Posts Tagged ‘Supreme Court of Justice Decree

06
Aug
09

KPU Didesak Ajukan PK ke MA

Didesak Ajukan PK

Tempo

Tempo – Jumat, Agustus 7
Komisi Pemilihan Umum Didesak Ajukan PK ke Mahkamah Agung

TEMPO Interaktif, Jakarta – Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Kostitusi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pasal-pasal dalam Peraturan KPU No 15/2009 tentang penghitungan kursi tahap kedua. “Ini akan menimbulkan berbagai implikasi buruk pasca keluarnya putusan MA yang mengabulkan permohonan hak uji materiil atas peraturan KPU,” kata Juru Bicara PAIPK, Daniel Tonapa Masiku dalam dialog dengan Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary dan Anggota KPU, Abdul Aziz, di kantor KPU, Kamis (6/8).

Daniel menilai putusan MA sarat dengan kejanggalan substantif dan prosedural. Daniel menjelaskan, putusan MA telah melanggar asas Nebis in Idem yang menyatakan, terhadap permohonan hak uji materiil yang diajukan subjek atau objek hukum yang sama serta kepada pengadilan yang sama tingkatnya, harus ditolak. “Putusan MA tentang penghitungan kursi itu memiliki subjek dan objek hukum sama,” katanya.

Daniel melanjutkan, putusan tentang penghitungan kursi tahap kedua itu diajukan oleh objek hukum yang sama, yakni Hasto Kristiyanto dan Zaenal Ma’arif. Objek hukumnya pun sama, yaitu Peraturan KPU No 15/2009 oleh pengadilan yang sama (MA). Putusan MA bermasalah karena menjatuhkan putusan berbeda atas objek dan subjek hukum yang sama.

Menurut dia, MA juga tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu, termasuk untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan KPU No 15/2009. Dia beralasan, hal itu merupakan wewenang absolut Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah hukum yang ditimbulkan oleh putusan MA harus diselesaikan melalui upaya hukum dengan menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali oleh KPU,” kata Daniel.

Masalah hukum, kata Daniel, harus diselesaikan dengan prosedur hukum, tidak dengan cara politis yang seringkali terjebak dalam masalah tidak kunjung selesai.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anshary menyatakan bahwa kepastian tentang pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, uji materi itu perlu dipertimbangkan karena MK sebelumnya mengeluarkan putusan terhadap perhitungan tahap ketiga. Rencananya, MK akan mengeluarkan putusan pada Jumat (7/8) tentang permohonan hak uji materiil Pasal 205 UU No 10/2008. “Apakah KPU akan mengajukan PK atau tidak, itu tergantung putusan MK besok,” kata Hafiz Anshary.

EKO ARI WIBOWO

05
Aug
09

PiLeg 2009 : Keputusan KPU Sesuai Hukum

SUARA PEMBARUAN

2009-08-05Keputusan KPU Sesuai Hukum
Soal Putusan MA

[JAKARTA] Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap meyakini putusan pleno KPU dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) sudah sesuai dengan prinsip hukum. Apalagi dalam mengambil sikap atas putusan MA tersebut, KPU sudah berkonsultasi dengan hakim MA sehingga dipastikan bahwa putusan MA tidak berlaku surut karena itu putusan tersebut diberlakukan untuk perbaikan pemilu ke depan.

Demikian dikatakan Komisioner KPU, Andi Nurpati, saat dihubungi SP, di Jakarta, Rabu (5/8). Pekan lalu, KPU memutuskan bahwa putusan MA terkait pembagian kursi DPR dan DPRD tahap II tidak berlaku surut. Dengan begitu, KPU tidak merevisi perolehan kursi tahap II DPR, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak perlu merevisi rekapitulasi dan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Kalau KPU plenonya kan sudah jelas dan sebelum pleno sudah konsultasi dengan MA bahwa putusan MA itu tidak berlaku surut dan tahapan sudah selesai. Kita punya dasar itu juga,” tegas Andi.

Pada saat KPU mengeluarkan peraturan KPU Nomor 15/2009 tentang Teknis Penetapan Perolehan Kursi, KPU juga sudah menggelar sosialisasi dengan seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat yang mengajukan gugatan peraturan KPU itu ke MA. Pada saat itu, tidak ada pengajuan keberatan atas pasal-pasal yang diatur KPU dalam peraturan tersebut.

Namun, setelah pengumuman hasil pemilu legislatif dan di saat sudah ada calon terpilih berdasarkan peraturan tersebut, muncul gugatan atas peraturan itu. Karena itu, KPU dalam mengambil keputusan, tetap berkonsultasi ke MA agar keputusan KPU tidak melanggar putusan MA.

“Kami menghormati putusan MA. Kami juga tanya ke MA bahwa biasanya jawaban atas putusan hanya menyatakan memenuhi atau tidak memenuhi pasal yang digugat tersebut, tetapi kan muncul poin dua bahwa keputusan KPU nomor 259 juga harus direvisi. Oleh MA dijawab bahwa putusan MA tidak berlaku surut sehingga kita sikapi bahwa kita menunda revisi 259 untuk tahap ketiga dan hasil pemilu ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Kalau putusan MA diterapkan untuk metode penghitungan kursi di tingkat DPRD, dari simulasi yang digelar KPU, implikasinya adalah akan ada kursi di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak bertuan. Artinya, setelah disimulasikan, ada daerah yang hanya sedikit memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP), bahkan ada daerah pemilihan yang tidak memenuhi BPP. “Lantas kursi itu akan dikemanakan, makanya dielaborasi bahwa putusan itu berlaku ke depan,” papar Andi.

Menggugat

Terkait rencana Partai Demokrat menggugat keputusan pleno KPU yang tidak menerapkan putusan MA, Andi mengatakan, KPU tidak mengubah keputusan KPU yang sudah diambil berdasarkan pleno. Langkah yang ditempuh KPU sudah sesuai dengan undang-undang.

Ketua KPU Kota Bengkulu, Salahuddin Yahya mengatakan, sebanyak 30 calon terpilih anggota DPRD Kota Bengkulu hasil Pemilu Legislatif 9 April lalu, tidak ada perubahan lagi. Mereka tetap dilantik pada akhir Agustus 2009 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU setempat.

“Jadi, 30 caleg DPRD Kota Bengkulu yang sudah diplenokan KPU Bengkulu tidak akan berubah lagi. Pasalnya, ketika caleg terpilih ditetapkan, putusan MA belum diterbitkan. Sedangkan, putusan MA tidak berlaku surat. Jadi keputusan KPU tetap berlaku,” katanya. [L-10/152/143/154/149]

04
Aug
09

PiLeg 2009 : Cacat Buatan Demokrasi

Cacat Buatan Demokrasi

Selasa, 4 Agustus 2009 | 03:22 WIB

Oleh M Faishal Aminuddin

Polemik keputusan MA terkait penetapan kursi pemilu legislatif semakin mempertegas silang sengkarut dalam desain politik elektoral. Terlihat nyata, hal itu berimbas pada kualitas demokrasi Indonesia.

Tiadanya kepastian hukum dan legitimasi formal terhadap hasil dari proses politik tentu mengecewakan banyak pihak.

Dalam kasus putusan MA terhadap mekanisme penghitungan suara yang dilakukan KPU, sebagian pihak menganggap bisa mementahkan sistem proporsional yang dianut. Pengaruh buruknya bisa sampai legitimasi pemilihan presiden yang selesai dihelat dan diumumkan hasil rekapitulasi perolehan suaranya.

Secara sepihak, keputusan MA yang menganulir Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 disebabkan oleh lemahnya pemahaman terhadap logika sistem pemilihan umum. Juga sebaliknya, berlaku untuk para hakim MA yang memutuskan perkara itu.

Cacat buatan demokrasi

Preseden amat penting dari keputusan MA dan serangkaian proses politik dalam pemilihan legislatif dan presiden, baik yang melibatkan institusi pemerintah, penyelenggara, intervensi asing, dan mekanisme politik lainnya, adalah akibat besar yang ditimbulkannya, yakni munculnya cacat buatan demokrasi.

Kita harus berpikir bahwa segala macam sengkarut dalam politik elektoral yang membuahkan cacat buatan demokrasi mempunyai dan mengandung konsekuensi buruk bagi masa depan demokratisasi di Indonesia?

Pada dasarnya, demokrasi mempunyai cacat, tetapi selama ini orang hanya mengenal cacat bawaan sebagai afirmasi dari tidak sempurnanya demokrasi sendiri. Fareed Zakaria (1997) menyebut senjangnya nilai dan orientasi demokratisasi dengan kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang sebagai illiberal democracy. Tesis itu mengilhami munculnya banyak model, salah satunya seperti ”Demokrasi Asia”.

Salah satu penyumbang cacat buatan adalah politisasi dari cacat bawaan demokrasi, yakni tradisi kolonialisme. Dalam praktiknya, demokratisasi yang dijalankan berdiri di atas kepentingan untuk muncul sebagai pemenang pemilu. Untuk memperolehnya, dibuatlah prosedur yang tidak sepenuhnya jujur karena mengandung banyak inkonsistensi. Buruknya penyelenggaraan pemilu, pembatasan atas hak-hak kontestan, dan banyaknya campuran instrumen pemerintah kini menjadi fakta yang kita hadapi bersama.

Belum beranjak jauh untuk meminimalisasi dampak cacat bawaan demokrasi, arah demokratisasi kita sudah menciptakan cacat buatan. Cacat ini bisa disengaja dan bisa muncul dari cemarutnya desain kelembagaan yang belum jelas dan tegas sehingga terbuka untuk dipermainkan berbagai kepentingan.

Peristiwa pencacatan demokrasi kita dimulai dari, meminjam Thomas Carothers (Journal of Democracy, Januari 2009), membuat pemisahan antara konsep demokrasi dan tata cara pendukung demokratisasi. Pada akhirnya, demokrasi prosedural mengalami pembajakan makna dan ditafsirkan dalam kerangka formalitas belaka.

Padahal, tanpa adanya lembaga penyelenggara pemilu yang akuntabel dan peradilan yang menguasai desain instrumental demokrasi, maka jalan demokratisasi hanya akan berputar-putar dan dipenuhi insiden saling menyalahkan antarsatu pihak dengan yang lain. Dengan kata lain, demokratisasi berjalan mundur dalam pandangannya yang seolah maju.

Menyelamatkan demokratisasi

Arah demokratisasi harus diselamatkan dengan dua cara, yaitu menganulir dan memberikan sanksi secepatnya terhadap pihak-pihak yang membuat cacat proses demokrasi dan meminimalisasi dampak dari cacat bawaan demokrasi. Dua pekerjaan itu bertumpu pada satu hal utama, yakni sinkronisasi desain aturan hukum yang mengatur proses politik.

Jose Maria Maravall (2003) mencatat bahwa politisi ingin berkuasa dan membuat keputusan yang dimungkinkan melalui mekanisme demokratis yakni pemilu.

Sementara itu, warga negara berkepentingan untuk mengendalikan kekuasaan dari penyalahgunaan yang dilakukan dengan mekanisme hukum. Maravall menyebut, rule of law as political weapon. Sepertinya hal itu menjadi fenomena yang lumrah dalam demokrasi pasca-otoritarianisme.

Tanggung jawab besar sudah menanti dan di masa datang, politisi harus memikirkan dengan baik legislasi yang mereka buat. Berikanlah kepastian dengan mengedepankan nalar konstitutif sehingga aturan yang dibuat bisa dipahami dengan baik di tingkat operasional.

Warga negara dengan segenap elemen di dalamnya perlu mengoptimalisasikan saluran-saluran politiknya baik melalui penekanan parlementer atau ekstra-parlementer. Tujuannya untuk mengontrol berjalannya aturan hukum.

Prakarsa elemen masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat sipil amat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menjamin akses dan kesempatan yang sama untuk mendesakkan proses hukum bagi setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu atau institusi yang ada dalam lingkaran kekuasaan politik.

M Faishal Aminuddin Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Malang

04
Aug
09

PiLeg 2009 : Mahkamah Agung versus KPU

TOK
J KRISTIADI

ANALISIS POLITIK
Mahkamah Agung Versus KPU

Selasa, 4 Agustus 2009 | 03:28 WIB

Oleh J KRISTIADI

Penghitungan suara dan penetapan kursi merupakan bagian yang penting dalam proses elektoral. Prinsip utama proses tersebut adalah menghasilkan anggota parlemen dan pemerintahan memenuhi beberapa harapan masyarakat.

Yaitu, pertama, sesuai dengan aspirasi rakyat dan karena bersedia mendarmakan diri memperjuangkan kepentingan rakyat; kedua, memungkinkan pejabat terpilih dikontrol dan taat pada aspirasi publik; ketiga, memiliki kekuatan legitimasi yang kuat untuk menjalankan perannya secara optimal.

Pemilihan umum legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pemilu 2004 adalah sistem proporsional. Bentuk paling murni dari sistem proporsional dimanifestasikan dalam asas OPOVOV (one person, one value one vote).

Namun, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara murni karena DPR tidak hanya mewakili jumlah penduduk, melainkan juga mewakili wilayah. Karena itu, pembagian kursi selalu mempertimbangkan keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa yang ketimpangan jumlah penduduknya sangat besar.

Faktor lain karena peran Dewan Perwakilan Daerah masih minimal. Rekayasa politik tersebut juga bertujuan agar wakil rakyat mempunyai tingkat representasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Persoalan yang muncul dewasa ini disebabkan formula yang dijadikan pedoman menerjemahkan suara menjadi kursi, Pasal 205 Ayat 4 UU No 10/2008, tidak jelas. Dikutip: Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari BPP DPR.

Formula penetapan kursi dalam UU Pemilu No 12/2003 lebih tegas. Menurut Pasal 106 UU tersebut, sisa suara meliputi dua pengertian. Pertama, sisa suara dalam arti jumlah suara yang tersisa setelah dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan. Kedua, sisa suara sebagaimana disebut dalam arti pertama serta jumlah suara yang tidak memenuhi bilangan pembagi pemilihan. Dalam pengertian ini, sisa suara terbanyak menentukan alokasi kursi sampai kursi terbagi habis.

Ketidakjelasan rumusan Pasal 205 Ayat 4 UU No 10/2008 oleh KPU, melalui Peraturan KPU No 15/2009, ditafsirkan sebagai sisa suara sesuai dengan prinsip sisa suara terbanyak (the largest remainder). Namun, tafsiran KPU mendapat reaksi masyarakat dan mereka yang merasa dirugikan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU No 15/2009 bertentangan dengan UU No 10/2008.

Tak selesaikan persoalan

Namun, anehnya putusan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru membuat permasalahan semakin rumit dan membingungkan.

Hal tersebut dapat dicermati melalui kasus uji materi oleh Hasto Kristiyanto (PDI-P) agar Mahkamah Agung membatalkan Peraturan KPU No 15/2009 ditolak. Namun, perkara yang sama atas nama Zaenal Ma’arif (Partai Demokrat) dikabulkan, yang intinya meminta KPU membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih pada tahap kedua serta diharuskan merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/2008 tentang penetapan perolehan kursi.

Keputusan Mahkamah Agung yang tidak memberikan kepastian hukum tersebut dikhawatirkan dapat memicu keresahan masyarakat. Selain itu, putusan Mahkamah Agung dapat pula merusak pakem pemilu proporsional karena deviasi perolehan suara dan kursi di parlemen cukup besar.

Perhitungan Cetro, jika KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung, jumlah kursi Partai Demokrat bertambah 31, Golkar 25, dan PDI-P 6 kursi. Hal itu menyebabkan deviasi jumlah suara dan kursi secara berturut-turut sekitar 12 persen, 9 persen, dan 5 persen. Sementara Hanura berkurang 18 kursi, Gerindra 26 kursi, PAN 15 kursi, dan PPP 6 kursi. Deviasi masing-masing sekitar minus 3 persen.

Disproporsional dalam menerjemahkan suara menjadi kursi bukan hal yang tabu, tetapi hak itu harus dilakukan dengan paradigma yang jelas dan desain konstitusional yang demokratis. Bukan karena kekaburan regulasi, lebih-lebih bukan pula karena keputusan Mahkamah Agung yang kontroversial dan membingungkan.

Ketidakpastian dan multitafsir terhadap formula pembagian kursi harus segera dapat diselesaikan. Namun, mengharapkan penyelesaian politik sudah mustahil karena para mantan anggota pansus penyusun UU No 10/ 2008 yang seharusnya dapat mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 205 UU No 10/2008 terjebak dalam kepentingan kekuasaan. Mereka yang merasa diuntungkan Peraturan KPU No 15/2009 memberikan kesan mendukung putusan Mahkamah Agung, sementara yang merasa dirugikan terkesan menolak putusan tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa adil bagi semua pihak, serta dapat menyelamatkan Pemilu 2009, yang oleh masyarakat internasional disebut sebagai pemilu yang demokratis.

04
Aug
09

PiLeg 2009 : Celaka ! Tolak MA, KPU Rendahkan Hukum

Politik
02/08/2009 – 13:08
Celaka! Tolak MA, KPU ‘Rendahkan’ Hukum
R Ferdian Andi R
Yasoana H Laoly
(ist)

INILAH.COM, Jakarta – Putusan MA soal perolahan kursi caleg tahap II telah disikapi KPU. Namun sikap tersebut disayangkan berbagai pihak, karena memosisikan KPU berada diatas hukum alias merendahkan konstitusi.

“KPU telah menempatkan dirinya di atas hukum dan konstitusi!,” cetus politisi PDIP Yasoana H Laoly kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (2/8).

