Archive for October, 2013

31
Oct
13

Kenegarawanan : Politik Kampanye Pemilu Indonesia (PKPI)

Politik Kampanye Pemilu Indonesia penting terarah kepada wacana materi pro kepentingan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara seperti pembudayaan karakter Pusaka Kebangsaan Proklamasi Indonesia dan Politik Kearifan Pemuda Indonesia, dan tidak terjebak pada wacana2 teknikalitas mekanisme formal penyelenggaraan Pemilu semata.
Hal ini strategik dalam rangka bina sadar politik konstruktif dan konstitusional antara lain guna memaknai lebih mulia tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu per amanat UU No 15/2011 sedemikian rupa yang akan lebih dirasakan mulia oleh masyarakat sekiranya kiprah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, termasuk petunjuk praktek tindak pembinaan dan pemantauan kegiatan kontestan Pemilu itu sendiri dapat terlaksana bermanfaat optimal bagi masyarakat pemilih aktif.
Dalam konteks pembinaan tersebut manakala terpantau eskalasi diluar pembatasan syarat2 formal praktek kampanye, cukup bijaklah Pengawas Pemilu segera beraksi menghentikan acara kemasyarakatan kontestan yang bersangkutan tanpa menunggu sampai selesainya acara termaksud. Peran serta pembinaan dan pemantauan itu oleh karenanya dirasakan bermanfaat terhadap upaya2 pendidikan politik bagi Indonesia Mulia dan Bermartabat.
Pusaka Kebangsaan Proklamasi Indonesia cakupi (1) Sang Saka Merah Putih, (2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika 1365, (3) Sumpah Pemuda 1928, (4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (5) Pancasila 1945 (dasar negara), (6) Proklamasi Indonesia Merdeka 17845, (7) Undang Undang Dasar 18845, (8) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950, (9) Wawasan Nusantara 1957.
Politik Kearifan Pemuda Indonesia cakupi kiprah 17845 yaitu 17 butir Jiwa Semangat Nilai2 45 + 8 butir Kepemimpinan Hastabrata + 45 butir Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998.
Jakarta, 31 Oktober 2013
Pandji R Hadinoto, Negarawan 17845
eMail : pkp17845@gmail.com
Salam 17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila

24
Oct
13

Kenegarawanan : MK tidak berhak Uji PerPPU

Yusril: MK Tidak Berhak Uji Perpu

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berhak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Prof Saldi Isra yang sebelumnya mengatakan MK berwenang menguji Perpu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 138/2009.

Putusan MK tersebut menurut Prof Saldi bisa dijadikan sebagai landasan hukum bahwa MK berwenang untuk menguji Perpu. “Saya berpendapat sebaliknya, MK tidak berwenang menguji Perpu,” kata Yusril, Kamis (24/10/2013).

Menurut Yusril, UUD 45 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang (UU) dengan Perpu. “Walaupun secara substansial Perpu berkedudukan setara dengan UU, namun dari sudut proses pembentukannya, terdapat perbedaan antara keduanya,” ujarnya.

Yusril menuturkan, daya berlaku Perpu terbatas sampai sidang DPR yang berikut untuk menentukan nasib Perpu tersebut, apa akan diterima atau ditolak DPR.

Karena itu, UUD 45 secara tegas mengatur bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD 45, tidak untuk menguji Perpu.

“Bahwa MK pernah menguji Perpu dan melahirkan putusan, saya menganggap MK telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUD 45,” katanya.

Dia mengatakan, UUD 45 secara tegas mengatur bahwa DPR yang berwenang untuk menerima atau menolak Perpu. “Kalau MK menyatakan berwenang menguji Perpu, saya sarankan agar DPR memperkarakan MK dalam perkara sengketa kewenangan,” katanya.

UUD 45 menyatakan bahwa MK berwenang mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Akan sangat menarik jika DPR mengajukan gugatan sengketa kewenangan dengan MK untuk diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.

DPR dapat menguji apakah MK berwenang untuk menguji Perpu atau tidak, yang perkara itu akan diadili dan diputus oleh MK sendiri.

