Posts Tagged ‘Corruption

04
Sep
14

MiGas : 6 Bukti Bisnis Sektor Energi Sarang Korupsi

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

Reporter : Wisnoe Moerti | Kamis, 4 September 2014 06:03
 6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

kilang minyak pertamina di cilacap. ©2014 merdeka.com/angga yudha pratomo

Merdeka.com – Penetapan status Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memperkuat anggapan kotornya bisnis di sektor mineral dan gas (migas).

Terlebih, sebelum Jero Wacik sudah ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan suap di bisnis sektor migas. Sebut saja mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, hingga anggota DPR Komisi VII yang membidangi sektor migas, Sutan Bhatoegana.

Sudah sejak lama KPK mengendus bau anyir bisnis migas yang sarat penyimpangan. Sejak tahun lalu, lembaga antirasuah itu dikabarkan mulai mengusut dugaan korupsi di sektor industri migas yang terkenal ‘basah’ itu. Tidak hanya KPK, Kejaksaan Agung juga sudah mengendus bahkan mulai mengusut dugaan korupsi di sektor migas.

Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik korupsi dalam proyek pemulihan kondisi tanah dengan bantuan mikroorganisme (bioremediasi) akibat eksplorasi minyak fiktif dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dan dua perusahaan kontraktor, PT Sumi Gita Jaya dan PT Green Planet Indonesia, di Duri, Provinsi Riau. Chevron merupakan perusahaan minyak dan gas bumi asal Amerika Serikat.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas pernah menyebut, pada era BP Migas, BPK telah menemukan 28 dugaan penyimpangan dalam pengelolaan migas.

“Ada sebayak 28 dengan nilai kerugian Rp 207,112.380.00 atau USD 137.143.740,” ungkap Firdaus.

Kebanyakan, lanjut Firdaus, dari temuan-temuan dugaan penyimpangan tersebut dilakukan dengan modus penggelembungan nilai.

“Yang terbesar itu terjadinya penggelembungan cost recovery atau memarkup,” terangnya.

Merdeka.com mencatat beberapa kasus yang menjadi bukti bisnis sektor energi sarang korupsi. Berikut paparannya.

 

KPK umumkan Jero Wacik sebagai tersangka. ?2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

1.
Jero Wacik lakukan pemerasan

Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka pada hari ini. Jero berubah status dari sebelumnya saksi menjadi tersangka terkait indikasi penyimpangan dana di Kementerian ESDM.

Jero ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan di Kementerian ESDM. Pasal yang disangkakan Jero yakni Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 21/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHPidana.

“Pada hari ini kita sampaikan bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan pada 2 September 2014. Peningkatan status yang menjadi penyidikan atas nama JW,” kata Wakil Ketua KPK Zuklarnaen.

Sutan Bhatoegana. ?2012 Merdeka.com

2.
Titip perusahaan saat lelang migas

Merdeka.com – Dugaan keterlibatan politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, dalam permainan tender di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi makin terang. Hal ini terungkap dalam sidang kasus suap SKK Migas.

Saat bersaksi dalam sidang terdakwa Rudi Rubiandini dan Deviardi, Tenaga Ahli Bidang Operasi SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser, mengakui ada permintaan dari Sutan supaya perusahaannya, PT Timas, dimenangkan dalam lelang di SKK Migas.

Gerhard mengakui hal itu setelah dicecar oleh Hakim Anggota Purwono Edi Santoso yang membacakan Berita Acara Pemeriksaannya. Awalnya, Gerhard mencoba mengelak saat dicecar soal keterlibatan Sutan.

Menurut Gerhard, saat itu memang SKK Migas sedang membuka lelang pengadaan konstruksi anjungan pengeboran. Yang bersaing ketat saat itu ada dua perusahaan, PT Timas yang dijagokan oleh Sutan dan Sai Peng yang dikawal oleh Direktur PT Rajawali Swiber, Denny Karmaina. Denny juga disebut-sebut sebagai sahabat dekat Edhie Baskoro Yudhoyono atau kerap disapa Ibas.

Gerhard mengatakan, PT Timas saat itu menawarkan harga lebih rendah dari pada Sai Peng. Dalam pelaksanaan lelang, Rudi lantas meminta Gerhard memenangkan PT Timas, dengan menunjukkan pesan singkat yang diteruskan dari Sutan.

“Saya dikirim sms oleh Pak Rudi. Isinya Pak SB (Sutan Bhatoegana) minta supaya PT Timas dimenangkan. Itu sms yang di forward (diteruskan) dari Pak Sutan. Itu permintaan SB ke Pak Rudi, Pak Rudi ke saya,” ujar Gerhard.

Akhirnya, Gerhard mengakui PT Timas mendapat proyek itu. Tetapi, dia mengaku juga menerima protes dari Denny. Denny, lanjut dia, juga menitipkan dokumen yang isinya soal ketidaklayakan PT Timas dalam mengerjakan proyek itu.

“Yang saya tahu Pak Sutan memang komisaris PT Timas,” lanjut Gerhard.

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

 

3.
Petral disebut sarang koruptor

Merdeka.com – Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah mengusulkan untuk membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) karena sering disebut sebagai sarang koruptor dan tidak dapat dikontrol karena berkantor pusat di Singapura. Petral akan memperburuk citra Pertamina yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dahlan akan mencari lembaga audit terbaik untuk mendapatkan penilaian objektif tentang Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Hasil audit ini akan menentukan apakah sistem yang dibangun oleh Petral telah baik, atau diperlukan sistem baru lagi karena Dahlan tidak akan mengembalikan sistem perdagangan Pertamina seperti dahulu yang ditangani oleh dua direktorat Pertamina.

Dahlan Iskan menyatakan jika PT Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) dibubarkan maka PT Pertamina harus menemukan cara untuk melaksanakan kegiatan perdagangan seperti jual-beli minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dahlan mengatakan Petral dapat dibubarkan asal ditemukan formula yang lebih baik dari sekarang. Dan yang paling penting, fungsi Petral sebagai sole trading arm tidak dikembalikan seperti sistem lama yang diatur dua direktorat Pertamina.

Figure terkait

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

Rudi Rubiandini ditahan KPK. ?2013 Merdeka.com/dwi narwoko

4.
Suap ke SKK Migas, ESDM, dan DPR

Merdeka.com – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini diciduk penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap. Cukup mengagetkan memang karena sosok Rudi dikenal sebagai seorang profesional di bidang migas. Di balik penangkapan ini, ada dua ‘rekor’ yang mungkin diciptakan Rudi jika dia terbukti bersalah.

Selasa (13/8) malam, sekitar pukul 22.00 WIB, penyidik KPK mendatangi kediaman yang ditinggali Rudi selama enam bulan terakhir di Jalan Brawijaya VIII Nomor 30, Jakarta Selatan.

Selain Rudi, KPK menangkap dua orang lainnya, salah satunya bernama Simon, orang yang diduga memberi suap kepada mantan Wamen ESDM itu. Diduga Rudi telah menerima suap dengan total USD 700.000 (sekitar Rp 7 miliar) yang diberikan dalam dua tahap. USD 300.000 saat bulan Ramadan, dan USD 400.000 saat penangkapan semalam. Penyidik KPK juga membawa sejumlah dokumen dan sebuah motor BMW klasik sebagai barang bukti. Oleh Jaksa KPK, Rudi dituntut penjara 10 tahun dengan pidana denda Rp 250 juta.

Suap juga terjadi di Kementerian ESDM. Setelah menjerat Rudi Rubiandini , bekas Kepala SKK Migas, KPK juga menjadikan Waryono Karno , eks Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai tersangka.

“Setelah melakukan beberapa kali ekspos, maka penyidikan menemukan dua alat bukti yang cukup terkait tindak pidana korupsi di Kementerian ESDM,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Waryono dijerat dengan Pasal 12 B dan atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Nomor 20 tahun 2001.

Tak lama setelah itu, Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana, resmi ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sutan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap SKK Migas.

“Dari penyelidikan yang dilakukan dan ditemukan dua bukti sudah cukup. Dan kemudian disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bapak SB dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi VII,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi.

Sutan menjadi tersangka karena diduga menerima hadiah dalam kapasitasnya sebagai ketua Komisi VII.

Saksi Didi Dwi Sutrisno Hadi mengaku sempat menyimpan uang USD 50 ribu kiriman dari mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, yang ditujukan buat Komisi VII DPR. Menurut dia, duit itu disimpan atas perintah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Menurut Didi, duit itu dimaksudkan sebagai penyerahan upeti tahap dua kepada Komisi VII DPR, yakni pada 12 Juli 2013. Pemberian kedua itu terkait dengan kebutuhan rapat.

Tidak lama kemudian, ada utusan Rudi dari SKK yang datang ke kantor Sekjen ESDM bernama Hermawan. Menurut Didi, Hermawan mengantar uang USD 50 ribu buat Sekjen ESDM.

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

 

5.
Ubah pemenang lelang

Merdeka.com – Dalam persidangan akhirnya terungkap jika mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini, pernah meminta imbalan uang untuk memuluskan pengubahan pemenang lelang pengadaan IBT (konstruksi anjungan pengeboran).?

Yang menyerahkan uang permintaan Rudi adalah Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala, Deni Karmaina.

Hal itu terungkap dalam rekaman pembicaraan hasil sadapan antara Rudi dan Tenaga Ahli Bidang Operasi SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser. Rekaman hasil sadapan itu diperdengarkan dalam persidangan Rudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (4/2).

“Ini ada yang kurang, nanti lelangnya dibungkus ulang saja. Dua ikat saja,” kata Rudi dalam rekaman itu.

 

Pertamina. ?2014 merdeka.com/arie basuki

6 Bukti bisnis sektor energi sarang korupsi

6.
Korupsi Pertamina era Ibnu Sutowo

Merdeka.com – Ibnu Sutowo pernah membuat heboh negeri ini. Dia menyeret Pertamina nyaris bangkrut dan berhutang sekitar USD 10,5 miliar tahun 1975. Sejumlah pihak mencurigainya terlibat korupsi.

Harian Indonesia Raya tanggal 30 Januari 1970 memberitakan simpanan Ibnu Sutowo pada saat itu mencapai Rp 90,48 milyar (kurs rupiah saat itu Rp 400/dolar) dan melaporkan kerugian negara akibat kerjasama Ibnu Sutowo dengan pihak Jepang mencapai USD 1.554.590,28.

Dalam tajuk-tajuknya, pemimpin redaksi Harian Indonesia Raya, Mochtar Lubis, keras mengkritik Ibnu Sutowo dan penyimpangan-penyimpangan di Pertamina. Mochtar Lubis mempertanyakan asal kekayaan Ibnu Sutowo yang tak jelas asal usulnya. Juga ‘kedermawanan’ Ibnu Sutowo yang bisa membagikan uang hingga USD 500.000 setiap tahunnya. Kontrak-kontrak Pertamina yang janggal, hingga laporan keuangan Pertamina yang sangat tertutup.

“Lebih menarik lagi ialah cerita Ibnu Sutowo bahwa dia punya perusahaan ekspor tembakau yang katanya besar, perkebunan karet dan apotek-apotek. Diakuinya pula ada enam atau tujuh perusahaan, yang semuanya, katanya, diurusnya dalam waktu senggangnya,” tulis Mochtar Lubis 19 Oktober 1970.

Ibnu Sutowo yang diserang media dan sejumlah tokoh intelektual, tak menanggapi. Dia bersikeras tak korupsi. “Jangan layani mereka. Kita buat headline dengan bukti kerja keras dan sukses dalam membangun,” katanya.

Ibnu Sutowo sendiri mungkin tak pernah bermimpi bisa memimpin perusahaan sebesar Pertamina yang tahun 1970an, ibarat negara di dalam negara. Pertamina di era itu adalah sebuah perusahaan raksasa dengan barisan kilang minyak dan armada tanker. Saat itu keuntungan Pertamina melimpah saat harga minyak melambung tahun 1970. Pertamina mulai berinvestasi jor-joran, bahkan di luar bidang perminyakan. Mulai dari pengolahan baja Krakatau Steel, perhotelan, real estate, angkutan udara, dan banyak lagi.

Tapi turunnya harga minyak tahun 1975 dan utang jangka panjang Pertamina yang tidak cair menjadi pukulan telak menghantam Pertamina hingga nyaris rubuh. Ditambah dugaan korupsi para pejabatnya, Pertamina limbung.

Baca juga:
Ini modus pemerasan oleh Jero Wacik hingga jadi tersangka
Aksi-aksi Jero Wacik sebelum jadi tersangka KPK
Siapa pengganti Jero Wacik di DPR jika ditarik Demokrat?
Syarief Hasan: Lagi-lagi Demokrat kena
Ketua Kadin: Jero Wacik tersangka, pejabat kita gitu semua

Pemberian Bintang Mahaputera untuk Jero Wacik akan dievaluasi?

