Author Archive for Pandji R Hadinoto

28
Mar
15

Kenegarawanan : Korupsi Alat Proxy War AS di Rumania

Analisis
27-03-2015
Gerakan Anti Korupsi: Modus Baru Kolonialisme (Kisah dari Rumania, Thailand, Venezuela dan Indonesia)
Penulis : Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
Korupsi Alat Proxy War AS di Rumania

Benarkah korupsi saat ini merupakan modus baru kolonialisme yang diterapkan negara-negara maju sebagai bagian integral dari Perang Asimetris mereka untuk menaklukkan kedaulatan suatu negara? Ada baiknya kita mulai dengan sebuah kisah dari Rumania, di kawasan Eropa Timur.

Pada Mei 2014 lalu, beberapa petinggi penting Amerika Serikat berkunjung ke Bukares, Rumania. Para pejabat yang berkunjung levelnya juga bukan sembarangan. Wakil Presiden AS, Petinggi Departemen Pertahanan atau Pentagon, Petinggi intelijen dari CIA, Petinggi Nato dan beberapa Senator AS.

Lantas apa pesan politik yang mau mereka sampai harus repot-repot mengirim para pejabat tingkat tinggi Washington menemui para pejabat tinggi pemerintahan di Bukares? Nah inilah yang mengejutkan sekaligus aneh. Pesan dari mereka semua hampir sama di media lokal saat itu: “Lawan terus korupsi!!” Namun, benarkah seruan para pejabat tingkat tinggi AS tersebut memang murni ditujukan untuk pemberantasan korupsi yang notabene merupakan masalah dalam negeri Rumania?

Usut punya usut, ternyata manuver para pejabat tinggi AS jauh-jauh datang ke Rumania itu mengusung isu anti korupsi, ternyata punya maksud lain yang jauh lebih strategis. Apa itu?

Ternyata di balik itu, da dua misi besar yang dibawa AS yakni meminta pemerintah Rumania untuk menaikkan anggaran belanja militernya karena Rumania akan jadi tempat strategis AS dan Nato untuk menahan langkah Rusia di Ukraina. Anda tidak percaya? Marilah kita simak kutipan langsung Sambutan Wakil Presiden AS Joe Biden di Bukares pada 20 Mei 2014 lalu:
“Romania today is hosting U.S. Marines at the M-K Airbase, which also supports logistical operations for Afghanistan.  You’re building a fleet of F-16s.  Romania is working to bring its defense budget up to 2 percent of GDP, as all NATO allies should and must. ”

Jelaslah sudah, seruan kepada petinggi pemerintahan Rumania untuk melawan korupsi, sejatinya sekadar tahapan pertama dari Perang Asimetris yang dilancarakan Washington yaitu: TEBAR ISU, yang biasanya kemudian ditingkatkan tahapannya ke arah RUMUSKAN TEMA GERAKAN, yang tahapan akhirnya adalah dalam rangka mewujudkan Skema atau sasaran strategis para perancang strategis keamanan nasional di Washington.

Dalam kasus Rumania, melalui gerakan tebar isu anti korupsi para pejabat AS yang berkunjung ke Bukares, terungkap bahwa sasaran strategis pertama Washington adalah untuk mendesak para petinggi pemerintahan di Bukares agar program peningkatan anggaran militer menjadi prioritas utama.

Bahkan bukan itu saja.  Sasaran strategis AS berikutnya, kali ini terkait langsung dengan skema Washington untuk menjadikan Rumania sebagai ajang Proxy War melawan Rusia, negara adidaya saingan utama AS yang sudah dicanangkan sejak era pemerintahan George W Bush pada 2000. Yaitu, menyingkirkan perusahaan Rusia Gazprom untuk menggarap potensi cadangan shale gas yang ada di sana. Pemerintah Rumania akhirnya menunjuk Chevron. Sebagaimana diutrarakan oleh Perdana Menteri Victor Ponta kepada Wakil Presiden AS Joe Biden:
“Strategically speaking, Romania’s capacity of having its own natural gas production meet the national demand and Moldova’s demand is very important. I told Vice President Biden how I managed to convince most of my interlocutors that Chevron is always better than Gazprom.”

Bayangkan betapa senangnya Presiden Obama maupun para eksekutif senior Chevron mendengar pernyataan Perdana Menteri Victor Ponta yang terang-terangan penuh puja-puji kepada perusahaan Migas global AS seraya mempermalukan perusahaan Rusia Gazprom.
Mengapa isu korupsi secara terencana dan sistematis digunakan terhadap Rumania sebagai bagian dari Perang Asimetris AS untuk melawan Rusia? Begini penjelasannya. Di sinilah hebatnya para analis intelijen CIA maupun komunitas intelijen lainnya dalam membaca suasana batiniah masyarakat Rumania.

Dalam analisis intelijen para perancang strategis keamanan nasional di Washington,  tema besar AS untuk terus melawan korupsi itu tak lepas dari kondisi psikologi massa yang saat ini terjadi di Rumania pasca Rusia “menduduki” Ukrania.  Psikologi massa saat ini sudah mencapai titik bahwa gerakan anti korupsi berarti gerakan anti orang Rusia. Kemudian, meluas menjadi gerakan anti korupsi harus melibatkan militer. Inilah dua poin penting yang menjadi gagasan utama gerakan tebar anti korupsi yang dilancarkan para pejabat tinggi AS ketika berkunjung ke Bukares, Rumania.

“New and interesting synonyms appeared in the Romanian media space: “anti-corruption” means anti-Russian, the “anti-corruption” fight gets militarized, and it becomes a holy national mission under American protection,” tulis Costi Rogozanu, editor Lefteast beberapa waktu lalu.

Dalam analisis Costi Rogozanu, beberapa politisi pro AS di Rumania juga menggunakan kata dan ikon ‘anti korupsi’ untuk menyerang musuh politiknya. Terutama kelompok-kelompok yang menentang kehadiran Chevron di Rumania.
“When protesters focused their attention on the completely abusive way in which Chevron sought to start shale gas extraction in Romania, the „liberal” voices hushed and they started to advance Americanized arguments: who is against shale gas extraction is pro-Putin, corrupt and unpatriotic… Anti-corruption means also fighting against the „enemy within”, which could in turn mean a lot of things: leftists, ecologists, peasants that do not want shale gas extraction in their villages, Eurosceptics, etc,” tambah Costi.

Membaca yang tersirat dari analisis Costi Rogozanu, nampak jelas bahwa isu anti korupsi hakekatnya malah bertabrakan dengan aspirasi masyarakat. Betapa tidak. Jika kita lihat di desa lokasi tempat Chevron akan mengeksplorasi gas,yakni desa Pungesti dan Silistea di wilayah Vaslui, kehadiran Chevron ditolak oleh warga desa dan pegiat lingkungan. Salah satu alasannya, kebutuhan air bersih sebanyak 35 ribu liter per hari untuk upaya eksplorasi gas sampai 4000 m dibawah tanah itu akan menggangu pasokan air bersih warga desa dan merusak lingkungan. Disamping beberapa alasan lain.

Berarti, dengan mengusung isu “berantas korupsi” sebagaimana instruksi para petinggi pemerintahan Obama yang berkunjung ke Bukares, pada gilirannya akan dijadikan dasar untuk menghantam gerakan para para pegiat  lingkungan hidup yang berjuang menentang kehadiran Chevron di kedua desa tersebut.

