Archive Page 2

17
Nov
17

Infrastruktur : Penaikan Listrik Negeri

PATRINDO

PENAIKAN LISTRIK NEGERI ?

Niatan Pemerintah menaikkan daya listrik terpasang 1300 Watt ke 4400 Watt menuai kegerahan tersendiri di pihak Pengguna atau Pelanggan stroom Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Betapa tidak, yang terbayang oleh masyarakat Pengguna rumahan adalah Biaya Abonemen Naik drastis.

Namun kegerahan ini sebetulnya dapat direduksi kalau Sistim Abonemen digantikan secara GRATIS oleh PLN jadi Sistim Kartu Pintar yang dikenali sebagai TOKEN.

Sehingga niatan baik dari Pemerintah guna menggenjot pemakaian‎ kompor induksi listrik rumahan agar dapat menghemat pengadaan BBG/LPG rumahan tercapai sesuai rencana tanpa gejolak yang tidak terkendali.

Penaikan daya terpasang 4400 Watt ini tentunya berakibat penyesuaian kapasitas Kotak Meter Rumah, Gardu Listrik, Kabel Tanam dan Udara, Pembangkit Listrik, sehingga skala proyek berbiaya tinggi di seluruh negeri akan terjadi. Hal ini tentu bisa jadi keharusan bagi PLN menggalang pembiayaan ex Luar Negeri, padahal ratio hutang per APBN sudah mendekati 30%

Oleh karena itulah ‎perlu dipikirkan baik2 niatan Penaikan Listrik Negeri ini menjadi kiprah yang benar sejahterakan masyarakat banyak mengingat energi listrik adalah hajat hidup rakyat banyak.

Jakarta, 17 Nopember 2017

InfraWatch Indonesia‎,

‎Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Buruh Keluhkan Kenaikan Tarif Listrik 900 VA – Bisnis Liputan6.com
bisnis.liputan6.com › Bisnis › Ekonomi
3 Mei 2017 – Tarif listrik golongan yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu kembali naik seiring pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku 1 …
Tarif Listrik Pelanggan 900 VA Golongan Mampu Kembali Naik di Mei …
bisnis.liputan6.com › Bisnis › Energi & Tambang
1 Mei 2017 – Setiap pencabutan subsidi akan berdampak pada kenaikan tarif listrik golongan 900 VA yang masuk kategori RTM sebesar 30 persen.
Tidak ada: negeri
Pemerintah Jokowi ramai-ramai bantah kenaikan tarif listrik | merdeka …
https://www.merdeka.com/…/pemerintah-jokowi-ramai-ramai-bantah-kenaikan-tarif-li…
15 Jun 2017 – Let’s be smart. Kebijakan penyesuaian subsidi tarif dasar listrik bagi pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA banyak disesalkan oleh …
Kenaikan Tarif Listrik Picu Kejatuhan Jokowi? – Rmol
http://www.rmol.co/read/2017/05/04/…/Kenaikan-Tarif-Listrik-Picu-Kejatuhan-Jokowi-
4 Mei 2017 – Kenaikan tarif listrik kali ini sangat tidak masuk akal, apapun alasannya. Karena semua bahan baku yang dibutuhkan untuk menjalankan …
Tagihan Listrik Melonjak, Rakyat Kecil Menjerit – Suara Nusantara …
http://www.suaranusantara.com › Nasional › Nasional
9 Apr 2017 – Angka Rp. 500 ribu tersebut didapat dari biaya tagihan listrik bulan April … Pengemudi ojek online itu mengatakan kenaikan listrik tersebut …
Tahun 2017 Tarif Listrik Bakal Naik Tiga Kali | Pikiran Rakyat
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa…/tahun-2017-tarif-listrik-bakal-naik-tiga-kali-391832
26 Jan 2017 – Sebab, pembayaran rekening listrik bulan depan, untuk pemakaian listrik bulan sekarang. Kemudian, kalimat kenaikan tarif listrik yang …
Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik Sampai Akhir Tahun – Detik Finance
https://finance.detik.com/energi/…/tak-ada-kenaikan-tarif-listrik-sampai-akhir-tahun
20 Jun 2017 – Jakarta – Pemerintah memastikan tak ada kenaikan tarif listrik hingga akhir 2017. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius …
Tidak ada: negeri
Istana Klarifikasi Isu Kenaikan Tarif Listrik, BBM dan STNK – Katadata …
https://katadata.co.id/berita/…/istana-klarifikasi-isu-kenaikan-tarif-listrik-bbm-dan-stn…
6 Jan 2017 – Jadi tidak ada kenaikan tarif (listrik), yang ada penurunan tarif,” kata Dirut PLN Sofyan Basir.
Ada Peran Mafia dan Neo Maling Dibalik Kenaikan Tarif Dasar Listrik
nasional.harianterbit.com/…/Ada-Peran-Mafia-dan-Neo-Maling-Dibalik-Kenaikan-Tar…
3 Mei 2017 – Kenaikan tarif listrik berdaya 900 VA secara berturut-turut dalam waktu tiga … dengan utang luar negeri melalui APBN dan melalui utang PLN.
Geram, Dirut PLN Minta Penyebar Isu Naiknya Tarif Listrik 450 VA …
bisniskeuangan.kompas.com › Ekonomi › Bisnis
12 Jun 2017 – JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PLN Sofyan Basyir geram dengan beredarnya isu rencana kenaikan tarif listrik golongan 450 volt …

Advertisements
11
Nov
17

Kejoangan45 : TOLAK PERISET ULANG AGRESI BELANDA 1945-1949

kartunama GP45

Advokasi Kejoangan45 :

TOLAK PERISET ULANG AGRESI BELANDA 1945-1949

Kepada Yth
Ketua LIPI
Di Jakarta

MERDEKA !

Menghormati aksi2 masyarakat dan pemerintah peringati Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember 2017 ybl, maka
Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia (PPKI 2017) menegaskan *Tolak Ijin Periset KITLV, NIOD dan NIMH beraktivitas di wilayah NKRI* demi hindari kontroversi. Yang berpotensi kontraproduktif bagi keutuhan NKRI, setelah mencermati hal-hal sebagai berikut :

11/11/17 06.40.29: P45 Irwan Lubis SH: “SEJARAH PAHIT” TAK ELOK DIKENANG, TAPI “SEJARAH PAHIT” JANGAN PERNAH DIHAPUS DAN DIREKAYASA OLEH BELANDA…! Merdeka…Merdeka…Merdeka..!!!

Kepada Yth,
Segenap Bangsa Indonesia
di
Indonesia.

Perihal : Mohon Dukungan.

Dengan hormat,

Bersama ini meminta perhatian dari segenap Pemerhati yang peduli sejarah dan nilai-nilai kejuangan semangat 1945 atas Penelitian Baru Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap masa-masa perjuangan Kemerdekaan. Penelitian Baru ini sangat berpotensi menimbulan ketidakadilan informasi; konflik, fakta, dan cara pandang sejarah Kemerdekaan NKRI ; dan politisasi proses dan hasil penelitiannya kelak.

Adapun pertimbangan dan alasan untuk keperluan petisi ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa mulai September 2017 hingga 4 (empat) tahun ke depan Pemerintah Kerajaan Belanda menugaskan lembaga Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV), Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), serta Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH) melakukan penelitian baru mengenai perang Kemerdekaan Indonesia di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dalam Periode 1945 sampai 1946 (dikenal Belanda sebagai periode ‘Bersiap’, diwarnai dengan kekerasan terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia yang dituduh menjadi antek-antek Belanda). Periode Bersiap ini menyebut Belanda sebagai “korban kekerasan dalam periode kacau-balau”. Periode ini menjadi subyek utama dalam penelitian baru ini. Subjek penelitian ini merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh VVD (partai liberal);

2. Bahwa walaupun mantan Menteri Belanda Ben Bot tahun 2005 menyatakan “Belanda berada pada sisi yang salah” pada saat perang mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, namun dalam penelitian baru ini ternyata tidak menjadi pertimbangan; keberadaan Angresi Militer Belanda di Indonesia dalam penelitian ini tidak menjadi salah satu subjek penelitian untuk diteliti. Walaupun fakta Angresi Militer Belanda masa 1945 s/d 1950 adalah aksi bersifat struktural, terencana, dan masiv; terbukti merupakan Kejahatan Perang, Pelanggaran HAM, dan Kejahatan Kemanusiaan pihak Belanda terhadap bangsa, rakyat, dan pejuang-pejuang Kemerdekaan Indonesia; ternyata dalam penelitian ini Agresi Militer dan ekses-eksesnya itu hanya dianggap Belanda sebagai suatu pengecualian, suatu kejadian langka, efek dari transisi dan justru peneliti-peneliti sejarah dari pihak Belanda mengacuhkan dan tidak menggubrisnya;

3. Bahwa oleh karena itu, penelitian baru ini dapat dianggap tidak bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu menimbang penelitian ini dengan sengaja mengacuhkan dan tidak memasukkan cakupan penelitian terhadap ekses Angresi Militer Belanda 1945 s/d 1950;

4. Bahwa usul penelitian sudah pernah diajukan tiga lembaga tersebut pada 2012 dan saat itu dinyatakan ditolak. Maka dengan persetujuan penelitian baru saat ini diduga adalah hasil “negosiasi politik” yang mensyaratkan agar masalah-masalah tertentu (Masa Bersiap/Masa Popda) lebih ditonjolkan dibanding yang lain (ekses Agresi Militer Belanda 1945 s/d 1950;

5. Bahwa sangat tidak jelas bagaimana kelak pembahasan dan hasil penelitian ini dikaitkan dengan perang mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kemerdekaan Indonesia) dengan menggunakan cara, metode, cakupan, dan cara pandang penelitian baru itu dalam rangka mencari jawaban atas mengapa pendudukan pemerintah Belanda di Hindia Belanda berlangsung dengan begitu banyak kekerasan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan perlunya memperkuat dukungan dan semangat terhadap aktivitas perjuangan Saudara-Saudara NKRI kita di negeri Belanda sana, maka terhadap Penelitian Baru tersebut dengan ini Kita mengajukan usul, saran, dan atau petisi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai berikut :

1. Meminta kepada Pemerintah Kerajaan Belanda agar struktur penelitian perlu berangkat dari titik permasalahan konteks dari konsep penjajahan kolonial dan pengaruhnya terhadap hubungan serta pandangan pada saat ini;

2. Para peneliti Indonesia berhak untuk diberikan peran yang penting dan seluas-luasnya dalam penelitian ini;

3. Pemerintah Belanda seharusnya tidak menentukan persyaratan-persyaratan baik atas struktur, maupun isi dan makna dari penelitian ini. Begitu juga halnya dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian yang secara politik sangat sensitif ini seharusnya tidak dilibatkan dalam penelitian;

4. Menurut kami penulisan ringkasan sintesis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Kami berpendapat bahwa keputusan Direktur KITLV Gert Oostindie sebagai Penulis ringksan tersebut pun merupakan hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena beliau bukan pakar sejarah Indonesia dan tidak bisa bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan semoga segenap Anak Bangsa memberi perhatian dan mendukung baik langsung maupun tidak langsung. Dan untuk keperluan itu dapat melakukan pemberian dukungan dengan menghubungi pihak-pihak yang memperjuangkannya di Negeri Belanda. Akhirnya “Sejarah Pahit” tak elok selalu dikenang, tapi “Sejarah Pahit” jangan pernah dihapus dan direkayasa. Terima kasih…Merdeka…!

Jakarta, 10 Nopember 2017

Tertanda, Perjuangan Masa Kini.
Hope by me : Irwan Lubis, SH. Hp/WA : 0812-9797-4270.
Email : irwan_lubis2003@yahoo.com

Catatan :
1. Semoga dan berharap agar Kawan-kawan di Indonesia dapat secepat-cepatnya meneruskan informasi permintaan dukungan ini kepada Saudara-Saudara kita di Indonesia dan berkenan memberikan dukungan yang nyata;

2. Dukungan ini akan diteruskan kawan-kawan seperjuangan di Belanda kepada Raja Belanda, PM Belanda, Anggota-Anggota dan Badan Perwakilan Rakyat Belanda di Belanda, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan ini di Belanda;

3. Untuk dukungan dapat dimaknai setuju dan memberi tandatangan atas petisi ini dengan menyebut nama, gelar akademis, dan nama lembaga. Selanjutnya dapat menghubungi alamat : http://www.kukb.nl dan atau http://www.historibers
ama.com

Salam Perjuangan…Selamat Berjuang…Merdeka…!

Berikut menyimak berita-berita sebagai berikut :

https://m.detik.com/news/berita/3652304/pembela-korban-perang-akui-kejahatan-dulu-sebelum-riset-belanda

https://m.detik.com/news/berita/d-3651195/peneliti-belanda-riset-kami-bukan-untuk-mengubah-sejarah-indonesia

https://m.detik.com/news/berita/d-3647175/khawatir-sejarah-ri-berubah-sejarawan-ui-ini-tolak-riset-belanda

‎Demikianlah penegasan diatas ini dirilis dengan iktikad baik agar iklim dan atmosfir politik nasional terjaga baik bebas AHGT (ancaman hambatan gangguan tantangan) tambahan yang tidak perlu dan menjadi beban yang berkepanjangan bagi negarabangsa Indonesia kedepan.

Jakarta, 11 Nopember 2017

Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Konflik Indonesia – Belanda ( 1945 – 1950 )

Mei 12

Posted by Pak RM

A. KEDATANGAN SEKUTU ke INDONESIA

Setelah Perang pasifik berakhir dan Jepang kalah dalam menghadapi sekutu, maka Jepang meyerahkan kekuasaannya pada sekutu. Pasukan sekutu yang bertugas menangani Indonesia adalah Tentara Kerajaan Inggris. Pasukan tersebut terdiri dari 2, yaitu :mountbatten

SEAC (South East Asia Command) dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mounbatten untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Mendarat di Indonesia tanggal 22 September 1945.
SWPC (South West Pasific Command) untuk wilayah Indonesia bagian Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian barat, Mounbatten membentuk AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christison. Tugas AFNEI adalah sebagai berikut.phillip

Menerima penyerahan dari tangan Jepang.
Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.

Kedatangan AFNEI ke Indonesia didahului oleh kelompok penghubung yang dipimpin Mayor Geenhalg yang tiba di Jakarta tanggal 8 September 1945. Ia bertugas mempersiapkan markas Besar sekutu di Jakarta. Kedatangannya disul oleh Kapal Perang Inggris Cumberland dibawah pimpinan Laksamana Peterson yang berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dan disusul oleh kapal perang Belanda, Tromp.

Kedatangan sekutu awalnya disambut baik (netral) oleh pemimpin Indonesia sebab melihat tugas yang dibawanya. Namun setelah mengetahui bahwa ternyata sekutu membawa NICA (Netherlands Indies Civil Administration) maka Indonesia mulai curiga dan meragukan maksud kedatangan pasukan sekutu tersebut. Kecurigaan tersebut disebabkan karena:

NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia-Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia.
Dugaan bahwa Belanda mau menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia sebab Belanda masih merasa memiliki hak di Indonesia.
NICA mempersenjatai orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang.
Bekas interniran juga menuntut kembali barang-barang miliknya.

Akhirnya Panglima AFNEI, Christison mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 1 Oktober 1945. Sehingga para pejabat daerah pun menerima pasukan AFNEI dan bersedia membantu tugas AFNEI.

Pelaksanaannya di daerah-daerah yang didatangi pasukan sekutu terjadi insiden dan pertempuran dari pihak RI. Hal tersebut disebabkan karena pasukan sekutu tidak sungguh-sungguh menghormati kedaulatan RI meskipun telah menyampikan bahwa tidak akan mencampuri persoalan status kenegaraan Indonesia. Sementara pihak sekutu merasa kewalahan dan menuduh pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban sehingga terorisme merajalela.

Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia dengan membantu pihak sekutu dibawah pimpinan Panglima Angkatan Perang Belanda, Lakasamana Helfrich.

Sejak saat itu terjadilah konflik antara sekutu dan para pejuang Indonesia, seperti di Surabaya, Ambarawa, Medan, Bandung, Manado, Biak

B. DUKUNGAN DUNIA dalam MENGHDAPI KONFLIK INDONESIA-BELANDA

Dalam menghadapi masalah konflik Indonesia-Belanda maka Indonesia melakukan upaya untuk menarik dukungan internasional melalui PBB. Adapun upaya indonesia tersebut adalah sebagai berikut.

– Tindakan langsung, dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB.

– Tindakan tidak langsung, dengan melakukan pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang mendukung Indonesia dalam sidang PBB.

– Usaha untuk menarik dukungan internasional lewat PBB tersebut diantaranya :

Membina hubungan baik dengan Australia saat pasukan dari negara tersebut terlibat dalam tugas AFNEI.
Membina hubungan baik dengan India yang dimulai dengan mengirimkan bantuan beras sejak bulan Agustus 1946.
Membina Hubungan baik dengan Liga Arab.
Mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB.