Reporter : Putri Artika R | Kamis, 4 September 2014 15:26
Pemberian Bintang Mahaputera untuk Jero Wacik akan dievaluasi?

Jero Wacik diperiksa KPK. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com – Menteri ESDM Jero Wacik menjadi salah satu tokoh yang mendapat Bintang Mahaputera Adipradana pada perayaan HUT ke-68 Kemerdekaan RI. Kini setelah Jero ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh KPK, bagaimana nasib tanda kehormataan yang diberikan Presiden SBY setahun lalu tersebut?

Ditanya soal wacana evaluasi pemberian Bintang Mahaputera Adipradana kepada Jero, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan, Djoko Suyanto.

“Saya kira itu kewenangan dari djoko suyanto karea, karena pemberian gelar penghormatan melalui proses di Dewan Kehormatan dan Tanda Jasa,” kata Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (4/9).

Seperti diketahui, Bintang Mahaputra Adipradana merupakan Tanda Kehormatan tertinggi setelah Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia. Bintang untuk warga sipil ini adalah Bintang Mahaputera Tingkat II.

KPK kemarin akhirnya resmi mengumumkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka. Jero ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan di Kementerian ESDM.

Pasal yang disangkakan Jero yakni Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 21/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHPidana.

“Berdasarkan kesepakatan pimpinan KPK, bahwa memang sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 2 September 2014, peningkatan status menjadi ke penyidikan atas nama tersangka JW (Jero Wacik) dari kementerian ESDM,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/9).

30
Jan
14

MiGas : Kontroversi Korupsi SKK MiGas

Berita Terkini
Kamis, 30-01-2014 10:23

Dinilai ‘Biang Kerok’ Korupsi Migas, Tangkap Sutan-Jhonny!

Abdi Tri Laksono

.

.

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menangkap dan menjebloskan politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Jhonny Allen Marbun ke penjara karena dinilai sebagai ‘biang kerok’ korupsi migas.

Sebagai penjelasan, Binsar memaparkan bahwa Mantan kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini terungkap pernah meminta uang senilai US$ 150 ribu kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 7 November 2013, Karen menerangkan kepada penyidik KPK, bahwa Rudi meminta uang senilai US$ 150 ribu.

Permintaan tersebut disampaikan Rudi kepada Karen melalui telepon pada 12 Juni 2013. Saat itu, Rudi mengungkapkan, uang tersebut agar diberikan kepada Sekretaris Jendral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) Waryono Karno pada pukul 13.00 WIB. Pasalnya, pada pukul 15.00 WIB, permintaan tersebut akan ditutup, istilahnya ‘tutup kendang’. Rudi menjelaskan kepada Karen, untuk pembuka kendangnya sudah ada dari SKK Migas dan Kementerian ESDM, sehingga Karen selaku Dirut Pertamina yang harus menutup kendangnya berdasarkan perintah dari Waryono.

Karen mengungkapkan dalam BAP-nya, permintaan itu disampaikan dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk Kementerian ESDM. Rudi, menurut Karen, mengungkapkan, jika penutupan akan permintaan tersebut terjadi pada sekitar pukul 15.00 WIB. Oleh karena itu, Karen mengaku diminta untuk segera menyerahkan duit tersebut.  Saat itu Karen mengatakan bahwa Pertamina sudah memberikan kepada DPR, jadi tidak lewat Waryono, dan Karen minta jangan Pertamina ditagih lagi.

Dalam BAP tersebut, Karen menyebutkan, Sutan Bathoegana dan Jhonny Allen Marbun dari Komisi VII, keduanya dari Fraksi Partai Demokrat, meminta Pertamina memenuhi permintaan untuk ‘tutup kendang’ tersebut. Maka Rudi mengatakan, kalau begitu dia akan melaporkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Hanya Karen mengungkapkan, tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR seperti yang dia katakan kepada Rudi dalam pengesahan APBN-P Kementerian ESDM tahun 2013.

Kuasa hukum Rudi Rubiandini, Rusydi A Bakar mengakui adanya percakapan antara kliennya dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Menurutnya, Rudi hanya diperalat dan menyampaikan apa yang diminta Waryono ke Karen untuk ikut memberikan yang istilahnya ‘tutup kendang’ itu. Saat ditanya apakah Karen menyetujui atau menolak permintaan Rudi untuk menutup kendang itu, Rusydi mengakui Karen menolaknya.

Karen, kata Rusydi, memang keberatan, dan dia tidak mau memberi apa yang disebut untuk pembukaan dan penutupan rapat antara Kementerian ESDM dan DPR. Dan menurut Karen, itu bukan pertama kali ada aliran dana ke DPR. Dia menyebutkan, Waryono, pernah meminta uang kepada Pertamina melalui Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Afdal Bahaudin dan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya untuk tunjangan hari raya (THR) anggota DPR.

Berikutnya dalam BAP KPK per 8 November 2013 Karen menyebutkan, Jhonny Allen Marbun pernah meminta uang kepada Pertamina melalui beberapa anggota direksi perusahaan BUMN tersebut. Pada 2011, kata Karen, Afdal Bahaudin dan Hanung Budya dipanggil oleh Jhonny dan Sutan ke ruangan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan. Saat itu tengah berlangung rapat asumsi makro APBN 2012. Kepada Afdel dan Hanung, sebut Karen, Jhonny meminta ‘jatah’ Rp. 1 perliter dari volume bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) atau BBM subsidi.

Menanggapi BAP Karen tersebut, Jhonny menampik informasi yang menyebutkan dirinya pernah memeras sejumlah direksi Pertamina untuk mendapatkan ‘jatah’ dari BBM subsidi dan dia mengatakan tidak mau berkomentar terlalu banyak sebelum membaca langsung dokumen tersebut. Tapi Jhonny juga menantang kalau memang ada, coba bawa BAP itu ke sini biar diluruskan. Senada dengan pernyataan Jhonny, Sutan juga membantah dan menepis keterangan Rudi yang mengatakan Komisi VII meminta THR saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus suap SKK Migas dengan tersangka Komisaris PT Kernel Oil Simon Gunawan, dengan alasan sudah mengklarifikasi saat Sutan dimintai keterangan oleh KPK pada 27 November 2013.

Namun demikian kutipan isi BAP Deviardi yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, Effendi Saman, kepada wartawan di Jakarta pada 17 Januari 2014, Rudi sebagai Kepala SKK Migas memang tertekan terus karena selalu dimintai uang oleh Komisi VII dan Kementriaan ESDM. Pada saat baru menjabat Kepala SKK saja, Johnny Allen Marbun pernah memanggil Rudi pada waktu rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di Cipayung, Jhonny mengatakan mau menagih utang, bahwa Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) Raden Priyono berutang sama Komisi VII sebesar US$ 1 juta dan harus ditanggung oleh Kepala SKK sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa Hukum Rudi, Rusydi A Bakar membenarkan hal itu, bahwa ada utang janji mantan Kepala BP Migas R Priyono yang akan menyetorkan uang US$ 1 Juta kepada Komisi VII seperti yang diminta Johnny.

Karena utang, kata Saman, maka Rudi harus membayar. Rudi bingung sekali saat itu, apalagi terus ditagih dalam setiap kesempatan yang membuat Rudi makin bingung. Karena belum dibayar juga, maka kemudian pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bulan Mei 2013, Rudi dibantai habis oleh Komisi VII. Termasuk dibilang tidak bermoral karena selingkuh, sampai Rudi pun berlinang airmata di depan RDP. Karena ditagih terus utangnya R Priyono itu, maka Rudi tanya Gerhard Rumeser.

Gerhard bilang bagaimana kalau ditawar saja menjadi US$ 500 ribu, dan diberikan bertahap. Akhirnya pada awal bulan Juni 2013 baru bisa diberikan sebesar US$ 150 ribu melalui Kementerian ESDM. Itulah makanya ada uang US$ 150 ribu dari Gerhard ke Rudi yang kemudian diberikan ke Waryono yang saat ini jadi tersangka. Jadi biang keroknya, menurut Saman, adalah Komisi VII DPR.

Terkait pendekatan kronologisnya tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) menyatakan, sangat setuju dengan tudingan Kuasa Hukum Deviardi, Effendi Saman, bahwa Komisi VII DPR adalah biang keroknya.

“Apapun kelit dan tepisan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun, yang sama sama dari satu fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat,” kata Binsar Effendi kepada wartawan, Kamis (30/1/2014).

Apapun alasan dan bantahannya mereka berdua didepan publik, lanjut Binsar, SKPD mendesak KPK agar Sutan dan Jhonny yang sejatinya menjadi ‘biang kerok’ korupsi migas segera dijebloskan ke penjara. “Kami, pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam SPKP dan yang tidak mau Dirut Pertamina Karen jadi bulan-bulanan isu yang berimbas pada inkredibelitasnya institusi Pertamina sendiri yang pernah kami rintis, kami besarkan ini,” tambahnya.

Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 merangkap Koordinator Presidium Pasukan Khusus Nol Delapan (Passus 08) dengan tegas, dan siap saja menghadapi tantangan Jhonny yang ingin meluruskan BAP Dirut Pertamina Karen Agustiawan jika ia terus menjustifikasi pembenarannya sendiri. [*]

Editor : Arief Sofiyanto

22
Jan
14

Pidana : Semua Institusi Korupsi

Sunny

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Jan21 pada 6:17 AM

Survei: Semua Institusi Korupsi
Senin, 20 Januari 2014 | 20:48

[BANDA ACEH] Hasil survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan, semua institusi yang melayani kepentingan publik, masih melakukan praktik korupsi.

“Institusi dalam dalam survei ini, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta,” kata Koordinator Program Kepemudaan TII Lia Toriana di Banda Aceh, Senin (20/1).

Hasil survei ini, kata dia, berdasarkan persepsi dan perilaku anak muda Aceh terhadap integritas dan antikorupsi. Survei dilakukan terhadap 2.000 responden dari April hingga September 2013.

Ia menambahkan, hasil survei menyebutkan bahwa institusi pemerintah dipersepsikan lebih korupsi dari swasta. TNI dan Polri dianggap sebagai institusi yang paling tidak bersih di antara lembaga pemerintah lainnya.

Selain persepsi institusi pelayanan publik, kata Lia Toriana, survei juga dilakukan terhadap pemahaman mengenai integritas anak muda di Provinsi Aceh.

Hasilnya, anak muda Aceh memahami integritas dengan cukup baik. Enam dari sepuluh anak muda Aceh mencirikan integritas dengan dengan kejujuran dan kesuksesan diri.

Menyangkut survei pengalaman akan situasi korupsi, kata dia, anak muda Aceh pernah mengalami atau setidaknya mengetahui ada praktik korupsi di sekitar mereka.

“Hal yang paling banyak dialami anak muda Aceh berdasarkan hasil survei adalah suap ketika ditilang polisi. Kemudian, suap untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkap Lia Toriana.

Berdasarkan hasil survei tersebut, kata dia, TII merekomendasikan agar gubernur dan para kepala daerah di Aceh memberi ruang dan perlindungan kepada kaum muda yang kritis terhadap masalah korupsi.

Di samping itu, gubernur dan kepala daerah diharapkan mampu menjadi teladan bagi pemberantasan korupsi di jajaran pemerintahan. Terutama membangun pendidikan antikorupsi sejak dini.

