Posts Tagged ‘Anti Corruption

06
Dec
11

Kenegarawanan : PAKTA (Pejuang Anti Korupsi Tanpa Akhir) 45

SURAT PERNYATAAN

Piagam PAKTA INDONESIA Agar Bebas Politik Koruptor

Mempertimbangkan Indonesia Masih Negara Terkorup dengan Peringkat ke-100 dari 183 negara yang di survey yakni berskor IPK (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) tahun 2011 = 3 dari skala 1 – 10 [Kompas, 2 Desember 2011];

Mengingat Pesan Pejoang 45 tentang Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 45 (JSN45) yang telah diakui terbukti membangun Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, yakni (1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Jiwa dan Semangat Merdeka, (3) Nasionalisme, (4) Patriotisme, (5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, (6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, (7) Persatuan dan Kesatuan, (8) Anti Penjajah dan Penjajahan, (9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, (10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, (11) Idealisme kejuangan yang tinggi, (12) Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara, (13) Kepahlawanan, (14) Sepi ing pamrih rame ing gawe, (15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, (16) Disiplin yang tinggi, (17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Memperhatikan Kebutuhan aktualisasi 7 (tujuh) pilar Strategi Ketahanan Bangsa yaitu (1) Kehidupan bidang agama tidak rawan, (2) Kehidupan bidang ideologi tidak retak, (3) Kehidupan bidang politik tidak resah, (4) Kehidupan bidang ekonomi tidak ganas, (5) Kehidupan bidang budaya tidak pudar, (6) Kehidupan bidang hankam tidak lengah, (7) Kehidupan bidang lingkungan tidak gersang.

Maka menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2011, kami yang bertandatangan dibawah ini menghimbau pentingnya Gerakan Pembudayaan tentang PAKTA (Politik Anti Korupsi Tanah Air) INDONESIA yang wajib bagi kalangan bakal calon petarung Pemilihan Kepala Daerah, birokrasi pemerintahan pada khususnya dan di berbagai kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan birokrasi pemerintahan pada umumnya yaitu secara terbuka kepada publik dan sukarela menandatangani Piagam PAKTA yang berisi komitmen :

(1) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (2) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & UUD45, (3) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak,

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat kiranya dipergunakan oleh semua Pihak yang berkepentingan agar supaya Indonesia Merdeka dari Politik Koruptor.

Jakarta, 6 Desember 2011

PAKTA (Pejuang Anti Korupsi Tanpa Akhir) 45,

M. Kasim Ramli, SH, MH ; Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH ; Ribawanto Suyoso SH, MH

[Korespondensi eMail : pakta45@yahoo.com]

Rabu, 07/12/2011 07:21 WIB

PNS Mencurigakan !

Rachmadin Ismail – detikNews
Mencurigakan ! KPK Temukan Banyak PNS dengan Harta Puluhan Miliar


Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi fenomena pegawai negeri sipil yang memiliki harta tak wajar. Dalam laporan harta kekayan penyelenggara negara (LHKPN) di KPK, terdapat sejumlah PNS yang memiliki harta hingga puluhan miliar. Mencurigakan!”Ada yang puluhan miliar. Yang saya tahu, teman-teman itu kalau pensiun hartanya nggak sampai Rp 1 miliar, jadi kalau di atas itu mencurigakan,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada detikcom, Rabu (7/12/2011).Haryono menegaskan, kategori mencurigakan yang dimaksud hanya untuk PNS yang murni bekerja di instansi pemerintah. Bukan PNS yang memiliki usaha sampingan di luar.”Kecuali jadi PNS juga jadi pengusaha itu lain,” ceritanya.Dari instansi mana saja PNS yang mencurigakan itu? Haryono enggan membeberkan lebih detil. Yang jelas, mulai dari unsur pemerintah daerah hingga pusat ada yang memiliki harta di luar kewajaran.”Semua sudah dilakukan pendalaman,” ungkapnya.Sebagai tindak lanjut dari program ini, KPK juga sudah meminta pada instansi pemerintah agar memperluas golongan pejabat yang melapor kekayaan ke KPK. Bila selama ini hanya diwajibkan pada pejabat eselon II ke atas, maka ke depan, diharapkan ada kewajiban bagi semua PNS untuk lapor.”Yang baru sadar begitu sekarang baru Kemenkeu sama Polri. Yang lain belum,” keluhnya.Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan banyak PNS muda berusia 28 tahun yang terindikasi korupsi. Modusnya unik, bersama sang istri anak muda ini secara aktif mencoba menyamarkan dan menyembunyikan harta yang didapat secara haram.”Ada 50 persen PNS muda kaya yang terindikasi korupsi. Perilaku koruptif para pejabat muda usia ini berdasarkan hasil analisis PPATK yang sebetulnya sudah lama dilakukan,” kata Agus.

Ada pun indikator kaya menurut Agus adalah bergaya hidup mewah, mempunyai barang mewah, kemudian jumlah rekening yang tidak wajar.

(mad/mad)


Baca Juga

Korupsi Birokrasi

InilahOleh Soemitro | Inilah – Sel, 6 Des 2011
Korupsi Birokrasi Dimulai Sejak Rekrutmen PNS

Konten Terkait

INILAH.COM, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar menilai korupsi birokrasi dimulai sejak rekrutmen PNS.

“Sebagian besar pegawai di daerah tidak melalui seleksi yang benar. Ada yang harus bayar Rp60 juta per orang. Hal ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Azwar dalam keterangan tertulis kepada INILAH.COM, Selasa (6/12/2011).

Ia mengatakan, cara-cara kotor pejabat daerah dalam proses rekrutmen pegawai baru bukan saja tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan yang sudah baik.

Azwar membandingkan bagaimana proses seleksi calon mahasiswa yang mau masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dimana keseluruhan tahapannya dilakukan secara fair dan transparan. “Kalau sudah dimasak bagus-bagus, kemudian dicolok pakai tangan, nanti basi makanannya,”ucapnya.

Oleh karena itu, Azwar menegaskan, kementeriannya tengah berupaya serius memberantas praktik-praktik kotor pejabat daerah. Salah satunya dengan mengusulkan ke Wakil Presiden Boediono agar proses seleksi CPNS dilakukan oleh secara independen.

“Saya usul ke Pak Wapres, ke depan kita bikin konsorsium perguruan tinggi untuk bikin ujian CPNS. Tapi hasilnya jangan dikasih ke Bupati, Walikota atau Gubernur. Setelah lulus baru diumumkan,” tandasnya. [mah]

Generasi Baru Koruptor
Rabu, 07 Desember 2011 00:01 WIB
KORUPSI ternyata bukan monopoli elite partai atau penguasa. Di negeri ini semangat mencuri uang negara telah dipraktikkan generasi muda di kalangan birokrasi. Telah terjadi regenerasi koruptor.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan baru-baru ini menemukan sekitar 1.800 rekening bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah milik pegawai negeri sipil (PNS). Para pemilik rekening itu berusia sangat muda, yakni antara 28 hingga 38 tahun. Dalam kepangkatan, mereka ialah para pegawai golongan II hingga IV.

Tentu sangat sulit menemukan logika untuk memahami bagaimana seorang PNS yang berpenghasilan maksimal Rp12 juta bisa memiliki simpanan di bank puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Namun, itulah fakta yang menurut pelacakan PPATK sudah berlangsung sejak 2006.

Tidak hanya di pusat, fenomena itu juga terjadi di seluruh Indonesia dan banyak dilakukan bendaharawan proyek APBN dan APBD. Modusnya ialah para bendaharawan proyek itu mentransfer uang negara ke rekening pribadi, bahkan ke rekening istri dan anak-anak mereka.

Transfer biasanya dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran, yakni pada tanggal belasan Desember. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menjelaskan uang miliaran rupiah dalam rekening PNS merupakan titipan proyek kementerian untuk mencegah pemotongan anggaran di tahun berikutnya.

Apa pun alasan di balik pemindahan itu, jelas telah terjadi penyalahgunaan. Tidak ada aturan yang membenarkan menyimpan uang negara di dalam rekening pribadi. Penyimpanan seperti itu sendiri adalah tindakan kriminal.

Karena itu, PPATK tidak boleh setengah-setengah menindaklanjuti temuan itu. Mereka seharusnya segera menyerahkan data rekening yang mencurigakan kepada aparatur penegak hukum, termasuk KPK.

Kepolisian, kejaksaan, apalagi KPK, harus menggunakan asas pembuktian terbalik dalam mengusut rekening-rekening PNS muda yang mencurigakan itu. Mereka diperiksa dan diminta membuktikan asal usul uang dalam rekening mereka. Bila kepemilikan tidak bisa dibuktikan asal usulnya secara sah dan fair, uang harus disita untuk negara.

Kita memiliki undang-undang tentang pencucian uang, yang jarang dipakai aparatur penegak hukum dalam menjerat koruptor. Menurut undang-undang itu, siapa saja yang menerima aliran dana dari seorang koruptor harus dihukum. Bila undang-undang itu dipakai, akan banyak sekali yang masuk penjara.

Menggunakan undang-undang pencucian uang harus menjadi senjata bagi pimpinan KPK yang baru untuk memberantas korupsi yang makin mewabah. Dengan undang-undang itu, para politikus yang kecipratan uang dari tersangka korupsi harus masuk bui.

Selama ini aktor intelektual selalu lolos walaupun menerima aliran dana hasil korupsi. Mereka yang dibekuk ialah yang tertangkap tangan menerima sogok dan suap. Namun, yang menerima uang melalui transfer bank aman.

Regenerasi koruptor di kalangan pegawai negeri merupakan contoh betapa hukum yang menjerat koruptor tidaklah menakutkan.

Oligarki, Korupsi dan KPKWednesday, 07 December 2011Secara mengejutkan DPR memilih Abraham Samad sebagai Ketua KPK yang baru menggantikan Busyro Muqoddas. Pilihan ini tidak diperkirakan sebelumnya karena Abraham Samad sebelumnya hanya seorang pengacara dan aktivis antikorupsi di Makassar.Belum banyak kiprahnya terdengar di tingkat nasional.Apalagi, ada nama-nama besar seperti Bambang Widjojanto atau Yunus Husein yang kemudian justru terpental. Sejauh ini tidak ada persoalan mengenai latar belakang Ketua KPK baru ini. Tidak (belum) ada komplain soal keterlibatannya dengan praktik korupsi atau pelanggaran etika lainnya di masa lalu. Dengan demikian,kita bisa berharap ia tidak memiliki beban untuk memimpin pemberantasan korupsi.Namun,KPK sesungguhnya berhadapan dengan kepentingan ekonomi politik elite yang selama ini bergantung dari praktik-praktik korupsi. Dalam konteks ini, sehebat apa pun pimpinan KPK, mereka belum tentu mampu menahan gempuran dan perlawanan dari koruptor yang mewakili kepentingan ekonomi politik elite.Korupsi dan Oligarki PredatorDi balik tekanan publik untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus cek pelawat, kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin hingga kasus Century, KPK telah sampai pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan secara langsung kepentingan elite. Kasus-kasus besar itu terkait dengan pusat kekuasaan dan melibatkan jaringan kepentingan elite politik dan ekonomi negeri ini.

KPK telah berhadapan dengan kepentingan oligarki predator pada kasuskasus besar itu. Oligarki tidak merujuk pada satu keluarga atau kekuatan politik tunggal melainkan aliansi cair antara kepentingan birokrasi, politisi, pengusaha dan kekuatan bersenjata yang dulu direpresentasikan oleh militer tetapi saat ini oleh polisi.

Oligarki ini telah terbentuk dan dibesarkan oleh Orde Baru yang merentang dari istana hingga ke tingkat daerah (Hadiz&Robison, 2004). Selama ini oligarki predator hidup dari praktik mencari rente, mendapatkan fasilitas dan proteksi negara serta berbagai macam korupsi. Ketika Soeharto tumbang,sesungguhnya yang pergi hanya Soeharto sementara oligarki masih tetap utuh.

Oligarki predator juga mampu mempertahankan jaringan dan dominasi hingga ke tingkat lokal di dalam kerangka politik yang baru,terutama setelah kebijakan otonomi daerah. Eliteelite politik lokal kini juga mulai mampu beradaptasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Di beberapa daerah elite politik lokal menjalin relasi yang erat dengan oligarki di tingkat nasional.

Pertemuan kepentingan itu merupakan simbiosis yang saling menguntungkan. Oligarki membutuhkan dukungan di tingkat lokal karena dukungan ini sangat penting untuk memenangi politik elektoral. Desentralisasi yang mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah menempatkan posisi elite lokal menjadi sangat penting bagi kepentingan oligarki. Misalnya, konsesi untuk mendapatkan kuasa pertambangan atau pembukaan lahan bagi perkebunan sawit.

Di sisi lain,elite politik lokal membutuhkan dukungan dari oligarki untuk memastikan kepentingan mereka tidak terganggu. Elite politik lokal di Indonesia sangat tergantung pada anggaran publik yang diatur dengan sangat ketat pascaReformasi. Penguasaan elite lokal atas politik tidak akan ada artinya bila mereka dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya publik di tingkat lokal yang sangat penting untuk mempertahankan basis dukungan politik.

Keberadaan KPK sesungguhnya adalah ancaman bagi konsolidasi oligarki dan keberlanjutan koalisi dengan elite lokal.KPK yang didesain sebagai lembaga independen dengan kekuasaan yang besar dalam penindakan terbukti mampu mengacakacak kerja sama ini. Eksistensi oligarki predator jugabisadilihatpadaparapengusaha terkaya di Indonesia. Praktis tidak ada wajah yang benar-benar baru dari para pengusaha terkaya di Indonesia.

Reformasi ekonomi dan structural adjusment program (SAP) yang didorong oleh IMF pascakrisis ekonomi 1997 tidak berhasil mengubah struktur ekonomi Indonesia. Yang terjadi adalah bangkitnya kembali konglomerasi lama yang sempat terpuruk pada krisis finansial tahun 1997 lalu. Bahkan, seperti ditulis oleh Christian Chua dalam studinya tentang pengusaha China di Indonesia pascaReformasi (Chua, 2008), sistem demokrasi dan otonomi daerah justru memberikan jalan bagi konglomerasi lama untuk langsung mengakses sumber daya publik.

Bila dulu mereka harus mendapatkannya melalui dan di bawah koordinasi Soeharto, kini mereka mampu melakukannya secara langsung. Sistem demokrasi justru melapangkan jalan bagi konglomerat untuk mengakumulasi modal. Demikian juga pengusaha pribumi yang dulu pada masa Orde Baru berada di bawah kendali Soeharto, kini justru malah dengan leluasa bisa mendominasi politik.

Dalam konteks ini, keberadaan KPK jelas menjadi hambatan yang sangat nyata.KPK menjadi faktor yang berada di luar kontrol dan mampu mengancam kepentingan bisnis mereka. Kasus cek pelawat menjadi contoh riil bagaimana KPK telah mengganggu kepentingan bisnis oligarki. Karena dilindungi oleh kepentingan langsung oligarki, terutama kekuatan modal nasional dan regional, maka Nunun sangat sulit untuk ditangkap KPK.

Mencegah kompromi

Berangkat dari kerangka pemikiran oligarki, maka korupsi bukanlah tindakan individual. Korupsi tidak didorong semata-mata untuk memperkaya diri sendiri atau hidup hedonis dan bergelimang harta. Korupsi adalah strategi untuk mempertahankan dominasi atas negara untuk mengontrol alokasi dan distribusi sumber daya publik.

Oleh karena itu, korupsi tidak cukup diperangi melalui penegakan hukum, apalagi oleh KPK sendirian. Korupsi hanya bisa diberantas melalui gerakan sosial yang terus dilakukan tanpa kenal lelah. Mesin korupsi adalah kepentingan oligarki predator yang hanya bisa dimatikan melalui perlawanan terhadap praktik korupsi di semua lini.

Abraham Samad yang dipilih sebagai Ketua KPK oleh DPR bisa dibaca bahwa ia dianggap mampu menjamin kepentingan oligarki predator. Abraham yang belum banyak dikenal oleh publik dianggap mampu mengamankan kepentingan politisi dan kepentingan predator dalam skala yang lebih luas.Tetapi, KPK bukan hanya dipimpin oleh satu orang melainkan oleh lima orang secara kolektif.

Karena posisinya independen, KPK juga relatif otonom ketika melakukan penegakan hukum. Dan, tentu saja tekanan dan kritik dari publik harus terus dilakukan agar KPK tidak berkompromi dan menyerah ketika berhadapan dengan kepentingan predator.● J DANANG WIDOYOKO Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)

06.12.2011 09:45

Pejabat Negara

Penulis : Fajar Kurnianto*

Hilangnya Kesederhanaan Pejabat Negara

(Foto:dok/ist)

Kesederhanaan adalah salah satu karakter para pejabat negara yang saat ini hilang. Di tengah persoalan bangsa yang masih membelit, seperti korupsi, khususnya di lembaga-lembaga negara, mereka justru memamerkan gaya hidup mewah.

Oleh karena itu, cukup beralasan jika orang kemudian menaruh curiga terhadap mereka dan bertanya-tanya: dari mana kemewahan itu, yang kerap di luar kewajaran jika dilihat dari ukuran standar penghasilan di lembaga terkait.

Suara-suara yang menyarankan agar para pejabat negara bergaya hidup sederhana sebenarnya sudah banyak disampaikan. Presiden Yudhoyono, misalnya, kabarnya selalu menginstruksikan para menteri dan jajarannya agar menerapkan pola hidup sederhana.

Ketua DPR Marzuki Alie juga mengimbau para anggota DPR agar hidup sederhana, meskipun sebagian dari mereka sebelum menjadi anggota DPR memang sudah kaya. Para ulama, tokoh nasional, tokoh masyarakat, dan masyarakat juga menyarankan agar hidup sederhana.

Tapi, rupanya, itu tidak mempan. Sebagian memang ada yang sadar, tapi sebagian besar terus saja begitu, tidak peduli kata orang. Kesadaran memang datang dari diri sendiri. Memang hanya orang yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggilah yang cepat tanggap, sigap dan cerdas membaca situasi di sekitar.

Kita sering dengar ungkapan: lebih baik kaya hati daripada kaya harta. Ungkapan itu bukan menafikan orang untuk menjadi kaya, tapi mengingatkan agar kekayaan itu diiringi juga dengan kaya hati, sehingga ia tahu kapan dan bagaimana menyikapi kekayaan yang dimiliki.

Dalam agama, mensyukuri karunia Tuhan itu harus. Dikatakan, semakin banyak bersyukur, semakin bertambah karunia itu. Tapi, dalam agama disebutkan juga bahwa syukur itu justru identik dengan memberi, yakni memberikan sebagian karunia yang didapatkan untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan.

Memang ada juga disebutkan dalam agama bahwa karunia itu mesti ditampakkan oleh yang menerimanya, karena Tuhan akan senang jika karunia-Nya itu ditampakkan oleh sang penerima karunia. Tapi, ini dalam koridor kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan. Tuhan tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan.

Enggan Belajar

Tampaknya banyak pejabat negara tidak belajar kesederhanaan dari para nabi atau tokoh-tokoh dunia lainnya seperti Mahatma Gandhi (India), Khomeini (Iran), dan Nelson Mandela (Afrika Selatan). Nabi Muhammad, misalnya, diceritakan pernah ditawari malaikat Jibril berupa gunung yang akan ia jadikan emas. Tapi, beliau menolaknya.

Beliau malah mengatakan, seandainya orang itu diberi satu lembah berisi penuh emas, pasti ia akan meminta lembah kedua; jika ia diberi lembah kedua yang sama, ia pasti akan meminta lembah ketiga; begitu seterusnya.

Nabi Muhammad oleh Michael H Hart, dalam bukunya, 100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah, ditempatkan di nomor satu. Apa pengaruh beliau bagi umat manusia? Salah satunya adalah kesederhanaan. Beliau pemimpin sederhana dan ini memengaruhi gaya hidup pemimpin-pemimpin Islam setelah beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.

Umar bahkan mengatakan bahwa ia malu apabila mati sebagai orang kaya, kemudian dikubur di sebelah makam Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang sepanjang hidupnya diliputi dengan kesederhanaan. Umar dikenal sebagai penguasa besar yang disegani oleh dua imperium besar ketika itu: Romawi dan Persia. Tapi, hingga matinya, dia tidak meninggalkan harta kekayaan melimpah.

Kita juga melihat banyak miliarder kelas dunia hidup hemat dan sederhana, tidak bermewah-mewah. Warren Buffet disebut majalah Forbes edisi Agustus 2008 sebagai pria terkaya di dunia dengan aset senilai US$ 62 miliar.

Ketika diwawancara televisi CNBC, Buffet menyatakan ia masih tinggal di rumah sederhana berkamar 3 di Kota Ohama. Ia menempatinya bersama keluarga sejak menikah tahun 1959. Walaupun rumah itu jauh dari kesan mewah, ia mengatakan, “Saya memiliki segalanya di rumah ini.”

Tidak usah jauh-jauh, para pejabat negara itu bisa belajar pada seorang Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi, Wali Kota Solo, yang hidup sederhana dan begitu merakyat. Kesederhanaan itu sebenarnya indah.

Kesederhanaan dalam karakter, sikap, gaya, dan dalam segala hal adalah hal yang terindah, kata Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), seorang penyair Amerika terkenal.

Dalam konteks hubungan antara para pejabat negara dengan rakyat, keindahan itu akan terlihat jelas dengan kedekatan mereka. Para pejabat negara yang hidup sederhana secara tidak langsung sebenarnya tengah mendekatkan jarak dengan rakyat atau merakyat. Kedekatan inilah yang bisa melahirkan cinta.

Diceritakan, Nabi Muhammad pernah ditanya seseorang, “Siapakah pemimpin yang paling baik itu?” Ia menjawab, “Pemimpin yang mencintai rakyat dan rakyat pun mencintainya. Pemimpin yang mendoakan rakyat dan rakyat pun mendoakannya.”

Ia kembali ditanya, “Siapakah pemimpin yang buruk itu?” Ia jawab, “Pemimpin yang tidak mencintai rakyat dan rakyat pun tidak mencintainya. Pemimpin yang tidak mendoakan rakyat dan rakyat pun tidak mendoakannya.”

Para pejabat negara yang hidup sederhana pasti akan dicintai rakyat dan dekat dengan rakyat. Kesederhanaan inilah salah satu kunci utama untuk merakyat.

Karena itu, sangatlah absurd jika para pejabat negara itu berkoar-koar bahwa mereka peduli rakyat, membela kepentingan rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat, tapi mempertontonkan kemewahan secara mencolok. Rakyat akan antipati dan menjauh bila ternyata para pejabat negara hidup makin mewah, rakyat hidup makin susah dililit banyak masalah.

*Penulis adalah peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta.

Titip Proyek, DPR Dinilai Salahgunakan Wewenang
JAKARTA

Ironisnya, pemerintah pun tak berani.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang, menilai ulah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menitipkan perusahaannya dalam proyek di kementerian adalah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Sebastian, DPR memang mempunyai fungsi kontrol terhadap pemerintah. “Tapi fungsi itu malah digunakan untuk menekan pemerintah dan mencari keuntungan,“ ujar dia saat dihubungi tadi malam. Ihwal titip-menitip proyek terungkap dalam persidangan kasus korupsi proyek solar home system di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp 526 miliar.Terdakwa kasus itu adalah Ridwan Sanjaya, pejabat pembuat komitmen proyek pada 2009 itu. Ridwan menyebutkan bahwa sejumlah anggota DPR berusaha menitipkan perusahaan kepadanya agar menang dalam tender proyek. Salah satunya, yang terungkap dalam dokumen pemeriksaan, adalah nama Sutan Bhatoegana, anggota Komisi Energi DPR dari Partai Demokrat. Sutan pun mem bantahnya, bahkan menantang kasus ini dibongkar. Sebastian mengatakan dugaan praktek titip-menitip perusahaan sudah terjadi sejak lama. Sekalipun proses tender dilakukan secara transparan dan terkomputerisasi, dugaan praktek itu masih bisa terjadi. Kondisi makin ironis karena pemerintah sendiri tak berani mengungkapkan kasusnya. ”Sehingga DPR, yang memiliki kewenangan dalam sistem penganggaran, leluasa berbuat apa pun,”ujarnya. ”Sistem itu tidak jujur,” dia menambahkan.

Anggota Komisi Hukum DPR,Wa Ode Nurhayati, meng

akui dugaan praktek titip-menitip proyek sangat mungkin terjadi. ”Karena DPR itu sentra informasi,” ujar dia kemarin.

Soalnya, pembahasan di DPR sudah dimulai sejak perencanaan hingga pembahasan.

Adapun Ketua DPR Marzuki Alie membantah adanya praktek itu. ”Saya clear-kan soal itu,”ujarnya. Dia juga memastikan koleganya bersih dari kasus tersebut. Bahkan dirinya menjamin tidak ikut serta dalam proyek korupsi tersebut.

“Saya tidak ingin merusak negara ini.”

http://www.suarapembaruan.com/nasional/usut-century-secara-transparan/14529#Scene_1

Usut Century Secara Transparan
Rabu, 7 Desember 2011 | 9:18

[MEDAN] Koordinator Republic Corruption Watch Sumatera Utara (RCW Sumut), Ratno mengatakan, tidak ada alasan buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Abraham Samad untuk memperlambat penanganan  kasus Century yang diduga sampai merugikan negara mencapai triliunan rupiah tersebut.

“Bila KPK serius untuk menangani kasus Century maka lembaga ini diminta dapat memberikan setiap informasi perkembangan penanganan kasus yang diduga banyake melibatkan pejabat negara tersebut,” ujar Ratno kepada SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (7/12).

Menurutnya, rakyat berhak untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus ini. Lembaga anti korupsi yang menangani kasus ini pun tidak perlu mengkhawatirkan dampak dari perkembangan kasus itu di tengah masyarakat.

“Rakyat tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Jika kasus ini ditutup-tutupi terus justru bisa menimbulkan gejolak politik yang lebih mengkhawatirkan.KPK tidak menyalahi prosedur jika selalu m emberikan informasi atas perkembangan kasus tersebut,” katanya.

Dia menilai, ada unsur pidana di balik pengucuran dana tersebut. Sebab, pengucuran dana itu diduga bukan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. Pengucuran dana itu diduga kuat untuk kepentingan tertentu, apalagi dana itu diturunkan ketika menjelang pemilihan umum.