C. LATAR BELAKANG KONFLIK INDONESIA-BELANDA

Belanda masih ingin mengusai Indonesia sebab merasa bahwa Indonesia adalah miliknya. Sehingga dia melakukan berbagai upaya guna mendapakan kembali Indonesia, termasuk melalui perlawanan dan meja perundingan. Sejak 10 Februari 1946 telah terjadi perundingan antara Indonesia-Belanda sebelum selanjutnya terjadi perundingan pendahuluan mengenai gencatan senjata Indonesia-Belanda pada tanggal 7 Oktober 1946 sebelum selanjutnya terjadi perundingan Linggarjati.

Sementara itu pasukan sekutu telah mengosongkan daerah yang didudukinya dan diganti oleh tentara Belanda. Pada tanggal 24 Oktober 1946, Inggris mengosongkan Bogor, Palembang, Medan, dan Padang. Secara berangsur-angsur pasukan sekutu ditarik dari Indonesia. Akhir November 1946 seluruh pasukan sekutu telah meninggalkan Indonesia.

D. PERJANJIAN LINGGARJATI09-2-Sutan-Syahrir

Perundingan Linggarjati berlangsung tanggal 10 November 1946 di Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan antara RI dengan Komisi Umum Belanda.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh PM. Syahrir.
Delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn.
Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Killearn di Inggris (sebagai perantara)

Tanggal 15 November 1946 naskah persetujuan Linggarjati diumumkan di Jakarta.

Hasil perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut.

Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara federal, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu Negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
RepubliK Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Pengakuan secara de facto Belanda terhadap RI, meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Secara de Jure (hukum) status hubungan Internasional Indonesia tidak jelas, tidak ada penegasan dalam perjanjian apakah Indonesia dapat melakukan hubungan internasional atau tidak. Terjalinnya hubungan diplomasi dengan negara lain inilah yang memicu pertentangan lebih lanjut antara Indonesia-Belanda.

Terjadi pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati tetapi akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 25 Maret 1947 dengan alasan :

Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia.
Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan.
Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer.
Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan Negara RI yang berdaulat.

E. AGRESI MILITER BELANDA I

agresi-militer-belanda-iLatar Belakang Agresi Militer Belanda I :

Perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati. Pihak Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia berkedudukan sebagai Negara persemakmurannya. Sementara itu pihak Republik Indonesia beranggapan bahwa dirinya adalah sebuah Negara merdeka yang berdaulat penuh.
Belanda berpendapat bahwa kedaulatan RI berada di bawah Belanda sehingga RI tidak boleh melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain.
Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata.
Tanggal 27 Mei 1947 Belanda menyampaikan nota/ ultimatum kepada Pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 14 hari (2 minggu).
Belanda mengalami keadaan ekonomi yang semakin sulit dan buruk.

Ketengangan semakin memuncak, hingga akhirnya Belanda tanggal 20 Juli 1947 mengumumkan bahwa tidak terikat lagi terhadap perjanjian Linggarjati sehingga Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 pukul. 00.00 WIB melakukan aksi Agresi Militer Belanda. Hasil yang dicapai sebagai aksi tersebut.

– Dalam waktu singkat Belanda mampu menerobos garis pertahanan TNI.

– Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. Bukan berarti kekuatan TNI bisa dihancurkan sebab TNI masih terus dapat bertahan dengan perlawanan gerilyanya di desa-desa.

– Ibu kota RI berhasil dikuasai.

– Pelabuhan-pelabuhan penting berhasil dikuasai sehingga hubungan keluar sangat sulit.

– Mengusai daerah penghasil beras dan melakukan blokade.

Tujuan dilakukan Agresi Militer Belanda I adalah sebagai berikut.

Mengepung ibu kota dan menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia (tujuan politik)
Merebut pusat penghasilan makanan dan bahan eksport (tujuan ekonomi)
Menghancurkan TNI (tujuan militer)

Reaksi dunia dengan adanya Agresi Militer Belanda I :

Pemerintah India dan Australia mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB.
Amerka Serikat mengeluarkan himbauan agar pihak Belanda dan Republik Indonesia menghentikan tembak menembak.
Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah Republik Indonesia.
Akibat tekanan dari berbagai negara tersebut maka pada tanggal 4 Agustus 1947 Belanda bersedia menghentikan agresinya.

F. PERJANJIAN RENVILLE

Latar Belakang:

Keinginan Belanda untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya, yang kemudian dikenal dengan garis demarkasi Van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah Agresi Militer sampai perintah genctan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947.

Untuk mengatasi konflik Indonesia-Belanda maka dibentuklah komisi jasa baik yaitu Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan tiga negara yaitu Belgia, Amerika, dan Australia.

Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland
Australia diwakili oleh Richard Kirby
Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham.

Tujuannya untuk membantu Indonesia-Belanda menyelesaikan konflik.

Akhirnya KTN dapat mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI di meja perundingan yaitu di kapal Renville milik USA yang berlabuh di Tanjung Priok pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh PM. Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo. Penengah perundingan adalah KTN.

Isi persetujuan Renville adalah sebagai berikut

Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat
RI sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda.
Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
RI merupakan Negara bagian dalam RIS.
Dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS.
Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah RI.

Sebenarnya banyak pemimpin Negara RI menolak persetujuan Renville tersebut tetapi akhirnya mereka bersedia menyetujui. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan sebagai berikut:

Persediaan amunisi yang menipis
Adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat.
Adanya keterangan dari KTN bahwa itulah maksimum yang dapat mereka lakukan.
Tidak adanya jaminan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menolong.
Bagi RI menandatangani persetujuan Renville merupakan kesempatan yang baik untuk membina kekuatan militer.
Timbul simpati dunia yang semakin besar karena RI selalu bersedia menerima petunjuk KTN.

Akibat dari perjanjian Renville :

Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit
Bagi kalangan politik, hasil perundingan ini memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi.
Bagi TNI, hasil perundingan ini menyebabkan sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun harus ditinggalkan.
Muncul berbagai ketidak puasan akibat perundingan ini.
Sementara itu Belanda membentuk Negara-negara bonekanya yang terhimpun dalam organisasi BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yang disiapkan untuk pertemuan musyawarah federal.

G. AGRESI MILITER BELANDA II

akmil 2Latar Belakang:

Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville

18 Desember 1948 Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Renville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda.

Pelaksanaan:

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta.
Tepatnya pada pukul 05.30 Belanda melakukan aksi membom pangkalan udara Maguwoharjo (Lapangan Udara Adisucipto) yang dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil menguasainya.
Belanda berhasil menawan presiden Soekarno, wakil presiden Moh Hatta, Syahrir (penasehat presiden),H. Agus Salim (Menlu).
Sebelum ditawan presiden berhasil mengirimkan surat pemberian kekuasaan kepada Menetri Kemakmuran Syafruddin (Syarifuddin) Prawironegoro untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Sumatera. Jika Syarifuddin tidak dapat menjalankan tugasnya maka presiden memerintahkan kepada Sudarsono, L.N. Palar, dan A.A Maramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan RI di India.
Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta dan TNI berhasil dipukul mundur hingga ke desa-desa.
Belanda menganggap TNI telah kalah tetapi ternyata TNI dapat tetap mengumpulkan kekuatan untuk melawan Belanda.
Sementara Belanda menyiarkan kabar ke seluruh dunia bahwa TNI sudah lemah dan RI sudah tidak ada lagi.
Belanda melakukan sensor pers agar berita tersebut tidak tersiar keluar. Tetapi ternyata dari radio gerilya Indonesia dapat disiarkan berita perlawanan rakyat hingga ke luar negari.
Akhirnya setelah 1 bulan dari agresi tersebut TNI mulai melakukan gerakan menyerang kota-kota. Serangan yang terkenal adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, dan berhasil menduduki kota Yogyakarta.
Hal tersebut membuktikan kepada dunia bahwa TNI tidak hancur mereka masih mempunyai kemampuan bahkan mampu menyerang Belanda. Sehingga Belanda akhirnya mau membicarakan dalam meja perundingan.

Tujuan Belanda menyelenggarakan Agresi Militer II :

Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi.

Tindakan perjuangan secara diplomatik yang dilakukan untuk menggagalkan tujuan Belanda, yaitu :

Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Agresi Militer Belanda II merupakan tindakan melanggar perjanjian damai (hasil Perundingan Renville)
Meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai, terbukti dengan sikap menaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN.
Membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama enam jam pada Serangan Umum 1 Maret 1949.
Upaya Indonesia menarik simpati Amerika serikat hingga akhirnya mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia.
Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia.

Desakan tersebut membuat Belanda mengakhiri agresi militer II.

H. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 19 Desember 1948 sebelum pemerintah Indonesia ditawan maka mengadakan rapat di Gedung Negara Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.

A. Memberi kuasa penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran RI) untuk membentuk PDRI di Sumatera.

B. Kepada A.A Maramis, L.N Palar, dan Soedarsono dperintahkan untuk membentuk PDRI di India bila Mr. Syarifuddin Prawiranegara gagal di Sumatera.

C. Presiden, wakil presiden, dan petinggi lainnya akan tinggal di ibu kota dengan resiko ditawan oleh Belanda tetapi tetap berdekatan dengan KTN.

Sesuai dengan instruksi Presiden untuk membentuk pemerintahan darurat jika pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi maka dibentuklah PDRI yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatra Barat. Dimana Perdana Mentri merangkap menteri pertahanan dan penerangan dijabat oleh Syafruddin Prawiranegara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri dijabat oleh A.A Maramis.

PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada. Pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI memberikan instruksi lewat radio kepada wakil Indonesia di PBB. Isinya, pihak Indonesia bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda. Tindakan ini berhasil mengangkat wibawa Indonesia sekaligus mengundang simpati dunia internasional.

Pemerintah PDRI kecewa sebab telah terjadi kesepakatan perjanjian Roem-Royen yang dianggap akan melemahkan wibawa Indonesia padahal kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu menuntut lebih banyak kepada Belanda.

Karena kekecewaan para pemimpin PDRI maka melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juli 1949 dengan pimpinan Indonesia yang di tawan di Bangka. Hasil pertemuan itu antara lain :

– PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perundingan Roem-Royen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI.

– Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta.

I. PERJANJIAN ROEM ROYEN

Guna menjamin terlaksananya penghentian Agresi Militer Belanda II maka PBB menganti KTN dengan membentuk UNCI (United Nations Comission for Indonesia) yaitu komisi PBB untuk Indonesia.

Komisi ini selanjutnya mempertemukan Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 14 April 1949. Dimana Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem (ketua), Mr. Ali sastro Amijoyo (wakil) sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H Van Royen. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes Jakarta dipimpin oleh Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika Serikat.

Perundingan ini mengalami hambatan sehingga baru pada awal Mei 1949 terjadi kesepakatan.

Isi Perjanjian Roem-Royen (Roem-Royen Statement) sebagai berikut:

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk:

Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Pernyataan Delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen yaitu:

1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi karisidenan Yogyakarta.

2. Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahanan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948.

3. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat

4. KMB di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI.

Sejak tanggal 24-29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta.

TNI akhirnya memasuki kota Yogyakarta.

Pada 6 Juni 1949, presiden, wakil presiden, serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta.

J. KONFERENSI INTER-INDONESIA

Latar Belakang Konferensi Inter Indonesia :

Sebagai upaya pendahuluan sebelum diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar.
Adanya keinginan melalin persatuan antara RI dan BFO (Badan Musyawarah Negara-negara Federal) serta sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB.
Kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949 maka dilakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia
Konferensi Inter Indonesia ini menunjukkan kegagalan poltik devide et impera yang dijalankan Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik.

Konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil RI dan BFO(Negara-negara ciptaan Belanda disebut Negara Boneka. Melalui Negara boneka ini Belanda membentuk pemerintahan Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya.Tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal (BFO) yang terdiri dari negara-negara boneka ciptaan Belanda). Konfrensi Inter Indonesia menghasilkan persetujuan mengenai ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.

Adapun hasil dari Konferensi Antar Indonesia dalam bidang ketatanegraan adalah sebagai berikut:

Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat(RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme(serikat).
RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh mentri yang bertanggungjawab pada Presiden.
Akan dibentuk dua badan perwakilan,yaitu sebuah DPR dan sebuah dewan perwakilan Negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk DPR seme4ntara.
Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda melainkan pada saat yang sama juga dari RI.

Di bidang Militer tercapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah panglima tertinggi Angkatan Perang RIS.

2. Pertahanan Negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, Negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.

3.Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI (TNI) bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam KNIL, ML,KM, VB, dan Territoriale Bataljons.

4. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Konferensi Inter-Indonesia kemudian dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Mohammad Hatta selaku Perdana Menteri. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai di Yogyakarta. Kesepakatan yang berhasil dicapai adalah :

Pembentukan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga suasana terib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar.
Agustustus 1949 dikeluarkan perintah untuk menghentikan tembak-menembak baik itu dari pemerintah Indonesia maupun Belanda. Perintah tersebut berlaku mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera.

K. KONFERENSI MEJA BUNDAR

Realisasi dari perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Konferensi tersebut berlangsung selama 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diikuti oleh delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak. Delegasi Belanda diketuai oleh J. H Van Maarseveen. Sebagai penengah adalah wakil dari UNCI oleh Critley R. Heremas dan Marle Cochran.

Hasil dari persetujuan KMB adalah:

1. Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali

2. Indonesia akan berbentuk Negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan Belanda.

3. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

4. RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942.

5. Status karisidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan RIS.

Makna dari Persetujuan KMB :

Merupakan babak baru dalam perjuangan sejarah Indonesia
Meskipun merupakan Negara serikat tetapi wilayahnya hampir mencakup seluruh Indonesia.
Eksistensi pemerintah RI dimata dunia internasional makin kuat.

L. KEMBALI KE NKRI

Konstitusi RIS

Selama berlangsungnya KMB Tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO yang selanjutnya diajukan ke Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Melalui Piagam tersebut disetujui bahwa Negara bentukan federasi tersebut meliputi:

1. Negara RI yang meliputi daerah menurut perjanjian Renville

2. Negara Ciptaan Belanda hasil konferensi Malino, meliputi:

Negara Indonesia Timur, presidennya Cokorde Gde Sukowati dan Perdana Menteri Najamudin Daeng Malewa
Negara Sumatera Timur dengan wakilnya Dr. Mansyur
Negara Sumatera Selatan dengan wakil Abdul Malik
Negara Madura dengan walinya Cokroningrat
Negara Jawa Timur dengan walinya Wiranata Kusumah.

3. Satu-satuan kenegaraan yang tegak sendiri

4. Daerah-daerah selebihnya bukan daerah-daerah bagian.

Dari hasil kesepakatan antara RI dan BFO tersebut maka KNIP pada tanggal 6-14 Desember 1949 mengadakan sidang yang membahas hasil KMB dan mereka menyetujui hasil KMB.

Langkah selanjutnya:

1) Tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno.

2) Tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih menjadi presiden RIS.

3) Tanggal 17 Desember 1949, Ir Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS

4) Tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno melantik cabinet RIS yang pertama dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri.

Perjuangan kembali ke Negara kesatuan RI

a. Tanggal 27 Desember 1949 terjadi :

1. Penyerahan dan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan antara Negara Belanda dan Jakarta. Penandatanganan tersebut dilakukan secara bersamaan antara di Indonesia dengan di negeri Belanda. Selain itu di Yogyakarta dilakukan pula penyerahan kedaulatan dari RI kepada RIS. Dengan pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 maka berakhirlah periode perjuangan bersenjata dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya di Yogyakarta kepada Acting President RI, Mr. Asaat yang sebelumnya menjabat sebagai ketua KNIP.

b. Tanggal 28 Desember 1949

Presiden Soekarno kembali ke Jakarta dengan membawa bendera pusaka.
Atas usul RI, pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan 2 negara bagian lain tentang pembentukan “Negara kesatuan”. Sehingga akhirnya parlemen dan senat RIS mengesahkan rencana Undang-undang Dasar Sementara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tanggal 15 Agustus 1950,

Ø Presiden RIS, Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Ø Sejak saat itu Soekarno menerima kembali jabatan Presiden RI dari Acting President RI, Mr. Asaat

Ø Perdana Menteri Moh. Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan wakil presiden RI.

Ø Hal ini menunjukkan bahwa Negara federal ciptaan Van Mook hanya berumur 8 bulan.

d. Tanggal 17 Agustus 1950

Bendera Pusaka dapat dikibarkan kembali di halaman depan bekas istana Gubernur Jenderal (Istana Negara).

RIS dibubarkan dan kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak NKRI berdiri tegak kembali, PBB menerima Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke-60 tepat pada tanggal 28 September 1950.

Masalah Irian Barat menurut KMB akan dibicarakan satu tahun kemudian ternyata sampai tahun 1960 tidak ada tanda-tanda untuk diserahkan oleh Belanda.

Sejak tanggal 19 Desember 1961 Indonesia menempuh perjuangan bersenjata dengan Tri Komando Rakyat (Trikora).