“Kami juga merekomendasikan kepada menteri pendidikan membenahi sistem pendidikan, sehingga lingkungan sekolah menjadi lingkungan sosial kaum muda yang bebas korupsi,” kata Lia Toriana. [Ant/L-8]

Sunny

Ke nasional-list@yahoogroups.com
Jan21 pada 7:25 PM

 

[info korusi] inilah partai juara korusi @TrioMacan2000_ @KPKwatch_RI http://t.co/7SyRJOQro8
__._,_.___
22
Nov
12

Pidana : Modus Korupsi Di Anak Perusahaan dan Yayasan BUMN

PAKTA (Pejuang Anti Korupsi Tanpa Akhir) 45,

“MODUS KORUPSI DI ANAK PERUSAHAAN & YAYASAN BUMN

By @TrioMacan2000

Eng ing eeeng..kita bahas modus korupsi BUMN via anak perusahaannya saja ya. Bahas Yahudi, israel & mossad bahaya, akun bs disuspend

Sdh lama BUMN2 kita jadi sarang korupsi. Ratusan triliun setiap tahun. Terbesar : Pertamina, Petral, Telkom, Bulog, BUMN bank & asuransi. Kami sdh pernah bahas korupsi US$ 5 milyar per tahun di Pertamina & Petral. Jg bahas korupsi di bank2 BUMN dll. Skrg kita bahas MODUS korupsi BUMN via anak perusahaan & yayasannya. Kerugian negara belasan triliunan/thn tp tdk bisa tersentuh hukum

Sesuai UU BUMN, asset BUMN adalah asset negara yg dipisahkan. Sehingga kerugian BUMN dianggap sbg kerugian negara. Sehingga korupsi di BUMN secara hukum dianggap juga sbg korupsi uang negara. Para koruptor pun cari celah hukum. Modus para koruptor (pejabat2 BUMN) merampok uang negara adalah via anak perusahaan dan/atau via yayasan2 yg mrka dirikan. Ada banyak MODUS korupsi di anak BUMN & Yayasan2 BUMN ini. Semuanya tdk dpt disentuh UU anti Korupsi yg ada

Modus 1 : BUMN melakukan penyertaan modal secara langsung ke prshan2 tertentu. Psrhn baru atau prshan yg sdh beroperasi lama. Penyertaan modal langsung oleh BUMN ke perusahan lain ini sengaja dibatasi agar tdk melebihi 50% agar tdk masuk kategori BUMN. Hampir semua BUMN memiliki anak perusahaan. Mayoritas saham BUMN di anak prshan ini hny minoritas : 5-40% saja. Aman dari UU antikorupsi

Modus 2 : BUMN menempatkan modal secara tdk langsung via Yayasan2 BUMN. Ada yayasan kesejahteran karyawan, pensiun dst. Yayasan2 inilah yg secara hukum tercatat sbg pemilik (pemegang saham) di berbagai psrhan2 “anak BUMN” ini : PT atau Koperasi. Hampir semua BUMN punya Yayasan Kesejahteraan Karyawan atau Yayasan Pensiun Karyawan. Dan hampir semuanya : MERUGI !!. Yayasan2 ini selain menerima bantuan permodalan dari BUMN jg menerima setoran uang pensiunan karyawan BUMN

Selama ini pejabat2 BUMN sering mengambil uang dari yayasan pensiun atau yayasan kesejahteraan karyawan/pegawai. Alasannya macam2. Kita pernah ketahui persis bgmn YKKBI keluarkan uang 100 M utk suap agta DPR demi muluskan agenda BI pd pembahasan RUU BI di DPR. Untung kasus tsb tebongkar dan akibatnya Aulia Pohan besan SBY ditangkap KPK dan dipenjarakan

Kami juga pernah bongkar korupsi uang Yayasan Pensiunan PTPN II medan sebesar 1.1 triliun yg skrg sdh disidik oleh Kejaksaan agung. Tapi, dari ratusan Yayasan BUMN itu, hny 1-2 yg terungkap dan dapat dikategorikan sbg pidana korupsi dan pelakunya diseret ke penjara

Lbih 95% yayasan2 yg jadi ATM dan sapi perah pejabat2 BUMN masih aman2 saja. Tak tersentuh hukum. Bebas pesta pora belasan T tiap thn. Selain sbg sarang korupsi, uang puluhan triliun di yayasan2 BUMN jg dijadikan ATM oleh partai2 politik. Banyak perusahan2 yg dimiliki Yayasan2 BUMn ini hny jadi sapi perah. Modusnya macam2

Modus 1 : anak2 prshn BUMN ini mendpaatkan privilege (keistimewaan/perlakuan khusus) dari BUMN2 induknya. Dikasih bisnis & margin besar. Keuntungan anak2 BUMN ini kemudiian dibagi2 kpd pejabat2 BUMN dlm berbagai bentuk. Yg paling umum adalah bonus, gaji dll. Umumnya semua direksi BUMN juga rangkap jabatan jd komisaris di anak2 BUMN tsb. Remenurasi & fasilitas komisaris2 ini jor2an

Modus 2 : anak2 BUMN ini “membesarkan/mar up” biaya2 operasioal & pemasarannya. Pdhl itu utk suap kpd direksi2/pejabat2 BUMN induknya

Modus 3 : anak2 BUMN ini jika dapat proyek/bisnis/order dari BUMN induknya, mensubkan kerjaanya ke psrhan2 milik direksi BUMN induknya

Modus 4 : anak2 BUMN ini juga bisa mensubkan proyeknya ke prshan lain yg tdk ada afiliasinya tapi berdasarkan arahan direksi BUMN induk. Nanti direksi /pejabat2 BUMN induk yg terima setoran suap besar dari prshan swasta yg ditunjuk sbg pemenang/subkon/pelaksana proyek itu. Contoh mudah. Lihat semua bank BUMN kita. Semuanya punya yayasan dan yayasan punya prsh asuransi/broker asuransi

Bank2 BUMN kita punya portofolio premi asuransi sgt besar : 1-3 triliun per tahun yg dikutip dari uang nasabah/debiturnya. Yg menjadi broker asuransi dan penanggung asuransi nasabah/debitur bank BUMN tsb adalah anak2 prshn BUMN via yayasan tadi. Setiap bulan atau setiap tahun, broker2 & prshn asuransi anak BUMN bank tsb setor suap ke direksi/pejabat2 bank BUMN puluhan/ratusan M !. Perushaan asuransi swasta yg Jadi rekanan bank BUMN tsb (mandiri, BRI, BNI, BTN, BPD dst) setor suap juga ke direksi/pejabat2 bank BUMN. Praktek korupsi modus ini sdh biasa dan sdh lama terjadi. Kerugian negara selama 5 thn terakhir diperkirakan lebih 2 trilun !!

Modus korupsi lainnya atau modus 5 seperti dilakukan Bulog di Bank Bukopin. Bulog adalah pemilik bukopin via yayasan2 & koperasinya. Karena saham depkeu di Bukopin hny minoritas dan mayoritas adalah saham Yayasan dan koperasi Bulog, Bukopin scra hukum = swasta. Akibatnya direksi Bank & pejabat2 Bukopin bebas pesta pora korupsi ratusan milyar merampok di banknya tsb

Banyak lagi modus2 korupsi di BUMN yg nanti kita ungkap pada kultwit selanjutnya seperti via CRS, kerjasama operasional dgn swasta dst. Skrg kita sudahi dulu sampai disini. Selamat buat Rakyat Indonesia yg mayoritas masih miskin dan sengsara. Menonton korupsi2 negeri ini

18
Jun
12

Peradaban : Indonesia, Negara Adikaya Korupsi

Indonesia, Negara Adikaya Korupsi

Mu’amar Wicaksono* | Sabtu, 16 Juni 2012 – 11:57:44 WIB


(dok/ist)Negara Indonesia tidak akan pernah terhapus dari yang namanya korupsi.

Terkuaknya kembali kasus korupsi yang diduga dilakukan Tommy Hendratno, seorang pegawai pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, semakin menambah panjang daftar hitam Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.
Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Korupsi bagaikan penyakit menular yang sangat ganas, yang sudah menjalar dan menular ke mana-mana, tidak hanya pada lapisan eksekutif, tetapi juga pada lapisan legislatif dan yudikatif, tidak hanya terjadi pada lapisan atas, tetapi juga pada lapisan bawah.
Kita menyadari bahwa penyakit korupsi di negara ini sudah menancap jauh ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir-hampir tidak diketahui lagi di mana ujung dan di mana pangkalnya, dan di mana harus dimulai pencegahan dan terapinya, dan di mana pula harus berakhir. Telah banyak upaya ataupun diskusi yang diwacanakan untuk memberantas korupsi di negara ini, tapi pada kenyataannya belum membuahkan hasil yang signifikan.Kekuasaan dan Moralitas
Menutur Edward Gibbon (1737-1794), sejarawan Inggris dalam bukunya, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, terdapat dua hal utama yang menyebabkan kemerosotan Imperium Romawi. Pertama, korupsi dan kebiasaan hedonis. Kedua, eksklusivitas dan fanatisme Kristen.
Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa meski Romawi bukan negara modern layaknya negeri ini, dalam menganalisis pola pikir berpolitik dan perilaku politikus dan pejabat, tentu tidak jauh beda dengan zaman sekarang di negeri ini.
Kekuasaan selalu berwajah dua: sekaligus memesona dan menakutkan. Dengan kekuasaan kita mendapatkan kedudukan yang terhormat, namun dengan kekuasaan pula kita dapat menjadi seorang penjahat paling kejam. Ada sebuah adagium yang perlu diingat, yaitu power tend to corrupt, di mana kekuasaan yang dimiliki akan mengakibatkan kesewenang-wenangan.
Terlebih apabila kekuasaan itu telah berlangsung lama dan sangat nyaman, sehingga telah mengaburkan mana yang benar dan yang salah demi melanggengkan kekuasaan, dan kekuasaan yang sangat besar tersebut sering ditandai dengan gaya hidup yang mewah untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang berkuasa.
Tanggung jawab moral merupakan suatu bagian hakiki dari setiap praktik kekuasaan ketika kebaikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya.
Tetapi, tampaknya keyakinan ini berubah menjadi semacam pesimisme ketika para pemegang kekuasaan mempraktikkan kekuasaan tanpa tanggung jawab, seperti ketidakpekaan pada kepentingan publik, pemerkayaan diri, atau upaya pelanggengan kekuasaan, dan semacamnya.
Dalam kondisi demikian, pandangan klasik bahwa konsumerisme telah mengambil alih wilayah kekuasaan dari moral dan mengaburkan kemampuan membedakan moralitas humanisme dan moralitas binatang yang mengutamakan kenikmatan dapat diterima. Akibatnya, para penguasa menghapus tanggung jawab moral dari kamus kekuasaan mereka dengan berpura-pura untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya.
Korupsi merupakan penyakit bangsa dan secara tegas pula merupakan penyakit moral, baik itu moralitas objektif sekaligus subjektif. Pemberantasan korupsi dengan demikian juga memasuki kedua ranah tersebut.
Korupsi bisa diberantas jika secara objektif dilarang (dengan memberlakukan hukum yang amat berat), dan secara subjektif pula diperangi (dengan mempertajam peran budi nurani yang dimiliki setiap manusia).
Di satu sisi, penegakan moralitas objektif adalah soal penegakan aturan main dalam hidup bernegara, ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap para koruptor, dan pembenahan sistem peradilan yang semakin adil. Di sisi lain, penegakan moralitas subjektif adalah soal pembenahan mentalitas aparatur negara, pembenahan hidup kemanusiaan sebagai makhluk yang berakal budi, dan penajaman hati nurani.Penegakan Hukum Lemah
Lemahnya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya karena masih banyak penegak hukum yang mudah ditunggangi. Penegakan hukum terhadap perilaku koruptif di Indonesia belum mampu membasmi habis para koruptor yang menggerogoti harta negara.
Bahkan, beberapa kasus belakangan ada beberapa penegak hukum yang ikut terlibat. Suatu hal yang sangat ironis, apabila penegak hukum ikut melakukan tindakan tersebut, lantas siapa yang mesti kita percayai dan yang bertugas untuk memberantasnya.
Hal lain yang menarik ialah sering kita dengar pemberitaan di media massa bahwa para pencuri kelas teri dengan mudahnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, bagaimana dengan para pencuri kelas kakap ini, yang jelas-jelas merugikan bangsa dan negara?
Salah satu kendala besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terlalu banyak orang yang akan terancam pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan secara sungguh-sungguh dan akan terjadi tuding-menuding siapa yang menyidik siapa.
Alih-alih menjadi negara adidaya di dunia seperti halnya Amerika Serikat sebagai negara yang mempunyai kekuasaan di percaturan politik internasional, baik dalam memengaruhi peristiwa-peristiwa global maupun lebih jauh mengambil keputusan dalam proyek-proyek internasional. Indonesia mempunyai kemampuan dan kekuasaannya sendiri sebagai negara adikaya korupsi.*Penulis adalah alumnus Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

(Sinar Harapan)

