Archive for November, 2012

30
Nov
12

Perekonomian : Misteri Ekonomi Indonesia

Ekonomi Nasional

BI Optimis Tatap Pertubuhan Ekonomi Tahun Depan

Sabtu, 24-11-2012 11:32

BI

BI

JAKARTA, PESATNEWS- Bank Indonesia optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia pada 2013 karena memiliki modal dasar yang baik.

“Kita patut untuk tetap optimistis karena kita memiliki modal dasar yaitu perekonomian yang telah teruji stabil, permintaan domestik dengan basis kelas menengah yang tengah tumbuh, serta ketersediaan ‘policy space’ yang cukup memadai untuk meredam risiko global,” kata Gubernur BI Darmin Nasution saat pidato dalam “Pertemuan Perbankan Tahunan 2012” di Gedung BI di Jakarta, Jumat (23/11) malam.

Menurut Darmin, ketiga basis kekuatan ekonomi tersebut akan tetap menumbuhkan keyakinan pelaku ekonomi, sehingga dapat menjadi daya dorong untuk berlanjutnya proses akumulasi modal.

“Beberapa indikator terkini menunjukkan pemupukan modal untuk pengembangan kapasitas produksi, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri masih terus meningkat,” kata Darmin.

BI memperkirakan laju pertumbuhan investasi yang pada 2012 diperkirakan tumbuh 10,7 persen diperkirakan masih akan meningkat ke 11,6 hingga 12 persen pada 2013.

“Dengan investasi yang meningkat pada gilirannya akan mampu menjaga kekuatan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2013 dapat dipertahankan pada tingkat 5 persen hingga 5,4 persen,” kata Darmin.

Ia memperkirakan untuk ekspor tumbuh meningkat 5,4 persen hingga 5,8 persen.

“Kami optimistis perekonomian nasional pada 2013 akan tumbuh 6,3 hingga 6,7 persen. Saya meyakini, pencapaian pertumbuhan akan menuju batas perkiraan tersebut (6,7 persen, red.) apabila simpul-simpul kendala struktural dapat diatasi,” katanya.

BI juga memperkirakan, meski pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap tinggi, tekanan inflasi pada 2013 tetap akan terkendali dalam kisaran sasaran yang ditetapkan yaitu 3,5 hingga 5,5 persen.[rvn/rp]

Ekonomi Nasional

Perkembangan Perekonomian Indonesia Penuh Misteri

Kamis, 29-11-2012 22:37

Jan Luiten van Zanden

Jan Luiten van Zanden

YOGYAKARTA, PESATNEWS – Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang cukup banyak. Namun dengan sumber daya yang melimpah tersebut Indonesia masih saja mengalami pertumbuhan yang tidak menentu dan timpang.

“Bahkan pertumbuhan perekonomiannya menunjukkan tingkat ketidakseimbangan yang demikian tinggi,” kata Prof. Jan Luiten van Zanden, ahli Sejarah Ekonomi Global Universitas Utrech, Belanda, Kamis (29/11/2012) di Gedung Margono FIB UGM.

Luiten menyebutkan fenomena tersebut mendorongnya untuk menelisik lebih dalam berbagai misteri yang tersembunyi di balik perkembangan ekonomi Indonesia. Ia pun menggandeng Daan Marks, Ph.D., staf Kementrian Keuangan Belanda untuk meneliti hal itu.

Hasil penelitian keduanya dituangkan dalam buku setebal 492 halaman yang berjudul “Understanding The Economic Growth of Indonesia: historiographical Notes on The Book of An Economic History of Indonesia 1800-2012”.

Dikatakan Luiten, buku tersebut mencoba menjawab berbagai pertanyan tentang arah pertumbuhan Indonesia melalui sebuah analisis sistematis atas evolusi perekonomian Indonesia jangka panjang. “Buku ini dibangun berdasarkan upaya yang intensif untuk merekonstruksi pendapatan nasional Indonesia,’ jelasnya saat membedah buku tersebut di hadapan puluhan mahasiswa UGM.

Sementara, dosen Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistyono menyampaikan bahwa kehadiran buku ini mengisi kekosongan literature bacaan tentang sejarah perekonomian Indonesia mengikuti publikasi dari Howard Dick Thomas Linblad, Vincent Houben, dan The kian Wie sejak 10 tahun lalu.” Kehadiran buku tentunya ini semakin memperkaya publikasi tentang sejarah perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Singgih menuturkan buku memberikan penjelasan tentang sejarah perekonomian Indonesia jangka panjang. Dalam penyusunan penulis memaparkan kronologi perkembangan perekonomian Indonesia selama 200 tahun terakhir, mulai 1800 hingga 2012 secara runtut sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi buku. “ Buku ini lebih mudah utuk dimengerti oleh para sejarawan dalam memahami ekonometrik,” ujarnya. [yt/pn]

Ekonomi Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Bisa Capai 6,8 Persen

Selasa, 28-11-2012 14:19

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

JAKARTA, PESATNEWS- Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu meningkat sejak 2000. Bahkan pada 2013, pertumbuhan ekonomi diyakini bisa mencapai 6,8%.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2013 bisa mencapai 6,8%. Msekipun ada juga yang menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bisa mencapai 6,1%.

“Negara China dalam tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya, namun kita terus tumbuh,” ujar Agus Agus dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2012 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (28/11).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada 10 tahun terakhir hanya sebesar 5,5%. Sedangkan pada 2012, pemerintah melihat pada kuartal empat ekonomi akan tumbuh menjadi 5,9% sampai 6,3%.

Bila hal itu tercapai, lanjutnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,2% sampai 6,3% year on year. “Indonesia menjadi yang tertinggi sejak 2000, sampai 2012 paling tinggi, dan tahun lalu paling tinggi 6,5 persen,” ucapnya.[rvn/rp]

Ekonomi Nasional

Takut Rusuh, Pertamina Stop Pembatasan Pasokan BBM

Senin, 26-11-2012 16:37

Hatta Rajasa

Hatta Rajasa

JAKARTA, PESATNEWS –  Dikhawatirkan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berpotensi memicu kerusuhan di beberapa daerah dan bisa menggangu stabilitas nasional, akhirnya PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk mencabut pengendalian pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Penghentian itu, menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, bisa dibenarkan bila memang dalam situasi mendesak seperti saat ini. “Ini darurat, Pertamina mengambil langkah itu untuk mengatasi situasi darurat. Dalam situasi darurat mengambil langkah darurat, saya kira bisa dibenarkan,” jelas Hatta di kantornya, Senin (26/11/2012).

Sebelumnya, Pertamina membatasi penyaluran BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota 2012 yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan kelangkaan dan memicu kerusuhan di beberapa daerah seperti yang terjadi akhir pekan lalu di daerah Kutai Barat. “Ini tentu langkah yang diambil bersifat sementara dan darurat,” jelas Hatta.

Ia menyatakan akan mengevaluasi lagi implikasi kejadian ini terhadap anggaran yang dibebankan pada pemerintah. Namun, menurutnya yang terpenting kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Mengatasi gejolak, karena masalah sosial jauh lebih penting untuk diatasi agar jangan sampai terjadi konflik,” tandas Hatta. [vvn/tr]

Ekonomi Nasional

BI Prediksi inflasi Tahun Depan Meroket

Rabu, 21-11-2012 14:56

Inflasi

Inflasi

JAKARTA, PESATNEWS- Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi tahun depan bisa mencapai lima persen. Kenaikan inflasi ini, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif tenaga listrik tahun depan.

“Awalnya kan inflasi kami perkirakan 4,5 persen plus minus 1 persen tahun depan,” kata Direktur Eksekutif Depertemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo, di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (21/11).

Dia mengatakan, dengan tingginya inflasi ini, tidak akan membuat ekonomi Indonesia mengalami kepanasan (overheating). “Kalau bisa dilihat juga gunakan harga asset yang bubble. Ekonomi kita tidak akan overheating tahun ini dan belum akan overheating tahun depan,” tegas dia.

Perry mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 6,7 persen bisa ke bawah hingga 6,5 persen. “Tahun depan kami masih perkirakan 6,5 persen dan belum akan overheating, investasi akan tumbuh 10-12 persen, konsumsi akan tumbuh 5-5,5 persen,” jelas dia.