“Komitmen pimpinan KPK yang baru sekarang sedang diuji. Jika mereka komitmen untuk memberantas kasus dugaan korupsi maka tidak salah untuk mendalami dugaan korupsi kasus Century tersebut. Tindak mereka pejabat negara jika terbukti terlibat,” sebutnya. [155]

http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/5705-lacak-dana-bailout-century

Selasa, 06 Desember 2011 12:15
Lacak Dana Bailout Century
Demo Kasus Century (FOTO ANTARA/ Dhoni Setiawan)

Harapan untuk membuka ‘kotak pandora’ kasus Century terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berganti pimpinan. Penyelesaian kasus tersebut hingga saat ini terkesan di-peti-es-kan oleh kekuasaan. Rekomendasi DPR untuk meminta KPK mengusut pelanggaran yang terjadi dalam kasus tersebut terkesan basa basi belaka.Hingga kini KPK belum sampai kepada tingkat penyelidikan yang efektif sampai kepada tingkat penyidikan. Polisi dan Jaksa pun sama sekali bergerak. Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, yang harus diselidiki lebih jauh oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan adalah terkait dengan pencucian uang.

Ia menilai, melacak kemana aliran, siapa yang menggunakan, dan untuk apa dana talangan Bank Century digunakan, jauh lebih penting dari pada meributkan salah atau tidaknya kebijakan pemberian dana talangan tersebut. Seperti diberitakan, sejauh ini KPK belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi pada proses penggelontoran dana talangan Rp 6,7 triliun itu.

Sementara itu, DPR telah menemukan lebih kurang 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), hingga penetapan status Bank Century yang perlu di-bail out. Selama ini DPR dan penegak hukum lebih meributkan kebijakan pemberian dana talangan Bank Century, dibanding memproses pidana pencucian uang dalam skandal tersebut.

Yusril Ihza menilai, penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK tak menjalankan rekomendasi DPR agar mereka mengusut potensi pelanggaran pidana dalam skandal Century. “Sudah setahun rekomendasi DPR itu diberikan kepada KPK, polisi, dan jaksa untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran sehubungan dengan bailout Century, tapi hasilnya masih jalan di tempat,” kata Yusril di Jakarta, Senin (5/11/2011).

Menurut Yusril, penegak hukum mestinya fokus pada kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam pemberian dana talangan ke Bank Century. Yusril mengatakan, pernyataan bahwa tak ada pelanggaran pidana dalam pemberian dana talangan ke Bank Centry belum kesimpulan final.

“Sebenarnya sampai sekarang, kesimpulan itu belum final. Dan KPK sebenarnya belum sampai pada tingkat penyelidikan yang intensif, apalagi sampai ke tingkat penyidikan. Polisi dan jaksa malah belum bergerak sama sekali,” kata Yusril.

Ke depan, urusan kasus Century bukan semata-mata di pundak KPK. Secara politis, pihak DPR harus terus mengawal kasus tersebut. Karena itu Yusril mengusulkan kepada Tim Pengawas Kasus Century memberikan rekomendasi ke DPR untuk mengeluarkan hak menyatakan pendapat. Hal ini untuk memberi kepastian kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian kasus tersebut.

“Apalagi Timwas Century akan berakhir pada 17 Desember. Jadi, dengan mengajukan rekomendasi itu, nantinya akan ada follow up dari kasus ini ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Usul Yusri itu diamini Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, setuju Tim Pengawas Bank Century mengusulkan penyelesaian kasus Century melalui hak menyatakan pendapat pada sidang paripurna, Desember nanti. DPR menilai, penyelidikan kasus yang ditangani KPK sejak Maret 2011 ini tidak mengalami perkembangan berarti. (HP)


JK : Skandal Century

InilahOleh Agus Rahmat | Inilah

JK : Skandal Century Jangan Dipolitisasi

INILAH.COM, Jakarta – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta kasus skandal Bank Century tidak dipolitisasi. Sebab, hingga kini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melakukan audit forensik terhadap kasus tersebut.JK meminta agar hukum dijadikan sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, politik bisa berbicara ketika bukti hukum sudah ada.”Langkah politik, baru bisa efektif kalau hukumnya sudah jalan. Anda tidak bisa jika tanpa bukti-bukti yang jelas,” kata JK di Jakarta, Selasa (6/12/2011).Skandal Bank Century, kata JK, akan cepat tuntas jika memang arbitrase itu benar. Jika sudah ada hasil BPK dan arbitrase di luar negeri, JK yakin kasus ini akan tuntas tiga bulan.

“Kalau benar itu hasilnya, tiga  bulan bisa selesai semua. Kalau bergelut dengan kebijakan maka sulit. Tunggu saja aliran dana tadi lewat arbitrase tadi itu,” jelasnya.

Untuk itu, dalam kasus ini JK berharap agar hukum bisa tegak. Dengan begitu, langkah politik lebih terarah. “Tidak ada langkah politik (dinyatakan) salah, baru dihukum. Mestinya hukum dulu baru politik,” katanya.

Harapan Century Gate bisa tuntas lagi kini kembali mencuat. Apalagi, pasca disahkannya pimpinan KPK yang baru periode 2011-2015. Ketua KPK terpilih Abraham Samad bahkan siap mundur jika tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk menuntaskan kasus Century dan sejumlah kasus besar lainnya. [mar]

Bank Century
Lacak Dana “Bailout” Century Lebih Penting
Khaerudin | Marcus Suprihadi | Selasa, 6 Desember 2011 | 05:42 WIB
PERSDA/BIAN HARNANSA Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA, KOMPAS.com — Melacak ke mana aliran, siapa yang menggunakan, dan untuk apa dana talangan Bank Century digunakan, jauh lebih penting daripada meributkan salah atau tidaknya kebijakan pemberian dana talangan tersebut. Selama ini, DPR dan penegak hukum lebih meributkan kebijakan pemberian dana talangan Bank Century dibanding memproses pidana pencucian uang dalam skandal tersebut.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menjalankan rekomendasi DPR agar mereka mengusut potensi pelanggaran pidana dalam skandal Century.

“Seperti kita tahu, sudah setahun rekomendasi DPR itu diberikan kepada KPK, polisi, dan jaksa untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran sehubungan dengan bailout Century, tapi hasilnya masih jalan di tempat,” kata Yusril di Jakarta.

Menurut Yusril, penegak hukum mestinya fokus pada kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam pemberian dana talangan ke Bank Century. Yusril mengatakan, pernyataan bahwa tak ada pelanggaran pidana dalam pemberian dana talangan ke Bank Centry belum kesimpulan final.

“Sebenarnya sampai sekarang ini kesimpulan itu belum final, dan KPK sebenarnya belum sampai pada tingkat penyelidikan yang intensif, apalagi sampai ke tingkat penyidikan. Apalagi polisi dan jaksa, itu belum sama sekali. Padahal yang harus diselidiki lebih jauh oleh polisi dan jaksa itu terkait dengan money laundering, ke mana dana bailout itu mengalir, dipakai oleh siapa, dan digunakan untuk apa. Ini jauh lebih penting untuk diungkapkan daripada membahas apakah kebijakan bailout Century itu salah atau tidak menurut hukum,” katanya.

SELASA, 06 Desember 2011 | 156 Hits
Iberamsjah : SBY Tidak Dipatuhi di Partai dan Kabinet
Jakarta, AE.- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi dipatuhi oleh anak buahnya baik di kabinet maupun di internal Partai Demokrat.

Jakarta, AE.-
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi dipatuhi oleh anak buahnya baik di kabinet maupun di internal Partai Demokrat.

Keluhan SBY mengenai tidak tanggapnya jajaran kabinet dalam menanggapi isu dan kejadian, serta keputusannya yang memecat Nazaruddin pada 23 Mei usai pertemuan dirinya dengan Nazaruddin merupakan bukti nyata betapa SBY kehilangan legitimasi didepan anak buahnya sekaligus menggambarkan betapa anak buahnya tidak peduli padanya.

“Coba tengok saja keluhan SBY, yang justru lebih dulu mendapatkan laporan mengenai runtuhnya jembatan di Kutai Kertanegara melalui SMS, padahal dia sudah punya sistem dan menteri-menterinya pun tidak ada yang melaporkan. Juga keputusan dirinya memecat Nazaruddin sebagai bendahara umum usai pertemuannya itu yang tidak langsung ditindaklanjuti oleh bawahannya dengan pemecatan sebagai kader PD. Ini menandakan bawahannya baik di partai maupun kabinet tidak takut pada dirinya. Dia seperti sudah kehilangan legitimasi,” ujar Iberamsjah kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/11).

Hal seperti ini menurutnya, akan terus berlangsung mengingat sifat SBY yang tidak tegas dan peragu, sehingga bisa terus dipermainkan. SBY pun terus dianggap lemah dihadapan rakyat.Para menteri SBY dan kader-kader partainya pun terlihat asik dengan urusan masing-masing tanpa peduli dengan urusan SBY baik sebagai presiden maupun pendiri partai.

Terkait kasus Nazaruddin, Iberamsjah melihat banyak anak buah SBY yang terkesan masih mau melindungi Nazaruddin meski SBY sudah menindak dia dengan memecatnya sebagai bendahara umum. “Kalau dia tegas, begitu dia dipecat jadi bendahara umum, anak buahnya seharusnya menindaklanjuti dengan pemecatan dia sebagai kader PD. Bukan malah terus dilindungi,” imbuhnya

Partai Demokrat sendiri tercatat baru resmi memecat Nazaruddin tanggal 4 Juli yaitu setelah dirinya kabur ke Singapura dan meneriakkan nyanyian tidak sedap yang diarahkan kepada petinggi-petinggi Demokrat atau setelah KPK menetapkannya menjadi tersangka pada tanggal 30 Juni. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan mengapa keputusan SBY memecat Nazaruddin tidak diikuti oleh DPP PD memecatnya.

Selain itu dirinya melihat para petinggi Demokrat, juga sudah melakukan kebohongan publik mengeni pelarian Nazaruddin. Kemungkinan besar, tambahnya para petinggi ini bisa dituduh membantu pelarian seorang tersangka dan untuk itu kemungkinan besar para petinggi ini bisa diproses secara hukum. “Yah bisa saja mereka diproses secara hukum karena berusaha menutupi tindak pidana dan membantu pelarian seorang tersangka. Tapi yang jelas mereka telah melakukan kebohongan publik. Publik sudah tidak percaya bahwa Nazaruddin tidak ada kaitannya dengan para petinggi partai ini,” katanya lagi.

Terakhir dirinya pun menyarankan kepada SBY untuk bisa bertindak tegas kepada siappaun bawahannya baik di kabinet maupun partai, jika memang bawahan-bawahannya tidak menjalankan apa yang dia perintahkan.

“Jadi jangan heran SBY tidak diacuhkan di kabinet, sama anak buahnya saja di internal PD dia tidak diindahkan kan ? Gimana mau minta mentri menjalankan tugasnya yang berasal dari partai lain yang punya kepentingan lain, sementara kepada kader sendiri saja yang jelas berbuat salah dan tidak melakukan perintahnya, dia tidak bisa bertindak tegas,” tandasnya.

27
Nov
11

PAKTA (Pejuang Anti Korupsi Tanpa Akhir)

PAKTA INDONESIA

Maraknya Tindak Pidana Korupsi yang merupakan bentuk Kejahatan Luarbiasa termasuk pembiaran dan peringanan melalui remisi, mendorong kreatifitas pembentukan satu kebijakan publik luar biasa guna sistim penangkalan dini niatan, sikap dan tindakan Ingkar Janji Konstitusional, Koruptif terhadap Pancasila dan UUD45, Korupsi terhadap APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak, Seperti diketahui, Pakta Integritas yang berdimensi personal sebagai perangkat anti korupsi bagi kalangan birokrat yang digagas tahun 2007, ternyata kini terbukti diakui tidak ampuh menekan niatan, sikap dan tindakan super jahat koruptor, sehingga saatnya perlu diganti dengan perangkat lain berdimensi kebijakan publik semisal Politik Anti Korupsi Tanah Air Indonesia (PAKTA Indonesia) demi mempertimbangkan percepatan akan pembangunan Indonesia Mulia, dan memperhatikan kebutuhan aktualisasi 7 (tujuh) pilar Strategi Ketahanan Bangsa yaitu (1) Kehidupan bidang agama tidak rawan, (2) Kehidupan bidang ideologi tidak retak, (3) Kehidupan bidang politik tidak resah, (4) Kehidupan bidang ekonomi tidak ganas, (5) Kehidupan bidang budaya tidak pudar, (6) Kehidupan bidang hankam tidak lengah, (7) Kehidupan bidang lingkungan tidak gersang.

Promosi tentang PAKTA Indonesia sebagai ‘save haven’ ini dikedepankan adalah yang berdasarkan pada Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 45 (JSN45) yang telah diakui terbukti membangun Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, yakni (1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Jiwa dan Semangat Merdeka, (3) Nasionalisme, (4) Patriotisme, (5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, (6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, (7) Persatuan dan Kesatuan, (8) Anti Penjajah dan Penjajahan, (9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, (10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, (11) Idealisme kejuangan yang tinggi, (12) Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara, (13) Kepahlawanan, (14) Sepi ing pamrih rame ing gawe, (15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, (16) Disiplin yang tinggi, (17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Bersyukur sejarah mencatat, Pasca Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 diikuti 2 (dua) Rapat Raksasa yang penting sebagai pernyataan dukungan rakyat yaitu Rapat Raksasa Tambak Sari 17 September 1945 di Surabaya yang diprakarsai oleh PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945 di Jakarta yang diprakarsai oleh Committee van Actie dari Jalan Menteng 31 (sekarang Jalan Menteng Raya 31). Rapat Raksasa 17 September 1945 sebetulnya didahului oleh peristiwa heroik penurunan bendera Jepang (Hinomaru) digantikan dengan penaikan bendera Indonesia (Merah Putih) di kantor Gubernur pada tanggal 1 September 1945 oleh antara lain Barlan Setiadidjaja, Sulistio, Patah (ketiganya mahasiswa Kedokteran Gigi di  Surabaya) dan Abdoel Sjoekoer (yang kemudian adalah Ketua GASEMA Gabungan Sekolah Menengah dan Ketua IPI Ikatan Pelajar Indonesia di Jawa Timur). Dan di Tambak Sari itu Abdoel Sjoekoer turut pula berorasi sebagai wakil Pelajar Pejoang bersama Lukitaningsih dari Pemuda Wanita, yang kemudian berlanjut dengan peristiwa penurunan bendera Belanda (Merah Putih Biru) pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato eks Hotel Oranye lalu bereskalasi menjadi pertempuran asimetrik antara agressor Sekutu dilawan oleh rakyat Surabaya dalam 3 (tiga) tahap yaitu (1) Pertempuran Kota Pertama 28-30 Oktober 1945 sd tewasnya Jenderal AWS Mallaby, komandan Brigade 49 Sekutu, (2) Pertempuran Kota Kedua 10 Nopember 1945 selama lebih daripada 3 (tiga) minggu, (3) berlanjut Pertempuran Luar Kota a.l. di front Mojokerto dan front Malang.

Kepada rekan2 Generasi Penerus 45, mari kita sambut tanggal 17 dan 19 September 2011 ini dengan bersyukur dan memohon ke hadlirat Tuhan Yang Maha Kuasa, guna lebih memantapkan JSN45 terutama bagi energi perlawanan agar dapat merdeka dari Politik Koruptor.

Jakarta, 17 September 2011

Pandji R Hadinoto / Paguyuban Keluarga Pejoang 45 (PKP45) / DHD45 Jakarta

www.jakarta45.wordpress.com , indopkp45@yahoo.com , pakta45@yahoo.com

Said Aqil

Jumat, 25 November 2011 21:00 WIB
Said Aqil : Revolusi Perilaku Korupsi Melalui Semangat Hijriyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemimpin dan masyarakat Indonesia seharusnya dapat menjadikan momentum tahun baru hijriah sebagai usaha untuk melakukan perbaikan. Perilaku korupsi yang sudah melekat dengan pejabat dan birokrat di negeri ini harus dapat direvolusi secara moral melalui semangat dalam menyambut 1 Muharam 1433 H.

Demikian pendapat Ketua Pengurus Besar Nadhatul Ulama (NU), Said Aqil Siradj. ”Kita umat Islam yang pernah punya sejarah gemilang, seharusnya bisa mengembalikan lagi semangat tamadun yang pernah dibangun oleh Rasulullah,” kata Said Aqil.

Kang Said, demikian sapaan Said Aqiil, datangnya tahun baru Hijriah seharusnya bisa dijadikan momentum oleh umat Islam untuk bisa memperbaiki diri. ”Kalau masih ada pejabat atau pemimpin Muslim masih korupsi maka hal itu sama saja mencoreng martabat umat Islam secara keseluruhan,” ujarnya.

Ia mengajak para pemimpin di negeri ini untuk melakukan intropeksi diri terhadap segala perilaku korupsi. Namun demikian, ia juga menyerukan agar pemimpin dan umat Islam tetap optimis menatap masa depan Indonesia yang lebih baik.

Lebih lanjut Kang Said mengatakan, hikmah lain yang terkandung dalam hijrah Rasulullah ke kota Yastrib adalah beliau membangun peradaban, budaya, moral serta kebersamaan. Selain itu Rasul menata tatanan kehidupan di tempat baru itu dengan menjunjung hukum di atas segalanya. ”Jadi marilah kita berbenah diri,” katanya.

Redaktur: Johar Arif
Reporter: M Akbar

Hijrah ke Tdk Korupsi

Jumat, 25 November 2011 19:16 WIB
Hijrah dari Suasana Korupsi ke Tidak Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa luar biasa, yakni hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah. Hal ini menjadikan Islam berkembang ke seluruh dunia.

“Ini merupakan makna secara fisik, sementara makna hakikinya yakni dari kegelapan ke terang atau ke sinar petunjuk Allah,” kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia DIY, KRT Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, kepada Republika, Jum’at (25/11).

Ia mengatakan makna yang harus diperbarui dalam situasi bangsa Indonesia sekarang ini adalah harus dilakukan hijrah dari hal yang tidak baik ke yang baik, dari suana korupsi ke tidak korupsi, dari pornografi ke bukan pornografi, dan dari kehidupan yang tidak baik ke kehidupan yang baik.

“Kalau dalam pewayangan, hijrah Nabi Muhammad saw itu diadopsi sebagai sebelum goro-goro dan setelah goro-goro. Pendawa Lima itu sebelum goro-goro difitnah, dicacimaki, dihujat. Namun setelah goro-goro dipuji-puji. Sebagaimana Nabi Muhammad, ketika di Makkah dimaki-maki, difitnah, tetapi setelah di Madinah mendapat perlakukan yang baik,” jelas Muhsin.

Redaktur: Johar Arif
Reporter: Neni Ridarineni
Indonesia Harus Segera Hijrah dari Budaya Korupsi

Korupsi yang dilakukan aparat hukum dinilai memiliki dampak lebih berbahaya, ilustrasi

Hijrah Budaya Korupsi

Senin, 28 November 2011 00:10 WIB

Indonesia Harus Segera Hijrah dari Budaya Korupsi

REPUBLIKA, BOGOR–Bangsa Indonesia perlu segera hijrah dari budaya korupsi yang menggurita dan selalu menggerogoti kehidupan berbangsa, kata Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor, Zainullah, Ahad.

Menurut dia, peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW 1433 tahun silam adalah bukan semata dalam arti pindah secara fisik dengan meninggalkan Kota Makkah menuju Madinah. Namun hijrah untuk merubah  masyarakat jahilillah atau bodoh menuju masyarakat yang  berakhlak dan beradab.

Menurut Zainullah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidak ada tantangan yang lebih besar selain memerangi budaya korupsi. “Korupsi merupakan persoalan terbesar   bangsa ini. Korupsi telah menjadi budaya akut yang mengakar kuat. Karena itu harus diperangi dengan semua energi agar budaya ini bisa dikikis,” ujarnya.

Zainullah meyakini, bila budaya korupsi bisa dikikis, bangsa Indonesia akan mengalami lompatan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.

“Dalam berbagai indeks dan ranking skala global posisi Indonesia selalu berada di urutan bawah. Korupsi memberikan pengaruh besar atas sitausi yang dihadapi. Bila korupsi bisa diatasi, bangsa ini akan mengalami kemajuan yang lebih pesat,” ungkapnya.

“Kita harus segera hijrah dari budaya korupsi dengan melakukan perang dan pencegahan sejak dini, yang dimulai dari hal terkecil,” demikian Zainullah

Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara

GenerasiKhairaUmmah

Jumat, 25 November 2011 19:42 WIB
Sambut Tahun Baru Islam, Unissula Bentuk Pendidikan Karakter Menuju Generasi Khaira Ummah

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 Hijriyah, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang berkomitmen membentuk karakter mahasiswanya melalui pendidikan karakter. Adanya pendidikan karakter dipandang perlu untuk memajukan pendidikan.

Kompetensi saja dinilai tidaklah cukup untuk mendorong sebuah universitas menjadi terkemuka. Pasalnya hampir setiap perguruan tinggi di dunia memiliki karakternya masing-masing. Untuk itu, Unissula menggelar “Halaqah Ulama untuk Pembangunaan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan” yang akan digelar Selasa (29/11).

Rektor Unissula, Profesor Laode M Kamaluddin, mengatakan pendidikan karakter ini diharapkan mampu melahirkan generasi khaira ummah (generasi terbaik). “Generasi terbaik adalah generasi yang menyerhakan seluruh kegiatannya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT,” ujarnya saat ditemui Republika di Kantor Rektorat Unissula, Jumat (25/11).

Khaira ummah selalu mempunyai inovasi-inovasi baru dengan melakukan seuatu yang produktif serta  menghindarkan diri dari semua perbuatan yang tidak produktif. Menjadi terbaik tidak hanya berhenti di dunia, tetapi juga harus menjadi bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

“Jadi kalau kita mema’rufkan dunia dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak produktif , ini merupakan bagian dari amal sholeh,” kata Laode. Inilah yang sebetulnya menjadi ciri generasi khaira ummah, sesuai dengan motto Unissula “Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah.”

Pendidikan karakter ini akan dimulai dari merumuskan berbagai ulama mengenai definisi dari karakter itu sendiri. Untuk itu, dalam kegiatan halqah tersebut diundang para ulama Salaf dan ulama Indonesia dari berbagai pesantren modern yang mempunyai otoritas dan berhasil membuktikan karakter pada pesantren yang dikelolanya.

Nantinya para ulama ini akan memberikan pencerahan dan perumusan mengenai pendidikan karakter. Diantaranya yang hadir yakni KH Syukron Makmun dari Jakarta, KH Haris Shodaqoh dari Semarang, KH Dimyati Rois dari Kendal, H.A. Muhith dari Jakarta dan KH Maimun Zubair dari Rembang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhammad Nuh, juga akan hadir dalam acara ini sebagai pembicara.

Redaktur: Johar Arif
Reporter: Qommarria Rostanti
Republika/Imam Budi Utomo

Tahun Baru Islam Momentum Perbaiki Diri dan Bangsa

Sejumlah santri korban penyalagunaan narkotika dan kenakalan remaja berzikir dalam rangka memperbaiki diri.

Tahun Baru Islam

Jumat, 25 November 2011 19:34 WIB
Tahun Baru Islam Momentum Perbaiki Diri dan Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Syamsul Hadi Abdan, menyatakan tahun baru Islam perlu dimaknai sebagai momentum memperbaiki akhlak. Saat ini Umat Islam sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, namun akhlak mereka belum tentu bersifat ‘mahmudah’.

“Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas akhlak kita,” jelasnya, saat dihubungi, Jumat (25/11). Dia mengatakan akhlak Umat Islam haruslah mencontoh Rasulullah, karena beliau diciptakan dan dikirim ke muka bumi sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah bagi alam raya.

Menurutnya, seseorang perlu memaknai hijrah sebagai momentum untuk mengevaluasi apa yang pernah dilakukannya. Jika seluruh muslim melakukan ini, jelasnya, maka dipastikannya tidak ada kejahatan yang merugikan negara. “Ini momentum memperbaiki diri, sekaligus bangsa,” jelasnya.

Ia mengatakan inilah momentum untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang universal, diagungkan di dunia dan akhirat. Perayaan tahun baru Islam disarankannya dijadikan momentum untuk berzikir mengagungkan keesaan Tuhan.

Redaktur: Johar Arif
Reporter: Erdy Nasrul

Tahun Baru Islam

Jumat, 25 November 2011 19:23 WIB
Masyarakat Kurang Sadari Pentingnya Tahun Baru Islam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Masyarakat Indonesia dinilai kurang menyadari pentingnya tahun baru Islam. Hari raya yang jatuh pada awal Muharram itu seharusnya disadari betul manfaatnya sebagai momentum evaluasi diri dan evaluasi kebangsaan agar dapat bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih baik.

“Saat ini masyarakat, terutama umat Islam, masih harus dipompa semangatnya agar menjadi lebih baik,” jelas Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja’far, saat dihubungi, Jumat (25/11).

Dia mengatakan ada beberapa gejala bahwa masyarakat kurang memperhatikan pentingnya perayaan tahun baru Islam. Pertama, kurang semaraknya aktifitas kerohanian untuk evaluasi diri untuk menghadapi tahun baru. Padahal, hal ini penting untuk mengamalkan pesan Rasulullah bahwa masyarakat harus berbuat lebih baik dari hari sebelumnya. Kegiatan ini dianggap tidak menarik dan kalah pamor dengan kegiatan-kegiatan keduniaan yang bersifat hedonistik, seperti berpesta, hura-hura, dan lainnya.

Kedua, umat Islam terlalu egois memikirkan dirinya sendiri. Kalaupun bersosialisasi, mereka berkelompok dan sektoral sehingga mengabaikan kelompok lainnya. Dia mengatakan sikap sektoral perlu dihilangkan agar masyarakat dapat membaur tanpa membedakan ras dan agama. “Semuanya harus menyatu untuk menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.”

Ia menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum tahun baru Islam untuk memikirkan apa yang sudah disumbangkan untuk pembangunan bangsa. Umat Islam harus mampu bersinergi dengan siapa pun untuk dapat berkontribusi melalui wirausaha atau dengan gagasan kreatif yang tidak dimiliki negara lain dalam bidang pembangunan.

Redaktur: Johar Arif
Reporter: Erdy Nasrul

Oleh : Usup Supriadi (Mahasiswa, Blogger dan Penulis. Tinggal di Bogor)

Tahun Baru Momentum Pembaruan Peradaban yang Beradab

Semalam (24/11) saya menyaksikan sebuah siaran ulang diskusi tentang pendidikan dan penyiaran di sebuah stasiun televisi lokal, salah satu hal yang diperbincangkan ialah soal karakter bangsa. Ya, pendidikan karakter saat ini memang tengah gencar-gencarnya diusung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan salah satu masalah yang mencuat ialah soal apa itu karakter bangsa? Hampir kesemua narasumber memiliki cara pandangnya sendiri, namun kemudian sepakat kepada satu patron normatif bahwa karakter bangsa itu harus merujuk kepada tujuan berdirinya Indonesia sebagaimana ada pada pembukaan undang-undang dasar tahun 1945.

Setidaknya hal tersebut menjadi jalan tengah sejauh ini. Sebab bicara karakter bangsa maka karakter dari manusia Indonesia yang manakah? Saya rasa jawabannya tidak sulit jika saja kita bisa memiliki pola pikir yang sehat terhadap sejarah di negeri ini. Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemegang blog Serba Sejarah yang tetap teguh dalam upayanya memberikan terang atau cela agar kita mau berpikir dan berzikir.