“Akan tambah menarik lagi jika seandainya DPR menunjuk saya jadi kuasa hukumnya, dan MK menunjuk Prof Saldi jadi kuasa hukumnya. Kita sama-sama berperkara di MK. DPR jadikan MK sebagai tergugat (Termohon) dan MK sendiri yang akan mengadili dirinya sendiri sebagai tergugat itu,” ujar Yusril.

Baca Juga:

Yusril: MK Tidak Berhak Uji Perpu

Apa Motif Nazaruddin Cicil Sasaran Tembaknya?

Pencuri Motor Diciduk Polisi Saat Duduk di Pelaminan

 

21
Oct
13

Kenegarawanan : 9 Pusaka Kebangsaan Pemuda Indonesia (PKPI)

Ditengah Revolusi Ekonomi Keuangan Dunia pasca 17 Oktober 2013 yang dipicu oleh ketidakpastian berlanjut politik anggaran Amerika Serikat sebagai pengendali dominasi mata uang Dollar per triwulan kedepan, maka tekadkan 28 Oktober 2013 saat tepat turut serta Serukan tatanilai kearifan lokal 9 Pusaka Kebangsaan Pemuda Indonesia [PKPI yaitu Bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal ika, Sumpah Pemuda 1928, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, Pancasila 1945 (dasar negara), Proklamasi Indonesa Merdeka 17845, UUD 18845, NKRI, Wawasan Nusantara 1957] yg unsur2nya telah diwacanakan pada bulan Oktober 2004 sebagai Pusaka Bangsa Indonesia, demi upaya2 penguatan Strategi 7 Ketahanan Bangsa [Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, HanKamRaTa, Lingkungan Hidup]; Pembudayaan dan harmonisasi ke-9 unsur2 diatas termasuk dan tidak terbatas pada menanamkannya dalam dinamika pemuda semata namun juga dalam dinamika gerak seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila”. Salam 17845, naspan45@gmail.com

Salam Negarawan17845,
Pandji R Hadinoto, PKPI Nasionalis Pancasila
GeraKNusa Gerakan Kebudayaan Nusantara
http://www.jakarta45.wordpress.com

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=3aea3a5e19&view=att&th=141c1b80e27ecef0&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9iShiD0eBBZobMWDifWyaw&sadet=1382591243411&sads=G7FjlmmLOC06BZXKEC9S6q_lM2w

19
Oct
13

Moral : Koruptor = Penghianat

Titik Nadir Moral Pejabat

Tajuk Rencana | Rabu, 16 Oktober 2013 – 11:50 WIB

 


(dok/SH)
Ilustrasi.

 

Moral pejabat negara telah berada pada titik nadir yang membahayakan.

 

DEMOKRASI yang kita bangga-banggakan selama ini, pada satu sisi tidak membawa dampak menggembirakan bagi bangsa.

 

Reformasi politik, diakui atau tidak, telah menciptakan demokrasi secara langsung, kebebasan berpendapat, dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Tetapi siapa nyana ternyata moral pejabat telah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Utama (PBNU), KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Jumat (11/10) mengatakan, banyaknya kasus korupsi belakangan ini menunjukkan moralitas pejabat kita sudah merosot.

 

“Apa artinya demokrasi kalau para pejabatnya korup dan rakyat tidak percaya lagi pada penegak hukum? Untuk membangun kembali kewibawaan hokum, kita perlu gerakan reformasi total termasuk reformasi moral,” katanya.

 

Dia menambahkan, bangsa ini juga memerlukan nilai kejujuran, kebenaran, dan kesungguhan. Said Aqil Siroj berpendapat, reformasi hukum terutama pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih tersendat.

 

Jika mau jujur mengatakan demokrasi yang kita bangun pasca-Orde Reformasi malah melahirkan sejumlah persoalan yang membuat kita prihatin. Salah satu wujud demokrasi yang sering kita puji adalah desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Kepala daerah dipilih langsung. Namun, siapa sangka dalam perjalanan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung malah melahirkan banyak sengketa.

 

Akhirnya, bisa ditebak kemudian munculnya sengketa pilkada yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan peluang korupsi. Kasus ditangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar, di rumah dinasnya pada 3 Oktober 2013 karena diduga telah menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menjadi contoh paling anyar.

 

Namun, lepas dari kasus tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa moral pejabat negara telah berada pada titik nadir yang membahayakan. Kita mencatat sebelum mencuatnya kasus Akil Mochtar juga terdapat pejabat negara (termasuk tokoh partai politik dan pejabat tinggi di Polri), masuk dalam deretan pejabat yang bermoral buruk.

 

Masyarakat masih ingat pada Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu. Lalu, ada pula Mantan Menpora Andi Mallarangeng yang Jumat (11/10) gagal ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua tokoh ini terlibat dalam kasus proyek Hambalang, Bogor.

 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, juga menggemparkan para kader partai Islam ini. Betapa tidak mengejutkan, Luthfi bersama Ahmad Fathanah didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 1,3 miliar, bagian dari total imbalan Rp 40 miliar yang dijanjikan Dirut PT Indoguna Utama terkait pengurusan persetujuan penambahan kuota impor daging sapi.

 

Kasus lainnya terjadi pada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan mantan Kepala Korps Lantas Polri Irjen Djoko Susilo. Irjen Djoko telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Semua hartanya terancam disita Negara.

 

Melihat serangkaian kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara termasuk tokoh partai politik dan kalangan akademikus itu, benar adanya moral pejabat di negeri ini sudah merosot bukan kepalang. Meski mereka sudah menduduki jabatan tinggi dan bergaji besar, tetapi masih bernapsu memperbanyak harta dengan cara tidak halal. Kondisi ini menggambarkan krisis moral benar-benar melanda negeri ini.

 

Herannya lagi, dalam kesehariannya para koruptor tersebut aktif menjalankan ritual keagamaan, namun hatinya dekat dengan tindakan korupsi. Perbuatan korupsi terus dilakukan dengan sadar.

 

Tepat seperti yang dikemukakan Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj, sudah saatnya bangsa ini memerlukan reformasi moral, nilai kejujuran, kebenaran, dan kesungguhan. Tentunya ini menjadi tugas para pemuka agama untuk selalu mengingatkan melalui pesan-pesan moral.

 

Langkah itu juga harus dibarengi dengan penegakan hukuman yang berat bagi para pejabat negara yang terbukti korupsi. Reformasi hokum, terutama pemberantasan KKN, sudah harus menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

 

Sumber : Sinar Harapan

 

19
Oct
13

Pertanian : Ironi Negeri Agraris

Ironi Negeri Agraris

Tajuk Rencana | Kamis, 17 Oktober 2013 – 11:40 WIB

: 168

 


(dok/antara)
Ilustrasi.
Merosotnya jumlah keluarga petani disertai dengan meningkatnya angka kemiskinan di pedesaan.

 

Indonesia tampaknya sudah tak layak menyebut diri sebagai negeri agraris. Bukan semata fakta bahwa negeri ini terus-menerus melakukan impor beras yang dipatok sebagai sumber pangan utama rakyat, tapi juga karena fakta bahwa jumlah petani di negeri ini terus berkurang.

Hasil sensus pertanian tahun 2013 menunjukkan, jumlah rumah tangga petani menurun dari 31,17 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 26,13 juta rumah tangga pada 2013. Jadi dalam 10 tahun, kita kehilangan 5,07 juta rumah tangga petani.

Apa arti penurunan ini? Badan Pusat Statistik menyebut “hilangnya” para petani karena mereka beralih profesi ke sektor lain, seperti perdagangan atau perindustrian. Menurut Kepala BPS, Suryamin, ini bukan fakta mengkhawatirkan karena kemajuan sebuah bangsa bisa dilihat dari tren pergeseran penduduknya dari sektor usaha pangan yang primer ke sektor jasa yang lebih sekunder. Benarkah?

Kekhawatiran memang tidak perlu terjadi jika penurunan jumlah petani ini seiring dengan meningkatnya angka kesejahteraan di pedesaan. Namun data BPS menunjukkan hal sebaliknya. Merosotnya jumlah keluarga petani ini disertai dengan meningkatnya angka kemiskinan di pedesaan.

Data BPS menyebut, tahun ini saja terdapat 18,48 juta jiwa penduduk miskin pedesaan. Ini lebih besar dari jumlah penduduk miskin kota sebesar 10,65 juta jiwa. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan adanya konversi alih lahan. Angka konversi lahan sendiri sebesar 100.000 hektare (ha) per tahun.