Perjuangan Trikora berhasil memaksa Belanda menerima Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962 dengan pokok-pokok perjuangan sebagai berikut:

1. Penghentian permusuhan

2. Membentuk United Nation of temporary Executive Authority (UNTEA) di Irian Barat yang berarti kekuasaan untuk sementara dipegang PBB dengan tahapan sebagai berikut:

Antara 1 Oktober sampai 31 Desember 1962 masa pemerintahan UNTEA dilakukan bersama-sama dengan kerajaan Belanda.
Antara 1 Januari sampai 1 Mei 1963 masa pemerintahan dilakukan bersama RI.
Sejak 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan RI.
Tahun 1969 akan diadakan Act of Free Choice yaitu penen tuan pendapat rakyat (pepera).
Tanggal 14 Juli 1969 pepera dilaksanakan dengan hasil pernyataan bahwa segenap rakyat Irian Barat tetap berada dalam kekuasaan republik Indonesia.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

bendera-640x398

Sejarah Indonesia (1945–1949)
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Question book-4.svg
Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki dari sumber yang terpercaya.
Perang Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Indonesia selama 1945—1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.

Kembalinya Belanda bersama Sekutu
Latar belakang terjadinya kemerdekaan

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (South West Pacific Area Command/SWPAC).

Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI).
Mendaratnya Belanda diwakili NICA

Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration – pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.
Pertempuran melawan Sekutu dan NICA

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

Pertempuran Bojong Kokosan, di Bojong Kokosan, Sukabumi pada 9 September 1945, dipimpin Letkol (TKR) Eddie Sukardi.
Pertempuran Lima Hari, di Semarang pada 15-19 Oktober 1945 (melawan Jepang).
Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya pada 10 November 1945, dipimpin Kolonel (TKR) Sungkono.
Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya pada 10 Desember 1945-10 Agustus 1946, dipimpin oleh Kolonel (TKR) Achmad Tahir.
Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang pada 12-15 Desember 1945, dipimpin Kolonel (TKR) Sudirman.
Pertempuran Lengkong, di daerah Lengkong, Serpong pada 25 Januari 1946, dipimpin oleh Mayor (TKR) Daan Mogot.
Bandung Lautan Api, di daerah Bandung pada 23 Maret 1946, atas perintah Kolonel (TRI) A.H. Nasution.
Pertempuran Selat Bali, di Selat Bali pada April, dipimpin oleh Kapten Laut (TRI) Markadi.
Pertempuran Margarana, di Margarana, Tabanan, Bali pada 20 November 1946, dipimpin oleh Letkol (TRI) I Gusti Ngurah Rai.
Pembantaian Westerling, di Sulawesi Selatan pada 11 Desember 1946-10 Februari 1947, akibat dari perburuan terhadap Wolter Monginsidi.
Pertempuran Lima Hari Lima Malam, di Palembang pada 1-5 Januari 1947, dipimpin oleh Kolonel (TRI) Bambang Utojo.
Pertempuran Laut Cirebon, di Cirebon pada 7 Januari 1947, dipimpin oleh Kapten Laut (TRI) Samadikun.
Pertempuran Laut Sibolga, di Sibolga pada 12 Mei 1947, dipimpin oleh Letnan II Laut (TRI) Oswald Siahaan.
Agresi Militer I pada 21 Juli-5 Agustus 1947.
Pembantaian Rawagede di Rawagede, Karawang pada 9 Desember 1947, akibat dari perburuan terhadap Kapten (TNI) Lukas Kustarjo.
Agresi Militer II pada 19–20 Desember 1948.
Serangan Umum 1 Maret 1949, di Yogyakarta pada 1 Maret 1949, dipimpin oleh Letkol (TNI) Suharto.
Serangan Umum Surakarta, di Surakarta pada 7-10 Agustus 1949, dipimpin oleh Letkol (TNI) Slamet Rijadi.

Perubahan sistem pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: “Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan”. Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, “Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir”. Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata.

Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia.
1946
Ibukota pindah ke Yogyakarta

Menjelang berakhirnya tahun 1945 situasi keamanan ibukota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr. Mohammad Roem mendapat serangan fisik. Demikian pula, Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda (NICA)[5]. Karena itu pada tanggal 1 Januari 1946 Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri/staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota; meninggalkan Perdana Menteri Sutan Syahrir dan kelompok yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta[6]. Perpindahan dilakukan menggunakan kereta api berjadwal khusus, sehingga disebut sebagai KLB (Kereta Luar Biasa).

Perjalanan KLB ini menggunakan lokomotif uap nomor C2849 bertipe C28 buatan pabrik Henschel, Jerman, dengan rangkaian kereta inspeksi yang biasa digunakan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA)[7][5]. Rangakaian terdiri dari delapan kereta, mencakup satu kereta bagasi, dua kereta penumpang kelas 1 dan 2, satu kereta makan, satu kereta tidur kelas 1, satu kereta tidur kelas 2, satu kereta inspeksi untuk presiden, dan satu kereta inspeksi untuk wakil presiden[5]. Masinis adalah Kusen, juruapi (stoker) Murtado dan Suad, serta pelayan KA Sapei[5]. Perjalanan diawali sore hari, dengan KLB rangsir dari Stasiun Manggarai menuju Halte Pegangsaan (sekarang sudah dibongkar) dan kereta api berhenti tepat di belakang kediaman resmi presiden di Jalan Pegangsaan Timur 56[5]. Setelah lima belas menit embarkasi, KLB berangkat ke Stasiun Manggarai dan memasuki jalur 6. Kereta api melanjutkan perjalanan ke Jatinegara dengan kecepatan 25 km per jam. KLB berhenti di Stasiun Jatinegara menunggu signal aman dari Stasiun Klender. Menjelang pukul 19 KLB melanjutkan perjalanan dengan lampu dimatikan dan kecepatan lambat agar tidak menarik perhatian pencegat kereta api yang marak di wilayah itu[5]. Barikade gerbong kosong juga diletakkan untuk menutupi jalur rel dari jalan raya yang sejajar di sebelahnya.

Selepas Setasiun Klender, lampu KLB dinyalakan kembali dan kereta api melaju dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Pada pukul 20 KLB berhenti di Stasiun Cikampek. Pada pukul 01 tanggal 4 Januari 1946 KLB berheti di Stasiun Purwokerto, dan kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba pada pukul 07 di Stasiun Yogyakarta[5].
Diplomasi Syahrir

Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (partner) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.

Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: “mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari”.
Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.

Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasia kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia – bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.

Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: “menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah. Tidak jelas, apa arah yang akan diambil oleh amarah itu”. Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.
Penculikan terhadap PM Syahrir
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Penculikan Perdana Menteri Sjahrir

Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Syahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Syahrir.

Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai “pengkhianat yang menjual tanah airnya”. Syahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, desa dekat Boyolali, di rumah peristirahatan Pracimoharjo, peninggalan Sunan Pakubuwono X, dan ditahan di sana dengan pengawasan komandan batalyon setempat.

Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, “Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah”. Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet.
Kembali menjadi PM

Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir kemudian berkomentar, “Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi… Saya harus memasukkan orang seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet.”
Konferensi Malino – Terbentuknya “negara” baru
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konferensi Malino

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian; Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.
1946-1947
Peristiwa Westerling
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pembantaian Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).
Perjanjian Linggarjati
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perundingan Linggarjati

Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut:

Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.
Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil Perundingan Linggarjati
Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 1947.

Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNPI menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.

Dr. H. J. van Mook, kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal tiga pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan Tjokorda Gde Raka Soekawati sebagai presiden, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 – 24 Desember 1946.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada praktiknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.
Proklamasi Negara Pasundan

Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Secara militer negara baru ini sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, tebukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat.

Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).
Agresi Militer I
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Agresi Militer I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan
Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus “mengembalikan ketertiban” dengan “tindakan kepolisian”. Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisionil’ mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai ‘aksi polisional’ tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.
Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena “ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi”.

S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda. Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.
1948
Perjanjian Renville
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perjanjian Renville

Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak “menimbulkan rasa benci Amerika”.

Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.
Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri

Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu ‘kabinet presidentil’ darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.

Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi Amir dibanding dengan Sjahrir sesudah Perundingan Linggarjati; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari sesudah Amir berhenti, di awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa pejabat Republik lainnya mengelilingi Provinsi. Amir diharapkan menjelaskan Perjanjian Renville. Pada rapat raksasa di Bukittinggi, Sumatera Barat, di kota kelahiran Hatta -dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan- Hatta berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.

Kemudian Amir naik mimbar, dan seperti diuraikan Hatta kemudian: “Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan”

Menurut peserta lain: “Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah tidak berarti”. Sjahrir juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari Singapura dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- “Sjahrir juga kelihatan capai dan jarang tersenyum”. Menurut kata-kata saksi lain, “Seolah-olah ada yang membeku dalam wajah Sjahrir” dan ketika gilirannya berbicara “Dia hanya mengangkat tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur”. Hatta kemudian juga menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: “Pidatonya pendek”. Dipermalukan seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir untuk memberontak di kemudian hari.

Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang.
1948-1949
Agresi Militer II
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Agresi Militer II

Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Serangan Umum 1 Maret

Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI -berarti juga Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.
Perjanjian Roem Royen
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perjanjian Roem Royen

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.
Serangan Umum Surakarta
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Serangan Umum Surakarta

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskas Belanda di Solo dan sekitarnya. Serangan itu menyadarkan Belanda bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti Slamet Riyadi.
Konferensi Meja Bundar
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:

Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan oleh Belanda
Bung Hatta di Amsterdam, Belanda menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan.
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (Aksi Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.

bela-pancasila-300x350

Perang Hindia Belanda 1945-1949
(Antara Perjuangan dan Pengakuan)

Pengantar

Foto ini memperlihatkan seorang anggota TNI tewas terkapar bersama sepedanya tertembak oleh pasukan Belanda yang melakukan operasi produk di Malang, Jawa Timur, akhir Juni 1947. Foto ini sebenarnya tidak dipublikasikan oleh layanan informasi tentara Belanda. Pasalnya militer Belanda tidak ingin memberi kesan atau gambaran buruk tentang perang yang mereka lakukan.

Banyak foto tentang perang yang tidak terseleksi karena mengandung unsur-unsur yang mengagetkan sehingga bisa meresahkan sanak keluarga serta masyarakat Belanda. Foto tentara yang terluka maupun tewas, atau tawanan perang, tidak pernah ditampilkan di media.

Sebenarnya setelah 17 Agustus 1945 hingga 1949, dikenal dengan periode Bersiap. Setelah itu dimulailah aksi agresi I dan II oleh militer Belanda, hingga berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Belanda menggunakan istilah agresi ini sebagai ‘Politionele Actie’. Istilah ini digunakan pemerintah Belanda untuk membenarkan aksi di Indonesia yaitu mengembalikan ketenangan dan pemerintahan di Hindia Belanda. Tak hanya itu, aksi polisional ini digunakan untuk menutup-nutupi apa yang terjadi ketika itu. Sejak hari pertama pasukan Belanda datang ke Indonesia, dimulailah periode perang, dalam hal ini perang kolonial.

Setelah Perang Dunia II usai, Hindia Belanda (Indonesia) dibebaskan oleh pasukan Sekutu dari cengkraman tentara Jepang. Nah inilah bagian dari sejarah yang sering terlupakan saat berbicara sejarah Perang Dunia Kedua. Padahal pada kurun waktu antara 1945 hingga 1949 terjadi pertempuran di kawasan Hindia Belanda yang terbilang sangat kejam (brutal). Selain itu, sangat tidak adil bila tentara KNIL terkadang disebut sebagai “Tentara Yang Terlupakan”.

Ketika Hindia Belanda bebas dari Jepang, Belanda sebenarnya memiliki pasukan bernama Koninklijk Nederlands Indisch Leger ( KNIL) yang sangat menderita selama bertempur dengan kelompok nasionalis (Republik Indonesia). Sayang, perjuangan keras pasukan KNIL ini tak mendapat dukungan dari masyarakat dan politik di negeri Belanda.

Salah satu pertempuran pertama yang dilakukan oleh pasukan KNIL ini adalah pertempuran Surabaya pada 1945. Kemudian pada periode 1947-1949, pertempuran yang terbilang brutal dijalankan oleh pasukan KNIL selama agresi militer Belanda yang disebut “aksi polisi” yang berakhir dengan kudeta Kapten Raymond Westerling.

Aksi Polisionil atau dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda merupakan operasi militer yang dilancarkan oleh militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia (kaum Republiken) yang dilaksanakan dari 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 (aksi pertama), kemudian dari 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949 (aksi kedua).

Latar Belakang Terjadinya Agresi Militer Belanda

Belanda berselisih pendapat mengenai kemerdekaan Indonesia sesudah Jepang menyerah kalah. Belanda menduduki semua pulau Indonesia kecuali Jawa dan Sumatera. Di kedua pulau tersebut terus-menerus terjadi pertempuran antara pasukan Belanda dan Republik. Di kawasan Nusantara yang lain pun terjadi perlawanan hebat. Selain itu, Belanda menuduh Indonesia kurang melindungi orang Indo-Eropa (Aurosia), karena ribuan di antaranya dibunuh, sebagian dengan cara digorok. Dari mereka yang terbunuh, 5000 orang dapat diindentifikasi dan lebih dari 20.000 orang sandera hilang. Saat itu terjadi ketegangan antara orang pribumi dan nonpribumi yang tergolong genting. Alhasil, warga keturunan Tionghoa pun menjadi korban. Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengakhiri kurun waktu kekejaman ini, yang berlangsung dari Oktober 1945 sampai Maret 1946. Peristiwa ini di negeri Belanda disebut Periode Bersiap. Namun masih saja ketegangan terjadi baik di Belanda maupun di Indonesia.

Akhirnya ada gencatan senjata dan perundingan politik, yang disebut Perjanjian Linggarjati. Sayang janji tinggal janji, keduabelah pihak sama-sama ngotot. Alhasil, Belanda pun melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militernya ke Indonesia.

Aksi Trackman

Aksi Trackman ini dilakukan pada 10 Agustus 1946. Pasalnya, Soetomo (Bung Tomo), mengumumkan bahwa ia telah menguasai Surabaya. Dalam agresi militer ini Belanda mengirim pasukan yang terdiri dari dua inbat, Divisi Amco dengan 21 amtracks dan 10 tank Tanco. Aksi Trackman ini dipimpin oleh letnan kolonel Marinir H. Lieftinck, dan kapten marinir CG Lems.
Pasukan Belanda ini didukung oleh persenjataan artileri dari 1 baterai Arbat dan 1 baterai KNIL. Juga ada dukungan udara yang berasal dari empat kelompok pejuang dari MLD. Aksi ini berlangsung di area seluas lebih dari 40 kilometer persegi di sebelah barat dari jalan Kedamean (Kedameanweg) di Bringkang dan Domas. Tujuan aksi ini adalah tindakan pertempuran, eksplorasi dan uji coba amtracks dan tank di daerah. Tindakan aksi ini pun berhasil, ada banyak senjata yang dirampas serta memperoleh banyak informasi. Pasukan TNI melarikan diri ke arah barat.

Aksi Quantico

Pada 19 Agustus 1946 mulai dilakukan Aksi Quantico. Aksi ini dilakukan oleh salah satu divisi inbat yang persenjataannya terbilang lengkap. Pasukan ini dilengkapi dengan sarana sebuah inpel serta satu unit S stootpel misec dan morsec 2 inbat. Selain itu, 2 buah tank dan empat unit amtracks. Dukungan senjata artileri pun diberikan oleh pasukan Arbat di kawasan Driaredja. Selain itu dilengkapi unit Batterij A dan B di daerah Warunggunung, dengan dukungan udara dari Skuadron 120 MLD.

Aksi Quantico dikomandani oleh Kapten Marinir A GP Giesberts. Yang disebut Aksi Quantico itu adalah tindakan operasi militer ke berbagai kampung sejauh 9 sampai 10 kilometer panjangnya. Operasi ini mulai dari daerah Tenaru ke arah barat melalui Banjaran dan Banyu Urip kemudian ke arah Pendem. Kawasan-kawasan ini dinilai militer Belanda sebagai daerah konsentrasi besar TNI. Strategi militer Belanda menggunakan apa yang disebut menyapu iring-iringan pasukan TNI dan menutup jalan.

Pasukan dari divisi A ditugaskan untuk menyapu iring-iringan TNI, sementara divisi (cie) B, yang berada di bawah komando Kapten AF van Velsen, dan divisi C, di bawah komando Kapten T. Jonkman menyusuri kampung-kampung di sebelah utara, selatan dan barat. Dalam operasi Quantico ini sejumlah besar senjata milik pasukan TNI berhasil dirampas dan banyak anggota TNI yang tewas atau tertangkap.

Aksi Ideaal

Aksi Ideaal (Maret 1947), memiliki tugas sementara yaitu menduduki Modjosari, kunci dan Mlirip, Mojokerto. Aksi ini dikomandoi oleh letnan kolonel marinir HAG van der Hardt Aberson. Ada beberapa unit satuan pasukan yang menyertainya, seperti :
• Pasukan baret merah dari divisi (cie) F (Colonne rood), dipimpin oleh kapten Lems. Persenjataanya terdiri dari 2 inbat, 1 unit radio pemancar peleton, 2 inbat dan satu tank artileri pengintai.
• Pasukan baret hijau, pimpinan kapten Schuuring dari divisi E. Pasukan ini dilengkapi dengan 2 inpels. 2 unit senjata Mitr, satu senjata mortir 60mm, satu stootpel, 1 zeni baterai untuk pengentaian.
• Pasukan baret biru bermotor.
• Pasukan baret kuning dipimpin kapten Giesberts,divisi A dari kesatuan inbat. Pasukan ini dilengkapi satu unit radio pemancarpeleton, 2 inbat, 1 zeni. Alat pendeteksi, Charlotte baterai, dan 1 orang pakar irigasi.
• Pasukan Artileri yang dikomandoi oleh letnan Nolet. Persenjataanya terdiri dari 1 baterai Charlotte, 2 baterai Arnold. Kemudian letnan Lazeroms memimpin pasukan Tank, letnan Noot Genbat, kapten Postma, dan letnan Volkers memimpin Squadron H860 dengan kekuatan 8 pesawat terbang.

