Posts Tagged ‘General Election

08
Dec
14

Pemilu : Kodifikasi UU Pemilu Tunggu Sikap Pemerintah dan DPR

KPU: Kodifikasi UU Pemilu Tinggal Menunggu Sikap Pemerintah dan DPR

TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai kodifikasi (penyusunan menurut sesuatu sistem) Undang-Undang Pemilu adalah keharusan. Ini mengingat Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum anggota legislatif (Pileg) dan presiden dilaksanakan secara bersama pada 2019.

Komisoner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansah, mengatakan selama ini undang-undang tentang Pemilu kadang malah bertentangan antara satu sama lain. Bahkan, lanjut dia, UU Pemilu tidak memuat tentang tugas pokok dan fungsi penyelenggara.

“Hal ini harus dibuat runtut, jadi mulai dari UU MD3, UU Pemilu, penyelenggara, UU Pilkada, kepartaian, semua harus serasi sehingga tidak ada tumpang tindih. dan memang tidak ada yg saling menegasikan antarUU itu sendiri,” terang Ferry.

Menurut Ferry, undang-undang yang dihasilkan yang mengatur tentang Pemilu tidak boleh hanya untuk mengatur satu Pemilu saja. Namun juga bisa mengatur untuk Pemilu selanjutnya.

Selama ini, lanjut dia, pelaksanaan Pemilu sangat merepotkan penyelenggara Pemilu. Ferry mencontonkan salah satu syarat menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah berusia minimal 25 tahun.

Faktanya, lanjut Ferry, jika di lapangan banyak anggota KPPS banyak yang berusia sudah uzur. Menurut dia, syarat tersebut membatasi para mahasiswa yang masih muda untuk turut berperan menjadi anggota KPPS.

“Saya pikir ini langkah maju, tinggal political will pemerintah dan DPR untuk menangkap usulan ini sebagai langkah yang lebih baik lagi. Apalagi semangat sekarang itu adalah serentak, mau menjadikan Pemilu itu efektif dan efisien dalam lima tahun itu cuma dua kali Pemilu. Jadi kita tidak ingin menjadikan proses politik Pemilu ini sebagai trial and error,” tukas Ferry.

Baca Juga:

KPU: Kodifikasi UU Pemilu Tinggal Menunggu Sikap Pemerintah dan DPR

Southampton vs MU: Koeman dan Van Gaal Buka Perseteruan Baru

Kuda Melbourne Cup ‘Admire Rakti’ Mati Karena Gagal Jantung Akut

25
Oct
14

PILKADA : Kontroversi e-Voting

Logo PARRINDO

E-voting Pilkada Hanya Keputusan Genit dan Sekadar Fesyen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2002-2007, Chusnul Mar’iyah, mengkritik deras penggunaan electronic voting (e-voting) yang disebutkan dalam Peraturan Pengganti Pemerintah Undang-undang (Perppu) Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Menurut Chusnul, e-voting di Indonesia hanyalah keputusan genit dan sekadar fesyen. “Karena model penghitungan suara ala Indonesia itu paling demokratis di dunia. Kenapa? Karena dia dihitung di TPS (tempat pemungutan suara),” ujar Chusnul di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Penghitungan suara di TPS, beber Chusnul, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung menghitung secara mandiri dan melihat bukti-buktinya secara nyata. Dengan model pemilihan dan penghitungan di TPS, masyarakat bisa langsung menghitung dan melihat kertas suara yang dihitung.

Ditambah lagi, lanjut Chusnul, pengunaan e-voting tersebut melibatkan asing karena yang memprosesnya adalah Google Singapura. Ini tentu saja mengganggu kedaulatan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen.

“Kalau zaman saya dulu tidak ada satupun orang asing. Jadi itu cuma ‘fesyen’, genit. Itu cuma keputusan genit-genitan,” kritik Chusnul.

Lagi pula, lanjut dia, sistem Pemilu Indonesia tidak bisa disamakan dengan Pemilu di luar negeri. Inggris saja sebagai negara yang paling tua melakukan Pemilu, menggunakan sistem manual dimana surat suaranya dihitung oleh seorang ‘teller’ di Town Hall.

“Amerika? Jangan ikuti Amerika semua. Karena dia juga yang akan jual (alat e-voting). Sistemnya distrik. Kita sistemnya proporsional dengan banyak partai,” tukas Chusnul seraya menambahkan masyarakat Indonesia adalah belum siap teknologi dan tingkat kepercayannya masih rendah.

Sebelumnya, dalam Perppu yang diterbitkan Presisen 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan penggunaan e-voting dalam pemilihan gubernur, bupati dan wali kota jika memungkinkan.

Berita Lainnya

14
Sep
14

Kenegarawanan : PilKaDaLang (Pemilu Kepala Daerah Langsung)

Phinisi JokoWi-JK

Adnan Buyung: Hanya Orang Bodoh Usulkan Pilkada Lewat DPRD

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menolak keras pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, gagasan menolak pilkada langsung oleh rakyat dan diganti pilkada lewat DPRD hanya dilakukan orang-orang dengan pemikiran bodoh.

“Pikiran orang yang mau pilkada lewat DPRD itu pikiran orang terbelakang. Dia mundur ke tahun 1998. Pemikirannya bodoh menurut saya,” kata Adnan kepada wartawan di sela merayakan hari ulan tahunnya ke-80 di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2014).

Pilkada lewat DPRD masuk pembahasan RUU Pilkada yang bakal disahkan 25 September 2014. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus berjuang agar pelaksanaan pilkada langsung bukan lewat DPRD seperti dilakukan di era Orde Baru. Jika pilkada lewat DPRD masuk dalam pengesahan RUU Pilkada maka perjuangan rakyat sia-sia.

“Kita sudah berjuang mati-matian merubah keadaan. Saya juga masuk paling depan. Setiap orang berhak bersuara. (sekarang, red) Pilkada lewat DPRD mau dikembalikan lagi, maka hak kita hilang lagi,” sambung Adnan Buyung.

Golongan orang-orang yang memiliki pemikiran bodoh tadi, nilai Adnan Buyung, dianggap telah berkhianat terhadap bangsa dan negara. Namun ia yakin penghianatan itu tak akan berlangsung lama, sebab akan direbut kembali oleh rakyat yang berdaulat.

Baca Juga:

Tepi: Ketimbang Dipilih DPRD, Lebih Baik Pemilu Satu Putaran

Sejumlah Aktivis Tolak Pilkada Lewat DPRD

Pengamat: Pilkada Lewat DPRD Buka Celah Praktik Transaksi Politik

BERITA LAINNYA

Kandasnya Upaya Mengegolkan Penunjukan Gubernur Oleh DPRD

Upaya partai anggota Koalisi Merah Putih mengupayakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebenarnya bukan barang baru. Usaha serupa pernah dicoba namun akhirnya kandas di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, mereka yang menginginkan penunjukan oleh DPRD itu punya argumen yang lebih kuat dari sekadar menghindari biaya besar dan mencegah konflik horizontal. Kisah perjuangan agar DPRD bisa menunjuk gubernur dan wakilnya ini diceritakan oleh mantan Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie dalam buku Satu Dasawarsa Reaktivasi Provinsi Papua Barat.

Ya, judul bukunya memang kurang menarik mata, namun isinya kaya informasi soal lika-liku perkembangan provinsi paling timur itu mulai dari zaman pendudukan Belanda hingga menjadi Irian Jaya, lalu menjadi Papua, munculnya Papua Barat, dan menanti lahirnya provinsi-provinsi baru di pulau itu.

Berikut nukilan buku itu soal pilkada tak langsung:

Pertemuan itu digelar malam hari di Hotel Blue Sky, Jakarta. Peserta pertemuan merapatkan barisan agar semua sepakat gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh perwakilan mereka di Dewan.

Pertemuan pada 30 Januari 2011 itu memang mengejar waktu hari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat yang sudah dekat. Hasil pertemuan itu, DPRD Papua Barat, KPUD Papua Barat, dan perwakilan pemerintah provinsi sepakat menunda pemilihan gubernur Papua Barat sampai ada vonis dari uji materi Undang-undang Otonomi Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi.