Saya kira, menjelang tahun baru Islam, ini adalah momentum bagi umat Islam untuk melakukan pembaruan atas segala hal yang terjadi, khususnya pada dirinya sendiri, terlebih terhadap umat dan tempat dimana umat berada saat ini: Indonesia. Sebab, Allah berfirman: “Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)“. (QS. Ali Imran: 140).

Salah satu faktor penyebab digilirkannya sebuah peradaban ialah tingkah laku para penduduk suatu negeri, misalnya sikap boros, hidup bermewah-mewah di tengah berlimpahnya rakyat jelata yang tak sejahtera, penguasa yang tidak adil pada rakyat, dan sebagainya. Dan itu semua, tidak serta-merta ulah satu dua individu saja, tapi lebih kepada efek domino sikap latah bangsa ini terhadap patron-patron asing yang kebanyakan menyesatkan.

Apakah ini karakter manusia Indonesia, mudah silau atau latah terhadap sesuatu yang ada di pihak asing, mereka merah kita merah, mereka ambil langkah kiri, kita ambil langkah kiri, jangan-jangan, mereka jatuh, pasti kalau kita menjadi pembebek sudah pasti akan jatuh juga, hanya masalah waktu saja. Untuk itu sudah saatnyalah, kita sebagai manusia Indonesia berbenah diri, melakukan hijrah ke arah yang lebih baik, menghasilkan sebuah peradaban yang beradab. Sebab yang lebih penting dari sebuah karakter ialah dirinya harus beradab! Tentu saja, tidak semua apa yang ada di pihak asing itu buruk. Hanya saja, budaya menelan mentah-mentah itu janganlah dibiasakan!

Kita sebagai umat Islam patut berbangga dan seharusnya jangan malah minder, kita memiliki banyak teladan yang baik dan beradab, meskipun banyak di antara mereka sejarahnya masih diliputi kabut buatan. Dan, Api Sejarah, sebuah buku yang telah berupaya sedikit banyak menyingkap kabut tersebut. Nyatalah bahwa sejarah kita ya sejarah Islam. Hanya saja, karena doktrin sejarah palsu yang sudah terlanjur mengakar dan sampai saat ini masih dipertahankan, banyak dari orang-orang yang memang tidak sehat akalnya, malah menyudutkan Islam, saya sempat baca sebuah pemeo, kok semua pahlawan dianggap Islam. Itu adalah salah satu risiko.

Bagaimana pun kebenaran harus diungkap, walaupun ada yang bilang bahwa fakta tak harus semuanya menjadi konsumsi publik. Memang benar, contohnya tawuran yang kerap terjadi antar mahasiswa itu fakta tapi lebih baik janganlah terus ditayangkan berulang-ulang! Atau demo rusuh, janganlah hanya rusuhnya saja yang disorot, sedangkan substansi dari demo itu tidak terungkap.

Semua memang membutuhkan perjuangan yang tidak singkat, semuanya butuh tahap, dan memang Rasulullah sendiri, tidaklah serta merta dalam mendirikan sebuah negara kota, yakni Madinah yang memiliki peradaban yang beradab, tapi dengan beberapa tahap, termasuk upaya menggandeng kaum Yahudi dan Nasrani pada saat itu yang memang sudah ada di Yastrib.

Janganlah kita sebagai umat Islam malah fobia terhadap Islamisasi, sungguh terkesannya “isasi” itu selalu terkesan memaksa, sebenarnya fakta sejarah menyatakan berbedanya antara Islamisasi dan Westernisasi. Contoh kasus, Islamisasi Spanyol, menghasilkan peradaban yang luhur, tanpa upaya mengambil apa yang ada di Spanyol ke pusat kerajaan Islam pada saat itu, malah justru memakmurkan Spanyol, namun orang-orang yang buta mata hatinya karena motif agama dan politik malah menyerang pihak yang memberikan kemakmuran tersebut.

Berbeda dengan Westernisasi, contoh paling kentara misalnya, Belanda, mereka benar-benar “isasi” yang menjajah, dan selalu ada udang di balik batu! Atau Amerika Serikat, misalnya. Dan, adalah aneh, jika Indonesia yang punya berlimpah sumber daya alam ini, bisa dikatakan lebih miskin dibandingkan dengan Singapura. Ini semua karena sumber daya manusia di negeri ini malah ngikut para tukang pukul ekonomi dari bank dunia, dan lembaga keuangan internasional lainnya, seolah-olah kalau kita ikut mereka, negera kita akan makmur. mana buktinya. Kita adalah pemilik sah republik ini, kita jelas tahu yang terbaik, hanya saja beranikah kita melawan arus gelombang tua?

Mulailah dengan semangat tahun baru kita melihat diri-diri kita, dan langkah agar terlahirnya sebuah peradaban yang beradab lagi berkarakter ialah dengan kembalinya kita kepada tradisi ilmu pengetahuan Islam yang gemilang. Jika pun ada sesuatu dari Barat, maka dengan ilmu yang ada kita takar, apakah baik atau tidak bagi bangsa ini.

Selamat berhijrah, selamat berhaji, hijrah dan haji dua hal yang baru dikatakan berhasil apabila ada perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dan Allah tentu tidak akan menyia-nyiakan upaya berpahala setiap hamba-Nya yang bertakwa, malah jika penduduk suatu negeri bertakwa berkah akan berlimpah. Selamat menjadi pembaru bagi diri-diri kita. Dengan memohon rida Allah, semogalah akan ada perbaikan pada diri kita serta bangsa Indonesia ini.

*********

~ Hatur tararengkyu buat kang Usup Supriadi ;) yang telah berpartisipasi dalam proyek ” Yuuk! Menulis Sejarah dan Muharram“.

* Gambar “mutilasi karakter bangsa” dari politikana.com

Oleh : Irma Zain (Mahasiswi Keperawatan Universitas Padjadjaran)

Goes to 1 Muharram 1433 H

Tahun Baru Hijriyah mengingatkan semua memori kita pada lembar peristiwa sejarah bertinta emas akan perjalanan Rasulullah dan para sahabat dalam melalui pintu gerbang hijrah serta menggugah pendengaran, penglihatan, dan qolbu semua mukmin untuk mendengar, melihat, dan merasakan betapa seriusnya Ummat pada masa lalu dalam melepaskan-mencampakkan-membuang jauh-jauh daki-daki kegelapan jahiliyah.

Hijrah Rasulullah dan para sahabat memiliki dua makna. Secara makani (fisik) artinya hijrah secara fisik, berpindah dari suatu tempat yang kurang baik menuju yang lebih baik, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Adapun secara maknawi artinya berpindah dari nilai yang kurang baik menuju nilai yang lebih baik, dari kebatilan menuju kebenaran, dari kekufuran menuju keislaman; dari kegelapan tanpa cahaya petunjuk kepada cahaya tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Makna terakhir ini, oleh Ibnu Qayyim bahkan dinyatakan sebagai al-hijrah al-haqiqiyah (hijrah sejati). Alasannya, hijrah fisik adalah refleksi dari hijrah maknawi itu sendiri. Secara makani (fisik), faktanya Hijrah Rasulullah saw dan para sahabat berjalan dari Mekah ke Madinah menempuh padang pasir sejauh kurang lebih 450 km sedangkan secara maknawi jelas mereka hijrah demi terjaganya kesucian misi Islam.

Al-Qathani menyatakan bahwa hijrah sebagai urusan yang besar. Hijrah berhubungan erat dengan al-wala’ wal-bara’ (loyalitas dan berlepas diri). Bal hiya min ahammi takaalifahaa, bahkan ia termasuk manifestasi (muwalah) yang paling penting. Penting, karena menyangkut komitmen dan sikap seorang muslim dalam memberikan kesetiaan dan pembelaan pada Diennya. Juga menyangkut komitmen dan sikap seorang muslim dalam menampakkan penolakan dan permusuhan kepada yang patut dimusuhi.

Peristiwa Hijrah dijadikan penanda peralihan tahun dalam kalender Islam. Kali ke- seribu-empatratus-tigapuluhtiga umat Islam melewati masa yang terus berganti; detik, menit, hari, bulan, tahun ke tahun dengan berbagai kondisinya, menyadarkan bahwa pergantian masa merupakan alat ukur untuk mengevaluasi kemajuan diri kita. Karena memang kita diajarkan untuk itu, seperti tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-‘Ashr : 1-3. Rasulullah SAW sendiri bersabda, “Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalannya, dan sejelek-jeleknya-jeleknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan jelek amalannya” (HR. Ahmad).

Genggam waktu dan raih prestasi !

Secara syariat, siang dan malam itu terdiri dari 24 jam. Seberapa besar seorang mukmin muslim mampu mengggunakan waktu yang telah disediakan Allah tersebut? Jauh 1400an tahun lalu, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi balatentara Islam ketika itu mampu menaklukkan dua imperium adidaya, Romawi  dan Persia, yang balatentaranya amat kuat dan perkasa. Resepnya ternyata tersimpul dari pengakuan penuh kekaguman dari seorang anggota dinas intelijen Romawi setelah melakukan kegiatan mata-mata di Madinah. Kepada Kaisar Romawi ia mengutarakan kesannya tentang watak kaum Muslimin, “Ruhbananun bil-laili, firsaanun bin-nahar! Bila malam mereka tak ubahnya seperti rahib, sedangkan di siang hari sungguh bagaikan singa!”. Siangnya habis-habisan memaksimalkan potensi untuk berkarya, bekerja dengan jiwa yang kuat demi menggapai Ridha Rabbul ‘Izzati, malamnya bersimpuh memohon ampunan serta bimbingan Sang Penggenggam Hidup & Kehidupan untuk merencanakan dan melewati hari esok yang lebih baik, menampakkan betapa kotor dan lemahnya setiap jiwa dan langkah tanpa PetunjukNya.

Para sahabat diberikan waktu 24 jam sehari, begitupun dengan kita! Jika diibaratkan dalam sebuah lomba balap sepeda, ketika pistol diletuskan tampaknya orang yang menjadi juara dalam balap sepeda tersebut adalah orang yang dalam detik yang sama bisa mengayuh sepedanya lebih cepat daripada yang dilakukan oleh orang lain, sehingga calon pemenang akan melesat melalui pembalap yang lain karena energi yang dipergunakan dan ketepatan gerakannya lebih baik daripada detik yang sama yang dilakukan lawan-lawannya. Artinya, keunggulan itu sangat dekat dengan orang yang paling smart dalam memanfaatkan waktunya.

Islam adalah Dien yang paling dominan mengingatkan kita kepada waktu. Allah berkali-kali bersumpah dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu. “Wal’ashri” (demi masa/waktu), “Wadhdhuha” (demi waktu dhuha), “Wallaili” (demi waktu malam), “Wannahaari” (demi waktu siang), “demi waktu fajar dan malam sepuluh”… Allah pun mendisiplinkan kita agar ingat terhadap waktu minimal lima kali sehari semalam; maghrib, isya, subuh, dzuhur dan ashar. Belum lagi tahajjud pada sepertiga malam dan shalat dhuha ketika matahari sepenggalahan naik. Apakah 24 jam yang dititipkan sementara pada kita sudah kita gunakan sebagaimana mestinya semampu diri kita sesuai dengan prosedurNya? apakah 24 jam yang dititipkan sementara pada kita sudah kita isi dengan perbaikan-perbaikan sehingga semakin meningkatkan kualitas iman terus-menerus seiring berjalannya muharram ke muharram? Sejauh mana kita sudah berhijrah, menuju sedekat-dekatnya jalan yang haq, meninggalkan sejauh-jauhnya jalan yang bathil.

Genggam waktu dan raih prestasi. Perubahan merupakan sebuah prestasi. Tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik. Kita berpacu dengan waktu. Satu desah nafas adalah satu langkah menuju maut. Rugi bahkan celaka jika kita hanya banyak angan dan impian namun tidak bersegera beramal. Bermimpi masuk surga dan sejahtera kehidupannya namun tidak bersegera berubah memperbaiki diri. Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang cukup menyentil betapa perjalanan hidup ini penuh terurai lalai dan dosa “Segeralah kamu beramal, sebelum timbul fitnah (kekacauan, kebinasaan) seperti sepotong malam yang gelap gulita, dimana seseorang diwaktu pagi masih beriman sedangkan diwaktu sore telah menjadi kafir. Atau diwaktu sore masih beriman sedang diwaktu pagi telah menjadi kafir. Dijualnya Diennya karena mengharapkan sedikit keuntungan duniawi.

Matahari berubah, bergeser dari timur ke barat setiap hari. Kalender yang tergantung di dinding terus berubah, bergeser dari tahun satu ke tahun berikutnya. Nasi yang senantiasa kita makan pun berubah, dari tanaman padi kecil yang hijau menjadi menguning, menjadi beras, nasi, dan bisa jadi basi. Bahkan setiap sel darah merah berubah, mengikat oksigen-oksigen baru yang kita hirup untuk nantinya oksigen juga berubah, membakar sel-sel mati di setiap divisi dalam tubuh kita yang berkepentingan untuk diciptakan kembali sel yang baru lagi. Hidup akan terus berlangsung jika ada perubahan. Berubah menjadi sebuah syarat mutlak diri yang hidup. Hidup dalam arti yang sebenarnya, dalam rangka meningkatkan kualitas iman di hadapan Penguasa-Pengatur-Pencipta alam semesta beserta isinya. Wallaahu a’lam bish Shawab.

“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk pertunjukkan yang agung (hari kiamat). Di hari itu kamu dihadapkan kepada pemeriksaan, tiada yang tersembunyi dari amal kalian barang satu pun” (Umar al-Faruq r.a)

*Referensi penunjang:

Catatan : Sebasejarah akan memposting secara bertahap kiriman tulisan dalam acara : Yuuk! Menulis Sejarah dan Muharram, yang tentunya hasil dari seleksi kelayakan menurut penilaian kami…. Hatur tararengkyu atas segala partisipasinya.

Petisi45 : Sumpah Pemuda GASAKNAS 2009

Dalam rangka turut serta membangun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPKI) agar supaya berada pada peringkat papan atas skala dunia, maka berdasarkan amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tentang Kedaulatan Rakyat dan Semangat Bela Negara Pasal-30 Undang Undang Dasar 1945 [Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959, yang belum bernah dinyatakan tidak berlaku] serta Strategi 7 Ketahanan Bangsa, kami dibawah ini, yang peduli wawasan Indonesia Mulia dan Bermartabat melalui Gerakan Anti Suap Anti Korupsi Nasional (GASAKNAS), bersama ini, mengajak segenap komponen anak bangsa, sosialisasikan :

Pembudayaan BIJAK (Bina Jiwa Anti Korupsi)

yakni yang mencakupi antara lain (1) 9 Pusaka Bangsa Indonesia, (2) 123 Tatanilai Kearifan Lokal, (3) Kebangkitan Jiwa Benteng Pancasila, (4) Pekik MERDEKA (MERaih DEmokrasi Kerakyatan yang Amanah), (5) Sikap BUNG (Berjoang Untuk NeGara), (6) Tekad PETA (PEjoang Tanpa Akhir), (7) Semangat Perang Rakyat Semesta, (8) 7 Resolusi Sumpah Pemuda 2008, (9) Seruan Gasak Koruptor, Gasak Khi MunaJat (Khianat, Munafik, Jahat), demi terciptanya peta jalan penguatan daya tangkal nuraniah niatan Suap dan Korupsi atau anti moral hazard, sekaligus penguatan pro sistim Pemerintahan Bersih di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 12 Oktober 2009

FRONT DAULAT RAKYAT MERDEKA,

(1).Pandji R Hadinoto, GASAKNAS 2005, BarPETA, GAPI, (2).Hadori Yunus, KelBes Marhaenis, (3).Johanes Judiono, (4).Igbal Daut, GASAKNAS 2005, (5).Sri Rosalinda, GAPI, LST, (6).Romo Doesjanto, GAPI, (7).Awaluddin Ardiwijaya, Koran Integritas, (8).Jhon Huda, GAPI, (9).Bilung, GAPI, (10).Johanes Sandjaja Darmawan, HPPEL, (11).Juliaman Saragih, KelBes Marhaenis, (12).Mahyudin Nawawi, GIM, (13).Suwandi Mislah, GJL, (14).Irwan Lubis, LKBH45, MasBETA, (15).M.Zulfi Azwan, KMS, (16).Ery Monarfa, GAPI, (17).Ignatius Tricahyo, MBP, (18).Permadi, (19).Pribadio, (20).Sumardi Asmara, FRPI, (21).Verry Lioe N.L, Koran Integritas (22).Rafeldi, Garda PETA, (23).M Irenes F Kotambonan, GAPI, IPSBI, (24).Uyung, KPPP, (25).Sapto W Samudro, MBP (26).DP Yoedha, BENDERA, (27).Gus Nuril, (28).H. Arnauly Aminullah, BIP45, (29).Gigih Guntoro, FKPI, (30).Tita Wandana, GAPI, (31).Alson, ATN973, Info Publik (32).Lili Wahid, (33).Empu Pitrang Susilo, CedSos, (34).Muslim Arbi, GERRAM (35).Ucok Syafti Hidayat, BENDERA, (36).Decy Widhiyanti, IPSBI, (37).Siti Nurul, IPSBI, (38).Aina Sumantri, IPSBI, (39).Bertania Kristiono, GAPI, (40).Muldawar Bonar Harahap, PPM, BarPETA (41).Ading Sutisna, LKPPI, (42).Sulistio Pambudi Utomo, FRJ, (43).H Jailani, GASAKNAS 2005, (44).Surya Hadjar, FBN, (45).Titi Laksanawati, GASAKNAS 2005.

Sekretariat :

Blok UA22, Plaza Pondok Indah I, Jakarta Selatan 12310, eMail : gasaknas@yahoo.com

Korupsi & Utang Euro

Kamis, 1 Desember 2011 23:16 WIB |

Korupsi Perburuk Krisis Utang Euro

Bayangan seorang pria terlihat di papan elektronik yang menunjukkan indeks saham di sebuah bank di pusat kota Milan, Italia, yang memiliki ekonomi terbesar ketiga di zona euro namun masalah utangnya menjadi ancaman besar bagi krisis mata uang tunggal benua tersebut. (REUTERS/Paolo Bona)

“Ada hubungan kuat antara kinerja yang buruk dalam hal persepsi korupsi dan masalah yang lebih luas di sekitar tata kelola ekonomi.”

Berita Terkait
Video

Berlin (ANTARA News/AFP) – Korupsi menghambat upaya untuk mengatasi krisis utang zona euro, sebuah badan pengawas anti-korupsi terkemuka Kamis mengatakan, ketika Yunani dan Italia membuat skor lebih buruk dalam daftar negara-negara yang dipandang paling sarat pekerjaan buruk, demikian laporan Transparency International (TI).

Drama ekonomi di kawasan euro berkembang “sebagian karena kegagalan otoritas publik mengatasi penyuapan dan penggelapan pajak yang merupakan pendorong utama krisis utang,” catat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkantor pusat di Berlin, Jerman, itu.

Pada skala nol (dianggap sangat korup) sampai 10 (dianggap memiliki sedikit korupsi), Italia dan Yunani mencetak skor 3,9 dan Yunani 3,4, masing-masing peringkat 69 dan 80 dalam daftar 182 negara.

Robin Hodess, direktur riset TI, mengatakan bahwa krisis zona euro “mencerminkan manajemen keuangan yang buruk, kurangnya transparansi dan salah urus dana publik.”

“Ada hubungan kuat antara kinerja yang buruk dalam hal persepsi korupsi dan masalah yang lebih luas di sekitar tata kelola ekonomi,” ujar Hodess kepada AFP.

Ketika korupsi menyebar luas, “orang merasa cubitan di semua tingkatan,” katanya, menyerukan Roma dan Athena untuk berbuat “jauh lebih banyak” dalam memerangi korupsi.

Pemerintah “perlu fokus pada bagaimana dana publik dikelola dalam negara,” tambah Hodess, mengatakan bahwa baik korupsi skala besar maupun skala kecil harus diperangi.

Secara global, Somalia dan Korea Utara yang dicabik perang, bersama berada dalam daftar paling bawah, dianggap negara-negara yang paling korup di dunia dengan skor 1,0.

Irak naik beberapa tempat dalam daftar, tetapi masih dekat ke bawah pada 175 dan Afghanistan tetap berakar di 180 meskipun berupaya untuk mengekang suap dan korupsi di sana. Libya berada di posisi 168.

Sebagian besar negara-negara “Arab Spring” berperingkat di setengah bagian bawah indeks, mencetak skor empat.

TI mengatakan, pihaknya telah memperingatkan sebelum revolusi di wilayah yang “nepotisme, penyuapan dan patronase begitu mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bahwa sekalipun ada undang-undang anti-korupsi memiliki pengaruh yang kecil.”

Di bagian lain, yang lebih bajik, akhir dari skala, Selandia Baru menduduki peringkat teratas dengan skor 9,5 poin, datang persis di depan Denmark, Finlandia, Swedia dan Singapura.

Hampir dua pertiga dari negara yang tercantum memiliki skor kurang dari lima, menunjukkan, menurut TI bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam memerangi korupsi.

“Tahun ini, kita telah melihat korupsi pada spanduk demonstran mereka yang kaya atau miskin,” kata Kepala TI, Huguette Labelle.

“Apakah di Eropa yang dilanda krisis utang atau dunia Arab yang memulai era politik baru, para pemimpin harus mengindahkan tuntutan untuk pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

Prancis dan Jerman, yang banyak mencari solusi untuk krisis zona euro, mencetak skor relatif baik, masing-masing datang di peringkat 25 dan 14.

Amerika Serikat (AS) adalah satu tempat di atas Prancis, sementara rekan lokomotif global China menempati urutan ke-75. Rusia salah satu negara terburuk dalam daftar, berada di posisi 143 dengan skor 2,4 poin.

Survei “menggunakan data dari 17 survei yang melihat faktor-faktor seperti penegakan hukum anti-korupsi, akses terhadap informasi dan benturan kepentingan. Korupsi terus mengganggu terlalu banyak negara di seluruh dunia,” demikian catatan TI.
(Uu.A026/A023)Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2011

 

28
Aug
11

Kepemimpinan : QS Anti Korupsi

Gerakan Anti Korupsi 9/12 Cocok sama arti Surat Attaubah 9 Ayat 12


Hari ini Hari Anti Korupsi se-dunia ternyata cocok dengan QS: At-Taubah (9):12Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.
QS. at-Taubah (9) : 12klo selama ini agan menggembargemborkan anti korupsi, maka didalam Qur’an ada gerakan anti korupsimohon maaf klojangan di klo bisa kasih maaf agan2 ini posting pertama ane di

Al-Qur’an Sebagai Inspirasi Gerakan Anti-Korupsi

Posted in | 2:33 PM

Oleh Muhammad Subhan Setowara *

INDONESIA kini berhadapan dengan sebuah masalah paling krusial dalam kasus korupsi. Ia tidak saja menjadi kendala struktural, namun lebih dari itu. Karena masalah struktural tadi, korupsi telah membudaya (nation culture), menjadi bagian yang tak terpisahkan dari realitas birokrasi kita.

Gerakan pemberantasan memang telah banyak dilakukan. Bahkan beragam metode dan model gerakan telah digalakkan. Mulai dari gerakan moral-kultural, politis-struktural, maupun pembaharuan substansi perundang-undangan. Tapi korupsi tak urung usai, ia senantiasa menyelinap dalam setiap sendi kehidupan kita: ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama.

Tentu saja, sebagai bentuk kepedulian moral, agama harus tetap diikutkan untuk masalah yang satu ini. Karena, kita masih berkeyakinan bahwa saat ini, kualitas moral politisi sesungguhnya punya pengaruh yang sangat signifikan dalam membuka pintu-pintu terjadinya praktik korupsi. Pada level inilah, agama perlu menjadi moral guardian (benteng moral) untuk mengawal aktivitas politik penganutnya agar tidak terjebak pada pengingkatan amanah.

Pada sisi yang berbeda, realitas kaum pinggiran yang kini semakin memprihatinkan dalam kehidupan bangsa kita, juga merupakan tanggung tanggung jawab agama. Sungguh argumen reflektif Hassan Hanafi perlu kita hadirkan di sini. Bagi Hanafi, walaupun Islam meneguhkan adanya konsep ummah wahidah dalam Islam, namun secara empiris kaum muslimin terbagi dalam dua kelompok, yakni umat yang kaya dan umat yang miskin. Jika semakin hari semakin lebar jarak itu, maka di sinilah, agama telah kehilangan vitalitasnya sebagai agen kemanusiaan (humanity agency).

Sangat tegas. Banyak ayat dalam al-Quran yang memberi argumen bahwa dalam setiap harta yang dimiliki manusia, senantiasa ada hak yang tersurat. Dan hak itu, jelas bukan miliknya (Qs. Al-Maarij, 70: 24-25). Dengan ungkapan yang berbeda, Allah ingin memberi ketegasan, bahwa sesungguhnya seorang manusia harus menafkah atas harta yang dikuasai (Qs. Al-Hadid, 57: 7). Lalu, jika korupsi dilakukan, bukankah itu merupakan pengingkaran akbar atas amanah kebendaan yang tengah dititipkan pada manusia. Hanya saja, ini sekadar menjadi kesadaran kultural, tidak punya daya paksa struktural, sehingga sang koruptor menjadi tak bergeming.

Begitulah, sesungguhnya memang sudah saatnya al-Quran tidak lagi diletakkan sebagai kesadaran normatif yang hanya bergerak pada wilayah kultural. Ia juga harus mampu menyelinap dalam perbaikan pada ruang-ruang struktural. Dan itu artinya, al-Quran juga sesungguhnya bisa menjadi landasan teoritik yang bisa dipakai untuk melakukan pembebasan kemanusiaan, bahkan untuk masalah seperti korupsi.

Perspektif Qurani

Al-Quran mempunyai kekuatan untuk membentuk budaya masyarakat. Untuk konteks Indonesia, sesungguhnya kebanyakan masyarakat kita, khususnya kaum pinggiran meletakkan agama sebagai kekuatan spiritual. Al-Quran memiliki impetus emosional yang dapat menggerakkan umat Islam untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang dikandungnya. Hanya saja, yang patut disayangkan, doktrin-doktrin normatif yang tertuang dalam al-Quran itu, bagi kebanyakan umatnya tidak mempunyai dimensi sosial dan intelektual yang kuat dalam membendung realitas kemungkaran yang terjadi.

Asumsi ini jelas perlu diperbaharui. Islam bukanlah teologi eskapistik yang mengamini umatnya untuk larut dalam buaian spiritual, sehingga lupa akan tanggung jawab sosialnya. Jika ditelaah lebih jauh, al-Quran mempunyai perangkat teoritis yang bisa dipakai untuk membentuk ragam manifes ketidakadilan sosial.

