Posts Tagged ‘National Security

11
Dec
14

Keamanan Nasional : Perspektif Militer Indonesia soal KKB di tanah Papua

 

http://suarapapua.com/read/2014/12/07/2141/perspektif-militer-indonesia-soal-kkb-di-tanah-papua

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

 

Perspektif Militer Indonesia soal KKB di tanah Papua?

 

Oleh : Yosep Walilo | Minggu, 07 Desember 2014 – 07.12 WIB |

Perspektif Militer Indonesia soal KKB di tanah Papua?

Anggota TPN Papua Barat (Foto: Ist)

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Wakapolda Papua: Pelaku Penembakan Dua Anggota Brimob Adalah KKB

Goliath Tabuni: “Saya Bertanggung Jawab atas Penembakan Dua Anggota Brimob”

Gelar Upacara Bendera, TPN-PB di Paniai Minta Semua Faksi Perjuangan Bersatu!

Ini Seruan Markas Pusat TPN-PB; 24 Kodap Akan Rayakan di Markas Masing-Masing

Oleh: Yosep Walilo*

Pada dasarnya pemahaman manusia yang sempit membuat situasi tidak aman dan pola yang dibangun dalam aspek kehidupan bermasyarakat khususnya di bumi Papua semakin sulit. Kesulitan itu lahir karena ketidaktahuan manusia itu sendiri.

Konteks situasi kongkrit yang diperlihatkan dalam penggalan kata-kata dari pihak keamanan sangat tidak benar. Ketidakbenaran itu muncul dikarenakan adanya pandangan yang salah terhadap situasi yang dianalisis.

Salah memahami situasi itu karena ketidaktahuan aparat keamanan terhadap kondisi lingkungan yang ada. Terkadang aparat keamanan hanya terkutat pada kemapanan dirinya dan tidak mampu keluar untuk melihat dari sudut pandang situasi yang ada. Kalau seperti demikian, apa yang menjadi keutamaan dan tanggung jawab dari keamanan tersebut?

Salah seorang mengatakan, keutamaan dari aparat keamanan adalah menjaga kondisi tetap aman dan menciptakan suasana tenteram. Tetapi bagaimana dengan kondisi realnya? dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan keutamaan mereka sebagai penjaga kondisi aman.

Aparat keamanan bukan menjaga, tetapi mencari masalah dan sering mempersulit diri, orang lain dan lingkungan sekitar. Mereka mesti mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat demi menjamin sumber persoalan yang terjadi. Bukannya mencari masalah dan membuat pandangan buruk terhadap orang lain.

Seperti yang dituliskan dalam Koran Cenderawasih Pos (Cepos) edisi Senin, 13 Oktober 2014, merupakan sebagian kecil kinerja dari aparat keamanan yang tidak sesuai dengan kinerjanya keamanan.

Peristiwa kontak senjata antara pihak keamanan gabungan TNI/Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menjadi julukan dari aparat keamanan Indonesia terhadap orang Papua.

Kontak senjata terjadi tepat di wilayah Kepulauan Yapen bagian pantai utara pada Sabtu, (11/10/2014) pagi. Dalam peristiwa ini berbagai pihak dan khususnya aparat keamanan memandang peristiwa kontak senjata tersebut berdasarkan pandangan mereka.

Akhirnya mereka memberi model cap yang tidak rasional. Proses permasalahan yang dibuat tidak benar, karena aparat keamanan memakai pendekatan observasi-historis. Artinya bahwa mereka menggunakan pendekatan ini untuk membuat orang Papua tetap pihak yang salah. Juga tentu mereka memberi stigmatisasi yang tidak benar terhadap orang Papua.

Stigma terhadap orang Papua yang selalu dikeluarkan dari mulut aparat keamanan adalah Separatisme, KKB dan OPM. Stigma ini melegalkan dan melegitimasi pembunuhan dan penangkapan secara sewenang-wenang bagi pihak-pihak yang dicurigai adalah KKB, OPM dan Separatis.

Dengan adanya stigma itu, pikiran masyarakat Papua terus dipengaruhi, dikuasai, apalagi didukung dengan undang-undang anti KKB, OPM dan Separatisme. Sehingga jika aparat penegak hukum bertindak, menangkap dan membunuh orang-orang yang dicurigai tersebut, masyarakat dengan sendirinya dapat membenarkan tindakan itu.