Mereka melobi pemerintah pusat dalam sebuah rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya agenda acara di kementerian itu membahas soal pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua Barat, namun mereka menyisipkan pembahasan pemilihan gubernur tidak langsung.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan meminta urusan itu dibahas di Hotel Redtop pada 4 Februari 2011. Pertemuan lanjutan itu diikuti wakil dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

Tapi ide penundaan pemilihan langsung atau pergantian jadi penunjukan oleh DPRD tak disepakati meski pertemuan diulang pada 14 Februari 2011. Semua tergantung putusan Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, DPRD Papua dan DPRD Papua Barat memang sedang mengajukan permohonan uji materi Undang-undang No. 35 Tahun 2008 yang salah satunya menghapus kewenangan mereka menunjuk gubernur dan wakil gubernur. “Kewenangan memilih gubernur dan wakil gubernur itu merupakan bagian dari kekhususan Papua,” kata Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersidang di MK.

Jimmy mengatakan, mereka merasa Papua harus dibedakan cara pemilihan kepala daerahnya dari provinsi lain. Argumennya, penunjukan lebih menjamin pemimpin provinsinya adalah orang Papua asli seperti dalam ketentuan otonomi khusus.

Saat itu posisi mereka lumayan kuat karena di tingkat nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada juga muncul wacana kepala daerah dipilih saja oleh DPRD. Para pendukung “sistem penunjukan” ini mengemukakan argumen banyaknya konflik akibat pilkada dan juga mahalnya biaya pemilihan. Khusus Papua yang medannya berat, kata Jimmy, biayanya bisa berlipat ganda.

Lagipula, di Papua sudah ada model pemilihan tidak langsung yakni sistem “noken” di mana pemilih menitipkan suaranya kepada pemimpin adat. “Sistem ini tentu tidak sah secara aturan yang ada, tapi tidak bertentangan dengan nilai demokrasi jika mengacu pada budaya politik lokal,” kata Jimmy.

Lagipula, kata Jimmy, konstitusi juga tak melarang adanya penunjukan oleh DPRD. Bagi dia, sistem penunjukan tidak kurang demokratisnya dibanding pemilihan langsung. “Ketika konstitusi tidak melarang semestinya pemerintah juga menghormati apa yang telah diberikan kepada Papua melalui UU Otsus dan bukannya menghapus kewenangan,” ujarnya.

Pada 28 Februari 2011 MK akhirnya menyampaikan putusannya. Saat itu sidang dipimpin Mahfud Md, dengan anggota Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Majelis hakim menolak permohonan penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRD Papua dan DPRD Papua Barat. Mereka menyatakan tak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan kepala daerah di kedua provinsi itu memiliki kekhususan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Menurut para hakim konstitusi, kekhususan itu sudah ada dan hanya ada pada syarat kandidat harus orang Papua dan disetujui Majelis Rakyat Papua.

“Keputusan ini final dan mengikat sehingga harus diterima dengan lapang dada meski ada kekecewaan dari pemohon,” kata Jimmy.

Kini upaya yang sama tengah digodok oleh para anggota parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Meski survei-survei menunjukkan para pemilih mereka masih ingin memilih langsung kepala daerah, partai anggota koalisi Merah Putih tetap menggulirkannya klausul penunjukan oleh DPRD.

Akankah kali ini berhasil? Apakah hakim-hakim konstitusi yang dulu menolak ide penunjukan langsung akan menguatkan undang-undang tersebut?

Selengkapnya bisa dibaca di buku:

Judul:
Satu Dasawarsa Reaktivasi Provinsi Papua Barat
Pengarang:
Jimmy Demianus Ijie
Penerbit:
Pustaka Sinar Harapan, 2013
Tebal:
xxiii + 260 halaman

BERITA LAINNYA

Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA

Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat

Soal RUU Pilkada, Amir: SBY Berpihak pada Akal Sehat

Presiden SBY memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung akomodatif menyikapi isu-isu besar yang berkembang di masyarakat, termasuk ihwal Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. “Melihat rekam jejaknya, saya yakin Presiden Yudhoyono berpihak pada akal sehat,” kata Amir di Jakarta, Ahad, 14 September 2014.

Menurut Amir, pemerintah tak akan lepas tangan melihat wacana yang berkembang di masyarakat yang mayoritas menolak opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam beleid tersebut. Bahkan kepala daerah yang terpilih melalui sistem pemilu langsung secara tegas menghendaki pembahasan revisi beleid itu dihentikan. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)

Bila demikian, Amir menjelaskan, prosedur penarikan revisi UU Pilkada harus melalui kesepakatan antara pemerintah dan DPR. “Inisiatif revisi UU Pilkada berasal dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah dan parlemen harus berunding dan bersepakat jika ingin menariknya,” katanya.

Amir menyayangkan bila upaya penataan sistem pemilu malah mengurangi kualitas demokrasi yang sudah dibangun sejak Reformasi 1998. “Menghentikan saja sudah keliru, apalagi mengurangi kualitas pelaksanaannya,” ujarnya. (Baca: 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD)

Dia tak menampik ada kekurangan yang harus dibenahi dalam sistem pemilu langsung agar lebih efisien dan transparan. “Semoga pada 25 September 2014 masyarakat Indonesia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan,” kata Amir. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)

Revisi UU Pilkada menjadi polemik menjelang berakhirnya masa tugas DPR 2009-2014. Beleid itu bila disahkan akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Gantinya, parlemen kembali memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah.

Koalisi Merah Putih, partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilu presiden lalu, gencar mendesak pengesahan rancangan revisi dengan opsi pemilihan di DPRD. Adapun koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla menghendaki pemilihan digelar secara langsung oleh rakyat. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)

RAYMUNDUS RIKANG

  • Terpopuler Harian
  • Terpopuler Mingguan
13
Sep
14

IpTek : Electronic Voting (eVoting)

merah-putih

Pemungutan suara elektronik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

e-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti penggunaan kartu pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam e-KTP, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data, penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang bisa digunakan dewasa ini. Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini penggunaan perangkat telepon selular untuk memberikan suara bisa menjadi pilihan karena sudah menggabungkan (konvergensi) perangkat komputer dan jaringan internet dalam satu perangkat tunggal.

Kondisi penerapan dan teknologi e-voting terus berubah seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kendala-kendala e-voting yang pernah terjadi di berbagai negara yang pernah dan sedang menerapkannya menjadi penyempurnaan e-voting selanjutnya. Salah satu segi positif dari penerapan e-voting saat ini adalah makin murahnya perangkat keras yang digunakan dan makin terbukanya perangkat lunak yang digunakan sehingga biaya pelaksanaan e-voting makin murah dari waktu ke waktu dan untuk perangkat lunak makin terbuka untuk diaudit secara bersama. Salah satu konsep penerapan perangkat lunak adalah melalui Indonesia Goes Open Source (IGOS) dengan diperkenalkannya aplikasi e-Demokrasi pada tahun 2007. [1]

Penggunaan di Indonesia

Penggunaan e-voting di Indonesia telah dilakukan dalam skala terbatas baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun pemerintahan di skala paling kecil yaitu dusun atau desa.

Di Kabupaten Jembrana, Bali sejak pertengahan 2009 telah dilakukan puluhan kali pemilihan kepala dusun di desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Penggunaan e-voting di kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. E-voting ini juga diawali dengan penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip atau kemudian disebut juga e-KTP. Penggunaan e-KTP tersebut membuat pemilih tidak mungkin melakukan pemilihan lebih dari sekali. TPS (tempat pemungutan suara) juga bisa menampung hingga 1000 pemilih, sementara dengan sistem manual sekitar 500-700 pemilih saja per TPS yang layak.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 30 Maret 2010 bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil[2] maka e-Voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada).

Kabupaten Jembrana, Bali sudah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan bupati Jembrana pada bulan Oktober 2010 dengan e-voting. Namun berbagai kesiapan masih perlu dilakukan baik dari KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dari sisi kesiapan SDM dan pemahaman mengenai e-voting itu sendiri. Juga harus dibuat perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah[3] sehingga paling cepat e-voting baru akan dilaksanakan di daerah lain pada tahun 2011.[4] Namun khusus kabupaten Jembrana, Bali diharapkan bisa dilaksanakan menggunakan Peraturan KPU yang bisa diselesaikan sebelum Pemilukada di Jembrana dilaksanakan.