Alat Adu Domba Lemahkan Internal NKRI

Senada dengan kasus yang terjadi di Rumania,  beberapa waktu lalu, Global Future Institute (GFI), sebuah lembaga kajian strategis dan masalah internasional yang didirikan sejak 2007 lalu, mengisyaratkan hal serupa, bahwa model kolonialisme yang dikembangkan kini ialah Perang Asimetris (non militer). Lazimnya pola perang asimetris ini, diawali dengan tebaran isu ke tengah-tengah masyarakat, kemudian dimunculkan tema gerakan dan berujung pada skema. Ya, skema merupakan ruh atau inti tujuan kolonialisasi yang dimotori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya.

M Arief Pranoto, peneliti senior GFI menulis sebuah artikel menarik bertajuk “Menggebuk Korupsi dengan Revolusi Industri.” Menurut Pranoto, korupsi sebagai ‘alat menyerbu’ Indonesia oleh kaum kolonial memang efektif, selain merusak sisi paling vital dalam kehidupan berbangsa yaitu mental, moral serta keuangan negara, juga berpotensi untuk dijadikan sebagai alat adu domba disana-sini. Baik antar elit politik, bahkan juga oleh antar institutusi kenegaraan. Yang pastinya juga antar institusi penegakan hukum.

Bahkan hal ini semakin diperkuat dengan kajian yang dilakukan oleh tim riset GFI mengungkap bahwa tak dapat dipungkiri, korupsi sebenarnya hanya sebuah modus, tema atau tata cara dari sebuah penjajahan model baru kaum imperialis. Korupsi di Indonesia memang diciptakan via sistem ketatanegaraan yang didukung aturan dan perundang-undangan (UU) negara yang sudah dirombak total, terutama awal-awal memasuki era reformasi dahulu.

Ketika sistem yang kini berjalan justru mendorong perilaku koruptif, seperti otonomi daerah, pemilu langsung, one man one vote, kentalnya pencitraan dalam pola kampanye, multi partai dan lain-lainnya, maka seribu pun — bahkan sejuta badan ad hock seperti KPK atau komisi-komisi lain tidak bakal mampu membendung korupsi. Global Future Institute (GFI), Jakarta akhir 2011-an mengungkapkan, bahwa model demokrasi Indonesia saat ini yang berkuasa adalah kaum pemodal. Sehingga, korupsi di Indonesia sengaja diciptakan melalui sistem.

Dalam skema kolonialis semacam ini, maka masuk akal jika KPK pun rentan terhadap sasaran permainan politik ketimbang secara sungguh-sungguh berperan sebagai institusi penegakan hukum yang obyektif dan tidak tebang pilih.

Korupsi sebagai metode baru kolonialisme justru mampu menjadi infotaimen menarik berating tinggi di media, namun nihil atau nol besar dalam proses solusi berbangsa dan bernegara.

Untuk Pengalihan Isu Meredam Serangan terhadap Kebijakan Ekonomi Neoliberalisme

Lebih daripada itu, bukan sekadar nol besar dalam proses solusi berbangsa dan negara. Bahkan gerakan anti korupsi malah bisa digunakan untuk Pengalihan Isu atas siapa yang seharusnya para pihak yang bertanggungjawab atas rusaknya perekonomian suatu negara.

Kembali ke kasus Rumania, Kemarahan massa (rakyat) yang harusnya ditujukan ke kegagalan kebijakan dan agenda IMF yang membuat ‘hancur’ perekonomian Rumania justru dengan sangat mudah dialihkan ke kesalahan politisi dan pengusaha yang korup. Akibatnya, ketika sejumlah massa memprotes pemerintah ketika memberi izin Chevron maka dengan sangat mudah protes itu  dihentikan dengan menggunakan kata seperti ini: “…who is against shale gas extraction (baca: Chevron) is pro-Putin, corrupt and unpatriotic”

Gerakan tebar isu anti korupsi pada perkembangannya malah melindungi langkah-langkah kebijakan strategis pemerintah Rumania untuk melakukan privatisasi besar-besaran di Rumania. Tebar isu anti korupsi juga  melindungi beberapa perusahaan multinasional AS, dan Uni Eropa agar tidak diganggu kepentingannya.

Jadi kalau ada sinyalemen bahwa KPK atau para aktivis anti korupsi digunakan oleh kepentingan asing untuk mengkriminalisasikan beberapa elit politik yang dipandang sebagai saingan politik berbahaya, ada baiknya kalau kita menelisik strategi gerakan anti korupsi di Rumania.

Ternyata cukup sederhana strateginya. Minta sebuah LSM untuk mengungkap sebuah korupsi di sebuah lembaga publik, sebuah rumah sakit milik negara misalnya. Kemudian minta media menyuarakannya. Ujungnya publik marah. Dan, saat kemarahan publik memuncak, muncul sebuah gagasan lebih baik rumah sakit yang korup itu diswastanisasi atau diprivatisasi agar transparan dan tidak terjadi korupsi. Padahal tak selalu benar isu korupsi bisa diselesaikan dengan langkah privatisasi.

Gelagat semacam ini sebenarnya juga sudah terlihat di Indonesia menyusul lengsernya Presiden Suharto. Betapa yang namanya Gerakan Anti Korupsi justru menjadi “elemen garis depan” dalam memuluskan kebijakan liberalisasi (ekonomi, politik dan budaya) seperti privatisasi, deregulasi dan desentralisasi (otonomi daerah/pemekaran daerah). Bahkan dalam banyak kasus, untuk dijadikan alat menjatuhkan sebuah rezim (Soeharto misalnya lewat isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau sering disebut KKN) agar terjadi instabilitas di sebuah negara. Ruang-ruang yang terbentuk akibat instabilitas menjadi ruang yang paling mudah untuk memasukkan agenda kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan asing.

Celakaya, kebanyakan, rakyat atau massa tidak pernah paham dan tahu bahwa ada kepentingan besar dibalik bantuan miliaran Dollar dan niat baik IMF atau World Bank ke sebuah negara untuk membentuk dan membesarkan lembaga anti korupsi dan LSM anti korupsi. Termasuk gerakan anti korupsi di Indonesia.

Menggarisbawah uraian  M Arief Pranoto sebelumnya yang menggarisbawahi gerakan anti korupsi bisa mengarah pada politik adu domba, menarik untuk menyimak sebua survey yang dilakukan oleh sebuah kolom laman Arabnews.com, pada tahun 2014. Menurut survei, korupsi dan anti korupsi menjadi akar masalah konflik politik, ekonomi di sebagian besar negara-negara timur tengah. Dan bahkan menjadi isu penting geopolitik di Timur Tengah.

Tumbangnya Perdana Menteri Thailand Yinluck Shinawatra, akibat tuduhan korupsi yang bersamaan waktunya dengan munculnya perseteruan KPK – Polri harus menjadi catatan khusus dalam melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini dalam konteks geopolitik.

Maka itu, perseteruan KPK-Polri jangan hanya dilihat semata-mata dalam konteks penegakan hukum atau etika hukum. Ada konsekuensi geopolitik besar dibalik perseteruan itu jika tidak dikelola dengan baik, amat hati-hati dan cerdas oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi.

Ada isu privatisasi, desentralisasi, deregulasi dan penguasaan ekonomi politik atas wilayah geopolitik tertentu yang justru menguntungkan kepentingan perusahaan multinasional, sekelompok kepentingan atau kepentingan negara tertentu dibalik sebuah gerakan anti korupsi yang masif.