Terkait korupsi, bagi saya al-Quran tidak saja mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Quran juga punya perangkat teoritis untuk memberantas korupsi. Dalam banyak ayat, seringkali terdapat penegasan akan tesis Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup (power tends to corrupt). Dan al-Quran, tidak saja menghadirkan penegasan itu, ia juga sekaligus melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas jadi penguasa (Qs. An-Naml: 34, Al-Kahfi: 71, Saba: 34-35, Al-Zuhruf: 23, Al-Isra: 16, Hud: 27). Namun jika mereka terlanjur berkuasa, maka perlu dilakukan oposisi melawan hegemoni kaum penindas itu (Qs. Al-Hujurat: 9).

Di sinilah, dalam Al-Quran juga sempat disinggung bahwa kaum tertindas perlu menjadi pemimpin di bumi ini (Al-Shaff: 5, Al-Anfal: 137). Jika dipahami secara kontekstual, dapat dimengerti bahwa sifat-sifat seorang pemimpin seharusnya bukan sosok yang korup, namun profil populis yang dekat dengan rakyat, dan mencintai mereka.

Gerakan oposisi terhadap penguasa yang korup bahkan diyakini sebagai jihad fi sabilillah (Al-Nisa: 75) yang juga merupakan agenda para rasul (Al-Anfal: 157). Di sinilah praksis pembelaan terhadap kaum lemah perlu dilakukan. Dengan demikian, boleh dibilang bahwa ruang ketakwaan tidak saja dilihat melalui ibadah ritual serta kepuasan spiritual yang telah diraih, namun lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana seseorang dapat bermanfaat bagi orang lain. Maka membela kaum lemah juga merupakan bagian dari karakter insan takwa (Qs. Al-Baqarah: 197, Ali Imran: 134, Al-Insan: 8-9, Al-Maarij: 24, Al-Dzariyat: 19). Bahkan sangat mungkin, iman pada level inilah yang justru lebih penting.

Korupsi sebagai bagian dari monopoli dan konsentrasi kekuasaan juga disinggung oleh al-Quran, seraya mengutuknya (Qs. Al-Hasyr: 7). Pada sisi inilah, secara radikal kemudian al-Quran “begitu berani” mengklaim orang yang (mushally) sebagai pendusta agama jika ia tidak memiliki keperpihakan pada anak yatim (Qs. Al-Maun: 1-7). Dan tudingan celaka, bagi umat Islam yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa ada kesadaran nurani (inner conscious) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare) (Qs. Al-Humazah: 1-9).

Korupsi, juga merupakan bentuk paling nyata dalam membentuk prahara sosial. Dalam surat Al-Fajr: 15-20, pernah disebutkan bahwa masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh empat hal: yakni 1) sikap ahumanis: yakni tidak memuliakan anak yatim, 2) sikap asosial: tidak memberi makan orang miskin, 3) sikap monopilistik: memakan warisan (kekayaan) alam dengan rakus, 4) sikap hedonis: mencintai harta benda secara berlebihan. Dilihat dari empat kategori itu, korupsi masuk dalam setiap sendi itu.

Korupsi benar-benar telah membunuh rasa kemanusiaan kita. Tentu saja amat menyedihkan, jika seorang politisi beragama Islam menggunakan jabatannya untuk melakukan korupsi. Jika itu terjadi, berarti dia telah meletakkan al-Qur’an hanya sebagai hiasan kata-kata. Dari sinilah, keberimanan masyarakat oleh al-Quran perlu dipandu untuk menghidupkan kembali rasa kemanusiaan kita, melalui pembaharuan struktural, dan tidak hanya dorongan moral. Al-Qur’an harus menjadi inspirasi dan pelopor untuk melakukan gerakan pembebasan, termasuk dalam memberantas korupsi

* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam UMM dan mantan aktivis Lembaga Dakwah Kampus Jamaah AR Fachruddin (LDK-JF).

QS Jihad Anti Korupsi

Submitted by keeper on Tue, 2011-08-16 10:15
Alquran dan Jihad Antikorupsi

Umat Islam tidak boleh hanya berpangku tangan melihat korupsi yang makin menggurita dan terus meningkat di negeri ini

ALQURAN adalah simbol transformasi umat Islam. Ia menggerakkan perubahan radikal secara individu dan sosial. Menurut Fazlur Rahman (1979), Alquran sarat pesan moral, keadilan sosial, dan ekonomi. Perintah membaca yang kali pertama datang adalah bukti nyata revolusi intelektual Alquran yang dikumandangkan secara terbuka. Menurut Quraish Shihab (2007), membaca merupakan jalan yang mengantar manusia mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna. Dilanjutkan dengan revolusi sosial dan spiritual dengan perintah berjuang menumpas kemungkaran dan mengagungkan Tuhan (QS Al-Muddatstsir 74:1-5).

Melihat implikasi ini maka wajar kalau keberadaan Islam ditentang oleh kaum borjuis yang selama ini menindas kalangan lemah tertindas. Menurut Asghar Ali Engineer (1993), kalimat Laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah (Tiada tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah) adalah simbol revolusi teologis dan sosial.

Alquran tidak turun di ruang hampa, tanpa ada nilai relevansi dan aktualitasnya. Menurut Nurcholish Madjid (2000), Alquran turun untuk merespons, menjawab, dan menuntun manusia dalam kehidupannya. Nuzulul Quran tiap 17 Ramadan diperingati umat Islam adalah momentum strategis untuk membangkitkan elan vital Alquran dalam melakukan transformasi radikal dalam bidang sosial politik yang menjadi sebab hancurnya bangsa tercinta ini, khususnya korupsi.

Korupsi adalah perbuatan zalim yang sangat dilarang dalam Alquran (QS Al-Furqan:25:19). Menurut Ali As-Shobuni (1970), zalim adalah menggunakan hak orang lain secara semena-mena, tanpa aturan atau melewati batas. Menurut Ibn al-Jauzi sebagaimana dikutip As-Shobuni, zalim mengandung dua makna, mengambil hak orang lain secara semena-mena, dan menentang serta mendurhakai Allah secara demonstratif.  Zalim biasanya dialami orang lemah yang tidak mampu menolong dirinya sendiri (Ali As-Shobuni, Min Kunuz as-Sunnah, 1970:51).

Tamak Harta
Korupsi jelas mengambil hak rakyat yang dianggap kalangan atas sebagai masyarakat bodoh dan dungu, karena tidak bisa mengambil haknya secara adil dan tegas. Korupsi juga mencuri uang negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Alquran memberikan hukuman tegas kepada pencuri secara individu maupun kolektif dan mereka juga harus mengembalikan uang yang dicuri (Wahbah Zuhaili, 2009:530-538).

Korupsi yang dilakukan penguasa adalah dosa yang sangat besar karena mereka menurut Alquran   mengemban tanggung jawab untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi demi kesejahteraan rakyat (QS An-Nisa’ 4:58), namun kenyataannya justru menyengsarakan rakyat. Adil adalah menyampaikan bagian kepada yang berhak dengan jalan yang paling dekat (Wahbah Zuhaili, 2009:134). Korupsi lahir dari sifat tamak harta yang dilarang dalam Alquran. Maka benar pesan Mahatma Gandi bahwa dunia ini cukup untuk semua orang kecuali satu orang yang tamak, karena mereka tidak pernah puas terhadap apa yang ada sehingga melakukan segala cara untuk menambah terus-menerus. Alquran mengancam orang-orang yang tiap hari terus menumpuk harta, menghitung, dan menganggap harta bisa membuatnya abadi, dengan melemparnya di neraka Huthamah yang membakar sampai hati (QS Al-Humazah 104:1-7).

Umat Islam sebagai mayoritas harus tampil sebagai aktor pemberantas korupsi dengan aktif menyuarakan amar makruf nahi mungkar tanpa pandang bulu. Korupsi adalah kemungkaran nyata yang harus diberantas. Dalam hadis masyhur disebutkan bahwa jihad paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang lalim. Umat Islam tidak boleh hanya berpangku tangan melihat korupsi yang makin menggurita dan terus meningkat di negeri ini. (10)

Jamal Ma’mur, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati, mahasiswa S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang
Tulisan ini disalin dari Suara Merdeka, 16 Agustus 2011

Jumat, 11 Februari 2011

Spirit Anti-Korupsi dalam Al-Qur’anMeski bukan negara agama, Indonesia adalah negara berpopulasi terbesar kelima di dunia dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Lebih kurang 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam. Setiap musim haji, calon jemaah haji asal Indonesia menempati jumlah terbesar dari negara-negara lain di mana pun. Belum lama ini, ada data terbaru bahwa penghafal al-Quran Indonesia juga menempati jumlah terbesar di seluruh dunia.

Namun demikian, apakah kuantitas yang demikian besar itu berbanding lurus dengan tingkat etika yang tinggi pula? Jawabannya: tidak selalu. Buktinya, dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia justru tercatat sebagai negara dengan tingkat korupsi yang paling tinggi alias nomor wahid. Di Indonesia, korupsi telah sedemikian menggurita, sehingga seakan-akan menjadi budaya. Dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, korupsi tak ubahnya telah menjadi “denyut nadi” bangsa. Ini berarti, dalam konteks Indonesia, kuantitas umat beragama justru sama sekali tidak berbanding dengan kualitas keberagamaan (baca: kedalaman praktik keagamaan). Benar bahwa secara kuantitas negeri ini adalah terbesar dalam hal penduduk Muslim, akan tetapi, buktinya, tingkat korupsinya juga menduduki posisi puncak. Dari data ini, suka atau tidak suka kita harus menerima sebuah kesimpulan umum, bahwa karena penduduk mayoritasnya adalah Muslim, maka di Indonesia para koruptornya sebagian besar adalah Muslim.

***

Ada banyak pengertian tentang korupsi. Tetapi ada satu definisi umum, bahwa korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau kelompok (berarti ada korupsi berjamaah) dengan cara menyimpangkan harta kekayaan negara. Definisi ini pula yang penulis maksud dalam tulisan ini.

Tiga alasan

Selanjutnya, secara umum ada sejumlah alasan kenapa seseorang melakukan tindakan korupsi (penyimpangan kekayaan negara), antara lain: Pertama, karena faktor ekonomi. Artinya, seseorang melakukan korupsi disebabkan keterdesakan ekonomi yang menghimpitnya. Ia tidak punya uang, padahal ia butuh untuk menutupi keperluannya yang mendesak. Maka ia pun korups. Keterdesakan tersebut bisa terjadi dalam dua kondisi sebagai berikut: 1) Barangkali ia seorang pejabat, karyawan, atau pegawai yang miskin, sehingga ia sering kekurangan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari yang pokok. Untuk mencukupinya, ia pun korups. Atau, 2) ia sesungguhnya seseorang yang kaya, yang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, akan tetapi ia perlu lebih banyak uang lagi untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti kendaraan pribadi, rumah mewah, pendidikan tinggi, gaya hidup, dsb yang mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang menuntut demikian. Untuk mencukupinya, ia pun korups.

Kedua, karena faktor budaya. Dalam artian, seseorang melakukan korupsi karena budaya yang hidup dan berkembang di sekelilingnya, di kantor tempat di mana ia bekerja, adalah budaya korupsi. Ia terpengaruh oleh lingkungannya. Di kantornya, hal ihwal penyimpangan uang negara alias korupsi, melalui aneka trik dan tips, sudah menjadi rahasia umum. Dengan kata lain, korupsi telah menjadi sesuatu yang lumrah, normal, bahkan sebuah bahkan kelaziman kerja. Siapa yang tidak ikut dalam arus tersebut, akan terpinggirkan, dijauhi oleh lingkungan. Atau, malah lebih parahnya lagi, tidak akan mendapat jatah “kue” meski dalam kadar kecil sekalipun. Pendek kata, siapa yang tidak ikut korups, akan jatuh, hancur, dan sengsara lahir dan batin. Maka demi alasan tepaslira, tenggangrasa, ewuh-pekewuh, ia pun ikut-ikutan dalam budaya korupsi tersebut. Lebih parah lagi, ia ikut tenggelam dalam arus korupsi semata-mata demi alasan takut tidak dapat jatah “kue”, khawatir tidak bisa ikut merasakan kenikmatan material yang sudah dianggap lazim dan lumrah di lingkungan tersebut.

Ketiga, karena faktor lemahnya sistem dan pengawasan. Inilah yang umum terjadi. Seseorang tergoda untuk bertindak korups, karena sistem yang berlaku di tempat dia bekerja memungkinkannya untuk bertindak menyimpang. Sebenarnya dia mungkin tidak begitu terdesak oleh kebutuhan hidup dan sejenisnya, akan tetapi lemah sistem yang berlaku pada pekerjaan yang ia hadapi memberinya peluang untuk korupsi, maka ia pun mengambil peluang tersebut. Dengan kata lain, niat (korupsi) sebenarnya tidak ada, tetapi kesempatan memberinya peluang. Ditambah lagi, tidak ada pengawasan yang memadai (monitoring, evaluasi, dsb) terhadap sistem tersebut. Sistem yang lemah, sejatinya, bisa diperlengkapi dengan pengawasan yang ketat, untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Jika sistem lemah, pengawasan juga rapuh, kondisi seperti ini jelas akan menjadi lahan basah korupsi. Sebab kondisi demikian jelas akan menggoda atau menstimulasi pikiran jahat banyak orang untuk bertindak menyimpang.

***

Lantas, apakah Islam, sebagai agama, tidak memiliki kerangka acuan moral yang mencegah terjadinya praktik korupsi? Persisnya, bukankah umat Islam memiliki al-Quran sebagai kitab suci? Apakah kitab suci tersebut tidak mengandung piwulang yang bisa menjadi inspirasi dalam rangka mencegah praktik-praktik korupsi? jawabannya, tentu saja: ada. Sebab, al-Quran, sebagaimana kitab-kitab suci yang lain, adalah spirit bagi pembangunan peradaban yang lebih baik untuk umatnya. Kandungan al-Quran adalah kritik sosial untuk membenahi segala bentuk ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Jadi, pastilah ada di dalam al-Quran spirit anti korupsi. Yang jadi soal, apakah umat mengetahui, memahami, atau lebih dari itu mampu menghayatinya atau tidak di dalam lapangan kehidupan yang mereka jalani.

Konsep Musabaqah

Menurut hemat penulis, spirit al-Quran tentang pencegahan korupsi secara substansial terletak pada satu konsep yang sangat filosofis, yakni tentang musabaqah (perlombaan), bisa juga disebut istibaqah ataupun musara’ah (secara substansial artinya sama saja). Rujukan konsep ini begitu banyak di dalam al-Quran, di antaranya QS yang menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya (liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amalan) [QS al-Mulk: 2]; bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya agar mereka beribadah kepada-Nya (wama khalaqtul-jinna wal-insa illa liya’buduni) [QS al-Dzariyat: 56]; bahwa hendaknya kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan (fastabiqul-khairat)[QS al-Baqarah: 148]; bahwa kita musti berlomba-lomba menuju ampunan dan surga Allah Swt (wa sari’u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah…) [QS al-Baqarah: 133], dan masih banyak lagi ayat lainnya.

Konsep musabaqah—setidaknya dengan merujuk pada keterangan dalam ketiga ayat di atas—mengandung pengertian kurang lebih sbb: Bahwa Allah menciptakan manusia karena suatu tujuan, yakni agar manusia beribadah kepada-Nya sekaligus menguji siapa di antara kita (manusia) yang terbaik. Ini berarti, hidup ini adalah ajang untuk berlomba-lomba mencari perkenan (ridha) Allah Swt. Pemenang dalam perlombaan tersebut adalah mereka yang bisa meraih ridha Allah itu. Dalam ungkapan al-Quran yang lain, para pemenang itu disebut dengan istilah al-muttaqun (orang-orang yang bertakwa). Sebab, kata Allah, bahwa yang paling di antara kita di sisi Allah adalah yang paling takwa (inna akramakum ‘inda-Allahi atqakum) [QS al-Hujurat: 13]. Lantas, apa takwa itu? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Dengan demikian, menjadi jelas di sini konsep musabaqah (perlombaan) itu, bahwa cakupannya berkisar pada dua hal saja: menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Pemenang adalah mereka yang bisa menjalankan perintah dan mejauhi larangan-Nya, sedangan pecundang adalah yang sebaliknya: melanggar larangan Allah dan mengabaikan titah-Nya.

Hemat penulis, jika dihayati dengan setulus hati oleh setiap insan Muslim, konsep musabaqah ini sangatlah signifikan dan urgens untuk mencegah kecenderungan tindak atau praktik korupsi (menyimpang) yang diakibatkan oleh tiga faktor seperti disebut di paragraf-paragraf sebelumnya. Penjelasannya kurang lebih sbb: Pertama, ketika seseorang menghayati bahwa hidup ini, bahwa kerja ini, atau aktivitas apa pun, adalah perlombaan (musabaqah), maka ia akan memilih berlaku jujur daripada bertindak korups (menyimpang) ketika bekerja. Sebab, dengan jujur berarti ia telah menggapai ridha (perkenan) Allah, yang dengan begitu ia menjadi pemenang di hadapan-Nya. Karena yang jadi tujuan utama adalah ridha Allah, ia tak peduli meski harus hidup miskin, meski tidak bermewah-mewah ala kelas menengah, asal dia tidak melanggar larangan Allah. Baginya, keterhimpitan ekonomi, hidup secara bersahaja dan sederhana, itu semua lebih utama daripada kaya dan bermewah-mewah karena hasil mencuri uang negara (korupsi). Baginya, orang yang mencari kekayaan dengan alasan apa pun (entah karena keterdesakan ekonomi, tuntutan gaya hidup, dsb) dengan jalan korupsi, meski secara lahiriah mereka sukses, jaya, menang, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah mereka adalah orang-orang yang kalah di dalam perlombaan, pecundang, karena cara mereka tidak mendapat perkenan di sisi-Nya.

Kedua, ketika seseorang menghayati bahwa hidup ini adalah arena perlombaan (musabaqah) menuju perkenan-Nya, maka ia tidak mau tenggelam dalam budaya yang berkembang di sekelilingnya, sekuat dan sebesar apa pun arusnya. Alih-alih, ia malah menciptakan budaya tanding. Jika berada dalam sebuah tempat atau situasi kerja yang korups, ia tidak terbawa-bawa dalam praktik korupsi, serta tidak peduli jika orang-orang di lingkungan tersebut mencibirnya sebagai orang yang tidak bisa menyesuaikan diri (baca: ikut tradisi korups di tempat tersebut). Karena baginya hidup atau kerja ini adalah musabaqah (pertandingan) menuju perkenan (ridha) Tuhan, maka dengan tidak tenggelam dalam arus budaya korupsi itu, justru ia merasa sangat berbangga hati karena merasa dirinya sebagai satu-satunya pemenang di arena tersebut dan semua orang selain dia adalah pecundang di hadapan Allah Swt. Ia tak ambil pusing meski lingkungan tempat kerjanya mencibir, mengucilkan, memarginalkan dirinya—gara-gara dia tidak ambil bagian dalam praktik massal korupsi, asalkan jangan sampai dia serasa dikucilkan oleh Allah karena telah melanggar ajaran-Nya (dengan bertindak korups). Cibiran, olokan, dan pengucilan, baginya ibarat aral atau kerikil tajam yang menghadang jalan, yang jika tak kuat menghadapi justru akan mengganggu perjalanannya menuju sukses sebagai pemenang di hadapan-Nya.

Ketiga, manakala seseorang memandang bahwa hidup ini adalah ajang musabaqah (perlombaan) menuju perkenan (ridha) Allah, maka ia tak pernah memiliki niat untuk menggunakan kesempatan dalam kesempitan terkait dengan lemahnya sistem dan pengawasan di tempat dia bekerja. Ia menyadari, bahwa sebuah sistem mungkin sangat berpotensi tidak sempurna alias kurang, karena merupakan produk manusia. Dan adalah manusiawi, ketika buatan manusia itu mengandung kelemahan dan kekurangan. Tetapi sembari itu ia menyadari ada sistem yang sempurna dan absolut, yakni pengawasan Allah, Zat yang Mahatahu atas semua tindak tanduk kita. Kesadaran inilah yang menuntunnya untuk, minimal, tidak berbuat menyimpang (korups) meskipun kelemahan sistem memungkinkan untuk itu, atau, maksimal, secara mandiri memperbaiki sistem tersebut agar bisa mengikis peluang-peluang praktik korups setidaknya bagi dia sendiri atau syukur-syukur berlaku juga bagi orang lain lingkungan kerjanya. Kesemua itulah jalan baginya untuk benar-benar menjadi pemenang menuju ridha (perkenan) Allah.

Selain itu, soal pengawasan, dia menyadari betul bahwa hal itu penting juga untuk pemantauan dan evaluasi hasil kerja, atau secara khusus mencegah terjadinya praktik korupsi. Namun demikian, bagi seseorang yang secara batin telah menghayati bahwa hidup ini, kerja ini, adalah sebagai musabaqah (perlombaan) menuju ridha Allah, ada atau tidak pengawasan (tentu saja dari manusia) menjadi tidak begitu signifikan, meski secara prosedural adalah hal yang pokok. Karena hidup ini adalah perlombaan menuju ridha Allah, maka bagi dia sesungguhnya Allah-lah sebagai pengawas dan penilai utama; saban harinya, setiap detik dan setiap saat, di mana pun berada, ia selalu merasa setiap pekerjaan yang dilakukannya berada dalam pengawasan dan penilaian Tuhan. Penilaian dan pengawasan manusia memang perlu dan penting, akan tetapi jauh lebih penting penilaian dan pengawasan Allah. Dengan keyakinan seperti itulah ia akan selalu sadar dan ter jaga untuk tidak melakukan tindak-tanduk penyimpangan (baca: korups) dalam kondisi apa pun, baik darurat ataupun normal, karena jika demikian Tuhan pasti akan mencoretnya dari daftar manusia-manusia pemenang dalam perlombaan menuju perkenan (ridha)-Nya.

Penutup

Satu benang merah yang bisa dijumput di sini, bahwa dalam konteks keberagamaan, keinsafan batin merupakan salah satu modal dasar untuk membangun etika sosial yang luhur. Penghayatan yang tulus atas konsep musabaqah (perlombaan) kiranya bisa menjadi filter diri yang tangguh, karena terinternalisasi dalam kesadaran moral-keagamaan yang terdalam, terhujam di dalam sanubari pribadi insan beriman (Muslim, Mukmin). Jika kesadaran seperti ini sudah terbentuk, terbangun dengan baik—padahal kesadaran adalah pusat pengendalian perilaku manusia (baik atau buruk)—maka ini kemungkinan besar akan sangat efektif untuk mencegah seseorang melakukan praktik-praktik penyimpangan (misalnya: korupsi). Orang yang memiliki kesadaran seperti ini telah memiliki suatu konsep diri, pemahaman spiritual, bahwa kelak di akhirat Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban pada kondisi sosial ekonomi, kebutuhan pribadi (gaya hidup), budaya, lingkungan, sistem, atau setan sekalipun, yang (bisa dianggap) menjadi penyebab tindak korupsi. Allah hanya akan meminta pertanggungjawaban atas korupsi itu an-sich, bukan apa yang ada di balik tindakan korupsi. Karena, yang dimintai pertanggungjawaban adalah diri, jiwa (nafs), bukan tetek bengek yang lain. Wallahu a’lam.[]
(Sabrur Rohim, MSI, alumnus PPWI 1994)

Menangkal Korupsi Menurut Perspektif Al-Qur’an

21 01 2009

Oleh: Ja’afar Usman Al-Qari

korupsi1

Korupsi sesungguhnya merupakan nama keren dari mencuri, dan mencuri menurut istilah bahasa arab “sarakah” (menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya) dan di dalam KUHP disebutkan bahwa mencuri adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain yang bukan miliknya. Perilaku korupsi bisa juga iindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya.

Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi yang secara sengaja dilakukan sendiri atau bersama-sama untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.

Pendekatan atau perspektif orang awam dengan lugas mengatakan menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap, menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius adalah tindakan korupsi. Bisa saja hal itu dikatakan untuk menjelaskan hal yang kita benci dan akan kita jinakkan. Sanksi bagi pencuri dalam agama kan sudah jelas. Namun perlu disadari bahwa untuk menghilangkan korupsi bukanlah perkara gampang karena ia telah berurat berakar dan menjalar kemana-mana terutama di negeri kita ini. Bangsa dari sebuah negara dengan tingkat keberagamaan (religiusitas) nya ternyata tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Karena ternyata, negara yang dikenal sangat religius seperti Indonesia, dalam beberapa survei justru meraih rekor yang sangat tinggi dalam urusan korupsi. Sebaliknya, sejumlah negara sekuler yang abai pada agama, justru berhasil menekan tingkat korupsi hingga pada tingkatan yang paling minim. Padahal, jika merujuk doktrin-doktrin normatif agama yang amat ideal (dalam hal ini Islam), Indonesia –sebagai negara dengan populasi muslim paling besar di dunia– tidak sepantasnya menduduki peringkat negara terkorup. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi?

Jawabannya, karena tidak adanya hubungan antara agama dengan tingkat korupsi, masalah korupsi mungkin lebih bersifat karikatural. Boleh dikatakan, bahwa terdapat dua kelompok orang yang bersih dari korupsi. Pertama, orang yang betul-betul takut dengan hukum Tuhan. Tapi kelompok pertama ini sedikit sekali jumlahnya. Kedua, khususnya di negeri yang sekuler, motif tidak korupsi bukan karena takut kepada Tuhan, tapi lebih bersifat rasionalis saja. Misalnya, kalau mereka menyuap polisi, mereka sadar itu akan menghancurkan tatanan hukum. Kalau mengambil hak orang lain, mereka sadar akan menyengsarakan banyak orang. Walaupun penulis sepakat dengan Teten Masduki yang berkesimpulan bahwa korupsi bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik, tapi sifatnya sosial.

Kesadaran sosial, semacam penghargaan terhadap hak orang lain, sedikitnya akan mampu mengerem untuk melakukan perbuatan korupsi. Jika mereka sadar betul kalau korupsi akan menilap hak orang. Mereka sadar kalau korupsi akan merusak sistem ekonomi, dengan merusak sistim perekonomian maka negara akan hancur. Islam kan sebenarnya menanamkan kesadaran seperti itu. Pada hakikatnya Islam dilahirkan untuk membebaskan manusia dari pelbagai bentuk perbudakan dan eksploitasi.

Jadi sebenarnya, Islam datang untuk memerangi sistem ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Korupsi dapat menghancurkan apa saja, walau ada pihak yang menyebut soal ini tidak berkaitan dengan soal agama. Itu karena mereka sudah merasa sangat mengerti bagaimana cara bertaubatnya.Yang jelas, mungkin praktik agama kita yang pemaknaannya keliru, karena lebih menekankan hal-hal yang bersifat ritual. Makanya, kadang sedikit aneh jika melihat orang-orang yang getol shalat sampai hitam jidatnya, tapi dalam kehidupan sosial justru menolelir tindak-tindak korupsi.