Terkait dengan Pemilu Nasional, CETRO juga pernah mengusulkan Pemilu Elektronik pada tahun 2014 nanti dan dilakukan persiapan sejak saat ini (Agustus 2009 ketika diusulkan) [5]. Keputusan MK tersebut memberi jalan untuk Pemilu Elektronik pada tahun 2014 yang harus diawali dengan selesainya Single Identity Number (SIN) untuk seluruh penduduk Indonesia yang direncanakan selesai pada tahun 2011.


Halaman Wiki ini sedang dalam pengembangan terkait telah diputuskannya e-voting menjadi salah satu sarana untuk pemilihan umum di Indonesia sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai penggunaan e-voting di Indonesia


Referensi

Pranala luar

 

Electronic Voting atau E-Voting


Electroninc voting atau e-voting adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi. Tujuan penggunaan e-voting tidak saja untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi yang lebih penitng adalah untuk menjaga otentisitas atau keaslian suara pemilih, sekaligus menjaga akurasi penghitungan suara.

Penerapan e-voting dalam pemilu membutuhkan proses panjang, mulai dari uji coba berkali-kali perangkat teknologi yang digunakan, menumbuhkan kepercayaan pemilih, menunggu persetujuan partai politik dan calon, sampai dengan pengesahan undang-undang. Dalam praktek penerapan e-voting biasanya dimulai dari penghitungan suara atau e-counting, baru setelah sukses dilanjutkan dengan pemungutan suara atau e-voting.


 Garuda Mabur3


Sunday, September 7, 2014

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.
Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.

Friday, August 29, 2014

Kapan Pemilu Indonesia Bisa e-Voting? Ini Jawaban Ketua KPU

Jakarta – Belum lama ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan alat e-Voting untuk digunakan dalam pemilu. Kapan inovasi teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia?

“Kita tunggu aturannya,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Restoran Kopi Deli, Jl Sunda, Menteng, Jakpus, Kamis (28/8/2014).

Wednesday, July 23, 2014

Begini Cara Kerja Sistem e-Voting Buatan BPPT

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat sistem e-Voting. Dengan sistem yang dibuat ini, diyakini mampu mempermudah proses Pemilu yang selama ini memakan waktu dan biaya.”e-Voting ini sistem yang mulai berjalan sejak pembuatan surat suara, setelah itu pemungutan suara, usai penghitungan hasil langsung dikirim. Sehingga setelah TPS tutup, maka hasil realcount sudah masuk ke data center,” kata Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru dalam paparan yang disampaikan di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakpus, Rabu (23/7/2014).

BPPT Yakin Sistem e-Voting Kebal Terhadap Serangan Hacker

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menemukan e-Voting yang diyakini akan mempercepat dan mempermudah proses Pemilu. Namun, kekhawatiran muncul jika sistem ini diserang oleh hacker mengingat semua sistem dijalankan menggunakan bantuan internet.

Kekhawatiran serangan Hacker itu ditampik pihak BPPT. Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru yakin sistem dan aplikasi yang telah dibuatnya kebal terhadap serangan para peretas.

Garuda Mabur2

E-Voting, Harapan Baru Pemilu Murah

User Rating: / 1
PoorBest 

Akhir-akhir ini kita terjebak pada arus media utama sehingga Kompasiana sangat disibukkan dengan segala macam tulisan mengenai markus, Gayus, Susno, Nunung dan yang terakhir pro-kontra mengenai FA. Kenapa kita tidak berprinsip out of the box supaya tulisan kita tidak menjadi kembaran dari koran-koran yang kita beli sehari-hari. Nah, di tengah-tengah pusaran arus berita utama akhir-akhir ini, saya mendapati ada satu isu yang sebenarnya patut mendapat perhatian dari kita karena bentuknya yang berupa lompatan jauh ke depan.Isu itu adalah mengenai diperbolehkannya penggunaan layar sentuh (E-Voting) dalam proses pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2010 yang lalu. KOMPAS edisi 31 Maret 2010 memberitakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Bupati Jembrana I Gede Winasa beserta beberapa kepala dusun di Jembrana. Dalam permohonan itu mereka meminta MK menguji konstitusionalitas pasal 88 UU no 32 tahun 2004 yang mengatur pemberian suara dalam pilkada dilakukan dengan mencoblos surat suara.

MK menyatakan penggunaan E-Voting konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. MK menyatakan bahwa membatasi pemberian suara hanya dengan mencoblos berarti melanggar pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa setiap negara berhak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup.

Dalam putusannya, MK memerintahkan bahwa penerapan metode E-Voting harus disiapkan dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak maupun kesiapan masyarakat.

Inilah yang saya sebut isu yang out of the box, isu yang berupa lompatan jauh ke depan. Bayangkan, puluhan tahun merdeka kita masih menggunakan metode jaman batu untuk melakukan pemilihan umum, yaitu dengan mencoblos kertas. Pemilu kemarin sudah lumayan, dengan mencentang he..he….

Metode pemilu selama ini sangat mahal, membutuhkan biaya lebih dari 3 triliun, kata KPU untuk pemilu 2009 yang lalu. Bayangkan, untuk metode mencoblos kita membutuhkan milyaran rupiah untuk setiap kebutuhan logistik di bawah ini:
1. Paku (berapa ton paku yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh TPS ?)
2. Kertas suara (berapa ton kertas yang harus didistribusikan, berapa milyar uang yang diperlukan untuk membayar relawan pelipat kertas suara ?)
3. Kertas hasil rekapitulasi
4. Kertas untuk kartu pemilih
5. Bolpoint, untuk panitia mencatat
6. Kotak suara (berapa ton aluminium yang harus dipesan untuk membuat kotak suara ini ?)
7. Komputer dengan segala perangkatnya.
Waktu memakai metode “mencentang”, sekian ton paku digantikan dengan sekian ton spidol he..he..sementara logistik yang lain tetap dibutuhkan.

Dengan logistik yang sedemikian besar dan beragam, wajar saja terjadi kongkalikong saat melakukan tender pengadaan. Maklum, uang yang beredar sampai triliunan rupiah (angka nolnya berjumlah 12 buah lho he..he..) Masih ingat nggak saat satu demi satu anggota KPU pada pemilu 2004 yang lalu masuk penjara karena terjerat kasus korupsi ?

Itu kalau bicara logistik. Metode mencoblos atau mencentang juga rawan manipulasi, karena hasil rekapitulasi diperoleh secara manual, keakuratannya tergantung pada jujur nggaknya petugas KPU.

Kalau kita memakai E-Voting, biaya pemilu bisa diharapkan lebih murah karena praktis biayanya hanya dipakai untuk beli komputer dengan segala perangkatnya lalu kertas hasil rekapitulasi saja. Kalau kertas suara hanya sekali pakai langsung dibuang. Kalau komputer sekali dipakai di pemilu ini masih bisa digunakan untuk pemilu berikutnya. Kalau teknologinya sudah ketinggalan jaman, bisa dijual dengan sistem lelang lalu duitnya digunakan untuk beli komputer yang lebih baru. Berdasarkan pengalaman di Jembrana, penggunaan E-Voting ongkosnya lebih murah, hanya 2 per tiga dari metode mencoblos atau mencentang.

Lalu bagaimana metode E-voting ini bekerja ? Syarat pertama adalah Anda sudah harus memiliki KTP ber-chip (kayak kartu kredit itu lho), di situ semua database Anda akan disimpan, termasuk sidik jari Anda. Itulah sebabnya kartu pemilih (mungkin tinta juga) tidak perlu lagi karena Anda hanya bisa memilih kalau sidik jari Anda cocok dengan database yang ada. Anda pun tidak biasa 2 kali memilih karena seusai memilih yang pertama, sistem akan memblok Anda untuk curang memilih yang kedua.

Secara otomatis, software akan menghitung berapa jumlah suara yang masuk. Sehingga ketika waktu pemilihan sudah ditutup, Anda bisa langsung melihat hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh komputer. Data di tingkat TPS ini akan otomatis masuk ke komputer di tingkat atas berikutnya sampai ke tingkat nasional, mungkin malah tidak perlu operator untuk mengetik data secara manual, persis seperti saat Anda mencetak buku tabungan Anda di Bank setiap bulannya. Kalau listrik tidak byar-pet, malam harinya Anda sudah bisa melihat siapa pemenangnya.

Saya menceritakan di atas secara sederhana saja; sebenarnya sistem yang di dalamnya sangat rumit. Saya sampaikan secara sederhana supaya kita bisa mendapatkan gambaran besar dan cita-cita mulianya.

Kabupaten Jembrana sudah siap dengan metode ini karena mereka sudah punya KTP chip dengan nama J-card. Mereka juga sudah menggunakan E-Voting saat memilih kepala dusun.

Apa rakyat Jakarta tidak malu dengan rakyat Jembrana ? Katanya provinsi kaya, penduduknya mayoritas berpendidikan menengah ke atas, tingkat ekonomi penduduknya juga mapan, sebagian penduduknya kemana-mana bawa laptop tapi ternyata masih menggunakan paku saat melakukan pemilu he…he…. Sementara rakyat sederhana di kabupaten yang dulu kita nggak pernah dengar ternyata lebih canggih hidupnya, sudah biasa memegang kartu chip dan menggunakan layar sentuh kayak di negara-negara maju sono he..he..

Rakyat Jembrana, melalui keputusan MK ini sebenarnya juga sedang mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi, supaya daripada sibuk ngurusi RPP Penyadapan dan RPP Konten mereka lebih baik mempersiapkan E-Voting untuk digunakan pada pemilu nasional berikutnya.

Ayo, canggihan mana antara kita dengan rakyat Jembrana sekarang ini ? he…he…
Catatan penulis:
Saya sebenarnya juga malu lho he..he….Walaupun bekerja dengan peralatan modern dan teknologi canggih, saya juga masih menggunakan paku saat pilkada kemarin. Untung saya tidak masuk daftar pemilih saat itu sehingga tidak terlalu malu he..he..Dan untungnya saat sudah terdaftar di daftar pemilih untuk pilpres kemarin, sudah pakai spidol……..lumayanlah, ketimbang pakai paku. Gengsi dong he..he….

(Osa Kurniawan Ilham, Balikpapan, 11 April 2010)

 sumber : Kompas

Lewat E-Voting, Nyoblos Pemilu Hanya 30 Detik

Sabtu, 6 September 2014 | 21:18 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL Simulasi e-voting dengan menggunakan teknologi buatan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT).

JAKARTA, KOMPAS.com– Masyarakat kini tak perlu lagi direpotkan dengan melipat dan mencoblos kertas suara yang bisa memakan waktu beberapa menit. Dengan teknologi e-voting, proses pemilu menjadi lebih cepat dan hemat.Teknologi karya Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu pun sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah.Zulwelly, Tim di Program e-Pemilu PTIK BPPT menjelaskan, untuk menjalankan sistem e-voting ini dibutuhkan satu set perlengkapan mulai dari card reader untuk membaca kartu pemilih yang mencantumkan chip dengan nomor NIK e-KTP, sebuah layar sentuh yang menampilkan foto kandidat, dan printer struk barcode sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.”Di sini tidak ada lagi istilah mencoblos karena tidak lagi menggunakan kertas suara. Cukup dengan layar, tinggal sentuh, lalu keluar struknya,” ujar Zulwelly saat dijumpai di pameran teknologi Tugu Proklamasi, Sabtu (4/9/2014).Untuk menerapkan azas kerahasiaan, maka setiap set alat itu tetap ditempatkan di dalam bilik. Seluruh pilihan suara yang dilakukan masyarakat akan secara otomatis dihitung setiap saat.”Tapi alat ini tidak merekam siapa pilih siapa. Hanya hasil akhirnya saja bisa ketahuan setiap kandidat dapat perolehan suara berapa,” ujar dia.Dengan adanya teknologi e-voting ini, proses pemungutan suara yang biasanya butuh bermenit-menit kini hanya perlu waktu 30 detik. Setelah memberikan pilihan, sebut Zulwelly, pemilih akan mendapat struk bergambar barcode yang dimasukkan ke dalam kotak suara.Kotak itu hanya akan dibuka apabila memang diperlukan untuk proses pembuktian dalam sengketa pemilu. Zulwelly mengklaim alat e-voting ini tidak akan bisa diretas. Sebab, mesin ini berdiri sendiri dan tidak memiliki koneksi ke internet.Sementara untuk proses rekapitulasi dilakukan dengan mencatat perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) ke dalam formulir C1. Formulir itu kemudian dipindai dan diolah menjadi data yang terkoneksi ke pusat.

Adapun, untuk satu set alat perlengkapan e-voting dibutuhkan dana sebesar Rp 11 juta. Jumlah ini dinilai lebih murah dibandingkan pencetakan kertas suara setiap kali pemilu dilakukan.

Alat e-voting ini telah diterapkan untuk pemilihan kepala desa Desa Kebon Gulo, Boyolali pada 5 maret 2013, Desa Mendoyo Dangin Tukad di Jembrana, Bali pada 29 Juli 2013, Desa Taba Renah di Musi Rawas, Sumatera Selatab pada 5 Desember 2013.

Terkendala RUU

Chief Engineer Faisol Abdullah mengatakan seluruh desa yang sudah melakukan e-voting merasa puas dan berniat kembali menerapkan sistem yang sama pada pemilihan selanjutnya. Kendati mendapat respons positif dari desa-desa, pelaksanaan e-voting tetap belum bisa diterapkan dalam skala yang lebih tinggi.

“Di Pilkada (tingkat provinsi dan kabupaten), kami masih ada kendala undang-undang. Di PKPU belum memayungi, meskipun MK sudah membolehkan lewat pusuan MK tahun 2010. Yang dibutuhkan adalah payung hukumnya, dan pengadaannya,” ucap Faisol.


Penulis : Sabrina Asril
Editor : Desy Afrianti

 

Logo Kujang

 

 

 

On 09/13/2014 09:41 PM, Awind wrote:

http://www.gatra.com/politik-1/63321-hayono-isman-penghapusan-pilkada-langsung-kiamat-demokrasi.html

Hayono Isman: Penghapusan Pilkada Langsung ”Kiamat

Demokrasi”

  • Print
  • Email
Created on Saturday, 13 September 2014 23:13

Jakarta, GATRAnews – Hayono Isman menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tidak langsung, yakni bupati, wali kota, dan gubernur yang dipilih oleh DPRD, merupakan “kiamat demokrasi” Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat itu beralasan, rakyat tidak bisa lagi memilih dan menentukan siapa kepala daerahnya.

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Pembangunan VI (era Orde Baru) itu, di Jakarta, Sabtu (13/9), mengatakan bahwa jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah dibicarakan DPR ini disahkan, maka hak rakyat menentukan pemimpin “teramputasi”.

Selain itu, rakyat tidak bisa mempertimbangkan visi-misi, rekam jejak, integritas, program kerja, karena dipastikan tidak ada lagi para calon kepala daerah membebarkannya kepada rakyat di masa kampanye, untuk kemudian rakyat menilai dan menentukan pilihan.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro itu, pola seperti ini sangat berbahaya, karena bukan lagi ibarat beli kucing dalam karung, tapi rakyat tidak mengetahui isi karung tersebut, apakah itu kucing atau buaya.

“Betul, bukan lagi ibarat milih kucing dalam karung, tapi tidak tahu isi karung itu, dan sudah pasti tidak ada ‘public security’-nya,” tegas politisi Demokrat ini.

Dengan demikian, calon-calon yang baik, mempunyai intergirtas, serta bervisi-misi dan program baik seperti bebebapa kepala daerah yang dinilai berhasil sebagai buah pilkada langsung, tidak akan lagi terpilih. “Pilkada rakyat, calon baik bisa menang. Pilkada DPRD, calon beruang pasti menang,” tegas Hayono.


Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

12
Sep
14

PARRINDO : Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)

Logo PARRINDO

Politik Rakyat Pilkada Langsung Online Serentak (LOS)

Suara Pembaca :

Amanat politik Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998 Sila-4 butir-2 “Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain”.

Sementara itu Lingkaran Survei Indonesia melaporkan bahwa 81,2 % respondennya Pro Pilkada Langsung.

Sedangkan Agenda Sidang Paripurna DPRRI tentang RUU Pillkada Tidak Langsung konon dijadwalkan 25 September 2014.

Artinya kalaupun agenda tersebut terlaksana berarti sensitifitas legislator rendah sekali diukur terhadap amanat politik Pengamalan Pancasila tersebut diatas. Apalagi bilamana sampai terjadi diketok palu jadi UU Pilkada Tidak Langsung.