Celakanya, menurut dia, semua kejadian tersebut merupakan dampak dari inkompetensi dan ketidakfahaman KPU tentang tugas dan tanggung jawabnya. “Inilah penyelenggaraan pemilu paling brengsek sepanjang sejarah. Jika anggota KPU punya rasa malu, mereka harus mundur,” tutur anggota Komisi III DPR ini.

Sebenarnya, lanjut Laoly, jika KPU berkeinginan pada perhitungan tahap II, suara sisa BPP dan suara partai minimal 50% BPP dapat diranking. Sehingga pembagian kursinya tidak seperti yang disimulasika Cetro. Sedangkan partai yang memperoleh sisa dari BPP tidak otamatis memperoleh kursi, jika rangking suaranya lebih kecil dan tidak ada sisa kursi lagi.

“Dengan pembangkangan KPU terhadap putusan MA, maka ke depan lembaga-lembaga negara, masyarakat, dapat mengabaikan keputusan MA dengan alasan tidak rektroaktif. Tentu kacau bukan?”, pungkas Doktor lulusan North Carolina State University, Rakeigh, NC, USA ini.

Sebelumnya usai rapat pelno KPU Sabtu 1 Agustus kemarin, Ketua Abdul Hafiz Anshary mengatakan putusan MA tidak berlaku surut. Selain itu tenggang waktu yang diberikan untuk perubahan dalam waktu 90 hari, maka semua keputusan maupun peraturan, KPU menyatakan tetap sah.

Menurut Hafiz, batas 90 hari akan habis pada 22 Oktober 2009, bila KPU tidak melaksanakan putusan tersebut maka secara otomatis putusan MA tersebut berlaku. Oleh karenanya, tutur Hafiz, sebelum tenggang waktu habis KPU akan melakukan revisi peraturan KPU terkait dengan mekanisme perhitungan kursi tahap dua DPR dan DPRD. [jib]

03
Aug
09

PiLeg 2009 : Sikap KPU Soal Putusan MA Tidak Salah

Senin, 03/08/2009 18:45 WIB
Bagir Manan: Sikap KPU Soal Putusan MA Tidak Salah
Tya Eka Yulianti – detikBandung


dok. detikcom

Bandung – Keputusan KPU yang menunda putusan MA soal pembatalan penghitungan kursi tahap dua karena keputusan itu dianggap tak berlaku surut, dinilai Mantan Ketua MA Bagir Manan tidak salah. Menurutnya putusan peradilan memang ada yang berlaku surut, ada juga yang tidak.

“Kan kita sudah mendengar sikap KPU bahwa mereka menganggap putusan MA sepanjang penetapan kursi tidak berlaku surut. Dan itu dari segi sistem hukum tidak salah,” ujar Bagir usai menghadiri diskusi Gonjang ganjing Hasil Pemilu Legislatif 2009 di Bale Rumatan Unpad, Jalan Dipati Ukur, Senin (3/8/2009).

“Dalam hal hak menguji peraturan, misalkan yang menyatakan putusan itu batal atau sah, tidak berlaku surut, karena akan menimbukkan akibat pada pelaksanaan sebelumnya,” jelasnya lagi.

Bagir menganjurkan pada parpol, agar tetap tenang dan menjaga situasi tetap kondusif. “Jangan sampai perbedaan membuat ketidakstabilan kondisi. Mungkin memang tidak puas, tapi sebaiknya jalankan yang seharusnya,” tambahnya.

Dikatakan Bagir, hal ini seharusnya menjadi pembelajaran di masa depan pada pemilu-pemilu selanjutnya. “Jangan selalu mengubah-ubah peraturan,” tegasnya.
(tya/ern)

03
Aug
09

PiLeg 2009 : Keputusan KPU Membingungkan

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-08-03Keputusan KPU Membingungkan
ANTARA/Prasetyo Utomo

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Ansyari mengikuti rapat pleno terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penghitungan suara legislatif tahap dua dalam Pemilu 2009 di Jakarta, Sabtu (1/8). Rapat pleno membahas tentang pencabutan pasal tertentu terkait peraturan KPU No.15 Tahun 2009 tentang penetapan calon anggota legislatif terpilih.

[JAKARTA] Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penghitungan kursi tahap II Pemilu Legislatif 2009 dinilai membingungkan.

Menurut pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana, ada beberapa poin yang membingungkan dari keputusan KPU yang disampaikan oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary seusai rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, akhir pekan lalu.

