengakibatkan keluarnya beberapa orang tokoh utama dari Budi Utomo, seperti Cipto Mangunkusumo, Soetomo, dan Soepomo.

Tokoh-tokoh ini beralih ke Indische Party yang gerakannya lebih radikal. Dalam perkembangan selanjutnya Budi Utomo tetap meneruskan cita-cita mulia menuju kemajuan yang selaras buat tanah air dan bangsa. Ketika pecah Perang Dunia I (1914) Budi Utomo turut memikirkan cara mempertahankan Indonesia dari serangan luar, yang mengusulkan dibentuknya ”Komite Indie Weeber” (komisi untuk pertahanan negara) Budi Utomo juga terlibat dalam rapat-rapat untuk membentuk Dewan Rakyat (Volksraad), yang baru dapat terealisasi tahun 1918.

Belanda memang memberi peluang pada Budi Utomo untuk terlibat, karena sikapnya yang moderat sehingga pemerintah kolonial tidak terlalu mengkhawatirkan organisasi tersebut. Pada dekade ketiga abad ke-20, April 1930, Budi Utomo dibuka keanggotannya bagi semua golongan bangsa Indonesia. Pada kongres April 1931, anggaran dasar Budi Utomo diubah untuk membuka diri. Pada kongres itu diputuskan untuk bekerja sama dengan organisasi lain yang berdasarkan prinsip kooperasi.

Dalam konferensi yang diselenggarakan pada Desember 1932 di Solo, diumumkan tentang disahkannya badan persatuan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka, namanya Parindra. Kelompok organisasi ini bersifat kooperasi tapi terhadap sesuatu hal yang lain bisa jadi non kooperasi.

Walaupun pada awalnya organisasi Budi Utomo dikhususkan untuk masyarakat Jawa dan Madura, namun Budi Utomo adalah organisasi modern pertama dalam pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memajukan masyarakat pribumi dan usianya paling lama, Budi Utomo merupakan organisasi perintis jalan untuk pertumbuhan organisasi-organisasi politik lainnya. Budi Utomo merupakan fase pertama dari nasionalisme Indonesia, menjadi inspirasi bangkitnya fahamfaham kebangsaan Indonesia.

  1. Sarekat Islam (SI)

Sarekat Islam (SI) pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), yaitu perkumpulan bagi pedagang Islam yang didirikan tahun 1911 di Solo, oleh H. Samanhudi. Organisasi ini mempunyai tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam, serta agar para pedagang Islam dapat bersaing dengan pedagang Barat maupun Timur Asing. Sarekat Dagang Islam mengalami perkembangan cukup pesat, hal ini terjadi karena:

  1. Pedagang keturunan Tionghoa melakukan monopoli bahan-bahan batik, ditambah pula dengan tingkah laku mereka yang tidak mengenakkan pada pedagang pribumi;
  2. Penyebaran agama Kristen yang merupakan tantangan bagi para penganut Islam;
  3. Adat lama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang terus dipertahankan di daerah Jawa, makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan terhadap umat Islam.

Faktor lain yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan perkumpulan pedagang Islam tumbuh pesat terutama setelah Tjokroaminoto masuk dan kemudian menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam. SDI berganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. SI mempunyai tujuan mengembangkan perekonomian guna mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong menolong di antara kaum muslimin. Keanggotaannya terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam.

Pada Juni 1916, mengembangkan sebuah cita-cita terbentuknya satu bangsa bagi penduduk Indonesia. Pada kongres 1917, SI mulai dimanfaatkan oleh kekuatan lain untuk kepentingan politik tertentu dan disusupi aliran revolusioner sosialis dengan tokohnya Semaun yang menduduki ketua SI cabang Semarang. Dengan masuknya Semaun, tujuan SI kemudian berubah menjadi membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat.

Dalam kongres diputuskan tentang keikutsertaan SI dalam Volksraad. Masuknya kaum sosialis-komunis di dalam tubuh SI, hingga memberikan pengaruh terhadap tujuan SI dan ditambah dengan pernyataan bahwa menjadi penjajahan dalam lapangan kebangsaan dan perekonomian itu adalah buah dari kapitalisme dan kapitalisme hanya bisa dikalahkan oleh per satuan kaum buruh dan petani. Pada tahun 1921, SI menetapkan bahwa seseorang harus memilih antara SI atau organisasi lain.

Pilihan ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan barisan SI dari unsur-unsur komunis. Dengan keputusan tersebut, seseorang tidak mungkin menjadi anggota SI sekaligus menjadi anggota PKI. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan di tubuh SI, dan berganti nama SI Merah dan SI Putih. SI Merah yang dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang berlandaskan Islam. Perkembangan selanjutnya SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), sedangkan SI Merah menjadi Sarekat Rakyat yang kemudian menjadi organisasi yang berada di bawah naungan PKI.

PSI mempunyai tujuan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah maka PSI menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Kongres PSI 1927 menyatakan bahwa Karena keragaman cara pandang di antara elite partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, seperti Partai Islam Indonesia yang dipimpinan oleh Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya.

  1. Indische Partiij

Indische Partiij merupakan organisasi yang didirikan oleh orang Indo dan anggotanya juga kebanyakan orang Indo, yaitu campuran orang Indo dengan Pribumi. Didirikan oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker pada 25 Desember 1912. Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker adalah seorang keluarga jauh Edward Douwes Dekker (Multatuli). Dia kemudian bekerja sama dengan dua orang, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai.

Indische Partiij menyatakan bahwa nasionalisme merupakan hal paling penting dan oleh karena itu harus diperjuangkan. Partai ini juga dengan tegas menyatakan harus dicapainya kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjuangannya, partai ini bersikap radikal terutama dalam menghadapi sistem kolonial Belanda. Indische Partiij menuntut dihapusnya eksploitasi rakyat dan oleh karena itu mereka beranggapan bahwa penghapusan eksploitasi dapat dicapai apabila Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

Anggaran dasar Indische Partiij menetapkan tujuan membangun lapangan hidup, menganjurkan kerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan, memajukan tanah air Hindia Belanda, dan mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka. Indische Partiij berdiri atas dasar nasionalisme yang menampung semua suku bangsa di Hindia Belanda dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Paham kebangsaan ini kemudian diolah dan dikembangkan oleh partai-partai lain, seperti Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Karena keradikalan partai ini, pemerintah kolonial bersikap keras dan oleh karena itu tidak memberi badan hukum. Sikap pemerintah kolonial semakin keras terutama setelah setelah munculnya artikel Suwardi Suryaningrat pada peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis. Artikel ini berjudul “Als ik een Nederlander was” (Andaikata aku seorang Belanda). Artikel ini membuat pemerintah kolonial Belanda marah dan disusul dengan ditangkapnya ketiga tokoh Indische Partiij yang kemudian diasingkan ke Belanda.

Pada 4 Mei 1913, Indische Partiij dinyatakan sebagai partai terlarang. Walaupun sudah dibubarkan, ketiga tokoh ini tetap berjuang. Douwes Dekker tetap di jalur politik. Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara terjun dalam bidang pendidikan. Adapun Tjipto Mangunkusumo meneruskan perjuangannya yang radikal walaupun dalam beberapa waktu harus berjuang di dalam penjara. Meskipun organisasi ini berumur pendek, Indische Partiij telah memberikan perlawanan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai ini merupakan partai pertama yang menanamkan paham kebangsaaan.

  1. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai Komunis Indonesia adalah organisasi pergerakan sosialis yang mengadopsi nilai-nilai perjuangan komunisme dari Rusia. Pada awalnya organisasi ini bernama Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV), yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Gerakan ini dipelopori oleh seorang Marxis Belanda Sneevliet yang ingin menyebarkan ajaran-ajaran Marxis di Indonesia, khususnya tentang manifesto-komunisnya.

Konsep perjuangannya adalah mempertentangkan kelas antara kaum pribumi sebagai buruh dan penjajah sebagai kapitalisme Barat. Sneevliet adalah pendiri organisai Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) (Dekker, 1993). ISDV didirikan Sneevliet pada tahun 1914 di Semarang. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan campuran antara orang-orang Belanda dengan orang-orang Indonesia yang mempunyai pandangan politik sama.

Sneevliet berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka pada perkumpulan orang Indonesia untuk menerima ajaran Marxis. Setelah itu tokoh-tokoh Marxis dalam ISDV menyusup ke tubuh organisasi Sarekat Islam yang dianggap memiliki basis massa yang banyak dan bersedia menerima pikiran-pikiran radikal perjuangan sosialis. Selain itu, anggota Sarekat Islam yang radikal bisa masuk ISDV tanpa harus meninggalkan Sarekat Islam.

Komunisme cepat berkembang di kalangan rakyat Indonesia yang terjajah. Kondisi buruknya kehidupan ekonomi pribumi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh komunis Indonesia. Tokoh-tokoh komunis juga memanfaatkan kondisi buruknya hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. ISDV semakin kuat setelah pecahnya Revolusi Rusia pada 1917, berdirinya Uni Soviet, dan Communis International (Comintern) Maret 1919. Komunis Indonesia makin radikal dan mendapat dukungan yang luas setelah pada 1922 melakukan pemogokkan-pemogokkan untuk menuntut kenaikan upah dari kaum kapitalis.

Gerakan-gerakan ISDV yang radikal dalam menentang kapitalisme Belanda mengakibatkan orang-orang ISDV diusir Belanda. Pimpinan komunis di Indonesia diambil alih oleh orang Indonesia sendiri dan kemudian mendirikan organisasi dengan nama Perserikatan Komunis Hindia pada Mei 1920. Pada 1924 nama ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dengan cepat berkembang karena mendapat banyak dukungan dari kalangan rakyat jelata yang terjajah.

PKI masuk Komintern pada 1920. Tokoh-tokoh PKI di antaranya, Semaun, Alimin, Tan Malaka, dan Darsono (Dekker, 1993). PKI dalam melaksanakan kegiatannya bersifat praktis dan radikal, organisasi ini dengan tegas menyatakan ingin melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh-tokohnya dengan cerdik mampu memanfaatkan militansi Islam yang juga berkeinginan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, banyak tokoh Islam yang direkrut untuk menyebarkan propaganda PKI yang anti kapitalisme Belanda.

Misalnya di daerah berbasis Islam, Banten dan Minangkabau, terjadi pemberontakan melawan kapitalisme Barat pada 1926 dan 1927. Akibat pemberontakan, pemerintah kolonial Belanda melakukan penindasan terhadap pengikutnya. Pemimpinnya dibuang, sejumlah 13.000 anggotanya ditangkap, 4.000 orang dihukum, dan 1.300 orang dibuang ke Digul. Oleh pemerintah kolonial, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, walaupun aktivitas politiknya masih terus berjalan. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk mendukung aksi revolusioner dan menuntut kemerdekaan Indonesia.

  1. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Nasional Indonesia didirikan oleh kaum terpelajar, yang dipelopori oleh Soekarno. Berdiranya PNI, tidak terlepas dari pengaruh dilarangnya PKI oleh pemerintah kolonial. Kaum terpelajar dan intelektual serta tokoh-tokoh perjuangan lainnya berusaha memikirkan strategi yang harus dijalankan untuk mencegah agar organisasi-organisasi baru tidak terperangkap pada kendala yang sama. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa kekerasan dan radikalisme bukan jalan perjuangan yang baik dalam menghadapi pemerintah kolonial.

Golongan terpelajar yang berada dalam Algemene Studie Club Bandung pada 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Organisasi yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. PNI didirikan dengan tujuan untuk menampung orang-orang yang merasa aspirasinya tidak terwakili dalam organisasi-organisasi politik yang ada saat itu. Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan asas perjuangan berdiri di atas kaki sendiri, nonkooperasi, dan marhaenisme.

Sebagai sebuah organisasi yang baru, PNI cepat berkembang dan menarik perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan karena adanya propaganda-propaganda yang dilakukan Ir. Soekarno dengan mengusung tema antara lain: karakter yang buruk dari penjajah, konflik antara pengusaha dan petani, “front sawo matang melawan front kulit putih,” menghilangkan ketergantungan dan menegakkan kemandirian, serta perlunya pembentukan negara dalam negara. Propaganda-propaganda Ir. Soekarno yang menarik dukungan masyarakat telah mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda.

Gubernur Jenderal Belanda dalam pembukaan sidang Volksraad pada 15 Mei 1928 memberi peringatan kepada pemimpin PNI untuk menahan diri dalam ucapan dan propagandanya. Karena tidak dihiraukan, pemerintah kolonial Belanda segera mengadakan penangkapan terhadap para pemimpin PNI, seperti Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata. Penangkapan itu terjadi pada 24 Desember 1929. Mereka kemudian diajukan ke depan pengadilan Landraad di Bandung.

Pengadilan Ir. Soekarno dan rekannya dihadiri oleh banyak kalangan, baik dari tokoh-tokoh pergerakan di luar maupun di dalam kota Bandung. Pidato pembelaan Soekarno dikenal dengan Indonesia Menggugat yang di dalamnya berisi antara lain pandangan Soekarno mengenai pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indoensia, dan dihapuskannya pemeritah kolonial. Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara untuk Soekarno, 2 tahun untuk Gatot Mangkuraja, 1 tahun 8 bulan untuk Maskun dan 1 tahun 3 bulan untuk Supriadinata dengan tuduhan melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan pemerintah.

Dipenjarakannya tokoh-tokoh penting PNI menimbulkan pemikiran untuk membubarkan PNI, demi keselamatan para anggota, 1933. Sementara itu, Mr. Sartono, melalui kongres luar biasa mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia (Partindo) dengan Sartono sebagai ketuanya. Sedangkan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir mendirikan partai baru yaitu PNI Pendidikan (PNI Baru). Partai Indonesia (Partindo) Partindo berasaskan non kooperatif, konsep sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme dari Ir. Soekarno diterima sebagai citacita yang dituju Partindo.

Partindo adalah partai politik yang menghendaki kemerdekaan Indonesia yang didasarkan prinsip menentukan nasib sendiri, kebangsaan, menolong diri sendiri, dan demokrasi. Partindo menekankan perjuangan radikal dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan penuh. Kongres Partindo pada 15-17 Mei 1932 di Jakarta dihadiri oleh Ir. Soekarno yang saat itu belum menjadi anggota. Dalam pidato tersebut, Soekarno memunculkan slogan “Indonesia merdeka sekarang,” “kerakyatan dan kebangsaan,” dan “Persatuan Indonesia.”

Pada kongres Juli 1933, Soekarno menjelaskan konsep Marhaenisme. Pada dasarnya Marhaenisme menyukai perjuangan membela rakyat kecil serta menekankan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial untuk marhaen atau rakyat kecil. Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Partindo semakin keras. Pada 1933 dikeluarkan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo.

Puncaknya adalah penangkapan Soekarno pada 1 Agustus 1933 oleh Gubernur Jenderal De Jonge. Soekarno kemudian dibuang ke Ende, Flores. Setelah penangkapan tersebut, ruang gerak partai menjadi sempit. Kongres yang rencananya akan diselenggarakan pada 30-31 Desember 1934 dilarang oleh pemerintah. Meskipun begitu, Partindo berjalan terus sampai membubarkan diri pada 18 November 1936.

  1. Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di Negeri Belanda. Perhimpunan Hindia atau Indische Vereeniging (IV) berdiri pada tahun 1908, yang dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda.

Namun, setelah kedatangan pemimpin Indische Partiij di Belanda, IV berkembang pesat dan memusatkan kegiatannya pada bidang politik. Tokoh-tokoh organisasi yang berpandangan maju tersebut mencetuskan untuk pertama kali konsep Hindia Bebas dari Belanda dan terbentuknya negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Program kegiatannya antara lain bekerja di Indonesia dan membentuk Indonesische Verbond van Studeerenden (Persatuan Mahasiswa Indonesia).

Hal terpenting dari penggabungan ini adalah dengan digantinya “Indische” dengan “Indonesische.” Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia dikenalkan istilah “Indonesische” atau “Indonesia” dalam kegiatan akademik dan politik. Pada tahun 1923, Iwa Kusumasumatri sebagai ketua, sejak saat itu sifat perjuangan politik organisasi semakin kuat. Dalam rapat umum 1923 organisasi ini menyepakati tiga asas pokok organisasi yaitu:

  1. a) Indonesia menentukan nasib sendiri;
  2. b) untuk itu Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri;
  3. c) untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu.

Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, para pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putera dengan Indonesia Merdeka. Pada edisi pertama majalah Indonesia Merdeka diungkapkan bahwa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan penjajahan Belanda oleh Spanyol memiliki banyak persamaan. Selain itu diungkapkan pula alasan tidak disebutnya negara Hindia Belanda karena hampir sama dengan orang Belanda yang tidak mau menyebut negaranya dengan Nederland-Spanyol. Para mahasiswa mengetahui hal ini setelah mempelajari mengenai perjuangan Belanda melawan Spanyol.

Organisasi ini juga berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa yang ada di dunia, termasuk hak bangsa Indonesia yang masih terjajah. Semangat perjuangan politiknya yang jelas menuju Indonesia merdeka menjadikan organisasi ini disegani oleh oranisasi-organisasi sejenis di kalangan negara-negara terjajah di Asia. Propaganda tentang tujuan dan ideologi baru bangsa Indonesia disosialisasikan secara lebih gencar oleh organisasi ini dengan menerbitkan buklet dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-15 pada 1924.

Indische Vereeniging (IV) pada 3 Februari 1925 berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Dalam majalah Indonesia Merdeka, ditulis bahwa perubahan nama ini diharapkan dapat memurnikan organisasi dan mempertegas prinsip perjuangan organisasi. Sementara, dalam artikel yang muncul pada bulan yang sama dengan judul Strijd in Twee Front (Perjuangan di Dua Front), menyatakan bahwa perjuangan selanjutnya akan lebih berat dan pemuda Indonesia tidak akan ada yang dapat menghindarinya.

Mereka harus berusaha mengerahkan semua kemampuannya jika ingin mencapai kemerdekaan. Para pemimpin Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa organisasi mereka merupakan organisasi pergerakan nasional. Sebagai kelompok elite serta golongan menengah baru, mereka harus memainkan peran pentingnya sebagai agen pengubah masyarakat dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka, dari masyarakat terbelenggu menjadi masyarakat bebas, dan dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang pintar.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Salah seorang pemimpin Perhimpunan Indonesia, Moh. Hatta, dengan penuh semangat menyerukan bersatunya semua unsur nasionalis Indonesia. Di antara empat pikiran pokok ideologi Perhimpunan Indonesia, pokok pikiran “merdeka” merupakan kuncinya. Keempat pokok pikiran itu adalah kesatuan nasional, kemerdekaan, nonkooperatif, dan kemandirian.

Ideologi Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari empat gagasan telah disetujui pada Januari 1925. Keempat gagasan tersebut adalah sebagai berikut:

1)   membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka;

2)   partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam suatu perjuangan terpadu untuk mencapai kemerdekaan;

3)   konflik kepentingan antara penjajah dan yang dijajah harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas konflik. Konflik

ditujukan untuk melawan penjajah; dan

4)   pengaruh buruk penjajahan Belanda terhadap kesehatan fisik dan psikis bangsa Indonesia harus segera dipulihkan dan dinormalkan dengan cara terus berjuang mencapai kemerdekaan.

Berkembangnya paham marxisme, leninisme, dan sosialisme di Eropa mengenai perjuangan kelas dan konflik antara kaum kapitalis dan kaum proletar telah mempengaruhi cara pandang tokoh-tokoh pergerakan nasional yang tinggal di Belanda, Eropa. Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, paham-paham tersebut diaplikasikan dalam ideologi pergerakan nasional. Mereka memandang bahwa rakyat negeri jajahan adalah sebagai kaum proletar yang tertindas akibat imperialisme yang identik dengan kapitalisme.

Tokoh pergerakan, seperti Semaun, dibuang ke Amsterdam, Mohammad Hatta, Ali Sastroamidojo, Gatot Mangkupraja, dan Subarjo adalah penganut paham-paham baru dari Eropa tersebut. Paham marxis, leninis, dan sosialis telah memberikan dorongan kepada mahasiswa dalam menumbuhkan semangat perjuangan bangsa kulit sawo matang Indonesia dengan bangsa kulit putih Belanda. Dalam melakukan kegiatan politiknya, para mahasiswa Indonesia di Belanda sering mengadakan pertemuan, diskusi ilmiah dan politik diantara mereka sendiri serta dengan berbagai mahasiswa lainnya di negeri Belanda.

Tujuannya adalah untuk mengembangkan persamaan pandangan serta menggalang simpati baik dari Indonesia, dunia internasional, maupun dari orang Belanda sendiri tentang Indonesia merdeka. Oleh karena itu, PI menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadikan konsep Indonesia merdeka sebagai program utamanya. Seruan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda terhadap organisasi pergerakan di Indonesia untuk meningkatkan aktifitas politik mendapat sambutan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah PKI.

Pada November 1926, komite revolusioner PKI mengadakan pemberontakan di Jawa Barat. Januari 1927, PKI juga mengulangi aksinya di pantai barat Sumatra. Namun kedua aksi ini mengalami kegagalan. Pemberontakan PKI yang gagal di Banten dianggap tanggung jawab PI di Negeri Belanda. Setelah terjadi pemberontakan tersebut pemerintahan kolonial Belanda berusaha menangkap para pemimpin PI di Belanda. Tokoh-tokoh PI, seperti Ali Sastroamidjojo, Abdul Karim, M Jusuf, dan Moh.

Hatta dianggap memiliki hubungan dekat dengan Moskow, sebagai markas gerakan comintern. Akibat tuduhan itu mereka ditangkap, kemudian diadili atas tuduhan makar terhadap pemerintah. Karena pembelaan mereka, akhirnya mereka dibebaskan setelah tidak terbukti terlibat dalam pemberontakan tersebut. Dalam pidato pembelaannya, mereka menjelaskan bahwa PI hanya sekedar membicarakan kemungkinan tindak kekerasan, kecuali pemerintah Belanda memikirkan tentang kemerdekaan Indonesia.

Pembebasan mereka dari tuduhan tersebut dirayakan oleh anggota-anggota PI dan partai-partai nasionalis Indonesia, karena dianggap sebagai suatu kemenangan gerakan nasionalis atas negeri kolonial Belanda. Karena kemenangan tersebut, maka kaum nasionalis Indonesia di Belanda semakin mendapat simpati massa di Belanda. Perhimpunan Indonesia mempunyai peran penting dalam pergerakan nasionalis Indonesia, walaupun organisasi ini berdiri di Belanda dan banyak bergerak di negeri tersebut. Peran tersebut antara lain:

1)   sebagai pembuka keterkungkungan psikologis bangsa Indonesia dan kekuasaan sistem kolonial;

2)   pengembang ideologi sekuler sehingga bisa mendorong semangat revolusioner dan nasionalis;

3)   mempersatukan unsur golongan ke dalam organisasi secara keseluruhan;

4)   memperkenalkan istilah Indonesia untuk mengembangkan jati diri nasional dan tidak bersifat kedaerahan; dan

5)   sebagai organisasi kebangsaan yang paling orsinil dalam mempropagandakan ideologi Indonesia Merdeka.

  1. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

PPKI merupakan organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai macam organisasi sosial politik menjadi satu, agar bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam melawan penjajah Belanda. Terbentuknya gagasan tentang persatuan Indonesia dilatarbelakangi adanya kesadaran dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa berjuang hanya melalui masing-masing organisasi pergerakan nasional tidak akan membawa hasil. Dengan perjuangan sendiri-sendiri akan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial.

Terbukti, PKI yang melakukan pemberontakan sendiri juga telah gagal dan berakhir dengan dilarangnya partai politik tersebut. Ir. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang merasa yakin benar bahwa front bersama sangatlah penting bagi mempersatukan perjuangan politik pergerakan nasional Indonesia. Dalam merealisasikan ide ini, Soekarno dibantu oleh Sukiman, mengajak PSI untuk turut bergabung. Namun ide ini ditolak oleh PSI dengan alasan bahwa sebagian tokoh PNI dan Soekarno sendiri dianggap sebagai didikan Belanda, karena itu diragukan kenasionalisannya.

Sebagian kalangan pergerakan nasional Indonesia yang masih berpandangan kolot masih menganggap bahwa mereka yang bukan dididik dan dibesarkan di Indonesia tidak memiliki pandangan positif tentang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17-18 Desember 1927 diputuskan untuk dibentuk Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Perhimpunan ini menampung beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia.

PPPKI dianggap telah mampu mengimbangi kekuatan pemerintah Belanda. PPPKI juga diharapkan mampu mempersatukan dan menjadikan gerakan-gerakan politik nasional berada dalam satu koordinasi yang baik. PPPKI terus berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi parpol-parpol yang ada di Indonesia. PSI dan BU merupakan salah satu yang memberikan perhatian khusus terhadap ideologi nasionalis sekuler. Kongres PPPKI I diselenggarakan pada 2 September 1928 di Surabaya.

Para wakil parpol berharap bahwa kongres ini merupakan kongres yang dapat membawa Indonesia ke era baru gerakan kebangsaan. Kongres menunjuk Soetomo sebagai ketua Majelis Pertimbangan PPPKI. Sebagai ketua, Soetomo berhasil mempersatukan kaum moderat dan kaum radikal di tubuh PPPKI. Kongres juga menganjurkan agar dibentuknya seksi PPPKI daerah agar memudahkan sekaligus memantapkan PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya. PPPKI ternyata tidak mampu mewujudkan cita-cita idealnya, karena terjadi pertentangan antara tokoh-tokoh partai, seperti pertentangan antara PNI Baru dan Partindo.

Perhimpunan ini akhirnya tidak memiliki peran apapun di panggung politik, meskipun segala upaya sudah dilakukan Soekarno dalam rangka mempersatukan partai-partai yang ada. Intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap perhimpunan ini juga menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya peran perhimpunan ini dalam pergerakan nasional. Hal ini sangat disayangkan karena bergabungnya beberapa parpol dalam sebuah himpunan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

  1. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Parindra adalah salah satu organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mempersatukan persepsi di antara organisasi pergerakan nasional. Mereka menyadari bahwa hanya dengan persatuan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan. Upaya tersebut terus dilakukan dalam rapat-rapat, diskusi, dan surat kabar. Salah satu surat kabar yang menampung gagasan persatuan adalah “Soeloeh Rayat Indonesia.” Surat kabar ini antara lain dimanfaatkan oleh Kelompok Studi Indonesia di Surabaya untuk menyerukan konsepsinya bahwa perbedaan golongan pendukung nonkooperasi dan pendukung kooperasi tidaklah harus dibesar-besarkan.

Menurut mereka, tujuan pergerakan saat ini adalah mengangkat rakyat Indonesia dari penderitaan berkepanjangan, baik itu melalui kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik. Pada November 1930 kelompok studi ini mengubah namanya menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI). Meskipun berusaha mengutamakan agitasi politik, PBI lebih terlihat sebagai partai lokal Surabaya yang berorientasi pada kerakyatan. Perkumpulan Rukun Tani yang didirikannya menjadi sarana perbaikan dan kesejahteraan petani.

Dengan basis tersebut, PBI mendapat dukungan luas di pedesaan sehingga pada 1932 organisasi ini sudah memiliki anggota 2500 orang dengan 30 cabang. Pada tahun yang sama diadakan kongres yang menetapkan penggalakan koperasi, serikat sekerja dan pengajaran. Pada 1934, diadakan kongres di Malang, yang menetapkan bahwa PBI akan lebih memajukan pendidikan rakyat. PBI menggandeng BU untuk bekerja sama dalam upaya untuk menggalang persatuan.

Dari kerja sama yang telah disepakati tersebut disepakati untuk membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra pada 1935 dengan menggabungkan organisasi lainnya, seperti Sarikat Celebes, Sarikat Sumatra, Sarikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia mulia dan sempurna. Keunikan Parindra dibanding partai yang lainnya adalah bahwa partai ini bersifat kooperasi dan dalam beberapa kegiatannya juga nonkooperasi.

Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei 1937 di Jakarta diputuskan bahwa Parindra bersikap kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal pada partainya. KRMH Wuryaningrat yang menggantikan Sutomo sebagai ketua berusaha dengan keras untuk mencapai perbaikan ekonomi rakyat, pengangguran, peradilan, dan kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, Parindra telah berjasa mendirikan Perkumpulan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia dan Bank Nasional Indonesia.

  1. Gabungan Politik Indonesia (Gapi)

Sebelum Gapi dibentuk, tokoh-tokoh pergerakan nasional masih mencari jalan lain agar perjuangan mereka mencapai kemerdekaan segera dapat diraih. Ternyata jalan perjuangan kooperatif dan nonkooperatif masih menghadapi jalan buntu. Tindakan Belanda yang menutup jalan gerakan non kooperatif dan mengharuskan gerakan yang kooperatif untuk selalu meminta izin terhadap Belanda, telah membuat kesal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Volksraad, partai-partai mengeluarkan petisi pada 15 Juli 1936.

Petisi yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo tersebut berisi usulan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi membahas tentang status politik Hindia Belanda di Indonesia. Ia menuntut kejelasan status politik Belanda pada 10 tahun mendatang. Selain itu, petisi ini juga bertujuan untuk mendorong rakyat memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dan matang di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Petisi tersebut ditandatangani oleh Sutardjo, I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong.

Petisi Sutardjo ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tentu saja membuat para tokoh pergerakan dan pendukungnya merasa sangat kecewa. Apalagi setelah petisi tersebut tidak jelas kedudukannya selama dua tahun, apakah ditolak atau diterima. Meskipun begitu, kejadian tersebut telah mendorong semangat baru bangsa Indonesia untuk mencari jalan lain dalam pergerakan nasional. Perbedaan pendapat dan krisis baru di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional masih terus tampak.

Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampillah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan persepsi kembali tentang betapa pentingnya kesatuan di antara partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M.Husni Thamrin yang memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi), pada 21 Mei 1939. Gapi merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII.

Langkah selanjutnya yang ditempuh Gapi adalah pada 24 Desember 1939, dengan membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Tujuan utama dari kongres ini adalah “Indonesia Berparlemen.” Resolusi Gapi ditanggapi dingin oleh pemerintah kolonial. Untuk meredam gerakan nasionalis, pemerintah kolonial segera membentuk Komisi Visman, sebuah komisi yang ditujukan untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia. Komisi ini bekerja tidak jujur dan lebih memihak kepada penguasa Belanda, sehingga pemerintah Belanda hanya berjanji memberikan status dominion kepada Indonesia di kemudian hari.

Di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial untuk mengulur-ngulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia. Gapi yang tetap teguh pada pendiriannya, segera merubah KRI menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) padal 14 September 1941. Mr. Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan Gapi sebagai wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serikat sekerja dan pegawai negeri.

Pada September 1942, MRI berhasil menyelenggarakan Kongres II di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri ole h MIAI, PVPN, Kongres Perempuan Indonesia, Isteri Indonesia, Perti, Parindra, Gerindo, Pasundan, PII, PPKI, PAI, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, Taman Siswa, dan PSII. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang paling maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik, sosial, dan keagamaan dalan satu wadah.

Nasionalisme adalah suatu gerakan yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang memiliki persamaan budaya, bahasa, wilayah, serta persamaan cita-cita dan tujuan. Paham baru di Eropa tersebut berdampak luas ke wilayah Asia-Afrika. Hal itu terlihat dari banyaknya gerakan yang menentang penjajahan dan gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa Asia dan Afrika.

Peristiwa-peristiwa penting antara Perang Dunia I dan II, antara lain Perang Dunia I, Perjanjian Versailes, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia II, dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada awal abad ke-20 dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan yang meliputi seluruh bangsa dari penjajah Belanda.

Organisasi pergerakan nasional yang pernah lahir di Indonesia antara lain, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partiij, PNI, Partindo, PKI, Taman Siswa, Perhimpunan Indonesia, Parindra, Muhammadiyah, PPPKI, dan PPPI. Sedangkan organisasi pemuda di antaranya Trikoro Dharmo, Jong Celebes, Jong Sumatra Bond, PPPI, Jong Indonesia, dan Indonesia Muda. Demikian pula pada pergerakan kaum wanita Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika.

Pada 15 Juli 1936, bangsa Indonesia mengeluarkan Petisi Sutarjo yang berisi tentang usulan untuk mengadakan konferensi membahas status politik Hindia Belanda di Indonesia. Adapun Gapi yang merupakan organisasi gabungan dari beberapa partai-partai politik dan pergerakan nasional di Indonesia menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar “Indonesia Berparlemen.”

  1. Gerakan dan Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda yang didirikan pada awal abad ke-20 meliputi organisasi-organisasi yang didukung oleh para pemuda di daerah. Salah satu di antaranya adalah Perkumpulan Pasundan. Perkumpulan ini didirikan pada 1914 dengan tujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, memperluas kesempatan kerja, dan penghidupan kegiatan masyarakat. Pemimpinnya adalah R. Kosasih Surakusumah, R.Otto Kusuma, dan R.A.A. Jatiningrat. Organisasi Pasundan merupakan organisasi semacam Budi Utomo bagi orang Sunda.

Pada masa sesudah sekitar 1909, di seluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elite terpelajar yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. Misalnya Sarekat Ambon (1920), bertujuan untuk melindungi kepentingan orangorang Ambon. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen dan meminta pemerintahan sendiri. Perkumpulan yang lain adalah Jong Java (1918) yang keanggotaannya khusus untuk orang-orang Jawa.

Organisasi lainnya yang berusaha menampung para pemuda dan mahasiswa adalah Sarekat Sumatera (Sumatranen Bond, 1918) yang merupakan kelompok mahasiswa Sumatra, Jong Minahasa (Pemuda Minahasa, 1918), yaitu organisasi untuk orang-orang Minahasa, dan Timorsch Verbond atau Persekutuan orang-orang Timor (1921) yang didirikan oleh orang-orang Timor dari Pulau Roti dan Sawu untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat Timor.

Pada 1923 dibentuk pula Kaum Betawi di bawah pimpinan M.Husni Thamrin yang berusaha memajukan hak-hak warga Betawi. Organisasi ini bertujuan memajukan perdagangan, pertukaran pengajar. MH. Thamrin kemudian menjadi anggota Volksraad dan Ketua Fraksi Nasional. Pendirian organisasi kepemudaan di atas tidak hanya mencerminkan adanya kegairahan baru untuk berorganisasi pada zaman pergerakan nasional, namun juga mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus berlangsung.

Unsur-unsur etnosentrismenya juga masih ada dengan mengisolasi diri, tetapi regionalisme itu juga perlahan dapat menciptakan nasionalisme. Regionalisme itu selalu dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah dengan melakukan infiltrasi. Perkumpulan pemuda didirikan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Perkumpulan pemuda pertama adalah Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) yang berdiri pada 7 Maret 1915 di gedung perkumpulan Budi Utomo.

Tri Koro Dharmo bertujuan untuk mengadakan suatu tempat latihan untuk calon-calon pemuda nasional. Cinta tanah air menjadi dorongan bagi berdirinya organisasi ini. Organisasi ini kemudian diganti namanya menjadi Jong Java yang orientasinya lebih luas dari sekedar organisasi daerah, serta berorientasi pada pergerakan rakyat. Setelah berkembangnya rasa nasionalisme pada akhir Perang Dunia I, kegiatan Jong Java beralih ke politik.

Dalam kongresnya pada 1926 di Solo, organisasi ini memiliki anggaran dasar yang menyebutkan ingin menghidupkan rasa persatuan dengan seluruh bangsa Indonesia  dan bekerja sama dengan semua organisasi pemuda yang ada guna membentuk kesatuan Indonesia. Organisasi Jong Java dan yang lainnya dibubarkan dan diganti dengan Indonesia Muda yang bertujuan Indonesia merdeka.

Di Sumatra, lahir Jong Sumatra Bond pada 9 Desember 1927 dengan tujuan memperkokoh ikatan sesama murid Sumatera dan mengembangkan kebudayaan Sumatra. Organisasi ini dipimpin oleh M. Yamin. Kehadiran organisasi ini segera diikuti dengan berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes. Pada Kongres Pemuda I, Mei 1926, untuk pertama kalinya beberapa organisasi pemuda berhasil dikumpulkan dalam sebuah kongres. Kongres yang dipimpin oleh M. Tabrani ini dihadiri Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, dan Perkumpulan Pemuda Theosofi.

Walaupun tidak berhasil membuat fusi, mereka telah sepakat tentang paham persatuan. Baru pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II di gedung Indonesische Club Kramat No. 106 Jakarta, dapat dipadukan semua organisasi pemuda menjadi satu kekuatan nasional. Kesepakatan tersebut diikuti dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, yang isinya:

  1. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
  2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
  3. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Kongres berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka. Pada malam penutupan, untuk pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh WR. Supratman. Selanjutnya, PNI, PPPI, Indonesia Muda, dan seluruh perkumpulan pemuda mengaku Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

  1. Organisasi Kepanduan

Selain organisaasi pemuda yang sifatnya politis, lahir pula organiasi kepanduan. Kepanduan mulai ada pada permulaan Perang Dunia I. Kegiatannya difokuskan pada olah raga dengan anggotanya sebagian besar dari kalangan murid-murid sekolah, baik sekolah pribumi maupun Belanda. Salah satu organisasi kepanduan adalah Ned Indische Badvinders Vereeniging (NIPV). Organisasi ini merupakan kepanduan campuran pertama yang didirikan pada 1917. Organisasi kepanduan Indonesia yang pertama adalah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) didirikan di Solo (1916) oleh Mangkunegoro VII.

Setelah 1920, organisasi kepanduan berkembang sejalan dengan berkembangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Dalam organisasi politikpun terdapat organisasi kepanduan, seperti Sarekat Islam Afdeling Pandu, Hizbul Wathon, dan Nationale Islamitische Padvinderij. Pada 1938, didirikan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduaan untuk menampung organisasi-organisasi kepanduan yang sudah ada. Organisasi tersebut pada Februari 1941 mengadakan perkemahan bersama.

  1. Gerakan Wanita

Pergerakan nasional Indonesia tidak hanya di bidang politik melainkan juga sosial dan wanita. Salah seorang tokoh wanita yang menyuarakan pentingnya emansipasi antara pria dan wanita adalah RA. Kartini. Dia kemudian dinggap sebagai pelopor gerakan emansipasi yang dalam tulisan-tulisannya menuntut agar wanita Indonesia diberi pendidikan karena mereka memikul tugas sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anaka-naknya.

Buku Kartini yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku yang berisi kumpulan surat-surat Kartini tentang berbagai buah pikirannya. Buku ini ditulis oleh Abendanon pada 1899. Isinya antara lain tentang posisi wanita dalam keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita. Karena senang membaca dan bergaul dengan berbagai kalangan, Kartini memiliki padangan yang positif tentang betapa pentingnya memajukan kaum wanita. Dengan belajar sungguh-sungguh, dia berpendapat bahwa memajukan kaumnya dan menolak konservatisme adalah sangat penting.

Demikian juga adat yang mengharuskan wanita hanya tinggal di dalam rumah harus dirombak. Kartini meminta agar rakyat Indonesia diberi pendidikan karena pendidikan merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan tersebut bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga kaum wanita. Pendidikan yang diperoleh itu selain untuk mengasah intelegensi, juga untuk membangun sopan santun dan kesusilaan. Kunci kemajuan wanita menurut Kartini adalah kombinasi antara kebudayaan Barat dan Timur.

Perkumpulan atau organisasi wanita yang muncul di masa pergerakan diantaranya adalah Putri Mardika (1912) yang bertujuan memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan memberikan penerangan dan bantuan dana. Demikian pula dengan sekolah Kaoetamaan Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika di Bandung pada 1904. Sekolah Kartini juga didirikan di Jakarta pada 1913, di Madiun, Malang dan Cirebon, Pekalongan, Indramayu, Surabaya, dan Rembang.

Selanjutnya, pada 1920 mulai muncul perkumpulan wanita yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Di Minahasa, berdiri De Gorontalosche Mohammedaansche Vrouwen Vereeniging. Di Yogyakarta lahir perkumpulan Wanita Utomo yang mulai memasukan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan. Corak kebangsaan sudah mulai mempengaruhi pergerakan wanita sejak 1920, hal ini ditandai dengan adanya Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 1928.

Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Ny. Sukamto (Wanito Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Taman Siswa bagian wanita), dan Nona Suyatin (Pemuda Indonesia bagian keputrian). Tujuan kongres Perempuan Indonesia adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan di antara per kumpulan wanita ter sebut. Dalam rapat itu dibicarakan soal nasib wanita dalam perkawinan dan poligami.

Dalam kongres itu pada umumnya disepakati untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan yang berhaluan kooperatif. Hasil kongres yang terpenting adalah dibentuknya federasi perkumpulan wanita, bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Kongres Perempuan Indonesia II diadakan membicarakan tentang masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dalam konggres tersebut, pergerakan wanita Indonesia mendapat perhatian dari Komite Perempuan Sedunia yang berkedudukan di Paris.

Kongres Perempuan III berlangsung 1938, menyetujui suatu rencana undang-undang perkawinan modern, membicarakan masalah politik, antara lain hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita untuk Badan Perwakilan. Selain itu, kongres memutuskan pada 22 Desember menjadi Hari Ibu, dengan menyatakan bahwa peringatan Hari Ibu tiap tahun diharapkan akan menambah kesadaran kaum wanita Indonesia akan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.

Related Posts :

Foto GPA45 1Jun16

Peranan Pemuda Indonesia dalam Pergerakan Kemerdekaan

Oktober 31, 2009 at 9:18 am 1 komentar

    Oleh: Nabil Abdurahman

Dalam setiap sejarah bangsa-bangsa di dunia, terdapat beberapa titik kritis yang dianggap sebagai momentum sangat menentukan dalam perjalanannya. Pada titik-titik itu terjadi peristiwa yang sangat krusial bagi masa depan bangsa tersebut. Sehingga dapat dibayangkan, jika pada titik-titik itu, bukan terjadi peristiwa sebagaimana yang telah terjadi tersebut, maka keadaan bangsa itu pada masa sekarang sudah akan lain ceritanya.
Kemudian dalam umur manusia juga ada titik-titik yang menunjukan bahwa manusia tersebut mengalami perubahan, pertumbuhan dan berkembang, baik dari segi fisik, psikologis, maupun yang lainnya, yang secara umum biasanya terbagi ke dalam empat titik/fase: anak-anak, remaja, pemuda dan tua.
Dalam keterbatasan wawasan kesejarahan Indonesi, saya memberanikan diri memaparkan satu titik dari beberapa titik-titik penting dalam sejarah bangsa ini, dan dengan mengambil satu titik dari fase umur manusia, yaitu yang ada kaitannya dengan: Peranan pemuda indonesia dalam pergerakan kemerdekaan.
Ketika kita membicarakan sebuah tema yang menjadi objek pembicaraannya menghususkan suatu golongan masyarakat tertentu, maka kita dituntut untuk mengenal golongan tersebut terlebih dahulu, sebelum membicarakan hal-hal pokok lainnya yang ada kaitannya dengan objek tersebut, agar pembicaraannya bisa lebih fokus dan terarah. Dan tema yang ada kaitannya dengan pemuda biasanya banyak mendapat sorotan yang signifikan dari para pemerhati atau kalangan luas, hal ini dikarenakan:
– Hasan al-Banna mengatakan: “Dalam setiap kebangkitan sebuah peradaban di belahan dunia manapun maka kita akan menjumpai bahwa pemuda adalah salah satu irama rahasianya”.
– Bung karno berkata: “Beri aku seribu orang, dan dengan mereka aku akan menggerakkan Gunung Semeru! Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air, dan aku akan mengguncang dunia
– Pepatah arab mengatakan: “Syubanul yaom, rijalul ghad” artinya: pemuda/remaja dimasa sekarang ini pemimpin dimasa depan. “Inna fi yadi syubban amrol ummah, wa fi aqdamihim hayataha” artinya: sesungguhnya di tangan dan langkah pemudalah urusan dan hidupnya suatu umat/masyarakat.
Dengan ungkapan-ungkapan di atas, menunjukan bahwa pemuda merupakan sumber potensi yang dapat menciptakan keadaan yang lebih baik melalui berbagai kekuatan yang dimilikinya baik dari segi fisik, maupun pemikirannya dalam membangun suatu peradaban masyarakat atau bangsa.