Untuk konteks Indonesia, ketika sistem hukum dan sistim sosial tidak mendukung, maka keteladanan tokoh masyarakat akan berperan sangat penting dalam memberantas korupsi. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Untuk pola hubungan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi community leader (pemimpin kelompok) faktor keteladanan memang harus lebih ditonjolkan. Sayangnya, sentimen sosial kaum muslim terhadap isu-isu seperti korupsi, dan problem-problem sosial lainnya yang bersinggungan langsung dengan kita, nampaknya kurang bersemangat untuk mendapatkan perhatian dibandingkan dengan sentimen persaudaraan sesama muslim seperti dengan Palestina ataupun Irak yang sangat luar biasa. Semua energi bisa dilibatkan dan sedia dikerahkan. Padahal menurut sejarah, perhatian pertama Nabi Muhammad dalam dakwahnya terletak pada usaha perbaikan sistem sosial.

Untuk itu, cita-cita untuk menjadi Indonesia baru, membutuhkan ekstra kerja keras dalam menangani permasalahan yang sangat krusial ini, yang segera harus dicarikan jalan keluarnya untuk menangkal agar tidak lagi bangsa ini dihantui dengan berbagai kasus korupsi. Karena kalau kita perhatikan bahwa permasalahan korupsi tidak saja menjadi kendala struktural, namun lebih dari itu. Karena masalah struktural tadi, korupsi telah membudaya (nation culture), menjadi bagian yang tak terpisahkan dari realitas birokrasi kita. Gerakan pemberantasan memang telah banyak dilakukan. Bahkan beragam metode dan model gerakan telah digalakkan. Mulai dari gerakan moral-kultural, politis-struktural, maupun pembaharuan substansi perundang-undangan. Tapi korupsi tak urung usai, ia senantiasa menyelinap dalam setiap sendi kehidupan kita: ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama.

Bangsa ini perlu banyak belajar dan merenung untuk menghargai bahwa korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur, tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia yang diilhamkan kepadanya untuk cinta kepada kebaikan, dengan begitu kita semua sedang belajar untuk hidup lebih lurus.

Tentu saja, sebagai bentuk kepedulian moral, agama harus tetap diikutkan untuk masalah yang satu ini. Karena, kita masih berkeyakinan bahwa saat ini, kwalitas moral politisi sesungguhnya punya pengaruh yang sangat signifikan dalam membuka pintu-pintu terjadinya praktik korupsi. Pada level inilah, agama perlu menjadi moral guardian (benteng moral) untuk mengawal aktivitas politik penganutnya agar tidak terjebak pada pengingkaran amanah.

Makanya diperlukan pemaknaan kembali atas agama. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara soal kemiskinan. Dan korupsi itu jelas dampaknya menimbulkan kemiskinan.

Pada sisi yang berbeda, realitas kaum pinggiran yang kini semakin memprihatinkan dalam kehidupan bangsa kita, juga merupakan tanggung jawab agama. Sungguh argumen reflektif Hassan Hanafi perlu kita hadirkan di sini. Bagi Hanafi, walaupun Islam meneguhkan adanya konsep ummatan wahidatan dalam Islam, namun secara empiris kaum muslimin terbagi dalam dua kelompok, yakni umat yang kaya dan umat yang miskin. Jika semakin hari semakin lebar jarak itu, maka di sinilah, agama telah kehilangan vitalitasnya sebagai agen kemanusiaan (humanity agency).

Beberapa ayat dalam al-Quran yang memberi argumen cukup tegas bahwa dalam setiap harta yang dimiliki manusia, senantiasa ada hak yang tersurat. Dan hak itu, jelas bukan miliknya (Qs. Al-Maarij [70]: 24-25). Dengan ungkapan yang berbeda, Allah ingin memberi ketegasan, bahwa sesungguhnya seorang manusia harus menafkahkan atas harta yang dikuasai (Qs. Al-Hadid [57]: 7). Lalu, jika korupsi dilakukan, bukankah itu merupakan pengingkaran besar atas amanah kebendaan yang dititipkan pada manusia. Hanya saja, ini sekadar menjadi kesadaran kultural, tidak punya daya paksa struktural, sehingga sang koruptor menjadi tak bergeming.

Sesungguhnya memang sudah saatnya al-Quran tidak lagi diletakkan sebagai kesadaran normatif yang hanya bergerak pada wilayah kultural. Ia juga harus mampu menyelinap dalam perbaikan pada ruang-ruang struktural. Dan itu artinya, al-Quran juga sesungguhnya bisa menjadi landasan teoritik yang bisa dipakai untuk melakukan pembebasan kemanusiaan, bahkan untuk masalah seperti korupsi.

Al-Quran mempunyai kekuatan untuk membentuk budaya masyarakat. Al-Quran memiliki impetus emosional yang dapat menggerakkan umat Islam untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang dikandungnya. Hanya saja, yang patut disayangkan, doktrin-doktrin normatif yang tertuang dalam al-Quran itu, bagi kebanyakan umatnya tidak mempunyai dimensi sosial dan intelektual yang kuat dalam membendung realitas kemungkaran yang terjadi.Asumsi ini jelas perlu diperbaharui. Islam bukanlah teologi eskapistik yang mengamini umatnya untuk larut dalam buaian spiritual, sehingga lupa akan tanggung jawab sosialnya. Jika ditelaah lebih jauh, al-Quran mempunyai perangkat teoritis yang bisa dipakai untuk membentuk ragam manifes ketidakadilan sosial.

Terkait korupsi, bagi saya al-Quran tidak saja mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Quran juga punya perangkat teoritis untuk memberantas korupsi. Dalam banyak ayat, seringkali terdapat penegasan akan tesis Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup (power tends to corrupt). Dan al-Quran, tidak saja menghadirkan penegasan itu, ia juga sekaligus melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas jadi penguasa (Qs. An-Naml: 34, Al-Kahfi: 71, Saba: 34-35, Al-Zuhruf: 23, Al-Isra: 16, Hud: 27). Namun jika mereka terlanjur berkuasa, maka perlu dilakukan oposisi melawan hegemoni kaum penindas itu (Qs. Al-Hujurat: 9).

Demikian itulah, kenapa di dalam Al-Quran juga sempat disinggung bahwa kaum tertindas perlu menjadi pemimpin di bumi ini (Al-Shaff: 5, Al-Anfal: 137). Jika dipahami secara kontekstual, dapat dimengerti bahwa sifat-sifat seorang pemimpin seharusnya bukan sosok yang korup, namun profil populis yang dekat dengan rakyat, dan mencintai mereka. Gerakan oposisi terhadap penguasa yang korup bahkan diyakini sebagai jihad fi sabilillah (Al-Nisa: 75) yang juga merupakan agenda para rasul (Al-Anfal: 157). Di sinilah praksis pembelaan terhadap kaum lemah perlu dilakukan. Dengan demikian, boleh dibilang bahwa ruang ketakwaan tidak saja dilihat melalui ibadah ritual serta kepuasan spiritual yang telah diraih, namun lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana seseorang dapat bermanfaat bagi orang lain. Maka membela kaum lemah juga merupakan bagian dari karakter insan takwa (Qs. Al-Baqarah: 197, Ali Imran: 134, Al-Insan: 8-9, Al-Maarij: 24, Al-Dzariyat: 19). Bahkan sangat mungkin, iman pada level inilah yang justru lebih penting.

Korupsi sebagai bagian dari monopoli dan konsentrasi kekuasaan juga disinggung oleh al-Quran, seraya mengutuknya (Qs. Al-Hasyr: 7). Pada sisi inilah, secara radikal kemudian al-Quran “begitu berani” mengklaim orang yang (mushally) sebagai pendusta agama jika ia tidak memiliki keperpihakan pada anak yatim (Qs. Al-Maun: 1-7). Dan tudingan celaka, bagi umat Islam yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa ada kesadaran nurani (inner conscious) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare) (Qs. Al-Humazah: 1-9).

Dari sinilah, keberimanan masyarakat oleh al-Quran perlu dipandu untuk menghidupkan kembali rasa kemanusiaan kita, melalui pembaharuan struktural, dan tidak hanya dorongan moral. Al-Qur’an harus menjadi inspirasi dan pelopor untuk melakukan gerakan pembebasan, termasuk dalam memberantas korupsi. Wallahu ‘alam.

undefined

AGAMA PASTI ANTI KORUPSI

Korupsi sebenarnya menjadi fenomena seluruh masyarakat di dunia ini. Secara  historis, korupsi  terjadi semenjak masyarakat kuno telah memiliki sistem kolektivitas yang terkait dengan ekonomi dan pelayanan sosial. Masyarakat Yunani Kuno, Persia Kuno, Cina Kuno dan sebagainya telah mengenal cara yang kemudian di era sekarang disebut korupsi.

Korupsi dapat dilihat secara bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis).  Secara etimologis korupsi berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak dan busuk. Korupsi ini berasal dari kata latin corrumpere dan corruptio yang berarti penyuapan dan corruptore yang berarti merusak. Di dalam bahasa Inggris disebut corruption atau corrupt.   Di  dalam bahasa Belanda disebut corruptie atau korruptie.  Di  dalam bahasa Indonesia disebut korupsi.

Di dalam bahasa Arab disebut rishwah atau uang suap. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dinyatakan : “Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, dan broker suap yang menjadi penghubung di antara keduanya”.  Korupsi dapat dinisbahkan dengan tindakan melakukan penyuapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Memberikan suap berarti melakukan korupsi.

Di dalam pengertian tindakan merusak, maka korupsi dikaitkan dengan istilah fasad.  Didalam Al-Qur’an (QS. 7: 55) Allah berfirman: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya”. Di dalam Al-Qur’an (QS. 7:85) Allah berfirman: “janganlah kamu menipu manusia sedikitpun dan janganlah berbuat kerusakan sesudah sebelumnya Tuhan memperbaikinya”. Melakukan korupsi berarti merusak atau menodai terhadap kejujuran atau merusak proses yang seharusnya berlangsung dengan cara memberikan sesuatu untuk mencapai tujuan sesuatu.

Di dalam konteks khianat disebut ghulul. Di dalam Al-Qur’an (QS: 161) Allah berfirman: “Tidaklah mungkin seorang Nabi melakukan ghulul (berkhianat) dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang melakukan ghulul dalam harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianatinya itu…”  merusak kesepakatan atau merusak proses yang seharusnya dijunjung tinggi untuk mencapai tujuan juga dapat disebut sebagai korupsi.

Secara fenomenologis, bahwa unsur penting di dalam korupsi adalah pencurian dan penipuan. Menilik konsepsi Al-Qur’an tentang rishwah, maka nampak bahwa korupsi tentunya sudah ada gejala seperti itu semenjak Nabi Muhammad saw. Korupsi adalah fenonena dunia, artinya bahwa ketika Rasulullah menyampaikan misi kenabiannya, maka di wilayah Arab tentunya juga sudah terdapat praktik-praktik kehidupan seperti rishwah, ghulul dan fasad di atas. Secara logika semiotik saja dapat dipastikan bahwa setiap bahasa yang muncul dan menjadi wacana pastilah ada fenomena yang seperti itu.

Jika Islam sudah memberikan ajarannya tentang rishwah atau suap berarti bahwa tradisi rishwah juga merupakan kenyataan empiris di wilayah Arab ketika itu. Sebagai sebuah kawasan dengan sistem kekabilahan pada masing-masing regionnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya berbagai praktik rishwah, yang di belahan wilayah lain disebut sebagei upeti dari masyarakat kepada penguasa. Praktik ini tentunya merupakan bentuk pemberian timbal balik, yaitu masyarakat memberikan hadiah kepada pimpinannya sebagai lambang kesetiaan dan kepatuhan, dan di sisi lain pemimpin memberikan jaminan keamanan dan ketenteraman.

Di dalam agama dipastikan akan terdapat ajaran tentang  amanah atau dapat dipercaya. Nabi Muhammad saw juga merupakan contoh bagaimana amanah tersebut dijunjung tinggi secara implementatif. Sehingga Nabi Muhammad saw adalah teladan atau dapat dipercaya yang diberi gelar al-Amin. Ketika Beliau dipercaya oleh Khadijah berdagang maka Beliau terapkan konsep amanah dalam perdagangan itu. Tak satupun beliau menyelewengkan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Nabi Muhammad saw juga menerapkan prinsip shiddiq atau kejujuran. Di dalam prinsip kejujuran maka seseorang tidak akan melakukan pengkhianatan, tidak merusak perjanjian atau kesepakatan yang sudah ada dan benar dan tidak melakukan penyuapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seseorang harus jujur di dalam perkataan dan tindakannya. Korupsi dalam banyak hal adalah tindakan yang menyeleweng dari kejujuran. Misalnya untuk mempercepat proses maka seseorang melakukan cara tertentu agar proses dapat diperpendek.

Agar korupsi dapat dicegah dan diberantas, maka yang sangat penting juga menciptakan sistem yang dapat  menjamin keamanahan dan keshiddiqan tersebut dapat berlangsung. Sistem ini dapat terjadi jika terdapat sistem keterbukaan atau tranparansi. Transparan di dalam proses dan transparan di dalam hasil. Yang kita lihat sekarang ini adalah lemah di dalam proses dan lemah di dalam hasil sebab transparansinya juga lemah. Maka agar negeri kita tercinta ini bisa meraup kesejahteraan yang salah satu di antaranya disebabkan oleh ketiadaan korupsi, maka diperlukan sistem yang menjamin terjadinya kejujuran, kepercayaan dan transparansi.

Wallahu a’lam bi al shawab.

ISLAM harus terdepan dalam Anti Korupsi
12 Desember 2009
Beberapa upaya telah ditempuh untuk membrantas korupsi , saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:  Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi),  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),  Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW). Sesungguhnya bila dibandingkan dengan Era Orde Baru, pada Zaman Reformasi ini pemberantasan korupsi  di Indonesia sudah sangat berkembang, namun hingga kini  hasilnya belum menunjukkan titik terang, mungkin karena sumber oknum korupsi justru berada di dalam institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Hal itu yang membikin pemberantasan korupsi susah diuraikan. Mungkin yang paling tepat pemberantasan korupsi itu dimulai dari diri sendiri.

Tanggal 9 Desember telah ditetapkan sebagai hari anti korupsi  se dunia. Sebagai orang muslim harus menanggapi sebagai aksi gerakan moral yang cukup baik untuk memulai mengetuk pada diri sendiri, dan terus menjaga kebenciannya terhadap korupsi.

Di dalam diri harus ditanamkan betul-betul  bahwa korupsi itu pertanggung jawaban  diakherat nanti itu sangat berat, dan dalam hati sorang mukmin harus dipatrikan kebenciannya terhadap korupsi, sebagaimana bencinya bila dicampakkan ke neraka .

Karena korupsi itu akan merusak tatanan akhlak bangsa , maka seharusnya seorang muslim secara terus menerus menasehatkan kepada diri sendiri, kelurga dan bangsa ini untuk berjihad melawan korupsi. Sudah menjadi pemahaman orang banyak bahwa korupsi di Indonesia ini sudah menjadi penyakit kronis. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Karena korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, sehingga masyarakat Indonesia (mungkin termasuk orang muslim) menganggap bahwa  korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan.  Dengan demikian mata hati bangsa ini seolah-olah buta karena tidak bisa membedakan korupsi itu benar atau salah, padahal umat Islam hampir 88%  dari penduduk di Indonesia, yang seharusnya mengenal betul bahwa korupsi suatu kesalahan besar.

Berdasarkan penilaian Lembaga Dunia, justru Negara yang tidak terkorupsi itu malah Negara Denmark yang menurut catatannya Negara Ateis. Oleh karena itu mengacu pada penilaian Lembaga Dunia itu, maka tidak  ada kaitan antara agama seseorang dengan korupsi. Bagaimana dengan Orang Islam yang diciptakan terbaik ditengah-tengah masyarakat dunia, kok masih ada yang melakukan korupsi?.

Islam itu bukan identitas lho, tapi Islam itu Din (tuntunan hidup di dunia) yang harus diikuti umatnya. Dengan demikian walaupun ada orang mempunyai identitas islam kalau korupsi berarti belum sempurna memenuhi tuntunan Din islam. Menurut aturannya memeluk Din Islam ini harus kafah, sehingga sebagai umat islam yang kuat dan baik mari memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh dimulai dari diri sendiri mudah-mudahan berpengaruh luas terhadap Bangsa Indonesia yang mayoritas umat islam. Sudah saatnya umat islam menjadi garda paling depan dalam anti korupsi.

Pada hari ANTI KORUPSI  ini mari kita renungkan kembali ayat -ayat Al-Quran sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.  (QS.3 : 110)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.  (QS.3 : 104)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS : 2 : 208)

Semoga bermanfaat

http://rumaljawi.blogsopt.com

Tersurat di Al-Qur’an

| Dec 09, 2009 |

Subhanallah, Peringatan Hari Korupsi 9 Desember, Tersurat di Al-Qur’an

Korupsi di negeri kita benar-benar sudah sangat parah karena sudah jadi kerak yang susah sekali di kikis, hampis semua sistem tatanan bernegara kita sampai saat ini masih terjadi praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang merugikan kepentingan negara dan rakyat satu negara hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Al-Quran Surat ke-9 (At-Taubah) ayat ke 12

Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia korupsi menjadi penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Karena kerugiannya bukan hanya bersifat material namun juga rusaknya moral serta akhlak dimana manusia yang bersangkutan tidak bisa menjaga amanah yang telah dipercayakan padanya untuk di kelola dan dipegang. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh seorang bos atau pemimpin, namun mulai dari kelas pegawai rendahan sekalipun sudah terjangkiti.

Entah apakah ini suatu kebetulan atau memang Allah sudah mengingatkan kita semua termasuk semua pemimpin umat dan pemimpin negara, pemimpin golongan,  pemimpin apapun yang ada untuk tetap menjaga amanah. Menjaga janji dan sumpah yang telah diucapkan.  Mari sejenak kita merenungkan ayat Al-Quran dibawah ini  Surat ke 9 Al-Quran yaitu Surat At-Taubah Ayat Ke-12  yang artinya:

[9:12] Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

Coba kita renungkan dan cerna maksud ayat diatas, apakah maksud Allah dalam ayat tersebut? ini mungkin bisa menjadi bahan refleksi serta koreksi bagi kita semua, karena kita semua hakekatnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas amanah yang telah dipercayakan padanya. Kita coba untuk memberantas korupsi dari diri kita masing-masing kita cegah korupsi dari diri kita lingkungan kita. Semoga Allah Tuhan semesta alam memberikan berkah dan kebaikan bagi negeri yang sesungguhnya kaya raya ini.

Sesungguhnya ini semua adalah tanda dan perintah Allah pada kita semua yang beriman pada-Nya untuk melaksanakan dan menjaga amanah itu. Wallahualam bi shawab

KORUPSI : Pandangan dan Sikap Islam

Kamis, 01 Januari 2004 00:00 Marzuki Wahid

“Tidak ada penyebab ketidakadilan

dan kekejaman yang lebih besar daripada korupsi,

karena penyuapan menghancurkan baik iman maupun negara.”

Sari Mehmed Pasha

“Hai orang-orang beriman,

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil,

kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku

dengan suka sama suka di antara kamu…”

al-Qur’an, Surat an-Nisâ’: 29

Salah satu kenyataan yang secara sadar dinilai buruk dan merusak, tetapi berulang kali dilakukan oleh banyak orang di negeri ini adalah “ korupsi ”. Bukan tidak mau menghindar dan bertobat, melainkan jika tidak melakukannya rasanya tidak wajar dan tidak memperoleh tambahan yang berarti dari yang dilakukannya. Ini yang sering kali dijadikan alasan oleh “para koruptor” bahwa korupsi itu bukan karena tindakan yang kotor melainkan sistem birokrasi dan sistem pemerintahan kita mengkondisikan para birokrat, politisi, dan semua yang bersentuhan dengan sistem itu untuk korupsi. Artinya “korupsi” di negeri ini bukan lagi soal moral dan hukum semata, melainkan adalah persoalan sistemikstruktural yang telah mengakar sedemikian rupa.

Hal lain yang menyebabkan korupsi tumbuh-subur di negeri ini adalah lemahnya penegakan hukum (law enforcement). Hingga hari ini, belum ada koruptor meskipun jelas diketahui khalayak dihukum setimpal dengan perbuatannya. Kalaupun ada yang dihukum (masih bisa dihitung jari) dirasa oleh masyarakat masih belum adil. Selain aturan hukum tentang korupsi tidak tegas, juga aparat penegak hukumnya masih bisa dipermainkan dan ditukar-tukaruntuk tidak mengatakan “dibeli”.

Oleh karenanya bisa dipahami jika keterpurukan Indonesia ke dalam multikrisis ini dinilai oleh banyak pihak akibat korupsi yang terus menerus dilakukan ke semua alokasi keuangan, termasuk ke dalam alokasi dana bantuan presiden (banpres) dan dana-dana non-bugeter lainnya. Tetapi dengan mencoba memahami ini, tidak berarti kita membiarkan korupsi sebagai sesuatu yang wajar. Tulisan berikut tak bermaksud menawarkan “jalan keluar” atas kompleksitas soal korupsi, melainkan sekadar ingin menyodorkan pandangan-tegas Islam atas korupsi. Pandangan ini rasanya penting dikemukakan ke hadapan publik selain ingin menunjukkan ketegasan Islam anti korupsi, juga menyadarkan umat Islam sendiri karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar koruptor-koruptor di negeri ini adalah beragama Islam.

Apa itu Korupsi?
Sebelum mengkajinya lebih jauh, harus clear dulu makna dan tipologi korupsi. Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin corruptio (Fockema Andreae: 1951) atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Meskipun kurang tepat, korupsi seringkali disamakan sengan suap (risywah), yakni sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya (abuse of power).” Suapan sendiri diartikan sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).” Dalam kitab Hâsyiah Ibn ‘Abidin, suapan (risywah) dipahami sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim, pejabat pemerintah atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya.

Dalam konteks untuk memperoleh kebebasan politik, prakarsa perorangan, transparansi, dan perlindungan hak-hak warga negara terhadap otoritas negara yang otoriter, Syed Hussein Alatas dalam Corruption Its Nature, Causes and Functions membedakan tujuh tipologi korupsi yang berkembang selama ini. Pertama, transactive corruption, yakni korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.

Tipologi ini umumnya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah. Kedua, extortive corruption (korupsi yang memeras), yakni pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, dan hal-hal yang dihargainya. Ketiga, investive corruption, yakni korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibanyangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Tipe keempat adalah supportive corruption, korupsi yang secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Kelima, nepostistic corruption, yakni korupsi yang menunjukkan tidak sahnya teman atau sanak famili untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perilaku yang memberi tindakan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau lainnya kepada teman atau sanak famili secara bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Keenam, defensive corruption, yakni perilaku korban korupsi dengan pemerasan untuk mempertahankan diri. George L. Yaney menjelaskan bahwa pada abad 18 dan 19, para petani Rusia menyuap para pejabat untuk melindungi kepentingan mereka. Tipe ini bukan pelaku korupsi, karena perbuatan orang yang diperas bukanlah korupsi. Hanya perbuatan pelaku yang memeras sajalah yang disebut korupsi. Terakhir, autogenic corruption adalah korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

Pada esensinya korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Jika kita pegangi pengertian ini, maka tradisi korupsi telah merambah ke seluruh dimensi kehidupan manusia secara sistematis, sehingga masalah korupsi merupakan masalah yang bersifat lintas-sistemik dan melekat pada semua sistem sosial, baik sistem feodalisme, kapitalisme, komunisme, maupun sosialisme.

Pandangan dan Sikap Islam
Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas: haram dan melarang. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (iqâmat al-’adâlah alijtimâ’iyyah wa al-mashlahat al-’âmmah), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Oleh karena itu, baik al- Qur’an, al-Hadits maupun ijmâ’ al- ‘ulamâ menunjukkan pelarangannya secara tegas (sharih).

Dalam al-Qur’an, misalnya, dinyatakan: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.” Dalam ayat yang lain disebutkan: “Hai orangorang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…” Sedangkan dalam al-Hadits lebih konkret lagi, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknati penyuap dan penerima suap dalam proses hukum.” Dalam redaksi lain, dinyatakan: “Rasulullah SAW melaknati penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya.” Kemudian dalam kesempatan yang berbeda, Rasulullah SAW bersabda: “penyuap dan penerima suap itu masuk ke neraka.”

Dalam sejarah, baik para sahabat Nabi, generasi sesudahnya (tabi’in), maupun para ulama periode sesudahnya, semuanya bersepakat tanpa khilaf atas keharaman korupsi, baik bagi penyuap, penerima suap maupun perantaranya. Meski ada perbedaan sedikit mengenai kriteria kecenderungan mendekati korupsi sebab implikasi yang ditimbulkannya, tetapi prinsip dasar hukum korupsi adalah haram dan dilarang.

Ini artinya, secara mendasar, Islam memang sangat anti korupsi. Yang dilarang dalam Islam bukan saja perilaku korupnya, melainkan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka terjadinya tindakan korupsi itu. Bahkan kasus manipulasi dan pemerasan juga dilarang secara tegas, dan masuk dalam tindakan korupsi. Ibn Qudamah dalam al-Mughnî menjelaskan bahwa “memakan makanan haram” itu identik dengan korupsi. Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf juga menyebut hal yang sama. Umar Ibn Khaththab berkata: “menyuap seorang hakim” adalah tindakan korupsi.

Dalam sejarah Islam sering dikutip kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khalifah Bani Umayyah, sebagai prototipe Muslim anti korupsi. Umar bin Abdul Aziz adalah figur extra-ordernary, suatu figur unik di tengah-tengah para pemimpin yang korup dalam komunitas istana. Ia sangat ketat mempertimbangkan dan memilahmilah antara fasilitas negara dengan fasilitas pribadi dan keluarga. Keduanya tidak pernah dan tidak boleh dipertukarkan (changeble). “Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di kamar istana melakukan sesuatu berkaitan dengan urusan negara. Tiba-tiba salah seorang anaknya mengetuk pintu ingin menemui bapaknya. Sebeum masuk, ditanya oleh Khalifah, “Ada apa Anda malam-malam ke sini?” “Ada yang ingin dibicarakan dengan bapak”, jawab anaknya. “Urusan keluarga atau urusan negara?” tanya balik Khalifah. “Urusan keluarga,” tegas anaknya. Seketika itu, Khalifah mematikan lampu kamarnya dan mempersilakan anaknya masuk. “Lho, kok lampunya dimatikan,” tanya anaknya sambil keheranan. “Ini lampu negara, sementara kita mau membicarakan urusan keluarga, karena itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” demikian jawab Kh alifah. Sang anakpun mengiyakannya.