Karenanya, Konflik KPK-Polri harus dilihat bersama-sama dengan kasus Yinluck di Thailand dan konflik akibat isu korupsi lain di wilayah geopolitik ASEAN. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas lagi, harus ditempatkan pada isu perebutan kepentingan geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Pasific antara Tiongkok (plus Rusia) dengan AS seperti tergambar jelas dalam kasus di Rumania.

Pelajaran dan motif gerakan anti korupsi di Rumania dan pemakzulan Yinluck Shinawatra sebenarnya sudah cukup untuk jadi pelajaran penting. “In short, anti-corruption is neoliberalism,” begitu kesimpulan Costi Rozoganu melihat gerakan dibalik anti korupsi di Rumania.

Politisasi Korupsi terhadap Pemerintahan Nicolas Maduro, Venezuela

Kasus Venezuela, korupsi juga dimainkan sebagai alat politis menghancurkan reputasi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Segalanya terungkap ketika pemerintah Venezuela berhasil menangkap Antonio Ladezma. Pejabat Wali Kota daerah metropolitan Caracas, pada 19 Februari 2015 lalu. Setelah penangkapan itu, pemerintah Venezuela menjelaskan dihadapan pers bahwa ada bukti rekaman hasil sadapan intelijen bahwa Wali Kota Ladezma berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Pemerintahan Maduro menyebut, berdasarkan data intelijen yang dia peroleh, bahwa kendali Amerika Serikat ada dibelakang Wali Kota yang juga salah satu tokoh dibalik upaya kudeta yang gagal terhadap Presiden sebelum Maduro, Hugo Chavez beberapa saat lalu.

Yang menarik menysul terbongkarnya rencana kudeta yang didalangi oleh Amerika ini adalah pernyataan Juru Bicara Gedung Putih, Josh Earnest:
“Venezuelan officials past and present who violate the human rights of Venezuelan citizens and engage in acts of public corruption will not be welcome here, and we now have the tools to block their assets and their use of US financial systems.”

Nah, lagi-lagi terbukti, selain HAM, korupsi merupakan isu yang ditebar AS ketika kepentingan strateegisnya di suatu negara merasa terancam. Sekadar informasi,  sebenarnya percobaan kudeta yang dilancarkan oleh Antonio Ladezma bukanllah yang pertama kali. Sebelumnya, ada beberapa upaya kudeta yang digagalkan oleh intelijen dan militer dibawah pemerintahan Maduro setelah Presiden Hugo Chaves meninggal.

Ada semacam bukti pola bahwa Isu kudeta di Venezuela selalu menunggangi isu inflasi yang meroket, isu korupsi pejabat, isu kesejahteraan, kerusuhan sosial dan demonstrasi anti pemerintah.  Lantas, mengapa AS (baca Obama) sangat marah dan sampai mengeluarkan Executive Order yang menghebohkan itu?

Mudah saja jawabannya.  Pada Januari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maduro bertemu. Dua negara yang memiliki potensi migas terbesar di bumi ini sepakat untuk kerjasama untuk keluar dari tekanan rendahnya harga minyak global akibat konspirasi AS dan Arab Saudi.

Skenario Venezuela dan Russia ini bisa dianggap akan memutus rencana AS untuk mendestabilisasi kawasan Amerika Latin. Harus dingat, sampai saat ini Venezuela adalah motor penggerak bersatunya Amerika Latin melawan hegemoni AS di kawasan Amerika Latin.

Melalui Revolusi Bolivarian yang dikumandangkan Hugo Chaves telah merubah secara dramatik model kebijakan internasional Venezuela. Dengan potensi migasnya, Chaves mampu merangkul dan memimpin solidaritas gerakan negara-negara Amerika Latin baru. Bantuan migas ke negara tetangganya (termasuk Kuba) berhasil “menyatukan” 11 negara di Amerika Latin.

Dengan dirajut melalui sebuah jaringan yang dinamakan  Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA) bergabunglah negara Antigua dan Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominika, Ekuador, Grenada, Nikaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenadines dan Venezuela dalam sebuah kerjasama ekonomi saling menguntungkan antara negara Amerika Latin untuk keluar dari hegemoni ekonomi dan politik negara Asing seperti kanada, Inggris dan AS.

Intinya, Amerika Latin ingin memiliki kedaulatan ekonomi dan politik yang sudah dirampas negara asing selama puluhan tahun itu.

Maka bisa dimengerti betapa gusarnya Amerika ketika rencana kudeta terhadap Presiden Maduro dengan mengandalkan Walikota Caracas Antonio Ladezma tersebut berhasil digagalkan. Aksi destabilisasi  kawasan negara Amerika Latin jadi terhambat karena Venezuela dapat ‘sokongan” penuh dari Rusia. Intinya, Amerika Latin masih belum bisa ditaklukkan.

Bahkan sebagai buntut dari gagalnya rencana kudeta tersebut, AS menghadapi titik-balik. Presiden Kuba, Ekuador, Bolivia dan banyak Presiden dari negara lain mendukung secara penuh posisi Presiden Maduro dan mempertanyakan sanksi AS buat Venezuela. Mereka menganggap AS sudah keterlaluan.

Bahkan terungkap sebuah temuan lain, bahwa Antonio Ladezma sudah dipersiapkan oleh Washington untuk menjadi presiden baru Venezuela, ketika rencana kudeta terhadap Presiden Maduro tersebut berhasil.

Perlu Kontra Skema Hadapi Isu Korupsi Sebagai Modus Kolonial

Karena itu, sebagai metode dari (sistem) kolonialisme gaya baru di tanah air, korupsi mutlak harus dikontra serentak, sistematis, dan dilakukan secara gegap gempita di berbagai lapisan masyarakat, bahkan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, pergerakan anak bangsa –tanpa mengurangi rasa hormat atas segala upaya selama ini memerangi korupsi, jika tanpa kontra skema yang jelas guna mendongkel modus baru tersebut, tak ubahnya seperti deret duka cita –“daftar keprihatinan”–. Artinya bahwa teriakan, keringat bahkan darah dan jiwa mereka bakal terbentur dinding bisu tak tergoyahkan. Bukannya sia-sia tapi mubazir tercecer di jalanan.

Artikel Terkait
» Menebar Gelora Antipenjajahan!
» Kudeta Gaya Baru di Serbia, Ukraina dan Georgia
» Jurus Naga Membelit Dunia (Bagian 1)
» Pentingnya Cina Kuasai Pelabuhan-Pelabuhan di Asia-Pasifik
» Kenali Dulu Agenda Strategis Cina Abad 21
» Perlu Kontra Skema Hadapi National Security Agency (NSA) di Bidang Cyber Media
24
Mar
15

Kelautan : Putusan Pengadilan Perikanan Kapal Raksasa Hai Va Kecewakan Menteri Susi

Menteri Susi Menangis dan Kecewa, Ada Apa ?
Senin, 23 Maret 2015, 19:45 WIB

Republika/Agung Supriyanto
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  —  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat menahan tangisnya saat menceritakan kekecewaannya terhadap putusan Pengadilan Periklanan Ambon terhadap kapal raksasa Hai Va, yang sebelumnya diduga mencuri ikan.

Susi mengaku kecewa dengan putusan pengadilan bahwa sang nakhoda kapal hanya dijatuhi hukuman denda Rp 200 juta rupiah atau penjara enam bulan lamanya. Padahal, Kapal yang berbobot lebih dari 3000 GT ini didakwa atas 3 hal: tidak adanya Surat Laik Operasi, tidak adanya Vessel Monitoring System, dan muatan hiu martil yang dilarang.