Selama Aksi Ideaal ini pasukan Belanda kehilangan beberapa perwiranya yang tewas tertembak termasuk letnan satu kavaleri CH Kranenburg.

Aksi Polisionil Pertama (Eerste Politionele Actie)

Agresi militer Belanda pertama dimulai dengan Aksi Produk (operatie product) pada Juli 1947. Aksi ini dimaksudkan untuk menertibkan atas perdamaian di kawasan Jawa Timur. Aksi ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis, pabrik dan perkebunan yang mampu beroperasi lagi, dan menjual produknya ke pasar domestik.

Di daerah timur Jawa ini ditemukan sebanyak 40 pabrik gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh dan 3 perkebunan kina. Pendaratan utama pasukan dalam Aksi Produk di kawasan utara adalah di Pasir Putih, pendaratan kedua di kawasan Timur di Menengbai dan dikawasan selatan dimuali dari Porong.

Tepat sebelum aksi ini akan dimulai ada laporan bahwa operasi ini tidak akan terjadi sehubungan dengan catatan dari Amerika Serikat. Instruksi urutan hari dari Kolonel Roelofsen adalah “Dial satu sama lain.”

Di pelabuhan Surabaya terdapat armada kapal yang terdiri dari korvet, penyapu ranjau, kapal patroli, kapal pendaratan LST, LCIS, LCT dan LCVP. Terdapat pula kapal tunda dan tongkang. Pada 21 Juli 1947, pendaratan besar berlangsung di Pasir Putih dan di kawasan utara ada pendaratan yang lebih kecil di Banyuwangi. Anggota KNIL membersihkan kawasan yang dinilai banyak musuh.

Aksi Tindakan

Aksi Tindakan (Actie product Zuid) ini menjadi aksi yang paling sulit ketimbang Aksi Polisi pertama yang dilakukan di daerah kekuasaan TNI yang tengah mempersiapkan serangan. Garis demarkasi melalui Kali Porong kearah selatan yaitu daerah Pandakan, Purosari, dan Lawang, Malang. Dari arah tenggara yaitu Bangil dan Pasuruan. Di daerah-daerah ini didirikan markas pertahanan TNI, barikade dan tangki perangkap. TNI juga memiliki granat tangan, bom, ranjau anti tank dan bom. Terutama oleh bom yang dijatuhkan. Bom jenis ini banyak memakan korban jiwa pasukan Belanda. Ledakan mom ini penuh dengan pecahan peluru dan Karlas yang membuat korban tersedak darahnya sendiri.

Pada 27 Juli 1947, sebuah truk pasukan Belanda melaju masuk ke dalam perangkap ranjau. Alhasil, truk pun meledak meninggalkan empat serdadu Belanda tewas dan satu terluka parah. Lain hari, empat tentara muda Belanda tewas oleh trekbom seberat lebih dari 100 kilogram.

Di negeri Belanda persitiwa itu oleh pers Belanda dianggap biasa dan tak dibesar-besarkan. Sementara bila tentara Belanda melakukan pembantaian beritanya sangat dibesar-besarkan sehingga informasi ini sangat sepihak.

Aksi Polisionil Kedua (Operatie Kraai)

Aksi Polisionil Kedua berlangsung dari hari Natal pada Desember 1948 sampai Januari 1949. Aksi ini berlangsung di tengah-tengah musim hujan. Hujan tropis lebat jatuh seperti mengalir dari langit yang mengubah jalan menjadi bersih, sehingga tank atau truk bisa melaluinya. Selama Aksi Polisi II (Tweede Politionele Actie) berlangsung pada 15 Januari 1949, terjadi insiden di mana sebuah truk melaju terkena ranjau bom peninggalan Jepang yang berat. Insiden ini menyebabkan 8 tentara Belanda cedera dan 5 tewas.

Pada 31 Mei 1949, sebuah pesan datang melalui Laksamana AS Pinke, brigade marinir akan berangkat.

Di Hindia Belanda ditemukan bahwa surat empat cincin emas omong kosong belaka adalah bahwa tak seorang pun bugger untuk. “Mereka memberitahu kami duduk di sini dengan 1.500 orang di daerah besar seperti setengah dari Belanda dan kita seharusnya menjaga perdamaian dan ketertiban. Anda meningkatkan brigade Anda sendiri, biarkan berduka kembali dengan semakin menuanya senjata dan mengirim mereka setiap hari dengan meningkatnya langkah beresiko setelah mereka pertama kali digunakan untuk mandi lumpur, yang dirancang sepenuhnya secara bodoh. Tidak ada kata-kata untuk itu. ”

Sewaktu aksi polisionil ini kota Yogyakarta langsung diserang dan pemerintah Indonesia, termasuk presiden Soekarno, ditahan. Selainnya semua kota besar dan jalan-jalan di antaranya diduduki. Aksi Belanda ini, sebetulnya upaya membinasakan Republik, gagal karena percampuran tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, aksi-aksi boikot internasional dan gerilya Republik yang sangat hebat. Pada Agustus 1949 sebelum ada gencatan senjata, Yogyakarta dapat direbut kembali oleh Indonesia dalam waktu enam jam, Belanda mundur ke Surakarta. TNI mengejar tentara Belanda ke Surakarta sebelum genjatan senjata menjelang Konferensi Meja Bundar. Akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia karena tekanan keras dari Amerika Serikat dan pesimisnya kekuatan tentara Belanda untuk melawan Indonesia.

Pada aksi polisi kedua ini, sekitar 100.000 tentara Belanda dikerahkan, termasuk KNIL (Bala Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Ternyata aksi polisionil ini membawa korban tidak terbatas, yang dinyatakan pemerintah Belanda, jumlahnya lebih dari 5000 tentara Belanda tewas. Sementara pihak Indonesia kira-kira lebih dari 150.000 orang.

Tewasnya Letnan Teeken

Pada 23 Mei 1949, mulai diadakan pertukaran pasukan dari 5 inbat ke batalion amfibi. Segera setelah itu batalion infanteri keempat dibubarkan dan meninggalkan komandan legendaris seperti Van Heuven dan Arends.Graf Leendert Teeken
Seminggu kemudian hal yang sama terjadi dengan batalion artileri dan perusahaan traktor amfibi. Pada awal Juni dinas keperawatan mengangkat departemen pemeliharaan dan perbaikan.

Pada 23 Juli 1949, patroli letnan Leendert Teeken berlangsung di Rengel. Patroli ini ditarik ke arah Prambon Wetan. Dekat Kampung Prambon Wetan patroli letnan Teeken ini berada di bawah tekanan sehingga Teeken memberi perintah untuk mundur. Pada peristiwa itu, kopral H. Bosma terluka parah oleh tembakan di dada dan meninggal tak lama setelah itu.
Seorang marinir Belanda bernama BW Reurling terkena tembakan di kaki dan Kopral H. Recallists yang ingin melemparkan granat, disambar peluru, sehingga membuat granat meledak sebelum waktunya akibatnya Recallists dan marinir C.R. van Straten tewas, sedang Kopral F. J. Cordes luka parah (Cordes kemudian meninggal karena komplikasi). Reurling, Cordes, marinir J. Ketelaar dan N. van Dijk ditangkap.

Setelah beberapa waktu, beberapa marinir Belanda di antaranya J. Podt, Th. de Boer, Reurling, Cordes, A.W.A. Ravenstein, Keetelaar dan Van Dijk dipenjara oleh tentara Indonesia. Letnan Teeken sudah tertembak ketika ia mencoba untuk melemparkan granat. Mayat Teeken, Bosma, Recallists dan Van Straten dicuci kemudian dikuburkan di Kembang Kuning. Anggota marinir yang ditangkap kemudian ditukar dengan tentara Indonesia.

Komandan KNIL

Ada banyak nama komandan dari tentara KNIL yang memainkan peran penting di Hindia Belanda setelah Perang Dunia Kedua, yaitu :
Kapten Raymond Westerling
Kapten Johan Heinrich Christopher Ulrici
Jendral Simon Spoor
Letnan Kolonel Jan Cornelis Adriaan Faber
Letnan Kolonel Tivadar Emile Spier
Kolonel Sjoerd Albert Lapré
Ferdinand Otto Baldwin Musch
Gijsbertus Johannes Schussler

Pengakuan

Dalam kata pengantar buku De geschiedenis van de Mariniersbrigade. De Marniersbrigade in Oost Java in de jaren 1946, 1947, 1948 en 1949, tulisan Wim Hornman menjelaskan bila buku ini akan mempengaruhi unit yang lain.
Wim pun mengatakan “Saya telah diburu oleh para korban dan saya tahu itu adalah buruan sampai mati! Tapi saya telah menemukan mereka”. “Saya hampir tersanjung atas mereka. Mereka bangga, pahit, marah atau senang tapi mereka diam. Dan apa yang lebih penting: periode 1945-1949, tinggal di dalamnya dengan kekuatan singa”.

Mereka tidak dibebaskan masa lalu, sebaliknya mereka mengatakan “ Kadang-kadang jauh dan sadar, kadang-kadang marah, karena mereka menolak untuk melupakan. Ada cukup dilupakan. Ada cukup dipalsukan. Mereka memiliki perang yang dilakukan oleh politisi sebagai “aksi polisi” yang ditunjukkan. Mereka adalah marinir, pelaut dalam arti terbaik, dari tinggi ke rendah. Akhirnya, mereka tahu bahwa mereka dikhianati oleh politisi”.

Mereka telah memberikan masa mudanya dan tak punya apa-apa di tempatnya. Mereka telah berjuang untuk cita-cita, dan kemudian dibawa pergi. Hindia Belanda (Indonesia) dunia mereka, seperti rumah yang runtuh dan bahkan persatuan mereka, Brigade Marinir, tidak lebih.
Tentara dari Brigade Marinir telah menjadi benar, karena mereka percaya apa yang mereka lakukan. Dan keadilan tidak mati, meskipun hampir dibunuh oleh ketidakadilan. Bahwa ada ketidakadilan adalah untuk kemudian memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi dari penyembunyian apa yang begitu banyak, perintah politik, telah dilakukan untuk menertibkan dan damai.

Keadaan Yang Sebenarnya

Foto-foto yang dipublikasikan saat ini, sebenarnya foto yang dilarang oleh badan sensor, tapi oleh karena satu dan lain hal masih tetap disimpan di berbagai badan arsip. Foto ini menunjukkan gambaran lain tentang perang, kekerasan, teror dan lainnya, atau gambaran perang sesungguhnya.
Alasan kenapa foto Ini dilarang pemerintah Belanda, karena hanya mau memberikan gambaran yang positif tentang perang ketika itu. Foto tentara yang tewas atau terluka tembakan, atau penduduk yang ditangkap dan diancam laras senapan, foto-foto yang boleh dibilang kontroversial, tidak pernah muncul di media Belanda. Rene Kok, Erik Somers dan Louis Zweers dalam bukunya yang berjudul “Perang Kolonial 1945-1949: Dari Hindia Belanda ke Indonesia”, memuat sekitar 200 foto-foto peristiwa brutalnya perang kolonial tersebut

Rene Kok, Erik Somers dan Louis Zweers memang sudah lama menyelidiki berbagai arsip gambar dan juga fotografi mengenai Perang Dunia II. Selain itu mereka menyelidiki arsip-arsip foto di periode dekolonisasi Hindia Belanda antara 1945 sampai 1949. Ketika itu, banyak wartawan yang dipakai oleh pemerintah kolonial untuk membuat foto-foto perang. Para wartawan ini diwajibkan untuk menyerahkan semua foto yang dibuat kepada pemerintah Hindia Belanda (Batavia) untuk diseleksi, sebelum dikirim ke media di Belanda.

Masyarakat Belanda tidak boleh merasa khawatir akan nasib tentara, sanak keluarga mereka yang ditugaskan ke Hindia Belanda. Itulah tujuan utamanya. Setiap bentuk keresahan, apalagi tentangan terhadap perang ini membawa dampak negatif bagi pemerintah dan pimpinan militer Belanda ketika itu. Termasuk foto-foto di mana penduduk Indonesia menyambut gembira pasukan Belanda yang ketika itu dianggap sebagai ‘pembebas’.

Foto-foto ini bertolak belakang dengan cerita para tentara yang kemudian kembali ke Belanda. Setibanya di tanah air, mereka merasa tidak dihargai, karena gambaran publik tentang perang itu sangat positif. Tidak ada kejahatan, kekerasan, teror atau aksi berdarah.

Selain itu, Kerajaan Belanda juga perlahan-lahan harus menerima bahwa mereka kehilangan wilayah koloninya. Memang dari awalnya perang kolinial ini sudah dianggap gagal. Satu hal yang sudah pasti tidak menimbulkan simpati publik.

Opini Veteran Tentara Belanda

“Setelah tindakan aksi polisi, kita tidak melawan. Ada Perjanjian Meja Bundar (Roundtable) dan komisi jasa, kami dinilai negatif. Kami adalah pembunuh dan itu lebih dari omong kosong. Tank pasukan pemerintah Belanda tidak di belakang kami, jadi ada garis demarkasi. Kita sebagai tentara Belanda di satu sisi dan di sisi lain, Indonesia. Kami telah menyimpan file itu tapi tidak di Indonesia. Yang memiliki beberapa ratus anak laki-laki Belanda, patroli harus berjalan, hilangnya nyawa. Bagi saya itu adalah tagihan yang harus dibayar untuk menghindari krisis pemerintah. Terlalu tinggi harganya”.

Tak sampai disitu, banyak reaksi yang timbul karena buku “Perang Kolonial 1945-1949: Dari Hindia Belanda ke Indonesia”, terutama dari kalangan veteran KNIL di Belanda, serta anak-anak mereka, generasi kedua setelah perang. Buku ini, terutama foto-foto aksi mereka di Indonesia menjelaskan mengapa ayah mereka tidak mau berbicara tentang perang. Atau justru bercerita banyak mengenai berbagai kekerasan yang terjadi di saat perang, menjelang akhir hayat mereka. Dengan kata lain, foto ini menceritakan sisi negatif dari perang.

Ringkasan Tanggal Penting

1945
6 Agustus: Bom Atom di Hiroshima
9 Agustus: Bom Atom di Nagasaki
15 Agustus: Penyerahan Tentara Jepang
Agustus: SEAC diperpanjang oleh bagian dari Hindia Belanda
17 Agustus: Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia
2 September : Jepang menandatangani perjanjian penyerahan di atas kapal AS Missouri di Tokyo
29 September : Pasukan pertama sekutu tiba di Batavia
September – Oktober: Periode Bersiap di Jawa
25 Oktober: The 49th Brigade Infanteri di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Mallaby tiba di Surabaya
November -Desember: Brigade Marinir berangkat dari Amerika Serikat ke Hindia Belanda (Indonesia)
31 Desember: Pertama Brigade Marinir infanteri batalyon mendarat di Tanjung Priok

1946
Januari: Brigade Marinir mendarat di Malaka
Februari: Ladang Geddes
15 Maret: Brigade Marinir datang di Surabaya
11 Mei: Divisi (Brigade Marinir, Brigade X KL dan bagian dari KNIL) Surabaya dan sekitarnya mengambil Divisi India ke-5
10 Agustus: Aksi Trackman
19 Agustus: Aksi Quantico
November: Penandatanganan draf perjanjian Linggarjati
30 November : Farewell Command diangkat. Pasukan India Inggris meninggalkan Hindia Belanda (Indonesia). Kerugian mereka dari Oktober 1945 sampai November 1946, sekitar 622 tentara tewas, 1.442 luka-luka dan 327 hilang

1947
Januari : Aksi Porong
17 Maret: Aksi Ideal, Mlirip dan Mojokerto
25 Maret: kesepakatan perjanjian Linggarjati
21 Juli: Mulai Aksi Polisi Pertama, Operasi Produk

1948
Januari: Mulai reorganisasi (penurunan kekuatan) dari Brigade Marinir
September -Oktober: pemberontakan komunis di Madiun dan Cepu (Tjepoe)
19 Desember: Mulai Aksi Polisi Kedua, Operasi Kraai

1949
7 Juni: Brigade Marinir diangkat, tugasnya diambil alih (sebagian) oleh Batalyon Amfibi
10 Agustus: Gencatan senjata
Agustus – November: Konferensi Meja Bundar
27 Desember: Pemindahan Kedaulatan

Referensi

Buku

1. Darusman, Suryono. 1992. Singapore and the Indonesian Revolution, 1945–50. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
2. J.W. de Roever. 1951. Oud inspecteur en chef etablissementen in Indonesie, oud chef etablissementen te Amsterdam. De “Nederland” in de Tweede Wereldoorlog. N.V. Drukkerij v/h C. de Boer. Den Helder.
3. Kahin, George McTurnan, Audrey Kahin .2003. Southeast Asia: A Testament. London: Routledge Curzon.
4. Operation Kraai (General Spoor) vs Surat Perintah no. 1 (General Sudirman), Gramedia Publisher-Indonesian Language.
5. Terug van Weggeweest. 1998. Nederlandse uitzendingen en missies. 1946 tot 1998. EGO. Maandblad van de Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Voorjaar.
6. W. Hornman. 1953. De hele hap. De Bezige Bij. Amsterdam.
7. W. Hornman. 1985. De geschiedenis van de Mariniersbrigade. De Marniersbrigade in Oost Java in de jaren 1946, 1947, 1948 en 1949. Amsterdam : Omega Boek.
8. W. Hornman. 1996. De Patrouille Teeken. Westfriesland. Hoorn : Kampen.