Itulah sekelumit cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam upayanya untuk menegakkan good qovernance, melalui sikap-sikap yang akuntabel dan menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan diri, kelompok, dan keluarganya. Adakah pemimpin sekarang seperti Umar bin Abdul Aziz?

*) Penulis adalah Sekretaris Dewan Kebijakan Fahmina-institute Cirebon

  Sumber: Blakasuta Ed. 6 (2004)

Minggu, 28/08/2011 10:27 WIB

Berantas Korupsi

Said Zainal Abidin – detikNews
Pemberantasan Korupsi Butuh Kreativitas dan Kesabaran
Jakarta - Pemberantasan korupsi telah menjadi pekerjaan besar dan membutuhkan waktu yang panjang. Namun dengan segala ketekunan dan dukungan rakyat yang tak pernah putus, tak ada hambatan yang tak akan dapat ditembus. Selain itu, dibutuhkan juga kreatifitas dan kesabaran untuk dapat bekerja secara terus menerus.Pertama, kita membutuhkan kreativitas, karena kita berhadapan dengan perkembangan teknologi dan kelihaian dari para koruptor serta para pembelanya. Repotnya, kreatifitas dalam pemberantasan korupsi selalu harus mengindahkan batasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang resmi, sementara para koruptor dapat berakrobat sesuka hati tanpa melihat batasan peraturan yang ada.

Kedua, semua orang tahu, bahwa pemberantasan korupsi harus berhadapan dengan kekuasaan dan kekayaan yang besar. Dimana saja didunia, tindak pidana korupsi didukung oleh kekuatan pendanaan yang besar. Hampir semua koruptor terdiri dari orang-orang kaya. Dengan kata lain, yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang kaya, bukan orang miskin. Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi, belum pernah ditemukan ada korupsi yang dilakukan oleh orang miskin. Paling-paling mereka hanya menjadi alat atau suruhan dari orang kaya.

Ketiga, koruptor itu memiliki kekuasaan. Maka itu ada istilah bahwa kekuasaan itu cenderung mendorong orang untuk korupsi, makin besar kekuasaan makin besar dorongan untuk melakukan korupsi (power tend to corrupt, the more powerful the more tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely).

Kekuasaan itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk kekuasaan politik, kekuatan keuangan maupun dalam bentuk kekuatan phisik. Uniknya, masing-masing kekuatan itu cenderung saling melengkapi dan menciptakan. Pada tahap awal, tindak pidana korupsi membutuhkan dukungan kekuatan politik dari pihakm lain. Begitu pula sebaliknya.

Untuk mendapatkan kekuasaan politik perlu dukungan kekayaan. Pada tahap selanjutnya, masing-masing pihak berusahan untuk melengkapi diri dengan memiliki sendiri kedua kekuasaan atau kekuatan itu sekaligus. Karena itu, penguasa (pemilik kekuasaan politik) cenderung berhasrat menjadi kaya. Sebaliknya, pengusaha ingin membeli kekuasaaan atau menjadi penguasa. Selanjutnya kedua kekuatan atau kekuasan yang telah terhimpun itu saling mendukung untuk menjadi lebih besar dan lebih besar lagi.

Keempat, sebagai konsekwensi dari perpaduan kekuatan itu, setiap tindak pidana korupsi, di manapun di dunia ini, selalu didukung atau dibela oleh para pengacara yang lihai, yang harganya bermiliar-miliar rupiah. Yakni, mereka yang dapat memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih. Mereka sangat lihai melihat dan mencari lobang-lobang atau celah-celah hukum dan kebijakan yang kurang rapi dan kurang hati-hati dalam perumusannya. Dinegara-negara tertentu, lubang-lubang itu memang sengaja dibuat.

Kelima, waktu untuk memberantas korupsi selalu terbatas. Keadaan ini disebabkan karena rakyat yang menderita akibat dari korupsi dan karena itu mendukung upaya pemberantasan korupsi, tidak sabar menunggu lebih lama. Mereka menghendaki pemberantasan korupsi dilakukan dengan bahasa rakyat. Yakni dengan cara sikat saja. Sementara koruptor selalu bertindak dengan perhitungan dan persiapan yang cukup lama yang didukung perpaduan kekuasaan atau kekuatan itu.

Di Indonesia, korupsi itu telah berurat berakar. Susunannya sudah berlapis-lapis. Muncul ke permukaan secara bergelombang. Susul menyusul tidak habis-habisnya. Bagaikan gelombang laut yang menghempas pantai secara beruntun. Habis satu, datang yang baru secara berkelanjutan.

Rakyat yang menderita beteriak dan berdemontrasi setiap hari didepan Kantor KPK. Mereka berdemonstrasi untuk memberi dukungan. Tetapi, hanya itu yang dapat mereka lakukan, karena pada umumnya para pendukung upaya pemberantasan korupsi (KPK) adalah orang-orang miskin yang tak memiliki kekayaan, apalagi kekuasaan politik.

Di samping itu banyak juga para intelektual yang mempunyai hati dan keinsafan terhadap akibat yang akan timbul terhadap nasib bangsa ini di masa depan, jika korupsi tidak dapat segera dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Sebab itu, apa yang diperlukan adalah, pertama, kreatifitas dari segenap pihak, baik dari mereka yang berada dalam lembaga resmi seperti KPK dan PPATK dan lain-lain, maupun dari mereka yang selalu memberi dukungan dengan pikiran-pikiran yang brilian tanpa henti dan para pelapor dari seluruh pelosok Tanah Air.

Kedua, kesabaran untuk secara terus menerus bergerak dan berupaya sampai tuntas. Percayalah, bahwa Allah SWT selalu berada dipihak yang benar. Insya Allah, dalam waktu yang tidak akan terlalu lama lagi, semua korupsi akan dapat disapu bersih di Indonesia.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli majanemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(vit/vit)

10
May
11

Anti Suap Anti Korupsi : Koruptor = Teroris

Selasa, 10/05/2011 19:18 WIB
Prof Barda Nawawi: Korupsi Juga Bentuk Teror, Pelaku Harus Dibuat Jera 
Nurvita Indarini – detikNews

Prof Barda Nawawi: Korupsi Juga Bentuk Teror, Pelaku Harus Dibuat Jera

Jakarta – Ide agar koruptor diperlakukan seperti teroris, disepakati negara-negara peserta konferensi internasional antisuap di dunia bisnis internasional. Berbagai kalangan setuju perlu ada tindakan keras agar pelaku korupsi benar-benar jera.

“Memang tidak berarti koruptor sama dengan teroris. Persamaannya dalam hal korupsi ini kan bentuk merusak suatu bangsa dan negara. Kalau demikian, ini bentuk teror juga. Kalau teroris meneror dengan bom, kalau koruptor ini di bidang pembangunan. Ini bisa merusak tatanan perekonomian dunia,” kata pengamat hukum pidana, Prof Bara Nawawi Arief.

Berikut ini wawancara detikcom dengan staf pengajar Universitas Diponegoro Semarang, Selasa (10/5/2011):

Sejumlah negara sepakat koruptor diperlakukan seperti teroris. Bagaimana pendapat Anda?

Ini kebijaksanaan pemerintah atau negara dalam melihat apakah masalah itu sangat membahayakan dan merugikan. Korupsi adalah masalah dunia, karena itu wajar jika ada kesepakatan yang sifatnya internasional semacam ini. Kalau negara lain mau melarang koruptor masuk ke negaranya, itu memang kebijakan negara itu. Kalau Indonesia, sepanjang mengetahui latar belakangnya dan sifatnya untuk pencegahan, juga bisa saja dilakukan. Ini memang lebih ke pencegahan, bukan penindakan karena tidak ada sanksi.

Kesepakatan yang layak didukung?

Kalau itu bagian kebijakan publik, bisa-bisa saja. Kalau level internasional memberantas korupsi saja ada United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Kalau sudah jadi kesepakatan, bisa saja.

Anda yakin ini adalah pencegahan korupsi yang ampuh?

Ampuh atau tidak, kita harus lihat kondisi di lapangan. Dalam hal ini dilihat juga, apakah ada syarat tambahannya. Kalau itu merupakan langkah semacam perlakuan terhadap kejahatan tertentu bisa saja direalisasikan.

Jadi nanti dalam praktik, ada ketentuan apa saja. Mungkin harus benar-benar diatur kalau yang tidak boleh masuk ke suatu negara adalah seorang terpidana korupsi alias ada keputusan dari negara asal. Harus ada informasi yang jelas. Sedangkan sebaliknya, kalau itu di Indonesia maka itu terkait pencekalan, dan itu bisa diatur.

Menurut catatan Anda, sudah adakah negara lain yang menerapkan hal semacam ini?

Saya kurang tahu pasti. Namun sekali lagi, ini wajar dilakukan karena korupsi dianggap kejahatan internasional yang berpotensi mengganggu perekonomian dunia dan kestabilan negara.

Anda setuju jika koruptor disamakan dengan teroris?

Kalau perlakuan disamakan (koruptor dan teroris) demi pengamanan dengan pertimbangan perlindungan masyarakat bisa saja. Kalau dalam arti lebih luas dilakukan untuk pembangunan bangsa, maka hal ini wajar.

Memang tidak berarti koruptor sama dengan teroris. Samanya dalam hal merusak suatu bangsa dan negara. Kalau demikian, ini bentuk teror juga. Kalau teroris meneror dengan bom, kalau koruptor ini di bidang pembangunan. Ini bisa merusak tatanan perekonomian dunia.

Jika semakin dipinggirkan akan membuat orang semakin berpikir ulang untuk korupsi?

Itu dampak. Akibat ini tergantung pada yang bersangkutan. Banyak faktor untuk jera dan tidak.

Bagaimana membuat seseorang jera korupsi? Dengan hukuman seberat-beratnya?

Ini sepele-sepele saja. Misalnya seseorang tidak usah dijatuhi pidana berat, seperti seumur hidup dan mati. Menurut saya, untuk kasus seperti penyuapan itu kan hukumannya sekitar 5 tahun, nah si pelaku ini tidak hanya berada di dalam penjara saja. Bisa dilakukan, beberapa hari sekali dibawa keluar ke publik sambil dikasih label koruptor.

Jadi setiap orang yang lewat ini bisa melihat. Mungkin ada masyarakat yang mencibir dan mencaci maki sambil bilang, ‘oh ini tho koruptor yang sudah mengambil uang rakyat’. Tampilkan saja 5-10 menit di depan publik. Ini tentu akan membuat mereka malu. Mereka yang dulunya mungkin pejabat kemudian mendapat perlakuan seperti itu Tentu ini masih dalam batas-batas yang manusiawi, jangan sampai mendapat penyiksaan fisik dari publik.

Atau bisa saja, disuruh nyapu jalanan dan membersihkan sampah di sungai. Ini hukuman yang ringan, tapi berat bagi yang menanggung. Hanya masalahnya, bentuk sanksi seperti itu tidak menjadi keleluasaan hakim. Bentuk vonis yang bisa dipilih hakim hanya penjara atau denda. Kalau cuma dipenjara saja enak koruptornya, malah dapat makan lagi.

Anda yakin memperlakukan koruptor bisa menjadi terobosan?

Hal-hal yang sepele ini dalam hal-hal tertentu bisa efektif karena mereka jadi malu. Saya pernah baca di internet ada seseorang yang melihat pidana cambuk dan mengatakan ‘lebih baik saya dicambuk 6 kali sebagai hukuman, karena setelah itu selesai hukumannya’. Efektivitas sanksi memang beda-beda, tapi kalau seperti koruptor yang dipamerkan ke publik itu bisa efektif saya kira.

Sebenarnya, kalau soal kesepakatan tidak boleh masuk ke negara lain itu. Ini juga ada pengaruh bagi dia (koruptor). Misal, dia ada bisnis di negara lain atau ingin membawa lari hartanya, meski dia sudah bebas, namun ini bisa dicegah. Kesepakatan ini bisa mencegah secara fisik seseorang tidak bisa masuk suatu negara tetapi juga uang dan barang yang dibawanya.

Hukuman memamerkan koruptor ke publik ini apakah sudah bisa dilihat realisasinya di negara lain?

Saya kira jangan selalu melihat ke negara lain. Kalau untuk komparasi, bisa melihat ke negara lain. Tapi jika melihat efek psikologisnya, maka ini dimungkinkan. Pernah ada di satu negara, bagi orang yang melakukan tindak pidana hukumannya adalah dengan mencabut surat izin mengemudi (SIM). Hal ini dianggap efektif karena SIM penting dipakai untuk mengendarai kendaraan dan bisa dijadikan jaminan mengajukan kredit.

Tapi itu dia, pilihan mengambil sanksi itu tidak diletakkan pada hakim, tetapi diletakkan pada uu. Jadi kalau mau memasukkan pilihan lainnya, maka diserahkan pada pembuat uu. Bukankah hakim lebih tahu apa yang bisa membuat seseorang jera, jadi kenapa tidak diberi kebebasan untuk memilih dalam menjatuhkan sanksi.

(vit/lh)

Selasa, 10/05/2011 17:29 WIB
ICW: Koruptor is The Real Terrorist 
Febrina Ayu Scottiati – detikNews

Jakarta – Teroris memang berbahaya karena mereka melakukan aksinya dengan membunuh sekelompok orang di daerah. Lalu bagaimana dengan koruptor? Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai koruptor lebih berbahaya. Kok bisa?

“Oh Koruptor is the real terrorist,” kata Koordinator Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/5/2011).

“Koruptor melakukan aksinya dengan menggunakan jabatannya, dia harus pejabat agar bisa disebut koruptor atau kalau swasta dia harus terlibat proyek dengan lembaga negara. Artinya dia mengkhianati negaranya dan mengkhianati jabatan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan korupsi,” lanjutnya.

Selain itu, koruptor tidak hanya merugikan kehidupan 10-20 orang atau bahkan korban terbanyak dari teroris hingga 200 orang. Koruptor, lanjut Febri, kejahatannya berakibat pada jutaan rakyat dan terjadi di negara mana pun.

“Koruptor itu membuat teror karena membuat kerugian yang jauh lebih besar karena itu penanganannya harus lebih luar biasa,” imbuhnya.

“Dengan argumentasi inilah kita harus ingatkan presiden dan DPR jangan coba-coba melemahkan KPK,” tegas Febri.

(feb/gah)

Baca Juga :

Selasa, 10/05/2011 15:08 WIB
Konferensi Internasional Anti-suap
SBY: Pertemuan Ini Mimpi Buruk Koruptor! 
Rachmadin Ismail – detikNews

SBY: Pertemuan Ini Mimpi Buruk Koruptor!

Nusa Dua – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara dalam ‘Pemberantasan Praktik Penyuapan Pejabat Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional’ di Nusa Dua, Bali. SBY mengatakan pertemuan ini merupakan mimpi buruk bagi koruptor.

“Pertemuan ini benar-benar merupakan mimpi buruk bagi koruptor,” tegas SBY saat memberikan sambutan di Konferensi Internasional yang dihadiri 35 delegasi negara di dunia di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa (10/5/2011).

SBY menambahkan melawan korupsi sudah menjadi dasar dari pemerintahnya. “Hal ini karena memerangi korupsi bukan hanya perintah moral, tapi juga perintah demokrasi, politik, sosial dan ekonomi,” ujarnya.

SBY menjelaskan bagaimana korupsi dan suap menyerang perekonomian, yang memakan biaya yang mahal di tingkat bawah. Dari mark up berbagai proyek, hingga membuat banyak perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra pada biaya produksinya, yang berefek pada harga barang di tingkat konsumen.

Di pemerintahan, uang yang digunakan untuk menyuap itu tidak digunakan untuk membangun jalan, sekolah dan rumah sakit.

“Dengan menutup mata pada penyuapan di sana sini, kita berkompromi pada kualitas hidup kita sendiri, orang tua kita dan anak-anak kita. Kita yang membayar harganya. Akhirnya, penyuapan merampok semua kemajuan dan ekonomi kita,” ujar SBY.

Data dari Bank Dunia memperkirakan penyuapan mencapai 3 persen dari ekonomi dunia atau sekitar lebih dari US$ 1 triliun. Praktek penyuapan lazim dalam penggelapan pajak. Hal ini mempengaruhi sektor investasi, terutama investasi asing.

“Tapi lembaga penegak hukum tidak dibiarkan menganggur. 150 Perusahaan dan individual dari 10 negara sudah dituntut dengan penyuapan dan dihukum. Kini, sekitar 250 kasus dalam penyelidikan,” jelas SBY.

Acara ini akan diisi pembicara dari organisasi antikorupsi di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Rusia, Malaysia dan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sejauh ini, ada 375 peserta yang tercatat di panitia dari 35 negara.

Peserta dari Indonesia juga tak kalah banyak. Mereka berasal dari kalangan akademisi, pengusaha, hingga para aktivis antikorupsi.

(nwk/nrl)

Syahwat Korupsi

Tuesday, 10 May 2011 09:55 WIB

Oleh Ma’ruf Muttaqien

Menahan Syahwat Korupsi
Dunia dan nafsu memang seumpama bayang-bayang, keduanya merupakan kerabat dekat. Saking dekatnya, perselingkuhan mereka dapat melahirkan beragam enigma kehidupan masyarakat kita saat ini.

Mulai dari persoalan dunia hiburan yang lebih senang mengeksploitasi keindahan tubuh wanita, sejumlah konflik dalam pemilukada yang tak jarang memicu konflik, hingga apa yang saat ini dikenal sebagai corruption by greed, atau korupsi yang dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup bermewah-mewahan di kalangan artis maupun pejabat.

Tak salah, jika kemudian nafsu sering diibaratkan dengan air laut, yang apabila diminum tidak menghilangkan dahaga tetapi hanya akan menambah haus. Jadi, manusia tidak akan puas memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan dunia tak ubahnya laksana fatamorgana.

Allah SWT telah menyindir tentang fatamorgana yang kerap menyilaukan manusia ini dalam surah Ali-Imran ayat 14. “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).”

Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah marah kepada saudaranya Aqil yang memintanya untuk mengambil uang kas negara demi melunasi utang-utangnya. “Saya sebetulnya sangat ingin membantumu, tapi tidak dengan uang kas negara,” kata Ali tegas. Aqil tentu saja kecewa dan terus mendesak.

Hingga akhirnya Ali pun marah. “Karena engkau terus mendesak dan tidak mau mendengarkan pendapatku. Aku menyarankan sesuatu yang dapat melunasi hutangmu. Lihatlah kotak uang di pasar itu, saat pasar sepi, ambil!” Aqil terkejut, lalu bertanya, “Mengapa engkau menyuruh aku mencuri uang pedagang yang seharian bekerja keras?” Ali bin Abi Thalib lantas menjawab, “Lalu, bagaimana bisa engkau mendesakku untuk mencuri uang seluruh rakyat negeri ini?”

Laksana roda pedati, hidup ini akan selalu berputar. Menyusuri irisan demi irisan kesenangan, duka dan lara. Rasa aman, kasih sayang, dan perhatian dari orang lain datang dan pergi seiring bergantinya hari. Itu adalah rahasia kehidupan yang dirajut oleh Allah untuk hambanya di dunia.

Hawa nafsu akan kemewahan dunia hanyalah akan membuat roda pedati enggan berputar kembali, dan rajutan kehidupan hancur tak berpola. Untuk itu, hanya sabar dan shalat tepat waktulah yang akan membuat roda pedati kembali berputar, dan rahasia kehidupan mengungkapkan keindahannya.

Sabar adalah ibu dari segala cita dan keinginan. Sementara shalat tepat waktu adalah rumus untuk dapat menguasai jiwa, hawa nafsu dan pikiran serta menentang syahwat-korupsi. Sabar dan shalat tepat waktu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pemilik segala keindahan dan kenikmatan sejati.

Redaktur: Siwi Tri Puji B
12
Dec
10

Pemberantasan Korupsi : Indonesia Peringkat 110 Negara Terkorup

Transparency International Ranking
Indonesia Peringkat 110 Negara Terkorup

Denpasar, 10 Desember 2010 13:18
Berdasarkan data “Transparency International Ranking” 2010, yang disampaikan “Asian Forum for Human Rights and Development”, Indonesia berada pada peringkat 110 indeks persepsi korupsi, dari 200 negara di seluruh dunia.

“Indonesia merupakan satu dari 21 negara di Asia yang berada di peringkat ratusan dalam data yang kami miliki itu,” kata Executive Director Asian Forum for Human Rights and Development Yap Swee Seng saat jumpa pers pertemuan pararel NGO di Denpasar, Jumat (10/12).

Namun yang paling terburuk dalam indeks persepsi korupsi di antara negara-negara Asia adalah Nyanmar. Sedangkan yang dari 200 negara yang cukup bersih dalam permasalahan korupsi ternyata Singapura.

Yap menjelaskan, indeks persepsi korupsi itu adalah salah satu bentuk tantangan dalam kehidupan demokrasi di negara-negara yang berada di wilayah Asia yang menjadi sorotan pihaknya.

Tindakan korupsi biasanya dilakukan oleh pihak eksekutif bentuknya tidak hanya berupa pengerukan uang untuk kepentingan pribadi, tapi juga bisa berbentuk penyalahgunaan wewenang.

“Selain itu, kami nilai pihak eksekutif di negara-negara Asia masih banyak yang melakukan pelanggaran hak azasi manusia dan kebal terhadap hukum,” ujar Yap.

Namun hal yang sering dilakukan oleh pihak pemerintah adalah sering melakukan penekanan terhadap kebebasan masyarakat untuk melakukan sesuatu.

Selain eksekutif, berbicara soal demokrasi tentunya dibahas pula tentang kondisi legislatif dan yudikatif di negara kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan pihaknya, masalah yang dominan terjadi di lembaga penegakan hukum itu adalah kurang indepensi dalam badan tersebut karena sering dipengaruhi oleh pihak eksekutif ataupun kekuatan politik.

Menurut Yap, masalah dalam lembaga legislatif adalah masih banyaknya pemilu yang belum jujur dan adil. Selain itu, proses penyusunan anggaran yang dibuat lembaga tersebut masih tidak transparan karena tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunannya.

“Karena itu kami berharap dalam Bali Demokrasi Forum (BDF), diharapkan nantinya bisa melibatkan masyarakat sipil dan lebih mengutamakan isu hak azasi manusia,” harapnya. [TMA, Ant]

 

01
Dec
10

Pemberantasan Korupsi : Demo Bendera di KPK

Rabu, 01/12/2010 21:03 WIB
Demo 7 Jam, ‘Bendera’ Akhirnya Tinggalkan Gedung KPK
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) melakukan demonstrasi hampir tujuh jam lamanya di depan Kantor KPK. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah dua kali diajak negosiasi oleh aparat Kepolisian.

Rombongan Bendera yang berjumlah sekitar 30 orang ini datang ke kantor KPK sekitar pukul 12.00 WIB tadi. Mereka menuntut pimpinan KPK terpilih, Busyro Muqqodas untuk menandatangani pernyataan sikap untuk mengusut tuntas skandal Century di atas materai Rp 6.000,.

“Skandal Century sudah terhitung satu tahun lebih menjadi tontonan masyarakat yang hanya menjadi pepesan kosong,” kata Mustar Bona Ventura salah seorang aktivis Bendera saat berorasi di depan kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2010).

Awalnya semua berjalan lancar-lancar saja. Namun sampai hari menginjak petang, rombongan pendemo masih saja ‘keukeuh’ bertahan di pintu masuk KPK sebelah selatan, sembari tetap melancarkan orasi.

Pihak kepolisian mencoba membubarkan dengan paksa karena aksi telah melewati aturan batas waktu berunjuk rasa yang berakhir pada pukul 18.00 WIB. Namun massa Bendera menolak beranjak meski energi mereka sudah tidak sebesar ketika siang hari.

Setelah mendapat himbauan kedua, akhirnya rombongan pendemo dari LSM Bendera mau membubarkan diri sekitar pukul 18.50 WIB. Mereka masuk ke sebuah bis yang telah disiapkan oleh Polres Jakarta Selatan.

Sebelum membubarkan diri mereka mengatakan besok akan kembali lagi dan menginap sebelum Busyro Muqqodas menandatangani surat pernyataan untuk
Menanggapi niatan mereka untuk kembali berdemo esok, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Gatot Edi yang ada di lokasi, mengatakan pihaknya siap saja.

“Sepanjang itu dilakukan dengan baik kita akan melayani, tapi kalau mereka akan menginap nanti kita akan ingatkan kalau unjuk rasa itu ada batas waktunya,” kata Kombes Gatot Edy kepada wartawan.

(fjr/ape)

Baca Juga :

Rabu, 01/12/2010 18:27 WIB
KPK Apresiasi Whistle Blower System di Instansi Publik
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – Enam instansi publik hari ini memaparkan penerapan whistle blower system masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilainya hal itu berguna untuk pencegahan tindak pidana korupsi.

“Ya kami sangat mengapresiasi. Tadi sudah dipaparkan, dan sistemnya cukup bagus,” ujar Pimpinan KPK, M Jasin, seusai gelaran Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Instansi publik yang hari ini memaparkan penerapan whistle blower system, adalah Lembaga Peradilan Saksi dan Korban (LPSK), Pertamina, Ditjen Pajak, Bea Cukai Kementerian Pertanian dan PLN. Dari keenam intansi tersebut sistem pengaduan yang dipakai semuanya terkoneksi ke KPK, kecuali Pertamina.

Alasan Pertamina tidak menghubungkan whistle blower system-nya ke KPK, karena mereka ingin melakukan pengawasan internal. Sebagai instansi di bidang jika ada laporan yang belum jelas kebenarannya tapi sudah tiba di pihak lain, dapat langsung merusak reputasi Pertamina.

“Tidak masalah. Kita hormati itu. Tapi Pertamina tetap memperbolehkan pelapor dari internal untuk melaporkan ke penegak hukum,” terang Jasin.

Dalam kesempatan ini Jasin juga memaparkan kinerja KPK’s Whistle Blower System yang sudah aktif sejak tahun 2009. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan ini, kemampuan sistem tersebut merahasiakan identitas pelapor sudah cukup baik.

“Identitas pelapor sangat dilindungi. Namun pihak KPK tetap melakukan klarifikasi supaya tidak terjadi fitnah,” pungkasnya.

(fw/lh)

Baca Juga :

Rabu, 01/12/2010 18:14 WIB
Jampidsus Lantik 113 Anggota Satuan Khusus Penanganan Korupsi
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews


Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) M Amari melantik 113 anggota anggota Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK). Satuan khusus ini bertugas untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 113 anggota Satuan Khusus PPTPK ini dilakukan di Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2010). Mereka dilantik langsung oleh Jampidsus Amari.

Satuan khusus ini terdiri dari 23 orang anggota Khusus Divisi Penyelidikan, 60 orang anggota Khusus Divisi Penyidikan, dan 30 orang anggota Khusus Divisi Penuntutan. Para jaksa yang tergabung dalam satuan khusus ini direkrut dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

“Jaksa-jaksa yang ditempatkan di satuan khusus ini diharap mampu meningkatkan profesionalisme dengan memahami dan menguasai kasus yang ditangani, serta memahami Perundang-Undangan,” tutur Amari dalam sambutannya.