Pikiran mereka telah dipengaruhi dan ditundukkan oleh stigma yang dilegitimasi oleh undang-undang. Pembunuhan dan penangkapan sewenang-wenang menjadi hal yang wajar. Persis disinilah secara tidak disadari timbul ketakutan orang Papua untuk melawan ketidakadilan yang ada, sebab mereka akan diberikan stigma KKB, OPM atau Separatis.

Pada posisi ini ketidakberdayaan menghantui mereka. Adanya tahap stigma-mistis penyimpangan pun terjadi. Stigma ini digunakan untuk mempengaruhi pikiran dan perbuatan orang lain. Pada tahap ini juga terjadi penyimpangan substansialisme.

Manusia dipandang sebagai manusia lain dari kelompok itu dan berdiri sendiri tanpa ada hubungan dengan yang lain. Manusia Papua yang dicap sebagai KKB, OPM dan Separatis, dipisahkan menjadi yang lain dan berbahaya bagi masyarakat sekitar. Sehinggga mereka itu harus dimusnahkan agar tidak membahayakan yang lainnya. Inilah situasi yang tidak benar dalam kinerja aparat keamanan Indonesia.

Substansial yang diangkat di sini, bagi saya adalah soal dinamika penyelesaian masalah. Di mana cara yang dipakai cenderung dari dirinya sebagai orang Indonesia. Sebenarnya itu merupakan kecenderungan negatif yang sering dipandang keamanan Indonesia.

Kalau kita menggunakan kebiasaan yang ada pada kita, saya berpikir bahwa akar persoalan tidak akan pernah terselesaikan dengan baik karena pikiran yang selalu muncul dan tetap distigmakan tetap bersalah.

Proses ini yang berlaku di kalangan aparat keamanan yang mana semua itu dibuat demi kepentingan tertentu di bumi Papua. Sehingga pandangan yang salah terhadap orang Papua tetap dan terus ada dalam pergumulan orang Indonesia.

Saya secara pribadi berharap bahwa Indonesia harus mengerti dengan baik situasi dan kondisi yang terjadi di Tanah Papua.

*Yosep Walilo adalah wartawan di suarapapua.com

03
Nov
12

Politik : RUU KamNas versus UUD 1945

RUU Kamnas versus UUD 1945

Jumat, 2 November 2012 | 1:16 WIB   ·

militer-pro-modal

Undang-Undang Dasar adalah azas dan politik tentara. Artinya, pengerahan atau pelaksanaan tugas tentara, yakni TNI, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Itulah amanat Bung Karno pada Hari Angkatan Perang ke-12, 5 Oktober 1957.

Bagi kami, amanat Bung Karno di atas sangat cocok dijadikan pijakan untuk menilai benar atau tidaknya RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Dengan cara itu, kita bisa menempatkan persoalan keamanan nasional selaras dengan semangat demokrasi dan cita-cita nasional bangsa kita, yakni masyarakat adil dan makmur.

Baiklah, kita akan berusaha melihat beberapa persoalan dalam RUU Kamnas ini:

RUU Kamnas ini terkesan berupaya memaksakan pendefenisian dan pengaturan situasi kamnas. Masalahnya, pendefenisian soal ancaman kamnas itu sangat multi-tafsir dan berpotensi mengancam hak-hak demokratis rakyat.

Sudah begitu, pada pasal 17 (4) RUU ini diatur ketentuan bahwa ancaman potensial dan non-potensial akan diatur oleh Kepres. Artinya, presiden punya kekuasaan luar biasa untuk menentukan mana ancaman potensi dan non-potensil terhadap kamnas. Akibatnya, rezim berkuasa bisa menggunakan RUU ini sebagai senjata guna menghabisi kekuatan oposisi dan aksi-aksi protes.

Di tambah lagi, pasal 30 (2) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengerahkan TNI untuk menangulangi ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai eskalasi dan keadaan bencana. Artinya, dengan dalih kriminal bersenjata, TNI bisa dikerahkan.

Dengan dalih RUU Kamnas, rezim berkuasa sangat berpotensi menggunakan TNI/BIN untuk melayani kepentingannya. Padahal, Bung Karno pernah menegaskan bahwa tugas TNI hanya membela politik negara, yaitu UUD 1945, bukan membela mati-matian politik rezim berkuasa.

Selain itu, RUU Kamnas juga mengatur bahwa ketidaksetujuan terhadap regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah bisa dikategorikan ancaman kamnas. Artinya, aksi-aksi rakyat memprotes sebuah UU bisa dianggap ancaman kamnas. Ketentuan ini berpotensi memberangus kemerdekaan rakyat untuk mengeluarkan pikiran baik dengan tulisan maupun lisan (pasal 28 UUD 1945).

Lebih jauh lagi, pembahasan RUU kamnas harus ditarik dalam konteks ekonomi-politik negara kita saat ini. Sudah sangat jelas, sistim ekonomi kita makin liberal, yang ditandai dengan keterbukaan penuh terhadap ekspansi kapital asing. Ini bisa dilihat pada lahirnya berbagai regulasi yang mendukung liberalisasi ekonomi.

Bahkan, pemerintah sekarang mempermudah ekspansi kapital asing itu dengan memetakan potensi-potensi kekayaan alam Indonesia berdasarkan region. Itulah semangat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). Dengan begitu, kapital asing pun bisa masuk tanpa menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan riset.

Dalam konteks itu, politik negara juga mengabdi pada kepentingan kapital asing itu. Apalagi sekarang, ketika kapital asing memerlukan kepastian dan jaminan keamanan, pemerintah pun berupaya mendorong TNI/BIN masuk dalam proyek mengamankan ekspansi kapital asing itu.

Nantinya, ancaman terhadap kapital asing, seperti pemogokan buruh dan aksi-aksi petani, bisa diperlakukan sebagai ancaman kamnas. Konflik-konflik agraria pun akan dianggap ancaman kamnas. Akibanya, TNI/BIN pun dapat dikerahkan untuk menindas aksi-aksi kaum buruh dan kaum tani.

Kita tahu, semangat utama dari UUD 1945 adalah anti-kolonialisme. Sedangkan ekspansi kapital asing, terutama yang bertujuan menguasai ekonomi nasional, adalah ekspresi dari neokolonialisme. Bung Karno sendiri pernah bilang, sebuah bangsa tidak bisa dikatakan merdeka kalau kebijakan ekonominya membiarkan kekayaan dari hasil-hasil buminya mengalir ke peti-peti kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa kapitalis dunia (Pidato di depan peserta Konferensi Non-Blok II, 1964).

Karena itu, kami dapat menyimpulkan, RUU Kamnas bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang dianut dalam UUD 1945. Selain itu, yang lebih pokok lagi, RUU kamnas menghianati semangat dan cita-cita politik UUD 1945, yaitu anti-kolonialisme.

 

27
Oct
09

Keamanan : Tantangan bagi Kepala BIN yang Baru

Suara Pembaruan

ZOOM2009-10-27Tantangan bagi Kepala BIN yang Baru
Sabartain Simatupang

Polri lewat reputasi Densus 88 telah berhasil menewaskan gembong teroris Noordin M Top pada 16 September 2009. Di balik suksesnya Polri menangani terorisme, ada satu hal yang menjadi persoalan, yakni menyangkut upaya aparat intelijen dalam pencegahan munculnya kembali aksi terorisme. Hal inilah yang menjadi tantangan serius bagi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru, Jenderal Pol (Purn) Susanto.

Penunjukan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Susanto menjadi Kepala BIN cukup mengagetkan sebagian pihak. Hal ini disebabkan selama pemerintahan Orde Baru sampai sekarang tradisi demikian belum pernah terjadi. Selama ini, Kepala BIN didominasi oleh mantan petinggi intelijen TNI. Tentunya, banyak spekulasi perkiraan dan pesimisme di balik penunjukan tersebut. Tetapi, penulis justru mengapresiasi pilihan Presiden SBY sebagai suatu hal yang menantang, di tengah isu kepentingan sektoral dalam BIN dan perkembangan ancaman teror yang semakin kompleks.

Berangkat dari pengalaman menangani ancaman teror selama ini, sulit menyangkal bila aparat intelijen kurang bersinergi dalam mencegah (preventif) timbulnya aksi teror bom. Pertanyaannya adalah benarkah aparat intelijen kita kecolongan dalam mencegah setiap aksi teror? Tetapi, apa yang mau dikata, faktanya pelaku teror bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton telah berhasil beraksi di tengah ketatnya tingkat pengamanan. Pemerintah rupanya lebih fokus pada pengamanan situasi politik sebelum, sesaat, dan sesudah pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009, yang ekstraketat, ketika itu.

Dengan berulangnya teror bom dengan modus dan sasaran yang sama, banyak pengamat lalu menuding pemerintah benar-benar kecolongan. Di sini yang menjadi sorotannya adalah kelemahan pada tataran implementasi strategi dan organisasi penanganan teror (khususnya antiterorisme) yang dilakukan oleh semua aparat intelijen (Bais TNI, Intelkam Polri, dan unit intelijen terkait lainnya) yang dikoordinasikan oleh BIN. Persoalannya terletak pada kondisi bahwa perkembangan ancaman terorisme semakin kompleks.

Modus dan sasarannya bersifat global, ideologis dan bisa merasuk pada ancaman konflik komunal dalam masyarakat. Dengan demikian, pertanyaan berikut adalah apakah strategi dan organisasi penanganan terorisme masih kondusif menghadapi kompleksitas ancaman tersebut?

Bisa dikatakan strategi dan organisasi penanganan terorisme belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Masih banyak kendala yang menyangkut kemampuan, kekuatan, dan sinergitas aparat intelijen, bila dihadapkan pada kompleksitas ancaman terorisme dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) . Pada kenyataannya, pelaksanaan strategi antiterorisme khususnya masih terbentur pada kendala struktural tersebut. Kondisi ini juga diperlemah dengan adanya kendala kultural organisasi yang menghambat koordinasi antarinstansi atau satuan intelijen. Kendala ini menunjukkan adanya sikap sentimen kelompok/korps/lembaga yang cenderung merasa superior dan apriori. Hal ini merupakan sikap mental peninggalan Orde Baru yang belum sepenuhnya bisa dihilangkan.

Perlu Diperjelas

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intelijen selama ini belum bersinergi secara optimal. Kendala ini tentu berdampak pada pelaksanaan penanganan aksi-aksi teror dan konflik komunal yang sudah terjadi sebelumnya. Di samping itu, kondisi ini ditambah dengan kendala hukum bagi dasar kewenangan pelaksanaan tugas operasional mengatasi bentuk ancaman terorisme. Dasar hukumnya, yaitu UU tentang TNI dan Kepolisian RI serta UU Antiteror No 15 Tahun 2003 dinilai belum cukup optimal menjadi petunjuk bagi setiap satuan intelijen dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itulah, kewenangan penanganan aksi teror perlu disinergikan kembali oleh ketentuan hukum yang lebih mendasar. Belum tuntasnya penyusunan RUU tentang Keamanan Nasional jelas menjadi kendala utama dalam optimalisasi pelaksanaan tugas penanganan aksi terorisme.

Terlepas dari spekulasi di balik penunjukan mantan Kapolri sebagai Kepala BIN, isu teror bom seyogianya diletakkan pada tingkat (eskalasi) ancaman nasional yang faktual di Indonesia. Dengan terjadinya kembali aksi teror bom, baru-baru ini, mau tidak mau pemerintah perlu mengevaluasi kinerja organisasi intelijen. Selanjutnya, diharapkan penentuan strategi dan organisasi penanganannya menjadi salah satu kebijakan prioritas bagi pemerintah. Dalam Buku Putih Pertahanan 2007 jelas disebutkan bahwa ancaman terorisme sudah menjadi ancaman nyata di hadapan kita. Sebagai implementasinya, pada tataran kebijakan harus dirumuskan perangkat hukum, konsepsi, dan lembaga yang berwenang menanganinya.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan penanganan ancaman terorisme perlu diperjelas kembali dengan mempertimbangkan kompleksitas ancaman serta kemajuan iptek yang semakin canggih. Upaya-upaya yang aktual dan mendesak dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan personel aparat intelijen. Reformasi lembaga intelijen merupakan salah satu agenda yang belum dapat dituntaskan sampai saat ini, sehingga perlu dilanjutkan. Agenda penuntasan ini diharapkan menjadi program pemerintahan baru lima tahun ke depan, meliputi aspek struktural, kultural dan penataan hukum yang mendasarinya. Selamat bertugas Pak Susanto.

Penulis adalah mahasiswa Magister KSKN UI

26
Aug
09

IpTek : Korea Selatan Luncurkan Roket Pertama

AP PHOTO/KOREA AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE

KILAS IPTEK

KOMPAS, Rabu, 26 Agustus 2009 | 05:09 WIB

Korea Selatan Luncurkan Roket Pertama

Roket pertama Korea Selatan, setelah ditunda pekan lalu, akhirnya diluncurkan Selasa (25/8) sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Adapun Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat justru menunda peluncuran pesawat ulang alik Discovery yang telah dijadwalkan karena cuaca tak mendukung di Cape Kennedy, Florida. Peluncuran roket Korea Selatan ini berlangsung hanya beberapa bulan setelah pihak Korea Utara meluncurkan roketnya. Roket Korea Selatan tak lama kemudian bermasalah ketika didapati petugas peluncuran bahwa satelit yang dibawa roket tersebut gagal masuk ke orbit yang ditetapkan. Menteri Sains dan Pendidikan Ahn Byong-man kepada wartawan mengatakan, sejumlah ilmuwan Korea Selatan dan Rusia sedang mencari penyebab kegagalan itu. Tidak jelas apakah peluncuran tersebut dinilai sukses atau tidak. Peluncuran roket Naro sebenarnya telah memompa semangat Korea Selatan untuk menjelajah ruang angkasa. Adapun Korea Utara mengatakan akan terus mengawasi dan melihat reaksi dunia internasional. Roket itu pada awalnya akan diluncurkan akhir Juli lalu, tetapi ditunda karena beberapa kali terjadi gangguan teknis. Pada Rabu (19/8) lalu peluncuran dibatalkan hanya beberapa menit sebelum dilaksanakan. (AP/ISW)

26
Aug
09

Perbatasan : Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional

Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional

KOMPAS, Rabu, 26 Agustus 2009 | 02:57 WIB

Oleh Anak Agung Banyu Perwita

Beberapa waktu lalu, isu perbatasan mengemuka lagi dalam wacana publik, bahkan kerap menjadi komoditas politik.

Laporan harian Kompas ihwal kondisi perbatasan negara kita kian menegaskan arti penting wilayah perbatasan dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Karena itu, perbatasan akan selalu menjadi isu utama hubungan antarnegara.

Batas negara

Batas (negara) tidak saja berperan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara. Bahkan, batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara. Ini sebagai upaya membentuk tata interaksi antarnegara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis. Hubungan internasional kontemporer dan agenda politik luar negeri tetap akan didominasi persoalan tradisional batas-batas negara. Hal ini amat terkait masalah keamanan nasional, kedaulatan teritorial, serta efektivitas politik luar negeri dan diplomasi yang diperankan sebuah negara.

Dalam beberapa kasus di banyak negara berkembang, masalah batas negara belum dapat dikelola dengan baik, bahkan menjadi salah satu indikator bahwa negara itu amat lemah atau gagal (weak/failed state). Hal ini, misalnya, ditandai ketidakmampuan negara mengelola secara fisik pengelolaan wilayah perbatasannya. Selain itu, ketiadaan administrasi yang efektif dalam mengatur batas wilayahnya juga menjadi masalah tersendiri yang menambah rumit persoalan batas wilayah negara.

Terbatasnya dan rendahnya kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi semua wilayah perbatasan dan teritorialnya, baik udara, laut, dan darat, juga akan berdampak amat dalam baik secara internal dan eksternal. Kompleksitas persoalan wilayah perbatasan ini secara tradisional bukan saja akan mendorong terjadinya intrastate conflict/war, tetapi juga akan memicu terjadinya konflik antarnegara dan interstate war. Hal ini bukan saja dipicu prinsip kesatuan teritorialitas, tetapi juga dipertegas prinsip kedaulatan yang selama ini menjadi kepentingan pertama dan utama tiap negara-bangsa. Secara tradisional, tiap negara- bangsa akan siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Tak hanya teritorial

Kari Laitinen mengungkapkan, masalah perbatasan (negara) bukan hanya teritorial, tetapi juga akan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sumber daya dan kebanggaan identitas, yang dalam konteks tertentu akan menjadi faktor penting terhadap kebanggaan lokal dan nasional dalam politik luar negerinya.

Pada titik itu, masalah perbatasan akan menjadi isu amat penting dalam agenda keamanan nasional. Dengan demikian, sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan akan berperan penting dalam agenda pembangunan nasional.

Sementara itu, dalam konteks hubungan internasional, ada banyak kasus yang dapat menjadi ilustrasi konflik antarnegara, yang berawal dari belum terselesaikannya aneka masalah tapal batas negara. Dengan kata lain, aneka perkembangan hubungan internasional kontemporer dewasa ini telah membawa warna kontradiktif dalam hubungan antaraktor (negara maupun nonnegara).

Di satu sisi, mengemukanya sentimen (etno) nasionalisme dan berbagai bentuk keterikatan identitas (lokal dan nasional), serta keinginan mempertahankan sumber daya (alam), menguatkan pentingnya makna tapal batas. Munculnya kasus Ambalat antara Indonesia-Malaysia adalah contoh kasus yang dapat digunakan untuk memahami itu.

Secara tradisional, hubungan internasional memusatkan perhatian pada studi tentang pola- pola politik luar negeri yang membentuk hubungan antaraktor negara yang diikat batas-batas teritorial/kewilayahan.

Ruang teritorial yang dimiliki negara ini akan menentukan kedaulatan, power, bahkan keamanan yang dimiliki negara. Karena itu, batas dan luas teritorial berperan amat signifikan dalam menentukan eksistensi suatu negara. Gagasan utama penentuan batas teritorial ini adalah untuk membedakan negara secara fisik. Selain itu, batas negara juga menjadi alat untuk mengontrol aliran barang, gagasan, dan ideologi.

Persoalan batas negara dan keamanan nasional akan memunculkan wajah berbeda di kebanyakan negara berkembang. Studi Robert I Rotberg secara eksplisit mengindikasikan salah satu karakteristik penting negara gagal (failed states) adalah ketidakmampuannya dalam menyelesaikan batas negara yang mendorong terjadinya intra dan interstate war secara hampir bersamaan. Penataan dan pengelolaan batas-batas negara secara lebih baik akan menjadi prasyarat utama menciptakan sebuah negara kuat (strong state).

Di sisi lain, sebagaimana diutarakan Georg Sorensen, masalah terbesar untuk menciptakan sebuah keamanan nasional dan negara kuat justru kerap terhambat oleh keterbatasan kemampuan, jika tidak dikatakan ketidakmampuan, negara. Hal ini terutama ditunjukkan oleh agenda negara yang amat disibukkan berbagai masalah domestik, termasuk mempertahankan rezim pemerintahan, dan kemampuan terbatas dalam mengelola kondisi ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan negara (termasuk di dalamnya menjaga semua perbatasan negara dan wilayah teritorialnya).

Dengan demikian, tidak mengherankan jika kita mendapat informasi bahwa sebagian besar penyelundupan dan pencurian yang begitu tinggi atas sumber daya alam disebabkan lemahnya pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut kita.

Lemahnya kontrol

Melihat maraknya aneka kasus isu perbatasan, tidak berlebihan bila The New York Times menyatakan, ”Failed states that cannot provide jobs and food for their people, that have lost chunks of territory to warlords, and that can no longer track or control their borders, send an invitation to terrorists”.

Dalam konteks ini, lemahnya kontrol terhadap wilayah perbatasan akan menjadi faktor pengganggu dalam diplomasi perbatasan yang harus Indonesia lakukan dengan negara-negara tetangga. Dengan kata lain, hal ini akan menjadi titik lemah perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Pengalaman banyak negara berkembang yang cenderung lemah (weak) atau gagal (failed) tentang kompleksitas aktor, isu militer dan nonmiliter dalam masalah perbatasan seperti tingkat pembangunan yang belum merata, over population, kejahatan lintas batas negara, degradasi lingkungan, dan masalah sosial budaya, merupakan sumber ketidakamanan nasional sekaligus masalah politik luar negeri.

Meminjam kata-kata Rizal Sukma, pengelolaan wilayah perbatasan negara dan keamanan nasional Indonesia yang menyeluruh harus melibatkan empat komponen, terintegrasi dalam sebuah kerangka kebijakan utuh, yakni development, democracy, diplomacy, dan defence.

Egoisme sektoral yang tinggi untuk memisahkan berbagai komponen itu dalam pengelolaan wilayah perbatasan, teritorial, dan keamanan nasional hanya akan menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang terseok-seok dalam merespons berbagai perubahan dalam konteks lokal, nasional, maupun global.