Website :

1. wikipedia.org
2. komunitaspecintasejarah.blogspot.com
3. sejarah-interaktif.blogspot.com
4. http://www.persinnovatie.nl
5. historie.venlo.nl
6. http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl
7. semarang.nl
8. sejarahbone.blogspot.com
Foto Oldbike in History.

Kongres Pemuda Indonesia

Sejarah Indonesia (1945-1949)

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan berarti perjuangan rakyat Indonesia telah selesai sampai di situ. Tidak serta merta Indonesia bisa bebas dari penjajahan Jepang, belum lagi kekuatan asing lain yang masuk kedalamnya. Masa-masa di awal kemerdekaan Indonesia lebih banyak diwarnai oleh berbagai macam pertempuran dan bentrokan di sana sini daripada kedamaian.

Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1945-1949:

1945

Mendaratnya Belanda dan Sekutu

Pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama dengan tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh.

Pertempuran Melawan Sekutu dan NICA

Banyak pertempuran yang terjadi ketika masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, diantaranya :

Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya.
Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya.
Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur
Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.

1946-1947

Ibukota Dipindah ke Yogyakarta

Pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta pindah ke Yogyakarta sekaligus memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta karena keadaan Jakarta yang dirasa semakin gawat akibat serangan dari NICA.

Perubahan Sistem Pemerintahan

Salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer adalah pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno. Tindakan ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai tokoh yang tepat untuk dijadikan andalan diplomatik, bertepatan dengan terkenalnya partai sosialis di Belanda.
Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Penculikan Terhadap PM Syahrir

Tanggal 27 Juni 1946 terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, karena ia dicap sebagai “pengkhianat yang menjual tanah airnya kepada musuh”. Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat.

Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan bahwa keadaan di dalam negeri saat itu sedang berbahaya, maka dari itu Soekarno dengan persetujuan kabinetnya mengambil alih semua kekuasaan pemerintah dan hal itu berlangsung selama sebulan lebih. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet dan resmi kembali menjadi perdana menteri pada tanggal 2 Oktober 1946.

Peristiwa Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda dibawah pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947.

Proklamasi Negara Pasundan

Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan . Sejak awal Belanda memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).

Agresi Militer I
Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari agar supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Namun RI menolak hal ini.

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri.

Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

HOME DAFTAR ISI SOAL-SOAL SEJARAH VIDEO-VIDEO SEJARAH BERLANGGANAN TENTANG KAMI

PATRINDO

KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949
Dipakai Bersama
22

A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA
Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan Belanda.

B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA
Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.

C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI BERBAGAI DAERAH

Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan Margarana, dsb.

Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret 1947) yang isinya :

1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura

2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS

3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.

Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya :

1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby

2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland

3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham

Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :

1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )

2. TNI harus hijrah ke daerah RI

3. RI merupakan bagian dari RIS

4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.

Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian RI di India.

Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :

a. Pernyataan Delegasi Indonesia

1. Menghentikan perang gerilya

2. Bekerjasama mengembalikan keamanan

b. Pernyataan Delegasi Belanda

1. Menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta

2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB

SIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA

KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :

a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS

b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda

c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan

d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :

a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS

b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS

c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS

Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.

Perjanjian Renville

Perjanjian ini dilakukan di atas kapal perang milik Amerika yang bernama USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang dintandatangani oleh Belanda dan Indonesia.

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

Agresi Militer II

Agresi Militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.

Jatuhnya Kabinet Amir dan Naiknya Hatta Sebagai Perdana Menteri

Amir meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini, dia mengharapkan munculnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu ‘kabinet presidentil’ darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari sayap kiri kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Perjanjian Roem-Royen

Perjanjian Roem-Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini dipimpin oleh Mohammad Roem (Indonesia) dan Herman van Roijen (Belanda).

Hasil pertemuan ini adalah bahwa seluruh angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.

Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan yaitu, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai dengan Perjanjian Renville pada 1948, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak, Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI – berarti juga Republik Indonesia – masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.

Serangan Umum Surakarta

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskas Belanda di Solo dan sekitarnya. Serangan itu menyadarkan Belanda bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti Slamet Riyadi. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar.

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil dari KMB adalah:

Penyerahterimaan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan Belanda sebagai kepala negara.
Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Terbentuknya RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presiden, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri. Mereka membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Belanda Mengakui Kemerdekaan Indonesia

Belanda tidak mengakui kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Belanda baru menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pihak Belanda khawatir bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan Aksi Polisionil pada 1945-1949 adalah ilegal.
Diposting oleh candra jonathan sindunata di 10.47

Logo PEMUDA Indonesia

Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948 – 7 Juli 1949)
Roni Dita Ariestiyana by Roni Dita Ariestiyana on Wednesday, November 30, 2016

Belanda yang sejak semula berniat menguasai kembali Indonesia tidak sungguh-sungguh mau berdamai dengan pemerintah Indonesia melalui serangkaian perundingan yang dilakukan keduanya.
Ketika pemerintah Indonesia sedang sibuknya menumpas pembrontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tahun 1948, pada tanggal 18 Desember 1948 malam, Wakil Belanda, Dr Beel memberitahukan kepada delegasi RI dan Komisi Tiga Negara (KTN) bahwa Belanda tidak lagi terikat dan tidak mengakui lagi perjanjian Renville.

Jalanya Agresi Militer Belanda II
Pada tanggal 19 Desember 1948, tepat pukul 06.00, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Republik Indonesia melalui tiga penjuru yaitu Tuban, selatan Blitar dan Yogya dengan sasaran utama menguasai Ibu Kota Negara, Yogyakarta. Belanda yang menggunakan taktik perang kilat, mengawali seranganya untuk menguasai Ibu kota dengan menerjunkan pasukan payung guna menguasai Pangkalan Udara Maguwo (Adisucipto) beserta melakukan pengebomam di beberapa tempat di Yogyakarta. Akhirnya dalam beberapa jam saja, militer Belanda yang unggul dalam persenjataan berhasil menduduki Yogyakarta.
Patroli Pasukan Belanda (Sumber :https://garudamiliter.blogspot.co.id/)

Sebelumnya Panglima Besar Sudirman menghadap Presiden Sukarno di Istana Yogya mengajak Presiden untuk ke luar daerah bergerilya sesuai janji Presiden bahwa bila Republik Indonesia diserang Belanda, Presiden akan turun langsung memimpin gerilya pasukan. Namun Presiden menolak bahwa jika dia ikut bergerilya di hutan-hutan maka hubungan perundingan antara Indonesia –Belanda serta hubungan antara pemerintah Indonesia dan dunia Internasional bisa terganggu karena posisi pemerintahan yang tak jelas keberaanya, maka dengan alasan itu Presiden dan para menteri bertahan di Istana Negara di Yogya sampai mereka ditangkap Belanda
Sementara itu Menghadapi Agresi militer Belanda kali kedua ini Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saat itu masih sakit langsung mengeluarkanSurat Perintah Kilat No. 1 berupa perintah kepada Satuan TNI untuk bergerilya dan melakukan taktik Wehrkreise dan Wingate guna menghadapi Belanda.
Dalam Agresi militer kali ini Belanda berhasil menangkap dan menawan pimpinan- pimpinan RI, seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Syahrir (Penasihat Presiden) dan beberapa menteri termasuk Menteri Luar Negeri Agus Salim, Kepala Staf Angkatan Udara, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Kemudian Presiden Sukarno diasingkan ke Parapat (Sumatra Utara) kemudian ke Bangka. Wakil Presiden Mohammad Hatta dibuang ke Bangka.
Lokomotif yang mengangkut para pasukan Belanda (Sumber : http://bataviadigital.perpusnas.go.id/)

Namun sebelum mereka ditangkap Belanda pemerintah Indonesia berhasil mengirim surat pada Menteri Kemakmuran Mr. Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Perjuangan Diplomasi
Lalu pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mengirimkan perintah Kepada wakil RI, LN. Palar di PBB untuk menyampaikan bahwa pemerintah RI bersedia untuk melakukan penghentian peperangan dan mengadakan perundingan kembali dengan Belanda. Dalam sidang PBB yang membahas masalah Indonesia, Meski Wakil Belanda menganggap bahwa masalah Indonesia adalah masalah internal dalam negerinya namun dengan tangkas Wakil Indonesia untuk PBB, L.N. Palar menampiknya dan menyatakan bahwa masalah Indonesia adalah masalah dua negara yang berdaulat yaitu, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sementara itu Kerajaan Belanda telah menginjak-injak kedaulatan Republik Indonesia dengan melakukan agresi pada negara Indonesia yang berdaulat
Pandangan Indonesia ini kemudia mendapat dukungan dari wakil-wakil negara Asia, Afrika dan Australia dan akhirnya Dewan Keamanan PBB pun turun tangan dengan mengeluarkan resolusinya pada tanggal 28 Januari 1949 yang isinya sebagai berikut:

Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya oleh Republik,
Pembebasan dengan segera dengan tidak bersyarat semua tahanan politik di dalam daerah Republik oleh Belanda semenjak tanggal 19 Desember 1949
Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta
Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepatcepatnya
Mulai sekarang Komisi Jasa-Jasa Baik (Komisi Tiga Negara) ditukar namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nations Commission for Indonesia atau UNCI), yang bertugas membantu melancarkan perundingan-perundingan.

Namun, Belanda yang telah berhasil menguasai Ibu Kota Negara, Yogyakarta, dan menawan Pimpinan-pimpinan pemerintahan RI, merasa telah menguasai Indonesia sepenuhnya, dengan congkaknya tidak mengindahkan Resolusi Dewan Keamanan (DK)PBB tersebut dan mereka malah balik menyakini pada dunia internasional bahwa RI telah hilang.
Namun kenyataannya, Belanda hanya menguasai wilayah perkotaan dan jalan raya, sementara itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terus menguasai kawasan pedesaan dan hutan-hutan.
Akhirnya TNI dibawah pimpinan Letkol Soeharto melakukan serangan besar-besaran pada Belanda tanggal 1 Maret untuk menguasai Ibu Kota Negara secara sementara untuk menunjukan pada dunia Internasional bahwa Pemerintah Indonesia dan TNI masih ada dan sedang berperang melawan penjajah Belanda.
Serangan 1 Maret ini merupakan pukulan telak bagi moral pasukan Belanda, karena setelah serangan umum tersebut dunia internasional makin bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia dan mulai mengecam agresi militer Belanda tersebut

Pukulan Bagi Belanda
Setelah mendapat kecaman Internasional dari negara-negara Asia dan Afrika serta mendapat ancaman penghentian bantuan dana pembangunan ekonomi dari PBB dan Amerika Serikat. Serta pasukanya mendapat pukulan moril dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 akhirnya Belanda mau duduk kembali ke meja Perundingan dan mematuhi Resousi DK PBB yang dikeluarkan 28 Januari 1949.
Belanda akhirnya mengembalikan para pimpinan Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli dan meminta syarat kepada untuk segera diberlakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, setibanya di ibukota, pada 7 Juli Soekarno kemudian menyerukan gencatan senjata pada para tentara Republik Indonesia yang menandai berakhirnya Agresi Militer Belanda II.
.

11
Nov
17

Kenegarawanan : MANTABKAN NAWA PUSAKA BANGSA INDONESIA

Logo GPA45
Advokasi Kejoangan45

MANTABKAN NAWA PUSAKA BANGSA INDONESIA

MERDEKA !

Menimbang strategiknya *Seruan TOP – Tegakkan Orde Pancasila* [www.jakarta45.wordpress.com], serta. mencermati gelora aksi masyarakat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember 2017 sebagai tradisi Sikap Bela Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 , maka sungguh diyakini bahwa generasi penerus Bangsa Indonesia seharusnya kelak dapat diharapkan mampu mantabkan/rawat kiprah *Nawa Pusaka Bangsa Indonesia* [2004] yang dikenali sebagai berikut :

1) Bendera Sang Saka Merah Putih (abad 7 M)
2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (1350)
3) Sumpah Pemuda (1928)
4) Indonesia Raya‎ (1928)
5) Pancasila (1945)
6) Proklamasi Indonesia Merdeka (1945)
7) UUD 1945
8) Wawasan Nusantara (1957)
9) Jiwa Semangat Nilai2 45

Agar terjamin keutuhan NKRI berorientasikan *Strategi Ketahanan Bangsa Indonesia* (STRAHANSA) yaitu

(1) Kehidupan Keagamaan tidak rawan
(2) Kehidupan Ideologi tidak retak
(3) Kehidupan Politik tidak resah
(4) Kehidupan Ekonomi tidak ganas
(5) Kehidupan Sosial Budaya tidak pudar
(6) Kehidupan HanKamNas tidak lengah
(7) Kehidupan Ekologi tidak gersang

Jakarta, 10 Nopember 2017

‎Tetap MERDEKA !

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

4 Pilar Kebangsaan + 2 Pusaka Indonesia = Indonesia Jaya

Empat Pilar Kebangsaan

Adalah menarik, ketika seseorang menyebut 4 pilar kebangsaan itu dengan urutan: (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar, (3) Bhinneka Tunggal Eka, (4) Nagara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, ada yang menyebut urutan 4 pilar kebangsaan itu: (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar. (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, (4) Bhinneka Tunggal Eka.

Menarik juga untuk disimak, ketika seseorang tidak setuju, manakala Pancasila disebut sebagai pilar kebangsaan. Pancasila adalah dasar atau asas negara, kilahnya. Ia berargumentasi, kosakata pilar berbeda dengan kosakata dasar atau asas.

Kemudian, seseorang dengan enjoy menyebutkan 4 pilar kebangsaan. Sementara itu, ada juga yang enjoy menyebutkan 4 pilar berbangsa dan bernegara.

Secara populer, pengertian 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar berbangsa dan bernegara adalah (1) 4 pilar penyangga yang menjadi panutan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara; (2)4 pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa dan negara Indonesia.

Tulisan ini tidak memasuki polemik mengenai 4 pilar kebangsaan. Juga, tidak bermaksud merumuskan apakah pengertian 4 pilar kebangsaan seperti dikemukakan di atas sudah sempurna atau masih kurang sempurna.

Dua Pusaka Indonesia

Dalam kaitan rumusan 4 pilar kebangsaan ini, penulis merasakan masih ada 2 pusaka Indonesia─atau apa pun namanya─yang juga merupakan penyangga kebangsaan. Dua pusaka Indonesia sebagai pengobar semangat berbangsa dan bernegara. Dua pusaka Indonesia yang merupakan ketahanan mental bangsa Indonesia dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara.Dua pusaka Indonesia itu adalah Sang Saka Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Sang Saka Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya adalah 2 pusaka Indonesia yang sarat dengan makna kejuangan dan kepahlawanan bangsa Indonesia. Dua pusaka ini memaknai kemenangan, kebanggaan, kemegahan, dan kejayaan negara Indonesia.

Sejarah panjang kehadiran Sang Saka Merah Putih di Bumi Pertiwi telah banyak ditulis oleh para ahli. Juga banyak kisah mengenai kehadiran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang ciptaan Wage Rudolph Soepratman.

Sang Saka Merah Putih

Dimaklumi bersama, nenek moyang bangsa Indonesia, sejak l.k. 6000 tahun yang lalu, berkeyakinan, bahwa matahari yang berwarna kemerahan dan bulan yang berwarna keputihan merupakan lambang kehidupan manusia. Nenek moyang kita secara turun-menurun sangat menghormati warna merah dan warna putihsebagai penuntun perjalanan hidup sepanjang hayatnya.

Kerajaan atau kesultanan, misalnya, di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku pada umumnya menggunakan warna merah dan putih sebagai warna benderanya. Sebut saja misalnya, Patih Gajah Maja, Ken Arok, Si Singamangaraja IX-XII, Pangeran Diponegoro, Raja Bone menggunakan warna merah dan putih sebagai panji-panji perangnya.

