Author Archive for Pandji R Hadinoto

21
Jul
17

Kenegarawanan : Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia

Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia

Advokasi Kejoangan45

ilustrasi / pkppwasbang.upi.edu

SHNet – MERDEKA!

Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana

http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

‎Piranti Kuantitatif Performa Indonesia sebagai indikator “navigasi” lembaga kenegaraan seperti  1) ICOR (Incremental Capital Outflow Ratio), 2) IDSI (Indeks Daya Saing Indonesia), 3) IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Indonesia), 4) IPKI (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia) , 5) IKI (Indeks Kebahagiaan Indonesia), 6) IKNI (Indeks Ketahanan Nasional Indonesia) dan  7) Gini Ratio, beserta
Perangkat Konstitusional Peradaban Indonesia yakni Superioritas UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) adalah kini perlu diperkokoh segera sebagaimana mestinya
Program perkokohan itu antara lain direkomendasikan melalui pembudayaan perangkat *Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia* seperti Catatan sejak Abad 7 Masehi tentang ‎ *Panca Sila*‎ sebagai berikut :

*1. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. (Qs al ikhlash:1)*

*2. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah (Qs. An Nisa:135)*

*3. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (Qs. Al Hujurot:13)*

*4. sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; (Qs. Asy Syuro:38)*

*5. Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, (Qs. An Nahl:90)*

*PANCASILA*

*1. KETUHANAN YANG MAHA ESA*
Allah SWT berfirman:
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
“Katakanlah (Muhammad), *Dialah Allah, Yang Maha Esa* .”
(QS. Al-Ikhlas 112: Ayat 1)

*2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB*
Allah SWT berfirman:
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا
“Wahai orang-orang yang beriman! *Jadilah kamu penegak keadilan* , menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). *Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi* , maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 135)

*3. PERSATUAN INDONESIA*
Allah SWT berfirman:
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰٮكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian *Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.* Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

*4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN*
Allah SWT berfirman:
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ
“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, *sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka* ; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”
(QS. Asy-Syura 42: Ayat 38)

*5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA*
Allah SWT berfirman:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآىِٕ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
” *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran* ”
(QS. An-Nahl 16: Ayat 90)

‎Tetap MERDEKA!
Jakarta, 20 Juli 2017
Presidium ‎PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
21
Jul
17

Kenegarawanan : PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5)

Advokasi Kejoangan45

PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5)

ilustrasi / ist
SHNet – MERDEKA!
Mengingat pesan bijak _Salus populi suprema lex esto.__The safety of the people shall be the highest law._[Marcus Tullius Cicero]. Tujuan berdirinya negara adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Keselamatan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama bernegara. Untuk menjalankan negara diperlukan hukum dan perundangan. Cicero benar ketika berkata _Salus populi suprema lex esto_, keselamatan rakyat harusnya menjadi hukum tertinggi.

Demi KESELAMATAN RAKYAT BANYAK, NEGARA HARUS KUAT MENEGAKKAN HUKUM, dan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas Pancasila yang adalah sumber daripada segala hukum itu oleh karenanya perlu tertegakkan di semua tingkatan pengaturan kebijakan publik bernegarabangsa.

‎Dan demi pengukuhan Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4), July 12, 2017,

http://sinarharapan.net/2017/07/pelayanan-publik-pro-pancasila-p4/

Serta bagi penjabaran daripada Ketetapan MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang Pengamalan 45 Butir Pancasila
Berikut guna pemantapan daripada Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia, 5 Juli 2017, sebagaimana
Maka sebenarnya kini tibalah saatnya direkomendasikan penerbitan *PerPPU tentang Praktek Pelaksanaan Pengamalan Pembudayaan Pancasila (P5)*
Dengan demikian tekad menegakkan Pancasila Indonesia pada tanggal 1 Juni 2017 yang baru lalu, dapat lebih membumi dan mengakar searah dengan gerak kehidupan bernegarabangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959)
Dalam kesempatan yang baik ini, Presidium Pemangku Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) berharap semoga Advokasi Kejoangan45 ini kiranya bermanfaat terbaik bagi Politik Kebijakan ProPancasila Indonesia 09/07/17 :
Tetap MERDEKA!
Jakarta,19 Juli 2017
Presidium ‎PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/pengakuan-konstitusi-pro-pancasila-indonesia/
4 Jul 2017 – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia, … MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 Butir Pengamalan Pancasila, pada hari Rabu …. PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5).

Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/prioritaskan-kebijakan-propancasila-indonesia/
9 Jul 2017 – Sementara PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILAPERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5).

Penguatan Pendidikan Karakter dan Ideologi Khilafah – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-dan-ideologi-khilafah/
1 Jul 2017 – UPK PIP bertugas memperkuat pengamalan Pancasila dalam … PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5).

Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/peradaban-pancasila-keutamaan-indonesia/
1 hari yang lalu – Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia. Advokasi …. PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5). July 18 …

Panglima TNI : Jangan Ikuti Kelompok Yang Ingin Ubah Pancasila …

sinarharapan.net/…/panglima-tni-jangan-ikuti-kelompok-yang-ingin-ubah-pancasila/
2 hari yang lalu – “Kalau ada kelompok/orang yang akan merubah Pancasila padahal dia juga … PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan …

Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/31475/

13 Apr 2017 – Peradaban Pancasila Keutamaan Indonesia … PERPPU Praktek Pelaksanaan Pengalaman Pembudayaan Pancasila (P5). July 18, 2017.

Heri Santoso | Koran Jakarta

13
Jul
17

Kenegarawanan : Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4)

Publikasi Kejoangan45

Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4)

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Pemangku Pancasila Kepentingan Indonesia (PPKI)

Melengkapkan rekomendasi  *Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia‎*, 7 Juli 2017, sebagaimana

https://mediarajawalinewsonline.com/prioritaskan-kebijakan-propancasila-indonesia/embed/#?secret=KPajZow1iU

Maka sebaliknya, masyarakat pengguna pelayanan publik direkomendasikan agar setiap saat berinteraksi dengan Penyelenggara Negara selaku penyedia pelayanan publik senantiasa bersedia mengingatkan pentingnya Pelayanan Publik Pro Pancasila (P4).

Rekomendasi ini juga dapat berwujud tampilan spanduk dan selebaran di pusat2 pelayanan publik serta diingatkan secara resmi di awal setiap temu2 pelayanan publik.

Rekomendasi ini diharapkan agar dikiprahkan Pemangku Pancasila Kepentingan Indonesia sejalan dengan

‎1) Catatan peran kesejarahan Sidang Kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 10 – 17 Juli 1945 yang berkiprah memantapkan kerja3 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 6 – 22 Agustus 1945.

2) UKP-PIP Siapkan Alat Ukur Implementasi Pancasila, Muhammad Ashari, 5 Juli 2017, sebagaimana

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/05/ukp-pip-siapkan-alat-ukur-implementasi-pancasila-404516‎

3) Pendapat Pakar ikhwal kiprah Ekonomi‎ Inkonstitusional

Revrisond Baswir, SENIN, 1 OKTOBER 2012,

https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2010/07/ekonomi-inkonstitusional.pdf‎

4) Strategi Ketahanan Bangsa (StraHanSa), sebagaimana
Politik Kokohkan Performa Indonesia,

Senin, 2 Januari 17

http://obsessionnews.com/politik-kokohkan-performa-indonesia/

5)‎ Lemhannas: Ketahanan Nasional Kurang Tangguh, Rabu 23 Nopember 2016, sebagaimana

http://www.beritasatu.com/hukum/400844-lemhannas-ketahanan-nasional-kurang-tangguh.html

Pelayanan Publik Pro Pancaila (P4) ini juga ditujukan bagi *Pancasila Perkokoh Koperasi Indonesia* sebagaimana amanat Penjelasan UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) Bab XIV Kesejahteraan Sosial

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah KOPERASI.

Perekonomian berdasar atas DEMOKRASI EKONOMI, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selamat HARI KOPERASI NASIONAL 12 JULI 2017

Tetap MERDEKA!

‎Jakarta, 12 Juli 2017

Presidium ‎PPKI 2017,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto

Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Rembug Pelayanan Publik – Portal e-Journal Mahkamah Konstitusi

Pelayanan Publik yang tentunya sudah berasaskan demokrasi Pancasila. …. masyarakat menuju manajemen pelayanan publik yang lebih pro-pasar, sehingga.

Amanah Kapuas (Edisi ke-10) – Google Books Result

h-Lr ~laupun berbagai pengahargaan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat … sesuai dengan nilai dasar Pancasila, sehat jasmani dan rohani, arr* ili r’ llill l,” … pelayanan publik secara pro aktif dan membuat pelayanan publik unggulan.

Jun 19, 2017 – M. Zainul Majdi menegaskan Pancasila merupakan model ideal untuk … Dialog yang mengusung tema: Radikalisme, Korupsi dan Pancasila tersebut juga … Bagaimana Pelayanan Publik oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: …

Pro dan kontra yang muncul kemudian dengan adanya pembangunan ini dapat … laju pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan fasilitas dan pelayanan publik …

May 18, 2017 – Pancasila Sebagai Ideologi : Quo Vadis Bhinneka Tunggal Ika dan Bingkai … Pemprov Jatim Terus Lakukan Inovasi Pelayanan Publik Pro Rakyat … publik yang pro rakyat, untuk memberikan bukti nyata pelayanan yang …

Apr 28, 2016 – Dalam rapat itu, Jokowi menginstruksikan semua pelayanan publik harus … Home · Berita · Daerah · Internasional · Fokus · Kolom · Wawancara · Pro Kontra · Infografis … “Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan transparan, … Jokowi: Tindak Tegas Komunisme dan Organisasi Anti-Pancasila …

May 31, 2017 – Akan tetapi bergeraknya pelayanan publik di era Ahok-Djarot tak dapat … yang modern nan humanis atau kota yang modern pro kapitalis atau yang lain. … Jokowi: Ada Sikap Intoleran yang Usung Ideologi Selain Pancasila.

JUMAT BERSIH DAN PRO NATURAL – PTUN Palangkaraya

ptun-palangkaraya.go.id/berita-jumat-bersih-dan-pro-natural.html

Apr 28, 2017 – … Palangkaraya mengadakan kegiatan rutin yang bertema “Jumat Bersih dan Pro Natural”. … Pengaduan Layanan Publik … Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 Palangkaraya Humas … RAPAT BULANAN SOSIALISASI PELAYANAN PENGADILAN DAN SOSIALISASI RAPAT …

Cornelis :Tetap Pegang Teguh Pancasila – PPID Prov. Kalbar

ppid.kalbarprov.go.id/?public=berita&landing=2141
11
Jul
17

Kenegarawanan : Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia

Publikasi Kejoangan45

Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia

ilustrasi / ist

SHNet – Kepada Yth Penyelenggara Negara Trias Politika Indonesia
MERDEKA!
‎Sementara PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA,MERDEKA ! 5 Juli 2017 sedang bergulir https://mediarajawalinewsonline.com/pengakuan-konstitusi-pro-pancasila-indonesiamerdeka/ dan Aktifitas Kaum Sosmedwan Indonesia (AKSI) bergeliat

maka‎ *Prioriaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia* adalah bijak dilakukan Penyelenggara Negara khususnya Trias Politika, antara lain beralasan bahwa

1) Pancasila telah jadi tekad pimpinan tertinggi Eksekutif Negara yaitu Presiden RI pada tanggal 1 Juni 2017 ybl

2) UUD Hasil Amandemen Inkonsisten-Inkoheren

http://revolusitotal.org/guru-besar-universitas-gajah-mada-uud-hasil-amandemen-inkonsisten-inkoheren/

3) Utang jatuh tempo 2018-2019 capai Rp 810 triliun,
Senin, 03 Juli 2017

http://nasional.kontan.co.id/news/utang-jatuh-tempo-2018-2019-capai-rp-810-triliun‎

4) Maraknya aktivitas penyadapan dan intelijen asing

http://m.rimanews.com/nasional/politik/read/20140220/143583/amp/Mengejutkan-Intel-Asing-Berkantor-di-Kementerian

5) Posisi Indonesia Hadapi Perang Asimetris RRC di Asia
June 30, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/posisi-indonesia-hadapi-perang-asimetris-rrc-di-asia/‎

Dalam kesempatan yang baik ini, layak pula dicatat ikhwal Sidang Kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 10 – 17 Juli 1945 yang hasil2nya kemudian memantapkan kerja3 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 6 – 22 Agustus 1945.

Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia oleh karena itu direkomendasikan Presidium Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) kepada Yth Penyelenggara Negara terutama Trias Politika ditujukan bagi perbaikan2 kinerja ICOR, Gini Ratio, IDSI, IPMI, IPKI dan Superioritaskan UUD 1945 Pro Pancasila (BRI Th II No 7, 1946 jo LNRI No 75/1959) demi Performa Kenegaraan Pancasila Indonesia lebih membaik.

Tetap MERDEKA!

‎Jakarta, 10 Juli 2017

‎PPKI 2017,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto

Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Ekonomi Kerakyatan: Kembali Kepada Jati Diri Indonesia (Tanggapan …

21 Nov 2012 – Menanggapi tulisan “Ekonomi Inkonstitusional” milik Revrisond Baswir (2012), penulis berpendapat bahwa Indonesia telah kehilangan jati diri …
Oleh: Drs. Revrisond Baswir, MBA — Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi …. 1945 yang merupakan landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan pada 2002.
Send. Close. Ekonomi Inkonstitusional. SENIN, 1 OKTOBER 2012 | 02:09 WIB. Oleh Revrisond Baswir. Peralihan kekuasaan dari rezim Soekarno kepada rezim.

Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, …

Sudjito, ‎Zeth Sahuburua, ‎Isnawan – 2014 – ‎Civics, Indonesian

… diakses pada website http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul31.ht ml Artikel berjudul “Ekonomi Inkonstitusional” oleh Revrisond Baswir …

Konstitusi ekonomi – Halaman 327 – Hasil Google Books

Jimly Asshiddiqie – 2010 – ‎Constitutional law

… Edi Swasono, Dawam Rahardjo, Rizal Ramli, Revrisond Baswir, Ichsanu- din Noersy dan … Dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi konstitusional Indonesia …

The Sound Behind The Crowd: MENUJU EKONOMI KONSTITUSIONAL

zamzammuhammadfuad.blogspot.com/2012/11/menuju-ekonomi-konstitusional.html
25 Nov 2012 – Dalam sebuah artikel, Revrisond Baswir berbagi kegelisahannya perihal praktik sistem perekonomian Indonesia.(Kompas, 1 Oktober 2012) …

Rosiana SCTV Adukan Revrisond Baswir ke Polda Yogya – detikNews

news.detik.com/berita/361621/rosiana-sctv-adukan-revrisond-baswir-ke-polda-yogya
13 Mei 2005 – Bukan untuk liputan, tapi mengadukan pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir. … Rosi mengadukan Revrisond ke Polda terkait talk show<\/i> Topik ….. Absen Panggilan KPK, Agun: Tugas Konstitusional Saya Lebih …

[PDF]ekonomi kerakyatan dan neoliberalisme – Portal Garuda

download.portalgaruda.org/article.php?…EKONOMI%20KERAKYATAN%20DAN%…
oleh I Santosa – ‎2010 – ‎Artikel terkait

Imam Santoso : adalah Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, ….. konstitusional sistem ekonomi kerakyatan pada 2002. …. Baswir, Revrisond. 2008.

Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: …

… Wihana Kirana Jaya, Sri Edi Swasono, Revrisond Baswir, Irfan Dwidya Prijambada … Landasan Konstitusional dan landasan visional berupa geopolitik indonesia … AFTA) maka beberapa pokok–pokok penting dalam menggali visi ekonomi …

sastra-pembebasan# Revrisond Baswir: Ekonomi Kerakyatan

sastra-pembebasan.10929.n7.nabble.com/sastra-pembebasan-Revrisond-Baswir-Ekon…
sinarharapan.net/…/bina-pancasila-untuk-praktek-konstitusikebajikan-indonesia-bpup…
15 Jun 2017 – SHNet – Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia, … diaktivasi Konstitusi Pro Pancasila (BRI Th II, 1946 jo LNRI 75/1959) maka wajar bilamana pada tanggal … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Saya Indonesia, Saya Pancasila, Rayakan Keberagaman! – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/saya-indonesia-saya-pancasila-rayakan-keberagaman/
1 Jun 2017 – Sistem ini selalu berhasil menyelinap disetiap paket kebijakan politik ekonomi kita sehingga … Hari Lahirnya Pancasila tahun 2017 adalah: Saya Indonesia, Saya Pancasila! … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Politik Keadilan Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/03/politik-keadilan-pancasila-indonesia/
28 Mar 2017 – SHNet – Berpangkal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 , March 15, 2017, sebagaimana … 2) bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta ikhwal proporsi 15% … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Prakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/07/prakarsa-pancasila-konstitusional-indonesia/
1 Jul 2017 – Menindaklanjuti Politik Konstitusional Pancasila Indonesia. June 27, 2017 … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia · Surat untuk …

Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/31475/
13 Apr 2017 – Sikap Politik Kepemimpinan Persatuan Indonesia dari CaGub itu kami sambut baik dan … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/politik-ketahanan-pancasila-indonesia/
12 Apr 2017 – SHNet – Kepada Yth. *Partisan Kerukunan Pemangku Indonesia*, melengkapi Petisi … Yang Adil dan Beradab, berKerakyatan yang dipimpin Hikmah Kebijaksanaan dalam … Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia [SinarHarapanNet, 27 Januari 2017] … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Maute Warga Indonesia Pentolan ISIP Paling Dicari di Pilipina – SHNet

sinarharapan.net/2017/…/maute-warga-indonesia-pentolan-isip-paling-dicari-di-pilipi…
16 Jun 2017 – Maute, adalah sebuah nama orang Indonesia, yakni Omarkhayam Maute atau Omar Maute, … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Politik Karakter Patriot Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/politik-karakter-patriot-indonesia/
6 Apr 2017 – SHNet – Berpangkal *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 , March 15, 2017*, … Prioritaskan Kebijakan ProPancasila Indonesia.

Matinya Keadilan di Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/05/matinya-keadilan-di-indonesia/
07
Jul
17

Kenegarawanan : Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia

PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA,MERDEKA !

0

 

PENGAKUAN KONSTITUSI PRO PANCASILA INDONESIA, MERDEKA !

Publikasi Kejoangan45

Rajawali News.Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia,Menimbang salah satu petuah mutiara Bung Karno “Kita tidak bodoh tapi dibodohkan, kita tidak miskin tapi dimiskinkan oleh sebuah sistem”

Dan berpangkal keutamaan Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017, sebagaimana

Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845

Serta dengan iktikad baik serta tanggung jawab penuh, kami Pemrakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia 1 Juli 2017 (PPKI 2017) ber Pedoman Roh Indonesia Merdeka / Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 dan bertumpu amanat Mukadimah KepPres 50/1984 serta berlandaskan Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 Butir Pengamalan Pancasila, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 memastikan sikap Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia bagi Konstitusi Proklamasi UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II No 7, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 Tahun 1959] demi Penegakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Perkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia ditengah dinamika globalisasi.

‎Pengakuan ini dilakukan guna mengajak para Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia lain tergerak bersama dan berangsur turut memberikan Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia termaksud diatas.