Amari mencontohkan, bagi Satuan Khusus bidang perbankan diharapkan supaya menguasai Undang-Undang Perbankan, kemudian bagi Satuan Khusus bidang IT (Informasi Teknologi) diharapkan supaya menguasai bidang IT.

Selain itu, demi semakin meningkatkan profesionalisme para anggota Satuan Khusus, Amari memerintahkan Direktur Penyidikan pada Jampidsus
untuk menggelar pelatihan singkat dengan mengundang para ahli di
masing-masing bidang.

Terakhir, Amari berpesan agar para anggota Satuan Khusus mampu untuk menata hati dalam menjalankan setiap tugas mereka. Anggota Satuan Khusus diimbau untuk tidak melakukan penyimpangan dalam tugasnya.

“Pimpinan di jajaran Kejaksaan mengharapkan agar anggota menata hati untuk tidak memeras, tidak melakukan pungli (pungutan liar-red) dan tidak
menerima suap,” tandas mantan Jaksa Agung Muda Intelijen ini.

(nvc/ape)

Baca Juga :

 

Rabu, 01/12/2010 18:03 WIB
Korupsi Harus Dibongkar dan Dicegah, Bukan untuk Ditutupi
Moksa Hutasoit – detikNews


Jakarta – Korupsi bukanlah penyakit baru. Sudah sejak lama musuh masyarakat ini hingga di Indonesia. Berbagai taktik sudah dilakukan untuk mencegahnya, tapi kenapa masih ada?

Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Pertamina, Waluyo punya jawabannya. Menurut Waluyo, tidak ada sebuah organisasi atau lembaga yang bersih dari perilaku korupsi.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa organisasi itu bebas sama sekali (dari korupsi),” tegas Waluyo usai Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/12/2010).

Meski begitu, mantan Plt KPK ini berharap agar dugaan korupsi jangan lantas jadi ditutupi. Jika ada perilaku korupsi atau perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, organisasi itu justru harus bertindak sesuai prosedur yang ada.

“Umpamanya dalam kasus Gayus misalnya, jangan lantas dibilang reformasi birokrasinya tidak tepat,” ujar Waluyo memberi perumpamaan.

“Respon organisasi itu apa? apakah langsung menindak? Itu proses yang harus dilihat,” tambahnya lagi.

Waluyo mencontohkan, lembaga sekelas KPK pun pernah terseret kasus korupsi. Namun KPK bertindak cepat dengan memproses pegawainya itu dan menyerahkan ke pengadilan.

“Jika ada, harus diungkap, jangan ditutupi, pencegahannya bagaimana, itu yang terpenting,” tegasnya.

(mok/ndr)

25
Nov
10

Pemberantasan Korupsi : Bambang Widjojanto Berpendapat

antara

Ini Dia, 3 Hal yang  Dilakukan Bambang Bila Jadi Pimpinan KPK

Bambang Widjojanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di hadapan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Calon pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, Kamis (25/11) dinihari, usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI mengatakan, bila ia terpilih menjadi pimpinan KPK, akan menyelesaikan tiga kasus besar. Yaitu, kasus Gayus, kasus Century, dan kasus IPO Krakatau Steel.

“Tiga kasus itu sangat meresahkan, masyarakat ingin supaya kasus itu bisa diselesaikan,” kata Bambang.

Terkait kasus Gayus, Bambang mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah dugaan konspirasi pada instansi penegak hukum, dugaan keterlibatan dirjen pajak, dan buruknya pengawasan pada lembaga pemasyarakatan yang bisa seenaknya membuat Gayus keluar masuk penjara.

Bambang merupakan satu dari dua orang calon pimpinan KPK yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, sejak Rabu (24/11). Selain Bambang, calon pimpinan KPK lainnya adalah Busyro Muqoddas.

Sesuai jadwal, Bambang menjalani uji kelayakan dan kepatutan itu pada pukul 19.30 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Sedangkan Busro telah lebih dulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB

Red: Endro Yuwanto
Rep: Muhammad Hafil

Busyro Akan ‘Habis’ Jika Plintat-Plintut
lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 25/11/2010 | 23:13 WIB Busyro Akan 'Habis' Jika Plintat-Plintut

Jakarta – Pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata mengingatkan agar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih, Busyro Muqoddas agar benar-benar menjalankan amanat pemberantasan korupsi sesuai yang diharapkan publik. Jangan terkooptasi penguasa, takut dengan tekanan pihak-pihak tertentu, dan tebang pilih dalam melakukan tugasnya di lembaga anti korupsi.

“Kalau Busyro Muqoddas ternyata mencla-mencle dan tidak tegas memberantas korupsi, dan tidak seusai dengan janjinya dalam fit and proper test di DPR yang sanggup memberantas kasus-kasus besar seperti skandal Century dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan, dia akan dihabisi oleh publik yang sekarang ini sudah geram dengan maraknya korupsi di Indonesia dan bejatnya moral aparat hukum,” tutur Januar di kampus Unas, Kamis (25/11/2010).

“Jika ternyata Busyro nanti tidak konsisten dan tak konsekuen dalam pemberantasan korupsi, maka dia bakal diserbu oleh para demonstran dan posternya akan diinjak-injak. Nasibnya tidak berbeda seperti Boediono yang diteriaki maling oleh demo di DPR. Bahkan, nasib Busyro bisa lebih buruk mirip Ariel Peterpan yang semula terhormat tapi akhirnya terhina,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Januar, Busyro mestinya tidak usah menajdi pimpinan KPK yang akan mendapat sorotan publik terus menerus. Kalau Busyro selama ini namanya harus sebagai dosen UII dan Ketua Komisi Yudisial (KY), lanjutnya, kini kredibilitasnya bisa jatuh mendadak jika misalnya taktu mengsuut skandal Century dan kasus Gayus. “Ini sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya,” seru mantan aktivis ini.

Jadi, tegas Januar, kalau memang Busyro setengah hati menjadi pimpinan KPK, seharusnya dulu tidak usah maju saja. “Boleh saja Busyro sementara ini dikenal sebagai figur yang bersih, jujur dan tak tercela. Tapi nanti begitu sekali saja tak tegas terhadap kasus besar korupsi, maka publik akan berbalik mengecam, membenci dan mencaci-maki dia,” tegas pakar paranormal asal Banten ini.

Januar menambahkan, sebaiknya Busyro tidak cukup berbekal dengan sikapnya yang kalem atau santun seperti SBY. Karena sebagai sosok pemimpin lembaga hukum anti korupsi, Busyro harus memiliki sikap yang tegas dan berani mati dalam melakukan pemberantasan korupsi. “Makanya begitu terpilih jadi pimpinan KPK, Busyro harus berucap inalillahi, bukan alhamdulillah. Kalau pimpinan KPK takut dikriminalisasi, sebaiknya mundur saja, karena masih banyak figur penggantinya yang mumpuni,” tegas pengamat Unas.

Ia pun menambahkan agar Busyro Muqoddas jangan mau ditekan penguasa ataupun elit partai politik untuk menutup-nutupi atau ‘menghilangkan’ kasus-kasus mereka. “Asal Busyro bersikap jujur dan konsisten, pasti rakyat akan berada di belakang dia untuk membela dirinya dari serangan/tekanan rezim penguasa maupun oknum-oknum politisi,” tegasnya. (ira)

Jumat, 26/11/2010 07:20 WIB
Busyro Dituntut Segera Ungkap Kasus Korupsi Besar
Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Harapan besar ada di pundak Ketua KPK yang baru Busyro Muqoddas. Sebagai bukti komitmennya untuk pemberantasan korupsi, Busyro harus segera mengungkap kasus besar.

“Oleh karena itu, KPK di bawah Busyro agar memberi fokus lebih pada kasus-kasus menarik perhatian publik yang kini kesannya lamban tersebut,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor, Edy Suandi Hamid dalam siaran pers, Jumat (26/11/2010).

Dia menjelaskan terpilihnya Busyro diharapkan menjadi era baru bagi bangsa ini dalam pemberantasan korupsi.

“Harapan tersebut bisa dilihat antara lain dari indikator bagaimana KPK menyelesaikan kasus besar yang ada, seperti persoalan cek perjalanan pemilihan deputi senior BI, Bank Century, juga kasus Gayus,” terangnya.

Forum Rektor Indonesia yang ikut mengajukan Busyro tentu berharap banyak agar Busyro betul-betul bisa memenuhi harapan publik.

“Walau kesempatan hanya setahun, masyarakat yang sudah terlanjur punya harapan sangat tinggi pada Busyro, sehingga jangan sampai dikecewakan. Busyro harus bergerak cepat dalam memberantas korupsi untuk menjawab harapan publik yang sangat tinggi pada sosoknya,” jelasnya.

Busyro pada Kamis (25/11) terpilih sebagai pimpinan KPK dengan mengalahkan Bambang Widjojanto dalam voting di Komisi III DPR. Busyro kemudian dipilih menjadi Ketua KPK melalui voting, dengan memenangi suara atas 4 pimpinan KPK yang lain.

(ndr/rdf)

Baca Juga :

 

Kamis, 25 November 2010 | 16:07 WIB
Busyro Muqoddas Ketua KPK

Kompas Images/Dhoni Setiawan

Senayan, Warta Kota

Busyro Muqoddas terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui mekanisme voting dalam rapat pleno Komisi III DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tersebut, Busyro meraih 34 suara dari 55 anggota Komisi III yang hadir, sedangkan Bambang Widjojanto meraih 20 suara serta satu suara abstain.

Rapat pleno Komisi III DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi III Benny K Harman dan didamping ketiga wakilnya yakni Azis Syamsuddin, Fahri Hamzah, dan Tjatur Sapto Edy.

Benny K Harman yang memimpin rapat memberikan tawaran kepada anggota komisi untuk memilih salah satu dari dua calon pimpinan KPK melalui mekanisme voting, yakni satu anggota memiliki satu suara.

Dari pemilihan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Ketua Komisi Yudisial non-aktif Busyro Muqqodas terpilih sebagai pimpinan KPK, setelah memperoleh suara lebih banyak dari calon lainnya Bambang Widjojanto.

Busyro akan menjadi pimpinan KPK hingga Oktober 2010 melanjutkan masa jabatan pimpinan KPK yang digantikanya, Antasari Azhar.

Menurut Benny, berdasarkan surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan DPR bahwa calon pimpinan KPK yang akan dipilih untuk menggantikan Antasari Azhar sebagai pimpinan KPK.

Karena itu, Busyro Muqqodas yang baru terpilih akan melanjutkan masa jabatan Antasari Azhar yang tersisa hingga Oktober 2011.

Namun, sebelum dilakukan pemilihan melalui mekanisme voting, sejumlah anggota Komisi III masih mempertanyakan masa jabatan pimpinan KPK.

Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, meminta agar pimpinan rapat menegaskan, jabatan pimpinan KPK yang terpilih apakah satu tahun atau empat tahun.

Forum rapat pleno Komisi III akhirnya menyepakati masa jabatan pimpinan KPK terpilih selama satu tahun, dengan pertimbangan calon pimpinan KPK yang akan dipilih menggantikan Antasari Azhar yang berhalangan tetap. (luc/Ant)

19
Nov
10

Anti Korupsi : KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan

KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 17:39 WIB KPK Setuju Koruptor Dimiskinkan

Jakarta – Sebagai lembaga yang juga turut ‘menyumbangkan’ tahanan dan narapidana korupsi paling banyak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju jika pelaku korupsi dimiskinkan.

“Setuju. Tahapan itu bahkan sudah lama kita upayakan bahkan saat masih menjadi tersangka,” sebut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Menurut dia, upaya pemiskinan itu bisa diterapkan bagi pelaku korupsi salah satunya sebagai efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi korupsi adalah salah satu kejahatan luar biasa.

KPK pun, lanjut dia, sudah melakukan upaya tersebut bahkan ketika kasus berada dalam proses hukum masih penyidikan atau si pelaku masih menjadi tersangka. Salah satunya yaitu penyitaan seluruh aset pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

“Karenanya sejak masih menjadi tersangka, KPK yaitu tim penelusuran aset sudah mulai bekerja menelusuri dan mencari bukti-bukti terhadap kekayaan yang dimilikinya. Bila terbukti hasil korupsi, akan langsung disita,” beber dia.

Wacana memiskinkan koruptor kembali mengemuka. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan sejumlah penggiat anti korupsi setuju jika para pelaku korupsi selain diberi hukuman berat juga dimiskinkan. Menkumham patrialis juga mengaku setuju pemiskinan koruptor karena ada dalam Undang-Undang.

Hal itu menyusul fakta adanya perilaku suap-menyuap yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan dari balik jeruji besi kepada petugas jaga rumah tahanan Mako Brimob untuk mendapatkan fasilitas keluar rutan setiap akhir pekan.

Fakta itu menunjukkan bahwa pelaku korupsi bahkan masih memiliki banyak pundi-pundi kekayaan untuk melakukan lagi korupsi yang dengan menyuap sejumlah pihak. (Inilah.com)

Menkumham Setuju Koruptor Dimiskinkan 

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 17/11/2010 | 22:07 WIB Menkumham Setuju Koruptor Dimiskinkan

Jakarta – Pemerintah segera melakukan pembahasan terkait wacana hukuman memiskinkan koruptor. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar menyatakan, hukuman pemiskinan koruptor diberlakukan dapat memberi efek jera kepada para koruptor.

“Saya dari awal sama pikirannya, memang lebih baik dimiskinkan, karena korupsi berkaitan dengan harta. Saya sangat setuju. Biar kapok,” tegasnya kepada wartawan dalam kegiatan pelepasan Tim Bantuan Korban Bencana Merapi di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (17/11).

Menurut Patrialis, sanksi pemiskinan itu dapat dilakukan melalui tuntutan jaksa dan vonis majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

“Kita tidak hanya bicara Gayus, tetapi semua perkara korupsi sebaiknya putusannya memiskinkan yang bersangkutan. Untuk teknisnya melalui putusan hakim yang memutus berdasar tuntutan dari Kejaksaan. Kejaksaan bisa langsung. Bisa juga dari KPK atau Kepolisian. Karena hakim lebih tahu hartanya (koruptor) di mana,” paparnya.

Harta yang disita adalah seluruh harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. “Kalau memang itu harta negara, kita tidak punya alasan untut tidak mengambil harta itu. Semua harta yang berasal dari korupsi dikikis habis, diambil untuk negara,” tegasnya. (Media Indonesia)

Penyidik Harus Bongkar Keterlibatan Grup Bakrie  

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 19:42 WIB Penyidik Harus Bongkar Keterlibatan Grup Bakrie

Jakarta – Pengacara Gayus Tambunan, Adnan Buyung Nasution mengatakan, penyidik harus segera membongkar keterlibatan perusahaan Grup Bakrie dalam kasus mafia perpajakan di tanah air. Meski belum tentu Aburizal Bakrie (Ical) adalah pelakunya, tetapi tidak mustahil terjadi permainan pajak dari perusahaan-perusahaan Grup Bakrie. “Yang ada di berkas dan seharusnya dibuka adalah perkara Bakrie. Itu harus dibuka,” kata Buyung kepada wartawan di kantornya, Kamis (18/11/2010).

Menurut Buyung, orang yang saat ini diduga paling mengetahui sejauh mana keterlibatan perusahaan Grup Bakrie dalam kasus mafia pajak adalah Denny Adrian, perwakilan perusahaan. Sebab, Imam Cahyo Maliki, pemain kunci yang menjadi penghubung antara Gayus dengan perusahaan Grup Bakrie, sekarang telah dihilangkan dan dijadikan DPO (daftar pencarian orang). “Kalau ini tidak dilanjutkan, sama seperti kasus KPK, terputus di tengah,” ujarnya.

Buyung mengatakan, sejak semula mendeklarasikan diri membela Gayus dan mempelajari berkasnya, ia mengetahui perkara Gayus sudah dibonsai, diperkecil sedemikian rupa. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Golongan IIIA, Gayus tidak mungkin memiliki duit Rp 25 miliar. “Dari mana uang Gayus itu? Seharusnya pemeriksaan diarahkan ke sana terlebih dulu,” kata dia.

Penyidik, lanjutnya, juga perlu memeriksa sejauh mana permainan pajak yang dilakukan oleh Gayus dan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Tetapi dari berpuluh perusahaan yang diduga terlibat, hanya PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang dimasukkan dakwaan. “Padahal tidak ada satu sen pun uang dari SAT masuk ke dalam rekening Rp 25 miliar milik Gayus. Perusahaan-perusahaan yang besar tidak dibuka,” tegasnya.

Buyung menilai tersangkutnya PT SAT hanya perkara yang dicari-cari sekadar untuk membuktikan ada permainan pajak dalam kasus Gayus. Banyak sekali hal-hal yang janggal, aneh, dan misterius lainnya dalam perkara Gayus ini. “Ada berapa Gayus dalam Direktorat Pajak kita? Bukan saja kantor pajak di Jakarta, tapi juga di daerah. Satgas tahu itu,” kata dia.

Polri Tak Akan Periksa Ical
Pihak Polri menegaskan tidak akan memeriksa Aburizal Bakrie (Ical). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana, menyatakan Polri tak memiliki barang bukti yang kuat untuk memeriksa bos Gurp Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Saya tegaskan, penyidik tak bisa bekerja tanpa didukung fakta-fakta pembuktian. Segala masukan dari masyarakat yang terkesan ada ini, ada itu, semua tentunya dilakukan oleh penyidik,” ujarnya kemarin.

Yoga menyatakan sampai saat ini Polri baru akan memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan oleh sembilan orang penjaga Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ia menambahkan pertemuan Gayus dengan siapa pun di Bali tidak berkaitan dengan kasus ini.

“Permasalahannya, dia kabur itu merupakan penyimpangan dari prosedur, siapa yg terlibat, itu dicari fakta hukumnya. Kalau ketemu orang di hotel, tentu tidak seluruhnya terlibat dalam masalah ini,” kilah dia.

Mengenai motifasi Gayus pergi ke Bali, Yoga mengatakan tidak bisa membukanya ke publik. “Yang pasti sudah ditanyakan penyidik,” kilahnya pula.

Di Bali, Gayus diduga bertemu dengan salah seorang pengusaha terkaya di Indonesia ini. Indikasi pertemuan antara keduanya menguat lantaran Gayus dan Ical terlihat berada di pertandingan tenis Internasional yang diadakan di Nusa Dua, Bali.

Keterkaitan antara Ical dan Gayus bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Gayus sempat menyebutkan tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, terkait dengan kasus mafia pajak. Gayus mengaku menerima uang sekitar US$ 3 juta dari kelompok Bakrie pada 2008 untuk membantu perkara tiga perusahaan itu.

Besan SBY Juga Keluar Tahanan
Adnan Buyung Nasution mengungkapkan, hampir semua tahanan di Mako Brimob pernah keluar tahanan, termasuk Aulia Pohan yang juga besan Presiden SBY. “Mengapa hanya Gayus yang diperiksa. Padahal hampir semua tahanan pernah keluar, termasuk Susno Duadji dan Aulia Pohan,” protes Buyung dalam keterangan persnya, Kamis (18/11/2010).
Pengacara senior ini meminta agar pemeriksaan berlangsung secara fair. Semua tahanan yang keluar harus diminta keterangannya. “Memang saya tidak mengatakan jika semuanya menyuap. Ada yang keluar karena koneksi atau pertimbangan kemanusiaan. Tapi demi keadilan, semua harus diperiksa,” tandas Buyung. (*/TEMPO)

Benarkah Presiden Tak Bisa ‘Intervensi’ Soal Hukum? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/11/2010 | 15:34 WIB

Benarkah Presiden Tak Bisa Campur Tangan Soal Hukum?
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

PASCA reformasi sekarang ini memang rakyat bebas melontarkan kritik. Tapi sayangnya, para pemimpin dan elit pejabat kita juga semakin ndableg dan budeg terhadap kritik. Akibatnya, penegakan hukum tetap saja memble bercampur carut marut dan lumpuh, meski sudah banyak kecaman publik dan berita media massa yang menyoroti gagalnya penegakan hukum dan bobroknya aparat hukum di era rezim sekarang ini. Penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan ‘menghalalkan’ segala cara, para elit politik hanya mencari harta kekayaan melalui kekuasaan seakan-akan negara mau bubar, pengusaha ‘hitam’ melakukan kolusi dengan pejabat negara untuk mencari kekayaan dengan mengorbankan sendi-sendi dan aturan negara, aparat hukum sudah mati rasa terhadap kebenaran dan keadilan. Ini pun masih dikangkangi penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Maka, kiamatlah harapan rakyat terhadap perwujudan negara Indonesia yang adil dan makmur seperti diamanatkan konstitusi kita.

Sudah banyak berita yang mengungkapkan oknum hakim gampang disuap. Polisi teler ketika menghadapi duit mafia pajak Gayus Tambunan. Jaksa terbius uang suap miliaran rupiah oleh Artalyta Suryani dan sejumlah tersangka koruptor lainnya. Kalangan pengacara ‘hitam’ membela yang bayar, bukan membela substansi kebenaran yang ada dalam perkara klien yang ditanganinya. Jual beli hukum diduga marak terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bahkan di Mahkamah Agung (MA). Bahkan, ada oknum anggota Komisi Yudisial (KY) yang mestinya mengawasi para hakim, malah dia sendiri menjadi tersangka kasus korupsi. Kini, harapan rakyat tinggal tertumpu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski lembaga anti korupsi ini sudah ‘dipatahkan’ kakinya dan ‘disandera’ kepalanya.

Wakil rakyat di perlemen pun ternyata tidak maksimal memperjuangkan apsirasi rakyat sesuai harapan rakyat yang diwakilinya. Bahkan, terdengar kabar ada anggota DPR yang menjadi makelar jabatan. Yakni, merasa kenal dekat dengan menteri, oknum DPR dari partai politik itu menjadi calo jabatan karena bisa dengan mudah menempatkan orang-orang pilihannya untuk duduk di kursi jabatan di pusat maupun di daerah-daerah. Mudah-mudahan tidak semua anggota DPR berbuat demikian. Pasalnya, bila tugas DPR yang sudah digaji tinggi oleh uang rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang berkuasa, malah melakukan pekerjasaan ‘sampingan’ sebagai makelar jabatan. Maka jelaslah dia tidak akan serius dalam bersidang soal kepentingan rakyat dan mengkritisi kebobrokan pihak penguasa dan pejabat negara lainnya. Bahkan, untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang pun, DPR ketinggalan. Mungkin waktunya dihabiskan untuk menjadi makelar jabatan? Di sinilah, rakyat yang memberi amanat kepada DPR berhak menegur dan menjewernya.

Kalau rezim pemerintahan yang lalu disorot ketika menjual perusahaan BUMN, penguasa sekarang pun dikabarkan getol melakukan privatisasi dan penjualan aset negara kepada pihak asing sehingga membuat negara terancam tidak mandiri. Setelah geger skandal Cantury menyusul kasus BLBI yang merugian uang negara, kini ramai berita media massa yang menyoroti penjualan saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel (KS) kepada pihak asing. Bahkan, kabarnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan diprivatisasi juga. Nampaknya, pemimpin kita hanya pandai menjual sumberdaya alam dan aset negara, bukan mengelolanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Adanya kasus Gayus Tambunan yang bisa dengan mudah keluar masuk penjara dan bahkan leluasa ‘plesiran’ ke Bali setelah mengantongi ijin terus menerus dari Rutan Brimob, membuat muka Kapolri terasa ditampar. Banyaknya skandal korupsi di Indonesia juga membuat Presiden SBY mengaku malu. Sayangnya, SBY hanya bilang kecewa terhadap banyaknya kasus korupsi dan kolusi. Mestinya, Presiden bukan menyatakan kecewa, melainkan harus meminta maaf kepada rakyat. Apalagi, dalam janjinya SBY mengatakan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Nyatanya? Korupsi masih menggila dan menggurita di negeri ini, dan bahkan diduga ada yang ikut melibatkan lingkaran Istana. Kalau SBY bilang kecewa, lantas kemana lagi rakyat harus mengeluh dan berharap kepada Presidennya.

Kontroversi lagi, SBY mengatakan bahwa Presiden tidak bisa intervensi (campur tangan) dalam wilayah pelaksanaan hukum. Kalau Presiden minta agar hukuman Gayus dikurangi dari lima tahun menjadi satu tahun, ini jelas campur tangan. Tapi kalau Presiden menginstruksikan agar aparat hukum bertindak tegas melakukan penegakan hukum, itu bukanlah intervensi. Pasalnya, yang memilih dan mengangkat pejabat lembaga hukum adalah Presiden. Jadi, Presiden harus mengancam kepada Jaksa Agung dan Kapolri misalnya, kalau tidak bisa menuntaskan kasus Gayus atau suatu kasus lainnya dalam waktu satu bulan mislanya, maka akan mencopot pejabat lembaga penegak hukum tersebut. Ini bukan intervensi, melainkan mendorong penegakan hukum berjalan serius dan benar-benar adil. Artinya, kunci dari berjalannya penegakan hukum ada di tangan Presiden. Kapolri dan Jaksa Agung tidak akan berani bertentangan dengan arahan dan perintah Presiden. Kalau Jaksa Agung dan Kapolri dinilai lambat, sebenarnya Presiden bisa langsung mencopot dan menggantinya dengan yang baru.

Dengan demikian, untuk menuntaskan pengusutan kasus Gayus Tambunan, kuncinya ada pada Presiden. Kasus ‘plesiran’ Gayus dan mafia pajak, tidak selesai hanya menyeret Kompol Iwan Siswanto dan Kompol Arafat. Tapi usutlah subtansi mendasar dan persoalan yang sebenarnya di balik kasus tersebut. Kalau memang ada jenderal dan orang kuat serta pengusaha kakap yang terlibat di belakangnya, maka segera seretlah mereka ke pengadilan. Maka, ketika publik kaget dengan terbongkarnya kasus Gayus dan terungkap di depan mata kebobrokan aparat hukum, SBY tidak perlu lagi mengelak dengan berkilah bahwa Presiden tidak bisa mencampuri urusan hukum. Tapi ternyata, di balik itu malah melakukan politik tebang pilih dalam penegakan hukum. Terlebih lagi pemberantasan korupsi hanya sekedar pencitraan dan janji kampanye. Sesungguhnya, rakyat sudah bosan dan muak dengan keadaan demikian, namun tak mampu berbuat apa-apa.