Bagi manusia yang hidup, warna merah diibaratkan sebagai raga; warna putih adalah sebagai jiwa. Dalam kehidupan paripurna, raga dan jiwa saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

Demikian juga dalam Bendera Indonesia. Secara khusus, warna merah dimaknai sebagai lambang keberanian, dan putih adalah lambang kesucian.Dalam Bendera Indonesia, warna merah dan warna putih saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Keduanya, tidak dapat dipisahkan. Kedudukan Sang Saka Merah Putih adalah, sebagai (1) identitas dan jati diri bangsa, (2) kedaulatan Indonesia, dan (3) lambang tertinggi bangsa Indonesia.

Dalam Kongres Indonesia Muda, 28 Oktober 1928, dikibarkan bendera sang saka merah putih sebagai lambang kebangsaan Indonesia.

Pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dikibarkan sang saka merah putih sebagai lambang puncak kemenangan Rakyat Indonesia.

Dalam konteks Indonesia kekinian, warna merah dan putih seyogyanya lebih dimaknai sebagai lambang keberanian untuk melawan ketidak-adilan dan ketidak-benaran dalam segala aspeknya.

Setidaknya, ada 4 pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam konteks Indonesia kekinian.

Pertama. Beranikah diri kita melawan ketidak-jujuran yang sewaktu-waktu hadir menggoda diri kita sendiri?

Kedua. Beranikah diri kita bertekad memberantas korupsidalam segala bentuknyasampai ke akar-akarnya, dimulai dari diri kita sendiri? Terlebih, jika diri kita adalah anggota penegak hukum.

Ketiga. Dan tentu, beranikah diri kita, tidak sekedar melawan, tetapi mampu memenangi perlawanan neo-kolonialis, neo-imperialis, dan keserakahan kaum kapitalis?

Ke-empat. Sucikah, tuluskah, ikhlaskah diri kita untuk hidup secara damai antaranak bangsa ini? Hidup secara damai antaranak bangsa se-dunia? Hidup secara damai antarsuku, antaragama, antar-ras, antargolongan, dan antarbangsa?

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Suparman, pertama kali diperdengarkan di depan Kongres Indonesia Muda, 28 Oktober 1928. Lagu ini membakar semangat anak negeri berjuang melawan penjajahan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selalu diperdengarkan pada saat berlangsung acara penting di semua lapisan masyarakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun diperdengarkan, ketika ada anak bangsa ini dapat merebut medali emas pada even internasional. Maka, air mata kita pun menetes, bercampur rasa haru, gembira, dan bangga.

Dalam konteks Indonesia kekinian, seyogyanya, lirik lagu pada bait terakhir … Indonesia Raya Merdeka Merdeka … lebih dimaknai merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Merdeka dari kebohongan dan ketidak-jujuran.

Dan setidaknya, dalam kondisi hiruk-pikuknya sosial-politik dewasa ini,satu himbauan yang perlu dikemukakan adalah, agar dalam diri kita tidak memaknai merdeka untuk merdeka menebar kedengkian. Merdeka untuk saling melancarkan fitnah. Meredka untuk saling berprasangka buruk, dan hanya mau menang sendiri. Jika himbauan ini berhasil ditanggapi secara positip, terutama oleh para elit partai politik dan para pengamat politik, atas ijin Tuhan Yang Maha Esa, akan memuluskan jalan Indonesia menuju Indonesia Raya.

Dari uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa 2 Pusaka Indonesia, jika ditambahkan dengan 4 Pilar Kebangsaan akan menjadi kekuatan sempurna dalam berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Jaya. Semoga.

Jakarta, 5 Oktober 2013

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

Perjalanan budaya dan sejarah bangsa Indonesia sangatlah kaya dan beragam. Kekayaan ini tercermin dari keragaman peninggalan bersejarah yang salah satunya dalam bentuk bangunan gedung cagar budaya. Bangunan gedung cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi pembentukan identitas bangsa, sehingga perlu dilestarikan.

Landasan Hukum :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

“bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya”

Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

“Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan harus dilindungi dan dilestarikan”

Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

KOTA PUSAKA adalah Kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat ketiga undang-undang tersebut. P3KP telah dirintis sejak tahun 2012 berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan selain memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam bentuk dana stimulan penataan kawasan pusaka, juga dilakukan pendampingan penguatan kelembagaan terhadap para pihak terkait, khususnya kepada Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD).

Di tahun 2015 juga, untuk melengkapi peraturan menteri tersebut dengan panduan yang lebih opersional, disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang sampai saat ini masih berupa rancangan peraturan menteri, diharapkan dengan adanya petunjuk teknis tersebut pemilik bangunan cagar budaya dan para pihak terkait mendapat panduan yang jelas dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya.

Sejalan dengan Undang-Undang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa pelestarian adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya, termasuk bangunan gedung cagar budaya, petunjuk teknis dirancang sebagai panduan bagi para pihak dalam melakukan pelindungan yang berupa pemeliharaan dan perawatan; pemugaraan yang berupa rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi; pengembangan yang berupa adaptasi dan revitalisasi; pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan bahkan pembongkaran yang dalam kondisi tertentu bangunan cagar budaya terpaksa dibongkar.

P3KP merupakan insentif program kepada Kabupaten/Kota peserta P3KP yang telah menetapkan Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Selain itu P3KP juga merupakan platform untuk mensinergikan program lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis pusaka. Sampai saat ini P3KP telah diikuti oleh 52 kota/kabupaten yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam melindungi kekayaan pusaka alam, budaya, dan saujana yang dimilikinya. Komitmen dan kepedulian tersebut dituangkan oleh Kabupaten/Kota dalam Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Kabupaten/Kota anggota P3KP secara bersama-sama berupaya mencari jalan dan langkah-langkah nyata dalam mendayaupayakan kekayaan pusaka bangsa menjadi aset yang bernilai tinggi, baik di mata bangsa Indonesia sendiri maupun di mata bangsa-bangsa lain di dunia.

Pelestarian cagar budaya perlu didukung dengan pengembangan kota yang menghargai keberadaan cagar budaya dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten/kota sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang peranan kunci dalam pelestarian kawasan cagar budaya.

info@kotapusaka.id

Tahapan 7

Tahapan 1

Commitment

Langkah awal adalah menetapkan Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) oleh Kepala Daerah yang terdiri atas SKPD terkait, komunitas pusaka, dan akademisi. Proposal menjadi salah satu indikator yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengiku3 P3KP. Secara garis besar menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian kota pusaka, gambaran potensi aset pusaka, dan pemetaan para pemangku kepen3ngan. Proposal yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota selanjutnya akan dinilai oleh Tim Independen dan diharapkan dapat menunjukkan potensi kota/kabupaten untuk menyelenggarakan program penataan dan pelestarian kota pusaka yang tercermin dalam kriteria pembobotan berikut:
Like
Tweet
+1

Tahapan 2

Commitment

Merupakan dokumen yang mendukung upaya penataan ruang, bangunan, dan lingkungan dalam mewujudkan kota pusaka berkelanjutan yang memiliki aset pusaka dengan nilai keunggulan dan signifikansi, terutama pada kawasan strategis sosial budaya yang telah dituangkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. RAKP dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Selanjutnya implementasi berbagai kebijakan dan strategi dalam RAKP diharapkan dapat dilakukan bersama-�-sama melalui kolaborasi lintas sektor baik di 3ngkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/ atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan 3dak mengikat.Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Tahapan 3

Commitment

Wujud komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melestarikan aset-aset pusaka yang memiliki nilai keunggulan. Menggambarkan prinsip pelaksanaan P3KP yaitu sebagai program kolaboratif dan sinergis.

Tahapan 4

Commitment

Panduan rancang bangun kawasan pusaka untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan (urban design and development guidelines). RTBL memberi arahan kualitas wujud kawasan perencanaan ke dalam matra tiga dimensi menurut kaidah-kaidah perancangan arsitektural bangunan dan lingkungan

Tahapan 5

Commitment

Kegiatan perencanaan pembangunan suatu kawasan pusaka berupa penyusunan rencana kawasan dengan fungsi tertentu dilengkapi dengan Detil Engineering Drawing (DED) terhadap lokus prioritas yang tercantum dalam deliniasi kawasan penyusunan RAKP dan RTBL sebelumnya
Di dalam Perencanaan Teknis ini, salah satu yang harus dilakukan adalah Analisis Dampak Pusaka (Heritage Impact Assesment) yaitu Proses melakukan identifikasi, memprediksi, mengevaluasi serta mengkomunikasikan dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu aktifitas pembangunan atau rencana pembangunan terhadap nilai-nilai penting dari aset-aset pusaka yang dilestarikan baik berupa benda maupun takbenda, untuk kemudian diberikan rekomendasi bagaimana mencegah/meminimalisir dampak-dampak negatif tersebut

Tahapan 6

Commitment

Pembangunan infrastruktur oleh APBN melalui stimulan implementasi fisik kota pusaka dan APBD Kabupaten/Kota serta APBD Provinsi serta melalui P3KP, dilaksanakan dalam bentuk pembangungan fisik ruang publik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hasil pekerjaan P3KP berupa bangunan fisik yang telah terbangun selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme hibah untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas.
Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Tahapan 7

Commitment

Pemerintah kabupaten/kota bersama segenap pemangku kepentingan mengembangkan kawasan-kawasan pusaka lainnya sesuai dengan kaidah pelestarian.
Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Bendera Pusaka
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ini adalah versi yang telah diperiksa dari halaman ini tampilkan/sembunyikan detail
Pengibaran pertama Bendera Pusaka

Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih adalah sebutan bagi bendera Indonesia yang pertama. Bendera Pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri presiden Soekarno. Bendera Pusaka pertama kali dinaikkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Walaupun seharusnya Bendera Pusaka disimpan di Monas, Bendera Pusaka masih disimpan di Istana Negara.

Sejarah

Bendera Pusaka dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati.[1] Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13, yang terdiri dari sembilan garis berwarna merah dan putih tersusun secara bergantian.[2]

Bendera Pusaka pertama dinaikkan di rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta, setelah Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.[3] Bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latief Hendraningrat. Setelah dinaikkan, lagu “Indonesia Raya” kemudian dinyanyikan secara bersama-sama.[2][4]

Pada tahun pertama Revolusi Nasional Indonesia, Bendera Pusaka dikibarkan siang dan malam. Setelah Belanda menguasai Jakarta pada 1946, Bendera Pusaka dibawa ke Yogyakarta dalam koper Soekarno. Ketika terjadi Operatie Kraai, Bendera Pusaka dipotong dua lalu diberikan kepada Husein Mutahar untuk diamankan. Mutahar diharuskan untuk “menjaga bendera dengan nyawa”. Walaupun kemudian ditangkap lalu melarikan diri dari tentara Belanda, Mutahar berhasil membawanya kembali ke Jakarta, menjahit kembali, dan memberikannya pada Soedjono. Soedjono lalu kemudian membawa benderanya ke Soekarno, yang berada dalam pengasingan di Bangka.[4]

Setelah perang berakhir, Bendera Pusaka selalu dinaikkan sekali di depan Istana Negara pada Hari Kemerdekaan.[1] Namun karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1968, bendera yang dinaikkan di Istana Negara adalah replika yang terbuat dari sutra.[5]
Arti dan simbolisme

Bendara Pusaka terdiri dari dua warna, merah di atas dan putih di bawah dengan ratio 2:3. Warna merah melambangkan keberanian, sementara warna putih melambangkan kesucian.[3] Namun, juga terdapat arti lain, salah satunya adalah merah melambangkan gula aren dan putih melambangkan nasi, keduanya adalah bahan yang penting dalam masakan Indonesia.[2]
Dampak sosial
!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Paskibraka
Paskibraka di Aceh, ketika upacara bendera

Bendera Pusaka merupakan nama dari organisasi mahasiswa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, atau kependekan nya Paskibraka; bahasa Inggris: Bendera Pusaka Flag Hoisting Troop). Organisasi yang dibentuk oleh Husein Mutahar pada tahun 1968 ini, bertugas sebagai pengibar bendera pada upacara bendera di tingkat lokal dan nasional serta fungsi internasional untuk Indonesia di luar negeri.[4]
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera Pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Bupati/Walikota), Provinsi (Kantor Gubernur), dan Nasional (Istana Negara). Anggotanya berasal dari pelajar SLTA Sederajat kelas 1 ATAU 2. Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 17 Agustus
Lambang

Lambang dari organisasi paskibraka adalah bunga teratai

Tiga helai daun yang tumbuh ke atas: artinya paskibra harus belajar, bekerja, dan berbakti
Tiga helai daun yang tumbuh mendatar/samping: artinya seorang pakibra harus aktif, disiplin, dan bergembira

Sejarah Paskibraka

Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946,

pada saat ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-1 Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor (Laut) Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera Pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera Pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru Tanah Air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas.

Tetapi, karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan lima orang pemuda (3 putra dan 2 putri) yang berasal dari berbagai daerah dan kebertulan sedang berada di Yogyakarta. Lima orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama.

Ketika Ibukota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera Pusaka. Pengibaran bendera Pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta.

Tahun 1967, Husein Mutahar dipanggil presiden saat itu, Soekarno, untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera Pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu:

Kelompok 17 / pengiring (pemandu),
Kelompok 8 / pembawa (inti),
Kelompok 45 / pengawal.

Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 (17-8-45). Pada waktu itu dengan situasi kondisi yang ada, Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota Pandu/Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera Pusaka. Rencana semula, untuk kelompok 45 (pengawal) akan terdiri dari para mahasiswa AKABRI (Generasi Muda ABRI) namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI (seperti RPKAD, PGT, marinir, dan Brimob) juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES) yang mudah dihubungi karena mereka bertugas di Istana Negara Jakarta.

Mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera Pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan sehingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 1967.

Pada tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan reproduksi Naskah Proklamasi oleh Suharto kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia. Bendera duplikat (yang terdiri dari 6 carik kain) mulai dikibarkan menggantikan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka Jakarta, sedangkan Bendera Pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar/diturunkan. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera Pusaka adalah para remaja siswa SLTA se-tanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia, dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja.

Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih “Pasukan Pengerek Bendera Pusaka”. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaeman melontarkan suatu nama untuk Pengibar Bendera Pusaka dengan sebutan PASKIBRAKA. PAS berasal dari PASukan, KIB berasal dari KIBar mengandung pengertian pengibar, RA berarti bendeRA dan KA berarti Pusaka. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera Pusaka disebut Paskibraka.

Lirik Lagu Indonesia Pusaka – Lagu Wajib Nasional

Ciptaan : Ismail Marzuki

Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap di puja-puja bangsa

Reff :
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata

Sungguh indah tanah air beta
Tiada bandingnya di dunia
Karya indah Tuhan Maha Kuasa
Bagi bangsa yang memujanya

Reff :
Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi

08
Nov
17

Kepahlawanan : SERUAN TOP – TEGAKKAN ORDE PANCASILA‎

Garuda Pancasila

SERUAN TOP – TEGAKKAN ORDE PANCASILA‎

MERDEKA!

Dalam rangka turut memaknai sebaik-baiknya Hari Pahlawan Nasional 10 Nopember 2017, maka kami luncurkan‎ *SERUAN TOP* ini yang strategik bagi NKRI, menimbang bahwa Orde Reformasi kini menjelang berusia ke-20 tahun dan mengingat pula *POLITIK TRILOGI 17845 ORDE PANCASILA*‎

https://jakarta45.wordpress.com/2017/10/29/kenegarawanan-politik-trilogi-17845-orde-pancasila
‎Berikut memperhatikan pula bahwa Pancasila adalah inti daripada Pembukaan UUD 1945, sehingga Pancasila berkedudukan kuat, tetap dan tidak dapat diubah.‎ Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dan Tertib Hukum Republik Indonesia, dimana perumusan otentiknya termuat dalam Pembukaan yang telah pasti demi Kepastian Hukumnya. Oleh karena itu, Pancasila merupakan substitusi esensial Pembukaan UUD 1945.‎ Pokok-pokok pikiran Pembukaan tidak lain adalah silasila Pancasila itu sendiri. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain ‎bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan‎ Negara Persatuan serta Negara yang berKedaulatan Rakyat berdasar atas Kerakyatan dan Permusyawaratan yang hendak mewujudkan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

‎TOP ini diserukan dengan iktikad baik oleh *Penegak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia* (PPKI 101117) dan *Kongres Patriot Indonesia* (KPI 281015) agar supaya dapat kiranya diusung bersama segenap *Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia*.

Jakarta, 7 Nopember 2017‎

Tetap MERDEKA!

*PPKI 101117* :
‎1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Daniel M Rosyid, 16) Bambang Ariyanto, 17) Victor Mailangkang, 18) Amran, 19) Herawati; 20) Azhar Rukminto, 21) Wahyu Raja Intan, 22) Arianto, 23) Ahmad Komarudin, 24) Cuk Conk Narasipati, 25) Duana Permadi

beserta‎ *KPI 281015* a.l. :
‎26) Peter J Manoppo, 27) Imam Soewono, 28) Dhia Prekasha Yoedha, 29) Zulfi Azwan, 30) John S Keban, 31) Moerjono, 32) Hari Setiawan, 33) Henky Soetanto, 34) Kresna D Abednego, 35) Zafir Pontoh, 36) Royono, 37) Arief Sofiyanto, 38) Bob Novandy, 39) Roy Wijaya, 40) Debrina Zulkarnaen, 41) Ruspadi, 42) Iqbal D Hutapea, 43) Rafeldi Rafflis Rauf, 44) Nanang RI Iskandar, 45) Soedarso Djojonegoro.