BERITA TERKAIT

RAHASIA BAILOUT BANK CENTURY

Hasil obrolan dengan Orang penting Republik, terkait bocoran Rahasia Bailout Century dari Sumber Intelejen Hongkong
Dana Rp 6,7 yg dibailout ke bank Century merupakan uang yg dicetak atas jaminan aset kekayaan (berupa emas) dari Kerajaan2 yg ada sblm merdeka. Konon, katanya Sertifikat jaminan berupa Special drawing rights (SDRs) kepemilikan emas itu ada ditangan org seputar Cikeas. Dgn jaminan SDR itulah rupiah dicetak di Jerman dan Australia dlm jumlah besar dan dibawa ke Indonesia dg cara siluman.
Setibanya uang itu di Indonesia, sebahagian uang itu diendapkan di BI (Gub BI Budiono) untk diputar dan disesuaikan nilai rupiah saat itu. Keterlibatan Sri Mulyanai (sbg Mekeu) adlh dia tau persis smua nomor seri Rupiah yg dicetak di Australia dan Jerman yg akan di bw ke Indonesia
Bank Century adlh bank yg diada-adakan untuk menampung dana siluman dimaksud. dg catatan, stlah smuanya slesai, bank trsbt dihilangkan jejaknya. Bank century kemudian didesain menjdi bank gagal berdampak sistemik. Pdhl itu bagian dari skenario bailout. Setelah melewati perdebatan panjang soal berdampak sistemik tdknya Century. Kemudian diputuslah bnk tsb dibailout
Pernyataan bhw dana 6,7 t dari LPS itu bersumber dari pungutan premi perbankan adlh tdk benar, dan dusta. Dana LPS 6,7 adalah uang siluman yg diputar ke seuluruh bank BUMN dan ditarik kembali BI lalu disimpan di LPS.
Stlah dana bailout 6,7 t itu digelontorkan, lalu Bank centuri mengalirkannya ke berbagai Sumber. Mulai dari Yayasan fiktif dll. Dana 6,7 itu yg dialirkan ke beberapa yayasan fiktif itu kemudian menjadi sumber pendanaan pilpres 2009.
Sebagai catatan, dana siluman itu dinikmati oleh beberapa partai koalisi (Minus PKS & Golkar) sebagai biaya pemilu 2009. Dlm skenario bailout itu, stlah pemilu 2009 berakhir pemilik bank dipaksakan/dusuruh kabur, untuk menghilangkan jejak sumber dana. dlm skenario itu juga, stlah pemilu2009 berakhir, nama bank century juga harus dirubah (menjdi bank Mutiara) utk menghilangkan jejak
Sebenarnya JK tau persis sumber dana ini. Tapi kalau dibuka terang benderang, negara bisa chaos !. Sampai saat ini DPR dan rakyat dikibuli. DPR hanya bahas kulitnya. DPR dan rakyat tdk pernah tau sumber dana sesungguhnya, sebagai catatan akhir, Sampai saat ini sumber dana siluman dg jaminan SDR di bank of Amerika itu masih ada di Inonesia., dana siluman itu akan digunakan lagi sewaktu-2 untuk biaya politik rezim yg berkuasa saat ini
Sebagai imbalan kejahatan itu, Sri Mulyani dan Budiono masing2 dikasi Jabatan. Budiono Wapres. Sri Mulyani Menkeu
Sampai saat ini, aset kekayaan dari kerajaan2 itu, sertfikatnya ada di Belanda.
Kasus Korupsi Bukopin Part V

by @TrioMacan2000

Eng ing eeeeng…saya lanjutkan lagi kultwit ttg Kasus2 Korupsi di Bank Bukopin. Sesuai janji saya sebelumnya yg kasusnya sangat banyak,Utk sekedar mengingatkan kembali, selain kasus2 korupsi di Bank Bukopin yg sdh dikultwitkan sebelumnya, juga diduga ada suap ke BI. Suap ke BI ini diduga utk terkait pada : menutupi hasil pemeriksaan BI thdp penyimpangan2 yg terjadi di Bukopin, penempatan uang penempatan uang antar Bank (uang Bukopin di Bank Global), mark up pembelian saham Bank Global harga mark up oleh Bukopin. Suap Bukopin puluhan M pertahun kpd pejabat2 Bulog terkait fee jasa giro dana Bulog yg ditempatkan di Bukopin. Permainan take over asset2. Dan lain2 mengenai kasus2 korupsi di Bank Bukopin. Semuanya dapat ditutup2i oleh Direksi Bukopin krn ada suap ke pemeriksa2 dari BI. Bahkan, pjbt Bukopin yg sdh jadi Tersangka pun bisa lolos fit & proper test BI utk jadi Direksi di Bank Bukopin seperti Sulistyo Hadi cs. Salah 1 kasus korupsi Bukopin yg lain yg blm sempat sy twitkan adalah mengenai korupsi Komisaris& Direksi Bukopim dgn modus rekayasa. Rekayasa yg saya maksud adalah rekayasa pengeluaran uang perusahaan atas beban “Tunjangan Prestasi Khusus” utk “Kesejahteraan Karyawan”

Berdasarkan dokumen yg saya terima, Direksi Bukopin diduga keras merekayasa pengeluaran uang utk kesejahteraan karyawan yg fiktif. Beban pengeluaran uang utk Kesejahteran Karyawan yg dibayarkan belasan milyar per tahun ternyata utk KANTONG PRIBADI Direksi/komisaris. Sebagai contoh, pd thn 2010 tercatat uang keluar Rp. 11.455.000.000 pd account 654180 dan 220090 dgn keterangan : BKT- Tunjangan Prestasi Khusus dan Kesejahteraan Pegawai. Lalu ada Rp. 5.634.207.064 pd account 201200 dan 654040 yg keterangannya BKT- Pajak PPh. Hasil penelusuran dokumen2 yg ada menunjukan bhw Direksi Bukopin juga menerima uang apresiasi Direksi setiap bulan dgn contoh sbb :

Tgl 04/08/2010 -> Rp. 225 juta utk Agus Hernawan, Rp. 275 juta utk Agus Hernawan (lagi), tgl 3/8/10 -> Rp. 350 juta utk Agus Hernawan

Tgl 3/8/2010 -> Rp. 400 juta utk Agus Hernawan (lagi), 16/7/10 -> Rp. 450 juta utk Ribawanto Suyoso (suami Lamira Ribawanto/Dir Konsumer)

Tgl 21/7/10 -> Rp. 400 juta utk Ribawanto Suyoso (suami Lamira dir. Konsumer), 19/7/10 -> 400 juta utk Ribawanto Suyoso (lagi)

Banyak banget dokumen2 yg menunjukan pengeluaran perusahaan yg seolah2 merupakan beban kesejahteran pegawai tp utk Direksi/komisaris. Bahkan ada pengeluaran uang Rp. 350 juta tunai utk Dedy S Kodir (komisaris) yg dikeluarkan melalui Memo pjbt yg bernama Miskidi Rasyid. Saking ngebut perkaya diri, direksi Bukopin juga diduga “rekayasa” kredit bunga murah utk karywn yg disulap menjd kredit utk Direksi. Contohnya : Dirut Glen Glenardi yg terima kredit murah Rp. 500 juta dan Mikrowa Kirana yg terima Rp. 400 juta. Juga diduga ada rekayasa keuangan dalam program MESA sebesar Rp. 533.489.302 dari Kopkar Bukopin an. gken Glenardi/dirut Bukopin. Juga ada lagi, Pensiun Hari Tua (PHT) sebesar Rp. 1.732.600.000 utk direksi Bukopin periode april-des 10 dicairkan atas beban Bukopin. Sedangkan utk premi asuransi jiwa utk Direksi Bukopin thn 2010 yg dibayar ke PT. Tugu Mandiri pd 27/10/10 sebesar Rp. 4.674.137.500

Terlalu banyak dugaan korupsi di Bank Bukopin yg merugikan uang negara, Bulog dan kaywaran bulog sbg pemegang sahamnya. Namun tdk ada yg diusut tuntas. Bahkan pemalsuan hasi RUPS tgl 18 Mei 2011 saja terkait tantiem direksi/komisaris tdk pernah diusut. Bank Bukopin juga sudah lama diduga keras sbg sapi perah pejabat2 Bulog selain sbg tempat “pencucian” uang2 haram pejabat2 Bulog

Kenapa Bank Bukopin seolah2 kebal hukum? Disamping direksi bukopin diduga menyuap aparat2 polisi/jaksa, juga ada pejabat bukopin, pejabat bukopin yg punya hubungan “khusus” dgn petinggi2 polri dan kejagung. Mereka yg amankan “pesta pora korupsi” di bukopin. Saya sdh menanyakan progres kasus ini kpd pejabat tinggi kejaksaan agung terkait mandegnya proses hukum kasus korupsi di Bank Bukopin. Atas pertanyaan saya itu Kejagung memberikan jawaban sbb : 1. Kejagung sdg mencari celah agar korupsi2 di Bukopin tidak dikategorikan dapat dikatergorikan “merugikan uang negara”. 2. Meski peemrintah bukan saham mayoritas, kejagung akan pastika ada kerugian negara. 3. Untuk korupsi2 direksi Bukopin yg terkait dgn pemberian kredit2 fiktif, mark up dan penggunaan fasiltas BI dsj, pasti masuk delik pasti masuk delik korupsi, 4. Pemberian uang suap puluhan milyar seperti dari jasa fee giro ke pejabat2 bulog adlh delik gratifikasi

Kejagung sedang meminta keterangan saksi ahli utk lengkapi berkas penyidikan agar kasus2 korupsi Bukopin bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kejagung juga sdg menunggu hasil pemeriksaan dari Tim Depkeu dan BI yg sdh mulai bekerja. Dan jg sdh ada keterangan tambahan yg diterima Kejagung dari unsur direksi Bukopin yg mengetahui persis modus korupsi2 Bank Bukopin. Pihak Kejagung akan secepatnya berkoordinasi dgn BI dan Kemenkeu utk perdalam dan perluas penyidikan kasus2 korupsi di Bukopin & Bulog

komisi VI, III dan XI DPR juga akan bahas kasus2 korupsi di Bukopin ini utk awasi proses korupsi yg rugikan negara Triliunan ini. Kita tunggu saja progres kasus2 korupsi Bukopin selanjutnya. Sekian ..semoga bermanfaat dan terima kasih. MERDEKAA !!

PART 1,2,3,4 bisa dibaca di: Korupsi di Bank Bukopin – Part 4 : http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012_06_01_archive.html

Jakarta, Belanda
Jakarta, Belanda

“Korupedia” Abadikan Data Koruptor

Diterbitkan : 15 Juni 2012 – 1:27pm | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Aboeprijadi Santoso)

Anda mencari besan yang tak cemar? Pingin mantu yang bersih namanya? Atau mau pilih politikus yang kredibel? Gunjang-ganjing kasus kasus korupsi yang melanda Indonesia membuat masyarakat makin muak, dan membahayakan demokrasi.

Sejumlah aktivis anti-korupsi kini meluncurkan situs web www.korupedia.org yang melacak dan mengabadikan foto, data diri dan keluarga para koruptor yang putusannya telah in kracht (diberlakukan) oleh pengadilan. Pendataan perlu, tapi kapan membangun kekuatan politik, gerakan Liga Anti-Korupsi, untuk menghadapi mafia salah satu jenis korupsi terbesar korupsi politik di dalam badan negara seperti DPR dan birokrasi?

Korupsi benar seperti benalu karena benalu menjarah tanpa malu. Padahal hanya malu, dan dipermalukan, yang sering membuat orang di Indonesia menjauhi aib. Semacam inilah salah satu motif peluncuran situs web www.korupedia.org oleh sejumlah aktivis anti-korupsi di Jakarta Selasa lalu.

Korupedia adalah semacam wikipedia khusus untuk mencatat nama-nama dan data para pelaku korupsi sepanjang sejarah di Indonesia. Tepatnya: ensiklopedia korupsi Indonesia. Di situ terdapat sejumlah jenis korupsi dengan data nama kasus, nama yang terlibat dan putusan pengadilan.

“Republik Korupsi”
Yang menarik, ada sebuah peta besar republik ini yang dilengkapi dengan titik-titik di setiap kota tempat terjadi kasus korupsi apa pun, yang pernah diputuskan pengadilan. Nah jika Anda klik, maka akan tampillah sejumlah nama, kasus dan data terkait.

Mengingat luasnya “Republik Korupsi” ini, jarang orang Jakarta tahu apa saja yang terjadi dengan APBN dan APBD, sebut saja di sebuah kabupaten di Aceh, atau di Sulawesi Utara.

Dengan begitu, situs ini dapat berfungsi sebagai penggerak dinamika anti korupsi, menjadi jendela bagi publik pencari data, sekaligus pintu bagi masyarakat yang ingin memeriksa dan mencek kasus korupsi yang macet. Tentu saja, data itu harus terverifikasi, jadi laporan-laporan publik harus ditelisik dengan teliti agar tidak menjadi daftar fitnah.

“Kami risau,” demikian Teten Masduki pendiri ICW Indonesia Corruption Watch, salah satu pemrakarsa Korupedia, menandaskan, “hukum untuk menjerat koruptor belum efektif, putusan pengadilan seringkali rendah, yaitu di bawah dua tahun, pelaku-pelakunya taraf kecil, dan sanksi sosial tidak ada. Misalnya mereka ini tampil di Tipikor (Pengadilan Tindak Korupsi) diantar dan didoakan oleh ustadz lalu keluar dari penjara pun disambut.”