Sesungguhnya paradigma Pemilu Langsung Offline yang selama ini dilakukan disadari melibatkan kepanitiaan sangat besar di KPU TPS, KPU Kelurahan, KPU Kecamatan, KPU PemKot/PemKab, KPU Nasional, BaWasLu, PanWasLu, perangkat Saksi ParPol termasuk logistik kertas suara, kotak suara, tenda TPS, ruang kantor2 KPU yang semuanya jelas berkonsekuensi anggaran biaya negara dan daerah besar.

Kedepan paradigma Pemilu Langsung Online berbasis digital, eVoting, gadget diyakini mereduksi anggaran biaya sedemikian rupa banyaknya begitu pula kampanye online dan dialogis para calon akan banyak memotong ongkos selain lingkungan jadi bebas dari alat2 peraga offline.

Pilkada Langsung Online Serentak (LOS) paling tidak memberikan Panca Manfaat Layanan Publik yakni (1) Kedaulatan Rakyat atas Hak Politik lebih terjamin ditegakkan daripada melalui Perwakilan Rakyat yang notabene elite Partai Politik di lembaga legislatif nasional dan daerah propinsi/kota/kabupaten sesuai uraian di situs [ http://m.edisinews.com/berita-kerakyatan-permusyawaratanperwakilan.html ] , (2) Hemat tenaga manusia, biaya dan waktu, (3) Akuntabilitas Politik lebih terukur, (4) Hemat Ruang Arsip sehingga hemat akses penelitian pasca Pemilu/Pilkada, (5) Bebas Lingkungan Tercemar Alat2 Peraga.
Ke-5 (lima) Manfaat diatas ini diyakini akan mampu memperbesar tingkat kepuasan dan partisipasi aktif konstituen yang berdampak kepada akumulasi mutu demokrasi yang lebih baik menuju tahapan Indonesia Mulia 2015-2025.

Jakarta, 12 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Logo Garuda Merah Putih

http://sinarharapan.co/news/read/140911036/menguji-integritas-politikus-span-span-span-span

SH / dok

Pilkada lewat DPRD adalah langkah mundur demokrasi.

 

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi buah bibir setelah pada Rabu (10/9) mengaku sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Salah satu alasannya adalah kekecewaan terhadap sikap Gerindra yang ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD.Sikap Ahok ini jelas memancing kejengkelan di jajaran pemimpin Gerindra. Ahok dibilang tak tahu berterima kasih, seperti “kacang yang lupa kulit”.Ketua Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik, menyilakan Ahok mundur sambil menyebutkan, jika RUU Pilkada yang memasukkan mekanisme pilkada lewat DPRD disahkan, Ahok nantinya harus mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, setelah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melenggang ke Istana Negara.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon bahkan menuding, Ahok tak beretika, tak berkontribusi untuk Gerindra, dan “kutu loncat.”Namun, bukan Ahok namanya kalau ia jeri dengan tudingan-tudingan tersebut. Baginya, pilkada lewat DPRD tidak menunjukkan perilaku demokratis karena kepala daerah nantinya tidak lagi sibuk mengurus rakyat, tapi malah sibuk melayani anggota DPRD. Ia menilai, pilkada lewat DPRD mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru.Saat politikus Gerindra menuding sikap Ahok hanya mencari panggung agar bisa loncat ke partai lain, Ahok mengatakan kepada wartawan, ia tak akan berpindah partai, tapi bakal berkonsentrasi mengurus persoalan Jakarta. Ia juga tak peduli kalau tak akan terpilih lagi dalam periode selanjutnya.Sebagian orang menyayangkan sikap Ahok yang terlalu gegabah menanggapi kontroversi RUU Pilkada yang kini tengah dibahas di DPR. Namun, tak sedikit pula yang mendukung.Di jaringan media sosial, gerakan #saveAhok digalang. Mereka melihat yang dilakukan Ahok menunjukkan integritasnya sebagai politikus dan wagub yang dipilih rakyat.

Ahok, tanpa memperhitungkan jabatannya yang mungkin hilang, menyampaikan kepada publik bahwa ia mengakui hak rakyat memilih kepala daerah yang baik. Ia tidak ingin publik dibuat bingung dengan permainan “para elite politik” yang mengatasnamakan demokrasi.

Ia adalah saksi dan contoh hidup bagaimana seorang warga negara dengan status minoritas di Indonesia—sebagai keturunan Tionghoa dan beragama Kristen—dipercaya rakyat memimpin Jakarta bersama Jokowi. Ia tak ingin menyangkal kepercayaan rakyat yang datang ke bilik suara dan memberikan suaranya untuknya dan Jokowi. Bukan DPRD yang memilih ia dan Jokowi, melainkan rakyat, satu orang satu suara.

Dalam konteks ini, kita mengapresiasi yang dilakukan Ahok. Hal yang dilakukan Ahok justru menjadi pemantik sekaligus “batu uji” bagi para politikus lain, apakah perdebatan mereka yang berbusa-busa tentang RUU Pilkada benar-benar dilandasi niat baik untuk membuat demokrasi Indonesia lebih baik atau sekadar manuver pascapemilihan presiden (pilpres)?

Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat adalah sah. Ahok, produk dari pilkada langsung, berhak menyampaikan pendapat dan menyatakan sikap politiknya karena ia mencoba bersikap konsisten. Sementara itu, para politikus Gerindra pun berhak menuding Ahok sebagai “Malin Kundang” karena sikapnya dianggap menikung partai.

Kita sebagai warga negara juga berhak menuntut integritas para politikus. Partisipasi publik yang cukup masif dalam Pilpres 2014 yang baru saja berlalu menunjukkan, rakyat bukan sekadar kerbau yang dicucuk hidung. Mereka juga bukan rimbunan rumput kering yang bisa disulut isu SARA. Mereka berjejaring, membuat komunitas, dan membangun kerja sama untuk menumbuhkan kesadaran bernegara dan berbangsa.

Demokrasi, konsep yang kita bangun pelan-pelan sejak tumbangnya Orde Baru, telah membuahkan hasil. Bukan sekadar hiruk-pikuk—yang dikhawatirkan para pengkritiknya akan menyeret Indonesia pada chaos—tapi juga “orang-orang baik.”

Hanya dalam tempo 16 tahun setelah gerakan Reformasi bergulir, kita mampu mengganti kekuasaan dan transisi demokratik tanpa pertumpahan darah. Terakhir, pelaksanaan Pilpres 2014 yang menghadap-hadapkan Jokowi dan Prabowo Subianto juga berlangsung mulus, meski diwarnai hiruk-pikuk dari kubu koalisi parpol pendukung Prabowo.

Namun, kekhawatiran masyarakat dan dunia bahwa ketidakpuasan Prabowo atas kemenangan Jokowi memicu amuk seperti 1998, mengingat latar belakang Prabowo sebagai tentara dan mantan menantu Soeharto, tidak terjadi.

Hanya dalam rentang 16 tahun setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia berhasil mereformasi diri sebagai negara yang demokratik, bahkan terdepan dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi rujukan keberagaman karena sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, negeri ini tidak berminat membangun khilafah Islam.

Bahwa ada yang mesti dibenahi dari sistem demokrasi , termasuk pelaksanaan pilkada langsung, tentu kita sepakat. Hal yang mesti dibenahi antara lain sikap para elite yang terkadang susah menerima kekalahan dan keributan di antara para pendukungnya, juga soal pemborosan anggaran pelaksanaan pilkada.

Namun, mendesakkan pilkada lewat DPRD adalah langkah mundur demokrasi. Ahok, wakil kepala daerah hasil pemilihan langsung, lantang mengatakan itu. Ia bukan jenis “kutu” yang “meloncat” dari suara rakyat yang memberinya amanah langsung.

Sumber : Sinar Harapan

 

http://www.suarapembaruan.com/home/icw-pilkada-oleh-dprd-bisa-tingkatkan-korupsi/64537

 

ICW: Pilkada Oleh DPRD Bisa Tingkatkan Korupsi

 

Kamis, 11 September 2014 | 18:55

[JAKARTA] Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas mengatakan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa memicu peningkatan kasus korupsi.

“Bisa memicu kasus korupsi lebih tinggi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru,” kata Firdaus dalam diskusi Pemaparan Hasil Pemantauan Iklan Capres di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Firdaus, penyelenggaraan dan proses pilkada secara langsung memang memakan biaya lebih mahal akan tetapi dengan pilkada oleh DPRD justru melahirkan dampak yang lebih besar.