Data-data ini membuat kita perlu khawatir terhadap eksistensi kita sebagai negara agraris. Kebingungan seorang ahli pertanian China beberapa waktu lalu yang tidak paham bagaimana Indonesia bisa impor gula padahal memiliki lahan perkebunan yang cukup besar, mestinya melecut kita untuk melakukan instropeksi. Apa yang salah dan apa yang belum atau tidak pernah kita lakukan?

Bisa saja kita menyalahkan faktor musim yang membuat produksi pertanian turun sehingga membuat keluarga petani beramai-ramai pandah “profesi” sebagai buruh di kota atau makelar perkebunan atau pedagang kecil yang modalnya didapat dari jualan lahan pertanian.

Namun tentu saja faktor musim tidak bisa dipakai sebagai “pembenaran” untuk merosotnya produksi pertanian kita.

Kita harus punya kekritisan, sekaligus kearifan, untuk melihat bahwa selain faktor musim, merosotnya produksi pertanian kita juga dipicu oleh cekaknya modal petani, kepemilikan lahan yang sempit, minimnya penguasaan teknologi pertanian, dan distribusi hasil pertanian yang kacau balau, baik karena kondisi geografis yang tidak ditunjang infrastruktur memadai maupun karena iklim usaha yang tidak berpihak pada petani kecil.

Faktor-faktor inilah yang mestinya bisa kita benahi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada dan menelurkan berbagai kebijakan pertanian yang komprehensif dan tidak tambal sulam.

Namun syarat untuk sampai ke sini adalah keberpihakan terhadap para petani, fokus pada target kedaulatan pangan, kemampuan memahami situasi secara objektif dan tahu persis apa yang bisa menggerakkan seluruh daya upaya ke target tersebut. Jika tidak, kita akan terus-menerus diombang-ombing dalam ketidaktentuan dan gampang menyalahkan hal-hal di luar lingkup kemampuan kita.

Akan menjadi sangat ironis bahwa setelah mencapai usia 68 tahun merdeka, kita malah terseret sebagai negara pengimpor pangan dan makin jauh dari kedaulatan pangan.

Di saat negara-negara lain mulai menguatkan produksi dalam negeri mereka untuk memasuki gelanggang pasar bebas, kita malah berlomba “menelanjangi” seluruh kedaulatan kita dari sektor pangan hingga energi.

Sumber : Sinar Harapan
19
Oct
13

Per-undang2-an : PerPPU No 1/2013 tentang Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara: Perppu MK Melanggar Konstitusi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) potensial menabrak konstitusi.

Hal ini disampaikan Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara Indonesia (ASHTN) saat merespons Perppu MK. “Kami melihat di Perppu No 1 Tahun 2013 ini justru ada beberapa klausul yang potensial menabrak undang-undang dasar,” ujar Presidium ASHTN Indonesia Mei Susanto dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Lebih lanjut Mei menyebutkan dalam pasal 18A Perppu No 1/2013 tentang MK terkait dengan rekrutmen hakim MK secara tersirat bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945.

“Panel Ahli telah menggantikan peran DPR, Pemerintah dan MA. Ini tidak sejalan dengan UUD 1945. Sebaiknya, panitia seleksi diserahkan ke masing-masing lembaga saja,” tegas alumnus Magister Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.

Selain persoalan rekrutmen hakim MK, ASHTN Indonesia juga menyoroti tentang susbtansi kegentingan sebagaimana tercermin dalam lahirnya Perppu. Dalam pandangan Presidium ASHTN Indonesia Afifi menilai Perppu MK ini bentuk ketidaktegasan Presiden dalam merespons kegentingan di MK.

“Harusnya Presiden konsisten dengan melakukan seleksi ulang terhadap sembilan hakim MK. Delapan hakim MK saat ini tetap bekerja seperti biasanya dan mereka dapat diajukan kembali sebagai calon hakim MK,” sebut Afifi yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Terkait dengan syarat calon Hakim Konstitusi yang harus mundur dari keanggotaan partai politik minimal tujuh tahun yang tercantum di Pasal 15 ayat (2) huruf I, juga mendapat catatan serius ASHTN.