Definisi Pemuda
Banyak yang mengatakan pemuda bukan dilihat dari usianya melainkan dari semangatnya. Namun ada juga yang tidak sepaham dengan pernyataan tersebut. Oleh karenanya mari kita lihat definisi pemuda tersebut dari dua segi:

a. Berdasarkan usia

Menurut WHO pemuda digolongkan berdasarkan usia, yakni 10-24 tahun. Sedangkan remaja atau adolescence berada pada rentang usia 10-19 tahun.
– National Highway Traffic Administration memberikan batasan pemuda berusia antara 15 sampai dengan 29 tahun.
– Sedangkan United Nations General Assembly dan World Bank melihat pemuda adalah individu yang berusia antara 15 sampai 24 tahun.
– sedangkan Government of Tasmania melihat bahwa batasan pemuda berkisar antara 20 sampai 25 tahun
Dari kumpulan definisi di atas Secara umum pemuda digolongkan berdasarkan rentang usia antara 10 sampai 30 tahun.
Untuk Indonesia sendiri beberapa kalangan berbeda pendapat dalam menentukan batasan pemuda dari segi umur:
– KNPI menyatakan bahwa batasannya yaitu 40 tahun ke bawah
– DEPDIKNAS menetapkan bahwa batasannya dari umur 35 ke bawah.
– Menteri P dan K RI No. 0323/V/1978, menetapkan bahwa pemuda adalah orang di luar sekolah maupun perguruan tinggi dengan usia antara 15-30 tahun.

b. Berdasarkan watak/sifat

Al Quran mendefinisikan pemuda dari segi fitrahnya dalam ungkapan sifat dan sikap :
1. berani merombak dan bertindak revolusioner terhadap tatanan sistem yang rusak.
Seperti kisah pemuda (Nabi) Ibrahim. “Mereka berkata: ‘Siapakah yang melakukan (perbuatan) ini terhadap tuhan-tuhan kami? sungguh dia termasuk orang yang zalim, Mereka (yang lain) berkata: ‘Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela (berhala-berhala) ini , namanya Ibrahim.” (QS.Al¬-Anbiya, 21:59-60).
2. memiliki standar moralitas (iman), bersatu, optimis dan teguh dalam pendirian serta konsisten dengan perkataan.
Seperti tergambar pada kisah Ash-habul Kahfi (7 orang pemuda yang mengasingkan diri dalam gua untuk menyelematkan iman. Mereka menolak perintah raja Dakianus yang mengharuskan rakyatnya menyembah patung yang disembahnya dengan ancaman hukuman mati, semua rakyat menyerah kecuali 7 orang pemuda tadi.).“Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka; dan Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri” (QS.18: 13-14).
3. Tidak gampang berputus-asa, pantang mundur sebelum cita-citanya tercapai.
Seperti digambarkan pada pribadi pemuda (Nabi) Musa. “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut; atau aku akan berjalan (terus sampai) bertahun-tahun” (QS. Al-Kahfi,18 : 60).
Secara fitrah inilah pemuda, manusia berkarakter khas yang berbeda dengan golongan lainnya.

Kelebihan dan Kekurangan Pemuda
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al quran, secara fitrah pemuda memiliki sifat-sifat seperti berani, pantang mundur, dan memiliki standar moralitas keimanan. Pemuda memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Kelebihan pemuda secara umum terlihat dari :
1. kelebihan dari segi kekuatan fisik dan psikologi berbeda dengan usia kanak dan tua, pemuda memiliki kelebihan dalam kekuatan fisiknya, bahkan seorang pemuda yang sedang jatuh hati dia akan mampu mendaki gunung yang tinggi atau menuruni ngarai terjal sekalipun, karena pada saat itulah dia memiliki kekuatan fisik yang primadan energik
2. kekuatan akal berbeda dengan usia kanak dan tua, pemuda memiliki kelebihan dalam kekuatan akalnya. Kekuatan yang membatasi antara ketidaktahuan dengan kepikunan diiringi dengan spirit idealisme dan eksplorasi pemaknaan dalam lingkup yang luas
3. kekuatan semangat berbeda dengan usia kanak dan tua, pemuda memiliki kelebihan dalam kekuatan semangatnya. Semangat untuk bergerak, berubah, hingga memberi kontribusi bagi integritas diri serta ruang dan waktu yang meliputi dirinya.
4. masa muda adalah masa subur idealisme. Banyak peristiwa-peirstiwa besar dalam sejarah adalah karena idealisme masa muda. Semangat kemerdekaan yang telah mengantarkan negeri ini bebas dari penjajahan adalah karena gelora idealisme anak-anak muda masa itu.
5. masa muda adalah masa yang paling efektif untuk menabung amal untuk hari tua. Sebagaimana Nabi saw. menyebutkan lima hal yang harus diperhatikan oleh manusia sebelum lima hal lainnya, dan salah satunya: “Syabaabaka qabla haramika (Masa mudamu sebelum masa tuamu).”
Di sisi lain pemuda memiliki kekurangan. Kekurangan yang paling mencolok adalah mudah emosional, tempramental, senang bergerombol.
Maka dari itu, secara umum bisa kita lihat bahwa Pemuda memiliki semangat untuk berubah dan kemampuan untuk melakukan perubahan sehingga dikatakan bahwa pemuda adalah agent of change. Hal inilah yang menjadi peran paling penting dari pemuda.
Hal ini jika kita korelasikan dengan sejarah bangsa kita Indonesia, kita akan melihat begitu dominannya peran pemuda dalam melakukan perubahan di negri ini. Dimulai dari kebangkitan nasional yang menandakan mulai tumbuhnya rasa nasionalisme, sumpah pemuda yang menjadi cikal bakal persatuan Indonesia, kemerdekaan republik Indonesia, tumbangnya orla, lahir dan tumbangnya orde baru sampai lahinya orde reformasi. Sejarah mengatakan tanpa pemuda negeri ini tidak akan menikmati kemerdekaan dan terus menerus hidup dalam ketidakadilan.
Sehingga Ben Anderson, pengamat politik Indonesia, dalam Java In A Time Of Revolution, Occupation And Resisten (1944-1946) meyakini bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pergerakan kaum muda. Dalam setiap fase sejarah, kepemimpinan kaum muda adalah motor penggerak perubahan zaman. Ia mengatakan, “Akhirnya saya percaya bahwa watak khas dan arah dari revolusi Indonesia pada permulaannya memang ditentukan oleh kesadaran pemuda ini.”
Untuk itu pada kesempatan ini saya akan membahas peranan pemuda dalam pergerakan kemerdekaan, yang secara umum ditandai oleh dua fase penting yaitu fase berdirinya organisasi-organisasi yang bersifat nasionalis antara tahun 1905-1927 dan fase dari peristiwa sumpah pemuda tahun 1928 sampai diproklamasikannya kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945.

Fase pertama dari tahun 1905-1927

Apabila kita menengok fakta-fakta sejarah Indonesia, tak dapat di pungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan indonesia modern melawan kolonialisme digerakan dan dipelopori oleh kaum muda yang membentuk beberapa organisasi pergerakan yang bersifat nasionalis.
Hal ini bisa kita lihat bahwa umur-umur para tokoh pergerakan nasional tersebut berkisar antara 20-30 tahunan. Kartini sewaktu menyuarakan Cri De Coueurnya (Jeritan Hati Nuraninya) pada tahun 1900-an melawan feodalisme dan kolonialisme, berusia 20 tahunan. Begitu juga Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo beserta kawan-kawannya ketika mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 mereka semua berusia 20-25 tahunan. Tokoh Serikat Islam yang terkenal yaitu HOS Tjokroaminoto ketika memimpin organisasi tersebut berusia 25 tahun. Soebadio Sastrosatomo, Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni, serta dokter Moeward ketika memaksa sukarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia berusia 25-30 tahunan, dan Sultan syahri sendiri yang ikut menggerakan pemuda pada waktu itu berusia 36 tahun.
Bangkitnya pergerakan pemuda pada fase ini, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang secara umum terbagi ke dalam dua faktor:
1. Faktor eksternal (luar negri)
– Faktor ini berupa kejadian-kejadian di luar Negeri yang mengilhami cita-cita angkatan muda indonesia pada waktu itu, seperti: Revolusi “Young Turks” di Turki, gerakan pembaharuan di dunia islam, gerakan kebangkitan nasionalisme Arab, India, Tiongkok, Filiphina, kemenangan jepang dalam peperangan melawan Czaris Rusia, dan sebagainya.
– Masuknya filsafat nasionalisme yang berkembang di eropa, yang di bawa oleh para pelajar yang belajar di eropa pada waktu itu.
2. Faktor internal (dalam negri)
– Faktor ini terlihat dari kondisi tanah air kita yang masih dalam cengkraman kolonialisme Hindia-Belanda yang dengan peralatan feodalisme pribumi dapat leluasa menjalankan dominasi politik, eksploitasi politik dan ekonomi serta infiltrasi kebudayaan.
– Juga merupakan salah satu dampak politik etis sejak 1900, khususnya bidang pendidikan, yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli dan di kembangkan oleh van deventer, yang membuka timbulnya lapisan inteligensia muda di berbagai bidang ilmu pengetahuan
Berikut ini adalah daftar beberapa organisasi perkumpulan pemuda di era masa pergerakan nasional dari tahun 1905-1927 tersebut:
1. 16 Oktober 1905. Syarikat Dagang Islam (SDI) berdiri di kampung Sondokan, Solo, oleh Haji Samanhudi, Sumowardoyo, Wiryotirto, Suwandi, Suryopranoto, Jarmani, Haryosumarto, Sukir dan Martodikoro.
2. 20 Mei 1908. Budi Utomo berdiri atas prakarsa Dr. sutomo yang pada awal mula berdirinya merupakan organisasi pelajar yang ruang lingkupnya masih kedaerahan, namun pada perkembangannya berubah menjadi organisasi perkumpulan pemuda nasional, dan tanggal berdirinya organisasi ini di tetapkan oleh pemerintah sebagai hari kebangkitan nasional..
3. Tahun 1909. Tirtoadisuryo mendirikan Sarekat Dagang Islamiah (SDI) di Batavia. Kemudian pada tahun selanjutnya dia membuka cabang di bogor.
4. Tahun 1911. Ambon’s Bond didirikan oleh pegawai negeri di Ambonia, untuk memajukan pengajaran dan penghidupan rakyat Ambon.
5. 10 September 1912. Sampai dengan awal tahun 1912, Syarikat Dagang Islam masih memakai anggaran dasar yang lama yang di buat oleh Haji Samanhudi. Karena beliau tidak puas atas anggaran dasar itu, maka beliau menugaskan kepada Cokroaminoto di Surabaya yang baru masuk Syarikat Islam, supaya membuat anggaran dasar yang baru yang disahkan di depan Notaris pada tanggal 10 September 1912. Sehingga Syarikat Dagang Islam (SDI) berganti nama menjadi Syarikat Islam (SI).
6. 25 Desember 1912. Partai Hindia atau IP (Indische Partij) didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker alias Setiabudi di Bandung, dan merupakan organisasi campuran orang Indo dan bumiputra. IP menjadi organisasi politik yang kuat pada waktu itu, setelah ia bekerjasama dengan dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantoro. Douwes Dekker menjadi ketuanya, dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantoro) menjadi anggota pengurus. Indische Partij terbuka buat semua golongan bangsa (bangsa Indonesia, bangsa Eropa yang terus tinggal disini, Belanda peranakan, peranakan Tionghoa dan sebagainya), yang merasa dirinya seorang “indier”.
7. Tahun 1914. Jong Pasundan berdiri di Jakarta. Anggaran dasarnya adalah secorak dengan Budi Utomo, tetapi ditujukan untuk daerah Pasundan saja. Pasundan (Paguyuban Pasundan) didirikan untuk mempersatukan “bangsa Sunda”.
8. 7 Maret 1915. Tri Koro Dharmo didirikan di Jakarta di bawah pimpinan dr. Satiman untuk mempersatukan pelajar-pelajar dari pulau Jawa, kemudian bernama “Jong Java”. Semboyan : “Sakti, Budi, Bakti”. Yang menjadi anggota kebanyakan murid-murid sekolah menengah asal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
9. 9 Desember 1917. Mengikuti jejak murid-murid Jawa dari sekolah menengah, murid-murid Sumatra mendirikan Jong Sumatranen Bond di Jakarta. Maksud tujuannya antara lain adalah memperkokoh hubungan ikatan di antara murid-murid asal dari Sumatra dan menanam keinsyafan bahwa mereka kelak akan menjadi pemimpin, dan membangunkan perhatian dan mempelajari kebudayaan Sumatra. Di antara pemimpin-pemimpinnya terdiri Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin.
10. September 1926. Berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) setelah selesai Kongres Pemuda I pada tahun tersebut. PPPI merupakan wadah pemuda nasionalis radikal non kedaerahan. Tujuan utama PPPI adalah menyatukan perkumpulan-perkumpulam pemuda yang telah ada, yang memiliki latar belakang berbeda, sehingga mempunyai satu visi. Tokoh-tokohnya adalah Sigit Soegondo Djojopoespito, Suwirjo, S. Reksodipoetro, Muhammad Yamin, A. K Gani, Tamzil, Soenarko, Soemanang, dan Amir Sjarifudin. Atas prakarsa PPPI kongres ke II diadakan.
11. 4 Juli 1927. Sukarno dan Algemeene Studie Clubnya memprakarsai pembentukan partai Perserikatan Nasional Indonesia, dengan Sukarno sebagai ketuanya. PNI berpolitik non-cooperatie, berdasar kebangsaan Indonesia, menentang Kapitalisme dan Imperialisme, dan bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Di dalam memimpin partainya Ir. Sukarno di bantu Gatot Mangkupraja, Maskun, Supriadinata, Mr. Iskaq Cokroadisuryo, dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto dan 4 orang lainnya.
12. Tahun 1927. pada tahun ini didirikan Perkumpulan pemuda dan pemudi di Bandung, di mana kemudian organisasi ini diubah menjadi Pemuda Indonesia untuk yang berjenis kelamin laki-laki dan Putri Indonesia bagi yang perempuan.

Titik Kritis/Sorotan Utama
Namun dari sekian banyak organisasi-organisasi tersebut yang menjadi sorotan utama para pemerhati sejarah adalah organisasi budi utomo dan Serikat Islam yang asal-mulanya bernama Serikat Dagang Islam. Hal ini dikarenakan beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa berdiriya Budi Utomo menunjukan awal bangkitnya rasa nasional, yang kemudian oleh pemerintah ditetapkan tanggal berdirinya sebagai hari kebangkitan nasional. Di sisi lain SI juga banyak mendapat sorotan dari beberapa ahli sejarah baik lokal seperti: H. Agus Salim, Tamar Djaja, Ridwan Saidi, Anwar Harjono, Ahmad Mansyur Suryanegara, dan Adabi Darban, yang menganggap bahwa kelahiran SI pantas dijadikan tolak ukur awal dalam pergerakan Indonesia selanjutnya, maupun internasional seperti: APE Korver, Van der Wal dan George McTurnan Kahin yang menceritakan dampak berdirinya organisasi ini terhadap pemerintahan kolonial.
Agar kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi para pejuangnya, tidak salah dalam menanggapi perihal tersebut di atas, ada baiknya kita membahas sedikit definisi nasionalisme itu sendiri kemudian membuat perbandingan dari kedua organisasi tersebut. Sehingga dengan hal itu kita dapat mengambil kesimpulan dengan lebih proporsional.
Definisi nasionalisme seperti yang di kemukakan oleh Benedict Anderson misalnya adalah merupakan sebuah institusi imajinatif yang mengikat beberapa kelompok masyarakat yang kerap tidak saling mengenal atas dasar persaudaraan, yang dari sana kemudian terciptalah bayangan tentang sebuah kedaulatan dengan sebuah batasan teritorial tertentu. (Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso Editions and NLB), 1983).
Pendapat tersebut senada dengan pandangan Montserrat Guibernau dan John Rex, juga “bapak teori nasionalisme” Ernest Rennan, bahwa dengan dilandasi oleh semangat untuk mengedepankan hak-hak masyarakat pada wilayah politik tertentu, nasionalisme sejatinya merupakan “kemauan untuk bersatu tanpa paksaan dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan (trans-etnis)”. (Montserrat Guibernau dan John Rex (eds.), The Ethnicity Reader Nationalism, Multiculturalism and Migrations (Cambridge: Polity Press, 1997)).
Jadi suatu pergerakan masyarakat bisa di kategorikan nasionalis, apabila di dalamnya memiliki atau memunculkan masalah-masalah sebagai berikut:
1. Penguatan Identitas kebersamaan dan persamaan serta Semangat Perjuangan melawan Sistem Kolonial.
2. Persoalan Pembebasan & Emansipasi.
3. Komitmen terhadap Persaudaraan dan Solidaritas atau tolong-menolong.
4. Semangat Berusahan Secara Mandiri & Berkeadilan.
5. mengedepankan hak-hak masyarakat umum daripada golongan atau etnis.

Setelah itu, mari kita melihat perbandingan antara organisasi Budi utomo dan Sarikat Islam dari tiga sudut, yang menurut hemat saya sangat penting untuk di ketahui, yaitu:

A. Sifat, tujuan di dirikan dan dasar perjuangannya
1) Budi Otomo
– Tujuan Budi Utomo adalah melakukan pengajaran bagi orang Jawa dan berusaha untuk membangkitkan kembali budaya Jawa dan Madura, hal ini bisa terlihat dari hasil keputusan Kongres pertama budi utomo yang diadakan di Yogyakarta pada bulan oktober 1908 yaitu :
1. Tidak mengadakan kegiatan politik.
2. Bidang utama adalah pendidikan dan kebudayaan.
3. Terbatas wilayah jawa dan madura.
4. Mengangkat R.T. Tirtokusumo yang menjabat sebagai Bupati Karanganyar sebagai ketua.
– Kemudian dalam masa perkembangannya Budi Utomo mengalami beberapa pergeseran visi dan misinya, hal ini dikarenakan:
1. Kelurga R.T. Tirtokusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat.
2. Lebih memajukan pendidikan kaum priyayi dibanding rakyat jelata.
3. Bupati-bupati lebih suka mendirikan organisasi masing-masing.
4. Bahasa belanda lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan Bahasa Indonesia.
5. pengaruh golongan priyayi yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan yang nasionalis.
– Karena keadaan itulah menyebabkan kemudian beberapa tokoh muda memilih keluar dari keanggotaan Budi Utomo, seperti: Tjipto Mangunkusumo, Soewardi Soeryaningrat yang keluar dari BO dan bersama-sama Douwes Dekker membentuk organisasi baru, yaitu Indische Partij.
– Sedangkan awal mula BU terjun dalam kegiatan politik terjadi satu tahun setelah terjadinya Perang dunia I yaitu pada tahun 1915. Pada saat itu BU turut memikirkan cara mempertahankan Indonesia dari serangan dengan mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Indiandsche Militie (Milisi untuk Bumiputera).
2) Serikat Islam
– Serikat Islam ketika masih bernama Sarikat Dagang Islam mempunyai tujuan melindungi hak-hak pedagang pribumi dari monopoli pedagang-pedagang besar asing dan keturunan yang di backing kolonial dan membantu masyarakat yang kekurangan.
– Namun setelah berganti nama menjadi Sarikat Islam pada tahun 1912 organisasi ini mempunyai tujuan tidak hanya mencakup bidang ekonomi tetapi bidang politik dengan menekankan pentingnya persatuan, juga mengembangkan sentimen dan solidaritas anti-kolonialisme asing demi mencapai kemajuan rakyat yang nyata baik rohani maupun jasmani dengan jalan persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong diantara sesama muslim, juga menghilangkan anggapan yang sangat sesat tentang ajaran islam.
– pada tahun 1916 di Bandung pada saat kongres Nasional Central Sarekat Islam tersebut, HOS Cokroaminoto memperkenalkan paradigma nasionalisme untuk membela dan membangun Nusantara. Selain itu, beliau mendeklarasikan Pemerintahan sendiri untuk bangsa Indonesia dan tidak mengakui nama Hindia Belanda yang diberikan oleh Belanda untuk nusantara. Sebagai bangsa timur, beliau lebih bangga menyebut Indonesia dengan ‘Hindia Timur’.

B. Keanggotaannya
1) Budi Otomo. Keaanggotaannya terbatas hanya pulau jawa dan Madura, dan hanya menerima keanggotaan dari suku jawa dan Madura. Pada tahun kedua dari berdirinya, Budi Utomo memiliki sekitar 40 cabang yang tersebar di Yogyakarta, Madura, Bandung, Surabaya, Jakarta. (http://www.e-dukasi.net. Situs ini dikembangkan Pustekkom sejak 2003).
2) Sarikat Islam. Sarekat Islam dalam periode awalnya (1912-1916). Sudah mencapai sekitar 860.000 terkait dengan mereka yang hadir dalam Kongres Nasional pertama pada tahun 1916, dan mempunyai cabang yang mencapai 180 dan tersebar di seluruh Indonesia sepeti: Aceh, Palembang, Banten, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, hingga Donggala, dll. (Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1994)).

C. Pengaruh keberadaannya terhadap kolonial belanda
1) Budi Utomo.
Organisasi ini dianggap tidak membahayakan pemerintahan kolonial, hal ini dikarenakan:
– Tidak memunculkan kegiatan yang berbau politik atau anti kolonialis, sehingga dengan atas dasar itulah pemerintah kolonial dengan tanpa susah payah mengesahkan Budi Utomo sebaga badan hukum yang sah.
– Anggoata Budi Utomo mayoritasnya terdiri dari kaum priyayi dan pegawai negeri kolonial, hal ini menyebabkan tujuan organisasi lebih diarahkan untuk kepentingan kolonial dan kaum priyayi, sehingga kepentingan rakyat banyak agak terabaikan.
– Disamping itu Ketua Umum BU yang juga sebagai bupati lebih memperhatikan reaksi pemerintah kolonial daripada reaksi anggota atau rakyat banyak. Dengan keadaan seperti ini tentunya kolonial tidak merasa terganggu dengan pergeraknnya, justru sebaliknya.
3) Sarikat Islam
Organisasi ini dari mulai berdirinya –seperti yang di katakan APE Korver dan Van der Wal- sudah membuat kepanikan yang yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh pemerintahan kolonial. (A.P.E Korver, Sarekat Islam Gerakan ratu Adil? (Jakarta: Grafiti Press, 1985)). Hal ini disebabkan:
– Organisasi ini mampu menarik perhatian hampir semua golongan tidak saja kalangan Islam puritan, kaum pedagang dan rakyat jelata, namun pula orang abangan, para priyayi progresif dan bangsawan. Sebuah perkumpulan yang bersifat lintas-etnis karena tidak saja menggugah dan meningkatkan pengharapan orang Jawa, Madura, Pasundan, maupun Betawi, namun pula beragam suku mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sunda Kecil hingga Sulawesi.
– Sudah memunculkan rasa persaudaraan, gotong-royong dan tolong menolong dalam mengangkat harkat martabat kaum pribumi dari kaum pendatang.
– Berkumpulahnya tokoh-tokoh besar pergerakan (yang belakangan kemudian menjadi ideolog dari berbagai macam keyakinan politik) seperti Samanhudi, R HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Abdoel Moeis, KH Ahmad Dahlan, sampai dr. Sukiman, Kartosoewiryo, Ki Hajar Dewantara, Semaoen, Darsono. Semuanya mengusung sebuah keyakinan akan pembebasan, persatuan, perlawanan, dan kemandirian atas dasar identitas dan keyakinan bersama dalam SI.
– Timbulnya reaksi dari Gubernur Jenderal Idenburg dan aparatnya dengan meningkat kewaspadaan, dan pengawasan serta penelitian sebab kemunculan dan penyebaran organisasi SI tersebut.
Setelah kita memperhatikan perbebdaan dari sifat, tujuan, keanggotaan dan pengaruh masing-masing kedua organisasi tersebut, maka saya melihat bahwa organisai yang lebih dominan masuk kategori hakekat kebangsaan dan nasionalisme adalah Sarikat Islam. Hal ini seiring dengan pengakuan George Mc Turner Kahin seorang Indonesianis dan diamini oleh Guru Besar Sejarah UNPAD Prof. Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, bahwa ada 3 faktor terpenting yang mempengaruhi terwujudnya integritas Nasional; 1) Agama Islam dianut mayoritas rakyat Indonesia, 2) Agama Islam tidak hanya mengajari berjama’ah, tapi juga menanamkan gerakan anti penjajah, 3) Islam menjadikan bahasa Melayu sebagai senjata pembangkit kejiwaan yang sangat ampuh dalam melahirkan aspirasi perjuangan Nasionalnya. (George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Cornell University Press, Itacha, 1952)

Fase kedua dari tahun 1928-1945

Fase ini di mulai dari di ikrarkannya sumpah pemuda pada tanggal 28 oktober 1928 di Batavia, sebagai reaksi atas menjamurnya organisasi-organisai yang bersifat kedaerahan dan statemen yang di lontarkan Hendrikus Colijn -mantan Menteri Urusan Daerah Jajahan, kemudian Perdana Menteri Belanda, juga bekas Veteran perang Aceh dan ajudan Gubernur Jenderal van Heutz. Sekitar tahun 1927–1928-, yang ditulis dalam sebuah pamphlet, yang menyebut Kesatuan Indonesia sebagai suatu konsep kosong. Katanya, masing-masing pulau dan daerah Indonesia ini adalah etnis yang terpisah-pisah sehingga masa depan jajahan ini tak mungkin tanpa dibagi dalam wilayah-wilayah. Namun statemen tersebut di bantah oleh para pemuda dengan diikrarkan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Pada saat itu juga untuk pertamakalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Peristiwa ini akhirnya kita kenang sebagai hari Sumpah Pemuda.
Pada tahun-tahun berikutnya organisasi-organisasi yang tumbuh pada fase pertama banyak yang di fusi, namun setelah jepang menjajah Indonesia yang di mulai akhir tahun 1942 semua organisasi-organisi di larang, akhirnya banyak para pemuda yang memilih jalan under ground dan masuk barisan-barisan muda yang di bentuk oleh jepang, walaupun begitu semangat kemerdekaan tetap menggelora di tubuh mereka. Inilah beberapa pergerakan pemuda pada fase kedua ini:
1. 28 Desember 1930 – 2 Januari 1931. Kongres Indonesia Muda di Solo. Disahkan berdirinya Indonesia Muda (fusi dari Jong Java, Pemuda Indonesia, Jong Celebes dan Pemuda Sumatra yang telah membubarkan diri).
2. 22 April 1943. Jepang membentuk Heiho (pembantu prajurit). Heiho semula merupakan tenaga pekerja kasar, tetapi kemudian dikerahkan untuk tugas-tugas bersenjata dan merupakan barisan pembantu tentara, yang menjadi bagian langsung dari kesatuan angkatan darat dan angkatan laut. Anggota Heiho adalah pemuda-pemuda yang berumur antara 18-30 tahun.
3. 29 April 1943. Jepang memobilisasi para pemuda untuk digunakan dalam angkatan bersenjata Jepang dan digunakan dalam organisasi pertahanan sipil. Kemudian dibentuklah Seinendan (barisan pemuda yang berumur 14-22 tahun) dan Keibodan (barisan pembantu polisi). Para anggota Seinendan dan Keibodan itu mendapat latihan kemiliteran.
4. 3 Oktober 1943. Pada tanggal ini di betuknya pasukan Pembela Tanah Air (PETA) atas usulan Gatot Mangkupraja. Manfaat yang dapat di petik dari pembentukan tentara PETA adalah timbulnya inspirasi bagi anggota PETA, sebab dengan latihan-latihan militer yang berat, memperkuat rasa percaya diri sendiri untuk menghadapi kekuatan musuh yang lebih besar. Selain itu, juga tumbuh perasaan harga diri yang sepadan dengan bangsa lain, khususnya bangsa Barat dan kesempatan ini harus direalisasikan dalam bentuk solidaritas bersama guna menciptakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Para pemuda yang mendaftarkan untuk menjadi anggota PETA mendapat latihan di Bogor. Pemuda-pemuda Islam yang menjadi anggota PETA dan mengikuti latihan di Bogor adalah Sudirman, Mulyadi, Joyomartono, Aruji Kartawinata, Kiai Khotib, Iskandar Idris, Iskandar Sulaiman, Kiai Basuni, Mr. Kasman Singodimejo, Yunus Anis, Kiai Idris, Kiai Haji Mochfuda, Kiai Kholiq Hasyim, Kiai Sami’un dan sebagainya.
5. Juni 1944. Sikap permusuhan para pemuda terpelajar meningkat, juga keadaan Jepang yang semakin terdesak oleh Sekutu, mendorong timbulnya organisasi pemuda baru, yang dinamai Angkatan Muda Indonesia (AMI). Mula-mula organisasi ini didirikan atas inisiatif Jepang, tetapi kemudian tumbuh menjadi organisasi pemuda yang anti Jepang. AMI kemudian berubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI).
6. Desember 1944. Atas desakan Masyumi, Jepang memberikan dan mengizinkan pembentukan Hizbullah, yang direncanakan sebagai cadangan PETA. Sebagai tambahan, suatu pasukan polisi pembantu yang berkekuatan satu juta orang, yang di sebut Korps Kewaspadaan, juga didirikan di daerah-daerah pedesaan Jawa.
7. 16 Mei 1945. Kongres Pemuda seluruh Jawa di Bandung, yang disponsori oleh Angkatan Muda Indonesia. Kongres itu dihadiri oleh lebih dari 100 pemuda terdiri dari utusan-utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa, antara lain Jamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Cokroaminoto dan Harsono Cokroaminoto serta mahasiswa-mahasiswa Ika Daigaku di Jakarta. Dalam kongres itu, dianjurkan agar supaya para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, bukan sebagai hadiah Jepang.
8. 15 Juni 1945. Sekelompok pemuda mendirikan Gerakan Angkatan Baru Indonesia, yang berpusat di Menteng 31, Jakarta. Ketua organisasi itu adalah BM Diah dan anggotanya yaitu Sukarni, Sudiro, Chaerul Saleh, Syarif Thayeb, Wikana, Supeno, Asmara Hadi dan P. Gultom.
Puncak dari pergerakan-pergerakan pemuda tersebut terjadi ketika pada tanggal 14 dan 16 Agustus 1945, Nagasaki dan Hiroshima di bom atom oleh tentara sekutu yang menyebabakan Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia ke II, maka terjadi kevakuaman kekuasaan di tanah-tanah jajahan pemerintahan fasis Jepang termasuk Indonesia, sementara tentara Sekutu belum datang. Kevakuman tersebut mengilhami para pemuda Menteng 31 dan barisan pelopor yang di dukung sultan syahrir untuk memaksa Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dengan membawa keduanya secara paksa ke rengas dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, diantara pemuda tersebut adalah: Soebadio Sastrosatomo, Wikana, Chaerul Saleh, dan Soekarni, serta dokter Moewardi. Akhirnya berkat inisiatif dan keberanian dari kaum muda, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat dibacakan pada tanggal 17 agustus l945 di jln Pegangsaan Timur no:56 pada jam 10.00 WIB. Inisiatif ini juga timbul didasari pada patriotisme bahwa kemerdekaan tidaklah boleh sebagai pemberian dari Jepang atau hadiah dari Sekutu, tapi berkat kepemimpinan dari para pejuang Indonesia.

Titik Kritis/Sorotan Utama
Dari fase kedua ini yang menjadi titik kritis adalah peristiwa sumpah pemuda. Hal ini karena peristiwa tersebut mengandung beberapa esensi yang sangat berarti bagi pergerakan nasional indonesia menuju kemerdekaannya. Diantara esensi-esensi tersebut:
– Merupakan tekad sosial-kultural dan politis untuk menyatukan persepsi dalam rangka membebaskan bangsa dan tanah air Indonesia dari penjajahan serta mempertahankan kedaulatannya.
– Menunjukan bahwa di atas tanah air yang berbangsa dan berbahasa Indonesia tak selayaknya ada penjajahan dalam bentuk apapun dan dilakukan siapapun.
– Timbulnya kekuatan kultural yang membongkar kebekuan primodialisme, artinya, ketika membicarakan persoalan bangsa tidak ada lagi jong java, jong ambon, jong Celebes, atau jong borneo, yang ada hanya kaum muda Indonesia yang memiliki satu tanah air, bangsa dan bahasa, yakni Indonesia. Ini berarti tali ikatan primodial harus di lepas demi cita-cita merebut kemerdekaan dan kedaulatan Negara Indonesia.
– Bahwa dengan mengakuinya bahasa dan bangsa satu yaitu Indonesia, tidak berarti bahwa keanekaragaman bahasa daerah harus di lebur, budaya dan keragaman suku bangsa dihapuskan, akan tetapi keanekaragaman bahasa daerah, budaya dan suku bangsa tsb, secara otomatis menjadi aset budaya bangsa yang harus di pelihara, dihormati, di kembangkan, namun dengan atas nama Indonesia. Artinya setiap suku bangsa yang mempunyai budaya, bahasa lokal/daerah harus meyakini bahwa budaya dan bahasa lokal tersebut merupakan milik suku bangsa yang telah mencipta, mengembangkan dan memeliharanya, juga milik bangsa Indonesia keseluruhan, yang berarti juga milik suku bangsa lain yang tidak menciptanya, karena suku-suku lain tersebut merupakan bagian dari bangsa indonesia. Hal ini berarti juga bahwa setiap suku bangsa yang telah menyatakan kesatuannya dalam satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air harus menghormati perbedaan suku, bahasa, budaya lokal atasa nama Indonesia.
Disamping mengandung esensi tersebut di atas, ada hal lain yang menjadikan peristiwa Sumpah Pemuda ini sangat berarti bagi pergerakan nasional Indonesia, dan ini mungkin banyak yang kurang memperhatikannya, yaitu isi uraian pidato yang menulis rumusan Sumpah Pemuda tersebut, yaitu Moehammad Yamin, tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.
Kelima faktor tersebut kiranya bukan hanya bisa memperkuat persatuan indinesia pada waktu itu, tetapi harus menjadi faktor pemersatu bahkan kemajuan bangsa Indonesia di masa-masa sekarang dan selanjutnya. Hal ini dikarenakan:
1. Sejarah. Dengan memepelajari sejarah dimasa lampau maka kita dapat mengambil manfaat dalam merencanaan suatu konsep yang lebih baik untuk dimasa yang akan datang. Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman: “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal…”(QS Yusuf ayat 111). Dalam suatu hadist Rasulullah bersabda: “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”.
Dan diantara manfaat mempelajari sejarah adaah:
– Memberikan pelajaran (edukasi) dan pengalaman-pengalaman kepada generasi selanjutnya.
– Memberikan inspirasi untuk melakukan sesuatu yang baru di masa yang akan datang, karena sebuah inspirasi akan muncul ketika ada stimulus, dan salah satu faktor yang bias menstimulus inspirasi adalah sejarah.
– Membawa kita berekreasi ke alam lain, juga bisa memberikan hiburan yang menyenangkan.
– memungkinkan seseorang untuk dapat memandang sesuatu secara keseluruhan secara utuh.
– Memberikan peranan penting dalam pembentukan identitas dan kepribadian bangsa.
2. Bahasa. Salah satu manfaat terbesar belajar bahasa adalah untuk keperluan berkomunikasi. Kehidupan manusia tidak mungkin dilepaskan dari kegiatan berkomunikasi. Apa pun bidang kegiatan yang akan diterjuni seseorang, pastilah dia tidak bisa menghindar untuk tidak berkomunikasi. Salah satu kemampuan penting berkomunikasi adalah menampakkan pikiran. Agar pikiran yang ada di dalam benak seseorang menjadi jelas dan dapat dipahami seseorang, pikiran perlu ditampakkan dengan bantuan kata-kata. Memang, gagasan atau ide dapat ditampakkan tidak hanya lewat kata-kata. Gagasan dapat ditunjukkan lewat nyanyian (lagu), gambar atau lukisan, patung, konstruksi bangunan, dan banyak lagi yang lain. Namun, pemahaman terhadap sebuah gagasan baru akan sangat efektif apabila gagasan tersebut dapat ditampakkan lewat kata-kata atau dibahasakan secara tertulis.
Bahasa juga merupakan nilai tertinggi dari suatu peradaban. Suatu bangsa dipengaruhi nilai tertentu jika bahasanya dipengaruhi oleh nilai tersebut. Bahasa Indonesia misalnya, banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab (bahasa Qur’an) contohnya kata ibarat yang kata dasarnya dari ibrah ini yang bermakna pelajaran dan masih banyak lagi bahasa indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Ini membuktikan bahwa budaya Indonesia sudahdipengaruhi oleh budaya islami.
3. Hukum Adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detil terdiri dari hukum ada yang tercatat (beschreven), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (gedocumenteerch) seperti dokumentasi awig-awig di Bali.
Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama membagi wilayah Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut: mulai dari Aceh sampai papua dan mulai dari jawa sampai dayak.
Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh:
– Agama : Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya. Misalnya : di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen.
– Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
– Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.
4. Pendidikan. Pendidikan merupakan satu usaha pengembangan potensi individu-individu suatu masyarakat secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani. Oleh karena itu pendidikan memiliki andil yang sangat besar bagi kemajuan suatu bangsa, hal ini bisa kita lihat dari manfaatnya:
– Melatih kemampuan akademis setiap individu.
– Menggembleng dan memperkuat mental, fisik dan disiplin.
– Memperkenalkan tanggung jawab.
– Membangun jiwa sosial dan jaringan pertemanan.
– Sebagai identitas diri.
– Sarana mengembangkan diri dan berkreativitas.
– Sarana memperdalam agama, norma-norma dan etika.
5. Kemauan. Setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan bahkan memiliki beberapa keinginan (tidak hanya satu). Keinginan dapat berbentuk bermacam-macam, berbagai fantasi manusia juga dapat menjadi sebuah keinginan. Namun demikian keinginan tersebut dapat dibedakan menjadi keinginan yang realistis atau tidak realistis -meski terkadang banyak orang yang menginginkan keinginan yang tidak realistis dapat terealisasi-. Setiap orang yang mempunyai keinginan tentu harus siap dengan berbagai dampak atau konsekuensi logis dari apa yang diinginkannya. Baik konsekuensi tercapainya keinginan dan konsekuensi gagalnya keinginan.
Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan, adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya -termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya-.
Keinginan harus disertai dengan tindakan untuk mewujudkannya. Bukan hanya sekedar ingin tetapi harus mau dan berusaha memperjuangkannya. Disinilah kemauan berperan penting. Ketika kemauan sudah mulai tumbuh, sedikit demi sedikit harus ditingkatkan agar semangat untuk terus “mau” tetap tumbuh dalam diri.
Inilah lima faktor yang seharusnya mendapat perhatian kita dalam mempersatukan elemen-elemen bangsa dan memajukan Negara ini, yaitu dengan cara:
– Selalu mengingat, mengambil pelajaran dari para founding father kita bagaimana mereka, khususnya, dalam hal membangkitkan rasa nasionalisme dan membebaskan negri ini dari penjajahan, sehingga bangsa Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya.
– Menjadikan bahasa Indonesia bahasa pemersatu yang selalu dijaga dan di pergunakan dalam berkomunikasi antar elemen-elemen bangsa yang mempunyai beraneka ragam bahasa daerah.
– Menjunjung tinggi hukum adat yang beraneka ragam dan tersebar di tanah air bangsa ini, dan menjadikannya sebagai aset budaya bangsa yang harus di pelihara, dihormati, di kembangkan, atas nama Indonesia.
– Selalu memperhatikan pendidikan generasi bangsa dalam berbagai disiplin ilmu, karena pendidikan merupakan modal utama untuk bisa membangun dan memajukan bangsa ini. Hal ini akan bisa terwujud apabila seluruh komponen bangsa menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupannya baik dalam kehidupan pribadi-pribadinya, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
– Selalu terus-menerus menumbuhkan kemauan dalam diri setiap elemen bangsa untuk selalu bersatu dalam menjalin persatuan dan kesatuan serta memajukan bangsa ini.

Kesimpulan
Dari peranan pemuda dalam pergerakan kemerdekaan tersebut, paling tidak terdapat tiga faktor yang sangat signifikan bagi investasi Indonesia: Pertama, pemuda telah menunjukkan peran dan eksistensinya secara jelas untuk menjadi lokomotif perubahan yang heroik bagi tercapainya kemerdekaan dan perjalanan kenegaraan serta kebangsaan Indonesia. Pada konteks tersebut, semakin menegaskan bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perubahan dan menciptakan sejarah baru bangsa ini atau paling tidak menjadi trend setter sejarah Indonesia. Hampir seluruh sejarah yang tercipta di negeri ini dilakukan atas peran serta pemuda, seperti gerakan 1908, 1928, 1945, 1966, hingga 1998. Fenomena tersebut sekaligus menunjukkan betapa signifikannya keberadaan pemuda dalam konteks keindonesiaan. Dari gugusan sejarah Indonesia yang jangan pernah dilupakan adalah bahwa kontribusi terbesar terbentuknya sejarah Indonesia karena adanya komitmen dan kesadaran yang tulus melalui peran pemuda di masa lalu. Kita sebagai generasi muda yang hidup di masa ini, harus menjadi estapet perjuangan para pendahulu kita, baik dalam hal ikut serta dalam mempertahankan kesatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia, maupun dalam memajukannya menuju masa depan Indonesia yang mandiri, berkeadilan, sejahtera (baldatun thayyibatun warabbun ghafur).
Kedua, dari lembaran sejarah Indonesia berikutnya, secara faktual tertoreh kontribusi daerah-daerah dalam proses terbentuknya dan terpeliharanya konstruksi nasionalisme Indonesia. Melalui peran, komitmen, dan kesadaran yang tulus dari daerah, yang menjadi bingkai persatuan dan kesatuan nasional, dalam kerangka mewujudkan kemerdekaan dan memaknai arti kemerdekaan, juga sebagai pijakan bagi pembangunan bangsa yang menghimpun secara harmonis elemen-elemen daerah, dalam tujuan dan cita-cita bersama, yaitu memajukan Indonesia secara bersama-sama, sebagai implementasi nyata dari pengakuan kita terhadap tanah air satu, bangsa satu dan bahasa satu, yaitu indonesia.
Ketiga, bahwa modal utama yang harus diperhatikan, ditanamkan dan di kembangkan dalam membangun persatuan dan kemajuan bangsa yang paling utama adalah lima faktor, yaitu: sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan, yang di bingkai oleh tiga pokok utama, yaitu: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa indonesia.

* Makalah ini disarikan dari berbagai sumber.
* Makalah ini di sampaikan dalam seminar peringatan hari sumpah pemuda yang ke 81 yang diadakan di KBRI Tripoli Libya.

LOGO PARTINDO

National Indische Partij

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Indische Partij (Partai Hindia) adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hadjar Dewantara yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda totok dengan orang Belanda campuran (Indonesia). Indische Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang Indo dan bumi putera. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat.

Indische Partij, yang berdasarkan golongan indo yang makmur, merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia.

Partai ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Hindia Belanda tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913, penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Idenburg sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakkannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.

Selain itu juga disadari betapa pun baiknya usaha yang dibangun oleh orang Indonesia, tidak akan mendapat tanggapan rakyat tanpa adanya bantuan orang-orang bumiputera. Perlu diketahui bahwa E.F.E. Douwes Dekker dilahirkan dari keturunan campuran, ayah Belanda, ibu seorang Indonesia. Indische Partij merupakan satu-satunya organisasi pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan Indische Partij adalah untuk membangunkan patriotisme semua indiers terhadap tanah air. IP menggunakan media majalah Het Tijdschrifc dan surat kabar De Expres pimpinan E.F.E Douwes Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Tindakan ini terlihat nyata pada tahun 1913. Saat itu pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte (Perancis). Perayaan ini direncanakan diperingati juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Adalah suatu yang kurang pas di mana suatu negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajah pada suatu bangsa yang dia sebagai penjajahnya. Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari para pemimpin Indische Partij. R.M. Suwardi Suryaningrat menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul Als ik een Nederlander was (Andaikan aku seorang Belanda). Akibat dari tulisan itu R.M. Suwardi Suryaningrat ditangkap. Menyusul sarkasme dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam De Expres tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Kracht of Vrees?, berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Dr. Tjipto pun ditangkap, yang membuat rekan dalam Tiga Serangkai, Douwes Dekker mengkritik dalam tulisan di De Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat (Pahlawan kita: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat). Kecaman-kecaman yang menentang pemerintah Belanda menyebabkan ketiga tokoh dari Indische Partij ditangkap. Pada tahun 1913 mereka diasingkan ke Belanda. Douwes Dekker dibuang ke Kupang, NTT sedangkan Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun pada tahun 1914 Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit. Sedangkan Suwardi Suryaningrat dan E.F.E. Douwes Dekker baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Suwardi Suryaningrat terjun dalam dunia pendidikan, dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, mendirikan perguruan Taman Siswa. E.F.E Douwes Dekker juga mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan mendirikan yayasan pendidikan Ksatrian Institute di Sukabumi pada tahun 1940. Dalam perkembangannya, E.F.E Douwes Dekker ditangkap lagi dan dibuang ke Suriname, Amerika Selatan.

Pada tahun 1913 partai ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan itu, dan sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dalam Serikat Insulinde dan Comite Boemi Poetera.Akhirnya pun organisasi ini tenggelam karena tidak adanya pemimpin seperti 3 serangkai yang sebelumnya.

Pandji R Hadinoto ITB68

Menganalisis Perjuangan Organisasi Pergerakan Kebangsaan

Mengamati Lingkungan

Perhatikan kutipan dari buku Van Miert berikut ini:

“Pada 31 Oktober 1920 anggota dari dua perhimpunan pelajar terbesar di Hindia Belanda, Jong Java dan Jong Sumatranen Bond berkumpul di sebuah ruangan di Batavia untuk mendengarkan pidato P. Fournier, seorang pimpinan gerakan teosofi Hindia. Itu adalah pertemuan pertama Studiegroep PolitiekWetenshappen (Kelompok Studi Ilmu Politik)…” Kepala yang dingin dan hati yang gembira”.

Begitulah Fournier menyimpulkan kualitas-kualitas terpenting yang wajib dipunyai seorang pemimpin politik. Hati yang gembira maksudnya adalah cinta yang menggelora pada tanah air, hasrat yang menyala-nyala untuk bekerja demi kemajuan bangsa.” Begitulah jiwa politik yang diharapkan oleh Fournier kepada para pelajar. Bagi Fournier, dalam sosok seorang politikus diperlukan kepala yang dingin, jangan sampai terbawa oleh situasi dan kondisi yang ada oleh pergolakan politik yang ada pada jamannya (Kamu dapat membaca lebih lanjut Hans van Miert, 2003).

Nah, cobalah kamu renungkan dan pahami teks yang dimuat pada tulisan diatas!