Selama ini publik menilai penegakan hukum terkesan maju mundur. Jaksa Agung  definitif pun hingga kini belum ditetapkan Presiden. Padahal, fungsi Jaksa Agung definitif sangat penting dalam menetapkan kebijakan strategis dan menyeret kasus-kasus besar yang terjadi di negeri ’bedebah’ ini. Janganlah penegakan hukum dilakukan dengan tipu muslihat dan lip service belaka untuk memuaskan sesaat desakan publik. Jangan mencla-mencle mengakali penegakan hukum, dengan menjadikan politik sebagai panglima di atas penegakan hukum. Kalau selagi berkuasa suatu rezim hanya menangkapi dan menyeret lawan-lawan atau musuh politiknya, maka tunggulah pembalasannya kalau sang rezim penguasa sudah lengser. Akan terjadi pembalasan oleh rezim baru yang berkuasa. Akibatnya, balas dendam terus berlanjut dalam penegakan hukum di negeri ini seperti cerita Ken Arok, sehingga tidak ada lagi kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara ini. (*)

Agenda Gayus di Bali

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 19 November
Ini Agenda Gayus Selama di Bali

Liputan6.com, Jakarta: Agenda plesiran mafia pajak Gayus Tambunan ke Bali kian terkuak. Polisi menyebut, Gayus menginap di kamar 5122 Hotel Westin yang bertarif Rp 5 juta per malam bersama anak dan istrinya.

Tak hanya menginap selama dua hari di Ocean Kids Club, sumber SCTV di kepolisian, Kamis (17/11), juga mengungkapkan, Gayus bertemu dengan seorang politisi partai terkemuka selama di sana. Mereka bertemu di sebuah restoran ikan di pinggir pantai.

Menurut Kapolda Bali Inspektur Jenderal Hadiatmoko, Gayus diketahui menginap tanpa pengawalan orang lain. “Iya, menginap dua malam. Bersama istri dan anaknya,” ujar Hadiatmoko.

Siapa politisi yang dimaksud Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie disebut-sebut sebagai orang yang bertemu dengan Gayus di Bali. Isu ini terkait dengan pernyataan Gayus di pengadilan bahwa Bakrie Grup adalah penyumbang rekening Gayus senilai Rp 100 miliar.

Namun, kepada wartawan, Aburizal Bakrie membantah bertemu Gayus di Pulau Dewata. Namun, dia mengaku berada di Bali untuk menonton pertandingan tenis. “Isu itu. Ini jelas merupakan intrik politik,” kata Aburizal Bakrie.

Ical, panggilan Aburizal Bakrie, boleh saja membantah. Masyarakat pun silakan saja berprasangka bahwa Gayus dan Ical memang bertemu di Bali. Satu hal yang pasti, masyarakat harus tetap menjaga konsistensi polisi dalam mengusut kasus tersebut agar tak dipengaruhi kepentingan politik mana pun.

Berikut informasi yang diperoleh SCTV terkait agenda Gayus selama di Bali:

Rabu, 3 November

Usai sidang, Gayus kembali ke Rutan Brimob Kelapa Dua Depok

Sorenya, dia jemput sopir dan pulang ke rumahnya di Kelapa Gading Park View, Jakarta Utara

Kamis, 4 November

Gayus memulai petualangannya ke Bali. Dia memakai nama palsu Sonny Laksono. Bersama istri dan anaknya, SL naik pesawat Lion Air dan menginap di Hotel Westin, kamar 5122.

Malam harinya, Gayus disebut-sebut makan malam dengan seorang pengusaha kaya yang juga politisi di restoran ikan, 200 meter dari kamar Gayus, persis di tepi pantai. Lokasi restoran ini tak terjangkau kamera CCTV.

Jumat, 5 November

Menonton tenis

Sabtu, 6 November, pukul 14.11-15.30 WIB

Gayus kembali menonton tenis, semifinal antara Ana Ivanovic dan Kimiko Date Krumm

Karutan Brimob Kompol Iwan Siswanto berulang kali menelpon Gayus, namun tak tersambung. Sopirnya bilang, Gayus pergi ke acara undangan di Tanjungpriok, Jakarta Utara

Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengetahui Gayus tak berada di rutan. Dia memerintahkan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi menangkap Gayus.

Minggu, 7 November

Gayus pulang ke rumahnya di Kelapa Gading Park View, Jakut

Tim Densus 88 menjemput Gayus dan kembali membawanya ke Rutan Brimob.(ULF)

Gayus ke Bali Ketemu Ical, Atau Rekayasa ‘Orangnya’ SBY?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 20/11/2010 | 09:44 WIB Gayus ke Bali Ketemu Ical, Atau Rekayasa 'Orangnya' SBY?Jakarta – Selama ini rezim pemerintahan sekarang ini, penegakan hukum terkesan banyak tipu muslihat. Setiap terjadi kecaman terhadap kasus besar yang melibatkan penguasa atau elit politik, maka dialihkan dengan isu lainnya yang ada gunanya bagi rakyat. Bahkan, kasus-kasus hukum cenderung diselesaikan dengan cara politik.

“Ini cara-cara tengik dan pembohongan publik. Terakhir kasus Gayus ke Bali tidak jelas muaranya, apakah benar kasus ke Bali untuk menemui Aburizal Bakrie (Ical) Selaku bos perusahaan Group Bakrie, atau direkayasa oleh ‘orangnya’ SBY/Partai Demokrat dengan melepasnya dari Rutan Brimob sehingga jadi berita besar untuk  mengalihkan isu IPO Krakatau Steel,” papar pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata, Sabtu (20/11/2010).

Januar mengingatkan, agar kasus Gayus ini harus cepat diungkap secara jujur dan transparan, apabila tidak ingin publik muak dan apatis dengan penegakan hukum di Indonesia. “Antara penguasa dan elit politik jangan main cara-cara busuk pat gulipat dan kongkalikong, dan menukar kasus-kasus hukum dengan cara bargaining atau dagang sapi. Harus cepat diusut tuntas apakah benar kasus ke Bali dibayar pihak tertentu bertemu Ical, atau Gayus ke Bali diberangkatkan ‘orangnya’ rezim kekuasaan SBY untuk menggulirkan isu kolusi Gayus-Bakrie,” seru mantan aktivis ini.

Jadi, tegas Januar, kasus Ini harus cepat diungkap dan jawabannya segera diumumkan ke publik: Apakah Gayus ke Bali untuk ketemu Ical untuk bicara dugaan pengemplangan pajak perusahaan Group Bakrie, atau Gayus ke Bali direkayasa pihak SBY untuk ‘memojokkan’ Ical dengan harapan agar Golkar berhenti mengkritisi kasus IPO Krakatau Steel (KS). “Bisa jadi trik ini untuk membungkam mulut politisi Golkar agar tidak nyanyap atau ngoceh lagi soal IPO KS,” tandas pengamat Unas.

Jika tidak segera dituntaskan, lanjutnya, maka masyarakat tidak percaya lagi pada penegakan hukum yang diselesaikan dengan cara politik, yakni politik menjadi panglima di atas hukum. “Kalau modus ini diterus-teruskan, kita ganti paksa saja rezim dengan cara revolisi people power. Karena partai politik sudah mati rasa dan elit-elitnya cari kekayaan sendiri melalui kekuasaan, sehingga tumpul dan mandul untuk mengritisi rezim pemerintah yang berkuasa. Apalagi, politisi parpol banyak yang terlibat dugaan suap dan korupsi, sehingga bisa dipakai kartu trup oleh penguasa untuk barter kasus,” ungkap Januar.

Di sisi lain, duga Januar, rezim penguasa berambisi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan ‘menghalalkan’ segala cara. Ia mengambil contoh, akibat Misbakhun menjadi inisiator hak angket kasus Century, maka politisi PKS ini diduga dikriminalisasi dengan kasus yang dicari-cari sehingga dijebloskan ke penjara. Hasilnya, sejak Misbakhun ditahan, PKS pun agak hati-hati mengkritisi penguasa dan bahkan terkesan melempem akibat menjadi ‘sandera’ politik,” bebernya.

Demikian juga dengan para kader dan politik parpol lainnya juga tersandera secara politik akibat dicari-cari dugaan kasus korupsinya. Misalnya,  politisi PDIP diseret dalam kasus suap anggota DPR dalam pemilihan DGS BI Miranda Goeltom. Alhasil, parpol takut korupsinya diungkap sehingga tidak berani mengkritisi pemerintah yang berkuasa. Demikian juga dugaan kasus-kasus yang menimpa politisi PPP, PAN, Golkar dan partai lainnya. “Rakyat sendiri sudah muak dengan cara-cara penguasa yang memanfaatkan wilayah hukum untuk bargaining politik. Ini bahaya untuk kelangsungan masa depan bangsa kita ke depan,” tuturnya. (jpc)

25
Oct
10

Anti Korupsi : Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji

Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 24/10/2010 | 14:05 WIB Presiden SBY Diminta Tak Lagi Obral Janji

Jakarta – Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi pidatonya yang berisi janji-janji mendukung pemberantasan korupsi. Kecuali, jika janji-janji tersebut memang untuk dilaksanakan secara serius.
Pasalnya, menurut penelitian ICW, 76 persen dari pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi.

“SBY sebaiknya perlu mengurangi pidato dan janji politik kecuali pidato dan janji tersebut memang bisa dilaksanakan dan terukur, soal pemberantasan korupsi,” ujar Koordinator Divisi Hukum ICW, Febridiansyah dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Menurut penelitian ICW, selama setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, dari 34 pernyataan SBY terkait pemberantasan korupsi, 50 persennya atau 17 pernyataan, mendukung pemberantasan korupsi.

“21 persen biasa saja dan 29 persen menghawatirkan, meragukan, seperti pernyataan yang bilang jangan mudah menangkap pimpinan daerah karena menganggu pmerintahan daerah,” ujar peneliti ICW, Donal Fariz dalam kesempatan yang sama.

Kemudian, kata Donal, dari 50 persen pernyataan SBY yang mendukung pemberantasan korupsi tersebut, hanya 24 persen yang terealiasi atau sekitar 4 pernyataan. Sisanya, yakni 13 pernyataan atau 76 persennya gagal direalisasikan. “Indah di permukaan, janji-janji biasa, janji manis,” kata Donal.

Karena itulah ICW melihat karakter gaya politik kosmetik pencitraan dalam pemberantasan korupsi masih digunakan presiden dalam setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemberantasan korupsi dalam setahun KIB II dinilai belum menyeluruh, hanya pada sektor-sektor tertentu untuk memaksimalkan publikasi. “Anomali pemberantasan korupsi terlihat dari gap (kesenjangan) antara pernyataan politik dan realisasinya,” tambah Febridiansyah.

Inilah Rekomendasi ICW untuk SBY
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan sebelas butir rekomendasi untuk perbaikan pemerintahan terkait pemberantasan korupsi terkait setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.

Koordinator Divisi Hukum ICW, Febri Diansyah mengatakan, poin pertama, SBY harus memiliki peta strategi nasional pemberantasan korupsi yang terukur. “Harus punya roadmap yang terukur dan bisa dilaksanakan empat tahun ke depan,” katanya dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (24/10/2010).

Kemudian pemerintah kata Febridiansyah, harus memprioritaskan program pemberantasan korupsi di tiga institusi yakni kepolisian, kejaksaan, dan Ditjen Pajak. “Harus fokus di sektor penegak hukum dan penerimaan negara,” katanya.

Selain itu, ICW merekomendasikan agar presiden mengurangi pidato dan janjinya mengenai pemberantasan korupsi kecuali memang untuk dilaksanakan secara serius. Karena menurut penelitian ICW, sekitar 76 persen dari pernyataan Presiden yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi.

Febridiansyah juga menyampaikan agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah skandal besar yang diduga mengandung tindak pidana korupsi. “Harus memimpin pengungkapan skandal besar seperti rekening gendut, mendorong tim kepolisian untuk fokus di kasus rekening gendut, penganiayaan Tama, serangan terhadap Tempo, Gayus, Bank Century,” paparnya.

“SBY juga harus mengungkap otak pelaku kriminalisasi pimpinan KPK,” tambah Febri.
Selanjutnya ICW meminta Presiden untuk keras, tidak kompromi terhadap kader partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, merevisi aturan pemberian remisi bagi koruptor, serta merevisi aturan izin pemeriksaan kepala daerah. “Karena izin ini rentan menjadi komiditas politik,” imbuhnya.

Kemudian SBY diminta untuk memastikan Kapolri yang baru memberantas korupsi dengan membersihkan internal kepolisian dan bekerjasama dengan KPK. “Juga segera memilih jaksa Agung yang antikorupsi dan bisa bekerjasama dengan KPK,” pungkas Febri. (*/Kompas)

Minggu, 24/10/2010 19:41 WIB
Koalisi Kurang Solid, SBY Tersandera Politik Akomodasi
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kurang leluasa bergerak dalam pemerintahan. SBY masih tersandera politik akomodasi yang salah satunya bersumber pada kurang solidnya koalisi.

“Ya saya menilai SBY itu tersandera oleh politik akomodasi,” kata anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Stratregi Nasional, Enam Tahun Pemerintahan SBY dan Wajah Hukum Negeriku, yang digelar di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Mubarok menerangkan bahwa, politik akomodasi itu pemicunya adalah banyaknya
kekurangan dalam sistem presidensiil di Indonesia. Menurutnya terdapat sistem yang tumpang tindih dan malah tidak tepat saaran.

“Persepsi tersandera oleh politik akomodasi karena sekarang sistem presidensilnya setengah hati,” tandasnya.

Menurut Munarok, salah satu penyebab kuat dari tidak berjalannya sistem presidensiil di Indonesia adalah karena banyaknya partai politik yang ada. Ini sedikit banyak mempengaruhi kekompakan koalisi dari partai-partai yang berkuasa.

“Jadi, sistemnya tumpang tindih, partai terlalu banyak, ideologi partai tidak kuat, koalisinya tidak solid. Karena itu siapa pun presidennya, presiden tidak bisa menghindar dari politik akomodasi.”

Mubarok mengakui bahwa start kabinet yang dipimpin oleh SBY-Boediono sekarang kalah greget dibanding periode sebelumnya ketika SBY berduet dengan Jusuf Kalla. Menurutnya hal itu terjadi karena peristiwa yang kebetulan terjadi dan menyita agenda.

“Kabinet SBY-JK agak lancar karena saat masuk gigi satu dan dua aman. Sekarang ini baru mau start sudah muncul kasus Century yang membuat berita pemerintah menghilang selama berbulan-bulan.”

Mubarok juga mengkritik sikap partai yang hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri. Menurut dia, kepentingan bangsa seharusnya tetap menjadi prioritas.

“Partai itu sekarang kepentingannya hanya kepentingan jabatan. Karena itu terkadang kepentingan  bangsa tersandera untuk  kepentingan partai,” tuntasnya.
(fjr/mad)

Selasa, 26/10/2010 19:33 WIB
KPK Nilai Faktor Ekonomi dan Politik Persulit Pemberantasan Korupsi
Lia Harahap – detikNews


Jakarta – Hasil penelitian yang dilakukan TII, menjelaskan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2010 ini masih stagnan di angka 2,8 dan peringkat 110 sama seperti tahun 2009. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada beberapa faktor yang menyebakan nilai tersebut belum berubah.

“Salah faktornya, saya kira kalau kita melihat dari studi ini, yang paling memberatkan kita lihat adalah Political and Economic Risk Consultacy 2009, dan juga yang dilakukan Hongkong, ujar Wakil Ketua KPK M Yasin.

Hal itu dia katakan  usai diskusi di Kantor Transparancy International Indonesia Jl Senayan Bawah, Jakarta, Selasa (27/10/2010).

Selain faktor tersebut, faktor yang membuat Indonesia belum bisab berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi adalah adanya resiko dan sistem politik. Menurut Yasin, risiko politik saat ini tidak memiliki kepastian hukum.

“Sedangkan dalam sistem politik kita juga masih korup. Anggota DPR, DPRD, kemudian dalam proses Pilkada harus umbar duit. Nah ini yg ditangkap peneliti internasional,” lanjutnya.

Selain itu lanjut Yasin, dari segi ekonomi terutama dalam menangani resiko bisnis juga masih terlihat sangat buruk. Dimana banyak tarik menarik antar pemilik modal dan pengusaha.

“Karena high cost ekonomi, jadi banyak tarikan-tarikan. Dan hal yang memberatkan di sektor perizinan investasi. Sistem politik yang tidak menentu, ketidakpastian hukum, serta masalah perizinan yang lama dan mahal,” jelasnya.

“Dan itu menjadi penilaian juga,” tambahnya.

Dalam lima tahun ini menurut Yasin baru tiga lembaga yang akan dijadikan pionir dalam penerapan reformasi birokrasi, seperti MA, Kemenkeu dan BPK. Dan untuk di KPK sendiri, Yasin mengatakan akan memperketat dibidang pencegahan.

“Kita berharap bagaimana pencegahan penegakan hukum berjalan kedepannya. Kalau pencegahan grand design-nya sudah ada, tapi belum disahkan oleh presiden. Tapi kita juga berharap ada perbaikan dari sisi administrasi negara di lembaga negara maupun di lembaga pemerintah,” harapnya.

Dengan hasil indeks korupsi oleh TII itu, meskipun tidak menunjukan sesuatu yang positif, Yasin tetap mengapresiasinya. Bahkan menurut Yasin, KPK juga tiap tahunnya melakukan studi persepsi yang sama.

“Kami apresiasi itu akan menjadi referensi. KPK juga melakukan studi persepsi tentang korupsi tiap tahun atau studi integritas publik. Dan untuk yang tahun ini nanti tanggal 1 November akan diumumkan,” ujar pria berpeci ini.

Yasin hanya bisa berharap seandai Indonesia ingin bergerak dari angka tersebut, semua ujung tombak yangada dinegara ini harus berani melakukan perubahan. Kalau tidak, harapan Presiden SBY agar IPK Indonesia 5,0 akan sangat berat terwujud.

“Kalau tidak saya bersama-sama, saya rasa nggak mungkin 5,0 paling cuma 3,1 di 2014,” tandasnya.

(lia/ndr)

Selasa, 26/10/2010 16:29 WIB
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jalan di Tempat
Lia Harahap – detikNews


Todung Mulya Lubis (dok detikcom)

Jakarta – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) 2010 di Indonesia tidak berubah dari tahun lalu, yaitu 2,8. Pencapaian ini berada di bawah beberapa negeri tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

“IPK Indonesia tidak berubah dari tahun lalu, yaitu 2,8. Ini artinya, pemberantasan korupsi tidak ada kemajuan, jalan di tempat dan stagnan,” ujar Ketua Transparency International (TI), Todung Mulya Lubis dalam acara Peluncuran CPI 2010 di Kantor TI, Jl Senayan Bawah, Jakarta, Selasa (26/10/2010).

Capaian Indonesia berada di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura 9,3, Malaysia 4,4, Thailand 3,5. Indonesia setara dengan sejumlah negara terbelakang seperti Bolivia, Gabon, Kosovo, dan Solomon Island. Posisi Indonesia hanya unggul dari Vietnam 2,7, Filipina 2,4, Kamboja 2,1, Laos 2,1, dan Myanmar 1,4.

Todung menduga, IPK Indonesia jalan di tempat karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi dalam setahun terakhir. Sejumlah kasus yang menunjukkan itu antara lain pelemahan KPK dan kasus Gayus Tambunan.

“Pada kasus Gayus, betapa menunjukkan pengadilan dan pertanggungjawaban pidana hanya pada orang yang korup dan tidak punya kekuasaan. Sedangkan yang ada di sekelilingnya mempunyai kekebalan hukum. Ini contoh sempurna dari kasus korupsi yang sistematik,” jelas pengacara senior ini.

CPI adalah pengukuran tingkat korupsi berdasarkan persepsi negara-negara di dunia. Korupsi yang diukur adalah sektor publik, yaitu korupsi yang berkaitan dengan pejabat publik, pegawai negeri dan politikus.

CPI adalah indeks gabungan dari beberapa hasil survei yang dilakukan beberapa organisasi yang menggabungkan data berkaitan dengan korupsi. Untuk CPI tahun 2010, data yang digabungkan berasal dari 13 survei yang dilakukan oleh 10 organisasi. Organisasi ini antara lain; Africa Development Bank, Asian Development Bank, World Bank, World Economic Forum, Global Insight, Freedom House, Economic Intelijen Unit, Bertelsmann Foundation Institute for Management Development, serta Political and Economic Risk Consultancy Hongkong.

CPI mengukur tingkat korupsi di 178 negara. CPI menggunakan persepsi karena korupsi dilakukan sembunyi-sembunyi sehingga data susah terukur secara empirik.

(gun/vit)

22
Sep
10

Kenegarawanan : Dilema Korupsi dan Koruptor vs Orang Besar

Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 21/09/2010 | 16:19 WIB Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

Era SBY, Orang Besar Tak Dijadikan Tersangka?

SECARA implisit pengacara kondang Adnan Buyung Nasution menuding di era rezim kekuasaan Presiden SBY sekarang ini, orang-orang besar atau pejabat tidak diseret menjadi tersangka. Hanya orang-orang ‘kecil’ yang dijadikan tersangka seperti Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini (dua penyidik Bareskrim Polri) dalam kasus Gayus Tambunan. Padahal, ungkap Adnan Buyung selaku pengacara Gayus, kliennnya sudah menyebutkan ke mana saja aliran dana puluhan miliar tersebut mengalir termasuk yang diterima para pejabat di Bareskrim Polri.

“Ternyata yang dijadikan terdakwa hanya orang kecil seperti Arafat dan Sri Sumartini yang notabene hanya menerima sebagian kecil dari arus aliran uang itu. Orang-orang besar lainnya tidak pernah diperiksa apalagi dijadikan tersangka,” lontar Buyung saat membacakan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/9/2010), seperti dilansir berbagai media massa. Demikian juga terkait aliran dana yang Gayus terima dari berbagai perusahaan, menurut Buyung, Gayus telah membeberkan semua hal yang dia ketahui tentang keganjilan dalam beberapa perkara pajak di Direktorat Jenderal Pajak. “Entah mengapa penyidik hanya berani menyidik perkara permohonan keberatan PT Surya Alam Tunggal. Padahal itu hanya perusahaan kecil dibanding perusahaan lain yang telah diuraikan terdakwa,” tegasnya sembari meminta pajak di sejumlah perusahaan grup Aburizal Bakrie diseret karena disebut Gayus juga.

Satu lagi yang dipermasalahkan publik adalah grasi yang diberikan Presiden kepada terpidana kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR dan remisi kepada ipar SBY, terpidana koruptor Aulia Pohan selaku mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Yang aneh, grasi diberikan ke Syaukani dengan alasan kemanusiaan bahwa karena yang bersangkutan sakit ‘berat’ yang tidak bisa disembuhkan.  Padahal, orang ‘terkaya’ di Kaltim itu ternyata kini kesehatannya semakin membaik setelah mendapatkan grasi dari pemerintah. Ini menimbulkan tanda Tanya?

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, hal itu memperkuat dugaan ada yang tak beres dalam pemberian grasi tersebut. ”Itu bukti orang yang diberi grasi tidak tepat,” protes Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo seperti dilansir inilah,com, Selasa (21/9). Menurut ICW, pemberian grasi yang tidak tepat menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang digembar-gemborkan pemerintah belum sepenuhnya berjalan. ”Itu menunjukkan kelemahan pemerintah dalam penegakan hukum kasus korupsi” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Syaukani yang dibebaskan dari penjara karena sakit parah ternyata sudah sehat. Hal itu terungkap saat Ketua DPRD Kaltim Soehartono Soetjipto menjenguk Syaukani di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). “Pak Kaning (sapaan akrab Syaukani) masih ingat saya kan? Soehartono Pak, yang dulu bersama-sama Bapak membesarkan Golkar,” bisik Soehartono di telinga Kaning. “Oh Soehartono, ingat aku leh”. Aku sekarang ada dimana?” jawab Kaning yang baru terbangun dari tidurnya sekitar pukul 11.00 Wita, Senin (20/9). Soehartono pun kembali bertanya. “Bapak masih ingat kan, bagaimana Bapak meneriakkan hidup Golkar?”. Syaukani pun langsung menirukan perkataan Soehartono. “Hidup Golkar,” kata Syaukani sambil berusaha menggerakkan tanggannya.

Terkait kasus pajak ‘orang besar’ Aburizal Bakrie, sudah dipermasalahkan dalam sidang kasus Gayus Tambunan di persidangan. Tiga perusahaan besar Grup Bakrie sebagai salah satu sumber uang Gayus senilai Rp 28 miliar diungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (20/9/2010). Pihak Gayus membentang layar proyektor di dalam ruang PN Jaksel, memaparkan dua bagan aliran dana yang masuk kepada Gayus dan aliran dana yang keluar ke petugas hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa dan hakim. “Dana Bakrie Group dari PT Kaltim 500 ribu dollar AS terkait pengurusan Surat Ketetapan Pajak PT KPC dari tahun 2001-2005 (minus 2004), dari PT Bumi Resources 500 ribu dollar AS, terkait banding untuk keberatan pajak 2005, dan dari PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal,” ujar pengacara Gayus, Indra Nathan Kurniadi di ruang sidang.

Lantas, ia pun membeberkan aliran ke Gayus berasal dari pihak ketiga seperti Roberto Santonius, Bakrie Group dan PT Megah Jaya. Katanya, seharusnya, karena perkara besar ini adalah soal pajak, maka perlu yang diajukan dalam dakwaan. Tetapi dakwaan jaksa penuntut umum hanya menyebutkan perkara Gayus terkait PT Surya Alam Tunggal. Sebelumnya, jaksa penuntut umum keberatan dan meminta ketua majelis hakim Albertina Ho untuk tidak mengizinkan kuasa hukum menjelaskan bagan aliran dana. “Maaf yang mulia menurut kami ini tidak relevan,” kilah jaksa penuntut umum. Sebelumnya, kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution menjelaskan, ada dua bagian dalam eksepsi Gayus. Pertama terkait keseluruhan perkara mengenai pemblokiran Rp 24 miliar oleh penyidik, mengenai aliran dana yang mengalir ke penyidik dan penegak hukum lainnya, dan mengenai keberadaan perkara PT Surya Alam Tunggal.

Kini, pertanyaannya mengapa di era SBY sekarang sulit sekali menyeret ‘orang besar’ yang terlibat kasus korupsi ataupun kasus-kasus hukum lainnya. Apakah sudah terjadi ‘dagang sapi’ atau barter kasus antar para elit atas? Rakyat semakin gregetan dengan perilaku elit  penguasa yang memainkan hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik menjadi penglima hukum. Inilah yang harus diperbaiki dan dilakukan perubahan serius dalam penegakan hukum (law enforcement) sekarang ini. Awas, rakyat sudah bertambah tingkat kepintarannya dan daya kritisnya, sulit dibohongi lagi! Lakukan pembenahan terhadap lingkungan aparat penegak hukum yang tidak amanat dan sudahi tebang pilih. Pilihlah Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri yang mampu mengemban amanat konstitusi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Cepat dan bertobatlah! Sebab, hanya ada satu kata: “Lakukan perubahan atau rezim penguasa yang terancam dirubah”. (Ani)




Blog Stats

  • 1,999,899 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers