Obama Praktekkan Musyawarah Mufakat Pancasila

Politik

31/07/2009 – 09:34

Obama Ngebir Bareng Prof Hitam & Polisi

Nusantara HK Mulkan

Barack Obama
(thedailymail.co.uk)

INILAH.COM, Washington – Presiden Amerika Serikat Barack Obama rupanya memiliki cara jitu meredakan ketegangan dengan polisi yang disebutnya bodoh karena menangkap seorang profesor Universitas Harvard. Dia mengajak keduanya duduk satu meja dan minum bir bersama. Wuih!

‘Diplomasi bir’ ini, seperti dilansir Yahoo! digelar Obama dengan Sersan Polisi James Crowley dan Profesor Henry Louis Gates dari Harvard University, di Gedung Putih, Kamis (31/7) malam atau Jumat (31/7) dini hari WIB.

Suasana berlangsung santai tanpa diliputi ketegangan sedikit pun. Penangkapan yang terjadi pada 16 Juli lalu itu dianggap hanyalah sebuah kesalahpahaman dan bukan tindakan rasis. Di pertemuan itu, Obama juga meluruskan pernyataannya yang dianggap terlalu keras kepada polisi saat mengetahui Gates ditangkap.

Usai pertemuan, Crowley menyebut bahwa acara minum bir bersama itu berlangsung baik dan semua pihak menantikan kelanjutannya. Crowley menyebut kesalahpahaman dia terhadap Gates telah tuntas dan keduanya merasa sebagai pria dewasa yang pernah berbeda pendapat.

Sementara Obama menyebut minum bir bareng itu sebagai pertemuan yang menyenangkan dan berbobot. “Saya selalu yakini keinginan untuk bersama selalu lebih kuat daripada berpisah. Semoga kita bisa menarik pelajaran positif dari episode ini,” ucapnya

Sebelumnya, Obama menolak meminta maaf kepada Sersan Crowley atas insiden salah tangkap pada Gates. “Itu pilihan kata-kata saya. Saya menyayangkan memberi kesan bahwa saya merusak Departemen Polisi Cambridge atau Sersan Crowley khususnya,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Insiden salah tangkap itu sendiri terjadi saat Gates mencoba untuk memaksa pintu yang macet di depan rumahnya di dekat Harvard University. Tetangganya melaporkan dua pria mencoba memaksa masuk ke dalam bangunan itu. Tak lama kemudian Gates ditangkap dan ditahan walaupun dia telah menunjukkan kartu identitas. [nuz]

Advertisements

PilPres 2009 : Soal Dana Asing Bawaslu Berpedoman Pada UU

Cari:

Dana Asing

Antara – Sabtu, Agustus 1

Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wahidah Suaib mengatakan, soal peraturan mengenai larangan penggunaan dana asing untuk kampanye, pihaknya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.

“Kami berpedoman pada Undang-Undang 42/2008, pasal 103 (ayat 1 huruf a) yakni pasangan calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari pihak asing,” katanya, di Jakarta, Jumat, ketika ditemui di rungan kerjanya.

Pihak asing yang dimaksud dalam ketentuan ini, sesuai dengan penjelasan pada UU 42/2008 yaitu meliputi negara asing, lembaga swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan atau warga negara asing.

Menurut Wahidah, ketentuan tersebut dibuat dengan semangat untuk menghindari adanya intervensi dari pihak asing terhadap kebijakan yang dibuat oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melapor ke Bawaslu mengenai dugaan adanya dana asing yang masuk dalam sumbangan ke tim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terutama yang berasal dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

BTPN sendiri saat ini sahamnya 71,61 persen dimiliki Texas Pasific Grup (TPG) Nusantara dan sisanya 28,39 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia c.q Menteri Keuangan.

TPG Nusantara adalah anak perusahaan TPG, suatu perseroan terbatas tertutup yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Luxembourg dan berkedudukan hukum di Luxembourg.

Berkaitan dengan laporan tersebut, Wahidah mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut dan belum mengambil keputusan.

“Tindak lanjut dari laporan itu masih dalam tahap pengkajian,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Tim Nasional Kampanye SBY-Boediono Marzuki Alie mengatakan pihaknya masih mengklarifikasi data yang ada, untuk melihat apakah sumbangan dari BTPN berasal dari bank tersebut atau dari pribadi di BTPN.

Gandeng Dirjen Pajak

Sementara itu, Bawaslu telah meminta klarifikasi dari tim kampanye Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, SBY-Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto soal dana kampanye.

Klarifikasi tersebut dilakukan setelah Bawaslu menemukan adanya sejumlah penyumbang yang tidak menyertakan identitas lengkap seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu identitas.

Wahidah mengatakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Dirjen Pajak untuk memeriksa apakah nomor NPWP yang diserahkan sesuai dengan identitas yang diberikan.

“Kami menemukan ada tujuh nama yang NPWP-nya tidak sesuai dengan identitas. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu manipulasi, bisa jadi hanya salah pencatatan untuk itu kita cek,” katanya.

//

Sistim Ekonomi Indonesia Harus Berubah

http://bisniskeuang an.kompas. com/read/ xml/2009/ 07/30/15374143/ Sistem.Ekonomi. Indonesia. Harus.Berubah

Sistem Ekonomi Indonesia Harus Berubah

shutterstock

/

Artikel Terkait:

• Prabowo Salahkan Sistem Ekonomi
• Indonesia Perlu Merancang Sistem Ekonomi Baru
• Prabowo: Perubahan atau Lanjutkan Sistem Ekonomi yang Tidak Sejahtera
• Boediono: Sistem Ekonomi Tak Bisa Dibangun (Hanya) Semasa Kampanye
• Mega-Pro: Pengusaha Jangan Takut Ekonomi Kerakyatan

Kamis, 30 Juli 2009 | 15:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai sistem berpola ortodox yang berlandaskan  pada kepentingan pasar. Ke depannya, dengan tantangan ekonomi global yang semakin berat, Indonesia diharapkan bisa mengedepankan sistem ekonomi yang pro terhadap kepentingan nasional.

“Indonesia ke depan bisa menerapkan ekonomi yang heterodoks. Kalau sekarang, ortodox dimana fundamentalnya adalah ekonomi pasar. Seiring dengan pergerakan ekonomi dunia, kita harus berpikir bagaimana konsep ekonomi kerakyatan yang bisa dijalankan,” ujar Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), Beginda Pakpahan, pada diskusi ‘Menegaskan Keadilan Ekonomi, Menghadapi Neoliberalisme’ , Kamis ( 30/7 ), di Jakarta.

Ia menekankan, sistem ekonomi yang pro kepentingan nasional akan lebih membawa manfaat pada kesejahteraan rakyat. Caranya, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang melindungi masyarakat dalam negeri.

Peneliti IGJ lainnya, Edy Burmansyah berpendapat, selama ini, khususnya di kawasan ekonomi khusus, terjadi ketergantungan pada bahan baku impor. “Padahal, industrialisasi seharusnya berbasis resources lokal. Selama ini, di kawasan ekonomi khusus, misalnya, ketergantungan pada impor sangat tinggi. Kalau begitu, neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan minus,” ujar Edi.

Oleh karena itu, IGJ menyerukan, siapapun pemimpin terpilih diharapkan bisa mengabdi pada kepentingan nasional. Ekonomi nasional harus dibangun dengan landasan yang kuat di sektor mikro dan menengah.

Rezim Yudhoyono

http://pemilu. liputan6. com/kolom/ 200907/238829/ Rezim.Yudhoyono

30/07/2009 16:18

Sulfikar Amir

Seperti diprediksi banyak orang, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil memenangkan pemilihan presiden 2009. Dan, seperti yang ditargetkan para pendukungnya, pasangan Yudhoyono dan Boediono mampu meraih kemenangan telak dalam satu putaran. Sayang sekali kemenangan ini, seperti kata Syamsuddin Haris di Kompas, terasa hambar. Hari-hari menjelang pemilihan presiden, seluruh rakyat terlihat begitu antusias memberi dukungan kepada pasangan pilihan mereka. Antusiasme publik yang begitu luar biasa dibandingkan dengan perhelatan serupa di negara-negara demokratis yang lain tidak dibarengi dengan kesiapan para anggota KPU dalam melakukan tugas mereka. Kecurangan di sana-sini yang begitu kentara tidak dipedulikan. Lebih fatal lagi, proses penghitungan yang berjalan begitu lambat yang menunjukkan bahwa KPU tidak belajar sama sekali dari pengalaman pemilu legislatif.

Tetapi yang justru membuat pilpres kali ini terasa agak janggal yaitu luapan kemenangan kubu Yudhoyono-Budiono yang begitu prematur. Perhitungan resmi dari KPU belum keluar, para pendukung Yudhoyono-Boediono telah mengklaim kemenangan hanya berdasarkan hasil quick count. Bukan soal apakah quick count itu akurat atau tidak, tetapi lebih pada soal institusi yang secara formal memegang otoritas untuk menentukan pemenang. Yang terlihat justru hasrat menang yang begitu menggebu-gebu yang ditunjukkan oleh Yudhoyono tanpa melihat sedikit pun fakta bahwa proses kemenangan yang diraih itu penuh cacat di sana-sini. Ini adalah sebuah kemenangan tergesa-gesa yang kontras dengan citra Yudhoyono sebagai sosok yang penuh dengan pertimbangan matang. Adanya gugatan dari para pasangan yang lain bahkan dianggap semata sebagai ancaman bukan sebagai upaya koreksi terhadap sistem demokrasi. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan Yudhoyono yang dikeluarkan pascaperistiwa pengeboman Hotel JW Marriot and The Ritz-Carlton, beberapa hari setelah pilpres.

Kini kita semua tahu bahwa peristiwa pengemboman tersebut tidak terkait dengan politik pilpres seperti diisyaratkan Yudhoyono. Dan, ketika keputusan akhir KPU yang menyatakan pasangan Yudhoyono-Budiono sebagai pemenang pilpres 2009, suasana kemenangan itu bagai antiklimaks. Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan bagaimanakah bentuk rezim Yudhoyono dalam lima tahun ke depan. Jawaban ini bisa dijawab sedikit banyak dari cara Yudhoyono memenangkan pemilihan presiden.

Menurut saya, ada tiga faktor yang akan menjadi ciri-ciri rezim Yudhoyono ke depan. Pertama adalah soal struktur kabinet. Ada beberapa orang berharap bahwa kabinet lima tahun ke depan disusun secara efisien dan diisi kalangan profesional yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang yang ditangani. Keputusan Yudhyono untuk mengajak Boediono sebagai wakil presiden dilihat sebagai keinginan Yudhoyono untuk membangun sebuah pemerintahan profesional. Tetapi saya kira kabinet yang sepenuhnya profesional tidak akan terwujud karena adanya koalisi tambun yang dibangun Yudhoyono untuk memenangkan pilpres satu putaran. Dan, saya kira bentuk kabinet ke depan akan banyak dipengaruhi koalisi tambun yang dibangun Partai Demokrat ini. Artinya, rezim SBY bukanlah rezim teknokratik seperti yang dibayangkan tetapi sebuah rezim akomodatif. Pengaruh partai-partai anggota koalisi tetap akan banyak menentukan kinerja rezim Yudhoyono ke depan.

Faktor kedua adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang akan banyak dibangun melalui pencitraan personalitas Yudhoyono. Seperti kita lihat dalam ajang pilpres tempo hari, citra Yudhoyono sebagai seorang figur yang santun, terdidik, dan penuh perhatian akan terus menjadi bahan bakar dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Artinya, kebijakan-kebijakan publik akan lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana citra tersebut dijaga. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi program-program pemerintah bagi kepentingan publik tidak diukur dari dampak program tersebut kepada rakyat tetapi pada soal popularitas figur Yudhoyono. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi rezim Yudhoyono.

Faktor terakhir adalah orientasi kebijakan rezim Yudhoyono yang sepertinya akan tetap konsisten dengan paradigm neoloberalisme. Sejumlah paket kebijakan akan segera dikeluarkan untuk menjamin proses integrasi ekonomi Indonesia ke dalam struktur global melalui intervensi modal asing, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan pro-rakyat yang bersifat superfisial akan muncul semata sebagai bantalan terhadap gejolak yang terjadi di tingkat akar rumput.

Apakah rezim Yudhoyono mampu membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik? Kita tunggu sebentar lagi sampai lima tahun ke depan.

Sulfikar Amir mengajar sosiologi di Nanyang Technological University, Singapura.

Dari Bung Karno Sampai Pak SBY

http://www.gatra. com/artikel. php?id=128766

PERSPEKTIF SYAFI’I MA’ARIF
	Dari Bung Karno Sampai Pak SBY Di antara enam presiden yang dihasilkan Indonesia merdeka, yang biasa dipanggil dengan “Bung” hanyalah Bung Karno seorang. Lainnya biasa dipanggil Pak Harto, Pak Habibie, dan Pak SBY. Atau “Gus” untuk Gus Dur dan “Ibu” untuk Ibu Megawati. Panggilan “Bung” adalah refleksi kultur egalitarian semasa revolusi yang tidak hanya milik Bung Karno, melainkan juga milik Hatta, Sjahrir, dan banyak yang lain, seperti Bung Adam Malik. Sampai detik ini, dalam pergaulan sehari-hari, panggilan “Bung” masih setia bersama kita. Saya biasa memanggil Bung Taufiq, Bung Rendra, Bung Gunawan, dan Bung Ajip. Semuanya teman-teman di Akademi Jakarta. Panggilan “Bung” terasa lebih akrab dibandingkan dengan sebutan “Pak”, kecuali barangkali untuk mereka yang sudah terlalu lansia. Tetapi, untuk seorang Rosihan Anwar yang telah berusia 87 tahun, panggilan “Pak” mungkin lebih tepat oleh mereka yang lebih muda, tetapi panggilan “Bung” juga tidak ada masalah jika disampaikan oleh mereka yang hampir sebaya. Saya tidak tahu mengapa, pasca-Bung Karno, panggilan “Bung” menghilang dari kosakata kepresidenan kita. Apakah karena telah terjadi pergeseran dari kultur demokrasi ke kultur semi-feodal. Boleh jadi demikian. Presiden Soeharto, misalnya, akan merasa kurang sreg jika dipanggil Bung Harto. Presiden Habibie kemudian terbawa-bawa. Padahal, sebagai seorang demokrat sejati, panggilan “Bung” tentu tidak ada masalah baginya. Panggilan “Gus” untuk Presiden Abdurrahman Wahid sebenarnya sedikit berbau santri-feodal, khas Jawa Timur. Karena panggilan “Bung” untuk presiden telah ditinggalkan dan ditanggalkan, maka lidah kita akan kaku jika kita pasangkan untuk SBY, misalnya menjadi Bung SBY. Padahal dulu, untuk seorang Jenderal Soedirman, baik ungkapan “Pak” maupun “Bung” bisa dipakai bergantian. Sebenarnya, jika kita sepakat, untuk presiden perempuan atau tokoh perempuan lainnya, saya sarankan memakai kata “Bing” (belum muncul dalam kamus). Maka, jadilah Bing Megawati, Bing Musdah, dan ratusan “Bing” yang lain. Bagi saya sendiri, yang berusia dengan kepala tujuh, panggilan “Bung” terasa lebih nyaman tinimbang “Buya” atau “Abuya”, sesuatu yang tidak enak bagi saya. Mentang-mentang saya berasal dari Ranah Minang. Sahabat saya, Teuku Kamaruzzaman, mantan juru runding GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dalam SMS selalu menggunakan “Abuya” untuk saya, untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang Minang yang lebih tua. Risi rasanya. Mungkin untuk Buya Hamka sudah sepantasnya. Bahkan seorang Mohammad Natsir yang piawai itu biasa dipanggil Bung Natsir, di samping Pak Natsir. Untuk Jenderal Prabowo Subianto, panggilan Bung Prabowo jauh lebih manis, sedangkan panggilan Pak Prabowo lebih baik dihindari, lagi-lagi demi pesan egalitarian. Begitu juga untuk Jenderal A.M. Hendropriyono, panggil saja Bung Hendro, pasti akan lebih efektif untuk menghilangkan sekat-sekat kultur dalam pergaulan harian. SBY juga saya rasa tidak keberatan jika dipanggil Bung SBY. Bergantung pada kita semua, tentu dimulai dari deklarasi yang bersangkutan. Panggilan serupa juga kita harapkan berlaku bagi Bung JK, Bung Wiranto, Bung Boediono. Saya ingin demokrasi Indonesia tidak hanya berkutat pada jargon demokrasi prosedural atau demokrasi teknis yang sering melelahkan, melainkan juga merambah ke ranah demokrasi kultural, dalam pergaulan antar dan lintas manusia. Jika pemimpin puncak Indonesia mau memulai tradisi “Bung” dan “Bing” itu, percayalah, dalam tempo singkat gaungnya akan cepat menjalar jauh sampai ke udik-udik Nusantara. Kultur semi-feodal, yang dulu akan dibersihkan oleh kekuatan pergerakan nasional yang sarat dengan gagasan demokrasi egalitarian dan kemudian dikukuhkan lagi dalam arus revolusi kemerdekaan, kenapa masih bertahan sampai sekarang? Jawaban sederhananya tentu terletak pada faktor sejarah, jauh sebelum lahirnya Indonesia sebagai bangsa, tahun 1920-an. Nusantara ini adalah pusat feodalisme, sekalipun dengan gradasi yang berbeda. Semakin merasuk ke pedalaman –dengan pengaruh Hindu yang pekat– kultur feodal itu sangat menjangkar. Sedangkan di kawasan pantai di lingkungan alam maritim, dengan kegiatan dagangnya yang dinamis dan terbuka, kultur egalitarian lebih dirasakan. Tentu tidak sepi dari feodalisme, tetapi lapisannya semakin menipis. Dalam feodalisme, kultur politik yang berkembang adalah ”daulat tuanku”. Dalam demokrasi: ”daulat rakyat”. Pertanyaannya kemudian: apakah Indonesia merdeka masih mau melestarikan kultur ”daulat tuanku” dengan mengorbankan ”daulat rakyat”? Jawabannya pasti tidak! Jika memang itu jawabannya, ke depan sebutan “Bung” dan “Bing” perlu lebih dipopulerkan. Maka, Bung Karno mesti disusul oleh “Bung” atau “Bing” yang lain: Bung SBY, Bung JK, Bung Wiranto, Bung Prabowo, Bung Boediono, dan Bing Megawati. Cukup gaul, bukan? Ahmad Syafii Maarif Guru Besar Sejarah, Pendiri Maarif Institute [Perspektif, Gatra Nomor 36 Beredar Kamis, 16 Juli 2009]