  1. Cobalah kalian buat analisis kritis, mengenai sosok politikus di Indonesia yang memiliki jiwa dan semangat “kepala yang dingin dan hati yang gembira”!
  2. Diskusikan dengan teman sekelasmu bagaimanakah perkembangan politik di Indonesia saat ini?

Bagaimanakah sikap kalian jika menjadi seorang politikus kelak, langkah-langkah apakah yang akan kalian ambil untuk menjaga kehormatan bangsa dan negara dalam percaturan dunia? Coba bandingkan perjuangan masa pergerakan kebangsaan yang dimulai pada tahun 1908!

Memahami Teks

1. Organisasi Awal Pergerakan

a. Budi Utomo

Pada awal abad ke-20, di Nusantara muncul bermacam-macam kelompok dan organisasi yang mempunyai konsep nasionalisme, seperti Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Sarekat Islam), Budi Utomo (BU), Jong Java, Jong Celebes, Jong Minahasan, Jong Sumatranen Bond, dan lainnya. Munculnya organisasi- organisasi itu mendanai fase perubahan perlawanan pada pemerintah kolonial Belanda. Kalau sebelumnya berupa perlawanan fisik kedaerahan menjadi pergerakan nasional yang bersifat modern. Organisasi-organisasi itu mengusung tujuan yang sama, yakni untuk lepas dari penjajahan. Budi Utomo

Menganalisis Perjuangan Organisasi Pergerakan Kebangsaan
Budi Utomo

Boedi Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU) adalah pergerakan nasional yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, di Jakarta. Organisasi ini dirintis oleh dr. Wahidin Sudirohusodo. BU didirikan dengan tujuan untuk menggalang dana untuk menolong anak-anak bumiputra yang kekurangan dana. Namun ide itu kurang memperoleh dukungan dari Kaum Tua. Ide dr. Wahidin itu lalu diterima dan kembangkan oleh Sutomo. Seorang mahasiswa School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten (STOVIA). Sutomo kemudian dipilih sebagai ketua organisasi itu. Sebagian besar pendiri BU adalah pelajar STOVIA, seperti Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan RT Ario Tirtokusumo. Pada tanggal 29 Agustus 1908, dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan BU di Yogyakarta.

Para tokoh pendiri BU berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemajuan, maka pendidikan dan pengajaran wajib menjadi perhatian utama. Organisasi itu memiliki corak sebagai organisasi modern, yaitu memiliki pimpinan, ideologi dan keanggotaan yang jelas. Corak baru itu lalu diikuti oleh organisasi-organisasi lain yang membawa pada perubahan sosial-politik. Organisasi BU bersifat kooperatif pada pemerintah kolonial Belanda. BU bersifat tidak membedakan agama, keturunan, dan jenis kelamin. Pada mulanya organisasi ini orientasinya hanya sebatas pada kalangan priyayi, namun pancaran etnonasionalisme semakin terlihat saat dilaksanakan kongres BU yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, di Yoyakarta.

Dalam kongres itu dibahas mengenai dua prinsip perjuangan, golongan muda menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial, sedangkan golongan tua mempertahankan cara lama yaitu perjuangan sosio-kultural.

Perdebatan itu tidak saja menyangkut tujuan BU tetapi juga pemakaian Bahasa Jawa dan Bahasa Melayu. Perdebatan juga menyangkut tentang sikap menghadapi westernisasi. Radjiman berpendapat bahwa “Bangsa Jawa tetap Jawa” dan menunjukkan identitasnya yang masih Jawasentris.

Sementara Cipto Mangunkusuma berpendapat bahwa bangsa Indonesia perlu memanfaatkan pengetahuan Barat dan unsur-unsur lain sehingga dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Cipto Mangunkusumo juga berpendapat bahwa sebelum memecahkan masalah budaya perlu diselesaikan masalah politik. Orientasi politik semakin menonjol di kalangan muda kemudian mencari organisasi yang cocok dengan mendirikan Sarekat Islam. Dalam perkembangannya, walaupun ada kelompok muda yang radikal, tetapi kelompok tua masih meneruskan cita-cita BU yang mulai disesuaikan dengan kondisi politik pada saat itu. Pada waktu dibentuk Dewan Rakyat (Volksraad) pada tahun 1918, wakil-wakil BU duduk di dalamnya. Pemerintah dengan demikian tidak menaruh curiga sebab sifat BU yang moderat. Seorang pimpinan BU yang menyaksikan rapat. Bupati mengeluh mengenai mereka yang hanya ingin mempertahankan kedudukannya sebagai bupati karena warisan, sedangkan zaman mulai berubah. Agus Salim tidak lama setelah rapat Volksraad dibuka, berharap agar kaum kuno atau golongan konservatif itu bukan adalah golongan suara yang dominan dalam dewan itu.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui BU sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda ini tidak lain sebagai bagian dari pelaksanaan Politik Etis. Sambutan baik pemerintah inilah yang menyebabkan BU sering dicurigai oleh kalangan bumiputera sebagai organ pemerintah. BU mulai kehilangan wibawanya pada tahun 1935, organisasi itu bergabung dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Namun demikian, dengan segala kekurangannya BU telah mewakili aspirasi pertama rakyat Jawa ke arah kebangkitan dan juga aspirasi rakyat Indonesia. Keberadaan BO memberikan inspirasi untuk organisasi- organisasi modern lainnya, seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Sedio Tomo, Muhammadiyah, dan lain-lain.

b. Sarekat Islam

Pada mulanya SI lahir sebab adanya dorongan dari R.M. Tirtoadisuryo seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo. Tahun 1909, ia mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI).

Perkumpulan itu memiliki tujuan untuk memberikan pertolongan pada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang Cina. Saat itu perdagangan batik mulai dari bahan baku dikuasai oleh pedagang Cina, sehingga pedagang batik pribumi semakin terdesak. Kegelisahan Tirtoadisuryo itu diutarakan pada H. Samanhudi. Atas dorongan itu H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo (1911). Pada mulanya SI memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial dan persamaan sosial. Mula-mula SI adalah gerakan sosial ekonomi tanpa menghiraukan masalah kolonialisme.

Jelaslah bahwa tujuan utama SDI adalah melindungi kegiatan ekonomi pedagang Islam agar dapat terus bersaing dengan pengusaha Cina. Agama Islam digunakan sebagai faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang Islam yang saat itu juga memperoleh tekanan dan kurang diperhatikan dari pemerintah kolonial. Sebagai perkumpulan dagang SDI lalu berpindah ke Surabaya yang adalah kota dagang di Indonesia. SDI selanjutnya dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Cokroaminoto dikenal sebagai seorang orator yang cakap dan bijak, kemampuannya berorator itu memikat anggota-anggotanya. Di bawah kepemimpinannya diletakkan dasar-dasar baru yang memiliki tujuan untuk memajukan semangat dagang bangsa Indonesia.

Disamping itu SDI juga memajukan rakyat dengan menjalankan hidup sesuai ajarana agama dan menghilangkan paham yang keliru mengenai agama Islam. SDI lalu berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1913. Pada kongres SI yang pertama, tanggal 26 Januari 1913, dalam pidatonya di Kebun Bintang Surabaya, dia menegaskan bahwa tujuan SI adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Usaha di bidang ekonomi itu nampak sekali dengan didirikannya koperasi di Kota Surabaya. Di Surabaya pula berdiri PT. Setia Usaha, yang bergerak tidak saja menerbitkan surat kabar “Utusan Hindia”, juga bergerak di bidang penggilingan padi dan perbankan.

Usaha itu dimaksudkan untuk membebaskan kehidupan ekonomi dari ketergantungan bangsa asing. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, SI sudah memiliki cabang di bermacam-macam kota. Organisasi itu tumbuh menjadi besar. Kemajuan yang dicapai oleh SI itu dianggap ancaman untuk pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan untuk menghambat laju pertumbuhan SI, yaitu cabang wajib berdiri sendiri dan terbatas daerahnya. Pemerintah kolonial tidak keberatan SI daerah mengadakan perwakilan yang diurus oleh pengurus sentral. Kemudian dibentuklah Central Sarikat Islam (CSI) yang mengorganisasikan 50 cabang kantor SI daerah.

Ketika pemerintah kolonial mengijinkan berdirinya partai politik, SI yang semula adalah organisasi nonpolitik berubah menjadi partai politik. SI mengirimkan wakilnya dalam Volksraad (Dewan Rakyat) dan memegang peran penting dalam Radicale Concentratie, yaitu gabungan perkumpulan yang bersifat radikal. Pemerintah kolonial yang dianggap cenderung kearah kapitalisme mulai ditentang. SI juga aktif mengorganisasi perkumpulan buruh. Dalam suatu pembukaan rapat Volksraad masih terekam dalam ingatan bersama kaum terpelajar bumiputera mengenai Janji November (November Beloofte). Dalam pidatonya itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengatakan bahwa dalam zaman baru hubungan pemerintah kolonial dan proses demokratisasi dimulai. Dia juga mengatakan, bila saatnya kelak

Volksraad menjadi dewan rakyat, sebuah lembaga untuk rakyat Hindia untuk menyampaikan hasrat untuk merdeka. Namun Volksraad tidak pernah menjadi badan rakyat Hindia, Volksraad tetap menjadi perangkat bagi pemerintah kolonial. Karena kecilnya capaian yang diraih oleh dewan rakyat itu, mendorong Cokroaminoto dan Agus Salim untuk mengubah aliran politik SI dari kooperatif ke nonkooperatif dan menolak ikut serta dalam setiap dewan rakyat yang didirikan pemerintah.

Dalam kongres SI tahun 1914, yang diselenggarakan di Yogyakarta Cokroaminoto dipilih sebagai pimpinan SI. Gejala konflik internal mulai kelihatan dan kewibawaan CSI mulai berkurang. Dalam kondisi itu Cokroaminoto tetap mempertahankan keutuhan dengan mengatakan kecenderungan untuk memisahkan diri dari CSI wajib dikutuk. Karena itu perpecahan wajib dihindari, persatuan, wajib dijaga sebab Islam sebagai unsur penyatu. Dalam kongres tahunan yang diselenggrakan SI pada tahun 1916, Cokroaminoto menyampaikan dalam pidatonya perlunya pemerintahan sendiri untuk rakyat Indonesia. Pada tahun itu kongres pertama SI yang dihadiri oleh 80 anggota SI lokal dengan anggotanya sebanyak 36.000 orang. Kongres itu adalah Kongres Nasional sebab SI memiliki cita- cita supaya penduduk Indonesia menjadi satu nation atau suku bangsa, dengan kata lain mempersatukan etnis Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Cokroaminoto dikenal sebagai seorang politikus dan orator yang cerdas. Seorang pemuda yang tinggal indekost di rumahnya tertarik dengan cara berpidatonya. Setiap hari pemuda itu sering mengikuti diskusi-diskusi yang diadakan di rumah Cokroaminoto. Ia juga meniru cara Cokro berpidato dengan berlatih pidato di balkon rumah Cokro. Kelak pemuda itu kita kenal sebagai seorang orator yang cerdas dan menjadi presiden pertama Indonesia, Sukarno.

Sebelum kongres tahunan selanjutnya (1917) di Jakarta, muncul aliran revolusioner sosialis ditubuh SI, yang berasal dari SI Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Kongres tetap berjalan dan memutuskan bahwa azas perjuangan SI adalah pemerintahan berdiri sendiri dan perjuangan melawan penjajahan dari kolonialisme. Sejak itu Cokroamitono dan Abdul Muis mewakili SI dalam Dewan Rakyat. SI semakin memperoleh simpati dari rakyat. Keanggotaannya pun semakin meningkat. Sementara itu pengaruh Semaun semakin menjalar ke tubuh SI. Sejak itulah pengaruh sosial-komunis masuk ke dalam tubuh SI pusat atau cabang-cabangnya. Sebagai organisasi besar SI sudah disusupi oleh orang-orang yang menjadi anggota Indische Sociaal Democratische Vereninging (ISDV), seperti Semaun dan Darsono.

Pada kongres SI kelima tahun 1921, Semaun melancarkan kritik terhadap kebijakan SI Pusat sehingga timbul perpecahan. Di satu pihak aliran yang diinginkan SI adalah ekonomi dogmatis yang diwakili oleh Semaun, yang kemudian dikenal dengan SI Merah beraliran komunis. Di sisi lain, SI menginginkan aliran nasional keagamaan yang diwakili oleh Cokroaminoto, yang lalu dikenal dengan SI Putih. Rupanya gejala perjuangan dua aliran itu tidak dapat dipersatukan. Agus Salim dan Abdul Muis mendesak agar ditetapkan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Usulan itu sangat mengkhawatirkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Oleh sebab itu, Tan Malaka meminta displin partai diadakan perkecualian untuk PKI. Namun demikian, disiplin partai dapat diterima oleh kongres dengan suara mayoritas. Konsekuensi dari itu Semaun dikeluarkan dari SI, sebab tidak boleh rangkap anggota. Dengan demikian, langkah pertama dari pengaruh PKI ke dalam tubuh SI sudah dapat diatasi.

Sementara itu dalam kongres di Madiun 1923, Central Sarekat Islam (CSI) diganti menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), dan memberlakukan disiplin partai. Di lain pihak, SI yang memperoleh pengaruh PKI menyatakan diri bernaung dalam Sarekat Rakyat yang adalah bentukan PKI. Azas perjuangan PSI adalah nonkooperasi maknanya oraganisasi itu tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Namun organisasi itu mengijinkan anggotanya duduk di dalam Dewan Rakyat atas nama pribadi. Kongres PSI tahun 1927 menegaskan azas perjuangan organisasi itu adalah mencapai kemerdekaan nasional berdasar agama Islam. Karena PSI menggabungkan diri dalam Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), nama PSI ditambah dengan Indonesia untuk menunjukkan perjuangan kebangsaan. Selanjutnya organisasi itu bernama Partai Sarikat Islam Indonesia (1927). Maka muncullah pengaruh positif untuk perkembangan nasionalisme PSI. Perubahan nama itu berkaitan dengan kedatangan Sukiman yang baru datang dari Belanda. Dalam konggres Pemuda tahun 1928, PSII aktif mengambil bagian dalam PPPKI.

Banyaknya anggota muda dalam PSII membawa perbedaan paham antara golongan muda dengan golongan tua. Pada 1932, timbulah perpecahan dalam tubuh organisasi itu. Muncullah Partai Islam Indonesia (PARII) dibawah Dr. Sukiman yang berpusat di Yogyakarta. Agus Salim dan A.M. Sangaji mendirikan Barisan Penyedar yang berusaha menyadarkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Persatuan dalam PSII tidak dapat dipertahankan lagi, Sukiman kemudian memisahkan diri yang diikuti oleh Wiwoho, Kasman Singodimedjo dll. Pada tahun 1940, Sekar Maji Kartosiwiryo mendirikan PSII tandingan terhadap PSII yang dipimpin Abikusno Cokrosuyoso. Akibat perpecahan itu PSII mengalami kemunduran. Peranannya sebagai Partai Islam kemudian dilanjutkan oleh Partai Islam Indonesia yang adalah lanjutan dari PARII di bawah pimpinan Dr. Sukiman.

c. Indische Partij (IP)

Indische Partij adalah organisasi politik yang anggota-anggotanya berasal dari keturunan campuran Belanda-pribumi (Indo-Belanda) dan orang asli pribumi. Munculnya organisasi ini sebab adanya sejumlah golongan orang Indo-Belanda yang dianggap lebih rendah kedudukannya dari pada orang Belanda asli (totok). Secara hukum mereka itu masuk dalam bangsa kelas I, sebab kedudukan ayahnya yang orang Belanda. Namun demikian secara sosial sebab ibunya orang pribumi mereka anggap lebih rendah oleh golongan Belanda totok. Sejumlah orang dari golongan Indo Belanda itu kemudian mendirikan perkumpulan Indische Bond (1898). E.F.E Douwes Dekker yang lalu berganti nama Dr. Danudirjo Setiabudhi berkeinginan untuk melanjutkan Indische Bond sebagai organisasi politik yang kuat.

Keinginan Douwes Dekker itu semakin menguat saat dia bertemu dengan dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Mereka lalu dikenal dengan “Tiga Serangkai”. Douwes Dekker adalah cucu Eduard Douwes Dekker atau Multatuli, seorang penulis Max Havelaar yang membela petani Banten dalam masa Tanam Paksa. Dia seorang campuran ayah Belanda dan ibunya Indo. Pengalaman hidupnya itulah yang menjiwai gerak politiknya. Kedekatannya dengan buruh perkebunan kopi, saat dia menjadi pengawas perkebunan di Jawa, yang menjadi alasan pemerintah Kolonial Belanda untuk memecatnya.

Kondisi itulah yang mendorong ia untuk mendirikan organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Indie (istilah Indonesia pada saat itu). Bersama-sama dengan Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo maka dibentuklah Indische Partij (IP) pada tahun 1912. Keinginan IP untuk mewujudkan cita-citanya itu memperoleh respon positif dari masyarakat saat itu. Keanggotaan IP berkembang dengan pesat. Sebagai seorang koresponden surat kabar de Locomotief di Semarang, kemudian harian Soerabajasch Handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblad, dan akhirnya di majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Expres, Douwes Dekker dengan mudah dapat mengutarakan gagasannya. Dia berpendapat hanya melalui kesatuan aksi melawan kolonial dapat mengubah sistem yang berlaku. Ia juga berpendapat bahwa setiap gerakan politik haruslah memiliki tujuan akhir, yaitu kemerdekaan. Pendapat itulah yang lalu ditulis dalam Het Tijdschrift dan De Expres. Kedekatan Douwes Dekker dengan pelajar STOVIA di Jakarta membuka peluang untuk pemuda terpelajar saat itu untuk menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad, saat dia menjadi redaktur surat kabar itu. Pengaruh BU juga mendasari jiwa Douwes Dekker saat dia melakukan propaganda ke seluruh Jawa dari tanggal 15 September hingga 3 Oktober 1912. Dalam perjalanannya itu ia menyelenggarakan rapat-rapat dengan elit lokal di Yogjakarta, Surakarta, Madiun, Surabaya, Tegal, Semarang, Pekalongan, dan Cirebon. Dalam pertemuannya dengan para tokoh elit BU itu Douwes Dekker mengajak membangkitkan semangat golongan bumiputera untuk menentang penjajah.

Kunjungannnya itu menghasilkan tanggapan positif di kota-kota yang dikunjunginya. Dari itulah IP lalu mendirikan 30 cabang dengan jumlah anggota 730 orang. Kemudian terus bertambah hingga mencapai 6000 orang yang terdiri atas orang Indo dan bumiputera. Dalam Anggaran Dasar IP disebutkan, untuk membangun patriotisme Bangsa Hindia kepada tanah airnya yang sudah memberikan lapangan hidup, dan menganjurkan kerjasama untuk persamaan ketatanegaraan guna memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Bagi pemerintah kolonial keberhasilan IP mendapat simpatisan dari masyarakat adalah suatu yang berbahaya. Organisasi itu kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan berbahaya (pertengahan 1913). Pemimpinnya kemudian ditangkap dan dibuang. Douwes Dekker diasingkan ke Timor, Kupang. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Bkamu. Suwardi Suryaningrat dibuang ke Bangka. Tiga Serangkai itu kemudian dibuang ke Negeri Belanda.

Pembuangan Tiga Serangkai itu membawa akibat luas, tidak saja di Hindia Belanda, akan tetapi juga di Negara Belanda. Di Hindia Belanda, keberadaan mereka semakin mendorong bumiputera untuk memperjuangkan hak-haknya. Sementara di Negeri Belanda menjadi perdebatan politik di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda mengenai pergerakan rakyat Indonesia.

Karena alasan kesehatan, pada 1914 Cipto Mangunkusumo dipulangkan ke Indonesia. Douwes Dekker dipulangkan pada 1917 dan Ki Hajar Dewantoro dipulangkan pada 1918. Setelah IP dibubarkan dan pimpinannya menjalankan pembuangan organisasi itu lalu bernama Insulinde. Namun organisasi itu kurang memperoleh sambutan dari masyarakat. Kemudian tahun 1919 berganti nama menjadi Nationaal Indische Partij (NIP). Ki Hajar Dewantoro kemudian mendirikan Perguruan Taman Siswa (1922), sebagai badan perjuangan kebudayaan dan perjuangan politik.

2. Organisasi Keagamaan

Pada abad ke-19, muncul gerakan pembaruan di negara-negara Islam, di Asia Barat. Pemikiran itu adalah reaksi atas tantangan Barat. Gerakan itu berpusat di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir dengan pimpinan Jamaluddin Al Afghani. Pengaruh gerakan itu sampai di Indonesia dengan tokoh-tokohnya Muhammad Iqbal dan Amir Ali. Reformasi Islam dapatlah dikatakan sebagai gerakan emansipasi keagamaan, yaitu dengan perbaikan kaum muslim melalui pendidikan yang sedapat mungkin sejajar dengan pendidikan barat. Di Jakarta, tahun 1905, berdiri perkumpulan Jamiyatul khair yang mendirikan sekolah dasar untuk masyarakat Arab. Sekolah modern itu disamping mengajarkan agama juga mengajarkan pelajaran berhitung, sejarah, geografi, dll.

a. Muhammadiyah

Keberadaan organisasi BU sudah memberikan inspirasi kepada KH Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah orgaisasi yang bersifat modern bernama Muhammadiyah. Organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan. Salah satu tujuan pendirian Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam. Islam seharusnya berasal pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tindakannya adalah amar makruf nahimunkar, atau mengajak hal baik dan mencegah hal yang jelek. Pembaruan model Wahabiyah di Arab pun dimulai, antara lain dengan manajemen organisasi modern, pendirian lembaga pendidikan dan dakwah melalui media atau surat kabar.

Menganalisis Perjuangan Organisasi Pergerakan Kebangsaan

Sistem pendidikan dibangunnya dengan cara menggabungkan cara tradisional dengan cara modern. Model sekolah Barat ditambah pelajaran agama yang dilakukan di dalam kelas. Dalam bidang kemasyarakatan organisasi ini mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu yang dikelola oleh lembaga-lembaga. Usaha di bidang sosial itu ditandai dengan berdirinya Pertolongan Kesengsaraan Umum (PKU) pada tahun 1923. Itulah bentuk kepedulian sosial dan tolong membantu sesama muslim.

Selanjutnya organisasi wanita juga dibentuk dengan nama ‘Aisyiah di Yogyakarta, sebagai bagian dari organisasi wanita Muhammadiah. Nama ‘Aisyiyah terinspirasi dari nama ‘Aisyah, istri nabi Muhammad yang dikenal taat beragama, cerdas, dan rajin bekerja untuk mendukung ekonomi rumah tangga. Diharapkan profil ‘Aisyah juga menjadi profil warga ‘Aisyiyah. ‘Aisyiyah yang masih eksis sampai kini didirikan sebagai pembaru peran kaum perempuan, terutama di bidang keagamaan. Ketika ‘Aisyiyah berdiri, perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan dan kemasyarakatan karena dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan, apalagi mempunyai peran kemasyarakatan. ‘Aisyiyah berpendapat bahwa perempuan dan laki- laki sama-sama memiliki kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk melalui bidang pendidikan.

b. Nahdlatul Ulama (NU)

Pembaruan Islam yang dilakukan di kota-kota mendorong kaum tua yang ingin mempertahankan tradisi mereka untuk mendirikan organisasi. Reaksi positif dari golongan tradisionalisme adalah lahirnya organisasi di kalangan mereka. Saat itu kebetulan bertepatan dengan akan dilakukannya Kongres Islam sedunia (1926), di Hijaz. ulama terkemuka saat itu lalu membentuk lembaga yang bernama Jam’iyatul Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926, di Surabaya. Sebagai pendiri organisasi ini adalah Kyai Haji Hasyim Ashari dan sejumlah ulama lainnya. Organisasi itu berpegang teguh pada Ahlusunnah wal jam’ah. Tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Menganalisis Perjuangan Organisasi Pergerakan Kebangsaan

Pada dasarnya NU tidak berurusan dengan problem politik. Dalam kongres yang diadakan di Surabaya, 28 Oktober 1928, diambil keputusan untuk menentang kaum reformis dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Paham Wahabi. Pada gilirannya pertentangan antara kaum reformis dan tradisionalis itu tidak saja dapat dikurang, mereka bahkan melakukan kerjasama dalam melaksanakan perubahan. NU termasuk organisasi yang giat mengubah tradisi berkhutbahnya dari berbahasa Arab menjadi bahasa daerah yang dapat dimengerti oleh jamaahnya. Perubahan itu lalu dapat memberikan akibat yang positif untuk pengikutnya. Perubahan cara berpikir pun mulai terlihat yang lalu diikuti dengan perbaikan organisasi secara lebih modern, lembaga-lembaga sosial mulai didirikan, seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, serta sekolah-sekolah. Yang tidak kalah penting dalam konteks Indonesia adalah bangkitnya nasioalisme modern, yaitu nasionalisme non kesukuan yang adalah modal penting dalam terbentuknya negara- bangsa di lalu hari

Pada tahun 1935, NU berkembang dengan pesat, NU sudah memiliki 68 cabang dengan jumlah anggota 6.700. Pada tahun 1938, dalam kongresnya di Menes, Pandeglang, Banten, NU berusaha untuk dapat memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa. Kongres selanjut di Surabaya, tahun 1940, diputuskan untuk mendirikan Wanita Nahdlatul Ulama Muslimat dan pemudanya dibentuklah Organisasi Ansor.

c. Organisasi Islam lainnya

Gerakan Islam modern juga dilakukan keturunan Arab di Indonesia. Pada tahun 1914 didirikan perkumpulan Al-Irsyad oleh Syekh Ahmad Surkati. Dia berkeinginan agar pendidikan agama Islam dilakukan sejak dini dan diajarkan terus menerus. Juga dikembangkannya ukhuwwah Islamijah di antara pemeluk agama Islam. Banyaknya keturunan Arab yang berdomisili di Indonesia, mendorong A.R. Baswedan untuk mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934. Mereka berpendapat bahwa Indonesia sebagai tanah airnya, sebab mereka dilahirkan dari seorang perempuan Indonesia. Di Sumatra Barat, berdiri Sumatra Thawalib. Organisasi itu didirikan oleh kalangan pemuda Sumatra Barat, tahun 1918. Para pemuda itu mendapat pendidikan Islam di Mekah. Mereka belajar pada Syekh Akhmad Khatib, ketika kembali ke Sumatera Barat, mereka membawa pemikiran Islam modern yang digerakan oleh Jamaluddin Al Afghani dan Muhammad Abduh. Organisasi itu memiliki tujuan untuk mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan menurut ajaran Islam. Kemudian organisasi itu berubah menjadi Persatuan Muslim Indonesia yang memperluas tujuan, yaitu Indonesia Merdeka dan Islam Jaya.

Organisasi itu khususnya bergerak dalam bidang pendidikan dan politik. Secara cepat pengaruh organisasi itu meluas di Sumatera Barat. Sebagai organisasi politik yang radikal, Thawalib lalu dilarang untuk beraktivitas oleh pemerintah pada tahun 1936.

Persatuan Tarbiyah Islamiyah, organisasi ini didirikan oleh ulama-ulama di Sumatera Barat yang tidak setuju dengan Thawalib, antara lain Syekh Sulaiman ar Rasuly. Kegiatan organisasi itu terutama bergerak di bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan madrasah. Mereka juga membuat majalah sebagai fasilitas menyalurkan gagasan dan ide-ide kemajuan, antara lain Suara Tarbiyatul Islamiyah (SUARTI), Al Mizan, dan Perti Bulanan. Setelah kemerdekaan organisasi itu bernama Partai Tarbiyatul Islamiyah (PERTI). Organisasi yang sejalan dengan PERTI adalah Persatuan Muslim Tapanuli (PMT). Organisasi PMT ini didirikan oleh Syekh Musthafa Purba, baru pada tahun 1930 juga sebab tidak sepaham dengan Thawalib.

Selanjutnya di Bandung berdiri Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi itu muncul sebagai reaksi dari pembatasan gerak Jamiyatul Khair, pada tahun 1923 oleh Kiai Hasan. Organisasi itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama dan semangat ijtihat dengan melaksanakan dakwah dan pembentukan kader melalui madrasah dan sekolah.

Di Kalimantan Selatan juga berdiri organisasi yang adalah kelanjutan dari SI. Usaha SI di bidang pendidikan dilanjutkan dengan mendirikan madrasah Daru Salam. Madrasah ini dilengkapi dengan asrama dan sawah sebagai tempat untuk belajar hidup mandiri para santri.

Kegagalan SI juga mendorong masyarakat Aceh untuk melanjutkan perjuangan SI, maka didirikanlah Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi itu dibentuk oleh Tengku M.Daud Beureureh pada 5 Mei 1939. Tujuan organisasi itu meningkatan pendidikan agar terlaksana syari’at Islam dalam masyarakat. Kemudian Nahdatul Wathan yang juga merupakan organisasi kelanjutan SI di Nusa Tenggara barat. Organisasi itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama. Perhatian utama organisasi itu adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan.

d. Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI)

MIAI adalah gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi massa yang bersifat moderat pada Belanda. Golongan Muslim yang tergabung dalam organisasi memilih sikap nonkooperasi terhadap pemerintahan kolonial. Saat Jepang berkuasa, organisasi ini mendapat kelonggaran menjalankan aktivitasnya, sementara aktivitas organisasi yang lain dilarang. Karena MIAI dilihat sebagai organisasi yang anti barat. Suatu saat seluruh pemuka agama diundang oleh Gunsikan, Mayor Jenderal Okazaki ke Jakarta. Mereka diajak untuk bertukar pendapat. Pertemuan itu menghasilkan MIAI wajib menambah azas dan tujuannya. Kegiatan MIAI menyelenggarakan badan amal dan peringatan hari keagamaan.

Sebagai organisasi yang diakui Jepang MIAI dianggap kurung memuaskan pemerintah Jepang. Pada Oktober 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi dipimpin oleh K.H. Hasyim Asyari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’aruf, K.H Hasyim, Kartosudarmo, K.H Nachrowi, dan Zainal Arifin.

3. Organisasi pemuda

Di samping organisasi keagamaan juga berkembang organisasi dan partai politik. Organisasi itu masih bersifat kedaerahan dan menentang kolonialisme. Organisasi itu memiliki tujuan untuk kebangsaan dan cinta tanah air. Pada kalangan pemuda berkembang bermacam-macam gerakan untuk membebaskan tanah air dari penjajahan. Tri Koro Dharmo, didirikan di Jakarta pada 7 Maret 1915. Organisasi itu didirikan di Gedung Kebangkitan Nasional dengan ketua dr. Satiman Wiryosanjoyo. Perkumpulan itu beranggotakan pemuda-pemuda Jawa. Dalam kongresnya di Solo organisasi itu berubah nama Jong Java. Kemudian pada 1920-an Jong Java mulai melaksanakan perubahan pandangan dari kedaerahan ke nasional. Setelah Sumpah Pemuda dia berfusi dalam Indonesia Moeda.

Pemuda Sumatera juga mendirikan persatuan pemuda Sumatera yang dikenal dengan Jong Sumatera Bond. Organisasi itu dirikan pada 1917, di Jakarta. Persatuan itu memiliki tujuan untuk memperkukuh hubungan antarpelajar yang berasal dari Sumatera. juga menumbuhkan kesadaran di antara anggotanya, dan membangkitkan kesenian Sumatera. Tokohnya adalah Moh. Hatta dan Moh. Yamin.

Perkumpulan yang lainnya dibentuk berdasar daerah yang ada, antara lain Jong Minahasa, Jong Celebes, dan Jong Ambon. Perkumpulan ini kemudian berfusi dalam Indonesia Muda. Di samping itu juga muncul Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), pada 1925, oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung. Tujuan PPPI adalah kemerdekaan tanah air Indonesia Raya. Organisasi bersifat anti-imperialisme. Di Bandung pada tahun 1927, berdiri Jong Indonesia. Berbeda dengan organisasi-organisasi pemuda sebelumnya, organisasi ini sudah bersifat nasional. Organisasi itu lalu berganti nama Pemuda Indonesia dan organisasi wanitanya bernama Putri Indonesia.

Pada tahun 1926, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia I di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan itu. Meskipun dalam Kongres I itu belum menghasilkan keputusan penting, namun setidaknya benih-benih kebangsaan dan nasionalisme sudah ditanamkan pada saat itu.

4. Organisasi Wanita

Organisasi wanita yang berkembang sebelum tahun 1920, lebih menekankan pada perbaikan status sosial di dalam keluarga. Organisasi itu juga menekankan pada pentingnya pendidikan dan masih bersifat kedaerahan. Pada tahun 1912, berdiri organisasi Putri Mardika di Jakarta. Organisasi itu memiliki tujuan untuk menolong bimbingan dan penerangan pada gadis bumiputera dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat dimuka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Berbagai aktivitas dilakukan organisasi itu, terutama memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan dan menerbitkan majalah wanita Putri Mardika. Beberapa tokoh yang pernah duduk dalam kepengurusan Putri Mardika, yaitu Sabaruddin, R.A Sutinah, Joyo Pranoto, Rr. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo.

Kartini Fonds, didirikan atas usaha Ny. C. Th. Van Deventer, seorang penasehat Politik Etis. Perkumpulan itu didirikan pada 1912 dengan tujuan untuk mendirikan sekolah Kartini. Pada tahun 1913- 1915 berdiri berbagai organisasi wanita, terutama di Jawa dan Minangkabau. Fokus perhatian mereka adalah mendobrak semua tradisi yang mengungkung wanita dan keinginan memajukan mereka. Corak pergerakan wanita pada mulanya untuk berbaikan kedudukan dalam kehidupan berumah tangga dengan memperbaiki pendidikan dan mempertinggi kecakapan wanita. Sebagai contoh pada tahun 1913 berdiri Kautamaan Istri di Tasikmalaya yang bertujuan mendirikan sekolah anak-anak remaja putri, sekolah perempuan di Cianjur (1916), Ciamis (1916), Sumedang (1916), dan Cicurug (1918). Selanjutnya juga berdiri sekolah-sekolah Kartini di Jakarta (1913), Madiun (1914), Malang dan Cirebon (1916), Pekalongan (1917), dan kota-kota lain. Sementara itu, di Sumatera Barat didirikan Kerajinan Amai Setia (KAS), yang diketua Rohana Kudus. Organisasi itu memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat wanita dengan belajar membaca dan menulis, baik huruf Arab maupun Latin. Juga belajar membuat kerajinan tangan, mengatur rumah tangga, dan pada 1914 Kerajinan Amai Setia itu berhasil mendirikan sekolah perempuan pertama di Sumatera Barat.

Munculnya organisasi-organisasi wanita di bermacam-macam daerah itu mendorong pergerakan wanita untuk lebih berperan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Organisasi itu pun tumbuh semakin banyak. Di Jawa misalnya terbentuk Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanita Susilo di Pemalang (1918), Wanito Rukun Santoso di Malang, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919). Organisasi-organisasi lainnya pun merasa perlu untuk membentuk organisasi wanita sebagai bagiannya, seperti SI yang kemudian mendirikan Sarekat Siti Fatimah di Garut (1918). Organisasi dan partai lalu memberikan perhatian yang besar pada organisasi wanita.

Mereka berpandangan, bahwa melalui organisasi wanita itulah peran pertama sebagai pendidikan anak-anak dapat dilakukan. Dengan demikian cita-cita perjuangan dan kemerdekaan disampaikan sejak dini pada anak- anak.

Seiring meningkatnya pendidikan pada kaum perempuan, semakin meningkat pula perkumpulan-perkumpulan wanita. Mereka tidak saja bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi juga di bidang sosial. Perkumpulan kaum wanita ini juga lahir sebagai organisasi wanita dari organisasi-organisasi pergerakan yang sudah ada. Organisasi yang dimaksud misalnya ‘Aisyiah. Sejak itu, saat K.H. Ahmad Dahlan mendirikan dan mengembangkan organisasi Muhammadiyah, juga mendorong dan memberikan pertolongan pada kaum wanita Muhammadiyah untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Pada tahun 1914, wanita Muhammadiyah bergabung dalam organisasi Sopo Tresno, yang lalu berganti nama menjadi Aisyiah, dengan Nyai Dahlan sebagai ketuanya. Organisasi itu berkembang dengan jumlah anggota mencapai 5000 orang dan memiliki 47 cabang dengan 50 kring. Aisyiah mempunyai sekolah perempuan sebanyak 32 sekolahan dengan 75 guru.

Selanjutnya muncul bermacam-macam organisasi wanita di bermacam-macam tempat. Tahun 1920 di Gorontalo berdiri organisasi Gorontalosche Muhammedaansche Vrouwen Vereninging. Pada tahun itu juga Sarekat Kaum Ibu Sumatera di Bukittinggi mendirikan Nahdatul Fa’at di Sumatera Barat. Wanita Utama (1921) dan Wanita Khatolik (1924) didirikan di Yogyakarta. Sarekat Ambon mendirikan INA TUNI (1927) di Ambon, Wanita Taman Siswa (1922), Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (1925), dan Putri Indonesia (1927). Di Manado berdiri organisasi Puteri Setia (1928), Wanita Perti bagian dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Mameskransje Help Elkander (Sahati) di Jakarta.

5. Partai Komunis Indonesia

Dalam kongres nasional SI yang pertama penggabungan prinsip Islam dan sosialisme dibicarakan. Sosialisme dilihat sebagai simbol modern yang berlawanan dengan imperialisme. Suatu paham yang dilihat dapat membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa terjajah. Sementara itu di Belanda, Sneevliet, Brandstrder, dan Dekker mendirikan ISDV. Mereka berusaha mencari kontak dengan IP dan SI untuk mendekati rakyat tetapi tidak berhasil.

Untuk mendapatkan pengaruh yang luas di kalangan masyarakat Indonesia, Sneevliet berusaha memasukkan ajaran-ajaran komunis kepada masyarakat. Pilihan Sneevliet agar dapat menguasai masyarakat yaitu melalui organisasi yang memiliki wibawa dan pengaruh yang luas, maka dipilihlah SI. Pada waktu itu SI adalah organisasi dengan pengaruh yang cukup kuat di kalangan penduduk bumiputera. Anggotanya adalah kalangan pemuda dan berpikiran radikal. Pengikut ISDV lalu membentuk fraksi dalam tubuh SI.

Cepatnya pengaruh komunis di Indonesia mencerminkan buruknya perekonomian dan hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. Radikalisme kaum komunis menyebabkan pemerintah Belanda mengusir kaum komunis Belanda untuk pergi dari Indonesia. Dengan kepergian kaum komunis itu maka terjadilah pergantian pimpinan. Tahun 1920 organisasi itu lalu berganti nama Partai Komunis Hindia dan tahun 1924 berganti menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Komunisme mudah menarik untuk kaum terjajah, sebab mereka beranggapan segara terbebas dari penjajah. Itulah sebabnya komunisme dapat dengan cepat menyebarkan pengaruhnya ke masyarakat Indonesia. Pada saat bersamaan pemerintah Belanda mengadakan penangkapan pada orang PKI yang mengadakan aksi politik. Semaun dan Darsono melarikan diri ke Rusia. Kedudukan pimpinan PKI digantikan oleh Tan Malaka. Karena keterlibatan SI dan PKI dalam pemogokan besar-besaran pada tahun 1922, maka Tan Malaka dan Abdul Muis ditangkap dan diasingkan. PKI selanjutnya bergabung dengan Comintern (Communist International).

SI lalu terpecah menjadi SI Putih dan SI Merah. SI Putih dibawah H. Agus Salim memutuskan hubungan dengan PKI. Meskipun prinsip persatuan dipegang teguh dalam menghadapi pemerintah, tetapi sebab kondisi sosio politik menguntungkan PKI bila terus diadakan kerjasama, maka Cokroaminoto pada tahun 1923 melakukan “disiplin partai”. Penerapan disiplin itu melarang anggota SI merangkap sebagai anggota PKI.

PKI memperoleh dukungan dari kalangan buruh. Sebagai akibat dari depresi ekonomi pada 1923, kaum buruh yang bergabung dalam Vereeninging voor Spoor en Tramwegpersoneel (VSTP) mendesak melaksanakan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah. Pemogokan itu diikuti oleh buruh percetakan dan juru mudi di Semarang. Pemogokan di Semarang meluas hingga ke Surabaya. Akibat pemogokan itu pimpinan PKI Semaun dan Darsono diusir dari Indonesia. Pada tahun 1926-1927 pemimpin PKI melakukan pemberontakan, pimpinannya lalu dibuang ke Boven Digul. Tindakan itu adalah penyimpangan dari pola-pola kaum terpelajar, dengan semangat Kebangkitan Nasional.

6. Perhimpunan Indonesia: Manifesto Politik

Pada awal abad ke-20, para pelajar Hindia yang berada di Belanda mendirikan organisasi yang bernama Indische Vereniging (1908), yaitu perkumpulan Hindia, yang beranggotakan orang-orang Hindia, Cina dan Belanda. Organisasi itu didirikan oleh R.M Notosuroto, R. Panji Sostrokartono, dan R. Husein Jajadiningrat. Semula organisasi itu bergerak di bidang sosial dan kebudayaan sebagai ajang bertukar pikiran mengenai situasi tanah air. Organisasi itu juga menerbitkan majalah yang diberi nama Hindia Putera. Banyaknya pemuda-pemuda pelajar di tanah Hindia yang dibuang ke Belanda, semakin menggiatkan aktivitas perkumpulan itu. Dalam perkembangan selanjutnya perkumpulan itu mengedepankan masalah-masalah politik.

Jiwa kebangsaan yang semakin kuat diantara mahasiswa Hindia di Belanda mendorong mereka untuk mengganti nama Indische Vereninging menjadi Indonesische Vereeniging (1922). Selanjutnya perkumpulan itu berganti nama Indonesische Vereeniging (1925), dengan pimpinan Iwa Kusuma Sumatri, JB. Sitanala, Moh.Hatta, Sastramulyono, dan D. Mangunkusumo. Nama perhimpunannya diganti lagi menjadi “Perhimpunan Indonesia” (PI). Nama majalah terbitan mereka juga berganti nama Indonesia Merdeka. Itu semua adalah usaha baru dalam memberikan identitas nasioalis yang muncul di luar tanah air. Mereka juga membuat simbol-simbol baru, merah putih sebagai lambang mereka dan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh perjuangan.

Perhimpoenan Indonesia semakin memperoleh simpatik dari para mahasiswa Indonesia di tanah Belanda. Jumlah keanggotaannya pun semakin bertambah banyak. Tahun 1926 jumlah anggota mencapai 38 orang. Di tanah Belanda itulah para mahasiswa itu menyerukan pada semua pemuda di Indonesia Hindia untuk bersatu padu dalam setiap gerakan-gerakan mereka. PI bersemboyan “ self reliance, not mendiancy”, yang berarti tidak meminta- minta dan menuntut-nuntut. Dalam Anggaran Dasarnya juga disebutkan, bahwa kemerdekaan Indonesia hanya diperoleh melalui aksi bersama, yaitu kekuatan serentak oleh seluruh rakyat Indonesia berdasar kekuatan sendiri. Kepentingan penjajah dan yang terjajah berlawanan dan tidak mungkin diadakan kerjasama (nonkoperasi). Bangsa Indonesia wajib mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada bangsa lain.

PI menjadi organisasi politik yang semakin disegani sebab pengaruh Moh. Hatta. Di bawah pimpinan Hatta, PI berkembang dengan pesat dan merangsang para mahasiswa yang ada di Belanda untuk terus memikirkan Sumber: Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-193, 2003. Nama Indonesia mulanya dikembangkan oleh Adolf Bastians ( sarjana Jerman) yang diambil dari Logan (sarjana Inggris). Namun yang dimaksud Bastians dengan konsep Indonesia, adalah Indonesia secara etnografi, bukan konsep Indonesia seperti saat ini. selanjutnya dalam rapat-rapat menjelang kemerdekaan pandangan etnografi dikalahkan oleh pandangan Ernest Renan mengenai nasion yang saat itu masih digunakan sebagai konsep bangsa dan wilayahnya.

Para pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda lalu menggunakan Indonesia sebagai identitas dirinya, tanah airnya, dan nasionnya, serta posisi politiknya. Karena itulah Organisasi IndischeVereeniging berganti nama ke Perhimpoenan Indonesia.

Hatta dalam memoarnya menuturkan,” ….Langkah pertama untuk memperkenalkan Tanah Air kita Indonesia di luar negeri dibuat dengan berhasil. Nama “INDONESIA” tidak perlu dimajukan dengan resolusi. Selama aku di sana dan setelah mendengar pidatoku pada pembukaan Kongres itu, semuanya menyebut Indonesia. orang-orang Belanda, yang pada pidato permulaan masih menyebut “Hindia Belanda”, kata itu tidak diulang mereka lagi, dalam perdebatan atau dalam pembicaraan lainnya. Dalam tulisan- tulisan mereka keluar, kepada kawan dan keterangan umum, mereka menyebut “INDONESIA”. Apalagi setelah bertukar pikiran dengan aku. Dalam pimpinan agenda Kongres, nama Indonesia sudah terekam, tidak dapat ditukar kembali dengan “Indes Neerlandises”.” kemerdekaan tanah airnya. Aktivitas politik PI tidak saja dilakukan di Belanda dan Indonesia, juga dilakukan secara internasional. Mahasiswa secara teratur melakukan diskusi dan melaksanakan kritik pada pemerintah Belanda. PI juga menuntut kemerdekaan Indonesia dengan segera.