Perry menambahkan, kinerja ekspor diprakirakan akan membaik pada 2013 dengan peningkatan dari mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia.[rvn/rp]

30
Nov
12

Energi : Kurangi Lalulintas Harian Kota, Hemat Energi

https://jakarta45.files.wordpress.com/2012/03/garuda-1.jpg?w=655

Stiker Berwarna Batasi Lalulintas Mobil Pribadi

Pengalaman empiris pasca hujan lebat sore hari Kamis 22 Nopember 2012 di Jakarta Selatan yang memacetkan lalulintas ke/dari Pasar Jumat dari/ke Pondok Indah, padahal berjarak pendek saja, kurang dari 5 km, memicu ide pembatasan gerak mobil pribadi guna menurunkan jumlah harian lalulintas kendaraan.
Pembatasan itu dengan mewajibkan mobil pribadi berstiker warna menyolok dan berukuran besar, terpasang dikaca depan dan belakang. Ada 2 opsi yaitu sistim 2 warna atau sistim 3 warna. Sistim 2 warna berlaku untuk 3x bergerak per minggu dan sistim 3 warna untuk 2x bergerak per minggu. Sistim 2 warna itu diberlakukan untuk hari2 Senin-Rabu-Jumat dan Selasa- Kamis-Saptu dengan catatan hari Minggu bebas. Sedangkan sistim 3 warna diberlakukan pada hari2 Senin-Kamis, Selasa-Jumat dan Rabu-Saptu. Alhasil sistim 2 warna bisa kurangi minimal 50% lalulintas mobil pribadi dan sistim 3 warna dapat kurangi 67% lalulintas mobil pribadi.
Pola Stiker Berwarna ini layak dengan pertimbangan hanya sedikit pemilik 3 mobil pribadi. Adapun pengaturan teknisnya diperlukan SK Gubernur saja, dikendalikan oleh Dinas Perhubungan PemDa DKI Jakarta bersama PolDa DKI Jakarta.
Pola Stiker Berwarna ini akan memberikan kenyamanan berkendaraan,  penurunan polusi, dan kompatibel dengan Pola Kamar Tiidur Kapsul bagi minimal 50% penghuni gedung2 tinggi perkantoran di lahan2 parkiran indoor gedung2 itu di jalan2 protokol yang sekaligus pengurangan lahan parkiran indoor yang berarti juga pengurangan mobil berparkir di gedung2 itu.
Semoga dengan kombinasi kedua pola ini tercapailah penurunan tingkat kemacetan lalulintas ibukota disertai  pengurangan konsumsi bahan bakar minyak yang berdampak kepada penghematan mata anggaran subsidi di APBN.
Setelah Kartu Sehat, Kampoeng2 Kota dan soal pengendalian banjir, maka kini layaklah bapak Gubernur Jokowi fokus ke upaya2 penurunan jumlah lalulintas harian di ibukota seiring dengan upaya2 penambahan/perbaikan prasarana & sarana transportasi ibukota.
Jakarta Selatan, 22-11-2012
Pandji R Hadinoto
Dewan Pakar PKPI

Mengurangi Kemacetan, Menghadapi Kenyataan

Oleh | Newsroom Blog – Sel, 27 Nov 2012

Mari menghadapi kenyataan. Untuk membangun sistem angkutan umum mumpuni, yang dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan di Jakarta sehingga sama seperti 20 tahun yang lalu, diperlukan waktu 10 tahun.

Padahal pada saat yang sama, sangat kecil kemungkinan pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengecilkan industri otomotif. Bukan karena ada konspirasi atau semacamnya, melainkan karena memang sulit menolak godaan pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan industri otomotif sebagai jalan pintas.

Meski demikian, angkutan umum tetap harus dibangun. Makin cepat dimulai (dan makin kencang larinya), makin baik. Lalu apa yang dapat kita lakukan sambil menunggu 10 tahun itu? Kita tentu tidak mau cuma marah-marah dan menderita berbagai penyakit akibat macet, polusi dan berbagai ketegangan?

Ada beberapa cara. Yang utama adalah, mengurangi kebutuhan bepergian pada hari kerja.

Dewasa ini, teknologi informasi makin hebat. Perkembangan dunia digital sudah dan terus membantu kita dalam “bertemu” orang. Tatap muka kini dapat dilakukan melalui Skype, Facetime, dan berbagai platform lain.

Beberapa jenis pekerjaan juga lebih bagus dan produktif bila dilakukan tertulis, ketimbang lisan. Mutu pemikiran pun membaik bila kita mengurangi kebiasaan bercakap-cakap dan meningkatkan kebiasaan menulis.

Untuk mendukung berlangsungnya bekerja tanpa perlu ke kantor, pemerintah dan swasta dapat mendorong ketersediaan jaringan internet nirkabel di seluruh kota. Di Jakarta, sebagai contoh, memang sudah banyak titik hotspot. Tetapi jangan lupakan kawasan pinggir, kabupaten-kabupaten sekitar, karena di sinilah pertumbuhan permukiman terbesar — dan sumber bangkitan perjalanan ulang-alik ke pusat kota Jakarta.

Dukungan lain? Makin banyak layanan pengantaran makanan. Bahkan, layanan ini sudah menjalar ke kota-kota “tenang” seperti Yogyakarta. Tak hanya makanan, tapi juga antaran yang lain. Sektor ini bisa meningkat dengan dorongan insentif dan kebijakan lainnya.

Ada satu cara lagi yang agak sulit (tapi bukan tidak mungkin diterapkan). Yakni mengatur ketersediaan permukiman di dekat lokasi pekerjaan.

Sekarang ini, para pengembang gedung kantor dan pusat komersial lain diwajibkan menyediakan tempat parkir dengan jumlah minimal yang diatur rinci. Mengapa mereka tidak sekalian diwajibkan membangun hunian karyawan di dalam kompleks yang sama — atau setidaknya berdekatan? Bayangkan betapa leganya jalanan karena para karyawan hanya perlu menempuh 5-10 menit untuk bisa sampai ke kantor.

Semua ini dapat diatur di dalam Rencana Detail Tata Ruang per kecamatan yang sekarang sedang ditinjau kembali. Ini suatu kesempatan!

Saya yakin ada banyak kecerdasan untuk menghasilkan gagasan dan perubahan signifikan dalam mengatasi kemacetan. Yang saya khawatirkan adalah harapan yang terus-menerus atas akan adanya solusi mudah yang mujarab seketika, yang membuat kita menunggu dan tidak berubah. Selain itu ada juga kemalasan — terutama dari pihak birokrasi — untuk memudahkan perubahan itu. Kata kunci yang sering diungkapan adalah “Sulit!” Tetapi, tidak mungkin lebih sulit daripada keadaan yang sudah kita hadapi sekarang. Ayo, bangun! Hadapi kenyataan!

Apa lagi yang dapat dilakukan demi mengurangi kemacetan? Pembaca punya ide?

Berita Lainnya

Harga Bensin Premium Naik Tahun Depan

TEMPO.COTEMPO.CO 

TEMPO.CO, Yogyakarta – Harga minyak dunia pada tahun depan diperkirakan masih cukup fluktuatif dan tinggi. Agar tidak menambah beban subsidi, pemerintah diperkirakan bakal mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan menuturkan ancang-ancang pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi ini tampak dari RAPBN 2013 dimana pasal yang membatasi kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi sudah dihapus.

“Tahun ini kan batal karena ada ganjalan pasal yang harus izin DPR, tahun depan sudah tidak ada. Lagipula, menaikkan harga BBM memang wewenang pemerintah sepenuhnya,” kata Anton, Kamis 29 November 2012. Dengan menghapus pasal tersebut, pemerintah mengambil kembali kewenangannya untuk menaikkan harga BBM secara sepihak sebagaimana pernah dilakukan pada 2005, 2008 dan 2009 lalu.

Jika dirunut dari sejarahnya, alasan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tak lepas dari selisih harga yang terlalu besar dengan harga BBM non subsidi atau harga keekonomiannya. Harga keekonomian BBM juga tak bisa lepas dari perkembangan harga minyak dunia.

Lonjakan harga minyak dunia pada 2005 membuat selisih harga BBM subsidi dan non subsidi mencapai 120 persen. Pada tahun itu, pemerintah bahkan menaikkan harga hingga dua kali dalam setahun, premium yang diawal tahun hanya seharga Rp 1.810 per liter menjadi Rp 4.500 per liter di bulan Oktober.