Tak pernah merasa bersalah
Para tokoh nasional yang terpidana korup, juga tak pernah merasa bersalah, malah merasa dizalimi, bahkan bisa dipilih kembali. Malah di Boven Digul dan di Sulawesi Utara ada pejabat yang dilantik di penjara. Jadi kita sering melupakan dosa mereka, kini kita ingin mendokumentasikan mereka yang pernah merusak bangsa ini.

Kita ingin mengabadikan mereka. Ini sama pentingnya dengan mencatat jasa para pahlawan.

Jadi situs korupedia dapat membantu mereka yang ingin mencermati bobot, bibit dan bebet (nilai-nilai moral) para calon kerabat atau pemimpin negeri ini. Maka, dengan ide sederhana dan teknologi mutahir online murah, dapat diakses publik ingin mendinamiskan masyarakat anak bangsa dalam membangun kehidupan bernegara.

Lembaga korupedia dihidupkan secara swadaya tanpa sponsor, dananya datang dari saweran pribadi-priadi dan lembaga sejenis yang solider, termasuk KBR68H dan Air Putih.

Korupedia dengan demikian dimaksud menjadi sebuah “monumen abadi dalam bentuk digital” yang akan menjadi rujukan dan alat sanksi sosial. Sejauh ini 101 kasus sudah diunggah. Siapa saja dapat berpartisipasi dengan melengkapi foto-foto para terpidana.

Yang penting, masyarakat dapat ikut mendorong kasus macet agar maju, yaitu kasus para koruptor yang sudah bertahun-tahun jadi tersangka tapi tak pernah diadilikan, bahkan terus menjabat kepala daerah dan sebagainya. “Ini penting,” demikian Teten, “demi rasa keadilan!”

Sanksi sosial
Dengan tekanan masyarakat lewat media sosial sms, twitter dsb, lembaga ICW, Korupedia selanjutnya dapat menekan polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dinamisasi kasus macet dapat menumbuhkan sanksi sanksi sosial, dan dengan begitu partai partai politik pun dipaksa berhati-hati atau akan cemas dalam mencalonkan wakil wakilnya di DPR.

Jika calonnya pernah cemar secara hukum, maka lampu nama yang diklik itu akan menyala.

Yang menarik seminggu sebelum resmi diluncurkan, jumlah mereka yang mencoba mengakses hampir sama banyaknya dengan mereka yang mencoba meng-hack, atau merusak situs ini. Ini tidak aneh karena pengalaman serupa juga terjadi di India dan Afghanistan.

Tapi, pertanyaannya, tetap akan kita merasa cukup dengan pelembagaan dan teknologi pengawasan seperti ini? Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dengan tepat mempertanyakan bukankah perlu membangun suatu kekuatan politik dengan menegakkan Liga Anti Korupsi yang mampu menekan aparat negara.

Sunday, 17 June 2012 00:23

Dahlan: Negosiasi Ulang Kontrak Pertambangan

Semarang – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai, negosiasi ulang atas kontrak-kontrak pertambangan di Indonesia merupakan jalan terbaik menghadapi besarnya investasi asing di Indonesia.

“Patut diakui, banyak tambang-tambang besar di Indonesia dimiliki asing. Namun, kontrak itu sudah berjalan selama 20-30 tahun. Lalu mau diapakan? Apa mau direbut atau dibiarkan saja?” katanya di Semarang, Sabtu (16/6).

Hal tersebut diungkapkannya, usai memberikan kuliah umum berjudul “Penguasaan Sains dan Teknologi Untuk Kemanusiaan Bangsa dan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Universitas Diponegoro Semarang.

Menurutnya, Indonesia akan dianggap sebagai bangsa yang primitif jika merebut tambang-tambang besar itu dari investor asing karena telah menyalahi kontrak, tidak patuh pada hukum, dan melanggar kesepakatan.

“Kalau melakukan seperti itu, merebut tambang, Indonesia pasti akan dikucilkan dunia karena dianggap sebagai bangsa yang primitif, tidak tunduk pada tatanan hukum. Namun, kalau dibiarkan saya juga tidak setuju,” katanya.

Ia mengatakan, selama ini banyak orang yang menginginkan Indonesia seperti Bolivia yang menasionalisasi semua aset pertambangannya, seperti Korea Utara yang mandiri, atau Myanmar yang melarang asing masuk.

Namun, kata dia, mereka yang menginginkan Indonesia seperti Bolivia, Korut, atau Myanmar itu tidak mau merasakan “penderitaan” yang dialami masyarakat negara itu, yakni hidup dalam kemiskinan.

Karena itu, Dahlan mengatakan bahwa langkah terbaik yang bisa ditempuh menyikapi permasalahan itu adalah dengan menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang selama ini dikuasai oleh investor asing.

“Mari kita ajak mereka (investor asing, Red.) bicara baik-baik, mempertimbangkan zaman yang sudah berubah, apalagi investasi mereka juga sudah lama kembali untuk menegosiasikan ulang kontrak pertambangan,” katanya.

Ia mencontohkan bahwa Indonesia selama ini mengekspor gas ke China dengan harga yang sangat murah, sekitar tiga dollar AS/mmbtu (million metric british thermal unit), padahal dibeli kembali dengan harga mahal.

“Apakah kita mau menyalahkan kebijakan pemerintah saat itu? Menurut saya, solusi terbaik adalah menegosiasi ulang, mungkin ada kenaikan setengah sen atau satu sen sudah lumayan,” demikian Dahlan. [TMA, Ant]

 

Proyek Utang Akal-akalan

Faisal Rachman | Rabu, 13 Juni 2012 – 15:19:15 WIB



(dok/ist)BPK perlu lakukan audit kinerja dan investigasi, bukan hanya finansial.
JAKARTA – Pemanfaaatan utang yang ditarik pemerintah disinyalir banyak kejanggalan. Perilaku negatif yang hanya berfokus mengadakan suatu proyek atau pekerjaan dengan memanfaatkan dana utang akan membuat utang bertambah pesat tanpa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Karena itulah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta tak hanya melakukan audit dari sisi finansial, melainkan juga audit kinerja atau bahkan audit investigatif terhadap pengelolaan utang pemerintah yang saat ini hampir Rp 2.000 triliun.

Dengan langkah ini, diharapkan audit BPK tak hanya menyelisik penerimaan dan penyerapan dana dari suatu proyek atau program hasil berutang.

Ketua Koalisi Antiutang (KAU) Dani Setiawan kepada SH, Selasa (12/6), meminta BPK harus melakukan audit kinerja atau audit investigatif.

“Misalnya utang luar negeri untuk proyek atau program itu bisa dilihat loan agreement-nya, bagaimana syarat-syaratnya, berapa commitment fee-nya, dan apa hasilnya. Dengan begitu bisa diketahui seberapa efektif utang yang ditarik itu dari sisi pemanfaatannya,” kata Dani.

Menurutnya, KAU pernah melakukan audit kecil-kecilan soal penggunaan anggaran hasil berutang dari suatu proyek. Hasilnya ternyata tak efektif, bahkan dana hasil berutang yang harus dibayar dari pajak terbukti sia-sia. “Kami pernah melakukan audit utang dari World Bank dan Asian Development Bank untuk proyek pembangunan pelelangan ikan. Ternyata, karena memang tak seharusnya dibangun, jadi tak terpakai. Bisa disimpulkan hal seperti ini hanya untuk akal-akalan agar dana bisa diserap,” ujarnya.

Kasus lainnya adalah banyaknya dana hasil utang yang menimbulkan konsekuensi justru terbuang percuma, seperti membangun tugu-tugu di tengah kota yang tak penting. “Ada lagi misalnya soal proyek hasil utang yang membuat masyarakat pindah dari suatu tempat. Padahal jelas ada kerugian sosial dari situ yang tak bisa dikuantifikasi,” ujarnya.

Belum lagi ditemukan fakta adanya utang program yang diberikan dengan cara tak sah atau dipaksakan. Misalnya, penarikan utang tersebut diiringi keluarnya aturan yang dipersyaratkan pemberi utang (kreditur).

“Karena itu, kami yakin 100 persen jika audit yang dilakukan BPK dilakukan dengan sebenar-benarnya, banyak temuan kejanggalan yang akan terlihat,” ucapnya.

Audit Khusus

Dihubungi secara terpisah, Wakil Keua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menuturkan, saat ini semangat di DPR memang menginginkan adanya audit khusus untuk pengelolaan utang pemerintah. Saat ini Komisi XI sedang berunding untuk memutuskan apakah akan meminta audit kinerja atau audit investigasi terhadap pengelolaan utang pemerintah.

“Ini belum pernah terjadi. Kami akan meminta BPK apakah harus melakukan audit kinerja atau investigasi untuk pengelolaan utang pemerintah. Jika audit kinerja berarti akan diselisik pemanfaatannya. Jika investigasi berarti akan diteliti apakah ada permainan antara kreditur dengan penerima utang (pemerintah),” tuturnya.

Menurut politikus Partai Golkar ini, DPR memang sudah lama gerah dengan pengelolaan utang pemerintah. Namun, untuk melakukan moratorium penarikan utang atau pembayaran bunga dan pokok utang yang ada, DPR harus punya alasan dan bukti yang kuat.

“DPR butuh data yang kuat untuk melakukan itu, makanya kami meminta BPK melakukan audit. Jika BPK menemukan cukup bukti adanya rekayasa yang merugikan negara, kendati itu suatu kebijakan, apakah kita tetap harus membela kebijakan yang salah?” ia bertanya.

Khusus untuk pembayaran bunga obligasi rekapitulasi (obligasi rekap) puluhan triliun tiap tahunnya ke perbankan nasional, DPR akan meminta secara terpisah audit khusus mengenai hal ini. Pada dasarnya ia dan fraksinya sepakat pembayaran bunga obligasi rekap disetop.

“Dari obligasi rekap ini, apa yang diperoleh pemerintah? Masak harus membayar atas uang yang ditaruhnya sendiri? Kebijakan memang tak bisa dipidanakan, tetapi jika kebijakan menimbulkan kerugian negara, itu patut diperiksa,” ujar Harry.

Menurutnya, kebijakan Release and Discharge (R&D) yang diartikan membebaskan dan membayar utang merupakan kebijakan pemerintah Megawati yang masih bisa saja digugat. “Setelah disuntik puluhan triliun, mengapa BCA hanya laku terjual Rp 5 triliun, Jadi poinnya obligasi rekap itu bagaimana?” ucapnya.

Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia Sasmito Hadinagoro menuturkan, melihat kondisi yang ada, wajar jika melihat aset almarhun Liem Sioe Liong di Hong Kong tercatat US$ 7,6 milliar. Menurutnya, jika dicermati BLBI untuk BCA tahun 1998 sebesar Rp 52 triliun ternyata hanya dibayar dengan aset gelondongan 200 perusahaan Salim Group yang diserahkan kepada BPPN dengan taksiran Price Waterhouse C hanya senilai Rp 20 triliun.

Seperti diketahui, lewat R&D, Megawati memberikan fasilitas kepada para obligor hitam untuk mengembalikan cicilan kerugian negara dengan potongan dari 16–36 persen yang diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement). Itu merupakan perjanjian penyelesaian utang di luar pengadilan (settlement out of court).

Sementara itu, menanggapi polemik soal utang pemerintah, BPK mengatakan akan mengaudit manajemen pengelolaan utang secara keseluruhan di semester dua tahun ini. Audit ini dilakukan guna melihat efektivitas utang yang di kelola pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, dalam audit ini BPK tak hanya akan menyisir penerbitan surat utang pemerintah, tetapi juga utang-utang yang dikelola pemerintah beberapa tahun belakangan ini.

BPK menurut rencana akan mengambil data dari tahun 2011 ke belakang. “Insya Allah tahun ini kami sudah mulai. Kami hanya menilai bagaimana selama ini manajemen utang pemerintah. Apakah sudah cukup efisien dalam memperoleh sumber dana yang paling kompetitif dalam membiayai defisit anggaran,” ucapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Direktorat Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, sampai April 2012 total utang pemerintah tercatat Rp 1.903,21 triliun, terdiri dari utang pinjaman Rp 619,7 trilun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 1.284,04 triliun.

Dalam APBNP 2012, pemerintah sudah mengganggarkan Rp 322,709 triliun (sekitar 23,7 persen dari proyeksi penerimaan negara 2012 sebesar Rp 1.358, 2 triliun untuk membayar utang). Perinciannya, untuk membayar utang pokok Rp 200, 491 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 122,218 triliun.

Namun, di tahun ini juga total utang baru yang akan diambil mencapai Rp 326,53 triliun. Perinciannya, Rp 54,86 triliun dari utang pinjaman dan Rp 271, 66 triliun dari penerbitan SBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, ada dua hal yang menjadi penyebab mengapa utang pemerintah bertambah. Salah satunya adalah karena APBN masih defisit. Alasan kedua adalah pemerintah masih harus melakukan refinancing utang. Itu harus dilakukan karena pemerintah masih mempunyai utang-utang lama yang dibuat 10–20 tahun lalu.