Dengan demikian jelaslah bahwa Perhimpunan Indonesia merupakan manifesto politik pergerakan Indonesia. Karena Perhimpunan itu lahir di negeri asing yang saat itu menjadi penjajah tanah Hindia. Dari tempat penjajah itulah perkumpulan pemuda terpelajar itu berhasil mengobarkan semangat dan panji-panji kemerdekaan Indonesia. jelaslah bahwa para pemuda Indonesia tidak takut untuk membela dan berjuang untuk kemerdekaan tanah airnya dengan segala resikonya.

7. Taman Siswa 

Awalnya, Taman Siswa bernama Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa (Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa). Saat itu Taman Siswa hanya memiliki 20 siswa kelas Taman Indria. Namun, lalu Taman Siswa berkembang pesat dengan memiliki 52 cabang dengan siswa kurang lebih 65.000 siswa. Demi mempertahankan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara rela melelang beberapa barangnya untuk membayar pajak. Sebuah idealisme dan cita-cita memang wajib dibayar mahal. Azas Taman Siswa adalah “Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Hkamuyani”. Artinya, “guru di depan harus memberi contoh atau teladan, di tengah wajib bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada para siswanya.” Azas ini masih relevan dan penting dalam dunia pendidikan. Taman Siswa mendobrak sistem pendidikan Barat dan pondok pesantren, dengan mengajukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang ditawarkan adalah pendidikan bercirikan kebudayaan asli Indonesia.

Taman Siswa mengalami banyak kendala dari pihak-pihak yang tidak mendukung. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan berbagai aturan untuk membatasi pergerakan Taman Siswa, seperti dikenai pajak rumah tangga dan Undang-Undang Ordonansi Sekolah Liar Tahun 1932 yakni larangan mengajar untuk guru-guru yang terlibat partai politik. Taman siswa mampu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk masyarakat luas dengan pendidikan, Taman Siswa mampu menyediakan pendidikan untuk rakyat yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah kolonial. Saat ini sekolah Taman Siswa masih berdiri dan tetap berperan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

8. Organisasi Buruh

Perkumpulan Adhi Dharma yang didirikan oleh Suryopranoto (kakak Ki Hajar Dewantara) pada tahun 1915 berperan sebagai organisasi yang membela kepentingan kaum buruh, termasuk menolong para buruh yang dipecat untuk mendapat pekerjaan baru dan menolong keuangan mereka selama mencari pekerjaan.

Pada bulan Agustus 1918, Suryopranoto membentuk gerakan kaum buruh bernama Prawiro Pandojo ing Joedo atau Arbeidsleger (tentara buruh) yang adalah cabang dari Adhi Dharma. Organisasi ini didirikan sebagai akibat dari terjadinya aksi perlawanan kaum buruh pabrik gula di Padokan (sekarang pabrik gula Madukismo), Bantul, Yogyakarta.

Bulan November 1918, Suryopranoto mendeklarasikan berdirinya Personeel Fabriek Bond (PFB) yang beranggotakan buruh tetap, Perkumpulan Tani dan koperasi yang lalu lazim disebut sebagai Sarekat Tani dengan anggota kuli kenceng atau pemilik tanah yang disewa pabrik, serta Perserikatan Kaoem Boeroeh Oemoem (PKBO) yang beranggotakan buruh musiman. PFB didirikan untuk membela kepentingan kaum buruh yang terus mengalami penindasan. Bersama PFB, Suryopranoto memimpin banyak aksi mogok kerja untuk menuntut peningkatan kesejahteraan untuk kaum buruh. Pada tahun 1918 Adi Dharma menjadi bagian dari Sarekat Islam (SI), maka Personeel Fabriek Bond (PFB) yang terbentuk dalam tahun itu otomatis berada di bawah perlindungan Central Sarekat Islam (CSI).

Sepulang dari pembuangan penjara Sukamiskin, Suryopranoto dan Adhi Dharma turut berkiprah sebagai pengajar di Taman Siswa, lembaga pendidikan untuk kaum bumiputera yang didirikan oleh sang adik, Suwardi Suryaningrat, yang saat itu sudah berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara.

KESIMPULAN

  1. Pendidikan tidak saja dilihat sebagai perangkat menuju ke arah pembaruan masyarakat, peningkatan kecerdasan, dan perangkat bagi terbukanya mobilititas sosial tetapi juga mampu membangun ruh nasionalisme.
  2. Tumbuhnya ruh nasionalisme di kalangan kaum terpelajar, kaun terdidik, sudah mendorong berkembangnya semangat kebangsaan di berbagai kalangan dan kelompok masyarakat. Lahirlah kemudian berbagai bentuk organisasi pergerakan kebangsaan, sesuai dengan ideologi dan bidang yang diminati dan diyakini oleh para pendirinya. Lahirlah organisasi kebangsaan yang yang berpaham nasionalisme, kominisme, ada yang bergerak dalam bidang pendidikan, melalui bidang agama, ada organisasi kaum buruh, dan juga organisasi yang diembangkan oleh para pemuda dan juga perempuan.
  3. Pada mulanya perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan itu bersifat kedaerahan atau kelompok, namun paham kebangsaan dan nasionalisme sudah terlihat dalam tujuan dan cita-cita organisasi itu sehingga sifat kebangsaannya semakin berkembang.
  4. Secara khusus terdapat organisasi pergerakan yang lahir di negeri Belanda (yang menjajah Indonesia) yakni Perhimpunan Indonesia yang sudah merintis dan mempopulerkan semangat persatuan dan kesatuan (kerja sama), kemandirian, tidak bekerja sama dengan penjajah untuk kemerdekaan.

LATIH UJI KOMPETENSI

  1. Buatlah notulen mengenai organisasi pemuda yang ada pada saat ini di daerahmu. Buatlah dalam bentuk esai lima hingga tujuh lembar kertas folio. Bagaimana latar belakang dibentuknya? Siapa penggagas berdirinya? Kapan dan dimana dirikannya? Apakah tujuan didirikan organisasi itu?
  2. Jelaskan secara empiris fakor-faktor apa saja yang menyebabkan lahirnya perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan?
  3. Bandingkan bentuk dan strategi perjuangan rakyat Indonesia pada masa sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Bandingkan pula strategi perjuangan antarorganisasi kebangsaan sesudah tahun 1908 dalam menghadapi kekuasaan kolonial. Buatlah jawaban kalian dalam bentuk esai!
  4. Jelaskan menurut pendapat kamu, mengapa para pemuda dan mahasiswa Hindia di Belanda memilih Indonesia sebagai nama organisasi mereka?
Sumber : Sejarah Indonesia kelas XI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

Foto Pandji RH CEO Forum

Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia, Organisasi Politik

04 Januari 2011 05:15:27Diperbarui: 26 Juni 2015 09:59:11Dibaca : Komentar : Nilai :

Organisasi di Bidang Politik

  1. Indische Partij

Didirikan pada 25 Desember 1912 oleh E. F. E. Douwes Dekker yang kemudian dikenal dengan nama Danudirdja Setyabuddhi. Sebelumnya dia juga telah mendirikan organisasi lain yang didirikannya tahun 1898 yaitu Indische Bond sebagai organisasi kaum indo dan eropa di Indonesia. Ketika melihat adanya diskriminasi kepada kaum indo dan sistem kolonial yang hanya menyengsarakan kaum indo maka dia mendirikan sebuah Partij: Indische Partij sebagai alat perangnya. Selain itu juga dalam karangannya yang berjudul Het Tijdschrift dan De Express yang didalamnya terdapat propaganda mengenai bahaya dari praktek sistem kolonial terhadap kaum indo dan bumiputra.

Sebagai persiapan pendirian Indische Partij hal yang dilakukan Douwes Dekker adalah melakukan beberapa pertemuan dengan tokoh-tokoh besar dan lembaga lainnya yang mendukung perjuangannya seperti dokter Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, Abdul Muis, Redaktur surat kabar Tjahaya Timoer dan beberapa tokoh serta redaktur surat kabar lainya. Yang kesemuanya mendukung berdirinya Indische Partij sebagai organisasi pelopor gerakan revolusioner berdasarkan pada konsepsi nasional yang luas. Hal ini terjadi karena Budi Utomo dan Sarekat Islam belum mampu menunjukkan gerak revolusionernya.

Setelah itu pada tanggal 25 Desember 1912 berdirilah Indische Partij yang bertujuan untuk membangun patriotisme semua Indiers terhadap tanah air yang telah memberi lapangan kehidupan kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka (E. F. E. Douwes Dekker, 1913:51-52).

Indische Partij berdiri sebagai suatu organisasi yang radikal dan merupakan partai politik pertama di Indonesia yang berdasarkan jiwa nasionalisme yang tinggi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sebagai national home bagi semua ketrurunan bumiputra, belanda, cina, arab, dan lain sebagainya, yang mengakui Hindia sebagai tanah air dan kebangsaanya. Inilah paham yang dahulu disebut Indisch Nationalisme yang pada hari kemudian menjadi paham dari Perhimpunan Indonesia dan PNI.

Pemerintah Hindia-Belanda akhirnya mengambil sikap tegas terhadap Indische Partij. Pada tanggal 4 Maret 1913 surat permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai lembaga hokum ditolak oleh Gubernur Jenderal, dengan alasan bahwa Indische Partij merupakan partai yang berdasarkan politik dan mengancam keamanan publik. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1913, audiensi yang diadakan oleh pihak pimpinan Indische Partij dengan Gubernur Jenderal dan diubahnya dua pasal dasar tetap saja tidak merubah keputusan pemerintah hindia-Belanda dan Indische Partij merupakan partai terlarang.

Pada saat peringatan ke-100 kemerdekaan Negeri Belanda dari penjajahan Perancis, di Bandung kemudian di bentuk suatu komite yang hendak bertujuan untuk mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda yang isinya mengandung permintaan pencabutan pasal III R. R. (Reglement op het beleid der Regeering), dibentuknya majelis perwakilan rakyat sejati dan ketegasan adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Salah satu pemimpin dari komite ini adalah Suwardi Suryaningrat, menulis sebua risalah yang berjudul ” als ik een nederlander was …”, yang isinya merupakan sindiran tajam atas ketidak adilan di daerah jajahan.

Karena tindakan dari komite ini maka Douwes Dekker,dr. Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda sebagai hukuman. Setelah kepergian ketiga tokoh tersebut maka perlahan tapi pasti akhirnya Indische Partij mulai menurun, yang pada akhirnya berganti nama menjadi Partai Insulinde. Azas yang digunakan adalah mendidik suatu nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita persatuan bangsa.

Namun karena pengaruh yang kuat dari Partai sarekat Islam banyak tokoh yang mulai berganti haluan dan membuat Partai Insulinde menjadi lemah. Sejak kedatangan Douwes Dekker pada tahun 1918 dari pembuangan ternyata tetap saja tidak membawa pengaruh yang signifikan, pada akhirnya tahun 1919 berganti nama lagi menjadi National Indische Partij akan tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat yang kemudian hanya menjadi wadah perkumpulan para pelajar saja.

  1. Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia didirikan oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di belanda pada tahun 1908, semulai bernama Indische Vereeniging. Beberapa tokoh pendirinya adalah Sutan Kasayangan dan R. N. Noto Suroto. Tujuan dibentuknya adalah sebagai bentuk untuk memajukan kepeningan bersama yang berasal dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda serta hubungan dengan Indonesia. Awalnya semua kegiatan hanya bersifat organisasi sosial saja namun pada akhirnya setelah berakhirnya Perang Dunia I timbul rasa persatuan dan sikap anti kolonialisme dan imperialisme terhadap penjajah dari para tokoh Indische Vereeniging. Terlebih lagi sejak presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menyatakan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia I negara yang terjajah berhak untuk menentukan nasib dan kemerdekaan mereka sendiri.

Pada tahun 1922 berganti nama menjadi Indonesische Vereeneging dan pada tahun 1925 resmi memakai nama dalam bahasa Indonesia yaitu Perhimpunan Indonesia, dengan demiian maka sekarang bukan lagi organisasi sosial tetapi termasuk juga dalam bentuk partai politik. Azas yang dipakai adalah mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan didapat dengan usaha orang Indonesia sendiri tanpa bantuan siapapun dan perpecahan harus dihindari gar segera terbentuk suatu bentuk yang diharapkan saat ini.

Sejak tahun 1923 Perhimpunan Indonesia aktif berjuang dalam segala bentuk upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia apalagi setelah M. Hatta dan A. Subardjo bergabung bergabung dan pernah menjadi ketua, serta menyatakan diri keluar dari Indonessisch Verbond van Studeerenden karena sudah tidak memerlukan lagi peranan dari wadah perkumpulan ini. Pada tahun itu juga Perhimpunan Indonesia menerbitkan buku yamg berjudul Gedenkboek 1908-1923: Indonesische Vereeneging yang menggemparkan orang-orang Belanda. Kemudian mengganti nama majalahnya yang semula bernama Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924.

Dalam dunia international Perhimpunan Indonesia juga turut aktif dalam hubungan kerja sama dengan organisasi lain di Asia-Afrika yang anti penjajahan. Pemerintah belanda mulai mengawasi kegiatan dari Perhimpunan Indonesia setelah M. Hatta menuntut kemerdekaan Indonesia dalam kongres ke-6 Liga Demokratie internasional di Paris bulan agustus 1926. Ditambah lagi dengan perjanjian rahasia dengan Semaun seorang tokoh dari PKI pada 5 Desember 1926 yang berisi tentang dukungan penuh dari PKI terhadap Perhimpunan Indonesia selama tetap konsekwen terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Akhirnya pemerintah Belanda bertindak tegas menangkap dan memenjarakan keempat tokohnya yaitu: M. Hatta, Nazir Pamontjak, Abdulmadjiid djojoadinimgrat, dan Ali sastroamidjojo pada 10 juni 1927 atas tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak kepada pemerintah Belanda. Namun pada persidangan di Den Haag pada 22 Maret 1928 dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah.

  1. Partai Komunis Indonesia

Paham Marxisme datang ke Indonesia pada masa Perang Dunia I yang dimulai oleh H. J. F.M. Sneevliet yang merupakan seorang pemimpin buruh negeri Belanda dan anggota Sociaal democratische Arbeiderspartij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat. Semula ia hanya bekerja sebagai staf redaksi disebuah surat kabar Soerabajaasch Handeelslad kemudian pindah ke Semarang tahun 1913 menjadi sekretaris pada semarangse Handelsvereeneging. Baginya pindah ke semarang merupakan suatu keuntungan dimana disana terdapat Vereeneging van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP) yaitu serikat buruh tertua di Indonesia dan menjadi ketuanya.

Pada 9 Mei 1914 bersama dengan J. A. Brandsteder, H. W. Dekker dan P. Begsma atas prakarsanya berdirilah Indische Sociaal-Democratische Vereeneging (ISDV) dan menerbitkan majalah Het Vrije Woord. Namun karena merasa organisasinya kurang diterima masyarakat akhirnya membentuk sekutu dengan Insulinde yang memiliki anggota lebih dari 6000 orang pada tahun 1917 tetpi kurang berhasil karena tujuan awal ISDV tidak tercapai. Salah satu usaha yang cukup berhasil adalah dengan infiltrasi yaitu menyusup kedalam tubuh sarekat Islam, caranya adalah anggota ISDV menjadi anggota SI dan menjadikan anggota SI menjadi ISDV. Selain itu dengan memanfaatkan efek dari panen padi yang jelek serta ketidak-puasan tehadap upah buruh yang dinilai kecil. Kemudian beberapa tokoh SI berhasil dipengaruhi seperti Semaun dan Darsono.

Dalam tubuh ISDV sendiri juga mnalami perpecahan karena ketidak cocokan dengan pemimpinnya dan akhirnya sebagian yang merasa tidak cocok keluar mengundurkan diri dan mendirikan SDAP cabang Hindia-Belanda yang kemudian menjadi Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP).

Kemudian pada saat kemenangan kaum Boljsyevik di Rusia disambut dengan penuh antusiasme dari ISDV dan pada 1917 mengorganisir demonstrasi. Darsono melalui surat kabar menyerukan pemberontakan dan mengibarkan bendera merah, sedangkan para partai moderat seperti Budi Utomo, Insulinde, ISDP, dan Si mendesak agar pemerintah elanda segera menggantikan Volksraad dengan perlemen pilihan rakyat. Melihat hal ini pemerintah mengambil sikap tegas dengan menangkap para demonstran serta membawa kepersidangan, Sneevliet diusir dari Hindia-Belanda dan Darsono dengan beberapa tokoh Indonesia ditangkap. Akhir tahun 1918 ISDV dinyatakan telah mati.

Ketika ISDP mempermaklumkan diri menjadi Partai Komunis Belanda (CPN), langkah tersebut juga di ambil oleh ISDV yang berganti menjadi Perserikatan Kommunist di Hindia. Kemudian pada bulan Desember 1920 berubah lagi menjadi Partai komunis Indonesia yang diketuai oleh Semaun.partai tetap memegang teguh prinsip internasionalis dan nasionalis sebagai musuh. PKI berafiliasi dengan komintren.

Pada 25 Oktober 1922 PKI semakin kuat dan berhasil mengimbangi SI-Tjokroaminoto dengan SI-Merah yang pada bulan Maret 1923 diputuskan mendirikan SI-Merah dimana ad SI-Putih. Dan mengubah nama SI-Merah menjadi Serekat Rakyat untuk membedakannya. Organisasi PKI bertambah kuat lagi setelah Darsono kembali lagi ke Indonesia untuk mendampingi Semaun, serta tokoh-tokoh seperti alimin yang memimpin SI-Merah dan Muso yang berasal dari PKI cabang Jakarta. Walaupun pada akhirnya SI-Merah dilebur menjadi satu akibat dari perpecahan ditubuh PKI sendiri.

Setelah berhasil menjadi partai terkuat PKI melakukan pemberontakan pada 13 November 1926, meskipun banyak tokoh yang tidak menyetujui pemberontakan terebut karena merasa PKI belum mampu. Dan akhirnya muncullah pemberontakan di Jakarta kemudian di Jawa Barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur. Semua pemberontakan terebut dapat padamkan, selanjutnya para pemberontak ditangkap, dipenjara dan pembuangan ke Tanah Merah, Digul Atas, Irian Jaya. Dan sejak peristiwa tersebut pergerakan nasioanal Indonesia dibatasi ruang geraknya.

  1. Partai Nasional Indonesia

Setelah kegagalan PKI menjadi partai terlarang akibat pemberontakannya maka dirasakan perlu adanya wadah baru penyalur aspirasi rakyat. Gagasan pertama muncul dari Ir. Sukarno pada tahun 1925 mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung. Landasan pergerakannya adalah Nasionalisme,Islamisme, dan Marxisme, yang dianggap dapat menjadi landasan pegaerakan nasional secara garis besar dan sebagai alat pemersatu pergerakan rakyat.

Pada 4 Juli 1927 diadakn rapat mengenai pendirian Perserikatan Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Ir. Sukarno, Tjipto Mangunkusumo, Soedjadi, mr. IskaqTjokrohadisurjo, Mr. Budiarto dn Mr. Sunario (ketiganya tokoh dari perhimpunan Indonesia). Dalam rapat tersebut Tjipto Mangunkusumo tidak setuju, beliau lebih memilih meneruskan pergerakan dalam bentuk PKI yang baru.

Tujuan dari PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia yang dapat dicapai dengan azas percaya pada diri sendiri artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri antara lain dengan mendirikan sekolah, poliklinik, bank nasional, koperasi dll. Maka dari itu PNI tidak mau turut serta dalam kegiatan pemerintah.

Pada 17-18 Desember 1927 diadakan rapat yang dihadiri oleh PNI,Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Soematranenbond, Kaum Betawi, dan Indonesische Studieclub dan Algeemene Studiclub sepakat mendirikan suatu federasi yaitu Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Pengaruh PNI dalam usaha mempersatukan seluruh kekuatan Indonesia tidak hanya dalam bentuk oganisasi politik tetapi juga melalui gerakan dari para pemuda Indonesia. Selanjutnya pada penutupan kongres pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 diucapkannya sumpah pemuda dan mempersatukan diri dalam Indonesia Muda.

Setelah Kongres PNI pertama diadakan di Surabaya yang bertujuan untuk mengesahkan anggaran dasar, azas dan rencana kerja PNI serta menetapkan Ir. Sukarno sebagai ketua dan Mr. Sartono sebagai bendahara. Serta sebagai perkenalan lebih jauh terhadap masyarakat.

Ada dua macam langkah yang ditempuh oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya dalam masyarakat yaitu:

  1. Intern yaitu usaha terhadap lingkungan sendiri dengan mengadakan kursus, mendirikan sekolah, bank nasional dll.
  2. Ekstern yaitu usaha memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI antara lain melalui rapat-rapat umum, surat kabar Banteng Priangan dan Persatuan Indonesia.

Pada 18-20 Mei 1929 diadakan kembali kongres PNI kedua di Jakarta, selain untuk memilih kembali pengurus juga membahas mengenai penyelesaian dibidang ekonomi/sosial dan juga politik. Hal yang menarik adalah mengenai wacana transmigrasi sebagai usaha mengatasi kemelaratan rakyat.

Propaganda dari PNI secara tidak langsung telah menjadi ancaman serius bagi pemerintah belanda sehingga harus diambil tindakan tegas. Seperti pelarangan anggota militer dan keamanan untuk menjadi anggota PNI. Pada saat muncul desas desus bahwa PNI akan melakukan pemberontakan maka pemerintah Belanda melakukan pengeledahan dimana-mana serta penangkapan terhadap Ir. Sukarno, R. Gatot Mangkoepraja, Makoen Soamadiredja dan Soepriadinata di Yogyakarta dan dibawa ke Bandung untuk dilakukan persidangan.

Akibat dari penangkapan Ir. Sukarno telah menjadi pukulan telak bagi PNI. Pada kongres luar biasa ke II diambil keputusan untuk membuberkan PNI untuk sementara waktu karena keadaan yang memaksa. Selanjutnya timbul perpecahan akibat dari pembubaran ini dan akhirnya masing-masing pihak mendirikan partai sendiri.

  1. Fraksi Nasional

Pembentukan Fraksi Nasional didalam Volksraad atas prakarsa M. Husni Tamrin ketua kaum Betawi dan juga anggoyta volksraad, karena beberapa factor pada saat itu seperti:

  1. Sikap pemerintah terhadap gerakan politik diluar Volksraad, terutam PNI.
  2. Anggapan dan perlakuan yang sam terhadap semua gerakan yang non maupun ko-operatif.
  3. Didirikannya Vaderlandsche Club (VC) tahun 1929 sebagai protes terhadap esthisch beleid Gubernur Jenderal de Graaf.

Fraksi ini berdiri pada 2 Januari 1930 yang beranggotakan 10 orang anggota volksraad. Tujuan yang diusung oleh Fraksi Naasional adalah menjamin kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan jalan:

  1. Mengusahakan perubahan ketatanegaraan
  2. Menghapuskan perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual sebagai antithesis kolonial.
  3. Mengusahakan keua hal tersebut dangan cara yang tidak melanggar hukum.

Terlandanya Indonesia terhadap malaise dan diangkatnya de Jonge seorang yang reaksioner sebagai Gubernur Jenderal membuat keadaan memburuk. De Jonge menjalankan pemerintahan dengan sikap yang keras dan kaku sehingga masa pemerintahannya adalah yang paling terburuk. Anggota fraksi Nasional dalm sidang Volksraad menuntut untuk mencabut segera peraturan mengenai pendidikan yang dinilai memberatkan dan tuntutan tersebut diterima dan peraturan dicabut. Dibawah tekanan politik Gubernur Jenderal Fraksi Nasional terpecah dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi.

  1. Partai Indonesia Raya

Pada tahun 1935 berdiri Partai Indonesia Raya yng di singkat Parindra. Dalam perkembangannya Parindra berpendapat bahwa perjuangan konsentrasi nasional haruslah:

  1. Intern yaitu dapat menyadarkan dan menggerakkan rakyat untuk memperoleh suatu pemerintahan sendiri.
  2. Ekstern yaitu dapat menggugah pemerintah Belanda untuk menyadari cita-cita bangsa Indonesia dan kemudian menyerukan agar ada perubahan dalam pemerintahan ssi Indonesia

Dalam masa dari Parinda muncul Petisi Sutardjo yang berisi usulan pergantian tata negara agar lebih bersifat adil hal ini terjadi akibat kekecewaan rakyat terhadap Gubernur Jenderakl. Dalam petisi ini Parindra bersikap berbeda setelah hasil rapat pada 12 Desember 1937 dimana Parindra bersikap menolak karena sudah keluar dari tujuan dan cita-cita Parindra. Padahal sebelumnya pada bulan November 1936, Parindra menyerukan kaum pergerakan juga ikut mendukung petisi tersebut.

  1. Gabungan Politik Indonesia

Suatu gagasan muncul tahun 1939 untuk membina kembali kerjasama diantara partai-partai politik di Indonesia. Oleh karena pembentukannya mengalami hambatan maka parindra mengambil kebijakan mempercepat terbentuknya federasi nasional dengan alasan:

  1. Kegagalan petisi sutardjo
  2. Kepentingan internatioanal akibat dari fasisme
  3. Sikap pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan Indonesia.

Pada 21 Mei 1939 dibentuklah Gabungan Partai Politik Indonesia yang merupakan bentuk kerjasama dari tiap-tiap partai politik. M. Husni Tamrin, Mr. Amir Syarifudin, Abikusno Tjokrosuyoso tampil sebagai pemimpin dari GAPI. Azas yang diterapkan adalah:

  1. Hak menentukaan diri sendiri.
  2. Persatuan national dari seluruh bangsa Indonesia.
  3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.

Dalam usaha perjuangannya GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia. Ternyata seruan tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat dan mendukung sepenuhnya kebijakan dan perjuangan dari GAPI. Namun ketika terjadi Perang Dunia II keadaan bertambah parah di Indonesia, pemerintah memperketat perizinan pelakanaan rapat-rapat partai serta untuk rakyat indonesiamemberlakukan sistem wajib militer.

DAFTAR PUSTAKA

Djoened Poesponegoro, Marwati dan Ngroho Notosusanto.1984.”Sejarah Nasional Indonesia V”. Jakarta: Balai Pustaka

Onghokham.1989.”Runtuhnya Hindia Belanda”. Jakarta: Gramedia

Pane, Sanusi.1956.”Sedjarah Indonesia II”.Jakarta: Balai Pustaka

Tim-7 Sumpah Pemuda 2008

ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL : SARANA PERJUANGAN MELAWAN KOLONIALISME DI INDONESIA

Selasa, 11 November 2014

ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL : SARANA PERJUANGAN MELAWAN KOLONIALISME DI INDONESIA Oleh ERMAN WADISON, S.Hum (Ketua Umum HMI Cabang Pesisir Selatan)

 

ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL : SARANA PERJUANGAN MELAWAN KOLONIALISME DI INDONESIA

  1. Karakteristik Perjuangan Indonesia Melawan Kolonialisme Setelah Tahun 1908
  • Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar

Salah satu kebijakan pemerintah kolonial yang pernah dilakukan di negri kita adalah pelaksanaan politik etis atau politik balas budi yang dicetuskan oleh Conrad Theodore Van Deventer dengan triloginya, yaitu :

  1. irigasi
  2. imigrasi
  3. edukasi

Dalam pelaksanaan politik etis bidang pendidikan dilaksanakan bukan untuk kepentingan mencedrdaskan kehidupan bangsa Indonesia, melainkan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga tenaga terdidik untuk dipekerjakan dibidang administrasi murahan. Dengan banyak berdirinya sekolah sekolah untuk golongan pribumi, maka secara perlahan tapi pasti mulailah muncul bibit bibit kaum terpelajar di Indonesia yang makin lama makin banyak jumlahnya, hal ini merupakan salah satu dampak positif pelaksanaan politik etis. Karena dengan munculnya golongan terpelajar inilah yang nanti mejadi motor penggerak lahir dan tumbuhnya kesadaran nasiomal di Indonesia.

Tumbuhnya golongan terpelajar sebagai akibat dari perkembangan pendidikan baik yang bercorak barat maupun islam akhirnya membangkitkan suatu kekuatan baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari pendidikan yang mereka dapat itulah mereka akhirnya dapat menemukan kesalahan dalam perjuangan bangsanya dalam mengusir penjajah, yaitu :

  1. tidak adanya ikatan persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah, karena mereka berjuang untuk kepentingan daerahnya sendiri-sendiri.
  2. perjuangan yang dilakukan terlalu bergantung pada seorang pemimpin, tidak ada regenerasi
  3. perjuangan yang dilakukan tidak terorganissir dengan baik
  4. perjuangan yang dilakukan tidak memiliki tujuan yang jelas

Belajar dari kesalahan masa lampau, akhirnya timbullah kesadaran untuk membentuk orgasisasi perjuangan yang teratur agar tujuan perjuangan dapat segera terwujud.

Tumbuh dan berkembangnya kesadaran nasional Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

  1. Faktor dari dalam negeri :
    1. lahirnya golongan terpelajar/cerdik pandai
    2. timbulnya perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan
    3. timbulnya kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan
    4. timbulnya dorongan untuk mengembalikan kejayaan bangsa dimasa lalu, seperti dulu masa sriwijaya dan Majapahit
    5. Faktor dari Luar negeri :
    6. kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, yang membangkitkan semangat bangsa Asia melawan bangsa Eropa
    7. Masuknya paham paham baru. misalnya paham demokrasi dan liberalisme
    8. Munculnya pergerakan nasional diberbagai negara di kawasan Asia.

Semua faktor yang tersebut diatas telah mendorong kaum terpelajar untuk berjuang mengusir penjajah. Mereka akhirnya menyadari bahwa perjuangan untuk memajukan dan memerdekakan bangsa Indonesia harus dilakukan dengan mempergunakan organisasi yang bersifat modern, baik pendidikan,perjuangan politik, perjuangan ekonomi maupun sosial budaya.

  • Perkembangan Pergerakan Nasional di Indonesia

Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan.Masa pergerakan nasional (1908 – 1942), dibagi dalam tiga tahap berikut :

  1. a)      Masa pembentukan (1908 – 1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat      Islam,      dan Indische       Partij.
  2. b)      Masa radikal/nonkooperasi (1920 – 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
  3. c)      Masa moderat/kooperasi (1930 – 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.

1). Organisasi yang berdiri pada Masa pembentukan (1908 – 1920) adalah :

Ø  Budi   Utomo ( B U )

Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Mei1908, didirikan oleh beberapa mahasiswa STOVIA di Jakarta, antara lain Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Budi Utomo didirikan dengan tujuan :

“Mencapai kemjuan dan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan” Karena merupakan organisasi modern yang pertama kali lahir, maka Budi Utomo dipandang sebagai pelopor pergerakan nasional, oleh karena itu berdirinya budi Utomo tanggal 20 Mei oleh bangsa Indonesia dipeeringati sebagai “Hari Kebangkitan Nasional ”.

Ø  Sarekat Islam ( S I )

Pada awal berdirinya, organisasi ini bernama “Sarekat Dagang Islam”, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 dengan tujuan :

  1. memajukan perdagangan Indonesia dibawah panji panji Islam
  2. mengadakan persaingan dengan pedagang pedagang China

Karena sifatnya yang merakyat dan pertumbuhannya yang amat pesat, maka atas usul HOS Cokroaminoto pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam namanya diubah menjadi “Sarekat Islam”. Organisasi Sarekat Islam memiliki tujuan :

  1. mengembangkan jiwa dagang
  2. membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam berusaha
  3. memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat
  4. memperbaiki pendapat pendapat yang keliru mengenai agama islam
  5. hidup menurut perintah agama islam

Sarekat Islam dalam waktu relative singkat berhasil menjadi organisasi masa terbesar di Indonesia saat itu dengan jumlah anggota 800.000 orang yang tersebar dalam 90 Sarekai Islam lokal diseluruh Indonesia. Untuk menghambat Sarekat Islam Belanda senantiasa memantai gerak langkah Sarekat Islam.

Dalam perkembangannya, akibat taktik infiltrasi yang dilakukan oleh Parat Komunis Indonesia (PKI), pada tahun 1917 Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu :

  1. Sarekat Islam Putih (SI Putih), yaitu Sarekat Islam yang tetap nerlandaskan pada asas perjuangan semula, dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Abdul Muis dan H. Agus Salim.
  2. Sarekat Islam Merah (SI Merah), yaitu Sarekat Islam yang telah terpengaruh oleh paham komunis, dipimpin oleh Semaun, Darsono dan Alimin

Ø  Indische Partij ( I P )

Indische Partij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912, oleh tokoh “Tiga Serangkai”, yaitu :

  1. Suwardi Suryaningrat (Kihajar Dewantara)
  2. Douwes Dekker (dr.Danudirja Setiabudi)
  3. dr.Tjipto Mangunkusumo

Tujuan dari Indische Partij adalah :

  1. menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan
  2. memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional
  3. mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka

Indische Partij dianggap sebagai “organiasi politik” yang pertama kali berdiri karena organisasi inilah yang pertama kali dengan tegas menyatakan cita citanya mencapai Indonesia merdeka.

Pada tanggal 11 Maret 1913 Indische Partij dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Belanda, karena dianggap membahayakan kepentingan penjajah dan juga karena Belanda merasa malu dengan sindiran Suwardi Suryaningrat yang tertuang dalam tulisan “ALS IKEENS NEDERLANDER WAS” yang berarti “ANDAIKAN AKU SEORANG BELANDA’. Ketiga tokoh tiga serangkai dijatuhi hukuman buang ke negri Belanda dan sejak itu Indische Partij mundur.

2). Organisasi yang berdiri pada masa radikal (non cooperation) adalah :

Ø  Perhimpunan   Indonesia ( P I )

Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan oleh para pemuda Indonesia yang sedang belajar di negri Belanda pada tahun 1908, semula bernama INDISCHE VERENIGING, tujuannya semula adalah “membantu kepentingan para pemuda dan pelajar Indonesia yang ada di negeri Belanda.” Pada tahun 1922 nama Indische Vereniging diubah menjadi “INDONESISCHE VERENIGING”, yang diikuti pula dengan perubahan tujuan organisasi menjadi bersifat politik yaitu “menuntut kemerdekaan bagi Indonesia”.

Pada tahun 1924 nama Indonesische Vereniging kembali mengalami perubahan menjadi “PERHIMPUNAN INDONESIA’ dengan tujuan “berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan di Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia”.

Tokoh tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkenal antara lain adalah :

  1. Drs. Moh Hatta
  2. Nazir Datuk Pamuncak
  3. Abdul Madjid Djoyoadiningrat
  4. Ali Sastroamijoyo
  5. Gunawan Mangunkusumo
  6. Iwa Kusuma Sumantri

Ø  Partai Komunis Indonesia ( P K I )

Pada awalnya Partai Komunis Indonesia bernama “INDISCHE SOCIAL DEMOCRATISHE VERENIGING’ ( ISDV ) , berdiri pada tanggal 9 Mei 1914. Pada tanggal 23 Mei 1920 namanya diubah menjadi PARTAI KOMUNIS HINDIA, dan baru pada bulan Desember 1920 namanya diubah lagi menjadi PARTAI KOMUNIS INDONESIA. Tokoh tokoh PKI antara lain adalah Semaun, Alimin dan Darsono.

Tujuan PKI adalah “melaksanakan garis politik yang ditetapkan komunisme internasional(komintern) dengan cara mengusir penjajah Belanda dan mendirikan Negara komunis Indonesia”. PKI dalam perjuangannya menggunakan taktik infiltrasi, yaitu dengan cara menyusup kedalam organisasi lain, diantaranya adalah kedalam tubuh Sarekat Islam, hingga akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi dua.

Ø  Partai Nasional Indonesia ( P N I )

Partai Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 dikota Bandung. Tokoh tokoh PNI yang terkenal adalah Ir. Sukarno. Maskun, Supriadinata,dan Gatot Mangkupraja.

Tujuan PNI adalah “Mencapai Indonesoa merdeka yang dilakukan atas usaha sendiri”. Hasil hasil Pergerakan Partai Nasional Indonesia antara lain adalah

  1. Makin kuatnya kesadaran Nasional
  2. Membentuk Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
  3. mendirikan kursus kursus, sekolah, bank. Koperasi dan rumah sakit
  4. bekerjasama dengan Perhimpunan Indonesia menggelorakan anti imperialis
  5. Ir. Sukarno memiliki pengaruh yang meluas dikalangan masyarakat.

3). Organisasi Yang Berdiri Pada Masa Moderat (Cooperativ) adalah :

Ø  Partai   Indonesia Raya (PARINDRA)

Parindra berdiri pada tanggal 26 Desember 1935 di kota Solo, Parindra merupakan fusi (gabungan) antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI).

Tokoh tokoh Parindra adalah dr. Sutomo, Moh. Husni Tamrin, R Panji Suroso, R. Sukarji Wiryopranoto, Mr Susanto. Taktik dan asas perjuangannya adalah kooperatif.

Tujuan Parindra adalah “ Mencapai Rindonesia Raya” dengan jalan :

  1. memperkokoh persatuan dan kesatuam bangsa
  2. menjalankan aksi polotok untuk mencapai pemerintahan yang demokratis
  3. memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Ø  Gerakan Rakyat Indonesia ( GERINDO )

Gerindo berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta.

Tujuan Gerindo adalah :

  1. mencapai Indonesia merdeka
  2. memperkokoh ekonomi Indonesia
  3. mengangkat kesejahteraan kaum buruh
  4. memberi bantuan bagi para pengangguran

Keanggotaan Gerindo terbuka untuk umum, dan menerima seluruh lapisan masyarakat baik itu orang pribumi, china, arab maupun Eropa.

Tokoh tokoh Gerindo yang terkenal adalah Drs. AK Ghani, Mr. Sartono, Mr.Muhammad Yamin, R Wilopo, Amir Syarifudin.

Ø  Gabungan Politik Indonesia (GAPI )

Gabungan politik Indonesia (GAPI) adalah organisasi yang berdiri dengan latar belakang penolakan “Petisi Sutarjo” oleh pemerintah Belanda. Petisi Sutarjo adalah petisi yang berisi tuntutan kepada pemerintah Belanda agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri, alas an pemerintah Belanda menolak petisi tersebut adalah Indonesia belum tiba waktunya untuk memiliki pemerintahan sendiri.

GAPI berdiri tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta dan merupakan fusi dari Parindra, Gerindo,Pasundan,Persatuan Minahasa, Partai Sarekat Islam Indonesia dan PNI baru. Tokoh tokoh GAPI yang terkenal adalah Moh.Husni Tamrin,Amir Syarifudin dan Abikusno.

Hal hal yang diperjuangkan GAPI antara lain adalah :

  1. memperjuangkan pemakaian bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad
  2. penghapusan diskriminasi
  3. perubahan kata inlander menjadi orang Indonesia

4). Organisasi Keagamaan

Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan.Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Dengan nama ini memiliki harapan dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad. Tujuan yang ingin dicapai adalah

  1. Memajukan pengajaran berdasarkan agama islam, dan
  2. Memupuk  keimanan dan ketaqwaan para anggotanya.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Muhammadiyah melakukan beberapa upaya berikut.

ü  Mendirikan sekolah-sekolah (bukan pondok pesantren) dengan pengajaran agama dan kurikulum yang modern.

ü  Mendirikan rumah sakit dengan nama Pusat Kesengsaraan Umum (PKU).

ü  Mendirikan rumah yatim piatu.

ü  Mendirikan perkumpulan kepanduan Hisbul Wathan.

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif. Mereka melihat Muhammadiyah begitu terbuka terhadap kebudayaan Barat sehingga khawatir kemurnian Islam akan dirusakkan. Oleh karena itu para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926.Gerakan NU dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Gerakan Muhammadiyah banyak mendapat simpati termasuk pemerintah kolonial Belanda karena perjuangannya tidak bersifat konfrontatif(menentang).

Disamping Muhammadiyah, gerakan keagamaan lain yang memiliki andil bagi kemajuan bangsa antara lain, berikut ini

  1. Jong Islamienten Bond, berdiri tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta.
  2. Nahdlatul Ulama (NU), berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur
  3. Nahdlatul Wathan, berdiri tahun 1932 di Pacor, Lombok Timur.

5). Organisasi Pemuda dan Wanita

Perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah Tri Koro Dharmo.Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh dr. Satiman Wirjosandjojo, Kadarman, dan Sunardi. Mereka mufakat untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura. Perkumpulan ini diberi nama Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan mulia (sakti, budhi, bakti).

Dalam perkembangannya, Tri Koro Dharmo membuka cabang di Surabaya. Dalam rangka mengefektifkan perjuangan, diterbitkan sebuah majalah yang juga diberi nama Tri Koro Dharmo.

Berikut ini tujuan Tri Koro Dharmo secara nyata dalam anggaran dasarnya.

  1. Ingin menghidupkan persatuan dan kesatuan, diantara pemuda jawa, sunda, Madura, Bali, dan Lombok
  2. Kerja sama dengan semua organisasi pemuda guna membentuk ke-Indonesia. Keanggotaannya terbatas pada para pemuda jawa, sunda, Madura, Bali, dan Lombok

Di samping gerakan para pemuda, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan.Pergerakan wanita dipelopori oleh R.A.Kartini dari Jepara dengan mendirikan Sekolah Kartini. Perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920 antara lain Putri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo. Perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan mempertinggi sikap yang merdeka, dan melenyapkan tindakan malu-malu yang melampaui batas.

Perkumpulan Kautamaan Istri didirikan pada tahun 1913 di Tasikmalaya, lalu pada tahun 1916 di Sumedang, Cianjur, dan tahun 1917 di Ciamis, menyusul di Cicurug tahun 1918.Tokoh Kautamaan Istri yang terkenal adalah Raden Dewi Sartika, seorang pengajar Kautamaan Istri di tanah Pasundan. Di Yogyakarta pada tahun 1912 didirikan perkumpulan wanita yang benafaskan Islam dengan nama Sopa Tresna, yang kemudian pada tahun 1914 menjadi bagian wanita dari Muhammadiyah dengan nama Aisyah. Di Yogyakarta selain Aisyah juga ada perkumpulan wanita yang bernama Wanito Utomo, yang mulai memasukkan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan ke arah emansipasi.Di samping R.A.Kartini dan Dewi Sartika, masih terdapat seorang tokoh wanita yaitu Ibu Maria Walanda Maramis dari Minahasa.

  1. Faktor Pendorong Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia

Tahun 1908 adalah titik permulaan bangkitnya kesadaran nasional. Pada tahun itu lahirlah organisasi pergerakan nasional yang pertama, yang kemudian disusul oleh organisasi-organisasi lainnya. Dengan demikian perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu telah memasuki tahap baru, yang lain sifatnya dengan perjuangan masa sebelumnya.

Perasaan akan timbulnya nasionalisme bangsa Indonesia telah tumbuh sejak lama, bukan secara tiba-tiba. Nasionalisme tersebut masih bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional.Nasionalisme yang bersifat menyeluruh dan meliputi semua wilayah Nusantara baru muncul sekitar awal abad XX.Lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia didorong oleh dua faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern.

  1. Faktor Intern

1).       Sejarah Masa Lampau yang Gemilang Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit memainkan peranan sebagai negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Kebesaran ini membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk senantiasa dapat menikmati kebesaran itu. Hal ini dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada dekade awal abad XX.

2).      Penderitaan Rakyat Akibat Penjajah. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa Portugis. Politik devide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Penderitaan itu menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Atas prakarsa para kaum intelektual, persatuan itu dapat diwujudkan dalam bentuk perjuangan yang bersifat modern. Perjuangan tidak lagi menggunakan kekuatan senjata tetapi dengan menggunakan organisasi-organisasi pemuda.

3).   Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat di Indonesia. Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan (Indonesia) banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negeri Belanda. Tekanan datang dari Partai Sosial Demokrat yang di dalamnya ada van Deventer. Pada tahun 1899, Mr. Courad Theodore van Deventer melancarkan kritikan-kritikan yang tajam terhadap pemerintah penjajahan Belanda. Kritikan itu ditulis dan dimuat dalam jurnal Belanda, de Gids dengan judul Een eereschuld yang berarti hutang budi atau hutang kehormatan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa kekosongan kas negeri Belanda telah dapat diisi kembali berkat pengorbanan orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Untuk itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui gagasannya yang dikenal dengan Trilogi van Deventer.

4).  Pengaruh Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia juga banyak diwarnai oleh pendidikan yang dikelola umat Islam. Ada tiga macam jenis pendidikan Islam di Indonesia yaitu pendidikan di surau atau langgar, pesantren, dan madrasah. Walaupun dasar pendidikan dan pengajarannya berlandaskan ilmu pengetahuan agama Islam, mata pelajaran umum lainnya juga mulai disentuh. Usaha pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah dan Kristenisasi tidak mampu meruntuhkan moral dan iman para santri. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan pejuang muslim pun bermunculan dari lingkungan ini. Banyak dari mereka menjadi penggerak dan tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Rakyat Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslim ternyata merupakan salah satu unsur penting untuk menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Para pemimpin nasional yang bercorak Islam akan sangat mudah untuk memobilisasi kekuatan Islam dalam membangun kekuatan bangsa.

5)   Pengaruh Perkembangan Pendidikan Kebangsaan di Indonesia. Berkembangnya sistem pendidikan Barat melahirkan golongan terpelajar. Adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan, mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Sekolah ini juga dikenal sebagai sekolah kebangsaan sebab bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dan mencetak generasi penerus yang terpelajar dan sadar akan nasib bangsanya. Selain itu sekolah tersebut terbuka bagi semua masyarakat pribumi dan tidak membedakan dari kalangan mana pun. Tokoh-tokoh pribumi yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, Douwes Dekker mendirikan Ksatrian School, dan Moh. Syafei mendirikan perguruan Indonesische Nederlandsche School Kayu Tanam (INS Kayu Tanam).