“Logika berpikir presiden rancu. Satu sisi melarang orang partai politik menjadi hakim MK, namun sisi lain, Presiden justru mengangkat hakim MK dari kalangan partai politik seperti Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar,” kata Sudiyatmiko Aribowo, Presidium ASHTN lainnya.

Ia juga mempertanyakan pilihan waktu minimal tujuh tahun tidak aktif menjadi anggota partai politik. Menurut dia, durasi waktu yang disebutkan dalam Perppu MK ini tidak memiliki landasan filosofi yang jelas. Yang lazim, kata Sudiyatmiko, batasan waktu maksimal lima tahun. “Itu merujuk keanggotaan di legislatif,” tandasnya.

baca juga :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2013/10/medianusantara-peraturan-pemerintah.html


PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

b. bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

c. bahwa untuk mengatasi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai syarat dan pengajuan hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. pembubaran partai politik;

d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.

5. Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf i serta ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
b. adil; dan
c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syaratsebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
a. warga negara Indonesia;
b. berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
dan
i. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
b. daftar riwayat hidup;
c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
e. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
f. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik.

3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.

(2) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.

(4) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan kembali calon hakim konstitusi lainnya paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang masih dibutuhkan.

(5) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/ atau Presiden dapat langsung mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan, atau mengajukan tambahan paling banyak 3 (tiga) calon hakim konstitusi lainnya untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli.

(6) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari nama yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli, dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

Pasal 18B

Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial.

Pasal 18C

(1) Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2) Panel Ahli terdiri atas:

a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;
c. 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden; dan
d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.

(3) Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
b. memiliki kredibilitas dan integritas;
c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berpendidikan paling rendah magister;
e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.

(4) Anggota Panel Ahli dilarang mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.

(2) Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

(3) Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:

a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau
b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).

(3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.
(4) Dihapus.
(5) Dihapus.

6. Judul Bab IVA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI SERTA MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI

7. Ketentuan Pasal 27A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27A

(1) Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.

(2) Dalam menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dapat mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh hakim konstitusi.

(4) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.

(5) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi;
b. 1 (satu) orang praktisi hukum;
c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan
d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

(6) Anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
b. adil;
c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
d. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

(7) Masa jabatan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

(8) Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai wewenang untuk:
a. memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan

c. memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

(9) Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersidang secara terbuka untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

(10) Ketentuan bersidang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku terhadap pemeriksaan yang terkait dengan perbuatan asusila dan pemeriksaan yang dapat mengganggu proses penegakkan hukum yang sedang berjalan.

(11) Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat final dan mengikat.

(12) Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, tata cara pemilihan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, susunan organisasi dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diatur dengan Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
(14) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

8. Bab VII Ketentuan Peralihan ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

9. Bab VIII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87B

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan.
(3) Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

__._,_.___
19
Oct
13

Sejarah : Situs Gunung Padang berusia lebih dari 10000 SM

Riset Geologi Menguak Fakta Mencengangkan tentang Gunung Padang

 

  • Penulis :
  • Yunanto Wiji Utomo
  • Rabu, 16 Oktober 2013 | 19:49 WIB

 

Batu situs Megalitikum Gunung Padang yang dikelilingi keindahan alam pegunungan di kawasan Cianjur, Jawa Barat, Jumat (15/3/2013). Gunung padang merupakan situs pra-sejarah peninggalan Megalitikum yang berupa punden berundak yang terdiri dari susunan batuan andesit yang umurnya diperkirakan jauh lebih tua daripada piramida mesir sekitar 10.000 tahun sebelum masehi. | KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO

 

Sebelumnya, telah diduga bahwa Gunung Padang menyimpan bangunan tua. Bangunan tersebut berupa punden berundak, lebih besar dan lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Riset ini, menurut tim, membuktikan bahwa bangunan yang dimaksud itu benar-benar ada.

Danny Hilman Natawidjaja, geolog dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang termasuk dalam tim riset, mengungkapkan, temuan tersebut dibuat berdasarkan analisis georadar, geolistrik, pengeboran, serta tomografi yang dilakukan hingga Juli 2013.