Anak Agung Banyu Perwita Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

25
Aug
09

Kenegaraan : Rahasia Negara dan Negara Rahasia

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-08-25Rahasia Negara dan Negara Rahasia
Budi Kleden

Salah satu persoalan utama yang dihadapi Jerman setelah unifikasi adalah masalah rahasia negara. Selama lebih dari 30 tahun di bawah rezim komunis, banyak warga DDR (Jerman Timur) direkrut untuk menjadi mata-mata. Mereka bertugas mengamati sikap dan mencatat perkembangan pikiran sesama warga yang harus dilaporkan kepada kementerian keamanan negara atau Staatssicherheit (Stasi). Akibatnya, banyak aktivis dibunuh, sejumlah tokoh politik ditangkap dan para warga hidup dalam alam ketidakbebasan.

Setelah unifikasi, Stasi digunakan sebagai pengertian umum untuk para mata-mata itu. Mereka menjadi semacam musuh bersama para warga. Tampaknya, kebencian terhadap para mata-mata ini melebihi kemarahan terhadap fungsionaris partai dan aparat pemerintah. Musuh yang jelas teridentifikasi sejak awal memang dibenci, dan ketika kebencian tidak dapat diungkapkan karena ketidakberdayaan, yang tersisa adalah dendam.

Stasi di Jerman dibentuk sebagai wadah untuk mengamankan negara dari para warga yang dipandang berbahaya. Keamanan negara tidak hanya diancam oleh kekuasaan negara asing tetapi juga oleh warga negara sendiri. Kelompok warga yang paling potensial dilihat sebagai ancaman adalah para ilmuwan, jurnalis, seniman, aktivis sosial dan tokoh politik. Alasannya, adalah bahwa mereka ini dianggap mempunyai jaringan dengan luar negeri, khususnya negara-negara Barat. Ketika negara harus membentengi diri dari pengaruh luar negeri, maka warga seperti ini memang dipandang berbahaya.

Pengalaman Jerman ini menunjukkan bahaya ekstrem yang bisa terjadi dengan rahasia negara. Rahasia negara mengandung dua sisi. Yang pertama dapat disebut sebagai sisi konservatif. Maksudnya, aparat negara diperbolehkan menjaga informasi tertentu dari konsumsi publik. Namun, dimensi konservatif ini serentak membuka kemungkinan untuk melindungi semua jenis kejahatan dari kelompok tertentu karena disebut sebagai rahasia negara. Rahasia negara menjadi semacam kunci rahasia yang mengamankan pelanggaran mereka. Dimensi konservatif dalam pengertian ini tentu saja dikehendaki dan didukung para pelaku kejahatan terhadap negara, seperti para koruptor dan pelanggar HAM berat. Dalam sejarahnya bangsa ini sudah harus mengalami instrumentalisasi hukum seperti ini. Sebab itu, para legislator mesti dikawal agar tidak terjebak dalam konspirasi dengan kelompok ini justru pada akhir masa tugasnya.

Panoptisme negara

Persoalan juga muncul ketika kita berhadapan dengan sisi kedua yakni dimensi progresif dari rahasia negara. Yang dimaksudkan adalah legitimasi bagi aparat negara untuk secara rahasia mencari dan mengumpulkan informasi yang dinilainya penting bagi keamanan negara. Tanpa pembatasan yang sangat jelas dan tegas, tiga masalah dapat muncul dari legitimasi ini.

Pertama, intervensi ke dalam hidup pribadi warga. Negara tidak lagi hanya mengatur ruang publik. Tugas negara tidak lagi hanya terbatas pada res publica, hal-hal umum yang berkaitan langsung dengan kehidupan bersama. Dengan legitimasi untuk memburu informasi, aparat negara diperbolehkan turut mendengar pembicaraan pribadi dan menengok ke dalam kamar pribadi warga. Negara yang mendapat legitimasi seperti ini dapat perlahan berubah menjadi monster berbahaya dan yang ditakuti.

Kedua, rapuhnya jaminan kerahasiaan. Informasi telah menjadi kekuatan politik dan ekonomis yang sangat penting. Memiliki informasi yang banyak membuka peluang kekuasaan dan kekayaan. Setelah informasi dikumpulkan secara rahasia, apakah terjamin bahwa informasi itu pun tetap dirahasiakan? Kemungkinan untuk menyalahgunakan informasi untuk memeras orang, menekan lawan politik dan menghancurkan karier seorang terbuka lebar.