6). Dominasi Ekonomi Kaum Cina di Indonesia. Kaum pedagang keturunan nonpribumi, khususnya kaum pedagang Cina semakin membuat kesal para pedagang pribumi. Puncak kekesalan kaum pedagang pribumi terjadi ketika keturunan Cina mendirikan perguruan sendiri yakni Tionghoa Hwee Kwan pada tahun 1901. Kekesalan tersebut diciptakan oleh Belanda untuk menimbulkan rasa iri hati rakyat Indonesia kepada keturunan Cina. Cina diberi kesempatan untuk menguasai bisnis eceran, pertokoan, dan menjadi kolektor pajak dari pemerintah Belanda. Akibatnya kaum Cina menjadi lebih agresif. Peristiwa itu membangkitkan persatuan yang kokoh di antara sesama pedagang pribumi untuk menghadapi secara bersama pengaruh dari pedagang Cina.

7).   Peranan Bahasa Melayu. Di samping mayoritas beragama Islam, bangsa Indonesia juga memiliki bahasa pergaulan umum (Lingua Franca) yakni bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu berubah menjadi bahasa persatuan nasional Indonesia. Dengan posisi sebagai bahasa pergaulan, bahasa Melayu menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan semangat kebangsaan dan nasionalisme ke seluruh pelosok Indonesia.\

8).   Istilah Indonesia sebagai Identitas Nasional. Istilah ‘Indonesia‘ berasal dari kata India (bahasa Latin untuk Hindia) dan kata nesos (bahasa Yunani untuk kepulauan), sehingga kata Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Istilah Indonesia, Indonesisch dan Indonesier makin tersebar luas pemakaiannya setelah banyak dipakai oleh kalangan ilmuwan seperti G.R. Logan, Adolf Bastian, van Vollen Hoven, Snouck Hurgronje, dan lain-lain.\

  1. Faktor Ekstern

1).  Kemenangan Jepang atas Rusia. Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa (bangsa kulit putih) menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904-1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia.

2). Partai Kongres India. Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India National Congress (Partai Kongres India), atas inisiatif seorang Inggris Allan Octavian Hume pada tahun 1885. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. Keempat ajaran Ghandi ini, terutama Satyagraha mengandung makna yang memberi banyak inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia.

3). Filiphina dibawah Jose Rizal. Filipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571 – 1898. Dalam perjalanan sejarah Filipina muncul sosok tokoh yang bernama Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina. Pada tahun 1892 Jose Rizal melakukan perlawanan bawah tanah terhadap penindasan Spanyol. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana membangkitkan nasionalisme Filipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol. Dalam perjuangannya Jose Rizal dihukum mati pada tanggal 30 Desember 1896, setelah gagal dalam pemberontakan Katipunan. Sikap patriotisme dan nasionalisme yang ditunjukkan Jose Rizal membangkitkan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bagi para cendekiawan di Indonesia.

4). Gerakan Nasionalisme Cina. Dinasti Manchu (Dinasti Ching) memerintah di Cina sejak tahun 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap dinasti asing oleh bangsa Cina karena dinasti ini bukan keturunan bangsa Cina. Masuknya pengaruh Barat menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh bahwa Dinasti Manchu sudah lemah dan bekerja sama dengan imperialis Barat. Oleh karena itu muncul gerakan rakyat Cina untuk menentang penguasa asing yaitu para imperialis Barat dan Dinansti Manchu yang juga dianggap penguasa asing. Munculnya gerakan nasionalisme Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Tai Ping (1850 – 1864) dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia.

5). Gerakan Turki Muda. Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki Muda. Ia menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya. Gerakan Turki Muda memberikan pengaruh politis bagi pergerakan bangsa Indonesia sebab mengarah pada pembaruan-pembaruan dan modernisasi.

 

 

18
Oct
16

Kenegarawanan : MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002

poster-gpa45

Suara Warga : MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002

Suara Warga :

MOSI TIDAK PERCAYA AMANDEMEN UUD 2002
Demi Keutuhan Kiprah Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia sesuai pada
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ ] maka ternyata UUD 1945 versi 1999, 2000, 2001, 2002 itu PALSU per a.l. paparan 7 Oktober 2016 oleh Advokat M Taufik Budiman SH seperti dimuat  [ www.jakarta45.wordpress.com ], sehingga Amandemen UUD 2002 itu sebenarnya tidak layak ditoleransi keberlanjutannya.

Tindak Pemalsuan ini jelas telah melibatkan Pelaku Utama Pemalsuan (PUP), Pihak-pihak Turut Pemalsuan (PTP) dan Kaum Pembiaran Kepalsuan (KPK).

Rakyat sebagai Turut jadi Obyek Pemalsuan jelas tidak bersedia dituduh telah/sedang/akan turut membiarkan terjadinya kejahatan Pemalsuan UUD 1945 demi keberadaan UUD 1999, 2000, 2001, 2002 termaksud.

Oleh sebab itu peringatan 71 tahun Revolusi jihad 22 Oktober 1945, yang kini didapuk sebagai Hari Santri Nasional adalah tepat jadi tonggak REVOLUSI JATIDIRI KONSTITUSI INDONESIA [http://www.repelita.com/resolusi-jatidiri-konstitusi-indonesia/ ] demi tegaknya Kehormatan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk itu, penegasan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap AMANDEMEN UUD 1999, 2000, 2001, 2002 (LNRI 11, 12, 13, 14 / 13 Pebruari 2006) ini perlu segera saja disosialisasikan mengingat Pembukaan UUD 1945 ternyata masih tetap terberkas di LNRI No 75/1959, sehingga berkas ke-4 Amandemen itu jelas terpisah dari Pembukaan UUD 1945. Fakta yuridis ini potensi merongrong keberdayaan Amandemen UUD 2002 sebagai konstitusi yang handal bagi pemenuhan cita amanat Pembukaan UUD 1945.

MOSI TIDAK PERCAYA ini adalah iktikad baik tambahan bagi aksi penguatan Rekomendasi GPA45 17 Oktober 2016 kepada Pimpinan MPRRI yang telah disampaikan melalui Sekretariat Jenderal MPRRI.

Jakarta, 18 Oktober 2016

Generasi Penerus Angkatan 45

1) Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jakarta
2) Darmawan, Ketua DHC45 JakSel
3) Letty Ismet D, Ketua DHC45 JakSel
4) Sunartri S Boedjoenagoro, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
5) RA Berar Fathia, Presidium MKRRI
6) H Chalid Akbar, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
7) Hari Setiawan, Ketua DHC45 JakSel
8) Kemal A Surianegara, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
9) Hans Suta Widhya, Presidium MKRRI
10) Wiwik Maskat, Ketua DHC45 JakSel
11) Nanang RI Iskandar, KelBes Pejoang45
12) Raden Hazairin, Sekretaris Umum DHD45  Jakarta
13) Madiri T Sianipar, Fungsionaris DHD45 Jakarta
14) Ivan Ardiansyah, Fungsionaris DHD45 Jakarta
15) H Markoni Koto, Fungsionaris DHD45 Jakarta
16) Amril Sabara, Fungsionaris DHD45 Jakarta
17) Liberty Simbolon, Fungsionaris DHC45 JakSel

Publikator :

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto
Ka DHD45 Jakarta
Ka Majelis Kehormatan Rakyat
Republik Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

kartunama GP45

FPP 45 Sampaikan Mosi tidak Percaya pada MPR

Kamis, 08 Agustus 2002 | 10:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kelompok Front Pembela Proklamasi (FPP) 45 yang beranggotakan para purnawirawan TNI menyatakan penolakannya atas amandemen UUD 1945. Selain itu, mereka juga menyampaikan ketidakpercayaannya kepada MPR RI hasil Pemilu 1999 bila dalam sidang tahunan kali ini tidak mencabut seluruh amandemen UUD 1945 yang telah dilakukannya. Demikian disampaikan Sekjen FPP 45, Saiful Sulun –yang juga mantan Ketua MPR, kepada pimpinan Komisi A, di Gedung Nusantara V, komplek DPR/MPR, Kamis (8/8).

Dalam kesempatan itu, delegasi FPP 45 diterima oleh Amru Al Mutasyim, Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan didampingi oleh Julius Usman (Fraksi PDIP), Seto Haryanto (Fraksi PDKB), I Ketut Astawa (Fraksi TNI/Polri), Burhanuddin Aritonang (Fraksi Partai Golkar) dan Soetjipto (Fraksi Utusan Golongan), dan Yanuar Muin (Fraksi Utusan Daerah).

Di hadapan Mutasyim dan kawan-kawan, Sulun juga mengaku sedih karena kelompoknya sering disebut anti-demokrasi, anti-reformasi dan anti-amandemen karena sikapnya tersebut. “Kami tidak menentang. Hanya saja, amandemen ini sudah lepas dari makna Pembukaan UUD 45,” kata Sulun.

Lalu, ia menunjuk amandemen yang mengubah bentuk MPR, membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan presiden langsung, dan penghapusa utusan golongan. Semua itu dinilai sebagai penyimpangan dari asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai nilai luhur demokrasi Indonesia. “Kalau dulu, presiden dipilih MPR sebagai perwujudan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, presiden hanya dipilih mayoritas rakyat saja,” kata Sulun, sambil menuding MPR telah diracuni paham liberal dan individualisme.

Berdasarkan pertimbangan itu, FPP 45 menyatakan mosi tidak percaya pada MPR, menuntut MPR untuk menghentikan semua kegiatan poitiknya, serta menganggap tidak ada amandemen I-IV. Sebagai solusinya, mereka minta kepada presiden untuk membentuk Komisi Konstitusi yang independen karena MPR dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya. Sulun menegaskan, “Hasil kerja komisi ini baru disahkan MPR hasil Pemilu 2004. Sebab itu, sampai 2004, semua kehidupan tata negara didasarkan pada naskah asli UUD 1945.”

Menyinggung tentang praktik kehidupan tatanegara Indonesia di masa lalu, kalaupun ada yang salah, FPP 45 tegas-tegas menyatakan semua itu bukan karena faktor isi UUD 1945, tapi lebih pada manusia pelaksananya. “UUD 1945 belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen,” katanya.

Menanggapi pernyataan FPP 45, Al Mutasyim menyatakan bahwa amandemen yang dilakukan MPR tidak menyimpang dari Pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Bahkan, dalam amandemen pasal 37 sudah disepakati bahwa bentuk NKRI tidak akan diubah. “Bahkan, saat ini kami sedang membahas dengan serius pembentukan Komisi Konstitusi sebagaimana tuntutan masyarakat,” katanya (Wahyu Dhiyatmika—Tempo News Room)

logo-mkrri

REKOM GENERASI PENERUS ANGKATAN 45


Kepada Yth
Pimpinan MPRRI
Gedung Nusantara III
Senayan, Jakarta Selatan

Perihal : SOMASI-3/16 September 2016 tentang Resolusi 4 Juli 2016 Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 LNRI 75/1959

MERDEKA !

Dengan Hormat,

Mempertimbangkan perihal diatas yang telah diserahkan a.l. atas nama Tim DHD45 Jakarta bersama Tim Advokasi Resolusi 4 Juli 2016 Bung Bambang Suroso SH, MH dan kawan2, serta realita bahwa Resolusi termaksud diatas kini belum juga kami terima jawaban resmi sebagaimana mestinya dari Pimpinan MPRRI, serta sekaligus demi Keutuhan Kiprah Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia,
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ] maka kami mendesakkan rekomendasi ini kiranya Pimpinan MPRRI segera dapat menyikapi Resolusi 4 Juli 2016 termaksud diatas memperhatikan juga Tri Joang Generasi Penerus Angkatan 45 per Petisi Revolusi Kehormatan Rakyat Republik Indonesia tanggaal 14 Oktober 2016
[ http://www.petisionline.net/petisi_revolusi_kehormatan_rakyat_republik_indonesia ].

Besar harapan kami bahwa surat ini dapat kiranya diterima dengan baik sebagai pertanda keinginan kuat kami meningkatkan kepercayaan rakyat atas keseriusan MPRRI memahami situasi dan kondisi penting dan strategisnya Kembali Ke UUD 1945 Asli a.l. sesuai paparan 7 Oktober 2016 dari Advokat M Taufik Budiman SH seperti termuat di [ www.jakarta45.wordpress.com ].

Atas perhatian terhadap iktikad baik kami bagi NKRI Berjaya ini, tiada lain sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Tetap MERDEKA !

Jakarta, 17 Oktober 2016

Generasi Penerus Angkatan 45

1) Pandji R Hadinoto, Ketua DHD45 Jakarta
2) Darmawan, Ketua DHC45 JakSel
3) Letty Ismet D, Ketua DHC45 JakSel
4) Sunartri S Boedjoenagoro, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
5) RA Berar Fathia, Presidium MKRRI
6) H Chalid Akbar, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
7) Hari Setiawan, Ketua DHC45 JakSel
8) Kemal A Surianegara, Dewan Paripurna DHC45 JakSel
9) Hans Suta Widhya, Presidium MKRRI
10) Wiwik Maskat, Ketua DHC45 JakSel
11) Nanang RI Iskandar, KelBes Pejoang45
12) Raden Hazairin, Sekretaris Umum DHD45  Jakarta
13) Madiri T Sianipar, Fungsionaris DHD45 Jakarta
14) Ivan Ardiansyah, Fungsionaris DHD45 Jakarta
15) H Markoni Koto, Fungsionaris DHD45 Jakarta
16) Amril Sabara, Fungsionaris DHD45 Jakarta
17) Liberty Simbolon, Fungsionaris DHC45 JakSel

Publikator :

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto
Ka DHD45 Jakarta
Ka Majelis Kehormatan Rakyat
Republik Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Logo Bulat GPA45

 

Melanjutkan Reformasi Konstitusi

Kategori: Majalah Esquire Diterbitkan: Kamis, 22 April 2010 10:38 Ditulis oleh Administrator Dilihat: 1995

Majalah Esquire, Agustus 2007.

Melanjutkan Reformasi Konstitusi

Oleh Saldi Isra

Dosen Hukum Tata Negara dan

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Bulan ini, tepatnya 10 Agustus 2007, lima tahun sudah hasil amandemen generasi pertama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan naskah asli, UUD 1945 hasil perubahan generasi pertama (1999-2002) tersebut jauh lebih demokratis dibandingkan dengan sebelum perubahan.

Karena keberhasilan yang telah dicapai pada perubahan generasi pertama tersebut, dalam pidato penutupan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 10 Agustus 2002, Ketua MPR Amien Rais mengatakan: “Reformasi konstitusi yang telah dilakukan merupakan suatu langkah besar dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, konstitusi yang sesuai dengan semangat zaman, konstitusi yang mampu mewadahi dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang.

Namun demikian, jika hasil perubahan diletakkan dalam bingkai membangun penyelenggaraan negara menuju kehidupan yang lebih demokratis dan modern melalui mekanisme saling mengawasi dan saling imbang antaralembaga negara (checks and balances), hasil amandemen masih menyimpan sejumlah kelemahan. Bahkan, sejumlah kajian yang dilakukan setelah perubahan UUD 1945 termasuk hasil kajian yang dilakukan oleh komisi konstitusi (yang dibentuk MPR) menyimpulkan bahwa kelemahan yang ada potensial membuyarkan upaya membangun checks and balances.

Sejumlah kelemahan

Salah satu kelemahan mendasar hasil perubahan UUD 1945 terjadi dalam penataan lembaga perwakilan rakyat, yaitu hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejumlah hasil penelitian menunjukkan, hubungan antar-kamar dalam lembaga perwakilan rakyat tidak mungkin menciptakan pola hubungan dua kamar yang efektif.

Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasa. Karena fungsi yang sama tidak diberikan kepada DPD, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 memunculkan superioritas DPR terhadap DPD. Karena posisi yang tidak seimbang tersebut, dalam penataan lembaga perwakilan rakyat, hasil perubahan UUD 1945 hanya menempatkan DPD sebagai lembaga pelengkap penderita pelaksanaan fungsi legislasi, fungai anggaran, dan fungsi pengawasan. Artinya, dengan sejumlah demarkasi yang dihasilkan amandemen generasi pertama, DPD hadir sebagai pelengkap penderita dalam struktur lembaga perwakilan rakyat Indonesia.

Padahal, guna membangun checks and balances di lembaga perwakilan rakyat, pola hubungan seharusnya dibangun dalam kerangka sistem bukameral yang efektif. Secara teori, kalau salah satu kamar kedua (upper house, seperti DPD di Indonesia) tidak diberikan fungsi legislasi secara utuh seperti kamar lainnya, kamar kedua berhak untuk mengubah, mempertimbangkan, atau menolak rancangan undang-undang dari lower house (seperti DPR di Indonesia). Sekiranya hak itu juga tidak ada, upper hose diberi hak menunda pengesahan undang-undang yang disetujui lower house. Dalam pandangan Kevin Evans (2002), hak menunda pengesahan sering menjadi satu-satunya kekuatan jika upper house tidak mempunyai hak mengubah dan menolak rancangan undang-undang.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie (1996), dengan adanya dua majelis di suatu negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dua kali (double check). Keunggulan sistem double check ini semakin terasa apabila upper house yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan undang-undang memiliki keanggotaan yang komposisinya berbeda dari lower house. Bahkan, dari segi produktifitas, kemungkinan sistem dua kamar akan lebih produktif karena segala tugas dan wewenang dapat dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu atau tergantung pada salah satu kamar saja.

Selain kelemahan di atas, hasil amandemen juga tidak sepenuhnya bisa keluar dari ketidakjelasan sistem pemerintahan. Sekalipun disepakati tetap mempertahankan dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, sejumlah pasal hasil amandemen masih memperlihatkan karakter sistem pemerintahan parlementer. Karakter tersebut dapat dilihat dalam keterlibatan presiden (pemerintah) dalam pembahasan rancangan undang-undang. Bahkan, sebuah rancangan undang-undang (bill) tidak akan pernah menjadi undang-undang jika tidak ada persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

Tidak hanya dalam proses pembahasan tersebut, dengan kehadiran Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat karakter parlementer makin kelihatan. Dalam pandangan Robert L. Maddex (1996), interpelasi merupakan the heart of the process of accountability in a parliamentary system of government. Muara penggunaan hak interpelasi, perdebatan diakhiri dengan suatu pemungutan suara dukungan (vote of confidence) atau mosi tidak percaya (vote of censure).

Ruang reformasi konstitusi

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di lembaga perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan di atas masih bisa ditambah dengan sejumlah kelemahan lainnya yang terdapat di ranah kekuasaan yudikatif, eksekutif dan lain-lain. Bahkan dari tampilan fisik saja, hasil amandemen muncul dengan pasal-pasal yang sulit dipahami sebagian kalangan yang tidak mengerti legal drafting. Artinya, perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat amat memerlukan perubahan berikutnya (perubahan kelima).

Secara konstutusional, UUD 1945 memberi ruang kelanjutan reformasi konstutusi. Pasal 37 UUD 1945 menentukan, (1) usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, (2) setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, (3) untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR, dan (4) putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Meski secara hukum ada ruang untuk melanjutkan perubahan UUD 1945, persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945 harus dipenuhi. Misalnya untuk mengagendakan perubahan, sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota MPR harus mengusulkan perubahan dimaksud. Berdasarkan persyaratan itu, secara kuantitatif, amandemen kelima baru dapat diagendakan kalau diusulkan oleh sekirang-kurangnya 226 (1/3 dari 678) anggota MPR.

Kemudian untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Artinya, untuk mengubah pasal-pasal, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua kali jumlah pengusul, yaitu dua pertiga dari keseluruhan anggota MPR atau sama dengan 452 orang. Setelah kuorum untuk mengubah terpenuhi, jumlah yang diperlukan untuk menyetujui perubahan lebih rendah yaitu “hanya” diperlukan dukungan 340 orang (1/2 dari 678 ditambah 1 orang) dari keseluruhan jumlah anggota MPR.

Melanjutkan reformasi konstitusi

Sekalipun sudah disadari sejak awal ada kelemahan hasil perubahan generasi pertama dan adanya ruang untuk melanjutkan reformasi konstitusi, langkah menuju kelanjutan reformasi konstitusi tidak semudah yang dibayangkan. Sampai sejauh ini DPD –didukung oleh sejumlah kekuatan politik di DPR– telah mengajukan usul kelanjutan perubahan kepada pimpinan MPR.

Dari segi jumlah, usul perubahan memang telah terpenuhi. Namun untuk mewjudkan perubahan, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 452 orang (dua pertiga dari 678) anggota MPR. Dengan demikian, perjuangan sesungguhnya untuk melanjutkan reformasi konstitusi adalah perjuangan untuk mendapatkan dua pertiga dari semua anggota MPR. Apalagi, sebelum agenda sidang terjadi sejumlah kekuatan politik yang mendukung gagasan DPD menarik kembali (membatalkan) dukungan perubahan.

Dalam konteks jumlah dukungan yang terbatas tersebut, dukungan optimal dari Pimpinan MPR menjadi sebuah keniscayaan. Sekiranya Pimpinan MPR tidak memberikan dukungan maksimal, bisa jadi kuota 2/3 jumlah anggota MPR tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, dalam sebuah kesempatan saya pernah menyatakan bahwa pimpinan MPR yang berasal dari partai politik mesti mampu meyakinkan partai politik mereka masing-masing (Media Indonesia, 12/05-2007). Dalam hal ini, peran Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan Wakil Ketua MPR AM Fatwa amat diperlukan. Konkretnya, kedua orang pimpinan MPR tersebut seharusnya mampu meyakinkan partai politik mereka masing-masing untuk mendukung kelanjutan perubahan konstitusi.

Di samping itu, sekadar mengingatkan kembali, diujung proses amandemen keempat (2002) MPR secara eksplisit mengakui ada kelemahan hasil perubahan UUD 1945. Karena kelemahan itu, MPR membentuk komisi konstitusi. Lalu, mengapa hasil perubahan yang sudah diakui punya kelemahan itu masih tetap dipertahankan? Karenanya, sebelum ada penilaian mendukung status quo, reformasi konstitusi harus dilanjutkan. Semoga…

16
Oct
16

Konstitusi : Pro Adendum UUD 1945 Tolak Amandemen UUD 2002

garudapancasila_merahputih

Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945 Asli

Oleh : Advokat M. Taufik Budiman, SH.*

Disampaikan dalam Diskusi Publik “ Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945  Asli “

Yang diselenggarakan oleh “ Angkatan Muda Samudra Raya (AMARA) “ Jakarta

di Jakarta, 07 Oktober 2016

PENGANTAR

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, setidaknya sudah pernah berlaku 4 (empat) UUD atau Kostitusi yaitu :

  1. UUD 1945 yang diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945
  2. Konstusi RIS yang diberlakukan tanggal 19 Desember 1949
  3. UUD Sementara 1950, yang diberlakukan tanggal 17 Agutus 1950
  4. UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengna Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  5. UUD 1945 dengan Perubahan Pertama yang diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999
  6. UUD 1945 dengan Perubahan Ketiga yang diberlakukan pada tanggal 9 Nopember 2001
  7. UUD 1945 dengan empat kali Perubahan yang diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dalam UUD tersebut, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, semua proses kehidupan bernegara ini diatur dan dipandu serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. (proses adalah lebih dipentingkan dari pada hasil)

Kemudian dalam Tap MPRS No. : XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. III/MPR/2000  dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki / tata urutan perundangan di republik ini.

Perubahan UUD 1945

Bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “.

Bahwa pasal 37 UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 itu berbunyi :

  1. Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.
  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Sedangkan pasal 3 UUD 1945 menyatakan : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara “.

Bahwa berdasarkan ketentuan itu, MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Mengubah bermakna membuat sesuatu yang baru, sedangkan menetapkan bermakna menyatakan keberlakuan UUD tersebut. (lihat KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Bahwa sebagai salah satu buah dari reformasi 1998, proses perubahan atas UUD 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat kali, selama periode / masa bhakti MPR RI tahun 1999 – 2004, yaitu pada :

Sistematika UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 Bab, 73 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Tidak ada Penjelasan atas UUD tersebut.

Namun sebutannya dibuat tetap sama : Pembukaan, Bab I – XVI, Pasal 1 – 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Ada Bab VII, Bab VIIA, VIIB ; ada Bab VIII, Bab VIIIA ; ada Bab IX, Bab IXA, ada Bab X dan Bab XA. Namun tidak ada Bab IV (dihapus).

  • Perubahan Pertama dalam SU MPR 1999, disahkan dan diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan sebanyak 9 pasal (15 diktum)
  • Perubahan Kedua    dalam ST MPR 2000, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000  dan (baru) diberlakukan pada tangal 10 Agusus 2002, perubahan sebanyak 24  pasal (59 diktum)
  • Perubahan Ketiga     dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 9 Nopember 2001, perubahan  sebanyak 19 pasal (68 diktum)
  • Perubahan Keempat dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 10 Agustus 2002, perubahan sebanyak 17 pasal (29 diktum)

Hanya tersisa 8 pasal  yang substansi   dan redaksinya tidak diubah. Pasal-pasal tersebut adalah:

  1. Pasal 4 tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar;
  2. Pasal 10 tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
  3. Pasal 12 tentang kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya;
  4. Pasal 22 tentang kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (namun ada penambahan pasal 22A, 22B, 22C, 22D, 22E)
  5. Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; (ada penambahan pasal 25A tentang  Wilayah Negara)
  6. Pasal 29 tentang Agama.
  7. Pasal 35 tentang Bendera
  8. Pasal 36 tentang Bahasa (ditambahkan dengan pasal 36A, 36B, 36C.

Sedangkan pasal-pasal yang diubah dan ditambah dengan pasal-pasal baru dengan sistem penomoran pasal lama ditambah huruf A, B, C, D, dan seterusnya beserta ayat-ayat yang baru dalam pasal-pasal lama. Dengan hanya tersisa 8 pasal yang asli (10.9%) dan adanya 65 pasal baru (89.1%) dari UUD 1945 Hasil Amandemen, patut dipersoalkan bahwa MPR telah mengganti konstitusi lama dengan yang baru, dan bukan menyempurnakan UUD 1945 yang seharusnya sesuai dan berdasarkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang Asli.

Sistematika Perubahan UUD 1945 yang Ngawur

  1. Tidak Ada Bab IV (karena dihapus), jadi dari Bab III loncak ke Ban V
  2. Bab IX Kekuasaan Kehakiman : Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; tidak sinkron dengan Bab IXA – pasal 25A tentang  Wilayah Negara)

Ya. MPR periode 1999-2004 telah mengubah dan mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru…

Konstitusi Palsu

Selain kehidupan ekonomi, sosial politik, hukum dan budaya yang kita rasakan akhir-akhir ini akibat diberlakukannya hasil amandemen UUD 1945, berdasarkan telaah yang dilakukan oleh LBH Solidarias Indonesia, ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa proses perubahan atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR periode 1999-2004 adalah tindakan yang gegabah, terburu-buru, tidak hati-hati dan cenderung manipulatif, atau setidak-tidaknya tidak cermat dan tidak taat azas.

MPR RI yang terbentuk berdasarkan hasil Pemilu 1999, dalam Sidang Umum pada bulan Oktober 1999, pada awal telah berlaku tertib dan taat azas, dengan menetapkan Tap MPR No. II tahun 1999 tentang Tata Tertib MPR RI dan Tap MPR No. IV tentang GBHN 1999-2004.

Dalam Tata Tertib MPR itu disebutkan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR adalah dalam 2 bentuk, yaitu :

  1. Keputusan MPR, yang berlaku mengikat kedalam /untuk internal MPR. dan,
  2. Ketetapan MPR (disebut juga Tap MPR) yang berlaku dan mengkat kedalam dan keluar MPR, berlaku bagi seluruh bagsa Indonesia. Baik Keputuan dan Ketetapan itu secara administrasi harus diberi nomor.

Ya produk hukum berlabel “ Perubahan Pertama atas UUD 1945” yang diberlakukan seolah-olah sebagai Tap MPR, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal hari itu, namun tidak diberi nomor Tap.

Selanjutya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, selain menetapkan Tap MPR No. III tahun 2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, MPR telah menetapkan Perubahan Kedua atas UUD 1945. Namun anehnya Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan mengubah / menambah sebanyak 24 pasal itu, tidak langsung dinyatakan berlaku. MPR nampaknya lupa untuk memberlakukan perubahan kedua itu, baru kemudian pada Sidang Tahunan tahun 2002, MPR teringat untuk memberlakuannya. Namun UU dan peraturan pelaksana terkait perubahan 24 pasal (termasuk pasal-pasal tentang Pemerintah Daerah cq. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B) itu sudah dibuat dan diberlakukan sejak tahun 2000 – 2002.

Contoh Implikasi Hukum :

  1. UU No. 27 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Kepulau Bangka Belitung, disahkan pada 7 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945
  2. UU No. 38 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Gorotalo, disahkan pada 22 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945.

Pada saat UU Pembentukan ke 2 Provinsi tersebut diundangkan, Perubahan Kedua atas UUD 1945 (termasuk perubahan tentang pasal 18, 18A, 18B) belum berlaku, sehingga secara yuridis formal, pencantuman pasal 18, 18A dan pasal 18B dalam konsideran ke-2 UU tersebut, menyebabkan UU tersebut menjadi tidak sah. Atau dengan kata pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Goronalo itu dapat dikatakan ilegal.

Mungkin bagi sebagian kalangan masih menjadi berdebatan, namun berdasarkan kajian, kami berkeyakinan bahwa sebenarnya dalam UUD 1945 antara Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 adalah  merupakan bagian yang terpisah, sehingga harus dimaknai kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD yang diberikan oleh pasal 37 dan pasal 3 UUD 1945 adalah untuk mengubah batang tubuh UUD 1945 saja, tidak termasuk Pembukaan yanag berisi cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dan Pancasila.

Namun dalam proses amandemen ke-4 tahun 2002, MPR telah mengubah / menambah Pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa UUD 1945 itu terdiri dan Pembkaan dan pasal-pasal. Dengan demikian, ada peluang pada masa / periode berikutnya, Pembukaan UUD 1945 itu bisa diubah oleh MPR.

Selain itu, dalam Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN, sama sekali tidak memuat haluan negara ini dalak periode 1999-2004 akan mengubah UUD, tidak juga memuat rencana negara itu mebentuk lembaga semacam OJK atau lembaga tinggi negara dan lembaga hukum baru bernama MK ataupan KY. Lantas apa dasar jika MPR secara sengaja melanggar Ketetapannya sendiri dengan melakukan perubahan atas UUD 1945 ?

Kami #gagalpaham. Bagi LBH Solidaritas Indonesia, tindakan MPR itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang (dengan melihat fakta kehidupan bernegara saat ini) telah sangat merugikan kami selaku rakyat Indonesia. Dan sudah sepatutnya Perubahan UUD 1945 itu untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

Diluar itu semua, tiba-tiba kami terhentak kaget ketika membaca Ketetapan MPR RI, tanggal 10 Agustus 2002, yang bunyinya seperti ini :

PERUBAHAN KEEMPAT

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
  1. penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “ Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”;
  1. pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat

Dst…

Mengapa kami terhentak kaget ? Karena sebagai seorang praktisi hukum, saya sangat dekat dengan pasal-pasal dalam KUHP, utamanya yang sering disebut pasal tipu-gelap, dokpal dan sejenisnya, memandang perbuatan itu adalah merupakan TINDAK PIDANA PEMALSUAN.

Pasal 263 dan pasal 264  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berbunyi :

Pasal 263 KUHP:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHP:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Mengapa itu dikaitkan dengan pasal tentang tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan surat dan /atau pemalsuan akta otentik ?

Coba bacalah ulang kalimat pada huruf (a) Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut diatas, cermati, apa maknanya. Sejak perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002 itu, kita negara Republik Indonesia mempunyai 2 (dua) UUD 1945. Pertama, UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan yang kedua adalah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002. Jelas ?

Begini logika dan konstruksi berpikirnya :

  1. Jika ada 2 produk hukum yang sama, pasti salah satu dari keduanya adalah palsu.
  2. Jika suatu produk sudah dirubah, pasti bukan asli
  3. Jika produk itu sama, maka produk yang belakangan dibuat pasti adalah merupakan produk tiruan / palsu.

JALAN KELUAR

Menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tahun 2002 adalah Konsitusi Palsu ? Jawaban kami adalah YA.

Lantas, apakah kemudian segala produk hukum yang dihasilkan / dibuat berdasarkan UUD 1945 Palsu itu adalah merupkan produk hukum yang tidak sah dan palsu juga ? Bagaimana dengan akibat hukumnya ?

Jawabannya adalah Ya, untuk dikatakan bahwa produk hukum turunan dari UUD 1945 Palsu itu juga menjadi tidak sah. Namun keberlakuannya tidak serta merta menjadi batal dengan segala akibat hukumnya.

Segala UU dan peraturan pelaksana turunan dari UUD 1945 Palsu itu masih tetap ada dan berlaku sepanjang UUD 1945 Palsu itu belum dibatalkan dan belum dinyatakan tidak berlaku, dan sepajang segala peraturan tersebut belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pula. Artiya semua yang sudah ada tetap sah, sampai nantinya dibuat peraturan hukum baru yang sesuai dengan UUD 1945 Asli.

LBH Solidaritas Indonesia menawarkan #jalanhukum untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Pernyataan Hukum bahwa UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 sebagai produk hukum MPR yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikeluarkann oleh lembaga peradilan umum (PN – PT – MARI) dalam sebuah proses hukum secara perdata (melalui proses sengketa perbuatan melawan hukum). Atau,

Dilakukan proses hukum secara pidana atas pengunaan dokumen palsu (UUD 1945 Palsu) oleh penyelenggara negara saat ini, mengingat jika dilakukan proses hukum atas dugaan pemalsuan yang terjadi tahun 2002, maka sudah lewat waktu 12 tahun (dalursa untuk proses penyidikan dan penuntutan), kemudian UUD 1945 hasil amandemen itu dinyatakan sebagai produk hukum palsu, sehingga dinyatakan tidak berlaku dan secara otomatis untuk menghindari kekosongan hukum, maka berlakulah kembali UUD 1945 Asli, yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu.

Atau pilihan lain adalah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 Asli atas dasar UUD yang berlau saat ini adalah UUD Palsu.

KEWENANGAN MPR RI 2014-2019 Melakukan Amandemen ke-5

Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 terdapat kalimat : “ kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan  umum, dst… maka disusnlan kemerdekaan kebanagsaan indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yag terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : …“

Bahwa berdasarkan naskah alinea ke-4 UUD 1945 itu sapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menganut faksalah kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai emegang kekuasaan tertinggi, yang akemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakuka sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaran Rakyat “

Bahwa bentuk atau pejabaran dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oelh MPR adaah menjadikan MPR berwenag untuk menetapkan UUD dan GBHN (pasal 3) dan MPR berwenang mengubah UUD (pasal 37)

Bahwa dengan dihapuskannya ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu, maka dengan sendirinya MPR tidak lagi sebagai pemegang dan pelaksana Kedaulatan Rakyat sebgaiamandiamanatkan Pembukaan UUD 1945, dan dengan sendirinya hak dan kewenangan MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD tidak ada lagi pada MPR.

Berikutnya dari sisi yang lain, bahwa dengan telah dilakukannya amandemen ke-1 sd ke -4, yang hanya menyisakan 8 pasal yang masih asli, selain UUD tersbeut tidak tepat lagi dinamakan perubahan UUD 1945. Apakah ke 8 pasal yg tersisa itu akan dirubah juga ?

PENUTUP

Negara ini harus segera berbenah. Harus segera diambil langkah yang cepat, tepat fan strategis untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan anak bangsa untuk keluar dari segala krisis multidimensi yang sedang melanda negeri.

Dengan sebuah rekonsiliasi nasional, kembali ke UUD 1945 Asli dan mengakomodir seluruh kepentingan anak bangsa dalam penataan ulang kelembagaan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

LBH Solidaritas Indonesia telah membuat sebuah konsep besar tentang proses rekonsiliasi nasional dengan dilandasakan pada UUD 1945 Asli.

Beberapa Catatan :

  • LBH Solidaritas Indonesia mewakili 19 orang anak bangsa telah meNgajukan Gugatan Perbuatan Melwan Hukum di PN Jakarta Pusat tertanggal 13 Agustus 2015, teregIster dengan perkara No. : 360/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dengan Tergugat MPR RI, dengan pokok gugatan Pembatalan Hasil Amandemen UUD 1945.
  • LBH Solidarias Indonesia telah mengirim SOMASI tertanggal 8 Januari 2016 kepada Presiden RI, Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR dan DPD RI dengan tembusan kepada Ketua MA, Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengkajiulang status hukum dan agar tidak menggunakan Amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum.
  • Jangan terkecoh dengan sebutan dan istilah : UUD NKRI, UUD NRI 1945 ataupun UUD 2002. Secara hukum, tidak ada sebutan UUD NKRI 1945 ataupun UUD 2002. Sebutannya adalah UUD NRI 1945 atau UUD 1945, baik yang Asli yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 maupun yang Palsu yang disahkan oleh MPR RI tangga; 10 Agustus 2002.

*Direktur Eksekutif Nasional LBH Solidaritas Indonesia,

poster-gpa45

14
Oct
16

Kenegarawanan : PETISI REVOLUSI KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

logo-mkrri
Suara Warga :

PETISI REVOLUSI KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth Kaum Penegak Proklamasi 17 Agustus 1945, terinspirasi 71 Tahun Revolusi Jihad Santri 22 Oktober 1945, dibawah ini kami para deklarator mengajak gelorakan Revolusi Kehormatan Rakyat demi kiprah PANCA STRATEGI INDONESIA SEJAHTERA cakupi :

A) TRI JOANG GENERASI PENERUS A45

1) Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945

2) Tingkatkan pengamalan Jatidiri Paripurna Nawa Pusaka Bangsa Indonesia seutuhnya
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ]

3) Tingkatkan Indeks Kebahagiaan Bangsa Indonesia (per Biro Pusat Statistik) dan Peringkat Kebahagiaan Nasional Bruto (per Perhimpunan Bangsa Bangsa)

B) TRI POLITIKA INDONESIA JAYA 2045

1) Politik TRIKESRA Kesejahteraan Rakyat
berdasar potensi yang sejatinya dimiliki Indonesia yaitu a) Kemaritiman, b) Pangan Lokal, c) Energi Terbarukan,

2) Politik TRIKARYA yakni (a) Peningkatan Kecerdasan, (b) Pengentasan Kemiskinan, (c) Penegakan Kedaulatan Rakyat,

3) Politik TRICITA Kenegaraan yaitu a) Indonesia Mulia (2015-2025), b) Indonesia Bermartabat (2025-2035), c) Indonesia Sejahtera Lahir Batin (2035-2045)

C) TRISTRATEGI Bina Mental Kebajikan Negarawan Kerakyatan sebagai berikut :

(1) TRISAKTI yakni (a) Politik Berdaulat, (b) Ekonomi Berdikari, (c) Budaya Berkepribadian,

(2) TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir yaitu (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, serta

(3) TRILOGI 17845 yaitu (a) 17 butir Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 / Roh Indonesia Merdeka, (b) 8 butir Kepemimpinan Hastabrata, (c) 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.

D) STRATEGI PANCA KEHORMATAN RAKYAT : a) Merdeka, b) Bersatu, c) Berdaulat, d) Adil, e) Makmur

E) STRATEGI SAPTA KEPEMIMPINAN PANCASILA : aktualisasi dalam a) Falsafah Bangsa, b) Jatidiri Bangsa, c) Pandangan Hidup Bangsa, d) Dasar Negara, e) Ideologi Negara, f) Sumber daripada segala Sumber Hukum, dan g). Mercusuar Dunia.

Jakarta, 14 Oktober 2016

Deklarator,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Lasman Siahaan, 3) Darmawan, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Syafaruddin Osman, 6) Letty Ismet D, 7) Moerjono, 8) Hans Suta Widhya, 9) Cuk Conk Narasipati, 10) Amir Mattata, 11) Raden Hazairin, 12) Dedi Supriyadi, 13) Mohammad Fitrah, 14) Berar Fathia, 15) Ita, 16) Dadang, 17) Ivan Ardiansyah, 18) Muhammad, 19) Sunarti S Boedjoenagoro, 20) Madiri T Sianipar, 21) H Markoni Koto, 22) Amril Sabara, 23) Zulkifli S Ekomei, 24) Bachtiar Muin, 25) Bambang Eko, 26) Liberty Simbolon, 27) Donny Haryanto, 28) Pramono, 29) Bambang Suroso

Publikator :

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto
Ka DHD45 Jakarta
Ka Majelis Kehormatan Rakyat
Republik Indonesia
Editor www.jakarta45.wordpress.com

kartunama GP45

Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945 Asli

Oleh : Advokat M. Taufik Budiman, SH.*

 Disampaikan dalam Diskusi Publik “ Amandemen ke-5 atau Kembali ke UUD 1945  Asli “

Yang diselenggarakan oleh “ Angkatan Muda Samudra Raya (AMARA) “di Jakarta, 07 Oktober 2016

 PENGANTAR

 Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, setidaknya sudah pernah berlaku 4 (empat) UUD atau Kostitusi yaitu :

  1. UUD 1945 yang diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945
  2. Konstusi RIS yang diberlakukan tanggal 19 Desember 1949
  3. UUD Sementara 1950, yang diberlakukan tanggal 17 Agutus 1950
  4. UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengna Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  5. UUD 1945 dengan Perubahan Pertama yang diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999
  6. UUD 1945 dengan Perubahan Ketiga yang diberlakukan pada tanggal 9 Nopember 2001
  7. UUD 1945 dengan empat kali Perubahan yang diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 2002.

 Dalam UUD tersebut, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, semua proses kehidupan bernegara ini diatur dan dipandu serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. (proses adalah lebih dipentingkan dari pada hasil)

 Kemudian dalam Tap MPRS No. : XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. III/MPR/2000  dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki / tata urutan perundangan di republik ini.

 Perubahan UUD 1945

 Bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “.

 Bahwa pasal 37 UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 itu berbunyi :

(1)  Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir.

(2)  Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

 Sedangkan pasal 3 UUD 1945 menyatakan : “ Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara “.

 Bahwa berdasarkan ketentuan itu, MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Mengubah bermakna membuat sesuatu yang baru, sedangkan menetapkan bermakna menyatakan keberlakuan UUD tersebut. (lihat KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia).

 Bahwa sebagai salah satu buah dari reformasi 1998, proses perubahan atas UUD 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan amandemen UUD 1945 telah terjadi sebanyak empat kali, selama periode / masa bhakti MPR RI tahun 1999 – 2004, yaitu pada :

 Sistematika UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

 Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 Bab, 73 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Tidak ada Penjelasan atas UUD tersebut.

 Namun sebutannya dibuat tetap sama : Pembukaan, Bab I – XVI, Pasal 1 – 37, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Ada Bab VII, Bab VIIA, VIIB ; ada Bab VIII, Bab VIIIA ; ada Bab IX, Bab IXA, ada Bab X dan Bab XA. Namun tidak ada Bab IV (dihapus).

 Perubahan Pertama dalam SU MPR 1999, disahkan dan diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan sebanyak 9 pasal (15 diktum)

  • Perubahan Kedua        dalam ST MPR 2000, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000  dan (baru) diberlakukan pada tangal 10 Agusus 2002, perubahan sebanyak 24  pasal (59 diktum)
  • Perubahan Ketiga        dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 9 Nopember 2001, perubahan  sebanyak 19 pasal (68 diktum)
  • Perubahan Keempat dalam ST MPR 1999, disahkan dan diberlakukan tanggal 10 Agustus 2002, perubahan sebanyak 17 pasal (29 diktum)

 Hanya tersisa 8 pasal  yang substansi   dan redaksinya tidak diubah. Pasal-pasal tersebut adalah:

1)    Pasal 4 tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar;

2)    Pasal 10 tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

3)    Pasal 12 tentang kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya;

4)    Pasal 22 tentang kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (namun ada penambahan pasal 22A, 22B, 22C, 22D, 22E)

5)    Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; (ada penambahan pasal 25A tentang  Wilayah Negara)

6)    Pasal 29 tentang Agama.

7)    Pasal 35 tentang Bendera

8)    Pasal 36 tentang Bahasa (ditambahkan dengan pasal 36A, 36B, 36C.

 Sedangkan pasal-pasal yang diubah dan ditambah dengan pasal-pasal baru dengan sistem penomoran pasal lama ditambah huruf A, B, C, D, dan seterusnya beserta ayat-ayat yang baru dalam pasal-pasal lama. Dengan hanya tersisa 8 pasal yang asli (10.9%) dan adanya 65 pasal baru (89.1%) dari UUD 1945 Hasil Amandemen, patut dipersoalkan bahwa MPR telah mengganti konstitusi lama dengan yang baru, dan bukan menyempurnakan UUD 1945 yang seharusnya sesuai dan berdasarkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang Asli.

 Sistematika Perubahan UUD 1945 yang Ngawur

  1. Tidak Ada Bab IV (karena dihapus), jadi dari Bab III loncak ke Ban V
  2. Bab IX Kekuasaan Kehakiman : Pasal 25 tentang Syarat-Syarat Untuk Menjadi dan Untuk Diberhentikan Sebagai Hakim; tidak sinkron dengan Bab IXA – pasal 25A tentang  Wilayah Negara)

 Ya. MPR periode 1999-2004 telah mengubah dan mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru…

Konstitusi Palsu

 Selain kehidupan ekonomi, sosial politik, hukum dan budaya yang kita rasakan akhir-akhir ini akibat diberlakukannya hasil amandemen UUD 1945, berdasarkan telaah yang dilakukan oleh LBH Solidarias Indonesia, ada beberapa hal yang mengindikasikan bahwa proses perubahan atas UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR periode 1999-2004 adalah tindakan yang gegabah, terburu-buru, tidak hati-hati dan cenderung manipulatif, atau setidak-tidaknya tidak cermat dan tidak taat azas.