“Kalau bicara dampak tidak langsung dan tidak terlihat dengan melalui mekanisme DPRD bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru bahkan bisa menyandera DPRD selama lima tahun. Kepentingan politik tergadaikan, tidak diperhatikan,” jelasnya.

“Dan yang harus dikedepankan adalah bagaimana aspirasi dan substansi kedaulatan rakyat terakomodasi. Nilai substansi jauh lebih penting dibandingkan teknis. Sehingga pemilu harus representasi dari publik yakni dengan pemilu langsung skemanya,” kata Firdaus.

Ia menambahkan penekanan penyelenggaraan pemilu bisa ditekan lewat keputusan MK soal penyelenggaran pemilu serentak. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, pemilu Presiden 2019 dan seterus akan digelar serentak.

Menurut Firdaus, pemilu serentak bisa menghemat anggaran karena ada beberapa pos pembiayaan yang disatukan, termasuk honor penyelenggara pemilu dan anggaran logistik.

“Kalau bicara soal penghematan biaya, kan sudah ada keputusan pemilu langsung dan serentak. Ini teknik penghematan biaya, artinya saat pemilu serentak kita sudah pilih semua dari presiden, anggota DPR dan kepala daerah,” ujar Firdaus.

Berdasarkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada, Selasa (9/9), semua partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu tetap memegang teguh pada kesepakatan mereka agar pilkada dipilih oleh DPRD, kembali seperti pada Orde Baru.

Mereka menganggap model pilkada saat ini menyebabkan masalah dalam anggaran negara karena menelan biaya tinggi untuk penyelenggaraan dan proses pemilihan termasuk terjadi politik uang serta melahirkan konflik masyarakat.

“Bukan masyarakat yang melakukan politik uang tapi justru aktor atau partai politik itu sendiri yang melakukan baik dari tim sukses resmi dan tidak resmi maupun pendukung parpol,” ujar Firdaus.

“Ada satu kelompok yang ingin mengembalikan kedaulatan rakyat dalam mekanisme lewat DPRD. Dan jika RUU Pilkada benar disahkan, ini jadi track record buruk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, karena itu juga usulan dari pemerintah,” tambahnya. [Ant/L-8]

Logo NasPan45

Melawan Tirani Mayoritas

Ada tanda-tanda berbahaya dalam kehidupan demokrasi kita. Kedaulatan rakyat akan diganti dengan kedaulatan partai. Koalisi pendukung capres kalah Prabowo-Hatta belum ikhlas menerima kekalahannya. Kalah di Pilpres, di Mahakamah Konstitusi, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak menghentikan upaya mereka untuk menciptakan rambu-rambu penghalang bagi presiden terpilih Jookowi. Setelah menggolkan UU MD3 yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-Hatta di daerah-daerah dengan skema menempatkan calon-calon kepala daerah dukungan suara mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September mendatang.
Presiden SBY dan partainya yang segera akan mengakhiri masa tugasnya sejauh ini belum mendengarkan protes banyak pihak agar pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU tersebut. Bila berlanjut, SBY akan meninggalkan warisan (legacy) buruk berupa kerusakan pada sistem demokrasi kita. Kita diajak mundur kembali ketika kita mulai optimis atas terpilihnya beberapa tokoh muda berbakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di berbagai kota dan kabupaten sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
Benar bahwa pilkada langsung masih jauh dari sempurna dan perlu terus disemppurnakan, tetapi menghapus sistem itu dan memberikan wewenang kepada wakil rakyat di DPRD untuk menentukan kepala daerah adalah fatal. Kenapa? Karena yang disebut sebagai wakil rakyat itu pada kenyataannya adalah wakil partai politik. Karenanya yang didahulukan adalah kepentingan partai, bukan rakyat. Tidak seperti di banyak negeri lain, undang-undang kita tidak membenarkan calon independen menjadi anggota DPR. Sistem Pileg kita juga bukan sistem distrik. Dengan sistem proporsional terbuka, partailah yang berkuasa penuh menentukan siapa yang akan maju sebagai calon anggota legislatif beserta nomor urutnya. Anggota DPR harus melaksanakan kebijakan partai. Pilihan dalam voting di DPR/D ditentukan oleh partai. Yang melanggar bisa dipecat. Dengan sedikit pengecualian, sebagian besar anggota DPR tidak berani melawan kehendak partainya walaupun bertentangan dengan hati nuraninya.
Tanda-tanda juga makin jelas bahwa koalisi Merah Putih yang akan menguasai 63% kursi DPR RI nantinya akan “membalas” kekalahan mereka dalam pilpres dengan mengganjal pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak akan rela melihat pemeritah baru sukses dalam melaksanakan misinya. Walaupun tidak mudah, bukan tidak mungkin mereka bahkan sudah berancang-ancang mencari jalan untuk memakzulkan pemerintahan Jokowi-JK sebelum waktunya berakhir. Semuanya ini tentunya akan buyar bila satu dua partai anggota koalisi di belakang hari keluar dari keanggotaan koalisi dan membelot ke kelompok partai pemerintah.
Inilah salah satu kelemahan sistem demokrasi perwakilan. Rakyat hanya diberikan kesempatan memilih sekali lima tahun. Partai politik bisa bersekongkol membentuk tirani mayoritas. Namun kita tidak boleh putus asa dengan menyalahkan sistem demokrasi. Betapapun demokrasi bermasalah, sistem lain jauh lebih buruk, kata Sir Wisnton Churchill. Masih ada jalan keluar. Apa itu? Monitor dan lawan bersama wakil-wakil rakyat kita bila mereka tidak berada di jalan yang benar. Jangan kita diam dan berpangku tangan.
Monitor terus dan catat posisi dan pemberian suara mereka dalam sidang-sidang DPR. Kontak “wakil-wakil” anda di DPR bila mereka menyimpang dari aspirasi rakyat. Sampaikan peringatan bahwa kita tidak akan memilih mereka atau partainya kembali bila mereka tak memenuhi tuntutan kita. Suarakan dengan keras di publik keberatan kita. Kumpulkan petisi dan lakukan demonstrasi bila perlu. Tulis surat pembaca, artikel, dan minta media masa membantu menyebarkan opini anda. Manfaatkan media sosial untuk memperluas dukungan dan menggalang solidaritas. Sampaikan argumen yang rasional, masuk akal, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Semuanya ini tentunya harus dilakukan dengan jalan damai dan tidak melanggar hukum dan etika.
Bila semua itu telah dilaksanakan tetapi DPR tetap bersikukuh mengesahkan RUU Pilkada atau RUU lain yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional, masih ada jalan dengan mengambil langkah berikutnya melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau gugatan hukum lainnya. Dengan demikian kita telah menjadikan diri kita warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Sekaligus membuat kehidupan demokrasi yang tidak sempurna ini menjadi lebih hidup dan berimbang. Sebuah upaya bersama dan sungguh-sungguh diluar lembaga demokrasi resmi pasti akan membuat para pelaku politik berpikir dua kali sebelum mencoba mengambil langkah yang tidak menguntungkan masyarakat. Ujungnya, kehidupan demokrasi dan berbangsa kita menjadi lebih sehat.
Beramaan dengan itu, bila keadaan tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya akan didukung oleh kekuatan minoritas di DPR dengan jumlah kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Upaya-upaya harus terus dilakukan untuk menarik partai anggota koalisi lawan ke kubu pemerintah tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip bernegara yang benar. Jokowi yang juga terpilih sebagai presiden antara lain berkat dukungan luas jaringan relawan, harus memelihara terus hubungan dengan mereka dan tetap menjaga semangat relawan untuk ikut menyukseskan pemerintahannya dan bersama menghilangkan rintangan yang menghadang jalannya pemerintahan.
Abdillah Toha

_._,_.___


Posted by: Chalik Hamid <chalik.hamid@yahoo.co.id>

Logo PKP 17845 jpeg

SENATOR ANANG PRIHANTORO: JANGAN BONSAI DEMOKRASI!

ANANGSenator dari Propinsi Lampung yang biasa memakai caping gunung, Ir. Anang Prihantoro memberikan penilaian pada wacana pilkada di DPRD: “ Pemilihan di DPRD akan menjadi bonsai bagi demokrasi. Hak politik rakyat dikerdilkan. Jika DPRD yang memilih pemimpin untuk rakyat itu berarti hak rakyat dirampas!”
Pandangan Senator Anang Prihantoro merupakan bentuk dukungan bagi penyaluran aspirasi politik rakyat agar pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui pemilihan langsung. Pertimbangan efisiensi dan efektifitas tidak dapat menghindari penyimpangan dan resiko dari suatu pemilihan umum. Politik uang dapat terjadi dimana saja bahkan jika dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di DPRD, bisa saja nominalnya lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan pengakuan dari konstituen yang diberitakan menerima Rp 200.000,- atau Rp. 100.000,- maka tentunya anggota DPRD tidak pantas diberikan seharga itu. Begitupun sengketa ke Mahkamah Konstitusi-pun dapat terjadi, karena penyelesaian masalah pemilu bermuara di Mahkamah Konstitusi.

http://news.detik.com/read/2014/09/09/234039/2685838/10/tak-perlu-lewat-dprd-pilkada-serentak-sudah-hemat-biaya?9922022

LOGO SEPERAK

Selasa, 09/09/2014 23:40 WIB

RUU Pilkada

Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak

Sudah Hemat Biaya

Danu Damarjati – detikNews
                                                                                                       Halaman 1 dari 2

Jakarta – Fraksi partai politik dari koalisi merah putih kompak mendorong Pilkada lewat DPRD. Pilkada tak langsung itu dipandang lebih bisa menghemat biaya Pilkada. Namun koalisi pendukung Jokowi-JK plus pemerintah memandang penghematan bisa dilakukan lewat Pilkada serentak yang akan dimulai pada 2015.

“Pilkada serentak itu sudah sangat menghemat anggaran. Bahwa ada biaya dari Pilkada langsung, itu wajar dalam demokrasi. Masa untuk menunjukkan kedaulatan rakyat saja tidak kita biayai? Kan aneh,” kata anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasona Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).‎

Wakil Ketua Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Arief Wibowo juga menyatakan ‎Pilkada serentak bisa menghemat anggaran belanja kampanye, proses rekrutmen tenaga Pilkada, juga honor tenaga Pilkada.

Semua fraksi memang sepakat dengan Pilkada serentak 2015. Namun sesungguhnya, kata Arief, pada awalnya semua fraksi ingin Pilkada serentak beserta Pilkada langsung. Namun belakangan usai Pilpres 2014, koalisi merah putih berubah sikap menjadi pendorong Pilkada lewat DPRD.

“‎Dulu itu asumsinya Pilkada langsung dan Pilkada serentak. Kesepakatan itu diambil sejak awal,” kata Arief.

Anggota Panja dari PKB, Abdul Malik Haramain, menyatakan Pilkada langsung dan Pilkada serentak itu saling terkait.‎ PKB merupakan partai pendukung Jokowi-JK, alias sekubu dengan PDIP.

“Kita setuju sejak awal ikut Pilkada serentak karena putusan MK,” ucap Malik.Next

RUU Pilkada

Tak Perlu Lewat DPRD, Pilkada Serentak

Sudah Hemat Biaya

Danu Damarjati – detikNews
                                                                                              Halaman 2 dari 2

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyatakan Pilkada serentak akan digelar pada 2015 untuk 8 Provinsi, 170 Kabupaten, dan 26 Kota. Dengan kata lain, ada 204 Pilkada yang akan digelar pada 2015‎.

“‎Kalau kita jadi Pilkada serentak dengan mekanisme secara langsung, sekitar 50 persen lebih anggaran akan kita hemat. Kalau kita lihat, Rp 70 triliun untuk Pilkada Gubernur, Kabupaten, dan Kota akan hemat sekitar Rp 35 triliun,” tutur Djohermansyah usai rapat dengan Panja RUU Pilkada.

Menurut Djohermansyah, Pilkada serentak akan ‎mengefisienkan pelaksanaan Pilkada langsung. Meski begitu, pastilah pelaksanaan Pilkada langsung memakan biaya. Namun itu dinilainya wajar.

“Demokrasi itu harus ada ongkosnya, tapi kita harus efisien, jadi nggak bisa demokrasi itu tanpa ongkos. Kita harus berani bayar untuk demokasi,” ujar Djohermansyah.‎

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menyatakan ‎Pilkada langsung bisa dibuat semakin efisien dengan jalan lain selain Pilkada lewat DPRD. Cara itu adalah Pilkada serempak bersama-sama dengan Pilpres dan Pileg. Namun demikian Priyo memandang cara Pemilu serempak ini mustahil, sehingga Pilkada lewat DPRD dinilai lebih masuk akal.

“‎Tapi susah saya bayangkan masyarakat kita nyoblos (jika Pemilu dan Pilkada serempak) sampai tujuh surat suara dari presiden dan wapres, DPR, DPRD I, DPRD II, Gubernur, Bupati, dan Walikota‎. Serempak atau nggak serempak itu masih sulit mengaturnya,” tutur Priyo yang juga politisi Partai Golkar ini di Gedung DPR pada Jumat (5/9) lalu.

‎Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan Pilkada tak langsung, alias lewat DPRD, ‎bisa menghemat anggaran dengan kuantitas besar.

“‎‎Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang betriliun-triliun,” kata Martin pada Jumat (5/9) lalu.

‎Seperti diketahui, pendukung Pilkada lewat DPRD terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, ditambah Pemerintah.

11
Sep
14

PilKaDa : Kerakyatan, Permusyawaratan/Perwakilan

Logo PARRINDO

Kerakyatan, Permusyawaratan/Perwakilan

Suara Pembaca :

Sila-4 Pancasila mengamanatkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang diterjemahkan sebagai “Democracy” dalam Pidato Presiden Bung Karno To Build The World Anew, 30 September 1960 di Perserikatan Bangsa Bangsa, New York.

Polemik Pillkada langsung coblosan rakyat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau tidak langsung coblosan wakil rakyat di lembaga legislatif seharusnya ditanggapi berdasarkan pranata kebijakan politik per-undang2an yang ada seperti Pengamalan Pancasila Tap MPRRI No XVIII/1998, dimana Sila-4 Pancasila itu dijabarkan dalam 10 (sepuluh) butir praktek lelakunya. Dan cukup mencerahkan bahwa Pro Pemilu Langsung serta merta penuhi jabaran butir-1 “Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama”, sedang untuk jabaran butir-10 “Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan”.bisa dimaknai terbalik yaitu bahwa ketika kepercayaan rakyat orang-perorang tidak bisa diberikan kepada wakil rakyat maka pemusyawaratan tidak dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat tapi dilakukan secara egaliter penuh kesetaraan di TPS yakni yang kini terbuka dapat dipahami juga sebagai Tempat Permusyawaratan/Perwakilan Suara. Permusyawaratan dilakukan bisa diluar dan/atau didalam ruang TPS, sedangkan Perwakilan dikiprahkan didalam Bilik Suara.

Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa “Kerakyatan” itu unsur dominan di Sila-4 Pancasila, dibandingkan “Permusyawaratan/Perwakilan” seperti telah terurai di http://m.edisinews.com/berita-pro-demokrasi-kerakyatan-mantabkan-247-pilkada-2015.html

Akhirul kata, Teknologi Informasi kini telah tersedia melimpah sehingga semua Rakyat bisa Coblos Langsung, lalu kenapa harus Nyoblos lewat Wakil Rakyat yang elit ParPol ? Tempo doeloe memang belum terbayang peran Teknologi Informasi seperti sekarang ini, sehingga lupakanlah Pikiran2 Kuno itu, dan mulai sekarang hayo majulah bangsaku dalam ajang politik Demokrasi Kerakyatan di era Teknologi maju !

Jakarta, 11 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

07
Sep
14

Kenegarawanan : Pilkada Serentak Digital eVoting

Logo PARRINDO

Moda Pemilu Langsung atau Pemilu Tidak Langsung kini mencuat menjadi polemik.

Pemilu Langsung yang dikenali kini adalah berbasis kiprah langsung akar rumput memilih calon yang sah.

Pemilu Tidak Langsung adalah berbasis kiprah wakil2 rakyat di lembaga legislatif memilih calon yang sah.

Sebenarnya polemik tidak perlu berkembang melebar bila berkiblat kepada moda Pemilu Serentak ditingkat nasional sebagaimana amanat Putusan MKRI 23 Januari 2014 ybl.

Pemilu Serentak ditingkat daerah (propinsi, kabupaten, kota) seharusnya juga dapat dilakukan seperti Pemilu Serentak ditingkat nasional (DPRRI, DPDRI, Presiden/Wakil Presiden) kelak.

Mekanisme Pemilu Serentak berbasis digital eVoting dipercayai akan jauh lebih hemat waktu dan biaya serta memperkecil resiko tak terduga seperti politik uang dan konflik horizontal baik elit ataupun akar rumput dibandingkan dengan moda Pemilu baik langsung dan tidak langsung.

Oleh karena itulah, DPRRI 2009-2014 yg kini sedang bekerja membentuk UU Pilkada Tidak Langsung, adalah akan lebih bijak bila fokus saja ke pembentukan UU Pilkada Serentak sehingga ada ketaatazasan dengan semangat amanat Putusan MKRI 23 Januari 2014 tersebut diatas, selain menjaga postur APBN/APBD lebih pro pembangunan kesejahteraan rakyat sambil tetap pro kedaulatan politik rakyat.

Jakarta, 6 September 2014

Pandji R Hadinoto, Nasionalis Pancasila
PARRINDO – Parlemen Rakyat Indonesia
Politisi Keadilan & Persatuan Indonesia
PKP17845 – Poros Koalisi Proklamasi 17845
Editor www.jakarta45.wordpress.com

Pengamat: Pilkada Via DPRD Memasung Partisipasi Politik Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi penolakan terhadap rencana sebagian besar partai Koalisi Merah Putih di DPR RI menggolkan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung, atau lewat DPRD, lewat pembahasan RUU Pilkada semakin kencang.

Pilkada via DPRD akan melahirkan konsekuensi buruk bagi demokrasi Indonesia pascareformasi yang sudah menganut pilkada langsung. Dengan mengembalikan pilkada tak langsung sama halnya memasung partisipasi politik pemilih yang sekian lama sudah terbangun.

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai mekanisme pilkada kepada DPRD membuat proses demokratisasi kembali ke belakang. Padahal pilkada langsung selama ini sudah menjadi bagian penguatan demokrasi.

“Pilkada langsung menjamin hak politik warga negara menentukan pemimpinnya. Sekaligus menjawab tuntutan aspirasi rakyat, membuka peluang pertukaran elite lokal secara reguler, dan penguatan otonomi daerah,” ujar Pangi di Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Menurutnya, sejumlah alasan di atas menegaskan pilkada langsung harus tetap dipertahankan, karena memperkuat legitimasi kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat. Mengembalikan pilkada kepada DPRD jelas kecelakaan demokrasi.

“Pengembalian pilkada ke DPRD mematikan partisipasi politik. Tanpa pelibatan partisipasi politik rakyat dalam demokrasi, konsekuensi yang harus ditanggung adalah berkurangnya perhatian elite daerah terhadap aspirasi rakyat,” terang Pangi.

Selama ini, pilkada langsung telah merekatkan kesadaran rakyat untuk berpartisipasi menentukan pemimpinnya. Apabila kedaulatan rakyat daerah melalui pilkada langsung dikembalikan ke DPRD, maka satu poin pilar demokrasi yang terkurangi yaitu partisipasi politik.

Menurutnya, itu baru segelintir konsekuensi buruk. Jika ditelisik lebih jauh, sisa kemunduran demokrasi lainnya dari pilkada lewat DPRD adalah bukti inkonsistensi elite politik terhadap prinsip dan sistem demokrasi yang telah disepakati dan ditetapkan selama ini.

“Lagipula, pilkada diserahkan kepada DPRD tetap membuka lebar peluang permainan politik uang dan transaksi politik. Hal ini terbukti ketika rezim Orde Baru berkuasa, politik uang berlangsung di tataran DPRD,” imbuhnya.

Muncul kekhawatiran, kepala daerah yang tidak dipilh langsung tak lagi merasa bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya karena keterikatan dengan partai-partai di DPRD jauh lebih kuat sehingga semakin enggan untuk turun ke akar rumput untuk melihat rakyatnya.

“Kekhawatiran lainnya, kepala daerah yang dipilih nanti hanya akan berasal dari partai pemenang pemilu atau partai Koalisi Merah Putih (KMP) apabila bersekongkol di DPRD. Ini jadi warning bagi PDI Perjuangan dan parol koalisi pendukung Jokowi-JK,” kata Pangi.

Kalau ada keinginan partai KMP mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka patut diduga ada kepentingan pragmatis. Jangan coba coba KMP memasung hak-hak demokrasi rakyat lokal.

“Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, menggeser demokrasi ke sistem oligarki (suara rakyat digantikan segelintir elite). Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pilihan rasional yang dijamin oleh konstitusi,” tegasnya.

Baca Juga:

Gerpala: Kepala Daerah yang Dipilih DPRD Tidak Amanah

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Membungkam Aspirasi Rakyat

Ahok: Pengusul RUU Pilkada Orang-orang Tak Percaya Diri

Berita Lainnya

Jumhur Hidayat Galang Aktivis Tolak RUU Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD, kini, terus bergulir. DPR bisa mensahkan sebelum masa jabatan anggota dewan periode 2009-2014 berakhir.

RUU tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang diwakilkan kepada DPRD dianggap mencederai hak-hak politik rakyat dan cita-cita reformasi.

“Kami para aktivis dari berbagai elemen dan buruh menolak keras RUU yang mencederai rakyat dan cita-cita reformasi yang telah ditebus dengan darah dan air mata para pahlawan reformasi, ” kata aktivis dan pegiat demokrasi, M Jumhur Hidayat, Minggu (7/9/2014).

Gerakan yang sedang digagas dan dimatangkan adalah untuk menyadarkan jika RUU disahkan, konsekuensinya adalah bakal tumbuh subur seperti jamur di musim hujan berbagai praktik korupsi, politik uang serta yang bisa mencalonkan hanya kaum berduit.

“Jika RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD disahkan, sama saja kita akan kembali kepada zaman jahiliyah dan sarat korupsi dan segala tindak yang merugikan kepentingan rakyat, ” tegas Jumhur.

Saat ini, lanjutnya, pilkada langsung meneguhkan kedaulatan rakyat dan menguatkan demokrasi. Jika ada dampak negatif, katanya lagi, masih bisa dibenahi.

Bila politik uang masih terjadi, bisa dibuatkan sistem penataan pemilu menyeluruh. “Intinya, pilkada langsung memberi peluang munculnya pemimpin yang baik dan berkualitas,” ujarnya.

Seharusnya, ia berharap, DPR sekarang menghormati perjuangan bangsa yang sepakat menggunakan pemilu langsung.

Argumentasi bahwa pilkada langsung menimbulkan konflik horizontal, Jumhur menganggap tidaklah tepat. Sebab, jumlah korban akibat konflik horizontal terus berkurang.

“Itu alasan yang tidak rasional dan tidak ada argumentasi. Justru mengkhianati rakyat itu sendiri dan yang untuk menguntungkan segelintir elit semata. Tapi gerakan yang sedang digagas murni tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden dan pihak tertentu,” tegasnya.

Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi. pengusung, ia anggap sangat subjektif dan menghina rakyat karena dituding sebagai alasan ongkos politik mahal.

Ongkos pilkada menjadi mahal disebabkan mental dan watak serakah politikus. “Selama ini, pemilihan langsung masih terjadi banyak kekurangan, menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat penting untuk dipertahankan. Demokrasi Indonesia menurutnya membutuhkan pemilihan secara langsung,” katanya.

“Pergerakan rakyat akan segera melakukan konsolidasi ke daerah-daerah untuk melakukan aksi unjur rasa menolak RUU tersebut disahkan. Sekarang bukan saatnya diskusi tapi aksi turun ke jalan dengan masif, ” ujar Jumhur menegaskan kembali.

Beberapa LSM pergerakan rakyat juga ikut menolak RUU tersebut. Di antaranya, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta paraahasiswa dan pegiat demokrasi.

Baca Juga:

Pengamat: Pilkada Via DPRD Memasung Partisipasi Politik Rakyat

Gerpala: Kepala Daerah yang Dipilih DPRD Tidak Amanah

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Membungkam Aspirasi Rakyat




Blog Stats

  • 3,192,986 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…