Pada dasarnya metode tomografi adalah pemindaian dengan menggunakan bantuan gelombang suara. Lewat cara ini, tim bisa mengetahui karakteristik lapisan batuan serta struktur buatan yang mungkin ada di dalam tanah.

“Prinsipnya, tomografi menganalisis berdasarkan kecepatan rambat suara. Kalau di zona yang padat, suara akan bergerak cepat. Sementara kalau di daerah yang kosong atau tidak padat, suara bergerak lebih lambat,” kata Danny.

Berdasarkan analisis tomografi, tim menemukan adanya zona dengan kecepatan rambat suara yang sangat lambat. Keberadaan zona tersebut, menurut Danny dan tim, menunjukkan adanya rongga di bawah situs Gunung Padang.

“Jadi memang dari tomografi terlihat ada rongga dan dinding-dindingnya,” kata Danny saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/10/2013). Rongga itulah yang kemudian dikatakan sebagai ruangan dari bangunan buatan manusia.

Hasil pengeboran, analisis geolistrik, dan georadar memperkuat hasil analisis tomografi. Pada pengeboran hingga kedalaman 10 meter, tim menjumpai water loss, di mana ketika dibor, air langsung mengalir dan meresap di dalam tanah.

“Biasanya, kalau dibor, air akan keluar kembali, tetapi ini tidak. Air langsung menghilang. Nah, ini menunjukkan kalau memang air mengalir ke suatu tempat, menunjukkan adanya ruangan di bawahnya,” papar Danny.

Danny yang juga banyak meneliti tentang kegempaan di Sumatera dan Jawa Barat menjelaskan, volume air yang hilang mencapai 32.000 liter. Ia memperkirakan, air mengalir ke ruangan yang volumenya mencapai 32 meter kubik.

Selama penelitian geologis, Danny dan tim juga menemukan lapisan tanah di antara lapisan batuan dan dikatakan bukan merupakan hasil pelapukan. Tanah sengaja dikumpulkan sebagai lapisan bangunan.

“Kalau hasil pelapukan, tanahnya biasanya ada gradasi. Ada yang sudah lapuk sempurna sampai yang belum lapuk. Kalau ini tidak. Seragam. Jadi lapisan tanah itu bukan hasil pelapukan,” urai Danny.

Dari pengeboran di beberapa titik, tim mengambil sampel karbon. Analisis karbon mengungkap bangunan yang dideteksi dengan analisis geologi itu diperkirakan berasal dari masa 9.000 SM atau bahkan lebih tua.

Menanggapi temuan tersebut, Awang Harun Satyana, geolog senior dari ESDM, mengungkapkan bahwa metode dan hasil penelitian mungkin sudah tepat. “Tapi, hasil itu multitafsir. Satu data, geolog bisa menafsirkan berbeda-beda,” katanya.

Awang menuturkan, adanya zona dengan kecepatan suara rendah serta water loss yang besar tidak selalu menunjukkan adanya ruangan buatan manusia, bisa saja hanya petunjuk akan fenomena alam tertentu.

Wilayah Gunung Padang adalah zona vulkanik. Batuan terbentuk dari lava. Dalam prosesnya, sangat lazim pembekuan batuan tidak seragam. Hasil tomografi bisa merujuk pada lava yang belum benar-benar membeku.

Di sisi lain, bisa jadi zona dengan kecepatan suara rendah memang sebuah ruangan. Namun, belum tentu ruangan itu buatan manusia. “Jadi bisa saja itu hanya sebuah gua. Itu kan alami,” jelas Awang.

Sementara water loss tidak selalu terjadi karena adanya rongga di bawah permukaan. Water loss besar bisa terjadi bila batuan bersifat porous (memiliki pori-pori besar dan banyak) sehingga air mudah “hilang”.

Ali Akbar, arkeolog dari Universitas Indonesia yang menjadi pemimpin tim riset, mengatakan bahwa pihaknya akan terus meneliti lagi. Penanggalan karbon juga menjadi fokus utama riset. Tim akan memastikan bahwa penanggalan tepat karena angka hasil penanggalan di luar dugaan.

 

Editor : Wisnubrata

 




Blog Stats

  • 3,224,090 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…