Harga minyak dunia yang kembali melonjak dan hampir menyentuh US$ 120 per barel pada 2008, kembali membuat pemerintah menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 6.000 per liter, atau naik 30 persen ketimbang harga sebelumnya.

Anton memperkirakan, tahun depan harga minyak dunia masih berfluktuasi di angka US$ 100 sampai sekitar 110 per barel. Perkiraan tersebut berdasarkan situasi geo politik timur tengah dan negara- negara barat yang masih menunjukkan tanda ketidakpastian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjononegoro sebelumnya juga telah menyatakan memiliki beberapa rencana untuk mengurangi subsidi BBM. Diantaranya adalah dengan menaikkan BBM sebesar Rp 500 per liter. Ia yakin usulan kenaikan ini bakal bisa diterima oleh masyarakat, sebab tidak begitu besar dan memberatkan.

Selain menaikkan harga, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan perlindungan nilai atau hedging harga minyak Indonesia. Sayangnya, untuk rencana kebijakan yang kedua ini masih banyak ditentang oleh para ekonom sebab risiko yang ditanggung akan sangat tinggi apabila patokan hedging harga meleset jauh dan berpotensi merugikan keuangan negara.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terpopuler lainnya:

Bakrie Tak Masuk 40 Besar Orang Terkaya Forbes

Anak Taipan Terkaya Indonesia Investasi di Internet 

UMK Mahal, 1.000 Buruh Mebel Surabaya akan Di-PHK

Paceklik, Bulog Akan Impor 700 Ton Beras 

IHSG Dibuka Menguat, Ikuti Kenaikan Regional

Untuk berita terbaru, ikuti Yahoo! Indonesia di Twitter dan Facebook

Berita Lainnya

Ekonomi Nasional

Pemerintah ‘Malas’, 225 Migas Kita Dikelola Asing

Rabu, 28-11-2012 09:45

Dewi Aryani

Dewi Aryani

JAKARTA, PESATNEWS – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-P Dewi Ariyani menyesalkan ketidakcermatan pemerintah memberdayakan kekayaan sumberdaya alam dan enegi yang kita miliki, sehingga dari 225 sumber minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dikuasai/dikelola oleh pihak asing.

“Pemerintah tidak cermat. Memang kita tetap butuh asing untuk teknologi dan modalnya. Kita punya sumber daya alam. Pemerintah yang salah. Mestinya pemerintah harus mengelola migas kita. Tapi pemerintah maunya bekerja dengan mudah (malas, red) dan tidak capek untuk mengeelola migas yang sudah ada,” kata Dewi Aryani dalam dialog di sebuah stasiun TV swasta, Rabu (28/11) pagi.

Mengapa DPR yang befungsi pengawasan diam saja? Menurut Dewi, Fraksi PDIP sudah keras berkali-kali mengritik pemerintah terkait masalah migas termasuk menolak pembatasan dan kenaikan BBM, tetapi delapan fraksi lainnya berlawanan sikap dengan PDIP. “Kita paksa, tapi kalau delapan fraksi menolak, bagaimana?” ucap anak buah Megawati Soekarnoputri ini.

Apalagi, lanjut Dewi, pemerintah cenderung ngotot untuk mempertahankan kebijakannya meski bertentangan dengan pendapat DPR. “Jadi, operasi ketatanegaraan bukan di DPR, endingnya tetap di pemerintah,” tegas vokalis Komisi ESDM DPR ini.

Ia pun mendesak pemerintah harus secara serius membenahi tata kelola energi, terutama sektor migas. Rendahnya angka pencapaian lifting tidak semata-mata karena kesalahan BP Migas lalu, tetapi lebih kepada kurang cermatnya pemerintah melihat secara bijak bahwa ketersediaan energi fosil memang dari tahun ke tahun akan berkurang.

Pengembangan sumber daya energi yang renewable (energi baru terbarukan) justru terbengkalai. Ini titik masalahnya. Soal BP Migas tentu perannya harus diatur secara lebih baik, sehingga sistem dan mekanisme pengelolaan Migas tetap berdasar kepada kepentingan nasional.

Pemerintah harus membahas bersama DPR bagaimana kelanjutan tata kelola Migas setelah BP Migas bubar. Karena menurut Pasal 20 ayat 1 UUD 45, tiap-tiap UU menghendaki persetujuan DPR dan karena UU MIgas adalah produk legislator, maka sebaiknya seluruh aspek komersial, keberlangsungan produksi minyak, semua implikasi termasuk proses transisi fungsi-fungsi BP Migas dibahas bersama dengan DPR.

Apalagi saat ini Komisi VII DPR juga sedang membahas amandemen UU Migas, memperbaiki pasal-pasal tertentu untuk dimaksimalkan lebih mendorong kepada pemenuhan kepentingan nasional. “Soal pembentukan badan baru, saya rasa perlu. Tapi harus dibahas secara serius dan komprehensif, serta terbuka. Jangan sampai BP Migas hanya soal ganti baju saja,” kata Dewi. [asf/tr]

Ekonomi Nasional

 

Birokrasi di Sektor Energi Harus Segera Direformasi!

Kamis, 29-11-2012 13:47

Dewi Aryani

Dewi Aryani

TERKAIT

JAKARTA, PESSATNEWS – Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani pihatin dengan perdebatan soal energi tak ada habisnya, bahkan semakin kisruh. Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi memang seharusnya menjadi sektor utama (leading sector) dalam pembuatan berbagai kebijakan di negara ini.

Menurutnya, soal sektor hulu dan hilir energi di Indonesia harus dibedakan antara industri hulu dengan hilir. Tapi, tetap ada sinkronisasinya. “Untuk Hulu, KPS (Kontraktor Production Sharing) hanya kontraktor sebagaimana layaknya, maka tanda tangan kontrak seharusnya memang  tidak dengan Pemerintah secara langsung,” papar Dewi Aryani dalam diskusi ‘Liberalisasi UU MIGAS VS Pasal 33 UUD 1945’ di Jakarta, Kamis (29/11/2012),

Dewi menegaskan, di sektor hulu perlu agen atau badan atau BMUN yang mendapatkan  kewenangan Pemerintah. Dalam hal BUMN harus yang tidak ada conflict of interest, harusnya yang non profit tapi independent dalam arti tidak direcoki kebijakan siapa pun dan kepentingan politik apa pun.

“Inilah sebenarnya refleksi dari pasal 33 UUD kita, dikuasai oleh negara. Dalam arti KPS hanya sebagai kontraktor, tidak memiliki, dan semua aset nanti kembali kepada Pemerintah (cost recovery),” ungkap vokalis Komisi Energi DPR dari Fraksi PDIP ini.

Ia pun menilai, ada hal yang rancu saat ini dalam kasus pembubaran BP Migas, yakni ada yang tidak beres dioperasional. Dewi mendukung penuh reformasi birokrasi dan kebijakan di sektor energi dengan cara yang tepat sesuai konstitusi dan mempertimbangkan keberlangsungan dan kedaulatan negara. Bukan dengan cara politisasi tanpa dasar bagi kepentingan rakyat.

“Untuk sektor Hilir lain lagi, struktur pasar BBM kita saat ini adalah oligopoli bukan liberal, karena kendali ada di pemerintah yaitu kementrian ESDM/BPH. Pertamina masih dominan. Oligopoli disini artinya satu dominan yaitu Pertamina dan yang lain fringe yaitu yang ada terbatas misalkan Total, Petronas, Shell dan lain lain, jadi tidak tiba-tiba dinamakan liberal dalam arti tidak kompetitif penuh,” bebernya. [*/sr]

30
Nov
12

Kepemimpinan : Pancatiti Daramaning Prabu

Filsafat Kepemimpinan Indonesia Apr 2, ’12 6:41 PM
untuk semuanya

PANCATITI  DARAMANING  PRABU

Nusantara ini sejak awal keberadaannya, memang tidak pernah lepas dari sejarah perkembangan peradaban budayanya yang beraneka, multikultural, bukan monokulturral. Sejak Animisme dan Dinamisme dan kemudian muncul Budha dan Hindu yang mewarnai sejarah peradaban kehidupan bemasyarakat diNusantara dengan legenda kerajaan-keajaan besar seperti Singasari, Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit dengan berbagai artefak beku maupun dinamis, sebelum agama-agama Samawi masuk.

  Borobudur  

Hampir di seluruh Nusantara bisa dijumpai artefak beku masa lalu, seperti peninggalan candi-candi dan bekas kerajaan. Borobudur mungkin salah satu artefak monumental tentang kejayaan tata masyarakat Budha dan ilmu pengetahuan abad ke delapan.

 
  Komplex Garuda
Wishnu Kencana
yang berdiri megah
besar sekali
memandang kebawah
ke Lapangan
Terbang Ngurah Rai.

Di Bali ada Garuda Wishnu Kencana yang luar biasa dan dibangun selama pemerintahan Orba, dan itu tidak lepas dari sejarah Bali, yang mayoritas beragama Hindu, dan Raja Brawijaya V, yang membangun lorong keluar kraton bila mendapat serangan musuh dan itu kemudian menjadi inspirasi HB I ketika membangun kraton Mataram dengan lorong serupa, maka di Jogja juga ada kompleks seperti GWK, namun lebih sederhana,  yaitu di Pantai Ngobaran, Wonosari Gunung Kidul. GWK di pantai Ngobaran menghadap kelaut selatan. Tempat ini menjadi tempat ritual masyarakat yang beragama Hindu.

Komplex besar Candi Prambanan yang terdiri dari: Komplex Candi Roro Jonggrang, Hindu (dibawah) dan Komplex Candi Sewu,Budha

Sewu

Keberadaan komplex tersebut menjelaskan bahwa dulu pernah ada sebuah tatanan masyarakat dengan tata kepemimpinan, tata sosial, tata ekonomi dan perdagangan, tata politik. Warisan sistem nilai  kepemimpinan pasti ada. 

Di komplex Kotabaru Yogyakarta, terdapat bangunan Masjid Syuhada, Gereja Kristen HKBP, dan Gereja Katolik yang saling berdampingan. Di Pantai Ngrenehan Gunung Kidul ada komplex seperti garuda Wisnu Kencana di Bali bagi umat Hindu, juga Pura Jagad Nata di Banguntapan. Di Gondomanamn ada Klentheng bagi kaum Tinghoa. Artefak  itu termasuk nilai-nilai budaya yang mereka wariskan dan tetap terpelihara di Jogjakarta
Itu semua menjadi  artefak beku dan dinamis dan menjadi bagian dari  perkembangan sejarah peradaban Indonesia yang tidak bisa dihilangkan

.

 Setiap peradaban masyarakat memiliki pemimpin baik formal maupun informal. Proses kepemimpinan itu pasti menoreh catatan atau jejak keberhasilan, kegagalan, kebaikan, dan keburukan. Setiap pemimpin pada jamannya tidak mungkin lepas dari lingkungannya dan segala permasalahan yang melingkupinya.

Melihat Maha Patih Gadjah Mada harus melihat dia sebagai manusia yang tidak lepas dari segala kehidupan manusiawinya. MPGM adalah sebuah sosok patriot yang cinta negeri luar biasa dan berasal dari rakyat jelata serta meniti karirnya sejak dari bawah hngga menjadi Maha Patih di Majapahit. Sebagai pemimpin pada jamannya, keberhasilan MPGM menyatukan Nusantara dengan segala plus minusnya bagaimanapun juga pantas dan layak untuk dipelajari, diambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik.

Dari berbagai sumber tertulis bahwa Maha Patih Gajah Mada meniti karirnya dari bawah sebagai prajurit hingga menjadi Bekel dan patih di beberapa tempat melalui proses kaderisasi. Selama proses itu berbagai bidang keilmuan, olah kanuragan, dan olah spiritual dilalui. Aryo Tadah adalah terminal terakhir pencarian melalui proses nyantrik. Dalam proses ini tentu saja terjadi values system transformation dan refleksi diri sebelum akhirnya MPGM mendalami dan memperluas sendiri melalui proses lakunya. Semua yang dipelajari dan diperoleh telah menyatu dalam diri dan menjadi MPGM.

Bisa dipahami bila MPGM menyerap ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang berkembang pada saat itu yang kuat dipengaruhi oleh ajaran Budha dan Hindu yang sudah berakulturasi dengan budaya Jawa pada saat itu. Berbagai tulisan memang menyebut berbagai sumber pegangan kepemimpinannya, misal Brhe Tandes dengan Astadasa Kôttamaning Prabhu,  dan masih banyak lagi; di sumber lain disebut Asta Dasa Berata Pramiteng Prabhu. Salah satu kearifan yang menjadi pegangan MPGM dan perlu diangkat adalah ajaran Prabu Arjuna Sasrabahu dalam pewayangan, yaitu Panca Titi Darmaning Prabu atau lima kewajiban sang pemimpin, yang terdiri dari[1] :

  1. Handayani Hanyakra Purana
    Seorang pemimpin senantiasa memberikan dorongan motivasi, dan kesempatan bagai generasi mudanya atau anggotanya untuk melangkah ke depan tanpa ragu-ragu
  2. Nadya Hanyakrabawa
    Seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya senantisa berkonsilidasi utuk memberi bimbingan dan mengambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
  3. Ngarsa Hanyakrabawa
    Seorang pemimpin sebagai seorang yang terdepan dan terpandang senantiasa memberikan panutan-panutan yang baik sehingga dapat dijadikan suri teladan bagi masyarakatnya
  4. Nir Bala Wikara
    Seorang pemimpin tidaklah selalu menggunakan kekuatan atau kekuasaan di dalam mengalahkan musuh-musuh atau saingan politiknya, Meskipun demikian, berusaha menggunakan pendekatan pikiran, lobi sehingga dapat menyadarkan dan disegani pesaing-pesainnya.
  5. Ngarsa Dana Upaya
    Pemimpin sebagai seorang ksatria senantiasa berada terdepan dalam mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwanya sekalipun untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam sumber lain, misal Dr Ir R. Panji R Hadinoto[2]. juga membahas  Pancatiti Darmaning Prabu yang diproyeksikan menjadi pegangan para pemimpin idaman masa depan Indonesia.

Pancatiti Darmaning Prabu[3] diangkat dalam Blog ini sebagai upaya mengangkat kembali mutiara-mutiara terpendam filosofi kepemimpinan Indonesia, melengkapi peninggalan Ki Hadjar Dewantara atau RM Suwardi Suryaningrat, setelah dalam pengajaran di kampus-kampus di Indonesia, mahasiswa dibombardir dengan model-model kepemimpinan barat yang ada dalam literatur barat sebagai acuan dosen.

Bila kita melihat butir-butir Pancatiti Darmaning Prabu, maka dari sudut pandang model manajemen dan kepemimpinan:

Handayani Hanyakra Purana merupakan kewajiban pemimpin untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan. Leader creates leaders. Proses ini dilakukan dengan laku magang atau nyantrik, learning by doing,  dimana pemimpin menurunkan ilmu dan kearifannya kepada yang nyantrik. Proses gemblengan lahiriah, batiniah, dan spiritualitas dilakukan dengan  dengan cara  menjalani atau laku. Dalam istilah modern disebut sebagai capacity building yang dilakukan dengan cara belajar sambil menjalani. Jadi, belajar kepemimpinan itu bukan hanya secara kognitif saja.

Nadya Hanyakrabawa merupakan kewajiban pemimpin masyarakat untuk selalu  ajur-ajèr atau cair atau tidak menjaga jarak dan menyatu dengan masyarakat yang dipimpinnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi tanpa harus mendominasi proses. Dalam proses ini terlihat bagaimana seorang pemimpin seperti dalam 2IT KHD menjalankan Ing Madya Mangun Karsa, bahkan bila terjadi perbedaan pendapat maka musyawarah untuk mufakat seperti dalam sila ke empat Pancasila  yang diutamakan.

Ngarsa Hanyakrabawa, seorang pemimpin sebagai Values System Transformers adalah suri tauladan, maka pemimpin harus memberi contoh mengenai Values System yang telah diberikan. Satunya kata dan perbuatan seorang pemimpin sehingga cantrik atau masyarakat yang dipimpinnya bisa belajar dengan cara melihat, merasakan dan melakukan. Ini seperti Ing Ngarso Sung Tulodho dalam 2IT KHD.

Nir Bala Wikara, seorang pemimpin harus cerdas dalam menggunakan sumber-sumber kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya dalam konflik, pan mapan atau tepat waktu, tepat tempat, tepat situasi, tepat cara, dan tepat sarana. Lebih menghindari konflik lahiriah dan lebih mengusahakan untuk menggunakan cara-cara yang lebih sesuai dengan titah manusia yang manusiawi yaitu mengedepankan nalar dan nurani. Meskipun demikian, bukan berarti seorang pemimpin tidak perlu mempunyai kelebihan-kelebihan? bukan ! Kelebihan itu tidak perlu diobral sehingga menjadi adigang-adigung-adiguno, sopo siro sopo aku, tetapi digunakan pada saat yang tepat. Kelebihan-kelebihan itu akan terpancar dengan sendidiranya dari dalam diri pemimpin bila laku itu dilakukan sehingga menjadi pemimpin yang Ambeg Para Amarta dan Bèrbudi Bowo Laksono yang akan membuatnya disegani oleh lawan dan kawan. Ini sejalan dengan Menang dalam 4N KHD.

Ngarsa Dana Upaya, seorang pemimpin adalah seorang wira, ksatria yang memiliki karakter pahlawan,  yaitu pribadi yang rela mengorbakan enerji, waktu,  pikiran, bahkan jiwa dan raga bagi kejayaan nusa dan bangsanya. Jadi, pemimpin adalah patriot. Ini tentu saja sangat kontekstual dengan Amukti Palapa yang tentu saja membutuhkan banyak patriot. Bagaimana dengan bangsa ini saat ini? Keterpurukan bangsa ini dan semangat kebangsaan yang diufuk barat serta demikian banyak masalah besar yang sedang dihadapi oleh bangsa ini jelas membutuhkan banyak patriot disegala bidang untuk menggerakkan masyarakat guna mengembalikan kejayaan negeri. Pendidikan adalah tempat dimana masa depan bangsa digantungkan.

Pancatiti Darmaning Prabu adalah satu diantara banyak sumber pengetahuan kepemimpinan dan spiritual Maha Patih Gadjah Mada sejak beliau meniti karirnya dari bawah sebagai prajurit  hingga di akhir karirnya. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya ternyata tetap kontekstual bagi pemimpin hingga saat ini.


  1. HM.Nasruddin ANSHORIY CH, Neo Patriotisme-Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa, PT LKIS Yogyakarta; dalam Joglo Javanologi, Warta Selaras, , on line March 25, 2009, http://javanologi.blogspot.com/2008/06/etika-kekuasaan-dalam-kebudayaan-jawa.html []
  2. Panji R Hadinoto, Kepemimpinan Gadjah Mada, Panca Titi Darmaning Prabu, dalam Blog Semangat 45, Politika Kebijakan Republik Indonesia, online March 25, 2009, https://jakarta45.wordpress.com/ []
  3. Bhre Tandes, Gadjah Mada, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007 []
Kata kunci:
30
Nov
12

Kenegarawanan : Darma, Agama dan Kepercayaan (DAKep)

https://jakarta45.files.wordpress.com/2011/10/komite-nasional-pancasila.png?w=655

Istilah Agama yang gabungan dari kata2 A dan Gama (aturan) konon timbul pasca Indonesia. Merdeka 170845 termasuk istilah Kepercayaan. Sedangkan istilah Darma telah dikenali oleh masyarakat Nusantara ber-abad2 silam.
Sehingga bilamana terjadi ketidakpastian karena istilah Agama hanya berlaku bagi 6 (enam) Darma yang kini diakui sebagai Agama oleh sistim administrasi kependudukan pemerintah, maka wajar kalau pemerintah patut meninjau ulang kebijakan keberlakuan itu demi Sila-3 Pancasila yaitu Persatuan.
Langkah yang ditempuh pemerintah dengan kosongkan isian Agama pada eKTP bagi Darma2 diluar rumusan resmi pemerintah tentang Agama adalah memicu terjadinya rasa ketidakpastian bahkan dapat berkesan diskriminatif seperti yang baru2 ini dikeluhkesahkan oleh masyarakat Baduy yang berdarma Sunda Kawitan.
Saran kami, istilah Agama di eKTP diganti dengan. Darma/Agama/Kepercayaan dan dalam praktek dicoret yang tidak perlu. Atau digunakan istilah Keyakinan dan diisi sesuai daftar Darma, Agama dan Kepercayaan yang sudah dikenali menusantara itu.
Demikian sumbang saran ini digulirkan, demi penegakan aspirasi Persatuan Negara Bangsa Indonesia dalam konteks Kebhinekaan yang berjiwa Ketuhanan Yang Maha Esa.
Jakarta Selatan, 29-11-2012

Pandji R Hadinoto
Majelis Benteng Pancasila
HP : 08179834545

(WaSekJen, Liga Gerakan Budaya Pancasila)

26
Nov
12

Energi : Perlu Dibentuk BUMN Pengelola Migas

Energy Watch: Perlu Dibentuk BUMN Pengelola Migas

AntaraAntara 

Jakarta (ANTARA) – Dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah diharapkan membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang bertugas untuk mengelola sumber minyak dan gas (migas).

Dikeluarkannya Peraturan Presiden No 95 Tahun 2012 dan pembentukan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Migas (SKPH Migas) untuk menggantikan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) sudah tepat.

“Namun, pemerintah dapat membuat sebuah BUMN yang tugasnya mengelola energi yang sesuai amanat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), sehingga pengolahan migas menuju kedaulatan energi dapat tercapai,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, di Jakarta, Senin.

BUMN baru ini, menurut Mamit, harus berpihak pada kepentingan nasional dalam hal ini Pertamina.

Jika melihat kembali ke belakang, BP Migas sebenarnya didirikan berdasarkan UU Migas dengan tujuan agar tidak terjadi `conflict of interest` dalam tubuh Pertamina.

“Jangan sampai pembentukan badan yang baru ini sebagai pengganti BP Migas hanya berganti nama saja, akan tetapi fungsi dan tata kelolanya sama saja,” paparnya.

BUMN baru tersebut, lanjut Mamit, harus memenuhi beberapa persyaratan seperti regulator atau kebijakan tetap berada di bawah dan dikendalikan pemerintah dan dibentuknya badan usaha tersebut maka regulator dan operator dalam tata kelola pengolahan migas berpisah. Selain itu, BUMN baru tersebut dapat membuat Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan semua kontraktor migas dan tetap bertanggung jawab penuh pada pemerintah.

“Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terkait KKS jika dalam pelaksanaan tidak menguntungkan untuk kemakmuran rakyat. Untuk cadangan migas, bisa dipergunakan sebagai modal BUMN dan dalam distribusi produk harus dikoordinasikan dari dalam negeri, sehingga tidak hanya hulu saja yang pengelolaannya di bawah badan baru itu, tapi hilir juga untuk mencegah liberalisasi oleh asing,” ujarnya.

Mamit menambahkan, urgensi pembentukan badan baru ini harus segera terlaksana karena jika terlalu lama SKSH Migas ini bekerja jika terjadi konflik dengan KKS, maka negara akan terlibat dalam konflik tersebut yang akan berdampak terhadap kerugian negara.

“Di samping itu, jangan sampai SKSH Migas ini bisa menjadi komoditi politik menjelang 2014 yang menguntungkan pihak-pihak tertentu,” tandasnya.(rr)

Berita Lainnya

  • alt

    JAKARTA–Keputusan pemerintah yang memindahkan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada unit pelaksana di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikritik sejumlah kalangan. Keputusan tersebut dinilai justru bakal menimbulkan ketidakpastian baru.
    ’’Kalau BP Migas dicabut terus di bawah menteri, ini sama juga government to business lagi, hanya beda jaket dan jasnya. Kan ini nanti digiring ke menteri mempunyai unit sendiri, di situ saja sudah menimbulkan ketidakpastian,’’ kata kata pengamat ekonomi Dirgo D. Purbo di Jakarta kemarin.

    Semestinya, menurut Dirgo, pemerintah mengalihkan fungsi dan tugas BP Migas kepada PT Pertamina, yakni dengan memberlakukan UU Migas No 8/1971 untuk mengambalikan kewenangan pengendalian industri hulu migas ke Pertamina. ’’Menurut hemat saya, yang dalam waktu cepat, singkat, mengingat produksi kita makin turun, apa tidak salah kalau semua ini dikembalikan lagi ke UU No 8/1971,’’ katanya.

    Usulan pengembalian ke Pertamina itu didasarkan pada pengalaman perusahaan migas pelat merah itu yang sudah pernah menangani produksi industri hulu migas hingga 1,7 juta barrel pada era 1970-an. ’’Pertamina kan pernah punya pengalaman meng-handle produksi minyak sampai 1,7 juta barrel. Nah, sekarang cuma setengahnya, kan nggak masalah dong,’’ ucapnya.

    Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Salis Aprilian menyarankan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggantikan peran BP Migas sebagai pelaksana kegiatan sektor migas di tanah air. ’’Pemerintah sebaiknya membentuk BUMN baru pengganti BP Migas, yang bisa menjalankan fungsi bisnis,’’ ujarnya.

    Kendati menjalankan bisnis, Salis menegaskan BUMN baru itu strukturnya tetap berada di bawah kendali pemerintah. ’’Jadi BUMN ini bisa membuat kontrak kerja sama (KKS) dengan semua kontraktor migas namun bertanggung jawab penuh kepada pemerintah,’’ papar Salis yang juga Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

    Salis menegaskan, pendapatnya tersebut bukan berarti ia ingin pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengganti BP Migas. Namun, Pertamina siap saja jika ditunjuk menggantikan peran BP Migas mengingat selama ini PT PHE sudah menjalankan fungsi yang mirip dengan BP Migas.

    ’’Memang kegiatan PT PHE bisa dibilang seperti BP Migas kecil karena kami mempunyai unit-unit bisnis yang mengelola dan mengawasi aset-aset migas Pertamina. Tetapi tidak kontrak langsung dengan BP Migas,’’ ujar dia.  Saat ini ada sekitar 40-an aset migas Pertamina yang dikelola di bawah naungan PT PHE dengan nilai mencapai USD 700 juta.

    Pengamat industri minyak bumi dan gas, Pandji R. Hadinoto menyatakan, pemerintah sebaiknya mulai merintis pembentukan satu BUMN sebagai pengganti BP Migas. Ia mengusulkan, BUMN itu bisa berbentuk PT Migas Indonesia. Nantinya, BUMN ini 100 persen sahamnya digenggam pemerintah, sehingga sumber daya alam minyak dan gas tidak dapat ditransaksikan dengan pihak asing di kemudian hari.

    Pengamat Ekonomi Ikhsan Modjo mengemukakan, permasalahan BP Migas sebenarnya ada pada struktur penguasaan dan pengelolaan yang buruk oleh domestik. “Persoalannya kan kayak tambang yang 60-70 persen yang sebenarnya dikuasakan kepada bupati, provinsi baru pemerintah pusat, tidak dilakukan secara optimal,” jelasnya kemarin.

    Audit Menyeluruh

    Audit menyeluruh harus dilakukan terhadap Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) setelah dibubarkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan UU Migas.

    Apalagi memang, sebetulnya banyak sekali laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyangkut potensi kerugian negara yang ada di cost recovery.

    Demikian dikatakan salah seorang pengusul uji materi UU Migas yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kepada RM Online (INDOPOS group), kemarin.

    “Lembaga ini mengelola uang raturan triliun tiap tahun. Dan itu dana APBN yang mereka kelola dalam bentuk cost recovery. Masalahnya BP Migas itu tidak punya komisaris untuk melakukan pengawasan. Sehingga ya memang harus diperiksa,” tegasnya.

    Tak hanya itu, menurut mantan senator asal DKI Jakarta ini, para eks pejabat BP Migas harus dicegah bepergian ke luar negeri. “Kalau perlu dicekal saja dari sekarang pejabat-pejabat BP Migas. Kita minta KPK masuk dan BPK melakukan audit investigasi khusus terhadap BP Migas,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sudah mengatakan, lembaganya akan mengusut dugaan kasus korupsi di BP Migas, meski lembaga itu sudah bubar. (lum)

    Ekonomi Nasional

    Meski Gagal, Pembubaran BP Migas Terburu-buru

    Minggu, 25-11-2012 19:35

    Toni Prasetiantono

    Toni Prasetiantono

    YOGYAKARTA, PESATNEWS – Pasca Pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tetap saja menuai pro dan kontra. Tidak terkecuali para ekonom yang memandang pembubaran tersebut terkesan buru-buru. Kendati BP Migas dinilai gagal menaikan produksi minyak RI dalam dua dekade terakhir. Bahkan pengelolaan dan eksplorasi sumberdaya migas lebih banyak diserahkan kepada asing.

    Salah satunya Ekonom UGM, Toni Prasetiantono, menyesalkan pembubaran BP Migas tersebut yang menurutnya terkesan buru-buru tanpa melibatkan pendapat dan diskursus di masyarakat. “Kok begitu mudahnya dibubarkan istitusi penting, dibubarkan dalam satu malam. Kok bias keputusan besar seperti tidak ada diskursus dan debat publik. Ini operasi diam-diam,” kata Toni  di Yogyakarta, Minggu (25/11/2012).

    Toni menilai, Ketua MK Mahfud MD, sedikit bersikap arogan dalam memutuskan pembubaran BP Migas. Padahal, keberadaan BP Migas sangat vital. “BP Migas itu mewakili negara dan pemerintah. Jika diaggap pro asing hanya pembuat kebijakannya yang salah bukan lembaganya,” imbuhnya.

    Kendati pembubaran BP Migas tersebut memberikan dampak positif dalam pembenahan pengeloalaan sumberdaya migas dari produksi hulu hingga hilir namun menurutnya harus dipikirkan langkah selanjutnya karena tidak akan serta merta meningkatkan produksi minyak di masa mendatang.

    Apalagi, menurutnya, saat ini Indonesia menjadi net importer minyak hingga 400 barrel per hari. Sedangkan produksi minyak Indonesia hanya mampu memproduksi 870 barrel per hari untuk memnuhi kebutuhan penduduk lebih dari 234 juta jiwa.

    “Kalo dikatakan gagal, iya. Tapi melanggar UUD tidak, karena liftingnya saja rendah. Itu menandakan kekuasananya besar (BP Migas) tidak berhasil menguatkan lifting,” ungkapnya. [yit/pn]

    Ekonomi Nasional

    Pemerintah Kaji Pembentukan Pengganti BP Migas

    Rabu, 21-11-2012 12:37

    BP Migas

    BP Migas

    TERKAIT

    JAKARTA, PESATNEWS- Pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi bentuk institusi yang akan menggantikan secara permanen peran Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo di Jakarta, Rabu mengatakan, opsi-opsi tersebut nantinya akan dibicarakan dengan DPR.

    “Pemerintah akan menjalankan amanat MK yang menyebutkan pengalihan BP Migas ke Kementerian ESDM dilakukan sampai adanya UU baru,” katanya.

    Menurut dia, opsi-opsi tersebut antara lain institusi berbentuk satuan kerja khusus, BUMN baru di bawah Kementerian ESDM, atau PT Pertamina (Persero).

    “Masih banyak opsinya,” ujarnya.

    Kepentingan pemerintah, lanjutnya, adalah opsi yang dipilih bisa memberikan manfaat migas sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

    Pascapembubaran BP Migas, pemerintah membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas).

    Satuan kerja itu sebagai pengganti sementara BP Migas sampai terbitnya UU baru.

    Mengacu putusan MK Sementara, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa meminta pemerintah tetap harus mengacu amanat putusan MK yang menyebutkan kedaulatan energi sepenuhnya di tangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Jangan melenceng dari itu,” katanya.

    BPK melakukan audit pada BP Migas sejak berdiri tahun 2002 hingga dibubarkan 13 November 2012. Audit dengan tujuan tertentu itu ditargetkan selesai Maret 2013.

    BPK juga akan melakukan pemeriksan pada pengganti sementara BP Migas yakni SKSP Migas. Pada 13 November 2012, MK memutuskan keberadaan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945. MK mengalihkan fungsi dan tugas BP Migas ke Kementerian ESDM sampai ada UU yang baru.

    Atas putusan MK itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 95 dan dua keputusan menteri yakni Kepmen ESDM No 3135 dan 3136 pada hari yang sama.[rvn/jim]

    Berita Lainnya

    foto

    BP Migas dinilai hanya mengendalikan dan mengawasi pengelolaan migas. Sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara atau perusahaan lain melalui kontrak kerja sama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Jum”at, 23 November 2012 | 19:04 WIB

    Revisi UU Migas Diminta Fokus pada Bentuk Lembaga

    TEMPO.COJakarta – Bentuk lembaga yang mewakili negara dalam kontrak pengelolaan minyak dan gas bumi perlu menjadi salah satu poin dalam revisi UU Migas. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan pemegang kuasa pertambangan menjadi satu hal penting yang bisa mempengaruhi kelanjutan pengelolaan migas.

    Marwan menuturkan idealnya pemerintah diwakili oleh badan usaha milik negara (BUMN) saat meneken kontrak dengan kontraktor migas. Dengan demikian, negara masih memiliki hak pengusahaan lewat BUMN, yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

    “Aset cadangan minyak dan gas bumi ini kalau dipegang BUMN bisa untuk mendongkrak kemampuan ekonomi Pertamina,” kata Marwan ketika dihubungi Tempo, Jumat, 23 November 2012.

    Marwan mencontohkan kasus Freeport McMoran, yang mendapatkan dana dari penawaran saham perdana. Padahal, aset yang ditawarkan dalam penawaran saham itu adalah cadangan emas yang berada di Indonesia dan seharusnya menjadi kekayaan alam Indonesia.

    Dengan demikian, ujar Marwan, Pertamina atau BUMN yang ditugasi sebagai pengelola hulu bisa mencari modal untuk mengembangkan industri migas di Indonesia. Kondisi ini, menurut Marwan bukan berarti menutup investasi asing. “Bisa saja mencari rekanan kontraktor asing, tetapi hak ekonomi tetap ada di tangan BUMN,” kata dia. Model ini sudah dilakukan di beberapa negara, seperti Saudi Arabia dan Iran. Selain itu, penguasaan kepada BUMN menyebabkan negara terlibat dalam pengelolaan migas di Indonesia.

    Adapun selama ini, badan pelaksana hanya berfungsi sebagai pengawas dan pengendali produksi migas tapi tidak terlibat langsung dalam mengelola. Jika dilakukan oleh badan usaha, negara ikut mengelola sumber daya lewat BUMN. “Misalnya pada kasus Lapindo, ketika itu BP Migas tidak punya kemampuan teknis. Sedangkan jika di bawah Pertamina, mereka punya kemampuan teknis. Sehingga jika ada kesalahan atau gangguan bisa langsung ikut turun tangan mengatasi,” kata Marwan.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengatakan, jika pengelolaan lewat BHMN, pendapatan negara dari sektor migas langsung masuk ke kas negara. Sedangkan jika lewat BUMN, pendapatan negara dari migas dipotong dulu untuk membayar jasa Pertamina dan mendapat dividen dari pendapatan BUMN. “Memang bisa memajukan BUMN-nya, tetapi negara ini bagaimana?” ujarnya.

    Ketua Komisi Energi DPR RI Sutan Bhatoegana mengatakan saat ini DPR masih membahas rancangan revisi UU Migas. Sudah ada usulan untuk membentuk badan usaha hulu migas di bawah Kementerian ESDM. “Ada yang mengusulkan dibentuk badan usaha hulu migas spesifik, tapi di bawah Menteri ESDM. Seperti Kemenkeu dengan PIP itu. Tapi belum final,” katanya.

    BERNADETTE CHRISTINA

    Penguasaan Migas Asing Rugikan Sulsel

    Ditulis Oleh Akbar on November 19th, 2012 Rating 9.0 —Outstanding

    Indonesia Hanya Kuasai Migas 15%

    MAKASSAR, UPEKS–Kebijakan pemerintah pusat memberi keleluasaan perusahaan asing menguasai migas Indonesia berdampak ke sejumlah daerah yang ada di Provinsi Sulsel. Hal itu disebabkan karena pengusaha minyak Indonesia yakni PT Pertamina tidak mampu berbuat banyak. Berdasarkan data yang dihimpun Serikat Migas Indonesia, bahwa Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia berupa minyak dan gas dikuasi asing sekira 85% selebihnya 15% dikelola PT Pertamina.

    Demikian diungkapkan, President Serikat Migas Indonesia, Ir Faisal Yusra SH MM kepada Upeks, usai menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional Solusi Strategik Permasalahan Minyak dan Gas di Indonesia yang digelar Asosiasi Doktor Ekonomi Indonesia (ADEI) Kerjasama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), akhir pekan kemarin di Gedung Penelitian Universitas Hasanuddin (Unhas). Menurutnya, daerah termasuk Sulsel itu sendiri pasti akan merasakan dampaknya.

    Dimana minyak dan gas masih dimainkan perusahaan asing. Sejumlah perusahaan asing beroperasi di Indonesia diantaranya, Shell, Petronas, serta konco-konconya telah menggali atau mengambil potensi SDA yang ada di Indonesia. Hal lain menjadi sorotan yakni, kewenangan yang diberikan Pertamina. Menurutnya, Pertamina merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilematis. Di sisi lain, diminta mengejar keuntungan, sedangkan tidak bisa melakukan inovasi atau dengan kata lain harus tunduk pada peraturan pemerintah.

    Sementara itu, Ketua ADEI, Prof Dr Muh Asdar mengatakan, permasalahan migas harus dicarikan solusi. Menurut dosen ekonomi Pasca Sarjana Unhas ini, ADEI siap memberi solusi terkait permasalahan migas. “Kita harapkan dengan adanya diskusi semacam ini, bisa mencari solusi terbaik buat bangsa Indonesia termasuk Sulsel,” ujarnya. Seminar yang dihadiri ratusan peserta ini juga dihadiri dosen Universitas Gadja Mada yang juga Econit Advisory Group, Dr Hj Hendri Dr Hj Hendri Soparini Ph D.

    Secara terpisah, Pengamat Migas Indonesia, Pandji R Hadinoto dalam rilisnya diterima Upeks mengatakan, bisnis energi miGas libatkan dana besar, resiko tinggi dan teknologi canggih serta kemampuan sumber daya manusia kualitatif. Oleh sebab itu waktu jeda (down time)siklus bisnis MiGas pasca 13 Nopember 2012 (akibat Putusan MKRI tentang Pembubaran BP MiGas) jelas berdampak resiko turunan berupa keuangan yang mubazir berjumlah besar dan kelak mempengaruhi negosiasi cost recovery.

    Guna mengurangi dampak negatif ini memang baiknya pemerintah cepat tanggap yaitu selain segera membentuk Tim Khusus RUU MiGas Pancasila juga sudah mulai mewujudkan alternatif BUMN apa yang tepat. “Saran kami adalah PT MiGas Indonesia sebagai wujud metamorfosa BP MiGas, artinya mesin organisasi BP MiGas ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas BUMN bernama MiGas Indonesia, namun dengan syarat saham-sahamnya milik rakyat Indonesia sepenuhnya sehingga tidak dapat ditransaksikan dengan pihak Asing di kemudian hari, mengacu Pasal-33 UUD45, Pembukaan UUD45 dan Pancasila,” ujarnya. (mg03)

26
Nov
12

Politik : Otonomi Daerah dan Neoliberalisme

Otonomi Daerah Dan Neoliberalisme

BERDIKARIOnline.com, Sabtu, 28 Januari 2012 | 1:46 WIB
karikatur-otonomi-daerah1
Protes anti-tambang di Bima, juga kejadian serupa lainnya di Indonesia, telah memicu kembali perdebatan soal manfaat otonomi daerah. Dalam kasus Bima, misalnya, pemicu aksi protes adalah Ijin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Bupati.
Dalam editorial kami yang berjudul “Pemerintahan Pusat dan Kekuasaan Pemerintahan Daerah”, pada 19 Januari 2012 lalu, telah berusaha disinggung dampak negatif akibat begitu berkuasanya kepala daerah. Dalam banyak kasus, sejumlah kepala daerah mengabaikan rekomendasi pejabat di atasnya.
Dalam banyak kasus, seperti pernah dikhawatirkan almarhum Gus Dur, proyek desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi pangkal tempat berkecambahnya agenda neoliberalisme. Ini mirip dengan kekhawatiran Bung Karno dulu, bahwa agenda federalisme telah menjadi sarana kembalinya kolonialisme.
Kekhawatiran itu benar adanya. Sejak pelaksanaan otoda, agenda neoliberal begitu deras melakukan penetrasi hingga ke tingkat lokal. Apalagi, terkuak kabar tentang keterlibatan institusi imperialis, seperti Bank Dunia dan IMF, dalam merombak struktur politik Indonesia agar menjadi terdesentralisasi.
Di sejumlah negara di dunia, agenda desentralisasi dan otonomisasi juga menjadi sarana berkembangnya neoliberalisme. Di Chile, proyek desentralisasi sudah dimulai di era tahun 1980-an, ketika kekuasaan politik dipegang oleh rejim militer yang dikelilingi teknokrat pro-neoliberal. Di Polandia, agenda desentralisasi muncul pasca keruntuhan komunisme, yang kemudian disertai reformasi ekonomi menuju pasar neoliberal.
Di Indonesia, agenda ini muncul dengan menunggangi proses demokratisasi. Sehingga, tanpa disadari, orang cenderung mempersamakan demokratisasi dengan desentraliasi atau otonomisasi segala aspek kehidupan sosial. Proyek ini dimulai dengan mengacak-acak konstitusi nasional kita: UUD 1945.
Di mata pendukung neoliberal, desentralisasi bisa menjadi arena, sekaligus kesempatan, untuk mengubah ruang ekonomi-politik Indonesia agar sejalan dengan mekanisme pasar dan menopang proses akumulasi modal yang lebih massif. Proyek desentralisasi ini akan meminimalisasi biaya dan sekaligus memaksimalkan pencarian keuntungan.
Dalam banyak kasus, penetrasi kebijakan neoliberal juga lebih mudah dijalankan dalam tata politik negara nasional yang terpecah-pecah. Investasi asing bisa menjemput langsung sumber daya alam di tingkat lokal tanpa harus menunggu negosiasi panjang dengan pemerintah pusat.
Salah satu contohnya adalah kewenangan penuh pemerindah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan (IUP) kepada investor asing. Sejak otoda dimulai hingga tahun 2011 lalu, diperkirakan sedikitnya sudah ada 9000-an IUP di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur, salah satu daerah paling kaya di Indonesia, terdapat sedikitnya 1271 ijin pertambangan.
Di Samarinda, Ibukota Kalimantan Timur, sekitar 72 persen wilayahnya sudah masuk dalam areal ijin pertambangan. Namun, jika anda melihat keadaan di sana, kehadiran perusahaan tambang itu tidak membantu pembangunan dan kesejahteraan rakyat di sana. Kondisi jalan di kota Samarinda banyak yang rusak dan berlubang. Sebagian rakyatnya juga belum mengakses air bersih. Lalu, sejak 2007 hingga 2011, kota Samarinda sudah 72 kali diterjang banjir.
Gambaran di atas memperlihatkan satu kesimpulan kepada kita: otoda bukannya memudahkan rakyat di tingkat lokal dalam mengakses dan mengolah sumber daya, tetapi justru menjadi jembatan bagi pemilik modal (swasta domestik dan asing) untuk merampok sumber daya tersebut.
Otoda juga gagal menyehatkan birokrasi kita. Sudah banyak ungkapan yang menyebutkan bahwa otoda hanya menyuburkan ‘raja-raja kecil’ di daerah. Lebih parah lagi, raja-raja kecil itu berhasil menumpuk kekayaan hanya dalam waktu singkat. Isu peningkatan kapasitas aparatus pemda lebih dimaknai sebagai proyek mempersiapkan aparatur pemda yang pro-pasar. Misalnya: menyiapkan pemda yang bisa menjalankan sistim One Stop Service dalam perijinan, pembuatan legislasi yang menguntungkan modal, dan lain-lain.
Praktek korupsi juga marak. Maklum, proses desentralisasi ini tidak disertai dengan penyehatan kehidupan politik, demokratisasi dalam tata-kelola sumber daya lokal, dan pembangkitan partisipasi rakyat. Yang terjadi, seperti yang kami amati, adalah proses pemindahan praktek korupsi dari terpusat menjadi meluas di daerah-daerah.
Meski begitu, seperti sudah kami singgung di editorial sebelumnya, praktek otoda juga telah memberi kesempatan pada lahirnya terobosoan-terobosan berupa proyek-proyek pemerintahan lokal yang berorientasi kerakyatan. Ini berhasil dibuktikan, antara lain, oleh Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Artinya, sebagai proyek politik, desentralisasi juga menciptakan ruang bagi kaum pergerakan untuk mempersiapkan cikal bakal pemerintahan lokal yang sanggup mengorganisasikan dan menjalankan kehendak rakyat.
__._,_.___
26
Nov
12

Kebudayaan : Legenda Mirip Ramayana di Kalimantan

Legenda Mirip Ramayana di Kalimantan Diteliti

Tujuh peneliti pergi ke Pegunungan Muller, pedalaman Kalimantan Barat.

Jum’at, 23 November 2012, 18:04 Arfi Bambani Amri, Aceng Mukaram (Pontianak)
Hutan Kalimantan

Hutan Kalimantan (U-Report)

VIVAnews – Lima peneliti dari berbagai disiplin keilmuan bertolak ke Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat 23 November 2012.

Tim yang difasilitasi WWF-Indonesia Program Kalbar dan Paguyuban Uud Danum Pontianak ini akan melakukan penelitian ilmiah yang dihelat dalam Ekspedisi Uud Danum pada 23 November – 7 Desember mendatang.

Para peneliti adalah Ari Wibowo (ahli primatologi), Muhammad Firdaus (ahli avifauna), Taufan ID (ahli sosial ekonomi pertanian), Yudiati Puspita Sari (ahli potensi pengembangan pariwisata), dan Abrooza A Yusra (ahli sastra lisan). Mereka akan bertugas secara terpisah berdasarkan keahlian mereka.

Mereka juga didampingi Ketua Paguyuban Uud Danum, Rafael Syamsudin, dan seorang anggotanya,  Y. Sutahan Tambun. Selain itu, turut serta Markus Lasah dari WWF Indonesia Program Kalbar yang akan melakukan pengkajian awal potensi hidropower dan pemetaan, serta videografer Ismu Wadjaya, dan fotografer Victor Fidelis Sentosa.

Ketua Ekspedisi Uud Danum, Prof Dr Syamsuni Arman, mengatakan masih ada dua peneliti di bidang arkeologi dan antropologi yang akan bergabung dengan tim ini. “Mereka akan menyusul pada trip kedua di lokasi yang sudah ditentukan,” ujar Syamsuni Arman.

Menurutnya, para peneliti ini akan fokus mendalami sejumlah potensi di Pegunungan Muller berdasarkan disiplin keilmuan masing-masing. “Detailing potensi dan temuan-temuan baru sangat kami perlukan dari penelitian ini dengan harapan dapat dikaji dalam sebuah seminar akhir tahun 2012,” katanya.

Para peneliti direncanakan akan mengunjungi sejumlah desa di pegunungan Muller, masing-masing Desa Sakai dan Sabon, Kecamatan Ambalau, Sintang. Kedua desa ini menjadi target penelitian dilatarbelakangi sejumlah potensi yang ada di dalamnya.

Kawasan ini merupakan habitat sejumlah satwa dilindungi seperti enggang gading, owa, kelasi, dan sebagainya. Dari sisi sosial budaya, masyarakat Uud Danum yang mendiami kawasan itu masih mempertahankan sejumlah tradisi dan budaya leluhur mereka. Di antaranya, Kolimoi dan Tatum.

Kolimoi dalam epos Hindu sama seperti kisah Ramayana. Dalam cerita itu, manusia masih hidup berdampingan dengan para dewa. Sedangkan Tatum adalah sebuah cerita saat manusia sudah turun ke bumi. Kolimoi ini dijadikan sebagai panduan hidup, dan disetarakan dengan kitab suci bagi agama Kaharingan.

__._,_.___



Blog Stats

  • 3,243,695 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…