(Sinar Harapan)

19
Apr
12

Strategi Nasional : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

19 April 2012 | BP

Perpres Cegah Korupsi Segera Diterbitkan

Jakarta (Bali Post) -Guna mencegah dan menekan kasus korupsi di Indonesia, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan berhasil-tidaknya program tersebut dapat diukur dari tiga indikator. Salah satunya peningkatan persepsi korupsi di Indonesia.

Dia mengatakan, penerbitan Perpres ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Stranas PPK itu nantinya akan mencakup jangka menengah (2012-2014) dan jangka panjang (2012-2025). Menurutnya, Perpres ini akan fokus untuk mendorong keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia menyebutkan ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini, yaitu peningkatan persepsi korupsi di Indonesia, kesesuaian pengaturan antikorupsi dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), serta sistem integrasi nasional yang dikembangkan oleh pihak KPK.

Diharapkan Stranas PPK menjadi acuan utama bagi kementerian atau lembaga, baik tingkat pusat maupun daerah. Sehingga dampak riil bagi penurunan tindak pidana korupsi di Indonesia akan tercapai. (balitv/iah)

09
Feb
12

Prasarana : Korupsi Jembatan Kutai Kartanegara [KaBaResKrim]

KasusJembatanKuKar

Mega Putra Ratya – detikNews

Rabu, 08/02/2012 15:41 WIB

Kasus Jembatan Kukar, Kabareskrim : Unsur Korupsi Sudah Jelas

Jakarta – Polri sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Polri juga melihat ada indikasi korupsi dalam kasus yang menewaskan 24 orang tersebut.”Saya kira unsur korupsi sudah jelas, unsur merugikan negara. Saya kira itu masalah yang terkait dengan policy atau kebijakan, itu adalah ranah politik,” kata Kabareskrim Komjen Sutarman di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2012).

Sutarman mengatakan Polri mengusut kasus tersebut dari aspek ranah penegakan hukum. Ia berjanji akan menindak tegas siapa pun yang bersalah dalam kasus tersebut.

“Apapun pelanggaran yang terjadi untuk penegakan hukum mulai dari kalau itu untuk kepentingan perawatan tapi tidak digunakan apa pelanggarannya, tentu akan kita tindak,” ujarnya.

Meski menemukan indikasi korupsi, Polri belum menyimpulkan bahwa secara keseluruhan terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

“Kita tidak serta merta menuduh itu. Kita lihat kesalahannya ada dimana. Dari kesalahan perencanaan itu, kita lihat kesalahannya seperti apa. Kalau tadi disebutkan peralatan yang ditentukan harga penawaran dan ditentukan alatnya seperti itu, kemudian dipenuhi seperti itu, tidak ada masalah. Tapi alatnya jelek, tapi kesepakatannya seperti itu, ya tidak ada masalah,” ungkap mantan Kapolda Metro ini.

Berarti indikasi korupsi ada diperencanaan? “Mestinya diperencanaan. Kawat yang getas itu tidak boleh digunakan mestinya. Ini adalah ranah pemilihan barang. Kalau misalnya dalam kesepakatan disepakati barang A, tapi digunakannya C, itu yang harus kita lakukan penyelidikan,” tegasnya.

Polri masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Belum ada penetapan tersangka baru dalam waktu dekat.

“Tergantung perkembangan penyelidikan. Kalau nanti kita akan memperoleh bukti yang cukup, mulai dari aspek perencanaan, pembangunan pada tahun 1995, kemudian aspek perawatannya, aspek pengoperasional dan seluruhnya, kan kita mulai dari pengencangan baut, chamber yang tengah tadi dan beban itu bertumpu pd satu chamber (hanger) yang naiknya dari 5 cm, 10 cm, dan seterusnya, itu adalah bagian informasi yang kita gunakan untuk pintu masuk terhadap penyidikan yang kita lakukan, hingga kita menetapkan 3 orang tersangka tadi,” paparnya.

(mpr/aan)

Baca Juga
06
Feb
12

Korupsi : Modus Penggelapan Jadi Trend Tahun 2011

Modus Penggelapan

Ari Saputra – detikNews

Senin, 06/02/2012 04:20 WIB

Modus Penggelapan Jadi Trend Korupsi Selama Tahun 2011
Jakarta – Modus kasus korupsi yang muncul selama tahun 2011 sangat beragam. Menurut analisis ICW, selama 2011 penggelapan menjadi modus korupsi yang paling banyak dilakukan.”Tiga besar modus korupsi yang paling sering muncul adalah penggelapan dengan 168 kasus, penyalahgunaan anggaran 81 kasus dan mark up 80 kasus,” ujar peneliti ICW, Agus Sunaryanto yang dirilis Minggu (5/2/2012).Menurut Agus, dari data tahun 2010 penggelapan juga menjadi modus yang sering dilakukan. Di mana pada tahun 2010 kasus korupsi dengan modus penggelapan terjadi sebanyak 150 kasus.”Mark up 139 kasus dan penyalahgunaan anggaran sebesar 67 kasus,” terangnya.Ditinjau dari sisi kuantitas kasus, ICW juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum selama tahun 2011. Setidaknya 436 kasus dengan jumlah tersangka 1053 orang berhasil diproses selama tahun 2011.”Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani dibanding tahun sebelumnya namun jumlah kasus korupsi di 2011 masih tetap tinggi,” imbuhnya

(her/her)

Baca Juga

SektorPendidikan2011

Suci Dian Firani – detikNews

Senin, 06/02/2012 03:42 WIB

Duh ! Sektor Pendidikan Jadi Lahan Subur Korupsi di Tahun 2011
Jakarta – Sepanjang tahun 2011 terdapat 436 kasus korupsi yang saat ini ditangani aparat penegak hukum. Dari analisis Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor pendidikan justru menjadi lahan yang paling subur kasus korupsi.Demikian temuan ICW yang dirilis di kantor ICW, Jl Kalibata Timur 14, Jakarta, Minggu (5/2/2012).”Tiga yang paling korup yaitu sektor pendidikan 54 kasus, diikuti sektor keuangan daerah dengan 51 kasus dan sektor sosial kemasyarakatan 42 kasus,” ujar peneliti ICW, Agus Sunaryanto.Menurut ICW, tingginya kasus korupsi di sektor pendidikan adalah hal baru. Karena di tahun 2010, sektor yang paling tinggi angka korupsinya adalah sektor infrastruktur dengan 85 kasus. Kedua sektor keuangan daerah sebanyak 82 kasus dan pendidikan 47 kasus.”Sektor pendidikan yang paling tinggi angka kejadian korupsinya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” terangnya.

Keadaan ini harus diwaspadai karena sektor pendidikan memperoleh porsi yang paling besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN). Untuk itu Kemendiknas, Dinas-dinas pendidikan daerah serta aparat penegak hukum diminta untuk mengawasi penggunaan anggaran di sektor pendidikan tersebut.

“Untuk beberapa sektor strategis belum ada korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Sektor pendidikan ini harus benar-benar diawasi,” imbuhnya.

(her/her)

Jawa Timur Tertinggi

Ari Saputra – detikNews

Senin, 06/02/2012 01:05 WIB

ICW : Jawa Timur Peringkat Tertinggi dalam Kasus Korupsi
Jakarta – Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2011 menunjukan bahwa kasus-kasus korupsi banyak bermunculan di seluruh provinsi. Namun ada 10 provinsi yang paling dominan jumlah kasus korupsinya.”Tiga provinsi yang paling tinggi tingkat korupsinya yaitu Jawa Timur, diikuti provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD),” ujar peneliti ICW, Agus Sunaryanto, di kantor ICW, Jl Kalibata Timur 14, Jakarta, Minggu (5/2/2012).Agus menjelaskan, korupsi di Jawa Timur mencapai 33 kasus, NTT 32 kasus, sedangkan NAD 31 kasus. Namun, jumlah potensi kerugian terbesar berada di wilayah pusat.”Korupsi yang muncul di wilayah pusat memiliki potensi kerugian negara terbesar dibanding wilayah lain yaitu sebesar Rp 535,7 miliar. Setelah itu diikuti provinsi Lampung sebesar Rp 158,2 miliar dan provinsi Sumatera Barat dengan potensi kerugian negara Rp 144,3 miliar,” tutur Agus.

Namun menurut Agus, kinerja penegak hukum selama tahun 2011 relatif cukup baik. Hal ini karena aparat penegak hukum telah memproses 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang.

“Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah kasus korupsi tetap masih sangat signifikan,” imbuhnya.

(her/her)

Baca Juga
Minggu, 05/02/2012 14:48 WIB

fotoNews

Angka Korupsi

Fotografer – Ari Saputra
Remunerasi Gagal Tekan Angka Korupsi
   

Remunerasi Gagal Tekan Angka Korupsi
Sepanjang 2011, pelaku kkorupsi sebagian besar melibatkan PNS. PNS menempati urutan teratas yakni 239 orang disusul oleh pimpinan perusahaan swasta yakni 190 orang dan anggota DPR/DPRD mencapai 90 orang.
icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_off

Foto Lain

Aktivis ICW, Agus Sunaryanto memaparkan hasil temuan mengenai trend korupsi sepanjang 2011 di kantor ICW, Jakarta, Minggu (5/3). Menurut ICW, kebijakan pemerintah memberikan tunjangan khusus (remunerasi) kepada pegawai di beberapa lembaga dinilai belum efektif dan cenderung gagal menekan angka korupsi.

25
Dec
11

Koruptif : Upaya Menghalalkan Korupsi

Menghalalkan Korupsi

http://www.tempo.co/read/opiniKT/2011/12/25/1725/Upaya-Menghalalkan-Korupsi

Upaya Menghalalkan Korupsi

Sabtu, 24 Desember 2011 | 04:42 WIB

Sungguh banyak alasan pembenar untuk menggarong duit negara. Ada politikus yang berdalih bahwa ia mesti mengembalikan modal yang mereka habiskan untuk kampanye. Tak sedikit pula yang beralasan harus menyumbang ke partai politik. Ada juga dalih untuk kepentingan agama, seperti yang digunakan oleh Sofyan Usman, seorang politikus Partai Persatuan Pembangunan.

Alasan yang mencengangkan itu masuk dalam pleidoi Sofyan yang disampaikan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, belum lama ini. Terdakwa merasa tak bersalah karena duit suap dari Otorita Batam sebesar Rp 1 miliar tidak dipakai untuk kepentingan pribadi atau memperkaya orang lain. Duit itu disumbangkan untuk pembangunan rumah Tuhan. “Apakah saya, yang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan berniat membantu pembangunan masjid, pantas dipenjara?”

Betapa kacau jalan pikiran sang terdakwa. Politikus ini mencampuradukkan urusan merampok uang rakyat dengan menyumbang masjid. Duit yang diterima Sofyan masuk kategori suap lantaran diduga berkaitan dengan penyusunan anggaran Otorita Batam Rp 85 miliar dalam APBN Perubahan 2009. Andaikata tak ada biaya-biaya siluman seperti ini, tentu anggaran Batam tak tergerus dan rakyat akan lebih diuntungkan.

Sofyan, yang juga terpidana kasus cek suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, semestinya berpikir lebih jernih. Ia tak perlu menyumbang ke masjid bila memang tidak memiliki uang yang diperoleh secara halal. Dalil bahwa Sofyan tak menikmati secara langsung uang itu tidaklah menghapus tindakan yang jelas berkategori menerima suap. Soalnya, ia tak mungkin memperoleh duit tersebut jika bukan anggota DPR.

Tujuan mulia�menyumbang untuk pembangunan masjid�juga tidak bisa membuat uang korupsi yang haram menjadi halal. Tindakan ini malah menodai nilai-nilai agama. Bagaimana mungkin Tuhan menerima sedekah yang didapat dengan melanggar aturan? Ibadah bukanlah alat untuk mencuci uang.

Begitu pula dalih lain, seperti terpaksa korupsi lantaran memerlukan banyak duit untuk menyantuni konstituen dan menyumbang partai. Alasan ini terlihat masuk akal, tetapi tidak bisa diterima. Kalau betul partai politik atau rakyat di daerah memerlukan dana atau program pembangunan, bukankah seorang politikus bisa mengupayakannya secara legal? Justru inilah tantangan mereka sebagai anggota DPR.

Tingginya biaya politik merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh kalangan politikus itu sendiri. Soalnya, mereka memiliki kekuasaan membuat aturan permainan, mulai undang-undang pemilu sampai undang-undang partai politik. Jangan bebankan lagi urusan ini kepada rakyat dengan merampok anggaran yang semestinya diberikan secara penuh untuk mereka.