Ketiga, panoptisme yang memenjarakan. Michel Foucault, filsuf postmodern Prancis, berbicara tentang kejamnya panoptisme dalam penjara-penjara modern. Pendirian menara pengawas yang dipasang dengan teropong pemantau memberi kesan kepada para tawanan bahwa mereka diamati setiap saat dan pada setiap jengkal. Mereka dipaksa hidup dalam bayangan bahwa dirinya terus diawasi dari menara, entah teropong pemantau itu berfungsi atau tidak.

Salah satu tekad reformasi adalah good governance yang menjadi juga tujuan pemerintah sekarang. Termasuk dalam ciri sebuah pemerintahan yang baik adalah transparansi. Ironinya, di tengah perjuangan untuk mewujudkan good governance itu kita berhadapan dengan sebuah rancangan undang-undang yang hendak mengarah ke sebuah negara rahasia. Atas nama rahasia negara, perlahan muncul negara rahasia. Negara rahasia adalah negara yang menutup akses informasi penting bagi para warganya. Kepemilikan informasi-informasi penting hanya dibenarkan untuk sejumlah kecil lembaga dan orang. Keputusan-keputusan vital diambil hanya oleh para elite. Negara rahasia sebenarnya adalah nama lain dari negara diktatoris.

Di dalam negara rahasia, hidup para warga tidak lagi menjadi rahasia di hadapan negara. Negara dilegitimasi untuk mengamati dan meregistrasi semua yang dinilainya membahayakan kemapanannya. Namun, bersamaan dengan itu, negara justru menjadi rahasia besar di hadapan warga. Negara membatasi akses bagi para warga untuk mengetahui informasi yang sudah dikumpulkannya. Karena informasi adalah salah satu ekspresi kekuasaan dan kedaulatan, maka para warga di dalam negara seperti bukanlah warga yang berdaulat.

Dosen pada STFK Ledalero, Maumere, Flores

23
Aug
09

Militer : Indonesia Harus Punya Kapal Selam Sekelas Australia

Indonesia Harus Punya Kapal Selam Sekelas Australia
Kasal TNI Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno lakukan jumpa pers terkait hasil Sail Bunaken, Minggu (23/8)

Minggu, 23 Agustus 2009 | 17:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kekuatan armada laut Indonesia di era Presiden Soekarno tidak usah diragukan lagi. Belasan kapal selam telah kita miliki pada era itu. Bahkan pada era 1960-an, Angkatan Laut Indonesia dengan kapal selam yang dimilikinya sempat menjalankan misi untuk membantu Pakistan, yang ketika itu sedang berperang dengan India.

Namun setelah Soekarno lengser, armada kapal selam yang dimiliki TNI AL seperti tak tersentuh dan cenderung menyusut dari segi jumlah yang dapat dioperasionalkan. Usulan untuk membeli kapal selam pun dilontarkan oleh berbagai pihak belakangan ini. Maklum saja, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang teramat luas, sangatlah wajar jika Indonesia memiliki armada militer laut yang memadai.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, jika Indonesia hendak membeli kapal selam, hendaknya membeli kapal selam yang memiliki kualitas yang baik, seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain. Karena jika kapal selam yang dibeli kapal selam lama atau model lama, maka Indonesia akan tetap mengalami ketertinggalan dengan negara lain.

“Ibaratnya kalau Australia punya anjing herder kita punya yang diatasnya herder lah, atau minimal sama herder. Kalau nggak ya sia-sia aja, cuma nambah beban buat kasih makan aja,” ujarnya dalam jumpa pers di rumah kediamannya di Jakarta, Minggu (23/8).

Menurutnya, negara-negara tetangga saat ini telah memiliki kapal selam yang cukup tangguh dan banyak. Karenanya, jika Indonesia ingin memiliki kapal selam hendaknya kapal selam yang berteknologi dan berkemampuan yang canggih.

“Vietnam mau beli 6 kapal selam dari Rusia. Kalau Singapura sudah punya 4, Malaysia juga sudah punya 4,” katanya.




Blog Stats

  • 3,146,654 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…