Pengakuan ini direkomendasikan kepada Penyelenggara Negara terutama Trias Politika Indonesia untuk bersedia dan siap berkelanjutan turut mengakui bahkan kemudian memberlakukannya‎ mengingat 7 (tujuh) kata semangat di Penjelasan UUD 1945, Umum IV Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel, memperhatikan antara lain hal-hal seperti :

1) inferioritas Konstitusi Reformasi LNRI No 11, 12, 13, 14 / 2006 yang eksplisit Nir Pembukaan UUD 1945‎ / Nir Sila-sila Pancasila [ http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010 ]‎

2) DEKLARASI PRO KONSTITUSI PANCASILA PADA 1 Juni 2016, May 21, 2016
http://www.facta-news.com/deklarasi-pro-konstitusi-pancasila-pada-1-juni-2016/‎

3)‎ Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
Editor: Fira‎, Minggu, 12 Juni 16 | 22:13 WIB
http://obsessionnews.com/petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/‎

Dan Refungsikan UUD 1945 Yang Konstitusi Pro Pancasila Dalam Kiprah Keseharian, ‎Surya P Simatupang :

http://www.nawacita.net/2017/07/04/refungsikan-uud-1945-yang-konstitusi-pro-pancasila-dalam-kiprah-keseharian/
‎4) ‎Politik Kokohkan Performa Indonesia Senin, 2 Januari 1

Politik Kokohkan Performa Indonesia

Dengan catatan : bahwa sudah 72 tahun merdeka namun realita pahit yang mesti dijalani bangsa ini seperti Rakyat yang 90% belum menikmati kue kemerdekaan, baru 10% yang menikmati (Yuwono Sudarsono), 4 orang terkaya = 100 juta orang Indonesia atau 50 orang terkaya = 80% orang Indonesia (Soegeng Sarjadi Syndicate), Rp 11.000 Trilyun tersimpan di luar negeri, 80% sektor ekonomi dikuasai kapitalis ganas, hutang mendekati Rp 5.000 Trilyun, O,2% populasi menguasai seputar 60% bidang tanah Indonesia, elit2 /aparat yg korup, menjajah bangsa sendiri. (Soekarno), Demokrasi Maling Indonesia (J Winters) dengan pola Oligarki – Monopoli Oligopoli.‎
‎5) Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI), June 17, 2017

Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI)

‎6)‎ Politik Konstitusional Pancasila Indonesia, June 27, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/politik-konstitusional-pancasila-indonesia/‎
7) Prakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia, Publikasi Kejoangan45, July 1, 2017

Prakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia

8) Sejarah Lahirnya Pancasila, Mei 26, 2013

Mazidatul Khoir

https://mazidatulkhoir.wordpress.com/2013/05/26/sejarah-lahirnya-pancasila-sebagai-tonggak-awal-kemerdekaan-hingga-ditetapkannya-sebagai-dasar-negara/‎

9) Tinjauan Historis dan Yuridis Pancasila 15/01/2017,

Ahmad Basarah

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/15/19274361/tinjauan.historis.dan.yuridis.pancasila

Ibarat peningkatan versi O/S (Operating System) berikut Aplikasinya‎, Pengakuan tersebut diatas diharapkan dapat bergulir mendorong baik Penyelenggara Negara sebagai Penyedia Layanan Publik maupun Publik selaku Pengguna (end user) Layanan Publik dapat sinergis ber-sama2 bina pembangunan Indonesia Merdeka berdasarkan pada keseimbangan spiritual dan material berujung perkokoh performa kenegaraan yang berjatidiri bangsa Pancasila.

Presidium Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017) bertujuan juga turut mendorong perbaikan Performa Indeks Kebahagiaan Indonesia (PIKI) seperti
Kebahagiaan Indonesia,
MUJIBURRAHMAN‎, Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin
Senin, 27 Maret 2017

http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/27/kebahagiaan-indonesia‎

Tetap MERDEKA!

Jakarta, 5 Juli 2017

PPKI 2017,

1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5) Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15) Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto

Publikator,

Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta
http://www.jakarta45.wordpress.com

Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia

ilustrasi / ist

SHNet – MERDEKA!

Kepada Yth Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia,
Menimbang salah satu petuah mutiara Bung Karno “Kita tidak bodoh tapi dibodohkan, kita tidak miskin tapi dimiskinkan oleh sebuah sistem”
Dan berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845‎, March 15, 2017*, sebagaimana


http://sinarharapan.net/2017/03/politik-kemerdekaan-proklamasi-indonesia-17845/

Serta dengan iktikad baik serta tanggung jawab penuh, kami Pemrakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia 1 Juli 2017 (PPKI 2017) ber Pedoman Roh Indonesia Merdeka / Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 dan bertumpu amanat Mukadimah KepPres 50/1984 serta berlandaskan Tap MPRRI No 1/MPRRI/2003 tentang 45 Butir Pengamalan Pancasila, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 memastikan sikap *Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia* bagi Konstitusi Proklamasi UUD 1945 [Berita Repoeblik Indonesia Th II No 7, 1946 jo Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 Tahun 1959] demi Penegakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Perkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia ditengah dinamika globalisasi.
‎Pengakuan ini dilakukan guna mengajak para Pemangku Kepentingan Pancasila Indonesia lain tergerak bersama dan berangsur turut memberikan *Pengakuan Konstitusi ProPancasila Indonesia* termaksud diatas.
Pengakuan ini direkomendasikan kepada Penyelenggara Negara terutama Trias Politika Indonesia untuk bersedia dan siap berkelanjutan turut mengakui bahkan kemudian memberlakukannya‎ mengingat *7 (tujuh) kata semangat di Penjelasan UUD 1945, Umum IV Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel*, memperhatikan antara lain hal-hal seperti :
1) inferioritas Konstitusi Reformasi LNRI No 11, 12, 13, 14 / 2006 yang eksplisit Nir Pembukaan UUD 1945‎ / Nir Sila-sila Pancasila [ http://ngada.org/ln/2006 , terunggah 2010 ]‎
2) DEKLARASI PRO KONSTITUSI PANCASILA PADA 1 Juni 2016, May 21, 2016

http://www.facta-news.com/deklarasi-pro-konstitusi-pancasila-pada-1-juni-2016/

3)‎ Petisi Kembali ke Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
Editor: Fira‎, Minggu, 12 Juni 16 | 22:13 WIB

http://obsessionnews.com/petisi-kembali-ke-dekrit-presiden-5-juli-1959/

Dan Refungsikan UUD 1945 Yang Konstitusi Pro Pancasila Dalam Kiprah Keseharian, ‎Surya P Simatupang :

http://www.nawacita.net/2017/07/04/refungsikan-uud-1945-yang-konstitusi-pro-pancasila-dalam-kiprah-keseharian/‎4) ‎Politik Kokohkan Performa Indonesia Senin, 2 Januari 1http://obsessionnews.com/politik-kokohkan-performa-indonesia/

Dengan catatan : bahwa sudah 72 tahun merdeka namun realita pahit yang mesti dijalani bangsa ini seperti Rakyat yang 90% belum menikmati kue kemerdekaan, baru 10% yang menikmati (Yuwono Sudarsono), 4 orang terkaya = 100 juta orang Indonesia atau 50 orang terkaya = 80% orang Indonesia (Soegeng Sarjadi Syndicate), Rp 11.000 Trilyun tersimpan di luar negeri, 80% sektor ekonomi dikuasai kapitalis ganas, hutang mendekati Rp 5.000 Trilyun, O,2% populasi menguasai seputar 60% bidang tanah Indonesia, elit2 /aparat yg korup, menjajah bangsa sendiri. (Soekarno), Demokrasi Maling Indonesia (J Winters) dengan pola Oligarki – Monopoli Oligopoli.‎
‎5) Benteng Negara Pancasila Indonesia (BNPI), June 17, 2017http://sinarharapan.net/2017/06/benteng-negara-pancasila-indonesia-bnpi/
‎6)‎ Politik Konstitusional Pancasila Indonesia, June 27, 2017

http://sinarharapan.net/2017/06/politik-konstitusional-pancasila-indonesia/
7) Prakarsa Pancasila Konstitusional Indonesia, Publikasi Kejoangan45, July 1, 2017

http://sinarharapan.net/2017/07/prakarsa-pancasila-konstitusional-indonesia/

8) Sejarah Lahirnya Pancasila, Mei 26, 2013
Mazidatul Khoir
9) Tinjauan Historis dan Yuridis Pancasila 15/01/2017,


Ahmad Basarah

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/15/19274361/tinjauan.historis.dan.yuridis.pancasila

Ibarat peningkatan versi O/S (Operating System) berikut Aplikasinya‎, Pengakuan tersebut diatas diharapkan dapat bergulir mendorong baik Penyelenggara Negara sebagai Penyedia Layanan Publik maupun Publik selaku Pengguna (end user) Layanan Publik dapat sinergis ber-sama2 bina pembangunan Indonesia Merdeka berdasarkan pada keseimbangan spiritual dan material berujung perkokoh performa kenegaraan yang berjatidiri bangsa Pancasila.
*Presidium Pancasila Konstitusional Indonesia (PPKI 2017)* bertujuan juga turut mendorong perbaikan Performa Indeks Kebahagiaan Indonesia (PIKI) seperti
Kebahagiaan Indonesia,
MUJIBURRAHMAN‎, Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin
Senin, 27 Maret 2017


http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/27/kebahagiaan-indonesia

Tetap MERDEKA!
Jakarta, 5 Juli 2017
PPKI 2017,
1) Pandji R Hadinoto, 2) Edos Chandra Firdaus, 3) Irwan Lubis, 4) Djoenarsono Bardosono, 5)  Tri S Boedjonagoro, 6) Sofyan Said, 7) Achmad Badawi, 8) ‎Ismail Syah Alam, 9) Setyo Wibowo, 10) Endri Hendra Permana, 11) Darmawan, 12) Letty Ismet, 13) Surya P Simatupang, 14) Zaenal Arifien, 15)  Eddy Soenarto, 16) Daniel M Rosyid, 17) Bambang Ariyanto
Publikator,
Pandji R Hadinoto
Ketua GPA45/DHD45 Jakarta

Politik Konstitusi Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/politik-konstitusi-pancasila-indonesia/

Jun 23, 2017 – Pengakuan *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia* ini oleh Presiden Republik Indonesia Ke-7 itu diharapkan juga mendorong unsur-unsur …

You visited this page on 6/22/17.

Seruan 2212 : POLITIK BENTENG PANCASILA 45 – SHNet

sinarharapan.net/2016/…/seruan-2212-politik-benteng-pancasila-45…

Dec 23, 2016 – … buruk bagi doktrin Persatuan Indonesia [Sila-3 PANCASILA] oleh karenanya patut dicabut … Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia.

You’ve visited this page 3 times. Last visit: 2/23/17

Jun 15, 2017 – 2) Begitu pula Prestasi Konstitusi Pancasila Indonesia antara lain … 18 Agustus 2017 yang akan datang diaktivasi Konstitusi Pro Pancasila …

You visited this page on 6/16/17.

Politik Konstitusional Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/06/politik-konstitusional-pancasila-indonesia/
27 Jun 2017 – Pengakuan ini penting mengingat alasan2 prinsipiil lain sebagai berikut : 1) Politik Konstitusi Pancasila Indonesia 23 Juni 2017.