“Hasilnya sangat mengecewakan kita. Saya ingin dilakukan investigasi ulang atas keputusan ini. Jadi dilakukan investigasi kepd keputusannya. Kenapa bisa diputuskan denda seperti itu,” kata Susi di kantornya, Senin (23/3).

Susi mengaku kecewa dan marah atas putusan ini. Ke depan, KKP akan mengajukan bandung kepada Mahkamah Agung untuk meninjau ulang putusan Pengadilan Perikanan Ambon. Susi menilai, masalah illegal fishing harus ditindak dengan tegas, karena menyangkut urusan kedaulatan.

“Ini tidak hanya masalah Indonesia. Semua berkepanjangan terhadap perikanan yang berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu negara terparah dengan masalah ini,” ujar menteri asli Pangandaran ini.

Susi mengatakan dirinya telah memulai langkah pemberantasan illegal fishing dengan membentuk tim analisis dan evaluasi atau anev. Dia mengaku telah menemukan beberapa hal janggal dalam investigasi yang dilakukan. “Kami menemukan hal janggal dan kebangetan,” ujarnya.

Dengan keluarnya putusan Pengadilan Ambon yang tampak meringankan pelaku illegal fishing ini, Susi mengaku bahwa dirinya merasa dikecewakan.

“Kalau hal seperti ini lolos lagi saya yakin harga diri, dignity, kerja keras kita itu seperti disepelekan, seperti tidak dihargai, sepertinya kedaulatan bangsa itu dianggap hal kecil saja. Padahal big thing itu dimulai dari ini,” lanjutnya.

24
Mar
15

Prasarana : Indonesia Tawarkan Investasi 24 Pelabuhan Tol Laut Sosial

 Indonesia Tawarkan Investasi 24 Pelabuhan Tol Laut Sosial

Jakarta45

http://sp.beritasatu.com/home/indonesia-tawarkan-investasi-24-pelabuhan-tol-laut/82145

Indonesia Tawarkan Investasi 24 Pelabuhan Tol Laut
Senin, 23 Maret 2015 | 20:21

Berita Terkait

  • Program Tol Laut Berbiaya Tinggi Jadi Perhatian Asing
  • Pelayaran Rakyat Sebagai Alternatif Tol Laut
  • Tol Laut Harus Terintegrasi Dengan ALKI
  • Jerman Siap Bantu Perluasan Tanjung Priok
  • Tol Laut Pendulum Nusantara Hemat Biaya Logistik 500%

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

“Ya kami ingin mempercepat penerapan poros maritim,” kata Andrinof di Jakarta, Senin.

Andrinof mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu minat serius investor untuk berpartisipasi dalam proyek maritim itu, yang secara total dapat menghabiskan Rp 700 triliun, termasuk belanja pengadaan kapal.

Selain tol laut, kata Andrinof, Presid kan menawarkan investasi untuk proyek infrastruktur jalan raya dan pembangkit listrik dalam lawatannya ke dua negara raksasa di Asia itu.

Andrinof tidak menampik keberangkatan Jokowi ke Tiongkok juga karena misi serupa negara Tirai Bambu itu, yang ingin membangun Jalur Sutera, sebuah jalur konektivitas tata niaga dari berbagai wilayah di Asia ke Eropa dan Afrika.

“Kami ingin lihat dulu apa dari Jepang dan Tiongkok,” ujarnya.

Kebutuhan investasi untuk tol laut yang diperkirakan Rp 700 triliun itu untuk jangka waktu lima tahun dan akan diupayakan dari investasi pemerintah, BUMN dan BUMD serta swasta.

Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil.

Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang.

Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung,.

Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke

Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”, fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda.

Namun pada 2015, pemerintah fokus memulai pembangunan tol laut dari Indonesia Timur. [Ant/N-6]

24
Mar
15

Kenegarawanan : GAK Asia Afrika Dorong Politik Tol Anti Korupsi Indonesia

GAK Asia Afrika dorong Politik Tol Anti Korupsi Indonesia
Senin, 23 Maret 2015 – 11:32 WIB


Dr Ir Pandji R Hadinoto MH

Suara Pembaca:
GAK Asia Afrika dorong Politik Tol Anti Korupsi Indonesia

Peringatan Konperensi Asia Afrika 18-24 April 1955 pada bulan April 2015 yang akan datang di Gedung Merdeka, Bandung, kalau saja teragendakan juga Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika berdasarkan butir-9 Dasasila Bandung “Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama” adalah akan dapat berperan mendorong kiprah Politik Tol Anti Korupsi di dalam negeri Indonesia.

Hal tersebut diatas penting mengingat Politik Tol Laut yang berrencana anggaran Rp 700 T [Kompas 23nop14] tentu tidak bijak hanya mengandalkan genjotan Tol Pajak yang justru bisa mendera rakyat banyak, tapi perlu pendampingan dari Politik Tol Anti Korupsi juga selain untuk memperkecil peran dominan Tol Investor Asing.

Artinya percepatan dan perkuatan Politik Anti Korupsi kini sangat penting guna selamatkan Indonesia terutama pada faktor kelolaan APBN, APBD dan Keuangan BUMN dari gerogotan Koruptor demi kepentingan makmurkan rakyat.

Gerakan Anti Korupsi (GAK) yang kini meluas diberbagai kota sebenarnya pertanda moral warga untuk menguatkan sikap-sikap nonkooperatif bagi suksesnya upaya-upaya pemberantasan korupsi, seperti unjuk kejoangan GAK Bandung Raya 19 dan 22 Maret 2015 yang seakan menyongsong peringatan kejoangan Bandung Lautan Api 23 Maret 1946.

Semoga kewibawaan pemerintah Indonesia dapat jauh menguat dengan ketengahkan program Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika saat peringati Konperensi Asia Afrika yad sekaligus pembudayaan sila-5 Pancasila “Social Justice”.

Jakarta, 23 Maret 2015

MAPAN – Majelis Adat Pancasila
Pandji R Hadinoto

Hadinoto, Nasionalis Pancasila
MAPINDO Majelis Pandu Indonesia
MAPAN Majelis Adat Pancasila
Editor : www.jakarta45.wordpress.com

Sumber Berita: http://www.edisinews.com

Begini Cara Berantas Korupsi Menurut Alumnus ITB
Minggu, 22 Maret 2015 – 16:07 WIB

Jakarta – Gerakan Anti-Korupsi (GAK) menggelar aksi damai di car free day Dago, Jalan Ir H Juanda, Kota Bandung, pada Minggu (22/3/2015). Aksi damai itu dilakukan untuk mendukung pemberantasan korupsi dan menciptakan Indonesia bersih.

Beberapa perwakilan alumnus dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ikut dalam aksi damai itu. Di antaranya Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Yayasan Pendidikan Al-Masoem, serta Universitas Khatolik Parahyangan.

“Yang ikut aksi damai ini lumayan banyak, sebanyak 300 orang sebelumnya sudah konfirmasi untuk datang dan memang betul pada datang, belum lagi karena ini di CFD Dago jadi tadi banyak yang bergabung untuk ikut aksi, jadi kira-kira mencapai ribuan orang,” ucap Presiden GAK Sely Martini seusai aksi damai tersebut.

Untuk perwakilan alumnus, ucap Sely, sangat beragam sekali, mulai dari angkatan 70-an sampai dengan alumnus yang baru lulus kuliah. “Dari tiap-tiap universitas ada perwakilan yang datang,” kata dia.

Dalam aksi damai itu, GAK mengkampanyekan tiga tuntutan, yakni aktif lawan korupsi, selamatkan demokrasi, dan makmurkan rakyat Indonesia. “Kita mendeklarasikan agar setiap anak bangsa itu bisa bersama-sama melawan korupsi,” katanya.

Dalam aksi damai itu, perwakilan alumnus dari beberapa perguruan tinggi melakukan orasi selama tiga menit. Di antaranya alumnus ITB, Bambang Harymurti, Emmy Hafid dari IPB, dan Molly dari Universitas Parahyangan.

Dalam orasinya, Bambang Harymurti menuturkan jika koruptor lebih sedikit jumlahnya daripada 200 juta warga masyarakat Indonesia. Artinya, kata BHM, peluang Indonesia untuk bersih dari koruptor itu besar sekali. “Masalahnya kita hanya berdiam diri saja,” katanya.

Untuk itu, ujar BHM, warga masyarakat Indonesia hanya perlu melakukan apa yang mereka pikir hal baik dalam membasmi korupsi itu. “Gak sulit kok, let`s have fun dan basmi korupsi,” ujarnya. (*/Tempo)

BERITA LAINNYA

http://edisinews.com/m/berita-gak-asia-afrika-dorong-politik-tol-anti-korupsi-indonesia.html#ixzz3VHqTzmKK

Mar23 pada 5:07 AMKenapa Mahasiswa Aksi Jatuhkan Jokowi, Dianggap Kentut Lewat ?

21st March 2015 , 05:03 PM

Kenapa Mahasiswa Aksi Jatuhkan Jokowi, Dianggap Kentut Lewat? | Fiskal.co.id

197

alt

Sumber Foto: Kammi.or.id

Umumnya penggiat media memperhatikan lebih seksama “ultimatum” mahasiswa pada pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo yang konon dipersiapkan dengan mood yang setara saat peristiwa Mei 1998, atau pada saat mahasiswa bisa mengepung Istana negara di rezim Abdurahman Wahid. Ultimatum tersebut jatuh tempo pada 20 Mei, dengan ancaman aksi besar-besaran di setiap kampus.

Aksi itu terjadi, bahkan beberapa hari sebelum 20 Mei 2015, di beberapa daerah tercatat aksi yang melibatkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Di Serang, Bandung, Lampung, Semarang, Solo, Banda Aceh, Medan dan beberapa kota lainnya, Mahasiswa yang terafiliasi pada KAMMI turun ke jalan dengan pelbagai muatan, yang kesimpulannya meminta Presiden Jokowi mundur.

Di Solo (20/03) Mahasiswa memberikan alasan klasik bahwa harga bahan pokok naik, dan BBM naik. Begitupun di Sumatera Utara (20/03), di mana gambar Jokowi dibakar mahasiswa, alasannya adalah kenaikan harga bahan pokok dan BBM.

Di Riau bahkan secara demonstratif digambarkan Jenazah Jokowi (17/03) dengan tuntutan stop investasi asing dan ambil alih beberapa blog migas, seolah ada dosen ekonomi yang lupa mengajari mereka bahwa harga minyak mentah tengah murah hingga beberapa tahun mendatang, sehingga mengambil alih blok migas dari swasta akan merugikan Indonesia secara fiskal.

Begitupun halnya dengan di Banten (20/03) di mana mahasiswa mengerek keranda jenazah Jokowi dengan isu yang sama penurunan harga bahan pokok. Pula di DKI Jakarta. Kali ini dipusatkan di UI (20/03) demo mahasiswa tampil lebih kalem, kali ini dengan surat terbuka agar Jokowi memihak pada pemberantasan korupsi tanpa ada desakan untuk mundur.

Akan halnya, reaksi aksi yang serentak itu memang tidak menimbulkan magnitudo setara dengan aksi Mei 1998, atau aksi kejatuhan Abdurahman Wahid pada tahun 2000. Beberapa media mainstream mengabarkan aksi tersebut, tapi dengan tone yang datar dan barangkali menulis sambil mengantuk.

Yang pada akhirnya di beberapa media “tidak mainstream” dan terafiliasi dengan gerakan Islam, menuding media mainstream melakukan pembungkaman. Dari Twitstory, sampai pada blog blog Media beredar isu miliyaran rupiah dicairkan Jokowi agar isu mahasiswa bisa tenggelam. Isu yang bisa digugat kredibilitasnya.

Namun, sebagai awak media, dan redaktur Fiskal.co.id, saya bisa memahami mengapa tone media mainstream pada aksi mahasiswa ini tergolong biasa biasa saja, bahkan secara sinis bagai maaf.. kentut lewat. Menyengat, menarik perhatian, tapi tidak bisa mengalahkan situasi.

1. Media mainstream melihat subtansi isu yang disajikan, karena ada tanggungjawab bukan hanya pada profesi kejurnalistikan, melainkan juga pada khalayak ramai. Isu BBM, isu kenaikan harga (inflasi), dan isu korupsi akan disajikan secara proposional. Inflasi, defisit perdagangan, nilai tukar rupiah adalah rutinitas desk dalam media mainstream yang jawabannya sudah terprediksi. Dan pers sama sama berpacu dengan pemerintah mencoba mengukur dengan eksak melalui para ahli, ekonom, yang kompeten dibidangnya, mengabarkan situasi sebenarnya.

2. Anda tidak bisa menjatuhkan presiden yang belum melalui tahun pertama pidato kenegaraan berkaitan dengan pelaksanaan APBN, dan program terukur pada konstitusi. Karena itu sangat bodoh, meany (kata orang sunda tengteuingeun).

Walau taruhlah saat ini tengah terjadi krisis, tapi di mana letak prinsip keadilan dan fatsun politik, pada pejabat baru yang baru saja merenggangkan otot otot kekuasaannya eh.. sudah harus turun ring? APBN pemerintahan Jokowi baru saja ketuk palu Februari lalu, mestinya yang disoroti ke mana anggaran itu pergi? Bagaimana pemanfaatannya? Ini memerlukan pengukuran berbasis hasil dan kinerja fiskal, pada tahun fiskal, yang dalam hal ini Indonesia mengikuti tahun kalender.

Jadi, Jokowi belum gagal, mencoba pun belum bagaimana diketahui gagal?

3. Media mainstream gunakan resep 5 W dan 1 H : What (apa), Who (siapa), when (kapan), Where (di mana), why (kenapa), dan How (bagaimana). Pertama tama media akan melihat Who (Siapa)? Karena dalam kredibilitas peliputan, nama adalah berita (name make news).

Jadi Who? Mahasiswa? Who? KAMMI, Who? Faksi aktivis muslim kampus, memiliki kekariban sejarah dengan Partai Keadilan Sejahtera pesaing Jokowi dalam pilpres 2014, jika sudah diketahui hingga ke fakta tentatif, masuk ke posisi Why (kenapa)? Tentu saja jawabannya bisa banyak, bisa agenda politik, murni aktivitas mahasiswa, iseng, dapat wangsit, bayaran, dst. Namun, semua ini terjawab pada saat How (bagaimana diajukan)? KAMMI ultimatum Jokowi, lalu aksi, dan beberapa jam kemudian media media terafiliasi dengannya, melaporkan ada ketidaksenjangan peliputan.

Dari titik itu sudah jelas media mainstream pada akhirnya tidak menari nari pada agenda politik, suatu gerakan politik yang menunggangi mahasiswa, yang lalu ngambek saat mereka tidak begitu dihiraukan.

Karena penunggangan itu jahat, tidak elok, tidak adil pada mahasiswa sendiri, biarkan mahasiswa pada akhirnya bisa merumuskan poin keempat yang paling penting dari semuanya.

4. Fidelity, fidelitas, klaritas, sesuatu yang jelas, dalam bentuk gagasan gagasan morph, perubah yang bisa mengubah zaman ketidakpastian menjadi zaman penuh solusi. Mahasiswa mengajukan tuntutan “zombie”, ya BBM lah, ya Bahan Pokok lah, padahal mereka adalah akademisi, mereka mesti lebih tahu fiskal dibanding pemerintahannya, karena itulah fungsi akademisi. Bila mahasiswa di tunggangi dosen dosen itu sangat bagus, apa gagasannya? Ajukan gagasannya, media mainstream akan melek, dan lupa diri lalu bersedia menari di atas agenda politik pihak manapun, asal gagasannya jelas.

Jika gagasannya adalah mengganti satu rezim dengan rezim lainnya, tanpa ada kejeniusan tentang bagaimana fiskal diperbaiki, bagaimana rupiah bisa menghadapi tekanan CAD.. ya maaf, Anda tak ubahnya bagai orang buang angin sembarangan. Media tidak sebodoh itu.***Red

22
Mar
15

Konstruksi : Beton Anti Gempa dari Bambu

Lupakan Besi, Doktor di Malang Temukan,Kontruksi Beton Anti Gempa dari Bambu (2) Orang

Lupakan Besi, Doktor di Malang Temukan,Kontruksi Beton Anti Gempa dari Bambu (2) Orang

Beton Bambu

http://regional.kompas.com/read/2015/03/19/08000091/Lupakan.Besi.Doktor.di.Malang.Temukan.Kontruksi.Beton.Anti.Gempa.dari.Bambu?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

Lupakan Besi, Doktor di Malang Temukan

Kontruksi Beton Anti Gempa dari Bambu

Kamis, 19 Maret 2015 | 08:00 WIB

SURYA.co.id/Adrianus Adhi Dr Ir Baig Sri Umniati ST MT, dosen Universitas Negeri Malang, menunjukkan temuannya: angker bambu untuk menambah daya tahan beton.

http://regional.kompas.com/read/2015/03/19/08000091/Lupakan.Besi.Doktor.di.Malang.Temukan.Kontruksi.Beton.Anti.Gempa.dari.Bambu?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

Lupakan Besi, Doktor di Malang Temukan

Kontruksi Beton Anti Gempa dari Bambu

Kamis, 19 Maret 2015 | 08:00 WIB

SURYA.co.id/Adrianus Adhi Dr Ir Baig Sri Umniati ST MT, dosen Universitas Negeri Malang, menunjukkan temuannya: angker bambu untuk menambah daya tahan beton.

Terkait

MALANG, KOMPAS.com – Universitas Negeri Malang (UM) menemukan metode pemasangan bambu untuk campuran beton. Produk itu bernama Angker Bambu. Peggunaan angker ini bisa menguatkan beton dan sambungannya hingga dua kali lipat.

Dr Ir Baiq Sri Umniati MT adalah sosok di balik inovasi ini. Jebolan doktor dari Universitas Brawijaya ini tengah mengamati hasil penelitian angker bambunya yang sudah dimulai sejak 2013. Hasil penelitian itu tersimpan dalam laptopnya.

Bentuk angker bambu itu boleh dibilang unik, berupa setengah lingkaran bambu, dan memiliki panjang sekitar 25 centimeter. Pada bagian atas, bambu tadi dipotong seukuran dua centimeter supaya bisa dikaitkan dengan rangka beton.

Jika seluruh proses pembuatan angker bambu selesai, alat tersebut masih belum bisa digunakan. Angker tadi harus dikeringkan terlebih dulu selama satu bulan guna mengurangi kadar air dalam bambu.

Selanjutnya, bambu juga harus dicat terlebih dulu, lalu diberi pasir. Cat itu berguna untuk menempelkan pasir pada bambu.

“Pemberian pasir di bambu supaya angker tak bergeser selama berada di dalam beton. Sebab, penggunaan bambu di beton membuat rongga. Pasir ini berguna untuk menutup rongga-rongga tadi, sehingga bambu ini mencengkeram beton,” jelas Ketua Jurusan Teknik Sipil UM ini.

Apabila seluruh proses ini dilewati, maka angker bisa dipasang. Angker dipasang di empat sisi rangka balok, lalu diberi pengait supaya angker tak bergeser saat proses pembuatan semen.

“Dalam penelitian ini, saya memasang angker dan kekuatannya pada sambungan beton balok,” katanya.

Penelitian itu untuk melihat kemampuan angker bambu menahan beban pada beton bambu bangunan bertingkat.

Hasilnya, “Angker bambu ini bisa menahan beban vertikal beton hingga 10 ton. Untuk beban horisontal, kemampuannya bisa lebih dari 200 ton,” ungkapnya.

Hasil penelitian itu,mengindikasikan bahwa penggunaan Angker Bambu membuat bangunan tahan gempa. “Angker tidak membuat beton patah, ataupun bengkok jika terkena goyangan gempa,” katanya.

Keuntungan lain dari penelitian ini, lanjutnya adalah biaya pembuatan beton yang murah. Ini disebabkan seluruh bambu didapat dari alam sekitar. Sri mengaku mendapatkan bambu tadi dengan gratis.

Meski demikian, penelitian ini memakan waktu sekitar tiga bulan. Satu bulan untuk membuat bambu itu kering, lalu satu bulan lagi untuk melihat kondisi beton setelah 28 hari.

“Saya memang meneliti dengan durasi waktu satu bulan,” katanya.

Editor : Hindra Liauw
Sumber : Tribunnews.com
22
Mar
15

Sejarah : Benteng Duurstede, Ambon

 Benteng Belanda Ambon

Mengintip Jejak Sejarah di Benteng Duurstede Ambon Lebih Dekat

Sosial ‘Sunny’ ambon@tele2.se [nasional-list] Ke nasional-list@yahoogroups.com Mar21 pada 9:50 PM http://ambonekspres.com/2015/03/20/mengintip-jejak-sejarah-di-benteng-duurstede-ambon-lebih-dekat/ 20 March, 2015 Pesona Manise