 MPR RI yang terbentuk berdasarkan hasil Pemilu 1999, dalam Sidang Umum pada bulan Oktober 1999, pada awal telah berlaku tertib dan taat azas, dengan menetapkan Tap MPR No. II tahun 1999 tentang Tata Tertib MPR RI dan Tap MPR No. IV tentang GBHN 1999-2004.

 Dalam Tata Tertib MPR itu disebutkan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR adalah dalam 2 bentuk, yaitu :

  1. Keputusan MPR, yang berlaku mengikat kedalam /untuk internal MPR. dan,
  2. Ketetapan MPR (disebut juga Tap MPR) yang berlaku dan mengkat kedalam dan keluar MPR, berlaku bagi seluruh bagsa Indonesia. Baik Keputuan dan Ketetapan itu secara administrasi harus diberi nomor.

 Ya produk hukum berlabel “ Perubahan Pertama atas UUD 1945” yang diberlakukan seolah-olah sebagai Tap MPR, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal hari itu, namun tidak diberi nomor Tap.

 Selanjutya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, selain menetapkan Tap MPR No. III tahun 2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, MPR telah menetapkan Perubahan Kedua atas UUD 1945. Namun anehnya Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan mengubah / menambah sebanyak 24 pasal itu, tidak langsung dinyatakan berlaku. MPR nampaknya lupa untuk memberlakukan perubahan kedua itu, baru kemudian pada Sidang Tahunan tahun 2002, MPR teringat untuk memberlakuannya. Namun UU dan peraturan pelaksana terkait perubahan 24 pasal (termasuk pasal-pasal tentang Pemerintah Daerah cq. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B) itu sudah dibuat dan diberlakukan sejak tahun 2000 – 2002.

 Contoh Implikasi Hukum :

  1. UU No. 27 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Kepulau Bangka Belitung, disahkan pada 7 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945
  2. UU No. 38 tahun 2000 tetang Pembentukan Provinsi Gorotalo, disahkan pada 22 Desember 2000, menjadikan Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20 Ayat(1) dan pasal 21 UUD 1945.

 Pada saat UU Pembentukan ke 2 Provinsi tersebut diundangkan, Perubahan Kedua atas UUD 1945 (termasuk perubahan tentang pasal 18, 18A, 18B) belum berlaku, sehingga secara yuridis formal, pencantuman pasal 18, 18A dan pasal 18B dalam konsideran ke-2 UU tersebut, menyebabkan UU tersebut menjadi tidak sah. Atau dengan kata pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Goronalo itu dapat dikatakan ilegal.

 Mungkin bagi sebagian kalangan masih menjadi berdebatan, namun berdasarkan kajian, kami berkeyakinan bahwa sebenarnya dalam UUD 1945 antara Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 adalah  merupakan bagian yang terpisah, sehingga harus dimaknai kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD yang diberikan oleh pasal 37 dan pasal 3 UUD 1945 adalah untuk mengubah batang tubuh UUD 1945 saja, tidak termasuk Pembukaan yanag berisi cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dan Pancasila.

Namun dalam proses amandemen ke-4 tahun 2002, MPR telah mengubah / menambah Pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa UUD 1945 itu terdiri dan Pembkaan dan pasal-pasal. Dengan demikian, ada peluang pada masa / periode berikutnya, Pembukaan UUD 1945 itu bisa diubah oleh MPR.

 Selain itu, dalam Tap MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN, sama sekali tidak memuat haluan negara ini dalak periode 1999-2004 akan mengubah UUD, tidak juga memuat rencana negara itu mebentuk lembaga semacam OJK atau lembaga tinggi negara dan lembaga hukum baru bernama MK ataupan KY. Lantas apa dasar jika MPR secara sengaja melanggar Ketetapannya sendiri dengan melakukan perubahan atas UUD 1945 ?

 Kami #gagalpaham. Bagi LBH Solidaritas Indonesia, tindakan MPR itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang (dengan melihat fakta kehidupan bernegara saat ini) telah sangat merugikan kami selaku rakyat Indonesia. Dan sudah sepatutnya Perubahan UUD 1945 itu untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

 Diluar itu semua, tiba-tiba kami terhentak kaget ketika membaca Ketetapan MPR RI, tanggal 10 Agustus 2002, yang bunyinya seperti ini :

 PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA,

 Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

(a)    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

 (b)    penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “ Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.”;

 (c)    pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat

Dst…

 Mengapa kami terhentak kaget ? Karena sebagai seorang praktisi hukum, saya sangat dekat dengan pasal-pasal dalam KUHP, utamanya yang sering disebut pasal tipu-gelap, dokpal dan sejenisnya, memandang perbuatan itu adalah merupakan TINDAK PIDANA PEMALSUAN.

 Pasal 263 dan pasal 264  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berbunyi :

Pasal 263 KUHP:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 

Pasal 264 KUHP:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

 Mengapa itu dikaitkan dengan pasal tentang tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan surat dan /atau pemalsuan akta otentik ?

 Coba bacalah ulang kalimat pada huruf (a) Perubahan Keempat UUD 1945 tersebut diatas, cermati, apa maknanya. Sejak perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002 itu, kita negara Republik Indonesia mempunyai 2 (dua) UUD 1945. Pertama, UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan yang kedua adalah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002. Jelas ?

Begini logika dan konstruksi berpikirnya :

  1. Jika ada 2 produk hukum yang sama, pasti salah satu dari keduanya adalah palsu.
  2. Jika suatu produk sudah dirubah, pasti bukan asli
  3. Jika produk itu sama, maka produk yang belakangan dibuat pasti adalah merupakan produk tiruan / palsu.

JALAN KELUAR

Menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tahun 2002 adalah Konsitusi Palsu ? Jawaban kami adalah YA.

Lantas, apakah kemudian segala produk hukum yang dihasilkan / dibuat berdasarkan UUD 1945 Palsu itu adalah merupkan produk hukum yang tidak sah dan palsu juga ? Bagaimana dengan akibat hukumnya ?

 Jawabannya adalah Ya, untuk dikatakan bahwa produk hukum turunan dari UUD 1945 Palsu itu juga menjadi tidak sah. Namun keberlakuannya tidak serta merta menjadi batal dengan segala akibat hukumnya.

 Segala UU dan peraturan pelaksana turunan dari UUD 1945 Palsu itu masih tetap ada dan berlaku sepanjang UUD 1945 Palsu itu belum dibatalkan dan belum dinyatakan tidak berlaku, dan sepajang segala peraturan tersebut belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pula. Artiya semua yang sudah ada tetap sah, sampai nantinya dibuat peraturan hukum baru yang sesuai dengan UUD 1945 Asli.

 LBH Solidaritas Indonesia menawarkan #jalanhukum untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Pernyataan Hukum bahwa UUD 1945 yang disahkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 sebagai produk hukum MPR yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikeluarkann oleh lembaga peradilan umum (PN – PT – MARI) dalam sebuah proses hukum secara perdata (melalui proses sengketa perbuatan melawan hukum). Atau,

 Dilakukan proses hukum secara pidana atas pengunaan dokumen palsu (UUD 1945 Palsu) oleh penyelenggara negara saat ini, mengingat jika dilakukan proses hukum atas dugaan pemalsuan yang terjadi tahun 2002, maka sudah lewat waktu 12 tahun (dalursa untuk proses penyidikan dan penuntutan), kemudian UUD 1945 hasil amandemen itu dinyatakan sebagai produk hukum palsu, sehingga dinyatakan tidak berlaku dan secara otomatis untuk menghindari kekosongan hukum, maka berlakulah kembali UUD 1945 Asli, yaitu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu.

 Atau pilihan lain adalah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 Asli atas dasar UUD yang berlau saat ini adalah UUD Palsu.

 KEWENANGAN MPR RI 2014-2019 Melakukan Amandemen ke-5

 Dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke-4 terdapat kalimat : “ kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan  umum, dst… maka disusnlan kemerdekaan kebanagsaan indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yag terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : …“

 Bahwa berdasarkan naskah alinea ke-4 UUD 1945 itu sapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menganut faksalah kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai emegang kekuasaan tertinggi, yang akemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakuka sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaran Rakyat “

 Bahwa bentuk atau pejabaran dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oelh MPR adaah menjadikan MPR berwenag untuk menetapkan UUD dan GBHN (pasal 3) dan MPR berwenang mengubah UUD (pasal 37)

 Bahwa dengan dihapuskannya ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu, maka dengan sendirinya MPR tidak lagi sebagai pemegang dan pelaksana Kedaulatan Rakyat sebgaiamandiamanatkan Pembukaan UUD 1945, dan dengan sendirinya hak dan kewenangan MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD tidak ada lagi pada MPR.

Berikutnya dari sisi yang lain, bahwa dengan telah dilakukannya amandemen ke-1 sd ke -4, yang hanya menyisakan 8 pasal yang masih asli, selain UUD tersbeut tidak tepat lagi dinamakan perubahan UUD 1945. Apakah ke 8 pasal yg tersisa itu akan dirubah juga ?

PENUTUP

Negara ini harus segera berbenah. Harus segera diambil langkah yang cepat, tepat fan strategis untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan anak bangsa untuk keluar dari segala krisis multidimensi yang sedang melanda negeri.

 Dengan sebuah rekonsiliasi nasional, kembali ke UUD 1945 Asli dan mengakomodir seluruh kepentingan anak bangsa dalam penataan ulang kelembagaan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

 LBH Solidaritas Indonesia telah membuat sebuah konsep besar tentang proses rekonsiliasi nasional dengan dilandasakan pada UUD 1945 Asli.

Beberapa Catatan :

 LBH Solidaritas Indonesia mewakili 19 orang anak bangsa telah meNgajukan Gugatan Perbuatan Melwan Hukum di PN Jakarta Pusat tertanggal 13 Agustus 2015, teregIster dengan perkara No. : 360/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dengan Tergugat MPR RI, dengan pokok gugatan Pembatalan Hasil Amandemen UUD 1945.

  • LBH Solidarias Indonesia telah mengirim SOMASI tertanggal 8 Januari 2016 kepada Presiden RI, Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR dan DPD RI dengan tembusan kepada Ketua MA, Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengkajiulang status hukum dan agar tidak menggunakan Amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum.
  • Jangan terkecoh dengan sebutan dan istilah : UUD NKRI, UUD NRI 1945 ataupun UUD 2002. Secara hukum, tidak ada sebutan UUD NKRI 1945 ataupun UUD 2002. Sebutannya adalah UUD NRI 1945 atau UUD 1945, baik yang Asli yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 maupun yang Palsu yang disahkan oleh MPR RI tangga; 10 Agustus 2002.

*Direktur Eksekutif Nasional LBH Solidaritas Indonesia,

10
Oct
16

Kenegarawanan : Pro Kehormatan Rakyat Pro Kebahagiaan Bangsa

Politik

Pro Kehormatan Rakyat Pro Kebahagiaan Bangsa

NUSANTARANEWS.CO – Telah 71 tahun Kepahlawanan Santri serukan Revolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang turut gelorakan semangat arek-arek Suroboyo berjoang melawan agresi pasukan asing pada pertempuran Surabaya 3 (tiga) minggu sejak 10 Nopember 1945. Demikian kata Ka. DHD45 Jakarta, Pandji R Hadinoto.

“Hal itu menjadi sumber inspirasi bagi hadirnya Revolusi Jihad Penegakan Jatidiri Konstitusi UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150 Tahun 1959, yang sekaligus Statuta Pendirian Negara Republik Indonesia,” terang Pandji di jakarta, Minggu (9/10).

Pandji juga mengatakan bahwa kiprah Pro Kehormatan Rakyat tersebut merupakan dalam menegakkan tata nilai jatidiri paripurna Nawa (9) Pusaka Bangsa Indonesia (PBI) seutuh-utuhnya dalam konteks Pro Kebahagiaan Bangsa Indonesia (KBI). Karenanya hal itu perlu untuk terus diperjuangkan dengan semangat Revolusi Jihad termaksud diatas.

“KBI terukur berperingkat 79 (Nilai 5,314) dari 157 negara terobservasi tahun 2016 yang turun dari peringkat 76 (Nilai 5,348) dari 85 negara terobservasi tahun 2013 oleh PBB,” paparnya.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100. “Indeks Kebahagiaan yang merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia,” papar Pandji.

Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun dari tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

Sebagaimana HM Jigme Singye Wangchuck, raja Bhutan, Panji menyatakan bahwa Kebahagiaan Bangsa atau Gross National Happiness (GNH) adalah jauh lebih penting daripada Gross National Product (GDP).

“GNH diperlukan oleh Pembangunan Bernilai sebagai jembatan antara bagi nilai-nilai dasar kebaikan (kindness), kesetaraan (equality), kemanusiaan (humanity) tertaut capaian-capaian pertumbuhan ekonomi (economic growth),” jelasnya lagi.

Bagi Pandji terdapat 4 (empat) Pilar GNH terindikasi yang mencakupi Pembangunan Berkelanjutan, Preservasi dan Promosi Nilai-nilai Budaya, Konservasi Lingkungan Alami, dan Pembentukan Pengaturan Yang Baik.

“Harmoni atau keserasian kinerja ke-4 pilar diatas itulah cerminan Kebahagiaan Bangsa. Dan faktor kontribusi yang penting bagi pilar ke-4 yaitu Pembentukan Pengaturan Yang Baik (Establish Good Governnce) itu diyakini bertautan erat dengan kadar kiprah Pro Kehormatan Rakyat Indonesia,” tegas Pandji. (Sule/Red-02)

kartunama GP45

Suara Warga :

PRO KEHORMATAN RAKYAT PRO KEBAHAGIAAN BANGSA

Telah 71 tahun Kepahlawanan Santri serukan Revolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang turut gelorakan semangat arek-arek Suroboyo berjoang melawan agresi pasukan asing pada pertempuran Surabaya 3 (tiga) minggu sejak 10 Nopember 1945. Hal  itu inspiratif bagi hadirnya Revolusi Jihad Penegakan Jatidiri Konstitusi UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150 Tahun 1959, yang sekaligus Statuta Pendirian Negara Republik Indonesia

Kiprah Pro Kehormatan Rakyat itu sikap a.l.  tegakkan tatanilai jatidiri paripurna Nawa (9) Pusaka Bangsa Indonesia (PBI) seutuhnya
[ http://www.repelita.com/pusaka-bangsa-indonesia-jatidiri-paripurna/ via @RepelitaOnline ] dalam konteks Pro Kebahagiaan Bangsa Indonesia (KBI), yang perlu terus diperjoangkan bersemangatkan Revolusi Jihad termaksud diatas.

KBI terukur berperingkat 79 (Nilai 5,314) dari 157 negara terobservasi tahun 2016 yang turun dari peringkat 76 (Nilai 5,348) dari 85 negara terobservasi tahun 2013 oleh PBB.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri terbitkan Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100.Indeks Kebahagiaan yang merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun dari tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

Kebahagiaan Bangsa atau Gross National Happiness (GNH) adalah jauh lebih penting daripada Gross National Product (GDP) [HM Jigme Singye Wangchuck, raja Bhutan].

GNH diperlukan oleh Pembangunan Bernilai sebagai jembatan antara bagi nilai2 dasar kebaikan (kindness), kesetaraan (equality), kemanusiaan (humanity) tertaut capaian2 pertumbuhan ekonomi (economic growth).

Ada 4 (empat) Pilar GNH terindikasi, cakupi Pembangunan Berkelanjutan, Preservasi dan Promosi Nilai2 Budaya, Konservasi Lingkungan Alami, dan Pembentukan Pengaturan Yang Baik. Harmoni atau keserasian kinerja ke-4 pilar diatas itulah cerminan Kebahagiaan Bangsa. Dan faktor kontribusi yang penting bagi pilar ke-4 yaitu Pembentukan Pengaturan Yang Baik (Establish Good Governnce) itu diyakini bertautan erat dengan kadar kiprah Pro Kehormatan Rakyat Indonesia.

Ketidaklengkapan/kekosongan kiprah bagi  keutuhan 9 PBI diatas akibat perobahan  UUD 1945 per Amandemen 1999-2002 tentu berujung pada Ketimpangan/Disharmoni Sistim Kerja Bernegara seperti yang kini dirasakan oleh banyak masyarakat luas.

Tertegaknya Jatidiri Konstitusi Indonesia UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 [Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945, LNRI No 75 tahun 1959] adalah sasaran Revolusi Jihad PRO KEHORMATAN RAKYAT guna tingkatkan kinerja KEBAHAGIAAN BANGSA INDONESiA di-masa2 mendatang.

Jakarta, 9 Oktober 2016

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto, Ka DHD45 Jakarta
MKRRI Majelis Kehormatan Rakyat RI
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Fungsi dan Tujuan Negara Menurut Para Ahli

Fungsi dan Tujuan Negara Menurut Para Ahli – Tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam negara. Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki tujuan untuk mengarahkan segala kegiatannya. Dengan demikian, tujuan merupakan hal yang sangat penting.

diskusi-tentang-tujuan-negara
Secara umum, negara memiliki dua hal yang harus dikerjakan, yaitu:

  • mengatur penghidupan negara dengan sebaik-baiknya; dan
  • mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan melaksanakan dua hal tersebut, negara dapat mencapai tujuannya dengan baik. Tujuan negara akan dipengaruhi oleh tata nilai sosial sesuai budaya, kondisi geografis, sejarah, dan politik. Berikut ini pendapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang tujuan negara.

a. Plato (Solly Lubis : 2007)

Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.

b. Roger H. Soltau (Roger H. Soltau : 2007)

Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya.

c. Harold J. Laski (Harold J. Laski : 1947)

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya, rakyat dapat mencapai keinginankeinginannya secara maksimal.

d. Aristoteles (Solly Lubis : 2007)

Aristoteles mengemukakan bahwa tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.

e. Socrates (Solly Lubis : 2007)

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untu manusia demi kepentingan drinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat “keadilan bagi umum”, dan tidak hanya melayani kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya.

f. John Locke (Deddy Ismatullah : 2007)

Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi
manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat.

g. Niccollo Machiavelli (Deddy Ismatullah : 2007)

Tujuan negara menurut Niccollo Machiavelli adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccollo Machiavelli tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan.

h. Thomas Aquinas (Deddy Ismatullah : 2007)

Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

i. Benedictus Spinoza

Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan.

Tujuan negara juga dapat dilihat pada beberapa teori berikut ini.

a. Teori Kekuasaan Negara

Tujuan negara berdasarkan teori ini adalah negara berusaha mengumpulkan kekuatan yang besar, menyiapkan militer yang kuat, disiplin, dan loyal untuk menghadapi bahaya. Teori ini tidak mempedulikan keselamatan dan kemakmuran, hanya peduli agar negara sentosa.

Shang Yang (Solly Lubis : 2007) menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat akan membentuk kekuasaan negara.

Niccolo Machiavelli (Deddy Ismatullah : 2007), dalam bukunya Il Principe menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan ataupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha selalu ditakuti rakyat. Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesarbesarnya itu bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa Penganut teori ini diterapkan oleh Jenghis Khan dan Kubhilai Khan.

b. Teori Jaminan Hak dan Kebebasan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mempertahankan hukum agar hak dan kebebasan rakyat terpenuhi. Dalam teori ini, peranan negara sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan. Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi dan ekonomi warga negaranya.

Immanuel Kant (Deddy Ismatullah : 2007) adalah penganut teori perjanjian masyarakat karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan karenanya harus ditaati oleh siapa pun, baik rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui asas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan) adalah legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum).

Kranenburg (Kranenburg : 1959) termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.

c. Teori Perdamaian Dunia

Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mencapai perdamaian. Hal itu dikarenakan keamanan dan ketenteraman manusia dalam negara dapat dicapai karena adanya perdamaian dunia. Teori ini menganggap bahwa pembentukan negara merdeka hanya menimbulkan perang.

Dante Alleghiere (Solly Lubis : 2007) dalam bukunya yang berjudul De Monarchia Libri III menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan
bijaksana, pembuat undang-undang yang seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia.

d. Teori Negara Kesejahteraan

Tujuan negara pada teori ini adalah menyejahterakan rakyat. Negara harus bertindak adil kepada warganya secara seimbang.

Fungsi negara sangat berhubungan erat dengan tujuan negara. Fungsi negara adalah:

  1. melaksanakan ketertiban untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat;
  2.  mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  3. mengusahakan pertahanan untuk mencegah bahaya dari luar;
  4. menegakkan keadilan yang dilakukan melalui badan peradilan.

Adapun fungsi negara secara umum adalah sebagai berikut.

  1. Tugas esensial, yaitu tugas untuk mempertahankan negara, seperti memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman, serta melindungi warganya, dan mempertahankan kemerdekaan.
  2. Tugas fakultatif, yaitu tugas untuk dapat menyejahterakan, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi.

Menurut Charles E. Merriam (Mirriam Budiardjo : 2008), fungsi negara adalah keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, kebebasan; sedangkan R.M. MacIver berpendapat bahwa fungsi negara adalah ketertiban, perlindungan, pemeliharaan dan perkembangan. Selain fungsi negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi negara sebagai berikut.

a. Teori Anarkhisme

Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. Teori anarkhisme terbagi menjadi dua sebagai berikut.

  • Anarkhisme filosofis menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya, William Goodwin, Kaspar Schmidt, P.J. Proudhon, dan Leo Tolstoy.
  • Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik, dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contohnya, terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuranukuran konvensional. Tokohnya, Michael Bakunin.

b. Teori Individualisme

Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya.

c. Teori Sosialisme

Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Oleh karena itu, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Sumber
Dwi Cahyati A.W dan Warsito Adnan. 2011. Pelajaran Kewarganegaraan 1 untuk kelas X SMA, MA, dan SMK. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional
halaman pertama

Keynote Alamat oleh Perdana Menteri Mulia dari Bhutan, Lyonchoen Tshering Tobgay, pada Konferensi Internasional tentang Gross National Happiness.

Mulia, Ladies and gentlemen,
Selamat malam
Ini adalah senang untuk hadir dengan Anda di sini di International
konferensi tentang Gross National Happiness.
Tahun ini, kita merayakan ulang tahun kelahiran ke-60 tercinta
Keempat Raja, Yang Mulia Jigme Singye Wangchuck yang memberi kami warisan
Kebahagiaan Nasional Bruto. Konferensi ini merupakan penghargaan yang tepat untuk besar
Pemimpin yang mengabdikan 34 tahun hidupnya dalam pelayanan umat-Nya dan
negara.
Atas nama pemerintah dan rakyat Bhutan, saya ingin hangat
menyambut anda semua untuk konferensi ini, yang mengumpulkan peserta dari rekor
jumlah empat puluh delapan negara.
1. Latar Belakang
Mari saya mulai dengan melihat kembali.
Sepanjang sejarah modern, kemajuan sosial telah diukur
dari PDB. Semakin tinggi GDP, yang lebih maju suatu negara, sehingga berjalan satu
keyakinan umum. Ada, sehingga terburu-buru gila untuk meningkatkan GDP.
Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, GDP datang untuk dilihat sebagai pengganti untuk kesejahteraan masyarakat
– Sesuatu yang tidak pernah dirancang untuk menjadi.
Kami adalah, sebagai sebuah negara dan sebagai planet, menghadapi sejumlah tantangan yang mendesak.
Ancaman perubahan iklim, polusi lingkungan, gangguan sosial,
disintegrasi budaya, korupsi, dan ketidakstabilan politik tidak lagi
masalah masa depan.
2. Konsep GNH
Kita perlu untuk menarik nilai-nilai kita untuk mengembangkan visi untuk menentukan keunggulan dari
sukses, dan benchmark, masyarakat harus mencapai.
Kita perlu memahami bahwa gagasan kemajuan melampaui kurangnya
pendapatan atau konsumsi untuk memasukkan aspek non-moneter seperti lemah
hubungan sosial, biaya psikologis keterasingan dan isolasi,
eksposur risiko dan pengalaman kerentanan.
Kita perlu pelengkap yang jelas, koheren dan menarik untuk dominasi
GDP. Kita perlu pendekatan baru dan transformasional untuk mendefinisikan dan
mengukur kesejahteraan.

Halaman 2
2
Baru-baru ini komunitas pembangunan internasional merasa terhadap kebutuhan ini di
mengartikulasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di New York, yang
beresonansi secara mendalam dengan ‘pembangunan dengan values’.Yet bahkan daftar ambisius ini
tujuan tidak memiliki akun tepat dan meyakinkan tentang kesejahteraan, dan daun
out kami budaya, hubungan, dan bahkan rincian seperti kehidupan kerja yang seimbang.
Solusinya jelas terletak pada mengubah sangat Maksud dan tujuan
pengembangan. Jika tujuan dasar pembangunan yang berubah dari
mengejar keuntungan untuk mengejar kesejahteraan yang lebih tinggi dalam semua dimensinya,
tingkat sebenarnya dari kebahagiaan di planet ini pasti akan naik. The Stiglitz Sen
Komisi Fitoussi menyatakan ini. Inisiatif luar PDB di Eropa
mengenalinya. Array inisiatif kesejahteraan baru dalam pengukuran dan
tindakan bersaksi untuk itu.
Konferensi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk belajar tentang alternatif
pendekatan perkembangan dimana tujuan utamanya adalah kebahagiaan dan
kesejahteraan orang.
Ini akan memberikan kesempatan unik untuk perwakilan politik, kebijakan
pembuat, praktisi, tokoh agama dan akademisi untuk bertukar
pengalaman pada strategi menerjemahkan kerangka kesejahteraan dalam praktek.
Ini akan membantu membawa ulang penilaian dari apa yang penting. Dan dalam waktu, diam-diam
tapi pasti, itu akan bergeser kemajuan sosial dan pertimbangan kesejahteraan dari
departemen pemerintah dan akademisi dalam kesadaran mainstream.
Untuk Bhutan, dorongan untuk melihat sekilas hakikat pembangunan dimulai awal
di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari raja-raja kami. Kami ingin menjadi sebuah negara di mana
kemajuan adalah holistik, inklusif, adil dan berkelanjutan. di mana politik
dan hal-hal spiritual yang seimbang.
Aspirasi ini mengkristal dalam pernyataan visioner, “Gross National
Kebahagiaan adalah lebih penting daripada Produk Domestik Bruto “; pertama
diucapkan oleh Yang Mulia Keempat Raja Bhutan pada 1970-an.
Mulia percaya bahwa tujuan akhir adalah kepuasan dari
orang, dan bahwa pembangunan harus memungkinkan manusia terungkap mereka
potensi menjadi manusia yang lebih baik secara sosial, ekonomi dan
secara moral.
Raja kelima kami terus komitmen Agustus ini. Pada negara pertama
kunjungan ke India, Baginda 5-Nya
th
Raja berkata “Saya telah terinspirasi dengan cara saya
melihat hal-hal dengan filosofi pembangunan Bhutan dari GNH dan perintis nya,
Ayah Mulia Jigme Singye Wangchuk. GNH telah datang berarti sehingga
banyak hal untuk banyak orang. Tapi bagi saya, itu menandakan sederhana, ‘Pembangunan
dengan nilai-nilai ‘.

halaman 3
3
GNH – apa yang kita sebut Kebahagiaan Nasional Bruto – Oleh karena itu, adalah apa yang mendefinisikan kita
sebagai bangsa dan masih menuntun kita seperti yang kita bergerak maju sebagai masyarakat.
3. kebijakan GNH
Exellencies, Ladies and Gentleman
Lebih dari empat puluh tahun sejak diperkenalkan, Bhutan telah memastikan bahwa GNH memiliki
menjadi kekuatan pemersatu di balik semua perumusan kebijakan, dan telah membentuk
siklus perencanaan lima tahun negara itu.
Beberapa tonggak terbesar Bhutan dicapai sejauh ini dalam budaya dan
lingkungan Hidup.
Dari perspektif GNH, dapat dipahami bahwa penurunan tradisional
warisan dan kearifan budaya akan menyebabkan melemahnya umum masyarakat. Jika
Anda melihat-lihat, banyak negara telah kehilangan banyak budaya mereka dengan
dinamis perubahan zaman. Bhutan, meskipun dia tidak kekuatan militer atau
kekuatan ekonomi, mempertahankan otoritas yang berbeda dan identitas khusus nya
sendiri.
Demikian juga, tidak seperti banyak negara di mana lingkungan telah menjadi rendah
prioritas untuk investasi publik dan pembentukan kebijakan, Bhutan mempertahankan
komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan. Bhutan memiliki 72,5%
cakupan hutan; dengan lebih dari setengah dari total luas lahan yang ditunjuk sebagai
kawasan lindung.
Dan, keadaan yang sangat positif dari lingkungan alam telah mengarahkan Bhutan
untuk mengejar ekonomi hijau.
Misalnya, pada tahun 2014, kami memperkenalkan mobil listrik.
Motivasi dasar untuk memulai perjalanan ini adalah untuk mencapai
nol emisi di sektor transportasi. Penting ini didorong oleh kebutuhan kita
bergantung pada sumber yang bersih dan lebih murah terbarukan listrik sementara
mengurangi ketergantungan kita pada minyak impor, dengan pernah naik harganya.
Hal ini juga didorong oleh kebutuhan kita untuk mengatasi krisis perubahan iklim global dengan
bencana ekonomi, lingkungan, kesehatan manusia dan dampak sosial.
Dan untuk mengadopsi teknologi inovatif untuk mengembangkan sektor hijau baru di
ekonomi sebagai dasar untuk penciptaan lapangan kerja baru dan layak di
ekonomi.
Dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan kelas menengah di Bhutan, saya
berharap bahwa permintaan untuk transportasi modern untuk mendukung nya perkotaan
gaya hidup dapat dipenuhi oleh pilihan mobil karbon netral listrik.

halaman 4
4
Ekonomi hijau juga mengharuskan kita untuk mempertahankan praktek-praktek yang baik misalnya dalam
pertanian. Produksi pangan Bhutan selalu terutama organik.
Namun kecuali kita secara sadar mengakui dan menegaskan nilainya untuk lingkungan kita
dan ekonomi, mungkin menurun. Kita sudah melihat beberapa kentang yang tumbuh
dengan pupuk. Dalam lima tahun ke depan, Bhutan akan bergerak untuk mengkonsolidasikan
praktek pertanian berkelanjutan dan organik kami sebagai bahkan lebih diperkuat
kebijakan.
Dan bagaimana bisa demokrasi muda kita lebih dalam menginternalisasi, dan lebih
kreatif mempromosikan kebijakan GNH? Untuk apa yang paling mendesak bervariasi. kami 9
th
lima tahun rencana mulai desentralisasi perencanaan, dan kami 10
th
mulai fiskal
desentralisasi. Saya ingin mengumumkan bahwa rencana lima tahun depan
Proses akan melibatkan pemerintah di tingkat daerah – yang kita sebut gewogs –
bahkan lebih dalam. Mereka dapat mengembangkan rencana dan program untuk memajukan semua
GNH domain dalam konteks mereka. Saya percaya ini akan membawa manfaat ganda: kami
lokal pemimpin terpilih akan menjadi lebih sadar GNH dan lebih
percaya diri dalam model bangunan gewogs mana praktek keberlanjutan yang
diperbaharui.
4. Bisnis GNH
Sampai titik ini, hampir semua upaya dari kedua kebijakan pelaksana
GNH dan memberikan yang lebih baik langkah-langkah GNH di Bhutan telah terbatas
lingkaran pemerintah dan akademis, sementara sektor bisnis telah
terlewatkan.
Model bisnis saat ini, dengan penekanan lebih pada maksimalisasi keuntungan,
pada peningkatan nilai pemegang saham di hampir semua biaya untuk lingkungan dan untuk
masyarakat, tidak berkelanjutan.
Dari sudut pandang GNH, bisnis – baik domestik maupun asing – juga adalah
pilar utama dan penting dari masyarakat kita yang berbagi tanggung jawab yang sama untuk
meningkatkan kehidupan masyarakat dan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka.
Bisnis harus mengeksplorasi membina kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai alternatif
Kepentingan Bisnis. Fokus seperti membutuhkan pergeseran paradigma dalam bagaimana para pemimpin
berpikir tentang tujuan bisnis. Hanya maka bisnis akan kembali nya
tempat yang selayaknya sebagai salah satu pilar penting di mana kita dapat membangun pribadi
dan keberhasilan sosial.
Contoh terbaru dari usaha kita sendiri untuk menggeser paradigma bisnis kami
Rencana Stimulus Ekonomi. Stimulus Ekonomi Rencana dimulai dengan kembar
tujuan pemberdayaan masyarakat dan memastikan seimbang sosial yang adil
pertumbuhan ekonomi. Ini membentuk Peluang Bisnis dan
Pusat Informasi bertujuan membina pertumbuhan pondok dan kecil
industri manufaktur secara berkelanjutan.
Bhutan akan melihat ke dalam untuk mengembangkan dan memberdayakan kecil kami

halaman 5
5
bisnis, menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan
warga mendorong dan lulusan muda untuk menciptakan bisnis daripada
mencari pekerjaan.
B y berinvestasi dalam pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil di seluruh
negara, hasil besar untuk diwujudkan dari upaya ini dapat memfasilitasi
kemandirian ekonomi untuk Bhutan dan membangun budaya bisnis GNH dari
bawah ke atas.
5. Happiness Subjektif
Mulia, Hadirin Gentleman,
Kira-kira satu dekade lalu, Bhutan mulai berbicara tentang pengembangan GNH Indeks
untuk melaporkan kemajuan kami. Kami membuat komitmen yang kuat itu, bahwa apa pun
kami datang dengan, itu akan berakar dalam pengalaman Bhutan dan
didasarkan pada nilai-nilai GNH.
Ide ini didasarkan pada pengamatan yang sangat cerdik bahwa indikator-indikator yang
kuat. Apa yang kita menghitung hal. Apa yang kita hitung pada akhirnya mempengaruhi
agenda kebijakan dan keputusan dari pemerintah.
Tapi sebelum saya berbagi dengan Anda hasil tentang Kebahagiaan Nasional Bruto, biarkan aku
mulai dengan temuan tentang kebahagiaan subjektif dan menjelaskan mengapa GNH
Indikator bukan merupakan indikator kebahagiaan subjektif.
Pada kebahagiaan subjektif, orang ditanya, ‘mengambil segala sesuatu bersama-sama, bagaimana
senang akan Anda katakan bahwa Anda ‘dan juga berbagi tingkat kepuasan mereka
domain di kehidupan.
Secara keseluruhan, di Bhutan, ada peningkatan yang signifikan dalam subjektif
kebahagiaan pada 2015 dibandingkan dengan 2010.
Mengapa, Anda mungkin bertanya, apakah kita tidak hanya menggunakan kebahagiaan subjektif?
Alasannya adalah bahwa indikator kebahagiaan mengukur hanya bagian dari GNH. Untuk
Misalnya, jika kita melihat orang-orang yang kebahagiaan subjektif adalah 7 atau
lebih tinggi, kita mungkin akan terkejut menemukan bahwa hanya setengah dari orang-orang ini
senang dalam hal Indeks GNH! Apakah itu kesalahan? Melihat lebih dekat pada orang-orang
yang sangat bahagia dengan masing-masing indikator, kami menemukan bahwa kurang dari seperempat
dari mereka adalah orang yang sama.
Selain itu, peringkat kabupaten juga berbeda untuk keseluruhan subjektif
peringkat kebahagiaan dibandingkan dengan GNH. Misalnya, Dagana adalah bahagia
Kabupaten semua sesuai dengan kebahagiaan subjektif, tapi peringkat rendah pada GNH, sehingga
dua indeks jelas mengukur hal yang berbeda.

halaman 6
6
Kebahagiaan subjektif telah terpesona banyak peneliti karena menambah baru
data kuantitatif. Tapi itu tidak menangkap altruisme atau tanggung jawab. itu tidak
tidak mencerminkan merawat lingkungan baik – negara-negara paling bahagia
di seluruh dunia termasuk orang-orang yang mencemari planet kita yang paling. Jadi tidak
tepat sebagai tujuan mandiri untuk masyarakat.
Bisa kepuasan masyarakat di masing-masing domain akan digunakan sebagai pengganti
GNH indikator? Nah, jika kita melihat kepuasan masyarakat dengan kesehatan mereka,
menurun – tapi kesehatan tujuan mereka membaik. Beralih ke segera
hubungan keluarga, kepuasan dengan ini ditingkatkan tetapi GNH
Indikator diperparah dengan sejumlah kecil tapi signifikan secara statistik. Dan
Kepuasan subjektif dengan kondisi hidup turun, sementara tujuan
tingkat pendapatan, perumahan dan pekerjaan setiap ditingkatkan.
Jadi ada banyak masih untuk memahami, namun yang jelas adalah bahwa subjektif
Data lakukan negara tujuan tidak proxy, yang berusaha kebijakan kami untuk meningkatkan.
GNH nilai negara subjektif positif dan psikologi Buddhis telah mempelajari
ini selama berabad-abad. Jadi langkah-langkah indeks GNH kesejahteraan psikologis,
menggunakan empat indikator: kepuasan hidup evaluatif, positif dan negatif
emosi, dan spiritualitas. Dan itu termasuk kesejahteraan psikologis antara
domain dari GNH. Kebahagiaan subjektif adalah penting, tetapi hal-hal lain
yang mendalam penting juga.
6. Tindakan GNH
The GNH Indeks dipandu oleh kerangka kerja konseptual berbasis domain yang
menggeser fokus semata-mata dari ekonomi saja, atau dari kebahagiaan subjektif
saja, untuk memasukkan domain penting lain dari kehidupan masyarakat yang mengarah ke
kesejahteraan ditingkatkan.
Sembilan domain GNH adalah (1) kesejahteraan psikologis, (2) kesehatan, (3)
pendidikan, (4) penggunaan waktu, (5) keanekaragaman budaya dan ketahanan, (6) yang baik
governance, (7) vitalitas masyarakat, (8) keragaman ekologi dan ketahanan,
dan terakhir (9) standar hidup.
Ketika kita melihat satu persatu bagaimana warga di Bhutan faring pada sembilan ini
domain, kita melihat sekilas kesejahteraan mereka. Melihat individual
potret selama ribuan Bhutan memberikan gambaran tentang bagaimana kualitas kami
hidup adalah, dan bagaimana hal itu berubah, untuk lebih baik atau lebih buruk. Kesederhanaan membuatnya menjadi
komunikasi yang sangat efektif dan alat evaluasi.
Kami memiliki tingkat nasional pertama kami GNH Indeks pada tahun 2010. Tahun ini kami memiliki kami
kedua.
Izinkan saya untuk berbagi dengan Anda beberapa temuan:
Secara keseluruhan, 91,2% dari Bhutan menikmati kecukupan dalam setidaknya setengah dari

halaman 7
7
domain. Selanjutnya, 43,4% adalah cukup atau sangat senang karena mereka
memiliki prestasi yang cukup dalam dua-pertiga dari domain.
Di antara kelompok; laki-laki lebih bahagia daripada wanita dan penduduk perkotaan
lebih bahagia daripada orang-orang di pedesaan. Semua domain berkontribusi secara seimbang untuk GNH
secara keseluruhan.
Melihat kembali 2010 untuk perbandingan, kami menemukan bahwa telah terjadi
peningkatan yang signifikan dalam GNH antara 2010 dan 2015 0,743-0,756. Aku s
ini cepat atau lambat? Kami belum tahu. Ini adalah pertama kalinya kami untuk informasi jadi kami
tidak ada untuk membandingkannya dengan. Kami masih mempelajari apa adalah pertumbuhan ‘baik’
tingkat GNH Indeks!
Juga, jika kita fokus pada orang-orang yang tidak puas atau hanya sempit senang
menurut GNH, kami menemukan bahwa prestasi mereka juga meningkat sebesar kecil
Jumlah tapi signifikan secara statistik, sehingga mereka lebih dekat untuk mencapai GNH
terlalu.
Saya sangat senang bahwa pola pertumbuhan GNH kami adalah terpuji karena
memiliki telah menyamakan. Ini disukai kelompok kurang bahagia. Indeks GNH Perempuan
meningkat lebih cepat daripada laki-laki 2010-2015, mengurangi ketidaksetaraan gender.
Kebahagiaan di antara mereka kurang pendidikan formal meningkat lebih cepat, mengurangi
ketidaksamaan. GNH meningkat lebih untuk orang tua, 2010-2015, sehingga sebuah
menyamakan tren.
Jadi, bagaimana GNH naik? Kami melihat beberapa keuntungan sederhana di berbagai bidang seperti hidup
standar, kesehatan dan penggunaan waktu. Tapi di daerah lain seperti komunitas
vitalitas dan kesejahteraan psikologis indikator, kita benar-benar tampaknya kehilangan
tanah.
Untuk lebih spesifik, peningkatan yang signifikan dalam beberapa indikator melaju
perubahan:
Sebuah besar 20% dari Bhutan melihat peningkatan akses mereka ke layanan:
listrik, air bersih, pembuangan limbah higienis, dan perawatan kesehatan.
Bhutan telah melaporkan bahwa mereka menikmati jumlah yang lebih tinggi dari hari yang sehat di
bulan, dan tinggal di rumah sakit lebih sedikit dari sebelumnya.
Melihat ke bagaimana kita menghabiskan waktu kita, yang merupakan cara yang baik untuk mengambil pulsa
dari nilai-nilai kita, kita melihat bahwa orang menghabiskan lebih banyak waktu di kegiatan budaya, dan
7% lebih Bhutan cukup tidur pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2010 – sehingga kita tidak memiliki
kenaikan workaholics!
Pembalap lain perubahan ditingkatkan kondisi perumahan, yang ditingkatkan
untuk 12% dari Bhutan – ditambah kenaikan pendapatan per kapita dan aset
dan perbaikan dalam isu-isu lingkungan.
Perubahan positif lain untuk Bhutan menganggap masalah serius satwa liar

halaman 8
8
seperti rusa, babi hutan, dan gajah merusak tanaman kami. Kehancuran satwa liar
kurang dari keluhan sekarang dari lima tahun yang lalu.
Hal ini membesarkan hati untuk melihat perubahan positif di begitu banyak
dimensi kehidupan kita. Namun Indeks GNH adalah kontrol 360 derajat jujur
ruang, bukan alat cuaca yang adil. Hal ini juga memegang cermin dan menunjukkan di mana
kita menjadi lemah, yang dapat memberikan penyebab kecil untuk pencarian jiwa.
Di Bhutan, menyikapi dimensi spiritual dari kehidupan seseorang telah menjadi
cara tradisional membawa kesejahteraan seseorang ke permukaan. Namun dalam
masa 5 tahun, tingkat spiritualitas orang telah sedikit menurun. orang-orang
melaporkan prevalensi lebih tinggi dari emosi negatif seperti marah, frustasi
dan kecemburuan. Saya berkomitmen untuk menerapkan strategi untuk melindungi dan
mempromosikan keterampilan emosional, psikologis dan spiritual yang mendukung
kebahagiaan. Kami memiliki kebijaksanaan dalam tubuh monastik kami untuk bekerja dengan
Departemen Pendidikan untuk memperbaharui pendidikan nilai-nilai kita, sehingga anak-anak belajar
keterampilan spiritual dan kecerdasan emosional sejak dini. Kita perlu membangun
pusat spiritual dan meminta para lama kami sangat dicapai dan
praktisi untuk membantu kami mengembangkan kedamaian batin dan Widom, baik dalam tradisional
cara dan menggunakan media modern dan bahasa Inggris. Jika orang lain melakukan hal yang sama di kami
korporasi, dan bisnis, spiritualitas kita akan dipertahankan!
Perubahan Bhutan juga dirasakan dalam budaya kita – 17% lebih Bhutan di
2015 merasa bahwa etiket tradisional kita yang kita sebut Driglam Namzha memiliki
menolak atau tidak cukup kuat. Untuk mengatasi ini saya akan kembali dzongkhag
dan kurikulum sejarah untuk sekolah dan perguruan tinggi, dan membutuhkan lulusan dan
peserta untuk mengambil modul intensif bahasa nasional, filsafat,
dan budaya (seperti yang dilakukan oleh pengacara di RIM), sehingga para pemimpin kita di masa depan
lembaga dan bisnis kembali topik ini saat mereka mencapai usia dewasa.
Ini dan kebijakan lainnya dapat mengingatkan kita warisan kita, namun pada akhirnya kami
nilai telah diperbarui dengan keaslian dan dari dalam, di rumah kita
dan masyarakat.
Dalam domain masyarakat, kesukarelaan dan sumbangan tidak tumbuh dan
yang paling signifikan, kita menemukan tingkat yang lebih lemah dari hubungan sosial dengan keluarga,
teman-teman dan tetangga. Rasa belongingness kepada masyarakat menurun
sebesar 19%. Ini adalah seruan sedih perhatian untuk melawan isolasi sosial baik
antara orang tua kita yang tertinggal di daerah pedesaan dan migran urban baru
menghadapi kesepian, dan saya berkomitmen untuk meningkatkan titik ini kuat dengan kami
pemimpin lokal.
Single indikator yang mengalami penurunan terbesar diamati dalam subjektif
persepsi kinerja pemerintah dalam pekerjaan, kesetaraan, pendidikan,
kesehatan, anti-korupsi, lingkungan dan budaya.
Hal ini diduga bahwa ini terjadi karena politik elektoral memecah belah
memiliki orang-orang. Orang-orang sebagian besar dibagi menjadi dua menentang pemilihan
kamp dan pemilih dari pihak lawan secara alami dinilai kinerja
Partai Berkuasa rendah.