Politik Ketahanan Pancasila Indonesia – SHNet

sinarharapan.net/2017/04/politik-ketahanan-pancasila-indonesia/
12 Apr 2017 – Petisi *Poilitik Kepemimpinan Pancasila Indonesia* ini penting guna merawat *Persatuan … Politik Konstitusi ProPancasila Indonesia [SinarHarapanNet, 27 Januari 2017] … Pengakuan Konstitusi Pro Pancasila Indonesia.
2 Jun 2016 – DEKLARASI KONSTITUSI PRO PANCASILA akan di gelar pada 1 JUNI 2016 … fasisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme dari bumi Indonesia. …. jadi tidak ada,” tambah Try menceritakan pengakuan Amien Rais.
31 Mei 2017 – Tegakkan Politik Konstitusi Pro Pancasila May 31, 2017 ilustrasi … Berpangkal keutamaan *Politik Kemerdekaan Proklamasi Indonesia 17845 , … (unsur konstitutif) dan Pengakuan dari negara lainnya (unsur deklaratif).
Pengakuan *Politik Konstitusi Pancasila Indonesia* ini oleh Presiden Republik ….. 75,1959) sebagai Konstitusi Pro Pancasila, seperti juga Dekrit Presiden 5 Juli …
2 Apr 2001 – [INDONESIA-VIEWS] JOSHUA – RMS: Pro dan Kontra (2) … Kemerdekaan dan kedaulatan tersebut telah mendapat pengakuan dari berbagai negara, dan dengan …. Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Tapi atas … Juga, keempat, konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pasal 2b
3 hari yang lalu – NAWACITA.NET – Sebagai salah satu faktor Pusaka Bangsa Indonesia, UUD 1945 yang terpadu dengan sila-sila Pancasila per amanat …

Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila

Yudi Latif – 2011 – ‎Civics, Indonesian

historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila Yudi Latif … dengan konsepsi “negara kekeluargaan”, sebagai arus utama pemikiran politik Indonesia saat … Pengakuan konstitusional atas hak warga (khususnya hak sipil dan politik), pada mulanya, mengundang pro-kontra, terutama dalam relasinya dengan sistematika …

Jakarta 45 | Politika Kebijakan Publik Indonesia / DR Ir PANDJI R …

ww.jakarta45.wordpress.com/?app-download=android
04
Jul
17

Kenegarawanan : Kebahagiaan Indonesia

Kebahagiaan Indonesia

Senin, 27 Maret 2017 00:54

Oleh: MUJIBURRAHMAN
Akademisi IAIN Antasari Banjarmasin

Apakah rakyat Indonesia bahagia? Menurut Laporan Kebahagiaan Dunia 2017 yang dirilis minggu lalu oleh Jaringan Solusi Pembangunan Berkesinambungan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Indonesia menempati urutan ke-81 dari 155 negara di dunia (Kompas, 21 Maret 2017: halaman 8). Ini berarti, peringkat Indonesia sedikit di bawah tengah.

Pada minggu lalu pula (Kompas, 23 Maret 2017: halaman 1 dan 15), Program Pembangunan PBB melaporkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2016 menurun dari peringkat 110 ke-113 dari 188 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih jauh di bawah Malaysia yang berada di peringkat 59, tetapi di atas Vietnam (115) dan Filipina (116).

IPM diukur berdasarkan capaian pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Di Indonesia, kesenjangan antara kaya-miskin, desa-kota masih sangat lebar. Rata-rata pendidikan rakyat baru 4,6 tahun dan hampir lima juta anak tidak bersekolah. Sekitar 140 juta orang berpenghasilan kurang dari Rp 20.000 per hari. Selain itu, 19,4 juta orang menderita gizi buruk, dan angka kematian ibu mencapai 305 per 100.000 kelahiran.

Ketika mengukur kebahagiaan rakyat suatu negara, PBB tampaknya juga menggunakan capaian IPM di atas. Selain itu, unsur lain yang dicermati adalah tingkat korupsi, kebebasan sosial dan modal sosial. Warga negara yang paling bahagia adalah yang menikmati kemakmuran merata, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan saling mempercayai dalam pergaulan di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indeks kebahagiaan dari PBB itu adalah berdasarkan ukuran yang kurang lebih bersifat objektif. Berdasarkan ukuran inilah, pembangunan suatu negara dapat dinilai tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Tugas utama pengelola negara adalah mewujudkan kebahagiaan itu dalam kehidupan rakyat, sedangkan rakyat harus mendukung dan berpartisipasi.

Kesejahteraan dan Kemakmuran
Dalam Undang-undang Dasar 1945, kita memang tidak menggunakan istilah ‘kebahagiaan’ rakyat, tetapi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut kamus, sejahtera artinya aman sentosa, dan makmur artinya serba berkecukupan. Dalam artian ini, kesejahteraan dan kemakmuran itu objektif, bisa dinilai berdasarkan kenyataan yang diindra, sehingga pengelola negara bisa dituntut untuk mewujudkannya.

Adapun kebahagiaan, selain objektif (nyata), juga subjektif (rasa). Kesejahteraan dan kemakmuran adalah modal kebahagiaan, tetapi bukan kebahagiaan itu sendiri. Orang yang hidup serba berkecukupan dan aman, belum tentu bahagia, jika dia serakah dan tidak pandai bersyukur. Namun, orang yang miskin-papa juga sulit bahagia kecuali jika dia mampu menjalani hidup dengan ikhlas, sabar dan syukur.

Secara subjektif, orang bisa saja pesimistis. Baginya, kebahagiaan itu laksana fatamorgana, indah dari jauh tetapi setelah didekati malah sirna. Orang yang mencapainya akan kecewa atau biasa-biasa saja, sementara orang yang belum mencapainya justru iri dan dengki. Tetapi orang bisa pula optimistis, penuh keyakinan bahwa jika cita-citanya tercapai maka kebahagiaan benar-benar akan diraihnya.

Harus Diperjuangkan
Orang yang bijak kiranya adalah yang realistis, yang memandang hidup sebagaimana adanya. Suka dan duka adalah kenyataan. Kehidupan dunia ini sementara adalah kenyataan. Kekuasaan, kekayaan dan ketenaran takkan abadi. Kekuatan dan kenikmatan jelas terbatas. Tetapi, semua ini adalah ‘jatah’ yang harus dinikmati, disyukuri sekaligus dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia dan Tuhan.

Yang pasti, rendahnya indeks kebahagiaan Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak sekali masalah sosial di negeri ini. Negara masih belum mampu memenuhi janji-janjinya.

Di sisi lain, ketabahan dan daya tahan rakyat menunjukkan kecanggihan mereka dalam mengelola kebahagiaan subjektif. Mereka umumnya sabar, tidak putus asa, apalagi bunuh diri. Tetapi banyak pula yang lari ke narkoba dan pil jin!

Itulah realitas yang harus disikapi secara realistis, yakni sebagaimana adanya. Kebahagiaan subjektif dan objektif, kebahagiaan perasaan dan kenyataan, kedua-duanya harus diperjuangkan. (*)

 

Rapor Merah Indeks Kebahagiaan Indonesia

105 hari yang lalu2min read

IndoPress, Serba-serbi – Dalam rangka memperingati “International Day of Happiness” atau “Hari Bahagia Internasional” pada 20 Maret, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis indeks kebahagiaan suatu negara.

Ternyata Indonesia berada di peringkat ke-81 dengan nilai 5.262 dari 155 negara di dunia. Sementara negara Asean paling bahagia adalah Singapura dengan nilai 6.578.

Dengan negara tetangga kita, Malaysia saja, Indonesia masih kalah jauh. Malaysia menduduki peringkat 42 dengan nilai 6.084.

Indeks negara dengan nilai kebahagiaan paling tinggi adalah Norwegia dengan nilai 7.537, diikuti Denmark dengan nilai 7.522, Island 7.504, Switzerland 7.494 dan Finlandia 7.469.

Survei dilakukan dengan memberikan pertanyaan subjektif kepada lebih dari 1.000 orang setiap tahunnya di lebih dari 150 negara.

Indeks kebahagiaan diukur dari faktor kekuatan ekonomi dalam Produk Domestik Bruto perkapita, dukungan sosial, harapan hidup, kebebasan memilih, kemurahan hati, dan persepsi korupsi. [Billy/Yudhi]

[bws_related_posts]

Inilah Negara-negara Paling Bahagia di Dunia Tahun 2017

Norwegia berhasil mendepak juara tahun lalu, Denmark, ke posisi kedua. Republik Afrika Tengah, menduduki posisi paling buncit. Bagaimana dengan Indonesia?

Inilah Negara-negara Paling Bahagia di Dunia Tahun 2017Ilustrasi (Thinkstock)

Bertepatan dengan perayaan Hari Kebahagiaan Internasional atau International Happiness Day, Senin (20/3), PBB kembali merilis World Happiness Report untuk yang kelima kalinya sejak pertama kali diluncurkan pada 2012.

Dalam laporan tahun ini, PBB mengurutkan peringkat 155 negara di dunia berdasarkan tingkat kebahagiaan penduduknya. Ada enam faktor yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian, yaitu pendapatan per kapita, dukungan sosial, hidup yang sehat, kebebasan sosial, kedermawanan, dan level korupsi.

World Happiness Report 2017 menekankan pentingnya pondasi sosial dalam mencapai kebahagiaan dan mengeksplorasi lebih detail faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan individu dalam tiap-tiap negara.

Tahun  ini, predikat negara paling bahagia disematkan pada Norwegia, yang berhasil menggeser juara tahun lalu, Denmark, ke posisi kedua. Posisi ketiga hingga kesepuluh berturut-turut diduduki oleh Islandia, Swiss, Finlandia, Belanda, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan Swedia.

Sementara itu, sepuluh negara di peringkat paling bawah yaitu Yaman, Sudan Selatan, Liberia, Guinea, Togo, Rwanda, Suriah, Tanzania, Burundi, dan peringkat paling buncit diduduki oleh Republik Afrika Tengah.

Amerika Serikat, mengalami kemerosotan kebahagiaan. Tahun lalu, negeri Paman Sam menduduki peringkat ke-13 dan kini bertengger di peringkat ke-19.

Lalu, di mana posisi Indonesia? Dalam daftar tahun ini, Indonesia menduduki peringkat ke-81 atau turun dua peringkat dari tahun lalu. Indonesia berada di bawah Filipina (72) Malaysia (42), Thailand (32), dan Singapura (26), namun berada di atas Vietnam (94), Myanmar (114), dan Kamboja (129).