Semakin kentara, semua dalih itu sebetulnya hanyalah alasan pembenar bagi tindakan jahat para politikus. Mereka mau enak sendiri. Hidup para politikus telah dibiayai oleh negara, tapi mereka masih menyalahgunakan wewenang untuk menguras uang rakyat. Bahkan, untuk menyumbang masjid pun, di antara mereka ada yang memakai duit tak halal.

Tingkah laku penguasa dari pusat sampai ke daerah sama saja kalau sudah melihat sesuatu yang bisa direbut dari warganya meskipun mereka tidak berhak. Apa yang mereka (penguasa/elite) lakukan atas hasil dari perjuangan janda-janda Rawagede yang sebetulnya mereka tidak pernah mendukungnya justru menunjukkan watak sebenanrya dari penguasa itu sendiri . Kelakuan mereka itu bagai peribahasa yang berbunyi Bangau, bangau, minta aku leher, badak, badak minta aku daging.
Salam,
Awind

http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/aparat-indonesia-diharapkan-lindungi-janda-rawagede

tentara Belanda

Avatar Yunita Rovroy
Hilversum, Belanda
Hilversum, Belanda

LindungiJandaRawagede

Diterbitkan : 23 Desember 2011 – 11:29am | Oleh yunita rovroy (Foto: Erfgoed in Beeld)

Diarsip dalam:
 Aparat Indonesia Diharapkan Lindungi Janda Rawagede

Sanak saudara korban pembantaian Rawagede 9 Desember 1947 dipaksa membagi uang ganti rugi yang diberikan negara Belanda dengan para penduduk desa. Warga desa yang kini bernama Balongsari merasa berhak atas 50 persen uang kompensasi itu.

Kepada Radio Nederland, Jeffry Pondaag, Ketua Komisi Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B) mengatakan, Jumat pekan lalu telah mengecek di bank apakah uang kompensasi sudah masuk atau tidak. “Memang saat itu dana sudah masuk. Tapi informasi yang kami terima Rabunya, mereka sudah harus cap jempol untuk menyerahkan 50 persen itu.”

Diteror
Pondaag yang hari ini akan kembali ke Belanda dari kunjungan ke Indonesia tidak setuju dengan kejadian tersebut. K.U.K.B sudah berjuang keras mendapatkan ganti rugi untuk sanak saudara korban Rawagede. “Tapi bagaimana kalau mereka dipaksa secara teror? Rumahnya mau dibakar kalau mereka tidak mau kasih. Para janda ini kan sudah berusia lanjut.”

Pihak K.U.K.B sudah berusaha mengatasi masalah ini dengan mendatangi bupati dan wakil bupati Balongsari, Komisi III DPR, Komnas HAM serta Deplu. Namun tidak ada tanggapan.

Silaturahmi
Sementara warga desa menyatakan telah mendatangi para janda dan, melalui silaturahmi, meminta mereka jatah dari santunan yang diberikan Negara Belanda. Mereka menganggap para janda sudah menyetujui permintaan itu.

“Tapi,” demikian Pondaag, “kalau silaturahmi dengan cara paksa, itu artinya bukan dengan sukarela mereka memberikan 50 persen itu.” Menurut ketua K.U.K.B sayang sekali aparat Indonesia juga tidak melindungi para penerima kompensasi ini.

Bukti
Meskipun demikian Jeffry Pondaag akan terus berjuang. “Kami sudah bikin fotokopi keputusan pengadilan dalam bahasa Inggris. Di situ sudah tercatat sembilan namanya. Tidak ada yang lain yang berhak, selain sembilan orang itu. Itu sebagai bukti untuk mereka.”

Pondaag berharap aparat Indonesia mau membela dan melindungi korban dan masalah ini akan diselesaikan secara hukum.

Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal Kamis kemarin mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, karena menurutnya kasus ini berlangsung di Indonesia.

 

Minggu, 25/12/2011 11:34 WIB
Biaya Ekonomi RI Tinggi Akibat Gratifikasi, Suap dan Korupsi Mewabah 
Herdaru Purnomo – detikFinance


Jakarta – Masih maraknya gratifikasi, suap dan korupsi di Indonesia mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi RI tidak maksimal.

Dalam Refleksi Akhir Tahun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengemukakan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan bisa dipercepat apabila ekonomi biaya tinggi bisa dihapuskan.

“Salah satu faktor ekonomi biaya tinggi adalah gratifikasi, suap, dan korupsi. Walaupun Indonesia sudah dikategorikan sebagai investment grade, namun apabila untuk memulai bisnis selalu saja terbentur pada persoalan seputar ekonomi biaya tinggi tadi,” jelas Agus ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Dijelaskan Agus hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan terkendala. Berdarkan hasil analisis PPATK, Agus mengatakan korupsi masih akan menjadi wabah kedepan.

“Tren korupsi sampai dengan 3 tahun ke depan diperkirakan akan tetap tinggi apabila sistem anggaran dan pengawasan efektifitas penggunaan anggaran negara tidak segera diperbaiki,” tegasnya.

“Sistem pengawasan anggaran harus dievaluasi berkala, bila sudah diperbaiki, namun sudah juga dijalankan beberapa tahun dan hasilnya begitu-begitu saja, maka tentu ada yang salah dengan sistem itu,” imbuh Mantan Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia ini.

PPATK melaporkan, transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait tindak pidana korupsi meningkat tajam sepanjang 2011. Demikian pula tindak penyuapan dan transaksi narkotika meningkat selama tahun 2011.

“Hasil analisa di PPATK, 43,4% hasil analisa terindikasi tidak pidana korupsi. Peningkatan dugaan korupsi berdasarkan hasil analisa dari tahun 2010 hingga 2011, menunjukkan peningkatan signifikan 71%,” kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Muhammad Yusuf dalam refleksi akhir tahun 2011, di kantornya, Jakarta, Jumat (23/12/2011).

Selain korupsi, tidak pidana penyuapan dan narkotika juga naik. Dugaan tindak pidana narkotika naik 150% dari tahun 2010. Sedangkan pidana penyuapan naik 114% dibandingkan periode tahun lalu.

(dru/dru)


23
Dec
11

Pendidikan : Kontribusi Sistem Pendidikan Terhadap Perilaku Koruptif

Kolom

Perilaku Koruptif

Joni Ariansyah – detikNews

Jumat, 23/12/2011 09:00 WIB

 Kontribusi Sistem Pendidikan Terhadap Perilaku Koruptif
Jakarta – Sungguh terkejut mendengar berita baru-baru ini yang mengatakan bahwa 50 persen PNS telah melakukan tindakan korupsi. Kabar tersebut terkait dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilaporkan oleh wakil ketua PPATK Agus Santoso di sela-sela seminar Nasional di Jakarta mengenai tindak pidana pencucian uang.Dia mengatakan bahwa sebanyak 50 persen PNS muda melakukan pencucian uang dengan memasukkan uang negara ke dalam rekening pribadi, bahkan terdapat 10 PNS muda golongan IIIB yang berusia 28 tahun-an yang memiliki rekening miliaran rupiah. Setiap menjelang akhir tahun, secara bersama-sama PNS di Indonesia baik dari pusat maupun daerah terutama bendahara proyek mengirimkan sebagian uang negara ke rekening istri dan anaknya serta orang tuanya. Sungguh sangat menyedihkan melihat fenomena ini.Dengan dalih bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai pengamanan uang negara dikarenakan akan tutup buku, sedangkan proyek belum selesai dilakukan, tetap saja hal te rsebut tidak dibenarkan. Bahkan praktik semacam ini merupakan tindakan korupsi. Pelaku bisa dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ironisnya, mengapa kasus ini lambat ditindaklanjuti, padahal beberapa temuan sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu.Menteri keuangan menjelaskan bahwa temuan PPATK tersebut diindikasikan berasal dari PNS muda yang berasal dari daerah dikarenakan tidak memiliki sistem administrasi keuangan yang baik, sedangkan untuk yang di pusat sudah dilakukan minimalisasi, bahkan sudah 7 triliun uang negara diselamatkan dari 6.000 rekening tidak jelas yang terdapat di pusat. Lalu mengapa hal tersebut tidak diproses secara hukum, bahkan baru dikatakan jika ada temuan rekening yang tidak jelas kembali barulah akan diproses secara hukum, sungguh memperlihatkan tidak adanya sanksi bagi pemilik-pemilik rekening tersebut.Satu hal yang semakin menyakitkan hati rakyat adalah bahwa keluarga dalam hal ini adalah istri dan anak pelaku turut andil dalam praktik ini. Di mana fungsi seorang istri dan anak yang bisa mengingatkan dan mencegah kesalahan dari kepala keluarga tersebut. Dikatakan pula oleh Agus Santoso bahwa korupsi sampai saat ini menjadi laporan terbanyak dari kejahatan awal tindak pidana pencucian uang. Korupsi ini terjadi merata, dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Betapa korupsi di negara kita sudah sangat mengerikan.Kesalahan Sistem Pendidikan KitaTentunya ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan hal ini terjadi. Sebagaimana teori sebab akibat ataupun terdapat dalam peribahasa ada asap ada api. Salah satu kesalahan yang menyebabkan perilaku korupsi di Indonesia saat ini ‘menggurita’ adalah sistem pendidikan yang ada di negara ini. Betapa banyak orang-orang yang berorientasi profit ketika menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Tentu hal tersebut tidak salah, namun hal tersebut menjadi salah ketika dijadikan tujuan utama. Akibatnya, seseorang yang telah menempuh pendidikan tinggi tidak ubahnya seperti orang yang ‘balas dendam’ disebabkan karena uang yang sudah dikeluarkan semasa ia menempuh proses pendidikan. Padahal sebenarnya keuntungan finansial tersebut merupakan turunan atau efek dari apa yang ia dapatkan yaitu ilmu.

Harus diakui bahwa fenomena ini terjadi karena haluan pendidikan kita yang cenderung kapitalis. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita dijejali dengan teori-teori ekonomi kapitalis yang mengajarkan untuk me ncari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Sehingga jangan heran dengan indikasi kasus korupsi PNS di atas.

Manusia akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus berkorban banyak, akibatnya korupsi dilakukan. Ilmu ekonomi yang diajarkan saat ini seakan kembali mengulang kesalahan Ricardian atau yang lebih dikenal dengan kejahatan Ricardian. Pada saat itu, sebagian ekonom menganggap bahwa pengembangan model-model matematik dalam ilmu ekonomi yang dikembangan David Ricardo (1772-1823) sebagai metodologi abstrak atau ekonomi papan tulis. Metodologi berdasarkan penalaran deduktif yang sangat matematis tanpa mengacu pada sejarah, sosiologi dan filsafat.

Ironisnya, sebenarnya hal ini sudah disadari oleh guru-guru kita. Sudah banyak disadari oleh profesor-profesor ekonomi dari berbagai universitas di negara kita. Tetapi kesadaran hanyalah kesadaran. Usaha untuk mengarahkan mahasiswanya agar menyadari hal tersebut bisa dikatakan sangat minim, bahkan tidak sama sekali. Hal tersebut mungkin dikarenakan lebih kepada sikap tidak mau ambil pusing, padahal guru-guru kita tersebut sebenarnya mampu.

Maka di sinilah peran dari para pendidik untuk dapat mengarahkan para didikannya untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang. Sehingga proses pencerdasan generasi bangsa yang akan menjadi calon-calon pemimpin dapat mengimplementasikan ilmunya demi kemajuan rakyat, bukan sebaliknya mengeruk harta dengan membabi buta demi kepentingan pribadi dan golongan.

Selain sistem pendidikan ekonomi di atas yang berperan dalam terjadinya tindakan korupsi, maka kesalahan sistem pendidikan agama yang terjadi di negara ini juga memiliki peran besar. Waktu untuk mata pelajaran agama yang diberikan di sekolah-sekolah di negara ini amatlah minim, hanya dua jam dari total mata pelajaran yang ada. Anak-anak kita dijejali dengan pelajaran-pelajaran umum tanpa menyeimbangkan dengan pelajaran agama yang semestinya dapat ‘meredam’ kejadian-kejadian yang mungkin salah pada pelajaran lain. Sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya sekulerisasi, yaitu memisahkan antara Tuhan dan dunia.

Orang mudah melakukan tindakan korupsi akibat dari pemisahan antara Tuhan dan dunia tersebut. Ia merasa tidak bersalah dan merasa tidak akan ada pertanggungjawaban kepada siapa pun mengenai tindakannya tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa tidak adanya pengingatan-pengingatan oleh pendidik kita melalui mata pelajaran agama tentang kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang ditemui ketika proses pembelajaran mata pelajaran lain. Walaupun sebenarnya hal tersebut dapat diintegrasikan dengan baik, antara pelajaran agama pelajaran umum lainnya, tapi tidak banyak yang melakukan ini.