PilPres 2009 : Bawaslu, UU Pemilu Berlaku Khusus

/Home/Nasional

Bawaslu: UU Pemilu Berlaku Khusus

/

Artikel Terkait:

• Bawaslu Selidiki 9 Nama Penyumbang Mega-Prabowo
• Klarifikasi Dana Kampanye, Tim JK-Win ke Bawaslu
• Bawaslu: Tim SBY-Boediono Akui Terima Rp 3 Miliar dari BTPN
• Bawaslu Telusuri Sumbangan Dana Kampanye SBY-Boediono dari BTPN
• Timkamnas SBY-Boediono ke Bawaslu

Jumat, 31 Juli 2009 | 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa UU Pemilu merupakan aturan lex specialis yang berlaku khusus sehingga mengabaikan aturan lain seperti yang tercantum dalam UU Investasi dan UU Penanaman Modal. Hal ini ditegaskan Anggota Bawaslu Wahidah Suaib terkait dugaan aliran sumbangan asing dalam dana kampanye pasangan SBY-Boediono.

“Jangankan perusahaan nasional yang sahamnya sebagian dimiliki asing meski hanya memiliki satu persen saham, perseorangan yang ingin menyumbang saja tidak boleh,” kata Wahidah, ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (31/7).

Wahidah mengakui, pihaknya telah mengundang Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan pada Kamis (30/7) malam. Dengan mengutip pernyataan Ferry, Wahidah menuturkan, semangat saat penyusunan UU tersebut adalah untuk menutup segala bentuk intervensi pihak lain, termasuk pihak asing yang ingin menyumbang kepada peserta pemilu. Jika pihak asing tersebut memang memiliki kepentingan dengan Pemerintah Indonesia, mereka seharusnya mengalirkan dana melalui program G to G.

“Menurut keterangan Pak Ferry, mereka tidak bicara perusahaan asing tapi unsur pihak asingnya. Ini dimaksudkan agar bisa menjaga kedaulatan dan kemandirian peserta pemilu,” jelasnya.

Dalam penjelasan atas UU Pilpres Nomor 42/2008 Pasal 103 menyebutkan, yang dimaksud pihak asing meliputi negara asing, lembaga asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, atau warga asing.

Diketahui, BTPN mengucurkan Rp 3 miliar kepada pasangan nomor urut 2 pada 26 Juni 2009 lalu berdasarkan laporan akhir dana kampanye yang diserahkan kepada KPU. Sebanyak 71,61 saham bank tersebut dimiliki oleh lembaga investasi asal Amerika Serikat Texas Pacific Group Nusantara.

Sementara itu, tim advokasi dan hukum pasangan SBY-Boediono, Amir Syamsuddin, membantah bahwa BTPN merupakan perusahaan asing. Sebab, menurutnya, Bank Indonesia mengklasifikasikan BTPN sebagai bank umum nasional yang bersifat terbuka dan bisa saja dimiliki oleh orang asing.

“Terjadi perbedaan persepsi antara Bawaslu dan kita terhadap Pasal 103 UU Pilpres tentang Dana Asing. Bank asing itu bila bank luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Harusnya dilihat juga dalam UU Pasar Modal atau lainnya,” ujar Amir.

PilPres 2009 : Tandatangan Tolak PilPres, BENDERA

Tandatangan Tolak Pilpres
Seorang pedagang koran ikut serta dalam aksi tandatangan menolak hasil Pilpres yang digelar oleh sekelompok masa yang tergabung dalam Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) di stasiun Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (31/7).
Foto ID	25546
Credit	inilah.com/Agus Priatna
Taken date	2009-07-31 17:36:00
Category	News
Story	Tandatangan Tolak Pilpres