Laporan ini dibuat agar pemerintah, organisasi dan masyarakat sipil meningkatkan penggunaan indikator kebahagiaan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan mereka.

Simak World Happiness Report 2017 selengkapnya di sini.

(Lutfi Fauziah. Sumber: unsdsn.org/,worldhappiness.report/)

 

02
Jul
17

Ideologi : Sejarah Lahirnya Pancasila

Mazidatul Khoir

Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Tonggak Awal Kemerdekaan Hingga Ditetapkannya sebagai Dasar Negara

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara modern dalam abad kedua puluh ini. Ia memproklamasikan kemerdekaannya setelah Perang Dunia II selesai. Dunia modern ini ditandai dengan majunya teknologi. Perkembangan teknologi, lebih-lebih sejak pertengahan kedua abad kedua puluh, membawa implikasinya ke dalam kehidupan.

Salah satu implikasinya adalah adanya kecenderungan kepada dehumanisasi. Dehumanisasi ini harus dihindarkan. Itulah sebabnya mengapa dasar negara Indonesia harus menjamin adanya kemakmuran spiritual dan material. Kita menyaksikan bahwa pembangunan yang berdasarkan atas penekanan terhadap kemakmuran material dapat mendatangkan masalah dalam dunia modern. Dalam hubungan itulah terletak pentingnya suatu pembangunan yang berdasarkan atas suatu keseimbangan spiritual dan material. Dalam hal ini, Pancasila khususnya untuk bangsa Indonesia, sangatlah tepat untuk menjawab tantangan zaman.

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan.

Dan Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Replubik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Replubik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar Negara (Suhadi,1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

  1. Perumusan Masalah
  • Bagaimana sejarah asal mula lahirnya Pancasila?
  • Bagaimana dinamika Pancasila sebagai dasar Negara?
  • Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar Negara?
  1. Tujuan dan Manfaat

3.1  Tujuan Penulisan

  • Menjabarkan asal mula kelahiran Pancasila hingga menjadi dasar Negara
  • Menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan hingga terlahirlah pancasila.
  • Memberi penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara.

3.2  Manfaat Penulisan

Dengan adanya penyusunan makalah ini, diharapkan kita sebagai warga Negara Indonesia mampu menghargai semua perjuangan nenek moyang kita untuk mencapai ini semua. Dan tentunya dengan harapan kita mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. SEJARAH SINGKAT BANGSA INDONESIA ZAMAN KERAJAAN-KEBANGKITAN NASIONAL
  2. Sekitar Abad V-XVI

Bangsa Indonesia mengenal hidup berkelompok dalam susunan desa atas dasar musyawarah dan gotong-royong. Mereka mengadakan pemujaan terhadap roh (arwah) nenek moyang mereka. Diantara nenek moyang itu, arwah kepala suku menempati posisi yang penting. Semasa hidupnya, kepala suku mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sacral. Setelah meninggal, arwahnya mendapat pemujaan yang khusus dan dianggap dapat juga member hadiah kepada yang berjasa dan menghukum yang bersalah.

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa kira-kira sekitar abad kelima Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai (Kalimantan Timur) dan Taruma Nagara (Jawa Barat). Kedua kerajaan tersebut merupakan kerajaan Hindhu tertua di Indonesia.

Pada sekitar abad ketujuh Masehi berdirilah Kerajaan Sriwijaya yang pusatnya diperkirakan terletak di Palembang. Kerajaan ini adalah kerajaan maritime. Sriwijaya menjadi pusat perniagaan dan pusat kebudayaan (agama) di Asia Tenggara. Letaknya yang sangat strategis pada jalur laut antara India dan Cina serta penguasaan atas kunci lalu lintas di Indonesia bagian barat, seperti Selat Sunda (686 M) dan Selat Malaka (775 M) memberikan kemajuan yang pesat pada pertumbuhannya. Dengan demikian, Sriwijaya menjadi penguasa utama pada pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatera, Singapura, dan pantai barat Malaysia. Sriwijaya telah menjelma manjadi kekuatan besar yang disegani dalam percaturan politik di Asia Tenggara. Sebagai negara besar, Sriwijaya mengadakan hubungan dengan Cina di Asia Timur, dan juga India di Asia Selatan.

Kemakmuran mendorong kerajaan itu mengembangkan diri dalam dunia kebudayaan. Universitas agama Budha berkembang dengan baik di kerajaan itu. Banyak musafir dari Cina belajar di Sriwijaya mengenai agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya di India. Bahkan terdapat pula guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di sana, antara lain Dharmakitri. Sriwijaya juga mengirim pemuda-pemudanya ke India untuk belajar bahkan para raja Sriwijaya pernah membuat asrama untuk tempat para pelajar tadi di Nalanda (daerah Bengal, India Utara)  dan Nagapatna (di pantai Malabar di India Selatan).

Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah raja Balaputra (850 M). Pada waktu itu hubungannya dengan India sangat erat. Setelah Sriwijaya mengalami kemunduran, peranannya kemudian sebagai negara besar di Indonesia digantikan oleh Majapahit (abad ke 13 M) yang pusatnya terletak di sekitar Mojokerto.

Sebelum Majapahit muncul, sudah bangkit terlebih dahulu banyak kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur silih berganti. Di Jawa Tengah muncul kerajaan-kerajaan: Kalinga (abad ke 7 M), Sanjaya (abad ke 8 M), Syailendra (abad 8-9 M). Refleksi puncak budaya Jawa Tengah ini dalam periode kerajaan-kerajaan itu adalah menjulangnya stupa Borobudur pada abad 9 M dan candi Prambanan pada abad ke 10 M. betapa hebatnya potensi budaya bangsa Indonesia dalam masa yang silam. Bangunan yang hebat dan mengagumkan itu hanya dapat dilaksanakan atas semangat dan kerja gotong-royong masyarakat yang berlandaskan jiwa keagamaan.

Di Jawa Timur berkembang kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Isana (abad ke 9 M), Darmawangsa (abad ke 10 M), Airlangga (abad ke 11 M), Kediri (abad ke 12 M), dan Singasari (abad ke 13 M). Kemudian yang erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Singasari. Singasari dengan rajanya yang terakhir, Kertanegara, telah mengadakan hubungan dengan Kamboja. Hubungannya dengan Cina tidak dapat berjalan dengan lancar. Kenudian menimbulkan sengketa antara dua kekuasaan itu. Sengketa ini diselesaikan dengan kekerasan oleh Cina yang mengirimkan suatu ekspedisi ke tanah Jawa (1292 M). Kaisar Cina pada waktu itu adalah Kubilai Khan. Ekspedisi ini tidak menjumpai Kertanegara yang telah tewas dalam pertempuran melawan Kediri (1292 M). Dalam kondisi konstelasi politik ini terjadilah pertarungan dan permainan politik antara Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya (menantu Kertanegara) yang telah mendudukkan diri kepada Kediri, dan ekspedisi Cina yang dikirim oleh Kubilai Khan. Dalam pertarungan ini muncullah Raden Wijaya sebagai pemenang yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit.

Mulailah kerajaan Majapahit (1293 M) dan yang akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang (1521 M). Kerajaan ini mencapai puncaknya di bawah pemerintahan raja Hayam Wuruk, di bawah asuhan Mahapatih Gajahmada yang selalu siap dibantu oleh Laksamana Nala dengan armadanya yang waspada mengawasi Nusantara.

Gajah Mada, Mahapatih Majapahit (1331- 1364 M) menggantikan Arya Tadah; ia sangat gandrung kepada persatuan Nusantara. Hal ini terbukti dari “Sumpah Palapa” yang diucapkan pada tahun 1331 M di muka para menteri di tengah-tengah paseban. Ia berkata “Saya baru akan berhenti menikmati palapa jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara: jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan”.

Sebagi negara yang berdaulat, Majapahit melindungi wilayah-wilayah kekuasaannya yang meliputi daerah Malaysia dan wilayah-wilayah Republik Indonesia sekarang. Di samping itu, Majapahit memiliki politik hubungan antar bangsa yang terungkap dalam semboyan “Mitreka Satata” yang berarti “Persahabatan dengan dasar saling menghormati” dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, seperti Birma (sekarang Myanmar), Kamboja, Thai dan lain-lain.

Kehidupan keagamaan di kerajaan Majapahit dilukiskan dengan baik sekali oleh Empu Tantular di dalam karangannya Sutasoma dengan kalimat “Bhinaneka Tunggal Ika tan hanna darma mangrua” yang berarti walaupun berbeda, satu adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Agama-agama hidup berdampingan secara damai dan dilindungi oleh negara. Sasanti Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum pada lambing negara kita sekarang ini adalah rumusan Empu Tantular di dalam kitabnya.

Di samping itu, kitab Sutasoma juga memuat “Pancasila Krama” yang berarti “Lima dasar tingkah laku”, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras.

Tetapi sinar kerajaan Majapahit makin lama makin pudar. Wafatnya Mahapatih Gajah Mada (1364 M), Prabu Hayam Wuruk (1389 M), dan seringnya terjadi perselisihan di antara keluarga raja mempercepat keruntuhan negara itu. Kapan kerajaan Majapahit itu runtuh, tidak ada ketentuan yang pasti. Candarasengkala “Sirna Hilang Kertaning Bumi” yang disebut di dalam Babad Tanah Jawi menunjukkan kepada kita bahwa Majapahit sudah tidak berdaulat lagi pada tahun 1478 M.

  1. Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Imperialisme Barat

Menjelang abad XVI, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Bersamaan dengan itu, muncullah pusat-pusat kekuasaan baru di daerah pesisir, seperti kesultanan Demak, yaitu sebuah kerajaan Islam yang penting pada masa itu. Dilihat dari sejarah sejarah pertumbuhan agama di Nusantara, masa itu merupakan perkembangan agama Islam besar pengaruhnya terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Pengaruh itu tidak hanya dalam bidang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga meliputi bidang yang lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Dengan adanya kerajaan Islam di Nusantara, mulailah  berdatangan pedagang Eropa di perairan Indonesia. Mereka adalah orang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Daya tarik yang utama adalah perdagangan rempah-rempah di Eropa yang mendatangkan keuntungan besar. Persaingan di antara pedagang Eropa tidak dapat dihindarkan. Sementara itu, mulai timbul perlawanan bangsa kita terhadap mereka.