Pertama, KPU menyatakan bahwa mereka menghargai putusan MA dan akan melaksanakan sebagian dari putusan tersebut.

Dalam hal ini masih ada beberapa amar yang akan ditindaklanjuti, di antaranya penundaan pelaksanaan Surat KPU Nomor 259 tentang Penetapan Kursi Parpol dan Anggota Dewan sesuai UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif.

Kedua, KPU akan merevisi surat keputusan mereka sesuai putusan MA pada saatnya berdasarkan tenggat waktu 90 hari dan akan disinkronisasikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan uji materi yang diajukan partai politik terhadap Pasal 205 Undang-Undang Nomor 10/2008.

Ketiga, putusan MA dinyatakan berlaku dengan tenggat 90 hari sejak diterima KPU, bukan sejak ditetapkan oleh MA pada 18 Juni 2009 dan tidak berlaku surut.

“Pernyataan Ketua KPU ini malah menimbulkan kebingungan karena tidak jelas. Takutnya, nanti setelah anggota DPR dilantik dan KPU melakukan revisi sesuai putusan MA, bisa saja ada anggota DPR yang dibatalkan. Itu konyol,” kata Tjipta kepada SP di Jakarta, Senin (3/8).

Sebelumnya, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, putusan MA soal penetapan kursi tahap kedua tidak berlaku surut atau berlaku sejak tanggal ditetapkan.

“Putusan MA itu berlaku sejak tanggal ditetapkan ditambah 90 hari. Dengan demikian, segala keputusan, ketentuan, termasuk peraturan KPU di tingkat mana pun tetap dilaksanakan, sah, dan berlaku sebelum ditetapkan perubahan,” kata Hafiz.

Menurut Tjipta, KPU perlu memperjelas maksud dari memberlakukan sebagian putusan MA dan melakukan revisi terkait putusan tersebut sebelum tenggat waktu. Pasalnya, bisa muncul intepretasi, apakah penetapan kursi yang sudah dilakukan KPU sebelum tanggal penetapan putusan MA tetap berlaku.

Sedangkan, yang berubah adalah penetapan kursi setelah putusan MA dikeluarkan. Jika hal itu dilakukan, perubahan kursi untuk anggota DPR pusat masih berpeluang terjadi.

Selain itu, putusan MA seharusnya berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tenggat 90 hari, bukan seperti pernyataan Ketua KPU bahwa berlaku sejak tanggal putusan diterima KPU.

Sudah Seharusnya

Sementara itu, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai apa yang diputuskan KPU memang sudah seharusnya seperti itu. Karena, putusan MA tidak berlaku surut. “KPU memang sudah seharusnya menjaga kemandirian dalam menjalankan keputusan-keputusannya,” ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Haryanto Taslam kepada SP.

Namun, ujarnya, KPU harus tetap menghormati putusan MA tersebut dengan cara melakukan perubahan peraturan untuk ke depan. “Karena, posisi hukumnya memang sudah seperti itu. Artinya, putusan MA harus dihormati dan dilaksanakan,” katanya. Dia menambahkan, yang sudah diputuskan KPU tetap berjalan terus, namun harus mengubah peraturan yang sudah diputuskan MA.

Sementara itu, fungsionaris Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, sudah seharusnya KPU konsisten dan tegas terhadap keputusannya sendiri. Ketegasan itu bisa menghilangkan ketidakpastian hukum setelah ada putusan MA tersebut. “Sudah seharusnya KPU tegas dan konsisten. Jika tidak, itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujarnya. Bambang mengakui, secara politis Partai Golkar memang dirugikan dengan keputusan KPU tersebut.

“Bagi kami, azas keadilan adalah lebih penting. Karena, sangat tidak adil jika Partai Hanura dan Partai Gerindra yang meraih suara cukup signifikan, tetapi kursinya sedikit. Ini jelas tidak adil,” ujarnya.

Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menilai, pemilu terancam tak lagi menjadi ajang atau ruang kompetisi politik setelah ada putusan MA itu. “Kendati pihak KPU akhirnya menyatakan, putusan MA tersebut tidak berlaku surut, namun memperhatikan perkembangan dinamika yang terjadi ke depan, pemilu berpotensi tidak lagi menjadi arena kompetisi demokrasi,” katanya.

Hal itu, katanya, karena selalu saja ada pihak yang berusaha mencari celah dengan mengutak-atik aturan main pemilu demi keuntungan pribadi maupun kelompok politiknya. [J-9/M-16]




Blog Stats

  • 3,146,654 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…