halaman 9
9
Selain itu, peningkatan tajam disaksikan dengan pemerintah yang sebenarnya
pemberian layanan dan sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah
Indikator telah dinilai independen pelayanan.
Hasil ini memberi saya kesempatan untuk membuka diskusi penting. Bhutan
telah belajar banyak dari negara-negara demokrasi yang lebih tua. Namun kita juga telah belajar
beberapa kebiasaan yang kurang positif mereka. Kami memiliki kesempatan untuk cepat menjatuhkan
ini perilaku obstruktif sebelum mereka menjadi tertanam dan tidak mungkin
Untuk mengganti. Aku akan membuka diskusi tentang apa artinya untuk melaksanakan kami
perdebatan dan pertukaran yang demokratis, dan bahkan kampanye pemilu kami, dengan
kasih sayang, dan kebijaksanaan.
Dari Indikator GNH saya dapat melihat dengan jelas bahwa Bhutan peduli tentang bagaimana
pemerintah melakukan, bahwa mereka bermasalah, dan mereka melacak. saya
berharap bahwa dalam indeks GNH berikutnya pemerintah kita meningkatkan di mata mereka.
Tren mengganggu akhir adalah bahwa peningkatan GNH adalah terkuat di
daerah perkotaan dan kota-kota kecil, tapi tidak di ladang dan lembah-lembah dan
dusun tinggi di kabut. Kami akan menggunakan kebijakan dan cepat-pertanian kita
memperluas konektivitas untuk memberi energi GNH di daerah pedesaan, sehingga anak muda
membangun karir dan keluarga mereka di desa-desa yang indah kami sebagai dewasa yang modern
laki-laki dan perempuan, dan tidak hanya merindukan lampu-lampu kota.
Sehingga sedikit, rasa perjalanan kami saat ini untuk meningkatkan GNH, dan
jendela ke kemajuan kita dan tantangan kita pada tahun 2015.
Seperti yang dapat Anda bayangkan, Indeks GNH akan membuka pintu ke substantif
dialog nasional di mana berbasis luas kemajuan dan pertimbangan kesejahteraan
akan sama seperti yang signifikan dan nyata sebagai pertimbangan keuangan di
pengambilan keputusan. Ini akan kita hadapi dengan tantangan dan keputusan yang kita miliki
untuk membuat untuk mengoptimalkan kesejahteraan.
Kami berharap dialog ini juga akan melepaskan imajinasi, kreativitas dan
kebijaksanaan perempuan Bhutan, laki-laki dan pemuda di semua sektor masyarakat.
Jadi pertumbuhan GNH akan menjadi karya banyak tangan dan hati dan
pikiran.
7. GNH Internasional
Mulia, Ladies and Gentleman, saya sekarang beralih ke konferensi ini,
mengakui bahwa untuk beberapa peserta, fokus Anda adalah di luar Bhutan.
GNH telah mendapatkan momentum di negara-negara lain juga. Saat ini, ada
gelombang kerja mengatasi perubahan ini diperlukan dalam bagaimana kita mengukur
kemajuan, dari inisiatif ‘luar GDP’ di Eropa, OECD yang sedang berlangsung
bekerja pada bagaimana ‘Mengukur apa yang kita harta’, ke sejumlah besar nasional dan
inisiatif subnasional.

halaman 10
10
Program utama yang dilakukan di Amerika Serikat, Inggris, India,
Australia, Kanada, dan Brasil antara lain. Ini memiliki berbagai keunggulan dan
ruang politik di negara-negara. Tapi gabungan upaya global resmi
dan tindakan akar rumput menciptakan platform dari mana warga dapat menekan
pengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang menghormati nilai-nilai ini dan lebih memenuhi
kebutuhan masyarakat yang mereka layani.
Pada tahun 2012, PBB menyatakan 20 Maret
th
‘Hari Internasional
Kebahagiaan’. Kebahagiaan Nasional Bruto juga telah memeluk dalam
Persatuan negara-negara.
Indikator Sasaran Pembangunan Berkelanjutan rancangan yang disepakati pekan lalu di
Bangkok tidak memerlukan setiap negara untuk menghasilkan Indeks GNH. Yang mana
kanan – kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Tapi mereka meninggalkan pintu terbuka untuk
pemerintah nasional untuk bereksperimen dan memajukan sepanjang jalan ini, dan kami
memiliki antara kita beberapa orang yang melakukan hal itu.
Gerakan untuk perubahan, bergerak ke dalam arus utama, pergeseran
Paradigma sedang berlangsung. Tapi perlu hati-hati dipelihara.
8. Kesimpulan
Konferensi ini merupakan salah satu dari banyak cara budidaya kegiatan GNH. Dan
fakta bahwa begitu banyak dari Anda berada di sini hari ini juga mencerminkan saling
pengakuan bahwa ini adalah saat untuk menciptakan perubahan.
Pada 1970-an, pengamatan kami keempat Raja yang GNH lebih penting
dari PDB mengkristal wawasan tentang keseimbangan prioritas yang kita sebagai
bangsa harus berusaha untuk maju. Indeks GNH sekarang memantau dan mengajak kita
untuk mencerminkan mendalam atas, untuk saham klaim kami pada, aspek berharga dari kehidupan yang
di bawah ancaman. Ini mengundang kita untuk mengasuh mereka, bahkan ketika kita terus tumbuh dan
berevolusi dengan cara lain. Ada banyak tantangan bagi kami di Bhutan,
hanya karena ada untuk Anda dalam masyarakat sendiri, namun kita harus setiap menghadapi ke
tantangan dengan tekad.
Bersama-sama, kita harus bekerja untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dalam segala hal
dan menawarkan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Kita harus memimpin dengan contoh. Dan
kita harus menghibur satu sama lain ketika kita lelah atau putus asa.
Saya yakin bahwa konferensi ini akan memungkinkan orang untuk menemukan cara-cara baru
terlibat dengan satu sama lain, memiliki percakapan bermakna, meminta kanan
pertanyaan dan mencari dan menemukan cara untuk mengilhami perubahan.
Mari saya berharap Anda konferensi sukses yang berbuah banyak dalam hidup Anda

logo-mkrri

Bhutan Indeks GNH

GNH: Konsep

Kebahagiaan Nasional Bruto adalah istilah yang diciptakan oleh Yang Mulia Keempat Raja Bhutan, Jigme Singye Wangchuck pada 1970-an. Konsep ini menyiratkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengambil pendekatan holistik terhadap gagasan kemajuan dan memberikan sama pentingnya dengan aspek non-ekonomi kesejahteraan. Konsep GNH telah sering dijelaskan oleh empat pilar: good governance, pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Akhir-akhir ini empat pilar telah diklasifikasikan lebih lanjut menjadi sembilan domain untuk menciptakan pemahaman yang luas dari GNH dan untuk mencerminkan rentang holistik nilai GNH. Sembilan domain adalah: kesejahteraan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, keragaman budaya dan ketahanan, tata pemerintahan yang baik, vitalitas masyarakat, keragaman ekologi dan ketahanan, dan standar hidup. Domain merupakan masing-masing komponen dari kesejahteraan rakyat Bhutan, dan istilah ‘kesejahteraan’ di sini mengacu pada pemenuhan kondisi dari ‘kehidupan yang baik’ sesuai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konsep Kebahagiaan Nasional Bruto.

The GNH Index: Apa itu?

Indeks Kebahagiaan Nasional Bruto merupakan indeks angka tunggal yang dikembangkan dari 33 indikator dikategorikan di bawah sembilan domain. The GNH Indeks dibangun berdasarkan metodologi multidimensi yang kuat yang dikenal sebagai metode Alkire-Foster ( Klik Disini untuk lebih).

The GNH Indeks dapat didekomposisi oleh karakteristik demografi dan dirancang untuk menciptakan insentif kebijakan bagi pemerintah, LSM dan bisnis Bhutan untuk meningkatkan GNH. 33 indikator ( Klik Disini untuk file Excel dengan lebih detail) di bawah sembilan domain bertujuan untuk menekankan aspek yang berbeda dari kesejahteraan dan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mendasari ini. 33 indikator secara statistik terpercaya, normatif penting, dan mudah dipahami oleh khalayak yang besar ( Klik Disini untuk detail write-up ini). Domain sama-sama tertimbang ( Klik Disini untuk melihat file PDF pada Pembobotan). Dalam setiap domain, indikator objektif diberi bobot yang lebih tinggi sedangkan indikator subjektif dan dilaporkan sendiri ditugaskan bobot yang lebih rendah.

2010 Survey GNH:

Survei Kebahagiaan Nasional Bruto dilakukan pada tahun 2010 dengan sampel perwakilan diambil di tingkat distrik dan regional. Survei ini dikelola dengan menggunakan kuesioner GNH yang mengumpulkan data tentang gambaran yang komprehensif tentang kesejahteraan Bhutan. Survei mengumpulkan data dari 7142 responden; 6476or 90,7% dari responden memiliki data yang cukup untuk dimasukkan dalam Indeks GNH.

2010 GNH Indeks: Highlights

Metodologi dasarnya memberikan tiga jenis hasil: headcount, intensitas dan indeks GNH keseluruhan. Headcount mengacu pada persentase dari Bhutan yang dianggap bahagia, dan intensitas adalah kecukupan rata dinikmati oleh Bhutan.

  • Headcount = 40,9% – Ini berarti bahwa 41% dari Bhutan memiliki kecukupan dalam enam atau lebih dari sembilan domain dan dianggap ‘bahagia’.
  • Intensitas = 43,4% -The 59% dari Bhutan yang tidak dianggap ‘happy’ kekurangan kecukupan di 43% dari domain. Sembilan domain kali 0.43 = 3.87. Jadi bahagia Bhutan rata-rata kecukupan kurangnya di hanya di bawah empat domain dan menikmati kecukupan dalam lebih dari lima domain.
  • GNH Indeks = 0,743 – Indeks GNH berkisar dari 0 sampai 1. Sejumlah lebih tinggi lebih baik. Hal ini mencerminkan persentase Bhutan yang bahagia dan persentase domain di mana orang yang belum senang telah mencapai kecukupan (headcount dan intensitas).

Apa lagi Index GNH mengungkapkan tentang orang-orang bahagia? Berikut adalah beberapa highlights:

  • Pria lebih bahagia daripada wanita rata-rata.
  • Dari sembilan domain, Bhutan memiliki paling kecukupan dalam kesehatan, kemudian ekologi, kesejahteraan psikologis, dan vitalitas masyarakat.
  • Di daerah perkotaan, 50% dari orang senang; di daerah pedesaan itu adalah 37%.
  • daerah perkotaan lebih baik dalam kesehatan, standar dan pendidikan hidup. daerah pedesaan lebih baik dalam vitalitas masyarakat, ketahanan budaya, dan pemerintahan yang baik.
  • Kebahagiaan adalah lebih tinggi di antara orang-orang dengan pendidikan dasar atau di atas dibandingkan mereka yang tidak memiliki pendidikan formal, tetapi pendidikan tinggi tidak mempengaruhi GNH sangat banyak.
  • Paling bahagia orang dengan pekerjaan meliputi PNS, biarawan / anim, dan gyt anggota / DYT. Menariknya, pengangguran yang lebih bahagia dari karyawan perusahaan, ibu rumah tangga, petani atau angkatan kerja nasional. [1]
  • orang yang belum menikah dan orang-orang muda di antara yang paling bahagia.
  • Ada cukup banyak kesetaraan di Dzongkhags, sehingga tidak ada peringkat yang ketat di antara mereka. The Dzongkhags bahagia termasuk Paro, Sarpang, Dagana, Haa, Thimphu, Gasa, Tsirang, Punakha, Zhemgang, dan Chukha.
  • Happy dzongkhag setidaknya itu SamdrupJonkhar.
  • Peringkat dzongkhags oleh GNH berbeda secara signifikan dari peringkat mereka dengan pendapatan per kapita. Sarpang, Dagana, dan bahkan Zhemgang misalnya, melakukan jauh lebih baik di GNH daripada pendapatan.
  • Dalam hal jumlah, jumlah tertinggi orang yang bahagia hidup di Thimphu dan Chukha – seperti yang dilakukan jumlah tertinggi orang bahagia!
  • Thimphu lebih baik dalam pendidikan dan standar hidup dari Dzongkhags lain, tapi lebih buruk di vitalitas masyarakat.

Bhutan indeks ‘Kebahagiaan Nasional Bruto’

The kecil, terpencil Himalaya kerajaan Bhutan pertama menemukan ide menggunakan kebahagiaan sebagai ukuran tata pemerintahan yang baik – ide tetangga adidaya yang Cina kini telah dipinjam.

The kecil, terpencil Himalaya kerajaan Bhutan pertama menemukan ide menggunakan kebahagiaan sebagai ukuran tata pemerintahan yang baik - ide tetangga adidaya yang Cina kini telah dipinjam.


 Kesejahteraan di Bhutan diukur dengan kebahagiaan daripada pembangunan ekonomi: Alamy
 

Ini pertama kali diusulkan pada tahun 1972 oleh Jigme Singye Wangchuck, mantan Raja negara.

Raja Wangchuk mengatakan bahwa alih-alih mengandalkan Produk Domestik Bruto sebagai indikator terbaik dari Bhutan kemajuan ‘s, itu seharusnya mempertimbangkan nya “Gross National Happiness.”

Itu sudah bisa diukur dengan akal rakyatnya ‘dari yang baik-diatur, hubungan mereka dengan lingkungan, kepuasan dengan laju pembangunan ekonomi, rasa memiliki budaya dan nasional.

Pavan K Verma, duta besar India untuk Bhutan dan komentator sosial terkemuka, mengatakan penyebaran ide dari Bhutan terpencil mencerminkan ketidakmampuan aktivitas ekonomi sebagai ukuran keberhasilan.

“Ada batas untuk pertumbuhan ekonomi kepuasan dengan sendirinya memberikan,” katanya. “Ada pencarian untuk melihat melampaui pemenuhan bahan. Ada banyak aspek dari kehidupan sosial di berbagai negara seperti China dan Inggris yang berantakan, seperti hubungan keluarga dan kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi atomised, dunia individualistik. The Gross Kebahagiaan nasional terlihat pada kualitas hidup, berapa banyak waktu yang Anda miliki luang, apa yang terjadi di komunitas Anda, dan bagaimana Anda merasa terintegrasi dengan budaya Anda. “

Ini akan menjadi sebuah kesalahan Namun, ia menambahkan, jika ide Kebahagiaan Nasional Bruto dianggap sebagai alternatif daripada pengukuran tambahan. “Anda tidak bisa menutup aspirasi material, pembangunan ekonomi harus menjadi bagian dari itu.”

Tingkat pengembalian yang tinggi dari lulusan Bhutan belajar di luar negeri menunjukkan ada sesuatu untuk “Kebahagiaan Nasional Bruto”: kebanyakan rumah kembali, meskipun gaji secara signifikan lebih rendah dari luar negeri, Mr Verma mencontohkan.

Tapi, meskipun pengaruh gagasan Raja Jigme Singye Wangchuk ini, Bhutan tidak semua orang tahu tentang Shangri La.

Awal tahun ini, Biro Statistik Nasional negara itu mengungkapkan tingkat penerimaan yang tinggi dari kekerasan dalam rumah tangga. Sekitar 70 persen wanita merasa mereka pantas untuk dipukuli jika mereka menolak untuk berhubungan seks dengan suami mereka, berdebat dengan mereka atau dibakar makan malam.

Negara ini juga telah menghadapi kritik untuk mengusir warga itu klaim adalah imigran Nepal ilegal, tapi siapa beberapa kelompok hak asasi manusia menyatakan warga negara menentang monarki.

Kebahagiaan Nasional Bruto – GNH

The Kebahagiaan Nasional Bruto (GNH) adalah ukuran agregat dari produksi nasional suatu negara, dalam vena dari produk nasional bruto atau produk domestik bruto . Gross kebahagiaan nasional (GNH) mencoba untuk mengukur jumlah total tidak hanya dari output ekonomi, tetapi juga dampak lingkungan bersih, pertumbuhan spiritual dan budaya warga, kesehatan mental dan fisik dan kekuatan sistem perusahaan dan politik.

BREAKING BAWAH ‘Gross National Happiness – GNH’

Tidak mengherankan, setiap ukuran GNH akan menjadi penuh dengan perkiraan. Hal-hal seperti menipisnya sumber daya lingkungan, misalnya, tidak mungkin untuk menentukan dengan akurasi. Aspek-aspek lain, seperti pertumbuhan spiritual dan budaya hanya dapat diukur dengan subjektif, bukan objektif, berarti.

Sebagai ekonom masa bekerja dengan nilai-nilai inti dari GNH, langkah-langkah baru harus memungkinkan investor untuk lebih akurat melihat efek jangka panjang tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi , tetapi juga menipisnya sumber daya alam dan keseluruhan kesejahteraan warga. Ekonomi hijau saham ideologi yang sama dan banyak dari nilai yang sama seperti pencipta GNH dan pendukung.

Istilah ini pertama kali dikaitkan dengan Jigme Singye Wangchuck, Raja Bhutan pada awal 1970-an. Bhutan dicari ukuran pertumbuhan yang mencerminkan komitmen yang mendalam bangsa untuk mempertahankan standar budaya, spiritual dan lingkungan-keberlanjutan. Langkah-langkah diperbarui dari GNH mencoba untuk memasukkan variabel yang dapat diukur secara obyektif dengan harapan menerapkannya ke negara maju dari dunia Barat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dari pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya dalam persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi ; itu dinyatakan secara nominal. Dalam prakteknya, itu adalah ukuran dari tingkat perubahan bahwa bangsa produk domestik bruto (PDB) melewati dari tahun ke tahun, namun produk nasional bruto (GNP) juga dapat digunakan jika perekonomian suatu negara sangat bergantung pada asing laba .

BREAKING BAWAH ‘Pertumbuhan Ekonomi Tingkat’

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan wawasan arah umum dan besarnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di Amerika Serikat, misalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah sekitar 2 sampai 5%. tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah terlihat di sebagian besar negara industri maju. -Cepat tumbuh ekonomi , di sisi lain, melihat tarif setinggi 10% meskipun tingkat pertumbuhan tidak mungkin berkelanjutan selama jangka panjang .

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan suatu bangsa atau penghasilan yang lebih besar perekonomian selama periode waktu tertentu. Paling umum, ini diperiksa setiap tiga bulan, namun tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati di seluruh rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YOY) atau dekade lebih dari satu dekade.

Sementara pertumbuhan ekonomi yang paling sering diasumsikan merujuk gerakan positif, perubahan ekonomi bisa positif atau negatif. Jika perekonomian mengalami dua kuartal berturut-turut dengan tingkat pertumbuhan jatuh, dapat dikatakan bahwa ekonomi terkait yang jatuh ke dalam resesi. Jika ekonomi mulai menyusut, tingkat persentase dapat dinyatakan sebagai negatif untuk menunjukkan pendapatan yang hilang selama periode waktu yang diperiksa.

Penyebab Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh berbagai faktor atau kejadian. Paling umum, peningkatan permintaan agregat mendorong peningkatan sesuai dalam output keseluruhan yang membawa sumber pendapatan baru. kemajuan teknologi dan pengembangan produk baru dapat mengerahkan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan permintaan, atau ketersediaan, di pasar luar negeri yang mengakibatkan ekspor yang lebih tinggi juga dapat memiliki pengaruh positif. Hal ini dapat disebabkan oleh penyebaran produk yang sebelumnya tidak tersedia ke pasar baru atau kenaikan berdiri ekonomi pasar tertentu yang meningkatkan pendapatan tambahan dari warganya. Sebagai permintaan meningkat, tingkat penjualan terkait juga meningkat. masuknya pendapatan ini menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Permintaan agregat

Dalam ilmu ekonomi, permintaan agregat termasuk pelanggan potensial yang mampu dan bersedia untuk membeli suatu produk. permintaan agregat meningkat dapat terjadi secara nasional maupun internasional. Perubahan ini dapat memacu peningkatan produksi untuk menciptakan tingkat yang lebih tinggi dari pasokan, menyediakan produk yang lebih untuk menjangkau pelanggan potensial. peningkatan produksi dan terkait penjualan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dari pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya dalam persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi ; itu dinyatakan secara nominal. Dalam prakteknya, itu adalah ukuran dari tingkat perubahan bahwa bangsa produk domestik bruto (PDB) melewati dari tahun ke tahun, namun produk nasional bruto (GNP) juga dapat digunakan jika perekonomian suatu negara sangat bergantung pada asing laba .

BREAKING BAWAH ‘Pertumbuhan Ekonomi Tingkat’

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan wawasan arah umum dan besarnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di Amerika Serikat, misalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah sekitar 2 sampai 5%. tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah terlihat di sebagian besar negara industri maju. -Cepat tumbuh ekonomi , di sisi lain, melihat tarif setinggi 10% meskipun tingkat pertumbuhan tidak mungkin berkelanjutan selama jangka panjang .

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan suatu bangsa atau penghasilan yang lebih besar perekonomian selama periode waktu tertentu. Paling umum, ini diperiksa setiap tiga bulan, namun tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati di seluruh rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YOY) atau dekade lebih dari satu dekade.

Sementara pertumbuhan ekonomi yang paling sering diasumsikan merujuk gerakan positif, perubahan ekonomi bisa positif atau negatif. Jika perekonomian mengalami dua kuartal berturut-turut dengan tingkat pertumbuhan jatuh, dapat dikatakan bahwa ekonomi terkait yang jatuh ke dalam resesi. Jika ekonomi mulai menyusut, tingkat persentase dapat dinyatakan sebagai negatif untuk menunjukkan pendapatan yang hilang selama periode waktu yang diperiksa.

Penyebab Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh berbagai faktor atau kejadian. Paling umum, peningkatan permintaan agregat mendorong peningkatan sesuai dalam output keseluruhan yang membawa sumber pendapatan baru. kemajuan teknologi dan pengembangan produk baru dapat mengerahkan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan permintaan, atau ketersediaan, di pasar luar negeri yang mengakibatkan ekspor yang lebih tinggi juga dapat memiliki pengaruh positif. Hal ini dapat disebabkan oleh penyebaran produk yang sebelumnya tidak tersedia ke pasar baru atau kenaikan berdiri ekonomi pasar tertentu yang meningkatkan pendapatan tambahan dari warganya. Sebagai permintaan meningkat, tingkat penjualan terkait juga meningkat. masuknya pendapatan ini menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Permintaan agregat

Dalam ilmu ekonomi, permintaan agregat termasuk pelanggan potensial yang mampu dan bersedia untuk membeli suatu produk. permintaan agregat meningkat dapat terjadi secara nasional maupun internasional. Perubahan ini dapat memacu peningkatan produksi untuk menciptakan tingkat yang lebih tinggi dari pasokan, menyediakan produk yang lebih untuk menjangkau pelanggan potensial. peningkatan produksi dan terkait penjualan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Bruto – GDP

Loading the player …

Apa ‘Produk Domestik Bruto – GDP’

Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai moneter semua barang dan jasa jadi yang diproduksi di dalam perbatasan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Meskipun PDB biasanya dihitung secara tahunan, dapat dihitung pada triwulan dasar juga. PDB mencakup semua konsumsi swasta dan publik, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor dikurangi impor yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Sederhananya, PDB adalah luas pengukuran aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan .

Produk domestik bruto dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

PDB = C + G + I + NX

dimana

C adalah sama dengan semua konsumsi swasta, atau pengeluaran konsumen, dalam perekonomian suatu negara, G adalah jumlah pengeluaran pemerintah, saya adalah jumlah investasi semua negara, termasuk bisnis belanja modal dan NX total ekspor neto bangsa, dihitung sebagai Total ekspor dikurangi total impor (NX = ekspor – impor).

BREAKING BAWAH ‘Produk Domestik Bruto – GDP’

PDB umumnya digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, serta mengukur suatu negara standar hidup . Karena modus GDP mengukur seragam dari satu negara ke negara, PDB dapat digunakan untuk membandingkan produktivitas dari berbagai negara dengan tingkat akurasi yang tinggi. Menyesuaikan untuk inflasi dari tahun ke tahun memungkinkan untuk perbandingan mulus pengukuran PDB saat ini dengan pengukuran dari tahun-tahun sebelumnya atau kuartal. Dengan cara ini, PDB suatu negara dari setiap periode dapat diukur sebagai persentase relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya atau kuartal. Ketika diukur dengan cara ini, PDB dapat dilacak selama rentang waktu yang panjang dan digunakan dalam mengukur suatu negara pertumbuhan ekonomi atau penurunan, serta dalam menentukan apakah ekonomi berada dalam resesi .

Popularitas PDB sebagai indikator ekonomi sebagian berasal dari pengukuran atas nilai tambah melalui proses ekonomi. Sebagai contoh, ketika sebuah kapal dibangun, PDB tidak mencerminkan nilai total kapal selesai, melainkan perbedaan dalam nilai-nilai dari kapal selesai dan bahan yang digunakan dalam konstruksi. Mengukur total nilai bukan nilai tambah akan sangat mengurangi fungsi PDB sebagai indikator kemajuan atau kemunduran, khususnya dalam individu industri dan sektor . Para pendukung penggunaan PDB sebagai ukuran ekonomi tout kemampuannya untuk dipecah dengan cara ini dan dengan demikian berfungsi sebagai indikator kegagalan atau keberhasilan kebijakan ekonomi juga. Misalnya, 2004-2014 PDB Perancis meningkat 53,1%, sementara Jepang meningkat 6,9% selama periode yang sama.

Kritik dari PDB

Ada, tentu saja, kelemahan menggunakan PDB sebagai indikator. Misalnya, contoh sebelumnya menghilangkan fakta bahwa PDB Perancis naik ke semua waktu tinggi pada tahun 2008 dan kemudian turun. Kritik dari PDB menambahkan bahwa statistik tidak memperhitungkan ekonomi bawah tanah atau tidak resmi: segala sesuatu dari pasar gelap kegiatan untuk bawah- the-meja kerja, serta transaksi lainnya yang, karena berbagai alasan, tidak dilaporkan ke pemerintah. Lainnya mengkritik kecenderungan PDB harus ditafsirkan sebagai ukuran kesejahteraan material, padahal ia berfungsi sebagai ukuran produktivitas suatu negara, yang tidak selalu berhubungan.

Ada tiga metode utama dimana GDP dapat ditentukan . Semua, ketika dihitung dengan benar, harus menghasilkan angka yang sama. Ketiga pendekatan ini sering disebut pendekatan pengeluaran, output (atau produksi) pendekatan, dan pendekatan pendapatan.

Pendekatan pengeluaran mengukur jumlah total semua produk yang digunakan dalam mengembangkan produk jadi untuk dijual. Untuk kembali ke contoh kapal, kontribusi kapal selesai terhadap PDB suatu negara akan di sini diukur dengan total biaya material dan jasa yang masuk ke konstruksi kapal. Pendekatan ini mengasumsikan nilai yang relatif tetap dari kapal relatif selesai dengan nilai bahan-bahan dan jasa dalam menghitung nilai tambah.

Pendekatan produksi adalah sesuatu seperti kebalikan dari pendekatan pengeluaran. Alih-alih secara eksklusif mengukur biaya input yang memakan kegiatan ekonomi, pendekatan produksi memperkirakan nilai total output ekonomi dan memotong biaya barang setengah yang dikonsumsi dalam proses, seperti yang bahan dan jasa. Sedangkan proyek pendekatan pengeluaran maju melampaui biaya menengah, pendekatan produksi terlihat mundur dari sudut pandang dari keadaan kegiatan ekonomi selesai.

Pendekatan ketiga, pendekatan pendapatan, adalah sesuatu dari perantara antara dua pendekatan tersebut. Mengukur PDB dengan cara total pendapatan domestik yang diperoleh di semua tingkatan dan dengan menggunakan pendapatan kotor baik sebagai indikator produktivitas tersirat dan pengeluaran tersirat. PDB dihitung dengan cara ini kadang-kadang disebut sebagai pendapatan domestik bruto (GDI) , atau sebagai pendapatan nasional bruto (PNB) ketika menggabungkan pendapatan yang diterima dari luar negeri.

Sejarah

PDB pertama mulai digunakan pada tahun 1937 dalam sebuah laporan kepada Kongres AS dalam menanggapi Great Depression setelah ekonom Rusia Simon Kuznets dikandung sistem pengukuran . Pada saat itu, sistem unggul pengukuran adalah Produk Nasional Bruto (GNP) . GNP berbeda dari PDB dalam langkah-langkah GNP produktivitas warga bangsa terlepas dari lokal mereka, yang bertentangan dengan pengukuran PDB dari produksi berdasarkan lokasi geografis . Setelah Bretton Woods konferensi tahun 1944, PDB secara luas diadopsi sebagai standar berarti untuk mengukur ekonomi nasional.

Dimulai pada tahun 1950-an, namun, beberapa mulai mempertanyakan iman ekonom dan pembuat kebijakan dalam PDB internasional sebagai ukuran kemajuan. Beberapa diamati, misalnya, kecenderungan untuk menerima PDB sebagai indikator mutlak kegagalan suatu bangsa atau kesuksesan, meskipun kegagalan PDB untuk memperhitungkan kesehatan, kebahagiaan, dan faktor-faktor konstituen lain dari kesejahteraan umum. Dengan kata lain, kritik ini menarik perhatian perbedaan antara kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial. Lainnya, seperti Arthur Okun, Ekonom Presiden Kennedy Dewan Penasihat Ekonomi, dipegang teguh pada keyakinan bahwa PDB sebagai indikator mutlak keberhasilan ekonomi, mengklaim bahwa untuk setiap peningkatan PDB akan ada penurunan yang sesuai pengangguran.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah menciptakan berbagai modifikasi bernuansa dalam upaya untuk meningkatkan akurasi PDB dan spesifisitas . Sarana GDP menghitung juga telah berkembang terus sejak konsepsi sehingga tetap up dengan berkembang pengukuran aktivitas industri dan pembangkit dan konsumsi baru, muncul bentuk aktiva tidak berwujud.

Produk Domestik Bruto – GDP

Loading the player …

Apa ‘Produk Domestik Bruto – GDP’

Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai moneter semua barang dan jasa jadi yang diproduksi di dalam perbatasan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Meskipun PDB biasanya dihitung secara tahunan, dapat dihitung pada triwulan dasar juga. PDB mencakup semua konsumsi swasta dan publik, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor dikurangi impor yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Sederhananya, PDB adalah luas pengukuran aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan .

Produk domestik bruto dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

PDB = C + G + I + NX

dimana

C adalah sama dengan semua konsumsi swasta, atau pengeluaran konsumen, dalam perekonomian suatu negara, G adalah jumlah pengeluaran pemerintah, saya adalah jumlah investasi semua negara, termasuk bisnis belanja modal dan NX total ekspor neto bangsa, dihitung sebagai Total ekspor dikurangi total impor (NX = ekspor – impor).

BREAKING BAWAH ‘Produk Domestik Bruto – GDP’

PDB umumnya digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, serta mengukur suatu negara standar hidup . Karena modus GDP mengukur seragam dari satu negara ke negara, PDB dapat digunakan untuk membandingkan produktivitas dari berbagai negara dengan tingkat akurasi yang tinggi. Menyesuaikan untuk inflasi dari tahun ke tahun memungkinkan untuk perbandingan mulus pengukuran PDB saat ini dengan pengukuran dari tahun-tahun sebelumnya atau kuartal. Dengan cara ini, PDB suatu negara dari setiap periode dapat diukur sebagai persentase relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya atau kuartal. Ketika diukur dengan cara ini, PDB dapat dilacak selama rentang waktu yang panjang dan digunakan dalam mengukur suatu negara pertumbuhan ekonomi atau penurunan, serta dalam menentukan apakah ekonomi berada dalam resesi .

Popularitas PDB sebagai indikator ekonomi sebagian berasal dari pengukuran atas nilai tambah melalui proses ekonomi. Sebagai contoh, ketika sebuah kapal dibangun, PDB tidak mencerminkan nilai total kapal selesai, melainkan perbedaan dalam nilai-nilai dari kapal selesai dan bahan yang digunakan dalam konstruksi. Mengukur total nilai bukan nilai tambah akan sangat mengurangi fungsi PDB sebagai indikator kemajuan atau kemunduran, khususnya dalam individu industri dan sektor . Para pendukung penggunaan PDB sebagai ukuran ekonomi tout kemampuannya untuk dipecah dengan cara ini dan dengan demikian berfungsi sebagai indikator kegagalan atau keberhasilan kebijakan ekonomi juga. Misalnya, 2004-2014 PDB Perancis meningkat 53,1%, sementara Jepang meningkat 6,9% selama periode yang sama.

Kritik dari PDB

Ada, tentu saja, kelemahan menggunakan PDB sebagai indikator. Misalnya, contoh sebelumnya menghilangkan fakta bahwa PDB Perancis naik ke semua waktu tinggi pada tahun 2008 dan kemudian turun. Kritik dari PDB menambahkan bahwa statistik tidak memperhitungkan ekonomi bawah tanah atau tidak resmi: segala sesuatu dari pasar gelap kegiatan untuk bawah- the-meja kerja, serta transaksi lainnya yang, karena berbagai alasan, tidak dilaporkan ke pemerintah. Lainnya mengkritik kecenderungan PDB harus ditafsirkan sebagai ukuran kesejahteraan material, padahal ia berfungsi sebagai ukuran produktivitas suatu negara, yang tidak selalu berhubungan.

Ada tiga metode utama dimana GDP dapat ditentukan . Semua, ketika dihitung dengan benar, harus menghasilkan angka yang sama. Ketiga pendekatan ini sering disebut pendekatan pengeluaran, output (atau produksi) pendekatan, dan pendekatan pendapatan.

Pendekatan pengeluaran mengukur jumlah total semua produk yang digunakan dalam mengembangkan produk jadi untuk dijual. Untuk kembali ke contoh kapal, kontribusi kapal selesai terhadap PDB suatu negara akan di sini diukur dengan total biaya material dan jasa yang masuk ke konstruksi kapal. Pendekatan ini mengasumsikan nilai yang relatif tetap dari kapal relatif selesai dengan nilai bahan-bahan dan jasa dalam menghitung nilai tambah.

Pendekatan produksi adalah sesuatu seperti kebalikan dari pendekatan pengeluaran. Alih-alih secara eksklusif mengukur biaya input yang memakan kegiatan ekonomi, pendekatan produksi memperkirakan nilai total output ekonomi dan memotong biaya barang setengah yang dikonsumsi dalam proses, seperti yang bahan dan jasa. Sedangkan proyek pendekatan pengeluaran maju melampaui biaya menengah, pendekatan produksi terlihat mundur dari sudut pandang dari keadaan kegiatan ekonomi selesai.

Pendekatan ketiga, pendekatan pendapatan, adalah sesuatu dari perantara antara dua pendekatan tersebut. Mengukur PDB dengan cara total pendapatan domestik yang diperoleh di semua tingkatan dan dengan menggunakan pendapatan kotor baik sebagai indikator produktivitas tersirat dan pengeluaran tersirat. PDB dihitung dengan cara ini kadang-kadang disebut sebagai pendapatan domestik bruto (GDI) , atau sebagai pendapatan nasional bruto (PNB) ketika menggabungkan pendapatan yang diterima dari luar negeri.

Sejarah

PDB pertama mulai digunakan pada tahun 1937 dalam sebuah laporan kepada Kongres AS dalam menanggapi Great Depression setelah ekonom Rusia Simon Kuznets dikandung sistem pengukuran . Pada saat itu, sistem unggul pengukuran adalah Produk Nasional Bruto (GNP) . GNP berbeda dari PDB dalam langkah-langkah GNP produktivitas warga bangsa terlepas dari lokal mereka, yang bertentangan dengan pengukuran PDB dari produksi berdasarkan lokasi geografis . Setelah Bretton Woods konferensi tahun 1944, PDB secara luas diadopsi sebagai standar berarti untuk mengukur ekonomi nasional.

Dimulai pada tahun 1950-an, namun, beberapa mulai mempertanyakan iman ekonom dan pembuat kebijakan dalam PDB internasional sebagai ukuran kemajuan. Beberapa diamati, misalnya, kecenderungan untuk menerima PDB sebagai indikator mutlak kegagalan suatu bangsa atau kesuksesan, meskipun kegagalan PDB untuk memperhitungkan kesehatan, kebahagiaan, dan faktor-faktor konstituen lain dari kesejahteraan umum. Dengan kata lain, kritik ini menarik perhatian perbedaan antara kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial. Lainnya, seperti Arthur Okun, Ekonom Presiden Kennedy Dewan Penasihat Ekonomi, dipegang teguh pada keyakinan bahwa PDB sebagai indikator mutlak keberhasilan ekonomi, mengklaim bahwa untuk setiap peningkatan PDB akan ada penurunan yang sesuai pengangguran.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah menciptakan berbagai modifikasi bernuansa dalam upaya untuk meningkatkan akurasi PDB dan spesifisitas . Sarana GDP menghitung juga telah berkembang terus sejak konsepsi sehingga tetap up dengan berkembang pengukuran aktivitas industri dan pembangkit dan konsumsi baru, muncul bentuk aktiva tidak berwujud.

Akuntansi Pendapatan Nasional

Loading the player …

Apa ‘Akuntansi Pendapatan Nasional’

Akuntansi pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang menggunakan pemerintah nasional untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi negara dalam waktu tertentu periode. Catatan Akuntansi alam ini mencakup data mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri , upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dibelanjakan untuk penjualan dan pajak penghasilan oleh perusahaan dan individu yang berada di negara tersebut.

! – istirahat – Meskipun akuntansi pendapatan nasional adalah bukan ilmu pasti, ia menyediakan wawasan yang bermanfaat seberapa baik ekonomi berfungsi, dan di mana uang yang dihasilkan dan menghabiskan. Ketika dikombinasikan dengan informasi mengenai populasi terkait, informasi mengenai pendapatan kapita dan pertumbuhan per dapat diperiksa selama periode waktu.

Beberapa metrik dihitung dengan menggunakan akuntansi pendapatan nasional mencakup produk domestik bruto (PDB) , kotor produk nasional (GNP) dan pendapatan nasional bruto (PNB) .

PDB adalah banyak digunakan untuk analisis ekonomi pada tingkat domestik dan mewakili nilai pasar total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu selama periode waktu yang dipilih.

Gunakan dalam Analisis Ekonomi

Informasi yang dikumpulkan melalui akuntansi pendapatan nasional dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menilai standar saat hidup atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Selain itu, akuntansi pendapatan nasional menyediakan metode untuk membandingkan kegiatan dalam berbagai sektor dalam perekonomian, serta perubahan dalam sektor tersebut dari waktu ke waktu. Sebuah analisis mendalam dapat membantu dalam menentukan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara.

Misalnya, Amerika Serikat menggunakan informasi mengenai PDB saat ini dalam pembentukan berbagai kebijakan. Selama krisis keuangan tahun 2008, PDB mulai menderita sebagai peningkatan volatilitas pasar dan pergeseran penawaran dan permintaan mempengaruhi pengeluaran dan kerja tingkat konsumen. Akibatnya, Presiden Obama melembagakan paket stimulus ekonomi di respon.

Akuntansi Pendapatan Nasional dan Kebijakan Ekonomi

Informasi kuantitatif yang terkait dengan akuntansi pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh berbagai kebijakan ekonomi. Dianggap sebagai agregat dari kegiatan ekonomi dalam suatu negara, akuntansi pendapatan nasional memberikan ekonom dan ahli statistik dengan informasi rinci yang dapat digunakan untuk melacak kesehatan ekonomi dan untuk meramalkan pertumbuhan dan perkembangan masa depan.

Data dapat memberikan panduan mengenai kebijakan inflasi dan dapat sangat berguna dalam ekonomi transisi dari negara-negara berkembang, serta statistik mengenai tingkat produksi terkait dengan pergeseran tenaga kerja.

Ketidakakuratan dalam Akuntansi Pendapatan Nasional

Keakuratan analisis yang berkaitan dengan akuntansi pendapatan nasional hanya seakurat data yang dikumpulkan. Kegagalan untuk memberikan data secara tepat waktu dapat membuat itu berguna dalam hal analisis kebijakan dan penciptaan.

Selain itu, titik data tertentu tidak diperiksa, seperti dampak dari ekonomi bawah tanah dan produksi ilegal. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak tercermin dalam analisis bahkan jika efeknya pada perekonomian kuat.

BREAKING BAWAH ‘Pendapatan Nasional Akuntansi’

 Akuntansi Pendapatan Nasional

Loading the player …

Apa ‘Akuntansi Pendapatan Nasional’

Akuntansi pendapatan nasional adalah sistem pembukuan yang menggunakan pemerintah nasional untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi negara dalam waktu tertentu periode. Catatan Akuntansi alam ini mencakup data mengenai jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri , upah yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dibelanjakan untuk penjualan dan pajak penghasilan oleh perusahaan dan individu yang berada di negara tersebut.

! – istirahat – Meskipun akuntansi pendapatan nasional adalah bukan ilmu pasti, ia menyediakan wawasan yang bermanfaat seberapa baik ekonomi berfungsi, dan di mana uang yang dihasilkan dan menghabiskan. Ketika dikombinasikan dengan informasi mengenai populasi terkait, informasi mengenai pendapatan kapita dan pertumbuhan per dapat diperiksa selama periode waktu.

Beberapa metrik dihitung dengan menggunakan akuntansi pendapatan nasional mencakup produk domestik bruto (PDB) , kotor produk nasional (GNP) dan pendapatan nasional bruto (PNB) .

PDB adalah banyak digunakan untuk analisis ekonomi pada tingkat domestik dan mewakili nilai pasar total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu selama periode waktu yang dipilih.

Gunakan dalam Analisis Ekonomi

Informasi yang dikumpulkan melalui akuntansi pendapatan nasional dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menilai standar saat hidup atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Selain itu, akuntansi pendapatan nasional menyediakan metode untuk membandingkan kegiatan dalam berbagai sektor dalam perekonomian, serta perubahan dalam sektor tersebut dari waktu ke waktu. Sebuah analisis mendalam dapat membantu dalam menentukan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dalam suatu negara.

Misalnya, Amerika Serikat menggunakan informasi mengenai PDB saat ini dalam pembentukan berbagai kebijakan. Selama krisis keuangan tahun 2008, PDB mulai menderita sebagai peningkatan volatilitas pasar dan pergeseran penawaran dan permintaan mempengaruhi pengeluaran dan kerja tingkat konsumen. Akibatnya, Presiden Obama melembagakan paket stimulus ekonomi di respon.

Akuntansi Pendapatan Nasional dan Kebijakan Ekonomi

Informasi kuantitatif yang terkait dengan akuntansi pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh berbagai kebijakan ekonomi. Dianggap sebagai agregat dari kegiatan ekonomi dalam suatu negara, akuntansi pendapatan nasional memberikan ekonom dan ahli statistik dengan informasi rinci yang dapat digunakan untuk melacak kesehatan ekonomi dan untuk meramalkan pertumbuhan dan perkembangan masa depan.

Data dapat memberikan panduan mengenai kebijakan inflasi dan dapat sangat berguna dalam ekonomi transisi dari negara-negara berkembang, serta statistik mengenai tingkat produksi terkait dengan pergeseran tenaga kerja.

Ketidakakuratan dalam Akuntansi Pendapatan Nasional

Keakuratan analisis yang berkaitan dengan akuntansi pendapatan nasional hanya seakurat data yang dikumpulkan. Kegagalan untuk memberikan data secara tepat waktu dapat membuat itu berguna dalam hal analisis kebijakan dan penciptaan.

Selain itu, titik data tertentu tidak diperiksa, seperti dampak dari ekonomi bawah tanah dan produksi ilegal. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak tercermin dalam analisis bahkan jika efeknya pada perekonomian kuat.

BREAKING BAWAH ‘Pendapatan Nasional Akuntansi’

Pendapatan kotor

Loading the player …

Apa ‘Pendapatan Kotor’

1. Total seorang individu pendapatan pribadi , sebelum akuntansi untuk pajak atau pengurangan .

2. Sebuah perusahaan pendapatan dikurangi beban pokok penjualan . Juga disebut laba kotor dan, ketika dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan, margin kotor .

BREAKING BAWAH ‘Pendapatan Kotor’

untuk Individu

penghasilan bruto adalah pendapatan individu dan penerimaan dari hampir semua sumber. Ini adalah titik awal untuk menentukan pajak yang individu akan membayar. Sumber pendapatan kotor termasuk gaji, upah, tips, capital gain , dividen , bunga , sewa, pensiun dan tunjangan . Bahkan pendapatan dari kegiatan ilegal termasuk: pada tahun 1961 Mahkamah Agung memutuskan di James v Amerika Serikat bahwa kegagalan untuk melaporkan penghasilan dari kegiatan kriminal untuk otoritas pajak itu sendiri kejahatan..