Tindakan sewenang-wenang Portugis di Ternate dan sekitarnya mendapat perlawanan dari penduduk setempat. Serentak dengan itu, Ternate dan Tidore yang sebelumnya saling bermusuhan, bersatu untuk mengenyahkan Portugis dari Maluku. Tindakan ini dipimpin oleh raja Ternate, Baabullah. Sebelumnya pernah ada usaha bangsa Portugis untuk menanamkan kekuasaannya di Indonesia bagian barat, yaitu dengan menyerang Sunda Kelap, pelabuhan Kerajaan Pajajaran (1527). Usaha ini gagal karena dapat dipatahkan oleh Fatahillah, seorang panglima Demak yang mengadakan ekspedisi ke Sunda Kelapa dan sejak saat itu Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta.

Pada akhir abad ke 17 gabungan pedagang Belanda yang dikenal dengan Vereenigde Oost-Indische Compagnie ( VOC) mulai berusaha menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Dalam memperebutkan kekuasaan itu, Belanda berhasil menyingkirkan saingannya satu per satu. Ambon dapat direbutnya pada tahun 1605. Selat Sunda yang sangat strategis itu ingin dikuasainya dengan menguasai Bandar Jayakarta. Setelah melalui perjuangan yang lama, akhirnya Jayakarta jatuh dan sejak saat itu diganti namanya dengan Batavia(1619 M).

Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) merupakan benteng perlawanan terhadap Kompeni. Dua kali Batavia digempur Mataram (1628 dan 1629). Dalam menghadapi perlawanan Mataram ini, Gubernur Jendral Kompeni J.P.Z Coen tewas. Sultan Agung merupakan musuh utama Belanda pada waktu itu. Serangan Sultan Agung ini menyadarkan Belanda bahwa kedudukannya di Batavia tidak akan aman selama Sultan Agung masih bertahta di Mataram.

Belanda menyadari pula akibat dari persahabatan antara Mataram dan Portugis, sehingga hal ini menjadi motivasi baginya untuk menyerang Malaka. Pada tahun 1641 Malaka diserang oleh Belanda dan akhirnya dapat ditakhlukkannya. Perdamaian dengan Mataram secepatnya dapat diwujudkan oleh Belanda setelah wafatnya Sultan Agung (1645). Pengganti-pengganti Sultan Agung merupakan sultan-sultan yang bersikap lemah sehingga dengan politik devide et impera Belanda berhasil memecah belah Mataram.

Perlawanan bangsa kita tidak berhenti dengan adanya kegagalan untuk mengusir Belanda, bahkan setelah Kompeni dibubarkan dan menyerahkan tanah air kita sebagai jajahan kepada kerajaan Beland, perlawanan terhadap penjajahan itu merupakan cirri yang menonjol dalam sejarah bangsa kita pada abad ke-19. Serangan dimulai dari Cirebon pada 1806 dan 1818. Kemudian menyusul  berturut-turut Palembang (1811, 1819, 1824), Kalimantan Barat (1822), Seram (1829-1893), Kalimantan Selatan (1923), daerah Lampung (1825, 1832, 1834), Jawa Tengah (1825-1830), Barus Tapanuli (1839), Singkel Aceh Selatan (1840), Bali (1846-1849), Silindung Tapanuli (1858-1871), Jambi (1858), Banjarmasin (1859), Bengkulu (1859), Perang Aceh (1873-1904), dan Lombok (1894-1905).

Menjelang akhir abad 19, pembulatan kekuasaan colonial atas seluruh wilayah Indonesia hampir dapat dikatakan terwujud meskipun mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia.  Pada permulaan abad ke-20 mulai tampak adanya lapisan terpelajar yang merupakan golongan paling maju di kalangan rakyat kita. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah colonial itu menghasilkan kaum terpelajar yang kemudian mengambil alih peranan perlawanan terhadap pemerintah jajahan. Suatu kenyataan adalah bahwa perlawanan yang terjadi pada masa-masa abad ke-17 hingga akhir abad ke-19, tidak memberikan hasil yang diinginkan  karena tidak adanya persatuan dalam menghadapi Belanda. Perlawanan itu terjadi secara terpisah-pisah (sporadis), tanpa adanya kesatuan gerakan yang serempak. Perlawanan dengan kekerasan senjata tidak selalu berhasil. Oleh karena itu, dicarilah upaya baru untuk mencapai kemerdekaan yaitu dengan menggunakan organisasi politik sebagai senjata.

  1. Kebangkitan Nasional

Penderitaan, kemelaratan, dan kemiskinan, keadaan kesehatan yang menyedihkan dan buta huruf merajalela dalam masyarakat kita. Semua keadaan ini memberikan aspirasi kepada kebulatan tekad para pemimpin Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang bahagia. Demikianlah pada permulaan abad ke-20, kaum intelektual Indonesia yang mendapatkan pendidikan Barat mulai menyadari bahwa imperialisme digerakkan secara sistematis dan organisatoris pula. Kegagalan-kegagalan para pahlawan pada abad-abad yang lalu untuk mengusir penjajah menjadi pengalaman yang berharga dalam arti yang tidak untuk diulangi lagi.

Timbulnya kesadaran nasional didorong oleh beberapa faktor yang timbul di Indonesia sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh George Mac Turnan Kahin dalam bukunya yang berjudul Nationalism and Revolution in Indonesia,faktor itu antara lain adalah penderitaan karena monopoli Kompeni dan Tanam Paksa. Selain itu, faktor ekstern juga semakin mempercepat timbulnya nasionalisme Indonesia. Adanya kejadian-kejadian yang bersamaan di Asia sebagai penolakan terhadap penetrasi bangsa barat, seperti perlawanan Filiphina terhadap Spanyol di bawah Joze Rizal (1898), berhasilnya Kemal Pasha di Turki (1918), aktivitas Partai Kongres di India (1855), berhasilnya Dr. Sun Yat Sen mendirikan Republik Cina (1911), kemenangan Jepang atas Rusia (1905).

Sebagai manifestasi nasionalisme Indonesia itu, pada tanggal 20 Mei 1908 dengan mengambil tempat di gedung STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen) Batavia (setelah zaman Jepang nama Batavia diganti dengan nama Jakarta), didirikanlah suatu organisasi modern yang diberi nama Budi Utomo oleh para mahasiswa Stovia di bawah pimpinan calon dokter Sutomo. Pendirian organisasi ini sebenarnya untuk merealisasikan ide dari Wahidin Sudiro Husodo yang ingin mendirikan “Studie  Fonds” bagi kepentingan anak-anak Jawa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena masalah ekonomi. Tujuan dari Budi Utomo sebagaimana yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, antara lain adalah de harmonische ontwikkeling van land en volk van Java en Madura, yang artinya perkembangan yang harmonis dari tanah dan bangsa Jawa dan Madura.

Di samping organisasi yang bergerak di bidang politik, sosial-budaya, terdapat juga organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dengan dasar agama islam, yang bernama Sarikat Dagang Islam namun kemudian diganti dengan Sarikat Islam. Latar belakang berdirinya Sarikat Islam antara lain karena kegagalan Budi Utomo untuk menjangkau keanggotaannya sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Pada mulanya Budi Utomo bersifat kedaerahan dan kekotaan serta bersikap moderat (kooperatif) terhadap pemerintah Belanda.

Pada permulaan perkembangan Sarikat Islam itu, pengaruh Tjokroaminoto sangat menentukan. Selanjutnya perkembangan Sarikat Islam tidaklah dapat berjalan lancar dan harmonis. Hal ini disebabkan oleh timbulnya pertentangan ke dalam, yaitu pertentangan dalam pimpinan Sarikat Islam. Lebih-lebih setelah pengaruh komunisme masuk ke dalam tubuh Sarikat Islam. Timbulnya aliran komunis ini bermula dengan berdirinya Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan pada bulan Maret 1914 di Semarang oleh H.F.J.M Sneevliet. Perpecahan dalam tubuh Sarikat Islam akhirnya tidak dapat dihindari lagi. Pada tahun 1921, sesudah kongres di Surabaya, lahirlah Sarikat Islam Merah yang kemudian menjadi Sarikat Rakyat. Sementara itu, ISDV pun mengalami perpecahan yaitu sayap kanan partai ini yang berada di bawah pimpinan Amir Dahlan (P.F. Dahler). Sedangkan sayap kiri partai ISDV sejak 23 Mei 1920 memakai nama Partai Komunis di Hindia (pada tahun 1923 Partai Komunis di Hindia berubah menjadi Partai Komunis Indonesia- PKI). Akhirnya PKI melancarkan pemberontakan pada tahun 1926/1927, namun mengalami kegagalan.

Kesadaran nasional berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Partai Nasional Indonesia  (PNI) didirikan di Bandung (1927). Tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan. Tujuan itu kemudian mengilhami kesadaran kaum muda untuk menggalang persatuan nasional. Atas usaha kaum muda yang dipelopori oleh Sugondo Djojopuspito, Muh. Yamin, Wongsonegoro, Kuntjoro Purbopranoto, Assaat, mereka berhasil menyelenggarakan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah pemuda sebagai berikut:

Pertama        : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.

Kedua           : Kami putra dan putrid Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Ketiga           : Kami putra dan putrid Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah Pamuda ini merupakan tahap pematangan kesadaran nasional Indonesia yang kemudian mencapai puncaknya dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

  1. TEORI ASAL MULA PANCASILA
  2. Soegito (1999: 29-33) menjelaskan bahwa Notonagoro ketika membahas asal mula Pancasila dasar  filsafat Negara mengatakan bahwa pembicaraan mengenai asal mula Pancasila memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar keohanian negara.

Segala sesuatu ciptaan atau makhluk yang berada di dalam waktu, pasti memiliki proses penjadian, artinya dulunya tidak ada lalu menjadi ada, sehingga dapat dikatakan mempunyai permulaan. Proses menjadinya ada itu disebabkan oleh sesuatu yang lain yang dinamakan asal mula. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara pernah tidak ada, maka mempunyai hal lalin yang mengadakan, asal mula atau sebab pula. Pancasila itu terdapat dalam hukum dasar Negara yang tertinggi, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan naskah penjelasan dari proklamasi kemerdekaan.

Menjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara tentu saja bersamaan dengan waktu ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sekalipun asal mulanya lebih tua. Kedua-duanya sama-sama mempunyai sejarah. Untuk pertama kalinya Pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan Jakarta-Charter (Piagam Jakarta), akan tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Diperuntukkan kepada Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, maka kita mendapatkan asal mula- asal mula sebagai berikut : asal mula langsung dan asal mula tidak  langsung. Pembagian asal mula langsung dan tidak langsung didasarkan atas hubungannya dengan proses menjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Asal mula langsung meliputi pembahasan-pembahasan menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan aspek langsung menjadinya pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan asal mula tidak langsung lebih menunjuk pada aspek bahan dalam dimensi historis masa lampau khususnya yakni sebelum kemerdekaan, tidak dihubungkan secara langsung dengan proses pembahasannya di sekitar proklamasi.

Asal mula langsung dari Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan :

  • Causa materialis (asal mula bahan)

Ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya sehingga pada hakikatnya nilai-nilai yang menjadi unsure-unsur Pancasila adalah digali dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat kebudayaan dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian asal mula bahan atau causa materialis dari Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa kepribadian dan pandangan hidup. Tetapi perlu mendapatkan catatan bahwa nilai-nilai yang terdapat pada kelima sila Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ideal, sedangkan yang dianggap tidak ideal tidak diakomodasikan.

  • Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun)

Yang dimaksudkan adalah bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pendukung asal mula bentuk dari pancasila adalah Soekarno dan Hatta ditambah dengan anggota BPUPKI selain sebagai Pembentuk Negara mengatasnamakan wakil bangsa Indonesia, juga  telah merumuskan dan membahas Pancasila yang berkaitan bentuk rumusan dan nama Pancasila.

  • Causa efisien (asal mula karya)

Ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam siding-sidangnya.

  • Causa finalis (asal mula tujuan)

Adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan. Asal mula sambungan penghubung antara asal mula bentuk(causa formalis) yakni Panitia Sembilan, termasuk Soekarno- Hatta, anggota-anggota BPUPKI, anggota-anggota PPKI, yang merumuskan rancangan Pembukaan UUD 1945 dan yang menerima dengan pearubahan rancangan tersebut (A.T. Soegito, 1999, 25; Kaelan, 1999: 53-55)

  1. Asal mula Pancasila secara budaya

Sunoto (1984) melalui kajian filsafat Pancasilanya menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan meareka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya. (Sunoto, 1984: 1). Dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis, diantaranya adalah :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa : bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab : bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama  manusia.
  3. Persatuan Indonesia : bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan : bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita.
  5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia : bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat social dan berlaku adil terhadap sesama.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun pada kenyataannya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktekkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang.

  1. Teori nilai budaya

Bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila telah ada dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sejak bangsa Indonesia itu ada. Keberadaan Pancasila masih belum terumuskan secara sistematis seperti sekarang yang dapat kita lihat. Pancasila pada masa tersebut identik dengan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia sebagai nilai budaya. Nilai budaya merupakan pedoman hidup bersama yang tidak tertulis dan merupakan kesepakatan bersama yang diikuti secara suka rela.

Nilai budaya merupakan suatu upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang cukup vital dalam kehidupan manusia. Nilai budaya merupakan cara manusia menjawab baik secara pribadi atau masyarakat terhadap masalah-masalah yang mendasar di dalam hidupnya. Nilai tersebut merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. (Koentjaraningrat, 1974: 32). Nilai budaya akan mempengaruhi pandangan hidup, sistem normatif moral dan seterusnya hingga akhirnya pengaruh itu sampai pada hasil tindakan manusia.

Nilai budaya dengan masing-masing orientasinya akan mempengaruhi pandangan hidup. Pandangan hidup adalah sesuatu yang dipakai oleh masyarakat dalam menentukan nilai kehidupan. Pandangan hidup sebenarnya meliputi bagaimana masyarakat memandang aspek hubungan dalam hidup dan kehidupan yakni hubungan manusia dengan yang transenden, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan sesame makhluk lain. Dalam bahasa Notonagoro dikenal istilah-istilah kedudukan kodrat, susunan kodrat, sifat kodrat manusia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manusia mempunyai tiga kecenderungan mendasar yaitu theo-genetis, bio-genetis, dan sosio-genetis.

  1. Asal mula pancasila secara formal

A.T. Soegito (1999: 32) dengan mengutip beberapa sumber bacaan menjelaskan bahwa mengenal diri sendiri berarti mengetahui apa yang dapat dilakukannya, dan tak seorang pun akan tahu apa yang dapat dilakukannya sebelum dia mencoba, satu-satunya petunjuk yang dapat ditemukan untuk mengetahui sesuatu yang dapat dilakukan manusia adalah dengan mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia yang terdahulu. Oleh karena itu, nilai sejarah terletak pada kenyataan bahwa ia mengajarkan apa yang telah dilakukan oleh manusia dan dengan demikian apa sesungguhnya manusia. Tanpa mengetahui sejarah, seseorang tidak dapat memperoleh pengertian kualitatif dari gejala-gejala sosial yang ada. Secara rinci Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa fungsi pengajaran sejarah nasional Indonesia meliputi : 1. Membangkitkan perhatian serta minat kepada sejarah tanah airnya; 2. Mendapatkan inspirasi dari cerita sejarah; 3. Memupuk alam pikiran ke arah kesadaran sejarah; 4. Memberi pola pikiran ke arah kesadaran sejarah; 5. Mengembangkan pikiran penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terkait dengan Pancasila, Dardji Darmodihardjo mengajukan kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila telah menjiwai tonggak-tonggak sejarah nasional Indonesia yaitu 1. Cita- cita luhur bangsa Indonesia yang diperjuangkan untuk menjadi kenyataan; 2. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut berlangsung berabad-abad, bertahap dan menggunakan cara yang bermacam-macam; 3. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh pancasila; 4. Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; 5. Empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945; paham negara persatuan, negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berdasarkan kedaulatan rakyat, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 6. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari pokok-pokok yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berjiwakan Pancasila; 7. Maka penafsiran sila-sila pancasila harus bersumber, berpedoman dan berdasar kepada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. (Dardji Darmodihardjo, 1978: 40).

Secara historis rumusan- rumusan Pancasila dapat dibedakan dalam tiga kelompok (Bakry, 1998: 20) :

  1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia, termasuk Piagam Djakarta.
  1. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan.
  2. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
  1. MASA PENGUSULAN

Dalam sidang teikuku Gikoi (Parlemen Jepang) pada tanggal 7 September 1944, perdana menteri Jepang Jendral Kuniaki Koisi, atas nama pemerintah Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945, sebagai janji politik. Sebagai realisasi janji ini, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). Badan ini baru terbentuk pada tanggal 29 April 1945.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa), dengan susunan sebagai berikut Ketua Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, ketua muda Ichibangase Yosio (anggota luar biasa, bangsa Jepang), Ketua Muda R. Panji Soeroso (merangkap Tata Usaha), sedangkan anggotanya berjumlah 60 orang tidak termasuk ketua dan ketua muda.

Adanya badan ini memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini dijadikan sebagai suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.

  1. Masa Sidang Pertama BPUPKI

Pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 M. Yamin mengemukakan usul yang disampaikan dalam pidatonya yang berjudul asas dan dasar negara Kebangsaan Indonesia di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Beliau mengusulkan dasar negara bagi Indonesia Merdeka yang akan dibentuk meliputi Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Selain usulan dalam bentuk pidato, usulan M. Yamin juga disampaikan dalam bentuk tertulis tentang lima asas dasar negara dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbeda rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan isi pidatonya. Rumusannya yang tertulis adalah sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia,
  3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tangaal 31 Mei 1945 Soepomo mengusulkan perihal yang pada dasarnya bukan dasar negara merdeka, akan tetapi tentang paham negaranya yaitu negara yang berpaham integralistik. Soepomo mengusulkan tentang dasar pemikiran negara nasional bersatu yang akan didirikan harus berdasarkan atas pemikiran integralistik tersebut yang sesuai dengan struktur sosial Indonesia sebagai ciptaan budaya bangsa Indonesia yaitu: struktur kerohanian dengan cita-cita untuk persatuan hidup, persatuan kawulo gusti, persatuan dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya.

Syarat mutlak bagi adanya negara menurut Soepomo adalah adanya daerah, rakyat, dan pemerintahan. Mengenai dasar dari negara Indonesia yang akan didirikan, ada tiga persoalan yaitu:

  1. Persatuan negara, negara serikat, persekutuan negara,
  2. Hubungan antara negara dan agama,
  3. Republik atau monarchie.

Pada hari berikutnya, tanggal 1 juni 1945 Ir. Soekarno juga mengusulkan lima dasar bagi negara Indonesia yang disampaikan melalui pidatonya mengenai Dasar Indonesia merdeka. Lima dasar itu atas petunjuk seseorang ahli bahasa yaitu Mr. M. Yamin. Lima dasar yang diajukan Bung Karno ialah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaa, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. Lima rumusan tersebut menurutnya dapat diringkas menjadi tiga rumusan yang diberi nama Tri-Sila yaitu dasar pertama, kebangsaan dan perikemanusiaan (nasionalisme dan internasionalisme) diringkas menjadi satu diberi nama sosio-nasionalisme. Dasar kedua, demokrasi dan kesejahteraan diringkas menjadi menjadi satu dan biberi nama sosio-demokrasi. Sedangkan dasar yang ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan yang menghormati satu sama lain disingkat menjadi ketuhanan.

Setelah selesai masa sidang pertama, dengan usulan dasar negara baik dari M. Yamin dan Soekarno, dan paham negara integralistik dari Soepomo maka untuk menampung perumusan-perumusan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil penyelidik usul-usul yang terddiri atas Sembilan orang yang diketuai oleh Soekarno, yang kemudian disebut dengan panitia Sembilan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan pembukaan Hukum Dasar, yang oleh Mr. M. Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selain itu, dalam piagam Jakarta pada alenia ketiga juga memuat rumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang pertama berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Kalimat ini merupakan cetusan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum Proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut sebagai declaration of Indonesian Independence.

Rumusan secara lengkap pembukaan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  1. Masa Sidang Kedua BPUPKI

Masa sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 merupakan masa sidang penentuan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam orang anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia Sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Disamping menerima hasil rumusan Panitia Sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yaitu:

1)      Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota yang berjumlah 19 orang,

2)      Panitia Pembela Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang,

3)      Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua Moh. Hatta bersama 23 orang anggota.

Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi paniti a kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin oleh Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah menyelesaikan tugasnya menyusun Rancangan Hukum Dasar. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia Sembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan Hukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat Piagam Jakarta sebagai pembukaan.

Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, hanya merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara resmi. Dengan berakhirnya sidang ini maka selesailah tugas badan tersebut, yang hasilnya akan dijadikan dasar bagi negara Indonesia yang akan dibentuk sesuai dengan janji Jepang. Sampai akhir sidang BPUPKI ini rumusan Pancasila dalam sejarah perumusannya ada empat macam:

1)      Rumusan pertama Pancasila adalah usul dari Muh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu usul pribadi dalam bentuk pidato,

2)      Rumusan kedua Pancasila adalah usul Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yakni usul pribadi dalam bentuk tertulis,

3)      Rumusan ketiga Pancasila usul bung Karno tanggal 1 Juni 1945, usul pribadi dengan nama Pancasila,

4)      Rumusan keempat Pancasila dalam piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, hasil kesepakatan bersama pertama kali.

  1. Masa Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, dan kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Iinkai), yang sering disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soekarno diangkat sebagai ketua dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. PPKI penting sekali fungsinya, apalagi setelah proklamasi keanggotaannya disempurnakan. Badan yang mula-mula bersifat badan buatan Jepang untuk menerima hadiah kemerdekaan, namun setelah takhluknya Jepang pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia kemudian mempunyai sifat sebagai badan nasional Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu maka janji Jepang tidak terpenuh, dan bangsa Indonesia bebas menentukan konsep-konsep dasar negara Republik Indonesia dengan pola piker bangsa Indonesia sendiri.

Setelah PPKI bekerja keras tanpa mengenal lelah dan dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia khususnya pemuda-pemuda Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di gedung Pegangsaan 56 Jakarta, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia dalam pidato proklamasi. Adapun naskah proklamasi yang merupakan bagian dari pidato proklamasi itu adalah sebagai berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno – Hatta

Meskipun Pancasila secara formal belum menjadi dasar negara Indonesia, namun unsure-unsur sila-sila Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia telah menjadi dorongan perjuangan bangsa Indonesia pada masa silam. Pada saat proklamasi semua kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat bersatu dan siap mempertahankan  serta mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah revolusi Pancasila.

Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, diadakan sidang pleno PPKI untuk membahas Naskah Rancangan Hukum Dasar yang akan ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar (1945). Tugas PPKI semula hanya memeriksa hasi sidang BPUPKI, kemudian anggotanya disempurnakan. Penambahan keanggotaan ini menyempurnakan kedudukan dan fungsi yang sangat penting sebagai wakil bangsa Indonesia dalam membentuk negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan menetapkan (Kaelan, 1993: 43-45) :

  1. Piagam Jakarta yang telah diterima sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  2. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yaitu Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
  4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah darurat.

Dengan disahkan dan ditetapkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945, maka lima dasar yang diberi nama Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Hanya saja sila Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, atas prakarsa Drs. Moh. Hatta. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai rumusan kelima dalam sejarah perumusan Pancasila, dan merupakan rumusan pertama yang diakui sebagai dasar filsafat negara secara formal.

  1. DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam sejarah perkembangannya mengalami tiga kali perubahan hukum dasarnya. Dalam perubahan hukum dasar tersebut, Pancasila tetap berlaku sebagai dasar filsafat negara, walaupun dengan rumusan yang berbeda namun inti mutlaknya tetap sama yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

  1. Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Dalam Negara Republik Indonesia Serikat, Pancasila tetap menjadi dasar filsafat negara, yang terkandung dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 alinea ketiga, sedangkan sistem pemerintahannya menggunakan sistem cabinet parlementer, yang berlaku mulai 27 Desember 1949, rumusannya adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial.

Adapun rumusan Mukaddimah KRIS 1949 secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Kami Bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan yang telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republic federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”

Negara Republik Indonesia serikat beserta Mukaddimah KRIS 1949 berlaku sangat pendek sekali, karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamsi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, tidak menginginkan negara dalam suatu negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Kesemuanya ini merupakan bukti semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan yang dijiwai Pancasila tetap ada dalam diri bangsa Indonesia, walaupun Belanda memecah belah melalui pembentukan negara-negara bagian, dalam mengakui Indonesia merdeka. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan itu terlihat adanya penetapan Presiden Republik Indonesia Serikat tentang penggabungan negara-negara bagian ke Republik Indonesia.

Kenyataan ini membuktikan bahwa dengan jiwa proklamasi yang dilandasi Pancasila, bangsa Indonesia menghendaki adanya persatuan dan kesatuan. Untuk melaksanakan keinginan bangsa ini, maka disusunlah Piagam Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan Republik Indonesia, pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam tersebut dinyatakan menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan, sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Tindak lanjut persetujuan ini terbentuklah negara kesatuan dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950, dengan demikian berlakunya Mukaddimah KRIS 1949 ini hanya sampai tanggal 19 Agustus 1950 saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

  1. Mukaddimah UUDS 1950

Perubahan kedua ketatanegaraan Indonesia adalah pada tahun 1950, yaitu bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan lagi, dengan sistem cabinet parlementer. Dalam perubahan kedua ini, Pancasila juga sebagai dasar filsafat negara termuat dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun rumusan Mukaddimah UUDS 1950 secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah dan berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk republic-kesatuan, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”

Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali.

Dalam UUDS 1950 yang berlandaskan Pancasila mewujudkan negara kesatuan, akan tetapi sistem pemerintahannya menggunakan sistem parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata umur setiap cabinet hanya lebih kurang 1 tahun. Dari tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi penggantian cabinet sebanyak 7 kali. Cabinet-kabinet selama pelaksanaan UUDS 1950 adalah:

  1. Kabinet Natsir, mulai tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951.
  2. Kabinet Sukiman mulai tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952.
  3. Kabinet Wilopo mulai tanggal 3 April 1952 sampai dengan 1 Agustus 1953.
  4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I mulai tanggal 1 Agustus 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955.
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap mulai tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956.
  6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II mulai tanggal 24 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957.
  7. Kabinet Djuanda mulai tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959.
  1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan 25 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar Baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil mencapai kesepakatan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Pihak-pihak yang berbeda-beda pendapatnya tidak ada yang mencapai suara dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante. Dengan keadaan yang demikian itu Presiden Soekarno berusaha mencari jalan keluar dengan menyampaikan amanatnya pada tanggal 22 April 1959 yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar Dasar 1945.

Kebijakan Presiden Soekarno dengan dukungan dari sebagian besar rakyat Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini dimaksudkan untuk mempertahankan negara kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Diktum Dekrit Presiden itu adalah:

  1. Menetapkan Pembubaran
  2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit, dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
  3. Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
  1. Rumusan Pancasila dalam Masyarakat

Dengan kembali ke UUD 1945 maka secara formal rumusan Pancasila yang digunakan adalah seperti yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, akan tetapi dalam kalangan masyarakat luas menggunakan rumusan lain yang tidak seperti dalam Pembukaan UUD 1945 maupun dalam Mukaddimah UUDS 1950. Rumusan dalam masyarakat itu sudah ada sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dipelajari juga di pendidikan formal, rumusannya hampir sama dengan yang terkandung dalam Mukaddimah UUDS 1950, hanya sila keempat dirumuskan “Kedaulatan Rakyat”. Rumusan keseluruhannya adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Perikemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kedaulatan Rakyat
  5. Keadilan Sosial

Rumusan dalam masyarakat ini merupakan rumusan ketujuh dalam sejarah perumusan Pancasila. Rumusan Pancasila ini tidak begitu jelas dari mana asalnya, namun demikian sekitar tahun 1959 banyak dituliskan pada tugu-tugu halaman kecamatan maupun kantor kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila itu memang betul-betul terlekat dalam hati rakyat Indonesia.

  1. Masa Pemantapan Pancasila

Proses perkembangan selanjutnya setelah berlaku kembali UUD 1945, rumusan Pancasila yang digunakan belum ada keseragaman, ada yang menggunakan rumusan-rumusan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945,, ada juga yang menggunakan rumusan Pancasila yang terkandung dalam Mukaddimah UUDS 1950, ada juga yang menggunakan rumusan Pancasila seperti yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka penertiban keadaan yang demikian itu dikeluarkan Instruksi Presiden no. 12, tanggal 13 April 1968, yang menetapkan bahwa rumusan Pancasila Dasar Filsafat Negara, tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-silanya adalah sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian jelaslah secara formal rumusan Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berlaku kembali sebenarnya sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan berdasarkan Instruksi Presiden no. 12 tanggal 13 April 1968 ini maka rumusan Pancasila yang sah dan benar dalam arti hukum atau secara formal adalah Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan rumusan hasil kesatuan pandangan bagi bangsa Indonesia tentang kesatuan rumusan Pancasila, yang kemudian menjadi pedoman rumusan Pancasila yang sah.

  1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dan bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara inilah yang sering disebut sebagai Dasar Falsafah Negara (Philisofiche Gronslag). Pancasila dalam pengertian ini merupakan suatu dasar, nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila ini maka seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama semua peraturan perundang-undangan diderivasikan dan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dalam kedudukannya ini berarti pula sebagai sumber  dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia yang mengatur secara konstitusional negara Republik Indonesia tersebut beserta seluruh unsure-unsurnya yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau UUD, maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Seluruh bangsa Indonesia tak terkecuali dengan demikian wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Indonesia, ia tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan lebih lanjut di dalam pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkrietisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 maupun dalam hukum positif lainnya. Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut: Pertama; Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Kedua; Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Ketiga; Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia. Keempat; Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

BAB III

PENUTUP

  1. SIMPULAN

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan.

Dan Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Replubik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Replubik Indonesia.

  1. SARAN

Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Sudah sepantasnya kita menghargai perjuangan para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia hingga kita bisa menikmatinya di masa sekarang. Jangan sekali-kali merupakan sejarah perjuangan bangsa. Karena tanpanya, kita tidak bias hidup enak seperti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Darmodiharjo, Darji. 1982. Pancasila dalam Beberapa Perspektif. Jakarta: Aries Lima

Tim Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2005. Pendidikan Pancasila. Jakarta: Universitas Terbuka

Winatapura, Udin. S, dkk. 2008. Buku Materi dan Pembelajaran Pkn SD. Jakarta: Universitas Terbuka.

 




Blog Stats

  • 3,222,324 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…