Mengembalikan Titah Pendidikan di Indonesia

Setelah kita menyadari akan hal tersebut, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bersegeralah sebelum terlambat. Mari kita buang kesombongan atau kecongkakan dalam diri, sehingga kita dapat belajar dari orang-orang sederhana yang sebenarnya memiliki kebahagiaan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dari segi harta.

Untuk para pendidik di perguruan tinggi, marilah arahkan calon-calon pemimpin bangsa itu untuk memiliki integritas kepada bangsanya. Bahwa dalam kehidupan ini kebahagiaan tidak selalu diukur dari banyaknya harta, tetapi bagaimana ia melalui proses yang benar dalam mendapatkan harta tersebut.

Mari menanamkan keyakinan dalam diri bahwa orientasi ilmu yang bermanfaat dapat memberikan turunan-turunan yang setimpal, termasuk dalam harta kekayaan. Untuk para pendidik di sekolah-sekolah dasar, menegah dan umum, marilah menyeimbangkan proporsi pembelajaran seluruh mata pelajaran dengan pelajaran agama. Sehingga kita menyediakan bibit -bibit unggul dalam mencetak calon-calon pemimpin bangsa ke depan.

*) Joni Ariansyah adalah dosen Stiper Kutai Timur. Penulis saat ini sedang menempuh sekolah pasca sarjana Ekonomi Sumber Daya Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

(vit/vit)

Audit Forensik BPK

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jumat, 23/12/2011 17:52 WIB

 Anis Matta : KPK Perlu Telusuri Nama-nama Baru di Audit Forensik Century
Jakarta – Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai KPK perlu menelusuri nama-nama baru yang muncul dalam audit forensik kasus Century. Timwas akan mengawasi proses hukum dalam kasus ini.”Sebenarnya kita tidak bisa melakukan penilaian puas atau tidak puas. Temuan-temuan ini bisa dijadikan bahan untuk KPK. Ada banyak disitu saya kira. Disamping 13 temuan itu, ada 2 informasi yang di bawah itu sudah bisa dipakai oleh KPK. Bisa ditindaklanjuti oleh KPK,” tutur Anis Matta.Hal ini disampaikan Anis usai menerima laporan audit forensik kasus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/12/2011).Temuan yang menonjol, menurut Anis, menyangkut nama-nama baru yang disebut menerima aliran dana Century. “Temuan-temuan baru di dalam laporan ini tidak terlalu signifikan kecuali yang mengarah ke beberapa nama itu,”tuturnya.Pimpinan DPR selanjutnya akan menyerahkan audit BPK ke Timwas Century. Ada kemungkinan Timwas meminta audit lanjutan BPK.”Nanti akan diserahkan ke Timwas awal masa sidang ini. Teman-teman di timwas yang akan verifikasi. Dan baru mereka akan menentukan sikap apakah mereka akan meminta audit lanjutan atau tidak,”paparnya.

Anis mengatakan kekhawatiran mengenai adanya fakta-fakta yang dibonsai. Menurutnya apabila masih ada fakta yang masih bisa dikejar maka bisa dilakukan audit lanjutan.

“Kekhawatiran itu ada. Karena itu nanti dari hasil verifikasi terhadap kendala-kendala yang disebutkan BPK itu yang akan menentukan. Apa masih mungkin ada fakta-fakta yang bisa ditemukan, seandainya kita melakukan audit lanjutan,”tandasnya.

Hasil audit forensik Century oleh BPK semakin memperkuat adanya aliran-aliran dana Century yang tak wajar kepada beberapa orang. Selain politisi PDIP Emir Moeis, disebut juga nama Hartanto Edhie Wibowo, yang tak lain adalah adik kandung Ibu Ani Yudhoyono. Tapi, Hartanto membantah hal ini.

Hartanto saat ini menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam dokumen audit forensik BPK dia disebut dengan inisial HEW. Selain nama HEW, juga disebut nama istrinya dengan inisial SKS. Penelusuran wartawan SKS adalah Satya Kumala Sari.

Dalam dokumen audit forensik yang beredar di kalangan wartawan, Jumat (23/12/2011) nama Hartanto disebut dalam temuan ke 12. Hasil audit BPK Menyebut Hartanto dan Satya Kumala Sari menjadi nasabah Bank Century sejak Januari 2007.

Disebutkan dalam dokumen itu, ada penyetoran tunai, melalui aplikasi pengiriman uang atas nama Satya yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening Hartanto di BCA Cabang Times Square di Cibubur pada 25 Januari 2007 sebesar Rp 452 juta.

Penyetoran dengan metode yang sama juga dilakukan pada 30 Juli 2007 sebesar Rp 368 juta, serta BII Cabang Mangga Dua pada 22 November 2007 sebesar Rp 469 juta.

Namun, dalam dokumen itu dijelaskan pula, bantahan Hartanto dan Satya terkait transaksi itu. Kepada BPK, keduanya mengaku tidak pernah melakukan penukaran valas dan penyetoran pada tanggal-tanggal tersebut melalui siapa pun ke rekening Hartanto di BII dan BCA melalui Bank Century.

Meski demikian, BPK berkesimpulan transaksi Hartanto dan Satya Kumala Sari itu patut diduga tidak wajar. “BPK berkesimpulan, bahwa transaksi transfer dari sdr HEW dan sdri SKS di Bank Century ke rekening sdr HEW di BII dan BCA patut diduga tidak wajar. Karena AFR petugas Bank Century, menyatakan tidak pernah menerima fisik valas dari Sdr SKS dan Sdr HEW untuk ditukarkan ke rupiah. BPK belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan,” demikian kesimpulan BPK yang tercantum dokumen itu.

(nal/nal)

Baca Juga

  • Jumat, 23/12/2011 17:43 WIB
    Marzuki Alie akan Klarifikasi Ipar SBY Soal Aliran Century
  • Jumat, 23/12/2011 17:43 WIB
    Anis Matta: BPK Perlu Audit Lanjutan Kasus Century
  • Jumat, 23/12/2011 17:32 WIB
    DPR Belum Puas, BPK Diminta Lanjutkan Audit Kasus Century
  • Jumat, 23/12/2011 17:10 WIB
    DPR Kecewa, Audit Forensik Century Jauh dari Impian
  • Jumat, 23/12/2011 16:50 WIB
    Ditanya Hasil Audit Forensik Century, Ketua BPK: Kami Hanya Koki
  • Jumat, 23/12/2011 16:38 WIB
    Ini Jawaban BPK Mengapa Audit Century Tak Sebut Sri Mulyani & Boediono
  • Jumat, 23/12/2011 16:38 WIB
    Ini Dia 13 Temuan Penting BPK Soal Audit Forensik Century
  • Jumat, 23/12/2011 16:16 WIB
    BPK Akan Setorkan Hasil Audit Forensik ke KPK
  • Jumat, 23/12/2011 15:56 WIB
    Ramadhan Pohan Tak Tahu Ada Aliran Uang Rp 100 M ke Jurnas
  • Jumat, 23/12/2011 15:53 WIB
    Marzuki Cs Pertanyakan Penyerahan Audit Forensik Century Lebih Cepat
  • Jumat, 23/12/2011 15:52 WIB
    Jurnas Terima Rp 100 M, Tapi BPK Tak Temukan Hubungan Terkait Century
  • Jumat, 23/12/2011 15:49 WIB
    BPK Telusuri Bocornya Audit Forensik Century
  • Jumat, 23/12/2011 15:17 WIB
    Dua Informasi Tambahan BPK Jadi Sorotan Pimpinan DPR
  • Jumat, 23/12/2011 15:15 WIB
    Aliran Uang Century ke Adik Ani Yudhoyono Diduga Tidak Wajar
  • Jumat, 23/12/2011 14:44 WIB
    Audit Forensik Century Harus Membuka Masalah yang Masih Samar
  • Jumat, 23/12/2011 14:37 WIB
    BPK Serahkan Audit Forensik Kasus Century ke DPR
  • Jumat, 23/12/2011 14:10 WIB
    Ketua BPK: Tak Ada Intervensi Dalam Audit Forensik Century
  • Jumat, 23/12/2011 13:49 WIB
    Ini Dia Hambatan BPK Dalam Audit Forensik Century
  • Jumat, 23/12/2011 13:28 WIB
    Anas: Jangan Caci Maki Audit Forensik Century BPK
  • Jumat, 23/12/2011 13:04 WIB
    Audit Century, PDIP Akan Minta Klarifikasi Emir Moeis
  • Jumat, 23/12/2011 12:55 WIB
    Usai Sidang Kabinet di Bogor, Dahlan Iskan Naik KRL Lagi
  • Jumat, 23/12/2011 12:26 WIB
    Audit Forensik Century, PDIP: BPK yang Mulai, BPK yang Mengakhiri!
  • Jumat, 23/12/2011 11:48 WIB
    Disebut di Audit Century, Emir Moeis: Saya Investasi Dana
  • Jumat, 23/12/2011 11:46 WIB
    PDIP: Audit Forensik Century BPK Jauh dari Harapan
  • Jumat, 23/12/2011 11:13 WIB
    Marzuki: Jangan Ragukan Audit Forensik Century BPK!
  • Jumat, 23/12/2011 11:02 WIB
    Demokrat Berkepentingan Terhadap Hasil Audit Forensik Century
  • Jumat, 23/12/2011 10:53 WIB
    SBY: Ada Sejumlah Isu di 2011 yang Belum Diselesaikan Tuntas
  • Jumat, 23/12/2011 10:37 WIB
    SBY: Birokrasi, Infrastruktur dan Korupsi Jadi Penghalang Pembangunan
  • Jumat, 23/12/2011 10:36 WIB
    Audit Forensik BPK Harapan Terakhir Timwas Century
  • Jumat, 23/12/2011 08:24 WIB
    BPK Serahkan Audit Forensik ke DPR Siang Ini

Kekuatan ‘Siluman’

Minggu, 25 Desember 2011 15:34 WIB
Ada Kekuatan ‘Siluman’ di Balik Audit Century

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Audit Forensik BPK terkait skandal Bank Century diduga ditunggangi kekuatan yang belum teridentifikasi atau ‘siluman’. Hal ini mengakibatkan hasil audit tidak mampu membuktikan adanya aliran dana ke korporat atau individu yang dengan sengaja ingin membangkrutkan negara.

“Kami tidak akan tinggal diam,” tegas anggota Tim Pengawas Bank Century dari PDIP, Hendrawan Supratikno, saat dihubungi, Ahad (25/12).

Kekuatan tersebut, ia memperkirakan melibatkan politisi, pejabat negara, dan pemodal atau perusahaan. Hendrawan menyebut kekuatan ini sebagai korporatokrasi.

Ia menilai, oknum politisi berperan untuk melakukan lobi dengan pejabat negara agar audit forensik tidak sampai membuktikan adanya pelanggaran hukum sehingga hasilnya tidak memuaskan. Sehingga dana triliunan rupiah yang lenyap begitu saja menjadi tidak jelas juntrungannya.

“Ini berbahaya, negara nantinya menjadi tidak mampu menegakkan hukum,” katanya mengingatkan.

Oknum pejabat negara, lanjut Hendrawan, juga berperan untuk menutupi skandal besar ini. Mereka ‘disumpal’ mulutnya agar tidak bernyanyi, untuk tidak menyebutkan siapa atau lembaga apa yang menikmati gelontoran dana skandal besar ini.

Sementara pihak perusahaan atau pemodal, ungkap dia, jelas berkepentingan untuk pencitraan bahwa perusahaan harus tetap berjalan. Jika penegakkan hukum dilakukan maka perusahaan akan mandek dan tidak dapat memutar modal.

“Korporatokrasi bekerjasama dengan saling menguntungkan, namun jelas merugikan rakyat,” imbuhnya.

Karena itu, ia mengataka, mereka sangat dirasakan bermain dalam membuat konspirasi membelokkan hasil audit tersebut. Hal ini dinilainya tidak bisa dibiarkan.

Pihaknya akan mendalami laporan audit forensik BPK, sebab laporan itu dinilainya tidak memuaskan, karena diduga kurang komprehensif. Lebih parah lagi, dia menilai ada kejanggalan mendasar dalam pelaksanaan audit ini.

“Saya mendengar pelaksana audit ini tidak bersertifikat kompetensi audit forensik. Ini memalukan,” paparnya.

Bagaimana bisa auditor non forensik melakukan audit forensik. Menurutnya, hal ini jelas membuat penilaian terhadap audit BPK bermasalah.

Redaktur: Djibril Muhammad
Reporter: Erdy Nasrul



Blog Stats

  • 4,137,726 hits

Archives

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…
Ratu Adil - 666 on Kenegarawanan : Harta Amanah B…