Beberapa sumber pendapatan dikecualikan dari penghasilan bruto. Ini termasuk beberapa bunga kota dan negara obligasi, beberapa manfaat Jaminan Sosial, hadiah tertentu dan warisan, beberapa kontribusi rencana pensiun, pembayaran asuransi jiwa dan beberapa pendapatan dari penjualan rumah. Kecuali ada pengecualian khusus, bagaimanapun, penghasilan dianggap penghasilan bruto.

untuk Bisnis

Untuk bisnis, pendapatan kotor memiliki makna yang sedikit berbeda. Seringkali ia akan muncul pada sebuah perusahaan publik laporan laba rugi sebagai “pendapatan kotor” atau “laba kotor.” Jika tidak hadir, dapat dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan (juga disebut beban pokok pendapatan dan variasi lainnya) dari total pendapatan (juga “total penjualan” dan variasi lainnya):

penghasilan bruto = total pendapatan – beban pokok penjualan

Sebuah bisnis ‘pendapatan kotor dapat digunakan untuk menghitung marjin kotor, ukuran profitabilitas. Membingungkan, margin kotor kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk pendapatan kotor dan dinyatakan sebagai jumlah dolar (atau dalam mata uang lain). Penggunaan yang lebih tepat, bagaimanapun, membedakan margin kotor dari pendapatan kotor, sehingga margin kotor adalah ekspresi dari penghasilan bruto sebagai persentase dari total pendapatan:

gross marjin% = gross income ÷ total pendapatan * 100

Apa yang merupakan margin kotor baik atau buruk tergantung pada industri. Penyedia layanan khusus umumnya membuat margin lebih tinggi dari pengecer, misalnya. Sama pentingnya dengan margin kotor relatif terhadap rekan-rekan industri adalah margin kotor perusahaan dari tahun ke tahun. Sementara sejumlah faktor yang dapat menyebabkan margin jatuh, mereka umumnya layak mendapat penjelasan dari manajemen. Meningkatnya margin, di sisi lain, adalah tanda peningkatan efisiensi.

Berikut adalah contoh bagaimana menghitung pendapatan kotor dan marjin laba kotor, menggunakan (Johnson & Johnson JNJ ) laporan laba rugi dari kuartal ketiga fiskal 2015 (semua jumlah dalam jutaan USD ):

Penjualan kepada pelanggan 17.102
Biaya produk yang dijual 5224
Jual, pemasaran dan biaya administrasi 5.081
beban penelitian dan pengembangan 2154
Dalam proses penelitian dan pengembangan 10
Tujuan (penghasilan) beban, bersih 91
Lainnya (penghasilan) beban, bersih 420
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan 4122
Penyisihan pajak atas penghasilan 764
laba bersih 3358

laporan laba rugi ini termasuk dalam presentasi investor dan tidak menunjukkan pendapatan kotor. Anda dapat pergi ke situs web SEC, di mana kuartalan pengajuan 10-Q ditampilkan dalam format standar dan “laba kotor” akan muncul di baris ketiga dari laporan laba rugi. Hal ini cukup mudah untuk menghitung sendiri, namun, dengan mengurangi harga pokok penjualan (selalu baris kedua, di sini “biaya produk yang dijual”) dari total pendapatan (selalu baris atas, di sini “penjualan kepada pelanggan”):

penghasilan bruto = total pendapatan ($ 17,102m) – harga pokok penjualan ($ 5,224m) = $ 11,878m

Dalam rangka untuk menempatkan nomor yang dalam konteks, bagi dengan total pendapatan perusahaan untuk memperoleh marjin kotor:

margin kotor = pendapatan kotor ($ 11,878m) ÷ total pendapatan ($ 17,102m) = 69,45%

Sebagai perbandingan, yang sedikit lebih rendah dari marjin kotor pada kuartal ketiga 2014, pada 70,76%. pembuat obat utama lainnya memiliki margin kotor yang lebih tinggi, tapi ini tidak terlibat dalam bisnis-margin yang lebih rendah Johnson & Johnson tidak, seperti menjual sampo bayi, pembalut dan pelembab.

Pendapatan kotor

Loading the player …

Apa ‘Pendapatan Kotor’

1. Total seorang individu pendapatan pribadi , sebelum akuntansi untuk pajak atau pengurangan .

2. Sebuah perusahaan pendapatan dikurangi beban pokok penjualan . Juga disebut laba kotor dan, ketika dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan, margin kotor .

BREAKING BAWAH ‘Pendapatan Kotor’

untuk Individu

penghasilan bruto adalah pendapatan individu dan penerimaan dari hampir semua sumber. Ini adalah titik awal untuk menentukan pajak yang individu akan membayar. Sumber pendapatan kotor termasuk gaji, upah, tips, capital gain , dividen , bunga , sewa, pensiun dan tunjangan . Bahkan pendapatan dari kegiatan ilegal termasuk: pada tahun 1961 Mahkamah Agung memutuskan di James v Amerika Serikat bahwa kegagalan untuk melaporkan penghasilan dari kegiatan kriminal untuk otoritas pajak itu sendiri kejahatan..

Beberapa sumber pendapatan dikecualikan dari penghasilan bruto. Ini termasuk beberapa bunga kota dan negara obligasi, beberapa manfaat Jaminan Sosial, hadiah tertentu dan warisan, beberapa kontribusi rencana pensiun, pembayaran asuransi jiwa dan beberapa pendapatan dari penjualan rumah. Kecuali ada pengecualian khusus, bagaimanapun, penghasilan dianggap penghasilan bruto.

untuk Bisnis

Untuk bisnis, pendapatan kotor memiliki makna yang sedikit berbeda. Seringkali ia akan muncul pada sebuah perusahaan publik laporan laba rugi sebagai “pendapatan kotor” atau “laba kotor.” Jika tidak hadir, dapat dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan (juga disebut beban pokok pendapatan dan variasi lainnya) dari total pendapatan (juga “total penjualan” dan variasi lainnya):

penghasilan bruto = total pendapatan – beban pokok penjualan

Sebuah bisnis ‘pendapatan kotor dapat digunakan untuk menghitung marjin kotor, ukuran profitabilitas. Membingungkan, margin kotor kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk pendapatan kotor dan dinyatakan sebagai jumlah dolar (atau dalam mata uang lain). Penggunaan yang lebih tepat, bagaimanapun, membedakan margin kotor dari pendapatan kotor, sehingga margin kotor adalah ekspresi dari penghasilan bruto sebagai persentase dari total pendapatan:

gross marjin% = gross income ÷ total pendapatan * 100

Apa yang merupakan margin kotor baik atau buruk tergantung pada industri. Penyedia layanan khusus umumnya membuat margin lebih tinggi dari pengecer, misalnya. Sama pentingnya dengan margin kotor relatif terhadap rekan-rekan industri adalah margin kotor perusahaan dari tahun ke tahun. Sementara sejumlah faktor yang dapat menyebabkan margin jatuh, mereka umumnya layak mendapat penjelasan dari manajemen. Meningkatnya margin, di sisi lain, adalah tanda peningkatan efisiensi.

Berikut adalah contoh bagaimana menghitung pendapatan kotor dan marjin laba kotor, menggunakan (Johnson & Johnson JNJ ) laporan laba rugi dari kuartal ketiga fiskal 2015 (semua jumlah dalam jutaan USD ):

Penjualan kepada pelanggan 17.102
Biaya produk yang dijual 5224
Jual, pemasaran dan biaya administrasi 5.081
beban penelitian dan pengembangan 2154
Dalam proses penelitian dan pengembangan 10
Tujuan (penghasilan) beban, bersih 91
Lainnya (penghasilan) beban, bersih 420
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan 4122
Penyisihan pajak atas penghasilan 764
laba bersih 3358

laporan laba rugi ini termasuk dalam presentasi investor dan tidak menunjukkan pendapatan kotor. Anda dapat pergi ke situs web SEC, di mana kuartalan pengajuan 10-Q ditampilkan dalam format standar dan “laba kotor” akan muncul di baris ketiga dari laporan laba rugi. Hal ini cukup mudah untuk menghitung sendiri, namun, dengan mengurangi harga pokok penjualan (selalu baris kedua, di sini “biaya produk yang dijual”) dari total pendapatan (selalu baris atas, di sini “penjualan kepada pelanggan”):

penghasilan bruto = total pendapatan ($ 17,102m) – harga pokok penjualan ($ 5,224m) = $ 11,878m

Dalam rangka untuk menempatkan nomor yang dalam konteks, bagi dengan total pendapatan perusahaan untuk memperoleh marjin kotor:

margin kotor = pendapatan kotor ($ 11,878m) ÷ total pendapatan ($ 17,102m) = 69,45%

Sebagai perbandingan, yang sedikit lebih rendah dari marjin kotor pada kuartal ketiga 2014, pada 70,76%. pembuat obat utama lainnya memiliki margin kotor yang lebih tinggi, tapi ini tidak terlibat dalam bisnis-margin yang lebih rendah Johnson & Johnson tidak, seperti menjual sampo bayi, pembalut dan pelembab.

Laba kotor

Loading the player …

Apa ‘Gross Profit’

Laba kotor adalah total pendapatan perusahaan (setara dengan total penjualan) dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor adalah laba perusahaan membuat setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan membuat dan menjual produk-produknya, atau biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Laba kotor akan muncul di laporan laba rugi perusahaan atau dapat dihitung dengan rumus ini:

Laba kotor = pendapatan – beban pokok penjualan

Juga disebut “margin kotor,” “keuntungan penjualan” dan “pendapatan kotor”.

BREAKING BAWAH ‘Gross Profit’

Laba kotor menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja dan persediaan. Metrik hanya mempertimbangkan biaya variabel , yaitu, biaya yang berfluktuasi dengan tingkat output: bahan; tenaga kerja langsung, dengan asumsi itu adalah per jam atau tergantung pada tingkat output; komisi untuk staf penjualan; Biaya kartu kredit pada pembelian pelanggan; peralatan, mungkin termasuk penggunaan berbasis penyusutan ; utilitas untuk tempat produksi; pengiriman; dll Sebagai umum didefinisikan, laba kotor tidak termasuk biaya tetap , atau biaya yang harus dibayar terlepas dari tingkat output: Iklan, iklan, asuransi, gaji karyawan tidak terlibat langsung dalam produksi, dan perlengkapan kantor.

Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari biaya tetap yang ditugaskan untuk setiap unit produksi di bawah penyerapan biaya , yang diperlukan untuk pelaporan eksternal di bawah GAAP . Sebagai contoh, jika sebuah pabrik memproduksi 10.000 widget pada suatu periode tertentu, dan perusahaan membayar $ 30.000 dalam sewa gedung, biaya $ 3 akan dikaitkan dengan setiap widget di bawah penyerapan biaya.

Laba kotor tidak harus bingung dengan laba operasi , juga dikenal sebagai laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).

Laba kotor dapat digunakan untuk menghitung marjin laba kotor . Dinyatakan sebagai persentase, metrik ini berguna untuk membandingkan efisiensi produksi perusahaan dari waktu ke waktu. Hanya membandingkan laba kotor dari tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal dapat menyesatkan, karena laba kotor dapat meningkat sementara margin kotor jatuh, tren mengkhawatirkan yang bisa mendarat sebuah perusahaan di air panas. terminologi di sini dapat menyebabkan beberapa kebingungan: “margin kotor” dapat digunakan untuk berarti baik laba kotor dan marjin laba kotor. Laba kotor dinyatakan sebagai nilai mata uang, marjin laba kotor sebagai persentase. Rumus untuk margin laba kotor adalah:

Margin laba kotor = laba kotor / pendapatan = (pendapatan – beban pokok penjualan ) / pendapatan

margin laba kotor sangat bervariasi oleh industri. Makanan dan minuman toko dan perusahaan konstruksi memiliki margin laba kotor silet-tipis, misalnya, sementara industri kesehatan dan perbankan menikmati yang jauh lebih besar.

Berikut adalah contoh bagaimana menghitung laba kotor dan margin laba kotor, menggunakan (Ford Motor Co F ) 2014 laporan laba rugi tahunan (semua nomor dalam jutaan USD):

Pendapatan
otomotif 135.782
jasa keuangan 8295
total pendapatan 144.077
Biaya dan pengeluaran
biaya otomotif penjualan 123.516
Jual, administrasi dan biaya lainnya 14.117
beban bunga Jasa Keuangan 2699
penyediaan Jasa keuangan untuk kredit dan asuransi kerugian 305
Total biaya dan pengeluaran 140.637

Untuk menghitung laba kotor, pertama kita menambah biaya barang yang dijual:

biaya otomotif dari penjualan ($ 123.516 m) + beban bunga FS ($ 2.699 m) + FS penyisihan kredit dan asuransi kerugian ($ 305 m) = $ 126.520 m

Kami tidak termasuk “Jual, biaya administrasi dan lainnya,” karena biaya ini sebagian besar tetap. Kami kemudian kurangi biaya pokok penjualan ($ 126.520 m) dari total pendapatan ($ 144.077 m) untuk mendapatkan laba kotor dari $ 17.577 m.

Untuk mendapatkan margin laba kotor, kita membagi laba kotor ($ 17,577 m) oleh total pendapatan ($ 144.077) untuk margin 12,20%. Ini jauh dibandingkan dengan rata-rata industri otomotif sekitar 20%, menunjukkan bahwa Ford tidak beroperasi seefisien rekan-rekan.

laporan laba rugi standar disiapkan oleh layanan data keuangan dapat memberikan keuntungan kotor sedikit berbeda. Pernyataan-pernyataan ini terletak menampilkan laba kotor sebagai item baris yang terpisah, tetapi mereka hanya tersedia untuk perusahaan publik. Investor meninjau pendapatan perusahaan swasta harus membiasakan diri dengan biaya dan beban item pada neraca non-standar yang dilakukan dan tidak faktor dalam perhitungan laba kotor.

Untuk lebih lanjut tentang laba kotor, lihat Memahami Laba Metrik: Gross, Operasi dan Laba Bersih .

Laba kotor

Loading the player …

Apa ‘Gross Profit’

Laba kotor adalah total pendapatan perusahaan (setara dengan total penjualan) dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor adalah laba perusahaan membuat setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan membuat dan menjual produk-produknya, atau biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Laba kotor akan muncul di laporan laba rugi perusahaan atau dapat dihitung dengan rumus ini:

Laba kotor = pendapatan – beban pokok penjualan

Juga disebut “margin kotor,” “keuntungan penjualan” dan “pendapatan kotor”.

BREAKING BAWAH ‘Gross Profit’

Laba kotor menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja dan persediaan. Metrik hanya mempertimbangkan biaya variabel , yaitu, biaya yang berfluktuasi dengan tingkat output: bahan; tenaga kerja langsung, dengan asumsi itu adalah per jam atau tergantung pada tingkat output; komisi untuk staf penjualan; Biaya kartu kredit pada pembelian pelanggan; peralatan, mungkin termasuk penggunaan berbasis penyusutan ; utilitas untuk tempat produksi; pengiriman; dll Sebagai umum didefinisikan, laba kotor tidak termasuk biaya tetap , atau biaya yang harus dibayar terlepas dari tingkat output: Iklan, iklan, asuransi, gaji karyawan tidak terlibat langsung dalam produksi, dan perlengkapan kantor.

Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari biaya tetap yang ditugaskan untuk setiap unit produksi di bawah penyerapan biaya , yang diperlukan untuk pelaporan eksternal di bawah GAAP . Sebagai contoh, jika sebuah pabrik memproduksi 10.000 widget pada suatu periode tertentu, dan perusahaan membayar $ 30.000 dalam sewa gedung, biaya $ 3 akan dikaitkan dengan setiap widget di bawah penyerapan biaya.

Laba kotor tidak harus bingung dengan laba operasi , juga dikenal sebagai laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).

Laba kotor dapat digunakan untuk menghitung marjin laba kotor . Dinyatakan sebagai persentase, metrik ini berguna untuk membandingkan efisiensi produksi perusahaan dari waktu ke waktu. Hanya membandingkan laba kotor dari tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal dapat menyesatkan, karena laba kotor dapat meningkat sementara margin kotor jatuh, tren mengkhawatirkan yang bisa mendarat sebuah perusahaan di air panas. terminologi di sini dapat menyebabkan beberapa kebingungan: “margin kotor” dapat digunakan untuk berarti baik laba kotor dan marjin laba kotor. Laba kotor dinyatakan sebagai nilai mata uang, marjin laba kotor sebagai persentase. Rumus untuk margin laba kotor adalah:

Margin laba kotor = laba kotor / pendapatan = (pendapatan – beban pokok penjualan ) / pendapatan

margin laba kotor sangat bervariasi oleh industri. Makanan dan minuman toko dan perusahaan konstruksi memiliki margin laba kotor silet-tipis, misalnya, sementara industri kesehatan dan perbankan menikmati yang jauh lebih besar.

Berikut adalah contoh bagaimana menghitung laba kotor dan margin laba kotor, menggunakan (Ford Motor Co F ) 2014 laporan laba rugi tahunan (semua nomor dalam jutaan USD):

Pendapatan
otomotif 135.782
jasa keuangan 8295
total pendapatan 144.077
Biaya dan pengeluaran
biaya otomotif penjualan 123.516
Jual, administrasi dan biaya lainnya 14.117
beban bunga Jasa Keuangan 2699
penyediaan Jasa keuangan untuk kredit dan asuransi kerugian 305
Total biaya dan pengeluaran 140.637

Untuk menghitung laba kotor, pertama kita menambah biaya barang yang dijual:

biaya otomotif dari penjualan ($ 123.516 m) + beban bunga FS ($ 2.699 m) + FS penyisihan kredit dan asuransi kerugian ($ 305 m) = $ 126.520 m

Kami tidak termasuk “Jual, biaya administrasi dan lainnya,” karena biaya ini sebagian besar tetap. Kami kemudian kurangi biaya pokok penjualan ($ 126.520 m) dari total pendapatan ($ 144.077 m) untuk mendapatkan laba kotor dari $ 17.577 m.

Untuk mendapatkan margin laba kotor, kita membagi laba kotor ($ 17,577 m) oleh total pendapatan ($ 144.077) untuk margin 12,20%. Ini jauh dibandingkan dengan rata-rata industri otomotif sekitar 20%, menunjukkan bahwa Ford tidak beroperasi seefisien rekan-rekan.

laporan laba rugi standar disiapkan oleh layanan data keuangan dapat memberikan keuntungan kotor sedikit berbeda. Pernyataan-pernyataan ini terletak menampilkan laba kotor sebagai item baris yang terpisah, tetapi mereka hanya tersedia untuk perusahaan publik. Investor meninjau pendapatan perusahaan swasta harus membiasakan diri dengan biaya dan beban item pada neraca non-standar yang dilakukan dan tidak faktor dalam perhitungan laba kotor.

Untuk lebih lanjut tentang laba kotor, lihat Memahami Laba Metrik: Gross, Operasi dan Laba Bersih .

Akuntansi makro

DEFINISI dari ‘Akuntansi Makro’

Akuntansi untuk total atau agregat kegiatan ekonomi suatu bangsa. akuntansi makro membentuk dasar untuk statistik resmi yang meringkas pembangunan ekonomi suatu negara dan kinerja, dan terlihat pada gambar ekonomi keseluruhan daripada berfokus pada individu atau perusahaan tunggal.

Juga dikenal sebagai “akuntansi nasional.

BREAKING BAWAH ‘Akuntansi Makro’

Penawaran akuntansi makro dengan statistik nasional dan indikator ekonomi seperti produk bangsa domestik bruto, utang luar negeri dan sebagainya. Angka-angka ini dirilis secara periodik, biasanya bulanan atau kuartalan oleh badan-badan pemerintah. Mereka diawasi ketat oleh pelaku pasar keuangan untuk menilai kinerja ekonomi suatu bangsa.

Akuntansi makro

DEFINISI dari ‘Akuntansi Makro’

Akuntansi untuk total atau agregat kegiatan ekonomi suatu bangsa. akuntansi makro membentuk dasar untuk statistik resmi yang meringkas pembangunan ekonomi suatu negara dan kinerja, dan terlihat pada gambar ekonomi keseluruhan daripada berfokus pada individu atau perusahaan tunggal.

Juga dikenal sebagai “akuntansi nasional.

BREAKING BAWAH ‘Akuntansi Makro’

Penawaran akuntansi makro dengan statistik nasional dan indikator ekonomi seperti produk bangsa domestik bruto, utang luar negeri dan sebagainya. Angka-angka ini dirilis secara periodik, biasanya bulanan atau kuartalan oleh badan-badan pemerintah. Mereka diawasi ketat oleh pelaku pasar keuangan untuk menilai kinerja ekonomi suatu bangsa.

Nilai Gross Ditambahkan – GVA

Apa ‘Nilai Tambah Bruto – GVA’

nilai tambah bruto adalah metrik produktivitas yang mengukur kontribusi ekonomi, produser, sektor atau wilayah. Gross nilai tambah memberikan nilai dolar untuk jumlah barang dan jasa yang telah diproduksi, kurang biaya semua masukan dan bahan baku yang dapat diatribusikan secara langsung untuk produksi itu.

BREAKING BAWAH ‘Nilai Tambah Bruto – GVA’

Pada tingkat perusahaan, metrik ini dapat dihitung untuk mewakili nilai tambah bruto oleh produk atau jasa tertentu saat perusahaan memproduksi atau menyediakan. Dengan kata lain, jumlah nilai tambah bruto mengungkapkan berapa banyak uang produk atau jasa memberikan kontribusi terhadap pertemuan perusahaan biaya tetap dan berpotensi menciptakan keuntungan bottom-line. Setelah konsumsi modal tetap dan efek penyusutan dikurangi, perusahaan tahu berapa banyak nilai bersih operasi menambah nya bottom line . Pada tingkat negara, nilai tambah bruto adalah output dari negara kurang konsumsi menengah, yang merupakan selisih antara output bruto dan output bersih. nilai tambah bruto penting karena digunakan dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan indikator kunci dari negara total perekonomian suatu bangsa.

Gross Value Added Perhitungan dan Contoh

nilai tambah bruto terkait dengan PDB melalui pajak pada produk dan subsidi pada produk. Rumus untuk nilai tambah bruto adalah:

nilai tambah bruto = GDP + subsidi pada produk – pajak pada produk

Dimana,

GDP = pribadi konsumsi + gross investasi + pemerintah investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor)

Sebagai contoh yang sangat sederhana dari menghitung nilai tambah bruto, mempertimbangkan data berikut untuk sebuah negara fiktif:

Konsumsi swasta = $ 500.000.000.000

investasi bruto = $ 250.000.000.000

investasi pemerintah = $ 150.000.000.000

pengeluaran pemerintah = $ 250.000.000.000

Total ekspor = $ 150.000.000.000

Total impor = $ 125.000.000.000

Total pajak atas produk adalah 10%

Total subsidi pada produk adalah 4%

Dengan menggunakan data ini, nilai tambah bruto dapat dihitung. Langkah pertama adalah untuk menghitung PDB:

GDP = $ 500.000.000.000 + $ 250.000.000.000 + $ 150.000.000.000 + $ 250.000.000.000 + ($ 150.000.000.000 – $ 125 milyar) = $ 1175000000000

Selanjutnya, menghitung subsidi dan pajak pada produk. Untuk mudahnya, berasumsi bahwa semua konsumsi swasta adalah konsumsi produk. Dalam hal ini, subsidi dan pajak sama:

Subsidi pada produk = $ 500.000.000.000 x 10% = $ 50000000000

Pajak pada produk = $ 500.000.000.000 x 4% = $ 20000000000

Dengan ini, nilai tambah bruto dapat dihitung sebagai:

nilai tambah bruto = 1175000000000 $ + $ 20000000000 – 50000000000 $ = $ 1145000000000

Nilai Gross Ditambahkan – GVA

nilai tambah bruto adalah metrik produktivitas yang mengukur kontribusi ekonomi, produser, sektor atau wilayah. Gross nilai tambah memberikan nilai dolar untuk jumlah barang dan jasa yang telah diproduksi, kurang biaya semua masukan dan bahan baku yang dapat diatribusikan secara langsung untuk produksi itu.

BREAKING BAWAH ‘Nilai Tambah Bruto – GVA’

Pada tingkat perusahaan, metrik ini dapat dihitung untuk mewakili nilai tambah bruto oleh produk atau jasa tertentu saat perusahaan memproduksi atau menyediakan. Dengan kata lain, jumlah nilai tambah bruto mengungkapkan berapa banyak uang produk atau jasa memberikan kontribusi terhadap pertemuan perusahaan biaya tetap dan berpotensi menciptakan keuntungan bottom-line. Setelah konsumsi modal tetap dan efek penyusutan dikurangi, perusahaan tahu berapa banyak nilai bersih operasi menambah nya bottom line . Pada tingkat negara, nilai tambah bruto adalah output dari negara kurang konsumsi menengah, yang merupakan selisih antara output bruto dan output bersih. nilai tambah bruto penting karena digunakan dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB), yang merupakan indikator kunci dari negara total perekonomian suatu bangsa.

Gross Value Added Perhitungan dan Contoh

nilai tambah bruto terkait dengan PDB melalui pajak pada produk dan subsidi pada produk. Rumus untuk nilai tambah bruto adalah:

nilai tambah bruto = GDP + subsidi pada produk – pajak pada produk

Dimana,

GDP = pribadi konsumsi + gross investasi + pemerintah investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor)

Sebagai contoh yang sangat sederhana dari menghitung nilai tambah bruto, mempertimbangkan data berikut untuk sebuah negara fiktif:

Konsumsi swasta = $ 500.000.000.000

investasi bruto = $ 250.000.000.000

investasi pemerintah = $ 150.000.000.000

pengeluaran pemerintah = $ 250.000.000.000

Total ekspor = $ 150.000.000.000

Total impor = $ 125.000.000.000

Total pajak atas produk adalah 10%

Total subsidi pada produk adalah 4%

Dengan menggunakan data ini, nilai tambah bruto dapat dihitung. Langkah pertama adalah untuk menghitung PDB:

GDP = $ 500.000.000.000 + $ 250.000.000.000 + $ 150.000.000.000 + $ 250.000.000.000 + ($ 150.000.000.000 – $ 125 milyar) = $ 1175000000000

Selanjutnya, menghitung subsidi dan pajak pada produk. Untuk mudahnya, berasumsi bahwa semua konsumsi swasta adalah konsumsi produk. Dalam hal ini, subsidi dan pajak sama:

Subsidi pada produk = $ 500.000.000.000 x 10% = $ 50000000000

Pajak pada produk = $ 500.000.000.000 x 4% = $ 20000000000

Dengan ini, nilai tambah bruto dapat dihitung sebagai:

nilai tambah bruto = 1175000000000 $ + $ 20000000000 – 50000000000 $ = $ 1145000000000

Pertumbuhan ekonomi

Loading the player …

Apa ‘Pertumbuhan Ekonomi’

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, dibandingkan dari satu periode waktu yang lain. Hal ini dapat diukur secara nominal atau riil, yang terakhir yang disesuaikan untuk inflasi . Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi agregat diukur dari segi produk nasional bruto ( GNP ) atau produk domestik bruto (PDB), meskipun metrik alternatif kadang-kadang digunakan.

BREAKING BAWAH ‘Pertumbuhan Ekonomi’

Dalam istilah sederhana, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produktivitas agregat. Seringkali, tetapi tidak harus, keuntungan agregat produktivitas berkorelasi dengan peningkatan produktivitas marjinal rata-rata. Ini berarti buruh rata-rata dalam ekonomi yang diberikan menjadi, rata-rata, lebih produktif. Hal ini juga memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi agregat tanpa peningkatan produktivitas marjinal rata melalui imigrasi tambahan atau tingkat kelahiran lebih tinggi.

Diukur dalam Dolar, Bukan Barang dan Jasa

Sebuah pertumbuhan ekonomi atau yang lebih produktif dapat membuat lebih banyak barang dan menyediakan layanan yang lebih dari sebelumnya. Namun, beberapa barang dan jasa dianggap lebih berharga daripada yang lain. Misalnya, smartphone dianggap lebih berharga daripada sepasang kaus kaki atau segelas air. Pertumbuhan harus diukur dalam nilai barang dan jasa, tidak hanya kuantitas.

Masalah lain adalah tidak semua individu menempatkan nilai yang sama pada barang dan jasa yang sama. Sebuah pemanas lebih berharga kepada penduduk Alaska, sementara AC lebih berharga kepada penduduk Florida. Beberapa nilai orang steak yang lebih dari ikan, dan sebaliknya. Karena nilainya subjektif, ukur untuk semua individu sangat rumit.

Pendekatan terbaik adalah dengan menggunakan nilai pasar saat ini; di Amerika Serikat, ini diukur dari segi dolar AS. Karena tinggi total yang diproduksi nilai pasar dianggap lebih berharga, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berhubungan positif dengan peningkatan kualitas hidup atau standar hidup.

Penyebab Pertumbuhan Ekonomi

Hanya ada beberapa cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah penemuan sumber baru atau lebih baik ekonomi. Contoh dari ini adalah penemuan bahan bakar bensin; sebelum penemuan pembangkit listrik energi bensin, nilai ekonomi dari minyak bumi relatif rendah. Bensin menjadi “lebih baik” dan sumber daya ekonomi yang lebih produktif setelah penemuan ini.

Cara lain untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk tumbuh angkatan kerja. Semua hal lain tetap sama, lebih banyak pekerja menghasilkan barang dan jasa ekonomi yang lebih. Selama abad ke-19, sebagian dari pertumbuhan ekonomi AS yang kuat adalah karena masuknya tinggi yang murah, tenaga kerja imigran produktif.

Cara ketiga untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk menciptakan teknologi tinggi atau barang modal lainnya. Tingkat pertumbuhan teknis dan pertumbuhan modal sangat tergantung pada tingkat tabungan dan investasi, karena tabungan dan investasi yang diperlukan untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan.

Metode terakhir adalah peningkatan spesialisasi. Ini berarti buruh menjadi lebih terampil kerajinan mereka, meningkatkan produktivitas mereka melalui trial and error atau praktek hanya lebih. Tabungan, investasi dan spesialisasi adalah metode yang paling konsisten dan mudah dikontrol.

Pertumbuhan ekonomi

Loading the player …

Apa ‘Pertumbuhan Ekonomi’

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, dibandingkan dari satu periode waktu yang lain. Hal ini dapat diukur secara nominal atau riil, yang terakhir yang disesuaikan untuk inflasi . Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi agregat diukur dari segi produk nasional bruto ( GNP ) atau produk domestik bruto (PDB), meskipun metrik alternatif kadang-kadang digunakan.

BREAKING BAWAH ‘Pertumbuhan Ekonomi’

Dalam istilah sederhana, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produktivitas agregat. Seringkali, tetapi tidak harus, keuntungan agregat produktivitas berkorelasi dengan peningkatan produktivitas marjinal rata-rata. Ini berarti buruh rata-rata dalam ekonomi yang diberikan menjadi, rata-rata, lebih produktif. Hal ini juga memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi agregat tanpa peningkatan produktivitas marjinal rata melalui imigrasi tambahan atau tingkat kelahiran lebih tinggi.

Diukur dalam Dolar, Bukan Barang dan Jasa

Sebuah pertumbuhan ekonomi atau yang lebih produktif dapat membuat lebih banyak barang dan menyediakan layanan yang lebih dari sebelumnya. Namun, beberapa barang dan jasa dianggap lebih berharga daripada yang lain. Misalnya, smartphone dianggap lebih berharga daripada sepasang kaus kaki atau segelas air. Pertumbuhan harus diukur dalam nilai barang dan jasa, tidak hanya kuantitas.

Masalah lain adalah tidak semua individu menempatkan nilai yang sama pada barang dan jasa yang sama. Sebuah pemanas lebih berharga kepada penduduk Alaska, sementara AC lebih berharga kepada penduduk Florida. Beberapa nilai orang steak yang lebih dari ikan, dan sebaliknya. Karena nilainya subjektif, ukur untuk semua individu sangat rumit.

Pendekatan terbaik adalah dengan menggunakan nilai pasar saat ini; di Amerika Serikat, ini diukur dari segi dolar AS. Karena tinggi total yang diproduksi nilai pasar dianggap lebih berharga, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berhubungan positif dengan peningkatan kualitas hidup atau standar hidup.

Penyebab Pertumbuhan Ekonomi

Hanya ada beberapa cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah penemuan sumber baru atau lebih baik ekonomi. Contoh dari ini adalah penemuan bahan bakar bensin; sebelum penemuan pembangkit listrik energi bensin, nilai ekonomi dari minyak bumi relatif rendah. Bensin menjadi “lebih baik” dan sumber daya ekonomi yang lebih produktif setelah penemuan ini.

Cara lain untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk tumbuh angkatan kerja. Semua hal lain tetap sama, lebih banyak pekerja menghasilkan barang dan jasa ekonomi yang lebih. Selama abad ke-19, sebagian dari pertumbuhan ekonomi AS yang kuat adalah karena masuknya tinggi yang murah, tenaga kerja imigran produktif.

Cara ketiga untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah untuk menciptakan teknologi tinggi atau barang modal lainnya. Tingkat pertumbuhan teknis dan pertumbuhan modal sangat tergantung pada tingkat tabungan dan investasi, karena tabungan dan investasi yang diperlukan untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan.

Metode terakhir adalah peningkatan spesialisasi. Ini berarti buruh menjadi lebih terampil kerajinan mereka, meningkatkan produktivitas mereka melalui trial and error atau praktek hanya lebih. Tabungan, investasi dan spesialisasi adalah metode yang paling konsisten dan mudah dikontrol.

Margin kotor

Loading the player …

Apa ‘Gross Margin’

Margin kotor adalah total penjualan perusahaan pendapatan dikurangi nya beban pokok penjualan (COGS), dibagi dengan total pendapatan penjualan, dinyatakan sebagai persentase. Margin kotor mewakili persen dari pendapatan total penjualan perseroan tetap setelah menimbulkan biaya langsung yang terkait dengan memproduksi barang dan jasa yang dijualnya. Semakin tinggi persentase, semakin perusahaan tetap pada setiap dolar dari penjualan, layanan biaya lainnya dan kewajiban utang.

Margin kotor

BREAKING BAWAH ‘Gross Margin’

Jumlah laba kotor merupakan bagian dari setiap dolar pendapatan bahwa perusahaan mempertahankan sebagai laba kotor . Misalnya, jika margin kotor perusahaan untuk kuartal terbaru adalah 35%, itu berarti mempertahankan $ 0,35 dari setiap dolar dari pendapatan yang dihasilkan. Ini menghabiskan sisa pada HPP. Seperti COGS telah diperhitungkan, dana yang tersisa dapat dimasukkan ke melunasi utang, beban umum dan administrasi , beban bunga dan distribusi kepada pemegang saham.

Cara Menghitung Gross Margin

Untuk menggambarkan bagaimana menghitung marjin kotor, bayangkan sebuah bisnis mengumpulkan $ 200.000 dalam penjualan. Ini menghabiskan $ 20.000 pada pasokan manufaktur dan $ 80.000 biaya tenaga kerja. Setelah dikurangi beban pokok penjualan, ia memiliki $ 100.000 dalam laba kotor. Membagi laba kotor dengan pendapatan sama dengan 0,5, dan ketika dikalikan dengan 100, yang menjadi 50%.

Pentingnya Margin Gross

Perusahaan menggunakan margin kotor untuk mengukur seberapa biaya produksi mereka berhubungan dengan pendapatan mereka. Misalnya, jika margin kotor perusahaan yang jatuh, mungkin terlihat untuk proses yang memungkinkan untuk memotong biaya tenaga kerja atau pemasok yang menawarkan biaya yang lebih rendah pada bahan. Atau, mungkin memutuskan untuk menaikkan harga untuk meningkatkan pendapatan.

Bisnis juga dapat menggunakan margin kotor untuk meramalkan berapa banyak uang yang mereka telah tersisa dari penjualan untuk menutupi biaya operasional lainnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki margin kotor 50%, ia tahu bahwa ia hanya memiliki $ 0,50 dari setiap dolar pendapatan yang dikumpulkan untuk mengabdikan untuk biaya operasional. Margin laba kotor juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan atau untuk membandingkan dua perusahaan yang berbeda ukuran satu sama lain.

Perbedaan Antara Margin Kotor dan Margin Net

Sementara margin kotor hanya melihat hubungan antara pendapatan dan beban pokok penjualan, margin laba bersih mengambil semua biaya bisnis ke dalam rekening. Saat menghitung margin laba bersih, usaha mengurangi HPP mereka serta biaya tambahan, seperti distribusi produk, upah untuk tenaga penjualan, biaya operasional lain-lain dan pajak. margin kotor, juga disebut margin laba kotor, membantu perusahaan menilai profitabilitas kegiatan manufaktur, sedangkan margin laba bersih membantu perusahaan menilai profitabilitas secara keseluruhan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat A Look At Marjin Laba Perusahaan .

 Margin kotor

Loading the player …

Apa ‘Gross Margin’

Margin kotor adalah total penjualan perusahaan pendapatan dikurangi nya beban pokok penjualan (COGS), dibagi dengan total pendapatan penjualan, dinyatakan sebagai persentase. Margin kotor mewakili persen dari pendapatan total penjualan perseroan tetap setelah menimbulkan biaya langsung yang terkait dengan memproduksi barang dan jasa yang dijualnya. Semakin tinggi persentase, semakin perusahaan tetap pada setiap dolar dari penjualan, layanan biaya lainnya dan kewajiban utang.

Margin kotor

BREAKING BAWAH ‘Gross Margin’

Jumlah laba kotor merupakan bagian dari setiap dolar pendapatan bahwa perusahaan mempertahankan sebagai laba kotor . Misalnya, jika margin kotor perusahaan untuk kuartal terbaru adalah 35%, itu berarti mempertahankan $ 0,35 dari setiap dolar dari pendapatan yang dihasilkan. Ini menghabiskan sisa pada HPP. Seperti COGS telah diperhitungkan, dana yang tersisa dapat dimasukkan ke melunasi utang, beban umum dan administrasi , beban bunga dan distribusi kepada pemegang saham.

Cara Menghitung Gross Margin

Untuk menggambarkan bagaimana menghitung marjin kotor, bayangkan sebuah bisnis mengumpulkan $ 200.000 dalam penjualan. Ini menghabiskan $ 20.000 pada pasokan manufaktur dan $ 80.000 biaya tenaga kerja. Setelah dikurangi beban pokok penjualan, ia memiliki $ 100.000 dalam laba kotor. Membagi laba kotor dengan pendapatan sama dengan 0,5, dan ketika dikalikan dengan 100, yang menjadi 50%.

Pentingnya Margin Gross

Perusahaan menggunakan margin kotor untuk mengukur seberapa biaya produksi mereka berhubungan dengan pendapatan mereka. Misalnya, jika margin kotor perusahaan yang jatuh, mungkin terlihat untuk proses yang memungkinkan untuk memotong biaya tenaga kerja atau pemasok yang menawarkan biaya yang lebih rendah pada bahan. Atau, mungkin memutuskan untuk menaikkan harga untuk meningkatkan pendapatan.

Bisnis juga dapat menggunakan margin kotor untuk meramalkan berapa banyak uang yang mereka telah tersisa dari penjualan untuk menutupi biaya operasional lainnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki margin kotor 50%, ia tahu bahwa ia hanya memiliki $ 0,50 dari setiap dolar pendapatan yang dikumpulkan untuk mengabdikan untuk biaya operasional. Margin laba kotor juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan atau untuk membandingkan dua perusahaan yang berbeda ukuran satu sama lain.

Perbedaan Antara Margin Kotor dan Margin Net

Sementara margin kotor hanya melihat hubungan antara pendapatan dan beban pokok penjualan, margin laba bersih mengambil semua biaya bisnis ke dalam rekening. Saat menghitung margin laba bersih, usaha mengurangi HPP mereka serta biaya tambahan, seperti distribusi produk, upah untuk tenaga penjualan, biaya operasional lain-lain dan pajak. margin kotor, juga disebut margin laba kotor, membantu perusahaan menilai profitabilitas kegiatan manufaktur, sedangkan margin laba bersih membantu perusahaan menilai profitabilitas secara keseluruhan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat A Look At Marjin Laba Perusahaan .

09
Oct
16

Kenegarawanan : KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

logo-mkrri

Suara Warga :

KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Perubahan (Amandemen) UUD 18 Agustus 1945 sebanyak 4 (empat) kali jadi Risalah Paripurna (RP) MPRRI tahun-tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, realitanya diketahui terpublikasi sebagai LNRI berNomor-nomor 11/2006, 12/2006, 13/2006 dan 14/2006, adalah pertanda sebetulnya telah terjadi Bencana/Kecelakaan Konstitusi berakibat a.l. PEMILU 2004, 2009 dan 2014 terselenggara berpayungkan RP termaksud diatas sebagai perangkat politik hukum nasional penggerak penyelenggaraan negara.

Ketidaksempurnaan atau kecacatan berkas politik hukum RP tersebut diatas jelas dan tegas menunjukkan bahwa kedudukan hukum formalnya lebih rendah daripada KepPres No 150/1959 berLNRI No 75 tahun 1959 tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali Ke UUD 1945.

Mengingat juga Suara Warga : Maklumat Badan Permusyawaratan Urusan Penegakan Konstitusi Indonesia (BPUPKI)  MERDEKA ! [ http://www.repelita.com/suara-warga-maklumat-badan-permusyawaratan-urusan-penegakan-konstitusi-indonesia-bpupki-merdeka/ via @RepelitaOnline ], maka Bencana/Kecelakaan Konstitusional termaksud diatas tidak bisa dibiarkan terus berlangsung lanjut karena selain berkait dengan kontra daulat rakyat Indonesia juga bertautan erat dengan kontra KEHORMATAN rakyat Indonesia selaku pemilik syah tanah air dan udara Indonesia.

Adalah satu KEHORMATAN paripurna ketika operasi negara diselenggarakan berdasar Konstitusi Tertulis yang hukum formalnya paripurna apalagi berstatus sebagai statuta pendirian Negara Republik Indonesia (NRI), daripada berdasar Risalah-risalah Paripurna apalagi baru dihukum-formalkan 4 (empat) tahun kemudian, itupun tidak dalam satu naskah pemberkasan sebagaimana mestinya

Cukup sudah 18 (delapan belas) tahun usia Reformasi yang penuh variasi ketidakpastian dan kehinaan/ketidakhormatan bahkan banyak yang berpendapat telah terjadi kebablasan/kemudharatan. Oleh karena itu saatnya kini kita KAWAL KEHORMATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dengan Aksi Refungsikan UUD 18 Agustus 1945 jo KepPres No 150/1959 serta mari kita kampanyekan bersama bahwa Pro Adendum adalah jauh lebih mantab bagi keberadaan Jatidiri Konstitusi Pendirian NRI daripada Pro Amandemen yang jusru mengubur Jatidiri Konstitusi Pendirian NRI itu.  .

Jakarta, 7 Oktober 2016.

Presidium BPUPKI

Pandji R Hadinoto, Ka DHD45 Jakarta
MKRRI Majelis Kehormatan Rakyat RI
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Saatnya Revolusi Daulat Rakyat Kelola SDA dan Ekonomi!

Saatnya Revolusi Daulat Rakyat Kelola SDA dan Ekonomi!
Pandji R Hadinoto.

Jakarta, Obsessionnews – Demi Kehormatan Rakyat Indonesia kini saatnya dilakukan Revolusi Daulat Rakyat kelola usaha sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di bumi persada Indonesia yang de jure adalah milik rakyat Indonesia sesuai Pasal 33 UUD 18Aug45 khususnya ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Revolusi dimaksud adalah dengan selalu memperhitungkan deposit sumber daya energi dan sumber daya mineral serta sumber daya ekonomi lain seperti pasar, bisnis, tanah, prasarana dan sarana yang telah tersedia sebagai pendukung kelolaan berwujud penempatan modal usaha,” tegas Ketua MKRRI (Majelis Kehormatan Rakyat Republik Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Minggu (29/11/2015).

“Dalam kasus Freeport, Menko Rizal Ramli telah berpendapat bahwa deposit terduga 16 juta kilogram emas yang layak, patut dan benar adanya itu, menurut pendapat kami harus diperhitungkan sebagai modal usaha di pihak rakyat sebagai pemilik sumber daya alam disamping penempatan modal oleh baik operator swasta asing maupun lokal,” tandasnya.

Pandji menambahkan, keterwakilan modal usaha sumber daya alam itu diatur perundang-undangan atas nama BUMN Khusus dan/atau BUMD Khusus setempat. Demikian pula pada kasus Newmont dimana sudah diungkap niat dari pengusaha nasional Arifin Panigoro selaku operator swasta ingin mengakuisisi 76 persen saham Newmont di ruang publik yang dapat ditafsirkan layak telah termasuk memperhitungkan deposit sumber daya alam setempat.

“Adapun ratio struktur penyahaman yang logis menjadi 70-80 persen atas nama kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lokal lain itu dan operator swasta baik asing maupun nasional/lokal adalah 20-30 persen dengan pembagian yang disepakati diantara kedua belah pihak operator swasta terkait,” paparnya.

Begitu juga, lanjut Pandji, seharusnya pengaturan saham usaha semisal Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, 20 persen swasta asing pemasok teknologi rolling stock dan 80 persen swasta nasional BUMN yang milik rakyat, bukan 40 persen vs 60 persen, mengingat kepemilikan lahan dan potensi bisnis, pasar serta daya dukung prasarana dan sarana lokal yang telah tersedia.
“Penalaran ini dapat diperluas bahwa beban terdampak bagi Kota Bandung seperti dikeluhkan Walikota Bandung itu perlu dikompensasi dengan pemberian saham bagi kepentingan wargakota Bandung (misal dipangku BUMK Khusus) di usaha Kereta Api Cepat itu. Begitu juga bagi warga kota-kota lain yang diduga terbebani secara sosial budaya terdampak potensi kontraproduktif proyek Kereta Api Cepat tersebut,” tuturnya.

“Ajakan kami, mari bersama kita kawal dan jaga sebaik-baiknya Kehormatan Rakyat Republik Indonesia demi Kemerdekaan dan Kedaulatan substansiil sehingga Ketahanan Bangsa dapat senantiasa terpenuhi sebagaimana mestinya!” serunya. (Red)




Blog Stats

  • 3,148,238 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…