Publikator :
‎Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara pada Masa Orde Baru …
http://www.abdulmuizmz.com/penerapan-pancasila-sebagai-dasar-negara…
Translate this page
Sep 13, 2017 – Penerapan pancasila pada masa orde baru. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni; Orde baru berhasil mempertahankan …
Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru – SlideShare
https://www.slideshare.net/…/pancasila-pada-masa-orde-lama-dan-o…
Translate this page
Nov 11, 2016 – Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 1. ORDE LAMA Periode 1945- 1950. Periode 1950- 1959 Priode 1956- 1965 ORDE …
Pancasila di Masa Orde Baru oleh Andi Sulistyo – Kompasiana.com
https://www.kompasiana.com/…/pancasila-di-masa-orde-baru_55105d69a333117b39…
May 12, 2012 – Pancasila dalam Perspektif Orde BaruOrde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan …
Kenegarawanan : Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila | Jakarta 45
https://jakarta45.wordpress.com/…/kenegarawanan-tegakkan-politi…
Translate this page
May 31, 2017 – Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila May 31, 2017 ilustrasi … yang bersifat massif pada era Orde Baru melalui penataran P4. Ketika era …
EKSPRESI HATI | Tegakkan Pancasila, NKRI Jaya
https://pormadi.wordpress.com/
Translate this page
Jun 21, 2017 – Tegakkan Pancasila, NKRI Jaya. … Top islam blogs award ….. SERUAN PASTORAL KWI MENYAMBUT PILKADA SERENTAK 2017. PILKADA …
AiMOS 2.0 – Similarity Analysis
https://aimos.ugm.ac.id/comparison/13038
Translate this page
Rumusan nilai-nilai Pancasila telah disepakati oleh para pendiri Republik … Nilai yang terkandung di dalam Pancasila terletak pada prespektif filsafat ….. Sejarah ekonomi politik pertimahan pada masa kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru. …… Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt :”(Dan) …
Comparisons – AiMOS UGM
https://aimos.ugm.ac.id/comparison/index?sort=-tester_id&page=21
Dengan demikian, Pancasila era Orde Lama adalah Pancasila yang ….. Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt: “(Dan) …… dalam peneggakannya harus benar-benar di tegakkan sesuai dengan peraturan dan …… terdapat kekuasaan top-down dimana sang kyai wajib hukumnya bagi santri

29
Oct
17

Kenegarawanan : Politik Trilogi 17845 Orde Pancasila

kartunama GP45

POLITIK TRILOGI 17845 ORDE PANCASILA

MERDEKA!

Bercermin Pertempuran Palagan Surabaya 28-30 Oktober 1945 memaksa 4000 pasukan Inggris Brigade49/Divisi23 dikomandoi BrigJen Mallaby mengibarkan Bendera Putih‎ kepada Laskar Pejoang Arek2 Surabaya dan TKR Tentara Keamanan Rakyat, maka Pertempuran Perang Asimetrik yang kini betlangsung di Indonesia layak *cease fire* juga pada tanggal 28-30 Oktober 2017 ini beralasan sbb :

*Menimbang* hadirnya rencana 2 (dua) aksi massa yang sama2 mengusung penegakan Pancasila 28 Oktober 2017

*Memperhatikan* Politik TRILOGI 17845 yakni

1) 17 butir‎ PRIMER45 atau Politik Republik Indonesia Merdeka 45 sesuai Jiwa Semangat Nilai-nilai 45)

2) 8 butir Karakter Kepemimpinan Nusantara Hasta Brata

3) 45 Butir Politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003

guna pemantapan Masyarakat Adat Pancasila (MAPAN)

*Mengingat* Nawa Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 yaitu

Kami putra dan puteri Indonesia mengaku

1) bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia,

2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia,

3) berbahasa persatuan, bahasa Indonesia,

4) berideologi yang satu, Pancasila,

5) berkonstitusi yang satu, Undang Undang Dasar 1945,

6) bernegara yang satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

7) berbendera persatuan bangsa, Bendera Merah Putih.

8) berbudaya kebangsaan yang satu, Bhinneka Tunggal Ika

9) berketahanan hidup yang satu, keseimbangan lingkungan hidup nasional dan global.
*Mencermati* siklus 20 tahunan dinamika kebangsaan Indonesia seperti praktek sebagai berikut.

1908 Boedi Oetomo
1928 Sumpah Pemuda
1948 Ujian Ideologi
1968 Orla Tumbang lalu Orba
1978 Orba Dilawan
1998 Orba Tumbang
2018 *ORDE PANCASILA*‎ Bangkit

Oleh karena itulah menurut hemat *Presidium Penegak Kemerdekaan Indonesia* (PPKI 2017) kini tepat kiranya tonggak awal paradigma ORDE PANCASILA tergulirkan yang berbasis Politik TRILOGI 17845 diatas.

‎Semoga Advokasi Kejoangan45 ini manfaat hendaknya.

Jakarta, 27 Oktober 2017

Tetap MERDEKA!

Pandji R Hadinoto, PPKI 2017
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
www‎.jakarta45.wordpress.com

Kanzaniya: Pancasila Orde Lama, Baru, dan Reformasi
kanzaniya.blogspot.com/2014/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
3 Des 2014 – Dalam makalah ini kita akan membahas tentang pancasila Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi yang tentunya memiliki penerapan …
Sejarah Pancasila Masa Orde Baru dan Reformasi – Learn Is Easy
http://www.learniseasy.com › Sosial › Ideologi
Belajar itu mudah, kali ini dalam learniseasy.com akan dijelaskan, tentang sejarah pancasila dalam orde baru dan reformasi. Sesungguhnya, pelaksanaan …
Pancasila di Masa Orde Baru oleh Andi Sulistyo – Kompasiana.com
https://www.kompasiana.com/…/pancasila-di-masa-orde-baru_55105d69a333117b39…
12 Mei 2012 – Pancasila dalam Perspektif Orde BaruOrde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan …
Pancasila di Zaman Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi | Andrew …
http://www.academia.edu/…/Pancasila_di_Zaman_Orde_Lama_Orde_Baru_dan_Reformasi
Pancasila di Zaman Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Setelah Jepang terhimpit akibat kekalahannya pada Perang Dunia ke-2, kita tahu Jepang …
Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara pada Masa Orde Baru …
http://www.abdulmuizmz.com/penerapan-pancasila-sebagai-dasar-negara-pada-masa-orde-b…
13 Sep 2017 – Penerapan pancasila pada masa orde baru. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni; Orde baru berhasil mempertahankan …
PANCASILA PADA MASA ORDE LAMA by Syafara Dwisunu on Prezi
https://prezi.com/wd8zlb8svyts/pancasila-pada-masa-orde-lama/
25 Sep 2016 – PANCASILA PADA MASA ORDE LAMA Pada masa Orde lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi …
Pancasila Pada Masa Orde Baru by Sheila Meirizka on Prezi
https://prezi.com/oqtf3bi3bh24/pancasila-pada-masa-orde-baru/
20 Okt 2014 – Era orde baru merupakan era yang paling lama dan paling stabil dibandingkan era-era yang lain. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa …
Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru – SlideShare

11 Nov 2016 – Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 1. ORDE LAMA Periode 1945- 1950. Periode 1950- 1959 Priode 1956- 1965 ORDE …
Pancasila pada era orde baru – SlideShare

14 Mei 2015 – Pancasila Pada Era Orde Baru Nama Kelompok : • Riskiana Setya Adhani (14.0101.0056) • Dwi Renni Wahyu Pratiwi (14.0101.0087) …
Pelaksaan Pancasila Pada Masa Orde Baru – the power of the dream
ameliasrikartikaputri.blogspot.com/…/pelaksaan-pancasila-pada-masa-orde-baru.html
7 Sep 2013 – Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul …

Logo GPA45

sejarah kita: “Palagan” Surabaya 28–30 Oktober 1945
sejarahkita.blogspot.com/…/palagan-surabaya-2830-oktober-1945….
Translate this page
Oct 13, 2008 – Pertempuran 28-30 Oktober 1945 merupakan “palagan” yang sebenarnya, di mana pasukan … Pertempuran besar meletus pagi 29 Oktober.
pertempuran 28-30 oktober 1945 | Pesona Cagar Budaya Surabaya
https://pesonacagarbudayasurabaya.wordpress.com/…/pertempuran…
Translate this page
Nov 9, 2013 – Hal ini memicu meletusnya pertempuran 3 hari dari tanggal 28-29 oktober 1945 yang kemudian berlanjut ke peristiwa pertempuran 10 …
Peristiwa Surabaya, Medan Area, Ambarawa, dan Bandung Lautan …
tipsyoman.blogspot.com/…/peristiwa-surabaya-medan-area-ambara…
Translate this page
Jan 12, 2013 – Pada tanggal 29 Oktober 1945 Bung Karno beserta Jenderal D.C …. Sekutu mengulangi ultimatumnya pada tanggal 23 Maret 1945 yakni agar …
Perjanjian 29 Oktober 1945 | Dharma Nusantara Antasena
andriansyahthesurvivor.blogspot.com/…/perjanjian-29-oktober-19…
Translate this page
May 11, 2014 – Perjanjian 29 Oktober 1945. Tak banyak yang mengingat apa yang terjadi pada hari itu di Surabaya. Hari itu, untuk pertama kali suatu pihak …
Gagasan Nusantara: 28 Oktober 1945: Pertempuran Heroik di Surabaya
batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/renungan-28-oktober.html
Translate this page
Feb 20, 2006 – Mengenang 28 Oktober 1928 dan 28 Oktober 1945 … I yang diselenggarakan di Surakarta (Solo) pada 29 Desember 1930 – 2 Januari 1931.
Pengetahuan pelajar: Perjuangan mempertahankan kemerdekaan …
suarauangsly.blogspot.com/…/perjuangan-mempertahankan-kemer…
Translate this page
Sep 17, 2012 – Soekarno-Hatta dan Amir Syahfudin tiba di Surabaya tanggal 29 Oktober 1945. insiden yang terjadi di gedung Internasional yang …
Pertempuran di Surabaya – Yandra
yandra.web.id/index.php?proses=view&page=76
Translate this page
Aug 20, 2008 – Pada tanggal 29 Oktober 1945 para pemuda dapat merebut objek-objek penting di Surabaya. Mereka kemudian meminta bantuan para …
Pertempuran Surabaya 10 November 1945 – Wawasan Sejarah
wawasansejarah.com › Indonesian History
Translate this page
Nov 7, 2016 – Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 dari Divisi 23 Sekutu yang … 28-29 Oktober, Inggris mencatat 18 perwira dan 374 serdadu tewas, …
Wahyu Ashari: Perjuangan memperpertahankan Kemerdekaan
wahyuashari.blogspot.com/…/perjuangan-memperpertahankan.htm…
Translate this page
Jun 16, 2011 – Hatta pada tanggal 29 Oktober 1945 datang ke Surabaya. Mereka tiba pukul 11.30 WIB yang disertai pula oleh Menteri Penerangan Amir …
di surabaya pada tanggal 29 oktober 1945 terjadi perundingan antara …
https://brainly.co.id › Sekolah Dasar › Sejarah
Translate this page
di surabaya pada tanggal 29 oktober 1945 terjadi perundingan antara presiden soekarno dengan….dan…. – 122691.

18
Oct
17

SISTEKNAS INFRASTRUKTUR INDONESIA

kartunama GP45
Advokasi Kejoangan45

Kepada Yth Pengurus ASTISI, Asosiasi Sarjana Teknik & Insinyur Sipil Indonesia, d/a UnTar Jurusan Teknik Sipil, Kampus I Gedung L Lantai-5, Jl LetJen S Parman No 1, Jakarta 11440

‎Perihal : SISTEKNAS INFRASTRUKTUR ‎INDONESIA

‎Sistim Informasi Teknologi Nasional Infrastruktur atau SISTEKNAS INFRASTRUKTUR menjadi kebutuhan primer bagi gerakan POLITIK PEMBANGUNAN KARAKTER INFRASTRUKTUR 17845

https://jakarta45.wordpress.com/2017/10/05/politik-pembangunan-karakter-infrastruktur-17845/‎

Mempertimbangkan Berita Kamis 17 Aug 2017, Menteri PUPR : Masyarakat Tuntut Pembangunan Infrastruktur Lebih Cepat [Eduardo Simorangkir – detikFinance]
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3603534/menteri-pupr-masyarakat-tuntut-pembangunan-infrastruktur-lebih-cepat‎

‎Mengingat Karakter Pembangunan Jokowi‎ 16/08/2017 ‎Oleh: Darmawan Prasodjo ‎
http://ksp.go.id/karakter-pembangunan-jokowi/index.html‎

Memperhatikan Pembangunan Infrastruktur Pacu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
27 Agustus 2017‎, 22:30 WIB
Oleh : Hadijah Alaydrus

http://finansial.bisnis.com/read/20170827/9/684650/pembangunan-infrastruktur-pacu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia‎

Menyimak‎ Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Lambat!‎ ant, Jurnalis · Jum’at 25 Agustus 2017,

https://economy.okezone.com/read/2017/08/25/320/1763154/menteri-bambang-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-lambat‎

Jakarta, 17 Oktober 2017

InfraWatch Indonesia,

Pandji R Hadinoto
(ITB 3268029)
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
eMail : jakarta17845@gmail.com

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Infrastruktur Indonesia Tertinggal
Reporter: Tempo.co
Editor: Ali Akhmad Noor Hidayat tnr
Selasa, 25 Juli 2017 14:16 WIB

Read more at https://bisnis.tempo.co/read/894265/sri-mulyani-ungkap-penyebab-infrastruktur-indonesia-tertinggal#FCIJRwRz6QbqV4Z5.99

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pembangunan infrastruktur Indonesia tertinggal dibanding negara-negara lain. “Bukan kita sengaja, tapi banyak presiden di masa lalu yang juga mengalami kesulitan,” ujarnya dalam sambutannya di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Sri Mulyani mengatakan kesulitan itu di antaranya ketika harus menghadapi krisis ekonomi Asia pada 1998-1999, sehingga Indonesia mengalami tingkat utang yang sangat besar untuk membangun kembali berbagai layanan sosial setelah krisis yang terjadi.

Baca:
Menteri Luhut Klaim Utang Pemerintah Jokowi Jauh Lebih Baik
Sepanjang Tahun Ini, Segini Utang Pemerintah

Kemudian, pemerintah harus melakukan stabilisasi negara dan mengembalikan kepercayaan, juga mengurangi tingkat utang, dengan memastikan lembaga keuangan negara sehat dan kuat. “Presiden Jokowi memimpin dan kita lihat Indonesia lebih stabil, rasio utang dan PDB stabil walaupun belum cukup baik,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan, saat ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memulihkan dan mengejar ketertinggalan pembangunan selama 18 tahun terakhir. Hal itu, kata dia, tidak mudah karena isu keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara harus dijaga. “Sangat penting bagi kita melibatkan sektor swasta dan bagaimana World Bank siap membantu.”

Secara khusus, Sri Mulyani meminta Presiden World Bank Group Jim Yong Kim mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan, serta memastikan pendanaannya tak selalu bergantung pada anggaran pemerintah. “Bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang anggaran yang terbatas tapi bisa melibatkan skema sektor pendanaan yang bisa menarik swasta lebih banyak.”

Sri Mulyani menambahkan, untuk menarik investor juga dibutuhkan skema dan struktur pendanaan yang lebih kreatif. Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 245 proyek strategis nasional yang sedang direncanakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Saya undang BUMN yang sudah siap terlibat, saya juga tantang swasta, jangan banyak mengeluh dan datang kepada kami,” ucapnya.

image: https://video.unrulymedia.com/native/in-art-close-icon-128×128.png

–– ADVERTISEMENT ––

image: https://video.unrulymedia.com/native/opt-out-icon2.png

Menurut dia, ada ruang yang sangat besar untuk bekerja sama dengan pemerintah, yaitu mencapai US$ 200 miliar investasi yang disediakan untuk BUMN dan swasta. Sri Mulyani menyatakan komitmennya meningkatkan mobilisasi sumber daya pendanaan.

GHOIDA RAHMAH

Read more at https://bisnis.tempo.co/read/894265/sri-mulyani-ungkap-penyebab-infrastruktur-indonesia-tertinggal#FCIJRwRz6QbqV4Z5.99

Ada ‘ketergesa-gesaan’ dalam proyek infrastruktur Indonesia – BBC.com
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39339358
22 Mar 2017 – Dua proyek kereta mandek di tengah jalan karena kesulitan dana dan pengamat menilai ada ketergesa-gesaan dalam mewujudkan proyek …
Jepang Bantu Pembangunan Tujuh Infrastruktur Indonesia – Republika
http://www.republika.co.id › Ekonomi › Makro
5 Sep 2017 – REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Jepang akan membantu percepatan pembangunan tujuh proyek infrastruktur. Ketujuh proyek ini …
Bangun Infrastruktur, Indonesia Pilih Jepang atau China? Ini Jawaban …
https://economy.okezone.com/…/bangun-infrastruktur-indonesia-pilih-jepang-atau-ch…
19 Sep 2017 – Gencarnya proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia turut menjadi perhatian dari dunia internasional – Sektor Riil – okezone economy.
Jokowi: Ada yang Tak Percaya Pembangunan Infrastruktur Sudah Jalan
nasional.kompas.com › News › Nasional
4 Sep 2017 – Nasional. “Agak Mimpi Indonesia Punya Pemimpin Konsen… Nasional … Istana Bantah Jokowi Paksakan Proyek Infrastruktur… Nasional.