PULAU Saparua adalah sebuah pulau kecil sekaligus sebuah kecamatan yang terletak di dalam wilayah Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pulau ini juga merupakan sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Saparua , dengan Ibukotanya Saparua. Kota Saparua merupakan sebuah kota kecil yang berkembang pesat dengan berbagai potensi seperti  perdagangan dan pendidikan. Saparua juga  memiliki banyak objek wisata. Mulai dari air terjun maupun objek wisata yang bernilai sejarah, yakni Benteng Duurstede. Zamrud Palijama, peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Ambon, dalam tulisannya menyatakan sangat tertarik dengan sejarah benteng yang pertama kali dibangun oleh Portugis pada tahun 1676 ini.  Tapi,benteng ini ungkap Palijama, direbut dan dimanfaatkan serta dibangun kembali oleh Gubernur Ambon Mr. N. Schaghen pada tahun 1691. Benteng Duurstede berfungsi sebagai bangunan pertahanan serta pusat pemerintahan VOC selama menguasai wilayah Saparua. Pada 16 Mei 1817, benteng ini diserbu oleh rakyat Saparua dibawah pimpinan Kapitan Pattimura. Seluruh penghuni benteng tewas kecuali putra Residen yang bernama Juan Van Den Berg. Jatuhnya benteng Duurstede ditangan rakyat Maluku mengakibatkan kedudukan VOC di Ambon dan Batavia goncang. Oleh karena itu, VOC memusatkan perhatiannya untuk merebut kembali benteng. Segala usaha telah dilakukan VOC diantarannya adalah mengirim bantuan tentara dan persenjataan perang. Namun demikian, setiap penyerangan tersebut selalu gagal. Situasi ini mendorong VOC bertindak lebih agresif. Gubernur van Middelkoop terpaksa meminta bantuan kepada Raja Ternate dan Tidore. Pada bulan November 1817, VOC mengirimkan armada yang berjumlah 1500 orang atas sumbangan dari Raja Ternate dan Tidore tentunya. Penyerbuan ini dipimpin oleh Komisari Jendral A. A Buyskers. Strategi yang dilakukan oleh Buyskers adalah menguasai pulau-pulau di sekitar Saparua, dan selanjutnya menguasai daerah kekuasaan Pattimura. Strategi tersebut ternyata cukup berhasil. Pattimura beserta pasukannya terdesak ke hutan sagu dan pegunungan, hingga akhirnya Kapitan Pattimura beserta tiga orang panglima berhasil ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman mati yang dilaksanakan di benteng Nieuw Victoria. (HIR) __._,_.___ Posted by: “Sunny” <ambon@tele2.se>

20
Mar
15

Kenegarawanan : Wabah Korupsi Akibatkan Kesenjangan Sosial Meluas

Wabah Korupsi Akibatkan Kesenjangan Sosial Meluas

Jakarta, Obsessionnews – Mencermati berbagai unjuk pendapat warga kampus menyuarakan Anti Korupsi di berbagai kota seperti di Bandung, Bogor, Surabaya, Jogja, Malang, Banyumas, Pakanbaru,  baru-baru ini menunjukkan sadar darurat wabah korupsi sudah meluas dan perlu perhatian serius dari para pemangku Republik ini.

“Sikon darurat wabah korupsi juga ditandai oleh hubungan kasualistik antara Rasio GINI meninggi dengan peringkat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang menurun. Artinya kesenjangan sosial ekonomi meningkat/melebar bersamaan dengan semakin mewabahnya tindak pidana korupsi,” tandas Koordinator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH, Kamis (19/3/2015).

Selain daripada NIAT, ungkap Pandji, disadari bahwa SISTIM YANG KORUPTIF dan LINGKUNGAN YANG KONDUSIF (berdimensi ipoleksosbudhankam) adalah saling perkuat peluang peristiwa hukum tindak pidana korupsi. “Sistim yang koruptif ditunjukkan dengan aturan-aturan hukum yang rancu, tumpang tindih dan dirasakan kurang berkenan oleh publik,” bebernya.

Ia menegaskan, lingkungan yang kondusif bagi tindak pidana korupsi antara lain ditunjukkan oleh parameter seperti Rasio GINI pada tahun 2004 berangka 32 dan pada tahun 2013 meningkat jadi berangka 41,3 sedangkan peringkat IPK Indonersi tahun 2004 adalah 130/163 atau 0,798 (IPK = 2,4) dan tahun 2014 adalah 107/175 atau 0,611 (IPK = 3,4).

Artinya, jelas Pandji, ternyata ada korelasi positif antara melebarnya kesenjangan sosial ekonomi dengan mewabahnya tindak pidana korupsi, dengan kata lain “wabah korupsi berakibat turut perbanyak rakyat miskin”. Disebutkan, Sekjen TII Dadang Trisasongko menegaskan pada 3 Desember 2014 yanl bahwa “problem korupsi politik telah pengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi warga negara di Indonesia”.

“Solusi untuk itu antara lain budayakan etos TRIPAKTA atau TRI Politik Anti Korupsi Tanpa Akhir, yakni (a) Tidak Ingkari Janji Konstitusional, (b) Tidak Koruptif terhadap Pancasila & Pembukaan UUD45, (c) Tidak Korupsi APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak,” paparnya.

Dan ke depan, lanjut Pandji, pranata Hukum Anti Korupsi perlu perkuatan bukan justru pelemahan termasuk performa lembaga-lembaga penegakan hukumnya dalam arti untuk lebih meningkatkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila-5 Pancasila).

“Semoga dengan begitu niat Presiden JokoWi cegah dan berantas korupsi cukup dengan InPres dapat sukses adanya,” pungkas Inisiator Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini. (Asma)

Berita Terkait

 Jakarta45

Perbedaan Pikiran Barat Dan Pancasila

Posted by Admin on Sunday, 3 August 2008 | Makalah, Opini
 

Satu Uraian Singkat

Oleh Sayidiman Suryohadiprojo

Pendahuluan

Waktu ini nampak meningkat keinginan masyarakat untuk menegakkan kembali Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara RI. Hal itu sangat menggembirakan mengingat kuatnya usaha pihak-pihak tertentu di dalam maupun luar negeri, yang ingin menghilangkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Namun demikian, masih menjadi pertanyaan apakah semua orang yang ingin Pancasila tegak kembali, mengetahui inti pikiran Pancasila dan perbedaannya dengan cara berpikir Barat.

Tulisan ini bermaksud menguraikan secara singkat hal-hal itu.

Pikiran Barat

Sejak terjadi Renaissance di Eropa pada abad ke 14, pikiran Barat sangat berpangkal pada peran Manusia sebagai Individu dalam kehidupan.
Dunia Barat memandang Individu sebagai mahluk yang lahir dengan kebebasan penuh dan sama satu dengan yang lain (Men are created Free and Equal). Kebebasan itu memberikan kepadanya hak untuk mencapai segala hal yang diinginkan. Ia hidup terpisah satu sama lain, masing-masing dilengkapi dengan kekuasaan penuh, sehingga ia segan berkumpul dengan individu lain. Thomas Hobbes (1588-1679) berkata bahwa kondisi manusia ini adalah kondisi perang antara setiap individu dengan individu lainnya (bellum omnium contra omnes).
Karena dengan begitu sekuriti setiap individu selalu terancam, maka Ratio individu mendorongnya untuk memperoleh perdamaian dengan hidup bersama individu lain.
Jadi dalam pikiran Barat hidup bersama antara individu adalah karena dorongan ratio guna mengamankan sekuritinya melalui perdamaian. Itu berarti bahwa hubungan antara individu adalah selalu dalam bayangan Konflik. Inilah yang dinamakan Individualisme dan Liberalisme.

Pikiran Pancasila

Ketika Bung Karno pada 1 Juni 1945 menguraikan pandangannya yang beliau namakan Pancasila depan Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beliau menyatakan bahwa Pancasila beliau gali dari kehidupan bangsa Indonesia yang sudah berabad lamanya. Beliau mengatakan bahwa Pancasila adalah Isi Jiwa bangsa Indonesia.
Dalam Pancasila kehidupan digambarkan sebagai Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Tidak ada Manusia atau Individu yang hidup sendiri melainkan senantiasa dalam hubungan dengan individu lain dalam satu ikatan bersama.
Individu berada dalam Keluarga. Meskipun berada dalam satu keluarga tidak ada dua individu yang benar-benar sama , jadi selalu berbeda. Karena perbedaan itu individu hidup mengejar yang terbaik. Akan tetapi perbedaan individu itu selalu berada dalam hubungan Keluarga, sehingga kehidupan individu selalu disesuaikan dengan kepentingan Keluarga (Ora sanak ora kadang, yen mati melu kelangan). Sebaliknya karena individu adalah bagian permanent dari Keluarga, maka Keluarga mengusahakan yang terbaik bagi semua individu yang ada di dalamnya.
Maka dasar pikiran Pancasila adalah Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan yang berarti Kekeluargaan dan Kebersamaan. Hubungan antara individu dengan individu lain dan dengan Keluarga adalah selalu mengusahakan Harmoni atau Keselarasan. Bentuk dinamiknya adalah Gotong Royong.
Maka dalam memandang kehidupan pikiran Pancasila jelas sekali berbeda dengan pikiran Barat, yaitu Harmoni berbeda dengan Konflik, Individu dalam Kebersamaan berbeda dengan Individu bebas, sama dan dengan kekuasaan penuh.

Pengaruh terhadap pandangan tentang Negara

Berdasarkan pikiran Barat itu maka Barat melihat Negara sebagai sumber Kekuasaan. hal mana antara lain ditegaskan Nicolo Machiavelli (1469-1527) dan masih berlaku hingga sekarang. Ia melihat Negara sebagai satu-satunya jalan untuk menciptakan orde (ketertiban) dalam kehidupan yang diisi individu-individu yang bebas dan penuh kekuasaan. Sebab dalam negara itu terdapat supreme power atau sovereignty yang dapat menciptakan orde dalam kehidupan. Yang dimaksudkan dengan sovereignty adalah the absolute and perpetual power of commanding in a state (Jean Bodin, 1530-1596)
Thomas Hobbes dan John Locke (1632-1704) melihat bahwa sumber kekuasaan dari supreme power itu adalah kekuasaan yang ada pada individu. Sebab individu melalui rationya menyadari bahwa harus ada ketertiban dan untuk itu diperlukan kekuasaan.
John Locke kemudian mencari jalan bagi penggunaan kekuasaan itu. Ia tidak memberikannya kepada seorang, seperti digambarkan Machiavelli, melainkan melalui pembagian kekuasaan di tiga tangan yang mengadakan keseimbangan melalui checks and balance. Inilah yang dinamakan Trias Politica yang sejak tahun 1688 digunakan dalam mengatur kekuasaan negara di Barat.

Pancasila berpangkal pada penglihatan umat manusia sebagai Kesatuan dengan manusia dilahirkan hidup bersama. Sebab itu buat Pancasila negara bukan organisasi kekuasaan, melainkan organisasi untuk mewujudkan Kebahagiaan Manusia (Sila ke 5 : Kesejahteraan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia ).
Tujuan itu dicapai dengan cara Musyawarah Mufakat (Sila ke 4) dengan selalu memperhatikan Kemanusiaan Beradab (Sila ke 2) dan menjamin Persatuan Indonesia (Sila ke 3) dengan dilandasi kesadaran akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa (Sila ke 1).
Karena 200 juta bangsa Indonesia tidak dapat melakukan musyawarah, maka dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Penjelmaan Rakyat. Jadi MPR bukan padanannya Parlemen dari system Barat.
Karena MPR terdiri dari sekian banyak orang, maka ia tidak dapat menjalankan kewajiban mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan umum. Sebab itu MPR mengangkat Presiden Republik Indonesia sebagai Mandataris MPR. Untuk menjalankan kewajibannya MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus dijalankan Presiden RI. Untuk menjalankan pekerjaannya Presiden RI didampingi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama-sama menetapkan undang-undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden RI, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengawasi kebendaan dan keuangan negara, Mahkamah Agung (MA) untuk menyelenggarakan pengadilan. Selain itu Presiden RI dibantu Pemerintah RI terdiri para Menteri untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
Jadi Negara RI berdasarkan Pancasila tidak sama dan bukan satu Negara berdasarkan pikiran Barat. Negara RI tidak menjalankan Trias Politica , melainkan menjalankan segala ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum di-amandemen. Segala issue yang dikemukakan pihak Barat seperti Hak Azasi Manusia (HAM), Demokrasi,dll harus pula dilihat dari kacamata dan pikiran Pancasila.

Pertanyaan mendasar adalah : Mengapa Kita Mau Melaksanakan Pancasila ?

Orang-orang yang menganut pikiran Barat berpendapat bahwa jauh lebih bermanfaat dan praktis untuk menggunakan cara berpikir Barat dalam membangun kehidupan di Indonesia. Barat sudah membuktikan pencapaian kesejahteraan dan memberikan model jelas apa yang harus kita lakukan. Mengapa harus melaksanakan Pancasila, kata mereka, padahal belum ada buktinya untuk dijadikan model. Akan terlalu lama dan penuh ujian sebelum kita tiba pada pelaksanaan Pancasila, kata mereka, sedangkan Rakyat sudah menunggu kesejahteraan hidup yang mereka dambakan.

Jawabannya adalah :

  1. Belum tentu jalan terpendek adalah jalan terbaik. Apalagi kalau kita perhatikan pendapat dan pikiran orang-orang terkemuka Barat, termasuk kaum filosof seperti Oswald Spengler (Der Untergang des Abendlandes), P.A. Sorokin (The Crisis of our Age), J. Huizinga dan Jan Romein dalam berbagai buku mereka, Ortega Y Gasset , dan lainnya. Para pemikir Barat sendiri sangsi akan masa depan dunia Barat kalau tidak melakukan perubahan mendasar. Jadi apakah kita hanya mau mengekor kepada perkembangan yang menuju ke keruntuhannya ? Tentu tidak , kita harus membangun bangsa untuk sepanjang masa sampai dunia kiamat.
  2. Sudah dua kali terbukti bahwa melaksanakan cara berpikir Barat menyebabkan persoalan besar bagi kita, yaitu dalam masa antara 1950 hingga 1959, dan sekarang setelah Reformasi tahun 1998 yang bahkan dapat memecah NKRI yang keutuhannya hanya dapat dijamin dengan Pancasila untuk menghadapi berbagai perbedaan, seperti agama. Yang pertama dapat kita akhiri setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Kembali pada UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Sedangkan yang sekarang belum dapat kita akhiri dan semoga tidak akan lama lagi terjadi koreksi terhadap Reformasi. Yang kita perlukan adalah Reformasi yang menjadikan Pancasila Kenyataan di Indonesia.
  3. Melihat sejarah umat manusia, baik dalam sejarah bangsa-bangsa maupun sejarah tokoh-tokoh dunia, maka terbukti bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin tercapai kalau kehidupan dilakukan berdasarkan Jati Diri Bangsa. Kalau tidak didasarkan Jati Diri maka kalaupun terjadi kemajuan, maka itu tidak menimbulkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin yang hakiki bagi rakyat. Maka karena Pancasila adalah Jati Diri Bangsa Indonesia , kita harus membangun kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Hanya itu yang akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin rakyat Indonesia.

Bacaan : Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo , Kumpulan Karangan , PT Pembangunan Jakarta, 1964

– See more at: http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=516#sthash.MTW4CnCJ.dpuf

 



Blog Stats

  • 2,432,930 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 135 other followers