About 2,250,000 results (0.54 seconds)
Search Results
Berita Harian Pembangunan Infrastruktur – Kumpulan Berita …
http://www.liputan6.com/tag/pembangunan-infrastruktur
Translate this page
Berita tag Pembangunan Infrastruktur – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyinggung soal ketertinggalan kawasan Indonesia timur dalam hal …
Pembangunan Infrastruktur | Presiden Republik Indonesia
http://www.presidenri.go.id/infrastruktur.html
Translate this page
Presiden Jokowi sejak awal bulan puasa sudah mewanti-wanti tentang kelancaran mudik lebaran 2017. “Saya menginginkan segera masuk ke persiapan Idul …
Jokowi: Ada yang Tak Percaya Pembangunan Infrastruktur Sudah Jalan
nasional.kompas.com › News › Nasional
Translate this page
Sep 4, 2017 – JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai …
Infrastruktur : Okezone Economy
https://economy.okezone.com/topic/1407/infrastruktur
Translate this page
infrastruktur di okezone.com economy. … Sri Sultan HB X akan mempercepat pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata. 12 Okt 2017. SEKTOR RIIL …
SINDOnews | Kumpulan Berita Infrastruktur Terbaru
https://ekbis.sindonews.com/topic/329/infrastruktur
Translate this page
Menteri PUPR mengatakan pembangunan infrastruktur era Jokowi bukan bertujuan mewah-mewahan tapi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari …
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia – KPPIP
https://kppip.go.id/…/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-d…
Translate this page
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan …
Images for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
Image result for pembangunan infrastruktur
More images for pembangunan infrastruktur
Report images
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: Jokowi Ingin Swasta Lebih …
industri.bisnis.com › Industri › Infrastruktur
Translate this page
Sep 10, 2017 – Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran pemenang lomba foto pembangunan infrastruktur di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (27/8) …
Segudang Prestasi Pembangunan Infrastruktur Di Era SBY – Rmol
http://www.rmol.co/…/Segudang-Prestasi-Pembangunan-Infrastruktur-Di…
Translate this page
Sep 22, 2017 – Segudang Prestasi Pembangunan Infrastruktur Di Era SBY. Susilo Bambang Yudhoyono/RM. SUSILO Bambang Yudhoyono adalah Presiden …
Tag PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR – Kumpulan Berita … – Viva
http://www.viva.co.id/tag/Pembangunan-infrastruktur
Translate this page
Berita pembangunan infrastruktur Terkini – China Bantu RI Penuhi Kebutuhan Investasi Infrastruktur.

05
Oct
17

Politik Pembangunan Karakter Infrastruktur 17845

bela-pancasila-300x350

Advokasi Kejoangan45

POLITIK PEMBANGUNAN KARAKTER INFRASTRUKTUR 17845

Salam MERDEKA!,

Terinspirasi karakter kepatriotan gelaran HUT Ke-72 TNI
5 Oktober 2017 berdampingan dengan beberapa jejak heroisme berbangsa Indonesia‎ lain saat Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, sehingga wajarlah sekiranya beranjak bulan Oktober 2017 ini dilakukan juga langkah2 reheroisme subsektoral misal di ranah kiprah Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur yang berkarakter unjuk Bela Negara Indonesia 17845 berdasar upaya pembudayaan modalitas kearifan lokal seperti
‎1) 17 butir‎ PRIMER45 atau Politik Republik Indonesia Merdeka 45 sesuai Jiwa Semangat Nilai-nilai 45)
‎2) 8 butir Karakter Kepemimpinan Nusantara Hasta Brata
‎3) 45 Butir Politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No 1/2003

Dan bercermin kepada Diskusi Besar Solidaritas Teknologi Pembangunan‎ Abad 21, 1973 di Gedung PIAI Jl Dipati Ukur, Bandung oleh Senatores Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ITB tentang prakarsa2 Teknologi Madya, Tepat Guna, Terapan‎ dan sejenisnya.

Serta berkenyataan bahwa proyek Infrastruktur kini “mostly in-demand” bagi Politik Pembangunan Ekonomi Nasional sebagaimana ‎diulas Investor Daily, Macro Economics, 2 Oktober 2017 bahwa Peringkat Daya Saing RI Berpotensi Masuk 30 Besar. Tahun depan peringkat daya saing Indonesia versi World Economics Forum WEF dapat berada dibawah 30 jika negeri ini konsisten menggenjot pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, membenahi birokrasi, mengefisienkan proses peridzinan dan memastikan berjalannya paket2 kebijakan ekonomi

Apalagi berorientasi kepada proyeksi nasional 2030 sbb :
‎1) Indonesia berperingkat Ekonomi Dunia ke-5, dengan catatan berpeluang jadi peringkat ke-4 Ekonomi Dunia pada tahun 2050 [Price Water House 2017]
‎2) Indonesia terpapar Bonus Demografi

Maka sungguh bijaksana bila Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur terutama berbasis sumber daya kemampuan 285 lembaga2 pendidikan Teknik Sipil di Indonesia dapat turut serta membangun kebersamaan membina jejaring sistim informasi teknologi infrastruktur tepat guna berikut kemampuan lokal Sumber Daya Manusia Ilmu PengetahuanTeknik Sipil Jasa Konstruksi.

Prakarsa ini sebenarnya seiring saja dengan logika bahwa Politik Pembangunan Infrastruktur mampu mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional berdasarkan subsektoral kompetensi sistim informasi yang cakupi misalnya
1) Peraturan Bangunan Indonesia
2) Bangunan Perhubungan Laut‎, Udara, Darat,
3) Bangunan Industri & Jasa Konstruksi
4) Bangunan Air‎, Jalan & Jembatan, Perumahan
5 ) Bangunan Industri Manufaktur dan Proses
‎6) Bangunan Utilitas
7) Bangunan Fasilitas Pariwisata
8) Bangunan Fasilitas Pendidikan
9) Bangunan Fasilitas Kesehatan
10) Bangunan Fasilitas2 Umum dan Sosial
11) Bangunan Fasilitas Pertahanan
‎12) Bangunan Gedung Bertingkat Banyak

Diharapkan Politik Pembangunan Karakter Infrastruktur 17845 melalui platform pembentukan sistim jaringan informasi teknologi pembangunan infrastruktur ini dapat disambut baik oleh segenap Pemangku Kepentingan Pembangunan Infrastruktur dan dapat serta merta komplementer misalnya dengan tupoksi daripada Pusat Pembangunan Infrastruktur ITB, BaLitBang PUPR dan pelaku2 Jasa Konstruksi lain, sehingga manfaatnya kelak dapat ikut mendinamika penyelenggaraan proyek2 Infrastruktur menuju Indonesia Berjaya 2045 yad..

Lebih daripada itu, kiranya prakarsa ini dapat juga ikut memeriahkan peringatan 100 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik Sipil di Indonesia pada 2020 yang akan datang.

Salam Tetap MERDEKA!

Jakarta, 5 Oktober 2017

InfraWatch Indonesia,

Pandji R Hadinoto (ITB 3268029)
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
eMail : jakarta17845@gmail.com

Logo GPA45

Karakter Pembangunan Jokowi
16/08/2017

Oleh: Darmawan Prasodjo *)
Esok hari, bangsa Indonesia akan menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-72 Kemerdekaan RI. Slogan ”Indonesia Kerja Bersama” yang tertera di logo HUT Kemerdekaan RI saat ini menunjukkan ajakan untuk bersama-sama bekerja membangun kemajuan Indonesia dan melanjutkan perjuangan menjadi bangsa yang terhormat.

Dengan segala keterbatasannya, berbekal karakter pantang menyerah, kerja ulet, rela berkorban, dan gotong royong, serta dengan rahmat Tuhan YME, para pejuang pendahulu kita mampu membawa Indonesia ke jajaran bangsa-bangsa merdeka di dunia. Jika dicermati dan direnungkan bersama, karakter pejuang inilah yang melandasi Presiden Jokowi dalam memimpin jalannya roda pembangunan demi mengisi kemerdekaan negara ini.

Bagi Jokowi, sebenarnya terbuka pilihan mudah dan cepat tanpa harus berpikir dan bekerja keras dalam menjalankan roda pembangunan, yakni membuat rakyat sekadar tersenyum sesaat. Caranya: menebarkan program-program pemerintah berbasis subsidi masif sehingga akan dipersepsikan baik hati dan seakan mengerti kemauan rakyat. Namun, Presiden sadar bukan jalan tersebut yang harus ditempuh. Presiden Jokowi mengambil langkah sebaliknya. Jalan terjal, keras, dan tidak populis menjadi pilihan. Menurut dia, Indonesia harus melakukan lompatan besar dan kontinu sembari terus menjaga momentum capaian.

Cerminannya terlihat pada kebijakan pembangunan yang diambil, seperti merealokasi anggaran dari yang semula berbasis konsumtif dan subsidi masif menjadi berbasis produktivitas dan subsidi tepat sasaran. Langkah mendasar tersebut menjadikan ruang fiskal negara lebih baik, sekaligus secara bertahap mengantarkan asas keadilan; hanya rakyat yang berhaklah yang bisa mendapatkan subsidi finansial dari pemerintah. Pilihan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk mengambil jalan terjal yang penuh tantangan saat ini jadi topik yang menarik di tengah masyarakat. Bagi pihak yang melihat dari sudut pandang jangka pendek dan terbiasa dengan the easy way, kebijakan Presiden mungkin bisa dinilai kurang memihak rakyat. Namun, bagi pihak-pihak yang memahami karakter bangsa dan dapat melihat secara jernih, pasti menilai bahwa kebijakan yang diambil Presiden merupakan langkah berani dan cerdas, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Ada yang mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digiatkan pemerintah tidak menjadikan rakyat jadi lebih sejahtera, rakyat tetap saja miskin. Pandangan ini muncul saat kita menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Perlu dipahami, semangat pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi tidak menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri, ruang dan skala ekonomi Indonesia akan meningkat berkali-kali lipat. Ruang-ruang baru yang tercipta inilah yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif, yang dampaknya secara langsung akan dapat dinikmati dan dirasakan oleh rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri.

Menikmati berkah infrastruktur
Pernahkah kita bayangkan betapa berat perjuangan yang harus dilalui oleh guru di pedalaman Papua sebelum terbangunnya Jalan Trans-Papua? Ibu Jhuliet Zuliarti, salah satu pengajar di SD Inpres Mbua di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, harus membayar Rp 15 juta (hampir lima kali dari gaji pokoknya) dari tempat tinggalnya di Wamena untuk menuju tempat mengajar. Hal ini dikarenakan tidak adanya jalan darat dan beliau harus menggunakan pesawat terbang angkut, yang menyisakan kapasitas untuk dua penumpang.

Namun, dengan adanya Jalan Trans-Papua yang dibangun dengan kerja keras Kementerian PUPR dan TNI dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, membelah bukit dan menembus belantara Papua, Ibu Jhuliet Zuliarti dapat merasakan manfaatnya. Biaya transportasi turun jadi Rp 1 juta dengan kendaraan roda empat. Jalan Trans-Papua saat ini baru selesai sebagian, bayangkan jika pembangunan Jalan Trans-Papua selesai seluruhnya. Seluruh wilayah Papua terhubung, harga transportasi jadi murah, harga bahan pokok turun dan kebijakan ”BBM Satu Harga” berjalan lancar dan berkesinambungan. Semua hal tersebut akan menjadi efek lanjutan yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat Papua. Imajinasi kita jadi lebih hidup lagi ketika menyaksikan betapa luar biasa dampaknya bagi rakyat di Sumatera Utara ketika Bandara Silangit direvitalisasi oleh pemerintah. Dengan memperpanjang landasan dan memperluas terminal hingga nanti bisa didarati pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320, dampaknya kini sudah dapat dirasakan. Jumlah penumpang meningkat dari 17.000 selama 2015 menjadi 100.000 selama 2016, dan diproyeksikan jadi 200.000 penumpang pada 2017.

Selanjutnya, untuk menggairahkan bisnis dan menarik wisatawan mancanegara, penerbangan langsung dari Malaysia, Singapura, dan Thailand ke Bandara Silangit segera dibuka. Selain itu, saat ini akses jalan menuju destinasi pariwisata Danau Toba sedang dibangun.

Di bagian selatan republik ini, kita melihat wajah-wajah anak muda di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya lebih banyak menganggur menjadi lebih banyak tersenyum karena bisa meningkatkan produktivitas dengan jadi bagian dalam geliat ekonomi yang sedang bertumbuh. Kebijakan Presiden untuk merevitalisasi Bandara Komodo Labuan Bajo dan membuka penerbangan langsung Jakarta-Labuan Bajo telah meningkatkan kunjungan wisatawan yang masuk melalui bandara tersebut. Pemerintah menargetkan 100.000 wisatawan pada 2017, dua kali lipat dibandingkan 2014. Hal ini telah memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pada sisi yang lain, di Pulau Jawa, tradisi mudik setiap Lebaran selalu jadi momok bagi pemudik dan pemerintah karena kemacetan dan kecelakaan terus terjadi secara menahun. Realitas tahun ini menunjukkan tradisi tersebut berubah: lebih lancar dan tertib karena Tol Trans-Jawa sampai Batang sudah bisa digunakan secara fungsional. Angka kecelakaan turun drastis. Diharapkan dengan penyelesaian Tol Trans-Jawa hingga Solo, tahun depan akan membuat kemacetan lalu lintas saat mudik Lebaran jadi sejarah masa lalu. Kepala anak bangsa di daerah terluar saat ini bisa tegak, terhormat, dan bangga ketika harus berinteraksi dengan warga negara lain. Pembangunan perbatasan, yang selama ini dilihat sebagai beban pembangunan, diubah oleh Jokowi sebagai investasi untuk menumbuhkan ruang-ruang kegiatan ekonomi baru. Kondisi inilah yang sedang dirasakan oleh warga perbatasan di Kalimantan, Maluku Utara, NTT, dan Papua. Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli, dan Wayabula di Maluku Utara, serta pembangunan jalan sepanjang 1.900 kilometer dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara meningkatkan konektivitas dan memperlancar alur logistik ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dampak positif sudah mulai terlihat. Arus manusia yang mewarnai kehidupan ekonomi di daerah perbatasan tidak lagi mengalir ke luar negara, tapi masuk ke dalam negeri. Di sini sangat terasa bahwa negara hadir.

Apa yang diuraikan di atas hanya sebagian kecil dari ratusan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia yang saat ini terus berlangsung. Pembangunan pembangkit listrik 35 GW, didukung proyek transmisi dan distribusi, akan memastikan istilah byarpet tidak lagi familiar di telinga anak-anak di sejumlah daerah. Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Maluku yang didukung penyediaan kapal terjadwal lewat program Tol Laut akan menggerakkan lagi perekonomian maritim di Maluku. Tak ketinggalan, penyelesaian 69 bendungan di seluruh Indonesia hingga tahun 2019 yang didukung jalur irigasinya akan mengembalikan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat pangan.

Berkah infrastruktur yang dibangun, meski masih dalam penyelesaian, telah dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat. Tantangan yang menjadi masalah utama dalam mengatasi kemiskinan, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi, segera dapat diatasi. Pergerakan logistik kian mudah dan murah. Ruang-ruang pertumbuhan ekonomi baru mulai tercipta sehingga bisa membuka kesempatan kerja lebih luas.

Terus berjuang membangun negeri
Jalan terjal dan mendaki yang diambil Jokowi adalah manifestasi dari karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Memang langkah ini merupakan cara yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan.

Tentu banyak tantangan yang mengadang. Presiden tahu persis kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas, perlu realokasi, pemfokusan, serta kreativitas dalam belanja pemerintah. Ada hambatan regulasi ataupun ego sektoral antarkementerian/lembaga. Ada kebiasaan buruk yang dipandang sebagai sesuatu yang biasa seperti pungutan liar. Ada medan-medan berat untuk ditembus secara geografis dan kondisi alam. Dengan semangat kebersamaan, sebagaimana pesan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, Presiden bersama segenap elemen bangsa menunjukkan semangat berkobar pantang menyerah, keteguhan hati dan ketulusan jiwa untuk menghadapi dan menyelesaikan seluruh tantangan tersebut. Bagi Presiden, beragam kebijakan yang diambil bukan tentang dirinya, bukan untuk jangka pendek, bukan pula untuk Pilpres 2019. Kebijakan itu untuk bangsa Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan secara sistematis dan berkelanjutan.

*) Tulisan ini dimuat di rubrik Opini Harian Kompas, Rabu, 16 Agustus 2017. Penulis adalah Deputi I Bidang Infrastruktur dan Energi Kantor Staf Presiden




Blog Stats

  • 3,374,628 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…